34/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 34/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Prof. Dr. Muhammad, S. IP, M.Si. Pekerjaan : Dosen Alamat : Perumahan Taman Laguna Blok K4 Nomor 23, RT 003, RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dr. Nur Hidayat Sardini, S. Sos., S.H., M.Si. Pekerjaan : Dosen Alamat : Perumahan Korpri Bulusan Gang XII/1-C, RT 003, RW 005, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D. Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Bhayangkara, RT 003, RW 001, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Dr. Firdaus, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen 2 Alamat : KSB Cluster Houston Blok G Nomor 6, RT 001, RW 011, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/ISSH/IV/2025 bertanggal 24 April 2025 memberi kuasa kepada Sandy Yudha Pratama Hulu, S.H., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 14 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 18 Maret 2025 dengan Nomor 34/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 8 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 3 Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga 4 demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.” 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 162, 163 ayat (1), 163 ayat (2), 163 ayat 5 (3), dan 163 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109), yang dirasa oleh Para Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1), 22E ayat (5), dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 162, 163 ayat (1), 163 ayat (2), 163 ayat (3), dan 163 ayat (4) UU Pemilu yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 162 UU Pemilu: “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP.” Pasal 163 ayat (1) UU Pemilu: “Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris.” Pasal 163 ayat (2) UU Pemilu: “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.” Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu: “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.” Pasal 163 ayat (4) UU Pemilu: “Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP.” Pengujian Pasal a quo akan dilakukan terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. 6 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon. A. KUALIFIKASI 4. Kualifikasi Pemohon I sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371051709710005 (vide Bukti P- 1). Selain itu, Pemohon I juga merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada. ● Bahwa Pemohon I juga merupakan seorang akademisi di bidang Ilmu Politik, yang bila diklasifikasi lebih lanjut merupakan akademisi yang menekuni ilmu Kepemiluan. Hal ini dibuktikan dengan kedudukan Pemohon I sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin. ● Bahwa selain sebagai akademisi, Pemohon I juga mengabdikan dirinya sebagai penyelenggara pemilu. Pemohon I merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Periode 2012- 7 2017. Setelah mengabdikan diri sebagai Ketua Bawaslu RI pada tahun 2012-2017, Pemohon I kemudian kembali diamanahkan sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Periode 2017-2022 (vide Bukti P-2). Pada tanggal 8 Januari 2020, Pemohon I menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Ketua DKPP RI dan diangkat sebagai Ketua DKPP RI definitif pada tanggal 15 April 2020 hingga akhir masa jabatan tanggal 7 September 2022. ● Bahwa setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DKPP RI, Pemohon I masih terus menunjukkan keberpihakannya pada perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Selain terus menjadi akademisi dan mengisi kuliah-kuliah di bidang pemilihan umum dan demokrasi, Pemohon I juga tetap aktif dalam berbagai isu advokasi bidang kepemiluan. Salah satu bentuk partisipasi Pemohon I adalah turut menjadi bagian dari Pemohon Prinsipal Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 87/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pemohon I juga masih aktif dalam kapasitas sebagai ahli memberikan keterangan- keterangannya di muka persidangan Mahkamah Konstitusi maupun sebagai narasumber di berbagai kegiatan KPU, Bawaslu, dan DKPP. 5. Kualifikasi Pemohon II sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3374091010690004 (vide Bukti P- 3). Selain itu, Pemohon II juga merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada. ● Bahwa Pemohon II juga merupakan seorang akademisi di bidang Ilmu Politik, yang bila diklasifikasi lebih lanjut merupakan akademisi yang menekuni ilmu Kepemiluan. Hal ini dibuktikan dengan kedudukan Pemohon II sebagai Dosen yang juga diberi tugas tambahan sebagai Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP). ● Bahwa selain sebagai akademisi, Pemohon II juga mengabdikan dirinya sebagai penyelenggara pemilu. Pemohon II merupakan Ketua 8 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Periode 2008- 2011 (vide Bukti P-4 dan P-5). Selama menjadi Ketua Bawaslu RI, Pemohon II melakukan berbagai upaya dalam memastikan eksistensi Bawaslu sebagai suatu lembaga penyelenggara pemilu yang nasional. tetap, dan mandiri. Salah satu upaya dan aktivisme hukum yang dilakukan oleh Pemohon II tercermin melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Pemohon II bersama-sama dengan anggota Bawaslu RI. Putusan ini merupakan salah satu putusan monumental dalam penafsiran kelembagaan penyelenggara pemilu. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tidak merujuk pada satu entitas lembaga tertentu. “Suatu komisi pemilihan umum” tidak boleh dimaknai hanya KPU secara kelembagaan, akan tetapi harus dimaknai sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Maka dengan penafsiran ini, maka secara tegas Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri tidak boleh hanya diberlakukan KPU namun juga harus diterapkan dalam kelembagaan Bawaslu (dan DKPP setelah keberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). ● Bahwa setelah mengabdikan diri sebagai Ketua Bawaslu RI pada tahun 2008-2011, Pemohon II kemudian kembali diamanahkan sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Periode 2012-2017 (vide Bukti P-6). ● Bahwa setelah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DKPP RI, Pemohon II masih terus menunjukkan keberpihakannya pada perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Selain terus menjadi akademisi dan mengisi kuliah-kuliah di bidang pemilihan umum dan demokrasi, Pemohon II juga masih aktif dalam kapasitas sebagai ahli memberikan keterangan-keterangannya di muka persidangan Mahkamah Konstitusi maupun sebagai narasumber di berbagai 9 kegiatan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dalam kelembagaan DKPP sendiri, Pemohon II menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Penyusun Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP), yang terlibat langsung dalam program kegiatan di DKPP dalam penyusunan IKEPP selama tahun 2024 (vide Bukti P-22). 6. Kualifikasi Pemohon III sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon III merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3604021502810482 (vide Bukti P- 7). Selain itu, Pemohon III juga merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada. ● Bahwa Pemohon III juga merupakan seorang akademisi di bidang Ilmu Hukum, yang berkonsentrasi di bidang Hukum Pidana. Hal ini dibuktikan dengan kedudukan Pemohon III sebagai Dosen (vide Bukti P-8) yang juga diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. ● Bahwa selain sebagai akademisi, Pemohon III juga mengabdikan dirinya sebagai bagian dari tim ahli yang mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu. Pemohon III merupakan Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020-2022 (vide Bukti P-9, P-10, dan P-11). ● Bahwa setelah menyelesaikan tugas sebagai Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat DKPP RI pada 2022, Pemohon III kemudian diangkat menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI Unsur Masyarakat di Provinsi Banten Periode Tahun 2024- 2025. Sebagai Anggota TPD, Pemohon III diberikan tanggung jawab untuk membantu kerja-kerja Anggota DKPP RI dalam hal memeriksa dan menjalankan persidangan di daerah, khususnya Provinsi Banten (vide Bukti P-12). 7. Kualifikasi Pemohon IV sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3673011309750003 (vide Bukti P- 10 13). Selain itu, Pemohon IV juga merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada. ● Bahwa Pemohon IV juga merupakan seorang akademisi di bidang Ilmu Hukum, yang berkonsentrasi di bidang Hukum Tata Negara. Hal ini dibuktikan dengan kedudukan Pemohon IV sebagai Dosen (vide Bukti P-14) yang juga diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. ● Bahwa selain sebagai akademisi, Pemohon IV juga mengabdikan dirinya sebagai bagian dari tim ahli yang mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu. Pemohon IV merupakan Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020-2022, yang kemudian diangkat sebagai Koordinator Tenaga Ahli DKPP RI pada periode yang sama. (vide Bukti P-15, P-16, dan P-17). ● Bahwa setelah menyelesaikan tugas sebagai Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat DKPP RI pada 2022, Pemohon IV kemudian diangkat menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI Unsur Masyarakat di Provinsi Banten Periode Tahun 2024- 2025. Sebagai Anggota TPD, Pemohon IV diberikan tanggung jawab untuk membantu kerja-kerja Anggota DKPP RI dalam hal memeriksa dan menjalankan persidangan di daerah, khususnya Provinsi Banten (vide Bukti P-12). B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL 8. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: “a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 11 d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 9. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut. a. Kerugian Konstitusional Pemohon I 1) Bahwa Pemohon I diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional melalui UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon I yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah termaktub dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian perkara a quo, yakni: ● Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” ● Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2) Pasal ini menjadi dasar hak konstitusional Pemohon I untuk melakukan perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, salah satunya melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 adalah dasar orang-orang dengan visi memperjuangkan demokrasi untuk bergerak dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan dan semangat Pemohon I, yakni untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang mandiri dan adil, melembagakan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas, serta mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal. 12 3) Bahwa terdapat kerugian secara aktual yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon I pada masa lalu dan secara potensial di masa yang akan datang atas keberlakuan Pasal 162 dan 163 UU Pemilu yang diujikan pada permohonan a quo. 4) Bahwa kerugian secara aktual yang dialami Pemohon I adalah pada saat Pemohon I menjabat sebagai Ketua dan Anggota DKPP RI 2017-2022. Bentuk kerugian yang dimaksud adalah meliputi intervensi Menteri Dalam Negeri dalam penetapan Sekretaris DKPP yang tidak sesuai dengan kehendak internal DKPP hingga pemblokiran anggaran DKPP oleh Kementerian Dalam Negeri akibat tidak sesuainya putusan DKPP dengan harapan Kemendagri. Sebab, pada tahun 2021, Pemohon I sebagai Ketua DKPP RI bersama dengan seluruh anggota DKPP RI menyelenggarakan proses penjaringan calon Sekretaris DKPP secara internal. Bahwa dalam melaksanakan penjaringan tersebut, Pemohon I bersama dengan seluruh anggota DKPP RI melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan secara internal, sembari menilai kecocokan kerja antara calon-calon Sekretaris DKPP dengan derap langkah kerja Pimpinan DKPP. Bahwa dalam melakukan proses seleksi internal tersebut, akhirnya Rapat Pleno DKPP RI memutuskan bahwa Sdri. Dini Yamashita, S.Pi., M.T. dipilih oleh Ketua dan Anggota DKPP RI sebagai calon Sekretaris DKPP dan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dilakukan mekanisme pengangkatan. Bahwa setelah melakukan proses Rapat Pleno Pimpinan DKPP, Pemohon I yang saat itu merupakan Ketua DKPP RI menghadap Menteri Dalam Negeri RI untuk menyampaikan nama Sdri. Dini Yamashita, S.Pi., M.T. untuk diangkat sebagai Sekretaris DKPP. Akan tetapi, berselang beberapa waktu, justru Menteri Dalam Negeri dalam Keputusan Mendagri No. 821.2-4913 Tahun 2021 justru mengangkat Sdra. Drs. Yudia Ramli, M.Si. yang tidak sesuai dengan usulan DKPP RI (vide Bukti P-18). Bahkan, proses pengangkatan Sdra. Drs. Yudia Ramli, M.Si. juga minim melibatkan DKPP RI. Pemohon I selaku Ketua DKPP RI pada saat itu hanya bisa menerima keputusan Menteri 13 Dalam Negeri yang secara terang benderang tidak sesuai dengan keputusan Rapat Pleno DKPP RI. Kerugian aktual lain yang dialami oleh Pemohon I adalah kejadian intervensi kelembagaan DKPP ketika memutus perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU RI a.n. Arief Budiman pada 13 Januari 2021, Menteri Dalam Negeri sempat berkomunikasi dengan Pemohon I untuk mengonfirmasi sekaligus menyampaikan kekecewaannya atas Putusan DKPP yang memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU RI. Bahwa tidak berhenti sampai pernyataan kekecewaan oleh Menteri Dalam Negeri, hal tersebut berlanjut hingga adanya pemblokiran anggaran DKPP oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini membuat guncangan serius di tubuh DKPP, karena DKPP tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangannya akibat tidak ada anggaran yang tersedia untuk DKPP. Bahkan, DKPP sampai tidak mampu untuk memberikan gaji bulanan kepada para pegawai tepat waktu. Bahkan bila mendengar perbincangan di tubuh internal DKPP saat itu, banyak pegawai DKPP yang mengalami krisis finansial akibat pemotongan/pemblokiran yang berimbas pada tidak terbayarnya gaji pegawai. Uraian-uraian ini secara nyata menunjukkan bahwa dengan menginduknya kesekretariatan DKPP RI kepada lembaga lain in casu Kementerian Dalam Negeri, DKPP RI terbelenggu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 5) Bahwa kerugian secara potensial yang dialami oleh Pemohon I adalah karena secara pribadi, Pemohon I masih memenuhi syarat untuk kembali diajukan sebagai Anggota DKPP pada periode mendatang. Dengan demikian, potensi intervensi Menteri Dalam Negeri terhadap jabatan yang masih dapat diamanahkan kepada Pemohon I menurut penalaran yang wajar masih akan dirasakan oleh Pemohon I. b. Kerugian Konstitusional Pemohon II 1) Bahwa Pemohon II diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional melalui UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon II yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah termaktub dalam 14 beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian perkara a quo, yakni: ● Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” ● Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2) Pasal ini menjadi dasar hak konstitusional Pemohon II untuk melakukan perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, salah satunya melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 adalah dasar orang-orang dengan visi memperjuangkan demokrasi untuk bergerak dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan dan semangat Pemohon II, yakni untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang mandiri dan adil, melembagakan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas, serta mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal. 3) Bahwa terdapat kerugian secara aktual yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon II pada masa lalu dan secara potensial di masa yang akan datang atas keberlakuan Pasal 162 dan 163 UU Pemilu yang diujikan pada permohonan a quo. 4) Bahwa kerugian secara aktual yang dialami Pemohon II adalah pada saat Pemohon II menjabat sebagai Anggota DKPP RI 2012- 2017, serta saat Pemohon II diamanahkan menjadi Ketua Tim Ahli Penyusun Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP). Bentuk kerugian yang dimaksud adalah meliputi DKPP yang harus melakukan banyak penyesuaian anggaran akibat menginduk pada satu lembaga tertentu serta tidak terlibatnya DKPP dalam melakukan usulan perbaikan kebijakan (termasuk Undang-Undang Pemilu) terhadap kelembagaannya sendiri. Selain itu, Pemohon II yang berkedudukan sebagai Ketua Tim Ahli Penyusun Indeks 15 Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) yang terlibat langsung dalam penyusunan IKEPP selama tahun 2024 juga merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan Pemohon II bersama dengan Tim Penyusun lainnya telah merampungkan IKEPP 2024, namun tidak dilanjutkan pada tahapan publikasi dan keberlanjutan program IKEPP di tahun 2025. Hal ini dikarenakan proses efisiensi anggaran di berlaku di Indonesia secara umum, dan secara khusus di Kementerian Dalam Negeri. Padahal, program IKEPP merupakan salah satu program yang sangat penting dalam rangka membangun peradaban demokrasi Indonesia yang lebih baik, sebab berisi indeks kepatuhan yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia. DKPP tidak dapat memperjuangkan anggaran IKEPP karena harus tetap menginduk pada Kementerian Dalam Negeri. 5) Bahwa kerugian secara potensial yang dialami oleh Pemohon II adalah karena secara pribadi, Pemohon II masih memenuhi syarat untuk kembali diajukan sebagai Anggota DKPP pada periode mendatang. Dengan demikian, potensi intervensi Menteri Dalam Negeri terhadap jabatan yang masih dapat diamanahkan kepada Pemohon II menurut penalaran yang wajar masih akan dirasakan oleh Pemohon II. c. Kerugian Konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV 1) Bahwa Pemohon II diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional melalui UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon II yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah termaktub dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian perkara a quo, yakni: ● Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” ● Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 16 2) Pasal ini menjadi dasar hak konstitusional Pemohon II untuk melakukan perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, salah satunya melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 adalah dasar orang-orang dengan visi memperjuangkan demokrasi untuk bergerak dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan dan semangat Pemohon II, yakni untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang mandiri dan adil, melembagakan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas, serta mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal. 3) Bahwa terdapat kerugian secara aktual yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV atas keberlakuan Pasal 162 dan 163 UU Pemilu yang diujikan pada permohonan a quo. 4) Bahwa kerugian secara aktual yang dialami Pemohon III dan Pemohon IV adalah pada saat Pemohon III dan Pemohon IV bersama-sama menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020-2022, serta saat bersama-sama diamanahkan menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI Unsur Masyarakat di Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merasakan langsung dampak intervensi Menteri Dalam Negeri dalam hal anggaran yang memberikan efek krisis secara finansial akibat tidak terbayarnya gaji pegawai DKPP selama 3 bulan pada tahun 2021. Selain itu, sebagai anggota TPD DKPP RI, hambatan yang dialami oleh Pemohon III dan Pemohon IV dalam melakukan tugas juga merupakan akibat dari ketidakmandirian sekretariat DKPP. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya persiapan pelaksanaan sidang di daerah yang kurang maksimal karena tidak tersedianya dukungan administratif DKPP di Provinsi. Selain itu, keterbatasan anggaran DKPP juga membuat banyak sidang-sidang di daerah dilakukan di kantor KPU dan Bawaslu 17 Provinsi, yang menurut penalaran yang wajar telah melanggar prinsip independensi DKPP karena bersidang di tempat Teradu atau Pihak Terkait dalam persidangan DKPP. 5) Bahwa kerugian secara potensial yang dialami oleh Pemohon III dan Pemohon IV adalah karena secara pribadi, Pemohon III dan Pemohon IV memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Anggota DKPP pada periode mendatang. Dengan demikian, potensi intervensi Menteri Dalam Negeri terhadap jabatan yang dapat diamanahkan kepada Pemohon III dan Pemohon IV menurut penalaran yang wajar akan dirasakan oleh Pemohon III dan Pemohon IV. d. Bahwa terkait dengan legal standing Para Pemohon, khususnya dalam hal kedudukan Para Pemohon sebagai mantan Pimpinan Lembaga serta mantan Tenaga Ahli DKPP (bukan penyelenggara existing), Para Pemohon berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945. Bahwa dalam perkara tersebut, Para Pemohon yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU Tipikor tersebut merupakan mantan pegawai KPK yang pernah menjalankan dan melaksanakan tugas untuk upaya pemberantasan korupsi. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024, Bagian [3.5]). e. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 tersebut melalui putusannya menerima legal standing Para Pemohon, kendati Para Pemohon sudah berstatus sebagai mantan pegawai KPK ketika mengajukan permohonan, bukan sebagai pegawai KPK yang existing. Bila mengutip dalam putusannya, Mahkamah secara jelas menyatakan bahwa: “...Para Pemohon juga telah membuktikan pernah bekerja sebagai pegawai KPK sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti bertanda Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-44. Disamping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), 18 serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan menganggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Anggapan kerugian yang dimaksudkan oleh para Pemohon tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dan bersifat khusus (spesifik) dengan norma yang dimohonkan pengujian, di mana norma a quo telah mengubah syarat usia pencalonan sebagai pimpinan KPK yang secara aktual dianggap menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Para Pemohon berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XXII/2024, Bagian [3.5]) Berdasarkan analisis Para Pemohon, terdapat persamaan pada legal standing antara Para Pemohon dalam Perkara Nomor 68/PUU- XXII/2024 dengan legal standing Para Pemohon dalam Perkara a quo. Kesamaan tersebut adalah terkait dengan kedudukan Para Pemohon dalam kedua perkara sama-sama merupakan mantan pegawai atau mantan pimpinan yang pernah bekerja di lembaga yang terkait langsung dengan permohonan. f. Bahwa perlu juga diuraikan oleh Para Pemohon, mengenai upaya yang dilakukan pasca Para Pemohon tidak lagi menjabat dan mengabdi di lembaga DKPP RI. Para Pemohon beralasan bahwa upaya pengujian konstitusionalitas norma Pasal 162 dan 163 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi baru diajukan saat ini dan bukan diajukan pada saat menjabat adalah semata-mata untuk memastikan eksistensi kelembagaan DKPP. Sebab, dengan intervensi yang dialami oleh Para Pemohon selama menjabat, tentu langkah yang paling baik untuk diambil adalah menyelamatkan kelembagaan DKPP dari guncangan yang lebih serius karena mengambil langkah aktif mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian, kendati pun Para Pemohon sudah tidak lagi berada dalam lembaga DKPP, akan tetapi kecintaan terhadap lembaga DKPP serta tidak ada lagi intervensi langsung (termasuk beban menyelamatkan lembaga) yang dirasakan 19 oleh Para Pemohon saat mengajukan permohonan ini merupakan alasan yang kuat bagi Para Pemohon mengajukan permohonan a quo. g. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional akibat ketidakmandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk Sekretariat DKPP yang pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, serta secara struktural kelembagaan yang dependen terhadap Kemendagri seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menunjukkan konsistensinya dalam melindungi lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perkara a quo. III. POKOK-POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM 1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (“PMK 2/2021”), dinyatakan bahwa: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya 20 dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. 3. Bahwa perlu dicermati bahwa norma dalam Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan bahwa pengujian kembali dapat dilakukan jika terdapat materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda “atau” terdapat alasan permohonan yang berbeda. Atas pasal tersebut, maka permohonan dapat diajukan kembali atas pasal yang telah diputus jika salah satu syarat (bersifat alternatif) terpenuhi, yakni; (1) dasar pengujian yang berbeda; atau (2) alasan permohonan yang berbeda. 4. Bahwa dalam doktrin hukum penerapan ne bis in idem, suatu perkara yang dinyatakan ne bis in idem adalah suatu perkara yang sebelumnya pernah disidangkan dan menghasilkan putusan positif, yang sebelum menjatuhkan putusan tersebut materi perkara telah dilakukan sidang pembuktian dalam sidang pengadilan. 5. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa sebelumnya telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167/PUU-XXII/2024 yang memiliki objek pengujian yang sama, yakni Pasal 162, 163 ayat (1), 163 ayat (2), 163 ayat (3), dan 163 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut menjatuhkan amar putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167/PUU-XXII/2024, Bagian Amar Putusan). Artinya, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat Niet Ontvankelijke Verklaard, yang artinya pokok perkara dalam Putusan Nomor 167/PUU- XXII/2024 belum pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa selain belum adanya putusan yang memuat hasil pemeriksaan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 162, 163 ayat (1), 163 ayat (2), 163 ayat (3), dan 163 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Para Pemohon juga mendalilkan bahwa secara kedudukan hukum (legal standing), Para Pemohon memiliki kedudukan hukum berbeda dibanding perkara sebelumnya. Dimana, pada Putusan Nomor 167/PUU-XXII/2024, Para Pemohon berstatus sebagai 21 Mahasiswa sekaligus sebagai peneliti di bidang kepemiluan dan pelapor di DKPP, namun Para Pemohon merupakan pelaku langsung yang pernah menjadi Ketua, Anggota, dan Tenaga Ahli DKPP, bahkan juga merupakan Tim Pemeriksa Daerah DKPP hingga saat ini. 7. Berdasarkan pertimbangan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon menilai dan meyakini bahwa permohonan a quo sangatlah berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, terhadap permohonan Para Pemohon jelas berbeda dengan permohonan sebelumnya dan tidak ne bis in idem. B. PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS NORMA PASAL 162 DAN 163 UU PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI MASIH DIBUTUHKAN 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang lahir dari perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 dengan kewenangan judicial review untuk melakukan pengujian konstitusional (Constitutional Review) yang berlandaskan pada Konstitusi. Sehingga, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga dengan dasar dan pemikiran Konstitusi berdasarkan perspektif hukum tata negara yang diimplementasikan melalui putusannya. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi yang didesain sebagai lembaga pengawal, penjaga dan penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan- putusannya tentunya melahirkan putusan yang akan sejalan dengan konstitusi. Sehingga, menjadi sangat relevan ketika pengujian konstitusionalitas Pasal 162 dan 163 UU Pemilu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi yang akan memberikan putusan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. 3. Bahwa selain ditinjau dari prinsip latar belakang pembentukan MK, perlu Para Pemohon juga meninjau dari perspektif kelembagaan. Sebab, menjadi jauh lebih ideal dan relevan ketika permasalahan terkait dengan independensi dan struktur kelembagaan negara yang memiliki peran yang sangat fundamental yaitu DKPP, sepatutnya diputus oleh lembaga yang mampu memberikan pertimbangan hukum yang ideal dan tidak perlu berkompromi dengan kepentingan-kepentingan politik. Sebab, idealnya suatu kelembagaan harusnya ditinjau berdasarkan kebutuhan secara 22 nyata dalam hal birokrasi dan manajemen organisasi, bukan berdasarkan hasil kompromi secara politik. 4. Bahwa ketika permasalahan independensi kelembagaan DKPP hanya diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang, maka ditinjau secara aspek idealitas dan efektivitas pengaturannya akan sulit membentuk pengaturan DKPP yang independen. Hal ini dilatarbelakangi oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, juga merupakan lembaga politis dengan berbagai kepentingan di belakangnya, yakni kepentingan konstituen secara parsial di daerah pemilihan dan kepentingan partai politik yang mengusungnya. 5. Bahwa pandangan pada uraian sebelumnya dalam bagian ini sejalan dengan teori Institusionalisme Normatif (Normative Institutionalism) oleh Scott dan Meyer (1994) yang menyatakan bahwa lembaga negara sejatinya dibentuk berdasarkan norma-norma hukum yang melekat pada lembaga tersebut. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari teori tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga, dan menegakkan norma konstitusi, bekerja dengan standar objektivitas, legal reasoning dan independensi hakim. Sehingga nantinya melahirkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Adapun disisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga politik, yang didalamnya dijalankan oleh aktor-aktor berlatar belakang politik dengan sistem kerja melalui kompromi, negosiasi serta seringkali melibatkan pertimbangan elektoral, pertimbangan partai politik yang mengusungnya serta pertimbangan berdasarkan kepentingan lainnya. Hal ini menjadikan kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR kerap kali berdasarkan pada logika politik. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak berlandaskan pada kepentingan politik, namun semata-mata berdasarkan pada logika yuridis dan ideal. 6. Bahwa sebagai bukti tidak efektifnya penyelesaian permasalahan a quo hanya diserahkan sepenuhnya kepada DPR terlihat dalam ketika DKPP RI Periode 2012-2017 juga tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu di tahun 2016. Hal tersebut dibuktikan dalam dinamika Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan DKPP RI pada tanggal 7 Desember 2016, yang dalam Rapat Pendapat Komisi II DPR RI 23 dengan DKPP RI, Pemohon II bersama dengan Ketua dan Anggota DKPP RI telah menyampaikan berbagai usulan yang salah satu usulannya adalah melepaskan DKPP dari struktur Sekretariat Jenderal Bawaslu melainkan menjadikan DKPP sebagai lembaga yang lebih mandiri melalui pembentukan Sekretariat Jenderal DKPP. Bahwa setelah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan DKPP RI pada tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan sekarang, DPR RI belum mampu merealisasikan dan menyelesaikan permasalahan kemandirian Sekretariat DKPP. Sehingga, dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan, diperlukan putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya dapat menjadi petunjuk, pedoman dan pengarah kebijakan bagi DPR untuk menjadikan DKPP yang lebih mandiri dan bebas dari pengaruh pemerintah. 7. Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini juga menyadari bahwa dibutuhkan suatu upaya untuk mengawal proses pembahasan RUU Pemilu di ranah pembentuk undang-undang. Para Pemohon juga telah mengetahui, bahwa DKPP telah menyampaikan usulan materi RUU Pemilu kepada Komisi II DPR-RI pada tanggal 28 April 2025 melalui surat Ketua DKPP RI Nomor 2.C/K.DKPP/SET-03/IV/2025, yang salah satu usulan utamanya adalah mengenai penguatan sekretariat DKPP menjadi sekretariat jenderal DKPP (vide Bukti P-23). Akan tetapi, menurut Para Pemohon, upaya hukum di Mahkamah Konstitusi dan upaya pengusulan materi kepada pembentuk undang-undang harus dilakukan berdampingan. Sehingga, Para Pemohon justru berharap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi akan memberikan penguatan kelembagaan DKPP secara nyata, sehingga pembentuk undang-undang juga tidak akan lagi berpikir untuk melemahkan bahkan menghapus kedudukan DKPP dalam sistem pemilu Indonesia. Sebab, saat ini di internal DPR-RI selain muncul upaya penguatan DKPP juga terdapat upaya melemahkan bahkan menghapus eksistensi DKPP. Hal itu misalnya tergambar dalam pernyataan salah satu Anggota Komisi II DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 5 Mei 2025, yang mengusulkan pembubaran DKPP (lihat: https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/18284561/anggota-dpr- usul-dkpp-dibubarkan-karena-tak-bekerja-maskimal). 24 8. Bahwa dengan adanya keterlibatan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian perkara a quo menjadi sangat relevan guna mencapai tujuan penyelenggaraan Pemilu yang bersih, independen bebas dari intervensi kekuasaan manapun untuk mewujudkan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. C. DKPP SEBAGAI SATU KESATUAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMILU HARUS DISETARAKAN DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU LAINNYA 1. Bahwa Pemilu merupakan bentuk realisasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 mengenai kedaulatan rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Mengacu pada muatan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Namun terdapat suatu potensi yang tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap proses penyelenggaraan pemilu terdapat berbagai potensi kecurangan dan manipulasi yang disiasatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam Pemilu. [lihat: Rafif Pamenang Imawan, “Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu,” Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 3, No. 2 (2020), Hlm. 159-182]. 2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dibutuhkan suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses Pemilu yang demokratis. Dalam konteks ini institusi yang dimaksud ialah Badan Penyelenggara Pemilu. Merujuk pada Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif, Badan Penyelenggara Pemilu merupakan suatu lembaga yang secara hukum bertanggung jawab, bertugas, dan berwenang menyelenggarakan pemilu untuk memilih para penyelenggara negara legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. 3. Bahwa terdapat pula setidak-tidaknya dua persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Badan Penyelenggara Pemilu. Pertama, menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan 25 penetapan Peserta Pemilu, pendaftaran dan penetapan Daftar Calon, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu, dan penetapan calon terpilih. Dan kedua, lembaga yang khusus dibentuk untuk menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan Pemilu. [lihat: Prof. Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, 2015]. 4. Bahwa model kelembagaan Badan Penyelenggara Pemilu mengacu pada publikasi International Idea yang berjudul “Electoral Management Design: The International IDEA Handbook,” telah terbagi menjadi tiga model utama: a. Independent Model, yakni desain Badan Penyelenggara Pemilu yang digunakan oleh banyak negara di mana Pemilu diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara pemilu yang terbebas dari cabang kekuasaan eksekutif. Negara yang mengadopsi bentuk Independent Model, Badan Penyelenggara Pemilu a quo memiliki otonomi dalam pengelolaan anggarannya, serta tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggarannya kepada suatu kekuasaan eksekutif seperti kementerian. Badan Penyelenggara Pemilu yang menganut model a quo memiliki tingkatan kebebasan penuh terkait pengaturan finansial. Negara demokrasi yang telah mengadopsi Independent Model ialah Armenia, Bosnia dan Herzegovina, Burkina Faso, Kanada, Kosta Rika, Estonia, Georgia, India, Indonesia, Liberia, Mauritius, Nigeria, Polandia, Afrika Selatan, Thailand, dan Uruguay. b. Governmental Model, yakni desain Badan Penyelenggara Pemilu di mana Pemilu diselenggarakan dan diatur oleh kekuasaan eksekutif melalui kementerian. Model a quo hadir pada skala nasional yang mana dipimpin oleh seorang menteri atau pelayan publik yang bertanggung jawab pada seorang menteri. Pengelolaan anggarannya di bawah kementerian terkait. Negara-negara yang telah mengadopsi Governmental Model termasuk Denmark, Singapura, dan Amerika Serikat. c. Mixed Model, melalui model a quo terdapat dua entitas yang menyelenggarakan pemilu, yakni: (1) Badan Penyelenggara Pemilu 26 yang mengeluarkan kebijakan dan mengatur serta mengawasi jalannya Pemilu (Seperti halnya Badan Penyelenggara Pemilu yang menganut Independent Model) dan (2) Badan Penyelenggara Pemilu yang dinaungi oleh Pemerintah (seperti pada Governmental Model). Negara-negara yang mengadopsi Mixed Model termasuk Perancis, Jepang, Spanyol, dan sebagainya. 5. Bahwa Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan tegas menyatakan bahwa DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara, yang menunjukkan bahwa DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang menggarisbawahi bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki kedudukan yang nasional, tetap, dan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “...Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, 27 jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas...” [vide Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- VIII/2010, Bagian 3.18] 6. Bahwa kehadiran Badan Penyelenggara Pemilu memiliki peran yang sentral dalam melindungi jalannya demokrasi di Indonesia. Badan Penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya Pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu hingga pelaksanaannya serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut. Berdasarkan peran Penyelenggara Pemilu yang demikian pentingnya maka setiap langkah dan tindakan Penyelenggara Pemilu harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. [lihat: Jihan Anjania Aldi, Elma Putri Tanbun, dan Xavier Nugraha, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia,” Jurnal Hukum De’rechtsstaat, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 140]. 7. Bahwa merujuk pada Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu, dinyatakan bahwa: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.” Muatan tersebut secara jelas mengatur bahwa hadirnya DKPP untuk melindungi imparsialitas dan integritas dalam konteks penyelenggaraan Pemilu melalui supervisi akan penegakan kode etik terhadap para Penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan. Sehingga fungsi yang dilakukan baik anggota KPU maupun Bawaslu di berbagai tingkat terlaksana dengan tetap tunduk terhadap standar kode etik yang telah ditetapkan 8. Bahwa dalam rezim penyelenggaraan pemilu seharusnya DKPP diperlakukan setara dengan Badan Penyelenggara Pemilu paralelnya, yakni KPU dan Bawaslu, mengingat bahwa Mahkamah pun menginterpretasikan bahwa fungsi Penyelenggaraan Pemilu didasarkan pula oleh ketiga lembaga a quo, yang mana memiliki kewenangan dan tugas tersendiri, seperti KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilu, Bawaslu mengawasi jalannya pemilu, dan DKPP bertugas untuk 28 melindungi dan menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu, sehingga ketiga lembaga a quo sudah sepantasnya memiliki kedudukan yang setara agar pemilu dapat dilaksanakan secara bebas dan imparsial. [lihat: Khorul Anam, “Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 2, No. 1 (2024), Hlm. 90. 9. Bahwa kesetaraan DKPP dengan KPU dan Bawaslu ditegaskan juga bahwa ketiga lembaga a quo merupakan mitra yang strategis dalam penegakan kode etik Badan Penyelenggara Pemilu, sehingga sudah sepantasnya ketiga lembaga a quo memiliki visi yang sama terkait kompetensi Penyelenggara Pemilu terhadap realisasi asas, prinsip, kode etik dan perilaku, sumpah/janji, hingga pakta integritas penyelenggara.[lihat:https://dkpp.go.id/yulianto-kedudukan-seluruh- penyelenggara-pemilu-setara-dan-sederajat/]. 10. Bahwa menurut Para Pemohon, pada status quo terdapat ketidaksetaraan yang nyata antara DKPP dengan dua Badan Penyelenggara Pemilu lainnya, terkhususnya dalam status administratif dan juga adanya otonomi dalam hal anggaran yang turut menciptakan ketidakseimbangan dalam tatanan struktur kelembagaan serta kewenangan dari DKPP dengan kedua lembaga Penyelenggara Pemilu paralelnya. Ketimpangan tersebut dilihat melalui komparasi nyata dalam hal independensi kelembagaan: a. KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, di mana struktural kelembagaannya dalam bidang sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang prosedur pengangkatannya secara langsung oleh internal KPU sendiri. Pun dalam hal pengelolaan anggaran dan juga administrasi, KPU memiliki otonomi penuh atasnya tanpa bergantung pada pemerintah. b. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga memiliki struktur kelembagaan yang setara dengan KPU, dengan adanya Sekretariat Jenderal yang dibawahi oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara internal Bawaslu sendiri. Sama halnya dengan KPU, Bawaslu memiliki 29 independensi terkait pengelolaan anggaran dan tidak tergantung pada kekuasaan eksekutif dalam hal pengelolaan administrasi. c. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) memiliki fungsi pengawasan etik, tapi struktur kelembagaannya bergantung pada Pemerintahan casu quo Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dibuktikan dalam pengaturan prosedur pengangkatan Sekretaris DKPP yang bertugas memimpin sekretariat DKPP diangkat oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 (3) UU Pemilu, yang menjadi bukti adanya ketidakmandirian DKPP dalam hal pengelolaan anggaran serta administratif, sehingga dapat mengkurasi independensi DKPP dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 11. Bahwa kesenjangan antara struktur kelembagaan Badan Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat secara detail dibandingkan melalui penyajian tabel sebagai berikut. Tabel 1. Perbandingan Nomenklatur Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu dengan Sekretariat DKPP KPU BAWASLU DKPP Pasal 77 UU 7/2017 Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pasal 147 UU 7/2017 Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pasal 162 UU 7/2017 Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP. 30 sekretariat Panwaslu Kecamatan. Pasal 79 ayat (1) UU 7/2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Pasal 149 ayat (1) UU 7/2017 Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Pasal 163 ayat (1) UU 7/2017 Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris. Pasal 79 ayat (2) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 149 ayat (2) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 163 ayat (2) UU 7/2017 Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Pasal 79 ayat (3) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Pasal 149 ayat (3) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Pasal 163 ayat (3) UU 7/2017 Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud 31 Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU. Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Bawaslu. pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 79 ayat (4) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU. Pasal 149 ayat (4) UU 7/2017 Sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Pasal 163 ayat (4) UU 7/2017 Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP. 12. Bahwa dalam praktiknya, lembaga DKPP yang seharusnya bersifat independen dan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun, DKPP masih bergantung kepada Pemerintah terkhususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain daripada prosedur pengangkatan dari Sekretaris DKPP oleh Mendagri itu sendiri, dalam hal pengelolaan anggaran, terdapat bukti ketergantungan yang nyata terkait status DKPP yang berada di bawah Kemendagri. Dibuktikan bahwa DKPP dalam perolehan anggarannya pada tahun 2024 sebesar Rp67,3 miliar yang disetujui oleh DPR, anggaran a quo masih menjadi bagian pagu anggaran yang diperoleh Kemendagri. Sehingga memperlihatkan betapa bergantungnya DKPP terhadap Pemerintah casu quo Kemendagri. [lihat: https://www.jurnas.com/artikel/143028/Komisi-II-Setujui-Pagu-Anggaran- Kemendagri-DKPP-dan-BNPP-Tahun-2024/] 13. Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran dan penggunaannya, lembaga DKPP mengacu pada Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu harus mengikuti pengaturan prosedural yang ditetapkan oleh Kementerian a quo. Lain halnya jika dikomparasikan dengan lembaga paralelnya, KPU dan Bawaslu memiliki kebebasan dalam mengelola anggarannya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU dan 32 Bawaslu lebih fleksibel dan mandiri sesuai dengan kebutuhan yang mereka prioritaskan, sementara DKPP harus mengikuti prosedur yang lebih ketat karena harus melewati prosedural yang ditetapkan Kemendagri. [lihat: https://dkpp.go.id/heddy-lugito-dkpp-butuh-kantor-perwakilan-di- setiap-provinsi/] 14. Bahwa menurut Para Pemohon, ketidaksetaraan dalam kedudukan DKPP ini berpotensi mengkurasi kredibilitas dan kemandirian lembaga a quo. Sebagai lembaga yang memiliki peran krusial untuk melindungi penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan tidak diintervensi oleh pengaruh politik melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP sudah sepantasnya memiliki kedudukan yang setara dengan KPU dan Bawaslu baik secara normatif maupun secara praktik, tanpa adanya campur tangan eksternal khususnya pemerintah. Hal tersebut akan selaras dengan teori State Neutrality bahwa negara termasuk pemerintah harus bersikap netral dan tidak boleh mengintervensi proses demokrasi dan juga akan merealisasikan teori good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian lembaga-lembaga publik dalam melaksanakan tugasnya. DKPP yang masih bergantung kepada Pemerintah casu quo Kemendagri secara langsung akan mengancam netralitas dan kredibilitas lembaga DKPP tersebut. 15. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, keberadaan Pasal 162, 163 ayat (1), 163 ayat (2), 163 ayat (3), dan 163 ayat (4) UU Pemilu menimbulkan ketidakmandirian dan ketergantungan secara langsung DKPP terhadap Pemerintah, khususnya melalui prosedur pengangkatan Sekretaris DKPP melalui Kemendagri, pengelolaan anggaran serta status administratif di bawah Kemendagri. Terdapat potensi pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP yang dikurasi sehingga bertentangan dengan prinsip independensi yang diamanatkan bagi Badan Penyelenggara Pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya terkait dengan keadilan yang dijunjung tinggi dalam proses pemilu, serta dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, khususnya mengenai penyelenggara pemilu yang harus bersifat mandiri. 33 D. KEMANDIRIAN MERUPAKAN HAL MUTLAK DALAM PELAKSANAAN TUGAS DKPP 1. Bahwa merujuk pada muatan Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu, dinyatakan bahwa DKPP bertugas untuk: a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Pasal 159 ayat (2) UU Pemilu, dinyatakan bahwa DKPP berwenang untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; d. memutus pelanggaran kode etik. Pasal 159 ayat (3) UU Pemilu, dinyatakan bahwa DKPP berkewajiban untuk: a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti Pasal a quo menerangkan bahwa lembaga DKPP yang berstatus sebagai Badan Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk bersifat mandiri dan imparsial dalam menjalankan tugas, kewenangannya, dan kewajibannya. Sehingga tidak mungkin lembaga DKPP dapat menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya secara penuh jika masih terdapat ketergantungan secara administratif pada kekuasaan eksekutif terkhususnya Kemendagri. 2. Bahwa prinsip dasar pemilu merujuk dari publikasi Administration and Cost of Elections (ACE) bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan kepada semua pihak, pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu diharuskan memiliki integritas yang ditopang oleh kemandirian, transparansi, efisiensi, 34 serta berorientasi pelayanan yang ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Pun jika dilihat dalam konsep keadilan penyelenggaraan pemilu (electoral justice), setiap entitas yang mempunyai peran dalam pemilu mulai dari peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, dan masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh Penyelenggara Pemilu. [lihat: Sahran Raden, “The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia’s Electoral Justice System,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2 (2024), hlm. 186]. 3. Bahwa dalam ketiga model Penyelenggara Pemilu yang sudah dielaborasikan, semua model harus memperhatikan asas pedoman bagi Badan Penyelenggara Pemilu yang membentuk fondasi administrasi pemilu dan asas tersebut sangat esensial untuk memastikan dan melindungi integritas proses penyelenggaraan pemilu, yakni: a. Independensi Asas independensi menjadi pedoman bagi setiap model penyelenggara pemilu bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak terikat atau tunduk pada pengaruh pemerintah, politik, atau intervensi lainnya dalam menentukan suatu keputusan. Meski begitu desain independent model dapat dinilai desain yang lebih mudah untuk menerapkan asas ini karena seharusnya tidak dicampuri oleh pengaruh manapun sedari awal pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pengimplementasian dari asas ini dapat dilakukan melalui produk hukum yang menyatakan independensi Badan Penyelenggara Pemilu, yakni dengan cara dinyatakan dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang- undangan turunannya seperti yang dilakukan banyak negara seperti Meksiko, Afrika Selatan, Uruguay, dan Zambia. Sehingga sudah sepantasnya DKPP sebagai Badan Penyelenggara Pemilu di Indonesia yang menganut desain Independent Model seharusnya mengikuti asas pedoman tersebut agar terlepas dari pengaruh eksternal. b. Imparsialitas Untuk menetapkan standar integritas dan kredibilitas dari proses penyelenggaraan pemilu yang dapat diterima oleh masyarakat, Badan 35 Penyelenggara Pemilu tidak hanya harus menyelenggarakan rangkaian pemilu dengan kemandirian, akan tetapi harus dilaksanakan secara imparsial pula dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Tanpa adanya penyelenggaran pemilu secara mandiri dan imparsial, integritas dari pemilu pastinya akan jatuh dan akan menimbulkan ketidakpercayaan dari khalayak umum akan kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu. Secara teoritis untuk mencapai asas integritas yang dimaksud, diharapkan keanggotaan Badan Penyelenggara Pemilu terdiri dari para ahli yang tidak terafiliasi dengan kekuasaan manapun. Sehingga lembaga DKPP yang statusnya sebagai Penyelenggara Pemilu pun akan susah menerapkan asas ini jikalau dalam struktur kelembagaannya casu quo Sekretariat DKPP yang dipimpin oleh Sekretaris DKPP masih diangkat oleh Kemendagri. c. Integritas Badan Penyelenggara Pemilu menjadi pilar utama dalam penegakan integritas dan keabsahan dari penyelenggaraan pemilu, bahkan Badan Penyelenggara Pemilu memiliki pertanggungjawaban penuh terkait penegakan tersebut. Integritas dalam konteks penyelenggara pemilu akan lebih mudah tercapai jika Badan Penyelenggara Pemilu memiliki independensi penuh akan pengelolaan segala unsur yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu termasuk dalam pengelolaan anggaran dan keanggotaan. Peraturan Perundang-Undangan terkait isu Pemilu menjadi dasar Badan Penyelenggara Pemilu untuk berhadapan dengan entitas yang mengancam integritas dari penyelenggaraan pemilu. Sebagai mitigasi untuk potensi tersebut, Badan Penyelenggara Pemilu wajib mengikuti peraturan dan kode etik yang telah ditetapkan, dan jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut harus dikenakan sanksi yang sesuai. Pun dipertegas dalam buku Improving Electoral Practices: Case Studies and Practical Approaches, menyatakan bahwa dalam rangka demokrasi yang kuat, proses pemilu harus didasarkan pada dua standar dasar: kredibilitas dan juga integritas, yakni kredibilitas dari Penyelenggara Pemilu maupun integritas dari segala rangkaian 36 proses penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Sehingga standar demokratis pemilu mengharuskan adanya penyelenggaran pemilu yang berintegritas (election with integrity), di mana demi mencapai hal tersebut bergantung pada para Penyelenggara Pemilu (electoral management body) yang berintegritas pula. [lihat: Raul Cordenillo, et al. Improving Electoral Practices: Case Studies and Practical Approaches, 2014]. Sehingga DKPP yang menjadi lembaga penegak kode etik tersebut wajib mempertahankan asas integritas dengan membebaskan dirinya dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh eksternal lainnya. d. Transparansi Asas Transparansi dalam hal operasional dan pengelolaan finansial menunjukkan kepada publik nantinya terkait latar belakang keputusan dan alasan Badan Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Transparansi pemilu dapat didasari juga dengan peraturan yang mengharuskan Badan Penyelenggara Pemilu untuk menginformasikan aktivitasnya kepada publik. Kegagalan untuk menerapkan asas tersebut dapat memunculkan persepsi dan kecurigaan daripada masyarakat terkait adanya aktivitas yang tidak sah dan mengurangi kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. e. Efisiensi Pada dasarnya penggunaan anggaran yang dialokasikan kepada Badan Penyelenggara Pemilu dapat digunakan dengan efisien dan tepat sasaran sesuai prioritasnya. Sehingga masyarakat dapat menumbuhkan rasa percaya dalam Badan Penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya. f. Profesionalisme Asas profesionalisme dapat dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal implementasi tugas dan wewenang dari Penyelenggara Pemilu dijalankan oleh anggota-anggota yang berkompetensi dalam melaksanakannya. Terlihatnya dari pemenuhan asas tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya oleh masyarakat 37 sehingga kepercayaan publik dapat terjaga dalam menghadapi hasil penyelenggaraan pemilu. g. Pelayanan Publik Badan Penyelenggara Pemilu tidak hanya bertanggung jawab untuk melayani para stakeholder. Akan tetapi mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada publik dengan standar yang tinggi dalam setiap aktivitas mereka dapat menjadi motivasi tertinggi anggota Badan Penyelenggara Pemilu. Sehingga masyarakat pun dapat menilai dan mengkritik kinerja para Badan Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan uraian terkait pedoman dan asas-asas penyelenggaraan pemilu, menurut Para Pemohon lembaga DKPP terhambat dalam melaksanakan pedoman di atas terkhususnya pada asas independensi dan imparsialitas karena terdapat bukti pengaruh pemerintah casu quo Kemendagri. Sehingga menjadi krusial bahwa demi menjaga kredibilitas, integritas, dan independensi DKPP, diharuskan untuk membebaskan DKPP dari intervensi pemerintah. [lihat: Helena Catt, et al. “Electoral Management Design: Revised Edition,” 2014, hlm. 21-25]. 4. Bahwa merujuk pada publikasi International IDEA, Independence in Electoral Management, terdapat dua jenis independensi yang harus dimiliki oleh Badan Penyelenggara Pemilu, yakni: a. Independensi Struktural Bahwa dalam konteks struktural kelembagaan lebih ditekankan mengenai kemandirian pengangkatan kepemimpinan dan keanggotaan Badan Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya perkembangan penyelenggaraan pemilu di dunia yang secara dinamis bertambah kompleks bersamaan dengan pengaruh politik yang dipolarisasi di banyak negara, sehingga dibutuhkan penekanan terkait efisiensi pelayanan publik termasuk penyelenggaraan pemilu. Banyak negara yang mengadopsi desain model independent dalam Badan Penyelenggara Pemilu dengan kekuasaan regulator atau yang dinamakan Supervisory Electoral Management Body, suatu entitas yang didelegasikan kekuasaan untuk membuat hukum dan berdiri secara independen dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya campur tangan baik dari cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan 38 legislatif, maupun kekuasaan yudikatif. Campur tangan dalam hal ini lebih diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, sebab proses administrasi tentu harus tetap mengikuti tata prosedur administrasi pemerintahan. Jika kita tarik dalam konteks DKPP, maka seharusnya prinsip independensi harus dimiliki oleh DKPP secara mutlak tanpa ada intervensi. b. Independensi Fungsional Bahwa dalam hal fungsional, kemandirian Badan Penyelenggara Pemilu ditekankan pada bagaimana cara pemenuhan tugas dan wewenangnya yang didelegasikan oleh negara. Suatu Badan Penyelenggara Pemilu yang bergantung pada kekuasaan eksekutif untuk menentukan prioritas secara strategis, operasional, pengelolaan anggaran, dan penentuan keanggotaan dari badan tersebut dapat dikatakan sebagai ketidakmandirian secara fungsional. [lihat Garnett dan Van Ham, “Building Impartial Electoral Management? Institutional Design, Independence, Electoral Integrity,” International Political Science Review, No. 40, Hlm. 313-314]. Independensi secara administratif dan finansial tidak dapat dipisahkan dengan independensi secara hukum. Secara khusus independensi struktural suatu Badan Penyelenggara Pemilu tidak dapat independen secara fungsional jika komisinya—organ eksekutif yang memimpin roda kepengurusan lembaga baik secara pembuat kebijakan maupun keputusan kekurangan otonomi dan masih bergantung serta dicampuri dengan pengaruh politik ataupun monopolisasi dari kekuasaan eksekutif dan partai politik. [lihat: Oliver Joseph, “Independence in Electoral Management: Electoral Processes Primer 1,” 2021, hlm. 9- 10]. Menilik elaborasi tersebut, DKPP seharusnya memiliki independensi secara struktural dan juga fungsional agar bisa memenuhi tugas, kewenangan, dan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 159 UU Pemilu. 5. Bahwa dalam menjalankan fungsi Penyelenggaraan Pemilu yang menggunakan desain model independent DKPP sebagai Badan 39 Penyelenggara Pemilu harusnya memperhatikan beberapa karakteristik utama: a. Pertama, keanggotan Badan Penyelenggara Pemilu tidak berasal dari unsur peserta Pemilu, baik partai politik maupun pemerintah. Akan tetapi, DKPP secara administratif masih berada di bawah Kemendagri terbukti dalam pengangkatan sekretaris DKPP untuk memimpin Sekretariat dan alokasi anggaran yang diterima DKPP termasuk dalam alokasi pagu Kementerian Dalam Negeri. DKPP sebagai Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan signifikan, termasuk menjatuhkan sanksi etik hingga dapat memberhentikan anggota penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang terbukti melanggar kode etik. Namun kewenangan tersebut hanya berpijak pada kemauan dari individu yang menjabat, yang rentan dipengaruhi oleh tekanan politis atau administratif, terlebih lagi di bawah bayang-bayang Kemendagri. b. Kedua, struktur kelembagaan DKPP seharusnya tidak berada di bawah kendali legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam teori kemandirian lembaga negara (theory of institutional independence), sebagaimana dinyatakan oleh Phillip G. Cerny dalam publikasi yang berjudul “The Changing Architecture of Politics: Structure, Agency, and the Future of the State”, bahwa lembaga memiliki fungsi krusial dalam melaksanakan fungsinya tanpa tekanan dari pihak manapun. Sehingga lembaga DKPP dalam melindungi kehormatan dan integritas penyelenggara pemilu, merupakan lembaga pengawasan etik yang harus terbebas dari intervensi pihak luar manapun. c. Ketiga, selayaknya lembaga paralelnya yakni KPU dan Bawaslu, DKPP harus berada di luar pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Bahwa dalam kenyataannya secara de jure melalui Pasal 163 ayat (2) UU Pemilu mengatur bahwa: “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.” Dalam hal ini, pasal a quo menunjukkan secara jelas hubungan DKPP dengan Kementerian Dalam Negeri, yang selama ini 40 memengaruhi pengangkatan anggota DKPP. Kenyataan tersebut patut dipertanyakan karena berpotensi mengkurasi independensi DKPP dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya 6. Bahwa menilik dalam publikasi International IDEA, “Independence in Electoral Management: Electoral Processes Primer 1,” Penyelenggara Pemilu dalam mempertahankan independensinya harus mengkonsiderasikan beberapa pertimbangan, yakni: a. Pengelolaan Anggaran Bagian integral dari Badan Penyelenggara Pemilu yang mandiri secara fungsional dan terbebas dari pengaruh politik terdapat pada Independensi Badan Penyelenggara Pemilu untuk mendanai biaya operasional dan aktivitas yang dipandang esensial dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jikalau pengelolaan anggaran suatu Penyelenggara Pemilu dipersulit dan tidak dipergunakan sesuai dengan situasi kondisi kebutuhannya dengan fleksibel, maka hal tersebut secara langsung mengkurasi kemandirian dan mengurangi efisiensi Badan Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. [lihat: Harry Neufeld, “Seven Insights on Election Financing,” (Stockholm: International IDEA, 15 Januari 2020). Badan Penyelenggara Pemilu yang masih bergantung secara administratif dan memperoleh pencairan anggaran dari kekuasaan eksekutif terpapar potensi ditempatkan di bawah tekanan politik. [lihat: Maley, “Financing of Electoral Processes,” Presentation of the Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE) module, 2019]. Dalam konteks DKPP sebagaimana prosedur lembaga untuk mendapatkan alokasi anggarannya harus melalui Kemendagri dulu tidak secara langsung dari Kementerian Keuangan. Hal tersebut menjadi bukti terang bahwa pergerakan dalam DKPP sangat dibatasi juga dari tekanan eksekutif dan tidak fleksibel dalam mengelola anggarannya sendiri. b. Keanggotaan Selain pengelolaan anggaran, keputusan untuk merekrut anggota, persyaratan anggota, dan memiliki independensi dalam mengontrol pengangkatan anggota Badan Penyelenggara Pemilu menunjukkan 41 juga bagaimana Badan Penyelenggara Pemilu dapat bertindak independen dengan tersortirnya anggota yang tidak terafiliasi dengan kekuasaan eksekutif dan pengaruh politik mana pun. Jika ditarik dalam konteks lembaga DKPP yang pengangkatan pejabatnya, yakni sekretaris DKPP melalui Pasal 163 ayat (1) yang berbunyi: “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.” Dengan hadirnya pasal a quo menunjukkan adanya pengaruh atau campur tangan unsur pemerintah dalam penunjukkan personil melalui Kementerian Dalam Negeri. Sehingga hal tersebut berpotensi mengkurasi independensi DKPP dalam menjalankan tugas, kewenangannya, dan kewajibannya. [lihat: Oliver Joseph, “Independence in Electoral Management: Electoral Processes Primer 1,” 2021, hlm. 31-34]. 7. Bahwa merujuk Pasal 162 UU Pemilu dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP dibentuk sekretariat DKPP. Pun dipertegas dan dielaborasikan lebih lanjut melalui peraturan turunannya, yakni Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 OTK DKPP bahwa: “Sekretariat DKPP mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP.” 8. Bahwa meskipun pada Pasal 163 ayat (4) UU Pemilu dinyatakan bahwa Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP, akan tetapi dalam hal perolehan anggaran dan pengelolaan administratif tetap bergantung pada Pemerintah casu quo Kementerian Dalam Negeri. Sehingga jelas bahwa DKPP tidak independen sepenuhnya dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Maka dari itu diperlukan penguatan dan perubahan struktural dalam lembaga DKPP agar terpisah dan terbebas dari pihak eksternal. Dipertegas pula dalam Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 pada bagian keterangan pemerintah terkait yang berbunyi: “...Namun demikian, diperlukan perbaikan kelembagaan DKPP yaitu… (3) Sekretariat DKPP sebaiknya mengikuti model independen, dan bukanlah model pemerintahan seperti sekarang…” [vide Putusan 42 Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, Bagian Tambahan Keterangan Presiden, hlm. 128]. 9. Bahwa dalam Pasal 4 Perpres Nomor 67 Tahun 2018 fungsi Sekretariat DKPP dirincikan sebagai berikut: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan DKPP; b. pemberian dukungan teknis dan administratif pengaduan, persidangan, dan putusan kepada DKPP; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP; d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan DKPP; e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan f. pemberian fasilitasi kepada Tim Pemeriksa Daerah. Dengan ada ketentuan tersebut menjadi terang bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu dibutuhkan independensi mutlak untuk lembaga DKPP agar dapat memenuhi tugas, kewenangan, dan kewajibannya. 10. Bahwa pada status quo Sekretariat DKPP berada di naungan Kementerian Dalam Negeri maka Sekretariat DKPP selain daripada bidang anggaran, dalam hal kepegawaian terkhusus permohonan dan pengusulan kebutuhan pegawai harus berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri casu quo Biro Kepegawaian. Terbukti bahwa dengan adanya fakta tersebut Sekretariat DKPP tidak dapat menjadi lembaga yang berdiri secara mandiri dalam mengelola baik anggaran maupun sumber daya manusianya. Bahwa menindaklanjuti ketidakmandirian DKPP dalam mengelola sumber dayanya, dalam konteks pengadaan sarana dan prasarana juga bergantung pada unsur Kemendagri, bahkan dalam konteks penggunaan fasilitas gedung kantor DKPP yang harus meminjam melalui perantara Kemendagri. 11. Bahwa menurut Para Pemohon, Sekretariat DKPP yang bergantung dengan Kemendagri dalam mendukung kelancaraan tugas dan wewenang 43 DKPP akan berimplikasi negatif yakni berkaitan dengan kehadiran unsur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenang DKPP, di mana perlu adanya konsultasi kepada Kemendagri dalam hal anggaran, pengadaan fasilitas, dan juga pengelolaan sumber daya manusia, sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP sangat bergantung dengan Kemendagri dan menunjukkan ketidakmandirian Lembaga DKPP. 12. Bahwa berdasarkan segala uraian dan temuan yang disampaikan oleh Para Pemohon, dengan struktur kelembagaan Sekretariat DKPP pada status quo secara jelas akan menghalangi Komisioner DKPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh dan utuh akibat ketergantungan langsung dengan Kemendagri. Demi menjalankan fungsinya secara penuh dan utuh, Lembaga DKPP melalui Sekretariatnya harus diubah menjadi Sekretariat Jenderal yang akan berkorelasi terhadap hadirnya Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Presiden, dan berimplikasi terhadap Lembaga DKPP yang tidak dicampuri unsur pemerintah sehingga DKPP sebagai Penyelenggara Pemilu dapat bersifat secara mandiri seutuhnya dan fleksibel untuk menjalankan tugas dan wewenangnya serta tidak bergantung dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu keberlakuan Pasal 162, Pasal 163 ayat (1), Pasal 163 ayat (2), dan Pasal 163 ayat (3) yang bertentangan dengan prinsip mandiri dari lembaga Penyelenggara Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 dan juga bertentangan dengan asas adil yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. E. INTERVENSI MENTERI DALAM NEGERI DAN/ATAU PIHAK LUAR YANG DIRASAKAN OLEH PARA PEMOHON DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI DI LEMBAGA DKPP Pengangkatan Sekretaris DKPP yang Tidak Sesuai dengan Keputusan Pleno Pimpinan DKPP 1. Bahwa dalam perjalanan sebagai penyelenggara pemilu, Para Pemohon, khususnya Pemohon I pernah mengalami secara langsung mengenai intervensi Menteri Dalam Negeri dalam penetapan Sekretaris DKPP yang tidak sesuai dengan kehendak internal DKPP. 44 2. Bahwa pada tahun 2021, Pemohon I sebagai Ketua DKPP RI bersama dengan seluruh anggota DKPP RI menyelenggarakan proses penjaringan calon Sekretaris DKPP secara internal. Bahwa dalam melaksanakan penjaringan tersebut, Pemohon I bersama dengan seluruh anggota DKPP RI melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan secara internal, sembari menilai kecocokan kerja antara calon-calon Sekretaris DKPP dengan derap langkah kerja Pimpinan DKPP. Bahwa dalam melakukan proses seleksi internal tersebut, akhirnya Rapat Pleno DKPP RI memutuskan bahwa Sdri. Dini Yamashita, S.Pi., M.T. dipilih oleh Ketua dan Anggota DKPP RI sebagai calon Sekretaris DKPP dan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dilakukan mekanisme pengangkatan. 3. Bahwa setelah melakukan proses Rapat Pleno Pimpinan DKPP, Pemohon I yang saat itu merupakan Ketua DKPP RI menghadap Menteri Dalam Negeri RI untuk menyampaikan nama Sdri. Dini Yamashita, S.Pi., M.T. untuk diangkat sebagai Sekretaris DKPP. Akan tetapi, berselang beberapa waktu, justru Menteri Dalam Negeri dalam Keputusan Mendagri No. 821.2- 4913 Tahun 2021 justru mengangkat Sdra. Drs. Yudia Ramli, M.Si. yang tidak sesuai dengan usulan DKPP RI (vide Bukti P-18). Bahkan, proses pengangkatan Sdra. Drs. Yudia Ramli, M.Si. juga minim melibatkan DKPP RI. Pemohon I selaku Ketua DKPP RI pada saat itu hanya bisa menerima keputusan Menteri Dalam Negeri yang secara terang benderang tidak sesuai dengan keputusan Rapat Pleno DKPP RI. 4. Bahwa bila ditarik lebih jauh lagi pada periode tahun 2012-2017, ketika Sekretariat DKPP RI ketika masih berada di bawah Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, DKPP RI juga merasakan intervensi yang hampir serupa dengan yang dialami oleh Pemohon I seperti yang diuraikan sebelumnya. 5. Bahwa pada awal berdirinya DKPP RI, Pemohon II yang saat itu merupakan Anggota DKPP RI ditunjuk sementara oleh Ketua DKPP RI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie untuk menjadi pelaksana tugas-tugas kesekretariatan DKPP, yang pada saat itu belum memiliki nomenklatur pasca berdirinya lembaga DKPP RI. Artinya, sembari menjadi anggota DKPP RI, Pemohon II juga menjalankan tugas sebagai administrator, 45 pelaksana proses verifikasi administrasi dan materiil, hingga menjalankan tugas sebagai pengatur jalannya persidangan-persidangan di DKPP. 6. Bahwa setelah keadaan organisasi lebih stabil, akhirnya pada tanggal 22 September 2012 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Dalam Pasal 19 Perpres a quo, dinyatakan bahwa: “Pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, salah satu Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas membantu DKPP dalam menangani administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.” Bahwa setelah keberlakuan Perpres a quo, kelembagaan kesekretariatan DKPP RI dilaksanakan oleh satu Biro di bawah Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni Biro Administrasi DKPP. Dalam perjalannya, pengisian jabatan Kepala Biro Administrasi DKPP sempat diwarnai polemik. Polemik yang dimaksud adalah proses open bidding Kepala Biro Administrasi DKPP yang dilakukan tanpa sepengetahuan DKPP. Oleh karena itu, Pemohon II bersama Ketua DKPP RI saat itu melayangkan protes dan meminta Bawaslu untuk membatalkan proses open bidding Kepala Biro Administrasi DKPP tersebut dan menyerahkan kewenangan pemilihan Kepala Biro Administrasi DKPP kepada internal Pimpinan DKPP RI. 7. Bahwa kendati pun kejadian open bidding Kepala Biro Administrasi DKPP tidak sampai pada proses pengangkatan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I, namun menurut penalaran yang wajar hal ini jelas merupakan bentuk intervensi pihak lain terhadap kelembagaan DKPP. 8. Bahwa menurut Para Pemohon, dua peristiwa yang telah diuraikan pada bagian ini merupakan bentuk terbelenggunya kesekretariatan DKPP kepada lembaga induknya. Tentu hal ini akan mengganggu kinerja DKPP sebagai penyelenggara pemilu, karena potensi keretakan antara DKPP dengan lembaga induk kesekretariatannya sangat besar yang justru berpotensi menghambat kerja-kerja kesekretariatan DKPP RI. 46 Turbulensi Independensi Kelembagaan DKPP: Dari Putusan hingga Anggaran 9. Bahwa dalam pengalaman langsung Para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II yang pernah menjadi anggota DKPP RI, banyak intervensi yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II selama menjabat sebagai Anggota DKPP RI. 10. Bahwa dalam perjalanan sebagai anggota hingga menjadi ketua DKPP RI, Pemohon I mengalami beberapa kali kejadian intervensi kelembagaan DKPP oleh Menteri Dalam Negeri. Bahwa dalam memutus perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU RI a.n. Arief Budiman pada 13 Januari 2021, Menteri Dalam Negeri sempat berkomunikasi dengan Pemohon I untuk mengonfirmasi sekaligus menyampaikan kekecewaannya atas Putusan DKPP yang memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU RI. 11. Bahwa tidak berhenti sampai pernyataan kekecewaan oleh Menteri Dalam Negeri, hal tersebut berlanjut hingga adanya pemblokiran anggaran DKPP oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini membuat guncangan serius di tubuh DKPP, karena DKPP tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangannya akibat tidak ada anggaran yang tersedia untuk DKPP. Bahkan, DKPP sampai tidak mampu untuk memberikan gaji bulanan kepada para pegawai tepat waktu. 12. Bahwa dampak langsung pemotongan tersebut pun dialami langsung oleh Pemohon III dan Pemohon IV yang saat itu merupakan salah satu Tenaga Ahli DKPP RI. Pemohon III dan Pemohon IV pada saat itu tidak menerima gaji bulanan hingga 3 (tiga) bulan berturut-turut sama sekali (vide Bukti P- 19 dan P-20). Bahkan bila mendengar perbincangan di tubuh internal DKPP saat itu, banyak pegawai DKPP yang mengalami krisis finansial akibat pemotongan/pemblokiran yang berimbas pada tidak terbayarnya gaji pegawai. 13. Bahwa Pemohon I yang bertindak sebagai Ketua DKPP RI pada saat itu bahkan sempat ingin melakukan konferensi pers untuk menyampaikan di muka publik mengenai hal yang terjadi di tubuh DKPP. Akan tetapi, atas kebijaksanaan Pemohon I, hal tersebut tidak terjadi dan langkah-langkah lebih persuasif dilakukan untuk menyelesaikan persoalan 47 pemotongan/pemblokiran ini. Hal tersebut menunjukkan ketidakmandirian Ketua DKPP RI untuk memohon agar pemotongan/pemblokiran tidak dilakukan di tubuh DKPP. 14. Bahwa berdasarkan pengalaman sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, terlihat secara nyata bahwa dengan menginduknya kesekretariatan DKPP RI kepada lembaga lain in casu Kementerian Dalam Negeri, DKPP RI terbelenggu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebab, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan intervensi berupa penghentian anggaran atau penarikan sarana operasional DKPP akibat adanya putusan DKPP yang dipandang tidak sejalan dengan keinginan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana yang telah terjadi dan diuraikan pada poin sebelumnya. 15. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DKPP, Pemohon II juga pernah merasakan intervensi Bawaslu sebagai lembaga induk sekretariat DKPP pada saat itu dalam hal anggaran DKPP. Dalam hal ini, kendati pun secara alur koordinasi antara DKPP dan Bawaslu lebih baik dibanding Menteri Dalam Negeri, namun Pemohon II merasakan bagaimana DKPP harus melakukan banyak penyesuaian anggaran dengan Bawaslu pada saat itu. Sebab, Bawaslu sendiri juga memiliki kepentingan dan rancangan anggaran sendiri yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, akhirnya kekuasaan anggaran DKPP justru berada di tangan Bawaslu dan tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan DKPP. 16. Bahwa menurut Para Pemohon, dengan melihat komparasi yang ada, baik melekat di Bawaslu maupun di Kementerian Dalam Negeri, DKPP tetap terbelenggu secara anggaran dan kewenangan. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon sudah saatnya sistem hukum Pemilu tidak lagi memikirkan ke lembaga mana DKPP diindukkan kesekretariatannya, melainkan harus mandiri dan memiliki nomenklatur sekretariat jenderal sendiri sebagaimana lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Rekomendasi Kebijakan Kemandirian DKPP yang Telah Diperjuangkan Sejak Pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 17. Bahwa berdasarkan pengalaman Para Pemohon, sebenarnya proses pengusulan agar DKPP dapat membentuk Sekretariat Jenderal yang mandiri dan tidak menginduk pada satu lembaga lain telah diupayakan 48 secara kelembagaan dalam proses pembentukan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (pada saat itu masih Rancangan Undang- Undang tentang tentang Penyelenggaraan Pemilu) pada Tahun 2016- 2017. Hal ini misalnya terlihat dalam dinamika Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan DKPP RI pada tanggal 7 Desember 2016 (vide Bukti P-21). 18. Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan DKPP RI tersebut, Pemohon II bersama dengan Ketua dan Anggota DKPP RI menyampaikan setidaknya terdapat beberapa usulan, yang meliputi: a. Satu-Kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu; b. Sistem Tiga Kamar Penyelenggaraan Pemilu (Three Chambers of Indonesia Election); c. Penyederhanaan Mekanisme Keadilan Pemilu; d. Penguatan Kelembagaan Bawaslu; e. Transformasi Kelembagaan dari DKPP menjadi Mahkamah Kehormatan Pemilihan Umum; serta f. Menghidupkan dan Mengintegrasikan Kewenangan Lembaga Terkait. 19. Bahwa dalam usulan tersebut, DKPP juga secara nyata menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman DKPP, sebaiknya sekretariat DKPP dilepaskan dari struktur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Hal ini dilakukan agar DKPP lebih mandiri, termasuk mandiri dalam pengelolaan penganggaran. DKPP juga memberikan contoh kelembagaan Bawaslu pada tahun 2008-2013. Oleh karena itu, DKPP pada saat itu mengusulkan agar DKPP kedepan (yang saat itu diusulkan menjadi Mahkamah Kehormatan Pemilihan Umum) dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Administrasi Yudisial. 20. Bahwa dalam perjalanannya, berdasarkan sepengetahuan Pemohon II, setelah Rapat Dengar Pendapat tersebut DKPP tidak lagi pernah dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, terlebih khusus dalam pembahasan Bab mengenai kelembagaan DKPP dan kesekretariatannya. Pemohon II juga berdasarkan sepengetahuannya mengetahui bahwa Sekretaris Jenderal Bawaslu pada saat itu justru membentuk suatu tim khusus yang tidak melibatkan DKPP sama sekali untuk membahas Bab mengenai kelembagaan DKPP dan 49 kesekretariatannya dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu di DPR. Hal ini membuktikan secara nyata mengenai tidak berdayanya DKPP bahkan untuk melakukan perbaikan terhadap kelembagaannya sendiri. 21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam bagian pokok permohonan ini, secara nyata terbukti bahwa keberlakuan Pasal 162, Pasal 163 ayat (1), Pasal 163 ayat (2), dan Pasal 163 ayat (3) bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, prinsip nasional, tetap, dan mandiri dari lembaga Penyelenggara Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, serta bertentangan dengan asas adil yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Terakhir, keberlakuan Pasal yang diujikan dalam permohonan a quo juga telah nyata melanggar hak Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, khususnya dalam hal menjamin integritas dan kepatuhan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. F. KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT MENJADI SEKRETARIAT JENDERAL DKPP 1. Bahwa DKPP menghadapi beban kerja yang sangat berat dalam menangani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu di berbagai provinsi. Berdasarkan data riset Para Pemohon, terjadi peningkatan signifikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dari 292 laporan pada tahun 2021, 132 laporan pada tahun 2022, 305 laporan pada tahun 2023, hingga mencapai 724 laporan pada tahun 2024 yang tersebar di 40 daerah termasuk luar negeri. Dengan beban kerja yang besar ini, independensi dan otonomi adalah hal yang mutlak dibutuhkan dalam konteks pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia oleh lembaga DKPP. 2. Bahwa merujuk pada muatan Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu, dinyatakan bahwa DKPP bertugas untuk: c. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan 50 d. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Pasal 159 ayat (2) UU Pemilu, dinyatakan bahwa DKPP berwenang untuk: e. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; f. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; g. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; h. memutus pelanggaran kode etik. Pasal 159 ayat (3) UU Pemilu, dinyatakan bahwa DKPP berkewajiban untuk: a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti 3. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dari Tahun 2012 hingga 2024, DKPP telah menerima 5.670 pengaduan/perkara dengan perkara registrasi 2.457 perkara dan 2.371 diantaranya yang diputus. Adapun total Teradu yang diputus oleh DKPP selama 12 Tahun yakni sebanyak 9.632 Teradu. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa DKPP menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban yang amat besar terkait dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sehingga menjadi sangat diperlukan independensi, kemandirian dan otonomi tersendiri bagi DKPP. [Lihat: Laporan Penelitian Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (IKEPP) oleh DKPP RI] 51 4. Bahwa pengaturan pengangkatan Sekretaris Jenderal DKPP dalam sistem ketatanegaraan perlu mengikuti prinsip kesetaraan antar lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. UU Pemilu telah mengatur dengan jelas pengangkatan Sekretaris Jenderal KPU dan Bawaslu, sebagaimana termaktub pada: Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan: "Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul KPU." Pasal 121 ayat (4): "Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Bawaslu." Berdasarkan kedua mekanisme ini, maka dapat dipastikan melalui pengangkatan Sekretaris Jenderal oleh Presiden atas usul lembaga terkait menunjukkan kedaulatan dan otonomi dari lembaga a quo sebagai penyelenggara pemilu yang tetap mempertahankan kemandiriannya dan bertanggung jawab langsung kepada lembaga tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal. 5. Bahwa ketentuan hukum saat ini terkait mekanisme pengangkatan Sekretaris Jenderal DKPP tidak memberikan posisi setara dengan KPU dan Bawaslu yang notabene merupakan lembaga paralelnya, sehingga dapat menghambat independensi dan efektivitas DKPP. Untuk mewujudkan kesetaraan antar lembaga yang menjalankan fungsi Penyelenggaraan Pemilu, Sekretaris Jenderal DKPP seharusnya juga diangkat oleh Presiden atas usul DKPP. 6. Bahwa struktur organisasi DKPP saat ini dengan posisi Sekretaris DKPP yang masih diangkat oleh Mendagri tidak mencerminkan kebutuhan organisasi modern yang sesuai dengan kompleksitas tugas DKPP, sehingga berpotensi menghambat kinerja optimal lembaga tersebut. 7. Bahwa kesetaraan mekanisme pengangkatan Sekretaris Jenderal antara KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menciptakan keseimbangan peran dan tanggung jawab antar lembaga penyelenggara pemilu yang saling mendukung dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia tanpa adanya campur tangan pihak eksternal. 52 8. Bahwa pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang OTK DKPP menyatakan bahwa: “Sekretaris DKPP merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. Berdasarkan ketentuan Pasal a quo, dapat diketahui bahwa adapun jabatan yang berhak untuk menduduki posisi Sekretaris DKPP saat ini adalah jabatan pimpinan tinggi pratama. 9. Bahwa dalam praktiknya, Sekretaris DKPP yang saat ini menjabat sebagai pejabat eselon II yang seharusnya sebagai pimpinan sekretariat DKPP yang mandiri dalam mengerjakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya pada nyatanya memiliki keterbatasan wewenang dalam aspek administrasi, pengelolaan anggaran, dan koordinasi lintas sektor, yang tidak memadai dan tidak efisien untuk mendukung peran DKPP sebagai lembaga pengawas etika penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. 10. Bahwa apabila jabatan Sekretaris DKPP tetap berada pada posisi eselon II yang hanya dapat diangkat oleh Mendagri, hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan wewenang dan tidak mampu menjawab kebutuhan strategis DKPP dalam mendukung fungsi pengawasan etika penyelenggara pemilu. 11. Bahwa transformasi Sekretaris DKPP menjadi Sekretariat Jenderal DKPP akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan tugas- tugas DKPP yang termasuk namun tidak terbatas pada pembentukan unit kerja yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, termasuk biro-biro pendukung yang relevan dengan kebutuhan operasional, pun dengan adanya perubahan tersebut DKPP sebagai lembaga yang tentunya bergantung fungsionalnya akan anggaran yang dimiliki dapat lebih mandiri dalam mengatur alokasi anggaran pada prioritas yang ditetapkan oleh DKPP. 12. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon, yakni terhambatnya pelaksanaan fungsi DKPP secara optimal, dapat dijawab dengan penguatan kelembagaan melalui perubahan jabatan Sekretaris DKPP menjadi Sekretaris Jenderal DKPP sebagai pejabat eselon I. Hal ini selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 53 13. Bahwa perubahan jabatan Sekretaris DKPP menjadi Sekretaris Jenderal DKPP dengan status eselon I akan memberikan beberapa implikasi positif sebagai berikut: a. Peningkatan Kompetensi Kelembagaan: Sekretaris Jenderal DKPP akan memiliki otoritas yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan hubungan antar-lembaga. b. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor: Dengan status eselon I, Sekretaris Jenderal dapat melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan instansi pemerintah lain, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dengan Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu. c. Efisiensi Operasional: Jabatan eselon I memungkinkan pembentukan biro atau unit kerja pendukung yang lebih terstruktur untuk menangani kompleksitas tugas DKPP. 14. Bahwa menilik ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), jabatan struktural eselon I meliputi posisi dengan tanggung jawab tertinggi dalam mendukung kebijakan pimpinan instansi, termasuk tugas koordinasi lintas sektor, pengelolaan anggaran skala besar, dan supervisi unit-unit kerja strategis. Sekretaris Jenderal sebagai pejabat eselon I memiliki mandat untuk memastikan keberlangsungan fungsi kelembagaan yang kompleks dan strategis. 15. Bahwa penguatan kelembagaan ini diperlukan untuk menjamin bahwa DKPP sebagai salah satu Badan Penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya secara profesional, independen, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 16. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan organisasi modern, nomenklatur "Sekretariat Jenderal" akan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung tugas DKPP. 17. Bahwa kehadiran sekretaris jenderal dalam lembaga negara akan meningkatkan konsistensi manajemen administrasi, penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas suatu lembaga negara, sehingga prinsip-prinsip birokrasi ASN yakni akuntabilitas, 54 transparansi dan efisiensi akan terpenuhi melalui kehadiran Sekretaris Jenderal. Bahwa hal ini sejalan dengan teori Birokrasi Max Weber yang menyatakan bahwa kerangka kerja suatu lembaga negara haruslah beroperasi dengan efisiensi dan memiliki kejelasan dalam hierarki struktur kelembagaan, sehingga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). 18. Bahwa apabila melihat struktur kelembagaan dari Lembaga Negara di Indonesia yang Independen, sejatinya memiliki Sekretariat Jenderal dalam struktur kelembagaannya, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia. Sekretaris jenderal pada beberapa lembaga negara tersebut menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang tugas dan tanggung jawabnya, berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bertanggung menyebutkan bahwa Jabatan pimpinan tinggi yang dimaksud dalam Pasal 14, salah satunya Jabatan pimpinan tinggi madya bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi. 19. Bahwa merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang OTK DKPP dinyatakan bahwa Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul Ketua DKPP. Pasal ini menerangkan bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian, Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Dalam Negeri. 20. Bahwa merujuk pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan ini, berkaitan dengan pernyataan diatas, dalam hal apabila jabatan Sekretaris DKPP berubah menjadi Sekretaris Jenderal DKPP dengan jabatan eselon I maka kewenangan mengangkat dan 55 memberhentikan akan sepenuhnya ada di tangan Presiden dan tidak lagi terletak pada Kementerian Dalam Negeri. 21. Bahwa apabila jabatan Sekretaris DKPP tetap berada pada posisi eselon II, yang berkonsekuensi terhadap prosedur pengangkatannya oleh Kemendagri hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan wewenang dan tidak mampu secara fleksibel mengakomodir kebutuhan strategis DKPP secara maksimal dalam mendukung fungsi pengawasan etika penyelenggara pemilu. 22. Bahwa apabila terus mempertahankan status quo dengan mendelegasikan kewenangan pengangkatan sekretaris DKPP kepada Kemendagri, maka DKPP sebagai lembaga yang dapat mengadili langsung pelanggaran etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu akan rentan terkena intervensi dari pemerintah. Sehingga, sudah seharusnya, lembaga negara yang memiliki kewenangan mengadili menjadi lembaga negara yang independen dan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun. 23. Bahwa apabila ditinjau dari beban kerja DKPP, menurut Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu serta melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan beban kerja DKPP yang sangat besar tersebut, menjadi penting untuk menjadikan DKPP sebagai lembaga yang independen. 24. Bahwa DKPP yang hanya berkedudukan di Ibu Kota, dan menjadi satu- satunya lembaga negara yang mengurusi dan mengadili pelanggaran penyelenggara Pemilu yakni KPU di 38 Provinsi dan 416 KPU Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Pemilu lainnya yaitu Bawaslu tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga, secara efektivitas, sudah seharusnya lembaga satu-satunya yang mengurusi kode etik penyelenggara pemilu untuk seluruh Indonesia menjadi lembaga Independen. 25. Bahwa keberadaan pejabat eselon I sebagai pejabat yang berwenang menduduki posisi Sekretaris Jenderal DKPP, dan berdasarkan kedudukan 56 serta tanggung jawab dan kewenangan DKPP untuk menjadi lembaga yang independen akan menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. G. STUDI KOMPARASI KELEMBAGAAN YANG RELEVAN 1. Bahwa dalam permohonan a quo, Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 162 dan Pasal 163 UU Pemilu dikarenakan apabila dilihat secara struktur kelembagaan, DKPP yang secara tugas dan kewenangan merupakan lembaga yang mengawasi dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. 2. Bahawa DKPP secara kedudukan hanya berkedudukan di Ibu Kota Pusat dengan tugas dan kewenangan yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemilu yakni melakukan pengawasan dan penegakan keadilan seperti melakukan penyelidikan dan verifikasi, pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik. Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan mengadili kode etik maka sudah seharusnya DKPP menjadi lembaga yang mandiri dan independen. 3. Bahwa apabila dikomparasikan dengan Lembaga negara lainnya yang sama-sama bergerak pada ranah pengawasan dan penegakan keadilan kode etik namun beberapa lembaga tersebut merupakan lembaga yang mandiri dan independen. Komparasi pertama yakni Komisi Yudisial. 4. Bahwa komparasi dengan Komisi Yudisial dilakukan oleh para Pemohon karena secara garis besar, KY dan DKPP memiliki kewenangan dan ranah tugas yang serupa. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas pemantauan dan pengawasan persidangan dan perilaku hakim di Indonesia (pengawasan atas kode etik hakim). Dimana KY merupakan lembaga yang independen, mandiri dan bebas dari intervensi manapun. Selain itu, KY merupakan lembaga yang dalam struktur anggotanya terdapat Sekretariat Jenderal dengan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris 57 Jenderal. Namun, disisi lain DKPP dengan tugas dan wewenang bertanggung jawab atas perilaku kode etik penyelenggara pemilu, sayangnya dalam struktur kelembagaannya masih berada dibawah Kementerian dalam Negeri dengan status quo tanpa adanya sekretariat jenderal melainkan hanya sekretaris DKPP. 5. Bahwa tidak hanya KY, terdapat pula lembaga negara lainnya yang menjadi lembaga negara yang independen dan mandiri padahal sejatinya memiliki tugas dan kewenangan yang serupa dengan DKPP yaitu Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Selain itu, ditinjau dari struktur kelembagaan, Komnas HAM memiliki struktur kelembagaan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. [https://www.komnasham.go.id/index.php/struktural/] 6. Bahwa selain Komisi Yudisial dan Komnas HAM, terdapat pula lembaga lain yang dikomparasikan oleh Para Pemohon, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan Bab III tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bagian Kesatu, Pasal 11 menyebutkan bahwa “LPSK merupakan lembaga yang mandiri.” 7. Bahwa LPSK dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang tersebut struktur kelembagaan LPSK masih menggunakan nomenklatur Sekretariat LPSK. Namun, Pada tahun 2014, melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 yang mencabut UU Nomor 13 Tahun 2006, telah menggunakan nomenklatur Sekretaris Jenderal LPSK. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.” Bila merujuk pada perubahan-perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban, penguatan kelembagaan Sekretariat LPSK menjadi Sekretariat 58 Jenderal LPSK dilakukan melalui keberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini dikuatkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.” 8. Bahwa penjelasan sebelumnya menunjukkan telah terjadi perubahan struktur kelembagaan kesekretariatan LPSK dari Sekretariat LPSK menjadi Sekretaris Jenderal LPSK. Bila meninjau Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan secara spesifik pada bagian Landasan Yuridis, bahwa: “Sebagai contoh model organisasi seperti LPSK yang memiliki tugas, fungsi, kewenangan, dan rentang tanggung jawab yang cukup besar tidak cukup memadai jika kesekretariatannya hanya dipimpin oleh Sekretaris Lembaga yang setingkat dengan eselon II di Kementerian/Lembaga. Pengalaman selama ini, sekretariat dibawah kendali sekretaris pada praktiknya mempersempit ruang gerak pelaksanaan lini tugas substansi karena keterbatasan kewenangan jabatan sekretaris, sehingga segi-segi birokrasi untuk mengelola sumber daya manusia dan anggaran cukup menghambat pelaksanaan tugas LPSK.52 Untuk itu, dalam rangka penguatan kelembagaan LPSK tersebut perlu dibentuk suatu Sekretariat Jenderal yang setingkat dengan Eselon I sehingga tugas pokok dan fungsi LPSK apat berjalan efektif sebagaimana diharapkan oleh undang-undang.” Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dibandingkan bahwa LPSK juga merupakan Lembaga Negara yang mandiri dengan kewenangan dapat meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan; menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan; serta kewenangan lainnya sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lebih lanjut dalam Pasal 11 juga disebutkan bahwa LPSK hanya berkedudukan di Ibu Kota, dan LPSK dapat memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, secara konsep 59 tugas, wewenang, ruang lingkup tanggung jawab antara LPSK dengan DKPP sejatinya sejajar. Namun, LPSK telah menjadi lembaga negara yang independen, tidak lagi berada dibawah kementerian dengan struktur kelembagaan Sekretariat namun memiliki Sekretariat Jenderal sendiri. Sedangkan DKPP masih berada dibawah Kemendagri dengan struktur kelembagaan masih Sekretaris DKPP. Sehingga demi mendorong kemajuan kinerja DKPP, menjadi urgent dan penting kehadiran DKPP yang independen. Meskipun upaya penguatan kelembagaan LPSK berhasil dilakukan oleh pembentuk undang-undang, namun keadaannya dengan DKPP berbeda. Hingga saat ini, belum ada secara nyata komitmen pembentuk undang-undang untuk menguatkan kelembagaan DKPP, khususnya dalam hal transformasi Sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal DKPP. 9. Bahwa selain dari KY, Komnas HAM, dan LPSK, independensi sekretariat jenderal Komnas Perempuan dapat pula dijadikan perbandingan. Bahwa Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 junto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor. 181 Tahun 1998 disebutkan bahwa: “Badan Pekerja dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang dipilih dan diangkat oleh Komisi Paripurna.” Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 disebutkan dalam Pasal 14 bahwa “Badan Pekerja dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.” Sehingga secara kelembagaan, Komnas Perempuan memiliki struktur Sekretaris Jenderal. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kinerja dari Komnas Perempuan sebagai komisi independen yang harus terbebas dari campur tangan lembaga manapun dari sisi birokrasi dan pelaksanaan tugasnya. Perbandingan dengan Komnas Perempuan ini semakin memperkuat dorongan akan Independensi DKPP yang sudah seharusnya menuju pada kemajuan kelembagaan yang efektif guna mendukung daya kerja DKPP yang lebih efektif melalui independensi dari DKPP itu sendiri. 60 10. Bahwa komparasi dengan keempat lembaga yang telah diuraikan pada bagian ini menunjukkan bahwa lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sangat fundamental di Indonesia, yang secara tugas dan kewenangan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun, haruslah bersifat mandiri dan independen. Independen dalam hal ini bukan hanya mengenai pengisian komisioner atau anggotanya saja, namun juga dalam hal birokrasi di kesekretariatannya. 11. Bahwa dari uraian Para Pemohon dalam bagian ini, menjadi sangat penting kedudukan DKPP sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan mengadili pelanggaran dugaan etik satu satunya terhadap penyelenggara pemilu menjadi lembaga yang mandiri dan independen secara keanggotaan dan fungsional layaknya lembaga negara lainnya. Hal ini akan menghadirkan efektivitas kinerja DKPP dalam memastikan penyelenggara pemilu menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan etika yang berlaku. Sehingga proses pemilu akan mencapai tujuannya yakni penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi dan UU Pemilu akan tercapai dengan independensi dari lembaga yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu termasuk lembaga yang melakukan pengawasan etik lembaga penyelenggara pemilu. Sejalan dengan Theory of Electoral Governance oleh Andreas Schedler (2002) yang menyatakan bahwa dalam hal electoral governance terdapat rule-making, rule application and rule adjudication. Dimana ketika fungsi tersebut haruslah dijalankan oleh lembaga yang independen dan terbebas dari pengaruh eksekutif maupun partai politik. Penerapan teori ini pun terimplementasikan pada "Independent Electoral Management Bodies" (IEMBs) atau The Independent Model of electoral yang menjadi lembaga bebas dari intervensi manapun, mengelola anggarannya sendiri, dan tidak bertanggung jawab kepada kementerian atau departemen pemerintah sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga. Konsep inipun telah digunakan di berbagai negara. [lihat: https://aceproject.org/ace-en/topics/em/ema/ema02/default]. 61 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk Sekretariat Jenderal DKPP.” 3. ⁠Menyatakan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretariat Jenderal DKPP dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.” 4. ⁠Menyatakan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.” 5. Menyatakan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP." 6. Menyatakan Pasal 163 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, 62 Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretaris Jenderal DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP." 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371051709710005; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3374091010690004; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2008; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor Istimewa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 9 April 2008; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/P Tahun 2012; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3604021502810482; 63 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34882/B/07/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen a.n. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai Tenaga Ahli di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun Anggaran 2020 Nomor 002/KP/SET-03/I/2020 a.n. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai Tenaga Ahli di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun Anggaran 2021 Nomor 002/KP/SET-03/I/2021 a.n. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun Anggaran 2022 Nomor 002/KP/SET-03/I/2020 a.n. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96.DA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2024 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2024-2025; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3673011309750003; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11707/S/07/2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Dr. Firdaus, S.H., M.H.; 64 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai Tenaga Ahli di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun Anggaran 2020 Nomor 001/KP/SET-03/I/2020 a.n. Dr. Firdaus, S.H., M.H.; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai Tenaga Ahli di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun Anggaran 2021 Nomor 001/KP/SET-03/I/2021 a.n. Dr. Firdaus, S.H., M.H.; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kontrak Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun Anggaran 2022 Nomor 001/KP/SET-03/I/2020 a.n. Dr. Firdaus, S.H., M.H.; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2-4913 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Monitoring SP2D-BANK a.n. Ferry Fathurokhman; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Monitoring SP2D-BANK a.n. Firdaus; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Bahan Masukan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR-RI di Jakarta, 7 Desember 2016; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35.B/SK/K.DKPP/SET-03/I/2024 tentang Tim Penyusunan dan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu. 65 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2.C/K.DKPP/SET-03/IV/2025 kepada Ketua Komisi II DPR RI perihal Penyampaian Usulan Menteri Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 66 Negara 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 67 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan: Pasal 162: “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP”. Pasal 163 ayat (1): (1) “Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris”. Pasal 163 ayat (2): (2) “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama”. Pasal 163 ayat (3): (3) “Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri”. Pasal 163 ayat (4): (4) “Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP”. 2. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada dan berprofesi sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 68 Universitas Hasanuddin. Pemohon I pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Periode 2012-2017 dan sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Periode 2017-2022 serta sebagai Pelaksana Tugas Ketua DKPP dan kemudian diangkat sebagai Ketua DKPP definitif pada tanggal 15 April 2020 hingga akhir masa jabatan tanggal 7 September 2022. 3. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada dan berprofesi sebagai Dosen serta juga diberi tugas tambahan sebagai Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip). Selain iru, Pemohon II pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia Periode 2008-2011 dan sebagai Anggota DKPP Periode 2012-2017. 4. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada yang berprofesi sebagai Dosen dan sebagia Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain sebagai akademisi, Pemohon III pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat DKPP Tahun Anggaran 2020- 2022. Pemohon III diangkat menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Unsur Masyarakat di Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025. Sebagai Anggota TPD, Pemohon III diberikan tanggung jawab untuk membantu kerja-kerja Anggota DKPP dalam hal memeriksa dan menjalankan persidangan di daerah, khususnya Provinsi Banten (vide Bukti P-12). 5. Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada berprofesi sebagai Dosen dan juga diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pemohon pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat DKPP Tahun Anggaran 2020-2022. Pemohon IV diangkat menjadi Anggota TPD DKPP Unsur Masyarakat di Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025. Sebagai Anggota TPD, Pemohon IV diberikan tanggung jawab untuk membantu kerja-kerja Anggota DKPP dalam hal memeriksa dan menjalankan persidangan di daerah, khususnya Provinsi Banten (vide Bukti P-12). 69 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan ada kerugian secara potensial yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena secara pribadi, Pemohon I dan Pemohon II masih memenuhi syarat untuk kembali diajukan sebagai Anggota DKPP pada periode mendatang. Dengan demikian, potensi intervensi Menteri Dalam Negeri terhadap jabatan yang masih dapat diamanahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut penalaran yang wajar masih akan dirasakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, termasuk juga Pemohon III dan Pemohon IV yang pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli DKPP. Apalagi secara aktual, saat ini Pemohon III dan Pemohon IV diamanahkan menjadi Anggota TPD DKPP, Unsur Masyarakat, di Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menjelaskan memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah pula dapat menjelaskan perihal adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut dengan berlakunya norma Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual karena Pemohon I dan Pemohon II pernah menjadi anggota DKPP, atau setidak-tidaknya bersifat potensial karena Pemohon I dan Pemohon II masih memenuhi syarat sehingga berpeluang kembali menjadi Anggota DKPP. Sementara itu, ihwal Pemohon III dan Pemohon IV, anggapan kerugian hak konstitusional bersifat aktual karena Pemohon III dan Pemohon IV saat ini menjadi anggota TPD DKPP dari unsur masyarakat Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu, jikalau permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang bersifat aktual tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya anggapan 70 kerugian yang bersifat potensial tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat ketidaksetaraan yang nyata antara DKPP dengan 2 (dua) badan penyelenggara pemilu lainnya (yaitu KPU dan Bawaslu), khususnya dalam status administratif dan juga otonomi dalam hal anggaran yang turut menciptakan ketidakseimbangan dalam tatanan struktur kelembagaan serta kewenangan DKPP dengan 2 (dua) lembaga lain yang paralel, yaitu KPU dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu; 2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam praktiknya DKPP yang seharusnya bersifat independen dan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun, masih bergantung kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu pengangkatan Sekretaris DKPP oleh Menteri Dalam Negeri, dalam pengelolaan anggaran terdapat bukti ketergantungan yang nyata terkait status DKPP berada di bawah Kemendagri; 3. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu, dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, DKPP harus mengacu dan mengikuti pengaturan serta prosedural yang ditetapkan oleh Kemendagri. Jika dibandingkan dengan lembaga paralelnya, KPU dan Bawaslu memiliki kebebasan dalam mengelola anggarannya masing-masing, sehingga dalam 71 melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU dan Bawaslu lebih fleksibel dan mandiri sesuai dengan kebutuhan yang mereka prioritaskan, sementara DKPP mengikuti prosedur yang lebih ketat karena harus melewati prosedural yang ditetapkan Kemendagri; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketidaksetaraan kedudukan DKPP tersebut berpotensi menguras kredibilitas dan kemandirian lembaga a quo. Sebagai lembaga yang memiliki peran krusial untuk melindungi penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan tidak diintervensi oleh pengaruh politik melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP sepantasnya memiliki kedudukan yang setara dengan KPU dan Bawaslu, baik secara normatif maupun secara praktik, tanpa adanya campur tangan eksternal, khususnya pemerintah; 5. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu menimbulkan ketidakmandirian dan ketergantungan langsung DKPP kepada Pemerintah, khususnya prosedur pengangkatan Sekretaris DKPP melalui Kemendagri, pengelolaan anggaran, serta status administratif di bawah Kemendagri. Kondisi demikian, terdapat potensi pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP yang terkuras sehingga bertentangan dengan prinsip independensi yang diamanatkan kepada badan penyelenggara pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait dengan keadilan yang dijunjung tinggi dalam pemilu, serta dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengenai penyelenggara pemilu yang harus bersifat mandiri. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dalam petitum permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan Pasal 162 UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk Sekretariat Jenderal DKPP.” 2. ⁠Menyatakan Pasal 163 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretariat Jenderal DKPP dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.” 72 3. ⁠Menyatakan Pasal 163 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.” 4. Menyatakan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP." 5. Menyatakan Pasal 163 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sekretaris Jenderal DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP." [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu, Mahkamah telah pernah menerima permohonan dengan isu konstitusionalitas norma yang sama, yaitu dalam permohonan Perkara Nomor 167/PUU-XXII/2024. Namun permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2025 dengan amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Dengan amar putusan tidak dapat diterima tersebut, Mahkamah belum menilai masalah konstitusionalitas norma Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu a quo. Dengan demikian tidak terdapat relevansinya bagi Mahkamah untuk mengaitkan permohonan a quo dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, perihal dapat atau tidaknya permohonan diajukan kembali. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; 73 [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada intinya berkenaan dengan kata “sekretariat” dan kata “sekretaris” yang dinilai secara nyata dan potensial mengancam independensi DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu apabila kata “sekretariat” tidak dimaknai “sekretariat jenderal” dan kata “sekretaris” tidak dimaknai “sekretaris jenderal” dalam Pasal 162 serta 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu. Ancaman tersebut makin nyata karena sekretaris DKPP dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri. Salah satu wujud nyata ancaman tersebut, menurut para Pemohon, DKPP tidak mandiri dalam mengelola anggaran. Akibatnya, tambah para Pemohon, penyelenggaraan pemilu yang adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan penyelenggara pemilu yang mandiri dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 berada dalam ancaman sehingga kemandirian DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu sulit untuk diwujudkan. [3.12] Menimbang bahwa ihwal persoalan konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.11] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan keberadaan norma Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu menimbulkan ketidakmandirian dan ketergantungan secara langsung DKPP kepada Pemerintah, khususnya perihal pengangkatan Sekretaris DKPP oleh Mendagri. Tidak hanya itu, berkenaan dengan anggaran dan status administratif DKPP berada di bawah Kemendagri. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah mengutip Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dalam perkembangannya, bertransformasi menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang bukan tunggal karena frasa dimaksud bukan menunjuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk kepada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini, fungsi dimaksud bertujuan untuk mewadahi penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 74 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Bahkan, dengan tidak dibedakan lagi antara rezim pemilu dengan rezim pemilihan kepala daerah, lembaga yang dibentuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi penyelenggara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara yuridis, transformasi riil lembaga penyelenggara pemilu tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2010, yang antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas” (vide Paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010); Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tersebut di atas, antara lain menyatakan DKPP mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, dalam Bab I “Ketentuan Umum” Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) DKPP masih berada dalam “nafas yang terpisah” 75 dengan KPU dan Bawaslu. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 1 angka 5 UU 15/2011 menyatakan, “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”. Sementara itu, berkenaan dengan DKPP baru ditemukan dalam Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 yang menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”. Sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, ketiga lembaga dimaksud bergabung menjadi “satu nafas penyebutan” baru diatur dalam Bab I “Ketentuan Umum” Pasal 1 angka 7 UU Pemilu yang menyatakan, “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”. Pengaturan “satu nafas penyebutan” dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemilu tidak secara otomatis menjadikan semua lembaga penyelenggara pemilu dimaksud didesain secara seragam, selain berbeda tugas dan wewenang, secara organisasi hanya KPU dan Bawaslu yang didesain memiliki susunan dan keanggotaan secara tetap mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Dalam posisi sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP hanya memiliki anggota tetap yang berkedudukan di ibu kota negara. Dengan karakter kelembagaan yang didesain lebih “sederhana” jika dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu, dalam batas penalaran yang wajar, DKPP tentunya memiliki dukungan kelembagaan yang tidak sama dengan KPU dan Bawaslu. [3.12.2] Bahwa berkenaan dengan dukungan kelembagaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 162 UU Pemilu menyatakan, “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP”. Kemudian, 76 Pasal 163 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris”. Rumusan kedua norma dimaksud hendak menegaskan bahwa dukungan “sekretariat” menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP. Meskipun demikian, setelah membaca secara saksama disain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam UU Pemilu, sekretariat DKPP didisain tidak sama dengan sekretariat KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini, norma Pasal 77 UU Pemilu menyatakan, “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, …, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU,…”. Begitu pula norma Pasal 147 UU Pemilu menyatakan, “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, …, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu,…”. Perbedaan disain Sekretariat DKPP dengan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu tersebut didalilkan para Pemohon sebagai ancaman serius terhadap kemandirian DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Sebelum Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan dalil para Pemohon tersebut, ihwal eksistensi “sekretariat” sebagai pendukung suatu lembaga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XII/2014 perihal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015, antara lain dalam Paragraf [3.15] huruf c mempertimbangkan: “Kesekretariatan suatu lembaga atau institusi negara dalam cabang kekuasaan negara mana pun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena kesekretariatan adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga atau institusi yang bersangkutan...” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, dikaitkan dengan dalil para Pemohon, Sekretariat DKPP merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas DKPP. Sebagai sebuah keniscayaan dalam upaya mendukung atau membantu kelancaraan tugas dan wewenang DKPP, UU Pemilu telah mengatur unit pendukung berupa Sekretariat DKPP yang disesuaikan dengan susunan dan kedudukan DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. [3.12.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon perihal Sekretariat DKPP yang tidak sama dengan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu sehingga dapat mengancam kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. 77 Dalam konteks ini, dengan menggunakan logika para Pemohon, jikalau Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang “sekretaris jenderal” sebagaimana halnya Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu, ancaman kemandirian tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa. Dalam hal ini, perihal permohonan untuk memaknai “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XVIII/2020 ihwal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020, dalam Sub- paragraf [3.10.2], Mahkamah antara lain mempertimbangkan: “…, sekretariat KPPU merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU yang susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur berdasarkan keputusan Komisi. Oleh karena itu, adanya keinginan para Pemohon yang meminta agar sekretariat KPPU dimaksud ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut Mahkamah, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yakni dengan meningkatkan status kesekretariatan jenderal pada KPPU, quod non, hal tersebut sama halnya memaksa Mahkamah harus melakukan analisa tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan kesekretariatan-jenderal KPPU, namun sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat menggambarkan konsekuensi anggaran atau biaya yang akan dikeluarkan oleh negara jika permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan kata lain, hal ini menegaskan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Oleh karena itu, setelah secara kelembagaan kesekretariatan dapat ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal maka hal tersebut baru mempunyai korelasi dengan peraturan yang mengaturnya, apakah tetap diatur dengan keputusan presiden ataukah dengan peraturan presiden, penyesuaian tersebut sangat tergantung pada sifat dan kebutuhan kelembagaannya.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, keinginan para Pemohon agar “Sekretariat DKPP” ditafsirkan dimaknai menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP”, sama halnya dengan memaksa Mahkamah melakukan analisis tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan “sekretariat jenderal DKPP”. Padahal, sesungguhnya hal tersebut 78 bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukan desain dan struktur kelembagaan suatu lembaga. Dengan kata lain, menegaskan bahwa “Sekretariat DKPP” ditingkatkan menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP” bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Artinya, hingga saat ini, berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” atau “sekretaris” menjadi “sekretaris jenderal”, Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XVIII/2020. Namun demikian, Mahkamah perlu menegaskan, dalam perubahan UU Pemilu, pembentuk undang-undang harus mengatur agar DKPP dan unit organisasi pendukung tidak seolah-olah berada dalam cabang kekuasaan lain yang berpotensi menggerus independensi DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, dalam pengisian sekretaris DKPP, proses seleksi calon sekretaris atau sebutan lain menjadi kewenangan DKPP dan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden atau Mendagri menetapkan Sekretaris DKPP di antara nama-nama yang diajukan atau diusulkan oleh DKPP. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan kata “sekretariat” dan kata “sekretaris” dalam Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat menjadi “sekretariat jenderal” dan “sekretaris jenderal” adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu sejalan dengan prinsip adil dan independensi sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 79 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, 80 Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto