PUU
Tahun 2026
341/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Rinto Setiyawan, A.md,T., S.H., CTP.
Tanggal Putusan: 2026-10-15T15:40:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 341/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H.
Pekerjaan
:
Advokat dan Praktisi Hukum Perpajakan
Alamat
:
Jalan Ikan Lodan Nomor 129, Lowokwaru
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PJP-SKK/09/2026, bertanggal 8
September 2026 memberi kuasa kepada Sujono, S.E., S.H., Husnaf Rafli, S.H.,
S.I.Kom., M.H., dan Kahfi Permana, S.H., M.H., kesemuanya para Advokat dan
Konsultan Hukum pada Firma Hukum Pancasila Justice & Partners, beralamat di
Jalan Ikan Piranha Atas Nomor 136, Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan
atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
14 September 2026 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 14 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 341/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
2
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 341/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 14 September 2026, yang telah diperbaiki dengan
perbaikan permohonan bertanggal 28 September 2026 dan diterima Mahkamah
pada tanggal 2 Oktober 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada pokoknya memberikan kewenangan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Bukti P-11);
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut
"UU MK"), menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Bukti P-12);
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-25);
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153),
selanjutnya disebut "UU P3", menentukan bahwa dalam hal suatu undang-
undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi (Bukti P-16);
5. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang
3
(selanjutnya disebut "Peraturan MK 7/2025") menentukan bahwa pengujian
materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pasal 10 ayat (3) Peraturan MK 7/2025 selanjutnya
menempatkan kewenangan Mahkamah sebagai bagian pertama yang harus
diuraikan dalam permohonan (Bukti P-13);
6. Bahwa objek pengujian materiil dalam Permohonan a quo adalah frasa "diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian
penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi
"kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e,
sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, frasa a quo merupakan
materi muatan undang-undang yang menjadi objek pengujian materiil dalam
kewenangan Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, oleh karena objek yang
dimohonkan pengujian merupakan norma undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a
quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
A. Kualifikasi Pemohon
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya
disebut "UU MK"), juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, pihak yang dapat mengajukan permohonan
pengujian undang-undang antara lain adalah perorangan warga negara
4
Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang. Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Bukti P-
1);
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada
Direktorat Jenderal Pajak. Kedudukan tersebut dibuktikan dengan Kartu
Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Rinto Setiyawan (Bukti P-29), Bukti
Penerimaan Elektronik Nomor BPE-51957/CT/KPP.1201/2026 tanggal 31
Maret 2026 atas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 (Bukti P-30), serta
bukti pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara tanggal 31 Maret
2026 sebesar Rp45.586.150,00 yang memuat Kode Billing Nomor
041833014541655 dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor
358094F9GKSTIFAN (Bukti P-31). Ketiga dokumen tersebut menunjukkan
bahwa Pemohon secara aktual melaksanakan kewajiban pelaporan dan
pembayaran pajak;
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-Xll/2014,
Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa warga masyarakat pembayar
pajak (taxpayers) dipandang mempunyai kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 UU MK, sejalan dengan adagium no taxation
without participation dan no participation without tax (Bukti P-28). Dalam
Permohonan a quo, keterkaitan Pemohon dengan frasa yang diuji tidak
berhenti pada statusnya sebagai pembayar pajak. Pemohon telah menunjuk
Kahfi Permana melalui Surat Kuasa Khusus untuk melaksanakan tindakan
perpajakan tertentu (Bukti P-33), sedangkan frasa a quo, dalam batas objek
pengujian ini, mendelegasikan pengaturan mengenai kompetensi penerima
kuasa
yang
telah
ditunjuk
tersebut.
Oleh
karena
itu,
Pernohon
berkepentingan atas kepastian batas kewenangan pengaturan mengenai
kompetensi penerima kuasa. Status sebagai pembayar pajak memperkuat
kedudukan hukum Pemohon dalam hubungan penunjukan kuasa yang telah
ada;
5
5. Bahwa sebagai Wajib Pajak orang pribadi, Pemohon mempunyai hak
berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU KUP untuk menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus guna menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya. Hak tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, sedangkan Pasal 51 ayat (3)
menentukan bahwa seorang kuasa harus mempunyai kompetensi tertentu
dalam aspek perpajakan (Bukti P-14 dan Bukti P-24);
6. Bahwa hubungan Pemohon sebagai Wajib Pajak dengan frasa a quo tidak
bersifat abstrak. Pada tanggal 1 Agustus 2026, Pemohon mengadakan
Perjanjian Kerja Sama Jasa Administrasi dan Pelaporan Perpajakan Nomor
011/PKS-RS-KPNlll/2026 dengan Kahfi Permana. Perjanjian tersebut berlaku
sejak tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027 dan
mencakup penataan dokumen, pengolahan data, penyiapan laporan,
pemantauan tenggat, serta penugasan khusus untuk menyiapkan, mengisi,
memeriksa, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Bukti P-32);
7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2026 Pemohon juga telah menggunakan
haknya untuk menunjuk kuasa dengan memberikan Surat Kuasa Khusus
Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor SKK-011/KHNll1/2026 kepada Adv. Kahfi
Permana, S.H., M.H., untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi
kewajiban perpajakan berkenaan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Tahun Pajak 2026, termasuk penyiapan, pengisian, penyampaian, dan
pembetulan Surat Pemberitahuan serta tindakan administratif lain yang
berkaitan langsung dengan ruang lingkup kuasa tersebut. Surat Kuasa
Khusus tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan
tanggal 1 Agustus 2027 (Bukti P-33);
8. Bahwa Kahfi Permana dinyatakan lulus Pelatihan Pajak Terapan Brevet A &
B Angkatan Ke-26 yang diselenggarakan oleh Makui Tax Institute pada
periode 10 September 2023 sampai dengan 10 Desember 2023,
sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat yang mencantumkan Nomor
Peserta MTI-BR/AB/I/2024/3132, diterbitkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari
2024, dengan NPSN lembaga K9990004 (Bukti P-34). Sertifikat tersebut
diajukan sebagai bukti bahwa penerima kuasa telah mengikuti dan lulus
pelatihan perpajakan yang kompetensinya dapat dicatat, diperiksa, dan
diverifikasi
secara
administratif,
bukan
untuk
meminta
Mahkamah
6
menetapkan bahwa sertifikat tersebut dengan sendirinya memenuhi seluruh
persyaratan untuk menerima penunjukan sebagai kuasa;
9. Bahwa Perjanjian Kerja Sama dan Surat Kuasa Khusus tersebut merupakan
satu rangkaian hubungan hukum yang telah dibentuk. Perjanjian menetapkan
pekerjaan administrasi dan pelaporan perpajakan yang berlangsung sejak
tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027, sedangkan
Surat Kuasa Khusus menetapkan penerima kuasa, jenis pajak, Tahun Pajak
2026, serta tindakan yang dikuasakan, yaitu penyiapan, pengisian,
penyampaian, dan apabila diperlukan pembetulan Surat Pemberitahuan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dengan demikian, relevansi tanggal 1
Agustus 2027 terletak pada kelanjutan pekerjaan dan pelaksanaan kuasa
yang telah ditentukan serta sedang berlangsung, bukan pada kemungkinan
dibuatnya penugasan atau Surat Kuasa Khusus baru;
10. Bahwa selain berkedudukan sebagai Wajib Pajak, Pemohon berprofesi
sebagai advokat yang telah diambil sumpahnya di hadapan Pengadilan
Tinggi dan memiliki kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku
sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-2 dan Bukti P-3. Pemohon juga
merupakan praktisi hukum perpajakan yang memiliki Sertifikat Brevet AB
sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-6 serta Kartu lzin Kuasa Hukum
Perpajakan Nomor KHP-04256 yang berlaku sampai dengan tanggal 9 April
2028 sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-4;
11. Bahwa Pemohon memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan serta secara
nyata
menerima
penunjukan
dan
menjalankan
pemberian
jasa
pendampingan perpajakan. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan Sertifikat
Brevet AB (Bukti P-6), sedangkan hubungan profesional konkret dibuktikan
dengan Surat Kuasa Khusus dari PT Matahari Surya Mitra Pangan dan
Perjanjian Pemberian Jasa Pendampingan dan Kuasa di Bidang Perpajakan
yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2027 (Bukti P-9 dan Bukti P-
10). Fakta tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan rezim kuasa pada
tahapan administratif perpajakan dengan rezim kuasa hukum pada
Pengadilan Pajak;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kedudukan hukum Pemohon
dibangun dalam dua kapasitas yang saling berkaitan, yaitu sebagai Wajib
7
Pajak yang mempunyai hak untuk menunjuk kuasa dan sebagai praktisi
hukum perpajakan yang secara konkret berkepentingan untuk menerima
penunjukan serta menjalankan pekerjaan sebagai kuasa. Kepentingan
Pemohon untuk menerima penunjukan dan menjalankan pekerjaan sebagai
kuasa bertumpu pada kapasitas profesional Pemohon serta hak
konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
B. Hak Konstitusional Pemohon
1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam konteks Permohonan a quo, hak tersebut mencakup hak
Pemohon untuk mengetahui secara pasti batas kewenangan pengaturan
lebih lanjut mengenai kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa,
baik dalam kapasitas Pemohon sebagai Wajib Pajak yang telah menunjuk
kuasa maupun sebagai praktisi hukum perpajakan yang menerima
penunjukan sebagai kuasa;
2. Bahwa Pemohon juga memiliki hak konstitusional sebagai warga negara atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana
dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut tidak dimaknai sebagai hak untuk
terbebas dari standar kompetensi atau pengaturan profesi ataupun sebagai
hak mutlak untuk bertindak sebagai kuasa, melainkan sebagai hak agar
setiap persyaratan yang berdampak substantif terhadap akses Pemohon
untuk menerima penunjukan dan menjalankan pekerjaan sebagai kuasa
memiliki dasar, parameter, dan batas kewenangan yang memadai dalam
undang-undang;
C. Pemenuhan Lima Syarat Kerugian Konstitusional
Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-111/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025, kerugian hak konstitusional harus memenuhi lima syarat kumulatif
sebagai berikut (Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-18, dan Bukti P-19):
8
1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.
Bahwa seluruh pemenuhan lima syarat kerugian konstitusional di bawah ini
secara eksklusif diletakkan pada akibat hukum berlakunya frasa a quo, yaitu
terbukanya pendelegasian mengenai kompetensi kuasa tanpa batas dan
parameter yang memadai pada tingkat undang-undang. Pemenuhan kelima
syarat tersebut diuraikan dalam dua lapis yang saling berkaitan: lapis pertama
dan utama adalah kapasitas Pemohon sebagai advokat dan praktisi hukum
perpajakan yang menerima penunjukan sebagai kuasa; lapis kedua adalah
kapasitas Pemohon sebagai Wajib Pajak yang mempunyai hak berdasarkan
undang-undang untuk menunjuk kuasa.
1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh Undang-Undang Casar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
a. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2)
9
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-
11);
b. Bahwa dalam lapis profesi, kedua hak konstitusional tersebut melindungi
kepentingan Pemohon untuk mengetahui secara pasti dasar, ruang
lingkup, dan batas persyaratan yang menentukan kelayakannya
menerima penunjukan serta menjalankan pekerjaan sebagai kuasa.
Pemohon tidak mendalilkan hak untuk menerima penunjukan tanpa
kompetensi, melainkan hak agar pembatasan yang berakibat substantif
terhadap akses menjalankan pekerjaan mempunyai dasar dan parameter
yang dapat diketahui dari undang-undang;
c. Bahwa dalam lapis Wajib Pajak, Pasal 32 ayat (3) UU KUP memberikan
hak kepada Pemohon untuk menunjuk seorang kuasa guna menjalankan
hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hak berdasarkan undang-
undang tersebut bukan didalilkan sebagai hak konstitusional yang berdiri
sendiri, melainkan sebagai locus konkret berlakunya jaminan kepastian
hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kepastian mengenai pihak
yang secara sah dapat dipilih dan ditunjuk sebagai kuasa;
d. Bahwa hak konstitusional tersebut berhubungan langsung dengan frasa
a quo karena frasa a quo menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai
kompetensi kuasa tanpa menegaskan batas antara pembuktian dan
verifikasi kompetensi dengan pembentukan persyaratan tambahan yang
secara mandiri menentukan kelayakan menerima penunjukan. Dengan
demikian, hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada dalam
ruang pengaturan yang secara langsung dibentuk oleh frasa a quo;
2. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya frasa a quo;
a. Bahwa frasa a quo, sepanjang berlaku terhadap materi kompetensi kuasa
dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, mendelegasikan pengaturan lebih
lanjut mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang kuasa. Meskipun
Pasal 32 ayat (3a) beserta Penjelasannya telah menyebut kewajiban
kompetensi dan beberapa contohnya, frasa a quo tidak menetapkan
batas yang memadai antara pengadministrasian kompetensi tersebut dan
10
pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan yang secara mandiri
menentukan kelayakan menerima penunjukan;
b. Bahwa
ketiadaan
batas
tersebut
membuka
dua
kemungkinan
pemaknaan yang berbeda. Pertama, kewenangan delegatif hanya
mencakup pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas
kompetensi yang telah ditentukan atau diberikan parameter secara
memadai oleh undang-undang. Kedua, kewenangan delegatif dimaknai
mencakup pembentukan kriteria kompetensi atau akibat hukum
tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta
parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status
administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya
kelayakan
seseorang
menerima
penunjukan
sebagai
kuasa.
Kemungkinan kedua itulah yang dalam Permohonan ini disebut sebagai
fungsi konstitutif dan tidak mencakup setiap dokumen, pendaftaran, izin,
atau persyaratan administratif yang diwajibkan;
c. Bahwa dalam lapis profesi, berlakunya frasa a quo menyebabkan
Pemohon tidak dapat menentukan secara pasti dari undang-undang
apakah kompetensi, pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman yang
dimilikinya cukup untuk menerima penunjukan, atau masih dapat
digantungkan pada status atau persyaratan tambahan yang materi
esensialnya tidak ditentukan dalam undang-undang. Ketidakpastian
tersebut merugikan hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan
menempatkan kesempatan menjalankan pekerjaan sebagai kuasa pada
batas delegasi yang tidak pasti;
d. Bahwa dalam lapis Wajib Pajak, berlakunya frasa a quo menyebabkan
Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti dari undang-undang
apakah ia dapat menunjuk pihak yang telah mempunyai kompetensi
dalam aspek perpajakan atau apakah pilihan tersebut masih dapat
dipersempit oleh status atau persyaratan tambahan yang memperoleh
fungsi konstitutif. Kerugian pada kedua lapis tersebut lahir dari
ketidakpastian yang terkandung dalam frasa a quo.
11
3. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
a. Bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik karena frasa a quo
menjangkau dua hubungan hukum yang telah ada. Dalam lapis profesi,
Pemohon merupakan advokat dan praktisi hukum perpajakan yang
memiliki Kartu Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu
lzin Kuasa Hukum Perpajakan yang masih berlaku, serta Sertifikat Brevet
AB, dan telah menerima penunjukan serta menjalankan hubungan
pemberian jasa sebagai kuasa sampai dengan tanggal 30 April 2027
(Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-9, dan Bukti P-10).
Dalam lapis Wajib Pajak, Pemohon telah mengadakan Perjanjian Kerja
Sama dan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kahfi Permana
untuk melaksanakan tindakan perpajakan berkenaan dengan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2026, dalam hubungan hukum
yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027 (Bukti P-32 dan
Bukti P-33);
b. Bahwa kerugian terhadap hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil
didalilkan telah bersifat aktual karena frasa a quo telah berlaku dan
Pemohon saat ini berada dalam dua hubungan hukum yang terkait
langsung dengan kompetensi kuasa: Pemohon telah menerima
penunjukan sebagai kuasa dan telah menunjuk seorang kuasa untuk
kepentingan perpajakannya sendiri. Dalam kedua kapasitas tersebut,
Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti dari undang-undang batas
antara kewenangan untuk mencatat, membuktikan, memeriksa, dan
memverifikasi kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau
diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang dengan
kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum
tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta
parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status
administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya
kelayakan
seseorang
menerima
penunjukan
sebagai
kuasa.
Ketidakpastian mengenai batas kewenangan yang diberikan oleh frasa a
quo itulah kerugian aktual yang didalilkan Pemohon;
12
c. Bahwa dalam lapis profesi, ketidakpastian tersebut mengenai kelayakan
Pemohon untuk melaksanakan penunjukan sebagai kuasa PT Matahari
Surya Mitra Pangan dalam hubungan pemberian jasa yang masih
berlangsung sampai dengan tanggal 30 April 2027. Pemohon telah
memiliki kompetensi dan telah menerima penunjukan, tetapi frasa a quo
tidak memberikan batas serta parameter yang memadai untuk
menentukan dari undang-undang apakah kompetensi Pemohon cukup
dicatat, dibuktikan, diperiksa, dan diverifikasi secara administratif, atau
kelayakannya untuk menerima dan melaksanakan penunjukan masih
dapat ditentukan secara mandiri oleh suatu status administratif
berdasarkan kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan. Dengan
demikian, ketidakpastian yang didalilkan berkaitan dengan penunjukan
dan pekerjaan Pemohon yang sedang berlangsung, serta menjangkau
jaminan kepastian hukum yang adil dan kepentingannya untuk
menjalankan pekerjaan sebagai kuasa;
d. Bahwa dalam lapis Wajib Pajak, ketidakpastian tersebut menyangkut
kelayakan Kahfi Permana, yang telah dipilih dan ditunjuk Pemohon
melalui Surat Kuasa Khusus untuk tindakan perpajakan berkenaan
dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2026. Perjanjian
jasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut berlaku sampai dengan tanggal 1
Agustus 2027 (Bukti P-32 dan Bukti P-33). Pemohon memerlukan
kepastian apakah kompetensi penerima kuasa dinilai dalam batas kriteria
yang mempunyai dasar dan parameter memadai dalam undang-undang,
atau kelayakannya masih dapat ditentukan secara mandiri oleh status
administratif yang dibentuk berdasarkan kriteria atau akibat hukum
tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta
parameter yang memadai oleh undang-undang. Dengan demikian,
kerugian aktual yang didalilkan adalah ketidakpastian batas delegasi
dalam hubungan hukum yang telah ada, sedangkan hambatan terhadap
pelaksanaan kuasa merupakan kerugian potensial;
4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional Pemohon dan berlakunya frasa a quo;
a. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon bukan berupa
penolakan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar ataupun akibat
13
langsung dari pembekuan atau pencabutan suatu dokumen administratif.
Kerugian tersebut berupa ketidakpastian hukum pada tingkat undang-
undang mengenai batas materi kompetensi kuasa yang dapat diatur lebih
lanjut berdasarkan frasa a quo. Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat
tidak bergantung pada adanya penyebutan Surat Keterangan Terdaftar
atau penolakan terhadap Pemohon di dalam Pasal 44E ayat (2);
b. Bahwa kerugian tersebut secara normatif dapat diatribusikan kepada
frasa a quo karena frasa itu merupakan sumber kewenangan pengaturan
lebih lanjut mengenai kompetensi kuasa, tetapi tidak menentukan apakah
kewenangan
yang
didelegasikan
hanya
mencakup
pencatatan,
pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas kompetensi yang telah
ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-
undang, atau juga mencakup pembentukan kriteria kompetensi dan
akibat hukum tambahan yang secara mandiri menentukan kelayakan
seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa. Hubungan kausal yang
didalilkan dengan demikian tidak terletak pada keberadaan delegasi
semata, melainkan pada keterbukaan batas materi kewenangan yang
didelegasikan;
c. Bahwa keterbukaan tersebut secara konkret menjangkau Pemohon.
Dalam lapis profesi, Pemohon sedang menjalankan hubungan pemberian
jasa dan penunjukan sebagai kuasa yang masih berlaku. Dalam lapis
Wajib Pajak, Pemohon telah memilih dan menunjuk penerima kuasa
untuk melaksanakan tindakan perpajakan tertentu berkenaan dengan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2026. Dalam kedua
kapasitas tersebut, Pemohon memerlukan kepastian yang dapat
diketahui dari undang-undang mengenai batas persyaratan yang
menentukan kelayakannya menerima penunjukan dan kelayakan pihak
yang telah dipilihnya sebagai kuasa;
d. Bahwa peraturan pelaksana bukan unsur yang harus ada agar hubungan
sebab-akibat tersebut terbentuk. Sekalipun peraturan pelaksana yang
berlaku dicabut, diubah, atau diganti, keterbukaan dua pemaknaan tetap
melekat pada frasa a quo. Sebaliknya, apabila frasa a quo diberi
pemaknaan
konstitusional
sebagaimana
dimohonkan,
sumber
ketidakpastian pada tingkat undang-undang akan dihilangkan dan
14
kewenangan membentuk kriteria atau akibat hukum tambahan tanpa
batas serta parameter yang memadai akan tertutup. Dengan demikian,
terdapat hubungan sebab-akibat yang memadai antara berlakunya frasa
a quo dan kerugian konstitusional Pemohon serta terdapat kemungkinan
nyata
bahwa
pengabulan
Permohonan
akan
mencegah
atau
menghilangkan kerugian tersebut;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi;
Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan dengan memberikan
pemaknaan konstitusional yang menegaskan batas kewenangan delegatif
dalam frasa a quo, sumber ketidakpastian pada tingkat undang-undang akan
dihilangkan. Dalam lapis profesi, Pemohon akan memperoleh kepastian
bahwa kelayakannya menerima penunjukan tidak dapat ditentukan oleh
kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan
tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang
sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau
hilangnya kelayakan. Dalam lapis Wajib Pajak, Pemohon akan memperoleh
kepastian mengenai batas kewenangan pengaturan kompetensi penerima
kuasa yang telah dipilihnya: berdasarkan frasa a quo, kriteria kompetensi
atau akibat hukum tambahan tanpa dasar dan parameter yang memadai
dalam undang-undang tidak dapat menjadikan status administratif sebagai
penentu mandiri kelayakan menerima penunjukan.
D. Kesimpulan Kedudukan Hukum
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memenuhi lima syarat
kerugian
konstitusional
secara
kumulatif.
Pemohon
memiliki
hak
konstitusional yang dijamin dalam Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; hak tersebut
dirugikan oleh berlakunya frasa a quo; kerugiannya bersifat spesifik dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat
dipastikan akan terjadi; terdapat hubungan sebab-akibat yang memadai
antara berlakunya frasa a quo dan kerugian konstitusional Pemohon; serta
terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi. Sumber kerugian, hubungan sebab-
15
akibat, dan kemungkinan pemulihan seluruhnya terletak pada keterbukaan
delegasi dalam frasa a quo yang tidak disertai batas dan parameter yang
memadai. Dengan demikian, Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 dan memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan Permohonan a quo.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Frasa yang Dimohonkan Pengujian dan Konteks Sistematisnya
1. Bahwa Pemohon secara tegas memilih hanya frasa "diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal
44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi
"kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e,
sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai objek
pengujian dalam Permohonan a quo. Pemohon tidak memohon
pengujian terhadap keseluruhan norma Pasal 44E ayat (2) huruf e.
Penyebutan materi huruf e, Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3a)
hanya digunakan untuk menentukan ruang lingkup berlakunya frasa yang
diuji dan menjelaskan konteks sistematisnya. Oleh karena itu, seluruh
dalil konstitusional dan pemulihan yang dimohonkan dibatasi pada
pemaknaan serta kekuatan hukum mengikat frasa tersebut sepanjang
berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang
kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal
44E ayat (2) huruf e;
2. Bahwa setelah perincian materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf i, Pasal 44E ayat (2) ditutup dengan frasa "diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Dengan
demikian, frasa penutup tersebut berlaku terhadap seluruh materi yang
diperinci dalam ayat (2), termasuk materi mengenai kompetensi kuasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali diubah, yaitu dengan
16
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Menjadi Undang-Undang,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan perubahan
terakhir terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan secara umum, substansi Pasal 44E, termasuk frasa yang
dimohonkan pengujian, dibentuk melalui Pasal 2 angka 19 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan dan tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 secara khusus
menyisipkan Pasal 44E di antara Pasal 44D dan Pasal 45 dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983. Oleh karena itu, objek pengujian dalam
Permohonan a quo dirumuskan secara lengkap sebagai frasa "diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian
penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap
materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat
(2) huruf e, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
(Bukti P-14 dan Bukti P-15);
4. Bahwa Pasal 32 ayat (3) UU KUP memberikan hak kepada Wajib Pajak
untuk menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, sedangkan
17
Pasal 32 ayat (3a) mensyaratkan kuasa memiliki kompetensi tertentu
dalam aspek perpajakan. Pemohon tidak memohon pengujian terhadap
kedua ketentuan tersebut dan tidak mempersoalkan kewajiban seorang
kuasa untuk memiliki kompetensi tertentu;
5. Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (3) menerangkan ayat ini memberikan
kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan
pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk
dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan
kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang
dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari
Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;
6. Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (3a) menjelaskan untuk melaksanakan
hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa yang ditunjuk
oleh Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek
perpajakan. Kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu,
sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian
Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak
atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
7. Bahwa dengan demikian harus dibedakan antara norma substantif yang
menetapkan kewajiban adanya kompetensi tertentu dan norma delegatif
yang menentukan siapa yang berwenang serta sejauh mana pengaturan
lebih lanjut dapat dilakukan. Permohonan a quo hanya mempersoalkan
lapis kedua, yaitu batas konstitusional pendelegasian kewenangan
kepada Menteri Keuangan.
B. Makna Normatif Frasa A Quo
1. Bahwa secara tekstual frasa a quo berlaku terhadap seluruh rumpun
materi dalam Pasal 44E ayat (2). Namun, sebagaimana telah dirumuskan
dalam Bagian A, objek Permohonan dibatasi hanya pada berlakunya
18
frasa tersebut terhadap materi kompetensi kuasa dalam huruf e. Oleh
karena itu, dalil dalam Permohonan ini tidak menjangkau materi huruf a
sampai
dengan
huruf
d
dan
huruf
f
sampai
dengan
huruf i;
2. Bahwa dalam ruang lingkup tersebut, frasa a quo tidak menentukan
apakah kewenangan pengaturan lebih lanjut hanya mencakup
pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas kompetensi
yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter
secara
memadai
oleh
undang-undang,
atau
juga
mencakup
pembentukan kriteria dan akibat hukum tambahan yang secara mandiri
menentukan kelayakan menerima penunjukan. Persyaratan 'kompetensi
tertentu' dalam Pasal 32 ayat (3a) merupakan persyaratan substantif,
tetapi rumusan itu tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan
untuk menjadikan status administratif yang dibentuk pada tingkat
peraturan pelaksana sebagai sumber mandiri bagi lahir atau hilangnya
kelayakan;
C. FAKTA NORMATIF AKTUAL DALAM TATARAN PELAKSANAAN
1. Bahwa PMK Nomor 44 Tahun 2026 digunakan sebagai fakta normatif
aktual karena dibentuk untuk melaksanakan Pasal 44E ayat (2) huruf e
dan mengaitkan pengakuan kompetensi Pihak Lain dengan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) (Bukti P-17). PMK Nomor 55 Tahun 2026
digunakan terbatas untuk menjelaskan bentuk dan akibat hukum SKT
yang dirujuk PMK Nomor 44 Tahun 2026 (Bukti P-22 sampai dengan P-
24). Kerugian konstitusional Pemohon secara normatif bersumber dari
frasa a quo sepanjang mengenai kompetensi kuasa. Frasa itu belum
menegaskan batas antara pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan
verifikasi kompetensi yang unsur serta batasnya telah ditentukan atau
diberi parameter memadai oleh undang-undang dan pembentukan
kriteria atau akibat hukum tambahan tanpa batas serta parameter
memadai dari undang-undang, sehingga status administratif dapat
menjadi penentu mandiri kelayakan menerima penunjukan. Sekalipun
kedua PMK diubah atau dicabut, ketidakjelasan batas delegasi pada
frasa undang-undang tetap ada bagi Pemohon dalam kedua
19
kapasitasnya. Kedua PMK bukan objek pengujian; keabsahannya tidak
dimohonkan untuk dinilai Mahkamah.
2. Bahwa pada saat Permohonan diajukan, Pemohon belum memiliki Surat
Keterangan Terdaftar sebagai Pihak Lain sebagaimana dinyatakan
dalam Surat Pernyataan Pemohon (Bukti P-8). Fakta tersebut
dicantumkan secara terbatas untuk menunjukkan keterkaitan aktual
Pemohon dengan salah satu kemungkinan pemaknaan frasa a quo dan
tidak ditempatkan sebagai sumber kerugian konstitusional ataupun
sebagai permintaan agar Mahkamah menilai legalitas peraturan
pelaksana;
3. Bahwa fakta normatif tersebut memperlihatkan relevansi aktual
pembedaan antara instrumen administratif yang hanya mencatat,
membuktikan, memeriksa, dan memverifikasi kompetensi yang unsur dan
batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh
undang-undang
dengan
instrumen
yang,
berdasarkan
kriteria
kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak
diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang,
secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang
menerima penunjukan sebagai kuasa;
4. Bahwa fakta normatif tersebut hanya menunjukkan aktualitas dan
relevansi pembedaan antara fungsi deklaratif dan fungsi konstitutif.
Pemohon tidak meminta Mahkamah menilai legalitas atau membatalkan
peraturan pelaksana; pengujian peraturan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.
Sumber cacat konstitusional dan pemulihan yang dimohonkan tetap
terletak pada frasa a quo;
D. BATAS KONSTITUSIONAL PENDELEGASIAN PENGATURAN SERTA
PEMBEDAAN FUNGSI DEKLARATIF DAN KONSTITUTIF
1. Bahwa Pemohon mengakui pendelegasian pengaturan teknis dan
operasional kepada peraturan pelaksana merupakan hal yang lazim dan
diperlukan. Permohonan ini tidak mendalilkan bahwa delegasi kepada
Menteri Keuangan dengan sendirinya inkonstitusional ataupun meminta
seluruh tata cara pelaksanaan kuasa diatur dalam undang-undang.
20
Persoalan konstitusional terletak pada tidak jelasnya batas kewenangan
yang didelegasikan oleh frasa a quo sepanjang mengenai kompetensi
kuasa dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e: apakah kewenangan itu terbatas
pada pengaturan administratif untuk membuktikan dan memverifikasi
kompetensi, atau juga mencakup pembentukan kriteria serta akibat
hukum tambahan yang secara mandiri menentukan kelayakan seseorang
menerima penunjukan sebagai kuasa, pilihan Wajib Pajak, dan
kesempatan menjalankan pekerjaan;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 telah
menetapkan bahwa pendelegasian pengaturan mengenai kuasa Wajib
Pajak kepada Menteri Keuangan hanya dapat berkenaan dengan hal-hal
teknis-administratif dan tidak boleh membatasi atau memperluas hak dan
kewajiban warga negara. Putusan tersebut juga menggunakan Pedoman
angka 211 Lampiran II UU P3 sebagai dasar penalaran mengenai batas
pendelegasian
langsung
dari
undang-undang
kepada
menteri.
Penerapan prinsip tersebut terhadap frasa a quo bukan pengulangan
putusan, melainkan pemberian batas operasional terhadap kewenangan
pengaturan mengenai kompetensi kuasa dalam struktur normatif baru
setelah berlakunya UU HPP (Bukti P-20);
3. Bahwa batas tersebut sejalan dengan UU P3 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 5 huruf c UU P3 mensyaratkan
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, sedangkan Pasal 7
ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa
keberadaan, kekuatan mengikat, dan materi muatan Peraturan Menteri
bergantung pada perintah atau kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahkan materi muatan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dibatasi oleh Pasal 12 dan
Pasal 13 UU P3 untuk menjalankan undang-undang atau melaksanakan
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena
itu, Peraturan Menteri tidak dapat membentuk sendiri kriteria substantif
yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang
memadai oleh undang-undang (Bukti P-16);
21
4. Bahwa Pasal 64 ayat (2) UU P3 menegaskan Lampiran II sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Dalam Lampiran II
Bab II huruf A, Pedoman angka 200 rnewajibkan kejelasan ruang lingkup
materi dan jenis peraturan penerima delegasi, Pedoman angka 210
melarang
delegasi
blangko,
sedangkan
Pedoman
angka
211
menentukan bahwa "Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-
Undang
kepada
menteri,
pemimpin
lembaga
pemerintah
nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi
untuk peraturan yang bersifat teknis administratif." Pemohon tidak
mendalilkan bahwa rumusan frasa a quo secara harfiah sama dengan
contoh delegasi blangko dalam Pedoman angka 210. Relevansi ketiga
pedoman tersebut terletak pada prinsip bahwa delegasi langsung kepada
menteri harus mempunyai ruang lingkup yang jelas dan terbatas pada
materi teknis-administratif (Bukti P-16);
5. Bahwa untuk seluruh Permohonan ini, fungsi deklaratif berarti fungsi
instrumen administratif untuk mencatat, membuktikan, memeriksa, dan
memverifikasi terpenuhinya kompetensi yang unsur, kriteria, dan
batasnya telah ditentukan atau sekurang-kurangnya diberikan parameter
secara memadai oleh undang-undang. Adapun fungsi konstitutif yang
dipersoalkan Pemohon tidak mencakup setiap dokumen, pendaftaran,
atau izin yang diwajibkan, melainkan secara khusus menunjuk pada
fungsi suatu status atau persyaratan administratif yang, berdasarkan
kriteria atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak
diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang,
secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang
menerima penunjukan sebagai kuasa;
6. Bahwa berdasarkan pembedaan tersebut, kewenangan pengaturan lebih
lanjut mengenai kompetensi kuasa tetap berada dalam wilayah teknis-
administratif sepanjang hanya mengatur tata cara pemberian kuasa serta
pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas terpenuhinya
kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan
parameter secara memadai oleh undang-undang. Kewenangan tersebut
memasuki wilayah substantif apabila digunakan untuk membentuk
kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan
22
dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-
undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi
sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan
sebagai kuasa;
7. Bahwa Pasal 32 ayat (3a) beserta Penjelasannya telah memberikan
kerangka kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu,
sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian
Keuangan. Akan tetapi, frasa a quo tidak menjelaskan apakah
pengaturan lebih lanjut terbatas pada pembuktian dan verifikasi
kompetensi dalam kerangka tersebut atau dapat pula membentuk kriteria
dan akibat hukum tambahan yang berdiri sendiri sebagai penentu
kelayakan menerima penunjukan. Ketidakjelasan batas itulah yang
menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai
penerima maupun pemberi kuasa, serta berpotensi membatasi
kesempatan Pemohon menjalankan pekerjaan sebagai kuasa;
8. Bahwa Pemohon tidak menempatkan UU P3, termasuk Lampiran II
Pedoman angka 211, sebagai batu uji tersendiri dan tidak meminta
Mahkamah menilai legalitas suatu Peraturan Menteri. Batu uji
Permohonan tetap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 280 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU P3 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 digunakan
sebagai dasar penafsiran sistematis
untuk menjelaskan
batas
kewenangan yang dapat didelegasikan kepada Menteri, sedangkan
sumber persoalan konstitusional tetap terletak pada keterbukaan frasa a
quo yang tidak memberikan batas dan parameter delegasi secara
memadai.
E.1. FRASA A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1)
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum."
23
1. Makna Konstitusional Batu Uji
a. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, yaitu
keadaan ketika seseorang dapat mengetahui kedudukan hukumnya
serta memperkirakan akibat hukum yang timbul dari suatu norma;
b. Bahwa pada norma delegatif, jaminan tersebut menghendaki tujuan,
ruang lingkup, dan batas kewenangan yang dapat diketahui secara
memadai tanpa mengharuskan seluruh tata cara teknis diatur dalam
undang-undang. Kejelasan batas menjadi penting ketika pelaksanaan
delegasi dapat menentukan kompetensi dan kelayakan seseorang
bertindak sebagai kuasa;
2. Penerapan terhadap Frasa A Quo
a. Bahwa berdasarkan batas konstitusional pada Bagian D, kepastian
hukum mensyaratkan agar frasa a quo memungkinkan warga negara
membedakan persyaratan substantif yang harus memperoleh dasar
dan parameter dalam undang-undang dari tata cara teknis-
administratif yang dapat diatur lebih lanjut;
b. Bahwa sepanjang berlaku terhadap materi kompetensi kuasa, frasa a
quo tidak menentukan titik batas antara kewenangan untuk mencatat,
membuktikan, memeriksa, dan memverifikasi kompetensi dengan
kewenangan membentuk kriteria atau akibat hukum tambahan yang
menentukan kelayakan menerima penunjukan;
c. Bahwa ketiadaan batas tersebut memungkinkan dua pemaknaan:
kewenangan yang hanya mengadministrasikan kompetensi yang telah
ditentukan atau diberikan parameter oleh undang-undang, dan
kewenangan yang membentuk persyaratan tambahan sebagai sumber
mandiri kelayakan. Kedua pemaknaan itu menimbulkan akibat hukum
yang berbeda bagi penerima kuasa dan Wajib Pajak;
3. Kerugian terhadap Kepastian Hukum Pemohon
a. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar Pemohon dapat mengetahui
24
dari undang-undang batas kewenangan organ penerima delegasi dan
memperkirakan akibat hukumnya;
b. Bahwa frasa a quo tidak memberikan batas yang cukup jelas
mengenai titik ketika kewenangan Menteri Keuangan untuk
membuktikan, memverifikasi, dan mengadministrasikan kompetensi
berakhir dan kewenangan yang membentuk akibat hukum substantif
dimulai;
c. Bahwa akibat ketidakjelasan tersebut, seseorang yang telah memiliki
kompetensi dalam aspek perpajakan tidak dapat mengetahui secara
memadai dari undang-undang apakah kompetensinya hanya akan
dibuktikan dan diverifikasi secara administratif atau kelayakannya
menerima penunjukan masih bergantung pada status administratif
tambahan yang dibentuk melalui peraturan pelaksana;
d. Bahwa ketidakpastian tersebut menjangkau Pemohon secara
langsung. Dalam lapis profesi, Pemohon tidak memperoleh kepastian
mengenai dasar yang menentukan kelayakannya melanjutkan
penunjukan sebagai kuasa. Dalam lapis Wajib Pajak, Pemohon tidak
memperoleh kepastian mengenai kelayakan pihak berkompetensi
yang telah dipilih dan terikat dalam hubungan jasa dengannya;
e. Bahwa pembatasan pemaknaan frasa a quo pada pengaturan yang
bersifat teknis-administratif tetap memungkinkan Menteri Keuangan
mengatur tata cara pemberian kuasa serta pencatatan, pembuktian,
pemeriksaan,
dan
verifikasi
kompetensi,
sekaligus
menutup
kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum
tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta
parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status
administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya
kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa.
4. Kesimpulan
Bahwa cacat konstitusional frasa a quo terhadap Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan
terletak pada keberadaan pendelegasian kewenangan kepada Menteri
Keuangan, kewajiban memiliki instrumen administratif, ataupun akibat
25
administratif
yang
melekat
pada
instrumen
tersebut.
Cacat
konstitusionalnya terletak pada keterbukaan frasa a quo yang
memungkinkan peraturan pelaksana membentuk kriteria kompetensi atau
akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas
serta parameter yang memadai oleh undang-undang, sehingga status
administratif dapat secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya
kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa.
E.2. FRASA A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan:
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan."
1. Makna Konstitusional Batu Uji
a. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks
Permohonan a quo, jaminan tersebut mencakup kesempatan untuk
memperoleh dan menjalankan kegiatan profesional yang secara sah
dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
berdasarkan undang-undang;
b. Bahwa hak atas pekerjaan bukan hak absolut untuk menjalankan
kegiatan profesional tanpa persyaratan. Negara tetap dapat
menetapkan standar kompetensi dan tata cara pelaksanaan profesi.
Namun, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 melindungi kesempatan hukum untuk
menerima
penunjukan
dan
menjalankan
pekerjaan
tanpa
digantungkan pada persyaratan substantif tambahan yang dibentuk
tanpa dasar dan parameter yang memadai dalam undang-undang;
c. Bahwa persoalan konstitusional bukan kewajiban mempunyai
kompetensi tertentu, melainkan keterbukaan norma delegatif yang
dapat dimaknai memberikan kewenangan membentuk kriteria atau
26
akibat hukum tambahan yang menentukan akses terhadap pekerjaan
sebagai kuasa;
2. Penerapan terhadap Frasa A Quo
a. Bahwa Pemohon secara nyata menjalankan kegiatan profesional di
bidang hukum perpajakan dan sedang terikat dalam hubungan
pemberian jasa serta penunjukan sebagai kuasa yang berlaku sampai
dengan tanggal 30 April 2027 (Bukti P-9 dan Bukti P-10);
b. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan kewajiban seorang kuasa
untuk mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan.
Pemohon juga tidak mempersoalkan kewenangan Menteri Keuangan
untuk mengatur tata cara pemberian kuasa serta pembuktian dan
verifikasi terpenuhinya kompetensi tersebut;
c. Bahwa persoalan konstitusional timbul karena frasa a quo tidak
memberikan batas yang tegas antara kewenangan untuk mengatur
tata cara administratif berupa pencatatan, pembuktian, pemeriksaan,
dan verifikasi atas terpenuhinya kompetensi yang unsur dan batasnya
telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh
undang-undang dengan kewenangan untuk membentuk kriteria
kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan
tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-
undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi
sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima
penunjukan sebagai kuasa;
3. Kerugian terhadap Hak atas Pekerjaan
a. Bahwa sepanjang frasa a quo dapat dimaknai mengizinkan
pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan yang tidak
ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai
oleh undang-undang, kelayakan Pemohon menerima penunjukan
tidak lagi ditentukan oleh kompetensi yang dipersyaratkan undang-
undang, tetapi dapat bergantung pada status administratif tambahan
yang berdiri sendiri;
27
b. Bahwa hubungan sebab-akibat yang didalilkan Pemohon bersumber
pada keterbukaan frasa a quo yang memungkinkan kewenangan
teknis-administratif dimaknai mencakup pembentukan persyaratan
substantif yang menentukan kesempatan Pemohon menerima
penunjukan dan menjalankan pekerjaan sebagai kuasa;
c. Bahwa hubungan frasa a quo dengan pekerjaan Pemohon tidak
bersifat abstrak. Kerugian potensial melekat pada kelanjutan
hubungan pemberian jasa dan penunjukan sebagai kuasa yang telah
ada dan masih berlaku, bukan pada kemungkinan memperoleh klien
atau penunjukan baru pada masa mendatang;
d. Bahwa Pemohon tidak meminta penghapusan kewajiban mempunyai
kompetensi tertentu ataupun jaminan memperoleh penunjukan.
Pemohon memohon batas yang tetap memungkinkan Menteri
Keuangan mengatur tata cara pemberian kuasa serta pencatatan,
pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi kompetensi, tetapi tidak
membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang
tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang
memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif
secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan
seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa;
4. Kesimpulan
Bahwa cacat konstitusional frasa a quo terhadap Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan
terletak pada kewajiban seorang kuasa untuk mempunyai kompetensi
tertentu, kewajiban memiliki dokumen administratif, ataupun kewenangan
Menteri Keuangan untuk mengadministrasikan dan memverifikasi
terpenuhinya kompetensi tersebut. Cacat konstitusionalnya terletak pada
keterbukaan frasa a quo yang memungkinkan dibentuknya kriteria
kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak
diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang,
sehingga status administratif dapat secara mandiri menentukan
kesempatan
seseorang
menerima
penunjukan
dan
menjalankan
pekerjaan sebagai kuasa.
28
F.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERDAHULU
DAN RELEVANSINYA TERHADAP FRASA A QUO
F.1. DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-
XV/2017 DAN PERSOALAN KHUSUS FRASA A QUO
1. Bahwa parameter Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-
XV/2017 sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian D digunakan dalam
bagian ini sebagai premis untuk menilai frasa a quo, bukan sebagai
rumusan amar yang dimohonkan untuk diulang (Bukti P-20);
2. Bahwa setelah berlakunya UU HPP, terbentuk konfigurasi normatif yang
berbeda. Pasal 32 ayat (3a) memuat persyaratan substantif bahwa
seorang kuasa harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek
perpajakan, sedangkan Pasal 44E ayat (2) huruf e beserta frasa delegatif
pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2) menyerahkan pengaturan lebih
lanjut mengenai kompetensi tersebut kepada Menteri Keuangan. Dengan
demikian, Pasal 44E ayat (2) bukan sekadar lokasi baru dari rumusan
yang telah diputus dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017, melainkan
objek undang-undang baru yang mempunyai struktur dan akibat normatif
tersendiri. Meskipun demikian, batas konstitusional yang telah ditetapkan
dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 tetap berlaku sebagai parameter
dalam menilai konstitusionalitas frasa a quo;
3. Bahwa garis pemisah antara instrumen yang hanya mencatat,
membuktikan, memeriksa, dan memverifikasi kompetensi dengan status
administratif yang membentuk kriteria atau akibat hukum tambahan
belum menjadi objek dan belum dirumuskan dalam amar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017. Daya ikat erga omnes
putusan tersebut memberikan batas konstitusional umum, tetapi belum
melekatkan ukuran operasional tersebut pada frasa delegatif baru yang
dibentuk melalui UU HPP. Pemaknaan yang dimohonkan tidak meminta
Mahkamah
mengulang
rumusan
"teknis-administratif',
melainkan
menerapkan prinsip tersebut terhadap objek baru dengan menentukan
batas antara pembuktian dan verifikasi kompetensi dengan pembentukan
kriteria atau akibat hukum tambahan sebagai sumber mandiri kelayakan.
Oleh karena itu, amar baru diperlukan untuk menjamin penerapan efektif
29
Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 terhadap struktur normatif Pasal 44E
ayat (2) setelah berlakunya UU HPP, bukan untuk mengurangi ataupun
mengulang daya ikat putusan tersebut;
F.2. PERBEDAAN STRUKTUR DELEGASI DAN KONTEKS NORMATIF
ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-
XXlll/2025 DAN PERMOHONAN A QUO
1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XXlll/2025
memeriksa Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-undang tersebut telah
menentukan forum, kewarganegaraan, pengetahuan dan keahlian
perpajakan, persyaratan lain yang ditetapkan Menteri, serta pihak yang
dikecualikan. Mahkamah menilai keseluruhan konstruksi itu dalam
konteks administrasi beracara pada Pengadilan Pajak (Bukti P-21, Bukti
P-26, dan Bukti P-27);
2. Bahwa
dalam
Putusan
Nomor
25/PUU-XXlll/2025,
Mahkamah
membenarkan kewajiban pembuktian kompetensi dan persyaratan
administratif, termasuk izin yang menjadi syarat keabsahan tindakan
kuasa hukum di Pengadilan Pajak, dengan berpijak pada kerangka Pasal
34 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan fungsi dokumen
pembuktiannya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa, dalam kerangka
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, kewajiban
memenuhi dokumen dan izin untuk beracara dipandang sebagai
pelaksanaan administratif atas persyaratan yang ditetapkan atau secara
tegas
didelegasikan
oleh
undang-undang.
Perbedaan
dalam
Permohonan a quo terletak pada norma pemberi delegasi mengenai
kompetensi kuasa dalam administrasi perpajakan dan pada kemungkinan
pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan tanpa dasar serta
parameter yang memadai dalam undang-undang;
3. Bahwa struktur frasa a quo berbeda. Pasal 44E ayat (2) menggunakan
satu frasa delegatif pada bagian penutup untuk sembilan rumpun materi
dan sepanjang berlaku terhadap huruf e, tidak menentukan jenis, fungsi,
kriteria pembentukan, ataupun akibat hukum status administratif yang
dapat dibentuk dalam pengaturan kompetensi kuasa;
30
4. Bahwa
permohonan
dalam
Putusan
Nomor
25/PUU-XXlll/2025
mempersoalkan persyaratan tambahan bagi advokat untuk beracara
sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Permohonan a quo tidak
meminta status advokat dijadikan satu-satunya dasar menerima
penunjukan dan tidak meminta penghapusan kewajiban mempunyai
kompetensi tertentu;
5. Bahwa perbedaannya terletak pada struktur norma pemberi detegasi,
konteks kelembagaan, fungsi instrumen, dan akibat hukumnya. Putusan
Nomor 25/PUU-XXlll/2025 menyangkut forum peradilan khusus yang
persyaratan dasar dan pengecualiannya telah ditentukan oleh undang-
undang, sedangkan Permohonan a quo menyangkut pelaksanaan hak
dan kewajiban perpajakan di luar proses beracara pada Pengadilan Pajak
berdasarkan frasa delegatif yang tidak memberikan batas operasional
serupa;
6. Bahwa pertimbangan mengenai prematuritas dalam Putusan Nomor
25/PUU-XXlll/2025 berkaitan dengan proses integrasi Pengadilan Pajak
ke dalam sistem satu atap yang diperintahkan selesai paling lambat
tanggal 31 Desember 2026. Permohonan a quo tidak menyangkut
administrasi peradilan atau proses integrasi tersebut; frasa a quo telah
berlaku dan kewenangan delegatifnya telah dilaksanakan (Bukti P-17 dan
Bukti P-21);
7. Bahwa Putusan Nomor 25/PUU-XXlll/2025 tidak menutup pemeriksaan
Permohonan a quo. Putusan tersebut justru memperkuat metode
penilaian berdasarkan sumber kewenangan, fungsi, konteks, dan akibat
hukum, tetapi objek serta konfigurasi normatifnya dapat dibedakan dari
perkara ini (Bukti P-21);
F.3. PERMOHONAN
A QUO BUKAN PENGUJIAN KEMBALI ATAS MATERI
MUATAN YANG SAMA
1. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto Pasal 72 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 melarang pengujian kembali
materi muatan yang sama, sedangkan Pasal 72 ayat (2) memberikan
pengecualian apabila batu uji atau alasan permohonan berbeda (Bukti P-
12 dan Bukti P-13);
31
2. Bahwa objek Permohonan a quo bukan materi muatan yang sama
dengan objek Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017. Selain itu, alasan
Permohonan ini berbeda dan lebih khusus, yaitu keterbukaan frasa
delegatif yang dibentuk melalui UU HPP dalam pengaturan kompetensi
kuasa serta ketiadaan batas operasional antara fungsi deklaratif dan
pembentukan persyaratan tambahan yang bersifat konstitutif;
3. Bahwa Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 menguji Pasal 32 ayat (3a) UU
KUP, khususnya frasa 'pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa', dalam
konfigurasi sebelum UU HPP. Permohonan a quo menguji frasa delegatif
pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang berlaku terhadap
materi kompetensi kuasa dalam huruf e, yang dibentuk kemudian melalui
UU HPP;
4. Bahwa alasan dan pemulihan yang dimohonkan juga berbeda. Pemohon
tidak meminta pengulangan batas umum 'teknis-administratif, melainkan
ukuran operasional mengenai pencatatan, pembuktian, pemeriksaan,
dan verifikasi kompetensi serta larangan membentuk kriteria atau akibat
hukum tambahan tanpa batas dan parameter yang memadai dalam
undang-undang. Dengan demikian, Permohonan ini tidak merupakan
pengujian kembali atas materi muatan yang sama;
G. KEBUTUHAN PEMAKNAAN KONSTITUSIONAL YANG SPESIFIK DAN
BATAS PEMULIHAN
1. Kebutuhan Amar Baru
Bahwa Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 tetap final, mengikat, dan
menjadi premis Permohonan. Namun, rumusan umum dalam putusan
tersebut belum melekat pada frasa a quo sebagai norma delegatif yang
dibentuk kemudian dan belum memberikan ukuran operasional bagi
pengaturan kompetensi kuasa. Karena itu, amar baru diperlukan untuk
objek dan persoalan yang berbeda;
2. Batas Operasional yang Dimohonkan
a.
Bahwa Pasal 32 ayat (3a) mensyaratkan seorang kuasa mempunyai
kompetensi tertentu, sedangkan Pasal 44E ayat (2) huruf e
menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi
32
tersebut melalui frasa a quo. Frasa itu belum membatasi
kewenangan pada pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan
verifikasi serta belum menutup pembentukan kriteria atau akibat
hukum tambahan sebagai sumber mandiri kelayakan;
b.
Bahwa Pemohon tidak mendalilkan Surat Keterangan Terdaftar
dengan sendirinya merupakan penambahan atau pembatasan hak
hanya karena berbentuk dokumen administratif yang wajib dimiliki.
Surat Keterangan Terdaftar tetap berada dalam wilayah teknis-
administratif apabila hanya mencatat, membuktikan, memeriksa,
dan memverifikasi terpenuhinya kompetensi yang unsur, kriteria,
dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara
memadai oleh undang-undang. Namun, instrumen tersebut menjadi
penambahan kewajiban dan pembatasan hak apabila, berdasarkan
kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak
ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai
oleh undang-undang, kepemilikan, ketiadaan, pembekuan, atau
pencabutannya secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya
kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa. Dalam
keadaan demikian, instrumen tersebut menambah kewajiban
penerima kuasa untuk memperoleh dan mempertahankan status
administratif serta membatasi hak Wajib Pajak memilih kuasa dan
kesempatan seseorang menjalankan pekerjaan sebagai kuasa.
Materi dengan fungsi dan akibat hukum demikian telah memasuki
wilayah substantif yang, berdasarkan ratio decidendi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, tidak dapat
dibentuk hanya melalui Peraturan Menteri tanpa dasar, batas, dan
parameter yang memadai dalam undang-undang (Bukti P-20 dan
Bukti P-21);
c.
Bahwa cacat tersebut secara normatif dapat diatribusikan kepada
frasa a quo karena frasa itu menjadi sumber kewenangan
pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi tanpa menentukan
batas operasional tersebut. Pemohon tidak mendalilkan bahwa
frasa a quo secara eksplisit memerintahkan pembentukan Surat
33
Keterangan Terdaftar atau bahwa setiap ketentuan peraturan
pelaksana merupakan akibat yang mutlak diperintahkan olehnya;
d.
Bahwa Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 belum memberikan
ukuran operasional itu terhadap konfigurasi setelah UU HPP.
Pemaknaan
yang
dimohonkan
mengoperasionalkan
prinsip
putusan tersebut pada objek baru dan tidak mengurangi daya
ikatnya;
3. Pembedaan Cacat Norma dan Cacat Peraturan Pelaksana
a. Bahwa cacat konstitusional berada pada tingkat undang-undang
karena frasa a quo membuka dua pemaknaan dengan akibat hukum
berbeda: pengadministrasian kompetensi yang bersifat deklaratif
atau pembentukan kriteria dan akibat hukum tambahan yang bersifat
konstitutif. Peraturan pelaksana hanya menunjukkan bahwa
kemungkinan pemaknaan tersebut bersifat aktual;
b. Bahwa apabila frasa a quo sejak awal membatasi kewenangan pada
fungsi deklaratif, setiap peraturan pelaksana yang melampaui batas
itu semata-mata menimbulkan persoalan legalitas yang menjadi
kewenangan Mahkamah Agung. Karena batas tersebut belum
terdapat dalam frasa a quo, pemulihan pada tingkat undang-undang
tetap diperlukan;
c. Bahwa berdasarkan uji penghilangan peraturan pelaksana, sekalipun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 dicabut, diubah, atau
diganti, keterbukaan kedua pemaknaan tetap melekat selama frasa a
quo tidak diberi batas operasional. Karena itu, persoalan
konstitusional tidak bergantung pada keberlakuan atau legalitas
kedua peraturan tersebut;
4. Rumusan Pemaknaan dan Batas Akibat Hukumnya
a. Bahwa bentuk putusan yang dimohonkan Pemohon adalah putusan
inkonstitusional bersyarat terhadap frasa a quo, bukan pembatalan
keseluruhan materi Pasal 44E ayat (2) huruf e ataupun penghapusan
seluruh kewenangan delegasi kepada Menteri Keuangan. Pemohon
34
juga tidak memohon penghapusan kewajiban seorang kuasa untuk
mempunyai kompetensi tertentu, penetapan pihak yang berhak
menjadi kuasa, pengakuan terhadap jenis sertifikat tertentu, ataupun
pembentukan sistem profesi oleh Mahkamah. Kewenangan Menteri
Keuangan untuk mengatur tata cara administratif pelaksanaan kuasa
serta
pencatatan,
pembuktian,
pemeriksaan,
dan
verifikasi
kompetensi tetap berlaku sepanjang dilaksanakan dalam batas
pemaknaan konstitusional yang dimohonkan;
b. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon menegaskan
bahwa persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo tidak
terletak pada keberadaan kewenangan Menteri Keuangan untuk
membentuk pengaturan teknis-administratif, kewajiban seorang
kuasa untuk mempunyai kompetensi tertentu, ataupun kewajiban
memiliki instrumen administratif yang berfungsi membuktikan
terpenuhinya kompetensi. Persoalan konstitusionalnya terletak pada
keterbukaan frasa a quo yang dapat dimaknai memberikan
kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat
hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas
serta parameter yang memadai oleh undang-undang, sehingga suatu
status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau
hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai
kuasa;
c. Bahwa pemaknaan demikian menimbulkan ketidakpastian mengenai
batas
kewenangan
yang
didelegasikan,
kedudukan
hukum
seseorang yang telah mempunyai kompetensi dalam aspek
perpajakan, hak Wajib Pajak untuk memilih dan menunjuk kuasa,
serta
kesempatan
seseorang
menerima
penunjukan
dan
menjalankan pekerjaan sebagai kuasa. Oleh karena itu, sepanjang
dimaknai demikian, frasa a quo bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, frasa "diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup
Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi
35
"kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat (2) huruf
e, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736),
harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
"Frasa 'diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan', sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi
'kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)' dalam Pasal 44E ayat (2) huruf
e, hanya mendelegasikan kewenangan untuk mengatur tata cara
administratif berupa pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan
verifikasi atas terpenuhinya kompetensi yang unsur dan batasnya
telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh
undang-undang, serta tidak mendelegasikan kewenangan untuk
membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang
tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang
memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif
secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan
seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa."
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan
hukum Pemohon, dan alasan-alasan Permohonan tersebut, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
DALAM POKOK PERMOHONAN
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa
tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki
36
seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam
Pasal 44E ayat (2) huruf e, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6736),
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai:
"Frasa 'diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan',
sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi 'kompetensi tertentu yang
harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3a)' dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, hanya mendelegasikan kewenangan
untuk mengatur tata cara administratif berupa pencatatan, pembuktian,
pemeriksaan, dan verifikasi atas terpenuhinya kompetensi yang unsur dan
batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh
undang-undang, serta tidak mendelegasikan kewenangan untuk membentuk
kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan
tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang
sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau
hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, tanpa
Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-33, yang telah disahkan dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2026, sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Anggota Advokat Pemohon;
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat
Pemohon;
37
4. Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum Perpajakan Pemohon,
Nomor KHP-04256, berlaku hingga 9 April 2028;
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PJP-SKK/09/2026
bertanggal 8 September 2026;
6. Bukti P-6
:
Fotokopi Sertifikat Brevet Pajak A & B atas nama Rinto
Setiyawan, A.Md., CTP., Nomor 015/PPKAB-XII/P51&
BFI/2024;
7. Bukti P-7
:
Fotokopi Dokumen Pengalaman Profesional Pemohon di
Bidang Perpajakan;
8. Bukti P-8
:
Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon Bahwa Pada Saat
Permohonan Diajukan Pemohon Belum Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar Sebagai Pihak Lain;
9. Bukti P-9
: Fotokopi
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
006/MSMP-
SK/VIII/2026 bertanggal 27 Agustus 2026 dari PT. Matahari
Surya Mitra Pangan kepada Rinto Setyawan;
10. Bukti P-10 :
Fotokopi Perjanjian Pemberian Jasa Pendampingan dan
Kuasa
di
Bidang
Perpajakan
Nomor
001/MSMP-
SPK/04/2026 Antara PT. Matahari Surya Mitra Pangan dan
Pemohon bertanggal 1 Mei 2026;
11. Bukti P-11 :
Fotokopi Halaman Sampul Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
serta halaman yang memuat Pasal 24C ayat (1), Pasal 27
ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
12. Bukti P-12 :
Fotokopi Halaman Sampul Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta halaman
yang memuat Pasal 10 ayat (1) huruf a, Halaman Sampul
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi serta halaman yang memuat Pasal
51A ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1);
13. Bukti P-13 :
Fotokopi Halaman Sampul Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang serta halaman yang memuat
38
Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal
10 ayat (3) dan Pasal 72 PMK 7/2025;
14. Bukti P-14 :
Fotokopi Halaman Sampul Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetepan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta
halaman yang memuat Pasal 32 ayat (3) dan ayat (3a)
beserta Penjelasannya, dan Pasal 44E ayat (2) khususnya
huruf e frasa “diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan”;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Halaman Sampul Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta
halaman yang memuat Pasal 2 angka 19 yang menyisipkan
Pasal 44E di antara Pasal 44D dan Pasal 45 dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan, serta Penjelasan Pasal 44E;
16. Bukti P-16 : Fotokopi halaman sampul Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan serta halaman yang memuat Pasal 9
ayat (1), dan halaman sampul Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan serta halaman yang memuat Pasal 24;
17. Bukti P-17 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan Untuk Menjadi
Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan
serta halaman yang memuat konsiderans huruf c mengenai
pelaksanaan Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP, dan
halaman yang memuat Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (2),
serta Pasal 16 ayat (1);
39
18. Bukti P-18 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-lll/2005 tanggal 31 Mei 2005 serta halaman
pertimbangan
hukum yang memuat syarat
kerugian
konstitusional;
19. Bukti P-19 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta
halaman pertimbangan hukum yang memuat syarat kerugian
konstitusional;
20. Bukti P-20 : Fotokopi halaman sampul Ikhtisar Putusan Perkara Nomor
63/PUU-XV/2017 dan bagian-bagian yang relevan dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017;
21. Bukti P-21 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PUU-XXlII/2025 tanggal 27 Mei 2025;
22. Bukti P-22 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak
Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, serta
halaman yang memuat konsiderans huruf b dan huruf c;
Pasal 1 angka 3 dan angka 15; Pasal 2 ayat (1) huruf c dan
ayat (2) huruf i dan huruf m, serta ayat (5); Pasal 10 ayat (7)
dan ayat (9); Pasal 44 ayat (2); Pasal 50 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (6); Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal
52 huruf a; Pasal 54; serta Pasal 55;
23. Bukti P-23 : Fotokopi halaman sampul Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2023
tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta
halaman yang memuat Pasal 259 ayat (1) huruf e dan huruf
i, ayat (3), ayat (5), serta ayat (6);
24. Bukti P-24 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta halaman yang
memuat Pasal 53;
40
25. Bukti P-25 : Fotokopi halaman sampul Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan halaman yang
memuat Pasal 29 ayat (1) huruf a;
26. Bukti P-26 : Fotokopi halaman sampul Undang-undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak serta halaman yang memuat
Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3);
27. Bukti P-27 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi
Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan halaman yang
memuat Pasal 3 huruf b serta Pasal 4;
28. Bukti P-28 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22/PUU-Xll/2014 tanggal 28 Mei 2014, halaman
pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum warga
masyarakat pembayar pajak (taxpayers) berdasarkan Pasal
51 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan
adagium
no
taxation
without
participation
serta
no
participation without tax, serta halaman amar putusan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi NPWP Pemohon;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Nomor BPE-
51957/CT/KPP.1201/2026 tanggal 31 Maret 2026 atas
penyampaian
Surat
Pemberitahuan
Tahunan
Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025
atas nama Rinto Setiyawan;
31. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat atas nama Kahfi Permana yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus pelatihan pajak
terapan
Brevet
A
dan
B
angkatan
ke-26
yang
diselenggarakan oleh Makui Tax Institute.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
41
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun
1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
42
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat;
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
43
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut
berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat
(2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021, yang rumusannya berbunyi
sebagai berikut:
(1)
…
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. …
e. pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh
seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
serta komptensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)
f. …dst
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal
27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dirugikan dengan
berlakunya Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021;
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan wajib pajak
(pembayar pajak) [vide Bukti P-29] yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti
P-2 dan Bukti P-3] dan memiliki surat izin menjadi kuasa hukum perpajakan [vide
Bukti P-4) serta memiiki kompetensi dalam bidang perpajakan dibuktikan
dengan Sertifikat Brevet AB [vide Bukti P-6];
4. Bahwa Pemohon saat ini menjadi kuasa hukum dari PT. Matahari Surya Mitra
Pangan dan dibuktikan dengan Perjanjian Pemberian Jasa Pendampingan dan
Kuasa di Bidang Perpajakan yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2027
[vide Bukti P-9 dan Bukti P-10]. Namun Pemohon dalam hal ini belum memiliki
Surat Keterangan Terdaftar sebagai salah satu dokumen administratif yang
ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana
sebagaimana dimaksud frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa
44
tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki
seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma
Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021;
5. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf e
dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 telah merugikan atau berpotensi merugikan
hak konstitusional Pemohon yang diakibatkan tidak adanya Batasan atau
parameter yang jelas terkait dengan adanya pendelegasian kewenangan
kepada Menteri Keuangan untuk menentukan kompetensi yang harus dimiliki
oleh kuasa sebagaimana dimaksud dalam norma pasal a quo;
6. Bahwa Pemohon yang merupakan advokat dan praktisi hukum perpajakan telah
menerima penunjukan serta menjalankan profesinya dalam hal pemberian jasa
sebagai kuasa hukum PT Matahari Surya Mitra Pangan sampai dengan tanggal
30 April 2027. Dalam hal ini, norma a quo tidak menyebabkan ketidakpastian
hukum mengenai kelayakan Pemohon untuk melaksanakan penunjukan
sebagai kuasa PT Matahari Surya Mitra Pangan dikarenakan ketidakjelasan
batas serta parameter yang memadai untuk menentukan dari undang-undang
apakah kompetensi Pemohon cukup dicatat, dibuktikan, diperiksa, dan
diverifikasi secara administratif, atau kelayakannya untuk menerima dan
melaksanakan penunjukan masih dapat ditentukan secara mandiri oleh suatu
status administratif berdasarkan kriteria kompetensi atau akibat hukum
tambahan;
7. Bahwa selain ketidakpastian hukum sebagaimana disebutkan di atas, selaku
wajib pajak, Pemohon yang telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dan
memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kahfi Permana untuk melaksanakan
tindakan perpajakan berkenaan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Tahun Pajak 2026, dalam hubungan hukum yang berlaku sampai dengan
tanggal 1 Agustus 2027. Sehingga menyebabkan Kahfi Permana selaku kuasa
hukum Pemohon mengalami ketidakpastian hukum yang disebabkan
ketidakjelasan batas serta parameter yang memadai untuk menentukan dari
undang-undang apakah kompetensi Kahfi Permana cukup dicatat, dibuktikan,
diperiksa, dan diverifikasi secara administratif, atau kelayakannya untuk
menerima dan melaksanakan penunjukan masih dapat ditentukan secara
mandiri oleh suatu status administratif berdasarkan kriteria kompetensi atau
akibat hukum tambahan;
45
8. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon berupa ketidakpasatian hukum karena
diberikannya pengaturan lebih lanjut kepada Menteri Keuangan tersebut tidak
diberikan kriteria kompetensi dan akibat hukum tambahan yang secara mandiri
menentukan kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa
hukum;
Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya
sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang
dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga telah dapat
menjelaskan bahwa hak konstitusional yang dimiliki tersebut dianggap dirugikan
akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berkaitan
dengan frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada
bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap
materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam
Pasal 2 angka 19 UU 7/2021. Anggapan kerugian hak konstitusional yang
dimaksudkan oleh Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband)
dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian serta
bersifat spesifik dan aktual, karena dengan berlakunya norma a quo Pemohon tidak
mendapatkan kepastian hukum pada saat menjalankan profesinya sebagai kuasa
yang diakibatkan adanya pengaturan syarat administratif sebagai kuasa
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, apabila permohonan a
quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi.
Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma
yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon,
maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa "diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat
46
(2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang
harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)"
dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang
apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa
tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki
seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma
Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 belum
menegaskan batas antara pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi
kompetensi yang unsur serta batasnya telah ditentukan atau diberi parameter
memadai oleh undang-undang dan pembentukan kriteria atau akibat hukum
tambahan tanpa batas serta parameter memadai dari undang-undang. Hal
tersebut kemudian merugikan Pemohon karena dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan
Untuk Mejadi Kuasa Di Bidang Perpjakan Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan
Pemenuhan Kewajiban Kuasa Di Bidang Perpajakan (PMK 44/2026) yang
merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan Pasal 44E ayat (2)
huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 mensyaratkan kompetensi kuasa
yang disebut sebagai Pihak Lain adalah dengan adanya Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) dan Pemohon pada saat mengajukan permohonan a quo belum
memiliki SKT sebagaimana disyaratkan dalam PMK 44/2026 sehingga
Pemohon tidak dapat bertindak sebagai kuasa;
2. Bahwa menurut Pemohon, pendelegasian kepada Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU
7/2021 tersebut tidak memiliki kejelasan batas kewenangan hal yang
didelegasikan;
3. Bahwa menurut Pemohon, frasa a quo tidak menjelaskan mengenai pengaturan
lebih lanjut apakah terbatas pada pembuktian dan verifikasi kompetensi dalam
kerangka tersebut atau dapat pula membentuk kriteria dan akibat hukum
tambahan yang berdiri sendiri sebagai penentu kelayakan menerima
penunjukan. Adanya ketidakjelasan batas tersebut yang menimbulkan
47
persoalan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai penerima maupun pemberi
kuasa, serta berpotensi membatasi kesempatan Pemohon menjalankan
pekerjaan sebagai kuasa;
4. Bahwa menurut Pemohon, persoalan konstitusional yang dialami Pemohon
terletak pada keterbukaan frasa a quo yang dapat dimaknai memberikan
kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum
tambahan yang tidak diberikan batasan memadai oleh undang-undang,
sehingga dalam hal ini status kuasa yang dimiliki oleh Pemohon saat ini dapat
hilang atau tidak memiliki kelayakan untuk menerima penunjukan sebagai kuasa
yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan pelaksana undang-undang a quo.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa "diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal
44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu
yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3a)" Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai "Frasa 'diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan', sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi 'kompetensi tertentu
yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)'
dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, hanya mendelegasikan kewenangan untuk
mengatur tata cara administratif berupa pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan
verifikasi atas terpenuhinya kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan
atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang, serta tidak
mendelegasikan kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat
hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter
yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara
mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima
penunjukan sebagai kuasa."
[3.8]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
48
[3.9]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon, terhadap permohonan pengujian frasa "kompetensi tertentu yang harus
dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" Pasal 44E ayat (2) huruf e
dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021, Mahkamah ternyata telah pernah memutus
perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 328/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 29 September 2026 dengan amar menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih
dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan
ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan:
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali,
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau
terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan
pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat
dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan
permohonan yang berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah
mencermati dengan saksama permohonan Pemohon a quo, ternyata terdapat dasar
pengujian yang digunakan, yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak
digunakan pada permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta
hukum tersebut, karena adanya dasar hukum yang berbeda yang digunakan dalam
permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya dan ketentuan dalam Pasal
60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 bersifat alternatif, Mahkamah berpendapat
tidak terdapat relevansinya lagi untuk mempertimbangkan syarat adanya alasan
yang berbeda dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas secara
49
substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a
quo berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan
kembali. Sehingga, berkaitan dengan permohonan Pemohon a quo Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, pada dasarnya isu
utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan pendelegasian
kewenangan kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan materi pengaturan
kompetensi yang harus dimiliki seorang kuasa dalam bidang perpajakan dalam
peraturan pelaksana. Oleh karena itu, setelah dicermati secara saksama, berkenaan
dengan isu yang dipersoalkan oleh Pemohon sekalipun dirumuskan dalam petitum
yang berbeda, namun pada hakikatnya memiliki esensi yang sama yaitu norma yang
dimohonkan pengujian seharusnya hanya mendelegasikan kewenangan untuk
mengatur secara administratif yang unsur dan batas atau parameternya telah diatur
dalam undang-undang, dan tidak mendelegasikan kewenangan untuk membentuk
kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan serta tidak
diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga
suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya
kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa. Dalam kaitan ini, isu
utama yang dimohonkan Pemohon telah ternyata memiliki keterkaitan dengan isu
yang pernah diputus oleh Mahkamah dalam Permohonan Nomor 63/PUU-XV/2017
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 April
2018. Dengan demikian, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut,
berkaitan dengan permasalahan tersebut, Mahkamah telebih dahulu mengutip
bagian pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-
XV/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut.
[3.10.2]
…
1. … Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang secara konstitusional
seharusnya didelegasikan ke Peraturan Pemerintah sesuai dengan
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan
Peraturan
Pemerintah
untuk
menjalankan
undang-undang
sebagaimana mestinya”. Namun, masalah pendelegasian tersebut
diatur secara agak berbeda dalam UU 12/2011 yang berlaku saat ini,
sebagaimana tertuang dalam Lampiran II khususnya Pedoman angka
198 sampai dengan angka 216 UU 12/2011. Pedoman angka 211
Lampiran II UU 12/2011 menyatakan, “Pendelegasian kewenangan
mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin lembaga
50
pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan
menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif”.
Dengan demikian, terlepas dari persoalan apakah secara doktriner
dalam sistem pemerintahan Presidensial dapat dibenarkan adanya
pendelegasian kewenangan mengatur langsung dari Undang-Undang
kepada Peraturan Menteri, menurut hukum positif yang berlaku pada
saat ini (in casu UU 12/2011) pendelegasian kewenangan demikian
dimungkinkan sepanjang hal itu berkenaan dengan pengaturan yang
bersifat teknis-administratif. Dengan kata lain, secara a contrario,
pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang langsung kepada
Peraturan Menteri tidak dibenarkan jika materi muatannya berkenaan
dengan hal-hal yang menurut hierarki peraturan perundang-undangan
bukan merupakan materi muatan Peraturan Menteri;
2. …dst
10. … Demi untuk menjamin agar hak dan kewajiban Wajib Pajak
terlaksana secara baik dan dikuasakan kepada/didampingi oleh kuasa
yang menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Kuasa Wajib Pajak,
maka
hal-hal
yang
berhubungan
dengan
persyaratan
serta
pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak tidak dapat
diposisikan hanya sekedar hal yang bersifat teknis administratif.
Persyaratan serta hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Terlaksana atau
tidaknya hak dan kewajiban sesuai aturan serta adanya kepastian
hukum yang adil bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya akan sangat bergantung pada bagaimana pengaturan
terkait dengan hak Wajib Pajak untuk dikuasakan kepada/didampingi
oleh kuasanya. Oleh karena itu, hal tersebut bukanlah sesuatu yang
bersifat teknis administratif, melainkan lebih bersifat substantif karena
berhubungan
dengan
pembatasan
hak
seseorang
dalam
melaksanakan
hak
dan
kewajiban
perpajakannya
sehingga
seharusnya materi tersebut diatur dalam undang-undang. Dalam hal
ini, Undang-Undang harus mengatur secara jelas mengenai
persyaratan bagi orang yang akan bertindak sebagai Kuasa Wajib
Pajak, baik syarat administratif maupun syarat kompetensi. Pada saat
yang sama, undang-undang juga harus mengatur dan menjamin
bahwa Kuasa Wajib Pajak harus dapat menjalankan hak dan
kewajibannya secara bebas dan mandiri. Pengaturan tersebut akan
menjadi instrumen hukum untuk melindungi dan menjamin bahwa hak
dan kewajiban Wajib Pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
terhindar
dari
kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dan ketidakpastian
hukum.
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017,
halaman 125, halaman 131 s.d halaman 132]
[3.12] …Mahkamah berpendapat bahwa memang terdapat kebutuhan untuk
mengatur
lebih
tegas
pendelegasian
wewenang
teknis-administratif
“pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan sifatnya
sebagai delegasi yang bersifat teknis-administratif maka, di satu pihak,
pengaturan demikian tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan
51
hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya
mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak dan menurut
undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian serta, di lain pihak,
tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut
pajak yang diturunkan dari UUD 1945. Pendelegasian kewenangan mengatur
hal-hal yang bersifat teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk
memberikan kewenangan yang lebih (over capacity of power) kepada Menteri
Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai “syarat dan
tata cara pelaksanaan kuasa”. Artinya, pengaturan itu tidak boleh berisikan
materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan yang
lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang. Oleh karena itu, ada
atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami Pemohon, pendelegasian
kewenangan mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”
sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya dapat
dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis-
administratif.
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah
ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas materi muatan
Pasal 32 ayat (3a) UU KUP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,
yaitu sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal
32 ayat (3a) UU KUP tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang
bersifat
teknis-administratif,
yaitu
sepanjang
tidak
membatasi
hak
konstitusional warga negara dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak
dan kewajiban.
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, halaman 133
s.d halaman 134]
Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
terhadap norma pendelegasian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP), Mahkamah telah menegaskan
secara jelas pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada peraturan
menteri dimungkinkan sepanjang berkenaan dengan hal yang sifatnya mengatur
teknis-administratif. Dengan kata lain, pendelegasian kewenangan dari undang-
undang langsung kepada peraturan menteri tidak dibenarkan jika materi muatannya
berkenaan dengan hal-hal yang menurut hierarki peraturan perundang-undangan
yang bukan merupakan materi muatan peraturan menteri. Sehingga, sebagaimana
pertimbangan hukum tersebut di atas, peraturan pelaksana terkait dengan
persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini berkaitan dengan
52
kompetensi kuasa dalam bidang perpajakan hanya sebatas aturan yang sifatnya
teknis-administratif dan perluasan hal-hal yang tidak berdampak pada penambahan
atau hilangnya hak konstitusional warga negara, in casu kuasa dalam perpajakan.
Lebih lanjut, melalui pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah pun
menegaskan bahwa pendelegasian kewenangan untuk mengatur hal-hal yang
bersifat teknis-administratif tersebut tidak dimaksudkan memberikan kewenangan
yang lebih kepada Menteri Keuangan, karena materi muatan peraturan pelaksana
tersebut tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak
dan kuasa dalam konteks pemberian kuasa kepada pihak yang dinilainya mampu
memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-undang
memenuhi syarat untuk menjadi penerima kuasa, sepanjang hal tersebut tidak
menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang
diturunkan dari UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, melalui pertimbangan hukum
tersebut, sesungguhnya Mahkamah secara jelas dan tegas telah memberikan
batasan terhadap materi muatan dari peraturan pelaksana yang merupakan
pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada Menteri Keuangan, in
casu undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan tersebut telah
diubah terakhir dengan UU 7/2021, yaitu hanya memuat hal-hal yang bersifat teknis-
administratif dan tidak membatasi hak konstitusional warga negara serta bukan
pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban, sebagaimana juga yang
sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, sudah seharusnya
pembentukan peraturan pelaksana yang dilakukan oleh Menteri Keuangan
berkaitan dengan syarat kompetensi kuasa perpajakan sebagaimana dimaksud
Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 tidak boleh memuat
materi muatan sebagaimana hal-hal yang tercantum dalam pertimbangan hukum
tersebut di atas. Dengan demikian, oleh karena berkenaan dengan hal tersebut
Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari
pendirian dalam putusan sebelumnya, maka secara mutatis mutandis pertimbangan
hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tersebut
menjadi pertimbangan hukum dalam memutus permohonan a quo.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil
Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat frasa "diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E
ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu
53
yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021
adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.11]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas
bersyarat frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"
pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap
materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam
Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalam
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana
yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah
tidak beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
63/PUU-XV/2017 mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum dalam
memutus permohonan a quo.
[4.4]
Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
54
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 15.40 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri
oleh Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
55
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dian Chusnul Chatimah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum yang memuat syarat kerugian konstitusional; 19. Bukti P-19 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta halaman pertimbangan hukum yang memuat syarat kerugian konstitusional; 20. Bukti P-20 : Fotokopi halaman sampul Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017 dan bagian-bagian yang relevan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017; 21. Bukti P-21 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XXlII/2025 tanggal 27 Mei 2025; 22. Bukti P-22 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, serta halaman yang memuat konsiderans huruf b dan huruf c; Pasal 1 angka 3 dan angka 15; Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf i dan huruf m, serta ayat (5); Pasal 10 ayat (7) dan ayat (9); Pasal 44 ayat (2); Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6); Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 52 huruf a; Pasal 54; serta Pasal 55; 23. Bukti P-23 : Fotokopi halaman sampul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta halaman yang memuat Pasal 259 ayat (1) huruf e dan huruf i, ayat (3), ayat (5), serta ayat (6); 24. Bukti P-24 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta halaman yang memuat Pasal 53; 40 25. Bukti P-25 : Fotokopi halaman sampul Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan halaman yang memuat Pasal 29 ayat (1) huruf a; 26. Bukti P-26 : Fotokopi halaman sampul Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta halaman yang memuat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3); 27. Bukti P-27 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan halaman yang memuat Pasal 3 huruf b serta Pasal 4; 28. Bukti P-28 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-Xll/2014 tanggal 28 Mei 2014, halaman pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum warga masyarakat pembayar pajak (taxpayers) berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan adagium no taxation without participation serta no participation without tax, serta halaman amar putusan; 29. Bukti P-29 : Fotokopi NPWP Pemohon; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Nomor BPE- 51957/CT/KPP.1201/2026 tanggal 31 Maret 2026 atas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 atas nama Rinto Setiyawan; 31. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat atas nama Kahfi Permana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus pelatihan pajak terapan Brevet A dan B angkatan ke-26 yang diselenggarakan oleh Makui Tax Institute. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 41 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 42 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 43 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: (1) … (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. … e. pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) serta komptensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) f. …dst diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 2. Bahwa Pemoh
