PUU
Tahun 2026
340/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
Pemohon: Ingkit Beny Sam Djaper (Pemohon I), Bush Valentino, S.H. (Pemohon II), Wawan Nopardo Andika Saputra (Pemohon III), dan Damai Alam Usop (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 340/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
: Ingkit Beny Sam Djaper
Pekerjaan
: Wartawan
Alamat
: Jalan Nila Putih Blok II Nomor 44, RT 003/RW 008,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
: Bush Valentino, S.H.
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Jalan Hiu Putih VIII, Komplek Kehutanan Nomor 36, RT
005/RW 010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
: Wawan Nopardo Andika Saputra
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Jalan Katunen Nomor 55, RT 005/RW 005, Kelurahan
Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten
Katingan, Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon III;
2
4.
Nama
: Damai Alam Usop
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Jalan Damang Salilah C I Nomor 1, RT 002/RW 015,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon IV;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 11 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 11 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 340/PUU/PAN.MK/AP3/9/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 340/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 14 September 2026, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada
tanggal 28 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta
badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2.
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
3.
Bahwa kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
(selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022.
4.
Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang
Tata
Beracara
dalam
Perkara
Pengujian
Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menentukan objek permohonan pengujian
undang-undang berupa undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.
5.
Bahwa Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 mensyaratkan permohonan memuat
identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon,
alasan-alasan permohonan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus.
Perbaikan Permohonan ini disusun dengan pemisahan yang tegas antara
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan,
dan petitum.
6.
Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “keragaman
suku” dalam Pasal 5 huruf c UU 14/2023. Pasal 5 huruf c tersebut
selengkapnya berbunyi:
“c. suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah memiliki keragaman
suku, kekayaan sejarah, situs budaya, dan kearifan lokal yang
menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung
tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.”
[vide Bukti P-5]
7.
Bahwa Pasal 5 ditempatkan dalam BAB II UU 14/2023 yang berjudul
“Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Kalimantan Tengah”,
dan secara eksplisit diawali dengan rumusan “Provinsi Kalimantan Tengah
memiliki karakteristik”. Dengan demikian, frasa yang diuji merupakan materi
muatan undang-undang yang menjalankan fungsi karakterisasi resmi
terhadap Provinsi Kalimantan Tengah, bukan sekadar uraian informatif atau
statistik.
4
8.
Bahwa para Pemohon tidak menguji proses pembentukan UU 14/2023 secara
formil, tidak memohon penilaian atas tindakan administratif tertentu, dan tidak
menjadikan Naskah Akademik sebagai batu uji. Naskah Akademik RUU
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (vide Bukti P-14) digunakan sebagai
bahan interpretasi historis, sistematis, dan teleologis untuk menjelaskan
tujuan pengaturan, fakta yang diketahui penyusun, serta horizon makna istilah
“karakteristik”.
9.
Bahwa permohonan a quo mempersoalkan konstitusionalitas ruang makna
suatu frasa dalam undang-undang dengan batu uji UUD NRI Tahun 1945.
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON
A. Kualifikasi Para Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia
1.
Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a
PMK 7/2025 menentukan bahwa Pemohon dalam perkara pengujian
undang-undang dapat berupa perorangan warga negara Indonesia,
termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.
2.
Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia
sebagaimana dibuktikan dengan KTP-el masing-masing (vide Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-4). KTP-el dipergunakan untuk membuktikan
kualitas Para Pemohon sebagai WNI dan domisili, bukan sebagai satu-
satunya bukti identitas etnik.
3.
Bahwa kualitas Para Pemohon sebagai perorangan yang memiliki
identitas etnik dan budaya Dayak dibuktikan secara tersendiri melalui
Surat Keterangan Pengakuan Identitas Etnik dan Budaya Dayak Para
Pemohon yang diterbitkan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah
tanggal 28 September 2026 (vide Bukti P-15). Surat tersebut
menerangkan bahwa masing-masing Para Pemohon dikenal dan/atau
dapat dikenali dalam lingkungan sosial-kultural yang relevan sebagai
bagian dari identitas etnik dan budaya Dayak di Kalimantan Tengah.
5
4.
Bahwa Bukti P-15 secara tegas tidak menetapkan Para Pemohon sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum adat, tidak memberikan mandat untuk
mewakili seluruh masyarakat Dayak, dan tidak mengurangi kedudukan
setara suku bangsa lainnya. Dengan demikian, bukti tersebut memperkuat
kualitas identitas Para Pemohon tanpa mengubah dasar kedudukan
hukum mereka sebagai perorangan WNI.
5.
Bahwa Surat Rekomendasi dan Dukungan Dewan Adat Dayak Provinsi
Kalimantan Tengah (vide Bukti P-16), Surat Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (vide Bukti P-17), serta Surat
Kedamangan Jekan Raya (vide Bukti P-18) ditempatkan sebagai bukti
pendukung mengenai keterkenalan identitas Dayak dan sifat inklusif Huma
Betang/Belom Bahadat, bukan sebagai sumber mandat representatif Para
Pemohon.
6.
Bahwa kualitas “orang Dayak” dalam permohonan ini tidak identik dengan
dalil bahwa Para Pemohon merupakan satu kesatuan masyarakat hukum
adat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024
secara normatif membedakan istilah “suku atau etnik”, “Dayak”, “Dayak
Kalimantan Tengah”, “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak”, dan
“Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah” (vide Bukti P-10).
7.
Bahwa praktik statistik negara juga mengenali “suku bangsa” sebagai
kategori etnis dan budaya. Publikasi BPS hasil Sensus Penduduk 2010
menerangkan bahwa penentuan suku bangsa terutama merujuk pada
pengakuan responden dan mengelompokkan Dayak sebagai salah satu
kelompok suku bangsa di Indonesia (vide Bukti P-23).
8.
Bahwa BPS mencatat “Dayak” sebagai kelompok yang mencakup banyak
jenis suku bangsa. Hal tersebut bersesuaian dengan penggunaan istilah
“Dayak” sebagai identitas etno-kultural payung. Karena itu, Para Pemohon
tidak mendalilkan Dayak sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat
yang tunggal dan homogen.
9.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memenuhi kualifikasi
sebagai perorangan WNI/kelompok orang yang mempunyai kepentingan
6
yang sama berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4
ayat (1) huruf a PMK 7/2025.
B. Hak Konstitusional Para Pemohon
1.
Bahwa hak konstitusional utama Para Pemohon yang dimohonkan
perlindungannya adalah hak atas penghormatan identitas budaya
sebagaimana Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan
bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
2.
Bahwa secara gramatikal, Pasal 28I ayat (3) menempatkan “identitas
budaya”
dan
“hak
masyarakat
tradisional”
sebagai
dua
objek
penghormatan yang dihubungkan oleh kata “dan”. Oleh sebab itu, dalil
mengenai penghormatan identitas budaya tidak dapat secara otomatis
dipersempit hanya kepada subjek yang terlebih dahulu terbukti sebagai
kesatuan masyarakat hukum adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
3.
Bahwa perbedaan tekstual antara Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 18B ayat
(2) penting bagi perkara ini. Para Pemohon tidak meminta penetapan
status kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi meminta perlindungan
terhadap identitas budaya yang mereka miliki sebagai perorangan WNI
yang beridentitas etno-kultural Dayak.
4.
Bahwa hak tersebut diperkuat oleh Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
yang menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kebudayaan dalam pengertian
konstitusional tidak berhenti pada benda, situs, atau ekspresi kesenian,
melainkan juga mencakup nilai, pedoman hidup, ingatan kolektif, dan
sistem sosial yang dipelihara oleh masyarakat.
5.
Bahwa dalam konteks Kalimantan Tengah, salah satu sistem nilai yang
berhubungan langsung dengan identitas budaya Dayak dan secara
normatif telah dikenal oleh hukum daerah ialah falsafah hidup “Budaya
Huma Betang atau Belom Bahadat” (vide Bukti P-8), yang selanjutnya
dalam permohonan ini disebut Huma Betang/Belom Bahadat.
7
6.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 relevan sepanjang
menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil. Dalam perkara a quo, unsur “pengakuan” dan “kepastian hukum”
berkaitan dengan apakah suatu identitas budaya yang telah dikenali
secara historis dan yuridis memperoleh daya pengenal normatif yang
memadai ketika negara menetapkan karakter suku bangsa dan budaya
suatu provinsi melalui undang-undang.
7.
Bahwa Pasal 28C ayat (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945 digunakan sebagai konteks konstitusional pendukung.
Pasal 18B ayat (2) ditempatkan sebagai konteks sistematis mengenai
pengakuan masyarakat hukum adat, sedangkan Pasal 28I ayat (2) dan
Pasal 28J ayat (1) menjadi pagar agar bentuk pemulihan tidak melahirkan
diskriminasi atau mengurangi hak kelompok lain.
8.
Bahwa dengan demikian, pusat batu uji permohonan a quo adalah Pasal
28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, yang dibaca secara sistematis dengan ketentuan konstitusional
pendukung tersebut.
C. Kerugian Konstitusional Aktual Para Pemohon
1.
Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, sejalan dengan pendirian Mahkamah
sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007, mensyaratkan lima unsur kerugian konstitusional: adanya hak
konstitusional; adanya kerugian yang dianggap timbul karena norma yang
diuji; sifat kerugian yang spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
adanya hubungan sebab-akibat; dan adanya kemungkinan pemulihan
apabila permohonan dikabulkan.
2.
Bahwa kerugian aktual Para Pemohon telah terjadi pada tataran
pengakuan normatif sejak UU 14/2023 berlaku. UU tersebut bukan
dokumen deskriptif biasa, melainkan hukum positif yang secara resmi
menetapkan karakteristik Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk karakter
suku bangsa dan budayanya.
8
3.
Bahwa Para Pemohon tidak mendalilkan bahwa frasa “keragaman suku”
membuat mereka kehilangan identitas Dayak secara sosial, dan tidak pula
mendalilkan adanya larangan menjalankan adat atau kebudayaan.
Kerugian yang didalilkan mengikuti sifat hak yang dilindungi: berkurangnya
kepastian dan daya pengenal normatif terhadap identitas budaya dalam
norma yang justru secara khusus melakukan karakterisasi suku bangsa
dan budaya Kalimantan Tengah.
4.
Bahwa kerugian tersebut menjadi lebih spesifik karena bahan
pembentukan undang-undang dan hukum daerah telah mengenali Huma
Betang/Belom Bahadat sebagai nilai yang berakar pada kehidupan
budaya Dayak dan sekaligus sebagai pedoman kehidupan sosial
Kalimantan Tengah. Ketika undang-undang menggunakan kategori sangat
umum tanpa batas interpretasi, hubungan antara subjek budaya, nilai
budaya, dan karakter resmi provinsi menjadi tidak pasti.
5.
Bahwa keadaan tersebut bersifat aktual dan berkelanjutan karena norma
a quo telah berlaku dan terus menjadi bagian dari karakterisasi resmi
negara. Selama ruang makna norma masih memungkinkan Dayak serta
Huma Betang/Belom Bahadat dipandang semata-mata sebagai unsur
fakultatif yang dapat diakui atau diabaikan, kerugian pada tataran
penghormatan normatif tetap berlangsung.
6.
Bahwa kerugian terhadap hak atas penghormatan identitas budaya tidak
harus selalu menunggu timbulnya kerugian ekonomis, kehilangan
pekerjaan, penolakan pelayanan administrasi, atau larangan fisik
menjalankan kebudayaan. Jika kerugian atas Pasal 28I ayat (3) baru
diakui setelah berubah menjadi pelanggaran hak lain, maka hak atas
identitas budaya akan kehilangan makna mandirinya.
7.
Bahwa karena UUD NRI Tahun 1945 secara tersendiri menjadikan
“identitas
budaya”
sebagai
objek
penghormatan
konstitusional,
pengurangan, pengaburan, atau ketidakpastian pengakuan normatif
terhadap identitas budaya dalam norma yang secara langsung berbicara
mengenai suku bangsa dan budaya merupakan bentuk kerugian yang
relevan untuk diuji secara konstitusional.
9
D. Kerugian Konstitusional Potensial Para Pemohon
1.
Bahwa selain kerugian aktual tersebut, Para Pemohon menghadapi
kerugian potensial pada tataran interpretasi dan implementasi. UU
14/2023 dibentuk untuk memperbarui dasar hukum penyelenggaraan
Provinsi
Kalimantan
Tengah,
sedangkan
Naskah
Akademiknya
menempatkan karakteristik khusus sebagai bagian dari jangkauan dan
arah pengaturan (vide Bukti P-14).
2.
Bahwa tanpa batas pemaknaan konstitusional, tersedia ruang bagi
kebijakan di bawah undang-undang untuk memperlakukan pengakuan
terhadap identitas Dayak serta Huma Betang/Belom Bahadat sebagai
pilihan kebijakan yang sepenuhnya fakultatif, padahal keduanya telah
dikenali sebagai bagian dari konteks karakter suku bangsa, budaya,
kearifan lokal, dan adat istiadat Kalimantan Tengah.
3.
Bahwa Para Pemohon tidak mendalilkan bahwa pemerintah pasti akan
menghapus atau melarang identitas Dayak. Kerugian potensial yang
didalilkan lebih terukur, yaitu risiko interpretatif yang melekat pada norma:
ketiadaan batas makna pada tingkat undang-undang memungkinkan
berubah-ubahnya kebijakan mengenai apakah salah satu akar historis-
kultural dan nilai kearifan lokal yang telah diketahui pembentuk undang-
undang wajib diperhitungkan ketika Pasal 5 huruf c dibaca dan diterapkan.
4.
Bahwa keberadaan Perda yang telah mengenali Dayak dan Huma
Betang/Belom Bahadat tidak meniadakan risiko tersebut. Perda berada
pada hierarki di bawah undang-undang dan tidak menentukan makna
konstitusional frasa dalam UU 14/2023. Perda berfungsi sebagai bukti
pengenalan yuridis yang hidup, bukan pengganti kepastian interpretasi
terhadap norma undang-undang.
E. Kekhususan Kerugian Para Pemohon
1.
Bahwa kerugian Para Pemohon bersifat spesifik karena Para Pemohon
bukan semata-mata warga negara yang mempunyai perhatian umum
terhadap kebudayaan. Para Pemohon merupakan perorangan WNI yang
kualitas identitas etnik dan budaya Dayaknya dibuktikan secara tersendiri,
10
berdomisili dan hidup dalam ruang sosial-kultural Kalimantan Tengah,
serta mendalilkan kerugian atas hak konstitusional mereka sendiri.
2.
Bahwa norma a quo secara eksplisit mengatur “suku bangsa dan budaya
Kalimantan Tengah”. Dengan demikian terdapat hubungan khusus antara
subjek hak (Para Pemohon sebagai pemegang identitas budaya Dayak),
objek hak (penghormatan identitas budaya), nilai budaya yang relevan
(Huma Betang/Belom Bahadat), dan objek norma (karakter suku bangsa
dan budaya Kalimantan Tengah).
3.
Bahwa kemungkinan adanya pihak lain yang secara institusional
mempunyai kepentingan terhadap karakteristik provinsi, termasuk
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tidak meniadakan hak
konstitusional individual Para Pemohon. Kepentingan institusional
pemerintahan daerah berbeda dari hak konstitusional perorangan
berdasarkan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
4.
Bahwa Para Pemohon juga tidak harus membuktikan mandat untuk
mewakili seluruh masyarakat Dayak karena kedudukan hukum yang
digunakan bukan kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat.
Yang harus dibuktikan ialah hubungan spesifik hak konstitusional masing-
masing Pemohon dengan norma yang diuji.
F. Hubungan Sebab-Akibat antara Norma dan Kerugian Para Pemohon
1.
Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang langsung
dan rasional antara norma a quo dengan kerugian yang didalilkan.
Hubungan tersebut tidak dibangun dengan logika “Dayak tidak disebut
sehingga Dayak tidak ada”, sebab Para Pemohon mengakui Dayak secara
bahasa berada dalam kategori “keragaman suku”.
2.
Bahwa hubungan sebab-akibat terletak pada fungsi hukum Pasal 5 huruf c.
Pembentuk undang-undang memilih untuk memberikan karakterisasi resmi
terhadap suku bangsa dan budaya Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika
karakterisasi tersebut berhenti pada kategori umum tanpa batas
interpretatif yang menjamin tetap dikenali salah satu akar historis-kultural
beserta falsafah hidup yang secara objektif telah diketahui pembentuk
11
undang-undang, kualitas penghormatan normatif terhadap identitas budaya
Para Pemohon menjadi tidak pasti.
3.
Bahwa rantai sebab-akibat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
Para Pemohon memiliki identitas budaya Dayak → Pasal 28I ayat (3)
menjamin penghormatan identitas budaya → Pasal 5 huruf c menormakan
karakter suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah → Huma
Betang/Belom Bahadat telah dikenali sebagai kekhasan/kearifan lokal
dalam bahan pembentukan dan hukum daerah → frasa yang sangat umum
tidak menyediakan batas pengenalan terhadap akar budaya tersebut →
timbul kerugian aktual pada pengakuan normatif serta risiko potensial
dalam interpretasi dan implementasi.
4.
Bahwa sumber kerugian bukan sengketa tanah, keputusan pejabat, izin,
atau tindakan pihak ketiga yang berdiri sendiri, melainkan ruang makna
norma undang-undang itu sendiri. Oleh sebab itu, hubungan sebab-akibat
tetap berada dalam ranah pengujian materiil undang-undang.
G. Kemungkinan Pemulihan Kerugian
1.
Bahwa terdapat kemungkinan pemulihan yang jelas. Apabila Mahkamah
memberikan
pemaknaan
bersyarat
yang
menutup
kemungkinan
penafsiran bahwa “keragaman suku” dapat meniadakan pengakuan
terhadap identitas etnik dan budaya Dayak sebagai salah satu akar
historis-kultural beserta Huma Betang/Belom Bahadat sebagai salah satu
falsafah hidup dan nilai kearifan lokal yang berakar pada kebudayaan
Dayak, maka kerugian aktual pada pengakuan normatif dapat dipulihkan
dan risiko potensial dapat dicegah.
2.
Bahwa pemulihan tersebut tidak memerlukan penghapusan frasa
“keragaman suku”, tidak mengurangi hak suku lain, dan tidak menciptakan
katalog etnis. Frasa itu tetap berlaku sebagai pengakuan terhadap
kemajemukan, tetapi memperoleh batas konstitusional minimum agar
kemajemukan tidak ditafsirkan sebagai penghilangan daya pengenal
identitas yang dilindungi konstitusi.
12
H. Relevansi Putusan Mahkamah mengenai Identitas Budaya dan Kedudukan
Hukum
1.
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013,
Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon perorangan
WNI yang berasal dari Suku Gayo dan mendalilkan kerugian yang
berkaitan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah
menyatakan para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum,
meskipun pokok permohonannya kemudian ditolak.
2.
Bahwa relevansi putusan tersebut bersifat terbatas namun penting:
identitas suku dan hak atas identitas budaya dapat mempunyai relevansi
terhadap kedudukan hukum perorangan WNI, sepanjang hubungan antara
identitas, norma yang diuji, dan kerugian konstitusional dijelaskan secara
spesifik. Para Pemohon tidak mendalilkan bahwa putusan tersebut
otomatis menentukan pokok perkara a quo.
3.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada Bagian II ini, Para Pemohon
memenuhi unsur kedudukan hukum berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, Pasal 4 PMK 7/2025, serta parameter kerugian konstitusional yang
dibangun dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
A. Objek dan Rumusan Persoalan Konstitusional
1.
Bahwa untuk menjaga kejelasan objek, posita, dan petitum, Para Pemohon
tetap membatasi pengujian pada frasa “keragaman suku” dalam Pasal 5
huruf c UU 14/2023.
2.
Bahwa Para Pemohon tidak mendalilkan bahwa frasa “keragaman suku”
secara gramatikal mengecualikan Dayak. Secara bahasa, Dayak berada di
dalam pengertian “keragaman suku”. Karena itu, perkara ini bukan sengketa
mengenai ada atau tidak adanya Dayak dalam arti kamus.
3.
Bahwa persoalan konstitusionalnya adalah apakah tingkat generalisasi
frasa tersebut, ketika ditempatkan dalam norma yang secara khusus
menetapkan karakteristik suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah,
13
dapat dipertahankan tanpa batas pemaknaan yang menjamin tetap dikenali
dan dihormatinya identitas Dayak sebagai salah satu akar historis-kultural
beserta Huma Betang/Belom Bahadat sebagai salah satu falsafah hidup dan
nilai kearifan lokal yang berakar pada kebudayaan Dayak dan menjadi nilai
kehidupan bersama dalam keberagaman.
4.
Bahwa Para Pemohon tidak meminta Mahkamah menyatakan Dayak
sebagai satu-satunya identitas Kalimantan Tengah, tidak meminta Dayak
ditempatkan lebih tinggi daripada suku lain, tidak meminta seluruh orang
Dayak ditetapkan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, dan tidak
meminta Mahkamah menyusun katalog suku, sub-suku, pranata adat,
wilayah adat, struktur Kedamangan, atau program anggaran kebudayaan.
5.
Bahwa perbedaan antara aspirasi legislasi dan persoalan konstitusional
harus ditempatkan secara tepat. Pertanyaan mengenai desain undang-
undang yang paling lengkap merupakan wilayah pembentuk undang-
undang. Namun pertanyaan mengenai batas minimum makna suatu norma
agar tidak mengosongkan hak konstitusional merupakan persoalan
konstitusionalitas yang dapat dinilai Mahkamah.
6.
Bahwa Para Pemohon menyebut pembedaan tersebut sebagai pembedaan
antara optimum legislatif dan minimum konstitusional. Permohonan a quo
tidak meminta Mahkamah menentukan seberapa rinci seluruh karakter
budaya Kalimantan Tengah harus diatur, tetapi meminta Mahkamah
memastikan bahwa frasa yang sudah dipilih pembentuk undang-undang
tidak mempunyai ruang makna yang meniadakan penghormatan terhadap
identitas budaya.
B. Fungsi Pasal 5 Huruf c sebagai Norma Karakterisasi Resmi, Bukan Sekadar
Deskripsi Demografis
1.
Bahwa Pasal 5 UU 14/2023 berada dalam BAB II mengenai cakupan
wilayah, ibu kota, dan karakteristik Provinsi Kalimantan Tengah. Struktur
tersebut memperlihatkan bahwa “karakteristik” merupakan materi yang
sengaja dipilih untuk memberikan ciri normatif kepada provinsi, sejajar
dengan penetapan cakupan wilayah dan ibu kota (vide Bukti P-5).
14
2.
Bahwa Naskah Akademik RUU Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan
bahwa jangkauan pengaturan mencakup “karakteristik yang khusus sebagai
ciri khas dari Provinsi Kalimantan Tengah”, sementara arah pengaturan
mencakup karakteristik suku bangsa dan kultural Provinsi Kalimantan
Tengah (vide Bukti P-14).
3.
Bahwa karena fungsi yang dipilih adalah fungsi karakterisasi, frasa
“keragaman suku” tidak cukup dipahami hanya sebagai pernyataan statistik
bahwa terdapat banyak suku. Norma karakterisasi mempunyai fungsi
pengenal: ia menyatakan karakter apa yang secara yuridis dipandang
melekat pada provinsi tersebut.
4.
Bahwa kategori umum merupakan teknik legislasi yang sah. Namun
generalisasi dapat menimbulkan persoalan konstitusional apabila dalam
konteks tertentu ia membuka ruang agar suatu identitas budaya yang telah
diketahui dan dikenali oleh hukum menjadi kehilangan seluruh daya
pengenal ketika negara sedang mendefinisikan karakter budaya daerah
tersebut.
5.
Bahwa
ukuran
yang
diajukan
Para
Pemohon
bukan
kewajiban
mencantumkan seluruh identitas budaya satu per satu. Ukurannya adalah
apakah norma karakterisasi resmi menyediakan daya pengenal minimum
bagi akar historis-kultural dan kearifan lokal yang secara objektif telah
dikenali dalam bahan pembentukan undang-undang dan hukum positif.
C. Huma Betang/Belom Bahadat Merupakan Inti Kearifan Lokal yang Dikenali
secara Normatif
1.
Bahwa fokus utama permohonan ini diletakkan pada Huma Betang/Belom
Bahadat, karena falsafah tersebut mempertemukan tiga unsur yang menjadi
pusat perkara a quo: identitas budaya Dayak, kekhasan Kalimantan Tengah,
dan kehidupan bersama dalam keragaman.
2.
Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun
2008 secara eksplisit menggunakan nomenklatur “Budaya Huma Betang
atau Belom Bahadat” dan menempatkannya sebagai falsafah hidup yang
harus
dijaga,
dilestarikan,
dikembangkan,
dan
dibudayakan
oleh
masyarakat adat Dayak (vide Bukti P-8).
15
3.
Bahwa Penjelasan Perda tersebut memberi isi normatif yang konkret. Huma
Betang/Belom Bahadat dipahami sebagai perilaku hidup yang menjunjung
tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, toleransi, serta ketaatan pada
hukum, baik hukum negara, hukum adat, maupun hukum alam. Ketika nilai
tersebut diwujudkan, orientasinya adalah Belom Penyang Hinje Simpei,
yakni kehidupan berdampingan, rukun, dan damai untuk kesejahteraan
bersama (vide Bukti P-8).
4.
Bahwa dengan demikian, Huma Betang/Belom Bahadat bukan sekadar
nama rumah tradisional, simbol dekoratif, atau ekspresi folklor. Ia
mempunyai dimensi normatif karena berisi pedoman perilaku, standar relasi
sosial, dan orientasi kehidupan bersama.
5.
Bahwa Naskah Akademik RUU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
memperkuat kedudukan tersebut. Dalam landasan filosofis, Naskah
Akademik menempatkan kekhasan Kalimantan Tengah antara lain pada
Huma Betang yang mengedepankan musyawarah mufakat, kesetaraan,
kejujuran, dan kesetiaan sebagai pedoman masyarakat yang hidup di
Kalimantan Tengah (vide Bukti P-14).
6.
Bahwa pada bagian lain Naskah Akademik mencatat “Belom Behadat”
sebagai pandangan budaya nenek moyang yang menjadi semangat hidup
dan menjunjung tinggi adat sebagai nilai serta norma bersosial, sedangkan
Huma Betang dipaparkan sebagai rumah untuk keluarga besar yang
mengakar dan berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi perbedaan dan
keberagaman agar hubungan persaudaraan tetap erat dan masyarakat
dapat bersatu (vide Bukti P-14).
7.
Bahwa terdapat variasi ejaan “Belom Behadat” dalam Naskah Akademik dan
“Belom Bahadat” dalam Perda 16/2008. Untuk menjaga konsistensi
terminologi hukum positif daerah, Perbaikan Permohonan ini menggunakan
nomenklatur Belom Bahadat, sambil mempertahankan ejaan asli dokumen
apabila dilakukan pengutipan.
8.
Bahwa secara konseptual, Huma Betang dapat dipahami sebagai arsitektur
kehidupan bersama, sedangkan Belom Bahadat merupakan etos normatif
mengenai bagaimana kehidupan bersama itu dijalankan. Keduanya tidak
16
dipisahkan secara antagonistik, melainkan dibaca sebagai satu rangkaian
nilai yang dalam hukum daerah dirumuskan dengan frasa “Budaya Huma
Betang atau Belom Bahadat”.
9.
Bahwa karakter utama Huma Betang/Belom Bahadat justru menolak
eksklusivisme. Kesetaraan, toleransi, musyawarah, kebersamaan, dan
ketaatan pada hukum merupakan nilai yang memungkinkan masyarakat
berbeda etnik, agama, dan latar sosial hidup dalam satu ruang sosial tanpa
menghapus identitas masing-masing.
10. Bahwa karena itu, pengakuan terhadap Huma Betang/Belom Bahadat tidak
bertentangan dengan keragaman suku. Sebaliknya, falsafah tersebut
memberi isi normatif tentang bagaimana keragaman dijalani secara setara,
rukun, dan beradab.
11. Bahwa titik ini penting bagi pengujian a quo: apabila Pasal 5 huruf c
menyebut sekaligus “keragaman suku”, “kekayaan sejarah”, “kearifan lokal”,
dan “adat istiadat”, maka Huma Betang/Belom Bahadat menyediakan
contoh konkret suatu kearifan lokal yang menghubungkan seluruh unsur
tersebut dalam konteks Kalimantan Tengah.
12. Bahwa Para Pemohon tidak meminta Mahkamah mengubah objek
pengujian dari frasa “keragaman suku” menjadi frasa “kearifan lokal”. Huma
Betang/Belom Bahadat dipergunakan sebagai isi kontekstual sekaligus
bagian operatif dari pemaknaan bersyarat untuk menunjukkan bahwa
“keragaman suku” dalam kalimat yang sama tidak dapat dibaca terlepas dari
sejarah, kearifan lokal, dan adat istiadat yang menyertainya.
13. Bahwa oleh sebab itu, Huma Betang/Belom Bahadat merupakan kunci
koherensi permohonan ini: berakar pada kebudayaan Dayak, tetapi orientasi
nilainya adalah hidup bersama dalam kesetaraan dan perbedaan.
D. Interpretasi Gramatikal, Sistematis, Historis, Sosiologis, Teleologis, dan
Konstitusional atas Frasa “Keragaman Suku”
1.
Bahwa secara gramatikal, “keragaman suku” menunjuk pada pluralitas atau
kemajemukan suku. Pembacaan gramatikal tersebut justru menjadi titik
awal Para Pemohon: Dayak berada di dalam kategori itu, sehingga
permohonan ini tidak dibangun atas teori eksklusi tekstual.
17
2.
Bahwa secara sistematis, frasa “keragaman suku” tidak berdiri sendiri. Ia
ditempatkan bersama “kekayaan sejarah”, “situs budaya”, “kearifan lokal”,
karakter religius dan berbudaya, adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.
Lingkungan normatif tersebut menunjukkan bahwa karakter suku dan
budaya yang dimaksud mempunyai dimensi historis, nilai, adat, dan kearifan
lokal, bukan sekadar demografi.
3.
Bahwa metode sistematis tersebut sejalan dengan kaidah noscitur a sociis,
yakni suatu kata memperoleh penajaman makna dari lingkungan kata dan
norma yang menyertainya. Oleh sebab itu, “keragaman suku” harus dibaca
sebagai bagian dari satu konstruksi karakter budaya, bukan dipisahkan dari
kearifan lokal dan adat istiadat dalam norma yang sama.
4.
Bahwa dalam pembacaan sistematis tersebut, Huma Betang/Belom
Bahadat mempunyai relevansi langsung karena hukum daerah dan Naskah
Akademik telah mengenalinya sebagai falsafah hidup, nilai sosial, dan
kekhasan Kalimantan Tengah. Dengan demikian, ia bukan unsur eksternal
yang dipaksakan masuk ke dalam norma, melainkan bagian dari konteks
yang telah berada dalam horizon pembentukannya.
5.
Bahwa secara historis, bahan pembentukan UU 14/2023 membuktikan
bahwa Dayak, Budaya Betang, Huma Betang, Belom Bahadat, Rapat Damai
Tumbang Anoi, organisasi Dayak, dan sejarah pembentukan Kalimantan
Tengah berada dalam pengetahuan penyusun (vide Bukti P-14).
6.
Bahwa secara sosiologis, hukum positif daerah, dokumen resmi Pemerintah
Provinsi, naskah akademik pemerintah daerah, statistik BPS, serta kajian
akademik menunjukkan kontinuitas pengenalan terhadap Dayak dan Huma
Betang/Belom Bahadat sebagai realitas budaya yang hidup (vide Bukti P-8
sampai dengan Bukti P-10 serta Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-26
sesuai relevansinya).
7.
Bahwa secara teleologis, tujuan norma “karakteristik” adalah memberikan
ciri pengenal terhadap Provinsi Kalimantan Tengah. Penafsiran yang
membuat unsur budaya yang secara eksplisit telah dikenal sebagai
kekhasan menjadi sepenuhnya tidak relevan akan melemahkan tujuan
pengaturan itu sendiri.
18
8.
Bahwa secara konstitusional, ruang makna frasa “keragaman suku” harus
dibaca dengan memperhatikan Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tidak semua makna yang
mungkin secara bahasa otomatis dapat dipertahankan apabila akibatnya
mengosongkan efektivitas penghormatan terhadap identitas budaya.
9.
Bahwa keenam pendekatan tersebut bertemu pada satu kesimpulan: frasa
“keragaman suku” tetap sah sebagai pengakuan terhadap kemajemukan,
tetapi tidak seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa sehingga hubungan
historis-kultural Dayak dan Huma Betang/Belom Bahadat dengan karakter
Kalimantan Tengah kehilangan seluruh relevansi normatifnya.
E. Naskah Akademik P-14 Menunjukkan Huma Betang/Belom Bahadat Berada
dalam Horizon Makna yang Diketahui Pembentuk Undang-Undang
1.
Bahwa Bukti P-14 merupakan Naskah Akademik RUU Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2022 yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-
Undang, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka
penyiapan RUU Provinsi Kalimantan Tengah.
2.
Bahwa Para Pemohon tidak menggunakan Naskah Akademik untuk
menyatakan seluruh data, pendapat, atau masukan di dalamnya wajib
dipindahkan secara verbatim ke batang tubuh undang-undang. Naskah
Akademik dipergunakan secara terbatas untuk mengetahui tujuan
pengaturan, fakta yang diketahui penyusun, dan horizon makna istilah
“karakteristik”.
3.
Bahwa Naskah Akademik membagi karakteristik Kalimantan Tengah ke
dalam dimensi suku dan budaya, sumber daya alam, serta kewilayahan.
Pada bagian karakteristik suku dan budaya, Dayak disebut sebagai salah
satu etnis dominan. Data ini tidak dipakai untuk mendalilkan hak
berdasarkan mayoritas, melainkan untuk membuktikan keterkenalan objektif
Dayak di hadapan penyusun.
4.
Bahwa lebih penting dari data demografis, Naskah Akademik memasukkan
Huma Betang ke dalam landasan filosofis dan menempatkan nilai
musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran, dan kesetiaan sebagai
pedoman masyarakat Kalimantan Tengah. Artinya, penyusun tidak hanya
19
mengetahui “siapa” masyarakatnya, tetapi juga mengetahui nilai apa yang
dianggap khas.
5.
Bahwa Naskah Akademik secara lebih tegas lagi merekam “Belom Behadat”
sebagai semangat hidup yang menjunjung adat sebagai nilai dan norma
bersosial, serta Huma Betang sebagai jembatan yang mengatasi perbedaan
dan keberagaman. Kedua konsep itu ditempatkan langsung dalam
pembahasan landasan filosofis dan sosiologis RUU.
6.
Bahwa Naskah Akademik juga merekam Budaya Betang dan Rapat Damai
Tumbang Anoi 1894, nilai hapakat, gotong royong, kebersamaan,
perdamaian, penghormatan terhadap perbedaan, dan fungsi lembaga adat
dalam penyelesaian sengketa (vide Bukti P-14).
7.
Bahwa dalam bagian masukan pemangku kepentingan, Naskah Akademik
merekam sejarah Sarikat Dayak 1919, Pakat Dayak 1926, serta hubungan
gerakan Dayak dengan proses pembentukan Kalimantan Tengah. Materi ini
digunakan untuk menunjukkan bahwa identitas Dayak telah berada dalam
horizon historis pembentukan daerah sebelum UU 14/2023 dibentuk.
8.
Bahwa rangkaian tersebut menegaskan bahwa Huma Betang/Belom
Bahadat bukan gagasan yang lahir untuk kepentingan perkara ini. Ia telah
hadir dalam hukum daerah dan bahan pembentukan undang-undang
sebagai
kekhasan,
pedoman,
serta
jembatan
kehidupan
dalam
keberagaman.
9.
Bahwa dengan demikian, persoalan perkara a quo bukan ketidaktahuan
pembentuk undang-undang terhadap Dayak atau Huma Betang/Belom
Bahadat. Persoalannya adalah apakah pilihan generalisasi dalam norma
final boleh dibiarkan tanpa batas konstitusional sehingga fakta dan nilai yang
telah diketahui tersebut berubah menjadi ketidakrelevanan normatif total.
F. Hukum Positif Menunjukkan Kontinuitas Pengenalan Yuridis terhadap
Huma Betang/Belom Bahadat dan Dayak
1.
Bahwa sebelum UU 14/2023, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 16 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun
2010 telah mengatur kelembagaan adat Dayak, termasuk pengertian Dayak,
20
masyarakat adat Dayak, Kedamangan, Damang, Mantir, serta kewajiban
pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal (vide Bukti P-8 dan Bukti P-9).
2.
Bahwa Perda 16/2008 secara eksplisit memerintahkan agar warga
masyarakat
adat
Dayak
didorong
untuk
menjaga,
melestarikan,
mengembangkan, dan membudayakan falsafah hidup “Budaya Huma
Betang atau Belom Bahadat”. Dengan demikian, falsafah tersebut telah
memperoleh pengenalan yuridis secara langsung dalam hukum positif
daerah.
3.
Bahwa Penjelasan Perda 16/2008 memberikan isi normatif yang jelas:
kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, toleransi, ketaatan kepada hukum,
serta orientasi hidup berdampingan, rukun, damai, dan sejahtera. Muatan ini
penting karena menunjukkan bahwa Huma Betang/Belom Bahadat bukan
sekadar simbol etnik, melainkan nilai sosial yang kompatibel dengan
kehidupan masyarakat majemuk.
4.
Bahwa setelah UU 14/2023 berlaku, Perda Kalteng Nomor 2 Tahun 2024
kembali memberikan definisi yang terinci mengenai suku/etnik, Dayak,
Dayak Kalimantan Tengah, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak, dan
Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah (vide Bukti P-10).
5.
Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001
tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik telah menempatkan
Huma Betang sebagai salah satu filosofi kehidupan masyarakat Kalimantan
Tengah yang berorientasi pada kedamaian, kebersamaan, dan kehidupan
masyarakat majemuk (vide Bukti P-19).
6.
Bahwa dalam Penjelasan Umum Perda tersebut, Huma Betang dipahami
sebagai sistem nilai/norma kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan
kekeluargaan, kebersamaan, dan kesetaraan dalam masyarakat terbuka
yang majemuk, multietnik, dan multiagama (vide Bukti P-19).
7.
Bahwa fakta ini mempunyai dua implikasi. Pertama, Huma Betang/Belom
Bahadat mempunyai keterkenalan yuridis yang berkesinambungan. Kedua,
pengenalan itu justru digunakan untuk membangun kehidupan lintas etnik
dan agama, sehingga tidak dapat secara tepat dikarakterisasi sebagai
tuntutan supremasi satu etnik.
21
8.
Bahwa Perda-perda tersebut tidak dijadikan batu uji terhadap UU 14/2023.
Kedudukannya
adalah
sebagai
bukti
bahwa
Dayak
dan
Huma
Betang/Belom Bahadat merupakan realitas yuridis yang telah hidup
sebelum maupun sesudah UU 14/2023.
9.
Bahwa fakta bahwa norma tingkat daerah mampu mengenali nilai tersebut
secara spesifik juga tidak berarti UU 14/2023 harus menyalin seluruh materi
Perda.
Yang
dipersoalkan
adalah
apakah
undang-undang
yang
menormakan karakteristik dapat dibaca dengan cara yang memutus seluruh
hubungan interpretatif dengan realitas yuridis yang telah diakui di daerah.
G. Sejarah Pembentukan Kalimantan Tengah Menguatkan Kedudukan Dayak
sebagai Salah Satu Akar Historis-Kultural
1.
Bahwa dokumen resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai
sejarah singkat provinsi mencatat bahwa sejak 1950 aspirasi pembentukan
Provinsi Kalimantan Tengah muncul dari kalangan Rakyat Dayak di Barito,
Kapuas, dan Kotawaringin, serta mencatat peran organisasi masyarakat
dalam menyalurkan tuntutan pembentukan provinsi otonom (vide Bukti P-
20).
2.
Bahwa dokumen tersebut juga mencatat Kongres Rakyat Kalimantan
Tengah tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 1956 yang mendesak
Pemerintah Republik Indonesia agar Kalimantan Tengah segera dijadikan
provinsi otonom, diikuti proses kelembagaan menuju pembentukan provinsi
(vide Bukti P-20).
3.
Bahwa kajian sejarah mengenai gagasan persatuan etnis Dayak pada masa
pergerakan nasional dan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah
menguatkan adanya hubungan antara aspirasi masyarakat Dayak,
organisasi Dayak, Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, dan proses
pembentukan provinsi (vide Bukti P-21).
4.
Bahwa Para Pemohon tidak menggunakan sejarah tersebut untuk
menyatakan Kalimantan Tengah “hanya milik Dayak” atau menghapus
kontribusi kelompok lain. Sejarah dipergunakan secara proporsional untuk
membuktikan bahwa Dayak merupakan salah satu akar historis-kultural
yang objektif dalam pembentukan dan perkembangan Kalimantan Tengah.
22
5.
Bahwa
kedudukan
historis
tersebut
berhubungan
dengan
Huma
Betang/Belom Bahadat karena bahan pembentukan undang-undang sendiri
tidak hanya mencatat aktor dan peristiwa sejarah, tetapi juga memuat
falsafah dan nilai sosial yang dipandang khas.
H. BPS Mengenali Dayak sebagai Kelompok Suku Bangsa dan Menunjukkan
Kompleksitas Internal Identitas Dayak
1.
Bahwa publikasi resmi BPS mengenai kewarganegaraan, suku bangsa,
agama, dan bahasa sehari-hari berdasarkan Sensus Penduduk 2010
menjelaskan kemajemukan bangsa Indonesia dan mengakui suku bangsa
sebagai kategori etnis dan budaya (vide Bukti P-23).
2.
Bahwa BPS menjelaskan penentuan suku bangsa dalam sensus terutama
merujuk pada pengakuan atau pendapat responden, dengan penelusuran
asal-usul orang tua apabila responden memerlukan bantuan. Karena itu,
identitas suku dalam praktik statistik negara juga mempunyai dimensi
identifikasi sosial-kultural.
3.
Bahwa BPS mengelompokkan “Dayak” sebagai salah satu kelompok suku
bangsa dan menerangkan bahwa kelompok tersebut mencakup banyak
jenis suku. Para Pemohon tidak menggunakan angka populasi untuk
mendalilkan derajat hak berdasarkan mayoritas, melainkan untuk
menunjukkan bahwa “Dayak” merupakan kategori etno-kultural yang
dikenali secara resmi.
4.
Bahwa klasifikasi BPS sendiri memperlihatkan kompleksitas internal
identitas Dayak. Oleh karena itu, istilah “Dayak” dalam permohonan ini harus
dipahami sebagai identitas etno-kultural payung dan tidak boleh direduksi
menjadi klaim homogenitas rasial, kemurnian keturunan, atau satu kesatuan
masyarakat hukum adat tunggal.
I. Huma Betang/Belom Bahadat sebagai Isi Normatif Petitum dan Jembatan
antara Identitas Dayak dan Kehidupan dalam Keragaman
1.
Bahwa salah satu persoalan yang perlu dijawab secara tegas adalah apakah
pengakuan terhadap akar historis-kultural Dayak akan bertentangan dengan
kepentingan suku lain. Jawabannya harus diletakkan pada isi nilai yang
23
dimohonkan untuk tetap dikenali, bukan pada anggapan bahwa setiap
pengakuan identitas pasti bersifat eksklusif.
2.
Bahwa dalam perkara a quo, Huma Betang/Belom Bahadat bukan sekadar
ilustrasi antropologis atau bukti pendukung, melainkan bagian dari isi
normatif pemaknaan bersyarat yang dimohonkan. Falsafah tersebut
menjelaskan mengapa pengakuan identitas Dayak dapat dirumuskan
secara inklusif, setara, dan tidak meniadakan keragaman.
3.
Bahwa Naskah Akademik Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Tengah
menjelaskan falsafah Rumah Betang sebagai nilai yang berkaitan dengan
asas kekeluargaan dan kehidupan bersama, serta menempatkan
kebersamaan, gotong royong, solidaritas, dan hidup berdampingan di
tengah perbedaan sebagai bagian dari identitas sosial Kalimantan Tengah
(vide Bukti P-22).
4.
Bahwa dokumen tersebut juga mencatat keberagaman etnis di Kalimantan
Tengah dan menempatkan falsafah Rumah Betang bersama Bhinneka
Tunggal Ika sebagai orientasi persatuan di tengah keberagaman (vide Bukti
P-22).
5.
Bahwa temuan tersebut selaras dengan Bukti P-19 yang menormakan
Huma Betang dalam kerangka kehidupan masyarakat multietnik dan
multiagama, serta dengan Bukti P-8 yang menghubungkan Huma
Betang/Belom Bahadat dengan kesetaraan, toleransi, ketaatan hukum,
kerukunan, dan kesejahteraan bersama.
6.
Bahwa penelitian akademik tahun 2025 mengenai Huma Betang
menerangkan bahwa Huma Betang tidak lagi semata-mata dipahami
sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai nilai filosofis dan pedoman
kehidupan bermasyarakat. Nilai yang diidentifikasi mencakup toleransi,
kebersamaan, kejujuran, kekeluargaan, kesederajatan, dan kepemimpinan
(vide Bukti P-24).
7.
Bahwa penelitian lapangan dalam tesis mengenai masyarakat di Desa
Buntoi menunjukkan Huma Betang diwariskan dan dihidupi melalui
persaudaraan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kesetaraan, dan
solidaritas sosial (vide Bukti P-25).
24
8.
Bahwa kajian dalam jurnal SOSIETAS juga menerangkan Huma Betang
sebagai kearifan lokal Dayak yang menekankan kebersamaan dalam
perbedaan serta pilar kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan kehidupan
beradat, yang dihubungkan dengan kedamaian dan toleransi (vide Bukti P-
26).
9.
Bahwa konvergensi bukti-bukti tersebut menunjukkan dua dimensi yang
saling melengkapi: pertama, Huma Betang/Belom Bahadat berakar dalam
kehidupan budaya Dayak; kedua, kandungan nilainya diarahkan kepada
kehidupan bersama dalam perbedaan.
10. Bahwa karena itu tidak tepat membangun dikotomi “Dayak versus
keragaman suku”. Dalam konteks perkara a quo, rangkaian yang lebih tepat
adalah: Dayak → Huma Betang/Belom Bahadat → kejujuran, kesetaraan,
kebersamaan, toleransi, musyawarah, ketaatan hukum → kehidupan rukun
dalam keragaman.
11. Bahwa rangkaian tersebut juga menjelaskan mengapa penggunaan istilah
“salah satu akar historis-kultural” dalam permohonan tidak merupakan
formula pengutamaan etnis. Kata “salah satu” membatasi klaim secara
internal,
sedangkan
Huma
Betang/Belom
Bahadat
mengarahkan
pengakuan secara eksternal kepada kesetaraan dan kehidupan bersama.
J. Pembanding Provinsi Bali Diletakkan secara Sepadan: Kearifan Lokal
dengan Kearifan Lokal
1.
Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
menyebut secara spesifik Tri Hita Karana sebagai filosofi masyarakat Bali
dan Sad Kerthi sebagai nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam norma
karakteristik provinsi (vide Bukti P-12).
2.
Bahwa Para Pemohon menegaskan bahwa pembanding Bali tidak
digunakan untuk menyamakan “Suku Dayak” dengan “Suku Bali” dan tidak
digunakan untuk mendalilkan bahwa karena Bali memperoleh rumusan
tertentu maka Kalimantan Tengah harus memperoleh rumusan identik.
3.
Bahwa pembandingan yang lebih sepadan berada pada tataran nilai dan
kearifan lokal. Jika UU Provinsi Bali memperlihatkan bahwa pembentuk
undang-undang dapat memberi daya pengenal kepada filosofi dan kearifan
25
lokal tertentu dalam norma karakteristik, fakta tersebut menunjukkan bahwa
pengenalan demikian bukan sesuatu yang secara teknik legislasi mustahil.
4.
Bahwa pembanding Bali hanya bersifat metodologis. Sumber kewajiban
konstitusional dalam perkara a quo bukan UU Provinsi Bali, melainkan UUD
NRI Tahun 1945, sifat Pasal 5 huruf c sebagai norma karakteristik, serta
realitas historis-kultural Kalimantan Tengah yang telah dikenali pembentuk
undang-undang.
5.
Bahwa fakta undang-undang provinsi lain menggunakan rumusan
karakteristik
yang
lebih
umum
juga
tidak
otomatis
menentukan
konstitusionalitas norma a quo. Setiap norma harus dinilai berdasarkan
fungsi, konteks, hak yang terdampak, dan batu uji konstitusionalnya.
K. Sifat Khusus UU 14/2023 dan Relevansi Asas Lex Specialis sebagai Prinsip
Interpretatif
1.
Bahwa UU 14/2023 bukan undang-undang yang mengatur pemerintahan
daerah secara abstrak, melainkan undang-undang yang secara khusus
mengatur Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pasal 5 secara khusus
ditempatkan untuk menormakan karakteristik provinsi tersebut.
2.
Bahwa Para Pemohon memahami asas lex specialis derogat legi generali
dalam arti teknis bekerja untuk menyelesaikan hubungan antara norma
khusus dan norma umum yang berada dalam lingkungan pengaturan yang
dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, asas tersebut tidak digunakan
untuk menyatakan UU 14/2023 mengesampingkan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak digunakan untuk menyatakan Perda mengesampingkan undang-
undang.
3.
Bahwa relevansi asas lex specialis derogat legi generali dalam perkara a
quo terletak pada fungsi interpretatifnya: semakin khusus objek dan fungsi
suatu pengaturan, semakin harus dipertahankan daya spesifikasi norma
yang menjalankan fungsi khusus tersebut.
4.
Bahwa frasa “keragaman suku” merupakan kategori umum yang sah.
Namun apabila kategori umum itu dianggap selesai dengan dirinya sendiri
dan seluruh identitas historis-kultural di dalamnya diperlakukan sepenuhnya
26
dapat dipertukarkan, maka Pasal 5 huruf c kehilangan sebagian fungsi
pengenalnya sebagai norma karakteristik Provinsi Kalimantan Tengah.
5.
Bahwa keadaan tersebut dapat disebut sebagai defisit daya pengenal
normatif: undang-undangnya khusus, objek yang dikarakterisasi khusus,
tetapi pemaknaan normanya dibiarkan pada tingkat abstraksi yang dapat
berlaku sama terhadap hampir semua daerah sehingga kekhususan yang
hendak dikenali menjadi kabur.
6.
Bahwa Naskah Akademik justru menunjukkan bahwa pembentuk undang-
undang mengetahui kekhasan Kalimantan Tengah, mengetahui Huma
Betang/Belom Bahadat, dan menempatkan Huma Betang dalam landasan
filosofis. Karena itu, pembacaan terlalu umum yang menjadikan seluruh
pengetahuan tersebut tidak relevan secara normatif bertentangan dengan
fungsi teleologis norma karakteristik.
7.
Bahwa argumentasi ini tidak menuntut penyebutan setiap suku atau seluruh
kebudayaan satu per satu. Yang dimohonkan hanyalah agar sifat khusus UU
14/2023 dan fungsi khusus Pasal 5 tidak dikosongkan oleh generalisasi
yang menghapus daya pengenal minimum terhadap salah satu akar historis-
kultural dan nilai kearifan lokal yang telah diketahui pembentuk undang-
undang.
L. Konvergensi Huma Betang/Belom Bahadat dengan Tujuan Negara dan Nilai
Dasar dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
1.
Bahwa Huma Betang/Belom Bahadat mempunyai relevansi konstitusional
bukan karena falsafah lokal tersebut ditempatkan sebagai norma yang
sederajat dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan karena kandungan
nilainya memperlihatkan konvergensi yang nyata dengan tujuan negara dan
nilai dasar kehidupan bernegara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945.
2.
Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan perlindungan
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan
kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta kontribusi
terhadap ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
27
dan keadilan sosial sebagai tujuan pembentukan Pemerintah Negara
Indonesia.
3.
Bahwa secara kultural, Huma Betang sebagai rumah bersama menyediakan
metafora sosial tentang kehidupan dalam satu ruang yang menaungi banyak
orang dan relasi sosial. Bukti akademik menunjukkan kehidupan Huma
Betang mengenal perbedaan agama, keyakinan, pekerjaan, dan latar sosial,
tetapi diarahkan kepada kerukunan, saling menghormati, dan gotong royong
(vide Bukti P-24 dan Bukti P-25).
4.
Bahwa hubungan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum bahkan
mempunyai korespondensi tekstual yang lebih langsung. Penjelasan Perda
16/2008 menyatakan aktualisasi Belom Bahadat bermuara pada Belom
Penyang Hinje Simpei, yaitu hidup berdampingan, rukun, dan damai untuk
kesejahteraan bersama (vide Bukti P-8).
5.
Bahwa nilai kesetaraan, toleransi, dan kejujuran mempunyai orientasi
kemanusiaan; kebersamaan, persaudaraan, dan handep atau gotong
royong mempunyai orientasi persatuan; Hapakat Basara atau musyawarah
mufakat mempunyai orientasi permusyawaratan; sedangkan kesejahteraan
bersama dan kesederajatan mempunyai orientasi keadilan sosial (vide Bukti
P-14, Bukti P-24, Bukti P-25, dan Bukti P-26).
6.
Bahwa Para Pemohon tidak mendalilkan adanya identitas mutlak antara
Huma Betang/Belom Bahadat dengan Pancasila atau Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945. Yang didalilkan adalah keselarasan orientasi nilai, sehingga
pengakuan terhadap Huma Betang/Belom Bahadat tidak dapat secara tepat
dikarakterisasi sebagai nilai lokal yang antagonistik terhadap tatanan
konstitusional nasional.
7.
Bahwa justru karena Huma Betang/Belom Bahadat mengandung
kesetaraan, toleransi, musyawarah, kebersamaan, ketaatan pada hukum,
kerukunan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama, pengakuannya dalam
pemaknaan frasa “keragaman suku” secara internal mengandung pagar
terhadap eksklusivisme dan dominasi etnik.
8.
Bahwa dengan demikian, Huma Betang/Belom Bahadat dapat dipahami
sebagai salah satu bentuk konkret bagaimana nilai-nilai nasional dan
28
konstitusional memperoleh kehidupan sosial dalam konteks kebudayaan
Kalimantan Tengah, tanpa mengubahnya menjadi norma konstitusi
tersendiri.
M. Hukum yang Hidup, Penolakan Positivisme Ekstrem, dan Pencegahan
Dormansi Normatif
1.
Bahwa sistem hukum Indonesia tidak dapat dipahami melalui positivisme
ekstrem yang memandang seolah-olah lex non scripta non est lex, yakni
seakan-akan nilai yang tidak seluruhnya dituangkan dalam teks undang-
undang otomatis tidak mempunyai relevansi hukum.
2.
Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit memerintahkan hakim dan hakim
konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Norma ini menunjukkan bahwa
hukum positif Indonesia mengakui relevansi nilai hukum yang hidup sebagai
bagian dari proses penemuan dan penafsiran hukum.
3.
Bahwa dalam perkara a quo, posisi Para Pemohon bahkan lebih kuat karena
Huma Betang/Belom Bahadat bukan semata-mata nilai tidak tertulis. Ia telah
memperoleh pengenalan tertulis dalam Perda 16/2008, hukum daerah
lainnya, dan bahan pembentukan UU 14/2023 (vide Bukti P-8, Bukti P-14,
Bukti P-19, dan Bukti P-22).
4.
Bahwa Para Pemohon juga tidak memohon penerapan doktrin desuetudo
legem abrogat sebagai dasar untuk menyatakan suatu undang-undang atau
hak konstitusional hapus karena jarang digunakan. Doktrin tersebut
dipergunakan secara terbatas sebagai peringatan teoretik mengenai
hilangnya daya kerja norma apabila pengakuan yang ada terus-menerus
tidak diberi efektivitas dalam interpretasi dan implementasi.
5.
Bahwa dalam konteks hak konstitusional, risiko yang relevan bukan
“hapusnya” identitas Dayak atau Huma Betang/Belom Bahadat, melainkan
dormansi normatif: hak tetap tercantum dalam Konstitusi dan nilai tetap
hidup dalam masyarakat, tetapi pengakuannya pada tingkat norma
karakterisasi dapat dibuat tanpa akibat interpretatif yang pasti.
29
6.
Bahwa keadaan demikian berhubungan langsung dengan Pasal 28I ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab
negara. Penghormatan terhadap identitas budaya harus mempunyai
efektivitas minimum, bukan berhenti sebagai pengakuan nominal.
7.
Bahwa karena itu, Huma Betang/Belom Bahadat tidak dimohonkan masuk
ke dalam pemaknaan konstitusional karena ia “tidak tertulis”, melainkan
karena ia hidup, telah ditulis dan dikenali oleh hukum, diketahui pembentuk
undang-undang, serta relevan langsung terhadap hak konstitusional dan
fungsi norma yang diuji.
N. Analogi Kesetiaan Normatif: Hubungan MK dengan UUD NRI Tahun 1945
dan Norma Karakteristik dengan Akar Kultural yang Dikenalinya
1.
Bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjadi
dasar kewenangan sekaligus batas bagi Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan pengujian undang-
undang, sedangkan Pasal 21 UU MK mewajibkan hakim konstitusi dalam
sumpah atau janjinya untuk memegang teguh UUD NRI Tahun 1945 dan
menjalankan peraturan perundang-undangan menurut UUD NRI Tahun
1945.
2.
Bahwa dalam literatur dan praktik kelembagaan Mahkamah, fungsi
pengujian tersebut lazim diterangkan sebagai fungsi menjaga Konstitusi dan
memberi
penafsiran
akhir
terhadap
Konstitusi.
Fungsi
tersebut
mensyaratkan kesetiaan normatif: pelaksanaan kewenangan Mahkamah
tidak dapat diputus dari Konstitusi yang menjadi dasar dan parameternya.
3.
Bahwa Para Pemohon tidak menyamakan kedudukan Huma Betang/Belom
Bahadat dengan UUD NRI Tahun 1945. UUD adalah hukum tertinggi dan
batu uji konstitusional; Huma Betang/Belom Bahadat adalah falsafah hidup,
nilai budaya, dan kearifan lokal yang relevan untuk mengidentifikasi isi
konkret hak atas identitas budaya serta karakteristik daerah yang sedang
dinormakan.
4.
Bahwa kesamaan yang diajukan Para Pemohon adalah kesamaan struktur
penalaran: suatu lembaga atau norma kehilangan koherensi apabila
30
ditafsirkan dengan memutus seluruh hubungan terhadap dasar identitas
normatif yang menerangkan keberadaan dan fungsinya.
5.
Bahwa secara analogis, sebagaimana kewenangan Mahkamah tidak dapat
dipahami dengan melepaskannya dari UUD NRI Tahun 1945, norma yang
secara khusus dibentuk untuk mengkarakterisasi suku bangsa dan budaya
Kalimantan Tengah tidak semestinya ditafsirkan dengan memutus seluruh
hubungan terhadap akar historis-kultural dan nilai kearifan lokal yang telah
diketahui pembentuk undang-undang dan dikenali hukum.
6.
Bahwa analogi tersebut bukan sumber kewajiban hukum baru. Fungsinya
adalah memperjelas mengapa kesetiaan interpretatif terhadap konteks
normatif dan kultural yang telah dikenali diperlukan agar Pasal 5 huruf c
tetap
koheren
dengan
fungsi
karakterisasinya
dan
dengan
hak
konstitusional Para Pemohon.
O. Pertentangan dengan Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
1.
Bahwa Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memerintahkan
penghormatan terhadap identitas budaya. Penghormatan konstitusional
tidak selalu harus diwujudkan melalui pencantuman nama setiap suku dalam
setiap undang-undang; namun penghormatan juga tidak boleh direduksi
menjadi pengakuan nominal tanpa daya kerja.
2.
Bahwa konteks perkara a quo bersifat khusus karena pembentuk undang-
undang telah memilih sendiri suku bangsa dan budaya sebagai objek
karakterisasi resmi provinsi. Begitu negara memasuki ranah tersebut melalui
norma undang-undang, ruang maknanya tunduk pada kewajiban
konstitusional untuk tidak mengosongkan penghormatan terhadap identitas
budaya.
3.
Bahwa secara historis dan sosiologis, identitas Dayak telah dikenal oleh
pembentuk undang-undang, hukum daerah, Pemerintah Provinsi, BPS, dan
kajian akademik. Secara filosofis dan normatif, Huma Betang/Belom
Bahadat telah dikenal sebagai nilai yang berakar pada kebudayaan Dayak
dan mengarahkan kehidupan bersama dalam keberagaman.
4.
Bahwa apabila frasa “keragaman suku” dapat ditafsirkan sedemikian umum
sehingga identitas Dayak dan Huma Betang/Belom Bahadat sama sekali
31
tidak mempunyai relevansi normatif ketika karakter suku dan budaya
Kalimantan Tengah ditetapkan, maka penghormatan terhadap identitas
budaya kehilangan efektivitas minimumnya.
5.
Bahwa pertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) karena itu bukan semata-
mata akibat tidak tertulisnya kata “Dayak” secara literal, melainkan akibat
tidak adanya batas interpretatif yang mencegah generalitas norma berubah
menjadi pengaburan total daya pengenal identitas budaya.
6.
Bahwa penghormatan identitas budaya harus mempunyai efektivitas
minimum. Hak tidak harus selalu menghasilkan pencantuman nomenklatur
tertentu, tetapi tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga ketika
negara secara khusus mengkarakterisasi budaya suatu provinsi, identitas
yang telah dikenali negara dapat diperlakukan seolah tidak mempunyai
relevansi apa pun.
7.
Bahwa pemaknaan bersyarat yang dimohonkan merupakan cara yang
terbatas untuk menjaga efektivitas tersebut: frasa “keragaman suku” tetap
berlaku, sedangkan satu kemungkinan makna yang menghilangkan
pengakuan minimum terhadap Dayak serta Huma Betang/Belom Bahadat
ditutup.
P. Pertentangan dengan Pasal 32 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1.
Bahwa Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan
masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Jaminan tersebut mengakui bahwa kebudayaan mempunyai subjek sosial
yang memelihara, meneruskan, dan mengembangkan nilai.
2.
Bahwa Pasal 5 huruf c UU 14/2023 menyebut “kekayaan sejarah”, “situs
budaya”, “kearifan lokal”, dan “adat istiadat”. Unsur-unsur tersebut
kehilangan sebagian makna sosialnya apabila budaya dipahami sebagai
objek tanpa subjek, nilai, ingatan historis, dan pedoman hidup.
3.
Bahwa Huma Betang/Belom Bahadat merupakan contoh konkret hubungan
antara subjek budaya, nilai budaya, dan kehidupan daerah. Falsafah
tersebut tumbuh dari kehidupan budaya Dayak/Dayak Ngaju, memperoleh
pengenalan dalam hukum positif, dan terbukti berorientasi kepada
kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk.
32
4.
Bahwa pemaknaan yang dimohonkan menjaga hubungan antara subjek
budaya, nilai budaya, dan norma karakteristik provinsi tanpa menghambat
kebebasan suku lain memelihara budayanya. Dengan demikian, pengakuan
terhadap satu akar budaya dilakukan dalam kerangka kemajemukan, bukan
dengan meniadakan kebudayaan lain.
Q. Pertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Para Pemohon tidak
mendalilkan bahwa setiap rumusan umum secara otomatis menimbulkan
ketidakpastian hukum.
2.
Bahwa ketidakpastian dalam perkara a quo muncul dari kesenjangan
pengenalan yuridis: hukum daerah dan Naskah Akademik secara konsisten
mengenali Dayak serta Huma Betang/Belom Bahadat, sedangkan norma
undang-undang yang secara khusus bertugas mengkarakterisasi suku dan
budaya berhenti pada kategori yang sangat umum tanpa batas makna.
3.
Bahwa kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis yang
relevan: apakah pengakuan terhadap Dayak sebagai salah satu akar
historis-kultural dan Huma Betang/Belom Bahadat sebagai salah satu
falsafah hidup dan nilai kearifan lokal merupakan konsekuensi interpretatif
yang melekat pada Pasal 5 huruf c, atau sepenuhnya bergantung pada
kebijakan di tingkat yang lebih rendah.
4.
Bahwa pemaknaan bersyarat yang dimohonkan memberikan kepastian
minimum terhadap pertanyaan tersebut tanpa mengubah struktur norma.
Frasa “keragaman suku” tetap berlaku; yang ditambahkan hanyalah batas
bahwa frasa tersebut tidak boleh ditafsirkan untuk meniadakan pengakuan
terhadap salah satu identitas historis-kultural beserta nilai budaya yang telah
berada dalam cakupannya.
R. Ketentuan Konstitusional Penguat dan Pagar terhadap Eksklusivisme
1.
Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memperkuat hak Para
Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya secara bersama-
sama. Norma ini bukan pusat pertentangan materiil, tetapi menjelaskan
33
legitimasi perjuangan kolektif Para Pemohon sebagai kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama.
2.
Bahwa Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memerintahkan perhatian
terhadap kekhususan dan keragaman daerah dalam pengaturan hubungan
pusat dan daerah. Norma ini tidak mewajibkan setiap karakter daerah
dicantumkan satu per satu, tetapi memperkuat prinsip bahwa keragaman
dan kekhasan daerah mempunyai relevansi konstitusional.
3.
Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai
tanggung jawab negara. Dalam hubungan dengan Pasal 28I ayat (3),
ketentuan tersebut memperkuat tuntutan agar penghormatan identitas
budaya tidak berhenti pada pengakuan abstrak ketika negara secara konkret
membentuk norma mengenai karakter suku dan budaya.
4.
Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan sebagai
konteks sistematis bahwa Konstitusi mengenal dan menghormati eksistensi
masyarakat
hukum
adat
dan
hak
tradisionalnya
dengan
syarat
konstitusional tertentu. Para Pemohon tidak menjadikannya dasar untuk
mengklaim kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
5.
Bahwa Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) menjadi pagar remedial:
pengakuan terhadap identitas budaya Dayak dan Huma Betang/Belom
Bahadat tidak boleh menghasilkan diskriminasi, pengurangan hak suku lain,
atau hierarki kewarganegaraan berdasarkan etnik. Karena itu, rumusan
petitum secara eksplisit menjamin pengakuan, penghormatan, dan
kedudukan setara seluruh suku bangsa lainnya.
S. Keberadaan Perda Tidak Menyelesaikan Persoalan Konstitusional Norma
Undang-Undang
1.
Bahwa Para Pemohon mengakui secara terbuka bahwa hukum daerah
Kalimantan Tengah telah memiliki berbagai pengaturan yang mengenali
Dayak, kelembagaan adat Dayak, masyarakat hukum adat Dayak, serta
Huma Betang/Belom Bahadat (vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-19, dan P-22).
2.
Bahwa justru pengakuan tersebut menunjukkan dua hal: pertama, Dayak
dan Huma Betang/Belom Bahadat bukan identitas atau nilai yang baru
34
diciptakan oleh Para Pemohon; kedua, pengakuan pada level Perda tidak
menentukan makna konstitusional suatu frasa pada tingkat undang-undang.
3.
Bahwa
apabila
keberadaan
Perda
dianggap
dengan
sendirinya
menghilangkan persoalan konstitusional pada UU 14/2023, perlindungan
hak pada tingkat undang-undang justru akan bergantung sepenuhnya pada
norma di bawahnya. Hal demikian membalik logika hierarki norma.
4.
Bahwa Para Pemohon tidak meminta Mahkamah menggantikan Perda atau
mengambil alih materi muatan yang menjadi kewenangan daerah. Para
Pemohon hanya meminta agar makna undang-undang sebagai norma yang
lebih tinggi tidak menyediakan ruang untuk meniadakan pengakuan
minimum yang telah hidup dalam hukum daerah dan realitas sosial.
T. Pengakuan yang Dimohonkan Bersifat Inklusif, Setara, dan Tidak
Diskriminatif
1.
Bahwa rumusan yang dimohonkan menggunakan frasa “salah satu akar
historis-kultural” untuk secara tegas menolak klaim eksklusivitas.
Kalimantan Tengah merupakan ruang hidup berbagai suku bangsa yang
seluruhnya mempunyai kedudukan setara sebagai warga negara dan
bagian dari masyarakat Kalimantan Tengah.
2.
Bahwa Para Pemohon tidak memohon hak kewarganegaraan tambahan,
kuota politik, hak istimewa ekonomi, hak veto, status kepemilikan wilayah,
pembatasan mobilitas, atau pengurangan hak suku lain. Karena itu,
pengakuan yang dimohonkan tidak membentuk hierarki hak antarsuku.
3.
Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis ditempatkan sebagai konteks sistem hukum,
bukan sebagai batu uji. Kerangka non-diskriminasi tersebut menegaskan
bahwa pengakuan identitas tidak boleh menghasilkan pembedaan etnis
yang mengurangi pelaksanaan hak asasi manusia (vide Bukti P-11).
4.
Bahwa Huma Betang/Belom Bahadat menjadi pagar substantif terhadap
eksklusivisme karena nilai yang dikandungnya ialah kejujuran, kesetaraan,
kebersamaan, toleransi, musyawarah, ketaatan hukum, kehidupan rukun,
dan kesejahteraan bersama. Pengakuan yang dimohonkan dengan
35
demikian justru dibatasi oleh nilai yang menolak dominasi dan menuntut
hidup bersama.
5.
Bahwa pengakuan Dayak dan pengakuan keragaman bukan dua kutub yang
saling meniadakan. Dalam perkara a quo, pengakuan terhadap Dayak
dimohonkan melalui formula yang mempertahankan “keragaman suku”,
menempatkan Huma Betang/Belom Bahadat sebagai nilai kehidupan
bersama dalam keberagaman, dan menjamin secara eksplisit kedudukan
setara bagi suku bangsa lainnya.
6.
Bahwa kemungkinan adanya suku lain yang juga memiliki akar sejarah atau
kebudayaan penting di Kalimantan Tengah tidak membatalkan permohonan
ini. Rumusan yang dimohonkan tidak menutup pengakuan terhadap
identitas lain dan tidak meminta Mahkamah menetapkan daftar tertutup
mengenai identitas yang boleh diakui.
7.
Bahwa sifat inklusif tersebut sejalan dengan bukti institusional dari Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Kedamangan Jekan Raya, dan Dewan Adat
Dayak yang menempatkan pengakuan identitas Dayak dalam kerangka
kemajemukan, persatuan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap
kelompok lain (vide Bukti P-16, P-17, dan P-18).
U. Permohonan Ini Merupakan Persoalan Konstitusionalitas, Bukan Sekadar
Permintaan Kebijakan kepada Pembentuk Undang-Undang
1.
Bahwa Para Pemohon memahami Mahkamah Konstitusi bukan pembentuk
undang-undang dan tidak dimohonkan menentukan kebijakan kebudayaan
yang paling ideal bagi Kalimantan Tengah.
2.
Bahwa apabila permohonan hanya menyatakan “UU akan lebih baik apabila
mencantumkan Dayak dan Huma Betang/Belom Bahadat”, permohonan
demikian memang merupakan aspirasi legislatif. Konstruksi permohonan a
quo berbeda karena yang diuji adalah batas konstitusional ruang makna
frasa yang telah dipilih sendiri oleh pembentuk undang-undang.
3.
Bahwa secara teori klasik pengujian undang-undang, Mahkamah dipahami
menjalankan fungsi sebagai negative legislator, yakni menilai keberlakuan
norma undang-undang terhadap Konstitusi. Pembentuk undang-undang
36
tetap berada pada DPR dan Presiden sebagai pembentuk norma melalui
proses legislasi.
4.
Bahwa perkembangan praktik peradilan konstitusi menunjukkan bahwa
pilihan remedial tidak selalu bersifat biner antara mempertahankan atau
membatalkan seluruh norma. Mahkamah telah mengenal putusan
konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat untuk menetapkan
batas atau syarat pemaknaan agar norma tidak menimbulkan ketidakpastian
hukum atau pelanggaran hak konstitusional, antara lain sebagaimana dapat
ditelusuri dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor
101/PUU-VII/2009.
5.
Bahwa terdapat diskursus akademik yang menilai sebagian putusan
interpretatif tersebut mempunyai karakter yang mendekati positive legislator.
Para Pemohon tidak menjadikan diskursus tersebut sebagai dasar untuk
meminta Mahkamah menyusun norma baru secara bebas.
6.
Bahwa yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah remedi interpretatif,
bukan substitusi legislasi: tidak ada pasal baru, lembaga baru, kewenangan
baru, program anggaran baru, atau rezim hukum baru yang diminta dibentuk
oleh Mahkamah.
7.
Bahwa Huma Betang/Belom Bahadat juga tidak diminta “diciptakan” oleh
Mahkamah. Falsafah tersebut telah hidup, telah dikenali hukum positif, telah
diketahui pembentuk undang-undang, dan telah mempunyai isi normatif
yang dapat dibuktikan.
8.
Bahwa dengan demikian, pertanyaan konstitusional Para Pemohon adalah:
ketika negara telah memilih membuat norma karakterisasi resmi terhadap
suku bangsa dan budaya suatu provinsi, apakah ruang makna norma
tersebut dapat dibiarkan sampai pada titik yang memungkinkan identitas
budaya yang dilindungi UUD NRI Tahun 1945 serta nilai kearifan lokal yang
telah dikenali negara kehilangan seluruh daya pengenal normatifnya.
V. Pemaknaan Bersyarat Merupakan Pemulihan yang Minimum, Proporsional,
dan Koheren dengan Posita
1.
Bahwa Mahkamah dalam praktik pengujian undang-undang telah
menggunakan amar bersyarat untuk menjaga agar suatu norma tetap
37
berlaku tetapi tidak mempunyai ruang pemaknaan yang bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945.
2.
Bahwa Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 menjelaskan fungsi putusan
bersyarat ketika suatu norma dapat ditafsirkan berbeda dan perbedaan tafsir
itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada hak
konstitusional; sedangkan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 menunjukkan
teknik amar inkonstitusional bersyarat. Praktik serupa terus digunakan
Mahkamah dalam putusan-putusan berikutnya sesuai karakter perkara
masing-masing.
3.
Bahwa pemaknaan yang dimohonkan tetap mempertahankan seluruh
struktur Pasal 5 huruf c. Frasa “keragaman suku” tidak dihapus; kekayaan
sejarah, situs budaya, kearifan lokal, adat istiadat, dan kelestarian
lingkungan tetap utuh.
4.
Bahwa
pemaknaan
yang
dimohonkan
juga
tidak
memerintahkan
pembentukan kelembagaan adat, tidak menetapkan status masyarakat
hukum adat, tidak menetapkan wilayah adat, dan tidak menciptakan
program anggaran. Pemaknaan hanya memberikan batas minimum
terhadap arti konstitusional frasa yang sudah ada.
5.
Bahwa pencantuman Huma Betang/Belom Bahadat dalam rumusan
pemaknaan bukan dimaksudkan sebagai deklarasi antropologis tersendiri,
melainkan sebagai bagian operatif dari remedi: ia menunjukkan nilai budaya
yang telah dikenali secara yuridis dan sekaligus menutup kemungkinan
pengakuan Dayak ditafsirkan sebagai supremasi etnik.
6.
Bahwa terdapat koherensi langsung antara cacat yang didalilkan dan
pemulihan yang dimohonkan: cacat yang didalilkan adalah ruang
interpretasi yang tidak menjamin daya pengenal minimum; pemulihan yang
dimohonkan adalah batas interpretasi yang menjamin pengakuan minimum
tanpa mengubah struktur norma.
7.
Bahwa rumusan pemaknaan bersifat proporsional karena menggunakan
frasa “salah satu akar historis-kultural” dan “salah satu falsafah hidup dan
nilai kearifan lokal”. Rumusan demikian tidak menutup kemungkinan
38
pengakuan terhadap akar sejarah, budaya, dan kearifan lokal lain yang
relevan di Kalimantan Tengah.
8.
Bahwa rumusan tersebut juga secara eksplisit mempertahankan kedudukan
setara seluruh suku bangsa lain, sehingga remedi yang dimohonkan
sekaligus tunduk pada prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap
hak orang lain.
9.
Bahwa dengan demikian, pemaknaan bersyarat yang dimohonkan
merupakan minimum konstitusional yang diperlukan untuk memulihkan
kerugian Para Pemohon tanpa mengambil alih ruang optimum legislatif yang
tetap berada pada pembentuk undang-undang.
W. Kesimpulan Alasan Permohonan
1.
Bahwa berdasarkan interpretasi gramatikal, Para Pemohon menerima
Dayak berada dalam “keragaman suku”; berdasarkan interpretasi
sistematis, frasa tersebut harus dibaca bersama sejarah, kearifan lokal, dan
adat istiadat; berdasarkan interpretasi historis, pembentuk undang-undang
mengetahui Dayak dan Huma Betang/Belom Bahadat; berdasarkan
interpretasi sosiologis, identitas dan nilai tersebut hidup dan dikenali secara
yuridis; berdasarkan interpretasi teleologis, norma karakteristik harus
mempunyai daya pengenal; dan berdasarkan interpretasi konstitusional,
seluruh ruang makna itu tunduk pada Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1),
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
2.
Bahwa sifat khusus UU 14/2023 memperkuat kebutuhan mempertahankan
daya spesifikasi norma karakteristik; hukum yang hidup dan pengenalan
yuridis terhadap Huma Betang/Belom Bahadat mencegah reduksi
positivistik yang menganggap nilai tersebut tidak relevan; sedangkan
tanggung jawab negara dalam Pasal 28I ayat (4) menuntut agar
penghormatan identitas budaya mempunyai efektivitas.
3.
Bahwa bukti sejarah resmi Pemerintah Provinsi, Naskah Akademik RUU
Kalteng, hukum positif daerah, publikasi BPS, naskah akademik pemerintah
daerah, dukungan institusional, dan penelitian ilmiah menunjukkan
konvergensi bahwa Dayak merupakan salah satu identitas historis-kultural
Kalimantan Tengah dan Huma Betang/Belom Bahadat merupakan salah
39
satu falsafah hidup yang berakar pada kebudayaan Dayak namun
berorientasi kepada kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk.
4.
Bahwa perkara ini bukan persoalan apakah Dayak “ada” dalam arti kamus
frasa “keragaman suku”, melainkan apakah hak atas penghormatan
identitas budaya dapat dianggap efektif apabila norma karakterisasi resmi
masih dapat ditafsirkan untuk membuat salah satu akar historis-kultural yang
telah diketahui negara tidak mempunyai relevansi normatif sama sekali.
5.
Bahwa karena hak atas identitas budaya merupakan hak yang berdiri
sendiri, kerugian terhadapnya tidak boleh selalu dipersyaratkan terlebih
dahulu berubah menjadi kerugian material atau administratif. Para Pemohon
menganggap telah mengalami kerugian aktual pada tataran pengakuan
normatif dan menghadapi kerugian potensial pada tataran interpretasi serta
implementasi.
6.
Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian tersebut dengan
ruang makna norma a quo, dan terdapat kemungkinan pemulihan melalui
pemaknaan bersyarat yang tetap menjaga frasa “keragaman suku”
sekaligus memberi batas konstitusional terhadap maknanya.
7.
Bahwa Huma Betang/Belom Bahadat merupakan kunci koherensi
permohonan ini: ia menunjukkan bahwa pengakuan terhadap akar historis-
kultural Dayak tidak diarahkan kepada dominasi etnis, melainkan kepada
kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, toleransi, musyawarah, ketaatan
hukum, kerukunan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama.
8.
Bahwa oleh karena itu, frasa “keragaman suku” dalam Pasal 5 huruf c UU
14/2023 hanya dapat dipertahankan konstitusionalitasnya apabila dimaknai
dengan tetap menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap identitas
etnik dan budaya Dayak sebagai salah satu akar historis-kultural yang
membentuk karakter suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah, beserta
Huma Betang/Belom Bahadat sebagai salah satu falsafah hidup dan nilai
kearifan lokal yang berakar pada kebudayaan Dayak dan menjadi nilai
kehidupan bersama dalam keberagaman, dengan tetap menjamin
pengakuan, penghormatan, dan kedudukan yang setara bagi seluruh suku
bangsa lainnya.
40
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
1.
Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan frasa “keragaman suku” dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6870) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“keragaman suku sebagaimana dimaksud mencakup dan tidak boleh
ditafsirkan untuk meniadakan pengakuan dan penghormatan terhadap
identitas etnik dan budaya Dayak sebagai salah satu akar historis-kultural yang
membentuk karakter suku bangsa dan budaya Provinsi Kalimantan Tengah,
beserta falsafah hidup ‘Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat’ sebagai
salah satu nilai kearifan lokal yang berakar pada kebudayaan Dayak dan
menjadi nilai kehidupan bersama dalam keberagaman, dengan tetap menjamin
pengakuan, penghormatan, dan kedudukan yang setara bagi seluruh suku
bangsa lainnya yang hidup dan berkembang di Provinsi Kalimantan Tengah”;
3.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Ingkit
Beny Sam Djaper (Pemohon I);
2. Bukti P-2
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Bush
Valentino, S.H. (Pemohon II);
41
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama
Wawan Nopardo Andhika Saputra (Pemohon III);
4. Bukti P-4
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Damai
Alam Usop (Pemohon IV);
5. Bukti P-5
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (dokumen
lengkap);
6. Bukti P-6
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.
10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No.
83) Sebagai Undang-Undang;
7. Bukti P-7
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom
Propinsi
Kalimantan
Barat,
Kalimantan
Selatan
dan
Kalimantan Timur;
8. Bukti P-8
:
Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di
Kalimantan Tengah;
9. Bukti P-9
:
Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008
tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Dayak;
11. Bukti P-11
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis;
12. Bukti P-12
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
13. Bukti P-13
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
42
14. Bukti P-14
:
Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
tentang Provinsi Kalimantan Tengah, Pusat Perancangan
Undang-Undang, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR
RI, Tahun 2022;
15. Bukti P-15
:
Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Identitas Etnik dan
Budaya
Dayak
Para
Pemohon
Nomor
172/DAD-
KTG/KET/IX/2026, Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan
Tengah, tanggal 28 September 2026;
16. Bukti P-16
:
Fotokopi Surat Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan
Tengah
Nomor
173/DAD-KTG/IX/2026,
tanggal
28
September 2026, perihal “Rekomendasi dan Dukungan atas
Upaya Konstitusional Para Pemohon dalam Perkara Nomor
340/PUU-XXIV/2026”;
17. Bukti P-17
:
Fotokopi
Surat
Rekomendasi
dan
Dukungan
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah,
Nomor 622/REK-D/DISBUDPAR/IX/2026, mengenai upaya
konstitusional Para Pemohon;
18. Bukti P-18
:
Fotokopi Surat Rekomendasi dan Dukungan Kedamangan
Jekan Raya, Nomor 400.105/DKA-KJR/IX/2026, mengenai
dukungan kepada Para Pemohon Perkara Nomor 340/PUU-
XXIV/2026;
19. Bukti P-19
:
Fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penanganan Penduduk
Dampak Konflik Etnik;
20. Bukti P-20
:
Fotokopi Dokumen resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah berjudul “Sejarah Singkat Provinsi Kalimantan
Tengah”;
21. Bukti P-21
:
Fotokopi artikel Lisyawati Nurcahyani, Juniar Purba, dan Yusri
Darmadi,
“Gagasan
Persatuan
Etnis
Dayak:
Masa
Pergerakan Nasional dan Pembentukan Provinsi Kalimantan
Tengah (1905-1960)”;
22. Bukti P-22
:
Fotokopi Naskah Akademik Tahun 2018 “Pelestarian Cagar
Budaya di Kalimantan Tengah”, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan
Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA-
UGM);
23. Bukti P-23
:
Fotokopi
hasil
sensus
Badan
Pusat
Statistik,
“Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa
43
Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk
2010”;
24. Bukti P-24
:
Fotokopi artikel Josep Arianto, “Falsafah Huma Betang:
Sumbangsih Karakter Unggul Masyarakat Dayak Ngaju bagi
Indonesia”, Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan
Budaya Hindu, Vol. 23 No. 2 Tahun 2025;
25. Bukti P-25
:
Fotokopi tesis Lilis Suryani, “Nilai-Nilai Islami Filosofi Huma
Betang Suku Dayak di Desa Buntoi Kalimantan Tengah”,
Tesis Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019;
26. Bukti P-26
:
Fotokopi artikel Anggia Amanda Lukman, “Pewarisan Nilai
sebagai
Pembentuk
Kepribadian
Berkarakter
melalui
Falsafah Huma Betang Suku Dayak Kalimantan”, SOSIETAS,
Vol. 8 No. 1 Tahun 2018.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU
MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
44
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo merupakan pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “keragaman suku” dalam norma Pasal
5 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6870, selanjutnya disebut UU 14/2023) terhadap
UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang
45
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007
serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam
permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas frasa “keragaman
suku” dalam norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023, yang rumusan selengkapnya
sebagai berikut:
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik, yaitu:
c. suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah memiliki keragaman suku,
kekayaan sejarah, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan
karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat
masyarakat dan kelestarian lingkungan
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan
Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
46
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan perseorangan warga
negara Indonesia yang memiliki identitas etnik dan budaya Dayak [vide Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-4 dan Bukti P-15].
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa dirugikan hak
konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “keragaman suku” dalam norma Pasal
5 huruf c UU 14/2023, karena berlakunya frasa “keragaman suku” dalam norma
Pasal 5 huruf c UU 14/2023 tersebut mengurangi kepastian dan daya pengenal
normatif terhadap identitas budaya dalam norma yang justru secara khusus
melakukan karakterisasi suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah;
5. Bahwa tanpa ada batas pemaknaan konstitusional terhadap frasa “keragaman
suku” dalam norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023, menciptakan ruang bagi kebijakan
di bawah undang-undang untuk memperlakukan pengakuan terhadap identitas
Dayak serta Huma Betang/Belom Bahadat sebagai pilihan kebijakan yang
sepenuhnya fakultatif, padahal keduanya telah dikenali sebagai bagian dari konteks
karakter suku bangsa, budaya, kearifan lokal, dan adat istiadat Kalimantan Tengah;
6. Bahwa pembentuk undang-undang memilih untuk memberikan karakterisasi resmi
terhadap suku bangsa dan budaya Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika
karakterisasi tersebut berhenti pada kategori umum tanpa batas interpretatif yang
menjamin tetap dikenali salah satu akar historis-kultural beserta falsafah hidup yang
secara objektif telah diketahui pembentuk undang-undang, kualitas penghormatan
normatif terhadap identitas budaya para Pemohon menjadi tidak pasti;
7. Bahwa apabila Mahkamah memberikan pemaknaan bersyarat yang menutup
kemungkinan penafsiran “keragaman suku” dapat meniadakan pengakuan
terhadap identitas etnik dan budaya Dayak sebagai salah satu akar historis-kultural
beserta Huma Betang/Belom Bahadat sebagai salah satu falsafah hidup dan nilai
kearifan lokal yang berakar pada kebudayaan Dayak, maka kerugian aktual pada
pengakuan normatif dapat dipulihkan dan risiko potensial dapat dicegah;
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum
di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan
perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana telah dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk elektronik [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4]. Adapun dalam
menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon
47
I sampai dengan Pemohon IV menyatakan memiliki identitas etnik dan budaya Dayak
sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh
Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keterangan Pengakuan
Identitas Etnik dan Budaya Dayak Para Pemohon Nomor 172/DAD-KTG/KET/IX/2026,
bertanggal 28 September 2026, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon
I sampai dengan Pemohon IV dikenal dan/atau dapat dikenali dalam lingkungan sosial-
kultural yang relevan sebagai bagian dari identitas etnik dan budaya Dayak di
Kalimantan Tengah [vide Bukti P-15].
Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menganggap hak
konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan
Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dianggap dirugikan dengan berlakunya frasa
“keragaman suku” dalam norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023 dengan alasan yang pada
pokoknya ketiadaan batas pemaknaan konstitusional terhadap frasa “keragaman suku”
dalam norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023 a quo, menciptakan ruang bagi kebijakan di
bawah undang-undang untuk memperlakukan pengakuan terhadap identitas Dayak
serta Huma Betang/Belom Bahadat sebagai pilihan kebijakan yang sepenuhnya
fakultatif, padahal keduanya telah dikenali sebagai bagian dari konteks karakter suku
bangsa, budaya, kearifan lokal, dan adat istiadat Kalimantan Tengah yang
mengakibatkan kualitas penghormatan normatif terhadap identitas budaya Pemohon I
sampai dengan Pemohon IV menjadi tidak pasti.
Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian kedudukan
hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV di atas, menurut Mahkamah, meskipun
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah menjelaskan kualifikasinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki identitas etnik dan budaya Dayak
sebagaimana telah diuraikan di atas, namun telah ternyata Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab-akibat
(causal verband) perihal berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf c UU 14/2023 yang
dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV.
Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV tidak dapat menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional
yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023 yang dimohonkan
48
pengujian. Terlebih, UU 14/2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV a quo, merupakan undang-undang mengenai Provinsi Kalimantan
Tengah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83)
Sebagai Undang-Undang. Dengan UU 14/2023 ditegaskan kembali kedudukan
provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Adapun norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023 yang dipersoalkan
berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah yang
menyatakan, “Suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah memiliki keragaman suku,
kekayaan sejarah, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius
dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian
lingkungan”.
Berkait dengan hal tersebut, Mahkamah telah memiliki pendirian sebagaimana
termaktub, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020,
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November
2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2021, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022, bahwa yang dapat mengajukan
permohonan pengujian atas nama kepentingan pemerintahan daerah, in casu
kepentingan Provinsi Kalimantan Tengah, adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan
Tengah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, berkenaan dengan
pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam konstitusi [vide Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945] juga telah
49
dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.6] Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/PUU-XX/2022 yang antara lain menyatakan:
… Selain itu, karena negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945] maka masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf
b UU MK dapat mengajukan diri sebagai pemohon sepanjang berkenaan dengan
kepentingan masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat
tersebut masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang.
Berkenaan dengan pertimbangan dan kutipan uraian putusan di atas, dalam
uraian kedudukan hukum pada permohonan a quo, Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV mengkualifikasikan dirinya masing-masing sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang memiliki identitas etnik dan budaya Dayak, namun bukan
sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51
ayat (1) huruf b UU MK. Bahkan, dalam persidangan pendahuluan, Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV juga menegaskan tidak mendalilkan diri sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum adat dan tidak mengklaim mewakili seluruh masyarakat Dayak [vide
Risalah Sidang, tanggal 5 Oktober 2026, hlm. 7]. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti
atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut
Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para
Pemohon) bukanlah pihak yang tepat untuk mempersoalkan adanya kerugian hak
konstitusional dengan berlakunya frasa “keragaman suku” dalam norma Pasal 5 huruf
c UU 14/2023.
Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat syarat-syarat anggapan kerugian
hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
serta putusan-putusan selanjutnya, bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi
salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang
dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan syarat
selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.
50
[3.6]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, sehingga
Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
51
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 14.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku
Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono
Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rizki Amalia
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 44 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo merupakan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “keragaman suku” dalam norma Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870, selanjutnya disebut UU 14/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang 45 diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas frasa “keragaman suku” dalam norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik, yaitu: c. suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah memiliki keragaman suku, kekayaan sejarah, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 46 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki identitas etnik dan budaya Dayak [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan Bukti P-15]. 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “keragaman suku” dalam norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023, karena berlakunya frasa “keragaman suku” dalam norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023 tersebut mengurangi kepastian dan daya pengenal normatif terhadap identitas budaya dalam norma yang justru secara khusus melakukan karakterisasi suku bangsa dan budaya Kalimantan Tengah; 5. Bahwa tanpa ada batas pemaknaan konstitusional terhadap frasa “keragaman suku” dalam norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023, menciptakan ruang bagi kebijakan di bawah undang-undang untuk memperlakukan pengakuan terhadap identitas Dayak serta Huma Betang/Belom Bahadat sebagai pilihan kebijakan yang sepenuhnya fakultatif, padahal keduanya telah dikenali sebagai bagian dari konteks karakter suku bangsa, budaya, kearifan lokal, dan adat istiadat Kalimantan Tengah; 6. Bahwa pembentuk undang-undang memilih untuk memberikan karakterisasi resmi terhadap suku bangsa dan budaya Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika karakterisasi tersebut berhenti pada kategori umum tanpa batas interpretatif yang menjamin tetap dikenali salah satu akar historis-kultural beserta falsafah hidup yang secara objektif telah diketahui pembentuk undang-undang, kualitas penghormatan normatif terhadap identitas budaya para Pemohon menjadi tidak pasti; 7. Bahwa apabila Mahkamah memberikan pemaknaan bersyarat yang menutup kemungkinan penafsiran “keragaman suku” dapat meniadakan pengakuan terhadap identitas etnik dan budaya Dayak sebagai salah satu akar historis-kultural beserta Huma Betang/Belom Bahadat sebagai salah satu falsafah hidup dan nilai kearifan lokal yang berakar pada kebudayaan Dayak, maka kerugian aktual pada pengakuan normatif dapat dipulihkan dan risiko potensial dapat dicegah; Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana telah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4]. Adapun dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon 47 I sampai dengan Pemohon IV menyatakan memiliki identitas etnik dan budaya Dayak sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keterangan Pengakuan Identitas Etnik dan Budaya Dayak Para Pemohon Nomor 172/DAD-KTG/KET/IX/2026, bertanggal 28 September 2026, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dikenal dan/atau dapat dikenali dalam lingkungan sosial- kultural yang relevan sebagai bagian dari identitas etnik dan budaya Dayak di Kalimantan Tengah [vide Bukti P-15]. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dianggap dirugikan dengan berlakunya frasa “keragaman suku” dalam norma Pasal 5 huruf c UU 14/2023 dengan alasan yang pada pok
