34/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 34/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama Pekerjaan Alamat : : : Prof. Dr. Azyumardi Azra Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perum Puri Laras II C.23 Pisangan Barat, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama Pekerjaan Alamat : : : M. Sirajuddin Syamsuddin Dosen Jalan Margasatwa Raya No.27, RT. 005 RW.003, Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama Pekerjaan Alamat : : : Prof. Dr. Nurhayati Djamas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sudimara Pinang, RT.001 RW.004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama Pekerjaan : : Prof. Dr. Didin S. Damanhuri Dosen 2 Alamat : KPP IPB Baranangsiang III Blok F 10, RT.004 RW.008, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama Pekerjaan Alamat : : : Jilal Mardhani Karyawan Swasta Jalan Uranus II No. 15 Villa Cinere Mas, RT.004 RW.013, Kelurahan Pisanagan Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama Pekerjaan Alamat : : : Drs. Mas Achmad Daniri Karyawan Swasta Jalan Merbabu A2 No.5/6, RT.002 RW.011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama Pekerjaan Alamat : : : TB. Massa Djaafar Dosen Pondok Bambu Kuning B I/10, RT.010 RW.014, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VII 8. Nama Pekerjaan Alamat : : : : Abdurahman Syebubakar Karyawan Swasta Kalibata Baru Blok A No.6 RT.013 RW.006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon VIII 3 9. Nama Pekerjaan Alamat : : : Achmad Nur Hidayat, M.PP. Karyawan Swasta Jalan Muncang Blok Y/32 RT.013 RW.008, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IX 10. Nama Pekerjaan Alamat : : : Dr. Shabriati Aziz, M.Pd.I. Karyawan Swasta Ponpes Hidayatullah Kebon Duren RT.001 RW.005, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon X 11. Nama Pekerjaan Alamat : : : Ir. Moch. Nadjib. YN, M.Sc. Karyawan Swasta Batang Indah Blok C-37 RT.016 RW.004. Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon XI 12. Nama Pekerjaan Alamat : : : Dr. Engkur, SIP., M.M. Mengurus Rumah Tangga Jalan Kesejahteraan Nomor 74 RT.003 RW.002, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XII 13. Nama Pekerjaan Alamat : : : Dr. Mohamad Noer Dosen Jalan Raya Condet Gg. M.Izzi Nomor 67 RT.015 RW.04, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 4 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XIII 14. Nama Pekerjaan Alamat : : : M. Hatta Taliwang Pensiunan Jalan Boko III Nomor 36 RT.003 RW.008, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XIV 15. Nama Pekerjaan Alamat : : : : Reza Indragiri Amriel Dosen Jalan Laksamana Nomor 7, RT.016 RW.004, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XV 16. Nama Pekerjaan Alamat : : : : Mufidah Said Bawazir, S.E., M.M. Wiraswasta Jalan Raya Condet Gg. M.izi Nomor 67 RT. 015 RW.005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XVI 17. Nama Pekerjaan Alamat : : : M Ramli Kamidin Wiraswasta Jalan Palapa IV Blok F No. 1164 RT.005 RW.003, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XVII 18. Nama Pekerjaan Alamat : : : Nazaruddin Sjamsuddin Pensiunan Jalan Minyak Raya Nomor 13 RT.010 RW.003, Kelurahan Duren Tiga, 5 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon XVIII 19. Nama Pekerjaan Alamat : : : Iroh Siti Zahroh, M.Si. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jalan Lumbu Timur Raya Blok V No.136 RT.002 RW.030, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XIX 20. Nama Pekerjaan Alamat : : : Faidal Yuri Bintang Wartawan Kav. DKI 94/22, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon XX 21. Nama Pekerjaan Alamat : : : Achmed Roy Karyawan Swasta Golf Lake Residence Jalan San Lorenzo Nomor 11, RT.001 RW.018, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XXI Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-MSB/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H. M.H, Dr. Ahmad Yani, S.H. M.H, Dr. Umar Husin, S.H., M.H., Noor Ansyari, S.H. M.H., Iwan Darlian, S.H., Merdiansa Paputungan, S.H., M.H., Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H., dan Adek Junjunan Syaid, S.H., M.H., MK.N., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili hukum di Grand Wijaya Center, Jalan Wijaya II, Blok A. Nomor 3-4, Jakarta Selatan, 12160, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; 6 Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI disebut sebagai ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan saksi para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para pihak; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 1 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 10 Maret 2022 dengan Nomor 34/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 April 2022 dan diterima Mahkamah pada 6 April 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang 7 terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang disebutkan bahwa: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu tang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 6. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian formil ini adalah Undang- Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766), dengan demikian objek pengujian formil memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan Pasal 2 PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang; 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya 8 dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana kutipan berikut: “[3.34] …Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang- undang.” (Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 92); 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766) diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 15 Februari 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara paling lambat pada tanggal 01 April 2022; 9. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 01 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/ 03/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022; 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka para Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji formil Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766). Kedudukan Hukum 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) 9 menyatakan, Pemohon pengujian undang-undang adalah “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.” 2. Bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan yang dimaksud “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a) Perorangan Warga Negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan Hukum Publik atau Privat; d) Lembaga Negara. 3. Bahwa para Pemohon kesemuanya adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 4. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"; 5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur bahwa, “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 6. Bahwa para Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang didasari oleh beberapa alasan, yaitu: 10 a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D dan 28F UUD 1945 b. Para Pemohon adalah pembayar pajak (tax payer) c. Para Pemohon adalah warga negara yang memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19; 7. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dianggap dirugikan adalah hak konstitusional sebagaimana dijaminkan dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 8. Bahwa berdasarkan alas hak konstitusional sebagaimana disebutkan diatas, para Permohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kerugian tersebut disebabkan oleh karena pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh akses informasi yang bermakna sebagaimana diatur didalam Pasal 28F UUD 1945 juga dilanggar dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 9. Bahwa kerugian Hak konstitusional Para Pemohon yang disebabkan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terjadi dikarenakan ketentuan tentang pembentukan undang- undang yang termaktub di dalam UUD 1945 tidak dipenuhi. Seperti proses partipasi masyarakat yang tidak bermakna hingga ketiadaannya lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang hingga persetujuan bersama. Bahwa sebab-sebab semacam itu mengakibatkan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan mengakibatkan tidak 11 dipenuhinya jaminan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum menjadi dilanggar akibat pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 10. Bahwa hak konstitusional sebagai pembayar pajak (tax payer) telah diperkenalkan oleh Mahkamah melalui adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terhadap UUD 1945. Selanjutnya, kedudukan hukum berdasarkan argumentasi sebagai pembayar pajak (tax payer) yang demikian luas kemudian dilakukan pembatasan oleh Mahkamah yaitu status pembayar pajak hanya dapat digunakan secara terbatas khususnya berkaitan dengan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pajak dan kerugian pembayar konstitusional pembayar pajak sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.8] Putusan MK No 135/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap UUD 1945; 11. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sesungguhnya berkaitan dengan keuangan negara, khususnya mengenai perpajakan. Hal ini terurai dalam Pasal 24 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan: (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan/ atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan 12 b. berdasarkan peraturan perundang-undangan yarrg mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah. (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. (4) Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara. (5) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah; 12. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditentukan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN. Selain itu dimungkinkannya pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus. Bahkan dalam Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus tersebut ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR; 13. Bahwa adanya pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus ini berdampak kepada Para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). Sedangkan, dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 13 2022 tentang Ibu Kota Negara, perihal pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus tidak pernah dibahas dengan adanya partisipasi yang bermakna serta mendapatkan penjelasan atas adanya pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus tersebut secara transparan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut. Dengan demikian Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan sebab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga berakibat kedudukan Para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) dirugikan atas proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang tidak memenuhi proses sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945; 14. Bahwa terkait alasan ketiga didasari oleh karena sejak tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan. Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia ditentukan bahwa: Kesatu: Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia. Kedua: Dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang; 2. Undang-undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah; dan 3. peraturan perundang-undangan terkait lainnya; 14 15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, hingga kini keadaan darurat kesehatan secara faktual masih terjadi dan mengakibatkan berlakunya kebijakan anggaran darurat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang; 16. Bahwa terhadap situasi yang demikian itu, para Pemohon merasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar pelaksanaan dan peruntukan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan keadaan darurat kesehatan (kebijakan anggaran darurat). Sehingga apabila justru APBN yang saat ini masih dalam kondisi darurat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 digunakan untuk pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, jelas hak para Pemohon dirugikan. Apalagi dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak mempertimbangan dan memberikan penjelasan atau jawaban atas hak-hak para Pemohon sebagaimana peruntukan APBN dalam keadaan darurat yang berpotensi disimpangi; 17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan kerugian konstitusional sebagaimana terurai dan apabila permohonan ini dikabulkan, maka para Pemohon beranggapan hak konstitusional pemohon dapat dipulihkan. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk melakukan perrmohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Alasan Permohonan A. Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). 15 1. Bahwa pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang”. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Terhadap proses yang demikian itu, Pasal 22A UUD 1945 menentukan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”; 3. Bahwa selanjutnya, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki kedudukan sebagai batu uji dalam pengujian formil undang-undang; 5. Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan Mahkamah, kriteria pengujian formil diatas dapat mencakup: 16 a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi; Dengan demikian kriteria pengujian formil sebagaimana terurai harus mendasarkan pada standar baku yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengejawantahan Pasal 22A UUD 1945 yang menentukan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”; 6. Bahwa selain itu, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang- undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty); 7. Bahwa menurut Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada intinya memuat ketentuan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini merupakan bagian penting dari asas keterbukaan sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 17 8. Bahwa asas keterbukaan merupakan cermin nilai demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan, sehingga apabila asas keterbukaan dalam bentuk membuka partisipasi dilanggar, maka berakibat peraturan perundang-undangan tersebut cacat formil dan dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum; 9. Bahwa penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan asas keterbukaan mencerminkan bahwa pembentukan peraturan perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka; 10. Bahwa berkenaan dengan partisipasi masyarakat, pada Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan: “Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang- undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” 11. Bahwa proses pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan usulan Presiden yang diajukan 18 melalui Surat Presiden No. R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021 perihal pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan kemudian disetujui bersama dengan DPR Pada tanggal 18 Januari 2022. 12. Bahwa dalam segala proses pembahasan bersama dengan DPR perihal pengusulan Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara dan kemudian disetujui bersama dengan DPR Pada tanggal 18 Januari 2022 terekam jejak penyusunannya melalui website resmi DPR dengan tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368. Selanjutnya kronologis pembahasan terurai sebagai berikut: No Agenda Waktu 1 Pendahuluan Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang Ibu Kota Negara kepada Pansus 03 November 2021 2 Pendahuluan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara 07 Desember 2021 3 Pendahuluan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara 07 Desember 2021 4 Pendahuluan Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara 07 Desember 2021 5 Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara 13 Desember 2021 6 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi) 08 Desember 2021 7 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial 09 Desember 2021 19 Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia) 8 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual 10 Desember 2021 9 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar) 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual) 11 Desember 2021 10 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (7 orang Pakar) 1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH, MCL., MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti 12 Desember 2021 20 Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) 11 Pembicaraan Tingkat I Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu (FDB) 17 Desember 2021 12 Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur 11 Januari 2022 13 Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan 12 Januari 2022 14 Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara 12 Januari 2022 15 Pembicaraan Tingkat I Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur 14 Januari 2022 16 Pembicaraan Tingkat I Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan Kota Mandiri BSD dan Alam Sutera- Tangerang Banten 16 Januari 2022 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU 13 Desember 2021 17 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU 14 Desember 2021 18 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU 15 Desember 2021 19 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda laporan Tim Perumus kepada Panja 12 Januari 2022 20 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU 13 Januari 2022 21 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda pembahasan draf RUU tentang Ibu Kota Negara 17 Januari 2022 22 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara 06 Januari 2022 23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara 10 Januari 2022 21 24 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara 11 Januari 2022 25 Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Dengan Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dengan agenda acara: 1. Laporan Ketua Panja; 2. Pandangan Fraks-Fraksi dan DPD RI; 3. Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tk I; 4. Tanggapan Pemerintah; 5. Penandatanganan Draf RUU tentang IKN; dan 6. Penutup. 17 Januari 2022 26 Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU 18 Januari 2022 13. Bahwa didalam proses tersebut setidak-tidaknya terdapat beberapa pihak yang didengarkan pendapat dan/atau keterangannya yaitu narasumber ahli (pakar) yang terdiri atas: a. 5 (lima) orang Pakar pada tanggal 08 Desember 2021, antara lain: 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi); b. 5 (lima) orang Pakar pada tanggal 09 Desember 2021, antara lain: 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia); c. 5 (lima) orang Pakar pada tanggal 10 Desember 2021, antara lain 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual; 22 d. 4 (empat) orang Pakar pada tanggal 11 Desember 2021, antara lain: 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual); e. 7 (tujuh) orang Pakar pada tanggal 12 Desember 2021, antara lain: 1. Prof Maria S.W. Soemardjono S.H., MCL., MPA. Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI); 14. Bahwa dalam proses mendengarkan pendapat narasumber ahli tersebut, terdapat beberapa pendapat ahli yang mempersoalkan materi rancangan undang-undang tentang IKN dan proses pembentukannya, namun tidak mendapatkan pertimbangan atas pendapat (right to be considered) dan hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), sebagaimana Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, antara lain: a. Pendapat Hendricus Andy Simarmata, PhD, IAP pada tanggal 08 Desember 2021 yang mengemukakan “Sayembara ilustrasi kota IKN sudah diselenggarakan tapi tanpa informasi lokasi yang rinci dan lengkap, Belum satu dapur perencanaan, hanya terkoordinasi antar kementerian/lembaga dengan rencana induk di Bappenas, Tidak menghadirkan blind reviewers dalam proses perencanaannya, sehingga validitas dokumen rencana induk tidak terverifikasi dengan baik; 23 b. Pendapat Dr. Asep Sofian pada tanggal 08 Desember 2021 yang mengemukakan “Wilayah IKN merupakan wilayah yang kurang mapan dari sisi penyediaan air dan kestabilan lahan sehingga UU IKN perlu mencantumkan hal tersebut sebagai safeguard pengelolaan IKN. Di sekitar IKN merupakan daerah keanekaragaman hayati tinggi sehingga koridor satwa di IKN harus diperhatikan. Mangrove di IKN menjadi ikon IKN sebagai kota berkelanjutan, sehingga pembangunan yang melintasi mangrove seperti jalan, rel kereta dsb, harus melindungi kelestarian mangrove.” c. Pendapat Erasmus Cahyadi pada tanggal 09 Desember 2021 yang mengemukakan. “Diperlukan Konsultasi yang mendalam dengan masyarakat adat. Konsultasi perlu dilakukan secara terbuka dan semua hal dibicarakan: dampak yang mungkin akan terjadi (hukum, ekonomi, social, dan budaya); prosedur pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya; upaya-upaya mitigasi dan adaptasi; aspek lingkungan hidup; dan sebagainya. Idealnya konsultasi dilakukan dengan menghadirkan seluruh Masyarakat Adat. Karena itu konsultasi dari komunitas ke komunitas atau setiap komunitas sangat dianjurkan.” d. Pendapat Fadhil Hassan tanggal 09 Desember 2021 yang mengemukakan “Rencana pemindahan IKN bukan merupakan prioritas untuk dilaksanakan sekarang ini. Masih banyak persoalan yang harus ditangani diantaranya adalah pandemi Covid 19, agenda pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, digitalisasi ekonomi. Rencana pemindahan IKN tidak dilakukan dengan menerapkan tata kelola yang baik. Keputusan diambil terlebih dahulu sebelum ada payung hukum yang kuat dan mengikat, tidak ada partisipasi publik yang luas. Rencana pemindahan IKN tidak feasible untuk dilakukan sekarang ini mengingat kapasitas fiskal yang ada, beban utang yang semakin meningkat dan kondisi perekonomian yang tidak optimal. Swasta dan BUMN belum tentu tertarik berpartisipasi dan mampu menanggung pembiayaan IKN. Argumen ekonomi, social dan politik pemindahan IKN belum memiliki justifikasi yang kuat. Analisis yang kami lakukan dengan menunjukkan dampak ekonomi dan social pemindahan IKN tidak signifikan. Dampak lingkungan pemindahan IKN bekum dilakukan secara mendalam sebagaimana dilaporkan oleh WALHI. Bahkan diperkirakan pemindahan IKN akan memperparah kerusakan lingkungan yang ada.” 24 e. Pendapat Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc disampaikan pada 11 Desember 2021 yang mengemukakan “Pemerintah dan DPR, harus berhitung betul, pelaksanaan IKN baru pada semester I tahun 2024, apakah situasi Politik dan social ekonomi memungkinkan, karena masa transisi pemerintah dan suasana Pemilu. Isu Kalimantan sebagai paru dunia, apakah tidak menyakitkan Indonesia dalam dunia Global terkait isu Iklim Global. Agar dihindari kesan, proses pembahasan RUU IKN ini terburu-buru, sehingga adanya banyak kelemahan dalam norma-normanya, dan akhirnya menjadi sasaran Judicial Review ke MK oleh kelompk masyarakat.” f. Pendapat Prof. Dr. Satya Arinanto, SH yang disampaikan pada 11 Desember 2021 yang mengemukakan “Terkesan adanya semacam “disparitas” antara substansi NA dan RUU. Misalnya dalam NA ada peninjauan historis sehingga bisa didapatkan potret permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta yang selama ini menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai daerah otonom provinsi dan sebagai Ibu Kota Negara dimana hal ini antara lain bersumber pada kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Namun dalam naskah RUU belum ditemukan suatu penegasan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Dalam NA dikemukakan bahwa salah satu permasalahan yang mengakibatkan Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan adalah semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah. Namun dalam naskah RUU belum ditemukan suatu upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Sesuai dengan peribahasa “ada gula ada semut”, apakah bisa ada jaminan bahwa di Ibu Kota Negara yang baru nanti tidak akan ada kemungkinan terjadinya kepadatan penduduk yang tidak terkendali? Jika hal ini sampai terjadi lagi apakah tidak ada kemungkinan terjadi penurunan kondisi dan fungsi lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Ibu Kota Negara dengan wilayah lain?” g. Pendapat Prof. Dr. Ananda B. Kusuma yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2021 mengemukakan 25 “Prosedur keliru. Presiden dapat mengusulkan pemindahan Ibu Kota tetapi keputusannya harus dibuat bersama dengan DPR dan DPD berbentuk UU. Jadi di konsiderans RUU harus dicantumkan UU tentang Keputusan Pemindahan Ibu Kota. Naskah Akademik perlu diperbaiki, terutama tentang "Masa Peralihan", a.l. jangka waktu Pembangunan Sarana Pokok, tdk mungkin selesai 2024, paling cepat 5 tahun setelah ada uu - nya. Partisipasi publik dan "interest group" perlu digalakkan.” h. Pendapat Prof. Dr. Arief Ansyori Yusuf yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2021 mengemukakan “Naskah akademik bisa jauh lebih kredibel jika lebih banyak referensinya dan mengacu pada studi-studi ilmiah kredibel (peer-reviewed journals). Terutama dampaknya terhadap tujuan pemerataan pembangunan (atau lainnya). Perlu lebih jelas pemerataan pembangunan apa yang ingin dicapai. Vertikal? Antar regional?. Perlu analisa mendalam tentang potensi peningkatan pemerataan tersebut. Saat ini masih lemah.” i. Pendapat Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2021 mengemukakan “Landasan hukum pengaturan tentang pertanahan dan peralihan hak atas tanah mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Perlu ditempuh upaya partisipasi publik untuk menghindari potensi melanggar aspek formil pembentukan Undang-Undang. Partisipasi publik diperlukan dalam tahap: (a) Pengajuan RUU; (b) Pembahasan bersama antara DPR dan Presiden dan pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (c) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.” 15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyatanya beberapa pendapat narasumber ahli yang dihadirkan oleh Pembentuk Undang-Undang ditemukan mempersoalkan untuk agar pembentukan UU IKN disusun dengan tidak terburu-buru, adanya partisipasi publik khusus bagi yang terdampak, dan bahkan perlunya studi kelayakan yang cukup. Akan tetapi, pembentuk undang-undang hanya menggunakan pendapat narasumber tersebut untuk memenuhi kriteria pemenuhan hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard). Sedangkan kriteria dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) tidak mampu dilakukan pembentuk undang-undang. 26 Padahal untuk dapat dikualifikasi pembentukan undang-undang telah dilakukan proses deliberasi yang cukup dan bermakna (meaningful participation) adalah dengan dipenuhinya right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. 16. Bahwa selain pendapat narasumber ahli tersebut, terdapat beberapa pihak yang didengar pendapatnya pada tahapan Pembicaraan Tingkat I, seperti a. Forum Dayak Bersatu (FDB) yang hadir pada Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 17 Desember 2021; b. Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur pada Konsultasi Publik Anggota Pansus pada tanggal 11 Januari 2022; c. Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan pada Konsultasi Publik Anggota Pansus pada tanggal 12 Januari 2022; d. Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara pada Konsultasi Publik Anggota Pansus pada tanggal pada tanggal 12 Januari 2022; 17. Bahwa pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 18 di atas tidak terdapat hasil atau laporan yang dapat diakses secara terbuka atas kegiatan rapat dengar pendapat tersebut, bagaimana pendapat tersebut dipertimbangan dan adanya penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan. Hal ini menunjukan bahwa proses mendengar pendapat ini tidak memenuhi standar partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna (meaningful participation); 18. Bahwa sebagaimana terurai sebelumnya dapat terlihat pada rekam jejak proses pembahasan RUU IKN di DPR melalui website resmi https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368, tidak terdapat sedikitpun bukti adanya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) yang dipublikasikan pembentuk undang- undang; 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa pembentuk undang- undang tidak mampu memenuhi partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Oleh karenanya menurut Para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan UUD 1945. 27 B. Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tersedia pada saat persetujuan bersama. 1. Bahwa fungsi dan peran dari suatu lampiran memang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun dalam Lampiran I Angka 192 bahwa “dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.” Lalu, menurut Lampiran I Angka 193 UU 12/2011 ditentukan “lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.”; 2. Bahwa dengan demikian peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu lampiran misalnya untuk memuat uraian, tabel atau peta, dapat memuat lampiran sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga lampiran harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan itu sendiri; 3. Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menentukan “Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”; 4. Bahwa ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 7 Rancangan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara yang menjadi lampiran Surat Presiden No R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021. Pada Pasal 7 Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara versi Surat Presiden No R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021, tidak memuat norma yang menentukan adanya Lampiran II khususnya mengenai Rencana Induk Ibu Kota Negara.; 28 5. Bahwa dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II di DPR dengan Agenda Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan bersama atas Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022, ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menentukan “Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” 6. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka Rancangan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah disetujui bersama pada tanggal 18 Januari 2022, nyatanya tidak terdapat Lampirkan II mengenai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara versi persetujuan bersama sebagaimana ditayangkan dalam website resmi DPR (https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368); 7. Bahwa tidak dilampirkannya rencana Induk Ibu Kota Negara dalam persetujuan bersama, nyatanya juga belum pernah dibahas bahkan termasuk dalam tahapan pansus. Hal ini terungkap pada dokumen Laporan Pansus DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangi oleh Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si. M.T. Di dalam Laporan tersebut pada halaman 7, disebutkan dalam bagian Dewan Perwakilan Daerah bahwa “Dewan Perwakilan Daerah mengingatkan juga bahwa Rencana Induk yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam RUU ini belum pernah dibahas di dalam Pansus RUU IKN” 8. Bahwa apabila merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. 29 (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 9. Bahwa merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa penyebarluasan harus dilakukan DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang, namun kenyataannya Lampiran II yang memuat Rencana Induk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak pernah disebarluaskan oleh pembentuk undang-undang dan bahkan tidak pernah dibahas sebagaimana terungkap dalam Laporan Pansus DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Pada tanggal 18 Januari 2022; 10. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Serta Pasal 28F UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 11. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diuraikan akan dapat dipenuhi apabila proses pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 dan Lampiran I angka 192 dan 193 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 30 12. Bahwa dengan dilanggarnya kewajiban pembentuk undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88, Lampiran I angka 192 dan 193 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan maka berakibat kepada cacatnya salah satu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 13. Bahwa merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Pada Paragraf [3.17.9] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: “Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang- undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang- undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang”. 14. Bahwa pelanggaran terhadap ketiadaan Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sejak tahapan pembahasan, 31 persetujuan bersama, pengundangan, dan penyebarluasan jelas bertentangan dengan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88, Lampiran I angka 192 dan 193 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan perundangan-undangan. Maka sesuai dengan pertimbangan Pada Paragraf [3.17.9] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menentukan jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. 15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas menjelaskan bahwa tidak dipenuhinya syarat formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Oleh karenanya menurut para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Petitum Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 32 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021 perihal Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pendapat Hendricus Andy Simarmata, PhD, IAP. (Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota), tertanggal 08 Desember 2021; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pendapat Dr. Asep Sofyan (Prodi Tekhnik Lingkungan ITB), Pendapat dalam RDPU; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Pendapat Erasmus Cahyadi (Deputi Sekjen AMAN untuk Urusan Politik dan Hukum); 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pendapat Fadhil Hassan (Institute for Development of Economics and Finance (INDEF); 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pendapat Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc. Pendapat dalam RDPU; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pendapat Satya Arinanto (Beberapa Catatan Umum Terhadap Naskah Akademik dan RUU Ibu Kota Negara), tertanggal 11 Desember 2021; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pendapat Ananda B. Kusuma, (Pakar Sejarah Ketatanegaraan) tertanggal 12 Desember 2021; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Pendapat Prof. Arief Ansyori Yusuf, (Catatan- catatan terkait pemindahan IKN dan Pemerataan Pembangunan) Pendapat dalam RDPU tanggal 12 Desember 2021; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Pendapat Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA. (Catatan Terkait Pengaturan Pertanahan Dalam RUU IKN), Yogyakarta, 12 Desember 2021; 17. Bukti P-17 : Tangkapan layar (Screenshoot) Website DPR (Program Legislasi Nasional); 33 18. Bukti P-18 : Fotokopi Laporan Panitia Khusus (PANSUS) DPR dalam rangka pembicaraan tingkat 2/pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan undang- undang tentang Ibu Kota Negara (IKN), tertanggal 18 Januari 2022; 19. Bukti P-19 : Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon I atas nama Prof. Dr. Azyumardi Azra; 20. Bukti P-20 : Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon II atas nama M. Sirajuddin Syamsuddin; 21. Bukti P-21 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon III atas nama Prof. Dr. Nurhayati Djamas; 22. Bukti P-22 : Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon IV atas nama Prof. Dr. Didin S. Damanhuri; 23. Bukti P-23 : Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon V atas nama Jilal Mardhani; 24. Bukti P-24 : Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon VI atas nama Drs. Mas Achmad Daniri; 25. Bukti P-25 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon VII atas nama TB. Massa Djaafar; 26. Bukti P-26 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon VIII atas nama Abdurahman Syebubakar; 27. Bukti P-27 : Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon IX atas nama Achmad Nur Hidayat, M.PP; 28. Bukti P-28 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon X atas nama Dr. Shabriyati, M.Pd.I; 29. Bukti P-29 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XI atas nama Ir. Moch. Nadjib. YN, M.SC; 30. Bukti P-30 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XII atas nama Engkur, SIP.; 31. Bukti P-31 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XIII atas nama Dr. Mohamad Noer; 32. Bukti P-32 : Fotokopi KTP Pemohon XIV atas nama M. Hatta Taliwang; 33. Bukti P-33 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XV atas nama Reza Indragiri Amriel; 34. Bukti P-34 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XVI atas nama Mufidah Said Bawazir; 35. Bukti P-35 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XVII atas nama M Ramli Kamidin; 36. Bukti P-36 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XVIII atas nama Nazaruddin Sjamsuddin; 37. Bukti P-37 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XIX atas nama Iroh Siti Zahroh; 34 38. Bukti P-38 : Fotokopi KTP dan NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon XX atas nama Faidal Yuri Bintang; 39. Bukti P-39 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXI atas nama Achmed Roy; Selain itu para Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama M. Fadhil Hasan yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang diselenggarakan pada 12 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: - Saksi merupakan mantan tenaga ahli Wakil Presiden sampai dengan 2022 dan menerangkan bahwa telah mengundurkan diri secara lisan dari posisinya sebagai tenaga ahli sehingga sekarang berprofesi sebagai konsultan. - Saksi pada tanggal 9 Desember 2021 diundang sebagai narasumber di dalam RDPU Panja IKN DPR RI melalui whatsapp. Pada 9 Desember 2021 tersebut, pada pukul 15.30 WIB, saksi dan sejumlah narasumber lain menyampaikan pandangan dan pendapat tentang RUU IKN. - Dalam rapat tersebut, saksi menyampaikan pandangan bahwa pemindahan IKN tersebut tidak feasible, tidak urgent, dan tidak governance dan kemudian menyampaikan alasan-alasan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Salah satu alasan yang disampaikan saksi adalah berkenaan dengan kapasitas fiskal yang dihadapi oleh pemerintah saat itu sangat terbatas. Dan juga dihadapkan pada persoalan penanganan pandemi Covid- 19 yang saat ini masih cukup tinggi kasusnya. - Saksi juga menyampaikan bahwa IKN juga memerlukan program-program bantuan sosial untuk masyarakat, di sisi lain penerimaan pemerintah dari perpajakan itu mengalami suatu tren menurun sehingga defisit antara penerimaan dan pengeluaran bertambah besar dan ini kemudian dibiayai oleh utang. Saksi juga melihat bahwa proses daripada pembangunan Ibu Kota Negara itu tidak governance karena tidak mengikuti suatu tata kelola yang baik. Misalnya saja dilihat dari bahwa pembahasan RUU IKN dengan DPR, itu dilakukan setelah keputusan pemindahan IKN itu dilakukan. Bahkan, kemudian Ketua Bappenas, Menteri PPN itu telah melakukan peletakan batu pertama pada titik nol pembangunan IKN jauh hari sebelum dilakukan pembahasan RUU IKN tersebut. Sebelum dilakukan pembahasan dengan DPR, wacana tentang pemindahan IKN ini tidak dilakukan dengan partisipasi publik yang cukup luas. 35 - Dalam rapat tersebut saksi juga menyampaikan bahwa berdasarkan kajian yang saksi kutip dari sebuah sebuah NGO. Dikatakan bahwa dampak lingkungan pemindahan ibukota negara itu belum dilakukan secara mendalam dan bahkan justru diperkirakan bahwa pemindahan ibu kota negara tersebut itu akan membawa kepada kerusakan lingkungan yang ada. - Setelah saksi menyampaikan pandangan tersebut dan juga pandangan daripada narasumber yang lainnya, itu diikuti oleh tanggapan daripada para anggota dan pimpinan daripada Panja IKN DPR tersebut terdapat beberapa tanggapan daripada Anggota DPR itu yang kemudian direspons oleh beberapa narasumber. Tapi karena waktunya itu sudah menjelang Magrib, maka kemudian pimpinan rapat waktu itu memutuskan untuk melakukan skorsing dan akan dilanjutkan setelah Magrib atau sekitar pukul 19.00 malam. Namun saksi setelah pukul 19.00 itu berusaha untuk memasuki zoom meeting yang tadi sudah disediakan tidak berhasil dan menunggu sampai kira‑kira sekitar 30 sampai 45 menit. - Setelah saksi menghubungi salah satu panitia disampaikan bahwa sidang atau RDPU tersebut sudah selesai. Pada saat itu, semua narasumber telah menyampaikan pandangannya. Sebagian pandangan narasumber telah ditanggapi oleh anggota DPR. Beberapa anggota Panja juga telah menyampaikan komentar dan pertanyaan terhadap paparan saksi, namun saksi sendiri belum sempat menyampaikan tanggapan dari komentar dan pertanyaan anggota dan pimpinan Panja tersebut. - Saksi mendapatkan undangan rapat panja tersebut 3 (tiga) hari sebelum acara namun dalam undangan tersebut tidak dilampirkan Naskah Akademik, atau dokumen berkaitan dengan format atau bentuk tentang RUU IKN. Saksi mendapatkan Naskah Akademik RUU IKN bukan dari panitia. - Pada saat diminta sebagai ahli dalam Rapat Panja tersebut posisi saksi adalah sebagai tenaga ahli Wakil Presiden namun diundang tidak mewakili lembaga wakil presiden. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada 21 April 2022 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 36 I. KETENTUAN UU IKN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU IKN yang pada intinya para Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN telah bertentangan dengan konstitusi karena: - Dalam Perkara 25 a. Dalam proses pembentukan UU IKN tersebut dilakukan dengan begitu cepat dan cenderung tergesa-gesa sehingga tidak membuka ruang partisipasi publik secara maksimal; b. Tidak dilibatkannya Para Pemohon untuk berpartisipasi (memberikan saran dan masukan) dalam proses pembentukan UU IKN; c. Naskah akademik RUU IKN tidak menuangkan nilai-nilai historis dan filosofis; dan d. Pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan dan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17-81). - Dalam Perkara 34 a. Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14); dan b. Lampiran II UU 3/2022 tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tidak tersedia pada saat persetujuan bersama (vide Perbaikan Permohonan hlm. 28). Para Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: 37 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Bahwa dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 38 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR DPR terlebih dulu menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tenggat waktu pengajuan pengujian formil undang-undang dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang tersebut. Jika status undang-undang yang diajukan pengujian formil lebih cepat diketahui apakah telah dibuat secara sah atau tidak maka undang- undang tersebut batal sejak awal. A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada sidang 25 November 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang 39 dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” (vide Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hlm. 379). Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian UU IKN secara formil dalam Perkara a quo, DPR memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian secara formil sebagaimana berikut: - KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PERKARA 25 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon XII, dan Pemohon XIV yang berprofesi sebagai Dosen, Guru, dan Pensiunan Dosen dan Pemohon II yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan pengurus Badan Hukum Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia serta Pemohon XXIV yang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat menganggap bahwa pembentukan UU a quo dilakukan secara cepat, sehingga para Pemohon merasa tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan UU IKN. Para Pemohon juga mengalami kesulitan untuk menjalankan profesinya sebagai akibat dari dibentuknya UU a quo. Selain itu, menurut Pemohon I ketentuan dalam UU IKN yang mengatur terkait pendanaan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam UU IKN semuanya didelegasikan ke peraturan pelaksana yang berpotensi menimbulkan kesewenangan (vide perbaikan permohonan hlm. 17-31). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon XII, Pemohon XIV, dan Pemohon XXIV tetap dapat melaksanakan profesinya sebagai Dosen, Guru, Wiraswasta, dan Mahasiswa meskipun UU IKN terbentuk. Apabila para Pemohon a quo merasa tidak dilibatkan 40 dalam proses pembentukan UU IKN maka perlu dipahami bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang melibatkan hanya perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam proses pembentukan UU tersebut (vide Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 j.o Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU). Dalam permohonan a quo Para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan urgensi dilibatkannya para Pemohon tersebut dalam pembentukan UU a quo, sehingga, para Pemohon tidak memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pembentuk undang-undang telah mengakomodir partisipasi publik dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan mencari masukan dalam pembentukan UU a quo melalui pertemuan, rapat-rapat dengan berbagai unsur masyarakat, akademisi dan lain sebagainya mulai proses perencanaan, penyusunan sampai dengan pembahasan. 2. Bahwa Pemohon IV berprofesi sebagai Karyawan Swasta sekaligus Tokoh Agama, serta Pemohon V dan Pemohon XIII yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan mantan Anggota DPR/MPR Periode 1999-2004 beranggapan pembentukan UU IKN tidak melibatkan masyarakat Jakarta sebagai masyarakat yang terdampak oleh UU a quo. Selain itu, Pemohon XIII merasa tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat Jakarta terkait nasib masa depan Jakarta akibat berpindahnya Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 23-28). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon XIII tidak dapat menunjukkan bukti maupun saksi, jika pembentuk UU a quo sama sekali tidak melibatkan masyarakat Jakarta sebagai pihak yang terdampak dari pembentukan UU IKN dan juga tidak dapat membuktikan bahwa pembentukan UU IKN minim melibatkan partisipasi publik. Selain itu, tidak ada hubungan pertautan antara Pemohon XIII sebagai 41 mantan Anggota DPR/MPR dengan keharusannya menjelaskan kepada masyarakat Jakarta tentang UU a quo tentang ibu kota baru. Jika pun Pemohon XIII ingin memahami latar belakang pembentukan UU IKN guna menjelaskan kepada masyarakat Jakarta maka Pemohon XIII dapat mendapatkan informasi kepada DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta dan hanya sebatas asumsi para Pemohon a quo. 3. Bahwa Pemohon VI sampai dengan Pemohon XI yang merupakan Purnawirawan TNI merasa pembentukan UU IKN dilakukan tanpa mendalami nilai historis dan filosofis yang seharusnya terlihat dalam Naskah Akademik UU IKN. Selain itu, pembentukan UU IKN dilakukan secara cepat sehingga Pemohon VI sampai dengan Pemohon XI yang selama menjadi anggota TNI telah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai socio culture masyarakat, namun tidak dapat memberikan masukan dalam merumuskan norma UU IKN (vide Perbaikan Permohonan hlm. 26); Terkait dengan dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa untuk memahami socio culture masyarakat ataupun nilai historis dan filosofis dari wilayah calon Ibu Kota Negara, pembentuk undang-undang tidak selalu harus melibatkan para purnawirawan TNI yang pernah bertugas saja tetapi juga bisa didapatkan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat adat, akademisi, dan ormas setempat. Selain itu, dalam Naskah Akademik UU a quo juga telah dipaparkan nilai filosofis dan historis yang melatarbelakangi dibentuknya UU a quo (vide Naskah Akademik hlm. 5-8, 104-117, 156-159). Sehingga, dengan tidak dilibatkannya para Pemohon a quo yang berprofesi sebagai Purnawirawan TNI tidak berarti pembentuk undang-undang mengabaikan socio culture masyarakat ataupun nilai historis dan filosofis dalam masyarakat pada pembentukan UU IKN. 4. Bahwa Pemohon XV sampai dengan Pemohon XXIII yang berasal dari latar belakang profesi Wiraswasta, Pengacara, Karyawan 42 Swasta, dan Pedagang, mendalilkan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang pada Pemilihan Umum 2019 telah menyerahkan kedaulatannya kepada pembentuk UU, merasa bahwa seharusnya UU IKN diambil melalui keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur (vide Perbaikan Permohonan hlm. 29); Terkait dengan dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa persyaratan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hanya memberikan persyaratan adanya hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan telah menyerahkan kedaulatannya pada pembentuk UU dalam Pemilu 2019 sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, proses pembentukan UU IKN juga telah dilakukan sesuai dengan tahapan pembentukan UU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan berdasarkan UU Pembentukan PUU, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020). 5. Bahwa secara keseluruhan para Pemohon Perkara 25 hanya menyampaikan ketentuan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi batu uji, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22A, namun para Pemohon Perkara 25 sama sekali tidak menguraikan dalam positanya hubungan pertautan antara hak konstitusionalnya yang dirugikan berdasarkan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan proses pembentukan UU a quo yang dianggap oleh para Pemohon Perkara 25 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. - KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PERKARA 34 43 1. Bahwa berdasarkan dalil para Pemohon Perkara 34 yang menyatakan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh pembentukan UU IKN (vide perbaikan permohonan hlm. 9 poin 3), DPR menerangkan bahwa Para Pemohon Perkara 34 sendiri tidak memahami dan tidak yakin dengan kerugian hak konstitusionalnya. Kerugian yang didalilkan dalam permohonan a quo diakui sendiri oleh para Pemohon tersebut sebagai anggapan semata, sehingga para Pemohon Perkara 34 harus membuktikan kerugian konstitusional yang dialami akibat dari pembentukan UU IKN. 2. Bahwa sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 Paragraf [3.9], Mahkamah telah membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang- undang yang dimohonkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terdapat perbedaan parameter kedudukan hukum pemohon dalam pengujian materiil dan formil. Sedangkan parameter yang disebutkan Para Pemohon dalam permohonan a quo hlm. 9 poin 5 adalah parameter untuk pengujian materiil. Dengan demikian para Pemohon Perkara 34 tidak dapat memahami kedudukan hukumnya dalam pengajuan pengujian secara formil. 3. Terkait dengan anggapan bahwa para Pemohon Perkara 34 memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian formil UU a quo, DPR menerangkan bahwa: a. Batu uji dalam pengujian formil hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya 44 undang-undang dalam UUD NRI Tahun 1945, yang secara konstitusional dapat diuji terhadap: 1) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus tetap berdasarkan pada konsep negara hukum; 2) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal kewenangan pengajuan RUU; 3) Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama; 4) Pasal 20 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu 6 tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu; 5) Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang; dan 6) Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. b. Sehingga pasal batu uji yang didalikan para Pemohon Perkara 34 sebagaimana terlampir dalam permohonan a quo hlm. 10 poin 6 adalah tidak tepat. Meskipun demikian DPR menerangkan bahwa, hak para Pemohon tersebut atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan undang-undang a quo justru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, 45 berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi dan penataan wilayah lainnya di Indonesia kedepan. c. Selain itu, hak para Pemohon a quo untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya telah terjamin dengan proses pembentukan UU IKN yang terbuka dan dapat diikuti secara langsung oleh masyarakat melalui live streaming di akun youtube DPR RI. Selain itu, seluruh tahapan proses pembentukan UU IKN telah dilalui oleh pembentuk undang-undang serta dapat dipantau oleh masyarakat melalui website DPR: https://www.dpr.go.id/ uu/detail/id/368 . 4. Para Pemohon hanya menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU a quo. DPR menegaskan tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang mengurangi hak konstitusional para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai PNS (Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon XIX), Dosen (Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon XIII, dan Pemohon XV), Karyawan Swasta (Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XXI), Mengurus Rumah Tangga (Pemohon XII), Pensiunan (Pemohon XIV dan Pemohon XVIII), Wiraswasta (Pemohon XVI dan Pemohon XVII) dan Wartawan (Pemohon XX). Adapun concern para Pemohon Perkara 34 tersebut tidak lantas menjadikan para Pemohon Perkara 34 memiliki keterkaitan dengan UU a quo. 5. Bahwa para Pemohon a quo tidak menguraikan hubungan pertautannya dengan UU IKN sehingga jelas bahwa kerugian yang didalilkan tersebut merupakan asumsi para Pemohon a quo saja yang bahkan para Pemohon tidak dapat menguraikan secara konkret kerugiannya atas dibentuknya UU IKN. Selain itu, para Pemohon Perkara 34 yang memiliki latar belakang yang berbeda tentunya memiliki pertautan yang berbeda khususnya dalam kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya dalam pembentukan UU a quo, namun hal ini tidak diuraikan oleh para Pemohon 46 Perkara 34 sehingga menjadi tidak jelas pertautan seperti apa yang dimiliki para Pemohon tersebut terhadap UU IKN. Dengan demikian, para Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki pertautan langsung dengan UU a quo. - KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PERKARA 25 DAN PARA PEMOHON PERKARA 34 MENGENAI DALIL SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK (TAX PAYER) Bahwa para Pemohon 25 dan para Pemohon 34 juga mendalilkan bahwa sebagai pembayar pajak yang merasa memiliki kepentingan dalam pengujian UU a quo, dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu pendapatannya bersumber dari pungutan pajak tersebut digunakan/dialihkan sebagian untuk pembangunan ibu kota baru (vide Perbaikan Permohonan Perkara 25 hlm. 36) ditambah adanya pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus, dan terlebih pandemi Covid-19 sampai saat ini masih terjadi yang seharusnya masih berlaku kebijakan anggaran darurat kesehatan (vide Perbaikan Permohonan Perkara 34 hlm. 11-14). Terhadap dalil para Pemohon sebagai tax payer, DPR menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah melalui putusan-putusannya telah menegaskan bahwa terhadap pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XII/2014, bertanggal 22 September 2015). 2. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU IKN mengatur mengenai sumber pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang salah satunya berasal dari APBN yang tidak serta merta Ketentuan tersebut menjadikan 47 UU IKN berkaitan dengan keuangan negara, khususnya sumber dari masukan perpajakan. UU IKN mengatur mengenai Ibu Kota Negara di Indonesia yang didasari oleh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Penyusunan UU IKN menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia (vide Penjelasan Umum UU IKN). 3. Bahwa UU IKN tidak mengatur mengenai keuangan negara sehingga dalil para Pemohon sebagai tax payer tidak tepat apabila digunakan sebagai dasar pengujian UU IKN di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, para Pemohon juga tidak menguraikan secara spesifik dan aktual adanya kerugian konstitusional yang dialami atas berlakunya UU a quo. 4. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Sehingga, pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan salah satu dari kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sudah jelas dibiayai dengan anggaran yang bersumber salah satunya APBN. Selain 48 bersumber dari APBN, pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN juga bersumber dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya (creative financing), dan skema melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) (vide Lampiran II UU IKN hlm. 123-124). Dengan demikian, penggunaan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Bahwa dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 19.39 WIB, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyampaikan sebagai berikut: “Dalam hal pembiayaan Pemerintah memastikan tidak mengurangi dan apalagi menggerus sosial transfer yang telah dan akan dialokasikan ke depan. Pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan jangka menengah melalui APBN, Pemerintah juga akan memaksimalkan sumber- sumber pembiayaan yang tersedia blended finance, skema KPBU, financial model yang marketable sehingga meminimalkan beban APBN.” (vide Lampiran 10. hlm. 9) Berdasarkan uraian tersebut, maka anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional sama sekali tidak berkurang bahkan tidak terganggu dengan pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah telah memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan dengan skema pendanaan yang menggunakan 49 analisis value for money dengan mengedepankan manfaat sosial- ekonomi dari biaya yang akan dikeluarkan agar APBN tidak banyak terbebani. Dengan demikian, maka dalil para Pemohon yang menganggap memiliki kedudukan hukum karena memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat Kesehatan masyarakat akibat Covid-19 adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya merupakan kekhawatiran para Pemohon. 6. Terkait dengan adanya pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) UU IKN, DPR menerangkan bahwa pajak khusus dan pungutan khusus tersebut berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara. Bahwa pajak dan pungutan khusus tersebut merupakan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana pajak daerah dan retribusi yang berlaku di seluruh daerah. Para Pemohon Perkara 34 tidak menguraikan bahwa para Pemohon Perkara 34 berpotensi menjadi penduduk Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak khusus dan/atau pungutan khusus tersebut. Dengan demikian para Pemohon Perkara 34 tidak menjelaskan kerugian konstitusional sebagai tax payer yang bersifat potensial dan tidak terdapat keterkaitan yang jelas antara para Pemohon dengan pengaturan mengenai adanya pajak khusus dan/atau pungutan khusus dalam UU IKN. 7. Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (tax payer). Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU IKN terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah para 50 Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan perkara a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 62/PUU-XVII/2019 B. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UU IKN 1. PANDANGAN UMUM a. Politik Hukum Perpindahan Ibu Kota Negara 1) Bahwa kedudukan hukum pemerintahan (rechtspositie) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang pemerintahannya dilaksanakan dalam ranah hukum publik dengan berprinsip negara kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” 2) Berdasarkan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang a quo merupakan salah satu bagian dari politik hukum kesejahteraan yang memiliki suatu tujuan, misi dan visi pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai: a) Kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan 51 melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon; b) penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta c) simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. b. Alasan Pokok Perpindahan Ibu Kota Negara 1) Bahwa urgensi dan wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu pada periode Orde Baru dimana Presiden Suharto sempat menggagas pemindahan Ibu Kota negara ke Jonggol, Jawa Barat melalui Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Namun, rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tidak berlanjut seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru bulan Mei 1998. 2) Selanjutnya, pada Tahun 2007 urgensi dan wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah banyak dibicarakan kembali pada saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2007. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut menyusul adanya banjir besar yang melanda Jakarta pada bulan Februari 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membahas wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal Desember 2009. 3) Kemudian di awal September 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan pembentukan tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide pemindahan Ibu Kota Negara yang memunculkan 3 skenario dalam pemindahan Ibu Kota Negara, yakni tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta 52 ke lokasi baru yang tetap berada di Pulau Jawa, atau memindahkan Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa. 4) Pemindahan IKN didasari oleh studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018 – 2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, Pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah ‘pusat gravitasi’ ekonomi baru di tengah Nusantara. Selain itu, perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, dan diperdalam pada kajian KLHS Masterplan IKN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020. 5) Pengaturan perpindahan IKN melalui undang-undang menjadi dasar pengaturan yang dibenarkan dalam lingkup kepentingan menyangkut kepentingan yang bersifat umum. Namun secara teknis diperlukan juga suatu kebijakan sebagai landasan implementasinya sehingga penting juga adanya 53 pengaturan pelaksanaan teknis sesuai peraturan perundang- undangan. Landasan hukum perpindahan IKN tersebut diharapkan dapat sebagai acuan suatu bentuk IKN yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. 6) Pada Tahun 2020, pembentukan Ibu Kota Negara masuk sebagai salah satu rencana yang masuk dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 (vide Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 selanjutnya disebut Perpres 18/2020). Pembentukan Ibu Kota Negara tersebut dilatarbelakangi salah satunya guna meningkatkan pembangunan kawasan timur Indonesia untuk pemerataan wilayah. Selain itu dalam Bab IX Kaidah Pelaksanaan bagian Kerangka Regulasi Lampiran I Perpres 18/2020 pada hlm. 273, RUU IKN masuk dalam agenda pembangunan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. 7) Merujuk pada Lampiran I Perpres 18/2020 tersebut maka diperlukan dasar hukum mengenai pembentukan Ibu Kota Negara. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk memasukkan RUU tentang Ibu Kota Negara dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang kemudian diundangkan berupa UU IKN menjadi landasan pelaksanaan perpindahan ibu kota negara sehingga seluruh rangkaiannya mendapatkan legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 8) Terkait dengan pencantuman RUU IKN ke dalam Prolegnas, DPR menerangkan bahwa RUU IKN telah masuk mulai sejak Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas dengan perincian sebagai berikut: • Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 pada urutan ke- 131 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional 54 Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (ditetapkan tanggal 17 Desember 2019) (vide Lampiran 1); • Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada urutan ke-46 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/ DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (ditetapkan tanggal 22 Januari 2020) (vide Lampiran 2); • Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke- 28 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 (ditetapkan tanggal 23 Maret 2021) (vide Lampiran 3); • Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke- 29 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 (ditetapkan tanggal 30 September 2021) (vide Lampiran 4); dan • Prolegnas Prioritas Tahun 2022 pada urutan ke-33 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (ditetapkan Tanggal 7 Desember 2021) (vide Lampiran 5). 2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN - KETERANGAN DPR TERHADAP PERKARA 25 1. Terhadap dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa UU IKN bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan, tersebut DPR memberikan keterangan sebagai berikut: 55 a. Bahwa penyusunan UU IKN dilatarbelakangi oleh ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang selama ini ditetapkan adalah undang-undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut berbagai undang-undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota sampai terakhir yang masih berlaku yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Bahwa selain itu, penyusunan UU IKN juga dilatarbelakangi oleh adanya urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan pulau Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Di samping itu, Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara karena telah menjadi kota sentral ekonomi yang diikuti dengan pesatnya pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan yang membahayakan keberlangsungan sebuah ibu kota negara, serta menurunnya tingkat kenyamanan dalam memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke pulau lain merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan sehingga dengan pemindahan tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar pulau Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. 56 c. Hadirnya UU IKN selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia dan hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sekaligus sebagai upaya mewujudkan salah satu cita-cita dalam Visi Indonesia 2045. d. Perencanaan pembentukan IKN sebagai bagian dari program sistem perencanaan pembangunan Negara telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rincian RPJMN ini tentu merupakan living dokumen yang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga tidak adanya pembentukan IKN dalam RPJMN periode 5 tahun sebelumnya tidak dapat serta merta disimpulkan pembentukan IKN tidak terencanan secara berkesinambungan. e. Kesinambungan program pembentukan IKN justru terletak pada lahirnya UU IKN itu sendiri, oleh karena itu perencanaan legislasi menjadi titik sentralnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya juga, telah terdapat program legislasi nasional yang disusun Pemerintah maupun yang disepakati dengan DPR pembahasannya yang di dalamnya telah mencantumkan pembentukan UU IKN. f. Dari sisi kegiatan penunjang pembentukan IKN, terdapat program- program di lokasi IKN yang bahkan telah dijalankan termasuk didalamnya yang menggunakan skema anggaran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pada anggaran Tahun 2021. g. Lahirnya UU IKN menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan IKN khususnya untuk melakukan pembiayaan dan mengalokasikan keuangan negara dalam anggaran masing-masing Kementerian/ 57 Lembaga untuk merealisasikan pemindahan IKN yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan Rencana Induk IKN. Dengan demikian, pembentukan UU IKN telah memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pembentukan PUU dan Peraturan DPR 2/2020. 2. Terhadap dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa UU IKN bertentangan dengan Asas Dapat Dilaksanakan, tersebut DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. b. Secara filosofis, UU IKN tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. UU IKN sebagaimana tersebut mengatur norma terkait dengan tata Kelola pemerintahan Ibu Kota Negara yang ideal baik dari sisi pemerintahan maupun penataan ruang dan lingkungan hidup. Selain itu, UU a quo merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. c. Secara sosiologis, pembentukan UU IKN merupakan upaya mitigasi atas adanya dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat setempat yang sudah mendiami wilayah tersebut sebelum rencana pemindahan IKN dilakukan, sehingga dapat mewujudkan strategi sosial dalam kerangka spasial agar pembangunan dan pengelolaan IKN dapat berlangsung secara inklusi dan menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. d. Secara yuridis, pembentukan UU IKN sebelumnya adalah untuk mengatasi persoalan hukum berupa otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan ibu kota negara. 58 3. Terkait dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa pembentukan UU IKN bertentangan dengan Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan dikarenakan banyaknya materi muatan yang diatur ke dalam peraturan pelaksana yang seharusnya diatur dalam level undang-undang (vide Perbaikan Permohonan hlm. 60-61 angka 7-13), maka DPR berpandangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan PUU mengamanatkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan PUU tersebut maka hal-hal diluar pengaturan tersebut sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis. Dalam pembahasan UU a quo, materi muatan yang didelegasikan tersebut tentu saja sebagai suatu hasil kesepakatan oleh pembentuk undang- undang pada saat pembahasan. Selain itu, Lampiran Nomor 198 sampai dengan 200 UU Pembentukan PUU juga tidak memberikan larangan atau kriteria khusus mengenai hal-hal apa saja yang dapat didelegasikan, artinya hal ini memberikan keleluasaan bagi pembentuk undang-undang terkait dengan materi muatan apa saja yang dapat didelegasikan selama menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan dan jenis peraturan perundang-undangan yang akan diberikan delegasi. Pembentuk undang-undang dalam menyusun suatu undang- undang tentunya memahami mana hal-hal yang perlu diatur dalam tingkatan undang-undang dan mana yang dipandang tepat untuk diatur dalam peraturan turunan. Sehingga, apabila terdapat materi muatan di dalam UU IKN yang mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana maka sudah 59 sepatutnya dipahami bahwa ketentuan tersebut merupakan hal- hal yang bersifat teknis sehingga dipandang tepat untuk diatur dalam peraturan turunannya. Dengan demikian, pembentukan UU IKN telah selaras dengan asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan dan dalil para Pemohon Perkara 25 tersebut patut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara telah bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena adanya pemborosan anggaran (vide Perbaikan Permohonan hlm. 66), DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan salah satu dari kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sudah jelas dibiayai dengan anggaran yang bersumber salah satunya APBN. Selain bersumber dari APBN, pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN juga bersumber dari berbagai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan pendanaan/ pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya (creative financing), dan skema melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) (vide Lampiran II UU IKN hlm. 123-124). Dengan demikian, penggunaan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 19.39 WIB, 60 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyampaikan sebagai berikut: “Dalam hal pembiayaan Pemerintah memastikan tidak mengurangi dan apalagi menggerus sosial transfer yang telah dan akan dialokasikan ke depan. Pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan jangka menengah melalui APBN, Pemerintah juga akan memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia blended finance, skema KPBU, financial model yang marketable sehingga meminimalkan beban APBN.” (vide Lampiran 10 hlm. 9) c. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara tidak menyebabkan pengalokasian anggaran yang begitu besar karena pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan dalam mendukung pemindahan Ibu Kota Negara tersebut tanpa menganggu upaya pemulihan stabilitas perekonomian negara dan penanganan pandemi Covid-19 dan hal tersebut telah disampaikan kepada DPR dan disetujui oleh DPR. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan secara bertahap hingga tahun 2044 (https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebag ai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru). Sehingga, pembentukan UU IKN tersebut telah selaras dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 5. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas keterbukaan karena minimnya keterlibatan partisipasi publik (vide Perbaikan Permohonan hlm. 77 angka 8), DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pasal 96 UU Pembentukan PUU mengatur tentang partisipasi masyarakat, yang selengkapnya sebagai berikut: (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 61 (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. b. Bahwa DPR telah melakukan beberapa kegiatan guna menjaring masukan dari masyarakat baik secara lisan/tulisan yaitu kegiatan RDPU dan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU UU a quo yang merupakan salah satu proses pembentukan UU IKN, di antaranya: 1) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara); Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan); Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan); Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan); dan Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi) yang diselenggarakan tanggal 8 Desember 2021 (vide Lampiran 11). 2) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan); Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan); Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara); Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance); dan Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2021 (vide Lampiran 17). 3) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Robert 62 Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual; Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B; Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual; M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B; dan Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2021 (vide Lampiran 23). 4) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar), yakni Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam perspektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual; Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir; Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual; dan Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual), yang diselenggarakan tanggal 11 Desember 2021 (vide Lampiran 29). 5) RDPU tentang Ibu Kota Negara dengan 7 orang pakar, yakni Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL, MPA selaku Pakar Hukum Pertanahan UGM; Ananda B. Kusuma selaku Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN; Dr. Yayat Supriatna selaku Pakar Tata Ruang Univ. Trisakti; Dr. Arief Anshory Yusuf selaku Pakar Ekonomi; Prof. Haryo Winarso selaku Pakar Planologi ITB; Siti Jamaliah Lubis selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia; Juniver Girsang selaku Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2021 (vide Lampiran 34); 6) Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu tanggal 17 Desember 2021 (vide Lampiran 47); 63 7) Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur yang diselenggarakan tanggal 11 Januari 2022 (vide Lampiran 55). 8) Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan dan Universitas Sumatera Utara yang diselenggarakan tanggal 12 Januari 2022 (vide Lampiran 57). 9) Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur yang diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2022 (vide Lampiran 61). c. Bahwa berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka ruang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN telah dilakukan secara komprehensif dan masyarakat setiap saat dapat mengakses seluruh data tersebut dalam website dpr.go.id secara mudah. Adapun apabila para Pemohon Perkara 25 tidak dilibatkan dalam proses keterlibatan partisipasi masyarakat maka hal tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas keterbukaan dalam UU Pembentukan PUU karena sebagaimana Pasal 96 UU Pembentukan PUU, masyarakat yang berhak memberikan masukan baik secara tertulis/lisan dalam pembentukan suatu undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang betul-betul memiliki keterkaitan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa dalil para Pemohon Perkara 25 hanya berupa kekecewaan para Pemohon a quo yang tidak dilibatkan dalam proses tersebut. 6. Bahwa para Pemohon Perkara 25 mendalilkan pada intinya proses pembentukan UU IKN menganut fast track legislation karena diselesaikan secara cepat sehingga bertentangan dengan 64 UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa: a. Berdasarkan informasi yang diperoleh DPR dari Pemerintah, kajian mengenai pemindahan IKN yang dilakukan oleh Bappenas telah dilakukan sejak tahun 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dialog nasional dengan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan lembaga-lembaga kajian terkait Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan rencana induk Ibu Kota Negara disusun Naskah Akademik dan RUU IKN, diikuti dengan berbagai diskusi dengan pakar-pakar hukum tata negara untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN. Presiden Jokowi menyampaikan UU IKN secara resmi kepada DPR pada tanggal 29 September 2021. b. Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undang- undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation. Bahwa proses pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak, bukan diukur berdasarkan undang-undang tersebut diselesaikan dalam waktu cepat ataupun lama. Proses pembentukan undang- undang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang- undang sebagaimana yang diatur di dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Semua proses/tahapan tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Pencantuman RUU IKN telah masuk ke dalam Prolegnas, sejak Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas dan dalam proses penyusunan dilakukan oleh pemerintah, kemudian dibahas bersama 65 dengan DPR, disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, dan telah diundangkan. c. Oleh karena itu dalil para Pemohon yang menyatakan proses pembentukan UU IKN menganut fast track legislation bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar. - KETERANGAN DPR TERHADAP PERKARA 34 1. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 34 mengenai tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 15), DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa penempatan prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang tercermin dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. b. Fungsi legislasi DPR dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur secara lebih detail dalam peraturan teknis berupa Peraturan DPR 1/2020 dan Peraturan DPR 2/2020. Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan PUU menerangkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup 5 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan, dan pengundangan. Kelima tahapan tersebut harus dilakukan dalam kerangka representasi rakyat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan undang- undang. 66 c. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Ketentuan pasal a quo tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberikan masukan. Bahkan ketentuan Pasal 96 ayat (3), membatasi definisi dari masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi, antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan RDPU, audiensi, dan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU IKN sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU IKN sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas. d. Proses pembentukan UU IKN telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan DPR menerangkan dan menegaskan bahwa RUU IKN telah masuk mulai sejak Prolegnas jangka panjang Tahun 2020- 2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas dengan perincian sebagai berikut: • Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-131 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 17 Desember 2019) (vide Lampiran 1); • Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada urutan ke-46 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/ DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional 67 Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Ditetapkan tanggal 22 Januari 2020) (vide Lampiran 2); • Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke-28 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 23 Maret 2021) (vide Lampiran 3); • Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke- 29 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 30 September 2021) (vide Lampiran 4); dan • Prolegnas Prioritas Tahun 2022 pada urutan ke-33 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. (Ditetapkan Tanggal 7 Desember 2021) (vide Lampiran 5). 2) Tahap Penyusunan RUU IKN merupakan usul Presiden, sehingga penyusunan RUU dan Naskah Akademik dilakukan oleh Pemerintah. 3) Tahap Pembahasan NO TGL KEGIATAN KETERANGAN 1. Selasa, 7 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 9) Rapat Intern Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Intern) Pemilihan dan penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara. Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota). 68 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN pukul 19.00 WIB – selesai (vide Lampiran 10) Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Dengan Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan DPD RI dengan agenda acara: 1. Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang IKN; 2. Pandangan Fraksi- Fraksi terhadap Penjelasan Pemerintah; 3. Pandangan DPD RI; 4. Tanggapan Pemerintah; 5. Pengesahan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU; dan 6. Pembentukan Panja. Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah (5 Kementerian sesuai Surat Presiden) beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 2. Rabu, 8 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 11) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 5 pakar yaitu: 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (Perspektif Hukum Lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (Perspektif Hukum Lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan 69 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN (Perspektif Lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (Perspektif Ilmu Ekonomi) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota). 3. Kamis, 9 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 17) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 5 pakar yaitu: 1. Prof. Paulus Wirutomo (Perspektif Sosiologi Kemasyarakatan) 2. Dr. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkelanjutan) 4. Erasmus Cahyadi Terre (Perspektif Masyarakat Adat dan Humaniora) 5. Avianto Amari (Perspektif Ibu Kota Negara dan Kebencanaan) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota). 4. Jumat, 10 Desember 2021 pukul 19.30 WIB – selesai (vide Lampiran 23) RDPU dan Audiensi Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 3 pakar dan 2 aliansi masyarakat: 1. Mukti Ali, Ph.D. (Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS) 70 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN 2. Dr. Master P. Tumanggor (Perspektif Ekonomi) 3. Bapak Robert Endi Jaweng (Perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Pengalihan Aset) 4. Dr. Suharyono S. Hadiningrat (Ketua Umum Lembaga Kajian Strategis – Inspirasi Merah Putih Indonesia) 5. Mohammad Djailani, S.E., M.B.A. (Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (AORDA) Kalimantan Timur) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota). 5. Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 29) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 4 pakar: 1. Prof. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Chazali H. Situmorang (Perspektif Kebijakan Publik) 3. Dr. Aminudin Kasim, S.H., M.H., (Perspektif Kelembagaan Negara) 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha (Perspektif Teknologi Informasi) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota). 71 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN 6. Minggu, 12 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 34) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 7 pakar: 1. Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL., M.P.A (Perspektif Pertanahan/Agraria) 2. Prof. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Dr. Ir. Denny Zulkaidi M.U.P. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 3. Prof. Arief Anshory Yusuf S.E., M.Sc., Ph.D (Perspektif Ekonomi dan Pembangunan) 4. Ananda B. Kusumah (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 5. Dr. Yayat Supriatna, M.S.P. (Perspektif Tata Ruang dan Agraria) 6. Dr. Trubus Rahadiansyah, S.H. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 7. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota). 72 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN 6. Senin, 13 Desember 2021 pukul 10.30 WIB – selesai (vide Lampiran 40) Rapat Intern Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota) pukul 14.30 WIB – selesai (vide Lampiran 41) Rapat Kerja dengan Pemerintah (Rapat bersifat Terbuka) Penyampaian pandangan Pemerintah Terhadap Panja RUU tentang IKN Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah (5 Kementerian sesuai Surat Presiden) beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. pukul 15.00 WIB – selesai (vide Lampiran 43) Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Pembahasan DIM Substansi dan Redaksional (29 DIM) DIM 1,2, 3, dst. Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 7. Selasa, 14 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 45) Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Pembahasan DIM Substansi dan Redaksional Mulai DIM nomor 35 Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 73 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN 8. Rabu, 15 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 46) Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Pembahasan DIM Substansi dan Redaksional Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 9. Jumat, 17 Desember 2021 pukul 13.00 WIB – selesai (vide Lampiran 47) Audiensi Diterima oleh Ketua Pansus di Ruang Tamu Pansus (Rapat bersifat Terbuka) Pertemuan dengan Forum Dayak Bersatu (FDB) 10. 18-24 Desember 2021 (vide Lampiran 48) Jadwal acara dan Daftar Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Amerika Serikat Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dari 18-24 Desember 2021 11. 2-5 Januari 2022 (vide Lampiran 49) Jadwal acara dan Daftar Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Kazakhtan Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Kazakhtan dari 2-5 Januari 2022 12. Kamis, 6 Januari 2022 Pukul 14.00 – 16.00 WIB (vide Lampiran 50) Rapat Tim Perumus R. Rapat Pansus B (Rapat bersifat Tertutup) Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Perumus/Wakil Ketua Pansus Saan Mustopa. Rapat diskors/ditutup untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi mempelajari konsep rumusan yang telah disampaikan. Undangan: - Anggota Tim Perumus (11 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; 74 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 13. Senin, 10 Januari 2022 Pukul 20.00 – 22.30 WIB (vide Lampiran 53) Rapat Tim Perumus Hotel Fairmont/Langham (Rapat bersifat Tertutup) Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Perumus/Wakil Ketua Pansus Saan Mustopa Rapat diskors/ditutup untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi mempelajari darft RUU yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Undangan: - Anggota Tim Perumus (11 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 14. Selasa, 11 Januari 2022 Pukul 14.00 – 17.00 WIB (vide Lampiran 54) Rapat Tim Perumus R. Rapat Pansus B (Rapat bersifat Terbuka) Penjelasan Pemerintah dan penyerahan draf hasil penyempurnaan rumusan Undangan: - Anggota Tim Perumus (11 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 15. Selasa, 11 Januari 2022 (vide Lampiran 55) Kunjungan ke Universitas Mulawarman Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika dan Universitas se- Kalimantan Timur 16. Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 14.00 – 22.30 WIB (vide Lampiran 56) Rapat Panja (Rapat bersifat Tertutup) Pembahasan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja Undangan: 75 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 17. Rabu, 12 Januari 2022 (vide Lampiran 57 dan 58) Kunjungan ke Universitas Sumatera Utara Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara Diikuti oleh Anggota Pansus Kunjungan ke Universitas Hasanudin Makasar Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika Universitas Hasanudin Diikuti oleh Anggota Pansus 18. Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 15.00 – 20.30 (vide Lampiran 59) Rapat Panja (Rapat bersifat Terbuka) Pembahasan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja (Rapat Terbuka) Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 19. Jumat-Sabtu 14-15 Januari 2022 (vide Lampiran 61) Kunjungan Kerja Ke Kalimantan Timur 1. Peninjauan Lokasi IKN Via Udara; 2. Pertemuan LSM dan tokoh masyarakat ; 3. Pertemuan oleh Wakil Gubernur, Bupati Kutai Kartenegara, Bupati PPU. Diikuti oleh Anggota Pansus 76 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN 20. Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10.00 – 00.30 WIB (vide Lampiran 62) Rapat Panja (Rapat bersifat Terbuka) Melanjutkan Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 21. Senin, 18 Januari 2022 Pukul 01.30 – 03.00 WIB (vide Lampiran 63) Rapat Kerja dengan Pansus dengan Pemerintah dan DPD (Rapat bersifat Terbuka) Rapat Kerja dengan: 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran; 2. Menteri Dalam Negeri beserta jajaran; 3. Menteri Keuangan beserta jajaran; 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang beserta jajaran; 5. Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran; dan 6. DPD RI beserta jajaran Agenda: 1. Laporan Panja ke Pansus, 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi- Fraksi, 3. Pendapat DPR RI, 4. Pengambilan Keputusan, 5. Penandatanganan Naskah RUU, 6. Sambutan Pemerintah. 22. Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 10.00 (vide Lampiran 64) Rapat Paripurna Penetapan RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU Pembicaraan Tk II 77 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN (Rapat bersifat Terbuka) 4) Tahap Pengesahan/Penetapan Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Januari 2022, RUU IKN disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Februari 2022. 5) Tahap Pengundangan Pada tanggal yang sama dengan pengesahan UU IKN diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. e. Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan RDPU, audiensi, dan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU IKN sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU IKN sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas. f. Bahwa terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan UU a quo, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pembentuk undang-undang telah melibatkan partisipasi publik/masyarakat dengan pertimbangan dalam menentukan siapa saja yang dimintai pertimbangannya dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN. Tentunya menjadi tidak mungkin apabila setiap orang dan setiap kelompok masyarakat/organisasi diundang hadir dalam suatu rapat besar untuk menyusun suatu kebijakan. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat telah dilakukan secara bermakna (meaningful participation) dengan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. 78 g. Bahwa kegiatan penyerapan aspirasi melalui RDPU yang dilakukan mulai dari tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 memang ditujukan untuk mendapatkan masukan, pandangan, kritik, dan saran terhadap RUU IKN sebagai sebuah masukan bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Agenda RDPU tersebut dilaksanakan sebelum dimulainya rapat pembahasan DIM pada tanggal 13 Desember 2021 sehingga memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyusun DIM dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan yang disampaikan oleh narasumber dalam RDPU. h. Selain dilaksanakannya RDPU dengan para ahli di berbagai bidang, masyarakat juga dapat memberikan masukan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (2) UU Pembentukan PUU, yaitu kunjungan kerja dan diskusi. DPR telah melakukan audiensi dengan Forum Dayak Bersatu, konsultasi publik ke Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sumatera Utara, dan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dengan agenda pertemuan dengan LSM dan tokoh masyarakat setempat, serta dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, dan Bupati Penajam Paser Utara. i. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan, DPR telah membuka akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan Naskah Akademik dan RUU IKN sebagaimana diharuskan dalam Pasal 96 ayat (4) UU Pembentukan PUU. Masyarakat dapat mengakses https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 untuk membaca dan mengunduh dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan RUU IKN. j. Bahwa dalam memenuhi hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained) sesungguhnya telah dilaksanakan oleh DPR RI dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Masukan dari masyarakat 79 terhadap RUU IKN telah diakomodir dalam DIM fraksi dan telah dilakukan pembahasan yang selanjutnya dalam diberikan tanggapan dalam pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. Dalam pembahasan yang dilakukan dalam rapat panja tersebut dibahas kembali dalam timus dan timsin. Sebagai contoh, pada rapat-rapat berikut ini Ketua Rapat dalam RDPU telah menyampaikan bahwa seluruh masukan atau pandangan yang disampaikan oleh narasumber akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU IKN. Hal tersebut dapat terlihat dari kutipan risalah sebagai berikut: 1) Risalah Rapat Musyawarah Pimpinan dengan jenis rapat RDPU pada tanggal 8 Desember 2021 (vide Lampiran 11 hlm. 50) Ketua Rapat: “Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan atau pandangan yang disampaikan oleh Para Narasumber akan menjadi bahan masukan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.” 2) Risalah RDPU Pansus RUU IKN tanggal 10 Desember 2021 (vide Lampiran 23 hlm. 52 ) Ketua Rapat: “Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat hari ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan atau pandangan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan yang menjadi bagian pembahasan kami dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.” 3) Risalah RDPU Pansus RUU IKN tanggal 11 Desember 2021 (vide Lampiran 29 hlm. 41 ) Ketua Rapat: “Para narasumber, Anggota Pansus yang dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami menutup Rapat Pendapat Umum hari ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan dan pandangan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara ini apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan.” 4) Risalah RDPU Pansus RUU IKN tanggal 12 Desember 2021 F-PAN (Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si.): 80 “Sangat luar biasa masukan, saran yang disampaikan oleh Bapak, Ibu Narasumber terhadap naskah akademik yang sedang kita lakukan pembahasan di Pansus ini dan sekarang ini adalah hari yang kelima kita mendapatkan masukan dan saran ini. Dan ada juga yang menyampaikan dalam bentuk tanggapan tapi belum menyampaikan solusi. Tentu kami harapkan adalah bagaimana kritikan-kritikan yang bapak sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap baik terhadap naskah akademik ataupun dari batang tubuh pasal demi pasal itu kalau memang ada persoalan-persoalan yang ada di dalamnya, tentu kami harapkan juga ada solusi yang disampaikan. Sehingga dalam pembahasan kami di DIM nanti bisa menjadi bahan bagi kami dalam rangka kesempurnaan terhadap bahan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.” (vide Lampiran 34 hlm. 36) Ketua Rapat: “Sebelum kami menutup rapat dengar pendapat umum hari ini, malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan, pandangan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan di dalam pembahasan RUU tentang ibukota negara oleh kami dalam Pansus ini.” (vide Lampiran 34 hlm. 52) k. Bahwa dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, DPR telah menindaklanjuti pendapat dan masukan yang diberikan oleh masyarakat yang diwakili oleh pakar dan kelompok masyarakat, salah satunya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang menyampaikan dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021 bahwa diperlukan konsultasi yang mendalam dengan masyarakat adat. Usulan tersebut dipertimbangkan, dibahas, dan diterima oleh pembentuk undang-undang pada Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 10 Desember 2021 pukul 16.26 sebagaimana kutipan risalah rapat berikut: Ketua Rapat: “Saudara Menteri, Perwakilan DPD dan …. Anggota Panja Saya sebelum kita lanjutkan ada beberapa informasi yang nanti juga saya kira ini akan saya minta persetujuan ya pada kita semua bahwa pertama karena memang undang-undang ini beberapa kali kita menerima masukan mulai tadi dua hari kita melaksanakan RDPU ya banyak sekali yang memberikan masukan agar kita lebih banyak lagi ya untuk meminta tanggapan, masukan, pandangan dari berbagai pihak dan sampai saat ini kita juga sudah menerima beberapa surat ya 81 beberapa surat yang meminta supaya mereka diterima oleh kita, Anggota Pansus dan saya kira kami tadi di Pimpinan sudah berembuk memang agak ada baiknya ya agar respons kemudian keinginan dari elemen masyarakat untuk terlibat di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN ini juga kita respon secara positif gitu itu yang pertama” (vide Lampiran 23, hlm. 2) Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, pembentuk undang- undang mengadakan audiensi dengan Forum Dayak Bersatu pada tanggal 17 Desember 2021. Selain daripada itu, DPR kembali menegaskan bahwa ketiga prasyarat atas partisipasi yang bermakna (meaningful participation) telah lazim dilakukan sehari-hari dalam proses pembentukan undang-undang. DPR mengakomodir masukan dari para pakar dan kelompok masyarakat pada saat penyusunan DIM untuk kemudian dibahas dan disetujui menjadi rumusan norma undang-undang. Berikut adalah beberapa contoh yang memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan UU IKN. Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Terkait dengan Asas Undang-Undang Tidak ada Chazali H. Situmorang dalam RDPU tanggal 11 Desember 2021, hlm. 3 (Rapat bersifat Terbuka) Kita juga sudah melihat ada 8 asas, asas yang ditampilkan dalam naskah akademik: 1. Kesetaraan 2. Keseimbangan 3. Ketahanan 4. Sustainabilitas 5. Konektivitas 6. Kebhinekaan dan Ketunggalikaan DIM No. 5 F.PKS Perlu didukung dengan mencantumkan asas- asas sesuai yang tertulis dalam Naskah Akademik. DIM No. 30 F.Gerindra Bab II sebaiknya mengatur tentang Asas, Maksud, dan Tujuan dan Ruang Lingkup 1. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 17Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) F.PKS (Ecky Awal Mucharam): (hlm. 82) Mohon dicatat PKS mengusulkan untuk Pasal 3 sebelum ke Pasal 4 mohon dicatat PKS mengusulkan ada terkait dengan asas, ada asas, partisipasi ya, dan kesinambungan. F.P.Gerindra (Kamrussamad): (hlm. 174) Cluster substansi lain-lain ini, Pasal 2 dapat diterima, Pasal 3 kita terima kasih kepada Pemerintah dan fraksi-fraksi yang telah menyetujui Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas: a. ketuhanan; b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. kebangsaan; e. kenusantaraan; f. kebinekatunggalik aan; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan k. efektivitas dan efisiensi pemerintahan. 82 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN penambahan tentang Asas F.PKB (Yanuar Prihatin): (hlm. 176) Di cluster lain-lain ini PKB mengusulkan 2 Hal, Pertama, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), ayat (1) ini soal Asas, kami mengusulkan Asas Partisipasi masuk karena saya cek dari a sampai z, Asas Partisipasi belum masuk jadi mohon kalau bisa dimasukkan. F.PAN (Guspardi Gaus): (hlm. 179) Berkaitan tentang cluster substansi lain- lain memang ada dua catatan penting yang sebetulnya sudah disampaikan ketika pembahasan pasal yang berkaitan terhadap apa yang diusulkan oleh Pak Kamrussamad dari Gerindra tentang Asas, Pimpinan, iya ini nih penting Pimpinan. Sebetulnya saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra ketika Pembahasan Pasal 3, namun ketika itu belum terakomodir di dalam Pasal 3 masih tercecer, artinya saya mengingatkan ketika itu bahwa prinsip- prinsip dasar tentang asas-asas undang- undang ini adalah memasukkan nilai- nilai Pancasila. Oleh karena itu Pimpinan, sebetulnya waktu saya memberikan masukan saran, kawan-kawan dari fraksi pada umumnya bukan umumnya, semuanya menyatakan kesetujuan terhadap usul yang kami 83 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN sampaikan namun belum terakomodir yaitu tentang masalah Ketuhanan itu yang Pertama. Yang Kedua, itu dari Pasal 3 ayat (1), yang Kedua di Pasal 3 ayat (2) tentang Asas Keadilan, ini juga belum terangkum di Pembangunan dan Pengembangan IKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tambahannya adalah tentang Keadilan. DPD (Agustin Teras Narang) Nah ini menjadi pertanyaan bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia karena mendasarkan pada naskah akademik yang ada di dalam Halaman 30 itu sudah dinyatakan oleh Pemerintah beberapa asas disebutkan di situ di Halaman 30 dan tentu ini nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sekiranya memang kita menyetujui untuk mencantumkan masalah asas ini, jadi artinya kami ingin Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ingin ketegasan berkenaan dengan Masalah Asas ini apakah menggunakan naskah akademik ini dan kemudian apakah menggunakan yang baru dengan tambahan-tambahan perubahan dari undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi ini kami menginginkan adanya konsistensi kita di dalam rangka untuk legal drafting 84 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN 2. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 18 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) Wakil Pimpinan (Saan Mustopa): (hlm. 7) Dalam Rapat Panja yang dilaksanakan pada Tanggal 13, 14, dan 15 Desember 2021 telah dilaksanakan Pembahasan DIM RUU IKN terhadap DIM yang bersifat tetap dan substansional untuk kemudian disepakati beberapa hal: Asas. Disepakati untuk menambah Asas dalam RUU adapun rumusannya telah diserahkan ke Timus. F.P.Gerindra (Budisatrio Djiwandono): (hlm. 18) Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengucapkan terima kasih kepada fraksi- fraksi lain dan Pemerintah yang telah mengakomodir usulan fraksi kami mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup. Namun Fraksi Partai Gerindra DPR RI masih berharap terakomodirnya demokrasi sebagai salah satu asas dalam RUU IKN. Sehingga aspirasi politik masyarakat di daerah khusus IKN dapat terwadahi sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Fraksi Partai Gerindra DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi dan Pemerintah 85 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN yang mengakomodir usulan titik koordinat sebagai kepastian batas wilayah KSN IKN. F.PAN (Guspardi Gaus): (hlm. 38) Mengenai penambahan Asas Ketuhanan Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mengapresiasi dan mendukung dicantumkannya Asas Ketuhanan sebagai salah satu asas dalam RUU ini. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai Asas Ketuhanan harus menjadi asas yang pertama dan utama sebelum asas- asas lainnya. Pemerintah: (hlm. 50) Pembentukan rancangan undang- undang ini tentu telah disusun berdasarkan antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan yang telah disepakati bersama untuk berbagai sektor. Selain itu telah disepakati prinsip pembangunan dan pengembangan ibu kota negara meliputi keseimbangan ekologi dan keberlanjutan pembangunan. Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Terkait dengan Rencana Induk Pasal 7 ayat (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN […] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 1. Anggito Abimanyu dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 12 dan hlm. 47 (Rapat bersifat Terbuka) Berikutnya adalah Rencana Induk Pak, ya saya sih melihatnya begini Pak rencana induk adalah dokumen perencanaan terpadu, ditetapkan oleh DIM No. 56 1. F.PDIP Dihapus. Mengingat pada ayat (1) usulannya mengharuskan dicantumkan dalam RUU IKN, maka tidak diperlukan lagi pengaturan dengan Peraturan Presiden. 2. F.PG Pasal 7 ayat (2) 1. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 13 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) Ketua Rapat: (hlm. 3) Dalam Rapat Panja yang telah dilaksanakan kemarin kita telah mendengarkan Laporan yang Pasal 7 ayat (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok: l. pendahuluan; m. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kerja utama; n. prinsip dasar pembangunan; dan 86 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Presiden. Jadi sekali lagi rencana induk ini tidak ada campur tangan dari DPR Pak, semua rencana induk ditetapkan oleh Presiden, DPR hanya menyetujui anggaran saja. Nah tentu ini jadi agak berbeda Pak kalau di DPR ini kan membahas mengenai RKA K/L, rencana kerja anggaran pemerintah, ini tidak Pak rencananya oleh Presiden, anggarannya oleh DPR. Jadi ini juga dipikirkan bagaimana apakah peran DPR, DPRD tidak ada dalam RUU IKN ini ada atau tidak? Kalau saya baca di sini tidak ada sama sekali. Kementerian/lembaga pun dia sebagai kementerian tentu anggaran terhadap kementerian itu atau terhadap Otorita tersebut itu harus mendapat persetujuan dari DPR begitu Pak. Tetapi di dalam RUU ini tidak dijelaskan, nah apakah Bapak akan melepaskan saja pada Presiden, bagaimana 5 tahun lagi 10 tahun lagi bagaimana begitu dan bentuk otorita ini betul- betul eksekutif domain Pak begitu. ... Jadi sekali lagi intinya dalam rencana induk Pak, jadi makanya saya bertanya rencana induk ini mau diserahkan pada eksekutif saja? Kan tidak demikian, karena ini kan masalah yang terlalu besar buat dilepaskan kepada eksekutif saja. Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden dengan terlebih dahulu dibahas dengan DPR. Rencana Induk IKN harus melalui persetujuan atau konsultasi dengan DPR karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpengaruh pada pembangunan nasional. 3. F.PD Pasal 7 ayat (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 4. F.PKS Pasal 7 ayat (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam Undang-Undang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Undang-Undang ini. Dengan mempertimbangkan batas waktu pemindahan IKN maka demi menjamin kepastian bisa berjalannya RUU ini maka harus dipastikan bahwa Rencana Induk IKN sudah disiapkan dan dilampirkan dalam RUU ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan UU ibu kota negara. Lampiran Rencana Induk IKN juga memiliki relevansi bahwa IKN sudah disampaikan oleh Ketua Timus Timsin dan berdasarkan Laporan tersebut diketahui bahwa terdapat materi yang bersifat substansi yang perlu dilakukan Pembahasan di Tingkat Panja. Adapun materi tersebut antara lain : Kelembagaan Otorita dan Implikasinya, Pendanaan atau Anggaran, Rencana Induk (masterplan), Pertanahan, Keamanan termasuk di dalamnya Pasal- pasal yang relevan untuk dibahas dalam Panja. 2. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 17 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) Ketua Rapat: (hlm. 157) Kita lanjut ke DIM berikutnya terkait dengan cluster Rencana Induk. Saya ingin sampaikan bahwa cluster Rencana Induk ini menyisakan 3 Pasal, Pasal 1 angka 13, Pasal 7 dan Pasal 15. Ketua Rapat: (hlm. 163) Bapak-Ibu sekalian, dengan demikian cluster Rencana Induk yang menyangkut Pasal 1 Angka 13, Pasal 7 dan Pasal 15 secara prinsip disetujui. o. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 87 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN dipersiapkan dengan matang dan tidak mudah berubah. Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Terkait dengan Bentuk Pemerintahan Pasal 8 Pemerintahan Khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Otorita IKN 1. Wicipto Setiadi dalam RDPU tanggal 8 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) Berdasarkan Pasal 18b yang saya kaji, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 45, dimungkinkan adanya bentuk atau satuan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan IKN. Untuk konteks IKN yang luasnya kurang lebih 256 ribu hektare, menurut saya memang sebaiknya jangan menggunakan bentuk provinsi, tetapi akan lebih tepat, lebih cocok, apabila digunakan apapun sebutannya, kalau saya baca di RUU-nya otorita, saya sepenuhnya sepakat gitu ya, atau juga pemerintah daerah khusus ibu kota negara, tetapi bukan provinsi, atau sebutan apapun yang nanti disepakati olehbapak dan ibu semua ini ya. 2. Anggito Abimanyu dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 13 (Rapat bersifat Terbuka) Bentuk dari IKN Pak nanti mohon dibantu saya untuk menjelaskan apa sebenarnya otoritas, daerah khusus provinsi atau daerah istimewa dipimpin oleh menteri ini Pak, selevel kementerian, apa kekhususannya? 3. Trubus Rahardiansyah DIM No. 59 1. F.PDIP Pemerintahan Khusus IKN tidak bisa diselenggarakan oleh Otorita, karena tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B UUD 1945 Pemerintahan Khusus IKN sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B, hanya boleh dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Khusus dan tidak berbentuk Otorita. 2. F.PG Pemerintah daerah berbentuk Otorita apa rujukan hukumnya? Perlu dipertimbangkan bahwa Otorita hanya bersifat ad hoc dalam tahap persiapan dan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN. Setelah masuk tahap penyelenggaraan pemerintahan, IKN berbentuk provinsi atau daerah khusus/istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan. 3. F.Gerindra Pasal 8 Pemerintahan Khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Gubernur bersama DPRD. 4. F.PD Perlu penjelasan, apakah otorita IKN sejalan dengan Pasal 360 ayat (2) huruf m UU 23/2014 tentang 1. Rapat Panja Pansus RUU IKN, 13 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) F-PKB (H.Yanuar Prihatin): (hlm. 10) Kalau judul yang sekarang ibu kota negara mencerminkan bahwa ada aspek yang belum ter-cover dari karakteristik ruang lingkup atau cakupan yang ingin dicapai. Tadi teman PKS menyampaikan judul ini tidak mencerminkan mungkin kewilayahan, tidak mencerminkan soal juga kekhususan itu, soal kekhususan itu. Saya ambil contoh di draf RUU IKN ini Pak, Pasal 2 Bagian ke - 1 soal Kedudukan itu tiba-tiba muncul narasi Pemerintahan Khusus IKN titik-titik berkedudukan di IKN. Jadi setelah Ketentuan Umum tiba-tiba nongol bahasa pemerintahan khusus. Kenapa disebut tiba- tiba nongol ? Karena sebelumnya wacana tentang pemerintahan khusus tidak begitu kuat di Ketentuan Umum apa segala macam tiba-tiba nongol pemerintahan khusus. Pemerintah: (hlm.12) Di sini Pasal 18b menurut Pemerintah membuka fleksibilitas pengaturan pemerintahan daerah Pasal 8 Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara 88 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 42 (Rapat bersifat Terbuka) kalau kita rujuk di Pasal 18b misalnya, lha disitu kan ada daerah khusus dan daerah istimewa. Nah berarti artinya apa? Mungkin saja ini akan disebut khusus gitu, kekhususan itulah maka kita sebut sebagai inovasi, kan gitu. Inovasi nama otorita ini supaya tidak dianggap bertentangan. Nah ini makanya perlu diperjelaskan lagi nanti didalam penjelasannya perlu dipertajam lagi agar pemahaman otorita itu tidak semata- mata dalam pengertian yang apa lain daripada yang dimaskud di Pasal 18 Ayat (1). Pemda mengenal istilah kawasan otorita? Apakah kawasan otorita sebagaimana dimaksud dalam UU Pemda dapat diterapkan sebagai bentuk dan susunan pemerintahan IKN? 5. F.PKS Perlu penjelasan pemerintah bagaimana konstruksi Otorita dan Otonomi Daerah. PKS menawarkan opsi alternatif bahwa kelembagaan otorita dapat diterima sebagai kelembagaan transisi sampai dibentuknya Daerah Otonom baru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan IKN. 6. DPD Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 8 RUU IKN bahwa Pemerintahan Khusus IKN diselenggarakan oleh Otoritas IKN. Pertanyaannya adalah apakah Otoritas IKN merupakan struktur pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945? Selama ini nomenklatur “otoritas” dipakai untuk menentukan pengelolaan wilayah ekonomi/bisnis. yang bersifat khusus dan sama sekali tidak terikat dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1). Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengonfirmasi tafsiran fleksibilitas yang penuh dalam kekhususan dari Pasal 18b Ayat (1) dan hubungannya dengan Pasal 18 Ayat (1) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan. Ada lagi satu Putusan MK Nomor 11 Tahun 2008 yang kami jadikan sebagai dasar yang menyatakan di Halaman 93 bahwa Pasal 18b Ayat (1) tidak berada di bawah Pasal 18 Ayat (1) yang mengatur Pemerintahan daerah secara umum. Pasal 18b Ayat (1) berdiri secara otonom dan dapat menjadi dasar untuk membentuk suatu pemerintahan yang dapat menampung dinamika di masa depan. Ini merupakan Putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tenaga Ahli: (hlm. 32) 89 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN F-PD tetap, Catatan mengingatkan isi Pasal 18b Ayat (1) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang. Dengan demikian pada pembahasan pasal- pasal selanjutnya dalam RUU ini perlu adanya kejelasan apakah pemerintahan pada IKN selanjutnya akan disebut sebagai pemerintahan khusus IKN atau pemerintahan daerah khusus IKN. 2. Rapat Panja Pansus RUU IKN, 14 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) F-PDIP (TBH Hasanuddin): (hlm. 21) Saya hanya ingin lebih meyakinkan diri saya saja ya Pasal 18b ayat (1) Undang- undang Dasar 1945 kira-kira sebagai berikut ya negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah, saya ulang satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. bersifat istimewa atau bersifat khusus tetap saja kriterianya adalah pemerintahan daerah. Nah apakah nanti sistem pemerintahan yang akan kita pilih itu, katakanlah tadi disebut sebagai Otorita atau Badan Otorita yang bukan pemerintahan daerah sesuai Amanat Undang-Undang 90 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Dasar, apakah ini nanti tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar itu sendiri, mohon penjelasan terima kasih Ketua Rapat: (hlm. 44) Jika DIM 11 mengenai diksi dalam konsiderans mengingat pasal tadi ada usulan yang dari DPD memasukkan pasal 22d dan itu kan hal yang menurut saya normatif karena ini ada dalam batang tubuh ya dan memasukkan itu menurut saya kita kemarin rasanya tidak ada yang keberatan dalam rangka membangun kebersamaan karena memang ini membahas bersama- sama, toh itu memang normatif saja, sudah dibacakan itu waktu malam yang lalu jadi itu otomatis di Timus nanti Pak Teras ya. Maka kita akan sepakati juga karena DIM ini terkait dengan DIM-DIM berikutnya kemarin kita sudah menyelesaikan sampai DIM 35 maka ada DIM-DIM terkait dengan DIM nomor 11 itu DIM 23. DIM 23 itu pemerintahan khusus ibu kota negara yang selanjutnya disebut pemerintahan khusus IKN adalah pemerintahan yang bersifat khusus di IKN yang diatur dengan undang-undang ini. Jadi ini saya akan bacakan saja DIM yang terkait itu ada DIM nomor 23, DIM nomor 24, DIM nomor 25, DIM nomor 26, DIM nomor 32, DIM nomor 38, nomor 58, 91 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 82, 84, 86, 88, 93, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 119, 122, 126, 127, 128, 129 132 144, 145, 146, 149, 154 dan 161 ini yang terkait dengan itu semua. Jadi apakah nanti ini kita sisir lagi atau kita serahkan ke Timus nanti untuk kita, silakan Pak Ecky, nanti enggak ini baru saya tawarkan. Saya akan putar nanti ini saya kan menyampaikan ini, kan ini perlu saya sampaikan untuk memudahkan. Ya baca? F-PDIP (Andreas Eddy Susetyo): (hlm. 45) Jadi terima kasih untuk Pimpinan yang telah melakukan clustering istilahnya dari DIM-DIM yang ada. Jadi kami sependapat dengan pendekatan clustering tetapi untuk DIM-nya, poin- poinnya kepada tetapi tidak perlu per kalimat, per kalimat, nanti per kalimatnya biar di Timus. Tapi pokok-pokok masalahnya di dalam tim tersebut jadi kita cluster saja. Tadi Pimpinan sudah bagus sekali ini adalah DIM yang berkaitan jadi kita clustering dengan demikian akan lebih cepat Pimpinan. Jadi kita sependapat dengan clustering nanti masing-masing anggota membaca clustering tersebut besok inti pokok- pokok bahasanya kita bahas, baru kemudian masuk ke Timus. 92 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Ketua Rapat: (hlm. 48) Ini sudah, kita sepakat ini dibagikan nanti dibaca untuk memudahkan pembahasan selanjutnya. 3. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 15 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) Pemerintah: (hlm. 3) Ada dua isu yang penting, yang pertama adalah perubahan dari diksi pemerintahan khusus IKN, menjadi pemerintahan daerah khusus IKN. Jadi dari pemerintahan khusus IKN menjadi pemerintahan daerah khusus IKN. Kemudian ada perubahan konsep kelembagaan otorita IKN, sebatas pada fungsi persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintahan daerah khusus IKN, didalam rumusan yang baru penyelenggaraan pemerintahan di IKN diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Perubahan itu dalam rangka memastikan kesesuaian dengan Pasal 18b ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usulan Dewan Perwakilan Daerah untuk memasukkan Pasal 22d Undang- Undang Dasar 1945 dapat diterima. Substansi lebih lanjut 93 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN diusulkan untuk dibahas di Timus dan Timsin. 4. Rapat Timus Pansus RUU IKN tanggal 6 Januari 2022 (Rapat bersifat Tertutup) Di dalam Rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa Panja menyepakati perubahan diksi “Pemerintah Khusus Ibu Kota Negara” menjadi “Pemerintah Daerah Khusus IKN”. Perubahan diksi tersebut membawa konsekuensi adanya penyempurnaan rumusan terhadap pasal-pasal yang ada di dalam RUU tentang Ibu Kota Negara. Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Terkait Hak Masyarakat Adat Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN […], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1. AMAN dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 16 (Rapat bersifat Terbuka) Nah kemudian kalau kita baca sebetulnya di dalam rancangan saya menggunakan teknik search and find begitu kita tidak akan temukan sebetulnya ada satu kata adat di dalam rancangan ini. .. Nah kemudian sebetulnya ketika kita bicara IKN, ada beberapa aspek sebetulnya yang bisa terpengaruh dari kehidupan masyarakat, pertama itu status hak atas wilayah atas ruang hidupnya. Nah saya di sana sekarang itu ada 162 sebetulnya izin investasi di dua kabupaten ini. Jadi pertanyaannya DIM No. 84 1. F.PG Bagaimana hak pertanahan existing yang telah dimiliki masyarakat? Agar diatur ketentuan pengecualian bagi hak atas tanah existing, pilihannya dengan langsung diatur dalam RUU IKN atau peraturan pelaksanaannya. 2. F.Gerindra Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN […], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta dengan memperhatikan hak masyarakat adat. 3. F.PD 1. Rapat Panja Pansus RUU IKN, 14 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) Ketua Rapat: (hlm. 44) Jika DIM 11 mengenai diksi dalam konsiderans mengingat pasal tadi ada usulan yang dari DPD memasukkan pasal 22d dan itu kan hal yang menurut saya normatif karena ini ada dalam batang tubuh ya dan memasukkan itu menurut saya kita kemarin rasanya tidak ada yang keberatan dalam rangka membangun kebersamaan karena memang ini membahas bersama- sama, toh itu memang normatif Pasal 16 ayat (1) Perolehan Tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Mekanisme pengadaan Tanah dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat. Pasal 16 ayat (3) Tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu 94 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN sebetulnya IKN ini tanahnya dari mana? Apakah tanah dari perusahaan- perusahaan ini? Karena sebetulnya tanah perusahaan ini pun merupakan tanah rakyat yang tidak pernah mendapatkan concern dari masyarakat untuk dikelola oleh perusahaan. Jadi belum pernah masyarakat mengikat suatu concern dengan perusahaan ini. Itulah sebabnya dari sisi masyarakat adat status tanah-tanah itu sebetulnya masih dalam konflik begitu. Nah ini yang menurut saya barangkali perlu dipertimbangkan untuk dibicarakan lebih lanjut di dalam rancangan undang- undang ini. 2. Prof. Maria SW Sumardjono dalam RDPU tanggal 12 Desember 2021, hlm. 14 (Rapat bersifat Terbuka) Jadi yang ingin juga saya tekankan agar supaya bapak, ibu didalam Pansus itu sangat memegang Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi tanah-tanah masyarakat yang sudah ada sebelum ditetapkan sebagai wilayah IKN, demikian juga tanah-tanah masyarakat hukum adat itu juga ada disana. Jadi daerah- daerah yang jadi IKN itu kan juga bukan daerah kosong, itu kan sudah ada masyarakat yang berada disitu. Maka saya sampaikan agar supaya tanah- tanah yang sudah ada di lokasi itu sebelum Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN [...], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan hak masyakarat lokal dan hak ulayat. Apakah tanah di dalam wilayah IKN ada yang berstatus hak milik individu atau bagian dari hak ulayat masyarakat adat? Di bagian mana dalam RUU ini yang sudah mengakomodir dan menjamin hak-hak masyarakat adat ataupun hak kepemilikan masyarakat setempat? Apabila belum ada, maka perlu ada penambahan substansi baru yang menjamin keberlangsungan hidup dan hak-hak ulayat masyakarat adat serta hak milik masyarakat setempat. 4. F.PKS Meminta penjelasan Pemerintah terkait sengketa tanah yang melibatkan hal ulayat di atas hak pengelolaan tanah IKN. Pemerintah harus melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 5. DPD Hak pengelolaan yang diberikan kepada Otorita IKN tersebut bagaimana halnya jika tanah tersebut ada yang merupakan tanah ulayat atau tanah adat dan bagaimana saja, sudah dibacakan itu waktu malam yang lalu jadi itu otomatis di Timus nanti Pak Teras ya. Maka kita akan sepakati juga karena DIM ini terkait dengan DIM-DIM berikutnya kemarin kita sudah menyelesaikan sampai DIM 35 maka ada DIM-DIM terkait dengan DIM nomor 11 itu DIM 23. DIM 23 itu pemerintahan khusus ibu kota negara yang selanjutnya disebut pemerintahan khusus IKN adalah pemerintahan yang bersifat khusus di IKN yang diatur dengan undang-undang ini. Jadi ini saya akan bacakan saja DIM yang terkait itu ada DIM nomor 23, DIM nomor 24, DIM nomor 25, DIM nomor 26, DIM nomor 32, DIM nomor 38, nomor 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 82, 84, 86, 88, 93, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 119, 122, 126, 127, 128, 129 132 144, 145, 146, 149, 154 dan 161 ini yang terkait dengan itu semua. Jadi apakah nanti ini kita sisir lagi atau kita serahkan ke Timus nanti untuk kita, silakan Pak Ecky, nanti enggak ini baru saya tawarkan. Saya akan putar nanti ini saya kan menyampaikan ini, kan ini perlu saya sampaikan untuk memudahkan. Ya baca? F-PDIP (Andreas Eddy Susetyo): (hlm. 45) Jadi terima kasih untuk Pimpinan yang telah melakukan clustering istilahnya jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) Pemberian hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat. 95 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN ditetapkan sebagai wilayah IKN, tetap diakui, dihormati dan dilindungi keberadaannya. Ini yang harus jadi pegangan ya, supaya tadi betul supaya jangan lalu ada diskriminasi ya, kemudian ada konflik antara pendatang dan mereka yang ada masyarakat tempatan. mekanisme pengambilan hak pengelolaan atas tanah tersebut dari Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara? Hal ini perlu adanya pengaturan dan kejelasan dalam RUU ini. dari DIM-DIM yang ada. Jadi kami sependapat dengan pendekatan clustering tetapi untuk DIM-nya, poin- poinnya kepada tetapi tidak perlu per kalimat, per kalimat, nanti per kalimatnya biar di Timus. Tapi pokok-pokok masalahnya di dalam tim tersebut jadi kita cluster saja. Tadi Pimpinan sudah bagus sekali ini adalah DIM yang berkaitan jadi kita clustering dengan demikian akan lebih cepat Pimpinan. Jadi kita sependapat dengan clustering nanti masing-masing anggota membaca clustering tersebut besok inti pokok- pokok bahasanya kita bahas, baru kemudian masuk ke Timus. Ketua Rapat: (hlm. 48) Ini sudah, kita sepakat ini dibagikan nanti dibaca untuk memudahkan pembahasan selanjutnya. 2. Rapat Panja Pansus RUU IKN, 17 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) Ketua Rapat: (hlm. 163) Berikutnya kita masuk ke cluster Pertanahan. Cluster Pertanahan menyisakan Pasal 1 Angka 16 dan Angka 17, Pasal 16 dan Pasal 17. Untuk itu kami persilakan dari Fraksi PDIP Perjuangan. Udah bener kan Pak Arif? F-P.Gerindra (Kamrussamad): (hlm. 166) 96 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Kemudian Pasal 16, Pasal 16 Fraksi Gerindra dapat memberikan persetujuan dengan catatan mempertimbangkan keberadaan tanah dalam wilayah IKN harus senantiasa menghormati eksistensi tanah ulayat dan tanah masyarakat adat. Kemudian Pasal 16 dan Pasal 17 selanjutnya dapat disetujui. F-P.Demokrat (Hinca I.P. Pandjaitan): (hlm. 168) Untuk cluster Pertanahan Pasal 1 Angka 16 dan Angka 17, Pasal 16 dan Pasal 17 Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan yang sangat kuat digarisbawahi gitu, dengan melibatkan masyarakat hukum adat karena itu kami mengusulkan agar ada penjelasan pasalnya, penjelasan pasal itu harus memasukkan sebagaimana kemarin kita dengarkan dalam RDPU dengan Lembaga Masyarakat Adat, komunitas masyarakat adat terutama mengenai hak ulayat masyarakat adat dan hak milik masyarakat setempat tidak boleh dikesampingkan dan harus menjadi fokus dalam proses pengalihan hak atas tanah yang akan dikelola oleh Otorita IKN, ketentuan ini perlu kita kaji dengan sangat baik tadi sudah disampaikan sahabat saya Undang-Undang 97 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN 2012 dari teman- teman PDIP penyelenggaraan ini harus betul-betul adil, ada catatan kami setidaknya terdapat 4 komunitas adat Dayak Paser di wilayah IKN baru. Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN Pasal 25 (1) Kepala Otorita IKN selaku pengguna anggaran/pen gguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Otorita IKN (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 26 (1) Penyelenggar aan dan pertanggungja waban anggaran pada Pemerintahan Khusus IKN [...] dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja IKN [...] (2) Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Khusus IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 1. Wicipto Setiadi dalam RDPU tanggal 8 Desember 2021, hlm. 49 (Rapat bersifat Terbuka) Jadi menurut saya, bayangan saya organisasi itu bukan organisasi, tidak terlalu apa, ruwet ini nya gitu ya, tetapi mudah me apa ya, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah pusat tadi, gitu ya. Kalau, dan saya malah membayangkan, Kepala apapun nanti sebutannya, itu adalah pengguna anggaran, bukan KPA ya, tapi langsung pengguna anggaran. Dan kalau terkait dengan penganggarannya berhadapan dengan DPR melalui Pembicaraan di DPR. 2. Anggito Abimanyu dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 13 (Rapat bersifat Terbuka) Tidak dijelaskan juga siapa yang menyetujui anggaran dari otorita tersebut? Tidak ada Pak di sini. Apakah Presiden ataukah, tapi menurut saya karena itu uang negara ya harus ke DPR Pak begitu. DIM No. 126 – 129 1. F.PDIP Perlu memasukkan peran DPR dalam fungsi anggaran pada Pemerintahan Khusus IKN [...] 2. F.PKS Rencana kerja dan anggaran Otorita IKN dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat 3. F.PD Diperlukan adanya kepastian hukum agar pembahasan RKA sesuai dengan mekanisme pembahasan RAPBN dengan DPR 4. F.PG Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban anggaran pada Pemerintahan Khusus IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Rapat Timus Pansus RUU IKN tanggal 13 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) Pemerintah: (hlm. 6) Berikutnya adalah terkait dengan Pendanaan. Mengenai pendanaan yang kami terima dari khususnya dari usulan dari teman- teman dari Fraksi PDIP itu akhirnya menurut baik Badan Keahlian DPR dan juga Tim dari Pemerintah memastikan bahwa kita memasukkannya ke dalam Rezim Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Rezim Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Rezim Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Maka Otorita, Kepala Otorita itu adalah Pengguna Anggaran dan Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang. Jadi dari situ jelas posisinya dan partnernya dalam penyusunan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi nanti pembahasannya mengikuti siklus di APBN sehingga apabila diperlukan Pasal 25 (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/penggu na barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara. (2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun 98 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Peraturan Pemerintah. pendanaan pembiayaan ke depan dan seterusnya itu artinya menjadi bagian dari Pembahasan APBN yang sementara ada yang dititipkan di dalam kementerian dan lembaga ya sampai pada batas waktu tertentu di bawah koordinasi otorita. Itu yang kita coba rumuskan seperti itu. Itu mengenai Pendanaan. rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan antara lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, RPJMN dan/atau rencana anggaran tahunan, serta sejalan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal terdapat perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang berdampak terhadap penyesuaian anggaran/pendanaan, maka penyesuaian anggaran/pendanaan dilaksanakan dengan mekanisme penganggaran sesuai peraturan perundang- undangan, antara lain peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kementerian/lembaga. Rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara mencakup rencana pendapatan dan belanja lbu Kota Nusantara. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawab an anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai tata kelola anggaran Ibu Kota Nusantara. (2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawab an anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur 99 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Pelaksanaan dan pertanggungiawaban anggaran Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (2) Cukup jelas. l. Bahwa tiga prasyarat untuk memenuhi partisipasi yang lebih bermakna disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada tanggal 3 November 2021. Namun parameter yang konkret untuk partisipasi yang lebih bermakna tersebut tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun demikian pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR telah berusaha untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih bermakna tersebut dengan melakukan RDPU, audiensi, konsultasi publik dan kunjungan kerja khususnya dengan stakeholder masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi RUU IKN dan telah langsung menindaklanjutinya ke dalam DIM Fraksi (vide Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020). Hal itu membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya memenuhi hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta dijelaskan atau dijawab atas pendapat yang diberikan. 2. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 34 yang menyatakan bahwa Lampiran II UU IKN tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tidak tersedia pada saat persetujuan bersama, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pemerintah menyampaikan RUU IKN melalui Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021. Dalam RUU IKN yang disampaikan tersebut, hanya terdapat 1 lampiran 100 yang melekat dengan RUU IKN, yaitu terkait dengan Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara. Adapun mengenai rencana induk IKN pada awalnya akan diatur dengan Peraturan Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) RUU IKN yang disampaikan oleh Pemerintah(vide Lampiran 8). b. Dalam Rapat Panja Pansus RUU IKN pada tanggal 13 Desember 2021, Pemerintah menyampaikan dokumen Masterplan (Rencana Induk) Ibu Kota Negara (vide Lampiran 42). c. Dalam Rapat Panja Pansus RUU IKN pada tanggal 14 Desember 2021, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan terdapat isu penting terkait dengan rencana induk IKN yang memungkinkan mengalami perubahan, yaitu apakah melekat dengan undang- undang atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan apa bentuk peraturan tersebut, apakah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Pernyataan Pemerintah tersebut disampaikan sebagai berikut: Pemerintah (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa): “Kemudian kedua hal ini mengenai baik pertanahan maupun penataan ruang tentu akan berpedoman mengikuti rencana induk Ibu Kota Negara. Di dalam rencana induk Ibu Kota Negara seperti yang pernah kami presentasikan di sini, tentu secara rigid dan detail itu diatur, dan kami sudah turun pada detail plan, dan bahkan kita sudah punya land development yang untuk siap bangun. Ini saya juga bisa saya ceritakan misalnya bahwa terkait dengan rencana induk yang sudah disiapkan sejak Tahun 2019 dan sudah selesai pada Tahun 2020 lalu ini master plan sudah selesai. Isu yang paling penting dari rencana induk ini adalah, apakah master plan itu melekat/touch dengan Undang-undang ini, atau dia ada distansi dengan Undang-undang ini, lalu kemudian diatur di mana? Apakah Peraturan Pemerintah? Ataukah di Peraturan Presiden? Itu menjadi penting karena kita ingin ada menghindari rigiditas, kalau memang diperlukan satu perubahan terhadap master plan, tetapi kita harapkan sebagaimana sejarah kota-kota di Indonesia, saya sebagai planer, saya hafal sejarah kota-kota di Indonesia. Sebenarnya master plan itu tidak ada yang salah, master plan Jakarta itu tidak ada yang salah, detail plan nya itu bagus, 101 problem adalah eksekusi pada waktu master plan dan kemudian detail plan, misalnya Jakarta itu dengan ada akan dibuat giant wall dan seterusnya, itu sudah mulai dari tahun 30- an ada di master plan, mengatasi naiknya permukaan air laut di Jakarta itu sudah disusun kira-kira pada tahun 30-an. Jadi master plan itu sudah luar biasa. Nah, ini terkait dengan di rencana induk itu.” (vide Lampiran 45 hlm. 4-5) d. Kemudian dalam Rapat Tim Perumus Pansus RUU IKN yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022 dan bersifat terbuka, Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat rumusan yang mengalami perubahan berdasarkan masukan dari fraksi, salah satunya adalah Pasal 7 ayat (3) yang mengatur mengenai pelekatan rencana induk IKN dalam Lampiran II RUU IKN. Oleh karena perubahan rumusan dalam Pasal 7 tersebut bersifat substansi, maka pembahasan dan pendalaman lebih lanjut dilakukan dalam Rapat Panja. e. Dalam Rapat Panja RUU IKN pada tanggal 13 Januari 2022, pembentuk undang-undang kembali membahas substansi RUU IKN yang dibagi ke dalam 4 (empat) klaster, yaitu kelembagaan otorita dan implikasinya, pendanaan atau anggaran, rencana induk, dan pertanahan (vide Lampiran 59 dan 60). f. Dalam Rapat Panja RUU IKN pada tanggal 17 Januari 2022, DPR, DPD dan Pemerintah telah menyetujui klaster rencana induk dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 7, dan Pasal 15 dengan catatan (vide Lampiran 62). Adapun terkait dengan pelekatan rencana induk IKN dalam Lampiran II dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Rencana Induk Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok: a. Pendahuluan; b. Visi, Tujuan, Prinsip Dasar dan Indikator Kinerja Utama; c. Prinsip dasar pembangunan; dan d. Penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”. Dalam Rapat Panja tersebut, DPR dan Pemerintah menyepakati Rencana Induk Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan RUU IKN agar memiliki posisi hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan persiapan, 102 pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, namun dibuka ruang untuk dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan pada waktu mendatang. Hal tersebut mengacu pada rumusan Pasal 7 ayat (5) huruf a yang mengatur: “Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan: a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR; Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Rencana Induk Ibu Kota Negara akan dilakukan perubahan, maka perlu dikonsultasikan dengan DPR. Terbentuknya rumusan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5) RUU IKN tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan dari rumusan Pasal 7 draft RUU IKN yang disampaikan pada awalnya bersamaan dengan Surat Presiden No. R- 44/Pres/09/2021 perihal penyampaian Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara (vide Lampiran 8) yang semula terdiri atas 2 (dua) ayat menjadi 6 (enam) ayat (vide Lampiran 51). Dengan demikian, jelas bahwa isi Rencana Induk sebagaimana dalam Lampiran II RUU IKN telah mengalami perubahan dalam pembahasan RUU IKN dan mendapat perhatian yang serius dari pembentuk UU yang dalam hal ini DPR diwakili oleh Panja Pansus RUU IKN dan Pemerintah diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. g. Pada tanggal 18 Januari 2022 dilaksanakan Rapat Kerja Pansus RUU IKN yang juga dihadiri wakil pemerintah dengan acara Laporan Panja ke Pansus, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat DPD, Pengambilan Keputusan, Penandatanganan Naskah RUU dan Sambutan Pemerintah. Setelah mendengarkan seluruh 103 pandangan dan pendapat dari masing-masing fraksi, DPD dan Pemerintah, Rapat Pansus menyetujui RUU IKN yang telah dibahas untuk diproses lebih lanjut pada Tahap Pembicaraan Tingkat II (vide Lampiran 63 hlm. 51). h. Pada Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/Pengambilan Keputusan Menjadi Undang- Undang pada tanggal 18 Januari 2022 tidak membahas mengenai Lampiran II RUU IKN melainkan pembicaraan tingkat kedua atau pengambilan keputusan atas RUU IKN yang didahului dengan penyampaian Laporan Pansus terkait hasil pembahasan RUU IKN yang poin-poin pentingnya antara lain sebagai berikut: • bahwa pada Tahap Pembahasan dan Pembicaraan Tingkat I, konsep RUU IKN beserta lampirannya telah dilakukan pembahasan antara DPR, Pemerintah, dan DPD; • Pada akhir pembicaraan tingkat I tersebut, 8 (delapan) fraksi dan Komite I DPD menyatakan menyetujui hasil pembahasan RUU IKN sedangkan Fraksi PKS di dalam pendapat mini fraksi menyatakan Fraksi PKS mengambil sikap dengan berbagai pertimbangan bahwa masih banyak substansi dan pandangan Fraksi PKS yang belum diakomodir dalam RUU IKN, maka Fraksi PKS menolak RUU IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. • DPR berpandangan bahwa meskipun dalam pembicaraan tingkat I terdapat 1 (satu) fraksi yang menolak RUU IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya (pembicaraan tingkat II), mayoritas fraksi dalam rapat pembicaraan tingkat I tersebut menyetujui RUU IKN untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II. Pada saat pengambilan keputusan di tingkat II, seluruh peserta Rapat Paripurna menyetujui RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Namun setelah pengambilan keputusan tersebut ada pernyataan keberatan atau penolakan dari Fraksi PKS. Keberatan atau penolakan pada saat keputusan telah diambil dapat dianggap sebagai sebuah catatan keberatan/ minderheidsnota. DPR menerangkan 104 bahwa sikap seperti itu merupakan suatu bentuk dan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan di DPR, namun sikap tersebut tidak dapat membatalkan atau menghambat persetujuan yang telah diambil dalam rapat paripurna tersebut. • Bahwa catatan yang diberikan dari Fraksi PKS pada dasarnya tidak mengubah prinsip persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Terkait dengan catatan keberatan/minderheidsnota tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menyatakan sebagai berikut: "Menimbang bahwa guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut Mahkamah telah memeriksa Risalah Rapat Paripurna Ke-17 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002, bertanggal 23 Oktober 2001, yakni rapat paripurna yang mengesahkan RUU Minyak dan Gas Bumi menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam risalah dimaksud, dalil Pemohon yang menyebutkan ada 12 (dua belas) anggota DPR yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap RUU Minyak dan Gas Bumi dengan mengajukan minderheidsnota terbukti benar (vide Risalah hal. 70-74). Namun, dalam risalah yang sama, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa pada bagian akhir rapat paripurna dimaksud, tatkala seluruh fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir-nya dan pimpinan rapat (A.M. Fatwa) menanyakan apakah RUU a quo dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, risalah mencatat bahwa seluruh anggota DPR setuju tanpa ada lagi pernyataan keberatan atau tidak setuju, sehingga pimpinan rapat kemudian mempersilahkan wakil pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menyampaikan sambutannya (vide Risalah hal. 158);…” • Dalam konteks pembicaraan tingkat II RUU IKN, berdasarkan risalah Rapat Paripurna tertanggal 18 Januari 2022, dapat diketahui bahwa seluruh peserta sidang paripurna menyetujui RUU IKN beserta lampirannya untuk disahkan menjadi undang-undang. [vide Lampiran 64 hal. 73] 105 i. Bahwa Lampiran II UU IKN telah terlampir dan dapat diakses pada laman web: https://jdih.setneg.go.id/Produk dan https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1791 . j. Berdasarkan uraian di atas, maka DPR menyampaikan bahwa dinamika perubahan sering kali terjadi dalam pembahasan rancangan undang-undang. Meskipun dalam RUU IKN yang disampaikan oleh Presiden tidak melampirkan rencana induk IKN, namun pada saat pembahasan DPR menyadari bahwa rencana induk tersebut perlu dilekatkan dalam RUU IKN dan menjadi Lampiran II yang tidak terpisahkan dari undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3) RUU IKN dan telah disetujui baik dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I maupun dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II. Dengan telah dicantumkannya frasa “tercantum dalam Lampiran II” di dalam batang tubuh UU IKN, maka Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang undang. Oleh karena itu dalil Para Pemohon Perkara 34 tersebut adalah tidak tepat dan pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang. Berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusionalitas UU IKN secara formil. DPR kembali menegaskan bahwa pembentukan UU IKN telah dilakukan sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dan benar, sehingga tidak terdapat cacat formil. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 106 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa DPR telah pula mengajukan lampiran keterangan DPR yang diberi tanda lampiran 1 sampai dengan lampiran 67 sebagai berikut: No Nama Dokumen Keterangan Tanggal PERENCANAAN 107 1 Keputusan DPR RI Nomor 46/ DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-131 herdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/ DPR RI/I/2019- 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2020-2024. 17 Desember 2019 2 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pads urutan ke-46 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 22 Januari 2020 3 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Tahun 2020-2024 Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke-28 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Tahun 2020-202 23 Maret 2021 4 Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahuhn 2021 dan Program Legislasi Nasional Rnacangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutab ke-29 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 30 September 2021 5 Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas Tahun 2022 pada urutan ke-33 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/ DPR RI/11/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 7 Desember 2021 108 Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 PEMBAHASAN 6 Surat Presiden No. R- 44/Pres/09/2021 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Penyampaian berkas Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dari Presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan prioritas utama pembahasan dan penugasan Menteri untuk membahas RUU tersebut 29 September 2021 7 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Naskah Akademik RUU IKN sejumlah 175 halaman termasuk halaman sampul dan daftar pustaka, terdiri atas 6 (enam) bab. 7 November 2021 8 Draft Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara Draft RUU IKN yang terdiri atas 34 pasal beserta Iampiran Peta Delineasi Kawasan Strategic Nasional lbu Kota Negara 7 November 2021 9 Laporan Singkat Rapat Pansus RUU IKN (rapat intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Panitia Khusus RUU IKN (Terbuka) Rapat Pansus RUU (Rapat Intern) IKN dilaksanakan dalam rangka pemilihan dan penetapan pimpinan pansus. 7 Desember 2021 10 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Mendengarkan Penjelasan Pemerintah (terbuka) Rapat dengan agenda penjelasan pemerintah pandangan fraksi-fraksi, pandangan DPD, tanggapan pemerintah, dan pengesahan jadwal acara dan mekanisme pembahasan RUU, serta pembentukan panja. Terdapat catatan dari Fraksi Partai Demokrat yang meminta penundaan pembahasaan RUU dan fokus pada penanganan Covid-19. Sedangkan Fraksi PKS meminta agar pembahasan RUU IKN tidak dibahas terburu-buru dan memperhatikan peraturan 7 Desember 2021 109 perundang-undangan yang berlaku. 11 Risaiah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Mendapatkan Bahan Masukan Pembahasan RUU IKN (Terbuka) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 5 orang pakar yang memberikan masukan dari perspektif hukum tata negara, pakar tata ruang dan kota, lingkungan, dan ekonomi. 8 Desember 2021 12 Bahan Paparan Pakar atas nama Wicipto Setiadi Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Pers ektif Hukum Tata Negara 8 Desember 2021 13 Bahan Paparan Pakar atas nama Hendricus Andy Simarmata Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perspektif hukum lingkungan 8 Desember 2021 14 Bahan Paparan Pakar atas nama Wicaksono Sarosa Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perspektif hukum lingkungan 8 Desember 2021 15 Bahan Paparan Pakar atas nama Asep Sofyan Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perspektif lingkungan 8 Desember 2021 16 Bahan Paparan Pakar atas nama Nurkholis Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif ilmu ekonomi 8 Desember 2021 17 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Mendapatkan Bahan Masukan Pembahasan RUU IKN (Terbukan) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 5 orang pakar yang memberikan masukan dari perspektif sosiologi kemasyarakatan, ekonomi, investasi, pendanaan berkelanjutan, masyarakat adat dan humaniora, dan kebencanaan. 8 Desember 2021 18 Bahan Paparan Pakar atas nama Paulus Wirutomo Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset dan Pendanaan Berkelanjutan 9 Desember 2021 19 Bahan Paparan Pakar atas nama Anggito Abimanyu Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkelanjutan. 9 Desember 29021 110 20 Bahan Paparan Pakar atas nama Fadhil Hasan Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkeianjutan 9 Desember 2021 21 Bahan Paparan Pakar atas nama Erasmus Cahyadi Terre Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Masyarakat Adat dan Humaniora 9 Desember 2021 22 Bahan Paparan Pakar atas nama Avianto Amari Masukan pakar alas RUU IKN dari perspektif Ibu Kota Negara dan Kebencanaan 9 Desember 2021 23 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dan Aliansi Masyarakat daIam rangka mendapatkan masukan RUU IKN (Terbuka) Rapat dengar pendapat umum Pansus RUU tentang IKN dengan 3 prang pakar dan 2 aliansi masyarkat yang memberikan perspektif perencanaan wilayah dan GIS, perspektif ekonomi, perihal tugas dan fungsi badan otorita IKN, desentralisasi fiskal serta pengalihan asset 10 Desember 2021 24 Bahan Paparan Pakar atas nama Mukti Ali Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perencanaan WiIayah dan GIS 10 Desember 2021 25 Bahan Paparan Pakar atas nama Master P. Tumanggor Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ekonomi 10 Desember 2021 26 Bahan Paparan atas nama Robert Endi Jaweng Masukan Pakar atas RUU IKN dari perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Pengalihan Aset 10 Desember 2021 27 Bahan Paparan atas nama Suharyono S. Hadiningrat Masukan pakar atas RUU lKN dari perspektif Inspirasi Merah Putih Indonesia. 10 Desember 2021 28 Bahan Paparan Pakar atas nama Mohammad Djailani Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah AORDA Kalimantan Timur. 10 Desember 2021 29 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dalam rangka mendapatkan masukan RUU IKN (Terbuka) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang lKN dengan 4 orang pakar yang memberikan perspektif hukum Tata Negara, kebijakan publik, kelembagaan negara, dan teknologi informasi. 11 Desember 2021 30 Bahan Paparan Pakar atas nama Satya Arinanto Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Hukum Tata Negara. 11 Desember 2021 111 31 Bahan Paparan Pakar alas nama Chazali H. Situmorang Masukan pakar atas RUU lKN dari perspektif Kebijakan Publik 11 Desember 2021 32 Bahan Paparan Pakar atas nama Aminudin Kasim Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Kelembaaan Negara 11 Desember 2021 33 Bahan Paparan Pakar atas nama Pratama Dahlian Persadha Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Teknologi Informasi 11 Desember 2021 34 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dalam rangka mendapatkan masukan RUU IKN (Terbuka) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 7 orang pakar yang memberikan perspektif pertanahan atau agraria, kelembagaan dan kebijakan publik, serta ekonomi dan pembangunan. 12 Desember 2021 35 Bahan Paparan Pakar atas nama Trubus Rahadiansyah Masukan pakar alas RUU IKN dari perspektif KeIembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN 12 Desember 2021 36 Bahan Paparan Pakar atas nama Ananda B. Kusumah Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif kelembagaan dan kebijakan Publik Pembentukan IKN 12 Desember 2021 37 Bahan Paparan atas nama Arief Anshory Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ekonomi dan Pembangunan 12 Desember 2021 38 Bahan Paparan Pakar atas nama Yayat Supriatna Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Tata Ruang dan Agraria 12 Desember 2021 39 Bahan Paparan Pakar atas nama Maria S.W. Soemardjono Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Pertanahan/Agraria 12 Desember 2021 40 Risalah Rapat internal Panitia Khusus RUU tentang lbu Kota Negara dengan Agenda Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang RUU IKN Kepada Panja (Terbuka) Rapat yang menghasilkan persetujuan dan menetapkan Ketua Panja RUU IKN adalah Wakil Ketua Pansus (Saudara Saan Mustopa, M.Si.). 13 Desember 2021 41 Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus dengan Pemerintah dan DPD dengan Agenda Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang RUU IKN Kepada Panja (Terbuka) Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang RUU IKN Kepada Panja. 13 Desember 2021 42 Rencana Induk (Master Plan) IKN Paparan Rencana Induk (Master Plan) IKN dari 13 Desember 2021 112 Kementerian PPN/Bappenas 43 Risalah Rapat Pania Panitia Khusus Dengan Pemerintah dan DPD Dengan Agenda Pembahasan DIM RUU IKN (Terbuka) jumlah DIM RUU IKN adalah sebanyak 277 DIM, yang terdiri dari 35 DIM substansi dan 18 DIM redaksional. DPR RI, DPD RI dan Pemerintah menyetujui jadwal acara dan mekanisme pembahasan Panja RUU IKN. 13 Desember 2021 44 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN Daftar Inventarisasi Mk asalah (DIM) RUU IKN dari 9 (sembiIan) fraksi di DPR sebanyak 278 nomor. 13 Desember 2021 45 Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN dengan agenda pembahasan DIM (Terbuka) Rapat dengan agenda melanjutkan pembahasan DIM nomor 35 dan seterusnya 14 Desember 2021 46 Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN dengan agenda pembahasan DIM (Terbuka) Rapat dengan agenda pembahasan hasil dari restrukturisasi terhadap DIM-DIM yang merupakan implikasi dari disepakatinya DIM. 15 Desember 2021 47 Laporan Singat Rapat Panitia Khusus Dengan Agenda Audiensi Dengan Forum Dayak Bersatu (FDB) (Terbuka) Rapat dengan Agenda pertemuan Forum Dayak Bersatu yang mengakomodasi seluruh komunitas Daya se- Kalimantan memberikan pandangan bahwa seluruh masyarakat adat Kalimantan mendukung rencana pemindahan Ibu kota Negara dengan mengedapankan HAM, partisipasi masyarakat Kalimantan, kondisi lingkungan, otonomi khusus Kalimantan Timur serta menghormati kearifan lokal dan sumber daya manusia Kalimantan Timur. 17 Desember 2021 48 jadwal acara dan Daftar Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Amerika Serikat Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dari 18-24 Desember 2021 18-24 Desember 2021 113 49 jadwal acara dan Daftar Titre Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Kazakhtan Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Kazakhtan dari 2-5 januari 2022 2-5 Januari 2022 50 Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus Dengan Agenda Pembahasan Timus RUU Tentang Ibukota Negara Bersama Pemerintah dan DPD RI (Tertutup) Rapat Tertutup. 6 Januari 2022 51 Draft RUU IKN 6 januari 2022 Draft RUU IKN setelah melalui pembahasan Pra Timus antara Kementerian PPN/Bappenas clan Badan Keahhan DPR 6 Januari 2022 52 Hasil Rumusan Pra Timus RUU IKN Hasil Rumusan Pra Timus Pemerintah (Bappenas) dan Badan Keahlian DPR atas RUU IKN hasil pembahasan tanggal 27-28 dan 31 Desember 2021, serta tanggal 3 dan 8 januari 2022 6 Januari 2022 53 Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus Dengan Agenda Pembahasan Timus RUU IKN Bersama Pemerintah Dan DPD RI (Tertutup) Rapat Tertutup. 10 Januari 2022 54 Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus RUU IKN (Terbuka) Rapat Tim Perumus RUU IKN Bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka tanggapan fraksi-fraksi terhadap rumusan 28 DIM RUU yang mengalami perubahan rumusan sebagai inzplikasi dari disetujuinya perubahan diksi pada DIM nomor 11 sesuai dengan tugas yang diberikan panja. 11 Januari 2022 55 Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Mulawarman Berisi daftar delegasi dan laporan kegiatan Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Mulawarman 11 Januari 2022 56 Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja Pansus RUU IKN (Tertutup) Rapat tertutup. 12 Januari 2022 114 57 KonsuItasi Publik RUU IKN di Universitas Hasanuddin Berisi jadwal acara dan daftar delegasi kegiatan Konsultasi Publik RUU IKIN di Universitas Hasanuddin 12 Januari 2022 58 Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Sumatera Utara Berisi daftar delegasi dan laporan kegiatan konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Sumatera Utara. 12 Januari 2022 59 Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN (Terbuka) Rapat Panja RUU IKN dengan Pernerintah dan DPD dalam rangka pembahasan DIM yang menyepakati: a) DIM yang akan digunakan dalam pembahasan RUU selanjutnya adalah DM hasil rekonstruksi yang telah dibagikan pada tanggal 6 Januari. b) Pembahasan DIM selanjutnya akan dilakukan secara clustering yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster, yakni Kelembagaan otorita dan implikasinya; Pendanaan Rencana Induk (master plan); Pertanahan; Termasuk di dalamnya pasal- pasal yang relevan. 13 Januari 2022 60 DIM fraksi-fraksi yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster DIM fraksi-fraksi yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster yakni Kelembagaan otorita dan implikasinya; Pendanaan; Rencana induk (masterplan); Pertanahan; Termasuk di dalamnya pasal- pasal yang relevan. 13 Januari 2022 61 Kunjungan Kerja Pansus RUU IKN ke Kalimantan Timur Berisi agenda kegiatan Kunjungan Kerja Pansus RUU IKN ke Kalimantan Timur seiama 2 (dua) hari 14-15 Januari 2022 62 Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN (Terbuka) Rapat Panja RUU 1KN dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka 17 Januari 2022 115 melanjutkan pembahasan DIM RUU IKN secara klaster. 63 Risalah Rapat Kerja RUU IKN (Terbuka) Rapat Panja RUU IKN dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka penyampaian Laporan Panja; pembacaan pandangan/pendapat akhir mini dari seluruh fraksi DPR serta DPD; dan pengambilan keputusan tingkat I. 18 Januari 2022 PENETAPAN RUU MENJADI UNDANG-UNDANG 64 Risalah Rapat Paripurna Rapat Paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU IKN menjadi undang-undang. 18 Januari 2022 65 Laporan Panitia Khusus RUU IKN dalam Rapat Paripurna Laporan dari Pansus RUU IKN atas hasil pembahasan RUU IKN yang disampaikan dalam Rapat Paripurna 18 Januari 2022 66 Draft RUU IKN yang disahkan dalam Rapat Paripurna Draft RUU IKN yang disahkan dalam Rapat Paripurna 18 Januari 2022 67 Surat penyampaian RUU IKN menjadi UU pasca Pembicaraan Tk II pada Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 10.00 kepada Presiden Surat penyampaian RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU pasca Pembicaraan Tk II pada Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 10.00 kepada Presiden sebagaimana tercantum dalam Keputusan DPR No.1/DPR/RI/III/2021- 2022 18 Januari 2022 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 21 April 2022 dan keterangan tertulis bertanggal 19 April 2022 yang diterima Mahkamah pada 19 April 2022, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 pada pokoknya menguji UU IKN secara formil. 2. Dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945: a. Pasal 1 ayat (2); 116 b. Pasal 1 ayat (3); c. Pasal 22A; d. Pasal 27 ayat (1); e. Pasal 28C ayat (2). 3. Dianggap juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf e dan huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut sebagai UU No.12 Tahun 2011. II. DALIL-DALIL PERMOHONAN 1. Dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022: a. Para Pemohon dalam posita memohon adanya putusan sela (provisi) sebagaimana diuraikan dalam halaman 37 angka 1, angka 2, dan seterusnya sampai dengan halaman 43. b. Para Pemohon mempertentangkan dalam proses pembentukan UU IKN, yang secara lengkap tercantum dalam permohonan perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 pada halaman 37 sampai dengan halaman 84 dalam posita, yang pada petitumnya “untuk dinyatakan undang- undang a quo tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang serta bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 2. Dalil Permohonan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022: Para Pemohon mempertentangkan dalam proses pembentukan UU IKN, yang secara lengkap tercantum dalam berkas permohonan perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 pada halaman 15 sampai dengan halaman 32 dalam posita, yang pada petitumnya “untuk dinyatakan undang-undang a quo bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 117 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 secara tegas telah memberikan ketentuan tata cara uji formil yang tetap berdasarkan pengujian secara konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945, sehingga berdasarkan kewenangan MK untuk menguji secara formil pengujian berdasarkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat “persetujuan bersama”. 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 frasafrasa “persetujuan bersama” merupakan esensi berlakunya asas legalitas sehingga frasafrasa “persetujuan bersama” merupakan norma yang sangat fundamental sebagai dasar terbentuknya undang-undang. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 dalam frasafrasa “persetujuan bersama” merupakan norma yang dapat menciptakan suatu gagasan norma-norma menjadi norma hukum atau RUU menjadi undang-undang. Konstitusionalitas Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 sejalan dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah “negara hukum” yang menerapkan asas legalitas sebagai sistem pemerintahan sehingga frasafrasa “persetujuan bersama” merupakan tindakan pemerintahan sebagai perwujudan negara dalam menciptakan hukum tertulis atau undang- undang. 118 4. Sesuai ketentuan Pasal 24C, Pasal 20, dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, merupakan pengujian atas sah atau tidaknya suatu undang-undang sehingga pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 harus diuji secara konstitusional dengan menilai sah atau tidaknya “persetujuan bersama” yang dilakukan dalam pembentukan undang- undang sebagai tata cara memperoleh sah atau tidaknya suatu norma dan sah atau tidaknya suatu undang-undang. 5. Jika pembentukan undang-undang telah diproses berdasarkan prosedur yang berlaku dan telah adanya “persetujuan bersama” yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat I dan “persetujuan bersama” yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat II dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan “persetujuan bersama” dalam organ pembentuk undang-undang maka secara konstitusional undang-undang tersebut menjadi sah secara formil. Namun jika proses pembentukan undang- undang gagal dalam mendapatkan “persetujuan bersama” baik dalam pembahasan Tingkat I atau pembahasan Tingkat II yang kemudian dipaksakan menjadi undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dengan alasan telah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945 sehingga dapat dinyatakan cacat formil secara konstitusional. 6. Sebagai argumentasi berdasarkan konstitusionalitas uji formil dalil permohonan uji formil harus diuji sejak proses pada pembahasan DPR Tingkat I dan Tingkat II, sedangkan proses sebelum pembahasan di DPR hanya sebagai pendukung atau penguat pertimbangan Mahkamah dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara yuridis Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 harus dipahami sebagai hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 secara formil yang sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang secara tegas memberikan perbedaan tata cara pelaksanaan uji formil UU terhadap UUD Tahun 1945. 119 8. Perbedaan pengujian formil dan pengujian materiil dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 diantaranya: a. Legal Standing dalam uji formil hanya terbatas pada kerugian konstitusional secara “keterpautan” dengan undang-undang yang diuji. b. “Keterpautan” dimaksud merupakan kerugian konstitusional yang terbatas pada alasan kerugian yang melekat dalam undang-undang yang diuji baik yang melekat adanya hak, kewajiban atau tugas dan tanggung jawab di dalam pengaturan dalam Undang-undang yang diuji. c. Batu uji dalam pengujian formil hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya Undang-undang dalam UUD Tahun 1945, yang secara konstitusional dapat diuji terhadap: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus tetap berdasarkan pada konsep negara hukum. 2. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945, dalam hal kewenangan pengajuan RUU, 3. Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 4. Pasal 20 ayat (3) UUD Tahun 1945, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang- undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 5. Pasal 20 ayat (4) UUD Tahun 1945, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 6. Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945, dalam hal rancangan undang- undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 9. Terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2020 Mahkamah berpendirian yang pada pokoknya kerugian konstitusional tetap masih berpedoman 120 pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 [vide paragraf [3.6] halaman 275] yang secara jelas tidak membedakan Legal Standing antara uji formil dan uji materil dimana antara uji formil dan uji materil memiliki banyak perbedaan diantaranya: a. Pengujian formil merupakan pengujian prosedur dan tata cara sah atau tidaknya suatu undang-undang, yang secara esensial tidak menguji norma-norma yang berlaku atau belum adanya akibat hukum. b. Pengujian materil merupakan pengujian undang-undang yang telah sah berlaku, yang secara esensial menguji norma-norma undang- undang yang dapat menimbulkan akibat hukum. c. Akibat hukum kerugian formil berdampak hanya kepada pembentuk undang-undang, yang dianggap cacat dalam pembentukannya. d. Akibat hukum kerugian materiil berdampak pada pemilik hak-hak konstitusional secara umum yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-haknya. e. Legal Standing uji formil adanya pihak yang merasa dirugikan akibat dibentuknya undang-undang dan berpotensi dapat melanggar atas hak, tugas atau kewenangannya yang terkandung didalamnya atau adanya hubungan yang melekat “keterpautan” terhadap undang- undang yang diuji. f. Legal Standing uji materiil adalah terkait “kerugian konstitusional” para pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak secara umum yang dijamin dalam UUD Tahun 1945. 10. Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 menegaskan bentuk kerugian konstitusional yang sangat jelas atas hak yang diberikan oleh UUD Tahun 1945, dan adanya bentuk kerugian yang dilanggar dengan berlakunya undang-undang. Hal tersebut sudah sangat jelas untuk penegasan bentuk kerugian secara materiil karena hak- haknya dapat dilanggar dalam bentuk norma undang-undang, dalam bentuk pasal, ayat, frasa atau kata sehingga dalam menguji materiil pihak yang merasa dirugikan akibat berlakunya undang-undang dapat menguji materi undang-undang pasal, ayat, frasa atau kata. Sehingga, Putusan 121 MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tidak dapat digunakan sebagai landasan uji formil namun akan lebih beralasan hukum jika digunakan sebagai landasan uji materiil. 11. Berdasarkan uraian tersebut, maka landasan hukum Legal Standing dibedakan sebagai berikut: a. Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai landasan Legal Standing uji formil. b. Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai landasan Legal Standing uji materiil. 12. Berdasarkan argumentasi atas Legal Standing uji formil tersebut di atas Pemerintah berkeyakinan bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan kepastian hukum sebagai tata cara syarat Legal Standing uji formil baik bagi pihak yang berkepentingan dan juga bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945. 13. Sesuai Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penting kiranya bagi Pemerintah untuk memberikan pandangan dan pendapat atas kedudukan hukum Legal Standing uji formil para Pemohon: a. Kedudukan Hukum para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 sebagaimana tercantum dalam permohonan halaman 2 sampai dengan 6 yang pada pokoknya: 1) Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yang mengalami kebingungan untuk menjelaskan secara akademis terhadap pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa terkait penerapan manajemen strategi dalam UU a quo. Apabila dilihat secara manajemen strategi anggaran pembangunan IKN tidak jelas akan menggunakan anggaran yang dialokasikan darimana. 2) Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia menguraikan kedudukan Legal Standing sebagai berikut: a. Pemohon pernah menjabat sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta Periode 2004-2009 yang mengerti dan 122 mengetahui proses pembentukan suatu UU, durasi waktu 42 hari tidak memungkinkan untuk pembentukan suatu undang- undang dan terburu-buru. b. Saat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan banyak masyarakat Jakarta yang bertanya tentang nasib/masa depan Jakarta sebagai ibu kota dipindahkan membuat Pemohon tidak bisa menjelaskan karena selama ini tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga masyarakat DKI Jakarta jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. c. Sebagai pengurus dalam Badan Hukum Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia, pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengharmonisasikan ketentuan norma yang mengatur terkait pembangunan IKN Nusantara dengan ketentuan norma yang diatur dalam UU yang terkait dengan sumber daya alam. d. Sebagai tax payer, proyek IKN berpotensi besar untuk terhenti hal ini tentunya bentuk penggunaan APBN yang tidak bertanggung jawab dan menmbulkan kerugian negara padahal APBN berasal dari pajak rakyat yang selalu dibayarkan oleh Pemohon. 3) Pemohon III sebagai Warga Negara Indonesia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025, tidak mendapatkan informasi yang jelas, dan kesempatan untuk memberikan masukan dalam UU a quo. 4) Pemohon IV sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan tokoh agamawan yang memiliki umat diberbagai wilayah di Indonesia, merasa proses pembentukan terlihat terburu-buru sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna, tanpa mengundang pihak yang terdampak baik masyarakat Jakarta, maupun masyarakat Kalimantan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di lapangan akibat 123 shock culture, ketimpangan lapangan pekerjaan antara pendatang dan masyarakat asli Kalimantan. Selain itu, Pemohon merasa kesulitan untuk memberikan jawaban-jawaban kepada umatnya yang mempertanyakan hal ini, terlebih adanya infiltrasi budaya global yang dapat mengancam akidah-akidah agama yang selama ini telah dibangun dan dijaga oleh Pemohon. 5) Pemohon V sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki kekhawatiran dalam menjaga tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, akan adanya potensi konflik horizontal, berpotensi terlanggar dalam ketentuan UU a quo incasu peralihan/pembebasan lahan masyarakat. 6) Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI sebagai Warga Negara Indonesia merupakan Purnawirawan TNI, yang tidak bisa memberikan masukan dalam merumuskan ketentuan UU a quo karena wakttu pembentukan UU terhitung sangat cepat jika diukur dari beban persoalan yang memiliki multidimensi. 7) Pemohon XII merupakan Warga Negara Indonesia yang merupakan seorang guru besar yang memiliki tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negaranya atau mencegah terjadinya kerusakan bangsa dan negaranya dimana Pemohon tidak dapat memberikan masukan keapda Pembentuk UU untuk menyampaikan pendapatnya agar menghentikan rencana perpindahan IKN karena waktu yang begitu cepat dalam proses pembentukan UU a quo. 8) Pemohon XIII adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Jakarta menerima keluhan dan memperjuangkan persoalan yang ada di Jakarta. Pemohon tidak bisa menjelaskan karena tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga DKI Jakarta jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan. Selain itu, akses untuk mendapatkan materi pembahasan dalam setiap tahapan tidak dibuka seluruhnya (28 tahapan hanya 7 naskah pembahasan). 124 9) Pemohon XIV adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan pensiunan dosen yang juga pengamat ekonomi yang aktif memberikan pemikiran-pemikiran menjadi tidak terakomodir mengingat partisipasi public dalam pembentukan UU a quo hanyalah bersifat formalitas belaka, tidak maksimal dan bermakna. 10) Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, Pemohon XXI, Pemohon XXII, dan Pemohon XXIII adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi wiraswasta, pengacara, pedagang, dan karyawan swasta sebagai para pemilih dalam pemilu tahun 2019 mendalilkan kerugian bahwa pembentuk UU telah mengabaikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. 11) Pemohon XXIV adalah Warga Negara Indonesia sebagai mahasiswa telah melakukan hasil kajian menjadi tidak terakomodir karena proses pembentukan UU a quo sangat cepat dan partisipasi publik hanya formalitas yang tidak memberikan kesempatan pada masyarakat yang terdampak incasu masyarakat Jakarta b. Kedudukan Hukum para Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 sebagaimana yang tercantum dalam permohonan halaman 1 s/d 6 yang pada pokoknya: 1) Pemohon I, III dan XIX berkedudukan sebagai PNS; 2) Pemohon II, IV, VII, XIII dan XV berkedudukan sebagai Dosen; 3) Pemohon V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, dan XXI berkedudukan sebagai Karyawan Swasta; 4) Pemohon XIV dan XVIII berkedudukan sebagai Pensiunan; 5) Pemohon XVI dan XVII berkedudukan sebagai Wiraswasta; 6) Pemohon XX berkedudukan sebagai Wartawan. Terhadap Kedudukan Para Pemohon I sampai dengan XXI, diuraikan sebagai berikut: a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional Pasal 28D dan 28F UUD 1945 b. Para pemohon adalah pembayar pajak (tax payer) 125 c. Para Pemohon adalah Warga Negara yang memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat Kesehatan Masyarakat akibat Covid-19 c. Konstitusionalitas Legal Standing para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 dalam satu pandangan Pemerintah sebagai berikut: 1) Pemohon yang berkedudukan sebagai “dosen” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji, baik terhadap hak dan kewajiban yang diatur secara langsung maupun tidak langsung dalam undang-undang yang di uji dan juga tidak akan adanya potensi kerugian secara konstitusional sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Dosen. 2) Pemohon yang berkedudukan sebagai “wiraswasta” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terkait terhadap hak-haknya untuk melakukan usaha sebagai wiraswasta dengan berlakunya undang-undang yang di uji tidak akan adanya potensi kerugian secara konstitusional dan tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Wiraswasta. 3) Pemohon berkedudukan sebagai mantan Anggota DPD atau DPR secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terkait hak dan kewajibannya yang diatur secara langsung dalam undang-undang yang di uji yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai mantan Anggota DPD atau DPR. 4) Pemohon berkedudukan sebagai “Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan 126 akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI. 5) Pemohon berkedudukan sebagai “tokoh agama” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai tokoh agama, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai tokoh agama. 6) Pemohon berkedudukan sebagai “Pensiunan” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai pensiunan, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai pensiunan. 7) Pemohon berkedudukan sebagai “Purnawirawan” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Purnawirawan, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Purnawirawan. 8) Pemohon berkedudukan sebagai “Mahasiswa” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Mahasiswa, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Mahasiswa. 9) Pemohon berkedudukan sebagai “Karyawan Swasta” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Karyawan Swasta, sehingga 127 dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Karyawan Swasta. 10) Pemohon berkedudukan sebagai “Pengacara” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Pengacara, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Pengacara 11) Pemohon berkedudukan sebagai “Pedagang” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Pedagang, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Pedagang. 12) Pemohon berkedudukan sebagai “PNS” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai PNS, sehingga dengan berlakunya undang- undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai PNS. 13) Pemohon berkedudukan sebagai “Wartawan” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai wartawan, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Wartawan. Sesuai kedudukan hukum Legal Standing para Pemohon secara keseluruhan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU- XX/2022, Pemerintah berkeyakinan bahwa berdasarkan syarat Legal 128 Standing uji formil sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/ 2009, secara jelas kedudukan hukum Legal Standing para Pemohon tidak adanya hubungan “keterpautan” dengan udang-undang yang di mohonkan untuk diuji, yang secara faktual Undang- Undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional atau kerugian lain bagi para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki hak untuk menguji undang-undang a quo secara formil, dan akan sangat beralasan hukum, jika Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Legal Standing para Pemohon secara keseluruhan. IV. PUTUSAN SELA/PROVISI Berdasarkan permohonan perkara dalam Bab III halaman 37 yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan Putusan Sela (Provisi) dengan alasan yang dilandaskan pada Putusan Nomor 27/PUU-XVII/2009 dan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019. Sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dalam permohonan halaman 37 sampai dengan halaman 43 penting kiranya Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Putusan sela pada dasarnya putusan yang diambil atau dijatuhkan oleh hakim dan bukan putusan akhir atau end vonnis, yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, dan bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan suatu persidangan. 2. Bahwa dalam ranah pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 sebagaimana ketentuan pasal 24C UUD Tahun 1945, undang- undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang telah berlaku. Berlakunya Undang-Undang bersifat umum yang disahkan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang hanya dapat diubah, diganti atau dibatalkan oleh pembentuk undang-undang atau dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini Putusan MK memiliki sifat final and binding (putusan akhir) sehingga merujuk pada sifat Putusan MK dan sifat berlakunya undang–undang maka Putusan Sela Provisi dalam pengujian undang- undang terhadap UUD Tahun 1945 baik secara materiil dan secara formil tidak akan berpengaruh terhadap pemeriksaan perkara. 129 3. Putusan Sela Provisi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 dapat berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945, sehingga tidak ada alasan hukum bagi MK menguji Undang-undang dapat memutus sebelum melakukan proses pengujian sebagai pertimbangan untuk memutus suatu perkara. 4. Berdasarkan kewenangan MK dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, MK hanya dapat menerapkan putusan sela dalam hal memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan sengketa pemilihan kepala daerah, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Putusan sela dalam hal ini dapat diterapkan dengan tujuan untuk memungkinkan dan mempermudah pemeriksaan para pihak dengan menghentikan sementara tindakan-tindakan para pihak yang bersengketa berdasarkan kewenangan yang disengketakan. Penghentian sementara terhadap tindakan berdasarkan kewenangan merupakan penghentian yang bersifat khusus sebagai upaya pengadilan untuk tetap bersifat netral dalam pemeriksaan perkara sampai adanya putusan akhir. Dengan demikian, maka putusan sela hanya dapat diterapkan pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan sengketa pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemerintah berkeyakinan bahwa Putusan Sela dalam pemeriksaan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 tidaklah beralasan hukum dan akan lebih tepat jika Yang Mulia Ketua- Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Provisi para Pemohon. V. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Berdasarkan atas pokok-pokok perkara diatas sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan secara formil, pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan politik hukum, landasan konstitusional dan alasan-alasan atas dibentuknya UU IKN sebagai berikut: a. Politik Hukum Perpindahan Ibu Kota Negara 1) Bahwa kedudukan hukum pemerintahan (rechtspositie) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan 130 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang pemerintahannya dilaksanakan dalam ranah hukum publik dengan berprinsip negara kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” 2) Berdasarkan hal tersebut pemerintahan Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan yang secara konstitusional dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUD Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Tindakan Pemerintah berdasarkan Kekuasan seorang Presiden secara konstitusional dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanah pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke IV. Secara konstitusional, memajukan kesejahteraan umum menjadi politik hukum Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3) Berdasarkan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang a quo merupakan salah satu bagian dari politik hukum kesejahteraan yang memiliki suatu tujuan, misi dan visi pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai: 131 a) kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon; b) penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta c) simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. b. Konstitusionalitas Kewenangan Pembentukan Ibu Kota Negara 1) Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, berdasarkan ketentuan tersebut maka terbitnya UU IKN tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena dalam dalam pembentukan UU IKN telah dilakukan pembahasan secara intensif antara Badan Legislasi dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Hukum dan HAM, serta didahului dengan Naskah Akademik, maka penyusunan UU IKN telah sesuai dengan UUD 1945 dan prosedur pembentukan Undang-Undang. 2) Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan “Dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui Bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan 132 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Dengan demikian, maka pembentukan UU IKN tidak bertentangan dengan peraturan pembentukan perundang-undangan, karena UU IKN merupakan urgensi nasional dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. c. Beberapa Alasan Pokok Perpindahan Ibu Kota Negara 1) Pemindahan IKN didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di IKN Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. alternatif: Pemindahan IKN didasari oleh studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018 – 2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi IKN 133 memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, Pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah ‘pusat gravitasi’ ekonomi baru di tengah Nusantara. Selain itu, perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, dan diperdalam pada kajian KLHS Masterplan IKN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020. 2) Pengaturan perpindahan IKN melalui undang-undang menjadi dasar pengaturan yang dibenarkan dalam lingkup kepentingan menyangkut kepentingan yang bersifat umum. Namun secara teknis diperlukan juga suatu kebijakan sebagai landasan implementasinya sehingga penting juga adanya pengaturan pelaksanaan teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Landasan hukum perpindahan IKN tersebut diharapkan dapat sebagai acuan suatu bentuk IKN yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. 3) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penting kiranya Pemerintah sampaikan tentang usaha pemerintah dalam memberikan keyakinan tentang pentingnya perpindahan IKN dari perencanaan baik melalui kajian dan penelitiannya yang dapat disampaikan sebagai berikut: a) Rencana pemindahan IKN sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dan telah diwacanakan oleh beberapa Presiden RI sebelumnya dan baru pada pemerintahan Presiden Jokowi konkritisasi rencana pemindahan IKN diwujudkan. Sesuai tugas 134 dan fungsinya, pada tahun 2017-2019, Bappenas melakukan kajian pemindahan IKN ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder, para pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga- lembaga kajian terkait. Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). b) Perencanaan pembangunan IKN menjadi salah satu strategi untuk mengatasi disparitas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia serta mendukung pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan di luar Pulau Jawa. Pembangunan IKN direncanakan dapat memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menimbulkan multiplier effect untuk akselerasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dan dapat mewujudkan arahan dan misi mengenai pemerataan pembangunan dan berkeadilan yang tertuang dalam RPJP Tahun 2005- 2025. c) Tahapan perencanaan yang ada dalam Lampiran II Perpres Nomor 18 Tahun 2020 bersifat indikatif. Adapun perbedaan perencanaan dan tahapan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 dan implementasinya adalah karena adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya terkait penundaan proses penyusunan rencana pembangunan IKN di tahun 2020 diantisipasi dengan penyesuaian rencana di masa depan yang secara garis besar sudah ditentukan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terkait Rencana Induk Ibu Kota Negara dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 selalu memuat pencapaian dalam tahun 2015-2019 sebelum menentukan perencanaan kedepannya, sehingga jelas ada kesinambungan dalam dokumen perencanaan. 135 d) Pembahasan terkait IKN selain tertuang pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 juga tercantum pada Pemutakhiran RKP Tahun 2021 (Perpres Nomor 122 Tahun 2020) dan Pemutakhiran RKP 2022 (Perpres Nomor 155 Tahun 2021) sebagai salah satu Major Project/Proyek Prioritas Strategis, di mana kedua Perpres Pemutakhiran RKP tersebut disusun berdasarkan UU APBN. Pada UU APBN tahun 2020, 2021, dan 2022 sudah mencakup beberapa proyek terkait IKN terutama dalam penyusunan dokumen kajian, perencanaan, dan peraturan turunan pelaksana UU IKN yang dilakukan secara pararel oleh Bappenas, Kementerian ATR BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian KLHK serta kementerian/lembaga teknis lainnya. Beberapa proyek terkait IKN memang ada yang belum dimuat/dinarasikan secara khusus karena pada tahun 2020- 2021 masih menunggu proses pengesahan UU IKN. Oleh karena itu, proses pembangunan IKN tidak bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. e) Berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat maupun yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi IKN. Selain itu dilakukan pula lokakarya yang mengundang para pakar hukum ketatanageraan sebagai pakar Hukum Tata Negara, antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Prof. Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), DR Wicipto Setiadi, SH (Mantan Dirjen Peraturan Perundang- undangan) dan lain-lain, untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan Undang-Undang. d. Perpindahan Ibu Kota Negara Dilaksanakan Dengan Undang- Undang 1) Pemindahan IKN mencangkup kepentingan yang sangat komplek yang memiliki dampak yang luas yang dapat menentukan kondisi 136 suatu bangsa sehingga tujuan utama perpindahan IKN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2) Agar tujuan utama negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat perpindahan IKN harus dilaksanakan dengan koridor secara baik dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaanya yang dapat dipertangungjawabkan sehingga seluruh rangkaian perpindahan harus mendapatkan legitimasi yang dituangkan dalam undang-undang sebagai landasan pelaksanaanya. 3) Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan Rencana Induk Ibu Kota Negara disusun Naskah Akademik dan RUU IKN, diikuti dengan diskusi series dengan para pakar hukum tata negara untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN dilakukan pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan pengharmonisasian RUU IKN dan juga penyelarasan Naskah Akademik UU IKN dan harmonisasi UU IKN. Sejalan dengan hal tersebut dilakukan proses penyelarasan Naskah Akademik dengan RUU IKN dengan Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN . 4) Perpindahan IKN berdasarkan konstitusional telah diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang dari berbagai aspek tata cara pembentukan diantaranya: a) aspek filosofi, sosiologis dan historis pembentukan IKN; b) aspek perencanaan perpindahan IKN; c) aspek partisipasi masyarakat dalam pembentukan perpindahan IKN; d) aspek penyelarasan dan pengharmonisasian dalam pembentukan RUU IKN; 137 e) aspek pembahasan RUU di DPR; f) aspek pengesahan RUU menjadi UU. 2. Berdasarkan kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat UUD Tahun 1945 terutama dalam pembukaan UUD Alinea ke IV “untuk memajukan kesejahteraan umum” perpindahan IKN telah disepakati secara konstitusional yang diatur dengan UU IKN, dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Pembentukan UU IKN telah diberikan pandangan secara umum baik secara filosofis, sosiologis dan historis dalam rangka memberikan gambaran urgensi pentingnya UU IKN dibentuk diantaranya: 1) Secara filosofis pembentukan UU IKN berlandaskan pada Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke 4 yang menyatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perpindahan IKN bertujuan agar dapat melindungi masyarakat, dari berbagai degradasi, ketidaknyamanan, dan katastrofe, seperti banjir atau bencana alam atau non-alam lainnya, dan diharapkan dapat meringankan beban Jakarta yang sudah tidak mumpuni dari segi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai IKN. Catatan: disesuaikan dengan alasan yuridis filosofis UU IKN 2) Secara sosiologis perpindahan IKN disebabkan adanya beberapa permasalahan karena IKN yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban perannya secara optimal. Jakarta tidak secara optimal menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Selain itu, juga terdapat masalah ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain. 138 Ketidakmerataan tersebut perlu diatasi agar tidak menimbulkan konflik. Kondisi-kondisi tersebut tak lain adalah beban yang bersumber dari sejarah yang panjang, yang telah menjadikan Jakarta sebagai pusat segalanya sejak dahulu kala. Beban itu bertambah ketika Jakarta menjalankan fungsi ganda, selain sebagai daerah otonom provinsi juga disematkan fungsi sebagai IKN. Alhasil, tata kelola IKN harus senantiasa menyesuaikan kondisi Jakarta, tidak bisa serta merta mengatur secara utuh dan ideal. Dengan demikian ada kebutuhan menyelesaikan permasalahan IKN secara komprehensif, yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dalam aspek ekonomi dan bisnis, penataaan ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan, lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana yang mumpuni, dan kebutuhan lainnya. Lebih besar lagi ada kebutuhan negara untuk mengadakan tata kelola IKN yang lebih baik lagi sehingga jalannya pemerintahan secara keseluruhan dapat menjadi lebih baik lagi. 3) Secara historis perpindahan IKN merupakan suatu kebutuhan hukum pemerintahan untuk mencapai tujuan Indonesia Emas sesuai visi 2045, dimana sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia perlu memiliki sistem perkotaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Untuk itu, pemindahan pusat pemerintahan ke IKN perlu dimulai saat ini, dan secara paralel dilakukan pembenahan terhadap sistem perkotaan di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek sebagai pusat perekonomian. Disamping dalam mendukung visi 2045, untuk mendukung transformasi ekonomi, perlu ada terobosan baru dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi. Salah satu cita-cita dalam Visi Indonesia 2045 adalah pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. b. Berdasarkan landasan pokok perpindahan IKN proses pembentukan UU IKN secara konstitusional dan berdasarkan tata 139 cara pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: 1. Perencanaan (BUKTI 1 PK-01) Perencanaan pembentukan UU IKN dilaksanakan pada RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Bappenas sudah mencantumkan RUU IKN, RUU Perkotaan dan RPerpres Otorita IKN sebagai regulasi prioritas pada tahun 2020, serta masuk dalam salah satu Major Project dalam Prioritas Nasional. Selain itu pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, RUU IKN sudah menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas bersama DPR, yang dibuktikan dengan dokumen perencanaan pembentukan UU IKN: - KAJIAN 1) Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu kota Negara Naskah Akademik Tahun 2019; 2) Kajian Mendalam Sosial kependudukan dan ekonomi wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018; 3) Laporan Akhir Master Plan IKN (2 Jilid) Tahun 2020; 4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahun 2020; 5) Laporan Akhir, Studi kelayakan teknis calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (McKinsey & Company) Tahun 2019; - PROLEGNAS 1) Pengusulan RUU ke prolegnas 2) Prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 3) Putusan DPR tentang proleglas prioritas 2021 2. Penyusunan (BUKTI 2 PK-02) Naskah Akademik 3. PAK dan Rapat Koordinator Pembahasan RUU IKN (BUKTI 3 PK- 03) 1) SK PAK Januari 2020 2) Rapat Koordinasi Penyelarasan NA RUU IKN, 31 Mei 2021 3) Permohonan Harmonisasi atas RUU IKN, 31 Mei 2021 4) Draf RUU IKN I 140 5) Draf RUU IKN II 4. Konsultasi Publik (BUKTI 4 PK-04): 1) Rapat koordinasi tingkat Menteri , 29 April 2021 2) Permohonan harmonisasi atas RUU, 31 Mei 2021 3) Harmonisasi RUU IKN, 4 Juni 2021 4) Persiapan sosialisasi IKN, 17-18 Juni 2021 5. Proses pengajuan RUU IKN ke DPR (BUKTI 5 PK-05): Proses pengajuan RUU IKN ke DPR untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Dalam surat tersebut Presiden sekaligus menunjuk Kementerian terkait baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU IKN dengan DPR RI yang dibuktikan dengan: 1) Tindak Lanjut Surat Presiden, 24 Mei 2021 2) Permohonan Penyampaian Dan Pembahasan NA dan RUU, 4 Juni 2021 3) Permohonan Paraf Mensetneg Persetujuan RUU, 14 Juni 2021 4) Permohonan Paraf Kembali, 3 Agustus 2021 5) Penunjukan Wakil Pemerintah, 29 September 2021 6) Surat Presiden ke DPR, 21 September 2021 7) Undangan FGD, 29 November 2021 8) Sosialisasi dan konsultasi publik draf RUU IKN, 15 Desember 2021 9) Sosialisasi dan konsultasi publik draf RUU IKN, 17 Desember 2021 10) Undangan konsultasi publik RUU IKN Kerjasama UPN Veteran, 24 Desember 2021 11) Undangan rapat tim perumus pansus, 5 Januari 2022 12) Rapat panitia kerja pansus, 16 Januari 2022 13) Undangan rapat pembahasan DIM Fraksi, 14 Januari 2022 Berdasarkan keterangan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, Undang-undang IKN telah sesuai dengan landasan konstitusional dan telah memenuhi prosedur dan tata cara pembentukan peraturan 141 perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 serta didukung dengan dokumen bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemerintah. Sebagai pendirian Pemerintah bahwa UU IKN telah dibentuk sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945, sehingga UU IKN tidak terdapat cacat prosedur atau cacat formil. VI. PENJELASAN DAN TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS DALIL-DALIL PERMOHONAN PARA PEMOHON Penjelasan Pemerintah atas dalil-dalil permohonan perkara nomor 25/PUU- XX/2022 dan perkara nomor 34/PUU-XX/2022 akan kami tanggapi dalam satu Keterangan Pemerintah. Pada pokoknya para Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut: 1. Konsep pokok pengujian formil menurut pemohon atas UU terhadap UUD Tahun 1945; 2. Pembentuk Undang-undang yang melanggar UU No 12 Tahun 2011 dalam bentuk pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22A UUD Tahun 1945 merupakan bentuk pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945; 3. UU IKN dianggap bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya: a. asas kejelasan tujuan b. asas kesesuaian antara jenis hirarki dan materi muatan c. asas dapat dilaksanakan d. asas kedayagunaan e. asas keterbukaan 4. Adanya praktek inkonstitusional fast track legislation 5. UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak mendapatkan jawaban (right to be explained). 6. Pembentukan Ibu Kota Negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tidak ditemukan dalam UU APBN TA 2020, 2021, 142 dan 2022 sehingga bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. 7. Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak pernah ada atau dibahas pada saat pembahasan. Berdasarkan dalil-dalil pokok permohonan para pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Konsep pokok pengujian formil UU terhadap UUD Tahun 1945 a. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), MK “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Meskipun dengan kata “menguji” dapat diartikan pengujian yang bersifat materiil yakni menguji norma undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, namun berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, MK juga berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 secara formil, yang dilandaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK telah menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil. b. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai landasan uji formil Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, lahir dari norma ketentuan Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang- undang ini”. Dengan demikian secara yuridis Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 harus dipahami sebagai bagian dari hukum acara MK menjadi landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam melakukan uji formil Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. c. Secara yuridis Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan landasan kepastian hukum pengujian formil UU terhadap UUD Tahun 1945 yang dalam materi putusannya menetapkan: 1) adanya kriteria yang membedakan Legal Standing Pemohon dengan uji materiil yang memberikan kepastian hukum yang lebih selektif sebagai landasan pihak yang berkepentingan. 143 2) adanya batasan tenggang waktu pengujian formil yang lebih cepat dalam rangka memberikan kepastian hukum. 3) adanya materi yang membedakan landasan batu uji terhadap UUD Tahun 1945, yang lebih kearah kewenangan dan proses pembentukan Undang-undang secara konstitusional. Berdasarkan uraian di atas, Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 memberikan kepastian hukum dalam pengujian secara formil UU terhadap UUD Tahun 1945 sehingga sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945. 2. Prinsip-prinsip negara hukum dalam Pembentukan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan konstitusionalitas Pasal 22A UUD Tahun 1945. a. Prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, bahwa Indonesia telah menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah tunduk pada ketentuan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-ndangan sebagai landasan yuridis dan landasan konstitusional. b. Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah adanya ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Secara konstitusional menurut pemohon Pasal ini memberikan delegasi untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Menurut Pemerintah, Pasal ini secara hukum belum mengandung unsur norma hukum, namun hanya mengandung unsur perintah atau delegasi untuk mengatur lebih lanjut dengan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22A tidak dapat berlaku secara umum, namun hanya berlaku bagi penerima delegasi (DPR dan Pemerintah) yang berdasarkan kewenangannya membentuk undang-undang mengenai peraturan perundang- undangan. Secara hukum, ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang memberikan kekuasaan 144 pembentuk Undang-undang untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-undang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 tidak dapat dijadikan batu uji pengujian secara formil terhadap pembentukan undang-undang. c. Berdasarkan prinsip negara hukum maka Pasal 22A UUD Tahun 1945 tidak dapat dipergunakan sebagai batu uji pengujian formil, secara konstitusional pengujian formil hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya undang-undang dalam UUD Tahun 1945, secara konstitusional uji formil hanya dapat diuji terhadap: 1) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945, dalam hal kewenangan pengajuan RUU. 2) Pasal 20 ayat (2) pembentukan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3) Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan “Jika rancangan undang- undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.” 4) Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.” 5) Pasal 20 ayat (5) yang menyatakan “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” 3. Penyusunan UU No. 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan a. Asas-asas kejelasan Tujuan: Pemohon menyatakan UU IKN bertentangan dengan asas kejelasan tujuan karena tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang 145 berkesinambungan. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa 1) Dalil Pemohon tersebut mendasarkan pada pemahaman bahwa perencanaan pembentukan UU IKN harus telah tercantum secara eksplisit dalam seluruh dokumen perencanaan jangka panjang dan harus dilaksanakan tepat sesuai perencanaan. Pandangan ini melihat perencanaan pembentukan UU IKN harus tercermin secara eksplisit sehingga dalil ini melebihi dari batu uji formil yaitu ketentuan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2) Perencanaan pembentukan IKN sebagai bagian dari program system perencanaan pembangunan Negara telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rincian RPJMN ini tentu merupakan living dokumen yang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga tidak adanya pembentukan IKN dalam RPJMN periode 5 tahun sebelumnya tidak dapat serta merta disimpulkan pembentukan IKN tidak terencanan secara berkesinambungan. 3) Kesinambungan program pembentukan IKN justru terletak pada lahirnya UU IKN itu sendiri, oleh karena itu perencanaan legislasi menjadi titik sentral nya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya juga, telah terdapat program legislasi nasional yang disusun Pemerintah maupun yang disepakatai dengan DPR pembahasannya yang di dalamnya telah mencantumkan pembentukan UU IKN. 4) Bahwa terdapat perbedaan faktual pelaksanaan dari perencanaan pentahapan dalam Perpres 18 Tahun 2020 yang disampaikan Pemohon, juga bukan merupakan isu konstitusionalitas untuk membatalkan UU IKN. Pentahapan yang disusun dalam Perpres 18 Tahun 2020 sebagaimana table yang dikutip Pemohon menunjukkan indikasi target. Realiasi yang bergeser dari indikasi bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan apalgi menjadi isu konstitusionalitas. 146 5) Dari sisi kegiatan penunjang pembentukan IKN, terdapat program- program di lokasi IKN yang bahkan telah dijalankan termasuk didalamnya yang menggunakan skema anggaran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pada anggaran Tahun 2021. 6) Lahirnya UU IKN menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan IKN khususnya untuk melakukan pembiayaan dan mengalokasikan keuangan negara dalam anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mulai merealisasikan kegiatan pemindahan IKN yang pelaksanaannya pun tetap secara bertahap sesuai dengan Rencana Induk IKN. 7) Dapat Pemerintah jelaskan pula bahwa UU IKN dibentuk dengan tujuan yang jelas, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum UU IKN sebagai pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. 8) Dengan demikian, pengujian formil dari aspek perencanaan sesuai UU 12/2011 telah dipenuhi dalam pembentukan UU IKN. Dan dari sisi program strategis juga telah direncanakan dan disusun secara berkesinambungan guna memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan Ibu Kota Negara. b. Penjelasan dalil atas asas Kesesuaian jenis hirarki dan muatan 1) Pembentukan UU IKN telah memperhatian materi muatan dari Peraturan perundang-undangan. Hal-hal pokok telah diatur dalam UU IKN, sementara materi muatan yang perlu diatur lebih lanjut didelegasikan ke dalam peraturan pelaksana. Hal ini sudah sejalan dengan konsep dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang 147 Pembentukan peraturan perundang-undang, yang mengenal adanya hierarki peraturan peraturan perundang-undangan. 2) Dalam UU IKN dan Penjelasan serta NA RUU IKN Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; penunjukkan oleh Bapak Presiden telah konsisten dan sesuai (referensi: Surat Presiden kepada DPR RI tgl 21 September 2021 penyerahan RUU IKN untuk meminta pembahasan dan menyatakan bahwa Menteri PPN, Mendagri, Menkeu, Menteri ATR/BPN, dan Menkumham mewakili Pemerintah dalam membahas) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. c. Penjelasan dalil asas dapat dilaksanakan Pemohon menyatakan UU IKN bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan karena pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon menyampaikan bahwa kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi kondisi Covid-19 yang masih tinggi. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa: 1) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 2) Secara filosofis, UU IKN tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. UU IKN sebagaimana tersebut mengatur norma terkait dengan tata Kelola pemerintahan Ibu Kota Negara yang ideal baik dari sisi pemerintahan maupun penataan ruang dan lingkungan hidup. 3) Secara sosiologis, sebagaimana diuraikan, pertimbangan pembentukan UU IKN adalah sebagai dasar hukum untuk mengatasi sejumlah persoalan yang terjadi pada Ibu Kota Negara Provinsi DKI Jakarta saat ini, khususnya terkait pemindahan Ibu Kota. 4) Secara yuridis, pembentukan UU IKN adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena hingga saat ini belum terdapat 148 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ibu kota negara. d. Penjelasan dalil asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 1) Perihal isu UU IKN bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dikarenakan UU IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan, sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil,pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) UU IKN juga dalam rangka untuk sara mewujudkan Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. 3) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata- rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. 149 e. Penjelasan dalil asas Keterbukaan Pemohon menyatakan UU IKN bertentangan dengan asas keterbukaan karena tidak terbukanya informasi pada setiap pembahasan dengan mendasarkan pada informasi tidak tersedianya data pembahasan RUU IKN sebagaimana tertulis pada table dalam laman DPR. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa: 1) Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keterbukaan dalam pembentukan UU IKN telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011, yang secara tidak langsung para Pemohon bisa mendapatkan data-data proses pembentukan UU IKN dengan mengakses bttps/www.dpr.go.id/uu/detail/kt/368. 2) Bahwa dalil tidak adanya asas keterbukaan sebagaimana anggapan para Pemohon yang para Pemohon mendapatkan data-data sebagaiman halaman 67 s/d 77 dalam permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan halaman 18 s/d 22 Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang secara fakta para Pemohon telah mengakui adanya penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan UU IKN. 3) Dalam penyusunan UU IKN sudah melibatkan peran serta masyarakat yakni telah dilaksanakannya public hearing, diantaranya tanggal 12 Januari 2022 bertempat di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, dengan melibatkan akademisi universitas masing- masing. Atas dalil-dalil bahwa UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat 150 memberikan penjelasan bahwa dalil-dalil pemohon telah diakomodir dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k. 4. Konstitusionalitas atau inkonstitusional fast track legislation a. Rencana pemindahan IKN sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dan telah diwacanakan oleh beberapa Presiden RI sebelumnya dan baru pada pemerintahan Presiden Jokowi konkritisasi rencana pemindahan IKN diwujudkan. b. Sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2017-2019, Bappenas melakukan kajian pemindahan ibu kota negara ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder, pakar-pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga- lembaga kajian terkait Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). c. Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan rencana induk Induk Ibu Kota Negara disusun Naskah Akademik dan RUU IKN, diikuti dengan diskusi series dengan pakar-pakar hukum tata negara untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN. Sesuai UU Nomor 12 T ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dilakukan pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Pengharmonisasian RUU IKN dan juga penyelarasan Naskah Akademik UU IKN dan harmonisasi UU IKN. d. Sejalan dengan hal tersebut dilakukan proses penyelarasan naskah akademik dengan RUU IKN dengan Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN. Pemerintah, juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan publik untuk konsultasi dan menyerap aspirasi atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara, termasuk dalam rangka penyusunan UU Ibu Kota Negara. e. Berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat maupun yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi Ibu Kota Nusantara. Selain itu dilakukan pula lokakarya yang mengundang pakar-pakar hukum ketatanageraan sebagai pakar Hukum Tata Negara, antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie (mantan 151 Ketua MK), Prof. Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), DR Wicipto Setiadi, SH (Mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan) dll, untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan Undang-Undang. f. Setelah pada pidato kenegaraan 2019, Presiden Jokowi meminta izin kepada DPR RI untuk memindahlan IKN, Presiden Jokowi menyampaikan UU IKN secara resmi kepada DPR pada tanggal 29 september 2021. Pemerintah dan DPR kemudian membahas substansi UU IKN hingga disahkan oleh rapat paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2021. Terkait UU IKN ini, dalam proses penyusunan maupun perumusan substansi yang diatur didalamnya, Pemerintah telah melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, serta substansi seluruh ketentuan yang diatur dalam UU IKN mengacu dan berada di dalam koridor konstitusi Undang-Undang Negara RI Tahun 1945. g. Dengan proses yang cukup panjang, Pemerintah berpendapat bahwa proses pembuatan UU IKN telah melalui prosedur formal sesuai UU Nomor 12 tahun 2011 sehingga dalil Pemohon yang menyatakan UU IKN dibuat secara inkonstitusional fast track legislation merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. 5. Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak mendapatkan jawaban (right to be explained) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12/2011 dalam rangka memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU IKN telah dilaksanakan berbagai kegiatan konsultasi publik dengan berbagai elemen baik kalangan umum maupun kalangan akademisi, antara lain: a. Rangkaian Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (16 Mei 2019, 26 Juni 2019, 1 Agustus 2019, 21 Agustus 2019, 16 September 2019, 2 Oktober 2019, 25 Februari 2020). b. Lokakarya penerapan Omnibus Law dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (29 November 2019). c. Konsultasi Publik Draft NA dan RUU IKN (7 Februari 2020). 152 d. Konsultasi Publik Draft II bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda di Kalimantan Timur (7 Februari 2020). e. Konsultasi Publik dengan Universitas Negeri Manado (Sulawesi Utara) pada 17 Desember 2021 di Manado, Sulawesi Utara, konsultasi publik ini sebagai perwujudan bagian keterbukaan informasi bagi daerah timur Indonesia. f. Konsultasi publik kerjasama dengan Universitas Indonesia (Depok) pada 21 Desember 2021 di Auditorium Fakultas Hukum UI – Depok. Partisipasi publik ini diadakan dengan mengundang Akademisi, Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat Sipil di wilayah Jakarta. Konsultasi Publik Kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta (28 Desember 2021). 6. Pendanaan Pembentukan Ibu Kota Negara telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon menyatakan bahwa pendanaan pembentukan UU IKN tidak terdapat dalam APBN 2020, 2021, 2022, sehingga bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: 1) Pemohon menilai konstitusionalitas pembentukan UU IKN dengan mendasarkan tidak adanya anggaran yang secara eksplisit dialokasikan untuk pembentukan IKN pada APBN Tahun 2020, 2021 dan 2022 dan dihubungkan dengan perencanaan yang berkesinambungan. 2) Sebagaimana telah diuraikan pada tanggapan mengenai asas kejelasan tujuan pembentukan UU IKN, pengalokasian anggaran untuk pembentukan IKN telah dilakukan melalui kegiatan supporting antara lain melalui anggaran dengan mekanisme KPBU, dan pembiayaan penyiapan lokasi IKN. 3) Dalam rangka persiapan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara, dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah diatur Kerangka Regulasi Bab IX yaitu Kaidah Pelaksanaan halaman IX.6 yang di dalamnya 153 tercantum rencana penyusunan RUU IKN. Sehingga dari sisi perencanaan, penyusunan RUU IKN telah dilakukan dengan baik. a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UU IKN disebutkan bahwa persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Rencana kerja pemerintah tersebut, dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. (Penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU IKN). b. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN dapat bersumber dari APBN maupun dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Skema-skema pendanaan IKN antara lain berupa: 1) skema APBN; 2) skema KPBU; 3) skema pemanfaatan BMN; 4) skema partisipasi badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara (termasuk partisipasi BUMN atau swasta); dan 5) skema dukungan pembiayaan internasional Pemilihan skema pendanaan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan analisis value for money (VfM) dengan mengedepankan manfaat sosial ekonomi dari biaya yang akan dikeluarkan. d. Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN berpedoman pada Rencana Induk IKN yang merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, dan/atau Otorita IKN. 154 e. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara sesuai Rencana Induk IKN dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045 dan dimasukkan sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. f. RUU IKN baru mulai dilakukan pembahasan dengan DPR (pada tanggal 7 Desember 2021) setelah ditetapkannya UU APBN TA 2022, sehingga belum ada pengalokasian anggaran secara spesifik untuk IKN. Namun demikian, dalam APBN TA 2022 telah dialokasikan anggaran pada K/L untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan yang lokasinya berada di sekitar IKN sehingga dapat mendukung persiapan dan pembangunan tahap awal IKN, sebagai contoh pembangunan Jembatan Pulau Balang dan Bendungan Sepaku Semoi. g. Dalam rangka pendanaan pembangunan IKN pada tahun 2022, Pemerintah akan melakukan optimalisasi belanja K/L/ nonK/L APBN TA 2022. h. Perencanaan pembentukan UU tidak berarti bahwa anggaran untuk pemindahan IKN harus ada sejak tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang menjadi acuan adalah RPJMN 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan. Sehingga pembentukan UU IKN sudah masuk dalam perencanaan yang dapat dibuktikan dengan daftar Prolegnas 2020- 2024. Pemohon keliru dengan mencampuradukkan antara konsep perencanaan pembentukan undang-undang dengan konsep perencanaan pembangunan IKN dengan mendasarkan pada ketersediaan anggaran. i. Penyediaan anggaran untuk masing-masing Kementerian Lembaga melaksanakan proses perpindahan IKN dapat dilakukan setelah mendapatkan payung hukum ditetapkannya UU IKN. j. Pemenuhan kebutuhan anggaran IKN khususnya untuk pembangunan, dilakukan sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 dan disesuaikan dengan kondisi terkini serta memperhatikan kapasitas APBN dalam rangka kesinambungan fiskal. Pemerintah tetap berkomitmen agar rencana 155 penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional tetap berjalan dengan baik selaras dengan pembangunan IKN. Dengan demikian, sesuai dengan UU IKN, pendanaan pembangunan UU IKN telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang sah dan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesinambungan fiskal serta kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 7. Tanggapan mengenai dalil Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak pernah ada atau dibahas pada saat pembahasan Lampiran II mengenai Rencana Induk IKN merupakan amanat dari Pasal 7 ayat (3) UU yang menyatakan bahwa: “Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Sehingga, dengan telah dicantumkannya Lampiran II dalam batang tubuh UU IKN maka Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang. Terhadap dalil Para Pemohon selebihnya, karena telah masuk dalam pokok muatan uji materiil, maka Pemerintah tidak akan memberikan tanggapan atau jawaban. Berdasarkan Penjelasan Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil para Pemohon sebagaimana dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan hukum. Sehingga dalil-dalil yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN cacat formil. Namun berdasarkan penjelasan Pemerintah, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terbukti sesuai secara konstitusional pembentukannya telah dilakukan sesuai dengan tata 156 cara pembentukan undang-undang yang baik dan benar, sehingga tidak memiliki cacat formil. VII. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prosedur Pembentukan Undang- undang, dan sah secara konstitusional serta tidak memiliki cacat formil. Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Presiden juga telah menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022 sebagai berikut: Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 April 2022 atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas perkara nomor 25/PUU-XX/2022 dan 34/PUU-XX/2022, berikut Pemerintah sampaikan keterangan tambahan atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih: “…mungkin nanti baik pemerintah maupun DPR mohon nanti bisa ditambahkan terkait dengan risalah sidang, risalah sidangnya termasuk dilampirkan juga undang-undang yang sudah diundangkan….” 157 “…kaitan dengan dalil dari Pemohon yang mengatakan bahwa ada pansus-pansus yang tidak dapat diakses, itu mohon nanti bisa ditambahkan di dalam keterangan pemerintah termasuk DPR itu pansus yang berkaitan dengan hal apa saja agendanya, kemudian termasuk juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sesungguhnya pansus itu telah melakukan agenda-agenda tersebut yang sebetulnya juga bisa diakses mungkin, tapi karena mungkin ada persoalan gangguan yang lainnya, tetapi ini perlu dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan agenda-agenda pansus tersebut, ada beberapa yang menurut Para Pemohon itu tidak bisa diakses, di dalamnya juga termasuk rapat panja. Ini dalam rangka juga untuk membangun keterbukaan….” “…berkaitan dengan dalil fast track legislation itu mohon diberikan bukti-bukti pendukung karena disini bukti pendukung dari pemerintah memang belum lengkap, tolong diberikan bukti pendukung soal itu sehingga kita bisa lihat sejauh mana sesungguhnya terkait dengan tahapan-tahapan di dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan itu.” “…menyangkut dalil Pemohon untuk Perkara 34/PUU-XX/2022 yang mempersoalkan soal lampiran undang-undang, baik lampiran I maupun lampiran II mohon nanti bisa diberikan satu keterangan yang lengkap. Itu sesungguhnya bagian memang yang sudah dibahas di dalam proses pembentukan undang-undang itu sendiri atau kemudian dia sebetulnya juga melekat di dalam naskah akademik atau apa sesungguhnya yang berkaitan dengan Lampiran I bicara peta delineasi dan koordinat dan rencana induk IKN itu? Itu supaya kita bisa tahu persis sesungguhnya kedua hal itu bersumber dari mana? Kemudian, mengapa pada akhirnya menjadi bagian yang dijadikan Lampiran, tadi dari DPR menyatakan semula mau dibikin dalam bentuk Keppres kemudian menjadi lampiran, itu sumbernya dari mana kedua hal itu? Apakah memang sudah ada sesungguhnya di dalam naskah akademik atau kemudian dia berasal dari sumber yang mana?” Terhadap pertanyaan YM Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 158 Terhadap dalil Pemohon tentang agenda dan dokumen pembahasan pada Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di website Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak dapat diakses. 1. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 68-77 permohonan perkara nomor 25/PUU-XX/2022 terkait agenda pembahasan pada Rapat Pansus (RUU IKN) yang tidak dapat diakses, dapat Pemerintah tanggapi sebagai berikut: a. Bahwa seluruh agenda pembahasan dan dokumen terkait agenda rapat dapat diakses oleh publik melalui laman DPR RI di https:// www.dpr.go.id/uu/detail/id/368. b. Bahwa pembahasan RUU IKN bersifat terbuka dan juga disiarkan oleh DPR melalui TV Parlemen dan kanal Youtube DPR RI yang dapat diakses secara langsung atau tunda dengan alamat tautan https://www.youtube.com/c/DPRRIOfficial/search?query=IKN. 2. Beberapa agenda Rapat Pansus RUU IKN yang ditayangkan secara live streaming dan dapat diakses melalui Youtube DPR RI di antaranya sebagai berikut: No Agenda Tanggal Ditayangkan Live Streaming Tautan 1. Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar 9 Desember 2021 https://www.youtube.co m/watch?v=3jDsWxWs OT4 2. Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar 10 Desember 2021 https://www.youtube.co m/watch?v=cmGKIWd p1K0 3. Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD 13 Januari 2022 https://www.youtube.co m/watch?v=hRyyzwXJ hP0 4. Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD 17-18 Januari 2022 https://youtu.be/eMwS KkVPFpo 5 Rapat Paripurna DPR RI Ke - 13 Masa Persidangan III Tahun 18 Januari 2022 https://youtu.be/sWyep 3xysIY?t=7584 (Sidang RUU IKN 159 No Agenda Tanggal Ditayangkan Live Streaming Tautan Sidang 2021 - 2022 dimulai pada durasi waktu 2:06:24) 3. Khusus untuk agenda konsultasi publik, masyarakat dapat mengikuti secara langsung kegiatan tersebut karena bersifat terbuka melalui kanal Youtube IKN Indonesia (situs: ikn.go.id) dengan rincian jadwal dan akses tautan sebagai berikut: No Agenda Tanggal Tautan 1. Konsultasi Publik RUU IKN diselenggarakan Bersama Universitas Sam Ratulangi di Manado 17 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=jlGG_6txpL Y 2. Konsultasi Publik RUU IKN di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 21 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=DO9vmSH RiUg Berita: https://law.ui.ac.id/v3/k onsultasi-publik- rancangan-undang- undang-tentang-ibu- kota-negara-di-fhui/ https://www.antaranew s.com/berita/2599417/ bappenas-gelar- konsultasi-publik-ruu- ikn-di-ui 3. Konsultasi Publik RUU IKN di UPN Veteran Jakarta 28 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=zwdfTs6IU H4 Berita: https://www.upnvj.ac.id /id/berita/2022/01/fakul tas-hukum-bersama- kementerian- 160 No Agenda Tanggal Tautan ppnbappenas-bahas- ruu-ibu-kota- negara.html 4. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Mulawarman, Samarinda 11 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=CJll5LdCG V8 5. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Hasanuddin, Makassar 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=1p52NrPfL fI 6. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Sumatera Utara, Medan 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=1p52NrPfL fI Dari keterangan Pemerintah di atas, menunjukkan bahwa semua agenda pembahasan pada Rapat Pansus RUU IKN dapat diakses oleh publik yang diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan oleh Pemerintah. Dengan demikian dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan agenda pembahasan pada Rapat Pansus RUU IKN tidak dapat diakses merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga dalam kesempatan ini Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon tentang fast track legislation 1. Bahwa setelah Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada DPR RI untuk memindahkan Ibu Kota Negara dan selanjutnya menyampaikan RUU IKN secara resmi 161 kepada DPR pada tanggal 29 September 2021. Pemerintah dan DPR kemudian membahas substansi RUU IKN hingga disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu kota Negara (UU IKN) melalui Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Adapun proses penyusunan maupun perumusan substansi yang diatur di dalam UU IKN, telah dilakukan Pemerintah sesuai prosedur sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU No. 15 Tahun 2019. Selain itu, substansi seluruh ketentuan yang diatur dalam UU IKN juga telah mengacu dan berada di dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa penyusunan UU IKN telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020 serta Prolegnas Prioritas 2021 (tautan akses: https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas) sehingga proses penyusunan UU IKN tersebut telah direncanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3. Bahwa mengenai dalil fast track legislation, adalah merupakan dalil sepihak dari Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah tetap pada jawaban Pemerintah sebagaimana tertuang pada poin nomor 1 hingga nomor 2, yang menyatakan bahwa seluruh perencanaan dan penyusunan pembentukan UU IKN secara rangkaian waktu tidak dibentuk “dalam waktu singkat”, tetapi telah melalui rangkaian tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019, Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Dari uraian keterangan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalil pemohon mengenai fast track legislation merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sehingga tidak dapat dan tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian secara formil terhadap pembentukan Undang-Undang apalagi untuk dinyatakan inkonstitusional dari segi formil. 162 2. Dalil fast track legislation yang disampaikan oleh Pemohon hanya dilihat dari aspek pembahasan RUU di DPR saja, padahal proses pembentukan UU IKN sudah dilakukan melalui perencanaan undang-undang a quo yang sudah dimulai sejak tahun 2019. Dengan demikian, karena proses pembentukan UU IKN telah dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan pembentukan peraturan perundang- undangan, maka dalil pemohon yang pada pokoknya menilai proses pembentukan UU IKN sebagai fast track legislation merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga dalam kesempatan ini Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon tentang Lampiran I dan Lampiran II UU IKN 1. Bahwa dalam UU IKN terdapat 2 (dua) lampiran, yaitu: a. Lampiran I berupa Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara; dan b. Lampiran II berupa Rencana Induk Ibu Kota Negara (Rencana Induk IKN). 2. Bahwa hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Lampiran II berupa Rencana Induk IKN. Terhadap Lampiran II tersebut dapat Pemerintah sampaikan kronologis lengkap dari Rencana Induk IKN tersebut sebagai berikut: a. Bahwa pada tahun 2017-2019, Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya melakukan serangkaian kajian pemindahan ibu kota negara, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Proses penyusunan kajian tersebut telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pakar, akademisi, dan masyarakat melalui pelaksanaan dialog-dialog nasional sebagai berikut: AGENDA, WAKTU Rangkaian Dialog Nasional Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Link • https://www.youtube.com/watch?v=eqZVnMC 3mRM • https://www.youtube.com/watch?v=JgqxDkitD 1g • 16 Mei 2019 • 26 Juni 2019 • 1 Agustus 2019 • 21 Agustus 2019 di Kalimantan • 16 September 2019 • 2 Oktober 2019 di Balikpapan 163 AGENDA, WAKTU • https://www.youtube.com/watch?v=IvbYeQA4 5xA • https://www.youtube.com/watch?v=ajDIk_P3D hw • https://www.youtube.com/watch?v=sEPlJ0mSl fw • https://www.youtube.com/watch?v=plzVyif3by o • https://www.youtube.com/watch?v=vUjVLFxF LAo • https://www.youtube.com/watch?v=rhP0wcU4 qbQ • 25 Feb 2020 di UI b. Hasil KLHS di atas dijadikan dasar penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara. Selanjutnya, pokok-pokok dalam dokumen kajian tersebut, termasuk Rencana Induk Ibu Kota Negara menjadi dasar bagi penyusunan Naskah Akademik UU IKN dan RUU IKN yang kemudian diusulkan masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2020-2024 sejak Desember 2019 (tautan rangkaian alur penyusunan RUU IKN: https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368) maupun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. c. Dalam draf RUU IKN yang disampaikan oleh Presiden berdasarkan Surat Presiden kepada DPR RI tanggal 21 September 2021, telah tertampung pokok-pokok substansi. Selain itu, Penjelasan Umum UU IKN telah memuat pokok-pokok pikiran dalam Rencana Induk. d. Rencana Induk Ibu Kota Negara tersebut semula direncanakan untuk diatur dengan Peraturan Presiden dengan kutipan bunyi pasal sebagai berikut: “Rencana Induk IKN Pasal 7 (1) Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...] dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN. (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.” Kemudian dalam pembahasan berikutnya terjadi perubahan dengan kronologi sebagai berikut: 164 a. Dalam rangkaian Rapat Panja RUU IKN dengan agenda Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU pada tanggal 13-15 Desember 2021, dilakukan pembahasan DIM, termasuk tentang Rencana Induk Ibu Kota Negara. Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah menyampaikan pengantar mengenai pengaturan Rencana Induk Ibu Kota Negara tersebut dan posisinya terhadap RUU IKN yang telah disusun atas dasar penjelasan pemerintah kemudian disepakati pentingnya Rencana Induk IKN tersebut, sehingga Pemerintah dan DPR menyepakati Rencana Induk Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang agar memiliki posisi hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, namun tetap memiliki fleksibilitas untuk dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan ke depan. b. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kemudian disepakati bahwa Rencana Induk Ibu Kota Negara menjadi Lampiran II UU IKN dan pokok pokok Rencana Induk tersebut dicantumkan dalam Pasal 7, sehingga rumusan Pasal 7 mengalami perubahan yang signifikan, yang semula 2 (dua) ayat menjadi 6 (enam) ayat dengan keseluruhan rumusan menjadi sebagai berikut: “Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Pasal 7 (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap. (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok- pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 165 (4) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. (5) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan: a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR; b. dalam hal perubahan dilakukan terhadap perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. (6) Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.” Berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (5) bahkan juga diatur adanya klausul apabila Rencana Induk sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) akan dilakukan perubahan, perlu dikonsultasikan dengan DPR. Dengan demikian, jelas bahwa isi Rencana Induk dalam Lampiran II telah dibahas dan mendapat perhatian yang sangat serius dari Panja DPR. Demikian pula apabila Rencana Induk akan diubah harus dikonsultasikan dengan DPR. Perlu kami sampaikan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara pada tanggal sebagai amanat Pasal 7 ayat (4) UU IKN dimaksud. 2) Pertanyaan Yang Mulia Hakim Saldi Isra: “…tahap persiapan rancangan undang undang ini, tolong ini disertakan bukti buktinya. Misalnya tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah mengatakan juga, studi kelayakan teknis. Nah, buktinya juga bisa disampaikan ke Mahkamah. Kemudian, ketersediaan lahan tadi Prof. Enny juga sudah menyebut. Perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi hasil kerja lingkungan hidup strategis. Jadi, ada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada master plan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, tolong itu bisa dilengkapi ke kami supaya nanti bisa dibuktikan benar atau tidak ini terencana dengan baik? Karena ini penting. Jadi, kita mohon Pemerintah melengkapi bukti bukti terutama keterangan yang lengkap ini dari halaman 18 sampai halaman 21…” 166 “…tolong dilengkapi juga bukti terkait pergeseran pergeseran rumusan norma dalam sepanjang siklus pembahasan itu. Jadi, ini pembahasan pertama ada masukan, apa yang berubah di norma berikut dan drafnya bagaimana? Supaya kami malah bisa melacak. Tadi misalnya pemerintah mengatakan, “Pasal ini diubah berdasarkan masukan dari masyarakat.” Nah, itu bisa dilacak dari perubahan perubahan norma yang dibahas dari waktu ke waktu itu. Tolong ini juga disampaikan ke Mahkamah agar kami bisa menilai secara komprehensif benar atau tidak ada pengaruh pendapat pendapat yang diberikan masyarakat. Nah, salah satu cara menilainya itu adalah bagaimana pembentuk undang undang mengadopsi pendapat itu? Tentu akan ada perubahan-perubahan norma. Dulunya begitu, setelah bertemu dengan kelompok ini, bertemu dengan kelompok ini, ada perubahan norma ini dan segala macamnya. Nah, kalau itu kami disediakan, itu juga kan jauh lebih baik karena ini pada umumnya bertumpu soal partisipasi masyarakat atas dalil dalil yang diajukan oleh Para Pemohon. Tolong kalau bisa dibikinkan tabelnya, itu jauh lebih bagus, kami bisa menjadi jauh lebih mudah untuk memahami perubahan perubahan norma dari draf 1, draf 2, draf 3 dan seterusnya.” Terhadap pertanyaan YM Hakim Saldi Isra tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah melakukan pembahasan RUU IKN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tahap persiapan pemindahan ibu kota negara telah dilakukan sejak tahun 2017 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KementerianPPN/Bappenas) dengan melakukan kajian dan pembahasan dengan berbagai pihak dan dilakukan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 2. Bukti-bukti tertulis yang dimintakan oleh YM Hakim Saldi Isra untuk menunjukkan bahwa perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) telah direncanakan dengan baik, yaitu: a. Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Konsolidasi 2017-2019). (terlampir alat bukti PK No. 01) 167 b. Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tahun 2019. (terlampir alat bukti PK No. 01) c. Studi Kelayakan Teknis Calon Lokasi Pemindahan IKN (Pra Master Plan IKN) tahun 2019. (terlampir alat bukti PK No. 01) d. Studi Ketersediaan Lahan (dokumen substansi tersebut berada dalam dokumen Kajian Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN/Master Plan tahun 2020). (terlampir alat bukti PK No. 01) e. Rekomendasi Hasil Kerja Lingkungan Hidup Strategis (dokumen substansi tersebut berada dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara tahun 2020). (terlampir alat bukti PK No. 01) f. Master Plan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas (dokumen Kajian Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN / Master Plan tahun 2020). (terlampir alat bukti PK No. 01) 3. Pemerintah telah melakukan serangkaian kajian pemindahan ibu kota negara sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan kronologi sebagai berikut: a. Pada tahun 2017, Bappenas menyusun kajian yang berjudul Kajian Konsep Pemindahan Ibu Kota Jakarta yang memuat substansi mengenai analisis kelayakan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Kajian memuat visi besar pemindahan, penentuan lokasi, dan analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara terhadap ekonomi di level nasional dan provinsi. Berdasarkan kajian tersebut, dihasilkan rekomendasi lokasi Ibu Kota Negara baru yaitu berada di luar Pulau Jawa dengan opsi lokasi di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi. ((terlampir alat bukti PK No. 01) b. Pada tahun 2018, Bappenas memfokuskan kajian di wilayah Pulau Kalimantan dengan judul “Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara” yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi kependudukan, sosial-budaya, dan ekonomi eksisting di wilayah Pulau Kalimantan secara utuh. Lebih lanjut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 168 Nasional membuat “Kajian Kesesuaian Lahan dan Alternatif Lokasi”. Melalui kajian ini, didapatkan gambaran mengenai kesesuaian lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara dan menjadi input bagi penyusunan kajian teknis calon lokasi oleh Bappenas pada tahun berikutnya. (terlampir alat bukti PK No. 01) c. Selanjutnya di tahun 2019, Bappenas menyusun “Kajian Teknis Calon Lokasi (Studi Konsolidasi Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara)” yang mengonsolidasikan berbagai kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2017 dan memperdalam temuan-temuan yang diperoleh dari kajian-kajian tersebut terdahulu. Kemudian, kajian dilengkapi melalui “Studi Kelayakan Teknis Calon Pemindahan Ibu Kota Negara (Pra Master Plan Ibu Kota Negara)” dengan lokasi kajian telah spesifik berupa calon lokasi IKN yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Studi ini memuat substansi mengenai kelayakan teknis dan arahan perencanaan multi aspek di wilayah tersebut. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun “Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara” untuk memperkuat aspek strategis lingkungan hidup dan kehutanan dalam rencana pemindahan ibu kota negara berdasarkan asesmen dan pemetaan dampak di bidang lingkungan. (terlampir alat bukti PK No. 01) d. Pada tahun 2020, Bappenas menyusun “Kajian Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara (Master Plan)”. Secara paralel juga dilakukan penyusunan KLHS Master Plan IKN yang memberikan input terhadap perbaikan Masterplan secara iteratif sehingga hasil Master Plan final telah sesuai dengan hasil KLHS. Kedua hasil kajian tersebut menjadi bahan untuk penyusunan rencana induk yang merupakan rujukan dalam penyusunan Naskah Akademis RUU IKN dan selanjutnya menjadi Lampiran II UU IKN. ((terlampir alat bukti PK No. 01) Berdasarkan penjabaran kronologi tersebut, terbukti bahwa pembentukan Undang-Undang tentang IKN telah berbasiskan pada bukti kajian-kajian 169 yang disusun oleh Pemerintah secara komprehensif dan berkesinambungan satu sama lain. 4. Tabel Perbandingan Substansi Perubahan RUU IKN Versi Surat Presiden Kepada DPR Tanggal 29 September 2021 dan UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN Waktu Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara 1. Diatur pada semester I (satu) tahun 2024. “Pasal 3 (2) Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.” Tidak diatur waktu tertentu dan diserahkan kepada Keputusan Presiden. “Pasal 4 (2) Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” • Mengakomodasi masukan para pihak yang memandang waktu pembangunan hingga tahun 2024 sangat singkat, sehingga waktu pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara seharusnya diputuskan dengan memperhatikan kesiapan dari pembangunan yang dilakukan. • Masukan antara lain disampaikan oleh Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc., Dosen Administrasi Publik FISIP UNAS, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU IKN, 11 Desember 2021: “Pemerintah dan DPR, harus berhitung betul, pelaksanaan IKN baru pada semester I tahun 170 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN 2024, apakah situasi Politik dan social ekonomi memungkinkan, karena masa transisi pemerintah dan suasana Pemilu.” Cakupan Wilayah Laut dan Penataan Ruang Wilayah Laut 2. Tidak mengatur wilayah laut. Pasal 6 ayat (1): “IKN [...] meliputi wilayah total seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektar) dengan batas wilayah:…..” Mengatur wilayah laut. Pasal 6 ayat (2) “Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:…” • Mengakomodasi masukan pengaturan perencanaan Ruang Laut sesuai amanat UU Cipta Kerja (Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Laut). • Masukan antara lain disampaikan pada konsultasi publik kerjasama dengan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi di Manado tanggal 17 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Ir. Rene Charles Kepel, DEA, Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi dalam paparan mengenai “Penataan Ruang dalam RUU IKN”. Tidak mengatur penataan ruang wilayah laut. “Pasal 15 (1) Penataan ruang IKN [...] mengacu pada: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimanta n; Mengatur penataan ruang wilayah laut. “Pasal 15 (1) Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar; 3. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; 4. Rencana Tata Ruang KSN Ibu 171 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN 3. Rencana Tata Ruang KSN IKN; dan 4. Rencana Detail Tata Ruang KSN IKN. …” Kota Nusantara; dan 5. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. …” Rencana Induk Ibu Kota Nusantara 3. Rencana Induk diatur dalam Peraturan Presiden. “Pasal 7 (1) Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...] dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN. (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.” Rencana Induk menjadi Lampiran UU IKN, sementara Perincian Rencana Induk akan diatur dalam Peraturan Presiden. “Pasal 7 (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara • Perubahan Rencana Induk menjadi Lampiran RUU disepakati dalam Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara tanggal 14 Desember 2021 dengan agenda Pembahasan DIM RUU IKN. • Alasan dimasukan dalam Lampiran RUU adalah untuk memperkuat kedudukan rencana induk agar menjadi acuan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bagi Otorita IKN dan seluruh stakeholder terkait. 172 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap. (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok- pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (4) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. (5) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan: 173 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR; b. dalam hal perubahan dilakukan terhadap perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. (6) Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.” Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Hanya memuat pengaturan umum. “Pasal 17 Memuat hal-hal yang lebih detail seperti Kawasan hijau, penerapan energi Mengakomodasi masukan untuk mempertegas pengaturan mengenai 174 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah IKN […] dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk IKN dengan mempertimbangka n aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” terbarukan dan efisiensi energi dan lain lain. “Pasal 18 (1) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan KPI IKN yaitu: - Penetapan Kawasan hijau. - Penerapan Energi baru terbarukan dan efisiensi - Pengelolaan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler Masukan antara lain disampaikan pada konsultasi publik kerjasama dengan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, di Manado tanggal 17 Desember 2021, oleh Prof. Zetly E. Tamod: • Tata kelola lingkungan yang bertanggung- jawab dan berkelanjutan, dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air yang efisien, penggunaan dan pengelolaan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi utama yang dikelola dengan 175 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragama n hayati; b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi; c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.” penerapan smart grid. • Bernuansa hutan yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup (forest and green- eco city); • Berkelanjutan dan berketahanan (sustainable dan resilient city) Dr. Asep Sofyan Prodi Teknik Lingkungan, pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggota Pansus RUU IKN, 8 Desember di Ruang Rapat Pansus B Gedung DPR: “Masukan terhadap UU IKN: … • Di sekitar IKN merupakan daerah keanekaragaman hayati tinggi sehingga koridor satwa di IKN harus diperhatikan. • Mangrove di IKN menjadi ikon IKN sebagai kota berkelanjutan, sehingga pembangunan yang melintasi mangrove seperti jalan, rel kereta dsb, harus 176 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN melindungi kelestarian mangrove. K.R.R.A. Suharyono S. Hadiningrat, Ketua Umum Inspirasi Merah Putih Indonesia/Alumni Lemhannas, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN DPR RI Jakarta, 10 Desember 2021: “Pembangunan IKN di Kaltim jangan mengulangi kesalahan Jakarta maka IKN Kaltim harus pro-lingkungan dan TIDAK diikuti oleh proyek-proyek industry, sehingga IKN Baru benar- benar menjadi pusat pemerintahan R.I. … Penggunaan energy terbarukan (green energy) dan teknologi revolusi industry 4.0 dan Society 5.0 harus menjadi prioritas dalam pengelolaan IKN Baru.” Forum Dayak Bersatu (FDB) dalam audiensi dengan Pansus RUU IKN, 17 Desember 2021, memberi masukan agar: • Memperhatikan kondisi dan 177 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN lingkungan serta kelestarian lingkungan Kalimantan Timur. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Individu atau Hak-Hak Komunal Masyarakat Adat dan Nilai-Nilai Budaya yang Mencerminkan Kearifan Lokal 5. ---belum diatur--- Sudah memuat perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya. “Pasal 21 Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.” Mengakomodir masukan publik agar diatur perlindungan bagi hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Masukan antara lain disampaikan oleh Hendricus Andy Simarmata, PhD, IAP Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 8 Desember 2021: “Pemaknaan ruang oleh masyarakat adat harus diintegrasikan dalam perencanaan perkotaan IKN” K.R.R.A. Suharyono S. Hadiningrat, Ketua Umum Inspirasi Merah Putih Indonesia/Alumni Lemhannas, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN DPR RI Jakarta, 10 Desember 2021: 178 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN “Pemerintah perlu menjaga budaya setempat berbasis pada kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.” Erasmus Cahyadi Deputi Sekjen AMAN untuk Urusan Politik dan Hukum, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 9 Desember 2021, dalam paparan berjudul “Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara” Prof Paulus Wirutomo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 9 Desember 2021: “Memperjelas landasan hukum kepemilikan lahan dengan memperhatikan hak- hak adat masyarakat.” Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc Dosen AP FISIP UNAS, dalam Rapat 179 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN Dengar Pendapat Umum Pansus RUU IKN, 11 Desember 2021: “Sejauh mana manfaat dan kepentingan masyarakat lokal terjamin kesejahteraanya dengan adanya IKN baru.” Dr. Adv. Trubus Rahadiansyah DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU IKN, 12 Desember 2021: “Diperlukannya Peran Serta Masyarakat Dalam IKN ▪ MASYARAKAT LOKAL ▪ MASYARAKAT ADAT ✓ INTEGRASI SOSIAL: ANTARA PENDATANG DENGAN MASYARAKAT LOKAL. ✓ MENCEGAH/MEM INIMALKAN KONFLIK PENDATANAG DENGAN MASYARAKAT LOKAL” 180 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN Forum Dayak Bersatu (FDB) dalam audiensi dengan Pansus RUU IKN, 17 Desember 2021, memberi masukan agar: • Artinya benar- benar menjalankan atau menghormati kearifan lokal dan sumber daya manusia Kalimantan Timur. Keberlanjutan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara 6. ---belum diatur--- Telah memuat pengaturan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara. “Pasal 24 (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan Mengakomodasi pendapat masyarakat mengenai keberlanjutan/kesina mbungan dari pembangunan dan pemindahan Ibu Kota. 181 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.” Perlindungan Barang Milik Negara yang Memiliki Kriteria Cagar Budaya, Arti Khusus dan Nilai Budaya 7. ---belum diatur--- Telah mengatur perlindungan terhadap barang milik negara dengan kriteria tertentu. “Pasal 28 (3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria: a. cagar budaya; b. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan c. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.” Mengakomodasi masukan agar diatur perlindungan terhadap cagar budaya. Partisipasi Masyarakat 8. ---belum diatur--- Telah mengatur partisipasi masyarakat. “BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 37 Mengakomodasi masukan publik agar dibuka partisipasi masyarakat dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan 182 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: a. konsultasi publik; b. musyawarah; c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi; dan/atau e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” pengelolaan Ibu Kota Negara. MP. TUMANGGOR, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 10 Desember 2021: “HARAPAN MASYARAKAT KALTIM KHUSUSNYA DAN KALIMANTAN UMUMNYA DARI KEBERADAAN IKN 1. Masyarakat terlibat dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara.” Forum Dayak Bersatu (FDB) dalam audiensi dengan Pansus RUU IKN, 17 Desember 2021, memberi masukan agar: • Perlu melibatkan partisipasi masyarakat Kalimantan. • Perlu melibatkan putera-puteri terbaik Kalimantan Timur. • Artinya benar- benar menjalankan atau menghormati kearifan lokal dan sumber daya manusia Kalimantan Timur. Pemantauan dan Peninjauan 183 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN 9. ---belum diatur--- Telah mengatur pemantauan dan peninjauan oleh DPR “BAB IX PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN Pasal 38 DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang- Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.” Mengakomodasi masukan agar pelaksanaan undang- undang ini dipantau dan ditinjau oleh DPR. Kekhususan Jakarta 10. Belum diatur atau disebutkan mengenai kekhususan Jakarta. “Pasal 30 Pada saat Peraturan Presiden mengenai pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diundangkan, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun Sudah mengatur atau memuat kekhususan Jakarta yang akan diatur dalam undang- undang “Pasal 41 (1) Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Mengakomodasi masukan publik untuk memperjelas posisi Jakarta setelah tidak memegang status sebagai ibu kota negara. K.R.R.A. Suharyono S. Hadiningrat, Ketua Umum Inspirasi Merah Putih Indonesia/Alumni Lemhannas, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN DPR RI Jakarta, 10 Desember 2021: “Jakarta pasca pemindahan IKN ke Kalimantan Timur 184 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun, 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (3) Perubahan undang- undang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan. (4) Perubahan undang- undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta.” agar dijadikan Pusat Perdagangan (Bussiness Centre) bertaraf internasional sehingga perlu perencanaan kembali.” 185 [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 sebagai berikut 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Dokumen Kajian berupa: 1) Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara (1 Agustus 2019), 2.) Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara (2018), 3.) Laporan Akhir master plan IKN, (2 Jilid, 1000-an halaman) Desember 2020, 4.) KLHS kajian lingkungan hidup strategis, master plan, Desember 2020, 5.) Laporan akhir, studi kelayakan teknis calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (McKinsey & Company) 2019; Fotokopi Dokumen Surat Prolegnas dan pencantuman di prolegnas berupa Pengusulan RUU ke prolegnas, Prolegnas jangka menengah, dan Putusan DPR tentang Proleglas prioritas; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Naskah Akademik; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Dokumen Penyampaian Penyelarasan berupa Undangan rapat koordinasi penyelarasan NA RUU IKN, Permohonan Harmonisasi atas RUU IKN, dan Draft RUU IKN; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Dokumen PAK dan Konsultasi Publik berupa SK PAK, dokumen Rapat Koordinasi tingkat menteri, Permohonan harmonisasi atas RUU, Harmonisasi RUU, dan Persiapan sosialisasi IKN; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Salinan dokumen tindak lanjut surat presiden, Permohonan penyampaian dan pembahasan NA dan RUU, Permohonan paraf Mensetneg, persetujuan RUU, Permohonan paraf kembali, Penunjukan wakil pemerintah, Surat Presiden ke DPR, Undangan FGD, Sosialisasi dan konsultasi publik draf RUU IKN, Sosialisasi dan konsultasi publik draft RUU IKN, Undangan Konsultasi publik RUU IKN Kerjasama UPN Veteran, Undangan rapat tim perumus pansus, Rapat panitia kerja pansus, dan Undangan rapat pembahasan DIM Fraksi. Selain itu, untuk membuktikan keterangan tambahannya, Presiden juga telah menyampaikan tambahan lampiran yakni sebagai berikut: 6. Bukti PK 6-a : Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah: Balikpapan, Kalimantan Timur (21-23 November 2018); 186 Bukti PK 6-b : Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah : Banjarmasin, Kalimantan Selatan (28-30 November 2018); Bukti PK 6-c : Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah: Palangka Raya, Kalimantan Tengah (5-7 Desember 2018); Bukti PK 6-d : Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah Kota Besar: Pakar dari UGM Yogyakarta (17 Desember 2018); Bukti PK 6-e : Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah Kota Besar: Pakar dari UNAIR dan ITS Surabaya (18 Desember 2018); Bukti PK 6-f : Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018bersama Akademisi Daerah Kota Besar : Pakar dari Unpad dan ITB Bandung (21 Desember 2018); 7. PK 7-a : Fotokopi Surat Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 5529/SES/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 hal Dialog Nasional I “Pemindahan Ibukota Negara”; PK 7-b : Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI kepada para Narasumber, yaitu: - Nomor 5565/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5566/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5567/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5568/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional 187 Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5569/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5570/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5571/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5572/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5573/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5574/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5575/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5576/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5577/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5578/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019; PK 7-c : Fotokopi Risalah Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara I tanggal 16 Mei 2019 di kantor Kementerian PPN/Bappenas; PK 7-d : Fotokopi Siaran Pers “Bahas Rencana Pemindahan IKN, Menteri Bambang jaring masukan dari para pakar untuk membangun Ibu 188 Kota masa depan. “ tanggal 16 Mei 2019; PK 7-e : Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional I tanggal 16 Mei 2019. 8 PK 8-a : Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7145/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Undangan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2; PK 8-b : Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7148/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2; PK 8-c : Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7149/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2; PK 8-d : Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7150/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2; PK 8-e : Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7151/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2; PK 8-f : Fotokopi Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional II; PK 8- g : Publikasi Siaran Pers dalam tautan: https://www.ikn.go.id/storage/press- release/2019/11-siaran-pers-dialog-nasional- pemindahan-ibu-kota-negara-menteri-bambang- paparkan-investasi-dan-strategi-pembiayaan.pdf; 9 PK 9-a : Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 9193/SES/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 hal Undangan Dialog Nasional ke-3 Pemindahan Ibu Kota Negara; PK 9-b : Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional III PK 9-c : Fotokopi Risalah Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara III tanggal 1 Agustus 2019; 10 PK 10-a : Fotokopi Undangan Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas RI Nomor 11474/SES/09/2019 tanggal 12 September 2019 hal Undangan Dialog Nasional ke-4 Pemindahan Ibu Kota Negara; PK 10-b : Fotokopi Notulensi Dialog Pemindahan Ibu Kota tanggal 16 September 2019; 189 PK 10-c : Fotokopi Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional IV; PK 10-d : Publikasi siaran pers dalam tautan: https://bappenas.go.id/id/berita/dialog-nasional- pemindahan-ibu-kota-negara-menteri-bambang- paparkan-investasi-dan-strategi-pembiayaan 11 PK 11-a : Fotokopi Undangan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 12339/SES/09/2019 tanggal 26 September 2019 hal Undangan Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Baru NKRI Bersama Pers/Media (Jurnalisme Profesional untuk Bangsa); PK 11-b : Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional V; PK 11-c : Fotokopi Catatan Dialog Nasional; 12 PK 12-b : Fotokopi Notulensi Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara Kelompok Kerja Lingkungan Hidup dan Kebencanaan “Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan” Kementerian PPN/Bappenas; PK 12-c : Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional VI; PK 12-d : Siaran Pers dalam tautan: https://ikn.go.id/storage/press-release/2020/2- siaran-pers-terapkan-forest-city-ibu-kota-negara- pertahankan-ruang-terbuka-hijau-dan-tekan- environmental-footprint.pdf; 13 PK 13-a : Fotokopi Undangan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 01534/SES/02/2020 tanggal 6 Februari 2020 hal Undangan Dialog Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara; PK 13-b : Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional VII; PK 14-b : Fotokopi Risalah Rapat Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Juli 2019; PK 14-c : Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional tanggal 15 Juli 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; 15 PK 15-a : Siaran Pers: https://www.bappenas.go.id/ index.php/ id/berita/dialog-nasional-pemindahan- ibu-kota-negara-kalimantan-tengah-paparkan- kesiapan-aspek-lingkungan-hidup-sosial-dan- budaya; 190 PK 15-b : Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional tanggal 19 Juli 2019 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah; 16 PK 16-a : Siaran Pers: https://bappenas.go.id/id/berita/dialog-nasional- pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-bahas- hasil-penilaian-kalimantan-timur-sebagai-calon- ibu-kota-negara; PK 16-b : Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional tanggal 21 Agustus 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur; 17 PK 17-a : Fotokopi Notulensi Konsultasi Publik RUU Ibu Kota Negara; PK 17-b : Siaran Pers pada tautan https://bappenas.go.id/id/berita/sempurnakan- naskah-akademik-dan-rancangan-undang- undang-ibu-kota-negara-kementerian- ppnbappenas-gelar-konsultasi-publik 18 PK 18-a : Fotokopi Konsultasi Publik I Rancangan Peraturan Pelaksana UU IKN, Undangan Bappenas Nomor 03283/HM.01.01/SES/B/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 hal Undangan Konsultasi Publik Peraturan Pelaksanaan UU IKN; PK 18-b : Fotokopi Notula rapat tanggal 22 Maret 2022; PK 18-c : Fotokopi Notula rapat tanggal 23 Maret 2022; 19 PK 19-a : Fotokopi Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU IKN, Undangan Bappenas Nomor 04203/HM.01.01/SES/B/04/ 2022 tanggal 6 April 2022 hal Undangan Konsultasi Publik II Peraturan Pelaksanaan UU IKN; PK 19-b : Fotokopi Notula Rapat tanggal 9 April 2022; : Siaran pers “Pemerintah rampungkan konsultasi publik rancangan peraturan pelaksanaan UU IKN” tanggal 9 April 2022; PK 19-c : Dokumentasi foto; 20 PK 20 : Fotokopi Kajian Visi Indonesia 2033; 21 PK 21-a : Fotokopi Dokumen “Kajian Awal Pemindahan IKN” (Bappenas); PK 21-b : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 109.102/BAST/PPHP/06.02.5/12/2017 tanggal 29 Desember 2017; 191 22 PK 22-a : Fotokopi Dokumen “Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara” (Bappenas); PK 23-b : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 81.10/BAST/PPHP/06.02.5/12/2018 tanggal 31 Desember 2018; 23 PK 23 : Fotokopi Dokumen “Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur” (Bappenas); 24 PK 24-a : Fotokopi Undangan Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi, Tim Koordinasi Startegis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Nomor 185/SA.04/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 hal Undangan Rapat Koordinasi Internal Pemerintah terkait Sosialisasi RUU IKN, Naskah Akademik, dan Peraturan Pelaksanaan RUU IKN; PK 24-b : Fotokopi Daftar Hadir tanggal 17 Juni 2021 (Offline dan Online); PK 24-c : Fotokopi Daftar Hadir tanggal 18 Juni 2021 (Offline dan Online); PK 24-d : Fotokopi Notulen tanggal 17 Juni 2021; PK 24-e : Fotokopi Notulen tanggal 18 Juni 2021; PK 25-a : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Tahun 2020- 2024; 25 PK 25-b : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Tahun 2020- 2024; PK 25-c : Fotokopi Tabel Perbandingan Substansi Perubahan RUU IKN versi Surat Presiden kepada DPR tanggal 21 September 2021 dan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 26. PK 26 : Fotokopi Batang Tubuh dan Lampiran II Perpres Nomor 18 Tahun 2020; 27. PK 27 : Fotokopi Perpres Nomor 122 Tahun 2020 (Pemutakhiran RKP Tahun 2021); 28. PK 28 : Fotokopi Perpres Nomor 155 Tahun 2021 (Pemutakhiran RKP Tahun 2022); 29. PK 29-a : Fotokopi Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara; 192 PK 29-b : Fotokopi Undangan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Nomor 005/SA.04/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 hal Undangan Rapat Tim Perumus Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara; PK 29-c : Fotokopi Undangan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Nomor 040/SA.04/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 hal Undangan Rapat Pembahasan DIM Fraksi terkait RUU IKN Hasil Kesepakatan Panja per Tanggal 13 Januari 2022; PK 29-d : Fotokopi Undangan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Nomor 044/SA.04/01/2022 tanggal 16 Januari 2022 hal Undangan Rapat Panitia Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara; 30. PK 30 : Fotokopi Hasil Pengundangan melalui Lembaran Negara; Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 18 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut: Saksi Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. ● Ide pemindahan IKN bukanlah suatu hal baru, hampir setiap presiden yang memiliki masa jabatan dua periode menginisiasi ide tersebut. Misalkan, Presiden Soekarno yang memiliki keinginan untuk memindahkan IKN ke Palangkaraya dan Presiden Soeharto yang memiliki keinginan untuk memindahkan IKN yang saat itu lokasinya diusulkan di sekitar Jonggol. Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemindahan IKN diarahkan ke luar Jawa sebagai upaya konkret dalam mengurangi ketimpangan antar Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. ● Secara garis besar terdapat tiga pertimbangan utama pemindahan IKN; 1. Pemindahan IKN menjadi praktik yang lumrah di negara maju emerging country, dan negara low-income country dengan waktu dan pertimbangan 193 pemindahan IKN dari sisi politis ekonomi, dan pertahanan. Misalkan, Kazakhstan pemindahan IKN dilakukan untuk lebih mendekatkan Ibu Kota dengan Rusia yang hingga saat ini menjadi sekutu penting bagi mereka. Di Brazil, pemindahan ke wilayah Brasillia dilakukan sebagai bentuk politik keberpihakan ke masyarakat untuk pemerataan pembangunan di wilayah bagian tengah negara; Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota di Nigeria didasarkan pertimbangan keseimbangan dua kelompok besar (Islam dan Kristen) yang mendominasi wilayah tersebut. Sedangkan konteks di Indonesia berdasarkan upaya dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi. 2. Pemindahan IKN dilakukan untuk mengurangi beban Jakarta yang menjadi pusat segala aktivitas di Indonesia dengan kontribusi tertinggi terhadap PDB serta memiliki populasi terpadat mencapai 35 juta jiwa. Hal tersebut menimbulkan masalah seperti kesenjangan ekonomi dan kemacetan, rawan banjir, dan risiko keterbatasan sumber daya air. 3. Pemindahan IKN menjadi langkah konkret untuk membangun model pembangunan perkotaan yang ideal untuk mewujudkan livable city. Secara paralel, upaya ini menjadi bagian penting dalam kebijakan perkotaan nasional yang lebih komprehensif. ● Secara kronologis akan saya jelaskan prosesnya sebagai berikut. ● Presiden Joko Widodo mengemukakan ide dasar diperlukannya pemindahan IKN muncul sejak tahun 2014-2015, di mana ide tersebut sebagai bentuk perwujudan Nawacita terutama dalam upaya pemerataan pembangunan. Hal tersebut dituangkan dalam Visi Indonesia 2033 sebagai salah satu gagasan strategis atau upaya untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah overload dan bagian dari strategi mengatasi ketimpangan antar wilayah. Kajian disusun oleh Andrinof Chaniago yang merupakan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014-2015. ● Berdasarkan arahan Presiden pada tahun 2017-2019 dibuat berbagai kajian. Di tahun 2017, Pemerintah menghasilkan kajian yang berjudul “Kajian Konsep Pemindahan Ibu Kota Jakarta” yang memuat substansi mengenai analisis kelayakan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Secara garis besar kajian memuat visi besar 194 pemindahan IKN, penentuan beberapa opsi wilayah calon IKN, dan analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara dalam aspek ekonomi di level nasional, provinsi, dan dampaknya bagi daerah sekitar. ● Di dalam kajian tersebut disebutkan beberapa alternatif solusi pemindahan Ibu Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan daya saing terhadap fungsi pemerintahan dari negara-negara lain. Tiga alternatif pemilihan lokasi pemindahan Ibu Kota, sebagai berikut: Pertama, Ibukota tidak dipindah tetapi dibuat government district. Kedua, pemindahan IKN di wilayah lain di Pulau Jawa. Ketiga, usulan pindah ke luar Jawa untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Alternatif yang disetujui Presiden adalah pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa. Dari alternatif ketiga yang dipilih tersebut disusun penilaian awal terhadap lokasi di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Dari dua wilayah tersebut, wilayah Kalimantan dinilai lebih memenuhi kriteria, sedangkan Sulawesi tidak memenuhi kriteria dari aspek risiko bencana dan ketersediaan lahan. ● Terdapat tiga wilayah di Kalimantan yang memenuhi kriteria penting Ibu Kota yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur terutama dari ketersediaan lahan, risiko rawan bencana, dan dukungan daerah sekitar dalam proses pembangunan IKN. Pemindahan ibukota tidak hanya difokuskan untuk pembangunan ibu kota, tetapi juga pembangunan wilayah metropolitan baru di Indonesia yang berkualitas. ● Di tahun 2018, Pemerintah menyusun “Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara” (Bappenas) dan “Kajian Kesesuaian Lahan dan Alternatif Lokasi” (Kementerian ATR BPN) yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi kependudukan, sosial-budaya, dan ekonomi eksisting di tiga opsi lokasi di Kalimantan secara utuh. Selain itu juga didukung oleh kajian dari Badan Geologi. Kedua kajian ini merekomendasikan untuk memperkuat pemilihan wilayah di Kalimantan Timur. ● Selanjutnya di tahun 2019, Bappenas menyusun “Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Konsolidasi 2017-2019)” yang mengonsolidasikan berbagai kajian yang telah dilakukan sejak tahun 195 2017 dengan memperdalam temuan-temuan yang diperoleh dari kajian- kajian tersebut terdahulu. Dari penilaian ketiga lokasi di tiga wilayah Kalimantan Timu, Kaliamntan Tengah dan Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa lokasi yang memenuhi kriteria adalah Kalimantan Timur yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Justifikasi dari wilayah yang dipilih adalah: 1) Kepemilikan lahan yang luas; 2) Lokasinya strategis untuk dibangun sebagai wilayah perkotaan (metropolitan) di sekitar tersebut terdapat dua Kota Balikpapan dan Samarinda, pembangunan IKN akan semakin menguatkan pembangunan WM di Indonesia dengan kualitas yang bagus dan menjadi bentuk ideal. 3) Lokasi yang berada di tengah Indonesia akan memberikan dampak secara nasional, regional, dan terutama di kawasan luar Pulau Jawa ● Kemudian, kajian dilengkapi dengan “Studi Kelayakan Teknis Calon Pemindahan Ibu Kota Negara (Pra Master Plan Ibu Kota Negara)” yang memuat kelayakan teknis yang lebih mendalam di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. ● Secara bersamaan Bappenas mengadakan berbagai focus group discussion, forum, seminar, dan konferensi pers untuk menjaring aspirasi publik terhadap rencana pemindahan IKN. Adapun contoh dialog, seminar, dan forum yang dilaksanakan. a. Dialog Nasional yang diadakan sebanyak delapan kali dengan pembahasan berbagai bidang yaitu ekonomi, keamanan, urban design, investasi dan strategi pembiayaan, lingkungan, dan sosial budaya. Dialog dilakukan dengan mengundang para pihak dari kementerian lain dan para ahli di masing-masing pembahasan bidang untuk semakin menguatkan substansi dalam multi aspek di dokumen perencanaan. b. Seminar Nasional "Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur" - 17 Oktober 2019. Seminar ini melibatkan langsung Masyarakat Adat Dayak untuk memberikan pandangan terhadap pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Hal ini menjadi inisiasi awal untuk mengajak masyarakat berpartisipasi sejak awal dalam 196 proses pemindahan IKN. c. Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat” - 10 Juli 2019. Forum ini menjadi ajang sharing knowledge dari negara sahabat yang pernah memindahkan IKN contohnya Brazil yang memiliki best practices dalam proses pemindahan IKN sehingga penyiapan dan perencanaan yang dilakukan dapat lebih komprehensif. d. Pemerintah juga melakukan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan Diskusi Terbatas Lingkup Akademisi terkait Kajian Konsep Pemindahan IKN yang sebagai berikut: - Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung terkait Kajian Konsep Pemindahan IKN (25 Agustus 2017) - FGD Kajian Konsep Pemindahan IKN dengan Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (30 Agustus 2017). - FGD Terbatas Lingkup Akademisi dengan Universitas Gadjah Mada (18 Desember 2017). - FGD Terbatas Lingkup Akademisi dengan Institut Teknologi Surabaya (19 Desember 2017). - Diskusi Terbatas Lingkup Akademisi Universitas Indonesia (9 Februari 2018). - Rangkaian Dialog Nasional dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tema/isu yang diangkat: 1) Dialog Nasional I “Pemindahan Ibu Kota Negara” (16 Mei 2019) 2) Dialog Nasional II “Dampak Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pertahanan Keamanan” (26 Juni 2019) 3) Dialog Nasional III “Konsep Master Plan dan Urban Design” (1 Agustus 2019) 4) Dialog Nasional IV “Investasi dan Strategi Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara” (16 September 2019) 5) Dialog Nasional V “Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara” (2 Oktober 2019) - Rangkaian Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia yang mengundang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur serta akademisi dari 197 universitas di Kalimantan 1) Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia (Banjarmasin, 15 Juli 2019). 2) Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia (Palangkaraya, 19 Juli 2019). 3) Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia (Balikpapan, 21 Juli 2019). e. Salah satu contoh konferensi pers yang dilakukan oleh Bappenas adalah Konferensi Pers Pembahasan Rencana Pemindahan Ibukota Negara (30 April 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat saya simpulkan sebagai Saksi bahwa dalam perumusan kajian sudah sesuai dengan proses perencanaan yang baik, pelibatan masyarakat juga sudah tergambar dalam prosesnya. Perumusan kajian teknokratik dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif. Keluaran yang dihasilkan adalah kajian-kajian menjadi rujukan utama dalam proses penyusunan dan pengundangan Naskah Akademis dan RUU IKN. Ahli Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Pertama: Batu Uji Proses/Prosedur Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perkara ini adalah mengenai Judicial Review (pengujian) secara formil atas Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945). Berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji baik secara formil (uji formil) maupun materiil (uji materiil) UU terhadap UUDNRI Tahun 1945. Apabila kita membicarakan mengenai pengujian secara formil maka pengujian dilakukan terhadap kerangka (bentuk luar – kenvorm) , format, proses, prosedur, tata cara atau formalitas pembentukan UU, apakah proses pembentukannya sudah sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Batu uji utama untuk menyatakan apakah suatu UU cacat mengenai prosedur atau tidak adalah UUD Negara RI Tahun1945. 198 Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disingkat PUU) dikenal adanya landasan konstitusional. Landasan konstitusional PUU dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 1) Landasan Formil Konstitusional Landasan Formil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan PUU yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” suatu PUU. Landasan formil konstitusional pada semua tahapan pembentukan PUU dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembentukan PUU harus mendapatkan legitimasi (kewenangan formil) yaitu didasarkan pada atau bersumber kepada UUD NRI 1945. Landasan Formil Konstitusional PUU menjadi penting dengan adanya lembaga negara dalam Kekuasaan Kehakiman yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menguji (judicial review) PUU yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI 1945 pasca amandemen. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji PUU di bawah UU terhadap UU. Sedangkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pasca amendemen, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD. Kewenangan konstitusional semacam ini belum pernah ada sebelumnya. Barulah dalam rangka pelaksanaan faham/sistem “Supremasi Konstitusi” di Era Reformasi dan pelaksanaan sistem checks and balances dalam UUD 1945 pasca amendemen, dengan semangat dan jiwa baru, kini suatu UU dapat diuji secara yudisial (judicial review) terhadap UUD. Pasca Amandemen Kedua UUD NRI (19 Oktober 1999) melahirkan Pasal 22A yang mendelegasikan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang-undang dengan undang-undang. Dengan demikian batu uji pengujian formil UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah Pasal 22A UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi Pasal 22A UUD 1945, sebagaimana halnya kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi (antara lain) dari Pasal 24C UUD 1945. Dengan demikian, dalam proses pembentukan UU apabila RUU datang dari Presiden/Pemerintah, maka Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU dan Pasal 21 UUD 1945 199 tidak dicantumkan. Sebaliknya apabila RUU datang dari DPR, maka Pasal 21 UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tidak dicantumkan. Kewenangan pembentukan UU secara formal, yang mengharuskan lembaga Negara atau pejabat yang berwenang menempuh prosedur (tahapan) yang ditetapkan dalam PUU bertujuan untuk menjamin agar DPR bersama Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya dalam membentuk undang-undang (detournement de pouvoir). Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas undang-undang dari segi formil dengan penelusuran kembali pada tahapan yang ditempuh, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan mutlak diperlukan, untuk menyimpulkan apakah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara formil konstitusional atau tidak. 2) Landasan Materiil Konstitusional Landasan Materiil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan sign bahwa PUU yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum “mengingat” suatu PUU yang (akan) dibentuk. Landasan Materiil Konstitusional PUU ini kemudian diuraikan secara ringkas dalam konsiderans “menimbang” dan dituangkan dalam norma-norma dalam pasal dan/atau ayat dalam Batang Tubuh dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan suatu PUU kalau kurang jelas. Penjabaran Landasan Materiil Konstitusional PUU dalam konsiderans “menimbang” dan dalam Batang Tubuh (pasal dan/atau ayat) disesuaikan dengan keinginan pembentuk UU (DPR dan Presiden) sebagai kebijakan/politik hukum (legal policy) namun harus tetap dalam pemahaman koridor konstitusional yang tersurat maupun tersirat. Semuanya ini melalui metode penafsiran. Kalau terjadi perbedaan penafsiran antara pembentuk UU (DPR dan Presiden) dengan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal (- pasal) UUD 1945 yang dijabarkan dalam suatu UU maka yang dimenangkan adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir akhir konstitusi (the guardian/last interpreter of the constitution). Landasan Formil dan Materiil Konstitusional PUU kemudian diberikan landasan UU yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 200 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mengatur secara lengkap mengenai proses/prosedur PUU, maka untuk menguji apakah proses pembentukan UU sudah sesuai atau belum dengan prosedurnya tidak cukup hanya mendasarkan pada UUD Negara RI Tahun 1945 saja, tetapi juga pada semua PUU yang mengatur mengenai proses/prosedur/formalitas pembentukan UU. Di level UU, yang mengatur proses pembentukan UU adalah: a. UU No, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; dan b. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019. Pada level di bawah UU proses pembentukan UU diatur dalam: a. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020. b. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, apabila yang dibicarakan adalah mengenai formalitas/prosedur/proses pembentukan UU, maka PUU di atas merupakan satu paket yang dijadikan sebagai batu uji dalam proses pembentukan UU. Kedua: Asas Pembentukan PUU Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Pembentukan PUU harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan PUU yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 201 f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Izinkan saya menguraikan beberapa asas pembentukan PUU yang terkait dengan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Asas “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” (het juiste orgaan) menentukan bahwa setiap jenis PUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk PUU yang berwenang. Asas ini mencerminkan pembentukan undangh-undang harus oleh pejabat berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas (bevoegdheidsverdeling), yaitu menteri sebagai pembantu Presiden dengan portofolio. Asas ini merupakan bagian dari kaidah hukum tidak tertulis yang telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik PUU. PUU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. Asas “dapat dilaksanakan" (uitvoerbaarheid) menentukan bahwa setiap pembentukan PUU harus memperhitungkan efektivitas PUU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap PUU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas keterbukaan mengandung makna bahwa proses pembentukan PUU dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai stake holder/pemangku kepentingan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan. Penerapan asas ini penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan undang-undang, sehingga dapat diperhitungkan besarnya potensi undang-undang dapat dijalankan dan ditegakkan, terutama aksesibiitas masyarakat dalam merespons perubahan-perubahan norma hukum yang signifikan dibanding dengan norma hukum yang terdapat dalam undang- undang sebelumnya. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 96 ayat (3) menentukan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan 202 masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan PUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila ketentuan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tidak dilaksanakan, maka secara formal terdapat cacat dalam proses penyusunannya. Memang pada Pasal 96 pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum lengkap dan belum jelas. Sementara itu Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan judicial review secara formil mengenai UU Cipta Kerja Namun, pengaturan tentang partisipasi masyarakat belum diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga belum ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai meaningfull public participation. Dalam praktek terkait meaningfull public participation belum ada kejelasan siapa yang dilibatkan, berapa stakeholder yang dilibatkan, berapa lama meaningfull participation harus dilakukan. Berdasarkan pencermatan ahli, proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 sudah banyak melibatkan stakeholders, sebagaimana rdisebutkan sebagai berikut: No Agenda Tanggal Ditayangkan Live Streaming 1. Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar 9 Desember 2021 2. Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar 10 Desember 2021 3. Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD 13 Januari 2022 4. Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD 17-18 Januari 2022 5 Rapat Paripurna DPR RI Ke - 13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 - 2022 18 Januari 2022 Adapun untuk konsultasi public RUU IKN yang diselenggarakan yakni: No Agenda Tanggal Tautan 1. Konsultasi Publik RUU IKN diselenggarakan Bersama Universitas Sam Ratulangi di 17 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub 203 No Agenda Tanggal Tautan Manado e.com/watch?v=jlG G_6txpLY 2. Konsultasi Publik RUU IKN di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 21 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=D O9vmSHRiUg Berita: https://law.ui.ac.id/ v3/konsultasi- publik-rancangan- undang-undang- tentang-ibu-kota- negara-di-fhui/ https://www.antara news.com/berita/2 599417/bappenas- gelar-konsultasi- publik-ruu-ikn-di-ui 3. Konsultasi Publik RUU IKN di UPN Veteran Jakarta 28 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=zw dfTs6IUH4 Berita: https://www.upnvj. ac.id/id/berita/2022 /01/fakultas- hukum-bersama- kementerian- ppnbappenas- bahas-ruu-ibu- kota-negara.html 4. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Mulawarman, Samarinda 11 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=CJ ll5LdCGV8 5. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub 204 No Agenda Tanggal Tautan tentang Ibu Kota Negara di Universitas Hasanuddin, Makassar e.com/watch?v=1p 52NrPfLfI 6. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Sumatera Utara, Medan 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=1p 52NrPfLfI Dari keterangan yang disampaikan dari Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa semua agenda pembahasan dapat diakses oleh publik dan melalui proses partisipasi masyarakat dalam tahapan penyusunan dan pembahasan dari RUU IKN dan diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan oleh Pemerintah. Ketiga: Tahapan Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Pembentukan PUU adalah pembuatan PUU yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan ini harus diikuti secara berurut dan tidak bolak balik. Apabila salah satu atau bagian dari salah satu tahapan tersebut tidak diikuti maka dapat mengakibatkan cacadnya prosdur pembentukan suatu UU dan dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pengujian (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahap perencanaan, saya akan menyoroti secara khusus proses penyelarasan Naskah Akademik (selanjutnya disingkat NA). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam NA. Penyelarasan NA terhadap RUU usulan Pemerintah (Presiden) saat ini dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrerian Hukum dan HAM. Prosedur penyelarasan NA dalam tahap perencanaan UU merupakan salah satu langkah penting sebagai upaya quality control terhadap gagasan konseptual norma hukum dari berbagai sudut pandangan dan kebijakan yang berbeda yang harus diharmonisasikan 205 karena akan dituangkan dalam rancangan UU. Oleh karena itu penyelarasan NA merupakan salah satu prasyarat untuk masuknya RUU ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (selanjutnya disingkat Prolegnas), selain proses harmonisasi PUU yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Penyelarasan NA dilakukan terhadap substansi NA (kesesuaian materi yang digariskan dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011, keterkaitan antarbab, dan ketepatan materi pada tiap bab) dan keselarasan substansi NA dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU)nya. Oleh karena itu, permintaan penyelarasan NA ke BPHN biasanya disertai (dilampirkan) draf RUU hasil panitia antarkementerian (PAK). Apabila ada ketidakselarasan antara materi dalam RUU dan NA maka akan dilakukan penyelarasan. Dari pencermatan ahli, proses penyelarasan NA sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibuktikan dengan surat Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Ibu Kota Negara dari Kepala BPHN dengan surat Nomor: PHN-HN.02.04-16 pada tanggal 3 Juni 2021. Tahapan berikutnya adalah penyusunan PUU. Pada tahap penyusunan PUU ini ahli hanya menyoroti satu aspek saja, yaitu proses pengharmonisasian rancangan PUU. Dasar hukum pengharmonisasian diatur dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM). Hal ini dibuktikan dengan surat Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Nomor: PPE.PP.01.03-1046 pertanggal 4 Juni 2021. Oleh karena itu dari aspek penyelarasan NA RUU IKN dan harmonisasi RUU IKN maka secara formil telah dipenuhi. Idealnya pengharmonisasian rancangan PUU dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan. Apabila RUU merupakan usulan 206 pemerintah (Presiden) maka pengharmonisasian sudah dilakukan pada tahap perencanaan oleh kementerian/lembaga pemrakarsa, penyusunan RUU di internal kementerian/lembaga pemrakarsa, pengharmonisasian pada tahap penyusunan antarkementerian/lembaga, dan pada tahap akhir pengharmonisasian oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Proses pengharmonisasian rancangan PUU merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena harus mengakomodasikan masukan dari stake holder/pemangku kepentingan. Bahkan sering juga terjadi dalam proses pengharmonisasian tidak tercapai kesepakatan sehingga prosesnya dinaikan ke tingkat menteri atau malah ke Presiden. Apabila masukan dari stake holder/pemangku kepentingan tidak diakomodasi maka sangat mungkin tejadi penolakan bahkan dapat berujung ke pengujian (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya, proses pengharmonisasian yang dilakukan dengan baik akan mencegah terjadinya pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan proses Pengharmonisasian, pembulatan dilengkapi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ahli mencermati telah dilaukan dengan baik oleh Pemerintah berdasarkan bukti yang telah disebutkan di atas mengenai Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Nomor: PPE.PP.01.03-1046 pertanggal 4 Juni 2021 diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dengan mengikutsertakan: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 2. Kementerian Sekretariat Negara; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat; dan 207 8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, aspek pengharmonisasian telah dapat dinyatakan telah sesuai dengan bukti surat diatas dan juga dengan adanya pelibatan K/L terkait dalam prosesnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menurut saya telah melalui proses sesuai tahapam yang ditetapkan baik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 maupun Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keempat, Fast Track Legislation Pada beberapa fast track legislation memang sudah diterapkan. Untuk Indonesia, UU Nomor 12 tahun 2011 tidak secara tegas membedakan antara prosedur normal regulation dan fast track regulation. Pengaturan tentang fast track regulation yang ada di Indonesia menurut ahli baru diterapkan untuk jenis peraturan perundang-undangan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Namun proses pembentukan Perppu harus dikaitkan dengan hal ikhawal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU NRI 1945. Dalam proses fast track regulation tidak dikaitkan dengan persyaratan kegentingan yang memaksa, namun proses normal yang dikaitkan dengan waktu. Mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan undang-undang, tergantung pada urgensinya. Mengenai urgensi, ahli berpendapat bahwa pembentukan UU Nomor 3 tahun 2022 sangat urgent, karena Presiden Jokowi telah mengajukan permohonan izin kepada DPR pada saat penyampaian penyampaian Pidato Kenegaraan pada awal periode kedua pemerintahan Jokowi. Ahli berpendapat bahwa prosedur fast track legislation sebaiknya menjadi salah satu muatan dalam revisi UU Nomor 12 Tahun 2011. [2.7] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 25 Mei 2022 yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022 dan pada 27 Mei 2022, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya. 208 [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk 209 memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya yang terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 7 Juli 2022, yang pada pokoknya menegaskan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka makna “sejak” lebih bersifat pasti dan konkret dibanding makna “setelah”. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, dalam perkara a quo, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada 1 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 10 Maret 2022 dengan Nomor 34/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 dalam Lembaran Negara Republik 210 Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, maka dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan pada hari ke 15 (lima belas) sejak UU 3/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 3/2022 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 3/2022 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. [3.7] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. 211 Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 November 2021, terkait dengan tenggang waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ … perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional- nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020”. [3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara a quo Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan 212 dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a quo. [3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud. Namun demikian dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak 213 dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.11] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 214 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.12] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10], Paragraf [3.11], dan Paragraf [3.12] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: Dalam menjelaskan kedudukan hukum pengujian formil ini, para Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI kesemuanya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dari berbagai profesi yang mengelompokkan diri sebagai warga negara Indonesia pembayar pajak yang merasa dirugikan dengan pembentukan UU 3/2022 di mana menurut para Pemohon UU a quo berimplikasi terhadap penggunaan pajak dan APBN; 215 2. Bahwa para Permohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU 3/2022 karena pembentukan UU a quo tidak memenuhi UUD 1945. Hak konstitusional para Pemohon yang dianggap dirugikan adalah hak konstitusional sebagaimana dijaminkan dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 3. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan UUD 1945. Seperti proses partipasi masyarakat yang tidak bermakna hingga ketiadaan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang sampai persetujuan bersama. Dengan adanya sebab-sebab semacam itu mengakibatkan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan mengakibatkan tidak dipenuhinya jaminan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi dilanggar akibat pembentukan UU 3/2022; 4. Bahwa pembentukan UU 3/2022 sesungguhnya berkaitan dengan keuangan negara, khususnya perpajakan karena menurut para Pemohon pajak yang telah mereka bayarkan digunakan sebagai biaya pembangunan IKN tanpa direncanakan terlebih dahulu untuk itu. Dengan demikian, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang berdampak pada kedudukannya sebagai pembayar pajak (tax payer) karena proses pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi proses sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945; 5. Bahwa selain itu, menurut para Pemohon hingga kini keadaan darurat kesehatan berkenaan dengan penyebaran COVID-19 secara faktual 216 masih terjadi dan mengakibatkan berlakunya kebijakan anggaran darurat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Terhadap situasi yang demikian itu, para Pemohon merasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar pelaksanaan dan peruntukan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan keadaan darurat kesehatan (kebijakan anggaran darurat). Sehingga, apabila APBN yang saat ini masih dalam kondisi darurat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 digunakan untuk pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, jelas hak para Pemohon dirugikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil sebagai berikut: Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan kepentingan dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon dalam hal ini terdiri atas perseorangan Warga Negara Indonesia dari berbagai kelompok profesi dan sebagai pembayar pajak yang telah dibuktikan dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI (bukti P-19 sampai dengan bukti P-39) yang masing-masing juga dilengkapi dengan bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berkenaan dengan hal tersebut, UU 3/2022 yang diajukan untuk diuji proses pembentukannya oleh para Pemohon merupakan undang- undang tentang Ibu Kota Negara, yaitu undang-undang yang menetapkan posisi, bentuk dan pengembangan kawasan ibu kota negara Republik 217 Indonesia. Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu ketentuan mengenai ibu kota negara merupakan undang- undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang tersebut berdampak terhadap kehidupan dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara terlepas dari profesi masing-masing warga negara tersebut. Dalam kaitan ini, para Pemohon telah menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sehingga memiliki pertautan kepentingan dengan proses pembentukan UU 3/2022. Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan UU 3/2022 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon pada pokok permohonan, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang memiliki hubungan pertautan kepentingan dengan UU 3/2022, serta telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan UU 3/2022 yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika permohonan ini dikabulkan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil UU 3/2022 a quo. [3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.15] Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan dalam pengujian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945, para Pemohon mendalilkan yang apabila dirangkum oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2022, yang menurut para Pemohon tidak 218 memenuhi syarat pembentukan undang-undang. Adapun alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: 1.) Bahwa menurut para Pemohon, dalam proses pembetukan UU 3/2022 hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) tidak dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Menurut para Pemohon, proses mendengarkan pendapat narasumber ahli dalam segala proses pembahasan bersama dengan DPR, terdapat beberapa pendapat ahli yang mempersoalkan materi rancangan undang-undang tentang IKN dan proses pembentukannya, namun tidak mendapatkan pertimbangan atas pendapat (right to be considered) dan hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), 2.) Bahwa menurut para Pemohon, pada saat persetujuan bersama, Lampiran II UU 3/2022 tidak pernah ada (terlampir) pada Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dan/atau tidak pernah dibahas selama proses pembentukan UU 3/2022. Menurut para Pemohon, RUU IKN yang telah disetujui bersama pada tanggal 18 Januari 2022, nyatanya tidak terdapat Lampiran II mengenai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) RUU IKN versi persetujuan bersama sebagaimana ditayangkan dalam website resmi DPR. Tidak dilampirkannya rencana Induk Ibu Kota Negara dalam persetujuan bersama, juga belum pernah dibahas bahkan termasuk dalam tahapan pansus. Berdasarkan alasan permohonan tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, serta 1 (satu) orang saksi bernama M. Fadhil Hasan yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 12 Mei 2022, (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon 219 juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 24 Mei 2022 yang diterima di Mahkamah pada 27 Mei 2022. [3.17] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 21 April 2022 beserta keterangan tertulis dan lampirannya yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.18] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 21 April 2022 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 19 April 2022, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 dan lampiran keterangan tambahan, serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan 1 (satu) orang saksi yaitu Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 18 Mei 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 18 Mei 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 25 Mei 2022 dan bukti tambahan Bukti PK-6 sampai dengan Bukti PK-30 yang diterima Mahkamah pada 27 Mei 2022. Berkenaan dengan bukti tambahan Presiden yang bertanda bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-30, Mahkamah telah mempertimbangkan hal ihwal penyerahan bukti tersebut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, yang telah diucapkan sebelumnya, yaitu pada Paragraf [3.19] Putusan a quo yang pada pokoknya menegaskan bahwa Mahkamah tetap mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bagian dari substansi untuk memutus perkara tersebut. Oleh karenanya, terhadap bukti-bukti tersebut juga berkaitan dengan pembuktian perkara a quo maka terhadap bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-30 tetap dipertimbangkan juga oleh Mahkamah dalam perkara a quo; [3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR beserta lampirannya, keterangan Presiden, keterangan saksi para Pemohon, bukti-bukti 220 surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon; [3.20] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011 dan perubahannya. Adapun hal-hal tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 yang telah diucapkan sebelumnya dan dengan demikian segala uraian dan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan hal tersebut, khususnya Paragraf [3.21] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 tersebut mutatis mutandis berlaku pula sebagai bagian dari pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut: [3.20.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam proses pembentukan UU 3/2022 tidak terpenuhi hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Berkenaan dengan hal tersebut, persoalan mengenai hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan sangat berkaitan dengan pelaksanaan asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam pembentukan UU 3/2022, persoalan asas keterbukaan telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 yang telah diucapkan sebelumnya, khususnya pada Paragraf [3.26], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk putusan ini. [3.20.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tidak dipertimbangkannya pendapat ahli oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan UU 3/2022, terhadap dalil tersebut berdasarkan keterangan DPR yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam pembentukan UU 3/2022, DPR dalam upaya memudahkan masyarakat memberikan masukan telah membuka akses kepada masyarakat untuk mendapatkan Naskah Akademik dan RUU IKN sebagaimana diperintahkan oleh 221 Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam hal ini, Naskah Akademik dan RUU tersebut dapat diakses dan diunduh pada situs resmi DPR, yaitu pada tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368. Dalam laman situs internet tersebut, masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan RUU IKN. Informasi yang dapat dibaca dan dipelajari dalam laman tersebut termasuk informasi RUU, Rekam Jejak dan dilengkapi dengan form masukan atau feedback. Selain itu, DPR menerangkan dengan didukung dokumen yang terlampir dalam keterangannya bahwa pembahasan UU a quo telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di dalam persidangan. Terkait dengan hal tersebut, maka pembentuk undang-undang telah melibatkan partisipasi publik/ masyarakat dengan mempertimbangkan pihak-pihak mana saja yang dimintai pendapat/pemikirannya dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN, karena tidak mungkin jika setiap orang atau setiap kelompok masyarakat/ organisasi diundang hadir dalam suatu rapat besar untuk menyusun suatu kebijakan. Dengan demikian, pelibatan atau partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Dari keterangan dan lampiran keterangan DPR a quo, dapat diketahui bahwa dalam proses pembentukan UU 3/2022, pembentuk undang-undang telah berusaha untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih bermakna sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, konsultasi publik, dan kunjungan kerja khususnya dengan stakeholder masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi RUU IKN dan telah langsung menindaklanjutinya ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi. Hal itu membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya memenuhi hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta dijelaskan atau dijawab atas pendapat yang diberikan. Dalam keterangan tertulisnya DPR juga telah menguraikan dalam tabel yang berisi berbagai pendapat dan masukan dari masyarakat serta ahli yang ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh DPR [vide Keterangan DPR hlm. 47 sampai 222 dengan hlm. 71]. Pada tabel tersebut, terdapat uraian mengenai berbagai pendapat/masukan masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DPR telah melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Telah disediakannya akses terhadap Naskah Akademik dan RUU IKN berarti masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap RUU tersebut. Dalam konteks hak untuk berpartisipasi dan memberikan pendapat dalam pembentukan undang-undang, sepanjang masyarakat telah diberikan akses terhadap Naskah Akademik dan RUU IKN maka yang selanjutnya harus dilakukan adalah masyarakat tersebut diharapkan secara aktif menyampaikan pendapat terhadap RUU tersebut, akses inipun telah diberikan dalam laman resmi DPR dalam bentuk pengisian form pendapat dan masukan secara daring (online). Sedangkan, berkenaan dengan bagaimana pembentuk undang- undang seharusnya menanggapi pendapat serta tanggapan yang masuk dalam rangka memenuhi hak untuk mendapatkan penjelasan, menurut Mahkamah selanjutnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti tanggapan atau pendapat-pendapat tersebut dalam proses pembahasan RUU. Dalam hal ini, menurut Mahkamah pembentuk undang- undang tidak terbukti telah mengesampingkan hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan, karena telah dibukanya akses kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) dalam proses pembentukan RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.20.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan dalam pembentukan UU 3/2022, Lampiran II UU 3/2022 tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tersedia pada saat persetujuan bersama. Terhadap dalil tersebut Mahkamah perlu menguraikan mengenai posisi Lampiran II UU 3/2022 223 dalam proses pembentukan UU 3/2022 sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut: [3.20.3.1] Bahwa RUU IKN pada awalnya disampaikan oleh Pemerintah melalui Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021. Dalam RUU IKN yang disampaikan tersebut, hanya terdapat 1 lampiran yang melekat dengan RUU IKN, yaitu terkait dengan Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara. Adapun mengenai Rencana Induk IKN pada awalnya akan diatur dengan Peraturan Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) RUU IKN yang disampaikan oleh Pemerintah [vide Lampiran 8 Keterangan DPR]. Selanjutnya, dalam Rapat Panja Pansus RUU IKN pada tanggal 14 Desember 2021, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa) menyampaikan pendapatnya mengenai Rencana Induk IKN yang memungkinkan mengalami perubahan. Dalam rapat tersebut, terdapat pertanyaan mengenai apakah rencana induk tersebut sebaiknya dibahas sebagai bagian yang melekat dengan undang-undang atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan jika disepakati dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, apa sebaiknya bentuk peraturan tersebut, apakah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. [3.20.3.2] Bahwa selanjutnya dalam Rapat Tim Perumus Pansus RUU IKN yang dilaksanakan pada 11 Januari 2022 dan bersifat terbuka, Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat rumusan yang mengalami perubahan berdasarkan masukan dari fraksi, salah satunya adalah berkaitan dengan Pasal 7 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur mengenai pelekatan atau penempatan Rencana Induk IKN dalam Lampiran II RUU IKN. Oleh karena perubahan rumusan dalam Pasal 7 tersebut bersifat substansi, maka pembahasan dan pendalaman lebih lanjut dilakukan dalam Rapat Panja. Dalam Rapat Panja RUU IKN pada 13 Januari 2022, pembentuk undang-undang kembali membahas substansi RUU IKN yang dibagi ke dalam 4 (empat) klaster, yaitu kelembagaan otorita dan implikasinya, pendanaan atau anggaran, rencana induk, dan pertanahan [vide Lampiran 59 dan 60 Keterangan DPR]. Selanjutnya, dalam Rapat Panja RUU IKN pada tanggal 17 Januari 2022, DPR, DPD, dan Pemerintah telah menyetujui klaster rencana induk dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 7, dan Pasal 15 dengan catatan [vide Lampiran 62 Keterangan DPR]. 224 Adapun terkait dengan pelekatan rencana induk IKN dalam Lampiran II dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3). Dalam Rapat Panja tersebut, DPR dan Pemerintah menyepakati Rencana Induk Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan RUU IKN agar memiliki posisi hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Namun demikian, disepakati bahwa terhadap rencana induk tersebut tetap dibuka ruang untuk dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masa mendatang. Hal tersebut mengacu pada rumusan Pasal 7 ayat (5) huruf a RUU IKN. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Rencana Induk Ibu Kota Negara akan dilakukan perubahan, maka perlu dikonsultasikan dengan DPR. Terbentuknya rumusan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5) RUU IKN tersebut juga menunjukkan telah terjadi perubahan yang signifikan dari rumusan Pasal 7 draft RUU IKN yang disampaikan pada awalnya bersamaan dengan Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara [vide Lampiran 8 Keterangan DPR] yang semula terdiri atas 2 (dua) ayat menjadi 6 (enam) ayat [vide Lampiran 51 Keterangan DPR]. Dengan demikian, isi Rencana Induk sebagaimana dalam Lampiran II RUU IKN telah mengalami perubahan dalam pembahasan RUU IKN. Selanjutnya, Lampiran II UU 3/2022 yang berupa Rencana Induk IKN tersebut telah terlampir dan dapat diakses pada laman resmi Sekretariat Negara, yaitu pada tautan: https://jdih.setneg.go.id/Produk dan pada laman resmi DPR, yaitu pada tautan: https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1791. [3.20.3.3] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Lampiran II UU 3/2022 merupakan Rencana Induk Ibu Kota Negara di mana rencana tersebut pada tahap awal diusulkan akan diatur dalam Peraturan Presiden kemudian disepakati bersama sebagai bagian dari Lampiran II UU 3/2022. Rencana Induk tersebut telah disampaikan oleh Presiden kepada DPR dan telah dibahas oleh Panja Pansus RUU IKN bersama Presiden diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Meskipun dalam Laporan Pansus tanggal 18 Januari 225 2022 terdapat fraksi yang menyatakan bahwa Lampiran II tersebut belum dibahas, namun demikian berdasarkan risalah Rapat Paripurna tertanggal 18 Januari 2022, dapat diketahui bahwa seluruh peserta sidang paripurna menyetujui RUU IKN beserta lampirannya untuk disahkan menjadi undang- undang. [vide Lampiran 64 hlm. 73 Keterangan DPR]. Lagipula dalam pembahasan tingkat II, agenda yang dilakukan adalah persetujuan dan pengesahan RUU IKN, bukan pembahasan norma pasal secara terperinci, termasuk substansi Lampiran RUU a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa Lampiran II RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 tidak pernah dibahas pada saat persetujuan bersama adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian formil UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan dengan demikian proses pembentukan UU 3/2022 a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 3/2022 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 226 [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau 227 kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas