34/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 34/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Suryadin Tempat/tanggal lahir : Dompu, 20 Juni 1979 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 34/PUU-XXI/2023 pada tanggal 30 Maret 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 April 2023, dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2023, pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian terhadap Pasal 92 Ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 Ayat (1) huruf g dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, yang berbunyi: Pasal 92 (2) Jumlah Anggota: c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Pasal 117 (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan serta Pengawas TPS adalah: g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, diwilayah propinsi yang bersangkutan Untuk Bawaslu Propinsi, atau diwilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 2. Bahwa berdasarkan beberapa sumber Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas: a. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945; b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kehakiman”); c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya sisebut sebagai “UU MK”); d. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”) yang pada pokoknya mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang- undang Dasar “. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian materiil Undang-undang a quo adalah UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan in casu. 3 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pasal 51 a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu: a. Perseorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. b. Bahwa dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945”, sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. c. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 51 ayat 1 (UU Mahkamah Konstitusi) tersebut diatas, perlu dijelaskan, bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), (bukti P-3). Pemohon merupakan warga masyarakat Desa Mbawi yang secara administratif pemerintahan dalam ruang lingkup Desa dipimpin oleh seorang kepala Desa. d. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) sebagai seorang perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 51 ayat 1 Huruf a UU Mahkamah Konstitusi. e. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam keputusan Mahmakah Konstitusi Nomor 006/TUU-111-2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 4 PMK hukum acara PUU syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut: a. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujiaanya. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya berifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi f. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5 maka perlu diuraikan kerugian konstitusional pemohon sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD negara republik Indonesia 1945. Adapun hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara Hukum”. b) Pasal 27 yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. c) Pasal 28D ayat 1, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 5 d) Pasal 28I ayat 2, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. b. hak dan/atau konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujiannya. Hak memohon Sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya pasal 92 ayat 2 huruf huruf c dan huruf d dan pasal 117 ayat 1 huruf g dan h yang menyatakan: Pasal 92 (2) Jumlah Anggota: c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Pasal 117 (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan serta Pengawas TPS adalah: g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, diwilayah propinsi yang bersangkutan Untuk Bawaslu Propinsi, atau diwilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; g. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. h. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”, 6 i. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”, j. Bahwa menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ---selanjutnya disebut “UU PPP”---sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistim hukum nasional yang menentukan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan mengsyaratkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan dan asas yang jelas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan Pasal 5,6,7 dan 9 ayat (1) UU PPP; k. Bahwa in casu jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (the guardian and the interpreter of the constitution) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan 7 tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. l. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang- undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945; Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi UU Pemilu terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) juncto Pasal 3 Peratuaran Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 tentang Tata beracara Dalam Perkara pengujian Undang-undang, Pemohon Pengujian Undang-undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Bahwa adapun tentang kerugian konstitusional pemohon, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PPU-V/2007, terdapat 5 (Lima) kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu: 8 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan Oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan Oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian Undang-undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang “yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam penjelasan atas pasal 51 ayat (1) Undang-undang a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pemohon berpendapat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu yang berasaskan pada 11 prinsip penyelenggara pemilu kurang bisa dilaksanakan secara maksimal karena kererbatasan personil oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan tidak bisa secara optimal karena letak geografis dan topografis, sehingga sulit tercapai Pemilu yang demokratis berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; 5. Bahwa perwujudan demokrasi yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pengawas pemilu mempunyai peran yang penting dalam pengawasan di seluruh wilayah baik dari Kabupaten, Kecamatan, desa/Kelurahan dan lingkungan terutama di daerah terjauh dan terpencil 9 yang tidak dijangkau kendaraan roda dua dan roda empat. Oleh sebab itu dengan penambahan jumlah anggota BAWASLU Kab/Kota dari 3 menjadi 5 orang dan jumlah anggota Panwaslu Kecamatan dari 3 menjadi 5 orang sangat membantu dalam proses pengawasan pemilu dengan adil, jujur, professional, efisien, mandiri, efektif serta mandiri di seluruh daerah yang sulit dijangkau; 6. Bahwa sistim penyelenggaraan pemilu sangat memprihatinkan dan sehingga pengetahuan tentang pengawasan pemilu kepada masyarakat kurang dipahami serta tidak efisien. Oleh sebab itu dengan jumlah keanggotaan BAWASLU Kab/Kota dari 3 menjadi 5 orang dan jumlah a nggota Panwaslu Kecamatan dari 3 menjadi 5 orang sangat membantu dalam hal pengawasan dan sosialisasi pada masyarakat; 7. Bahwa penyebaran populasi penduduk yang tidak merata serta SDM yang sangat minim dikhawatirkan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 dalam konteks pengawasan pemilu mengalami hambatan dan pelanggaran yang sistemik. 8. Bahwa anggota BAWASLU Kab/Kota 3 orang dengan 5 divisi dan jumlah anggota Panwaslu 3 orang dengan 5 divisi akan menyebabkan kekhawatiran proses pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal. 9. Bahwa dengan jumlah anggota BAWASLU Kab/Kota yang 5 orang dan jumlah anggota Panwaslu Kecamatan yang 5 orang memudahkan dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu, sehingga tercipta pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. 10. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota maupun sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 sampai 9 akan mengakibatkan pemilu tidak berintegritas dan bermartabat karena kurangnya pengawasan, artinya hak partisipasi sebagai warna negara dalam rangka pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemilu dirugikan; 11. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS pada huruf g; 10 Berdomisili diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, diwilayah propinsi yang bersangkutan Untuk Bawaslu Propinsi, atau diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 12. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 11 diatas merupakan satu kesatuan persyaratan yang tidak dapat dipisahkan baik untuk calon Anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, Serta Pengawas TPS. 13. Bahwa terdapat norma yang tidak berkesesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) huruf g di atas, di mana tidak memuat Berdomisili di wilayah Kecamatan untuk calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS, dengan demikian, nampak jelas kerugian konstitusinalitas Pemohon, karena dengan kekaburan, ketidakjelasan norma di atas berpotensi bahwa Pemohon sebagai putra daerah setempat atau yang mengetahui kondisi sosiologis masyarakat tidak diakomodir oleh tim seleksi perekrutan PANWASCAM Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS, dimana Pemonohon berdomisili, justru mengutamakan orang-orang di daerah lain yang tidak mengetahui sama sekali kodisi daerah tersebut; 14. Bahwa pada bulan Juli Tahun 2017 Pemohon pernah mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Dompu Provinsi NTB, di mana pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis dengan peringkat nilai urutan ke 2 dari 12 peserta lainnya, dan seleksi wawancara versi Timsel dengan peringkat nilai urutan ke 5 dari 6 peserta lainnya sehingga pemohon masuk dalam kategori 6 besar. nama- nama yang dinyatakan lulus dari semua tahapan seleksi versi Timsel oleh Timsel menyerahkan kepada Bawaslu Propinsi NTB Untuk dilakukan Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan sampai terjadinya pengumuman hasil wawancara yang dilakukan oleh bawaslu Propinsi NTB Pemohon berada diurutan ke 5 dari yang berstatus sebagai calon pengganti antar waktu (PAW). 15. Bahwa sehubungan dengan perubahan sifat panwaslu kabupaten/kota dari 11 ad hoc ke sifat mandiri (Tetap) sehingga berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota maka pada bulan Juli Tahun 2018 Pemohon kembali mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Dompu mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Dompu Propinsi NTB, di mana pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis dan test psikologi dengan peringkat nilai urutan ke 10 dari 12 peserta lainnya, dan seleksi wawancara versi Timsel dengan peringkat nilai urutan ke 10 dari 12 peserta lainnya sehingga pemohon masuk dalam kategori 10 besar. nama- nama yang dinyatakan lulus dari semua tahapan seleksi versi Timsel oleh Timsel menyerahkan kepada Bawaslu Propinsi NTB Untuk dilakukan Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan sampai terjadnya pengumuman hasil wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu RI yang sampai pada saat ini tidak diketahui Pemohon berada di urutan berapa dari 12 peserta karena yang diumumkan oleh Bawaslu RI hanya peringkat 1, 2 dan 3 yang berhak untuk dilakukan pelantikan. 16. Bahwa pada Tanggal 1 September 2022 Pemohon pernah mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB dalam pemilu serentak tahun 2024, di mana Pemohon dinyatakan lulus seleksi administrasi dengan peringkat 1 dan seleksi tertulis dengan peringkat 3 dari 34 peserta, dari 6 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis maka akan mengikuti seleksi wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu, dari hasil wawancara tersebut Pemohon berada pada peringkat ke 6 sehingga sampai pada saat ini Pemohon adalah calon pengganti antar waktu (PAW). 17. Bahwa pada saat mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Dompu tidak terdapat persyaratan yang diharuskan bagi seluruh peserta seleksi untuk melampirkan surat keterangan khusus sehat Rohani dari Dokter Kejiwaan, sementara yang berwenang untuk menentukan sehat rohani adalah Dokter Pemeriksa Kejiwaan. 18. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 18 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni: 12 1. Pemohon adalah perorangan warga Negara Republik Indonesia; 2. Sebagai warga negara, pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, Pada pasal 6A ayat (4) UUD 1945; 3. Kerugian konstitusional tersebut walaupun belum nyata-nyata terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (causal verband), yakni hak-hak konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya norma undang- undang a quo, namun menurut penalaran yang wajar; 4. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum pemohon ini, maka kerugian konstitusional pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan terjadi; III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Argumen Konstitusional bahwa pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, pasal 117 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut “Undang-undang Pemilu” 1. Bahwa terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 dengan yang dimohonkan in casu. Putusan sebelumnya mempersoalkan tentang jumlah Komisioner BAWASLU Kabupaten dan Kota yang dinilai tidak seimbang antara yang diawasi dengan yang mengawasi, artinya jika yang diawasi berjumlah 5 (lima) orang, maka seharusnya yang mengawasi sama jumlahnya dengan yang diawasi (lima komisioner KPU) Kabupaten dan Kota. Sedangkan terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon in casu adalah mengenai jumlah Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASLU) Kecamatan, di mana jumlah PANWASLU yang notabene pekerjaannya mengawasi pekerjaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sangat teknis yang penuh dengan resiko karena berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu dilakukan penambahan anggota PANWASLU; 2. Bahwa mengenai jumlah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) di kabupaten Dompu adalah 3 (tiga) orang yang tugasnya mengawasi komisoner KPU Kabupaten Dompu yang jumlahnya 5 orang, supaya imbang pengawasanya maka harus sama jumlah antara Komisioner 13 BAWASLU dengan Komisioner KPU, sehingga melahirkan demokrasi yang berkualitas sesuai amanat Konstitusi; 3. Bahwa terhadap komisioner Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kecamatan yang hanya 3 (tiga) orang, kemudian harus mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang personilnya sebanyak 5 (lima) orang sehingga tugas pokok dari Panwaslu Kecamatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya; 4. Bahwa frasa Domisili panwaslu Kecamatan/Desa harus berdomisili di Kecamatan setempat, karena jika panwaslu tidak berdomisili di kecamatan setempat akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak ideal apalagi pekerjaan yang bersifat teknis, mengingat kinerja penyelenggara pemilu adalah bekerja penuh waktu yaitu 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan sumpah jabatan dan tentu saja penyelenggara harus benar-benar memahami kondisi daerah setempat baik secara geografis maupun sosiologis masyarakat setempat; 5. Bahwa mengingat penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang terdiri dari pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota) serta pemilihan Eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) menuntut sebuah integritas yang tinggi dan independensi yang mutlak dari pengawasan pemilu untuk menciptakan sistim demokrasi yang bersih dan dipercaya oleh publik; 6. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan memiliki beban kerja yang banyak dan rumit, disamping sebagai tonggak utama dalam penyelenggaraan pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan maka dikhawatirkan segudang permasalahan atau pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan pemilu ditingkat TPS, Desa/Kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten/Kota oleh sebab itu bertambahnya anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang, maka hal ini memudahkan dalam penanganan Pelanggaran Pemilu secara baik dan adil dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14 7. Bahwa sebagai contoh untuk di wilayah Kabupaten Dompu NTB Pada Tahun 2009, 2014 Pileg di Kecamatan Pekat pernah terjadi pembakaran rumah warga serta pada Pilkada Tahun 2020 pernah terjadi keributan besar sehingga berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi masyarakat, namun dianggap tidak ada. Ini merupakan ketidakmasimalan pengawasan pada waktu itu ditambah lagi wilayah yang sangat luas dan memiliki 8 Kecamatan dan khusus Kecamatan Pekat merupakan Kecamatan paling rawan terjadi pelanggaran ditambah dengan minimnya akses jaringan Komunikasi di Kecamatan tersebut; 8. Bahwa dengan bertambahnya tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengalami penambahan beban dibandingkan dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011, tidak hanya sebatas dalam pengawasan akan tetapi diberikan wewenang yang lebih yaitu untuk memediasi jika terjadi konflk di wilayah kecamatan setempat; 9. Bahwa dalam perspektif sistem keadilan Pemilu sejumlah norma dan nilai tertentu baik yang dikodifikasi maupun tidak, harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam sistem keadilan Pemilu, pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif serta penyelenggaraannya menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses Pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses Pemilu; 10. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya melakukan pengujian norma undang-undang dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selanjutnya disebut “Undang-undang Pemilu”, terhadap norma Konstitusi dalam, pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945”, Hal ini 15 akan menyebabkan Pertanyaan 1. Apakah kerja secara optimal dapat dilakukan dengan perbedaan jumlah penyelenggara teknis yakni KPU Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota maupun PPK dengan Panwaslu Kecamatan? tentu jawabannya tidak. Mengingat pemilu yang berintegritas dan bermartabat tidak akan terlaksana secara maksimal mengingat jumlah penyelenggara berbeda yakni 5 berbanding 3 orang jumlah anggota Bawaslu maupun jumlah anggota Panwaslu Kecamatan yang harus mengawasi penyelenggara Pemilu, Pertanyaan 2. Mengapa diperlukan penambahan personil Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan menjadi berimbang? jawabannya dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dengan pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d akan menjadikan persamaan hak dan jumlah anggota lembaga penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu dan secara argumentasi ataupun alasan penambahan personil atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan optimalisasi kerja pengawasan dalam tugas pencegahan dan penindakan guna tercapainya pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas akan dapat tercapai dan optimal serta ditinjau dari letak geografis dan topografis daerah di Indonesia; PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum Tahapan penetapan daftar calon tetap baik calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon peserta pemilu anggota DPR, DPD,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia dalam pemilu serentak tahun 2024, karena merujuk pada pengalaman pemilihan langsung sebelumnya banyak permasalahan hukum yang sampai saat ini belum diputus secara hukum, khusus mengenai pelanggaran pemilu, dengan demikina layak dan pantas permohonan prioritas dikabulkan demi berjalanya pemilu sesuai mekanisme hukum. 16 IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bikti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: Dalam Permohonan Perioritas Mengabulkan permohonan perioritas yang diajukan pemohon. Dalam Pokok Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”; 3. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf d beserta penjelasan dan lampiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, frasa “3 (tiga) orang” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”; 4. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf g beserta penjelasan dan lampiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berdomisili diwilayah Kecamatan bagi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Berdomisili diwilayah Kelurahan/Desa bagi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan dan Desa (PKD) Serta bedomisili di wilayah Dusun bagi Calon Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)”. 5. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Salinan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2); 17 2. Bukti P-2 : Salinan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas pemohon, KTP, KTA Wartawan, Surat Tugas, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0075257.AH.01.01.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MEDIA DINAMIKA MGD; 4. Bukti P-4 : Salinan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Salinan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Bukti P-6 : Salinan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bukti P-7 : Salinan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang; 8. Bukti P-8 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- V/2007 tentang Kerugian Konstitusional; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pengumuman Hasil Tes Tertulis dan Hasil Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kab//Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Pengumuman Hasil Tes Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu Kab//Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon, Hasil Seleksi Administrasi, Hasil Seleksi Tertulis dan Penetapan Nama-nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Tahun 2022; 12. Bukti P-12 : Salinan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 18 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 19 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 20 adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonannya adalah Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 92 (2) Jumlah Anggota: … c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Pasal 117 (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS adalah: … g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; … 2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 yang diatur dalam beberapa Pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian, yaitu: Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian, Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari 21 perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3. Bahwa Pemohon juga menguraikan sebagai warga negara yang pernah mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Dompu pada tahun 2017 dan 2018, serta seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tahun 2022 untuk pemilu serentak 2024. Pada seleksi tahun 2022, Pemohon tidak terpilih sebagai anggota Bawaslu maupun Panwaslu, dan hanya berstatus sebagai calon pengganti antar waktu (PAW). Hal ini menurut Pemohon terjadi karena adanya norma Pasal 92 ayat (2) huruf c dan d UU 7/2017 yang membatasi jumlah anggota Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan. 4. Bahwa penyelenggaraan pengawasan pemilu yang berasaskan pada 11 prinsip penyelenggara pemilu, menurut Pemohon, kurang bisa dilaksanakan secara maksimal karena kererbatasan personil. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan tidak bisa secara optimal karena letak geografis dan topografis sehingga menyulitkan terwujudnya Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 5. Bahwa Pemohon beranggapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibatasi hanya 3 (tiga) orang dengan 5 (lima) divisi dan jumlah anggota Panwaslu hanya 3 (tiga) orang dengan 5 (lima) divisi akan menyebabkan kekhawatiran proses pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal. 6. Bahwa Pemohon beranggapan terdapat norma yang tidak berkesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017, di mana norma tersebut tidak memuat tempat domisili di wilayah kecamatan untuk calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS. Dengan demikian, Pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional, karena terdapat kekaburan dan ketidakjelasan norma tersebut yang mengakibatkan adanya potensi Pemohon sebagai putra daerah setempat atau yang mengetahui kondisi sosiologis masyarakat setempat tidak diakomodir oleh tim seleksi perekrutan Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS dengan memperhatikan tempat Pemohon berdomisili, dan justru 22 mengutamakan orang-orang dari daerah lain yang tidak mengetahui sama sekali kondisi daerah tersebut; 7. Bahwa selanjutnya berdasarkan serangkaian penjelasan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan kerugian hak konstitusional tersebut, Pemohon pada bagian akhir uraian mengenai kedudukan hukum menyebutkan bahwa Pemohon juga mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh Pasal 6A ayat (4) UUD 1945; Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar akan dapat terjadi. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pemeriksaan prioritas yang pada pokoknya memohon agar perkara a quo dapat diputuskan sebelum tahapan penetapan daftar calon tetap dalam Pemilu serentak tahun 2024 karena merujuk pada pengalaman pemilihan langsung 23 sebelumnya banyak permasalahan hukum yang sampai saat ini belum diputus secara hukum, khusus mengenai pelanggaran pemilu. Terhadap permohonan pemeriksaan prioritas a quo Mahkamah berpendapat berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi ataupun prioritas dalam pengujian undang-undang, namun hal demikian sangat kasuistis karena dikaitkan dengan sifat keterdesakan. Sementara itu, dalam perkara a quo Mahkamah tidak menemukan sifat keterdesakan dimaksud karena tahapan pemilu tetap dapat berjalan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan Pemohon. Terlebih lagi, terhadap permohonan a quo meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat tidak memerlukan sidang pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan a quo. Sehingga, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, jumlah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Dompu adalah 3 (tiga) orang yang tugasnya mengawasi komisioner KPU Kabupaten Dompu yang jumlahnya 5 orang. Pemohon beranggapan, supaya imbang pengawasannya maka harus sama jumlah antara Komisioner Bawaslu dengan Komisioner KPU, sehingga melahirkan demokrasi yang berkualitas sesuai amanat Konstitusi. Demikian pula, terhadap komisioner Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan yang hanya 3 (tiga) orang, kemudian harus mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang personilnya sebanyak 5 (lima) orang sehingga tugas pokok dari Panwaslu Kecamatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya; 24 2. Bahwa menurut Pemohon, penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang terdiri dari pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta pemilihan Eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) menuntut sebuah integritas yang tinggi dan independensi yang mutlak dari pengawasan pemilu untuk menciptakan sistem demokrasi yang bersih dan dipercaya oleh publik; 3. Bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan memiliki beban kerja yang banyak dan rumit sebagai tonggak utama dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang dikhawatirkan dapat menghadapi segudang permasalahan atau pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, dengan bertambahnya anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang akan memudahkan dalam penanganan pelanggaran Pemilu secara baik dan adil dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Bahwa menurut Pemohon, domisili panwaslu Kecamatan/Desa harus berdomisili di kecamatan setempat, karena jika panwaslu tidak berdomisili di kecamatan setempat akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak ideal apalagi pekerjaan yang bersifat teknis. Mengingat kinerja penyelenggara pemilu adalah bekerja penuh waktu yaitu 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan sumpah jabatan dan tentu saja penyelenggara harus benar- benar memahami kondisi daerah setempat baik secara geografis maupun sosiologis; 5. Bahwa menurut Pemohon, dengan bertambahnya tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan yang ditentukan dalam UU 7/2017 akan menambah beban dibandingkan dengan tugas dan wewenang sebelumnya di bawah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, karena tidak hanya sebatas dalam pengawasan akan tetapi diberikan wewenang yang lebih yaitu untuk memediasi jika terjadi konflk di wilayah kecamatan setempat; 6. Bahwa menurut Pemohon, dalam perspektif sistem keadilan Pemilu sejumlah norma dan nilai tertentu baik yang dikodifikasi maupun tidak, harus menjamin proses pemilu dapat berjalan semakin kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam sistem keadilan Pemilu, pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif serta penyelenggaraannya menunjukkan independensi 25 dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses Pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses Pemilu; 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada pokoknya menyatakan frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”; menyatakan frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d UU 7/2017, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”, serta menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berdomisili di wilayah Kecamatan bagi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Berdomisili di wilayah Kelurahan/Desa bagi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan dan Desa (PKD) Serta bedomisili di wilayah Dusun bagi Calon Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi Pemohon pada Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan 26 permohonan Pemohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon, terhadap pengujian khususnya Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 pernah diajukan permohonan pengujian dengan Perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018 yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, namun demikian Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dimaksud bersama-sama dengan pokok permohonan. Adapun dasar pengujian yang digunakan dalam Perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018 adalah Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945. Sementara itu, dalam perkara a quo dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Setelah memperbandingkan dasar pengujian tersebut, dasar pengujian dalam perkara a quo tidak digunakan sebagai dasar pengujian Perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018. Artinya, secara faktual telah terdapat perbedaan dasar pengujian antara perkara a quo dengan dasar pengujian perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018. Sedangkan berkaitan dengan alasan permohonan Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena berkenaan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 bersifat alternatif sehingga apabila telah 27 terpenuhi salah satu, maka syarat lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, terlepas secara substansial apakah permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan Pemohon a quo dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo dapat diajukan kembali, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan norma yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai inkonstitusionalitas norma yang mengatur jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan anggota Panwaslu Kecamatan serta norma yang mengatur mengenai syarat domisili anggota Bawaslu Kabupaten/Kota secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum Permohonan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XVII/2018, yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019 yang dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.14.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.14.3] serta Paragraf [3.16] sampai dengan Paragraf [3.18] menyatakan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon perihal penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang sebagai pilihan kebijakan yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena hanya mendasarkan pada faktor perbedaan geografis, menurut Mahkamah, perlu dicermati bahwa suatu kebijakan hukum merupakan ranah kebebasan pembentuk undang-undang, sehingga ketika suatu kebijakan hukum yang berisi norma yang tidak dimuat secara eksplisit dalam UUD 1945 ditetapkan maka tidak serta- merta hal itu dapat dinilai tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Konstitusi. Batasan sebuah kebijakan yang dibentuk merupakan kebijakan hukum terbuka adalah kesesuaiannya dengan moralitas, rasionalitas, dan tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian, sepanjang kebijakan hukum terbuka dimaksud tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan tidak 28 mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi maka kebijakan hukum dimaksud tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, perlu ditegaskan bahwa penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Apabila kebijakan hukum tersebut hendak diuji maka pertanyaannya adalah apakah penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang merupakan sebuah kebijakan yang rasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota. [3.14.2] Bahwa selanjutnya apakah kebijakan pembentuk undang-undang yang menentukan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang bertentangan dengan moralitas. Dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran moralitas apapun dari kebijakan demikian. Tidak ada ukuran atau standar moral apapun yang dilanggar atau terganggu oleh kebijakan hukum demikian, baik jika moralitas dimaksud semata-mata sebagai kebaikan (goodness) maupun kebenaran (rightness) maupun jika moralitas dimaksud dikaitkan dengan kepantasan (properness) dan ketidakpantasan (improperness). [3.14.3] Bahwa kemudian apakah kebijakan pembentuk undang- undang yang menentukan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang mengandung ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Dalam hal ini pun Mahkamah tidak melihat adanya keadaan demikan. Bahkan jika dilihat semata-mata dari kepentingan (atau tepatnya) keinginan para Pemohon, pun Mahkamah tidak melihat adanya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi dimaksud. Artinya, tidak terakomodasinya kepentingan atau keinginan para Pemohon oleh kebijakan pembentuk undang-undang dalam kasus a quo dengan berlakunya norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu beserta penjelasan dan lampirannya tidaklah menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. … [3.16] Menimbang bahwa, lebih jauh, secara faktual, penambahan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota sesungguhnya bukan menyangkut teknis pelaksanaan, melainkan lebih pada tugas penyelesaian masalah hukum pemilu yang muncul. Artinya, tanpa penambahan jumlah anggota sekalipun, Bawaslu kabupaten/kota masih dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Setidaknya hal itu didasarkan pada dua alasan, pertama, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu kabupaten/kota memiliki perangkat pengawas kecamatan sampai dengan pengawas lapangan; dan kedua, peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu juga akan turut meringankan beban kerja pengawasan yang dimiliki Bawaslu kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu, termasuk mengawasi pemilu dan melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu di semua tingkatan. Dalam konteks ini, pada batas penalaran yang wajar, 29 beban tugas pengawasan pemilu yang dimiliki Bawaslu pada dasarnya tidak dapat dinilai sebagai hanya semata-mata dijalankan Bawaslu melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Dengan demikian, dalam konteks beban kerja penegakan hukum, bukanlah sesuatu yang patut dikhawatirkan secara berlebihan. Sebab, terjadinya masalah-masalah hukum sangat bergantung pada kemampuan KPU termasuk KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan pemilu secara profesional dan juga faktor kesadaran hukum setiap pemangku kepentingan dalam pemilu. Dalam konteks ini, beban kerja penegakan hukum bukan sesuatu yang selalu dipastikan terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Oleh karena itu, penambahan tugas untuk penegakan hukum pemilu tidak dapat dianggap sebagai beban berat yang mengharuskan dilakukan perubahan kebijakan dengan menjadikan jumlah anggota Bawaslu secara sama lima orang untuk semua kabupaten/kota. Namun demikian, kekhawatiran para Pemohon perihal keterbatasan personil dalam penanganan sengketa, terutama berkenaan dengan persyaratan kuorum dalam pengambilan putusan, hal demikian dapat diantisipasi dengan cara menguatkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Bahkan kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan cara berkoordinasi dan melibatkan Bawaslu secara berjenjang [vide Pasal 89 ayat (3) UU Pemilu]. [3.17] Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penambahan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa proses dan penyelesaian masalah hukum pemilu lainnya yang juga telah terjawab dengan kebijakan pembentuk undang-undang yaitu dengan menjadikan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu. Padahal, dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, Bawaslu kabupaten/kota tidaklah bersifat tetap. Dengan kebijakan pembentukan undang-undang yang memosisikan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat tetap, hal ini dapat dinilai sebagai penguatan mendasar atas kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota. Oleh karena itu, Bawaslu kabupaten/kota diberikan kewenangan sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga yang bersifat tetap sehingga sifat tetap tersebut sebanding dengan penambahan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hal ini, kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak dapat dinilai sebagai beban kerja baru bagi Bawaslu kabupaten/kota melainkan sebagai konsekuensi ditetapkannya Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat tetap. [3.18] Menimbang bahwa selain berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah apabila dilihat dari sejarah kebijakan penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota, yaitu ketika Bawaslu kabupaten/kota masih menjadi Panitia Pengawas Pemilu 30 (Panwaslu), Pasal 72 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu hanya mengatur jumlah anggota Panwaslu adalah tiga orang. Kebijakan jumlah anggota dimaksud juga didasarkan atas beban kerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditentukan undang-undang. Artinya, ketika Bawaslu kabupaten/kota dijadikan lembaga yang bersifat tetap, pembentuk undang-undang menyesuaikan komposisi keanggotaannya yaitu tidak lagi berjumlah tiga orang untuk seluruh kabupaten/ kota, melainkan kabupaten/kota tertentu yang memenuhi syarat memiliki anggota sebanyak lima orang. Sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja dimaksud, kebijakan tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai kebijakan hukum yang rasional dan proporsional. Sebab, semakin banyak jumlah penduduk dan semakin luas wilayahnya maka tugas pengawasan dan peluang terjadinya masalah hukum pemilu makin banyak, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, bagi kabupaten/kota yang jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah daerah kecamatannya besar menjadi masuk akal jika anggota Bawaslunya berjumlah lima orang. Sebaliknya, bagi kabupaten/kota yang jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah daerah kecamatannya kecil [vide Penjelasan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu], menjadi masuk akal pula jika anggota Bawaslunya berjumlah tiga orang. Dengan demikian, kebijakan terkait kelembagaan dan komposisi anggota Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dapat dinilai sebagai bagian dari agenda setting rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing-masing lembaga. [3.13.2] Bahwa meskipun Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan Permohonan yang diajukan Pemohon, in casu adalah mengenai jumlah anggota Panwaslu Kecamatan, namun demikian dalam alasan permohonannya dan Petitum angka (2), Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang mengatur mengenai jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 di atas, ternyata pertimbangan tersebut telah dapat menjawab semua dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang esensinya sama yakni memohon agar jumlah anggota Bawaslu yang berjumlah 3 (tiga) orang di beberapa kabupaten/kota ditambah 2 (dua) orang sehingga jumlahnya menjadi 5 (lima) orang. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum putusan a quo. Dengan 31 demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13.3] Bahwa selain norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017, Pemohon juga mempermasalahkan ketentuan mengenai jumlah anggota komisioner Panwaslu Kecamatan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d UU 7/2017 dengan alasan yang pada pokoknya: jumlah anggota Panwaslu Kecamatan yang hanya 3 (tiga) orang ketika harus mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang personilnya sebanyak 5 (lima) orang akan mengakibatkan tugas pokok Panwaslu Kecamatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Pemohon menambahkan, Panwaslu yang notabene tugasnya mengawasi pekerjaan PPK yang sangat teknis penuh dengan risiko karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, substansi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XVII/2018 antara lain menyatakan: … pada batas penalaran yang wajar, beban tugas pengawasan pemilu yang dimiliki Bawaslu pada dasarnya tidak dapat dinilai sebagai hanya semata-mata dijalankan Bawaslu melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Dengan demikian, dalam konteks beban kerja penegakan hukum, bukanlah sesuatu yang patut dikhawatirkan secara berlebihan. Sebab, terjadinya masalah-masalah hukum sangat bergantung pada kemampuan KPU termasuk KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan pemilu secara profesional dan juga faktor kesadaran hukum setiap pemangku kepentingan dalam pemilu. Dalam konteks ini, beban kerja penegakan hukum bukan sesuatu yang selalu dipastikan terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Oleh karena itu, penambahan tugas untuk penegakan hukum pemilu tidak dapat dianggap sebagai beban berat yang mengharuskan dilakukan perubahan kebijakan dengan menjadikan jumlah anggota Bawaslu secara sama lima orang untuk semua kabupaten/kota. Namun demikian, kekhawatiran para Pemohon perihal keterbatasan personil dalam penanganan sengketa, terutama berkenaan dengan persyaratan kuorum dalam pengambilan putusan, hal demikian dapat diantisipasi dengan cara menguatkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Bahkan kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan cara berkoordinasi dan melibatkan Bawaslu secara berjenjang... [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XVII/2018, paragraf (3.16)] Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 di atas, bagaimana pun, pada batas penalaran yang wajar, beban tugas pengawasan pemilu yang dimiliki Panwaslu Kecamatan pada dasarnya 32 tidak dapat dinilai sebagai hanya semata-mata dijalankan Panwaslu melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Artinya, Panwaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan elemen inti karena akan dibantu oleh masyarakat dan peserta Pemilu. Selain itu, jikalau dibandingkan luas wilayah yang menjadi jangkauan pengawasan Panwaslu yang hanya merupakan bagian dari wilayah kabupaten/kota, anggota Panwaslu yang terdiri dari 3 (tiga) orang tentu saja cukup memadai untuk menjalankan tugas- tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu di kecamatan. Terlebih lagi, bilamana jumlah anggota Panwaslu kecamatan ditambah 2 (dua) orang sehingga jumlahnya menjadi 5 (lima) orang, jumlah tersebut menjadi tidak logis karena dengan tetap dipertahankan dan dinyatakan tetap konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota dalam norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 adalah tetap 3 (tiga) atau 5 (lima) orang [vide Lampiran II UU 7/2017]. Artinya, seandainya dalil permohonan dikabulkan, quod non, di beberapa kabupaten/kota jumlah anggota Panwaslu kecamatan akan melebihi jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d beserta penjelasan dan lampiran UU 7/2017, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas secara bersyarat Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 karena tidak mengatur mengenai syarat domisili calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan Desa, dan Calon Anggota Pengawas TPS. Menurut Pemohon, tanpa adanya ketentuan tersebut, norma a quo menjadi kabur atau tidak jelas. Selain itu, Pemohon beranggapan bahwa oleh karena kinerja penyelenggara pemilu adalah bekerja penuh waktu yaitu 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan sumpah jabatan dan tentu saja penyelenggara harus benar-benar memahami kondisi daerah setempat baik secara geografis maupun sosiologis masyarakat setempat. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 adalah norma yang mengatur mengenai salah satu syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu 33 Provinsi, dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, di mana undang-undang mensyaratkan agar calon anggota Bawaslu Provinsi haruslah berdomisili di provinsi tempat Bawaslu Provinsi tersebut akan bertugas dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota haruslah berdomisili di kabupaten/kota tempat Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut akan bertugas. Ketentuan ini tidak mengatur mengenai syarat domisili calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Menurut Mahkamah, tidak diaturnya syarat domisili ini tidak serta merta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma sebagaimana didalilkan Pemohon. Tanpa adanya syarat ini, maka secara terang benderang telah dapat dipahami bahwa setiap warga negara sepanjang telah memenuhi syarat lainnya yang ditentukan dalam Pasal 117 ayat (1) UU 7/2017 berhak menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Artinya, meskipun tidak diatur berdomisli di kecamatan dan kelurahan/desa, syarat domisili di Kabupaten/Kota sudah cukup mewadahi syarat anggota Panwaslu kecamatan dan kelurahan/desa sepanjang calon tersebut berdomisili di kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah kecamatan dan kelurahan/desa/dusun dimaksud. Dalam penalaran yang wajar, cakupan wilayah administrasi kecamatan, kelurahan/desa dan TPS berada dalam cakupan wilayah kabupaten/kota, sehingga tidak perlu menambah persyaratan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Terlebih lagi, syarat yang terdapat pada Pasal 117 ayat (1) UU 7/2017 telah cukup mempersempit kriteria warga negara yang dapat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa serta TPS. Setiap calon anggota Panwaslu haruslah memenuhi kriteria usia (huruf b), integritas (huruf d), kemampuan dan keahlian (huruf e), pendidikan (huruf f), kemampuan jasmani dan rohani (huruf h), bukan anggota partai politik (huruf i), bukan ASN, pejabat politik atau pejabat BUMN (huruf j), tidak pernah dipidana (huruf l), dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara Pemilu (huruf o). Berlakunya serangkaian syarat tersebut telah mempersempit pilihan dalam menentukan calon anggota pengawas kecamatan, kelurahan/desa dan Pengawas TPS yang memiliki kapasitas. Tidak diberlakukannya syarat domisili untuk pengawas di tingkatan ini bertujuan untuk memberikan pilihan yang lebih luas mengenai siapa saja yang dapat menjadi calon pengawas. Apabila syarat domisili sebagaimana didalilkan Pemohon diberlakukan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa dan TPS, maka terdapat potensi proses rekrutmen 34 Panwaslu di tingkatan tersebut tidak dapat terlaksana karena terhambat oleh kondisi sumber daya yang terbatas. [3.14.2] Bahwa sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya, tugas pengawasan Pemilu pada dasarnya tidak dapat dinilai sebagai hanya semata- mata dijalankan Bawaslu, Panwaslu, dan pengawas TPS sebagai elemen inti melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Pelaksanaan tugas pengawasan pun dapat dilakukan secara terkoordinir dan berjenjang sehingga persoalan beban pengawasan, baik geografis maupun sosiologis tidak sepenuhnya menjadi faktor penghambat dalam pengawasan Pemilu. Dengan pertimbangan demikian, maka dalil Pemohon bahwa anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS haruslah orang yang memahami kondisi daerah setempat baik secara geografis maupun sosiologis tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan untuk membatasi syarat domisili calon anggota Panwaslu a quo. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 secara bersyarat adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 92 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tidak bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 35 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menolak Provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin 36 Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas