34/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 34/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Runik Erwanto, S. H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Karang Anyar 3, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Singgih Tomi Gumilang, S. H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Wadassari, Rt.11 Rw.002, Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten.. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Mei 2020, memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S. H., Muhammad Saiful, S. H., Elok Dwi Kadja, S. H., Farid Budi Hermawan, S. H., Fitriana Kasiani, S. H., Totok Surya, S. H., dan Novan Dwi Kartika, S.H., para Advokat yang tergabung pada kantor advokat “SHOLEH and PARTNERS” beralamat Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----------------- para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 2 Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Mei berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 69/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 34/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 19 Mei 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal 3 suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 128) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON. 1. Bahwa, yang dimohonkan pengujian adalah Pengujian Pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 128). 2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara. 3. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 4. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut: 4 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. 5. Bahwa, Pemohon I adalah Warga Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan, sehari-hari bekerja sebagai advokat. 6. Bahwa, ditempat tinggal Pemohon I, Kota Banjar Baru saat diajukannya Permohonan ini diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 7. Bahwa, Pemohon II adalah warga Jakarta, saat Permohonan ini diajukan Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan di Jakarta ada larangan warganya tidak boleh mudik alias pulang kampong, untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. 8. Bahwa, para Pemohon pemberlakukan PSBB tidak efektif dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19, hal ini bisa dilihat dari angka persebaran covid di tempat para Pemohon maupun persebaran tingkat nasional semakin hari tidak semakin menurun. 9. Bahwa, untuk percepatan penanganan covid 19, pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar RP. 677.2 trilliun (detikfinance 16 juni/2020), ini tentu sangat besar, sungguh menjadi tidak efektif jika sampai sekarang ini dengan anggaran yang besar, tapi persebaran terus meningkat. Oleh karena para Pemohon adalah pembayar pajak, tentu menjadi berkepentingan agar penanganan covid 19 lebih efektif dan efisien. 10. Bahwa, untuk menekan persebaran covid 19 Presiden telah mengeluarkan keputusan Presiden No 11 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19. 11. Bahwa, menurut para Pemohon, seharusnya pemerintah berani menerapkan 5 karantina wilayah (Pasal 55 ayat (1) UU No 6 tahun 2018) terhadap daerah daerah merah, bahwa daerah merah adalah daerah yang menurut PARA PEMOHON menerapkan kebijakan PSBB, sebab angka penyebaran covid 19 semakin hari selalu meningkat seperti tempat Jakarta dan Banjar Baru Kalimantan Selatan. 12. Bahwa, menurut para Pemohon pemerintah khawatir jika diberlakukan karantina wilayah, maka pemerintah pusat harus menanggung semua kebutuhan dasar semua orang di Jakarta dan kota kabupaten yang menerapkan PSBB (Pasal 55 ayat (1) UU No 6 tahun 2018), alasan inilah yang membuat pemerintah tidak mau menerapkan karantina wilayah, namun memberlakukan PSBB meski PSBB tidak mampu menekan persebaran covid 19. 13. Bahwa, karena para Pemohon adalah pembayar pajak sebagaimana dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajar (NPWP) oleh karena itu sangat dirugikan atas berlakunya Pasal 55 ayat (1) UU No 6 tahun 2018. Sebab Pasal karantina wilayah a quo berat jika dijalankan oleh pemerintah pusat. 14. Bahwa, berdasarkan kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pengujian Pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 128) Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. C. POKOK PERMOHONAN; Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 6 (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Selanjutnya UUD 1945 berbunyi; Pasal 28D ayat (1). (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. D. Argumentasi konstitusional sebagai berikut. 1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum. 2. Bahwa, permasalahan pandemic Covid 19 bukan hanya persoalan bangsa Indonesia, tapi pandemic ini sudah menyebar dari 200 negara di dunia, serta menelan korban puluhan ribu meninggal akibat virus ini. 3. Bahwa, benar rata-rata yang meninggal terserang virus Covid-19 adalah mereka yang mempunyai penyakit bawaan seperti jantung, diabet dll. Penyakit ini rata-rata diderita oleh orang usia di atas 50 tahun. Wajar kiranya jika pasien 7 virus covid-19 yang berusia 50 tahun ke atas mendapatkan penanganan ektra hati-hati. 4. Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2020 pertamakalinya pemerintah Indonesia mengumumkan ada warga Negara Indonesia terpapar virus Covid-19, yakni seorang ibu dan anak di Jakarta setelah melakukan kontak fisik dengan warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah itu setiap hari selalu ada peningkatan jumlah korban virus covid-19. 5. Bahwa, saat permohonan ini dibuat menurut keterangan resmi dari GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN WABAH VIRUS CORONA, sudah lebih dari 34 ribu orang warga Negara Indoensia terpapar virus Corona yang berada di beberapa provinsi di Indonesia dan Jakarta dengan menyumbang angka tertinggi pasien virus covid-19. 6. Bahwa, saat awal munculnya pandemic ini pemerintah dianggap lambat dalam membuat kebijakan guna melakukan pencegahan dan penanganan sebaran virus covid-19. Pemerintah didesak mengeluarkan kebijakan lockdownnamun pemerintah menolak dengan alasan bahwa kebijakan lockdown dibeberapa Negara lain tidak efektif untuk menghambat penyebaran virus covid-19. 7. Bahwa, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Meteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Bahwa, menurut Menkopolhukam Mahfud MD bahwa PP No 21 tahun 2020 adalah jalan tengah buat mereka yang menghendaki adanya kebijakan lockdown, karena esensi dari lockdown sudah diatur di dalam PP No 21 tahun 2020. 8. Bahwa, untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kesehatan untuk mengeluarkan ijin kepada daerah-daerah yang dianggap angka korban virus covid-19 tinggi. Sehingga, meski Kepala Daerah setempat menganggap 8 daerahnya sudah saatnya diberlakukan PSBB jika Menteri Kesehatan menganggap tidak perlu diberlakukan PSBB maka tidak bisa diterapkan. 9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 6 tahun 2018, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 10. Bahwa, ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 aturan PSBB lebih diperluas tidak hanya peliburan sekolah, kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum namun juga Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. 11. Bahwa, mengutip dari berita yang dirilis oleh kompas.com tanggal 18 April 2020 sudah ada 17 daerah yang sudah disetujui diberlakukannya PSBB antara lain: Kota Jakarta, Kota Surabaya, sebagian Kabupaten Sidoarjo, sebagian Kabupaten Gresik, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, kota Depok dll. 12. Bahwa, para Pemohon tidak mempersoalkan berlakunya PSBB di dalam menghambat penyebaran virus covid-19. Namun, para Pemohon melihat dalam prakteknya pemberlakukan PSBB sudah melenceng dari ketentuan Pasal 59 ayat 3 UU No 6 tahun 2018. Jika sekedar menutup sekolah dan tempat ibadah, maka sebelum diberlakukan PSBB sudah banyak daerah seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya yang meliburkan semua sekolah mulai tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. 9 13. Bahwa, yang terjadi sekarang adalah pemerintah memberlakukan PSBB tapi prakteknya adalah lockdown. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang melarang mudik, warga Jakarta tidak boleh keluar darikota Jakarta, hal ini juga terjadi di kota Surabaya, orang luar kota tidak boleh masuk ke kota Surabaya. Pintu-pintu masuk Kota Surabaya dijaga oleh aparat dan dilakukan screening yang bertujuan menghambat potensi penyebaran virus covid-19 melalui carrier. 14. Bahwa, baik dalam UU No 6 tahun 2018 tentang pemberlakuan PSBB maupun turunannya seperti PP dan Permenkes sama sekali tidak berbicara soal pelarangan orang keluar masuk di daerah yang diberlakukan PSBB. Namun justru pemerintah memberlakukan palarangan orang keluar masuk daerah yang diberlakukan PSBB, bukankah ini pelanggaran hukum hak asasi manusia? Bahwa, hahekatnya pelanggaran hak asasi manusia seperti orang mudik harus ada payung hukumnya setingkat UU, bukan asal melarang, asal memberi sangsi. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan pelarangan a quo asal jelas dasar hukumnya. Menurut para Pemohon kondisi ini tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD. 15. Bahwa, jika pelarangan orang keluar masuk daerah yang diberlakukan PSBB, tentu tidak tepat jika PSBB yang menjadi payung hukum. Seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan karantina wilayah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 sampai pasal 55 UU No 6 Tahun 2018. Pasal 54 ayat (3) menyatakan; Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Mengapa Pemerintah tidak mengambil kebijakan karantina wilayah? para Pemohon rasa hal ini berhubungan dengan konsekwensi pemberlakukan karantina wilayah. Karena pemerintah harus menanggung makan semua warga yang dikarantina wilayah. Misalnya Ibu kota Jakarta, maka pemerintah harus menanggung makan semua penduduk warga Jakarta baik yang kaya maupun yang miskin. 10 16. Bahwa, Presiden Joko Widodo pada acara Mata Najwa tanggal 22 April 2020 menyatakan; “karantina wilayah itu sama dengan lockdown hanya untuk Jakarta saja perhari butuh 550 milyar belum Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi”. Artinya ada pertimbangan angka yang harus dibayar mahal jika karantina wilayah diberlakukan oleh pemerintah. 17. Bahwa, Pasal 55 ayat (1) UU No 6 Tahun 2018 menyatakan; Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. 18. Bahwa, bahwa dalam Pasal a quo terkait kalimat kebutuhan hidup dasar orang yang menjadi persoalan bagi pemerintah jika karantina wilayah diberlakukan, pemerintah khawatir jika harus membiayai makan orang atau penduduk yang diberlakukan karantina wilayah. Makna orang tentu makna umumnya adalah, seorang anak, dewasa, tua, bisa laki maupun perempuan, kaya maupun miskin. Sehingga menurut para Pemohon kekhawatiran pemerintah cukup masuk akal. 19. Bahwa, para Pemohon sendiri tidak habis pikir pembentuk UU memasukkan kata orang dalam Pasal a quo. Mengapa tidak ditulis orang miskin, atau fakir miskin? sebab kata orang maknanya luas, Mengapa pemerintah harus menanggung makan orang mampu dari segi ekonomi? Bukankah Pasal 34 ayat (1) UUD sudah jelas memberikan kewajiban kepada negara membiayai fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Pasal 34 ayat (1) UUD ini berlaku pada masa bukan bencana, apalagi dalam kondisi bencana seperti sekarang, tentu negara berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut. 20. Bahwa, menurut para Pemohon makna kata orang di dalam Pasal 55 ayat (1) UU No 6 Tahun 2018 harus dimaknai secara konstitusional bersyarat hanya orang miskin yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan begitu beban anggaran bagi pemerintah pusat jika memberlakukan karantina wilayah tidak terlalu besar. 11 21. Bahwa, tentu pemerintah pusat punya data warga yang berada di bawah garis kemiskinan selain itu adanya pandemic ini tentu banyak orang yang terkena PHK, orang yang tidak bisa berjualan karena sepi pembeli, orang yang bekerja jadi tukang ojek maupun driver online yang sepi penumpang, dan lain sebagainya. Mereka-mereka ini tergolong orang-orang yang hak hidup dasarnya harus ditanggung pemerintah pusat. 22. Bahwa, dalam Pasal 55 ayat (1) meskipun penanggung kebutuhan hak dasar adalah pemerintah pusat, namuntidak ada larangan apabila pemerintah pusat meminta bantuan keterlibatan pemerintah daerah untuk mengeluarkan anggaran guna pemenuhan kebutuhan hak hidup dasar orang miskin. Misalnya untuk data orang miskin yang sudah ada menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara yang belum terdata sebagaimana poin 21 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bukankah dalam pemberlakuan PSBB pemerintah daerah juga mengeluarkan anggaran bantuan sosial kepada orang miskin?. 23. Bahwa, jika pemerintah pusat menerapkan karantina wilayah di Kota Jakarta maka otomatis semua kegiatan aktifitas warga Jakarta dihentikan, begitupun dengan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga harus berhenti, sehingga para Pemohon tidak dirugikan sebab persidangan akan ditunda. Sedangkan berbeda halnya dengan kondisi seperti saat ini, pemerintah memberlakukan PSBB tapi melakukan pelarangan transportasi udara yang hal itu adalah bukan lagi masuk dalam pemaknaan PSBB melainkan pengaturan karantina wilayah. Tentu hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena tidak bisa mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 24. Bahwa, kata orang yang bermakna umum, bisa kaya atau miskin, jelas tidak adil. Makna adil menurut para Pemohon bukan berarti semua orang punya hak yang sama, hal ini harus diliat konteksnya, misalnya dalam hukum maka kaya dan miskin harus diperlakukan sama di mata hukum. Tapi soal hak mendapatkan santunan dari pemerintah, tentu orang kaya dan miskin tidak bisa mendapatkan hak yang sama. Orang miskin merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak dasarnya, sementara orang kaya tidak. Maka menurut 12 para Pemohon kata orang dalam Pasal 55 ayat (1) tidak mengandung kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 25. Bahwa, sekarang ini banyak daerah sudah tidak menerapkan PSBB, namun angka persebaran covid 19 tidak turun malah angka nasional semakin meninggi. Bahwa, data gugus tugas nasional sampai tanggal 21 Juni 2020 positif corona sudah mencapai 45.891, hal ini menunjukkan bahwa PSBB gagal, new normal yang dicanangkan oleh pemerintah juga tidak berdampak terhadap penurunan persebaran covid 19. 26. Bahwa, oleh karena itulah tidak ada salahnya jika pemerintah menggunakan opsi karantina wilayah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU No 6 Tahun 2018. Dengan konsekwensi jika permohonan para Pemohon dikabulkan, pemerintah pusat tidak harus memberi makan semua penduduk yang daerahnya ditetapkan karantina wilayah. 27. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, para Pemohon berkeyakinan jika Pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 128) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai, “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang miskin dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”. PETITUM Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan: Pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 13 No. 128) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan; Pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 128) harus dinyatakan konstitusional bersyarat yaitu; “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang miskin dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19); 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19); 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik 14 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19); 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), atas nama: Runik Erwanto, SH., C.LA, NIA: 10.01709; 7. Bukti P- 7 : Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), atas nama: Singgih Tomi Gumilang, SH, NIA: 16.02937; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Nomor: W10-U/_____/HK.01/IV/2020 perihal: Pengiriman Salinan Penetapan Perpanjangan Penahanan atas nama Terdakwa Gunawan Wijaya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 23 April 2020; 9. Bukti P- 9 : Penetapan Nomor: 1052/Pen.Pid/2020/PT.DKI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 15 Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal berkenaan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sebagai berikut: [3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon telah ternyata bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang disebut oleh para Pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai Undang- Undang tentang Karantina Kesehatan adalah kurang tepat karena penyebutan yang tepat adalah Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan; [3.2.2] Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, Panel Hakim telah minta ketegasan kepada para Pemohon terhadap judul undang-undang yang dimohonkan pengujian dan para Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaikinya, namun para Pemohon menyatakan bahwa judul undang-undang yang digunakan yang tertera di dalam permohonan telah benar dan tidak ada perbaikan terhadap judul undang-undang [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan tanggal 30 Juni 2020]. Namun setelah persidangan selesai, melalui Kepaniteraan, para Pemohon meminta untuk melakukan renvoi terhadap judul undang-undang tersebut. Permintaan tersebut tidak dikabulkan karena para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dalam persidangan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan; [3.2.3] Bahwa para Pemohon baru menyadari adanya kekuranglengkapan penyebutan judul undang-undang setelah sidang ditutup dan bermaksud memperbaikinya. Namun demikian, sesungguhnya para Pemohon telah menuliskan nomor undang-undang, nomor lembaran negara (vide perbaikan permohonan 16 halaman 1, pada bagian perihal) dengan benar berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, hal ini dikuatkan juga dengan bukti yang diserahkan oleh para Pemohon (vide bukti P-2). Oleh karenanya Mahkamah meyakini bahwa undang-undang yang dimaksud para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan; [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236, selanjutnya disebut UU 6/2018) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 17 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 55 ayat (1) sepanjang kata “orang” UU 6/2018 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 sepanjang kata “orang” 18 “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I adalah warga Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan yang berprofesi sebagai advokat dan Pemohon II adalah warga Jakarta yang berprofesi sebagai advokat; 3. Bahwa pada saat permohonan ini diajukan baik Kota Banjarbaru maupun DKI Jakarta sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); 4. Bahwa menurut para Pemohon pemberlakuan PSBB tidak efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan sebagai pembayar pajak, para Pemohon merasa memiliki kepentingan agar penanganan Covid-19 berjalan secara efektif dan efisien, karena pada kenyataannya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 sudah sangat besar yaitu sebesar Rp. 677.2 trilliun, namun penyebarannya terus meningkat; 5. Bahwa para Pemohon menyatakan seharusnya Pemerintah memiliki keberanian untuk menerapkan karantina wilayah terhadap daerah-daerah merah yaitu daerah yang menurut para Pemohon menerapkan kebijakan PSBB. Para Pemohon menilai pemerintah khawatir memberlakukan karantina wilayah, karena hal ini akan menyebabkan pemerintah pusat harus menanggung kebutuhan dasar semua orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018; 6. Berdasarkan argumentasi di atas para Pemohon baik sebagai pembayar pajak dan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) beranggapan adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 sepanjang kata “orang” yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945; [3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama terhadap uraian mengenai kedudukan hukum para Pemohon, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci apa sesungguhnya kerugian konstitusional yang menurut anggapannya dialami karena berlakunya ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 sepanjang kata 19 “orang”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah yang melaksanakan karantina wilayah. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo. Sebab, yang seharusnya memiliki hubungan hukum secara langsung atas berlakunya norma tersebut adalah orang yang wilayahnya memberlakukan karantina wilayah sedangkan wilayah tempat tinggal para Pemohon tidak memberlakukan karantina wilayah melainkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) [vide perbaikan permohonan halaman 4, poin 6-7]. [3.8] Menimbang bahwa di dalam pokok permohonan para Pemohon menguraikan bahwa akibat diberlakukannya PSBB khususnya di DKI Jakarta menyebabkan adanya pelarangan penggunaan transportasi udara, hal ini membuat para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat [vide perbaikan permohonan halaman 10, poin 23]. Setelah dicermati secara saksama, para Pemohon tidak menguraikan kerugian konstitusional sebagai advokat di dalam menangani perkara di dalam uraian perbaikan permohonan pada bagian kedudukan hukum. [3.9] Menimbang bahwa terkait dengan pernyataan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon adalah pembayar pajak (taxpayer) dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (taxpayer) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang- undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (taxpayer) yang memang menunjukkan adanya kerugian yang nyata. Berkenaan dengan hal tersebut, 20 Mahkamah dalam perkembangannya melalui putusan-putusannya telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap pembayar pajak (taxpayer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik sehingga merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVIII/2020). Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon mengenai kerugian konstitusionalnya sebagai taxpayer, telah ternyata para Pemohon tidak dapat menguraikan alasan kerugian konstitusional dimaksud secara spesifik dan nyata terhadap berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 sepanjang kata “orang”. Bahkan seandainya pun uraian para Pemohon dalam permohonannya dianggap sebagai uraian terhadap kerugian konstitusional, quod non, para Pemohon juga tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang spesifik dengan berlakunya norma a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.11] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 21 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, 22 Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani