PUU Tahun 2017

34/PUU-XV/2017

Permohonan Pengujian Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: 1. Muhammad Makmun Ibnu Fuad, S.E.; 2. Fadhilah Budiono; 3. Drs. H. Achmad Syafii, M.Si; 4. Dr. KH. A. Busyro Kari M., M.Si; 5. Imron Rosyadi, S.E., M.Si; 6. KH. Imam Ubaidillah, S.Pd; 7. Halili; 8. H. Herman Dali Kusuma, M.H.; 9. KH. Ali Karror Shinhaji; 10. KH. M. Nurudin A. Rachman, S.H.; 11. H. Achmad Zaini; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal: 17 Januari 2017; 5 dan 9 Februari 2017; 4, 5, 6, dan 7 Maret 2017; 6 April 2017; dan 29 Juni 2017 memberikan kuasa kepada Dr. Deni Setya Bagus Yurewan, S.H., M.S., dkk

Tanggal Registrasi: 2017-07-11

Tanggal Putusan: 2017-10-19

UU Diuji: UU 23/2014

Majelis Hakim: ["Aswanto (K)", "Wahiduddin Adams (A)", "Suhartoyo (A)", "Ery Satria Pamungkas (PP)"]

Amar Putusan: Mengadili, 1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon XI untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (1)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 34 ayat (2) huruf d]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**

Teks Putusan

# Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[34/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **[[Jenis Perkara]]**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dalam proses identifikasi - **[[Tanggal Putusan]]**: 2017 - **Significance**: Medium - **File**: [[34 PUU 2017_UU_Pemda-TOLAK_dan_TIDAK_DITERIMA-telahucap-19Okt2017. Doc]] - [[Pasal 28D]] dengan mendalilkan adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. ## Perihal Pengujian [[UU No. 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Duduk Perkara Pemohon]] mengajukan permohonan pengujian UU dengan mendalilkan adanya pertentangan dengan [[UUD 1945]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C UUD 19]] dan [[UU No. 24 Tahun 20]] tentang [[Mahkamah Konstitusi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] - **2017**: Proses pemeriksaan dan sidang dilakukan - **2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU [[Kekuasaan Kehakiman]] ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Kedudukan Hukum]] menerapkan metode penafsiran sistematis, teleologis, dan original intent dalam menilai permohonan pengujian UU. ### Precedential Value Putusan]] ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi - [[Aswanto]] - [[Saldi Isra]] ## Timeline - **2017-07-11**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-10-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Catatan Penting - Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengujian UU - Konsistensi dengan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Amar Putusan Mengadili, 1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon XI untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (1)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 34 ayat (2) huruf d]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak**