34/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 34/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herzein Inlandsch Reglement Tahun 1848 Nomor 16 (HIR), Rechtreglement voor de Buitengewesten, Staatblad Tahun 1927 Nomor 227 (RBG), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sunyoto Pekerjaan : Wreda Notaris Alamat : Jalan Cempaka Indah Nomor 21 RT/RW 002/007 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai ----------------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Jaka Fiton Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Cempaka Indah Nomor 21 RT/RW 002/007 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai ---------------------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2024, Pemohon I memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Jaka Fiton (Pemohon II), 2 yang beralamat di Jalan Cempaka Indah Nomor 21 RT/RW 002/007 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor 34/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Maret 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi A. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur menurut dan sesuai dengan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki serta sumber hukum yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu oleh: 1. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” 2. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 3 umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 3. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 4. Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (“Tap MPR III/2000”): “Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya” “Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:” 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu); 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah. 5. Pasal 3 ayat (3) Tap MPR III/2000: “Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia” 6. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Tap MPR III/2000: (1) “Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi” 4 (2) “Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini” 7. Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 8. Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 9. Penjelasan Umum Alinea ke-2 UU Kekuasaan Kehakiman: “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa: - Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. - Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. - Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 5 kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 10. Pasal 1 (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Nomor 5226) juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Nomor 5456) juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Nomor 5456) juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Nomor 6554) tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”): “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 11. Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK: 6 “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)” 12. Penjelasan Umum UU MK: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 13. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) juncto Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an”): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 14. Penjelasan Umum Alinea ke-1 dan ke-2 UU Pembentukan Per-UU- an (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019): “Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk 7 pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional” “Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 15. Penjelasan Umum Alinea ke-1 UU Pembentukan Per-UU-an (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022): “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan” 16. Penjelasan Pasal 5 huruf a sampai dengan g dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022): Huruf a: “Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai” Huruf b: “Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang” Huruf c:“Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 8 materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” Huruf d: “Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis” Huruf e: “Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara” Huruf f: “Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya” Huruf g : “Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)” 17. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Serta Penjelasan Ayat (2) UU Pembentukan Per-UU-an (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011): (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; 9 e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjelasan Ayat (2): “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” 18. Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh (“Per MK 1/2021”): “Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (video conference) atau media elektronik lainnya” 19. Pasal 4 ayat 1 Per MK 1/2021: “Persidangan Jarak Jauh merupakan sidang yang dilakukan oleh Mahkamah secara daring (online) dan seketika (real time) dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi konferensi video (video conference) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan” 20. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (“Per MK 2/2021”): “Mahkamah Konstutusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)” 21. Pasal 1 Angka 3 Per MK 2/2021: 10 “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut (“PUU”) adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” 22. Pasal 2 Ayat (4) Per MK 2/2021: “Pengujian Materil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945” 23. Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 005/PUU-IV/2006: “Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “originalisme” dengan mendasarkan diri hanya kepada “original intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan- ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi undang-undang dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (staatsideé), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945” 11 24. Kutipan Pertimbangan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 November 2021 Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021: “Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Dengan demikian, menurut ketentuan pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil” B. Bahwa, perbaikan terhadap permohonan dalam perkara a quo yang dimohonkan kembali oleh Para Pemohon telah disusun dalam rangka memenuhi dan mematuhi ketentuan Pasal 43 ayat (2) Per MK 2/2021, yang menyatakan; “Perbaikan Permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Pemohon yang mengajukan Permohonan tidak diganti secara keseluruhan; 12 b. penambahan objek Permohonan berupa norma dari suatu undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal; c. penambahan objek Permohonan berupa norma undang-undang atau Perppu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan/keterkaitan dengan substansi norma dalam undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.” C. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum (legal standing) dan Kepentingan Konstitusional Pemohon A. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Halmana dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Februari 2023 Perkara Nomor 1/PUU- XXI/2023: “Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian 13 konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku” “Oleh karena itu, dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda” B. Bahwa Para Pemohon masing-masing adalah seorang Wreda Notaris dan Notaris yang pernah diangkat berdasarkan surat keputusan dari Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia dan berita acara sumpah jabatan/pelantikan Notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, telah dirugikan dengan berlakunya norma yang Para Pemohon ajukan permohonan pengujiannya sebagaimana akan diterangkan secara rinci di bawah ini yakni dalam bagian pokok perkara (posita). Namun terlebih dahulu Para Pemohon menguraikan garis besar kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas agar tidak terdapatnya pelanggaran azas hukum dan mencegah timbulnya penolakan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan nebis in idem sebagaimana diatur oleh: - ketentuan Pasal 60 UU MK, yang menyatakan; “terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” - ketentuan Pasal 78 Per MK 2/2021, yang menyatakan; 14 1) “terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” 2) “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” I. Berdasarkan Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 September 2005 Perkara Nomor: 009-014/PUU-III/2005 pada bagian Pengujian Materil: “Bahwa materi muatan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1) UU JN bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:” 1. Bahwa, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"; 2. Bahwa, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" “Oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan satu- satunya wadah (wadah tunggal) organisasi notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya ada satu wadahorganisasi notaris, Pemerintah akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum” “Menimbang bahwa Notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum (public official) yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam Bab III UU JN yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Oleh karena itu bukan hanya wajar, tetapi memang seharusnya Organisasi Notaris yang merupakan perkumpulan profesi dari para Notaris sebagai pejabat umum 15 dimaksud berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum (rechtsverkeer). Dengan demikian dipersyaratkannya Organisasi Notaris sebagai badan hukum (rechtspersoon) merupakan hal yang sudah semestinya” “Menimbang bahwa kaitan antara Pasal 82 ayat (1) dengan Pasal 1 angka 5 UU JN mengenai keharusan organisasi notaris berbentuk badan hukum, seperti telah dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa status badan hukum organisasi notaris sebagai wadah bagi Notaris yang berfungsi sebagai pejabat umum memang dibentuk agar organisasi itu bersifat mandiri. Dengan demikian, konflik antara kepentingan organisasi dan kepentingan pengurus serta anggota organisasi tersebut dapat diminimalisasi, sehingga kinerjanya akan lebih objektif, berwibawa, dan terpercaya” “Menimbang bahwa dalam UU JN tidak disebut organisasi Notaris sebagai wadah tunggal dimaksud adalah INI. Jika dalam kenyataannya Pemerintah menetapkan INI sebagai wadah tunggal organisasi notaris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) UU JN, ketentuan ini tidak berada pada tataran normatif undang-undang, melainkan pada tataran pelaksanaan undang-undang, sehingga tidak menyangkut persoalan konstitusionalitas. Jika para Pemohon tidak puas terhadap keputusan atau pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut, maka para Pemohon dapat melakukan upaya hukum, namun bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena, sesuai dengan Pasal 10 UU MK, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara demikian” Dengan demikian, oleh karena Para Pemohon dalam permohonan perkara a quo tidak menggunakan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya, sebagaimana termaktub dalam Perkara Nomor: 009-014/PUU-III/2005 yang telah melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Kemudian, juga telah ternyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya di Perkara Nomor: 009-014/PUU-III/2005 telah mengemukakan bahwa UU JN (Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004) tidak pernah mencantumkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah yang dimaksud sebagai 16 organisasi tunggal bagi profesi Notaris sehingga oleh Mahkamah Konstitusi dianggap tidak menyangkut persoalan konstitusionalitas. Dampaknya pun dianggap upaya hukum apapun yang dapat ditempuh bukan domain dari dan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Jabatan Notaris dalam perubahan UU JN oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan INI sebagai yang dimaksud organisasi tunggal bagi profesi Notaris adalah bertolak belakang belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Serta merta kenyataan ini, menjadi penyebab persoalan konstitusionalitas yang merugikan Para Pemohon. Maka permohonan a quo sepatutnya dianggap tepat, sangat beralasan secara hukum, dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi. - Para Pemohon dalam mengajukan pengujian berkenaan dengan organinasi tunggal profesi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia atas Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris yang kutipan redaksiomal adalah: ➢ Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris: “(1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris” “(2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia” terhadap UUD 1945, berdasarkan permohonan dalam perkara a quo adalah menurut: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD 1945: (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 17 meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” II. Berdasarkan Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Oktober 2010 Perkara Nomor: 52/PUU-VIII/2010 sebagai suatu upaya Pengujian Materil: “Menimbang bahwa pada pokoknya yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah ketentuan mengenai usia pensiun seorang notaris yang menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), yakni setelah seorang notaris berusia 65 tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun sehingga maksimal berusia 67 tahun yang menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28A Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Menurut Pemohon, selama seseorang masih sehat rohani dan jasmani semestinya dapat diperpanjang masa baktinya supaya dapat mencari penghidupan dari pekerjaannya” “Menimbang bahwa soal usia pensiun, atau berakhirnya masa jabatan, semua instansi telah diatur masing-masing dengan peraturan perundang- undangan” 18 “Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diberhentikan bila telah berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 ( satu) kali masa jabatan berikutnya (vide Pasal 22) atau telah mencapai usia 67 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c]” “Hakim Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) pensiun setelah berusia 65 tahun [vide Pasal 11 ayat (1) huruf b] dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun sehingga maksimal berusia 67 tahun [vide Pasal 11 ayat (2)]. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) ditentukan Hakim Agung pensiun dalam usia 70 tahun” “Usia pensiun Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451) dalam Pasal 12 huruf c menentukan, “c. Telah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan 60 (enam puluh) tahun bagi Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi” “Kemudian usia pensiun jaksa tersebut diubah oleh pembentuk undang- undang. Menurut Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), usia pensiun Jaksa adalah 62 (enam puluh dua) tahun” 19 “Merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional” “Menimbang bahwa menurut Mahkamah, soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukan ranah judicial review” Dengan demikian, oleh karena Para Pemohon dalam permohonan perkara a quo tidak menggunakan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya, sebagaimana termaktub dalam Perkara Nomor : 52/PUU-VIII/2010 yang telah melakukan pengujian terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris. Perkara Nomor : 52/PUU-VIII/2010 tersebut telah memuat pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa praktik profesi Notaris mempunyai jangka waktu tertentu dan usia pensiun oleh karena menjadi bagian instansi tertentu sehingga dianggap masuk ke dalam kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan ranah legislative review adalah suatu kekeliruan yang senyatanya oleh karena Notaris bukan Pejabat Negara, Pejabat Publik dan/atau Pemerintahan maupun tergolong dari salah satu pejabat dan aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa, serta tidak pernah digaji dan tidak dapat pensiun serta bukan aparatur sipil negara. - Para Pemohon dalam mengajukan pengujian berkenaan dengan jangka waktu praktik profesi Notaris berdasarkan usia Notaris menjabat sebagai pejabat umum atas Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang kutipan redaksiomal adalah: ➢ Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris: “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” ➢ Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris. 20 “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan” terhadap UUD 1945, berdasarkan permohonan dalam perkara a quo menurut: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945: (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945: (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Notaris adalah profesi mulia dan luhur (nobile officium) meskipun terdapat predikat pejabat umum, namun itu oleh karena kepentingan kebutuhan akta otentik dalam urusan privat/keperdataan, yang tidak diberikan kepada pejabat umum lainnya yang berada dalam domain publik atau tata pemerintahan/kenegaraan, sebagaimana di tegaskan dalam penjelasan umum UU Jabatan Notaris. Sehingga kesetaraannya 21 dalam pandangan yang telah di ambil oleh Mahkamah Konstitusi yaitu non diskriminasi dan perlindungan kesetaraan (equal protection) seharusnya disejajarkan dengan profesi mulia dan luhur lainnya yang tertua di dunia yaitu medis dan hukum, yaitu Advokat, Dokter dan/atau Dokter Gigi yang praktik profesinya masing-masing tidak dibatasi dengan usia maksimum. Bukan kesetaraan dengan lingkup pejabat negara, pejabat publik dan/atau pejabat pemerintahan yang bergantung dan terkait pada organisasi dan struktur birokrasi serta instansi tertentu yang berada dalam ruang eksekutif, legislatif atau yudikatif. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan adalah termaktub dalam Perkara Nomor 024/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 49/PUU-X/2012, yang redaksional pertimbangan hukumnya adalah: Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 024/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006: “Di samping itu, dalam menilai ada-tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang, maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process. Namun, apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap equal protection (vide Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies, 1997, h. 639)” Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 49/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2012: “Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendasarkan permohonannya pada pelanggaran prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam pemerintahan dan perlakuan yang adil, 22 Mahkamah perlu merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006, bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection” Maka permohonan a quo sepatutnya dianggap tepat, sangat beralasan secara hukum, dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi. III. Berdasarkan Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Februari 2014 Perkara Nomor: 5/PUU-X/2014 sebagai suatu upaya Pengujian Materil: “Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan tetapi dalam kenyataannya Notaris tidak dapat melaksanakan pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan secara maksimal sehingga menimbulkan penafsiran bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris mengatur kewenangan Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa pengisian formasi jabatan Notaris berdasarkan wilayah kerja tertentu yang masih terbuka mengakibatkan Pemohon yang telah diangkat menjadi wilayah Notaris pada wilayah yang sama sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945” 23 Dengan demikian, oleh karena Para Pemohon dalam permohonan perkara a quo tidak mengajukan pengujian atas Pasal 15 ayat (2) huruf f maupun Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) UU Jabatan Notaris, sebagaimana termaktub dalam Perkara Nomor : 5/PUU-X/2014 tersebut, maka ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai suatu instrumen pengujian atas Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i UU Jabatan Notaris. Walaupun demikian berkaitan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam Putusan Perkara Perkara Nomor: 5/PUU-X/2014 tersebut, yang menyatakan bahwa terdapat persoalan multitafsir yang harus di atasi dan diselesaikan, namun sampai saat ini tidak pernah tuntas menjadi pijakan pengujian bagi Para Pemohon dalam perkara a quo. Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 5/PUU-X/2014: “Menurut Mahkamah Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945” “Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berlaku sejak diundangkan seyogyanya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga tidak multitafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum” - Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 5/PUU-X/2014 tersebut, maka Para Pemohon dalam mengajukan pengujian berkenaan dengan pengecualian untuk dapat merangkap jabatan tertentu oleh Notaris atas Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris yang kutipan redaksiomal adalah: ➢ Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris: 24 “Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris” terhadap UUD 1945, berdasarkan permohonan dalam perkara a quo adalah menurut: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Pasal 5 ayat (2) UUD 1945: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” 25 Maka permohonan a quo sepatutnya dianggap tepat, sangat beralasan secara hukum, dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi. IV. Berdasarkan Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Januari 2024 Perkara Nomor: 165/PUU-XXI/2023 sebagai suatu upaya Pengujian Materil: “Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 30/2004), serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo” “Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon memohon inkonstitusionalitas bersyarat, namun perumusan dalam petitum tidak merujuk pada rumusan petitum sebagaimana ketentuan di atas, sehingga petitum yang disampaikan sebelum renvoi dan setelah renvoi menjadi tidak jelas atau kabur. Selain itu, penyusunan permohonan khususnya uraian pada posita dan petitum tidak sesuai dengan PMK 2/2021, antara lain Pemohon tidak menguraikan adanya pertentangan antara pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Padahal untuk dapatnya suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”, terlebih dahulu pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, berkenaan dengan permohonan Pemohon a quo, Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur)” 26 “Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum, pokok permohonan Pemohon, dan hal-hal lain karena dinilai tidak ada relevansinya” Dengan demikian, oleh karena pemohon dalam permohonan perkara Nomor : 165/PUU-XXI/2023 tersebut mengajukan pengujian atas Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) maupun serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jabatan Notaris terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28 D, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang telah ditolak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan-ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28 D, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan/atau Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tidak dapat digunakan dan bukan menjadi dasar penolakan bagi Mahkamah Konstitusi berdasarkan azas nebis in idem terhadap permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. - Demikian pula, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan penolakan terhadap perkara a quo, dengan alasan azas hukum nebis in idem berdasarkan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU- XXII/2024 yang teleh melakukan perbaikan dengan register oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 26 Februari 2024, yang di dalamnya menguraikan pengujian atas Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, disebabkan para pemohon, obyek permohonan dan alasan dan argumentasi hukum pengujian serta provisi dan petitumnya yang termaktub dalam Perkara Nomor: 14/PUU-XXII/2024 tersebut adalah berbeda serta saat ini statusnya masih berjalan persidangan dan baru memasuki tahap diberi kesempatan yang sama bagi Para Pemohon dalam perkara a quo untuk melakukan perbaikan permohonan 27 V. Berdasarkan Kutipan-Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 49/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013, Perkara Nomor: 43/PUU-XV/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Perkara Nomor: 22/PUU-XVII/2019, bertanggal 20 Mei 2019 dan Perkara Nomor : 16/PUU-XVIII/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebagai suatu upaya Pengujian Materil yang konsisten pendiriannya bahwa prinsip equal protection bagi Notaris berlaku atas perlindungan bagi dokumen- dokumen dan akta yang dibuatnya berikut dengan keterangan diketahui sebagai protokol yang kerahasiaannya berlaku tanpa dibatasi suatu jangka waktu tertentu sehingga patut memperoleh perlindungan oleh hukum yang bersamaan mengakui bahwa jaminan perlindungan tersebut bersifat permanen tidak bertumpu kepada usia Notaris menjabat: Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 49/PUU-X/2012: “Menimbang bahwa proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakukan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan dihadapan hukum dan pemerintahan” Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 43/PUU-XV/2017: “Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tidak menjelaskan argumentasi pertentangan antara norma Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa konkret. Selain itu, tidak terdapat koherasi antara posita permohonan dan petitum permohonan, sehingga membuat 28 permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Padadal Pasal 30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945” Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 22/PUU-XVII/2019: “Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 [sic!]. Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparatur penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2013 [sic!], padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013. Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris]” Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 16/PUU-XVIII/2020: 29 “Dengan demikian, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan a quo dapat diajukan, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai persetujuan MKN untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat terkait dan untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dimaksud mutatis- mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo” Dengan demikian, oleh karena Para Pemohon dalam permohonan perkara a quo telah menguraikan setiap dan seluruh riwayat pengujian UU Jabatan Notaris sebelum pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon berdasarkan permohonan perkara a quo, sehingga: (1) Bahwa, hanya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris yang pernah di lakukan pengujian konstitusionalitas terhadap UUD, yang bersinggungan atau beririsan dengan permohonan dalam perkara a quo, dan Para Pemohon telah menggunakan norma-norma UUD 1945 yang berbeda sebagai dasar pengujian atas Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris, sebagaimana telah di muat sebelumnya dalam huruf B angka I dan II diatas; (2) Bahwa pengujian atas Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris, telah di uraikan juga oleh Para Pemohon, sebagaimana telah di muat a dalam huruf B angka III diatas; (3) Bahwa, selain atau diluar dari ketentuan-ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris, Para Pemohon telah memuat dasar-dasar argumentasi yang menjelaskan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon yang sekalian menjadi korelasi dengan kerugian aktual dan potensial maupun kerugian keadilan substantif yang diderita Para Pemohon: a) kerahasiaan arsip dan protokol Notaris yang jangka waktunya tak terhingga sebagai kerugian aktual dan potensial serta substantif 30 berlangsung dan bergulir dari waktu ke waktu, di mulai sejak masing-masing Pemohon I atau Pemohon II diangkat dan dilantik sebagai Notaris, maka selama Para Pemohon masih hidup, tidak memandang oleh karena telah usianya telah mencapai batasan maksimal yang dibolehkan UU Jabatan Notaris untuk melaksanakan praktik profesinya terhadap akta-akta otentik, dokumen maupun keterangan sebagai protokol yang harus dilindungi kerahasiaannya, terikat bagi Para Pemohon kapanpun dan dimanapun, menurut prinsip equal protection yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi; b) Pandemi Covid 19, dialami Para Pemohon selama 2020-2023, yang mencegah, merintangi dan/atau menghalangi praktik profesinya dan memperoleh penghasilan dalam rangka melayani penduduk Indonesia untuk kebutuhan akta otentik dan layanan jasa profesional lainnya sesuai dengan cakupan kewenangan yang ditetapkan oleh UU Jabatan Notaris. (4) Bahwa, pengujian terhadap selain atau diluar dari ketentuan-ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris dalam perkara a quo yaitu atas Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan I, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE, adalah sebagai berikut: - Para Pemohon dalam mengajukan pengujian berkenaan dengan akta otentik sebagai dokumen elektonik maupun hasil cetakannya yang dibuat oleh Notaris atau dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yeng berkepentingan dihadapan Notaris berhadapannya dimaknai secara fisik tatap muka maupun secara virtual atau digital (audio- video) melalui perangkat elektonik berdasarkan sistem elektronik atas Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 165 HIR juncto Pasal 285 RBG juncto Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris juncto Pasal 1 angka (4) UU ITE yang kutipan redaksiomal adalah: ➢ Pasal 1868 KUH Perdata: 31 “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” ➢ Pasal 165 HIR: “Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka” ➢ Pasal 285 RBG: “Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta.itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu” ➢ Pasal 1 angka (7) huruf b UU Jabatan Notaris: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” ➢ Pasal 1 angka (4) UU ITE: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” terhadap UUD 1945, berdasarkan permohonan dalam perkara a quo adalah menurut: 32 Pasal 25A UUD 1945: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal 26 ayat (2) UUD 1945: “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia” Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” Pasal 28F UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasal 31 ayat (5) UUD 1945: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” Maka permohonan a quo sepatutnya dianggap tepat, sangat beralasan secara hukum, dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi 33 - Para Pemohon dalam mengajukan pengujian berkenaan dengan larangan melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris atas Pasal 17 ayat (1) huruf huruf i UU Jabatan Notaris yang kutipan redaksiomal adalah: ➢ Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris: “Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris” terhadap UUD 1945, berdasarkan permohonan dalam perkara a quo adalah menurut : Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 28A UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” 34 (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Maka permohonan a quo sepatutnya dianggap tepat, sangat beralasan secara hukum, dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi. - Para Pemohon dalam mengajukan pengujian berkenaan dengan wilayah dan daerah jabatan profesi Notaris atas Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Pasal 18 juncto Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris yang kutipan redaksiomal adalah: ➢ Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b UU Jabatan Notaris: “Notaris dilarang: “ “a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;” “b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;” ➢ Pasal 18 UU Jabatan Notaris: “(1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota” “(2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya” ➢ Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris: “(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya” “(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris” “(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya” terhadap UUD 1945, berdasarkan permohonan dalam perkara a quo adalah menurut: 35 Pasal 25A UUD 1945: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal 26 ayat (2) UUD 1945: “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Kesetaraan dan kesederajatan praktif profesi Notaris sepatutnya adalah dalam pandangan yang telah di ambil oleh Mahkamah Konstitusi yaitu non diskriminasi dan perlindungan kesetaraan (equal protection) seharusnya disejajarkan dengan profesi mulia dan luhur lainnya yang tertua di dunia yaitu medis dan hukum, 36 profesi Advokat, Dokter dan/atau Dokter Gigi yang dalam menjalankannya tidak terdapat restriksi geografis atau territorial tertentu, oleh karena Para Pemohon diangkat sumpah sebagai Notaris Republik Indonesia yang sekaligus menjadi penduduk Indoensia, mempunyai hak secara bebas untuk memilih tempat tinggal bahkan pergi dan pulang dari dan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945, bilamana di batasi bahkan diilarang yang memaksa bertempat tinggal dan ruang geraknya hanya sebatas provinsi dan kota atau kabupaten tertentu, dengan ancanam suatu sanksi hukum, maka bertentengan dengan UUD 1945 dan melanggar hak konstitusionalitas berdasarkan prinsip equal protection. Maka permohonan a quo sepatutnya dianggap tepat, sangat beralasan secara hukum, dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi - Para Pemohon dalam mengajukan pengujian berkenaan dengan kompensasi jasa dan apresiasi profesionalitas Notaris atas Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris yang kutipan redaksiomal adalah: ➢ Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris: “(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya” “(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:” “a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);” “b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium 37 yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau” “c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya” “(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” terhadap UUD 1945, berdasarkan permohonan dalam perkara a quo adalah menurut: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28A UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945: (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: 38 “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Kesetaraan dan kesederajatan praktif profesi Notaris sepatutnya adalah dalam pandangan yang telah di ambil oleh Mahkamah Konstitusi yaitu non diskriminasi dan perlindungan kesetaraan (equal protection) seharusnya disejajarkan dengan profesi Advokat, Dokter dan/atau Dokter Gigi yang dalam menjalankannya tidak direndahkan dengan takaran atau terdapat limitasi ambang batas kompensasi jasa dan apresiasi profesionalitasnya Notaris yang dijamin oleh UUD 1945, bilamana di batasi bahkan disertai ancanam suatu sanksi hukum, maka bertentengan dengan UUD 1945 dan melanggar hak konstitusionalitas berdasarkan prinsip equal protection. Maka permohonan a quo sepatutnya dianggap tepat, sangat beralasan secara hukum, dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi C. Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tertanggal 11 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu: 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945. 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 39 4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kerugian-kerugian merupakan akibat berlakunya ketentuan-ketentuan dengan uraian penjelasannya: ➢ Kerugian akibat adanya kekosongan, celah, disharmoni dan ketidakselarasan serta tersesat oleh tradisi sejak masa kolonial hindia Belanda yang tetap diadaptasi dengan berlakunya ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB dan Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris yang secara bersamaan kerugian akibat akta otentik tidak teridentifikasi secara tegas dan harfiah sesederhananya belum menjadi bagian atau tidak terjangkau di dalam definisi dokumen elektronik. Merujuk kepada fakta kontekstual kekinian bagi Notaris sebagai profesi atau pejabat umum, yaitu tidak eksis dan berdiri sendirian di semesta ini, yang menjadikannya terisolasi dalam lalu lintas peradaban teknologi dan pergaulan masyarakat modern yang sudah tiada sekat dan lintas batas, sedemikian bertransformasi digital dalam kehidupannya serta pelayanan, standar dan praktik terbaik yang dikehendaki dalam transaksi, kebutuhan, kepentingan dan keperluan privat maupun publik untuk dipenuhinya aspek-aspek diantaranya mobilitas, keutuhan, kenyamanan, keamanan, konektivitas, integrasi, ketepatan dan kecepatan meskipun berlaku Pasal 1 angka (4) UU ITE. ➢ kerugian akibat adanya pembatasan usia disebabkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris; ➢ kerugian akibat adanya pembatasan wilayah jabatan Notaris disebabkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris; 40 ➢ kerugian akibat adanya pengeculian rangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dan/atau Pejabat Lelang Kelas II namun tidak ada kepastian hukum diluar UU Jabatan Notaris atas pengaturan yang setara berdasarkan norma Undang-Undang, mirisnya hanya berdasarkan peraturan dibawah undang-undang disebabkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris; ➢ kerugian akibat adanya larangan rangkap pekerjaan apapun namun sangat multi tafsir, sedemikian luas, umum dan tidak terhingga dalam mengkungkung kehidupan diluar profesi yang diemban sebagai pribadi bukan lagi sekedar dari predikat jabatan umumnya disebabkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris; ➢ kerugian akibat adanya pembatasan bagi Para Pemohon untuk menentukan bagi dirinya sendiri honorarium dalam rangka meraih taraf hidup dan kesempatan yang setara dengan warga Negara lainnya disebabkan diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris; ➢ kerugian organisai tunggal bagi Para Pemohon membelenggu dan memutilasi haknya menguji secara tuntas berupa kebebasan menentukan mana yang paling tepat, ideal dan minim atau tanpa indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme, yang hanya fokus kepada kualitas anggotanya disebabkan diberlakukannya ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris; Dengan dikabulkannya Permohonan a quo, maka nyata kerugian- kerugian Para Pemohon dipastikan tidak akan lagi terjadi, karena Notaris dapat: ➢ tetap menjalankan profesinya dan menafkahi hidup pribadi dan keluarga sebagai Notaris tanpa adanya usia maksimal yang sebelumnya dipersyaratkan; ➢ melaksanakan transaksi elektronik dengan kapasitas cyber notary sekaligus selaras dan harmonis tanpa pembatasan wilayah jabatan sebagai Notaris; 41 ➢ menentukan oleh dirinya sendiri suatu honorarium yang patut, pantas dan sewajarnya dalam rangka mempertahankan kehidupan serta keluarganya dan meraih taraf hidup yang diinginkan seorang Notaris maupun cita-cita keluarganya sebagaimana berlaku sama bagi warga Negara Indonesia lainnya. ➢ leluasa dan memberi ruang dan kesempatan bagi memajukan profesionalitas dalam kiprah dan karyanya di masyarakat, bangsa dan negara sekaligus berekspresi tanpa dominasi berupa berbagai pusaran konflik di organisasi. ➢ Terhindarkan oleh resiko dan konsekuensi sanksi yang dalam setiap waktunya sebagaimana diatur oleh Pasal 16 ayat (11) dan (12) juncto Pasal 17 ayat (2) juncto Pasal 84 juncto Pasal 85 dalam UU Jabatan, atas penerapan: Notaris yang melanggar dapat dikenai sanksi berupa: a) Teguran lisan; b) peringatan tertulis; c) pemberhentian sementara; d) pemberhentian dengan hormat; atau e) pemberhentian dengan tidak hormat. dan/atau Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadialasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Secara ringkas dan spesifik, hak konstitusional berdasarkan Norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 bagi Para Pemohon atas kerugiannya, dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan dalam UU Jabatan Notaris tersebut: ➢ Dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RGB serta Pasal 1 angka (4) 42 UU ITE pasca amandeman UU ITE oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, yang merubah redaksional Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang mengidentifikasikan akta yang dibuat Notaris, atas kata “dihadapan” itu ambigu lalu memperangkap seorang Notaris, tersesatkan antara ketidakjelasan itu harus secara fisik bertemu dalam suatu ruangan berhadap-hadapan atau secara virtual untuk transaksi elektronik melalui teknologi siber digital. Di sisi lainnya terdapat perintah yang sangat tegas diatur oleh UU Jabatan Notaris. Bahwa semua Notaris harus menyediakan layanan siber (cyber notary), menjadi suatu dilema dan persoalan rumit yang berkepanjangan tiada berkesudahan. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya sangatlah dirugikan, kerugian mana terjadi karena Para Pemohon kehilangan haknya dalam memajukan dirinya dengan memperoleh manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap esensi dan praktik wujud, format dan bentuk tertulisnya akta notarial karena peradaban saat ini hampir tidak ada yang dibuat dengan tulisan tangan atau mesin ketik bersifat konvensional tetapi semua berasal dari perangkat elektronik yaitu komputer, yang seharusnya justru masuk ke dalam kualifikasi atau kategori dokumen elektronik, dan yang beredar hanya hasil cetakannya dari mesin printer. • Kewenangan yang absolut mengenai kapasitas cyber notary diberikan karena jabatannya bagi seorang Notaris menurut Pasal 15 ayat (3) beserta Penjelasannya dalam UU Jabatan Notaris: Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. • Jaminan kepastian hukum sebagai pembuktian dihadapan hukum dan peradilan secara mengikat dan sah, yang secara terang 43 benderang tidak ada perbedaan antara informasi dan/atau dokumen elektronik dengan dokumen tertulis dan akta notarial, tetapi kebalikannya dokumen tertulis dan akta notarial merupakan suatu turunan dari informasi dan/atau dokumen elektronik dalam suatu transaksi elektronik kepada subyek hukum siapapun dan apapun dimanapun dan kapanpun juga sesuai dengan asas-asas hukum teknologi informasi, yaitu menurut Pasal 5 Penjelasannya dalam UU ITE dan Penjelasan Pasal 3 UU ITE: Pasal 5 ayat (1) UU ITE: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU ITE: “Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal 5 ayat (2) UU ITE: “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia” Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU ITE: “Khusus untuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang” Pasal 5 ayat (3) UU ITE: 44 “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini” Pasal 5 ayat (4) UU ITE: “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang” Penjelasan Pasal 3 UU ITE: “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. “Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. 45 ➢ Dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang memberikan batasan usia bagi Notaris untuk dapat bekerja, yaitu sampai dengan usia 65 tahun, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya sangatlah dirugikan, kerugian mana terjadi karena Para Pemohon kehilangan haknya atas mata pencaharian yang halal untuk penghidupan yang layak, oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang murni menghidupi dirinya sendiri imbal jasa profesionalitasnya kepada masyarakat bagi kepentingan keperdataan terkait akta notarial/otentik. Yang mana seorang Notaris semasa menjabat apalagi setelah pensiun bernasib tidak digaji dan/atau tidak memperoleh manfaat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, bukan karyawan, bukan pengusaha, bukan apatur sipil negara, pejabat publik serta dilarang rangkap pekerjaan/jabatan/profesi apapun. • Pelarangan rangkap yang dimaksud secara tegas di cantunkan dalam ketentuan Pasal 17 huruf c sampai dengan i dalam UU Jabatan Notaris: Notaris dilarang: c. merangkap sebagai pegawai negeri; d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; e. merangkap jabatan sebagai advokat; f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris; h. menjadi Notaris Pengganti; atau i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. 46 ➢ Dengan berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris yang memberikan batasan wilayah jabatan Notaris yang ditetapkan bagi Para Pemohon, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya sangatlah dirugikan, kerugian mana terjadi karena Para Pemohon kehilangan haknya dalam kesetaraan dan keadilan atas sesama profesi nobile officium yang tertua di dunia yaitu medis dan hukum seperti halnya para tenaga medis, dokter maupun advokat, yang tidak dibatasi suatu wilayah tertentu dalam praktik, tugas, peran, pengabdian, kiprah dan amanah serta tanggung jawabnya, yang bebas berada dimanapun di dalam maupun diluar wilayah Indonesia, sebaliknya Notaris terkungkung, terkekang dan terkurung dengan resiko dan konsekuensi sanksi yang setiap saat mengancam dirinya, namun bertolak belakang, bertentangan atau kontradiksi dengan tuntutan pekerjaannya. Secara ketat dan keras Notaris dilarang menolak pelanggan/klien/konsumen, kapanpun, dimanapun, siapapun. • Kewajiban untuk melayani yang dimaksudkan bagi seorang Notaris adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d beserta penjelasannya, dalam UU Jabatan Notaris: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang- undang.” ➢ Dengan berlakunya ketentuan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris yang memberikan batasan bagi Notaris untuk 47 menentukan bagi dirinya sendiri honorarium yang patut, pantas dan sewajarnya dalam rangka mempertahankan kehidupannya dan meraih taraf hidup yang diinginkannya sebagaimana berlaku sama bagi warga Negara Indonesia lainnya. Hak konstitusionalnya sangatlah dirugikan, yang terjadi karena Para Pemohon diikat dengan kewajiban untuk merahasikan segala sesuatu tanpa jangka waktu yang terbatas (abadi demi kepentingan pembuktian pihak-pihak yang berkepentingan) yang bermakna harus dijamin oleh kepercayaan maupun pengorbanan Notaris untuk mengalokasikan sumberdaya, ruang maupun keamanan yang tanpa kompromi buat memastikan arsip tidak rusak, hilang, musnah atau terdegradasi oleh waktu. -Ironisnya imbal jasa atau kompensasi yang tercantum dalam UU Jabatan Notaris tersebut berlaku sebagai hukum yang memaksa (dwingen recht) untuk dipatuhi dan ditaati Notaris, padahal bagi para profesional lainnya seperti desainer, akuntan, dokter, arsitek, advokat dan sebagainya yang tidak ada limitasi tertentu dan mengikat. Bagi setiap profesi tersebut, imbal jasa atau kompensasi adalah suatu kesepakatan timbal balik (aanvulen recht) dengan pelanggan/kilen/konsumen, berupa apresiasi yang sepadan dan memuaskan, terhadap derajat, harkat, martabat, kompetensi, kapasitas, intelektual, kemahiran, keahlian, pengalaman bahkan tingkat kompleksitas, kerumitan, estetika, serta layaknya maesto seni. • Penyimpanan rahasia yang dimaksudkan tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f beserta penjelasannya dalam UU Jabatan Notaris: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain” 48 “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut” -Keistimewaan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris seperti Para Pemohon seharusnya diapresiasi setinggi-tingginya bukan malah dilimitasi honorariumnya, mengingat tiada nilai yang sepadan, terukur dan dapat melampauinya dari suatu akta dan layanan seorang Notaris, oleh karena nilai pembuktiannya sempurna di mata hukum, dengan dipastikan pihak-pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan ketika dilayani untuk memperoleh akta dijelaskan bahkan dibacakan sebelum ditandatangani. Seorang Notaris karena jabatannya dituntut menjadi makhluk paripurna dan sempurna yang tidak boleh mempunyai cela, noktah, maupun dosa, yang sumpah jabatannya yang berisi tuntunan etika dan pedoman jabatan diikat dalam norma hukum sedemikian rincinya dimuat dalam UU Jabatan Notaris yang akan dijabarkan lebih lanjut. • Urusan moral yang dibakukan menjadi hukum positif teridentifikasikan figur Notaris setara makhluk paripurna dan sempurna tercerminkan dalam kerasnya pengaturan Pasal 9 ayat (1) UU Jabatan Notaris berikut ini: Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b. berada di bawah pengampuan; c. melakukan perbuatan tercela; d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau e. sedang menjalani masa penahanan • Pedoman perilaku dan pelaksanaan jabatan seorang Notaris sebagai makhluk paripurna dan sempurna yang mengharuskan kesempurnaan diri jiwa, raga, pikiran, lisan, tindakan, sikap dan 49 pendirian, tercerminkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum • Keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kehati-hatian merupakan suatu tatanan nilai dan tata kelola standar prosedur operasional yang tanpanya lenyap eksistensi Notaris bagi Negara dan dimata Hukum, makna substantif berturut-turut dalam Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris: Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya ➢ Dengan berlakunya ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris yang tidak membuka ruang atau menihilkan opsi atas bagi Notaris untuk mengekspresikan dan berkiprah dalam rangka profesionalitas dari suatu wadah organisasi Notaris yang ditetapkan bagi Para Pemohon, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya sangatlah dirugikan, kerugian mana terjadi karena Para Pemohon kehilangan haknya dalam memajukan dirinya walaupun Negara telah mengakomodir namun dengan wadah tunggal, tetapi rentan terpapar dalam pusaran perebutan kekuasaan dalam organisasi yang bersamaan terjadi pengesampingan fokus akselerasi dan intensifikasi kualitas bagi semua Notaris secara bersinambungan dan berkelanjutan. • Wadah yang dituntut sebagai organisasi bernaung dan memajukan kualitas profesi Notaris adalah menurut Pasal 82 ayat (3) UU Jabatan Notaris: Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas 50 dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris ➢ Dengan berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g dan i UU Jabatan Notaris, yang pengaturannya mengabaikan prinsip- prinsip hukum yang fundamental yakni universalitas tatanan norma sekaligus hak asasi manusia. Hakikat dan permaknaan Pasal 17 ayat (1) huruf g dan i UU Jabatan Notaris telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g juncto Pasal 17 ayat (1) huruf c dan d UU Jabatan Notaris, suatu kausalitas pengaturan larangan tetapi justru menjadikan Notaris terjebak dalam jabatannya menyandang profesi mulia dan luhur di mata masyarakat. • Pasal 4 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang mengikat Notaris sebagai jati diri dan identifikasinya profesi Notaris, maka tidak boleh di benturkan dengan “norma agama, kesusilaan dan kepatutan” yang berbunyi: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya” “bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak” “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris” “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya” “bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau 51 dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikansesuatu kepada siapa pun” • Pasal 15 ayat (2) huruf g dan i UU Jabatan Notaris yang secara tegas memuat Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta-akta tanah dan risalah lelang, tanpa harus merangkap jabatan dengan pejabat umum sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang Kelas II yang pengaturan jabatannya justru diatur oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, tetapi tanpa diberikan sub delegasi oleh UU Jabatan Notaris, seolah-olah berdiri sendiri dan terpisah: Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau b. membuat Akta risalah lelang” Pasal 17 ayat (1) huruf c dan d UU Jabatan Notaris, yang sedemikian jelas bahwa Notaris tidak boleh menjadi aparatur sipil negara dan/atau pejabat negara, tetapi sebagai PPAT atau Pejabat Lelang Kelas II menjadi setara dengan aparatur sipil negara dan/atau pejabat negara: Pasal 17 ayat (1) huruf c dan d UU Jabatan Notaris: “Notaris dilarang; c. merangkap sebagai pegawai negeri, dan; d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara” • Berdasarkan pengaturan-pengaturan dalam TAP MPR III/2000 secara hakikat bertolak belakang dengan harmoninasi dan sinkronisasi norma atas berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf g dan i UU Jabatan Notaris baik secara vertikal maupun horizontal dengan tolak ukurnya bersandarkan pada asas- asas hukum berikut: a) peraturan hukum yang lebih tinggi tidak dapat dirubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, tetapi proses sebaliknya mungkin (lex superior derogat legi inferiori) 52 b) hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan hukum yang lebih tinggi tidak mungkin diatur oleh yang lebih rendah, sedangkan sebaliknya mungkin (lex specialis derogate legi generali) c) isi peraturan hukum rendahan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan hukum atasan, keadaan sebaliknya mungkin, dan jika hal itu terjadi, maka peraturan hukum rendahan menjadi batal (lex posteriori derogate legi priori) d) peraturan hukum yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan atasan, sebaliknya tidak mungkin (lex posteriori derogate legi priori) e) peraturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum jika pembuatannya sama, maksudnya adalah bahwa terhadap peristiwa hukum wajib diperlakukan peraturan hukum yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan peraturan hukum yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut (lex specialis derogate legi generali) f) peraturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan peraturan peraturan hukum yang berlaku terdahulu, artinya adalah bahwa peraturan hukum lain yang lebih dahulu berlaku, yang mengatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika peraturan hukum baru (yang berlaku belakangan) mengatur pula hal tertentu tersebut, tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan peraturan hukum lama tersebut (lex superior derogate legi inferiori) D. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan-Putusan yang mengungkapkan bahwa: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009: 53 “Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. Demikian juga dalam praktik Mahkamah 2003-2009, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Perkara Nomor 009-014/PUU- III/2005, tanggal 13 September 2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang- Undang terhadap UUD 1945” E. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Kedudukan (legal standing) selaku Para Pemohon yang merupakan seorang Wreda Notaris dan Notaris yang keduanya pernah dilantik sebagai Notaris. F. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Notaris adalah krusial yang tidak dapat dinihilkan, diabaikan dan/atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon, yang terdiri dari Wreda Notaris dan Notaris yang pernah dilantik dan menjalankan kewenangan jabatannya, pengakuannya secara hukum adalah vital, disebabkan keluhuran atau kemuliaan profesinya untuk memberi kepastian, perlindungan dan kemanfaatan hukum urusan keperdataan bagi setiap warga negara, yang arsipnya wajib dirahasiakan oleh Para Pemohon sebagai Protokol. Para Pemohon demikian pula Notaris lainnya harus menjamin ke-otentik-an dokumen hukumnya sebagai arsip negara yang disebut sebagai protokol yang wajib dirahasiakan, terawat dan terlindungi dengan baik, akurat dan integritas isinya terpercaya tak terbatas jangka waktunya untuk keperluan pembuktian. Akibatnya protokol Para Pemohon, terkualifikasi dan terkategori 54 ke dalam kearsipan yang dikecualikan untuk pengungkapan sebagai informasi publik, sehingga tunduk pada domain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) tentang Kearsipan (“UU Kearsipan”). Pasal 17 huruf g dan j UU KIP: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 1 angka (2) UU Kearsipan: “Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon adalah pejabat umum terkategorisasi profesi bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, bukan pejabat pemerintahan dan tidak juga terkualifikasi aparatur sipil negara selaku pejabat negara yang tunduk dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) tentang Keprotokolan (“UU Keprotokolan”) dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”). 55 Pasal 1 angka (8) UU KIP: “Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik” Pasal 1 angka (7) UU Keprotokolan: “Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang” Pasal 1 angka (8) UU Keprotokolan: “Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah” Pasal 1 angka (1) UU ASN: “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah” Pasal 57 UU ASN: “Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara” Pasal 58 UU ASN: Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu: a) Presiden dan Wakil Presiden; b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Ralryat; c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat; d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e) Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j) Menteri dan jabatan setingkat menteri; k) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; l) Gubernur dan wakil gubernur; 56 m) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Identifikasi yang mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum sebagai profesi yang melayani masyarakat dalam bidang keperdataan (privat) spesifik berkenaan dengan akta otentik yang diatur di dalam UU Jabatan Notaris sekaligus menjelaskan bahwa dokumentasinya adalah arsip rahasia negara yang disebut sebagai protokol Notaris. Bagian Menimbang huruf c UU Jabatan Notaris: “bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum” Penjelasan Umum UU Jabatan Notaris: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya” Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris: “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” III. Latar Belakang dan Basis Pengujian A. Bahwa Para Pemohon berpendirian adalah asasinya setiap manusia tak memandang kedudukan atau posisinya sebagai pejabat umum, yaitu Notaris, demikian pula berlaku bagi organisasi profesinya yaitu Ikatan Notaris Indonesia, adalah sama seperti warga negara lainnya di Negara Hukum. Yang setara dihadapan hukum, dapat diadili atau memperoleh keadilan melalui pengujian KUH Perdata, HIR, RGB UU Jabatan Notaris dan UU ITE oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Para Pemohon berupaya secara hukum dalam rangka memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk pemulihan kerugian hak konstitusionalnya dalam kapasitas profesi dan kompetensi jabatannya sebagai Notaris, menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 57 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” B. Penjelasan atas norma Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE hanya lah “CUKUP JELAS”, yang pada hakikatnya telah menimbulkan ketidakpastian atau kebingungan maupun menimbulkan efek atau dampak psikologis keterpaksaan, dalam mempraktikkan pasal-pasal yang dimaksud. Seharusnya, in casu adalah perlakukan yang berlaku bagi setiap orang warga negara maka berlaku setara bagi profesi Notaris, Advokat, Dokter/Dokter Gigi tidak mengalami perbedaan perlakuan di hadapan hukum. C. Bahwa Para Pemohon juga mendasarkan permohonannya pada pendirian bahwa pelayanan dari seorang yang berprofesi sebagai Notaris selain wajib menghormati tata urutan/hierarki perundang-undangan juga memahami, menguasai, mempraktekkan dan menjalankan prinsip-prinsip fundamental yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana seorang Notaris adalah sebagai wakil negara dalam memberikan pelayanan kepentingan keperdataan kepada setiap warga negara baik Indonesia atau asing termasuk entitas badan manapun yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maupun diluar negeri. Prinsip mana diatur dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan di Indonesia) berdasarkan azas konkordansi di Hindia Belanda (Indonesia) (Staatblad No.23 tanggal 30 April 1847, diubah dengan Staatblad 1915 No.299 jo. 652) (“AB”). Ketentuan mana secara spesifik terdapat pada: a) Pasal 3 AB: “Sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan sebaliknya, hukum perdata dan hukum dagang berlaku sama untuk orang asing dan warga negara Indonesia.” b) Pasal 16 AB (lex domicili, lex loci forum) : “Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan kewenangan seseorang tetap berlaku bagi warga negara Indonesia, apabila ia berada di luar 58 negeri. Akan tetapi jika menetap di luar negeri, selama ia mempunyai tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai sebagian hukum perdata yang berlaku disana.” c) Pasal 17 AB (lex rei sitae): “Terhadap benda-benda tidak bergerak, berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat dimana dimana benda-benda itu berada. d) Pasal 18 AB (lex loci contractus, lex loci actus, lex fori, locus regit actum, lex loci solutionis): “Bentuk setiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, dimana tindakan hukum itu dilakukan. Untuk menerapkan pasal ini dan pasal sebelumnya, harus diperhatikan perbedaan yang diadakan oleh perundang-undangan antara orang-orang asing dan orang-orang Indonesia.” e) Pasal 19 AB: “Semua akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat- pejabat umum, untuk kepentingan atau permintaan siapa saja, mengenai bentuknya, berlakulah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.” D. Bahwa kemudian pembuat undang-undang menganggap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (“UU JN”) tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga harus dicabut dan tidak berlaku lagi. Halmana nyata berdasarkan konsideran bagian menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (“UU Perubahan UUJN”), sebagaimana berikut: “bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.” E. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD dalam perkara a quo bersandarkan kepada keadilan substantif tidak hanya berpijak kepada keadilan prosedural semata-mata sebagai pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 196-197-198/PHPU-D.VIII/2010 tanggal 19 Mei 2005: 59 “Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D- VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur tertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata- mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice)” F. Bahwa Para Pemohon berharap Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo melakukan tafsir konstitusional mempedomani: 1. Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 dalam pertimbangannya mengenai aspek pemajuan profesi kedokteran, yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) tentang Praktik Kedokteran: “Kiprah organisasi profesi kedokteran berkait erat dengan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu pengaturan organisasi profesi kedokteran harus berdasar pada kerangka pemikiran untuk mengupayakan terwujudnya tujuan tersebut khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan warga negara. Pengaturan yang dimaksud haruslah meliputi berbagai aspek pemajuan profesi kedokteran baik dari segi organisasi, pendidikan, kompetensi, etika dan pelayanan.” 2. Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tentang Transaksi Elektronik: “Menurut Mahkamah, kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada asas kelima tersebut hendaknya tidak dipandang secara sempit semata-mata sebagai kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk melindungi kemerdekaan berbicara (freedom of speech) warga negara, 60 melainkan asas tersebut seharusnya dipahami dalam maknanya yang lebih luas, yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin serta memberikan kepastian hukum (legal certainty) dalam lingkup pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Technology/ICT) untuk seluruh warga masyarakat” 3. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE: “Oleh karena itu, untuk mengisi kekuranglengkapan hukum tentang penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman maka penafsiran bersyarat yang dimohonkan Pemohon terhadap frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26 UU Tipikor berasalan secara hukum sepanjang dimaknai frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang- undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE” 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXI/2023 tafsiran menambahkan persyaratan baru, dan bukan “sekadar” memaknai atau pun memberi makna baru: “Permintaan pemaknaan sebagaimana diuraikan Pemohon demikian, menurut Mahkamah ternyata bukan sekadar memberikan makna baru atas rumusan norma tertentu, in casu norma dalam Pasal 169 huruf n UU 7/2017, melainkan permintaan agar memunculkan/membuat norma baru yang secara substansial (kategoris) tidak berkaitan langsung dengan norma Pasal 169 huruf n UU 7/2017. Di sini, menurut Mahkamah istilah yang lebih tepat bagi permohonan Pemohon adalah permohonan agar Mahkamah membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru, dan bukan “sekadar” memaknai atau pun memberi makna baru” G. Bahwa tafsir-tafsir konstitusi yang dikemukakan diatas, dapat menjadi jembatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk meninjau antara teks dan konteks 61 yang termaktub dalam permohonan a quo. Terkait itu, Para Pemohon merujuk kepada pendirian Prof. Aidul Fitriciada Azhari dalam buku “Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia” Penerbit Genta Publishing Tahun 2017, di halaman 372: “Penafsiran konstitusi yang demokratis pada dasarnya membuka kebebasan untuk melakukan penafsiran dengan pendekatan kritisisme tekstual. Hal itu disebabkan karena demokrasi pada dasarnya menghendaki partisipasi masyarakat serta kesesuian dengan kehendak rakyat dan moralitas publik, sehingga makna demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kehendak yang dirumuskan pada masa lalu (the dead hand of the past)” H. Bahwa menurut konsistensi pandangan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yaitu “Mahkamah berpendapat bahwa hak konstitusional yang terdiri atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945 dan hak-hak lain dari warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 termasuk di dalamnya adalah hak milik atas benda (harta)”, maka pengujian dalam permohonan a quo merupakan suatu persoalan-persoalan kritis atas hak konstitusional berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia Para Pemohon. Pendirian Para Pemohon adalah seharusnya pembentukan norma-norma yang termaktub dalam UU Jabatan Notaris berturut-turut di tahun 2004 yang kemudian terjadi perubahan norma di 2014 mewujudkan suatu pembaharuan, kodifikasi apalagi sinkronisasi norma secara integratif dan progresif. Menyelaraskan dengan status dan posisi Indonesia yang telah menjadi Negara anggota konvensi instrumen hak asasi manusia universal yaitu hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana ratifikasinya dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 62 Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). I. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Komnas HAM”) telah menuliskan uraian terhadap prinsip non diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum dalam suatu buku yang berjudul “Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya” Penerbit Komnas HAM, Tahun 2013 di halaman 72 dan 412 yang menjadi rujukan bagi Para Pemohon sebagai suatu argumentasi yang valid, bahwa negara melalui yudikatif dalam hal ini kekuasaan kehakiman yang terletak pada Mahkamah Konstitusi, yang harus berpihak kepada sinkronisasi dan transformasi norma yang kontektual kekinian tanpa adanya diskriminasi kepada Notaris dalam berbagai aspeknya: “Nondiskriminasi, bersama dengan kesetaraan didepan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi merupakan prinsip dasar dan umum sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu pasal 2 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mewajibkan setiap Negara Pihak untuk menghormati dan menjamin bagi semua orang yang berada di wilayahnya dan menjadi subyek yurisdiksinya hak-hak yang diakui oleh kovenan tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul sosial atau kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya. Pasal 26 tidak hanya memberikan hak bagi semua orang atas kesetaraan di depan hukum dan atas perlindungan hukum yang sama tetapi juga larangan diskriminasi hukum dan jaminan perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun” “Hak atas pekerjaan adalah suatu hak fundamental, yang diakui dalam beberapa instrumen hukum internasional. Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR), seperti dinyatakan dalam pasal 6, mengatur mengenai hal ini secara lebih komprehensif dibandingkan 63 dengan instrumen-instrumen yang lain. Hak atas pekerjaan ini sangat penting untuk pemenuhan hak-hak asasi lainnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan inheren dengan martabat manusia. Setiap individu berhak untuk bisa bekerja, sehingga memungkinkan mereka hidup bermartabat. Hak atas pekerjaan juga menyumbang bagi perikehidupan dari seorang individu dan keluarganya, serta sepanjang pekerjaan tersebut secara bebas dipilih atau diterima, maka pekerjaan tersebut juga berpengaruh bagi perkembangan dan pengakuan atas diri seseorang dalam masyarakat” J. Bahwa UU Jabatan Notaris merupakan suatu wujud pengaturan-pengaturan payung (umbrella provisions) dalam menguraikan aplikasi ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata maupun Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG. Maka, Notaris terdidentifikasikan oleh Pasal 1 angka (1) UU Jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UU Jabatan Notaris atau Undang-Undang lainnya, dengan redaksional: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya” K. Bahwa sebagai suatu pemahaman yang komprehensif, Ahyar Ari Gayo telah memberi uraian tentang fungsi akta otentik dan serta aspek-aspek yang terkait dengan pembuktian akta otentik, yaitu lahiriah, formil dan materil yang sepatutnya bisa diadopsi ke dalam pemutakhiran norma profesi Notaris dan jabatan pejabat umum, dimuat dalam buku “Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)” Penerbit Balitbangkumham Press, November 2020, pada halaman 119 dan di halaman 124-125: “Fungsi Akta:” Fungsi Formil (formalitas causa) “Berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, bukan sahnya perbuatan hukum. Dengan kata lain akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum” 64 Fungsi Alat Bukti (probationis causa) “Akta mempunyain fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari” “Kekuatan Pembuktian Akta:” Kekuatan pembuktian lahir (uitwendige bewijskravht) “Kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya (acta publica probant sese ispa)” Kekuatan pembuktian formil (formiele bewijskracht) “Memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta” Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) “Memberikan kepastian tentang materi suatu akta. Sistem pembuktian negative (negative wettelijk bewijsleer)” “Dalam pembuatan akta notaris harus diperhatikan 3 (tiga) aspek yang berkaitan dengan nilai pembuktian:” Lahiriah (uitwendige bewijskravht) “Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris” “Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik” 65 Formal (formiele bewijskracht) “Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan dan tahun (waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak)” “Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka yang harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakn benaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan” Material (materiele bewijskracht) “Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya” “Apabila akta Notaris diperkarakan dan dinyatakan akta Notaris tersebut tidak sah maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris” L. Bahwa asal usul eksistensi Notaris berakar dari Pasal 1868, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG satu kesatuan tak terpisahkan dengan Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris maupun sepatutnya dengan Pasal 1 angka (4) UU 66 ITE. Yaitu kebutuhan atas dokumen hukum keperdataan yang kekuatan pembuktiannya sempurna bagi pihak-pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya. Melibatkan kehadiran seorang pejabat umum sebagai suatu syarat otentisitas akta dalam bentuk yang dibuat oleh Notaris (relaas acten) dan yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris (partij acten). M. Bahwa sejak Indonesia merdeka dan berpedoman kepada Pasal 3 AB yang redaksionalnya “Sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan sebaliknya, hukum perdata dan hukum dagang berlaku sama untuk orang asing dan warga negara Indonesia” praktik profesi Notaris maupun akta otentik merupakan bagian dari politik pluralisme hukum yang tidak kunjung usai sebagai suatu unifikasi hukum yang utuh, sebaliknya yakni bersifat parsial, atau potongan-potongan bahkan mozaik menyisakan teka-teki ambiguitas, disharmoni, dan konflik antar norma. Menurut Para Pemohon satu-satunya cara untuk menyesaikan persoalan-persoalan yang sedemikian rumit, kompleks dan kronis adalah menempuh pengujian konstitusional. Para Pemohon merujuk pada pandangan Rachmadi Usman di dalam Buku “Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia” Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Mei 2003, di halaman 231, 233 dan 234: “Salah satu konsekuensi dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagaimana disebutkan di atas adanya tugas konstitusional untuk membentuk dan menciptakan hukum dan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan kedudukan bangsa kita sebagai negara merdeka, bersatu dan berdaulat, yakni dengan membentuk aturan-aturan hukum yang tidak berbau kolonialisme, sekuler dan diskriminatif. Tugas yang demikian ini tidak sekedar merupakan perumusan dari keputusan politik belaka untuk menterjemahkannya ke dalam kaidah-kaidah hukum yang baru sama sekali, melainkan menuntut perumusan suatu bangunan tatanan hukum yang baru sama sekali. Bangunan tatanan hukum yang baru mana harus sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Membicarakan hukum perdata di Indonesia merupakan suatu hal yang cukup rumit, yang bukan saja disebabkan karena adanya pluralisme hukum perdata, tetapi juga disebabkan karena pluralistisnya masyarakat Indonesia, baik dtinjau dari segi kultural maupun dari segi edukatif. Di 67 samping itu, pengaruh perubahan dan perkembangan zaman yang begitu cepat dampaknya cukup terasa bagi keadaan hukum perdata itu sendiri” “Di samping itu cita-cita untuk menciptakan adanya satu hukum perdata nasional untuk seluruh golongan warga negara yang bersifat modern dan sekaligus mencerminkan sifat-sifat ke-pribadian Indonesia merupakan cita- cita luhur yang harus dikembangkan agar tercapainya kesatuan hukum sesuai dengan Wawasan Nusantara yang antara lain menyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kondisi yang demikian ini menuntut kita untuk melakukan pembaharuan hukum perdata nasional, baik dari segi struktur, substansi maupun kultur hukumnya, menuju kepada adanya satu kesatuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat” “Sementara itu, kemajuan dan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi serta globalisasi yang menjadikan bangsa kita sebagai “suplemen” dari perkembangan dunia, juga menuntut timbulnya suasana dan corak baru dalam perkembangan hukum di Indonesia, sehingga hukum yang diciptakan nantinya merupakan hukum modern yang mempunyai corak khas kepribadian Indonesia, dengan konsekuensi hukum adat kadakalanya ditonjolkan atau sebaliknya malahan dikesampingkan” N. Bahwa Para Pemohon menegaskan dan menekankan kembali, bahwa krusialnya pengujian materil dalam permohonan perkara a quo, yang mengungkapkan terdapatnya inkonsistensi norma dengan disimpanginya asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yakni hakikat penerapan asas-asas hukum yang termuat dalam Pasal 16 AB (lex domicile), Pasal 17AB (lex rei sitae) dan Pasal 18 AB (lex loci actus) dan lex specialis derogate legi generali, lex superior derogate legi inferiori dan lex posteriori derogate legi priori. Mahkamah sepatutnya dapat melakukan penafsiran konstitusional untuk memulihkan dan menghindari penyimpangan dan inkonsistensi yang dimaksudkan agar kerugian-kerugian terhadap hak konstitusional tidak terulang lagi. Halmana Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pendiriannya sekaligus menguraikan ketidakpastian hukum yang berdampak pada perbedaan perlakuan atau 68 diskriminasi (non-equal protection) yang tercerminkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 067/PUU-II/2004: “Namun di pihak lain, telah nyata bagi Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang- undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketidakpastian hukum demikian juga inkonsisten dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan” “Menimbang bahwa kendatipun Mahkamah menerima prinsip universal lex specialis derogat lex generalis sebagai salah satu asas dalam melakukan penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi (constitutional interpretation), Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam keterangan tertulis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggal 17 Januari 2005 yang menyatakan bahwa permohonan a quo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (legislative review). Di samping itu pertentangan di antara kedua undang-undang tersebut tidaklah berkaitan dengan asas lex specialis derogat lex generalis sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah, karena kedua undang-undang dimaksud ternyata mengatur dua hal yang berbeda, sehingga yang satu bukan merupakan lex specialis dari yang lain” 69 O. Bahwa berdasarkan yang sebelumnya disampaikan, Para Pemohon membagi menjadi 8 bagian untuk diuji secara materil dalam pokok permohonan a quo (posita) berikut ini. I. POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. PENGUJIAN BERKENAAN DENGAN JANGKA WAKTU PRAKTIK PROFESI NOTARIS BERDASARKAN USIA NOTARIS MENJABAT SEBAGAI PEJABAT UMUM ATAS PASAL 8 AYAT (1) HURUF B DAN PASAL 8 AYAT (2) UU JABATAN NOTARIS TERHADAP PASAL 28C AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN (2) SERTA PASAL 28I AYAT (1) DAN (2) UUD 1945 1. Bahwa permohonan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RGB, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE yang dilakukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, dengan argumentasi-argumentasi yang telah diuraikan sebelumnya dalam permohonan a quo dalam rangka menguji harmonisasi dan sinkronisasi serta mengakhiri dan menyelesaikan konflik inter dan antar norma dalam tatanan hierarkis peraturan perundang-undangan bersandarkan pada Tap MPR III/2000 melalui penemuan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 3 AB, 16 AB, Pasal 17AB, Pasal 18 AB dan Pasal 19 AB serta asas-asas hukum lex specialis derogate legi generali, lex superior derogate legi inferiori dan lex posteriori derogate legi priori dalam rangka tafsir konstitusional guna transformasi norma. 2. Bahwa atas norma hukum yang diuji terhadap konstitusi, yaitu ketentuan- ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RGB, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) , Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE dipandang oleh Para Pemohon sebagai perampasan hak asasi konstitusional yang melanggar asas-asas hak asasi manusia yang melekat pada 70 hakikat dan keberadaan manusia (inherent dignity) sebagai ciptaan dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dicabut (inalienable) dan tidak boleh diderogasi (non-derogable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable) sehingga wajib diakui, dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengabulkan permohonan a quo demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 3. Bahwa Para Pemohon berpandangan, meskipun Mahkamah Konstitusi menganut pendirian kebijakan hukum terbuka (open legal policy) seperti yang telah dimuat dalam Putusan 52/PUU-VIII/2010 terhadap UU Jabatan Notaris, merupakan suatu perkeliruan senyatanya, dan sangat tidak tepat bahkan tidak beralasan secara hukum. Oleh karena Notaris bukan pejabat negara yang memperoleh jenjang karier serta terdapat hubungan kerja sebagai pegawai maupun memperoleh gaji, tunjangan, cuti, fasilitas, pensiun layaknya pegawai negeri sipil dengan pembebanan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), juga tidak dapat dibenarkan Mahkamah Konstitusi telah membandingkannya dengan pejabat seperti jaksa dan hakim. Notaris adalah bukan pejabat negara, tetapi sebagai pejabat umum yang tunduk pada domain UU Jabatan Notaris (lex specialis). Sangat berlawanan dan bertolak belakang dengan pejabat negara yang menjabat sebagai Jaksa dan Hakim diatur oleh Pasal 57 sampai Pasal 60 UU ASN, yaitu pegawai negeri sipil yang pengangkatan dan pemberhentian serta usia pensiunnya berdasarkan Pasal 61 UU ASN: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah” 4. Bahwa Pasal 1 angka (3) dan angka (8) UU KIP juga mempertegas bahwa Notaris selaku pejabat umum tidak teridentifikasi sebagai dan bukanlah seorang pejabat publik. Pejabat Publik mempunyai syarat menduduki posisi atau jabatan di otoritas penyelenggara negara sebagai badan publik yaitu salah satu dari eksekutif, legislatif atau yudikatif. Sementara kedudukan Notaris tidak menempati atau terkualifisir menjadi salah satu bagian atau domain eksekutif, 71 legislatif atau yudikatif, yang tentunya bukan dari otoritas penyelenggara negara serta kiprah profesinya tidak menghasilkan produk keputusan usaha tata negara. Pasal 1 angka (3) UU KIP: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri” Pasal 1 angka (8) UU KIP: “Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik” 5. Bahwa Pasal 1 angka (1) UU Jabatan Notaris menerangkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Frasa yang dimaksudkan jelas-jelas tidak memenuhi kriteria dan karakter dari seorang pejabat negara atau pejabat publik yang kehadirannya merupakan representasi Negara atau pemerintahan baik itu pusat maupun daerah dalam pelayanan bersifat publik maupun penyelenggaraan negara. Sebaliknya Notaris itu layanan yang privat spesifik, dengan kewajiban untuk dituntut independensi dalam segala aspek tanpa pengecualian dalam format, bentuk dan wujud apapun, meliputi juga tanpa intervensi, keterlibatan, keberpihakan dari dan kepada siapapun dan pihak manapun juga. Sehingga mustahil Notaris menjadi bagian dari organisasi dan struktural maupun birokrasi Negara dan pemerintahan, yang akan memposisikan profesinya tidak lagi imparsial dan melawan sumpah jabatannya. 6. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi bersikukuh atau bersikeras dengan sikap bertahan pada rigiditas untuk meneruskan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menyerahkan kembali ke legislative review bersama-sama dengan inisiatif pemerintah untuk melakukan amandemen, itu sama saja Mahkamah 72 Konstitusi memberangus ruang demokrasi dan membelenggu hak-hak konstitusional asasinya dari Notaris manapun. Pendapat Para Pemohon sangatlah beralasan secara hukum, dengan berefeksi bahwa, UU Jabatan Notaris yang telah melakukan 2 kali transformasi dari Peraturan Jabatan Notaris Hindia Belanda, selalu menyatakan norma lama sudah ketingalan zaman, maka suatu keharusan melakukan kodifikasi bahkan sinkronisai. Tetapi realitasnya kontradiktif norma-norma devide et empera yang fundamental tetap status quo hukum Kolonial, bukan norma belandaskan UUD 1945 dan bersumber kepada Pancasila, suatu konstitusi Negara yang Merdeka. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas yang wajib diemban sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak-hak asasi manusia yang dimuat oleh Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (“Tap MPR XVII/1998”), yakni “Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebar-luaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat”. Maka Mahkamah Konstitusi harus menyikapi persamaan dihadapan hukum bagi Notaris ialah sinkronisasi dan transformasi norma yang setara dengan profesi Advokat, Dokter dan Dokter Gigi 8. Bahwa persoalan-persoalan yang diuraikan oleh Para Pemohon dan dialami oleh Notaris sekalipun tidak pernah disentuh bahkan dibenahi oleh organisasi profesi. Sebabnya dengan status quo dibalik legalitas yang diakomodir pemerintah, mereka meraup uang sebanyak-banyaknya kepada Notaris jual beli jabatan sebagai komoditas. Komersialisasi yang berdampak sistemik dan berkelanjutan itu tanpa diikuti dengan akuntabilitas hukum bahkan etik atau moral, yang dipikirkan hanya melantik sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, terbukti secara sederhana kepengurusan organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia menjadi ajang birahi kekuasaan dan pemerintah gagal untuk menanggulanginya atau mungkin lebih tepat membiarkannya, karena selama lancar dan tak terganggu kepentingannya buat memperoleh pemasukan ke kas tidak terganggu. Meskipun ironinya penyelewengan di ranah yang erat dengan praktik Notaris menyebabkan pemberhentian Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi 73 Manusia oleh Presiden per tanggal 7 Desember 2023 akibat terlibat kasus suap dan gratifikasi dimuat dalam media ANTARA. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan rekonstruksi dan penafsiran ulang terhadap salah satu norma hukum peninggalan Hindia Belanda yang sifatnya monumental dan berpengaruh secara progresif. Sikap Mahkamah Konstitusi telah berhasil mengatasi kebuntuan yang sudah berkecamuk tanpa berkesudahan terhadap konflik norma warisan Hindia Belanda yang sudah saatnya di tinggalkan. Sehingga seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat mempunyai pendirian yang serupa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan kepastian, kemanfaatan sekaligus keadilan yang hakikinya adalah substantif bukan terbelenggu secara prosedural, dengan memperhatikan prinsip perlindungan kesetaraan dan kesederajatan (equal protection) berdasarkan kenyataan protokol Notaris melampaui batasan apapun karena sifat kerahasiaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022: “Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, dalam hal terdapat konflik norma antara norma KUH Perdata dengan norma UU 8/2016, maka berlaku asas lex posterior derogate legi priori dan karena KUH Perdata bersifat lebih umum maka berlaku pula asas lex specialis derogate legi generali. Dalam konteks kedua asas yang menjadi solusi konflik norma dimaksud, UU 8/2016 merupakan lex posterior dan lex specialis. Sementara KUH Perdata merupakan legi priori dan legi generali” “Menimbang bahwa bentuk pengampuan itu sendiri, seperti yang dipraktikkan sebagai keharusan sebagaimana diperintahkan Pasal 433 KUH Perdata, dewasa ini dianggap “out of date” dan mendapatkan penentangan karena dinilai memanipulasi hak-hak keperdataan penyandang disabilitas yang diampu (curandus)” “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 433 KUH Perdata harus diberikan penafsiran ulang dengan menyelaraskannya dengan semangat yang terdapat dalam UU 8/2016 khususnya Pasal 32 UU 8/2016. Penafsiran ulang demikian bertujuan agar dapat dipastikan terwujudnya efek atau dampak upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas 74 intelektual dengan tetap mempertahankan lembaga pengampuan yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata” 10. Bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi mempunyai kecenderungan kepada penerapan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam mempertahankan landmark decision-nya yang selalu menganggap pejabat umum layaknya Notaris adalah sama dengan pejabat negara. Namun bagi Para Pemohon, menghendaki agar Mahkamah Konstitusi sekiranya dengan upaya terbaiknya, melakukan penemuan hukum guna mengadakan tafsir konstitusional dalam memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pengujian yang termaktub dalam permohonan a quo. Penemuan hukum dan interprestasi konstitualisme yang dimaksud oleh Para Pemohon yang di adopsi dari pemikiran-pemikiran oleh: Munafrizal Manan yang pandangannya ditulis dalam Buku “Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi” Penerbit Mandar Maju, Cetakan I, Tahun 2012, di halaman 15: “Pada dasarnya, penemuan hukum muncul sebagai akibat tidak lengkap atau tidak jelasnya peraturan perundang-undangan tertulis yang ada, sehingga untuk memutus suatu perkara hakim harus melakukan kreasi aktifnya guna menemukan solusi hukum. Kreasi aktif dalam bentuk melakukan penemuan hukum ini perlu dilakukan oleh hakim karena hakim bukan hanya tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelas dasar hukumnya, tetapi juga tidak boleh tidak memutus suatu perkara dengan alasan yang sama. Hakim dianggap mengetahui hukumnya (ius curia novit). Artinya, melalui penemuan hukum itu hakim mengisi kekosongan hukum (recht vacuum)” Titon Slamet Kurnia yang pandangannya ditulis dalam Buku “Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan I, Tahun 2014 di halaman 169: “Sebagai premis mayor penulis mendalilkan bahwa hakikat konstitusi menentukan bagaimana seharusnya interprestasi tersebut dilakukan. Dengan memposisikan UUD NRI 1945 tidak hanya sebagai konstitusi positif, tetapi juga konstitusi normatif, serta dengan memilih teori normativisme sebagai teori 75 adjudikasi bagi penulis, maka interprestasi konstitusi menurut UUD NRI 1945 adalah interprestasi yang seyogianya koheren dengan visi konstitusi normatif dan teori normativisme sebagai teori ajudikasi. Jika pendekatan normativisme konstitusional diikuti secara konsisten maka pendekatan dalam interprestasi konstitusi yang berbanding lurus dengan itu adalah pendekatan normativisme. Penulis meyakini bahwa pendekatan tersebut lebih mampu memajukan atau memperkuat perlindungan HAM ketimbang pendekatan atau teori rivalnya yaitu formalisme dan realisme (c.q. pragmatisme)” 11. Bahwa kedudukan profesi Notaris sebagaimana profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi di mata hukum merupakan profesi tertua yang pernah dikenal, diketahui dan diakui dalam peradaban manusia (Profesi di bidang Hukum dan Medis) sekaligus memperoleh predikat terhormat (officium nobile). Di Indonesia keempat profesi tersebut merupakan profesi yang independen dan diatur oleh Undang-Undang. 12. Bahwa secara etimologi kata profesi berasal dari kata profiteri, yang berarti ikrar atau di muka umum. Selanjutnya terbentuklah kata profesio (profession dalam bahasa Inggris dan profesi dalam bahasa Indonesia) yang berarti suatu kegiatan kerja yang dikerjakan atas dasar pengabdian. Selanjutnya ada tiga ciri (conditio sine quanon) untuk membedakan profesi dengan pekerjaan lainnya, yaitu: a. Profesi merupakan aktivitas kerja yang didasari oleh adanya ikrar mulia, yang dinyatakan lewat sumpah dimuka umum (to profess), untuk merealisasi moral kebaikan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, orientasi utama bukan mengharapkan imbalan upah materiil untuk jasa-jasanya, tetapi ia terpanggil untuk berbuat kebajikan demi kemaslahatan umat; b. Adanya kemahiran teknis bermutu tinggi yang dipakai untuk merealisasikan kebajikan tersebut; c. Adanya kesediaan secara nyata para profesional itu untuk menundukkan diri secara ikhlas kepada kontrol organisasi atau korps sesamanya. Kontrol internal ini disusun berdasarkan kesepakatan para sejawat profesi dalam sebuah kode yang berisikan seperangkat norma etik atau yang akrab dikenal sebagai Kode Etik. 13. Bahwa sepatutnya tidak boleh adanya perlakukan diskriminasi untuk pengaturan antar profesi Notaris, Advokat, Dokter dan Dokter Gigi (equal 76 protection). Mahkamah Konstitusi berpendirian dalam Putusan Nomor 4/PUU- V/2007 tanggal 18 Juni 2007: “...khusus ketentuan Pasal 29 UU Praktik Kedokteran yang mengatur tentang Surat Izin Registrasi (SIR), Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 29 UU Praktik Kedokteran adalah pasal yang mengatur mengenai bukti kemampuan formil (formele bevoegdheid) dari seorang dokter dan/atau dokter gigi, sedangkan Pasal 37 UU Praktik Kedokteran mengatur mengenai bukti kemampuan materiil (materiele bevoegdheid) dari seorang dokter dan/atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteraan. Dengan demikian, seorang dokter dan/atau dokter gigi untuk dapat melakukan praktik dokter menurut UU Praktik Kedokteran harus lebih dahulu menunjukkan bukti kemampuan (bevoegdheid) baik dalam arti formil maupun materiil.” 5. Bahwa, terdapat perbedaan mencolok, terhadap perlakukan mengenai usia pensiun yang dialami Notaris dibandingkan dengan profesi medis seperti Dokter dan Dokter Gigi, meskipun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”) telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). Berdasarkan UU Kesehatan, Dokter dan Dokter Gigi masuk ke dalam rumpun Tenaga Medis, tidak mengalami pensiun dan tidak dikenal usia maksimal, yaitu ternyatakan dalam Pasal 1 angka (6) juncto Pasal 1 angka (28) juncto Pasal 260 dan Pasal 261 UU Kesehatan: Pasal 1 angka (6) UU Kesehatan: Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan Pasal 1 angka (28) UU Kesehatan: “Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.” Pasal 260 UU Kesehatan: 77 “(1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR.” “(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan” “(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit”: a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/ atau sertifikat profesi; dan b. memiliki sertifikat kompetensi. “4. STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.” Pasal 261 UU Kesehatan: “STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 tidak berlaku apabila:” “a. yang bersangkutan meninggal dunia; “b. dinonaktilkan atau dicabut oleh Konsil atas nama Menteri; atau” “c. dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” 14. Bahwa, bahkan untuk sesama profesi hukum, antara Notaris dan Advokat terdapat diskriminnasi perlakuan, yaitu pengaturan usia pensiun. Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris, bagi seorang Notaris, usia pensiun adalah 65 tahun dan sepanjang dianggap sehat, dapat mengajukan perpanjangan untuk 2 tahun, sehingga usia menjabatnya terhenti sampai batas maksimal yaitu hanya di usia 67 tahun. Sementara bagi seorang Advokat menetapkan tiada usia pensiun bagi seorang Advokat sebagaimana ternyatakan dalam pengaturan dalam 10 ayat (1) UU Advokat: Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: a. permohonan sendiri; b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. 78 6. Bahwa, Pemohon I pada saat ini telah terbukti dirugikan dengan aturan pensiun ini, dengan kondisi masih bugar walaupun saat permohonan ini diujikan usianya mendekati 70 tahun, tetapi sehat jasmani rohani, jiwa raga serta mentalitas juga psikologis juga produktif bahkan sanggup menuangkan pemikirannya untuk menyajikan permohonan a quo, telah terdampak secara nyata. Mirisnya kerugian akibat usia pensiun sebagai Notaris, yakni saat memasuki usia 65 tahun di tahun 2020 dan memperoleh perpanjangan sampai usia 67 tahun di tahun 2022, tahun-tahun saat pandemik virus covid-19 merajalela dan mengancam hidup semua umat manusia. Maknanya, perpanjangan tersebut tidak dinikmati oleh Pemohon I secara finansial atau ekonomis, justru sebaliknya harus di rumah saja, tetapi beban operasional dan pengeluaran rumah dan kantor, tetap harus dibayarkan, belum lagi kebutuhan menyambung hidup selama 2 tahun bertahan selama periode 2020-2022 yang secara rutin bulanan secara konstan menguras tabungannya. Lalu setelah pensiun sampai hari ini tidak ada lagi pekerjaan, karena hanya sebagai Notaris lah penghidupannya selama ini, konsekuensi dan resiko berbagai larangan rangkap apapun. 7. Bahwa bagi Pemohon II, kerugian pun tidak jauh berbeda, selama maupun pasca masa pandemi covid 19, kemorosoan secara finansial tak terelakkan. Saat ini Pemohon II menjelang usia 45 tahun dan tinggal 21 tahun lagi tersisa untuk menjalankan jabatannya selaku Notaris hingga tahun 2044 saat tepat berusia 65 tahun, jika beruntung dapat diperpanjang sampai usia 67 dan berhenti menjabat di tahun 2046. Periode 21 tahun ini hanya menggantungkan semata-mata penghidupannya sebagai Notaris, tanpa gaji, maupun manfaat apapun yang rutin. Ketidakadilan resiko dan konsekuensi berupa ketidakpastian kelayakan hidup, namun sesuatu yang pasti bagi Notaris adalah berhenti karena pensiun. 8. Bahwa namun dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris, Para Pemohon sebagai Notaris menyadari hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dikebiri. Karena sebagaimana profesi lainnya, sudah seharusnya hak dan/atau kewenangan memberhentikan diri sebagai Notaris merupakan hak dan/atau kewenangan otonom dari seorang Notaris itu sendiri yang sejatinya dimiliki sejak lahir sebagai hak asasinya masing-masing yakni hak hidup, mengingat bahwa jabatan Notaris adalah 79 profesi mandiri yang menempatkannya harus berjuang demi kelangsungan hidupnya sendiri tanpa bergantung kepada orang lainnya dan kemandiriannya harus bebas dari rangkap jabatan, profesi atau ikatan kepegawaian/kekaryawanan. 9. Bahwa profesi Notaris seharusnya memiliki kesetaraan yang sama dalam hal ketentuan berhenti menurut kategori umur sebagaimana profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi. Sehingga sudah seharusnya ketentuan terkait pembatasan usia pada Notaris ditiadakan agar Notaris tetap dapat bekerja sesuai profesinya sepanjang dirinya masih merasa mampu untuk bekerja, setidaknya diberhentikan karena dinyatakan lain oleh hukuman berkekuatan hukum tetap oleh Peradilan yang menghalangi seorang Notaris menjalankan jabatannya, ataupun karena hukuman dari pelanggaran profesi berdasarkan putusan dari mahkamah etik layaknya Advokat Serta Dokter dan Dokter Gigi. 10. Bahwa dengan adanya perbedaan perlakuan antara profesi Notaris dengan profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi terutama terkait ketentuan berhenti menurut kategori umur sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris, nyata: a. kedudukan Notaris di dalam hukum berbeda dengan profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi, karena hanya profesinyalah yang memiliki ketentuan berhenti menurut kategori umur. Sedangkan ketiga profesi lainnya sama-sama tidak memiliki ketentuan berhenti menurut kategori umur, bahkan ketiga profesi lainnya diberikan hak dan/atau kewenangan untuk memberhentikan dirinya sendiri. b. perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak diperoleh oleh Notaris, karena di hadapan hukum profesi Para Pemohon berbeda dengan profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi terutama terkait ketentuan berhenti menurut kategori umur, bahkan ketiga profesi lainnya diberikan hak dan/atau kewenangan untuk memberhentikan dirinya sendiri. c. diskriminasi yang dialami Notaris karena apabila dibandingkan dengan profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi, hanyalah profesinya yang memiliki ketentuan berhenti menurut kategori umur, bahkan ketiga profesi lainnya diberikan hak dan/atau kewenangan untuk memberhentikan dirinya sendiri. 80 11. Bahwa, telah terjadi praktik-praktik penyimpangan dan penyalahgunaan dari berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Jabatan Notaris, yang telah dibakukan, bahkan tanpa diberi kesempatan bagi setiap Notaris maupun yang notabene menjadi anggota organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia. Di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Jabatan Notaris, tidak mencantumkan harus di buat dan dijelaskan lebih lanjut dengan dibuat suatu aturan implementasi atau pelaksanaannya yang termasuk salah satu hierarki peraturan perundang-undangan dibawah norma UU Jabatan Notaris apalagi peraturan organisasi profesi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, maupun suatu syarat apapun yang menjadi dasar perpanjangan masa jabatan Notaris 2 tahun dari usia 65 Tahun ke 67 Tahun selain konfirmasi bahwa “mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”. 12. Bahwa, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia, secara sewenang-wenang telah membuat menerbitkan pengaturan yang berkaitan dengan modus penyelundupan hukum atas perpanjangan masa jabatan Notaris, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (“PP 28/2019”), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 990] tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (“Permenkumham 19/2019”), Peraturan Pekumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 05/PERKUM/INI/2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan Dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan (“Perkum INI 05/2017”) dan Nomor 20/PERKUM/INI/2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Poin (“Perkum INI 20/2019”). 13. Bahwa, siasat gelap kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Profesi Notaris dengan sengaja menerapkan diskriminasi perlakuan antara profesi Notaris dengan profesi Advokat dan profesi Dokter dan Dokter Gigi ialah guna menerapkan pembatasan usia, adalah suatu alat pemaksaan bagi setiap Notaris yang ingin memperpanjang jabatannya terperdaya dengan birokrasi 81 dan administasi yang setiap langkah dan tahapannya ditarik uang, dengan membayar kepada Pemerintah dan Organisasi Profesi Notaris. Berlakunya norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Jabatan Notaris sungguh berbahaya jika tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan terus menjadi celah berbagai modus operandi komersialisasi perpanjangan usia Notaris disebabkan aturan pembatasan usia. Lampiran PP 28/2019 Bagian Pelayanan Jasa Hukum Sub C. Notariat angka 5: Perpanjangan Masa Jabatan Notaris: a. Kategori Daerah A per orang Rp. 25.000.000,- b. Kategori Daerah B per orang Rp. 25.000.000,- c. Kategori Daerah C per orang Rp. 15.000.000,- d. Kategori Daerah D per orang Rp. 7.500.000,- Pasal 97 ayat (2), (3) dan (4) Permenkumham 19/2019: (1) Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian perpanjangan masa jabatan. (2) Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun. (3) Pemohon wajib membayar biaya permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia dan mengirimkan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian perpanjangan masa jabatan. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. asli surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit; 82 b. asli surat keterangan sehat rohani dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit; c. asli rekomendasi dari MPD, MPW, atau MPP; d. asli rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris; dan e. asli surat penunjukan MPD kepada Notaris sebagai pemegang protokol. Pasal 1 Perkum INI 20/2019: Poin adalah nilai yang diberikan oleh Perkumpulan baik di tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat terkait dengan kegiatan peningkatan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya serta terkait dengan keaktifan dari anggota Perkumpulan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan maupun keaktifan anggota Perkumpulan dalam organ-organ Perkumpulan dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan Perkumpulan Pasal 3 Perkum INI 20/2019: Manfaat pemberian Poin adalah: a. Bagi Anggota Luar Biasa (ALB) adalah sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris dan untuk memperoleh rekomendasi lainnya dari Perkumpulan; b. Bagi Notaris adalah sebagai syarat untuk memenuhi syarat pindah wilayah kerja serta memenuhi syarat perpanjangan masa jabatan dan untuk memperoleh rekomendasi lainnya dari Perkumpulan; c. Untuk memperoleh pelayanan lainnya dari Perkumpulan 14. Bahwa bagi Para Pemohon batas waktu menjabat sebagai Notaris, adalah sepanjang usia yang dikarunia Tuhan selama masih sehat buat bekerja selaras dengan dijaminnya penghidupan yang layak sebagaimana telah dilindungi sebagai haknya Para Pemohon oleh konstitusi, maka pembatasan usia adalah irasional dan tidak relevan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Jabatan Notaris yang mengatur pembatasan usia notaris, telah melanggar prinsip equal 83 protection dan telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dimaknakan oleh hakekat norma Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 15. Bahwa, secara faktual, penyelewengan semacam ini bukan sekedar indikasi, dugaan atau asumsi, tetapi sudah terdapat rekam jejak yang kelam atas ladang bisnis terselubung oleh Pemerintah berkolaborasi bersama organisasi profesi Ikatan Notaris melalui “seolah-olah jalan legal yang sah yang diatur dengan peraturan setingkat menteri”. Sehingga Notaris sebagai korban telah melakukan pengujian norma peraturan setingkat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap UU Jabatan Notaris kepada Mahkamah Agung, yaitu mengenai pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Ujian kode etik yang diselenggarakan Organisasi Notaris, yang telah diputus permohonan pengujian tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 3 P/HUM/2022 dan sebelum berlakunya Permenkumham 19/2019, praktik yang serupa yang merugikan Notaris telah dilakukan oleh Pemerintah dan organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia, yaitu dengan komersialisasi dibalut suatu penyelundupan hukum yang berakibat kerugian materiil dan kembali Notaris sebagai korban yang drugikan telah mengajukan pengujian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait, yang mana pengujiannya telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 2018, yaitu mengenai ujian pengangkatan Notaris yang diselengarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022 tanggal 29 Maret 2022: a. Menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; b. Menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 84 Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 tanggal 20 September 2018: a. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; b. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum danvHak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum; c. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris; 16. Bahwa kerugian yang dimaksud, merupakan suatu kerugian potensial sekaligus substansial bagi Para Pemohon, yang dapat berkaca secara jernih hal demikian berlaku bagi Para Pemohon untuk urusan perpindahan maupun perpanjangan jabatan. 17. Bahwa kerugian secara prosedural sekaligus substansial adalah mengenai tugas dan amanah tanggung jawab profesionalnya yang sangat rentan dan terdampak oleh perlakukan diskriminasi dengan pengaturan limitasi masa jabatan Notaris, yang menjadi Protokol Notaris yang harus terawat dan 85 terlindungi kerahasiaan dan keutuhan integritas data atau arsipnya, yang sewaktu-waktu dapat kapanpun meskipun Notaris sudah tidak menjabat baik disebabkan berhenti sukarela, diberhentikan karena pemecatan maupun berhenti karena limitasi masa jabatan, tidak mendapat jaminan oleh prinsip equal protection sebagaimana digariskan oleh konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 49/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013, Perkara Nomor: 43/PUU-XV/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Perkara Nomor: 22/PUU-XVII/2019, bertanggal 20 Mei 2019 dan Perkara Nomor : 16/PUU- XVIII/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang perlindungannya melalui Majelis Kehormatan Notaris atau saluran organisasi profesi produk-produk kewenangannya Notaris yang bukan hanya akta, menjadi protokol Notaris yaitu sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris yakni Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang. 18. Bahwa menurut Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945, seharusnya Para Pemohon tidak memperoleh diskriminasi terhadap hak hidupnya dan resiko dituntut dengan secara berlaku surut padahal telah memperoleh ketetapan hukum berakhirnya masa jabatan tanpa perlindungan hukum yang patut. Sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris haruslah dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maupun dapat memberikan suatu penafsiran 86 konstitusional kepada ketentuan-ketentuan merupakan suatu hal yang wajar dan patut terhadap frasa yang dapat dimaknai pembatasan usia menjalankan jabatan Notaris B. PENGUJIAN BERKENAAN DENGAN AKTA OTENTIK SEBAGAI DOKUMEN ELEKTONIK MAUPUN HASIL CETAKANNYA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS ATAU DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PIHAK-PIHAK YENG BERKEPENTINGAN DIHADAPAN NOTARIS BERHADAPANNYA DIMAKNAI SECARA FISIK TATAP MUKA MAUPUN SECARA VIRTUAL ATAU DIGITAL (AUDIO-VIDEO) MELALUI PERANGKAT ELEKTONIK BERDASARKAN SISTEM ELEKTRONIK ATAS PASAL 1868 KUH PERDATA JUNCTO PASAL 165 HIR JUNCTO PASAL 285 RBG JUNCTO PASAL 1 ANGKA (7) UU JABATAN NOTARIS JUNCTO PASAL 1 ANGKA (4) UU ITE TERHADAP PASAL 25A, PASAL 26 AYAT (2), PASAL 28C AYAT (1), PASAL 28F, PASAL 28G AYAT (1) DAN PASAL 31 AYAT (5) UUD 1945 19. Bahwa, Mahkamah Konstitusi kiranya dapat menelaah karakteristik profesi Notaris yang membedakannya dengan profesi lainnya, yang menyandang status mulia atau luhur yang terletak pada kapasitas jabatannya yang berkenaan dengan akta otentik. selaras dengan agrumentasi dalam permohonan a quo, bersandarkan pada pendapat Dr. Ghansham Anand di dalam buku “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia”, Penerbit Prenadamedia Grup, Tahun 2018, di halaman 91-92: “Kapasitas official nobile diberikan kepada notaris dalam kapasitas jabatan (pejabat umum) dan sebagai suatu profesi. Notaris sebagaimana dijelaskan sesungguhnya menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, mempunyai kewenangan untuk membuat akta authentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi pihak-pihak yang membutuhkan agar hak dan kepentingan mereka terlindungi. Di sinilah letak “kemuliaan” jabatan dan profesi notaris” 20. Bahwa, cakupan dan/atau jangkauan definisi akta otentik yang dirumuskan oleh Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB adalah identik dengan rumusan Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris, merupakan pemicu kendala atas praktik jabatan Notaris. 87 21. Bahwa seperti diketahui bersama, landasan historis, sosiologis, filosofis dan/atau yuridis pembentukan UU Jabatan Notaris, adalah merujuk ke masa Hindia Belanda. Sementara pada masa itu, terdapat pluralisme hukum, yaitu hukum perdata barat eropa Kontinental, hukum perdata adat serta hukum perdata Islam. Eksistensi akta otentik dan Notaris adalah kebutuhan melayani orang eropa maupun orang timur asing, sementara bagi warga lainnya tergantung kepada otoritas yang berkuasa, seperti Kerajaan, Kesultanan serta berbagai masyarakat adat dan agama lainnya. Sisa-sisa rekam jejaknya pun masih ditemui dalam norma-norma yang termuat dalam Buku I KUH Perdata sampai hari ini. Dalam konsiderans/mukadimmah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara jelas disebutkan bahwa UU Jabatan Notaris adalah upaya mere-formulasi Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku di masa Hindia Belanda dengan kutipannya: “Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang- undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: 1) Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Staatblads 1860 Nomor 3)” “Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris” 22. Bahwa eksistensi dan pengakuan jabatan dan profesi Notaris di Indonesia, adalah menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konkordansi dan kodifikasi pemberlakukan hukum perdata dan dagang, yang berasal dari hukum Romawi. Mahkamah Konstitusi telah menguraikan garis besar konkordansi dan kodifikasi yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 berikut ini: 88 “Bahwa KUH Perdata yang dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku di Indonesia merupakan kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negera Belanda. Proses penyusunan KUH Perdata tersebut tidak dapat dilepaskandari pengaruh Hukum Perdata Perancis (Code Napoleon). Pengaruh dimaksud disebabkan karena Code Napoleon itu sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada saat itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna dan menjadi rujukan utama serta mewarnai kodifikasi KUH Perdata (BW) ersebut. KUH Perdata pada akhirnya secara konkret berhasil disusun oleh panitia yang diketuai Mr. J.M Kemper dengan sebagian besar isi bersumber dari Code Napoleon serta sebagian yang lain elaborasi dari hukum Belanda Kuno. Secara faktual kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830, namun secara riil baru diberlakukan di Negeri Belanda pada 1 Oktober 1838, di mana pada waktu yang hampir bersamaan diberlakukan juga KUH Dagang (Wetboek van Koophandel atau WvK), peraturan susunan pengadilan Belanda (Rechterlijke Organisatie atau RO), dan ketentuan-ketentuan umum lainnya berkenaan dengan peraturan perundang-undangan Belanda (Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB), serta hukum acara perdata Belanda (Rechtsvordering atau Rv)” “Bahwa lebih lanjut berdasarkan asas konkordansi, maka KUH Perdata Belanda dimaksud menjadi referensi atau “role model” KUH Perdata Eropa Kontinental yang akan diberlakukan di Indonesia (ketika itu masih di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda). Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana kodifikasi KUH Perdata di Indonesia selanjutnya “dimodifikasi” agar dapat mengakomodir kepentingan keperdataan di Hindia- Belanda (sekarang Republik Indonesia). Oleh karena itu, kodifikasi yang diharapkan tentunya memiliki persesuaian antara hukum dan keadaan di Hindia-Belanda dengan hukum dan keadaan di Belanda” “Bahwa proses kodifikasi yang harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian, baik hukum maupun keadaan kedua negara, tidak dapat dilepaskan dari keadaan di Hindia-Belanda yang pada saat itu masih dalam kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karena itu, hasil kodifikasi KUH Perdata di Indonesia merupakan “perkawinan” atau gabungan kondisi hukum di Belanda dan di Hindia-Belanda. Selanjutnya, kodifikasi tersebut pada akhirnya dapat 89 diwujudkan berdasarkan asas konkordonansi yang sempit. Artinya, KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848” “Bahwa meskipun kodifikasi KUH Perdata telah diwujudkan, namun sifat berlaku KUH Perdata dimaksud masih mengalami kemajemukan yang disebabkan plural-nya golongan penduduk di Hindia-Belanda. Banyaknya varian sifat berlaku KUH Perdata disebabkan beberapa faktor yang memengaruhi, antara lain: Faktor etnis dan yuridis. Sementara itu, berkenaan faktor yuridis keberlakuan KUH Perdata berlaku dengan membagi penduduk Indonesia dalam 3 (tiga) jenis golongan sebagai berikut [vide Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS)]:” a. Golongan Eropa; b. Golongan timur asing (bangsa Tionghoa, India, dan Arab); c. Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli). “Bagi golongan warga negara yang termasuk pada masing-masing golongan tersebut berlaku dan tunduk pada KUH Perdata secara penuh dan sebagian lagi hanya pada bagian-bagian tertentu serta selebihnya lagi ada yang terikat dan tunduk hanya jika kepentingannya menghendaki” “Bahwa secara doktriner pengertian hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat. Terminologi hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yang juga sering disebut dengan istilah hukum sipil, meskipun berkenaan dengan pengertian hukum sipil a quo kadang dipersepsikan sebagai bertentangan dengan hukum militer. Oleh karena itu, secara universal sebutan Hukum Perdata dipergunakan untuk memaknai seluruh peraturan berkaitan dengan hukum privat materiil tersebut” “Sementara itu, berkaitan dengan ruang lingkup hukum perdata, juga terdapat pengertian yang berbeda, yaitu ruang lingkup hukum perdata dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian hukum perdata dalam arti luas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan jangkauannya dapat meliputi seluruh peraturan- 90 peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, KUH Dagang, beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya, seperti hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, dan hukum perburuhan. Sedangkan, pengertian ruang lingkup hukum perdata secara sempit mengandung jangkauan meliputi seluruh peraturan- peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu hukum pribadi, hukum benda, meliputi pula hukum tentang harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan serta hukum pembuktian dan daluwarsa” “Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata ini dapat berbentuk tertulis, seperti yang dimuat dan diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis, seperti Hukum Adat. Demikian halnya berkenaan dengan pembagian bukunya. Di dalam KUH Perdata secara sederhana dan dalam tataran empiris dikenal Buku I yang mengatur berkenaan dengan Orang, Buku II yang mengatur berkaitan dengan Benda, Buku III yang berkenaan dengan Perjanjian, dan Buku IV yang berkaitan dengan Kadaluwarsa” 23. Bahwa, politik hukum atas kebutuhan akta otentik masih dipertahankan sampai saat ini sebagai bukti bahwa eksistensi “pejabat umum” dan “akta otentik” memang berdasarkan diskriminasi yaitu berlaku terutama kepentingan bagi golongan timur asing yaitu untuk urusan keperdatan yang diatur oleh KUH Perdata Buku I yang mengatur tentang Orang. 24. Bahwa kontekstual yang dianut oleh UU Jabatan Notaris berlawanan dengan norma-norma yang termaktub dalam UUD 1945, disebabkan kala itu belum ada Konstitusi Republik Indonesia. Praktik “berhadap-hadapan” bagi seorang Notaris untuk memberi pelayanan dan menjalankan kewenangan jabatannya saat itu, selain jumlah Notaris yang sangat sedikit dan jarang, memang juga dibatasi oleh spesifikasi teritorial kolonial Hindia Belanda yang menjadi pejabat birokrasi dan administrasi tertinggi seperti Gubernur Jenderal, bukan dipimpin Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota bahkan kepala Desa di masa Republik Indonesia yang mempunyai otonomi atau desentralisasi dan dekonsentrasi dalam tata wilayah. Serta spesifikasi berlakunya bagi golongan tertentu yaitu orang eropa dan timur asing yang dilayani oleh Notaris. Sementara kondisi zaman dan peradaban saat ini sangat jauh berbeda, yang dihadapi oleh Notaris adalah warga negara dan penduduk Indonesia maupun 91 warga negara dan penduduk asing, serta transaksi yang berlangsung setiap hari adalah tanpa batas (borderless) dengan globalisasi dan era perdagangan bebas. 25. Bahwa kewenangan sebagai Notaris Siber (cyber notary) yang diperintahkan oleh Pasal 15 ayat (3) beserta Penjelasannya untuk melayani setiap transaksi elektronik dalam UU Jabatan Notaris adalah suatu keharusan dan keniscayaan, diwujudkan melalui harmonisasi dan sinkronisasi hukum sekaligus transformasi norma. Selaras dengan kewenangan yang dimaksud, semua pekerjaan Notaris saat ini sesungguhnya telah berbasis digital atau elektronik, dikerjakan dengan perangkat elektronik dan penyimpan datanya pun elektronik, bahkan secara hukum pun dalam pembuktian dan penelusuran dengan forensik yang disebut dokumen asli suatu akta Notaris adalah dalam bentuk digital yang diakses secara elektronik, sedangkan yang beredar adalah versi cetakan dari mesin cetak (printer). Landasannya adalah di uraikan dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (4) UU ITE: Pasal 1 angka (2) UU ITE: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya” Pasal 1 angka (4) UU ITE: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” 26. Bahwa Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB, Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris Jo. Pasal 1 angka (4) UU ITE, yang menjadi serba keterbatasan bagi Notaris yang harus berhadapan dengan siapapun yang dilayaninya, sesungguhnya tidak harus berbenturan dan bisa harmonis 92 dan berdampingan dengan prinsip dan praktik transaksi dan dokumen elektronik, sepanjang tidak terdapat larangan bagi Notaris atas suatu wilayah tertentu dan tidak boleh meninggalkan kantor. Persoalan ini hanya dapat diseleaikan oleh uji konstitusional mengadopsi konstruksi Pasal 6 beserta penjelasannya dalam UU ITE serta Pasal 7 beserta penjelasannya dalam UU ITE. Pasal 6 UU ITE: “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan” Penjelasan Pasal 6 UU ITE: Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya Pasal 7 ayat UU ITE: “Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang- undangan” Penjelasan Pasal 7 UU ITE: “Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.” 27. Setiap bukti tertulis pada zaman dan peradaban kekinian di Indonesia, senyatanya adalah dokumen elektronik (maupun hasil cetakannya tidak 93 terkecuali termasuk akta notarial). Menurut UU ITE, hukum perdata formil dan materil sudah mengakuinya sebagai alat bukti yang sah dan berlaku mengikat secara hukum, karena pembuatannya pun menjadikannya sebagai bagian dari kontrak elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka (17) UU ITE atau pengolahannya melalui sitem elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU ITE serta pemanfaatannya untuk transaksi elektronik yang seluas-luanya dalam lingkup privat dan publik sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU ITE beserta Penjelasannya. Demikian pula dengan aspek otentifikasi, verifikasi, validasi dan sekuritisasi dalam rangka memenuhi syarat authentisitas suatu akta notaril, yakhi akta yang dibuat oleh atau dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau bertransaski dihadapan seorang pejabat umum dalam hal ini seorang Notaris telah di lindungi dengan sertifikasi elektronik termaktub dalam ketentuan Pasal 13A ayat (1) UU ITE beserta penjelasannya. Pasal 1 angka (17) UU ITE: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik” Pasal 1 angka (5) UU ITE: “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik” Pasal 17 ayat (1) UU ITE: “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat” Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU ITE: “Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha dan/atau masyarakat” “Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat” 94 Pasal 13A ayat (1) UU ITE: “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat menyelenggarakan layanan berupa:” a. Tanda Tangan Elektronik; b. segel elektronik; c. penanda waktu elektronik; d. layanan pengiriman elektronik tercatat; e. autentikasi situs web; f. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/ atau segel elektronik; g. identitas digital; dan/atau h. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik. Penjelasan Pasal 13A ayat (1) UU ITE: Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "segel elektronik adalah data elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menjamin asal, integritas, dan keutuhan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang digunakan oleh Badan Usaha atau instansi. Huruf c Yang dimaksud dengan "penanda waktu elektronik adalah penanda yang mengikat antara waktu dan tanggal dengan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan menggunakan metode yang andal. Huruf d Yang dimaksud dengan "layanan pengiriman elektronik tercatat" adalah layanan yang menyediakan pengiriman Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik, memberikan bukti terkait pengiriman Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik, dan melindungi Informasi Elektronik dan/ atau 95 Dokumen Elektronik yang dikirimkan dari risiko kehilangan, pencurian, kerusakan, atau penambahan yang tidak sah. Huruf e Yang dimaksud dengan "autentikasi situs web" adalah layanan yang mengidentilikasi pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke Orang atau Badan Usaha yang menerima Sertifikat Elektronik situs web dengan menggunakan metode yang andal. Huruf f Yang dimaksud dengan "preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik" adalah layanan yang menjamin kekuatan hukum Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik dalam suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik masih dapat divalidasi meskipun masa berlaku Sertifikat Elektronik tersebut habis. Huruf g Yang dimaksud dengan "identitas digital" adalah Informasi Elektronik yang memuat identitas unik dari suatu subjek hukum yang pemanfaatannya berada di bawah penguasaan dari subjek hukum yang terasosiasi dengan identitas tersebut. Huruf h Cukup jelas 28. Keragu-raguan dalam praktik oleh semua Notaris atas transaksi elektronik adalah ambiguitas dari identifikasi “berhadapan dengan Notaris”, yang sepatutnya telah terjawab oleh Pasal 1 angka (17) dan Pasal 1 angka (5) UU ITE tersebut, yang menerangkan setiap akta notarial harus melalui tata cara dan prosedur dijelaskan dan dibacakan oleh seorang Notaris sebelum ditandatangani oleh seorang penghadap, saksi-saki dan Notaris, sebagaimana ditetapkan menurut Pasal 43 ayat (2) dan 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Ambiguitas dalam UU Jabatan Notaris perihal “berhadapan dengan Notaris” yang menjadi celah selama ini telah ditambal dan ditutup oleh pengertian sistem elektronik, yaitu tidak perlu kehadiran bentuk dan format fisik, dalam suatu geografis, ruang dan waktu yang sama tetapi melalui perangkat dan prosedur elektronik, baik itu audio dan visual, bahkan tandatangan akta notarialnya pun 96 dapat dilakukan secara digital atau elektronik yang telah di akomodir dalam Pasal 2 dan Pasal 1 angka (12) UU ITE. Jangkauannya adalah bagi setiap subyek hukum yang bertindak atau bertransaski dengan akibat hukumnya baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia. Pasal 2 UU ITE: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pasal 1 angka (12) UU ITE: Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi 29. Bahwa, pandemi Covid-19 telah menjadi pelajaran berharga bagi kemanusiaan dan peradaban di seluh dunia termasuk Indonesia. Semua memaksa sebuah gaya hidup baru, yaitu perjumapaan atau berhadapan secara virtual melalui perangkat elektronik, agar kelangsungan transaksi dan lalu lintas kehidupan tetap bergulir melalui adaptasi zaman. 30. Bahwa penjelasan aplikasi dari lebih lanjut mengenai akta otentik dalam format transaksi dan dokumen elektronik adalah melalui tuntutan implementasi perpaduan antara tulisan, audio dan visual serta tanda tangan elektronik terungkap yang dimuat dalam Pasal 77 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Penerapan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik dengan uraiannya: Pasal 77 ayat (1) UUPT: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta 97 RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat” Pasal 77 ayat (4) beserta Penjelasannya UUPT: “Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS” “Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik” 31. Bahwa sudah seharusnya, akta otentik tercakup dan terlingkupi dalam identifikasi definisi dokumen elektronik. Secara definisi pun tidak teridentifikasi akta, karena telah beragam dokumen di berbagai urusan dan kepentingan masyarakat sudah dalam bertransformasi dari konvensional cetakan ke wujud elektronik atau digital. Tuntutan dalam pelayanan secara bikrokrasi dan administrasi bagi masyarakat, oleh pemerintahan pusat dan daerah pun sudah cenderung bertransformasi ke elektronik, termasuk dalam layanan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang serba digital dalam praktik peradilannya, bahkan putusannya sebagai salah satu bentuk dokumen (akta) otentik, telah berwujudkan digital yang dapat di unduh dan di unggah. Transformasi ini merupakan desakan ketika terdapat larangan perjumpaan secara fisik (physical distancing) di masa pandemi Covid-19 yang menghambat atau merintangi segala bentuk bertatap muka, berhubungan, bertemu, kontak dan berhadapan secara fisik, sebagaimana pula diuraikan dalam pandangan yang dikemukakan oleh Prof. Ahmad M. Ramli dan Dr. Tasya Safiranita Ramli dalam buku “Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi dan Kebijakan Digital” Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu Tahun 2022, Halaman 44, yakni: “Dampak transformasi digital dan pandemi Covid-19 adalah semakin masifnya aktivitas ekonomi digital, termasuk berbagai transaksi yang bersifat crossborder dan virtual atau cyber physical. Hal ini juga terjadi dalam proses arbitrase dan penyelesaian sengketa yang harus menyesuaikan dengan physical distancing sehingga diperlukan metode dan prosedur sidang online, pembuktian online, dan pendaftaran online. Prosedur dan mekanisme arbitrase perlu disesuaikan untuk merespons paradigma Industri 5.0. Berbasis 98 konsep hukum sebagai infrastruktur transformasi Indonesia maka sudah saatnya dibuat implementasi peraturan prosedur arbitrase yang secara komprehensif merespon kebutuhan praktik arbitrase di tanah air” “Transformasi digital juga mengubah pola transaksi bisnis yang ujungnya juga memerlukan metode penyelesaian sengketa berbasis digital, arbitrase online, pengadilan online dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya sudah banyak yang dilakukan secara online seperti yang telah dikemukakan. Prasyarat untuk penyelesaian sengketa secara online adalah infrastruktur digital yang memadai dan infrastruktur hukum sebagai dasar beracara” 32. Bahwa ambiguitas mengenai kontekstual “berhadapan dengan Notaris atau pejabat umum lainnya” sebagai suatu syarat otentisitas suatu akta notarial, menimbulkan kerugian aktual maupun potensial bagi Para Pemohon, sebagaimana aplikasi penerapan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 16 AB (lex domicili), Pasal 17AB (lex rei sitae) dan Pasal 18 AB (lex loci actus) serta asas-asas hukum lex specialis derogate legi generali, lex superior derogate legi inferiori dan lex posteriori derogate legi priori, halmana nyata dalam hal pelaksanaannya praktik Notaris, yang antara lainnya diuaraikan berikut: a. Adanya permintaan pembuatan keterangan waris, wasiat, hibah wasiat dengan kepemilikan aset terutamanya benda tidak bergerak harta kekayaan miliknya dari perorangan dan/atau badan hukum yang tersebar di dalam dan luar wilayah Indonesia serta diwajibkan oleh undang-undang dengan suatu akta otentik menurut hukum Indonesia, namun keberadaannya menghalanginya untuk kembali ke Indonesia atau di propinsi yang bukan wilayah jabatannya; b. Adanya permintaan pembuatan akta rapat badan hukum maupun perorangan melalui perangkat media elektronik serta akta-akta untuk transaksi dan dokumen elektronik, yang pesertanya tersebar didalam dan/atau diluar negeri yang secara notarial; c. Adanya pelayanan di lingkungan Kementerin Hukum dan Asasi Manusia yang sangat erat dengan pekerjaan Notaris, yang membutuhkan akses digital dan melalui sistem elektronik antara Notaris dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi ketersediaan perangkat bisa saling 99 melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris secara elektronik serta menandatangani aktanya secara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949] tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berlaku per tanggal 20 Agustus 2021; d. Adanya tuntutan penyelenggaraan satu data berdasarkan dokumen elektronik, informasi elektronik maupun sistem elektronik di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang menerapkan arsip dan interkonektivitas secara digital secara waktu yang senyatanya (real time) yang dilindungi kanal keamanan siber berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 231] tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berlaku per tanggal 13 Maret 2023; e. Adanya ketergantungan bagi Notaris ke akses AHUOnline (sistem elektronik pelayanan jasa Notaris oleh Administrasi Hukum Umum), yang setiap Notaris memiliki akses sendiri masing-masing, guna kepentingan kliennya antara lain wasiat, badan hukum, badan usaha, fidusia, apostile dan pewarisan berkaitan balai harta peninggalan, yang pembuktiannya sudah serba digital yang tidak setara dan sebanding, dengan identifikasi akta otentik yang berkiblat pada konkordansi dan kodifikasi hukum perdata kolonial: ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2127] tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik berlaku per tanggal 30 Desember 2016; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1538] tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan Dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan berlaku per tanggal 3 November 2017; 100 ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011] tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata berlaku per tanggal 1 Agustus 2018; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 20219 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660] tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan berlaku per tanggal 19 Juni 2019; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 710] tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi berlaku per tanggal 27 Juni 2019; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715] tentang Pengesahan Koperasi berlaku per tanggal 28 Juni 2023; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 661] tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan Dan/Atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Perkumpulan per tanggal 19 Juni 2019; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 709] tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan per tanggal 27 Juni 2019; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1060] tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan berlaku per tanggal 17 September 2019; 101 ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 734] tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia berlaku per tanggal 9 Juli 2020; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 823] tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia berlaku per tanggal 19 Juli 2021; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281] tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama berlaku per tanggal 19 November 2021; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470] tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas berlaku per tanggal 30 April 2021; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1283] tentang Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum berlaku per tanggal 13 Desember 2022; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28] tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berlaku per tanggal 13 Januari 2022, dan; ▪ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98] tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik berlaku per tanggal 26 Januari 2022. f. Adanya permintaan layanan dan pembuatan dokumen, data, informasi, transaksi dan akta digital berdasarkan sistem elektronik dalam rangkaian pendaftaran tanah, dengan perangkat bisa saling melihat dan mendengar 102 secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris secara elektronik kepada setiap Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) berdasarkan: ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59] tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) sebagaimana telah dirubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28] tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (“PP HAT & Pendaftaran Tanah”), berlaku per tanggal 2 Februari 2021; ▪ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461] tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (“Perka BPN 3/2023”), berlaku per tanggal 20 Juni 2023; g. Adanya permintaan pembuatan koporasi, investasi, lisensi teknologi, kekayaan intelektual dan pendanaan atau transaksi pinjaman keuangan yang pihak-pihak perorangan dan/atau badan hukum maupun melibatkan aset yang tersebar di dalam dan luar wilayah Indonesia serta diwajibkan dengan suatu akta otentik secara hukum; 33. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II yang pernah dilantik untuk menjalankan profesinya, adalah menjadi Notaris yang mempunyai wewenang untuk seluruh wilayah Indonesia dan melayani seluruh penduduk Indonesia tanpa diskriminasi apapun. Sehingga setiap arsipnya yang menjadi protokol menampung data pribadi maupun non publik dari seluruh teritori serta dapat menjadi alat bukti di berbagai kepentingan di dalam dan luar peradilan. 34. Bahwa, situasi dan kondisi berhadapan dengan kontekstual peradaban kekiniaan atau mutakhir yang mana ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mendominasi sehingga perbedaannya bagikan bumi dan lagit dan bertolak belakang satu sama lain dengan yang menitik beratkan kehadiran fisik terhadap profesi Notaris di perkenalkan di tanah air oleh pemerintahan Hindia Belanda. Peradaban saat itu masih serba manual dan konvensional, yang mana pembuatan dan penandatangan akta notaril masih oleh pena dan diatas kertas 103 bahkan media lainnya yang memungkinkan penulisan pena bisa menjadi surat (arsip tertulis). Sementara saat ini bila seorang Notaris melakukan verifikasi dan konfirmasi secara fisik dengan manual dan konvensional, maka kerentanan justru menjadi isu yang tidak terelakkan. Yang dimaksudkan adalah bilamana penghadapnya ternyata bukan orang yang tercantum dalam data, tanda tangan dan sidik jari yang dibubuhkan diketahui belakangan ternyata palsu atau dipalsukan. Notaris tidak mempunyai kemampuan mendeteksi hanya dengan melihat kasat mata. Meskipun Notaris mempunyai saksi-saksi yang dicantumkan dalam aktanya tetap tidak bisa membuktikan dengan perekaman data baik audio atau visual karena itu menjadi alat bukti yang ilegal. Sebabnya adalah perekaman yang dikenal dalam UU ITE, hanyalah yang boleh dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan institusi lain yang mempunyai kewenangan penegakan hukum berdasarkan izin dari pengadilan negeri yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU ITE: “Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang” 35. Bahwa, kerentanan bagi eksistensi Notaris adalah akan ditinggal oleh peradaban dan punah, terancam dengan distrupsi ilmu pengetahuan dan teknologi, segala pembatasan atas permaknaan berhadapan yang mengurung diri dari realitas peradaban, justru akan membenturkan dengan persoalan serius, terutama bila Notaris dilaporkan atau diperkarakan secara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara proses maupun tata cara dan prosedur manual dan konvensional yaitu berhadapan secara fisik menjadi andalannya. Celah dari mengandalkan kehadiran fisik, yaitu Notaris hanya disuguhkan kepada sosok seseorang yang tidak pernah dikenal sebelumnya, tanpa mengetahui pribadinya dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. 36. Bahwa selanjutnya secara prosedur untuk keperluan verifikasi dan konfirmasi hanya bisa dijawab dengan teknologi, saat pihak-pihak yang berkepentingan berhadapan melalui perangkat sistem elektronik, dengan pengenalan wajah 104 (face recognition), pembubuhan tanda tangan dan sidik jari digital (digital signature and finger print) seketika dapat mendeteki dan menginformasikan ke Notaris bahwa pihak-pihak yang berhadapan adalah benar, palsu atau keliru. Karena semua telah terekam ke dalam Nomor Induk Kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk dalam databasenya, terjamin keamanan dan memberi kepastian hukum oleh Negara, melalui berbagai kelembagaan yang menangani data, arsip, komunikasi, informasi dan transmisi secara elektronik termasuk penyimpanan secara digital dalam lalu lintas yang tanpa mengenal batas negara. Tak dapat menghindar dari tuntutan kepada Notaris yang harus menghadapi interaksi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submision), berperan sebagai cyber notary, bagian dari kemudahan berinvestasi atas kecepatan, ketepatan dan kepastian layanan. 37. Bahwa, atas serba keterbatasan dan larangan normatif yang telah terungkap sebelumnya, maka ditengah kebuntuan pandemi covid-19 yang menghalangi kewenangan jabatan dan praktik profesi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 9-10 Maret 2020 telah berinisiatif mewujudkan Notaris Siber melalui Seminar Internasional Digitalisasi. Mencari solusi kolaborasif dengan beragam pakar dan institusi diantaranya Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Pertanahan Nasional, upaya menyusun materi muatan atas kehendak perubahan norma terhadap UU Jabatan Notaris. Halmana meneguhkan serta mendukung alasan Para Pemohon dalam permohonan a quo. 38. Bahwa inisiatif tersebut diatas, telah bergulir secara berkesinambungan, tidak berhenti dengan seminar, tetapi telah mewujud kepada produk ilmiah, yang dikompilasikan sebagai sumbangsih arus pemikiran, yang dituangkan sebagai tulisan kolektif dalam buku yang disusun oleh Tim Penulis Ikatan Keluarga Alumni Notaris (IKANO) Universtitas Padjadjaran berjudul “Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital” Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Tahun 2023, yang garis besarnya di halaman 13-14: “Dalam pengimplementasian konsep Cyber Notary yang ideal dapat dilakukan dengan cara Notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya 105 dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Sehingga dalam konsep ini bahwa menghadap secara fisik atau secara langsung berhadapan tidak diperlukan, tapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti teleconference atau Skype dan platform-platform digital lainnya tanpa batas- batas wilayah negara (borderless) atau pun batas kota/provinsi. Dengan konsep ini Notaris dapat membuat akta untuk klien tanpa keharusan untuk menghadap langsung secara fisik atau datang ke kantor Notaris dan Notaris pun dapat melayani pembuatan akta tanpa batas wilayah dalam jangkauan local, regional, nasional dan antar negara. Bahkan dalam pengembangan lebih lanjut untuk masyarakat Indonesia, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, melainkan Notaris dapat mengunduhnya dari instansi yang berwenang dalam hal pembuatan atau pengeluaran identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta/surat nikah atau identitas lainnya yang diperkenankan diunduh oleh Notaris dengan menggunakan kode akses tertentu” “Demikian pula dengan dokumen yang diperlukan dalam pembuatan tersebut cukup diunduh oleh Notaris dari instansi tertentu, dan pada sisi lain bagi para penghadap, saksi dan Notaris cukup menggunakan tanda tangan digital serta meterai dan stemple secara digital. Media penyimpanan minuta dan salinan pun tidak perlu lagi dalam bentuk kerta, tapi dapat disimpan dalam microchip, microfilm atau media lainnya yang dapat dicetak sesuai keperluan” 39. Bahwa dalam rangka memaknai Notaris secara siber (cyber), maka Pasal 2 ITE telah menghadirkan menguraikan yurisdiksi secara hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip Pasal 16 AB (lex domicili), Pasal 17AB (lex rei sitae) dan Pasal 18 AB (lex loci actus) menjawab harmonisasi dan sinkronisasi hukum serta transformasi norma sekaligus integritas data dan kemanan arsip protokol Notaris, yang seharusnya sudah terekam dan tersimpan secara digital. Oleh Dr. Purna Cita Nugraha dalam buku “Yurisdiksi dalam Hukum Siber”, Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu Tahun 2022, di ketahui sebagai “Lex Informatica” yang dalam pandangannya di halaman 155 – 157 adalah: “Prinsip perlindungan juga terkandung pada Pasal 2 UU ITE dan Penjelasan Pasal 2 UU ITE yang menyebutkan bahwa undang-undang ini memiliki 106 jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara aseing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa pemanfataan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat besifat lintas territorial atau universal. Hal-hal yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara serta badan hukum Indonesia” “Penerapan yurisdiksi Lex Informatica ini didasarkan pada perbedaannya dengan yurisdiksi hukum konvensional. Yurisdiksi hukum utamanya didasarkan pada wilayah. Hukum konvensional/tradisional dapat diberlakukan hanya pada tempat yang nyata-nyata, dapat ditentukan dimana kedaulatan dapat melaksanakan kekuasaannya. Sebaliknya, yurisdiksi dari Lex Informatica adalah jaringan (networks), sehingga dapat menembus batas-batas secara fisik (transnasional). Oleh karena itu, prinsip perlindungan melalui Lex Informatica dapat diterapkan secara aktif berdasarkan jurisdiction to prevent” “Prinsip perlindungan pada Pasal 2 UU ITE dalam rumusan “diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia” mengandung “prinsip perlindungan pasif”. Hal ini dikarenakan penerapan prinsip tersebut didasarkan pada perbuatan/tindak pidana yang sudah terjadi (on an ex post basis), sehingga sifatnya pasif. Sedangkan Lex Informatica menawarkan penerapan “prinsip perlindungan aktif” secara otomatis (automated) dan eksekusi mandiri (self-executing) sebelum perbuatan dilakukan (ex ante measures)” 40. Bahwa kerugian Para Pemohon sebagai yang melekat dengan profesi yang luhur dan mulia (nobile officium) dalam melaksanakan jabatannya, yaitu pada saat dibacakan dan dijelaskan jika hanya menghandalkan secara wujud dan kehadiran fisik, maka tidak dapat didokumentasikan secara audio dan/atau visual saat dibacakan dan dijelaskan untuk terhindar dari terdegradasinya akta 107 menjadi surat dibawah tangan terkena gugatan materiel dan immaterial beserta denda, pinalti dan bunga secara perdata. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU ITE jelas-jelas menetapkan segala jenis perekaman hanya dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, diluar jangkauan Notaris. 41. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya berkenanaan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE telah meguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan persoalan hak konstitusionalitas warga negara berkaiatan dengan hak asasinya maupun pembuktian secara dimata hukum dan dihadapan pengadilan. Berkaitan dengan pidana menjelaskan bilamana Notaris mengadakan perekaman audio dan/atau visual saat berhadapan secara fisik adalah pelanggaran privasi sehingga ilegal, karena dianggap sebagai penyadapan, yang secara hukum hanyalah dalam rangka penegakan hukum dan prosedurnya harus terdapat izin dari pengadilan. Berbeda bila dilakukan oleh suatu perangkat sistem elektonik memang sejak awal semua pihak yang berkepentingan terikat untuk terekam secara digital pada saat berhadapan menjadi sah dan legal seperti pertimbangan Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 5/PUU-VIII/2010: “Bahwa dalam penyadapan terdapat prinsip velox et exactus yang artinya bahwa informasi yang disadap haruslah mengandung informasi terkini dan akurat. Dalam hal ini penyadapan harus mengandung kepentingan khusus yang dilakukan dengan cepat dan akurat. Dalam kondisi inilah, di dalam penyadapan terdapat kepentingan yang mendesak, namun tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak sewenang-wenang melanggar rights of privacy orang lain” “Mahkamah berpendapat bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945” 108 42. Bahwa kepentingan para pihak yang memerlukan adanya akta otentik atau notarial, pada prinsipnya setara dengan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yaitu dilarang untuk bisa atau dapat dirubah, ditambah, dikurangi, dirusak atau diganti. Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIX/2021 yang menguji Pasal 32 dan 48 UU ITE, substansinya adalah kepastian hukum akan kepemilikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta jaminan akan keaslian isinya: “Bahwa Mahkamah menilai ketentuan Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan yang dirumuskan sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi/komunikasi, terutama ketika teknologi menciptakan kebutuhan akan berbagai dokumen elektronik sekaligus mempermudah akses setiap orang pada berbagai informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang/pihak lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi, sekaligus menjamin agar transaksi atau pertukaran informasi elektronik berjalan dengan baik tanpa merugikan siapapun penggunanya. Jaminan keamanan data pribadi serta jaminan terselenggaranya pertukaran informasi secara valid dan jujur merupakan prakondisi bagi terpenuhinya hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga masyarakat” 43. Bahwa akta-akta otentik berkaitan pertanahan dan lelang telah dimungkinkan secara digital buat pembuktian guna kepentingan pendaftaran tanah. Untuk peralihan hak atas tanah akibat pemindahan hak melalui perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan modal dalam perusahaan, hak tanggungan, kuasa memberikan hak tanggungan, pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Milik serta melalui lelang eksekusi dan non ekesekusi berdasarkan risalah lelang maupun peralihan hak atas tanah akibat peristiwa hukum yaitu pewarisan melalui wasiat, hibah wasiat maupun pemisahan dan pembagian harta peninggalan warisan kepada para ahli waris. Pembuatan akta-akta tersebut maupun pelaksanaanya telah diakomodir secara aturan, yaitu dapat memanfaatkan teknologi, infrastruktur dan fasilitas komunikasi dan/atau informasi secara digital, dengan wujud informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Pengaturan yang dimaksud telah dimuat dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 86 109 PP HAT & Pendaftaran Tanah maupun di dalam Pasal 3 ayat Perka BPN 3/2023. Pasal 85 ayat (1) PP HAT & Pendaftaran Tanah: “Seluruh data dan/atau dokumen dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah secara bertahap disimpan dan disajikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” Pasal 86 PP HAT & Pendaftaran Tanah: “Pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dilakukan secara elektronik” Pasal 3 ayat (2) Perka BPN 3/2023: Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk kegiatan: a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali; b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah; c. Pencatatan perubahan Data dan informasi; dan d. Alih media 44. Bahwa terdapatnya suatu ketidaksetaraan dalam pembuktian yaitu alat bukti tertulis yang mempunyai derajat otentik. Jika dibandingkan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat manapun selain dari Notaris yang sudah serba digital atau elektronik, seperti passpor, akta nikah, putusan pengadilan, sertifikat tanah elektronik, akta kematian, akta kelahiran. Yang menjadi persoalan bagi Notaris, adalah keseluruhan dokumen hukum berstatus akta otentik yang dibuat secara digital atau elektronik oleh pejabat negara yang bersangkutan, yang tidak setara dalam tata cara dan prosedurnya untuk dikategorikan otentik menurut katentuan-ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB, Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris dijadikan dasar pembuatan akta Notaris yang notabene mengandalkan format cetakan fisik dan tanda tangan secara manual. Artinya bila terdapat kekeliruan, kesalahan, kelalaian maupun penyesatan bahkan penipuan yang sengaja atau tidak sengaja di lakukan saat berhadapan dengan Notaris, serta merta terdapat 110 suatu cacat yuridis yang mendegradasi kekuatan pembuktian dari suatu akta notarial yang pernah dan/atau akan dibuat Notaris selaku Pejabat Umum. 45. Bahwa, berdasarkan Pasal 38 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum selain dari Notaris yang mempunyai derajat otentik secara elektronik atau digital tentunya lebih terjamin keamanan dan integritasnya dibandingkan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris seperti Para Pemohon. Sehingga menjadi suatu ketimpangan sekaligus menjadi diskriminasi atau perbedaan perlakuan/diskriminasi, bukti ketiadaan persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 38 ayat (1), (3) dan (4) UU AP: “(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis” “(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan” “(4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronis” 46. Bahwa, persoalan akta otentik, bukan hanya kepentingan Notaris maupun warga negara, yaitu kerugian aktual dan potensial sekaligus substansial jika akta otentik tidak teridentifikasikan ke dalam dokumen elektronik dan sebaliknya demikian definisi dokumen elektronik harus mengidentifikasikan rumusan akta otentik dalam cakupannya. 47. Bahwa, meskipun Notaris adalah suatu profesi hukum yang dikecualikan dari definisi pejabat umum lainnya, yang merupakan para pejabat negara dan pejabat publik ataupun aparatur sipil negara lainnya serta bukan juga dari salah satu identifikasi atas 5 pilar aparat penegak hukum di Indonesia (advokat, kepolisian, kejaksaan dan hakim serta lembaga pemasyarakatan). Tetapi bukan berarti Notaris dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menyediakan akta notaril atau otentik, dapat dikesampingkan atau di-anak-tiri- kan serta tidak mempunyai persamaan perlakuan dihadapan hukum. Bilamana 111 penerapan dan pemanfataan atas ilmu pengetahuan teknologi informasi telah berlaku dan mempunyai payung hukum cyber, maka aplikasi cyber notary serta merta diadopsi dan diadaptasi dalam praktik sebagai suatu keniscayaan harmonisasi dan sinkronisasi hukum. 48. Bahwa identifikasi dan definisi “akta otentik” yang seharusnya dirumuskan kembali untuk mengadopsi tuntutan peradanan dan zaman, dengan belajar kepada kerugian-kerugian yang dialami selama pandemi covid-19 melanda, kelangsungan hidup terancam dan hanya dapat diatasi oleh ilmu, pengetahuan dan teknologi yang tak mengenal diskriminasi. Hal mana penyelenggara negara tanpa terkecuali lembaga Mahkamah Konstitusi harus bersikap dan bertindak bahwa kebutuhan akta secara digital adalah melalui pemaknaan baru termasuk persyaratan baru yang harus komprehensif, tetapi menjadi mustahil bilamana tidak dilakukan secara utuh dan menyeluruh berlaku secara simultan terhadap Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB angka (7) UU Jabatan Notaris juncto Pasal 1 angka (4) UU ITE, oleh karena akan menjadi dilemma dan problematika ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal yang bukan hanya menjadi persoalan konstitusionalitas Para Pemohon maupun Notaris pada umumnya, tetapi menjadi persoalan “pejabat umum lainnya siapapun dan manapun juga” demikian pula kebutuhan penduduk Indonesia di seluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia tanpa terkecuali. 49. Bahwa rumusan akta otentik yang selama ini menjadi kerugian aktual dan potensial maupun prosedural dan substantif Para Pemohon terutama di masa pandemi covid-19 yaitu berhadapan secara vitual (audio visual) melalui perangkat elektronik, yang memungkinkan bertatap muka dengan saling mendengat, melihat dan berpartisipasi yang terjamin integritas dan keamanan datanya oleh sistem elektronik sehingga menjadi dokumen elektronik berikut hasil cetakannya adalah otentik, sepatutnya oleh Mahkamah Konstitusi dapat dijawab dengan mengakhiri kerugian konstitusional semua pejabat umum bukan hanya semata-mata notaris demikian juga bagi kepentingan penduduk Indonsia dengan prinsip equal protection melalui penemuan hukum yang bersumber dari Pancasila oleh penafsiran konstitusional dan konstruksi hukum terhadap Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945. 112 Berdasarkan hal-hal tersebut dengan demikian Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RGB angka (7) UU Jabatan Notaris juncto Pasal 1 angka (4) UU ITE telah melanggar prinsip equal protection dan telah melanggar hak konstitusional sehingga haruslah dianggap bertentangan dengan Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi septutnya untuk dapat melakukan suatu penafsiran konstitusional dan rekonstruksi hukum dengan harmonisasi dan sinkronisasi hukum sekaligus transformasi norma. C. PENGUJIAN BERKENAAN DENGAN WILAYAH DAN DAERAH JABATAN PROFESI NOTARIS ATAS PASAL 17 AYAT (1) HURUF A DAN B PASAL 18 JUNCTO PASAL 19 AYAT (1), (2) DAN (3) UU JABATAN NOTARIS TERHADAP PASAL 25A, PASAL 26 AYAT (2), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28E AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 50. Bahwa pembatasan dan larangan bagi Notaris, artinya harus pasrah pada realitas, yang mana kesempatan untuk bertahan di tengah persaingan maupun peluang memperoleh pekerjaan harus memperhatikan adaptasi dan daya juang yang ditentukan oleh geografis tertentu yang pastinya terdapat rumpun ras, etnis, agama dan/atau golongan yang harus dihadapi dan dilayani oleh Notaris beserta keluarganya, pasangan istri atau suami dan keturunan yang memaksa mereka harus ikut serta bermukim dan bertempat tinggal di kota atau kabupaten dimana Notaris berkantor. Padahal Para Pemohon diangkat dan dilantik sebagai Notaris kewenangannya seluruh Indonesia dan melayani seluruh penduduk Indonesa bukan Notaris kedaerahan maupun Notaris provinsi tertentu, praktiknya dilarang diskriminasi. Dengan demikian, agar terpenuhinya pengakuan hak asasi manusia, maka bagi Para Pemohon adalah mengajukan tawaran kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengkreasikan suatu sinkronisasi dan transformasi norma yang merupakan hak konstitusionalitas Para Pemohon. Sehingga Para Pemohon memandang pantas untuk meminta haknya diakui sekaligus secara positif dan negatif sebagaimana pandangan Dr. Himawan Estu Bagijo dalam “Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi: 113 Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang” Penerbit Laksbang Grafika, Februari 2014 di halaman 392: “Terdapat 2 (dua) pola penting dalam perumusan pengakuan HAM yaitu HAM positif (positive right) dan HAM negatif (negative right). Dalam implementasinya, HAM positif (positive right) membawa konsekwensi terhadap Negara wajib melakukan pemenuhan (fulfill), sementara dalam HAM negatif (negative right) tugas Negara adalah perlindungan (to protect). Dalam kaitannya dengan HAM Negara tidak hanya berada pada posisi menghargai saja, tetapi memberi jaminan pemenuhan yang terealisasi dalam kebijakan publik” 51. Bahwa, kerugian senyatanya bagi Para Pemohon atas terlanggarnya haknya secara konstitusional adalah kevakuman atau kekosongan hukum pada saat pandemi covid-19, disebabkan pengaturan batasan daerah dan wilayah jabatan atas profesi Notaris selama hampir 3 tahun menderita tidak dapat atau terhalangi untuk menjalankan kewenangan jabatannya Para Pemohon selama periode tahun 2020-2023. Yang sewajarnya setiap kantor Notaris termasuk Para Pemohon tetap dapat setiap waktunya melaksanakan kewenangan jabatannya, melalui pertemuan atau rapat maupun dalam bahasa lainnya berhadapan dengan klien siapapun juga menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta yang menggunakan sistem elektronik saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris serta membubuhkan tanda tangannya secara elektronik sampai dengan memperoleh dokumen elektronik berupa akta otentik atau notaril, tetapi justru Para Pemohon terganggu bahkan berhenti melayani siapapun dengan demikian peristiwa demikian tidak boleh terulang lagi dimasa depan akibat pembatasan yang ketat dengan ancaman sanksi pidana selama pandemi covid-19. 52. Bahwa pandemi covid-19 pun telah merubah dunia peradilan Indonesia, yaitu dengan Mahkamah Konstitusi yang telah beradaptasi dengan melakukan pengaturan persidangan secara elektronik dengan Per MK 1/2021, demikian pula persidangan di lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan 114 Mahkamah Agung, yang diatur berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dunia bisnis pun turut beradaptasi atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek, melalui pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2022 Tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (E-RUPS). 53. Bahwa UUD 1945 sebagai norma abstrak dengan terang benderang telah memilah, mengkualifikasikan dan mengklasifikasikan mengenai makna pekerjaan dan penghidupan Notaris yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) 1945 saling bertalian dengan permaknaan yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (2) 1945 tentang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dalam konteks perlakuan suatu hubungan kerja. Untuk kontekstual Notaris terkualifikasi dan terklasifikasi ke dalam Pasal 27 ayat (2) 1945 bukan Pasal 28D ayat (2) 1945, disebabkan wujud pekerjaannya adalah profesi yang mengakibatkan suatu penghargaan bagi penghidupannya dalam layanan profesional dan kedudukan harkat dan martabat kemahiran, keahlian dan jabatannya. Pendirian dan pandangan demikian mengenai hakikat diferensiasi atas substansi dari Pasal 27 ayat (2) 1945 bukan Pasal 28D ayat (2) 1945 juga dapat ditemui sebagai pedoman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) tentang Cipta Kerja (“UU Omnibus Law”). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017: “Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 115 dalam hubungan kerja”. Sejalan dengan itu Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB juga menegaskan, “Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”. Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Berbeda dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sesedikit mungkin campur tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh campur tangan, pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam ekonomi, sosial dan kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara” Konsiderans/Mukadimmah UU Omnibus Law: “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya” 54. Bahwa, terlihat jelas pengaruh organisasi profesi Notaris mengintervensi Negara dan pemerintah ke dalam penentuan hajat hidup seorang Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 21 dan Penjelasan Pasal 21 UU Jabatan Notaris mengatur. Bahwa kebutuhan secara kuantitas atas siapa, kapan, dimana, bagaimana, apa serta kenapanya suatu daerah kota atau kabupaten di Indonesia memerlukan Notaris, bukan mumpuninya keahlian Notaris. Seyogyanya tidak diperkenankan sebagaimana hakekat norma Pasal 25A, 116 Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang seharusnya setiap Notaris sebagai warga negara hak asasinya terjamin dan terlindungi oleh Konstitusi. 55. Bahwa UU Jabatan Notaris telah mengakomodir hakekat Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan menghadirkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Namun hakekat organisasi tidak hanya berhenti disitu, apalagi bagi suatu profesi yang menuntut profesionalitas yang mumpuni dan terpercaya. Sehingga dengan tidak terbukanya opsi berorganisasi, sebagai kausalitas organisasi tunggal yang hanya berkepentingan menentukan kuantitas pejabat secara penempatan belaka, maka dampaknya Notaris secara kolektif terdegradasi kualitas profesional berkelanjutannya, sungguh berlawanan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 56. Bahwa suatu ironi atas pembatasan usia jabatan bagi seorang Notaris di satu sisi, tetapi terdapat konflik kepentingan dari organisasi profesi Notaris menentukan jatahnya, padahal memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak itu merupakan hak fundamental bagi setiap orang yang berlaku universal. Secara kasat mata identifikasi pembatasan usia maksimal (maupun minimum) terhadap seorang Notaris adalah permainan kepentingan penjatahan dari pengurus organisasi profesi Notaris, dengan cara menghalangi dengan suatu siasat curang perketat syarat (barrier to entry) agar seolah-olah halal menyingkirkan persaingan sesama rekan sejawat Notaris-nya. Bukan memetakan indikator produktivitas dan pemerataan yang membandingkan antara permintaan (demand) dan pasokan (supply) proporsional Notaris berbasis pengetahuan, kemahiran, kapasitas dan kompetensi Notaris. Pasal 21 UU Jabatan Notaris: “Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris” Penjelasan Pasal 21 UU Jabatan Notaris: “Formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris” 117 57. Bahwa norma Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 memberikan suatu kursif atau penekanan terhadap kata “setiap orang bebas” yang mengawali norma ini. Hakekatnya bagi frasa selanjutnya yaitu “memilih pekerjaan” dan “memilih tempat tinggal” serta kemudian ditutup dengan kalimat “manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi” lalu “diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. 58. Bahwa keleluasaan adalah kodrati dan tiada suatu tirani apapun dapat melarang kebebasan kepada seorangpun termasuk kepada Notaris manapun untuk dapat secara bebas bergerak menjalankan kewenangan jabatannya yang meliputi haknya bertempat tinggal sementara atau permanen sekaligus untuk bergerak datang dan pergi kemanapun dan kapanpun baik di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia. Tersirat dan tersurat bersumber dari norma Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, maka tiada restriksi geografis, ruang, waktu serta dimensi fisik, siber maupun digital atas kebebasan bagi Para Pemohon. 59. Bahwa atas inti (core) pekerjaan Notaris yang menyediakan akta sebagai alat bukti tertulis, terdapat suatu antinomi serta inkonsistensi. Terefleksikan dengan jelas dalam kandungan makna Pasal 16 ayat (1) huruf m juncto Pasal 16 ayat (7), (9) dan (10) UU Jabatan Notaris. Hakikat berhadapan hanya dalam konteks “ketika dibacakan”, namun dapat di siasati dengan mencantumkan dalam akta berupa rangkaian kalimat, bahwa terdapat suatu pernyataan kehendak agar akta tidak dibacakan karena pihak-pihak yang berkepentingan sebagai penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya. Sepanjang telah ditulis dalam penutup akta, maka sempurna kekuatan pembuktiannya. 60. Bahwa, esensi dari “berhadapan” secara fisik antara seorang Notaris bukan menekankan dalam batas ruang dalam suatu ruang dan waktu seperti di Kantor Notaris maupun wilayah jabatan dalam konteksi geografi tertentu. Uniknya lagi, terhadap akta wasiat adalah dikecualikan, yaitu ambigu wajib dibacakan atau tidaknya maupun ambigu wajib berhadapan atau tidaknya, maka tidak jelas kedudukannya sebagai alat bukti tertulis, tidak dapat teridentifikasi kategori kekuatan pembuktiannya sempurna atau dibawah tangan. Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:” 118 “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris” Pasal 16 ayat (7) UU Jabatan Notaris: “Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris” Pasal 16 ayat (9) UU Jabatan Notaris: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan” Pasal 16 ayat (10) UU Jabatan Notaris: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat” 61. Bahwa, selama ini dalam praktiknya yang dialami oleh Para Pemohon, para Notaris berkerja berdasarkan indoktrinasi dengan bersandar kepada suatu terstandarisasi (yang tidak dapat dikritisi) oleh pakem template atau copy dan paste (amati, tiru dan modifikasi). Suatu konvensi yang diajarkan sejak di bangku pendidikan atau kuliah secara turun temurun dari zaman Hindia Belanda, baik secara teoritik akademis maupun kemahiran yang bersifat mekanikal yaitu penyajian dan teknik dalam rangka pembuatan aktanya. 62. Bahwa, Notaris telah terdegradasi seiring dengan perjalanan kiprahnya di masyarakat, dan dunia pendidikan serta organisasi profesi yang membentuk dan mempersiapkan, realitasnya dari waktu ke waktu hanya melakukan repetisi, tanpa suatu otokritik dan dekonstruksi untuk perbaikan, penyegaran, peningkatan maupun reformasi dan transformasi kualitas. Yang terjadi justru para Notaris dilahirkan layaknya produk massal (mass product) dalam kuantitasnya, selaras dengan pertumbuhan jumlah penyelenggara pendidikan 119 diikuti dengan akselerasi secara eksponensial jumlah Notaris. Para Pemohon tidak pernah memperoleh suatu road map dan milestone yang transparan dari organisasi profesi atas program profesionalitas dan karakter Notaris yang berkelanjutan, terukur, terarah dan tersistematis dan setiap waktunya terdapat revisi sesuai degan kontekstual zaman, kemajuan teknologi, peradaban masyarakat, tidak melulu stagnan maupun tidak mengadopsi tantangan adaptasi ilmu dan pengetahuan yang diketahui sebagai distrupsi. 63. Bahwa permohonan a quo Para Pemohon diperkuat oleh pendapat Dr. Edmon Makarim dalam tulisannya dibuku “Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary”, penerbit PT. Rajagrafindo Perkasa, Edisi Ke-3, Tahun 2020, di halaman 108 dan 137, yang menguraikan basis legalitas formil dan materil keotentikan akta menurut kewenangan jabatan selaku Notaris siber (cyber notary): “Dalam lingkup transaksi yang tidak hanya konvensional melainkan juga secara elektronik, notaris dapat berperan penting dalam mencegah penipuan (fraud). Perkembangan notaris konvensional menjadi notaris modern bukan hanya dinilai berdasarkan adanya penggunaan komputerisasi dan internet pada administrasi kantor notaris saja, melainkan juga lebih ditandai dengan meningkatnya fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik atau bahkan menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Dalam perkembangan fungsi dan peran tersebut dipopulerkan dengan istilah cyber notary dan/atau electronic notary" “Meskipun UUJN tidak menentukan secara tegas bahwa keautentikan didasarkan atas pencantuman waktu pada akta, namun terdapat ketentuan Pasal 38 ayat (2) butir c yang menyatakan bahwa awal akta atau kepala akta harus memuat jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Secara tidak langsung hal ini layaknya juga menjadi syarat dari kebenaran formal dari suatu akta. Namun dengan kondisi yang sekarang yang berbasiskan medium kertas, sesungguhnya tidak ada jaminan terhadap validitas data tersebut, apalagi jika notaris tidak mempunyai sistem pencatatan yang menjamin data historikal yang baik. Secara teknis hal tersebut selayaknya dapat dibuktikan, karena informasi elektronik mempunyai catatan waktu dan perubahan dalam meta datanya. Berdasarkan hal ini jelas terlihat bahwa keautentikan materiil dari waktu yang 120 dicantumkan sesungguhnya tidak dapat diterangkan dengan hanya mengandalkan pernyataan tertulis, melainkan hanya dapat dijawab dengan sistem elektronik” 64. Bahwa kontekstual pengujian materil Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris adalah persamaan dihadapan hukum menurut UUD 1945 terhadap setiap warga negara manapun juga profesi Advokat, Dokter/Dokter Gigi, berarti berlaku pula bagi Notaris. Sesuai dengan pendirian Prof. Ramly Hutabarat, dalam bukunya “Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia” Penerbit Ghalia Indonesia, Tahun 1985, di Halaman 39: “Equality Before the Law” berarti persamaan di hadapan hukum. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya Penguasa dan Penegak Hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Sebab jika asas ini tidak dilaksanakan berarti terjadi penyelewengan dari konstitusi meskipun tampaknya bukan merupakan pelanggaran yang terang-terangan, namun sangat dirasakan oleh rakyat betapa ketimpangan hukum merupakan siksa batin yang berkepanjangan” 65. Bahwa, Ikatan Notaris Indonesia, yang diberi kewenangan, tugas dan tanggung jawab, seharusnya tidak terpaku dan berpangku tangan, apalagi berkutat dalam lingkaran setan perebutan kekuasaan. Sangat jauh dari subtansi dan hakikat eksistensi organisasi profesi. Persoalan yang hendaknya diatasi, justru tidak direspon dengan solusi yang progresif, maka status tunggal yang disematkan Undang-Undang menjadi masalah kritis konstitusi. 66. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, profesi Notaris merupakan suatu profesi yang setara dengan Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi, namun ketentuan mengenai wilayah jabatan tidaklah sama di antara keempatnya. 67. Bahwa, perlakukan diskriminatif ditunjukkan dengan adanya ancaman pemberhentian bagi seorang Notaris jika melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris, bukan karena dasar perbuatannya melanggar hak orang lain atau perbuatannya melawan hukum atau merupakan suatu kejahatan yang merenggut paksa hak orang lain, namun tanpa alasan dan dasar yang jelas 121 ketentuan ini dibuat sedemikiannya agar Notaris mematuhinya karena suatu ketakutan bukan dari kesadaran penuh dari dalam dirinya, padahal bila dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur profesi yang setara seperi Advokat dalam UU Advokat dan Dokter dan Dokter Gigi sebagai Tenaga Medis dalam UU Kesehatan, tidak ada satu pun Pasal yang mengatur ancaman pemberhentian ini, namun jikalau ada merupakan alasan yang logis dan sepatutnya karena malpraktik berupa pelangaran kode etik atau pemidanaan. Berturut-turut kutipan dari Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris redaksionalnya adalah: Pasal 17 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:” a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 19 ayat (4) UU jabatan Notaris: “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:” a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. 68. Bahwa, bertolak belakang dengan pembelengguan bagi Notaris oleh UU Jabatan Notaris tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat, seorang Advokat diperkenankan untuk praktik di seluruh wilayah Republik Indonesia, bahkan menurut Pasal 234 ayat (1), Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) UU Kesehatan, Tenaga Medis dapat melakukan praktik di dalam dan luar wilayah Republik Indonesia. Redaksional yang dimaksudkan dari pengaturan UU Advokat dan UU Kesehatan adalah: Pasal 5 ayat (2) UU Advokat “Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia” 122 Pasal 234 ayat (1) UU Kesehatan: “Dalam rangka pemerataan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lulusan dari penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau masyarakat untuk mengikuti seleksi penempatan” Pasal 235 ayat (1) UU Kesehatan: “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karena alasan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/ atau promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” Pasal 240 ayat (1) UU Kesehatan: “Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Indonesia serta peluang kerja bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia di luar negeri” 69. Bahwa satu-satunya cara yang dimungkinkan bagi Notaris seperti Para Pemohon, untuk menghirup udara bebas dapat bepergian kemanapun dan kapanpun juga tanpa diteror ketakutan karena jabatannya adalah dengan meletakan atau menyerahkan jabatannya secara sementara melalui cuti. Namun cuti itu bukan berarti terbebas dari sanksi hukum, tetap saja resiko dan konsekuensinya menjadi beban Notaris yang mengajukan cuti, karena Notaris yang bersangkutan harus menunjuk seseorang yang kredibel dan berkualifikasi sebagai Notaris pengganti, dalam rangka menggantikan sementara waktu ketidakhadiran Notaris yang mengambil cuti. Sang Notaris pengganti ini resiko dan konsekuensinya minim bahkan dapat dianggap nihil, karena semua tanggung jawab, peran, tugas dan wewenang berasal dan kembali ke Notaris yang mengambil cuti. Ketentuan demikian tidak ditemukan dalam UU Advokat dan UU Kesehatan. Ketika cuti bagi Advokat, Dokter dan Dokter Gigi sesuai maksud dan tujuannya, istirahat atau libur dari profesinya. Suatu ketidakadilan 123 yang senantiasa menjerat dan memperangkap Notaris dengan predikat jabatannya. Padahal adalah hak asasi manusia manapun untuk dapat hak beristirahat demi kesehatan dan pemulihan keseimbangan hidupnya tanpa harus khawatir terkena suatu sanksi hukum atau dirintangi oleh siapapun apalagi dengan rutinitas dan administrasi profesinya. 70. Bahwa cuti yang dimaksudkan bagi setiap Notaris manapun, tetap bersyarat yaitu apabila seorang Notaris telah menjabat selama 2 tahun sejak pelantikannya dan terdapat limitasi bila di akumulasikan bagi seorang Notaris hak cuti selama menjabat, yaitu tidak melebihi dari 12 tahun. Dengan demikian, secara sederhana maknanya dengan usia maksimal Notaris yang dibatasi hanya sampai usia 65 Tahun lalu cuma diberi perpanjangan masa jabatan sampai usia 67 Tahun, tetap direduksi dengan 12 tahun bilamana seorang Notaris mengambil cuti. Padahal seorang karyawan, pegawai atau pengurus dan manajerial di suatu perusahaan sekalipun urusan cuti tidak sampai mereduksi hubungan kerjanya, karena cuti adalah hak dan saat pandemi covid- 19, berlaku kebijakan bekerja dari rumah (work from home). Mereka tetap memperoleh haknya, berupa gaji sebagai pokoknya dan tunjangan setiap bulan, sebabnya cuti tidaklah mengakhiri suatu hubungan kerja. Berbeda dengan Notaris, maupun Advokat, Dokter dan Dokter Gigi dengan cuti merupakan suatu konsekuensi, tidak mempunyai sumber penghasilan karena memilih tidak bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya untuk sementara waktu. Bahkan untuk cuti, bagi seorang Notaris pun tidak serta merta diperoleh, ada suatu mekanisme berkonsekuensi biaya. 71. Bahwa secara rasional, tidak pernah ada Notaris yang akan mengajukan cuti, karena dengan cuti, sama saja berhenti bekerja sekaligus berhenti menghidupi dirinya buat kebutuhan rutin rumah tangga, makan dan lain sebagainya. Bagi Notaris semuanya sudah disegel erat dan ketat, peluang mata pencaharian lainnya telah musnah akibat profesinya. 72. Bahwa rentetan ketentuan-ketentuan berikut ini adalah yang dimaksudkan oleh Para Pemohon, yang tentunya merefleksikan kerugian yang signifikan, dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia kepada setiap Notaris, akibat konflik norma yang terkandung di dalam UU Jabatan Notaris, yang mempasung seorang Notaris layaknya terpidana tetapi tanpa 124 terbukti bersalah melalui suatu proses peradilan yang adil, jujur dan bermartabat. Kerugiannya bertubi-tubi dan mustahil bagi Notaris menghindar, sehingga menjadi salah satu alasan pengujian konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi: Pasal 25 UU Jabatan Notaris: (1) “Notaris mempunyai hak cuti” (2) “Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun” (3) “Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti” Pasal 26 UU Jabatan Notaris: (1) “Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun” (2) “Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya” (3) “Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun” Pasal 32 UU Jabatan Notaris: (1) “Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti” (2) “Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir” (3) “Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah” (4) “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:” a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau 125 d. pemberhentian dengan tidak hormat. 73. Bahwa, persoalan yang kronis bagi seorang Notaris yang irasional dan mengada-ada, dengan ketentuan pembatasan wilayah hanya 1 provinsi kemudian dilarang berturut-turut selama 7 hari meninggalkan kantornya yang terletak di suatu kota atau kabupaten yang menjadi daerah jabatannya. 74. Bahwa Para Pemohon hanya dapat meninggalkan kota atau kabupaten dimana lokasi jabatannya berada, sepanjang bepergian untuk meninggalkannya ke kota atau kabupaten lainnya, yang hanya masih dalam 1 radius dalam wilayah propinsi yang sama dengan kota atau kabupaten dimana kantor daerah jabatannya. konsekuensinya mewajibkan diri bertempat tinggal di daerah kota atau kabupaten, dimana alamat kantor berlokasi. Pengaturan demikian berlawanan dengan hakikat Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. 75. Ketentuan-Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, pasal 18 dan pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris telah melanggar prinsip equal protection, dengan adanya diskriminasi antara profesi Notaris dengan profesi Advokat, Dokter dan Dokter Gigi: a) kedudukan Notaris di dalam hukum berbeda dengan profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi, karena hanya profesinyalah yang memiliki ketentuan pembatasan wilayah jabatan dan larangan meninggalkan kantor. Sedangkan ketiga profesi lainnya sama-sama tidak memiliki ketentuan pembatasan wilayah jabatan dan larangan meninggalkan kantor, dengan kausalitas ambiguitas mengenai kontekstual “berhadapan dengan Notaris” b) perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak diperoleh oleh Notaris, karena di hadapan hukum profesi Notaris berbeda dengan profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi terutama terkait ketentuan pembatasan wilayah jabatan dan larangan meninggalkan kantor, kausalitas ambiguitas mengenai kontekstual “berhadapan dengan Notaris” c) diskriminasi yang dialami Notaris karena apabila dibandingkan dengan profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi, hanyalah profesinya yang memiliki ketentuan pembatasan wilayah jabatan dan larangan meninggalkan kantor, dengan kausalitas ambiguitas mengenai kontekstual “berhadapan dengan Notaris” 126 76. Bahwa, Konstitusi Indonesia melindungi dan menjamin hak setiap warganya tanpa adanya pengeculian. Sangat tidak rasional walaupun argumentasi logisnya adalah aspek kehormatan jabatan dan praktik profesional Notaris, tetapi harus mengorbankan kemanusiawian dan keberadaban, yang telah memenjarakan praktik profesi sekaligus kehidupan pribadi notaris. 77. Bahwa, selaras dengan penerapan dari huruf e bagian menimbang Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan tegas menyatakan “bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Staatblad 1860 Nomor 3) yang mengatur mengenai peraturan jabatan notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat”, maka sepatutnya pluralisme politik hukum zaman Hindia Belanda telah berakhir dengan serta merta. tidak lagi terdapat residu penindasan dengan dalih maupun pembenaran apapun sebagaimana pernah dipraktikkan di masa lampau, kembali di ulang, sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007: “Bahwa, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Unsur atau ciri pertama dan utama negara hukum adalah constitutionalism yang menghendaki agar konstitusi atau undang- undang dasar, in casu UUD 1945, benar-benar dijelmakan atau ditegakkan dalam praktik. Undang-undang, termasuk KUHP, adalah salah satu sarana untuk mewujudkan maksud maupun perintah undang-undang dasar. Oleh karena itu, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, sehingga undang-undang harus dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap undang-undang dasar. Selain itu, negara hukum juga bercirikan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Bahkan, sejarah negara hukum dan konstitusi pada dasarnya adalah sejarah perjuangan pengakuan, jaminan perlindungan, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, salah satu sebab yang dapat mengakibatkan dinyatakan bertentangannya suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, in casu UUD 1945, adalah jika undang-undang dimaksud melanggar hak asasi manusia, yang menurut Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMK yang termasuk ke dalam pengertian hak-hak konstitusional warga negara” 127 78. Bahwa, sesungguhnya atas kewenangan Notaris dalam UU Jabatan Notaris yang menjadi satu-satunya solusi sinkronisasi dan transformasi norma yaitu transaksi elektronik sebagai Notaris siber (cyber notary), walaupun bagi Mahkamah Konstitusi cukup dengan berefleksi kepada prinsip dan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 19 AB, yaitu “Semua akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat-pejabat umum, untuk kepentingan atau permintaan siapa saja, mengenai bentuknya, berlakulah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.” Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 19 AB tersebut, menjadi ruang penafsiran dan pemaknaan ulang terhadap akta otentik untuk menjadi bagian dari domain hukum yang berkonvergensi ke realitas dan tatanan siber. Efek atau dampaknya secara kausalitas bagi setiap Notaris kerugian konstitusional yang normanya sedang diuji memperoleh pemulihan dan dipastikan tidak akan pernah terulang kembali selamanya. 79. Bahwa, sepanjang Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat menegakkan kebenaran dan keadilan untuk memulihkan persamaan hak di hadapan hukum bagi Notaris meliputi juga inkonsistensi dan wilayah dan tempat kedudukan dimana Notaris menpraktikkan profesinya seiring dengan persolan substantif atas Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RGB yang teridentifikasi identik dengan Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris, tidak dapat diatasi dan diberikan solusi oleh Pasal 15 beserta Penjelasan Pasal 15 UU Jabatan Notaris dan Pasal 1 angka (4) UU ITE yang harus secara simultan diselaraskan dengan praktik Notaris menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, pasal 18 dan pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris. 80. Bahwa ruang, doman, realitas dan tatanan siber itu tidak terdapat sekat, jeda maupun restriksi dalam ruang dan waktu serta geografis tertentu, namun memberi manfaat, kepastian dan keadilan kontekstual kekinian yang mutakhir. Sehingga bagi profesi Notaris dalam rangka menentukan otentisitas akta- aktanya sebagai corak dan karakteristik kewenangan seorang pejabat umum tidak terdapat lagi disparitas dan dikotomi apapun atas pengertian dan penerapan akta berbasis elektronik dan/atau non elektronik, cukup dimaknai selaku notaris siber oleh Mahkamah Konstitusi yang diyakini sepenuhnya adalah suatu keniscayaan hak konstitusionalnya pejabat umum secara umum dan notaris secara spesifik berdasarkan substansi norma yang termaktub dalam 128 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Merujuk kembali pada pandangannya Dr. Edmon Makarim di buku ““Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary”, sebagai esensi Notaris Siber (cyber notary) atas informasi dan dokumen elektronik di halaman 126-127, 45 dan 194: “Secara teknis, “kehadiran fisik” bukan tidak mungkin juga dapat dilakukan secara elektronik. Dengan melihat perkembangan mobile communication (3G/4G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan video conference, dan dapat menanamkan tanda tangannya pada chip kartu telepon (SIM card) atau pada handset yang bersangkutan, dan dapat diketahui fakta riil di mana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit melalui GPS ataupun utilitas peta yang disediakan.” “Dipandang dari sudut pandang komunikasi suatu transaksi elektronik pada dasarnya adalah suatu kegiatan pertukaran informasi melalui sistem komunikasi elektronik yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu” “Secara teknis, fungsi-fungsi pada sistem elektronik yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas notaris, antara lain sebagai berikut:” a. Bentuk protokol elektronik yang digunakan oleh notaris pada umumnya (electronic seal, electronic journal, dsb); b. Bentuk penyimpanan berkas jangka panjang (Long Term Archive and Notary Services/LTANS), berikut penggunaan kriptografinya; c. Evidence Record System (ERS) yang mencakup “Trusted Timestamp Management and Security” d. Penggunaan saluran komunikasi yang baik atau dedicated. 81. Bahwa, pekerjaan Notaris, akta-akta otentik/notaril maupun kewenangan jabatannya, titik tumpunya adalah menjaga, merawat dan melindungi kerahasiaan orang dan/atau badan, sebagaimana Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan terhadap eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat berpedoman kepada pendiriannya tersebut, melalui tafsir konstitusional berlakunya norma kewenangan Notaris yang lintas batas wilayah dan negara, sebagaimana telah 129 dijamin secara konstitusional selaras dengan argumentasi tersebut. Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan dalam Putusan Nomor 108/PUU-XX/2022 perihal pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Nomor 6820) tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”), berkenaan interkonetivitas lintas dan tanpa batas: “Mahkamah mempertimbangkan, pelindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk pelindungan terhadap hak asasi manusia, hal ini disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara” 82. Bahwa keseluruhan uraian tersebut, sepatutnya disadur kembali ke dalam UU Jabatan Notaris sebagai suatu rumusan yang identik. Menyelesaikan kontradiksi dengan tuntutan dan tuntunan zaman dan disrupsi teknologi yang tidak terelakkan. Sehingga hak-hak konstitusional Para Pemohon yang menjadi satu kesatuan dan sebagai bagian dunia kenotariatan terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan, yang seharusnya tidak stagnan bahkan vakum, tetapi sebaliknya justru bergerak terus tanpa terbendung secara pesat dan menjadi distrupsi. Habib Adjie dalam buku “Implementasi Pasal 77 ayat (1) Juncto Pasal 90 ayat (2) UUPT 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Conference Oleh Notaris (Vicon)”, Penerbit PT. Refika Aditama, Agustus 2022, di halaman 67 menerangkan bahwa substansi pemaknaan “berhadapan dengan Notaris” sudah tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu dan geografis tertentu: “Arti “menghadap” bisa berubah jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Secara sederhana bahwa konsep tersebut dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 UUPT” “Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 UUPT tersebut, khususnya untuk melakukan RUPS PT telah membuka tafsir baru mengenai arti menghadap, juga untuk memperhitungkan aspek hukum yang mungkin terjadi dengan 130 RUPS PT secara teleconference atau video conference (vicon) tersebut, khususnya RUPS PT yang dihadiri oleh Notaris untuk memberita Berita Acara Rapat (BAR) dari RUPS PT yang bersangkutan” 83. Bahwa, dengan demikian Mahkamah Konstitusi hendaknya memperhatikan bahwa cita-cita unifikasi dan sinkronisasi hukum bukan sekedar angan-angan, dan secara substansi dari negara hukum seharusnya model-model demikian sepatutnya menjadi kehendak pembentuk Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari penyeimbang (checks and balances) dari kekuasaan yudikatif terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif, diharapkan oleh Para Pemohon dapat berkontribusi atas suatu penemuan hukum dalam rangka rekonstruksi “norma baru” terhadap substansi “pejabat umum” dan “akta otentik”. Selaras dengan pendirian yang dimaksud, Para Pemohon merujuk kepada pandangan atas perlunya Mahkamah Konstitusi secara yuridis historis menguji kembali apakah masih perlu mempertahankan politik hukum Hindia Belanda dengan kentalnya diskriminasi, atau sebaliknya mengambl putusan sesuai konstitusi untuk transformasi norma atas hak-hak asasi konstitusional untuk memanfaatkan ilmu dan pengetahuan sesuai kontekstual zaman dan peradaban teknologi. Para Pemohon mengadopsi gagasan Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam tulisannya di buku “Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia: Catatan dan Gagasan Prof. Yusril Ihza Mahendra” Penerbit Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Oktober 2002, di halaman 3-5 sebagai berikut: “Sejalan dengan arah perubahan yang kini berlangsung, pembentukan substansi hukum harus secara sungguh-sungguh dapat memperkuat prinsip- prinsip negara hukum, tidak hanya sekedar sebagai “selimut” untuk menutupi penyimpangan dan manipulasi terhadap prinsip-prinsip hukum” “Berdasarkan prinsip ini, maka model-model pembentukan substansi hukum yang sering dipraktekkan pada masa lalu harus sudah ditinggalkan; seperti pembentukkan peraturan yang menyuburkan pemusatan kekuasaan ke dalam satu atau sebagian kecil orang, baik di bidang politik maupun ekonomi” “Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum adalah mengusahakan kesatuan di mana mungkin, dan membolehkan 131 keanekaragaman hukum bila keadaan menghendakinya. Tetapi bagaimanapun juga kepastian hukum harus tetap diutamakan (unity possible, diversity wherever desirable, but above all certainty)” 84. Bahwa, pembatasan – pembatasan yang menjadi larangan-larangan bagi seorang Notaris yang di berlakukan oleh Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan (3) UU Jabatan Notaris, dalam praktiknya adalah karena Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RGB, Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris yang multi tafsir, ambigu dan menggantungkan pada tradisi warisan era Hindia Belanda. Bahwa kehadiran secara fisik dengan seorang Notaris menjadi syarat otentiknya akta-akta dan layanan yang diberikan Notaris. Jadi secara formil untuk memverifikasi dan antara data yang diberikan dengan penghadap yang hadir di hadapan Notaris dengan cek dan ricek saat berhadapan, sekaligus mengkonfirmasi itikad baik, atas kontekstualitas norma makna berhadapan dengan Notaris ketika melakukan pekerjaannya menjadi kausalitas dibatasi wilayah kerjanya Notaris dan dilarang meninggalkan kantornya bagi Notaris. Berdampak signifikan, esensial dan material bagi semua notaris tanpa terkecuali bagi Para Pemohon dalam segala aspek kehidupannya bukan hanya tuntutan profesi meliputi juga kehidupan pribadi, keluarga dan sosialnya, bahkan sampai meninggal dunia atau berhenti jadi Notaris. 85. Bahwa, merupakan suatu hal yang mustahil bilamana masih dipertahankan aturan pembatasan wilayah bagi Notaris bilamana terjadi harmonisasi dan sinkronisasi hukum mengenai digitalisasi akta otentik dengan berhadapan secara virtual, yang memposisikan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 18 dan pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris sebagai rintangan nyata terbesar. Justru oleh karena pembatasan ini telah merugikan Para Pemohon secara aktual dan potensial terutama saat pandemi covid-19, oleh karena pandemic covid-19 tidak menyebabkan atau mengakibatkan timbulnya suatu peristiwa force majeure bagi Notaris untuk berpraktik profesinya, namun sebaliknya oleh perintah Undang-Undang wajib melaksanakan, sehingga secara prosedural dan substantif tidak berkeadilan maka harus dianggap bertentangan dengan Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 132 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan asas-asas hukum yang termuat dalam Pasal 3 AB, Pasal 16 AB (lex domicili), Pasal 17AB (lex rei sitae) dan Pasal 18 AB (lex loci actus) serta asas-asas hukum lex specialis derogate legi generali, lex superior derogate legi inferiori dan lex posteriori derogate legi priori. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 18 dan pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris telah melanggar prinsip equal protection dan telah melanggar hak konstitusional sehingga Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, pasal 18 dan pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris haruslah dianggap bertentangan dengan Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi septutnya untuk dapat melakukan suatu penafsiran konstitusional dan rekonstruksi hukum dengan harmonisasi dan sinkronisasi hukum sekaligus transformasi norma. D. PENGUJIAN BERKENAAN DENGAN KOMPENSASI JASA DAN APRESIASI PROFESIONALITAS NOTARIS ATAS PASAL 36 AYAT (2), (3) DAN (4) UU JABATAN NOTARIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28A, PASAL 28D AYAT (1) DAN (2), PASAL 26G AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 86. Bahwa dengan adanya perbedaan perlakuan antara profesi notaris dengan profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi terutama terkait ketentuan pembatasan penetapan honorarium, sebagaimana Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris, nyata: a. kedudukan Para Pemohon sebagai notaris di dalam hukum berbeda dengan profesi Advokat, Dokter maupun Dokter Gigi, karena hanya profesinyalah yang memiliki ketentuan pembatasan penetapan honorarium. b. perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak diperoleh oleh Para Pemohon, karena di hadapan hukum hanya profesi Para Pemohon lah yang diberikan pembatasan untuk menentukan sendiri honorarium baginya, sedangkan ketentuan tersebut tidak beraku bagi profesi advokat, dokter dan dokter gigi. 133 c. diskriminasi yang dialami Para Pemohon sebagai notaris karena hanya profesi Para Pemohonlah yang diberikan batasan penetapan honorarium, pembatasan mana berpotensi membuat Para Pemohon sebagai notaris mengalami kerugian (pengeluaran lebih besar dari pendapatan) dan kehilangan kesempatan memperoleh penghidupan yang layak. 87. Bahwa, uraian yang dipaparkan oleh Para Pemohon sebelumnya menjadi satu rangkaian yang memperkokoh ketidaksetaraan yang menjadi kenyataan atas kompensasi imbal jasa profesional antara Notaris dengan Advokat, Dokter dan Dokter Gigi, sebagai premis lenih lanjut atas pelanggaran prinsip equal protection yang terkandung dan dimuat oleh ketentuan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris. Secara kontras berdasarkan Pasal 1 angka (7) jo. Pasal 21 UU Advokat honorarium seorang Advokat cukup didasari wajarnya “kesepakatan” atau “persetujuan” maupun berdasarkan Pasal 273 ayat (1) angka 3 dan Pasal 277 huruf d UU Kesehatan, layanan jasa bagi seorang Dokter dan Dokter Gigi merupakan suatu hak imbalan yang layak tanpa adanya suatu ambang batas atau limitasi tertentu. Pengaturan masing-masingnya dikutip sebagai berikut ini: Pasal 1 angka (7) UU Advokat: “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien” Pasal 21 UU Advokat: 1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. 2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 273 ayat (1) angka 3 UU Kesehatan: Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 277 huruf d UU Kesehatan: Pasien mempunyai kewajiban memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 134 88. Bahwa, kata yang dicantumkan dalam Pasal 36 ayat (2) UU Jabatan Notaris mengenai nilai “ekonomis” dan “sosiologis” hanya diberikan penjelasan “cukup jelas” oleh UU Jabatan Notaris. Walaupun terdapat ambang batas dalam ayat (3) dan (4) di Pasal 36 UU Jabatan Notaris, tetap tidak di peroleh suatu pemaknaan identifikasi yang definitif dan tidak multitafsir terhadap makna yang logis, mudah dicerna dan diadaptasi mengenai nilai “ekonomis” dan “sosiologis” dalam praktik Notaris. Yang dimaksud ambang batas adalah: - Nilai ekonomis (Pasal 36 ayat (3) UU Jabatan Notaris): a. Obyek akta Rp. 1,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-, maka hak honorarium tidak melebihi atau sampai dengan 2,5% = maksimum honorarium : Rp. 2.500.000,-; atau b. Obyek akta sekurang-kurangnya Rp. 100.000.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-, maka hak honorarium tidak melebihi atau sampai dengan 1,5% = maksimum honorarium : Rp. 15.000.000,- ; atau c. Obyek akta sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.001,-, maka maka hak honorarium tidak melebihi atau sampai dengan 1% = minimum honorarium : Rp. 10.000.000,- - Nilai sosiologis (Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris) dengan kualifikasi obyek akta berfungsi sosial, maka hak honorarium tidak melebihi atau sampai dengan Rp. 5.000.000,- 89. Bahwa, kemudian substansi Pasal 37 UU Jabatan Notaris, yang diberlakukan dengan keras dan ketat, menjadi suatu kontradiksi maupun kontraproduktif berhadapan dengan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris. Memberi pelayanan cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu justru terdapat ancaman sanksi etik dan dianggap pelanggaran jabatan bagi seorang Notaris dari berupa peringatan maupun pemberhentian. Sebaliknya honorarium yang justru menjadi haknya seorang Notaris adalah ironi, harus terkategorikan atau terkualifikasi punya “nilai ekonomis” dan “nilai sosiologis” terlebih dahulu lalu baru timbul suatu hak honorarium bagi notaris, plus dibatasi dengan ambang batas tersebut. 90. Bahwa, konsekuensinya, jika yang meminta layanan jasa adalah orang yang tidak mampu, atau orang yang seolah-olah mengaku tidak mampu, atau Notaris tidak mempunyai informasi, data dan fakta yang akurat dan kongkret bahwa 135 orang tersebut dapat dianggap mampu atau tidak mampu, atau orang tersebut membuktikan dirinya tidak mampu dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan otoritas yang berwenang meskipun bernilai ekonomis dan/atau bernilai sosiologis yang baik dan patut, maka Notaris, karena perintah UU Jabatan Notaris, harus kehilangan hak honorariumnya, dengan memberikan jasa secara cuma-cuma oleh karena Pasal 37 UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma- cuma kepada orang yang tidak mampu” “(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:” a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat. 91. Bahwa berdasarkan rincian honorarium tersebut, sama saja Notaris seperti Para Pemohon tanpa punya kesempatan membela, mempertahankan dan mengantisipasi diri Notaris yang bersangkutan. Tersirat dan tersurat baik disadari atau tidak disadari jelas-jelas telah merendahkan Notaris dimata masyarakat, profesi lainnya, relasi dan klien/pelanggan/konsumennya. Tiada daya tawar dan tidak punya kekuasan dan kekuatan negosiasi. Hilang harkat dan martabat jabatan dan kewenangannya seorang Notaris, yang sudah ditakar setiap kadar layanannya. Padahal belum tentu/tidak rutin pendapatannya. 92. Bahwa bilamana klien mempunyai kekuatan secara status, kedudukan dan posisi ekonomi, psikologis dan kekuasaan lebih tinggi atau tidak bisa dijangkau oleh Notaris, seperti lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, pejabat negara, pejabat daerah atau perusahaan swasta nasional atau multinasional, tinggal menunjuk ambang batas aturan Pasal 36 UUJN, Notaris seperti kerapkali dialami Para Pemohon hanya tinggal pasrah, adalah tidak punya pilihan selain tinggal menerima nasibnya. 136 93. Bahwa, sepatutnya dan sewajarnya tolak ukur kewenangan jabatan seperti yang dimiliki Notaris tak ternilai atau tak terhingga atas karya intelektualitasnya, kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang kompleks dan rumit. Menyusun transaksi sedemikian canggih, memberikan solusi-solusi yang tak terpikirkan dan belum pernah ada referensi sebelumnya, serta kemahiran menyajikan dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam aktanya sehingga tercapai kemufakatan dalam akta Notaris. Bahkan pembuatan akta-akta Notaris dari hasil rapat-rapat yang dihadiri Notaris, yang secara mumpuni memberikan hasil yang memuaskan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan sekaligus menjadi berita acara yang menengahi yang terekam secara cermat menurut daya dan olah pikir Notaris yang bersangkutan. Sebagai suatu alat bukti yang sangat menentukan dan memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari waktu ke waktu turun temurun bahkan di pakai ketika sang Notarisnya telah pensiun, pindah, diberhentikan atau meninggal dunia. 94. Bahwa UU Jabatan Notaris termasuk honorariumnya di desain hanya buat kepentingan tolak ukur yang erat kaitannya dengan akta-akta yang sekedar menyepelekan atau menyederhanakan agar berbanding lurus dengan nominal yang ditransaksikan dalam akta belaka, cukup dengan ukuran prosentase minim. Tetapi tidak pernah didesain buat nilai karya kemahiran hukumnya, kekayaan dan keluasan dan kecermatan intelektualitasnya, keluruhan martabat, netralitas atau ketidak-berpihakannya yang mandiri, penyimpanan dokumentasi atau arsip protokol seluruh aspek pekerjaannya, merahasiakan apapun terkait dengan keterangan yang diperolehnya, kewenangan jabatan Notaris yang bukan hanya sebatas pembuatan akta-akta notaril, maupun memberikan penyuluhan hukum bahkan tidak memberikan suatu ruang bagi Notaris agar dapat mengalokasikan atau mencadangkan dana sebagai asuransi atau perlindungan bagi dirinya sendiri dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan dimasa mendatang, entah dilaporkan dirinya ke para penegak hukum termasuk ke Majelis Pengawas Notaris, baik itu kedudukannya sebagai saksi maupun terapor, biaya berperkara ketika dilibatkan atau terseret pada suatu gugatan di pengadilan, juga adanya tuntutan kerugian, denda, bunga dan sanksi lainnya, sebagai kausalitas mengemban tugas jabatannya serta tindak tanduk profesionalitasnnya. Tuntutan kepada diri seorang Notaris tidak 137 berbanding lurus dengan apresiasi honorarium yang pantas dan selayaknya untuk kehidupannya Notaris beserta berbagai beban yang harus ditanggungnya. 95. Bahwa tak kurang dan tak kalah pentingnya dengan sesama profesi terhormat (nobile officium) yaitu Advokat, Dokter dan Dokter Gigi adalah terikat sumpah merahasiakan segala sesuatunya serta dituntut tindak tanduknya sesuai standar tertinggi etika dan standar tata cara dan prosedur profesionalitasnya berdasarkan praktik terbaik yang diakui dan diterima oleh komunitas manapun didunia (best practices code of conduct), yang sama-sama profesi atau kewenangannya berkaitan erat dengan kelangsungan dan/atau keamanan jiwa dan raga juga materiil dan immateril dari diri klien atau pasien beserta keluarga dan keturunannya, namun hanya Notaris saja yang tidak memenuhi kriteria atas hakikat Norma Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 26G Ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu pengidupan yang layak secara kemanusiaan, akibat diskriminasi berupa perbedaan perlakuan atau ketidaksetaraan yang hanya di derita Notaris, berkonsekuensi sanksi fatal, ancamaan ketidaktaatan dan ketidakpatuhan. 96. Bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh tidak memahami rasionalisasi dan justifikasi baik itu filosofis, yuridis, sosiologis maupun dari sisi kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari semua diskirimasi yang dialami Notaris dibedakan perlakukannya dengan Advokat, Dokter dan Dokter Gigi, dari mulai batasan rentang usia untuk menjabat, batasan wilayah yang hanya 1 provinsi diikuti dengan hanya boleh 7 hari berturut-turut meninggalkan lokasi kantornya dimana Kota atau Kabupaten berada dalam 1 provinsi tersebut, yang sangat lebih tidak masuk akal dan mengada-ada mengenai honorarium, padahal Notaris adalah setara sebagai Profesi Mulia (Official Nobile) sejajar dengan Advokat, Dokter dan Dokter Gigi. 97. Bahwa, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstutusi mohon agar dapat menafsirkan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 26G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menurut sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang menekankan hakikat kesetaraan dalam adab yang sedang dialami Para Pemohon maupun Notaris lainnya dimanapun berada. Halmana perbedaan perlakuaan atau diskriminasi kepada profesi yang diketahui dan diidentifikasikan sebagai jabatan Notaris, 138 dalam rangka melakukan pengujian berlakunya norma-norma Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris, dibandingkan dengan profesi mulia lainnya yaitu Advokat, Dokter dan Dokter Gigi. Bahwa, Dr. H. Husni Thamrin dan Prof. M. Khoidin memberi pandangannya terkait yang dimaksudkan, di dalam buku “Hukum Notariat dan Pertanahan: Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan” Penerbit LaksBang Justitia, Tahun 2021 di halaman 35, 36 dan 166: “Sebagai pejabat umum yang bertugas menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang perdata, notaris harus mempunyai kemampuan dan keahlian hukum. Notaris harus profesional dalam menjalankan tugas, karena notaris merupakan profesi, bukan okupasi (semata-mata sebagai pekerjaan)” “Sebagai profesi, maka jabatan notaris harus, Pertama, merefleksikan adanya itikat untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dan tidak semata- mata mementingkan imbalan materi (honor/upah) dari masyarakat yang meminta jasa kepadanya, namun selalu dilandasi oleh tekad untuk tegaknya kehormatan diri pribadinya. Kedua, dilakukan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, sehingga disyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang lama secara eksklusif dan ketat. Ketiga, kualitas teknis dan moral yang tinggi dan ketat itu tunduk pada pengawasan oleh sesama profesi secara terorganisasi berdasarkan kode etik yang disepakati bersama dalam suatu organisasi profesi” “Hal ini berkaitan dengan karakter hukum suatu akta, yakni merupakan bukti otentik karena adanya publica fides (kepercayaan umum). Kepercayaan umum (publica fides) tersebut dianggap ada karena pengangkatan seorang pejabat umum dilakukan oleh Kepala Negara” 98. Bahwa kemuliaan atau keluhuran dalam sosok Notaris menjadi luruh bahkan memudar sebagai suatu akselerasi keniscayaan. Konsekuensi dari ironinya berbagai pembatasan dan larangan. Jeratan himpitan tidak terelakkan, sementara persaingan semakin ketat, jumlah notaris kian banyak tiap tahunnya, kompetisi pun tidak sehat. Sudah menjadi hukum alam, secara kodratinya, semakin banyak pasokan (supply) dibandingkan dengan permintaan (demand) antara jumlah Notaris dengan jumlah transaksi dan klien, akta pun mengalami degradasi dengan nominal murahnya klien membayar Notaris bukan lagi nilai 139 alat bukti yang sempurna, yang menjamin kepastian hukum maupun keluhuran dan kemuliaan Notaris. Dampaknya kualitas kerja dan layanan Notaris dalam menjalankan profesinya diabaikan bahkan tergadaikan demi sekedar memenuhi kebutuhan operasional, ongkos dan biaya rumah dan kantor Notaris yang tidak bisa ditunda secara rutin per bulan. Mau pindah ke wilayah baru entah itu kabupaten atau kota lainnya pun, untuk mencoba peruntungan baru, buat Notaris harus siap merogoh kantong pengorbanan ongkos dan kocek yang besar. Lampiran PP 28/2019 Bagian Pelayanan Jasa Hukum Sub C. Notariat angka 3 dan 7c: - Perngangkatan Notaris Pindahan: a. Kategori Daerah A per orang Rp. 100.000.000,- b. Kategori Daerah B per orang Rp. 50.000.000,- c. Kategori Daerah C per orang Rp. 25.000.000,- d. Kategori Daerah D per orang Rp. 1.500.000,- - Pelantikan dan Penyumpahan: Notaris Pindahan per orang Rp. 2.500.000,- 99. Bahwa honorarium adalah titik rawan yang vital dan bahayanya sudah level kronis. Akumulasi atas berbagai tekanan bagi Notaris pada saat melaksanakan profesi jabatannya. Pemicu aksi ugal-ugalan cenderung gelap mata nekadnya Notaris. Mengkutip pernyataan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyoroti dan menggaris-bawahi fenomena kronis dan kontroversial nekadnya Notaris, melalui risil situs https://kemenkumham.go.id: - Pada tanggal 25 Juli 2022: “Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris tersebut menimbulkan akibat hukum yang berujung pada adanya gugatan terhadap Kemenkumham baik melalui pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara, hingga pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum" - Pada tanggal 26 Oktober 2022: “Saat ini tantangan yang dihadapi oleh notaris semakin berat, khususnya karena semakin banyak notaris yang lahir dan bersaing secara tidak sehat. Selain itu, terdapat beberapa oknum notaris yang tidak jujur dalam melaksanakan 140 tugasnya terutama dalam membuat akta, yang jika diabaikan akan dapat mencoreng nama profesi notaris” Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris haruslah dianggap bertentangan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 26G Ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. E. PENGUJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANINASI TUNGGAL PROFESI NOTARIS ADALAH IKATAN NOTARIS INDONESIA ATAS PASAL 82 AYAT (1) DAN (2) UU JABATAN NOTARIS TERHADAP PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28, PASAL 28C AYAT (1) DAN (2), PASAL 28I AYAT (1) UUD 1945 100. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sudah selaras dengan pengujian yang pernah dibuat Mahkamah Konstitusi, bahwa diperlukan suatu organisasi profesi yang menjadi wadah bernaungnya disebabkan Notaris secara profesi mempunyai kode etik yang harus ditegakkan dan hanya oleh organisasi yang menyusun dan mengidentifikasi kode etik setiap Notaris. Menjaga dan merawat profesionalitasnya dalam menjalankan kewenangan jabatan dan profesinya sekaligus melindungi masyarakat selaku pelanggan/klien/konsumen dengan mahkamah etik dan sanksi pelanggaran jabatan yang dijamin organisasi. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 009-014/PUU-III/2005 terhadap pengujian materil Pasal 56 ayat (2), (3) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tentang Jabatan Notaris disebut dengan “UU JN”, pertimbangannya memuat: “Menimbang bahwa Notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum (public official) yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam Bab III UU JN yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Oleh karena itu bukan hanya wajar, tetapi memang seharusnya Organisasi Notaris yang merupakan perkumpulan profesi dari para Notaris sebagai pejabat umum dimaksud berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum (rechtsverkeer). Dengan 141 demikian dipersyaratkannya Organisasi Notaris sebagai badan hukum (rechtspersoon) merupakan hal yang sudah semestinya” 101. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU-III/2005 tersebut juga ternyatakan secara tegas organisasi notaris adalah bukan Ikatan Notaris sebagai wadah tunggal. Putusan ini pun menetapkan jika sampai dinyatakan Ikatan Notaris sebagai wadah tunggal oleh UUJN maka serta merta menjadi suatu persoalan konstitusionalitas, dan ini telah terbukti perubahan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Kenyataan lainnya, saat ini Ikatan Notaris sudah tidak tidak memenuhi kriteria Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris dengan konflik internal perebutan kekuasan dalam kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia yang berkepanjangan. Saat ini terdapat 2 klaim kepemimpinan sebagai suatu hasil Konggres Ikatan Notaris Indonesia yaitu versi yang dilaksanakan pada tanggal 30-31 Agustus 2023 di Kota Tangerang, Provinsi Banten dan versi yang dilaksanakan pada tanggal 30-31 Oktober 2023 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Norma yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU-III/2005 adalah: “Mahkamah berpendapat bahwa status badan hukum organisasi notaris sebagai wadah bagi Notaris yang berfungsi sebagai pejabat umum memang dibentuk agar organisasi itu bersifat mandiri. Dengan demikian, konflik antara kepentingan organisasi dan kepentingan pengurus serta anggota organisasi tersebut dapat diminimalisasi, sehingga kinerjanya akan lebih objektif, berwibawa, dan terpercaya” “Menimbang bahwa dalam UU JN tidak disebut organisasi Notaris sebagai wadah tunggal dimaksud adalah INI. Jika dalam kenyataannya Pemerintah menetapkan INI sebagai wadah tunggal organisasi notaris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) UU JN, ketentuan ini tidak berada pada tataran normatif undang-undang, melainkan pada tataran pelaksanaan undang-undang, sehingga tidak menyangkut persoalan konstitusionalitas” 102. Bahwa Jika para pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang merepresentasikan marwah dan kehormatan jabatan seluruh Notaris Indonesia saja sudah cacat moralnya, maka hakekatnya telah hilang kredibilitasnya demikian pula 142 eksistensinya harus dianggap tidak lagi layak dan pantas dihadapan hukum dan peradilan. Dalam menghadapi pengujian yang diajukan Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak saling klaim yang menganggap paling berhak untuk mewakili organisasi profesi menyatakan yang paling benar dan sah untuk dijadikan pihak terkait oleh Mahkamah Konstitusi. Tiada seorang pun yang dapat di percayai dan bila sampai dipercaya pun, keterangan, sanggahan, pembuktiannya pun sudah tidak bernilai dan hilang maknanya disebabkan telah dibawah standar prinsip-prinsip kepatutan, kewajaran dan kebenaran yang dianut oleh konstitusi. 103. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I sebagai yang pernah dilantik sebagai Notaris dengan berbagai kewenangan jabatannya yang pernah disematkan kepadanya adalah rasa malu dengan kelakuan rekan-rekan sejawatnya yang melekat seolah-olah dipersamakan tindak tanduk Pemohon I dengan tontonan perebutan kekuasaan Ikatan Notaris Indonesia menjadi stigma yang melekat pada Pemohon I seolah-olah menghalalkan segala cara. Dampaknya keraguan atas akta-akta yang pernah dibuatnya, jika dibutukan dan menjadi kepentingan pembuktian setiap mantan klien Pemohon I untuk dimintakan lagi salinan atau kutipannya atas protokol arsip atau dokumentasi akta-akta Pemohon I apalagi memerlukan koordinasi dengan pengurus Ikatan Notaris Indonesia. 104. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II adalah jelas-jelas mempertanyakan masa depannya atas haknya untuk pengembangan dirinya maupun status, kedudukan, hak dan kewajibannya keanggotannya di Ikatan Notaris Indonesia yang seharusnya secara kolektif diperoleh dalam organisasi dengan dijamin oleh Pasal 28C ayat 2 UUD 1945. Wadah tunggal yaitu Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris tidak dapat lagi merealisasikan jaminan konstitusional Pasal 28C ayat 2 UUD 1945. Konflik ini pun pernah coba dilerai dan ditengahi sekaligus dipandu untuk memperoleh titik temu yang bermartabat dan menguntungkan satu sama lain oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, namun diabaikan dan konggres kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia pun tetap bergulir. Sehingga, selama Ikatan Notaris Indonesia masih mempertahankan dirinya sebagai klaim organisasi tunggal bagi Notaris, 143 tetapi mempunyai pusaran konflik atas 2 versi kepengurusan yang saling mendelegitimasi satu sama lainnya, maka bagi siapapun anggota Ikatan Notaris Indonesia termasuk Pemohon II hilang hak memajukan diri, yang dapat di berikan dan dijaga oleh organisasi profesi Notaris tersebut yang seharusnya yang mengayomi dan menaunginya. 105. Bahwa, uraian Para Pemohon di angka 98) sampai 104) dihalaman 95 sampai halaman 96 diatas merupakan cerminan buruknya wadah tunggal organisasi profesi Notaris, meskipun berusia lebih dari 100 Tahun, berdiri diakui secara hukum sejak 1 Juli 1908, bahkan tercatat sebagai organisasi tertua yang masih hidup dan lahir sebelum Indonesia merdeka. 106. Bahwa buruknya tata kelola organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah terakumulasi sampai ke titik nadirnya dengan terdapat 3 ketua pengurus Ikatan Notaris Indonesia, yaitu yang seharusnya sudah berakhirnya masa jabatannya, sejak awal triwulan kedua Tahun 2023 yaitu per Mei tahun 2023. Kemudian ada versi Konggres akhir Agustus 2023 dan versi Konggres akhir Oktober 2023, semuanya adalah de facto, tidak ada satu pun yang de jure, tidak ada satu pun mempunyai legitimasi, baik itu etik atau moral maupun legal. Semuanya saling klaim berkuasa dan mempunyai kekuasaan yang sah, tetapi ironinya di situs resminya yaitu https://ini.id, sampai tanggal permohonan a quo ini disusun, halaman situs yang memuat profil ketua umumnya dibuat kosong, tidak terpampang penampakan sosok rupa dan wujudnya siapapun itu. Riwayat kisruh dan sengkarutnya juga telah diberitakan oleh media massa yaitu Koran Harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 16 November 2023. 107. Bahwa tata kelola yang buruk pun telah mengakar sampai ujung sekaligus pangkalnya, yaitu transparansi dana yang diterima dan dikelola oleh kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia. Salah satu media nasional yakni, Koran Harian ANTARA memberitakan adanya pelaporan ke kepolisian terhadap ketua umum Ikatan Notaris Indonesia, yang melaporkannya salah satu anggota Ikatan Notaris Indonesia dan yang dilaporkan ketua pengurusnya ke Polda Metro Jaya. Pada tanggal 12 Juni 2023 dengan aduannya Pasal 372 dan/atau Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 cukup disebut dengan “KUH Pidana”) menyoal pengelolaan iuran anggota yang berjumlah kurang lebih 20.000 orang yang telah di auto-debit Rp. 50.000,- setiap 144 bulannya dari rekening BNI masing-masing anggota ke rekening BNI Ikatan Notaris Indonesia dengan laporan tercatat: LP/B/3302/VII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 12 Juni 2023. 108. Bahwa selain dari iuran bulanan rutin yang telah dilaporkan ke aparat penegak hukum kepolisian, pundi-pundi uang Ikatan Notaris Indoensia juga berumber dari komersialisasi poin sebagaimana diatur dalam Perkum INI 20/2019, hampir seluruh kesempatan penyelanggaraan baik itu seminar, diskusi maupun pengayaan ilmu dan pengetahuan yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma, tetapi semua berbayar demi poin Notaris. Nasibnya juga sama, tiada transparansi dan minim tanggung jawabnya, melanggar kepatutan yang mengabaikan praktik terbaik yaitu dengan menerapkan jasa audit independen oleh Kantor Akuntan Publik profesional yang terdaftar di Kementerian keuangan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan terhadap pembukuan dan laporan keuangan Ikatan Notaris Indonesia. Mirisnya disaat anggota organisasi terkena masalah hukum tiada suatu alokasi anggaran advokasi yang secara mempunyai pos tersendiri di pembukuan Ikatan Notaris Indonesia, sebagaimana menjadi hak bagi setiap Notaris menurut Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 08/PERKUM/INI/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia. 109. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia di dalam Anggaran Dasar pada Bab I Pasal 6-nya serta di dalam Anggaran Rumah Tangga pada Bab I Pasal 1-nya, telah menyatakan sebagai satu-satunya perkumpulan sebagai wadah organisasi profesi Notaris bagi segenap Notaris di Indonesia. Sebagai pengakuan diri yang tunggal, Ikatan Notaris Indonesia hanya mempunyai tujuan tunggal yang tercantumkan dalam Pasal 7 Anggaran Dasar-nya yaitu: “Tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. 110. Bahwa, tujuan tunggal tersebut seharusnya dapat secara konsisten tercapai dan terpenuhi di setiap waktunya, sebabnya tidak ada satupun kompetitor lainnya atau tidak terdapat faktor atau elemen eksternal yang dapat 145 mempengaruhi, merintangi, menghambat ataupun mengintervensi Ikatan Notaris Indonesia, selain dari dirinya sendiri atau situasi dan kondisi yang berada dalam pengaruh dan kendali sepenuhnya dari internal organisasi profesi tersebut. Tujuan yang dimaksud dalam mewujudkannya juga tidak pernah mengalami kekurangan sumberdaya, dengan ketercukupan aliran dana yang memadai dan layak, yakni secara rutin setiap bulannya Ikatan Notaris Indonesia menerima dan mengelola iuran para anggotanya senilai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,-. Bahkan Ikatan Notaris Indonesia telah memformalkan pungutan iuran tersebut sebagai perolehan atau salah satu sumber pendapatannya yang dituangkan dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 04/PERKUM/INI/2017 tentang Iuran Anggota (“Perkum INI 04/2017”). 111. Bahwa, pemenuhan atau pencapaian tujuan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi Notaris tunggal, dalam realitasnya sungguh sangat bertolak belakang, jurang yang memisahkannya adalah bagaikan bumi dengan langit. Halmana telah diuraikan sebelumnya oleh Para Pemohon dalam permohonan a quo di angka 106 sampai dengan angka 110 tersebut diatas, bahwa Ikatan Notaris Indonesia telah gagal mewujudkan suatu kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. 112. Bahwa dalam permohonan a quo, Para Pemohon telah menjelaskan bahwa Ikatan Notaris Indonesia dengan segala eksklusivitas, kemewahan dan kedudukannya yang diberikan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris, telah bertransformasi ke dalam suatu tirani kerajaan absolut, yang senantiasa menjadi alat bagi pihak-pihak yang memegang kendali terhadap roda organisasi, untuk leluasa berbuat apapun yang dikehendakinya tanpa sedikitpun merasa khawatir akan resikonya. Akibatnya terjadi perebutan kekuasaan yang tentunya teramat sangat negatif dan secara material sistemik dampaknya. Hilangnya keluhuran marwah sekaligus dilema, polemik dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi setiap Notaris, untuk terpenuhinya pelayanan dan hak-haknya dalam rangka diangkat, pindah maupun perpanjangan maupun untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum. Sirnanya tujuan sama saja lenyapnya Ikatan Notaris Indonesia, maka 146 konsekuensinya sudah sepantasnya Mahkamah Konstutusi mencabut gelar wadah tunggal. 113. Bahwa telah terjadinya defisit dan dekadensi secara terstuktur, sistematis dan masif atas kepercayaan (trust) maupun good governance dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia. Para Pemohon sesungguhnya tidak berhasrat untuk membongkar aib, namun demi kelangsungan eksistensi dan kemuliaan jabatan dan profesi Notaris. Bahkan Pemohon II sudah mencoba mencegah dengan meyampaikan pokok-pokok pikiran kepada para pengurus Ikatan Notaris Indonesia, dari pusat sampai daerah pada tanggal 22 September 2022 dan tanggal 30 November 2022. Para Pemohon berkepentingan memulihkan bukan hanya bagi diri sendiri namun bagi semua Notaris yang berkarya dan berkiprah, agar lepas dan terbebas dari jeratan bahayanya dominasi dan tirani organisasi profesi yang tunggal, karena dalam kehidupan maupun berbangsa dan bernegara, yang tunggal atau esa itu hanya satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi fondasi bangsa, yaitu sila Pertama Pancasila. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris haruslah dianggap bertentangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum maupun Mahkamah Konstitusi memutuskan berdasarkan tafsir konstitusionalnya untuk meniadakan organisasi tunggal bagi profesi Notaris. F. PENGUJIAN BERKENAAN DENGAN PENGECUALIAN UNTUK DAPAT MERANGKAP JABATAN TERTENTU OLEH NOTARIS ATAS PASAL 17 AYAT (1) HURUF G UU JABATAN NOTARIS TERHADAP PASAL 1 AYAT (3), PASAL 4 AYAT (1), PASAL 5 AYAT (2), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28E AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (1) UUD 1945 114. Bahwa, jabatan lainnya yang berkedudukan sebagai pejabat umum dan dapat di rangkap oleh seorang Notaris manapun adalah hanya batasannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dan Pejabat Lelang Kelas II. Oleh karena berkenaan dengan kewenangan Notaris dalam rangka membuat akta- akta pertanahan dan akta risalah lelang. Pengaturan PPAT diatur oleh norma hukum agraria dan pertanahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52] sebagaimana 147 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893] tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP PJ PPAT”) dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 398] Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Perka BPN 2/2018”). Sedangkan pengaturan pejabat lelang kelas II diatur oleh peraturan Menteri Keuangan 189/PMK.06/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1771] tentang Pejabat Lelang Kelas II (“PMK PL Kelas II”). Pasal 7 ayat (1) PP PJ PPAT: “PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris” Pasal 9 ayat (1) PP PJ PPAT: “PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris di Kabupaten/Kota selain pada tempat kedudukan sebagai PPAT wajib mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan Notaris atau berhenti sebagai Notaris pada tempat kedudukan yang berbeda tersebut” Pasal 1 angka (1) Perka BPN 2/2018: “Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun” Pasal 1 angka (4) PMK PL Kelas II: “Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela” Pasal 21 ayat (2) PMK PL Kelas II: “Pejabat Lelang Kelas II yang berprofesi sebagai Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tempat kedudukan yang sama dengan tempat kedudukannya sebagai Notaris dan/ atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)” 148 Pasal 22 ayat (2) PMK PL Kelas II: “Dalam hal berprofesi sebagai Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang Kelas II dapat berkantor di kantor Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)nya” 115. Bahwa pengujian undang-undang kepada UUD 1945 yang dimuat dalam permohonan a quo merupakan suatu keniscayaan harmonisasi dan sinkronisasi agar menghindari konflik norma antara aturan hukum yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku bagi Notaris benturan dengan aturan- aturan dibawah Undang-Undang yang telah mengakui, mengaplikasikan dan memberlakukan dokumen elektronik untuk kegiatan pendafataran tanah dan transaksi lelang online dalam kapasitas jabatan umum selaku PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II yang dirangkap Notaris berdasarkan Perka BPN 3/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926] tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 122/2023”). Pasal 6 Perka BPN 3/2023: (1) Dokumen Elektronik diakses dan/atau dicetak melalui Sistem Elektronik. (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Pasal 1 angka (18) PMK 122/2023: “Aplikasi Lelang Berbasis Internet yang selanjutnya disebut Aplikasi Lelang adalah program komputer berbasis internet yang digunakan untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi Lelang Tanpa Kehadiran Peserta yang dikembangkan/disediakan oleh Kementerian Keuangan/DJKN atau Balai Lelang” Pasal 1 angka (23) PMK 122/2023: “Pasar Lelang Secara Elektronik (e-Marketplace Auction) adalah pasar elektronik untuk memfasilitasi kegiatan jual-beli Barang melalui Lelang” 116. Bahwa persoalan rangkap jabatan yang diatur oleh Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris ini merupakan suatu pelanggaran serius konstitusional yang diatur oleh suatu norma setingkat Undang-Undang. Sebabnya terdapat 149 penulisan frasa dalam ketentuan yang dimaksud adalah “dilarang merangkap jabatan” dan “diluar tempat kedudukan Notaris”. Ketentuan Pasal tersebut, meskipun penjelasannya “CUKUP JELAS” ironisnya justru tidak menimbulkan suatu ketidak-jelasan, yaitu jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II, yang dapat dirangkap oleh seorang Notaris diatur oleh norma hukum tidak satu derajat atau level dengan UU Jabatan Notaris, tetapi hanya setingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala Badan. Kemudian persoalan berikutnya adalah pengangkatan dan pelantikannya bukan seperti UU Jabatan Notaris, yang mana mandat kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan oleh Undang- Undang dalam rangka mewakili Presiden sebagai Kepala Negara. PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II diangkat dan dilantik langsung oleh Menteri atau Pejabat Kepala Badan, yang mana tidak mempunyai kapasitas dan kekuasaan untuk mengangkat dan melantik Notaris. Oleh karena Menteri atau Kepala Badan seyogyanya dalam strata yang selevel atau sederajat dengan Notaris yang kedudukan demikian pula pengangkatan dan pelantikannya sama-sama diatur oleh dan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” 117. Bahwa, kewenangan PPAT maupun Pejabat Lelang Kelas II, seolah-olah kewenangannya sama dengan Notaris, adalah membuat akta otentik tetapi akta-aktanya telah ditentukan bentuk, format, kontennya oleh Menteri kontras dengan Notaris yang independen keleluasaanya tidak ditentukan oleh karena kewenangan dari UU Jabatan Notaris. PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II kewenangannya diberikan oleh Menteri, sedangkan Notaris jelas teridentifikasi sebagai profesi hukum, menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam hal ini Presiden dengan kewenangan pejabat umum bersumber dari Undang-Undang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka (1) UU Jabatan Notaris: 150 “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya” 118. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916] tentang Kementerian Negara (“UU Kementerian”), Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51] tentang Kementerian Keuangan (“Perpres Kemenkeu’) dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83] tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (“Perpres KemenATR’) dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84] tentang Badan Pertanahan Nasional (“Perpres BPN’), tiada satu pun pengaturan tugas kewenangan untuk mengangkat dan melantik seorang Pejabat Umum yaitu PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II berikut dengan otoritas jabatannya terkait akta otentik. Pasal 7 UU Kementerian: “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara” Pasal 4 Perpres Kemenkeu: “Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara” Pasal 4 Perpres KemenATR: “Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara” Pasal 2 Perpres BPN: “BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 151 119. Bahwa di dalam PP PJ PPAT atau PMK 122/2023 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Lelang/Peraturan Penjualan Dimuka Umum di Indonesia (Vendu Reglement, Ordonansi 28 Februari 1908, S. 1908-189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) (“Peraturan Lelang”), mendefinisikan akta otentik yang dibuat oleh PPAT dan Pejabat Lelang, tetapi bukan dalam kapasitas seorang Notaris sebagaimana di tentukan oleh Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris, namun dalam kapasitas lainnya, yaitu jabatan yang dirangkap oleh Notaris menurut Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris, yakni sebagai PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II. 120. Bahwa PP PJ PPAT mengidentifikasikan akta otentik dalam ruang lingkup pertanahan yang dapat dibuat oleh PPAT atau PMK 122/2023 mengidentifikasikan akta otentik dalam ruang lingkup risalah lelang yang dapat dibuat oleh Pejabat Lelang. Tentunya berlawanan dengan rumusan akta otentik yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RGB yang menetapkan akta otentik adalah akta yang dibuat seorang pejabat umum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma Undang-Undang bukan level peraturan perundang-undangan dibawahnya. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RGB, yang menekankan bahwa yang dimaksud akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang adalah hanya Notaris yang terkualifikasi sebagai satu-satunya pejabat umum yang mempunyai otoritas dan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Pasal 1 angka (4) PP PJ PPAT: “Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun” Pasal 1 angka (34) PMK 122/2023: “Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna” 152 121. Bahwa di dalam Peraturan Lelang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104] tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), tidak ada satu pun ketentuan yang mencantumkan mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum, maupun mengidentifikasikan seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik terkait pertanahan atau lelang. Adapun dalam peraturan lelang hanya menguraikan hak pembeli dapat menerangkan dari siapa pembelian di muka umum atau pelelangan, dalam artian bertindak selaku kuasa, dengan redaksional Pasal 32 Peraturan Lelang sebagai berikut: “Penjualan barang-barang termaksud dalam alinea pertama pasal 6, dilakukan sejauh dengan syarat, bahwa pembeli berhak menerangkan dengan akta notaris, untuk siapa ia membelinya. Keterangan semacam itu, agar dikuatkan oleh orang yang untuknya dilakukan pembelian, berakibat bahwa orang yang diberi keterangan itu dipandang sebagai pembeli, jika keterangan ersebut, dalam tiga bulan sejak hari diberikan, diperlihatkan kepada dan ditandatangani sebagai tanda diketahui oleh juru lelang, atau jika di kantor lelang acta pemegang buku, kepada dan oleh pemegang buku itu; dan dalam hal akta penjamin, keterangan itu hanya berakibat demikian jika disetujui oleh penjamin itu” 122. Bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris seharusnya tidak pernah dicantumkan dalam UU Jabatan Notaris disebabkan kewenangan berkaitan dengan akta pertanahan dan akta lelang jelas-jelas telah dimiliki Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris: Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris: Huruf f: 153 “Cukup jelas” Huruf g: “Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 123. Bahwa Justru dengan pencantuman Pasal 17 ayat (1) huruf g di dalam UU Jabatan Notaris adalah senyata-nyatanya, konflik atau bertolak belakang dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris, oleh karena Notaris telah diberikan kewenangan oleh UU Jabatan Notaris berkaitan dengan akta-akta pertanahan dan lelang, tanpa ada persyaratan harus terlebih dahulu menjadi PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II. 124. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris, yang secara eksplisit mengharuskan seorang Notaris merangkap jabatan sebagai PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II, dampaknya membiarkan tumpang tindih bahkan saling menganulir dan mendegradasi dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris, sekaligus mereduksi kewenangan jabatan seorang Notaris dalam kapasitasnya membuat akta otentik sesuai dengan hakikat Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris, yaitu syaratnya harus merangkap terlebih dahulu sebagai PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II maka barulah kewenangannya terhadap akta-akta pertanahan dan lelang barulah berlaku efektif. Kontradiksi ini menjadi suatu pelanggaran yang fatal, akibat dari pengaturan lainnya yang levelnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala Badan, hierarkis yang lebih rendah dari Undang-Undang. Pendapat Para Pemohon selaras dengan pemikiran dari Dr. Ghansham Anand di dalam buku “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia”, di halaman 16 – 19, yang berpendirian: “Dalam UUJN dan UUJN Perubahan terminologi “satu-satunya” (uitsluited) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi uitsluited telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya” 154 “Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Lelang. Dengan demikian, kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak diberikan kepada pejabat- pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris” “Berdasarkan ketentuan mengenai akta autentik yang ditentukan dalam Pasal 1868 BW, menurut penulis, PPAT maupun pejabat lelang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 1868 BW. Maka dengan demikian, akta yang dibuat oleh PPAT dan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang tidak memenuhi syarat dalam Pasal 1868 BW, dimana akta PPAT dan risalah lelang dibuat tidak berdasarkan undang-undang, tetapi hanya berupa aturan setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Maka akta PPAT dan risalah lelang bukan akta outentik, melainkan setingkat dengan akta dibawah tangan, yang penilaian pembuktiannya diserahkan kepada hakim, jika hal tersebut diperikasa atau menjadi objek gugatan di pengadilan negeri” “Pemberian wewenang untuk membuat akta autentik kepada pegawai catatan sipil, tidak berarti kualifikasi pejabat umum kepada pegawai catatan sipil, namun hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai pegawai negeri. Akta- akta catatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinanm, dan akta perceraian merupakan kewenangan kantor catatan sipil” “Seseorang menjadi pejabat umum jika dia diangkat dan diberhentikan oleh negara dan diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat dalam bidang tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pejabat umum merupakan jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka, yang oleh ketentuan hukum diberi kewenangan dalam lingkup hukum perdata, yaitu membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan para pihak yang membutuhkan” 155 125. Bahwa, kedudukan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri atau Kepala Badan, sesungguhnya telah memposisikan Notaris ke dalam pelanggaran larangan rangkap jabatan, karena pengangkatan dan pelantikkannya PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II oleh Menteri bukan Presiden selaku kepala negara. Pejabat yang diangkat dan dilantik oleh Menteri statusnya secara otomatis terkualifikasi sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil atau pejabat negara, yaitu PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II yang tergolong ke dalam pekerjaan yang jelas-jelas dilarang untuk dirangkap oleh seorang Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c atau d UU Jabatan Notaris. Dalih apapun yang menyatakan PPAT atau Pejabat Lelang Kelas II, tidak digaji oleh Negara, tetapi sudah terdapat benturan kepentingan, serta bergantung penghasilannya dari birokrasi dan administrasi kementerian serta tunduk ke dalam organisasi dan nomenklatur yang diatur dan di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional maupun Kementerian Keuangan. Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ASN: (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. (2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang: a. perumusan dan penetapan kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN; b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN; c. perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN; dan 156 d. pengawasan penerapan Sistem Merit. Pasal 1 angka (9) PP PJ PPAT: “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan” Pasal 5 ayat (1) PP PJ PPAT: “PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.” Pasal 15 ayat (1) PP PJ PPAT: “PPAT dan PPAT Sementara sebelum menjalankan jabatannya wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk” Pasal 21 ayat (1) PP PJ PPAT: “Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri” Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PP PJ PPAT: “Untuk memenuhi syarat otentiknya suatu akta, maka akta PPAT wajib ditentukan bentuknya oleh Menteri” Pasal 32 ayat (1) PP PJ PPAT: “Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta” Pasal 4 Perka BPN 2/2018: (1) “Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri. (2) “Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan” Pasal 14 Perka BPN 2/2018: (1) “Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan” 157 (2) “Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN” (3) “Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Menteri” Pasal 1 angka (2) PMK PL Kelas II: “Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia” Pasal 2 ayat (1) PMK PL Kelas II: “Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat Lelang Kelas II” Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) PMK PL Kelas II: (1) Pejabat Lelang Kelas II berhak mendapat imbalan jasa berupa Upah Persepsi dalam setiap pelaksanaan Lelang yang laku. (2) Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibebankan kepada Penjual. (3) Besaran Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi 1%(satu persen) dari harga Lelang. Pasal 53 ayat (1) PMK PL Kelas II: “Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di wilayahnya” Pasal 104 PMK 122/2023: (1) “Format penyusunan Risalah Lelang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini” (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Risalah Lelang diatur dengan Peraturan Menteri” 158 126. Bahwa, berdasarkan aturan-aturan yang telah diuraikan tersebut oleh Para Pemohon, disebabkan pengangkatan dan pelantikannya oleh Menteri yang kewenangannya menurut UU ASN hanya dibatasi kepada urusan manajemen sumberdaya dan pengelolaan organisasi Aparatur Sipil Negara (“ASN”), berakibat statusnya PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II adalah ASN. Dengan demikian kapasitas pembuatan akta-akta otentik oleh PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II seiring dengan statusnya yaitu sebagai ASN bukan pejabat umum, sebagaimana layaknya dan sepatutnya kedudukan Notaris, seorang pejabat umum yang diatur oleh UU Jabatan Notaris. Dipertegas lebih lanjut, bahkan akta-akta yang dapat dibuat oleh PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II, adalah telah ditentukan oleh Menteri bukan diatur oleh Undang-Undang. Pengawasan dan pembinaan PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II pun dilaksanakan oleh sekelas kepala kantor yang menjadi bawahan Menteri, yang menjabat di wilayah dimana PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan, kontras dengan Notaris sebagai profesi luhur jabatannya. Pasal 17 ayat (1) huruf c dan d UU Jabatan Notaris: “Notaris dilarang; c. merangkap sebagai pegawai negeri, dan; d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara” 127. Bahwa terdapat kewajiban yang berlaku bagi PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II, berdasarkan perintah ketentuan Pasal 617 KUH Perdata, yaitu terhadap benda-benda tidak bergerak wajib dibuat dalam akta otentik menurut substansi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Kaidah hukum tersebut yang secara keras dan tegas menetapkan terdapatnya suatu ancaman kebatalan terhadap perbuatan dan/atau peristiwa hukumnya. Ketentuan akta otentik ini bersifat mutlak adalah berlaku bagi peralihan hak baik karena pemindahan hak disebabkan oleh tindakan hukum maupun karena peralihan hak karena peristiwa hukum akibat kematian, wasiat dan pewarisan mengenai benda- benda tidak bergerak dengan redaksional seutuhnya dari Pasal 617 KUH Perdata: “Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan/atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan. Tiap petikan dalam bentuk biasa 159 dari rol atau daftar kantor lelang, guna pembuktian penjualan barang yang diselenggarakan dengan perantaraan kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan harus dianggap sebagai akta otentik” 128. Bahwa pendaftaran tanah juga mewajibkan peralihan hak yang diregistrasi atau di daftarkan ke kantor pertanahan dalam yurisdiksinya Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan akta otentik. Kaedah hukum yang dimaksud tercerminkan dalam pengaturan oleh PP 24/1997 dan PP HAT & Pendaftaran Tanah. Aturan-aturan yang telah disebutkan berlaku bagi PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II, berkaitan dengan urusan pertanahan, dalam kegiatan pendaftaran tanah meliputi juga penyediaan pembuktian akta secara otentik elektronik atau digital bukan lagi sekedar konvensional cetak belaka. Akta otentik digital ini selaras dengan uraian-uraian oleh Para Pemohon sebelumnya dari angka 19) sampai angka 49) di halaman 60 sampai halaman 76 dalam permohonan a quo. Penjelasan Umum PP 24/1997: “Akta Pejabat Pembuat Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta cara melaksanakannya mendapat pengaturan juga dalam Peraturan Pemerintah ini” Pasal 1 angka (24) PP 24/1997: “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu” Pasal 6 ayat (2) PP 24/1997: “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan” Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PP 24/1997: “Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu adalah misalnya pembuatan akta PPAT oleh PPAT atau PPAT Sementara, pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang, ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh Panitia Ajudikasi dan lain sebagainya” 160 Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Pasal 38 ayat (2) PP 24/1997: “Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri” Penjelasan Pasal 39 ayat (1) PP 24/1997: “Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggungjawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggungjawab untuk memeriksa syarat-syarat perbuatan hukum yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan” Pasal 41 ayat (1) PP 24/1997: “Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang” Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) PP HAT & Pendaftaran Tanah: (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik. (2) Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik. (3) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Penjelasan Pasal 84 ayat (1), (2) dan 3 PP HAT & Pendaftaran Tanah: 161 Ayat (1): “Yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah secara elektronik" merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali dan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah, termasuk pelayanan informasi dan/atau pelayanan pertanahan lainnya yang dilakukan melalui sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian” Ayat (2): “Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan), pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data lisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik Kementerian” “Kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dan pendaftaran perubahan data Pendaftaran Tanah lainnya berupa data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik Kementerian” Ayat (3): ‘Yang dimaksud dengan "data dan Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya" antara lain alas hak yang sudah dilakukan alih media (scan) menjadi dokumen elektronik dan telah divalidasi oleh pejabat berwenang” “Dalam proses alih media, dinyatakan bahwa dokumen yang dilakukan alih media (scan) adalah sesuai dengan aslinya. Hasil alih media (scan) menjadi dokumen elektronrk yang disimpan dan dikelola oleh sistem elektronik yang terverifikasi” “Dokumen elektronik yang dibuat oleh sistem elektronik atau hasil alih media (scan) menjadi merupakan alat bukti hukurn yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia” Pasal 85 ayat (1) PP HAT & Pendaftaran Tanah: “Seluruh data dan/atau dokumen dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah secara bertahap disimpan dan disajikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” Pasal 86 ayat (1) PP HAT & Pendaftaran Tanah: “Pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dilakukan secara elektronik” 162 129. Bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris, seharusnya PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II eksistensinya tidak pernah ada, terpisah atau berdiri sendiri, tetapi cukup Notaris tanpa harus merangkap jabatan apapun lagi. Sesungguhnya, tidak perlu disyaratkan jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II harus dirangkap oleh Notaris, sebagaimana hakekat pengaturan Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris. Undang-Undang derajatnya lebih tinggi dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala Badan, maka tidak dibenarnya dan telah menjadi suatu pelanggaran hukum, atas situasi dan kondisi yang mana seorang subyek hukum yang mempunyai 3 jabatan selaku pejabat umum diatur oleh 3 norma peraturan hukum yang berbeda, tetapi 1 norma peraturan hukum mempunyai derajat atau kedudukan yang lebih tinggi dari 2 norma peraturan hukum lainnya. 130. Bahwa, terhadap akta-akta pertanahan dan akta-akta risalah lelang mengenai bentuk, format, isi dan cara pembuatannya sudah ditentukan secara eksklusif berdasarkan suatu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala Badan, bukan merupakan suatu rumusan “akta otentik” sebagaimana telah terdefinisikan “dibuat oleh Notaris (relaas acte) atau “dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris (partij acte) yang termaktub dalam Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris. Dengan demikian, seorang PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II yang terdampak perkara, sanksi atau hukuman baik itu administatif, perdata dan/atau pidana konsekuensinya tidak patut, pantas atau layak disandingkan dalam kapasitas profesinya sebagai Notaris berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum yang taat kepada UU Jabatan Notaris dan mengabaikan segala aturan dibawah UU Jabatan Notaris yang mengatur PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II, sebagai pejabat umum yang berpedoman hanya pada undang-undang, maka ini menjadi persoalan ketiadaan keadilan dan kemanfataan sekaligus ketidakpastian hukum. 131. Bahwa, persoalan-persoalan yang dihadapi Notaris dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris, bukan sekedar urgensitas harmonisasi dan sinkronisasi, tetapi sudah cenderung lebih kepada mengatasi, menangani dan membenahi kerumitan, kompleksitas dan kesemrawutan tatanan norma, terutama dengan eskalasi dan distrupsi teknologi dan siber, bergerak secara 163 eksponensial sehubungan dengan pendaftaran tanah, telah mewujud sebagai transformasi norma ke digitalisasi akta otentik maupun dokumen elektronik lainnya yang telah menjadi suatu tuntutan yang wajib diadopsi dan diadaptasi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari, ditunda atau terelakkan. 132. Bahwa, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris juga secara terang benderang menjadi tumpuan mengapa jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II haruslah dihapuskan atau ditiadakan karena demi hukum memang sudah tercakup dan ternaungi oleh jabatan Notaris yang otoritasnya diberikan oleh UU Jabatan Notaris, bukan pemberian otoritas dari sekedar level Menteri. Secara sederhana telah terbukti bahwa kedudukan dan lingkup daerah jabatannya PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II, tetap mempersyaratkan harus tunduk, terikat dan mengikuti territori yang mengatur bagi Notaris sebagaimana dimuat dalam UU Jabatan Notaris. Pendirian Para Pemohon sangat beralasan dan dibenarkan oleh hukum, hal mana selaras dengan pendapat dari Dr. H. Husni Thamrin dan Prof. M. Khoidin dalam bukunya “Hukum Notariat dan Pertanahan : Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan” di halaman 163 dan 166, halaman 158 dan 159 dan halaman 197 dan 198 sebagai berikut: “Pembentukan jabatan Notaris menurut sejarahnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1868 B.W. yang mengatur tentang akta otentik. Oleh karena itu akta-akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris telah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 1868 B.W. yang mengatakan, “Eene authentieke acte is de zoodange welke in den wettelijken norm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegn zijn ter plaatse alwaar zulks is gescheid”. Dari bunyi Pasal 1868 B.W. tersebut ditarik suatu kesimpulan yang berisi keharusan terpenuhinya tiga unsur bagi suatu akta otentik, yaitu: (1) dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; (2) dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum; dan (3) pejabat umum itu berwenang membuat akta tersebut dimana akte dibuat. Agar suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik paling tidak harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan (2) dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum” 164 “Bentuk akta otentik harus ditentukan oleh undang-undang artinya undang- undang menentukan bagaimana formulasi dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum tersebut. Selama ini undang-undang yang mengatur tentang bentuk akta otentik hanya tertuang dalam UUJN (dahulu diatur dalam PJN) yang di dalamnya memuat secara rinci bagaimana bentuk akta yang dibuat oleh Notaris, kewajiban menyimpan minuta, kewajiban menerbitkan salinan, kutipan dan grose, serta sanksi-sanksi yang dikenakan kepada notaris jika terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam pembuatan akta tersebut” “Peraturan pemerintah tidak boleh membentuk suatu jabatan umum tanpa delegasi dari undang-undang. Oleh karena itu seyogyanya pejabat umum lain yang dikecualikan di samping notaris harus dibentuk berdasarkan undang- undang dan diangkat oleh Kepala Negara, bukan oleh Menteri. Hal ini berkaitan dengan karakter hukum suatu akta, yakni merupakan bukti otentik karena adanya publica fides (kepercayaan umum)” “Dalam perspektif teoritis kewenangan notaris untuk membuat akta pertanahan merupakan kewenangan atributif, karena bersumber dari undang- undang. Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Perihal kewenangan dapat dilihat pada konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan atau pejabat publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Suatu kewenangan dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, sedang delegasi dan mandat merupakan suatu kewenangan yang berasal dari pelimpahan” “Seorang pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, kewenangan mana diberikan kepadanya oleh negara berdasarkan suatu undang-undang. Kewenangan untuk membuat suatu keputusan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi dan delegasi kewenangan harus didasarkan pada suatu undang-undang formal. Jabatan yang melekat pada seseorang-melalui atribusi, delegasi atau mandat-akan melahirkan kewenangan (bevoegheid, legal power, competence) kepada yang bersangkutan” 165 “Di samping konflik norma juga terjadi benturan kewenangan antara Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta dengan keberadaan PPAT yang hingga kini masih dipertahankan. Untuk menyelesaikan benturan kewenangan antara Notaris dan PPAT dalam pembuatan akta pertanahan, maka pemberlakukan UUJN harus didasarkan pada beberapa asas dalam undang-undang, yaitu asas lex superiori derogate legi inferiori; asas lex spesialis derogate legi generali; dan asas lex posteriori derogar lex priori. Dengan mendasarkan pada ketiga asas tersebut maka setelah berlakunya UUJN, pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta pertanahan dilimpahkan sepenuhnya kepada Notaris, sedang keberadaan PPAT dihapus dan kewenangannya untuk membuat akta pertanahan di eliminasi” 133. Bahwa dalam asas-asas hukum lex superiori derogate legi inferiori; asas lex spesialis derogate legi generali; dan asas lex posteriori derogar lex priori berlaku bersamaan terhadap PPAT dan Pejabat Lelang kelas II, berdasarkan sistem hukum pendaftaran tanah di Indonesia yang berpijak kepada asas hukum yang terkandung dalam Pasal 3 AB, Pasal 17 AB dan Pasal 19 AB, yang mengharuskan alat bukti tertulis berpredikat sempurna berupa akta otentik. Selaras dengan kebutuhan pembuktian di dalam transaksi peralihan tanah dan lelang. Lebih spesifik lagi perihal tanah yang memerlukan proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional, telah bertransformasi menjadi bagian dari Lex Informatica yang berbasis kepada dokumen elektronik berdasarkan UU ITE. Sehingga PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II dianggap tidak mempunyai kewenangan atau dianggap bukan sebagai pejabat umum, maka akta-akta tanah maupun risalah lelang yang ditentukan bentuk, format, prosedur dan tata caranya oleh Menteri, bukan bersumber dari pengaturan dan pemberian oleh undang-undang, konsekuensinya secara aspek lahiriah, formil dan materil, akta-akta PPAT dan Pejabat Lelang Kelas UU adalah cacat secara yuridis oleh karena tidak memenuhi kualifikasi otentik meskipun dirangkap jabatannya oleh Notaris dengan territori profesinya Notaris. Namun di sisi lainnya justru terpenuhi syarat akta otentik berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris beserta penjelasannya, untuk memenuhi layanan transaksi elektronik bukan dalam kapasitas PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II, tetapi profesi Notaris selaku Cyber Notary. 166 134. Bahwa eksistensi dan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris, ini telah memicu penyelundupan hukum melalui pengaturan oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala Badan. Yaitu timbulnya pengaturan yang diluar atau selain dari kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh Presiden selaku kepala negara (eksekutif). Yakni bersumber dari dan diberikan oleh UUD 1945 yang diketahui sebagai suatu kewenangan atributif, yang hanya diberikan oleh UUD 1945 kepada Undang-Undang. Tetapi tidap pernah ada delegasi lebih lanjut oleh UU Jabatan Notaris kepada aturan hukum dibawahnya. Para Pemohon menyandarkan kepada uraian Prof. Jimly Asshiddiqie mengenai struktur dan hierarki kelembagaan negara dalam hierarki perundang-undangan yang dikemukakan dalam bukunya “Teori Hierarki Norma Hukum” Penerbit Konstitusi Press, Cetakan Pertama, Juni 2020, di halaman 252: “Bernegara itu adalah berkonstitusi. Jika Pasal 1 ayat (2) telah menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, maka pengurangan kekuasaan rakyat hanya dapat dilakukan jika undang-undang dasar telah dengan tegas memberikan kekuasaan tertentu kepada lembaga negara atau pejabat negara. Kekuasaan atributif berdasarkan undang-undang dasar itulah yang memberi pembenaran berkurangnya kekuasaan tertinggi dari tangan rakyat. Karena itu kewenangan mengatur diberikan kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR dengan persetujuan bersama dengan Presiden, hanya karena sudah ditentukan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menentukan pula bahwa: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. UUD 1945 memberikan kewenangan atributif untuk mengatur hanya kepada DPR dan Presiden saja, sedangkan kepada lembaga atau pejabat lain tidak. Lembaga atau pejabat lain itu hanya dapat mengatur apabila mendapat delegasi kewenangan berdasarkan undang-undang (legislative delegation of rule making power)” “Jika tidak mendapatkan pelimpahan kewenangan, tidak seorang pun pejabat atau institusi jabatan yang boleh mengatur kepentingan umum dengan mengurangi hak dan kewajiban dalam lalu lintas bernegara. Di samping itu, 167 jika pun undang-undang hendak memberikan kewenangan delegasi, maka perlu dipastikan syarat-syarat kelembagaan yang dapat diberi delegasi kewenangan itu secara ketat dalam undang-undang. Misalnya, kewenangan regulatori hanya dapat diberikan oleh undang-undang kepada pejabat politik, bukan pejabat administrasi” “Lagi pula mekanisme delegasi kewenangan regulatori tersebut juga harus dibatasi paling banyak dua tingkatan yaitu delegasi berdasarkan undang- undang (legislative delegation) dan subdelegasi berdasarkan peraturan pelaksana undang-undang (regulative sub-delegation)” 135. Bahwa materi muatan Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris yang menjadi obyek pengujian dalam permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai pemicu ketidak-tertib-an asas-asas hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perlu untuk memperhatian pendapat dari Prof. Yuliandri yang telah dikemukakan dalam Buku “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Yang Berkelanjutan”, yang di cantumkan halaman 205 dan 206 serta di halaman 164: “Penentuan materi muatan undang-undang merupakan salah satu prinsip dalam pembentukan undang-undang berkelanjutan. Kesesuaian materi muatan undang-undang juga dapat menjelaskan lingkup dari pemberlakukan undang-undang-undang. Dengan kejelasan materi muatan undang-undang, juga akan menghindari kemungkinan terjadinya pengujian atas undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar” “Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, adalah keharusan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk oleh badan atau organ/lembaga yang tepat (het beginsel van het juiste orgaan). Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa pembuatan suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangan dari lembaga pembentuk undang-undang yang diberikan kewenangan untuk itu. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan tersebut 168 dianggap batal demi hukum (van rechtswege nietig). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibat hukumnya batal secara hukum” 136. Bahwa UU Jabatan Notaris tidak pernah memberi pendelegasian kewenangan kepada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala Badan dengan mencantumkan dalam salah satu, sebagian atau seluruh Pasal dalam UU Jabatan Notaris untuk mengatur PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II. Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g dan Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris hanya menetapkan bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta-akta pertanahan dan risalah lelang serta memberi pengecualian larangan rangkap jabatan dengan mengatur ketentuan rangkap jabatan sebagai PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II. Dengan demikian eksistensi PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II dapat dianggap tidak mempunyai landasan hukum berikut segenap kewenangan jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II maupun pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala Badan konsekuensinya dianggap tidak pernah ada dan gugur dengan sendirinya secara hukum. 137. Bahwa pendirian Para Pemohon adalah dapat dibenarkan secara hukum menurut Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UU Jabatan Notaris, sehingga pengajuan pengujian Pasal 17 ayat (1) huruf g dan i UU Jabatan Notaris kepada Mahkamah Konstitusi sudah tepat dan sangat beralasan, dalam rangka memeriksa dan mengadili permohonan a quo terhadap kerugian hak konstitusional Para Pemohon, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) TAP MPR III/2000, sebagai pedoman hierarkis norma berikut lembaga negara yang terkait. 138. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 5/PUU-X/2014 telah berpendirian bawah Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, jutsru berkaitan dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah multitafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian persoalan rangkap jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II ini merupakan suatu persoalan serius dan kritikal sehingga membutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 169 ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Berdasarkan asas-asas hukum lex specialis derogate legi generali, lex superior derogate legi inferiori dan lex posteriori derogate legi priori Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris haruslah dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 maka harus terdapat harmonisasi dan sinkronisasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi G. PENGUJIAN BERKENAAN DENGAN PENGECUALIAN UNTUK DAPAT MERANGKAP JABATAN TERTENTU OLEH NOTARIS ATAS PASAL 17 AYAT (1) HURUF I UU JABATAN NOTARIS TERHADAP PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28A, PASAL 28G AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (1) UUD 1945 139. Bahwa frasa makna yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris adalah sedemikian abstrak, abu-abu dan bias (vague), berbeda dengan materi muatan Pasal 17 ayat (1) lainnya yang kongkret dan terang gamblang. Bagi Para Pemohon redaksional Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris ini menjadi rawan dengan kriminalisasi atau diskriminasi bahkan pinalti, efek dari sisipan ayat (2), di Pasal 17 UU Jabatan Notaris hasil perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan: Pasal 17 ayat (1) UU Jabatan Notaris: Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang sah; c. merangkap sebagai pegawai negeri; d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; e. merangkap jabatan sebagai advokat; f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 170 g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; h. menjadi Notaris Pengganti; atau i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Pasal 17 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat 140. Bahwa permasalahan lainnya dari larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Notaris manapun termasuk Para Pemohon, yang tidak kalah serius adalah yang terkandung di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris, atas frasa “pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan”. 141. Bahwa, persoalannya kriteria, kualifikasi dan identifikasi yang dimaksud teramat luas, bias, multi tafsir dan batas-batasnya tiada berkesudahan, sementara menurut Para Pemohon redaksional selanjutnya dari ketentuan tersebut yaitu “mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris” hakikatnya telah tercakup di dalam sumpah jabatan yang menjadi intinya tindak tanduk Notaris “bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya” maupun diulas kembali berupa suatu kewajiban seorang Notaris yang paling sakral terkait predikat pejabat umum dalam rangka pembuatan akta oleh dan/atau dihadapan Notaris, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan f UU Jabatan Notaris, yaitu “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, 171 saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” dan “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain” 142. Bahwa tolak ukur, parameter, indikator, interprestasi, rumusan, formula maupun standar dari permaknaan “norma agama, kesusilaan atau kepatutan” yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang majemuk adalah sangat beragam tidak tunggal, demikian juga berlaku bagi agama dan/atau kepercayaan yang dianut oleh seorang Notaris. Pada sisi lainnya, para penegak hukum, otoritas maupun pajabat yang berwenang serta publik yang di hadapi oleh Notaris manapun mempunyai perspektif, sudut pandang, pengertian dan pemahaman yang variatif meskipun di coba melalui lingkup kolektif, tidak akan pernah terdapat suatu obyektifitas yang disepakati bersama, karena setiap zona waktu, tempat, lingkungan, mileu, strata maupun kepentingannya berbeda-beda satu sama lain. 143. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf I UU Jabatan Notaris ini bersifat karet, berbahaya bagi hak asasi manusia, sebagaimana tafsir antar golongan dalam UU ITE menjadi sangat bermasalah sampai akhirnya dalam amandemen berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, maka polemik, kontroversi dan kesimpangsiuran telah disudahi, yang sedemikian luas yang memicu beragam penafsiran subyektif dalam penerapannya sesuai dengan kepentingan pihak mana yang membaca kemudian menyandingkannya dengan fakta, situasi, kondisi maupun perspektif bahkan kebutuhan antar golongan, kelompok, ideologi atau otoritas. Maka dengan melenyapkan diksi “antargolongan” yang didasari oleh perubahan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merespon pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 8 Maret 2018, yang mengungkapkan bahwa: Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 172 sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.0OO.0O0.000,0O (satu miliar rupiah)” Pertimbangan-Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017: “Bahwa istilah “antargolongan” menurut Mahkamah memang bukan istilah yang tegas dan terang artinya. Istilah tersebut tidak dapat langsung diketahui maknanya, berbeda halnya dengan istilah “suku”, “agama”, dan “ras”, yang bersama istilah “antargolongan” keempatnya diletakkan sejajar dan bahkan memunculkan singkatan populer di masyarakat, yaitu SARA. Meskipun tidak terang dan tegas bukan berarti “antargolongan” tersebut tidak ada” “Benar bahwa secara historis awal mula timbulnya istilah “antargolongan” adalah karena adanya penggolongan penduduk yang cenderung bersifat segregatif sebagai akibat dari pemberlakuan Pasal 163 dan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) pada masa Hindia-Belanda yang menggolongkan penduduk ke dalam beberapa golongan dan masing-masing golongan itu tunduk pada hukum yang berbeda. Namun trauma sejarah itu tidaklah boleh mengaburkan penalaran akan akibat hukum yang timbul dari hilangnya istilah “antargolongan” dalam hukum positif, yaitu timbulnya kekosongan hukum yang bermuara pada ketidakpastian hukum” 173 “Bahwa istilah “antargolongan” terbentuk dari gabungan kata “antar” dan kata “golongan”, yang kata “golongan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan kelompok (Hasan Alwi dkk, 2001:368). Ketika kelompok dimaknai sebagai kumpulan (orang) yang memiliki kesamaan atribut atau ciri tertentu, maka istilah golongan/kelompok ini akan meliputi/mencakup juga suku, agama, dan ras. Padahal dalam frasa SARA, kedudukan hukum istilah “suku”, istilah “agama”, istilah “ras”, dan istilah “antargolongan” diletakkan sederajat yang artinya masing-masing tidak saling meliputi atau yang satu tidak menjadi sub-ordinat yang lain” “Menurut Mahkamah pengulangan atau adanya kesan tumpang-tindih tidak dapat dielakkan karena keterbatasan kosakata yang dapat mewakili fenomena keragaman entitas akibat proses diferensiasi sosial. Hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Sebab tujuannya justru untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945. Namun demikian bila diperlukan untuk mempertegas dan bila telah ditemukan adanya kosakata yang paling tepat maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atau penggantian istilah “antargolongan” oleh pembentuk undang-undang di kemudian hari, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai terminologi hukum sesuai dengan konteks keberlakuannya” 144. Bahwa, konstruksi hukum dalam Penjelasan atas Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris, dengan ditulis “cukup jelas” menimbulkan keraguan-raguan atau kerancuan yang memperangkap Notaris lebih dalam dan luas dari polemik makna “antargolongan”. 145. Bahwa pekerjaan apapun yang dilakukan realitasnya termasuk profesi Notaris, dapat terkategori dan terkualifikasi bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan, baik dinilai dari pengaruh atau faktor internal dan eksternal diri Notaris, interaksi, resiko maupun konsekuensinya. Salah satu contohnya, melayani atau menjadi rekanan perusahaan lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, sebagai Notaris tidak terlepas dari agama yang dianut, bila beragama Islam, sebagian atau seluruhnya termasuk Para Pemohon yang beraagama Islam dan muslim yang taat dapat meyakini haram bila transaksinya konvensional yang terdapat 174 bunga berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah), sementara bila transaksinya syariah, dianggap halal. Tetapi bagi Notaris manapun yang beragama apapun yang merupakan non atau diluar Islam, tiada halal dan haram baik itu konvensional dan syariah, diakuinya hanyalah sebagai suatu “pekerjaan” belaka. 146. Bahwa pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama kesusilaan dan kepatutan, dalam adat istiadat, budaya, suku ataupun antargolongan yang berada di lingkungan yang berbeda dan majemuk, pastinya akan berlaku sama seperti kasus menjadi Notaris rekanan perusahaan jasa keuangan perbankan dan non perbankan yang diuraikan sebelumnya oleh Para Pemohon. Melakukan pekerjaan seperti jual beli yang lazim di lakukan oleh masyarakat sebagai tambahan menambal kekurangan pendapatan Notaris yang tidak jelas dan tidak terjamin rutinitas bulanannya pun, yang dimaksud adalah melakukan jual beli sekaligus menjadi investor perusahaan, maupun jual beli komoditas di pasar komoditi, yang keduanya bersifat spekulatif atau gharar dan cenderung oleh sebagian agama adalah judi. Seperti misalnya pasal modal dan uang (saham, obligasi, sukuk, surat utang negara dan sebagainya) terlebih lagi bitcoin, kripto, maupun yang sejenisnya bahkan telah terbit fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mata uang digital (kripto atau bitcoin) seperti di beritakan oleh kanal media MUI, TEMPO dan KUMPARAN pada tanggal 12 November 2021. Contoh sederhana lainnya membantu relasi kenalannya untuk menjual-belikan asetnya dengan menerima komisi seolah-olah menjadi calo sekaligus selaku kuasa jual properti bangunan, perhiasan, kendaraan, atau usaha sendiri jual-beli barang rongsokan atau jadi pengemudi motor atau mobil online (ojol), tafsirnya bisa dianggap merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris, bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan, berujung pada sanksi etik. 147. Bahwa, Para Pemohon dapat memberikan lagi berbagai contoh macam pekerjaan yang dapat dianggap bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan, yang justru jauh dari kewenangan membuat akta otentik oleh dan/atau di hadapan Notaris, sebagaimana identifikasi seorang Notaris menurut Pasal 1 angka (1) UU Jabatan Notaris. Serta diluar atau bertolak belakang dengan kontekstual sumpah jabatan dan kewjiban notaris yang mengikat harkat dan martabatnya untuk senantiasa bertindak amanah, 175 jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” dan “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pekerjaan apapun tanpa terkecuali adalah pekerjaan menjalankan profesi Notaris, setiap waktunya dapat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan, seperti di masyarakat yang tidak bisa baca dan/atau tulis, hanya mengenal transaksi berdasarkan kebiasaan bertukar (barter) yang jauh dari peradaban dan berada jauh di dalam pedalaman pelosok, dimana Notaris kurang dikenal, tetapi termasuk daerah jabatannya. 148. Bahwa kadar, takaran atau ukuran berkenaan dengan pekerjaan norma agama, kesusilaan dan kepatutan pun bisa menghalangi profesionalitas dirinya notaris manapun dalam rangka pemberian layanan jasa-jasanya, tatkala diminta untuk menunaikan kegiatan pendaftaran tanah, membantu membereskan permohonan, penanganan, penyelesaian penerbitan perizinan, persetujuan dan/atau pengesahan ke berbagai otoritas kelembagaan pemerintahan yang relevan. Semua pekerjaan tersebut dapat dikatakan sebagai tuntutan profesionalitas sebagai rangkaian kepatuhan hukum namun beririsan dengan berbagai resiko hukum karena urusan-urusannya sangat rentan dengan kebijakan sepihak dari aparatur pemerintahan terkait. Justru menjadi PPAT atau Pejabat Lelang Kelas II jelas-jelas telah melanggar hakikat Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris, disebabkan menurut penjabaran dari Pasal 17 ayat (1) huruf c dan d UU Jabatan Notaris juncto Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ASN, PPAT atau Pejabat Lelang Kelas II kualifikasinya adalah aparatur sipil negara yaitu pegawai negeri sipil atau pejabat negara, pekerjaan yang secara kepatutan dengan tegas dilarang untuk dirangkap oleh Notaris. 149. Bahwa dalam realitas dan rasionalitas hukum pun, bagi notaris manapun tanpa terkecualian Para Pemohon, pekerjaan dalam rangka merangkap jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II telah memenuhi syarat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yakni atas hierarkies peraturan perundang-undangan. Yaitu berdasarkan asas-asas hukum lex superiori derogate legi inferiori; asas lex spesialis derogate legi generali; dan asas lex posteriori derogar lex priori. Jelas-jelas sesuatu 176 yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum tentunya secara agama manapun dianggap dosa dan penghasilannya menjadi tidak halal, lalu dalam sisi kesusilaan tentunya sebagai profesi yang secara komunal berorganisasi dan menjadi bagian masyarakat sipil tentunya aspek ini mempunyai khazanah yang majemuk sekaligus sensitif. Kemudian atas kepatutan tentunya sudah tidak perlu dipertanyakan atau diperdebatkan, memang norma peraturan perundang-undangannya telah konflik dan kewenangan jabatan selaku PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II dianggap gugur dengan sendirinya secara hukum. 150. Bahwa pedoman etika dan kompas moral yang berdasar kepada norma agama, kesusilaan dan kepatutan dalam lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang menaungi jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II, tentunya berbeda dan secara periodik berubah. Sehingga menjadi acuan penilaian subyektif dari pejabat atau aparatur yang mengawasi dan membina bahkan memeriksa pelanggaran jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II, tatkala terlibat atau terindikasi ke dalam permasalahan pekerjaannya tetapi ironisnya senantiasa terus melekat kepada profesi seorang Notaris. 151. Bahwa kerugian konstitusional Para Pehomon sebagai Notaris pun akan terus melekat bahkan bilamana sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris karena alasan apapun, yang mana standar moralitas atau etika yang teramat terbuka untuk berbagai penafsiran di masyarakat bahwa predikat Notaris itu seseorang yang harus bertindak atau memilah dan memilih pekerjaan haruslah yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan, sebagai suatu pedoman yang tak terpisahkan satu sama lain tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Tentunya itu beralasan karena salah satu butir sumpah jabatan dan kewajiban Notaris adalah untuk merahasiakan segala sesuatu berkaitan dengan profesi yang diembannya dari dan kepada siapapun, dengan jangka waktunya abadi atau tak terbatas, serta protokol Notaris dan yang jabatan dirangkapnya berkelanjutan berlaku bagi pejabat lainnya siapapun itu yang meneruskannya. 152. Bahwa, UU Jabatan Notaris seharusnya sebatas mengatur asas, kaidah atau norma, lembaga, kemudian ada proses untuk pelaksanaan profesi Notaris. Maka menurut Para Pemohon adalah sangat berlebihan dan diluar 177 kontekstual pejabat umum, takaran etika Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris dicampur-adukkan dengan domain pekerjaan yang kontradiksi dengan hakikat hak asasi manusia. Dibenturkan dengan nilai-nilai internalisasi diri Notaris yang ekspresinya tidak boleh dipertentangkan dengan hak asasi manusia seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Dampaknya menimbulkan multi tafsir, apalagi bagi Notaris kompas noral dan pedoman etiknya telah dituangkan ke dalam Pasal 4 ayat (2) UU Jabatan Notaris sebagai sumpah jabatan Notaris, yakni: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya” “bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak” “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris” “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya” “bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikansesuatu kepada siapa pun” 153. Bahwa dengan demikian, kepatuhan dan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu identitas jati diri Notaris manapun. Maka keberadaan pengaturan Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan sungguh- sungguh sangatlah tidak relavan, tidak tepat dan mewujud sebagai justifikasi diskriminasi. Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/pnps/tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Nomor 2726) Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/atau Penodaan Agama, telah menguraikan filosofi Pancasila dan UUD 1945, yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, yang mana antara agama, kesusilaan dan 178 kepatutan dengan Hak Asasi Manusia (yakni dalam permohonan a quo adalah pekerjaan) tidak boleh dipertentangkan satu sama lain. Sebagai argumentasi Para Pemohon yang secara shahih, berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pengaturan Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris haruslah dianggap demi hukum gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: “Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata- mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme” “Kebebasan beragama (freedom of religion) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (basic) dan fundamental bagi setiap manusia. Hak atas kebebasan beragama telah disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” “Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Secara integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap elemen baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri” “Filosofi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 telah bersepakat atas tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government), yakni untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia”. 179 Perlindungan inilah yang dapat diartikan sebagai perlindungan atas identitas budaya, suku, agama, dan kekhasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun komunal” 154. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 maka frasa makna “pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan” yang terkandung dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris adalah sangat diskriminatif dan sedemikian mudah disalahgunakan oleh pihak manapun dan siapapun yang mempunyai kebencian, kecurigaan, berkeinginan menjatuhkan, melemahkan, merendahkan Notaris manapun dapat dengan mudahnya dijadikan dasar perlaporan maupun aduan kepada institusi manapun yang dapat menjerat atau menjebak Notaris ke situasi dan kondisi pelanggaran jabatan yang serius. 155. Bahwa frasa makna “pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan” yang terkandung dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris telah membawa efek yang menakutkan untuk Para Pemohon baik saat menjabat maupun sudah tidak menjabat sebagai pejabat umum, oleh karena kapanpun oleh siapapun Para Pemohon dapat dilaporkan. Kenyataan lainnya jelas telah merugikan Para Pemohon yang telah menutup secara sempurna semua celah dan kesempatan bagi Notaris hingga mustahil berjuang penghasilan yang layak diluar profesinya agar berpeluang dalam mempertahankan hidupnya, yang terus berdampak berkelanjutan bahkan sampai Para Pemohon menutup mata menghembuskan nafas terakhirnya. Bahwa eksistensi dan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris, ini telah Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan asas-asas hukum lex specialis derogate legi generali, lex superior derogate legi inferiori dan lex posteriori derogate legi priori. Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris telah melanggar hak asasi manusia yang merupakan suatu hak konstitusional Para Pemohon sehingga dengan sewajarnya Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris haruslah dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 180 mengikat dan sepatutnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dianggap tidak berlaku dan batal demi hukum. II. PROVISI DAN PETITUM 156. Bahwa peran, tugas dan tanggung jawabnya dari profesi Notaris yang bukan hanya lingkup lokal kedaerahan dan domestik nasional, tetapi menjangkau lintas batas negara dalam lingkup regional dan global. UU Jabatan Notaris yang mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sehingga Para Pemohon meminta perkenanannya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan permohon a quo dalam kerangka harmonisasi dan sinkronisasi hukum serta tranformasi norma dengan merekonstruksi tafsir konstitusional, sesuatu yang masih belum pernah tuntas dan berbagai aspek belum di adopsi dan di adaptasikan, untuk dapat membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru, dan bukan “sekadar” memaknai atau pun memberi makna baru” berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 terhadap Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE sebagaimana berikut: Konsiderans/Mukadimmah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN): “Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan 181 akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global” “Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris” Konsiderans/Mukadimmah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU Perubahan UUJN): “Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang- undang lain” 157. Bahwa sinkronisasi dan harmonisasi antar undang-undang beserta tatanan hierarkisnya maupun terhadap setiap dan seluruh asas-asas, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, norma-norma, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan yang termaktub di dalam suatu lingkup undang-undang tertentu, dalam hal permohonan a quo adalah merujuk kepada Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RGB, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) , Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE merupakan suatu keharusan, yang dituntut oleh asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Prof Yuliandri dalam tulisannya di buku “Asas-Asas Pembentukan 182 Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan”, oleh Para Pemohon di sadur dari pendapatnya di halaman 217 – 218 dan 221: “Pada prinsipnya, harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputuan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (justice, gerechtigheid), dan kesebandingan (equity, bilijkheid), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan” “Harmonisasi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan dan fungsi penanggulangan akan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum dapat dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Upaya harmonisasi yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmoni hukum” “Selanjutnya, harmonisasi juga berkaitan dengan pelaksanaan sinkronisasi ketika proses pembentukan undang-undang. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, tidak bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan kedua masih tetap dalam lingkup yang dibenarkan oleh asas-asas dan norma-norma hukum yang beralaku. Sinkronisasi, dapat berbentuk Vertikal, dan Horizontal. Pada dasarnya, sinkronisasi berkaitan langsung dengan penentuan materi muatan suatu undang-undang” 158. Bahwa sepatutnya permohonan a quo bagi Mahkamah Konstitusi sudah terang benderang, maka tidak perlu lagi keterangan dari pihak terkait sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- VIII/2010. Selain itu, pejabat umum in casu Notaris dan akta otentik adalah bagian dari layanan digital dan transformasi digital wujud kebijakan satu data Indonesia yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) tentang Satu 183 Data Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159) tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (“Perpres 82/2023”), yaitu dimuat pada bagian menimbang huruf a Perpres 82/2023; “bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan korupsi, dan penguatan aspek keamanan siber dan keamanan informasi, perlu melakukan percepatan transformasi digital” 159. Bahwa, Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk sepatutnya memeriksa Provisi dan Petitum dalam permohonan a quo sekiranya dapat merefleksikan pada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Sehingga dalam persidangan Para Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan a quo setidaknya dapat mencermati pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie yang dikemukakan dalam bukunya “Teori Hierarki Norma Hukum” di halaman 41 – 42 dan 143: “Misalnya, dalam menafsirkan pasal-pasal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengubah kandungan pengertian yang ditetapkan atau disepakati oleh para perumus naskah UUD (the original framers’ intents) ketika merumuskan dan menyepakati bunyi teks pasal-pasal UUD dengan mengacu kepada “rechtsidee”, nilai-nilai dan norma-norma dasar atau fundamental yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dan terutama kelima sila Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi berbangsa dan bernegara yang dapat dijadikan patokan dan acuan. Meski yang diuji adalah undang-undang, tetapi konstitusionalitasnya dapat dinilai dengan merujuk pada kandungan makna pasal-pasal undang-undang yang sudah diluruskan makna dan pengertiannya menurut nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam sila- sila Pancasila dan nilai-nilai lain yang terdapat dalam Pembukaan UUD. Bahkan, bilamana perlu dinilai secara berbeda dari penjelasan yang diberikan oleh para perumus pasal-pasal undang-undang dasar itu sendiri. Inilah hakikat yang sejati dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai “the final interpreter of the constitution”. 184 “Oleh sebab itu, mau tidak mau, untuk kepentingan teori dan praktik di masa kini dan mendatang, pengertian konvensional mengenai sistem hierarki norma hukum memerlukan rekonstruksi agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dalam mengikuti tantangan perkembangan-perkembangan baru yang sangat disruptif dewasa ini. Di era yang serba disruptif ini, apa yang dulu dianggap benar, berubah menjadi salah, dan apa yang dulu dianggap salah, dapat saja berubah menjadi benar. Pendek kata, karena tuntutan zaman, sistem hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen tidap perlu lagi dianggap mutlak kebenarannya dan mesti diikuti pula secara mutlak penerapannya dalam teori dan praktik di lingkungan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. 160. Bahwa, terhadap pengujian dalam permohonan a quo, maka Para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tafsir konstitusional sekurang-kurangnya dapat mengkukuhkan putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonsitusional bersyarat (conditionally unconstitusional), penundaan pemberlakukan putusan (limited constitusional) dan/atau perumusan norma baru dalam putusan, yang serta merta eksekusinya, seperti pendirian Prof. Nimatul Huda dalam buku “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi”, Penerbit UII Press, di halaman 201: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir constitutief, artinya putusan itu dapat menciptakan hukum yang baru atau menghapus hukum yang sudah ada. Karena putusan itu bersifat deklaratoir, tidak diperlukan aparat atau alat paksa khusus bagi pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut, seperti lazimnya putusan pengadilan biasa yang bersifat menghukum salah satu pihak (condemnatoir). Keadaan hukum yang baru telah mulai berlaku sejak saat putusan tersebut dibacakan atau diucapkan di dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum” Berdasarkan setiap dan seluruh uraian-uraian sebelumnya oleh Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, dan mengadili kemudian menjatuhkan putusan berikut: I. PROVISI: 185 A. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya. B. Menyatakan Pemohon I status pensiunnya dianggap telah dicabut dan ditarik sebagai Notaris dan bersamaan dianggap telah dilantik dan diangkat sumpah kembali serta dapat menjalankan seluruh kewenangan jabatannya sebagai Notaris dengan berkantor di Jakarta dengan kewenangan jabatannya sebagai Notaris termasuk terhadap akta-akta otentik mengenai dan berkaitan dengan pertanahan dan lelang apapun, yang dapat dibuat oleh dan/atau dibuat dan ditandatangani dihadapan Pemohon I yang meliputi didalam dan diluar wilayah Indonesia sampai dengan Permohon I berhenti secara sukarela dengan memperhatikan kondisi kesehatan dirinya, yang berlaku seketika sejak tanggal putusan terhadap permohonan a quo dikabulkan. C. Menyatakan Pemohon II mempunyai kewenangan jabatan sebagai Notaris yang meliputi didalam dan diluar wilayah Indonesia dan mempunyai kantor sekaligus dapat menjadi tempat tinggalnya dimanapun yang dapat di pilihnya diseluruh wilayah Indonesia dengan masa jabatannya adalah sampai dengan Permohon II mengajukan pemberhentian secara sukarela dengan memperhatikan kondisi kesehatan dirinya, yang berlaku seketika sejak tanggal putusan terhadap permohonan a quo dikabulkan. D. Menyatakan Pemohon II mempunyai kewenangan jabatan sebagai Notaris tanpa harus merangkap jabatan sebagai pejabat umum lainnya terhadap akta- akta otentik apapun termasuk mengenai dan berkaitan dengan pertanahan dan lelang, yang dapat dibuat oleh dan/atau dibuat dan ditandatangani dihadapan Pemohon II sebagaimana telah menjabat sebagai Notaris dan dilaksanakan sepanjang dalam rangka menjalankan profesi Notaris dan mempunyai kewenangan sebagai pejabat umum, yang berlaku seketika sejak tanggal putusan terhadap permohonan a quo dikabulkan. E. Menyatakan kewenangan jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah di dalam dan diluar wilayah Indonesia dengan pembuatan dan penandatangan akta serta layanan Notaris lainnya dilakukan berhadapan dengan Notaris baik secara fisik dalam ruang dan waktu yang bersamaan maupun tanpa terikat dengan suatu ruang dan waktu melalui suatu perangkat sistem elektronik yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan atau berhadapan satu sama lain serta 186 menandatangani dan membubuhkan sidik jari masing-masing pihak-pihak yang berkepentingan secara digital/elektronik menjadi suatu dokumen elektronik, yang berlaku seketika sejak tanggal putusan terhadap permohonan a quo dikabulkan. F. Menyatakan kompensasi imbal jasa dan/atau honorarium layanan jasa dan kewenangan jabatan Notaris merupakan suatu apresiasi atau penghargaan terhadap profesionalitas yang sepatutnya nilai wajar dan pantasnya adalah menurut persetujuan Notaris dan kliennya, yang berlaku seketika sejak tanggal putusan terhadap permohonan a quo dikabulkan. G. Menyatakan setiap transaksi elektronik dan non elektronik maupun seluruh dokumen tertulis dan akta-akta otentik maupun yang dibuat pejabat yang dbuat oleh dan dari perangkat dan sistem elektronik merupakan bagian dari atau satu kesatuan yang diketahui sebagai dokumen elektronik, yang berlaku seketika sejak tanggal putusan terhadap permohonan a quo dikabulkan. H. Menyatakan Ikatan Notaris Indonesia dianggap bubar dan berhenti statusnya sebagai badan hukum perkumpulan sepanjang statusnya sebagai wadah tunggal organisasi profesi Notaris, yang berlaku seketika sejak tanggal putusan terhadap permohonan a quo dikabulkan. I. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa tanpa terlebih dahulu menghadirkan dan meminta keterangan dari Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Presiden serta pihak terkait lainnya termasuk Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai organisasi profesi Notaris dan PPAT dalam persidangan permohonan a quo. J. Menyatakan bahwa meskipun putusan terhadap permohonan a quo adalah ditolak sebagian atau seluruhnya atau dianggap tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi, namun semua norma yang terkandung dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim merupakan suatu tafsir konstitusional yang mengikat dan berlaku sebagai materi muatan perubahan atas Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris j u n c t o Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Lembaran 187 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tentang Jabatan Notaris dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) dan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di masa mendatang. K. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menghukum Presiden (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dalam rangka memprioritaskan dan mengakselerasi unifikasi hukum dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai dan/atau terkait dengan tanpa pembatasan usia maksimum notaris, tanpa pembatasan wilayah praktik profesi notaris, larangan rangkap jabatan maupun pengecualiannya, organisasi profesi notaris, imbal jasa profesional notaris, penerapan notaris siber (cyber notary) dan akta otentik pejabat umum berbasis elektronik, sehingga membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru, dan bukan “sekadar” memaknai atau pun memberi makna baru” berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 terhadap penerapan dan validitas Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE L. Menyatakan putusan serta merta berlaku dan mengikat dengan segala dampak dan akibat hukumnya sejak dijatuhkan putusan tanpa menunggu harus dimuat terlebih dahulu ke dalam suatu Lembaran Berita Negara dan tanpa penundaan dengan keharusan normanya diundangkan sebagai adopsi materi muatan 188 perubahan UU Jabatan Notaris dan perubahan UU ITE terhadap ketentuan- ketentuan yang dicantumkan berikut: 1. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. Sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris adalah inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai sebagai berikut: a. Terkait Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris: Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena usianya telah mencapai 65 (enam puluh lima) tahun. b. Terkait Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris: Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur paling sedikit 65 (enam puluh lima) tahun dan paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. 2. Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 adalah inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai sebagai berikut: a. Terkait Pasal 1868 KUH Perdata sepanjang tidak dimaknai: akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum; b. Terkait Pasal 165 HIR sepanjang tidak dimaknai: akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum; 189 c. Terkait Pasal 285 RBG sepanjang tidak dimaknai: akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum; d. Terkait Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan Notaris; e. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya; f. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: notaris tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; g. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: larangan rangkap jabatan bagi notaris dikecualiakan untuk merangkap jabatan sebagai PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II; h. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: notaris tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan; i. Terkait Pasal 18 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: notaris hanya boleh memiliki tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; j. Terkait Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: notaris hanya boleh memiliki wilayah jabatan yang meliputi wilayah propinsi tempat kedudukannya; 190 k. Terkait Pasal 19 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: notaris hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor yaitu di tempat kedudukannya; l. Terkait Pasal 19 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: notaris yang merangkap sebagai PPAT hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor yaitu di tempat kedudukannya; m. Terkait Pasal 19 ayat (3) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya; 3. Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai sebagai berikut: n. Terkait Pasal 36 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Harus mempunyai terlebih dahulu mempunyai nilai ekonomis dan sosiologis kemudian menjadi tolak ukur besaran honorarium Notaris o. Terkait Pasal 36 ayat (3) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Penentuan honorarium Notaris terdapat level nilai atau ambang batas nilai tertentu: a. Obyek akta Rp. 1,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-, maka hak honorarium tidak melebihi atau sampai dengan 2,5%; atau b. Obyek akta sekurang-kurangnya Rp. 100.000.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-, maka hak honorarium tidak melebihi atau sampai dengan 1,5%; atau c. Obyek akta sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.001,-, maka maka hak honorarium tidak melebihi atau sampai dengan 1%. p. Terkait Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Terdapat suatu fungsi sosial yang mempunyai suatu batas nilai terbesar tertentu yaitu Rp. 5.000.000,-. 191 4. Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai sebagai berikut: a. Terkait Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Organisasi profesi bagi Notaris bernanung hanya tunggal b. Terkait Pasal 82 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Ikatan Notaris adalah satu-satunya organisasi profesi bagi Notaris 5. Pasal 1 angka (4) UU ITE bertentangan dengan Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945 adalah inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai sebagai berikut: Terkait Pasal 1 angka (4) UU ITE sepanjang tidak dimaknai: Dokumen Elektronik beserta hasil cetakannya, mengecualikan atau tidak mencakup dokumen-dokumen akta notarial, akta authentik maupun dokumen- dokumen yang dibuat oleh dan/atau dibuat, dijelaskan, dibacakan dan/atau ditandatangani di hadapan pejabat yang mempunyai otoritas yang sah dan berwenang sebagai pejabat negara, pejabat publik dan pejabat umum menurut undang-undang M. Menyatakan ketentuan-ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) , Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka: a) Terkait Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” Harus dimaknai: Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang 192 pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak- pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta secara digital/elektronik sebagai dokumen elektronik. b) Terkait Pasal 165 HIR yang berbunyi: “Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka” Harus dimaknai: Akta Authentik yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak- pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk 193 pembuatan dan penandatangan Akta secara digital/elektronik sebagai dokumen elektronik. c) Terkait Pasal 285 RBG yang berbunyi: “Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta.itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu” Harus dimaknai: Akta Authentik yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak- pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta secara digital/elektronik sebagai dokumen elektronik. d) Terkait Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris yang berbunyi: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” Harus dimaknai: Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik 194 secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak- pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta secara digital/elektronik sebagai dokumen elektronik. e) Terkait Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris yang berbunyi: “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.” Harus dimaknai: Notaris yang usianya telah mencapai 65 (enam puluh lima) tahun dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, sepanjang yang bersangkutan memberikan alasan pertimbangkan kesehatannya menurun baik psikis, jasmani dan/atau fisik yang telah menghalangi atau menghambat kecakapan, kapasitas, intelejensia, kompetensi diri untuk menjalankan jabatannya secara prima dan wajar. f) Terkait Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang berbunyi: “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.” Harus dimaknai: Notaris yang usianya telah mencapai 67 (enam puluh tujuh) tahun dan secara periodik setiap 3 (tiga) tahun berikutnya, yang tetap menjabat setelah melewati usia 65 (enam puluh lima) tahun, diwajibkan untuk memberi asesmen rincian evaluasi atau uji kesehatan yang bersangkutan meliputi aspek psikis, jasmani dan/atau fisik kepada Majelis Pengawas Notaris, untuk memperoleh rekomendasi perpanjangan jabatan dalam rangka pelaksanaan jabatannya yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 195 g) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris: “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.” Harus dimaknai: Wilayah jabatan notaris meliputi didalam dan diluar wilayah negara Republik Indonesia sehingga notaris diperbolehkan menjalankan jabatannya didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia. h) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris: “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasanyang sah.” Harus dimaknai: Notaris diperbolehkan meninggalkan dan kembali tempat kedudukannya kapanpun dan kemapun tujuannya dengan atau tanpa alasan yang sah. i) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris: “merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.” Harus dimaknai: Tiada larangan bagi Notaris untuk membuat akta-akta otentik apapun dalam urusan keperdataan yang menjadi kewenangan Notaris dengan tanpa harus merangkap jabatan sebagai pejabat umum lainnya, termasuk urusan akta- akta tanah dan penjualan dimuka umum atau lelang serta terkait kepentingan pendaftaran tanah, tetapi dikecualikan terhadap akta-akta otentik bagi layanan publik yang menjadi kewenangan pejabat negara atau pemerintahan dan diatur oleh suatu undang-undang. j) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris: “melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan danmartabat jabatan Notaris.” Harus dimaknai: Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i demi hukum tidak berlaku dianggap gugur dengan sendirinya k) Terkait Pasal 18 ayat (1) UU Jabatan Notaris: “Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.” Harus dimaknai: Notaris diperbolehkan mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota di wilayah provinsi manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 196 l) Terkait Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya” Harus dimaknai: Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi didalam dan diluar wilayah negara Republik Indonesia. m) Terkait Pasal 19 ayat (1) UU Jabatan Notaris: “Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.” Harus dimaknai: Notaris wajib mempunyai kantor di tempat kedudukannya dan dapat mempunyai kantor lainnya di kota atau kabupaten lainnya sepanjang berada di wilayah Negara Republik Indonesia n) Terkait Pasal 19 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.” Harus dimaknai: Tempat kedudukan notaris yang merangkap jabatannya sebagai PPAT diperbolehkan memiliki kantor di luar tempat kedudukannya selain kantor Notaris dimana satu kesatuan dengan kantor PPAT di daerah kerja PPAT. o) Terkait Pasal 19 ayat (3) UU Jabatan Notaris: “Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.” Harus dimaknai: Notaris berwenang menjalankan jabatnnya selain diluar tempat kedudukannya. p) Terkait Pasal 36 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.” Harus dimaknai: Besarnya honorarium yang sepatutnya di peroleh Notaris adalah suatu penghargaan yang sepantasnya dan sepatutnya sesuai dengan kompetensi, kemahiran dan keahlian Notaris berdasarkan kewenangan jabatannya. q) Terkait Pasal 36 ayat (3) UU Jabatan Notaris: “Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:” 197 • sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen); • di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau • di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. Harus dimaknai: Besarnya honorarium hanya boleh ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Notaris dengan penerima jasa notaris. r) Terkait Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris: “Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” Harus dimaknai: Yang menentukan fungsi sosial dari kewenangan jabatan Notaris sepenuhnya adalah oleh Notaris yang bersangkutan s) Terkait Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris: “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.” Harus dimaknai: Dalam rangka memajukan kapasitasnya dan kompetensi profesinya secara berkelanjutan dan berkesinambungan setiap Notaris dapat menentukan pilihannya untuk bernaung ke suatu organisasi profesi Notaris manapun yang diakui oleh Negara sekaligus mempunyai komitmen yang kuat atas konsistensi atas peningkatan kualitas profesi, keluhuran profesi dan advokasi pelaksanaan kewenangan jabatan, serta menjunjung perlakukan yang setara dalam berorganisasi dan penghidupan yang layak bagi seluruh Notaris. t) Terkait Pasal 82 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.” Harus dimaknai: Organisasi profesi Notaris manapun yang dimaksud ayat (1) merupakan wadah bernaungnya Notaris berwujud suatu perkumpulan berbadan hukum yang didirikan oleh anggotanya dan disahkan oleh Pemerintah Republik 198 Indonesia sebagai badan hukum non-profit, berkomitmen pada profesi Notaris dan berazaskan Pancasila. u) Terkait Pasal 1 angka (4) UU ITE: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Harus dimaknai: Dokumen Elektronik beserta hasil cetakannya, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya meliputi juga akta authentik maupun dokumen- dokumen yang telah dijelaskan dan dibacakan kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau pembuatan dan penandatangan akta secara digital/elektronik di hadapan pejabat umum termasuk Notaris yang mempunyai otoritas yang sah dan berwenang II. PETITUM: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo kepada suatu penafsiran konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, 199 Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 terhadap Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE dengan menegaskan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam sebuah ketentuan yang dimuat dalam suatu undang-undang. 3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dalam rangka Mahkamah Konstitusi untuk dapat membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru, dan bukan “sekadar” memaknai atau pun memberi makna baru” berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 terhadap Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE dengan menegaskan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam sebuah ketentuan yang dimuat dalam suatu undang-undang 4. Menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 31 200 ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: a. Terkait Pasal 1868 KUH Perdata sepanjang tidak dimaknai: Akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum; b. Terkait Pasal 165 HIR sepanjang tidak dimaknai: Akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum; c. Terkait Pasal 285 RBG sepanjang tidak dimaknai: Akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum; d. Terkait Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan Notaris. e. Terkait Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena usianya telah mencapai 65 (enam puluh lima) tahun. f. Terkait Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur paling sedikit 65 (enam puluh lima) tahun dan paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. g. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya; 201 h. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. i. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Larangan rangkap jabatan bagi notaris dikecualiakan untuk merangkap jabatan sebagai PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II; j. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan; k. Terkait Pasal 18 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris hanya boleh memiliki tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; l. Terkait Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris hanya boleh memiliki wilayah jabatan yang meliputi wilayah propinsi tempat kedudukannya. m. Terkait Pasal 19 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor yaitu di tempat kedudukannya. n. Terkait Pasal 19 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris yang merangkap sebagai PPAT hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor yaitu di tempat kedudukannya. o. Terkait Pasal 19 ayat (3) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. p. Terkait Pasal 36 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Harus mempunyai terlebih dahulu mempunyai nilai ekonomis dan sosiologis kemudian menjadi tolak ukur besaran honorarium Notaris k. Terkait Pasal 36 ayat (3) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: 202 Penentuan honorarium Notaris terdapat level nilai atau ambang batas nilai tertentu: • sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen); • di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau • di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. l. Terkait Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Terdapat suatu fungsi sosial yang mempunyai suatu batas nilai terbesar tertentu yaitu Rp. 5.000.000,-. m. Terkait Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Organisasi profesi bagi Notaris bernanung hanya tunggal n. Terkait Pasal 82 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Ikatan Notaris adalah satu-satunya organisasi profesi bagi Notaris o. Terkait Pasal 1 angka (4) UU ITE sepanjang tidak dimaknai: Dokumen Elektronik beserta hasil cetakannya, mengecualikan atau tidak mencakup dokumen-dokumen akta notarial, akta authentik maupun dokumen- dokumen yang dibuat oleh dan/atau dibuat, dijelaskan, dibacakan dan/atau ditandatangani di hadapan pejabat yang mempunyai otoritas yang sah dan berwenang sebagai pejabat negara, pejabat publik dan pejabat umum menurut undang-undang 5. Menyakan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka: 203 a) Terkait Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” Harus dimaknai: Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta secara digital/elektronik sebagai dokumen elektronik. b) Terkait Pasal 165 HIR yang berbunyi: “Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka” Harus dimaknai: Akta Authentik yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan 204 secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta secara digital/elektronik sebagai dokumen elektronik. c) Terkait Pasal 285 RBG yang berbunyi: “Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta.itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu” Harus dimaknai: Akta Authentik yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta secara digital/elektronik sebagai dokumen elektronik. d) Terkait Pasal 1 angka (7) UU Jabatan Notaris yang berbunyi: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” Harus dimaknai: 205 Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta secara digital/elektronik ebagai dokumen elektronik. e) Terkait Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris yang berbunyi: “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.” Harus dimaknai: Notaris yang usianya telah mencapai 65 (enam puluh lima) tahun dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, sepanjang yang bersangkutan memberikan alasan pertimbangkan kesehatannya menurun baik psikis, jasmani dan/atau fisik yang telah menghalangi atau menghambat kecakapan, kapasitas, intelejensia, kompetensi diri untuk menjalankan jabatannya secara prima dan wajar. f) Terkait Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang berbunyi: “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.” Harus dimaknai: Notaris yang usianya telah mencapai 67 (enam puluh tujuh) tahun dan secara periodik setiap 3 (tiga) tahun berikutnya, yang tetap menjabat setelah melewati usia 65 (enam puluh lima) tahun, diwajibkan untuk memberi asesmen rincian evaluasi atau uji kesehatan yang bersangkutan meliputi aspek psikis, jasmani dan/atau fisik kepada Majelis Pengawas Notaris, untuk memperoleh rekomendasi 206 perpanjangan jabatan dalam rangka pelaksanaan jabatannya yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. g) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris: “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.” Harus dimaknai: Wilayah jabatan notaris meliputi didalam dan diluar wilayah negara Republik Indonesia sehingga notaris diperbolehkan menjalankan jabatannya didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia. h) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris: “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasanyang sah.” Harus dimaknai: Notaris diperbolehkan meninggalkan dan kembali tempat kedudukannya kapanpun dan kemapun tujuannya dengan atau tanpa alasan yang sah. i) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris: “merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.” Harus dimaknai: Tiada larangan bagi Notaris untuk membuat akta-akta otentik apapun dalam urusan keperdataan yang menjadi kewenangan Notaris dengan tanpa harus merangkap jabatan sebagai pejabat umum lainnya, termasuk urusan akta-akta tanah dan penjualan dimuka umum atau lelang serta terkait kepentingan pendaftaran tanah, tetapi dikecualikan terhadap akta-akta otentik bagi layanan publik yang menjadi kewenangan pejabat negara atau pemerintahan dan diatur oleh suatu undang-undang j) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris: “melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan danmartabat jabatan Notaris.” Harus dimaknai: Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i demi hukum tidak berlaku dianggap gugur dengan sendirinya k) Terkait Pasal 18 ayat (1) UU Jabatan Notaris: “Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.” Harus dimaknai: Notaris diperbolehkan mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota di wilayah provinsi manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 207 l) Terkait Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya” Harus dimaknai: Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi didalam dan diluar wilayah negara Republik Indonesia. m)Terkait Pasal 19 ayat (1) UU Jabatan Notaris: “Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.” Harus dimaknai: Notaris wajib mempunyai kantor di tempat kedudukannya dan dapat mempunyai kantor lainnya di kota atau kabupaten lainnya sepanjang berada di wilayah Negara Republik Indonesia n) Terkait Pasal 19 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.” Harus dimaknai: Tempat kedudukan notaris yang merangkap jabatannya sebagai PPAT diperbolehkan memiliki kantor di luar tempat kedudukannya selain kantor Notaris dimana satu kesatuan dengan kantor PPAT di daerah kerja PPAT. o) Terkait Pasal 19 ayat (3) UU Jabatan Notaris: “Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.” Harus dimaknai: Notaris berwenang menjalankan jabatnnya selain diluar tempat kedudukannya. p) Terkait Pasal 36 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.” Harus dimaknai: Besarnya honorarium yang sepatutnya di peroleh Notaris adalah suatu penghargaan yang sepantasnya dan sepatutnya sesuai dengan kompetensi, kemahiran dan keahlian Notaris berdasarkan kewenangan jabatannya. q) Terkait Pasal 36 ayat (3) UU Jabatan Notaris: “Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:” a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen); 208 b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau c. di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. Harus dimaknai: Besarnya honorarium hanya boleh ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Notaris dengan penerima jasa notaris. r) Terkait Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris: “Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” Harus dimaknai: Yang menentukan fungsi sosial dari kewenangan jabatan Notaris sepenuhnya adalah oleh Notaris yang bersangkutan. s) Terkait Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris: “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.” Harus dimaknai: Notaris berhimpun ke suatu organisasi profesi Notaris manapun yang diakui oleh Negara, dengan pilihan yang ditentukan dirinya secara bebas dan mandiri kepada organisai profesi Notaris yang mempunyai rekam jejak komitmen yang kuat atas konsistensi peningkatan kualitas dan keluhuran dalam memajukan organisasi, pendidikan, kompetensi, etika dan pelayanan profesi serta pengayoman advokasi atas pelaksanaan kewenangan jabatan, serta menjunjung perlakukan yang setara dalam berorganisasi dan penghidupan yang layak bagi seluruh Notaris. t) Terkait Pasal 82 ayat (2) UU Jabatan Notaris: “Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.” Harus dimaknai: Organisasi profesi Notaris manapun yang dimaksud ayat (1) merupakan wadah bernaungnya Notaris berwujud suatu perkumpulan berbadan hukum yang didirikan oleh anggotanya dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai badan hukum non profit, berkomitmen pada profesi Notaris dan berazaskan Pancasila. 209 u) Terkait Pasal 1 angka (4) UU ITE: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”Harus dimaknai: Dokumen Elektronik beserta hasil cetakannya, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya meliputi juga akta authentik maupun dokumen- dokumen yang telah dijelaskan dan dibacakan kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau pembuatan dan penandatangan akta secara digital/elektronik di hadapan pejabat umum termasuk Notaris yang mempunyai otoritas yang sah dan berwenang 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sepatutnya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PI-1 sampai dengan bukti PI-4, PII-1 sampai dengan bukti PII-3, dan PP-1 sampai dengan bukti PP-169 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut: 1. Bukti PI-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Sunyoto. 210 2. Bukti PI-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-1079.HT.03.02-Th.2002 tanggal 3 September 2002 tentang Pengangkatan Notaris atas nama Sunyoto. 3. Bukti PI-3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pengangkatan Notaris atas nama Sunyoto oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 53/Peny/P.Not.2002/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Oktober 2002. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00028.AH.02.03.TAHUN 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Notaris atas nama Sunyoto. 5. Bukti PII-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Jaka Fiton. 6. Bukti PII-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-1158.AH.02.01.TAHUN 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Notaris atas nama Jaka Fiton. 7. Bukti PII-3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pengangkatan Notaris atas nama Jaka Fiton Nomor: W11.AH.02.01-039/H/2014 tanggal 13 Februari 2014 oleh Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 8. Bukti PP-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Mutakhir Pemohon I. 9. Bukti PP-2 : Surat Kuasa Tanggal 20 Februari 2024. 10. Bukti PP-3 : Fotokopi Kartu Anggota Ikatan Notaris Indonesia Pemohon II. 11. Bukti PP-4 : Fotokopi Kartu Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pemohon II. 12. Bukti PP-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 451/Kep-17.3/XII/2016 diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 19 Desember 2016. 211 13. Bukti PP-6 : Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: 05/BA-32.74/TV/2017 oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 6 April 2017. 14. Bukti PP-7 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie, Staatblad Tahun 1874 Nomor 23) (“KUH Perdata”). 15. Bukti PP-8 : Fotokopi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Herzein Inlandsch Reglement Tahun 1848 Nomor 16) (“HIR”). 16. Bukti PP-9 : Fotokopi Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa- Madura) (Rechtreglement voor de Buitengewesten, Staatblad Tahun Tahun 1927 Nomor 227) (“RBG”). 17. Bukti PP-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 18. Bukti PP-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tentang Jabatan Notaris. 19. Bukti PP-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 20. Bukti PP-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 21. Bukti PP-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212 4843) tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 22. Bukti PP-15 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen- amandemennya dalam satu kesatuan naskah. 23. Bukti PP-16 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. 24. Bukti PP-17 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. 25. Bukti PP-18 : Fotokopi Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (Peraturan Umum Mengenai Perundang- Undangan yang Berlaku Di Indonesia) Staatblad Nomor 23 tanggal 30 April 1847, diubah dengan Staatblad Nomor 1915 Nomor 299 juncto Nomor 652. 26. Bukti PP-19 : Fotokopi Asas-Asas Hukum Dalam Hierarkis Peraturan Perundang-Undangan oleh Dr. Ni’matul Huda & R. Nazriyah dalam “Teori &Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”, Penerbit Nusa Media, Tahun 2011 di halaman 32 dan 33. 27. Bukti PP-20 : Fotokopi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik & Kovenen Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 28. Bukti PP-21 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Nopember 2010 Nomor 196-197- 198/PHPU.D-VIII/2010. 29. Bukti PP-22 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Februari 2023 Nomor 1/PUU-XXI/2023. 30. Bukti PP-23 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 April 2007 Nomor 11/PUU-V/2007. 31. Bukti PP-24 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 52/PUU- VIII/2010. 32. Bukti PP-25 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Februari 2005 Nomor 067/PUU-II/2004. 213 33. Bukti PP-26 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juli 2007 Nomor 6/PUU-V/2007. 34. Bukti PP-27 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 April 2023 Nomor 108/PUU-XX/2022 35. Bukti PP-28 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 November 2022 Nomor 93/PUU- XX/2022. 36. Bukti PP-29 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 April 2014 Nomor 72/PUU-XII/2014. 37. Bukti PP-30 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Januari 2018 Nomor 10/PUU-XV/2017. 38. Bukti PP-31 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Desember 2017 Nomor 13/PUU- XV/2017. 39. Bukti PP-32 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Mei 2009 Nomor 50/PUU-VI/2008. 40. Bukti PP-33 : Fotokopi Saduran Pendapat Prof. Aidul Fitriciada Azhari dalam buku “Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia” Penerbit Genta Publishing Tahun 2017, di halaman 372. 41. Bukti PP-34 : Fotokopi Saduran Pendapat Prof. Ramly Hutabarat, dalam bukunya “Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia” Penerbit Ghalia Indonesia, Tahun 1985, di Halaman 39. 42. Bukti PP-35 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. Edmon Makarim dalam tulisannya dibuku “Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary”, penerbit PT. Rajagrafindo Perkasa, Edisi Ke-3, Tahun 2020, di halaman 108 dan 137. 43. Bukti PP-36 : Fotokopi Saduran Pendapat Rachmadi Usman di dalam Buku “Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia” Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Mei 2003, di halaman 231, 233 dan 234. 214 44. Bukti PP-37 : Fotokopi Saduran Pendapat Ahyar Ari Gayo dalam buku “Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)” Penerbit Balitbangkumham Press, November 2020, pada halaman 119 dan di halaman 124-125. 45. Bukti PP-38 : Fotokopi Saduran Pendapat Habib Adjie dalam buku “Implementasi Pasal 77 ayat (1) Juncto Pasal 90 ayat (2) UUPT 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Conference Oleh Notaris (Vicon)”, Penerbit PT. Refika Aditama, Agustus 2022, di halaman 67. 46. Bukti PP-39 : Fotokopi Saduran Pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam tulisannya di buku “Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia: Catatan dan Gagasan Prof. Yusril Ihza Mahendra” Penerbit Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Oktober 2002, di halaman 3-5. 47. Bukti PP-40 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. Himawan Estu Bagijo dalam “Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang” Penerbit Laksbang Grafika, Februari 2014 di halaman 392. 48. Bukti PP-41 : Fotokopi Saduran Pendapat Munafrizal Manan dalam Buku “Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi” Penerbit Mandar Maju, Cetakan I, Tahun 2012, di halaman 15. 49. Bukti PP-42 : Fotokopi Saduran Pendapat Titon Slamet Kurnia dalam Buku “Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan I, Tahun 2014 di halaman 169. 50. Bukti PP-43 : Fotokopi Saduran Pendapat Prof Yuliandri dalam buku “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan” di halaman 217 – 218 dan 221. 215 51. Bukti PP-44 : Fotokopi Saduran Pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie dalam buku “Teori Hierarki Norma Hukum” di halaman 41 – 42 dan 143. 52. Bukti PP-45 : Fotokopi Saduran Pendapat Prof. Nimatul Huda dalam buku “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi”, Penerbit UII Press, di halaman 201. 53. Bukti PP-46 : Fotokopi Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie). 54. Bukti PP-47 : Fotokopi Peraturan Penjualan Dimuka Umum di Indonesia (Vendu Reglement, Ordonansi 28 Februari 1908, Staatblad 1908-189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3). 55. Bukti PP-48 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104] tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). 56. Bukti PP-49 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) tentang Satu Data Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159) tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (“Perpres 82/2023”). 57. Bukti PP-50 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”). 58. Bukti PP-51 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) tentang Kearsipan (“UU Kearsipan”). 59. Bukti PP-52 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) tentang Keprotokolan (“UU Keprotokolan”). 216 60. Bukti PP-53 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”). 61. Bukti PP-54 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”). 62. Bukti PP-55 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) tentang Cipta Kerja (“UU Omnibus Law”). 63. Bukti PP-56 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Maret 2013 Nomor 7/PUU-XI/2013. 64. Bukti PP-57 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Juni 2007 Nomor 4/PUU-V/2007. 65. Bukti PP-58 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). 66. Bukti PP-59 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tentang Advokat (“UU Advokat”). 67. Bukti PP-60 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2023. 217 68. Bukti PP-61 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia berlaku sejak tanggal 21 Juni 2023. 69. Bukti PP-62 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020. 70. Bukti PP-63 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional berlaku sejak tanggal 13 April 2020. 71. Bukti PP-64 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (“PP 28/2019”). 72. Bukti PP-65 : Fotokopi Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (“PP 28/2019”). 73. Bukti PP-66 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 990] tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (“Permenkumham 19/2019”). 74. Bukti PP-67 : Fotokopi Peraturan Pekumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 05/PERKUM/INI/2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan Dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan (“Perkum INI 05/2017”). 218 75. Bukti PP-68 : Fotokopi Peraturan Pekumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 20/PERKUM/INI/2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Poin (“Perkum INI 20/2019”). 76. Bukti PP-69 : Fotokopi Kutipan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022 tanggal 29 Maret 2022. 77. Bukti PP-70 : Fotokopi Kutipan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 tanggal 20 September 2018. 78. Bukti PP-71 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. Ghansham Anand di dalam buku “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia”, Penerbit Prenadamedia Grup, Tahun 2018, di halaman 91-92. 79. Bukti PP-72 : Fotokopi Saduran Pendapat Prof. Ahmad M. Ramli dan Dr. Tasya Safiranita Ramli dalam buku “Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi dan Kebijakan Digital” Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu Tahun 2022, Halaman 44. 80. Bukti PP-73 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2127] tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik berlaku per tanggal 30 Desember 2016. 81. Bukti PP-74 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1538] tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan Dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan berlaku per tanggal 3 November 2017. 82. Bukti PP-75 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011] tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata berlaku per tanggal 1 Agustus 2018. 83. Bukti PP-76 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 219 Tahun 2019 Nomor 660] tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan berlaku per tanggal 19 Juni 2019. 84. Bukti PP-77 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 710] tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi berlaku per tanggal 27 Juni 2019. 85. Bukti PP-78 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715] tentang Pengesahan Koperasi berlaku per tanggal 28 Juni 2023. 86. Bukti PP-79 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 661] tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan Dan/Atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Perkumpulan per tanggal 19 Juni 2019. 87. Bukti PP-80 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 709] tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan per tanggal 27 Juni 2019. 88. Bukti PP-81 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1060] tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan berlaku per tanggal 17 September 2019. 89. Bukti PP-82 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 220 Tahun 2020 Nomor 734] tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia berlaku per tanggal 9 Juli 2020. 90. Bukti PP-83 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 823] tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia berlaku per tanggal 19 Juli 2021. 91. Bukti PP-84 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281] tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama berlaku per tanggal 19 November 2021. 92. Bukti PP-85 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470] tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas berlaku per tanggal 30 April 2021. 93. Bukti PP-86 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1283] tentang Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum berlaku per tanggal 13 Desember 2022. 94. Bukti PP-87 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28] tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berlaku per tanggal 13 Januari 2022. 95. Bukti PP-88 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98] tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik berlaku per tanggal 26 Januari 2022. 221 96. Bukti PP-89 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59] tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) sebagaimana telah dirubah terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28] tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (“PP HAT & Pendaftaran Tanah”), berlaku per tanggal 2 Februari 2021. 97. Bukti PP-90 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461] tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (“Perka BPN 3/2023”), berlaku per tanggal 20 Juni 2023. 98. Bukti PP-91 : Fotokopi Saduran Pendapat Tim Penulis Ikatan Keluarga Alumni Notaris (IKANO) Universtitas Padjadjaran berjudul “Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital” Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Tahun 2023, yang garis besarnya di halaman 13-14. 99. Bukti PP-92 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. Purna Cita Nugraha dalam buku “Yurisdiksi dalam Hukum Siber”, Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu Tahun 2022, di ketahui sebagai “Lex Informatica” yang dalam pandangannya di halaman 155 – 157. 100. Bukti PP-93 : Fotokopi Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Februari 2011 Nomor 5/PUU-VIII/2010. 101. Bukti PP-94 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). 102. Bukti PP-95 : Fotokopi Makalah Hukum Lembaga Penjamin Simpanan oleh Ary Zulfikar, Suatu Paparan Presentasi di Bandung, tanggal 9-10 Maret 2020 Berjudul “Peranan Notaris Dalam 222 Membantu Fungsi, Tugas dan Wewenang LPS Pada Saat Pelaksanaan Resolusi Bank”. 103. Bukti PP-96 : Fotokopi Makalah Hukum Badan Sandi dan Siber Nasional Oleh Sandhi Prasetiawan, S.ST., M.AP, Suatu Paparan Presentasi di Bandung tanggal 9-10 Maret 2020 Berjudul “Keamanan Dokumen Elektronik Berbasis Cryptography Digital Signatures”. 104. Bukti PP-97 : Fotokopi Makalah Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang oleh Suyus Windayana, Suatu Paparan Presentasi di Bandung tanggal 9-10 Maret 2020 Berjudul “Perkembangan Pendaftaran tanah Di Indonesia Di Era Digital”. 105. Bukti PP-98 : Fotokopi Makalah Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Paparan Presentasi di Bandung tanggal 9-10 Maret 2020 Berjudul “Penerapan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Aplikasi SABH”. 106. Bukti PP-99 : Fotokopi Makalah Hukum Kementerian Dalam Negeri, oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Suatu Paparan Presentasi di Bandung tanggal 9-10 Maret 2020 Berjudul “Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, Dan KTP Elektronik Dalam Konstalasi Informasi Publik Sebagai Salah Satu Kewenangan Notaris/PPAT Selaku Pejabat Umum”. 107. Bukti PP-100 : Fotokopi Makalah PT Tilaka Nusa Teknologi oleh Abraham Ferdinand Inoerawan, Suatu Paparan Presentasi di Bandung tanggal 9-10 Maret 2020 Berjudul “Tantangan Penerapan Akta-Akta PPAT Elektronik”. 108. Bukti PP-101 : Fotokopi Makalah Hukum Cyber Law Center FH Unpad oleh Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M, Suatu Paparan Presentasi di Bandung tanggal 9-10 Maret 2020 Berjudul “Dokumen Elektronik dan Kewenangan Akses Publik Bagi Notaris dan PPAT”. 109. Bukti PP-102 : Fotokopi Makalah Hukum DR. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. Associate Professor of Telematic Law, FH UI, Suatu Paparan Presentasi di Bandung tanggal 9-10 Maret 223 2020 Berjudul “Notaris + PPAT Sebagai Pengemban Amanat Kepercayaan Publik (T3P) Dalam Industri 4.0 dan Society 5.0”. 110. Bukti PP-103 : Fotokopi Makalah Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Yang Disampaikan di Labuhan Bajo Tanggal 14-15 September 2023 Berjudul “PPAT Menuju Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik”, dan Makalah Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Yang Disampaikan Di Labuhan Bajo Tanggal 14-15 September 2023 Berjudul “Kebijakan Pertanahan Penerapan Layanan Elektronik”. 111. Bukti PP-104 : Fotokopi Dr. H. Husni Thamrin dan Prof. M. Khoidin memberi pandangannya terkait yang dimaksudkan, di dalam buku “Hukum Notariat dan Pertanahan: Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan” Penerbit LaksBang Justitia, Tahun 2021 di halaman 35, 36 dan 166. 112. Bukti PP-105 : Printout Rilis Berita tanggal 25 Juli 2022 Dari Situs https://kemenkumham.go.id berjudul “Terungkap Deretan Pelanggaran Notaris, Ada Yang Sudah Mati Bisa Bikin Akta”. 113. Bukti PP-106 : Printout Rilis Berita tanggal 26 Oktober 2022 Dari Situs https://kemenkumham.go.id berjudul “Yasonna Kembali Ingatkan Pentingnya Pembinaan dan Pengawasan Profesi Notaris”. 114. Bukti PP-107 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 September Nomor: 009-014/PUU- III/2005. 115. Bukti PP-108 : Printout https://ini.id/ Sejarah INI. 116. Bukti PP-109 : Printout https://ini.id/ Profil Ketua Umum INI. 117. Bukti PP-110 : Fotokopi Berita “KLB Ikatan Notaris Indonesia Berlangsung 29-30 Oktober 2023” dimuat dalam Koran Harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 16 November 2023. 224 118. Bukti PP-111 : Fotokopi Berita “Anggota Ikatan Notaris Laporkan Ketua Atas Dugaan Penggelapan” dimuat dalam Koran Harian ANTARA pada tanggal 12 Juni 2023. 119. Bukti PP-112 : Fotokopi Berita “Jejak Kasus Eddy Hiraej Hinga Mengundurkan Diri Dari Wamenkumham” dimuat dalam Koran Harian CNN INDONESIA pada tanggal 7 Desember 2023. 120. Bukti PP-113 : Fotokopi Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 08/PERKUM/INI/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia. 121. Bukti PP-114 : Fotokopi Anggaran Dasar Ikatan Notaris Perubahan Tahun 2015. 122. Bukti PP-115 : Fotokopi Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 04/PERKUM/INI/2017 tentang Iuran Anggota (“Perkum INI 04/2017”). 123. Bukti PP-116 : Fotokopi Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 1 September 2023 Nomor: 181/1/IX/PP- INI/2022 Perihal: Keputusan Di Luar Konggres: Percepatan Waktu Pelaksanaan Dan Pemindahan Tempat Pelaksanaan Konggres XXIV INI. 124. Bukti PP-117 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia tanggal 9 Juni 2022 Nomor: 10/SK/PP-INI/VI/2022 tentang Pencabutan dan Pengukuhan dan Pengesahan Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah INI Periode 2019- 2022 Sdr. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N. 125. Bukti PP-118 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia tanggal 16 Oktober 2023 Nomor: 06/SK/PP- INI/X/2023 tentang Pencabutan dan Pengukuhan dan Pengesahan Ketua Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan INI Periode 2019-2022 Sdr. Dr. Abdul Muis, S.H., M.H.. 126. Bukti PP-119 : Fotokopi Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 8 Februari 2023 Nomor: 20/09-II/PP-INI/2023 Perihal Materi Konggres XXIV Ikatan Notaris Indonesia. 225 127. Bukti PP-120 : Fotokopi Keputusan Konggres Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 30-31 Agustus 2023. 128. Bukti PP-121 : Fotokopi Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 8 November 2023 Nomor: 03/K/02-XI/PP- INI/2023 Perihal Penyampaian Hasil Konggres Luar Biasa Dan Pelaksanaan Konferensi Wilayah. 129. Bukti PP-122 : Fotokopi Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 28 November 2023 Nomor: 583/U/34-XI/PP- INI/2023 Perihal Pemberitahuan dan Tanggapan Pertanyaan Anggota Atas Pelaksanaan KLB. 130. Bukti PP-123 : Fotokopi Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 12 Desember 2023 Nomor: 742/K/13-XII/PP- INI/2023 Perihal Klarifikasi Atas Himbauan atau Saran Untuk Menunda Pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah. 131. Bukti PP-124 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52] sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893] tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP PJ PPAT”). 132. Bukti PP-125 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 398] Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Perka BPN 2/2018”). 133. Bukti PP-126 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan 189/PMK.06/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1771] tentang Pejabat Lelang Kelas II (“PMK PL Kelas II”). 134. Bukti PP-127 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926] tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 122/2023”). 226 135. Bukti PP-128 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916] tentang Kementerian Negara (“UU Kementerian”). 136. Bukti PP-129 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51] tentang Kementerian Keuangan (“Perpres Kemenkeu’). 137. Bukti PP-130 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83] tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (“Perpres KemenATR’). 138. Bukti PP-131 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84] tentang Badan Pertanahan Nasional (“Perpres BPN’). 139. Bukti PP-132 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Maret 2018 Nomor 76/PUU-XV/2017. 140. Bukti PP-133 : Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah). 141. Bukti PP-134 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 April 2010 Nomor 140/PUU-VII/2009. 142. Bukti PP-135 : Fotokopi Pembuktian Elektronik Berupa Audio Dan/Atau Visual Sejumlah 10 Video Yang Menunjukkan Berstatus Organisasi Tunggal Sungguh Kronis Meskipun Melibatkan Kementrian dan Komisi III DPR RI. 143. Bukti PP-136 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 144. Bukti PP-137 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 227 Nomor 6398) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 145. Bukti PP-138 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2O11 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 146. Bukti PP-139 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Maret 2006 Nomor 024/PUU-III/2005. 147. Bukti PP-140 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Oktober 2012 Nomor 52/PUU- VIII/2010. 148. Bukti PP-141 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Maret 2012 Nomor 49/PUU-X/2012. 149. Bukti PP-142 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 September Nomor 5/PUU-XII/2014. 150. Bukti PP-143 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 43/PUU-XV/2017. 151. Bukti PP-144 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Mei 2019 Nomor 22/PUU-XVII/2019. 152. Bukti PP-145 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Mei 2020 Nomor 16/PUU-XVIII/2020. 153. Bukti PP-146 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Januari 2023 Nomor 165/PUU- XXI/2023. 154. Bukti PP-147 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949] tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berlaku per tanggal 20 Agustus 2021. 155. Bukti PP-148 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 228 Tahun 2023 Nomor 231] tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berlaku per tanggal 13 Maret 2023. 156. Bukti PP-149 : Fotokopi Makalah Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Paparan Presentasi di Bandung, tanggal 1 Maret 2024 Berjudul “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasi Cyber Notary” Dalam Seminar Nasional UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, Transformasi Digital & Cyber Notary. 157. Bukti PP-150 : Fotokopi Makalah Hukum Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H., Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Suatu Paparan Presentasi di Bandung, tanggal 1 Maret 2024 Berjudul “Urgensi Tanda Tangan Digital Notaris dalam E- Apostile Di Indonesia” Dalam Seminar Nasional UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, Transformasi Digital & Cyber Notary. 158. Bukti PP-151 : Fotokopi Makalah Hukum Prof., Dr. Ahmad Mujahid Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb., Guru Besar Tetap Cyber Law & Kekayaan Intelektual di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Suatu Paparan Presentasi di Bandung, tanggal 1 Maret 2024 Berjudul “UU ITE Baru, Transformasi Digital & Cyber Notary” Dalam Seminar Nasional UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, Transformasi Digital & Cyber Notary. 159. Bukti PP-152 : Fotokopi Makalah Hukum Dr. Cahyana Ahmadjayadi, Suatu Paparan Presentasi di Bandung, tanggal 1 Maret 2024 Berjudul “Future of Cyber Notary” Dalam Seminar Nasional UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, Transformasi Digital & Cyber Notary. 160. Bukti PP-153 : Fotokopi Makalah Hukum Dr. Cahyana Ahmadjayadi, Suatu Paparan Presentasi di Bandung, tanggal 1 Maret 2024 Berjudul “AI dan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum” Dalam 229 Seminar Nasional UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, Transformasi Digital & Cyber Notary. 161. Bukti PP-154 : Fotokopi Makalah Hukum Dr. Habib Adjie, S.H., Notaris & Kaprodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Suatu Paparan Presentasi di Bandung, tanggal 1 Maret 2024 Berjudul “AI dan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum” Dalam Seminar Nasional UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, Transformasi Digital & Cyber Notary. 162. Bukti PP-155 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. 163. Bukti PP-156 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 164. Bukti PP-157 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 165. Bukti PP-158 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. 166. Bukti PP-159 : Fotokopi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2022 Tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (E- RUPS). 167. Bukti PP-160 : Fotokopi Surat Pemohon II kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang disampaikan secara berjenjang dari tingkat daerah sampai dengan pusat pada tanggal 22 September 2022, dengan perihal “Respon Terbuka, Himbauan dan Sikap Kritis Atas Surat PP INI berturut-turut Nomor 181/1- IX/PP-INI/2022, 183/3-IX/PP-INI/2022 dan 185/5-IX/2022, ketiganya tertanggal 1 September 2022 (“Manifesto PP INI”) 230 168. Bukti PP-161 : Fotokopi Surat Pemohon II kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang disampaikan secara berjenjang dari tingkat daerah sampai dengan pusat pada tanggal 30 November 2022, dengan perihal “Respon Kontemplatif Terhadap Surat INI Nomor 241/6-XI/PP-INI/2022 (“Manifesto PP INI Jilid II”). 169. Bukti PP-162 : Fotokopi Surat Pemohon II secara Elektronik melalui alamat surel resminya dalam berkorespondensi sebagai Notaris yaitu jfnotary.id@gmail.com kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris pada dengan lampiran scan pdf adalah Bukti PP 162. 170. Bukti PP-163 : Fotokopi Berita “Komisi III DPR minta Dirjen AHU Awasi Penyelesaian Permasalahan INI” dimuat dalam Koran Harian ANTARA pada tanggal 14 Juni 2023. 171. Bukti PP-164 : Fotokopi Rilis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Mengenai Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency melalui kanal situs https://mui.or.id. 172. Bukti PP-165 : Fotokopi Salinan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XXII/2024 yang teleh melakukan perbaikan dengan register oleh Mahkamah Konstitusi tertanggal 26 Februari 2024. 173. Bukti PP-166 : Keterangan Tertulis Notaris Herry Herdadi Basuki, S.H., M.Kn. Selaku Saksi dalam Perkara A Quo Tertanggal 6 Maret 2021. 174. Bukti PP-167 : 2 Video Mengenai Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Menguatkan Pembuktian di Bukti PP 164. 175. Bukti PP-168 : Keterangan Saksi Sebagai Rekan Sejawat Pelaku Profesi Notaris. 176. Bukti PP-169 : Video 12 cuplikan tayangan berita televisi. Selain itu, para Pemohon juga telah mengajukan tambahan alat bukti yang diberi tanda bukti PP-170 sampai dengan bukti PP-232 pada tanggal 23 Maret 2024, 9 April 2024, dan 20 Juni 2024 yang tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti PP-170 : Fotokopi Gugatan Perdata Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Sbr, tanggal 10 Mei 2021 . 231 2. Bukti PP-171 : Fotokopi Surat Relaas Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 203/Pdt.Del/2021/PN.Cbn Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sbr tanggal 10 Juni 2021. 3. Bukti PP-172 : Fotokopi Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia Kota Cirebon kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Barat Notaris Nomor: 25/MPD- KOTACRB/4/2021 Perihal: Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris Terhadap Notaris Jaka Fiton, S.H., M.Kn., tanggal 20 April 2021. 4. Bukti PP-173 : Fotokopi Surat Panggilan Dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 50/Panggilan MPWN Prov. Jawa Barat/VI/2021, tanggal 19 Juli 2021. 5. Bukti PP-174 : Fotokopi Surat Pencabutan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris atau Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris, No. Surat: 13/KAKH- HT/III/2021 tanggal 23 Maret 2021. 6. Bukti PP-175 : Fotokopi Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sumber tanggal Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sbr tanggal 2 Februari 2022. 7. Bukti PP-176 : Fotokopi Saduran Pendapat Ahyar Ari Gayo, dimuat dalam buku “Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)” Penerbit Balitbangkumham Press, Tahun 2020, di halaman 29-31 serta di halaman 156-157 dan 163. 8. Bukti PP-177 : Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 26 September 2023 Nomor: 493/Pid.B/2023/PN.Pdg Perihal : Perintah Pemanggilan kepada Pemohon I/Sunyoto dalam perkara a quo selaku saksi dalam persidangan perkara pidana. 9. Bukti PP-178 : Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Padang Nomor: B-2513/L.3.10/Eku.1/11/2023 tanggal 15 November 2023 Perihal: Bantuan Pemanggilan Saksi Ditujukan Kepada Ketua Ikatan Notaris Indonesia Di 232 Padang Untuk Menghadirkan Pemohon I/ Sunyoto dalam perkara a quo agar hadir di persidangan pidana 10. Bukti PP-179 : Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Padang Nomor: SP-01/L.3.10/Eku.2/11/2023 tentang Panggilan Saksi kepada Pemohon I/Sunyoto dalam perkara a quo agar dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri IA Padang. 11. Bukti PP-180 : Fotokopi Saduran Pendapat Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, dalam buku “Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan” Penerbit Rajawali Press Tahun 2014, di halaman 169 dan halaman 172-173 serta halaman 275. 12. Bukti PP-181 : Fotokopi Saduran Pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, dalam buku “Hukum Dalam Jagat Ketertiban” Penerbit Universitas Kristen Indonesia Press Tahun 2006, di halaman 171 dan halaman 176. 13. Bukti PP-182 : Fotokopi Saduran Pendapat Rachmat Setiawan dalam buku “Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum” Penerbit Binacipta Tahun 1991, di halaman 12 sampai dengan halaman 15. 14. Bukti PP-183 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Beserta Lampiran Bentuk Akta-Akta PPAT. 15. Bukti PP-184 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Beserta Setiap Lampiran I sampai dengan Lampiran XI. 233 16. Bukti PP-185 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah. 17. Bukti PP-186 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Kelas II – Pasal 47 (Imbalan Jasa) Beserta Lampirannya. 18. Bukti PP-187 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Berupa Lampiran Bentuk dan Format Risalah Lelang. 19. Bukti PP-188 : Fotokopi Saduran Pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” Penerbit Pradnya Paramita Tahun 1978, di halaman 48. 20. Bukti PP-189 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. H.P. Panggabean dalam buku Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden), Penerbit Liberty Tahun 2010, di halaman 89. 21. Bukti PP-190 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 005/PUU-IV/2006 (telah dimuat pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan). 22. Bukti PP-191 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 90/PUU-XX/2023. 23. Bukti PP-192 : Fotokopi Saduran Pendapat Prof. Aidul Fitriciada Azhari dalam buku “UUD 1945 Sebagai Revolutiegroundwet: Tafsir Postkolonial Atas Gagasan-Gagasan Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi Indonesia” Penerbit Jalasutra Tahun 2012, di halaman 95 (uraian asas persamaan atau nondiskriminasi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, asas Ketuhanan Yang Maha Esa, asas perekonomian berdasarkan kekeluargaan. 24. Bukti PP-193 : Fotokopi Saduran Pendapat Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono dalam buku “Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi” Penerbit UGM Press Tahun 2022, di halaman 133 dan 140. 234 25. Bukti PP-194 : Fotokopi Saduran Pendapat I Dewa Gede Palguna dalam buku “Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara” Penerbit Sinar Grafika Tahun 2013, di halaman 264, 566, 615 dan 638. 26. Bukti PP-195 : Fotokopi Saduran Pendapat Susi Dwi Harijanti, dkk dalam buku “Interaksi Konstitusi dan Politik: Konstektualisasi Pemikiran Sri Soemantri” Penerbit Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2016, di halaman xiii dan xvii. 27. Bukti PP-196 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. Ghansham Anand di buku “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia”, Penerbit Prenadamedia Grup, Tahun 2018, di halaman 71-72, 110, 117 dan 118 serta halaman 126-127. 28. Bukti PP-197 : Fotokopi Saduran Pendapat Drs. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., di dalam buku “Asas Keadilan, Kemanfataan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim” Penerbit Sinar Grafika Tahun 2019, di halaman 149-150. 29. Bukti PP-198 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., di dalam buku “Hukum Hak Asasi Manusia” Penerbit ANDI Tahun 2017, di halaman 112. 30. Bukti PP-199 : Fotokopi Saduran Pendapat Janedri M. Gaffar, di dalam buku “Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945” Penerbit Konpress Tahun 2012, di halaman 141 dan 191. 31. Bukti PP-200 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. Himawan Estu Bagijo, di dalam buku “Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang” Penerbit Laksbang Grafika Tahun 2014, di halaman 172, 273 dan 373. 32. Bukti PP-201 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. Edmon Makarim, di dalam buku “Notaris dan Transaksi Elektronik” Penerbit Rajawali 235 Press Tahun 2020, di halaman 7-8 serta di halaman 10, 12 dan 13. 33. Bukti PP-202 : Fotokopi Rilis Resmi https://portal.ahu.go.id Pengumuman Penting Tanggal 19 Maret 2024 Oleh Direktur Perdata, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 34. Bukti PP-203 : Fotokopi Pemberitaan Media Online/Siber https://notarynews.id Perihal “UKEN INI 2024 TIDAK SAH” Tanggal 19 Maret 2024. 35. Bukti PP-204 : Fotokopi Saduran Pendapat Dr. Habib Adjie, di dalam buku “Problematika dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia” Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2020, di halaman 3-4. 36. Bukti PP-205 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 tanggal 19 Mei 2005 (Open Legal Policy). 37. Bukti PP-206 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 13 Februari 2009 (Open Legal Policy). 38. Bukti PP-207 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 28 Februari 2013 (Open Legal Policy. 39. Bukti PP-208 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 tanggal 26 Maret 2013 (Open Legal Policy). 40. Bukti PP-209 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 5 April 2018 (Open Legal Policy). 41. Bukti PP-210 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 5 Februari 2024 (Open Legal Policy). 42. Bukti PP-211 : Fotokopi Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 05/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang 236 Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan. 43. Bukti PP-212 : Fotokopi Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 12/PERKUM/INI/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Kriteria Ahli dan Tata Cara Permintaan Ahli Kepada Organisasi. 44. Bukti PP-213 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Berita Negara Nomor 115 Tahun 2016 berlaku sejak 7 Januari 2016. 45. Bukti PP-214 : Fotokopi Rilis Berita Media Online Halo Notariat tertanggal 10 Januari 2024: “Pengukuhan Di Gedung DPR/MPR RI: PP INI Siap Merangkul Seluruh Notaris Indonesia”. 46. Bukti PP-215 : Fotokopi Rilis Berita Media Online Sinar Pagi Baru tanggal 11 Januari 2024: “Ketum PP INI Irfan Ardiansyah Lantik dan Kukuhkan Pengurus INI Periode 2023 – 2026”. 47. Bukti PP-216 : Fotokopi RILIS Siaran/Konferensi Pers Kepengurusan Dibawah Ketua Irfan Ardiansyah Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tanggal 19 Maret 2023. 48. Bukti PP-217 : Fotokopi Rilis Siaran/Konferensi Pers Kepengurusan Dibawah Ketua Tri Firdaus Akbarsyah Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Berita Media Online Hukumonline.com tanggal 20 Maret 2023: “Tanggapan INI Terhadap Pernyataan Terbaru Ditjen AHU”. 49. Bukti PP-218 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 393/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 19 Februari 2024, Banding Sengketa Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor : 166/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Oktober 2023 Terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepengurusan Dibawah Ketua Yualita Widyadhari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 50. Bukti PP-219 : Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (https://sipp.ptun- 237 jakarta.go.id) Status Perkara Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 393/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 19 Februari 2024. 51. Bukti PP-220 : Fotokopi Rilis Konferensi Pers Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam situs resminya https://ahu.go.id tanggal 27 Maret 2024 : Tanggapan Ditjen AHU Mengenai Dualisme Kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Konferensi Pers Bersama Kanwil Kemenkumham Jabar”. 52. Bukti PP-221 : Fotokopi Rilis Publikasi Digital Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia: - dari laman https://ppid.atrbpn.go,id/ bertajuk: “Perluasan Penerapan Sertipikai Tanah Elektronik, 102 Kantor Pertanahan Siap Beri Layanan Elektronik Dalam 100 Hari Kerja Menteri AHY - dari Kantor Pertanahan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Nomor HP.03.01/336-32.74/VI/2024 ditujukan kepada Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Daerah Kota Cirebon, Perihal : Informasi. 53. Bukti PP-222 : Fotokopi Rilis Publikasi Digital Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dari laman https://kemenkumham.go,id bertajuk : “Wujudkan Keamanan Siber, Kemenkumham dan BSSN Luncurkan CSIRT”. 54. Bukti PP-223 : Fotokopi Rilis Publikasi Digital Kementerian Dalam Negeri Republik Indonsia dari laman https://kemendagri.go.id/beritaartikel bertajuk: - “Pimpin Ratas Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital, Presiden Dorong Birokrasi Berdampak dan Lincah”. - “Mendagri Dorong Penguatan Digitalisasi Layanan Elektronik”. 55. Bukti PP-224 : Fotokopi Rilis Publikasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonsia dari laman https://kominfo.go.id/content bertajuk “Jamin Hak Pengguna, 238 Kominfo Integrasikan Aplikasi dan Identitas Digital Layanan SPBE”. 56. Bukti PP-225 : Fotokopi Rilis Publikasi Digital Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonsia dari laman https://www.bssn.go.id/ bertajuk “BSSN Sampaikan Komitmen Mendung Keamanan Digitalisasi Birokrasi dalam Rakor Percepatan SPBE”. 57. Bukti PP-226 : Fotokopi Rilis Publikasi Digital Kementerian Sekretaris Kabinet Republik Indonsia dari laman https://setkab.go.id/ bertajuk “Pemerintah Percepat Integrasi Layanan Digital Nasional”. 58. Bukti PP-227 : Fotokopi Rillis Publikasi Digital Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonsia dari laman https://portal.ahu.go.id/ bertajuk “Dukung Iklim Ekonomi Kondusif, Menkumham Minta MKN Awasi Notaris Secara Profesional”. 59. Bukti PP-228 : Fotokopi Rilis Publikasi Digital Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonsia dari laman https://kemenkumham.go.id bertajuk “Pemerintah Jangan Segan Tindak Notaris Nakal”. 60. Bukti PP-229 : Fotokopi Publikasi Digital Media Siber Poskota dari laman https://poskota.co/ bertajuk “Panitia Harus Kembalikan Uang Peserta: Tidak Akui Hasil Ujian PP INI, Kemenkumham Ambil Alih UKEN”. 61. Bukti PP-230 : Fotokopi Publikasi Digital Media Siber Hukumonline dari laman https://hukumonline.com/berita/ bertajuk “Yasonna Laoly Minta Dualisme Organisasi Notaris Diselesaikan”. 62. Bukti PP-231 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tertanggal 27 Mei 2024 Nomor: 573/G/TF/2023/PTUN.JKT. 63. Bukti PP-232 : Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dari laman https://sipp.ptun-jakarta.go.id/ berupa Cuplikan Putusan dan Riwayat Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 573/G/TF/2023/PTUN.Jkt dan Perkara Nomor 579/G/TF/2023/PTUN.Jkt.. 239 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Pasal 165 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Herzein Inlandsch Reglement Tahun 1848 Nomor 16) (HIR); Pasal 285 Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura) (Rechtreglement voor de Buitengewesten, Staatblad Tahun 1927 Nomor 227) (RBG); Pasal 1 angka 7, Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g dan huruf i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik 240 Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014); dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 21 (dua puluh satu) norma dalam 5 (lima) undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.2], menurut para Pemohon pasal-pasal a quo tidak rasional, tidak relevan, multitafsir, inkonsisten, kontradiktif, dan menimbulkan ambiguitas. Hal tersebut dikarenakan perumusan norma dalam ketentuan dimaksud dilakukan dengan tidak menaati asas-asas hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada adanya perbedaan perlakuan dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita) para Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya sistematika perbaikan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Di samping itu, Mahkamah dapat memahami permasalahan yang sedang dialami oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya pasal-pasal yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Namun demikian, ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara masing-masing pasal yang 241 dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam KUHPerdata, RBG, HIR, UU 2/2014, dan UU 1/2024 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945, sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dengan jelas pertentangan antara masing-masing norma dalam pasal yang diuji dengan UUD 1945. Terlebih, terhadap 21 (dua puluh satu) norma dalam pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon, masing-masing norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian memiliki 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) dasar pengujian dalam UUD 1945. Sebab, dalam positanya, para Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait pengalaman para Pemohon sebagai notaris serta banyak menguraikan penjelasan- penjelasan yang kurang relevan dengan norma yang dimohonkan pengujian, sehingga hal ini mengaburkan fokus permohonan dan kemudian para Pemohon mendalilkan norma dalam pasal-pasal a quo tidak rasional, tidak relevan, multitafsir, inkonsisten, kontradiktif, dan menimbulkan ambiguitas. Oleh karenanya menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo telah melanggar prinsip equal protection dan hak- hak konstitusional para Pemohon. Padahal syarat agar suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. [3.3.3] Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, para Pemohon mengajukan provisi, in casu petitum provisi huruf A sampai dengan huruf M. Rumusan provisi huruf A sampai dengan huruf G yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk: A) mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; B) mencabut status pensiun Pemohon I; C) menyatakan Pemohon II memiliki kewenangan jabatan sebagai notaris di dalam dan luar wilayah Indonesia; D) menyatakan Pemohon II mempunyai kewenangan jabatan sebagai Notaris tanpa harus merangkap jabatan sebagai pejabat umum lainnya; E) menyatakan pembuatan dan penandatangan akta serta layanan Notaris lainnya dapat dilakukan dengan berhadapan fisik maupun menggunakan perangkat elektronik; F) menyatakan nilai honorarium notaris adalah berdasarkan persetujuan antara notaris dan kliennya; G) menyatakan akta otentik merupakan bagian dari dokumen elektronik, menurut Mahkamah rumusan provisi dimaksud selain tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang, juga tidak memiliki dasar argumentasi yang jelas. Begitu pula, rumusan petitum provisi huruf H sampai dengan huruf M yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk: H) membubarkan organisasi Ikatan 242 Notaris Indonesia; I) menyatakan Mahkamah berwenang memeriksa tanpa terlebih dahulu menghadirkan dan meminta keterangan dari Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Presiden serta pihak terkait lainnya termasuk Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai organisasi profesi Notaris dan PPAT dalam persidangan permohonan a quo; J) menyatakan bahwa meskipun putusan terhadap permohonan a quo adalah ditolak sebagian atau seluruhnya atau dianggap tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah, namun semua norma yang terkandung dalam pertimbangan hukum putusan a quo merupakan suatu tafsir konstitusional yang mengikat dan berlaku sebagai materi muatan perubahan atas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian; K) memohon kepada Mahkamah agar menghukum Presiden (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dalam rangka memprioritaskan dan mengakselerasi unifikasi hukum dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai notaris; L) menyatakan putusan serta-merta berlaku dan mengikat dengan segala dampak dan akibat hukumnya sejak dijatuhkan putusan tanpa menunggu harus dimuat terlebih dahulu ke dalam suatu Lembaran Berita Negara; M) menyatakan ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga merupakan rumusan provisi yang sangat implementatif dan berada di luar jangkauan kewenangan Mahkamah Konstitusi; [3.3.4] Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan petitum angka 1 sampai dengan angka 6, di mana dalam Petitum angka 2 dan angka 3, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusional, membuat norma baru sekaligus menambahkan persyaratan baru, atau makna baru terhadap norma-norma yang diajukan pengujian a quo berdasarkan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon dengan menegaskan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam sebuah ketentuan yang dimuat dalam suatu undang-undang. Di samping itu, dalam petitum angka 4, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b serta huruf g dan huruf i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan 243 ayat (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menurut masing- masing pemaknaan sebagaimana dalam petitum permohonan para Pemohon angka 4 huruf a sampai dengan huruf o. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata bahwa rumusan pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon khususnya pada petitum angka 4 huruf e sampai dengan huruf h, dan huruf j sampai dengan huruf n adalah rumusan dari norma-norma dalam undang-undang itu sendiri, in casu UU 2/2014. Sehingga, tidak ada perbedaan rumusan norma yang ada dalam undang-undang dengan syarat pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum angka 4. Selanjutnya, dalam petitum angka 5, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan pada pokoknya bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 angka (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b serta huruf g dan huruf i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 angka (4) UU ITE ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, masing-masing harus dimaknai sebagaimana dalam petitum angka 5 huruf a sampai dengan huruf u. [3.3.5] Bahwa berkenaan dengan petitum tersebut di atas, menurut Mahkamah seluruh rumusan provisi dan petitum para Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Sub-paragraf [3.3.3] dan Sub-paragraf [3.3.4] tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada para Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 14 Maret 2024 [vide Risalah Sidang, hlm. 2-4], namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Secara formal, petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 sebagai berikut: 244 d. petitum yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)." Bahwa berdasarkan uraian petitum para Pemohon, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan para Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian, petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur; [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 245 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, dan M. Guntur Hamzah, dalam hal ini, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menggunakan hak ingkar sepanjang berkaitan dengan batas usia pensiun jabatan notaris, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.03 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur 246 ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari