34/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 34/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muh. Yusuf Sahide, S.H. Alamat : Jalan Poncol Jaya, RT/RW 010/005, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia yang berkedudukan di Jalan K.H. Abdullah Syafei Wisma Laena Nomor 7, Lt. 304, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Juni 2021 memberi kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Syam F. Eleuwarin, S.H., Muhammad Walid T., S.H., dan Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum “SGP Law Office, beralamat di Jalan Letjen M.T. Haryono, Kav. 10, MTH Square GF A4/A, RT. 006, RW. 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PUU/PAN.MK/AP3/6/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 34/PUU-XIX/2021 pada 16 Juli 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam upaya pembangunan hukum di suatu negara adalah adanya lembaga kontrol atas produk-produk peraturan perundang-undangan. Ini diperlukan sebagai penerimaan realitas bahwa hukum bagaimanpun merupakan produk politik, sangat mungkin hukum itu lebih merupakan pencerminan kekuasaan politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya mekanisme dan lembaga pengujian secara material atau judicial review. 2. Bahwa perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945. 3. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 4. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. 3 5. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945”. 6. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus peselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. 7. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: 4 “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 8. Bahwa di samping itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dimuat secara jelas dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2/2021), yang berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. 9. Bahwa UU 19/2019 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut pada ketentuan dalam undang-undang dimaksud berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah PEMOHON. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (the sole interpreter of constitution), satu-satunya yang memiliki kekutaan hukum dan mengikat kepada semua pihak. Pandangan ini sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly: “Siapapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, sipapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law-giver)”. 11. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“Mahkamah Konstitusi”) melakukan pengujian terhadap frasa dalam ketentuan Pasal 68B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang 5 Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (vide Bukti P– 5 dan P–7). 12. Bahwa berdasarkan pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 13. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat; atau d. lembaga negara.” Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2/2021 menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 6 d. lembaga negara. Ayat (2) dari Pasal 4 PMK Nomor 2/2021 menentukan: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” Dengan demikian, sesuai dengan UU MK dan PMK Nomor 2/2021 tersebut, ada dua syarat tentang kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu kualifikasi sebagai pemohon dan adanya (potensi) kerugian konstitusionalitas akibat berlakunya undang-undang. PEMOHON Memenuhi Kualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia atau Kelompok Orang yang Mempunyai Kepentingan Sama. 14. Bahwa PEMOHON adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang didirikan dengan Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPK WATCH INDONESIA Nomor 27 tanggal 19 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, SH., MKn., Notaris di Jakarta (AD-ART) (vide Bukti P–3), dan keberadaan PEMOHON telah didaftarkan pada: a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 186/1.863/2010 Tanggal 9 Desember 2010( vide bukti P-8); b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor Inventarisasi: 296/SKT/K/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 (vide bukti P-9); 7 c. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 121/D.III.1/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 (vide bukti P-10); Di samping itu, PEMOHON telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 31.242.333.8-071.000 atas nama KPK WATCH INDONESIA (vide Bukti P–2). PEMOHON merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, yang membagi organisasi kemasyarakatan ke dalam dua bentuk yaitu (a) berbadan hukum atau (b) tidak berbadan hukum. Dengan demikian, PEMOHON merupakan organisasi yang sah secara hukum sebab telah mempunyai formalitas atau legalitas hukum yang diperlukan dalam pembentukan atau pendiriannya sebagai LSM atau NGO sehingga memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2/2021. 15. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sendiri telah dengan tegas dan jelas mengakui keberadaan LSM atau NGO sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ternyata dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 yang memberikan pertimbangan bahwa “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki 8 legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”; b. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian diikuti oleh Putusan- Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya seperti Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dalam perkara permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat (PKB-KKR) dan Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011 dalam perkara permohonan uji materiil yang diajukan antara lain oleh Indonesia Corruption Watch yang diwakili oleh Koordinatornya; c. Putusan Mahkamah Nomor 76/PUU-X/2012 Tanggal 8 Januari 2013 yang menyatakan sebagai berikut: “[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum; [3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan 9 hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik; Dengan demikian, menurut Mahkamah hak konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin agar seseorang yang telah mendapatkan SP3 tidak dapat diajukan praperadilan hanya dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 KUHAP bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tersangka seperti Pemohon, tetapi dalam pengertian luas dimaksudkan pula untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia”. (vide halaman 41); 16. Bahwa PEMOHON dibentuk dengan misi antara lain untuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas kewenangannya dalam memberantas korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 angka 1 AD-ART, yang seluruhnya dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 7 Misi 1. Berpartisipasi dalam mengawasi kinerja KPK atas kewenangannya dalam memberantas korupsi; 2. Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih bebas dari korupsi; 3. Berpartisipasi dalam proses pengawasan kebijakan publik menuju Indonesia bersih bebas dari korupsi”. Dalam tujuan pendirian PEMOHON sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 AD-ART, tujuan yang hendak dicapai antara lain “mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum (KPK) untuk diadili” (vide Pasal 8 ayat 2 AD-ART). 10 Pembentukan/pendirian PEMOHON ini didasari dengan pemikiran atau pertimbangan bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dibutuhkan pemimpin yang berintegritas, berkomitmen serta konsisten terhadap perjuangan untuk menegakkan hukum dengan adil dan benar, sehingga tindakan dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak dilakukan dengan melanggar hukum. Oleh karena itu, PEMOHON dibentuk dengan maksud untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan perlawanan terhadap praktik penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang berdampak besar pada rasa keadilan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), secara jelas disebutkan bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan peran serta masyarakat. Pembentukan dan keberadaan atau kehadiran KPK WATCH INDONESIA (PEMOHON) adalah dalam kerangka peran serta masyarakat tersebut. Dengan demikian, Pemohon merupakan LSM atau NGO yang memang didirikan khusus untuk berkecimpung secara aktif dalam proses penegakan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh KPK. Sekedar menyampaikan contoh tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh PEMOHON, perlu disampaikan beberapa liputan/berita sebagai berikut: a. Berita tanggal 22 Januari 2015 pada https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/22/nikt3i-muncul- kpk-watch-laporkan-samad-ke-bareskrim-polri, di mana PEMOHON membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK pada waktu itu karena Ketua KPK menemui petinggi partai; b. Berita Ttanggal 20 Februari 2019 pada https://tirto.id/tanggapan-kpk-terkait- kasus-dugaan-merintangi-penyidikan-lucas-dhot, di mana PEMOHON mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan yang merintangi penyidikan dengan terdakwa Lucas karena 11 PEMOHON memandang penanganan kasus Lucas tidak mencerminkan fakta sesuai persidangan yang ada. Ternyata, kemudian terbukti Lucas dibebaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 (https://news.detik.com/berita/d-5528052/jejak-advokat- lucas-ditahan-kpk-divonis-bebas-ma/2, tanggal 11 April 2021); c. Menjadi Narasumber dalam Dialoq Publik Elshinta, dengan Tema “Masihkah Publik Percaya KPK” pada Tanggal, 16 November 2011. d. Menjadi Narasumber dalam Dialog di Media MNC dengan Tema “Tersangka Baru Kasus Hambalang”. e. Menjadi Narasumber di TV One, dengan Tema: “Terkait dengan adanya sejumlah NGO yang menerima aliran dana dari KPK. f. Menjadi Nara Sumber di TVRI, dengan Tema: “Evaluasi Akhir tahun KPK dalam pemberantasan Tindakan korupsi. 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON dibentuk dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan umum (masyarakat luas) dengan cara melakukan pengawasan atas tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK karena penegakan hukum oleh KPK tersebut sudah barang tentu akan membawa dampak kepada kepentingan umum atau masyarakat luas, tidak hanya kepada kepentingan tersangka semata-mata. Apalagi jika penegakan itu dilakukan dengan melanggar hukum, niscaya kepentingan masyarakat luas-lah yang akan dirugikan. Oleh karena itu, PEMOHON merupakan LSM atau NGO sebagai perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yang concern terhadap undang-undang tertentu dalam hal ini undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiiil sebagaimana disebutkan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas. PEMOHON Berpotensi Mengalami Kerugian Konstitusional dengan Berlakunya Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2/2021, untuk dapat mengajukan uji materiil atas berlakunya suatu undang-undang atau 12 Perppu pemohon harus mengalami atau setidak-tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya undang-undang atau Perppu tersebut, kerugian konstitusionalitas mana harus memenuhi parameter sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 19. Bahwa berdasarkan UUD 1945, PEMOHON memiliki hak-hak konstitusional, yaitu: a. Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; b. Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; c. Pasal 28D ayat (1) yang mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; d. Pasal 28D ayat (2) yang menentukan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; dan e. Pasal 28D ayat (3) yang mengatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 13 20. Bahwa hak-hak konstitusionalitas PEMOHON yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut dirugikan atau setidak-tidaknya sangat berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 69B (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”. “Pasal 69C Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 21. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON sampaikan sebelumnya, PEMOHON merupakan organisasi kemasyarakatan yang sengaja dibentuk untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, secara khusus dengan melakukan pengawasan dan/atau masukan atas kinerja penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK (berikut pegawai atau personilnya). Kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh KPK memerlukan peran serta dari masyarakat luas, termasuk PEMOHON karena kejahatan korupsi telah menjadi duri dalam daging pada setiap sendi-sendi kehidupan bernegara sehingga pemberantasannya harus melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat yang ada sesuai dengan peranannya masing-masing. Penjelasan Umum UU Nomor 19/2019 dengan jelas menyatakan: “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya 14 pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut caracara yang luar biasa. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan...”. Dari bunyi Penjelasan Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan, dimana cara-cara itu haruslah dilakukan bersama-sama. Sebagai konsekuensinya, maka personil-personil yang saat ini sedang dan tengah melaksanakan tugas dan kewenangan di tubuh KPK haruslah dipertahankan, bukan untuk diberhentikan karena dengan dipertahankannya pegawai KPK yang meliputi pula penyelidik atau penyidik yang ada dan berpengalaman serta berdedikasi tinggi, kinerja KPK akan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Alih status pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak menghambat atau bahkan menjadi batu sandungan bagi pegawai KPK yang telah memiliki pengalaman dan integritas dalam berkarya dan bertugas di KPK. Akan sangat sulit (untuk tidak mengatakan mustahil) bagi KPK untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemberantasan korupsi jika personil-personil yang ada justru dikurangi (dinyatakan tidak lolos ujian/seleksi dalam alih status sebagai ASN) karena itu akan mengurangi atau menghilangkan aspek optimalisasi, efektifitas, profesionlitas dan kesinambungan yang ditentukan dalam Penjelasan Umum UU 19/2019 sebagaimana dikutip di atas. Justru seharusnya personil yang ada ditambah, bukan dikurangi, dan pemberhentian terhadap pegawai KPK hanya dilakukan karena adanya pelanggaran hukum dan etika yang telah ditetapkan. Dalam kerangka yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum itu, pegawai KPK yang ada justru seharusnya secara otomatis menjadi bagian integral dari alih status ASN, dalam arti secara hukum langsung menjadi ASN, tidak diperlukan lagi tes atau seleksi. Ironisnya, semua pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik harus mengikuti tes atau seleksi untuk berubah status menjadi ASN, dimana salah satunya adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) (vide berita pada https://nasional.kompas.com/read/2021/05/17/06273661/kejanggalan- tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk-yang-jadi-sorotan?page=all, Tanggal 15 17 Mei 2021). Hasil penilaian TWK itu telah dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan apakah pegawai KPK lainnya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) atau bagi Pegawai Tidak Tetap menjadi setidak-tidaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PKWT). Padahal tidak ada satupun aturan dalam peraturan perundangan baik pada level UU 19/2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil (PP 41/2020) yang mensyaratkan adanya TWK. Digunakannya hasil penilaian TWK sebagai dasar serta ukuran (measurement) baru untuk menentukan pegawai KPK diangkat menjadi ASN terjadi sebagai akibat adanya frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69C UU 19/2019. Adanya frasa itu telah ditafsirkan dan dimanfaatkan secara salah dengan menambahkan proses yang setara dengan seleksi dalam peralihan status pegawai. Padahal seharusnya tidak diperlukan seleksi dalam peralihan status tersebut sebab pegawai KPK berikut penyelidik dan penyidik telah melalui proses tahapan seleksi ketika akan menjadi pegawai KPK. Jadi, untuk beralih statusnya sebagai ASN dan tetap menjadi pegawai KPK secara yuridis seharusnya tidak perlu lagi dilakukan seleksi melalui tes termasuk TWK. Kondisi tersebut tentunya telah menimbulkan atau setidak-tidaknya sangat berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes TWK, dan berdasarkan berita-berita yang ada telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat pada umumnya dan di tubuh KPK sendiri, dimana hal itu tentunya akan sangat mengganggu kinerja KPK. Oleh karena itu, jika nantinya tidak lolosnya hasil asesmen TWK mengakibatkan pemberhentian pegawai KPK, maka tentunya hal itu akan sangat menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON. 22. Bahwa PEMOHON sebagai LSM/NGO yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan kinerja KPK sudah barang tentu sangat concern 16 dengan keadaan yang terjadi di tubuh KPK tersebut, dan oleh karenanya PEMOHON memandang perlu untuk mengajukan permohonan uji materi ini sebab hak-hak konstitusionalitas yang diperjuangkan oleh PEMOHON melalui permohonan ini akan bermuara pada kepentingan masyarakat luas termasuk para pegawai KPK, dimana masyarakat (termasuk para pegawai KPK dan PEMOHON) berhak atas pekerjaan yang layak, jaminan kepastian hukum yang adil dan untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta secara khusus hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Tidak-pastinya materi muatan dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Begitu pula, penafsiran yang diberikan terkait alih status ASN berdasarkan kedua pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional (setidak-tidaknya sangat potensial) sebab menyebabkan beberapa pegawai KPK (termasuk penyelidik dan penyidik) harus kehilangan pekerjaan dan pada akhirnya akan kehilangan pendapatan, padahal tidak semua pegawai KPK tersebut masih berusia muda. Materi muatan kedua pasal itu juga telah mengakibatkan kerugian konstitusional terkait perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian, kerugian konstitusional yang timbul sebagai akibat materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bagi PEMOHON sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat 2 PMK Nomor 2/2021 adalah kerugian yang sangat berpotensi merugikan hak- hak konstitusional PEMOHON. 23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah ternyata terdapat hubungan kausalitas antara (potensi) kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019. 24. Bahwa untuk menghilangkan (potensi) kerugian konstitusionalitas dimaksud harus dilakukan pemaknaan yang jelas dan tegas terhadap materi muatan kedua pasal itu, sehingga keduanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, 17 yaitu dengan dihapuskannya kata “dapat” dan frasa “sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” untuk Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 serta frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” untuk Pasal 69C UU 19/2019. Dengan dihapuskannya kata dan frasa tersebut, maka niscaya (potensi) kerugian konstitusional yang ditimbulkan dengan berlakunya materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 menjadi hilang atau tidak terjadi lagi. 25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan judicial review atau constitutional review ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK Nomor 2/2021. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Materi Muatan dalam Ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 26. Bahwa ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU Nomor 19/2019 mengandung materi muatan yang tidak pasti sehingga dapat ditafsirkan secara keliru mengingat dalam materi muatan kedua pasal tersebut terdapat frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” untuk Pasal 69B ayat (1) dan frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” untuk Pasal 69C UU 19/2019. 27. Bahwa makna yang terkandung dalam frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 adalah tidak pasti sebab digantungkan pada keadaan tertentu, yaitu apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69C UU 19/2019 juga tidak pasti karena digantungkan pada keputusan bebas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna frasa “peraturan perundang-undangan” sendiri dapat ditafsirkan segala 18 peraturan yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan. Artinya, syarat tersebut bisa jadi diatur dalam peraturan di bawah undang-undang. Materi muatan tersebut ternyata telah ditafsirkan secara keliru oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN. Materi muatan seperti itu sudah barang tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan Pasal 28D ayat (1) tentang adanya jaminan kepastian hukum yang adil, sebab materi muatan pasal yang tidak pasti dan dapat ditafsirkan berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak mencerminkan prinsip Negara Hukum dan jaminan kepastian hukum. 28. Bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 yaitu bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Semangat dan landasan berpikir ini dikokohkan kembali dalam amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 dengan mempertegas ketentuan tersebut ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dengan demikian, semangat dan landasan berfikir tersebut seharusnya selalu digunakan dalam membuat, menafsirkan, dan melaksanakan setiap Peraturan Perundang-undangan. 29. Bahwa menurut teori kedaulatan hukum atau rechts-souvereiniteit, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum. 30. Bahwa mengenai negara hukum Bernard Arief Sidharta mengatakan, bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan dan bersaranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar 19 sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. Sedangkan Muhammad Yamin menyatakan bahwa, Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (rechtsstaat) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. 31. Bahwa konsep negara hukum modern telah bertransformasi terhadap pandangan hukum suatu negara sehingga menurut Jimly Asshiddiqie konsep negara hukum Indonesia memiliki tiga belas prinsip. Ketiga belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama penyangga berdiri dan tegaknya suatu Negara Indonesia yang modern. Adapun ketiga belas prinsip negara hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1) Supremasi hukum (supremacy of law), 2) Persamaan dalam hukum (equality before the law), 3) Asas legalitas (due process of law), 4) Adanya pembatasan kekuasaan, 5) Organ-organ eksekutif independent, 6) Peradilan bebas dan tidak memihak, 7) Adanya peradilan tata usaha negara, 8) Adanya peradilan tata negara (contitutional court), 9) Perlindungan hak asasi manusia, 10) Negara hukum yang bersifat demokratis (democratiche rechtsstaat), 11) Negara hukum yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat), 12) Adanya transparansi dan kontrol sosial, 13) Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. 32. Bahwa menurut Soetandyo Wignjosoebroto, supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam suatu negara yang dapat digunakan untuk melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi atau gangguan dari pihak 20 manapun termasuk pihak penyelenggara negara. Sedangkan Abdul Manan, mengemukakan bahwa supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum dapat dilihat sebagai sebuah system yang berdaulat yang bekerja dalam suatu negara. Dalam bukunya American Law an Introduction, Friedman menyebutkan sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, Substansi dan Budaya Hukum. Struktur, diilustrasikan seperti “mesin” yang memproduksi dan menjalankan aturan- aturan hukum yaitu lembaga-lembaga, institusi atau organ-organ yang di dalamnya terdapat orang-orang yang melakukan hal tersebut. Substansi adalah aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. 33. Bahwa peralihan Pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik KPK untuk menjadi ASN dalam kerangka negara hukum harus dilakukan dengan tunduk pada kententuan hukum yang berlaku bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Pada tataran filosofis, itulah yang membedakan antara konsep negara yang didasarkan hukum (rule of law) dengan konsep yang seakan menggunakan hukum untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (rule by law). 34. Bahwa terbukanya penafsiran atas materi muatan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 untuk menerapkan tes seleksi tertentu terkait alih status ASN jelas telah menciderai konsep negara hukum yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, materi muatan kedua pasal tersebut tidak mengejawantahkan rule of law melainkan rule by law, terbukti dengan penggunaan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN oleh BKN dan KPK, dimana TWK itu sama sekali tidak mempunyai landasan hukum pada level teknis. Padahal tidak adanya satupun aturan dalam peraturan perundangan baik pada level UU 21 19/2019 maupun PP 41/2020 yang mensyaratkan adanya TWK. Ironisnya kemudian diterbitkanlah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021), sehingga Perkom 1/2021 tersebut seakan-akan menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam alih status ASN karena Perkom dapat dikatakan sebagai bagian dari “peraturan perundang-undangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perkom 1/2021 diatur syarat-syarat peralihan untuk dapat menjadi ASN, antara lain “setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah” (vide huruf b). Syarat ini kemudian diatur lebih lanjut, dimana untuk dapat memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 huruf b ayat (2) Perkom 1/2021 tersebut dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Aturan persyaratan asesmen TWK untuk alih status ASN dalam Perkom 1/2021 baru dibuat kemudian setelah terbitnya UU 19/2021. Itu terjadi karena tidak pastinya materi muatan dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 sehingga membuka peluang dibuatnya peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang untuk mengatur persyaratan-persyaratan tertentu sebagai akibat frasa “sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” atau “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. 35. Bahwa sudah barang tentu, Perkom 1/2021 sebagai peraturan yang baru dibuat dengan mendasarkan pada Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas, padahal transparansi dan akuntabilitas yang menjadi ciri good governance menjadi prasyarat negara hukum dalam konteks rule of law. Adanya persyaratan TWK tentunya menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai KPK karena seharusnya kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 cukup dengan surat pernyataan bermaterai mengingat TWK dapat menjadi pisau bermata dua yang dapat dipergunakan secara subjektif untuk memberhentikan pegawai KPK. 22 36. Bahwa selain itu, konsekuensi terhadap penggunaan hasil TWK ini juga telah diterapkan saat ini dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan KPK yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2021, dimana pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pimpinan sehingga hal itu menjadikan pegawai KPK secara aktual dilarang menjalankan pekerjaan (non-job). 37. Tindakan Pimpinan KPK yang memutuskan bahwa pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan sambil menunggu keputusan lebih lanjut, adalah tidak dibenarkan sebab tindakan tersebut tergolong melawan hukum bukan hanya karena tidak didasarkan pada adanya satu pun peraturan perundangan yang menjadi dasar untuk mengambil tindakan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut juga karena bertentangan dengan Pasal 24 Perkom 1/2021 itu sendiri dengan penegasan bahwa: “a. segala kewenangan dan tanggung jawab jabatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap sah dan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dalam hal jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi belum terbentuk, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dialihkan dalam jabatan sebagaimana dimaksud tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya.” Perbuatan melawan hukum ini sebagai ekses lebih jauh dari tidak-pastinya materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 telah mengakibatkan Indonesia semakin jauh dari cita-cita pemberantasan korupsi. B. Materi Muatan Ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 Telah Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 38. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, hak atas pekerjaan yang layak dan selanjutnya memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun demikian, ternyata perlindungan dan jaminan atas hak-hak asasi tersebut tidak terjadi 23 dengan berlakunya ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 karena kedua pasal itu memuat materi yang sangat berpotensi untuk menghilangkan hak-hak asasi dimaksud. 39. Bahwa jaminan konstitusi atas imbalan dan perlakuan yang adil tersebut menjelaskan dua hak mendasar dalam hubungan kerja bagi warga negara yaitu: a. Imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Imbalan pada konteks internasional dikenal sebagai “remuneration” yang merujuk pada Equal Remuneration Convention 1951 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. b. Perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja melingkupi aspek yang luas. Adil bermakna bahwa tidak ada diskriminasi dalam hubungan kerja antara hak satu pekerja dengan pekerja lainnya yang apabila merujuk pada referensi yang sama, yaitu Discrimination melingkupi suku, ras, agama, pandangan politik, asal daerah serta jenis kelamin. Untuk ukuran hubungan yang layak dapat ditafsirkan sesuai konvesi tersebut termasuk mulai dari akses pekerjaan sampai persyaratan dalam bekerja. 40. Bahwa pada persoalan peralihan status dari Pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dimuat dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, segala proses peralihan yang terjadi harus tetap mempertahankan prinsip mendasar dalam konstitusi yaitu hak atas pekerjaan serta adanya hubungan imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jangan sampai hak atas pekerjaan dicabut atau tercabut karena penafsiran tidak benar atas materi muatan kedua pasal itu. Imbalan menyangkut tidak adanya penurunan pendapatan yang didapatkan pegawai KPK pada saat berstatus menjadi ASN dari pendapatan sebelumnya pada saat menjadi Pegawai KPK. Selain itu, perlakuan yang adil dan layak melingkupi tindakan yang tidak diskriminatif sehingga: a. Tidak adanya perubahan dari Pegawai Tetap yang bekerja di KPK menjadi Pegawai Tidak Tetap dalam konsep ASN atau bahkan kehilangan pekerjaan. 24 b. Tidak adanya perubahan dari Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di KPK menjadi kehilangan pekerjaan di KPK. 41. Bahwa dengan digunakannya hasil penilaian dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN merupakan tindakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya jaminan konstitusi baik hak atas pekerjaan maupun ha katas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Hal tersebut didasarkan beberapa alasan. 42. Bahwa proses peralihan menjadi ASN tidaklah dapat disamakan dengan penerimaaan Pegawai baru ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN. Merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5/2014) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No. 11/2017). UU No. 5/2014 ini mengatur pengadan CPNS melalui seleksi, bahkan dalam Pasal 23 PP No. 11/2017 disebutkan warga Negara yang boleh melamar jadi PNS haruslah yang berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun yang dengan demikian jika ketentuan UU ASN dipakai untuk proses peralihan dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN pasca pemberlakuan UU 19/2019 maka banyak pegawai KPK saat ini tidak memenuhi syarat karena sudah melebihi umur di atas 35 tahun. Artinya, apabila didalilkan bahwa proses peralihan ini didasarkan pada logika tersebut maka dikriminasi telah terjadi mengingat hanya sebagai persyaratan dari seleksi CPNS. Selain itu, apabila didasarkan pada promosi, promosi jabatan dengan menggunakan TWK tidaklah mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, sudah menjadi jelas bahwa proses TWK dengan dampak hilangnya pekerjaan seseorang tidak pernah digunakan dalam sistem ASN di Indonesia. 43. Bahwa apabila hasil TWK digunakan sebagai dasar untuk mengukur kelayakan Pegawai KPK maka hal tersebut secara langsung telah menggugurkan perlindungan konstitutional Pegawai KPK. Hal tersebut karena menggunakan TWK sebagai suatu ukuran (measurement) yang mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan karena menyatakan suatu pendapat dalam proses seleksi sehingga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Prinsip non- diskriminasi merupakan salah satu turunan dari prinsip perlakuan yang layak 25 dan adil dalam hubungan kerja. Terlebih, pada kenyataannya terdapat indikator yang digunakan dalam TWK seperti pandangan terhadap revisi UU KPK, keharusan untuk patuh terhadap pimpinan yang memerintahkan untuk mengintervensi penanganan kasus korupsi, penolakan terhadap calon pimpinan yang bermasalah secara etik serta indikator lain yang justru bertentangan dengan semangat Pasal 3 UU 19/2019 yang masih menekankan indepedensi KPK. Selain itu, proses TWK juga dilakukan dengan proses yang diskriminatif melalui pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan martabat serta bermuatan pelecehan seksual. 44. Bahwa tidak ada persyaratan untuk diangkat menjadi ASN harus lulus TWK. Adapun Pasal 5 ayat 4 Perkom 1/2021 hanya mewajibkan Pegawai KPK untuk ikut serta tidak menjadikan persyaratan hasil TWK menjadi dasar untuk diangkat atau tidak diangkat sebagai Pegawai KPK. Artinya, terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi secara nyata yang jelas menyebabkan timbulnya perlakukan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja. 45. Bahwa TWK merupakan upaya nyata untuk menghilangkan hak bekerja seseorang tanpa proses yang adil dalam hubungan kerja. Hal tersebut mengingat tanpa adanya proses penegakan etik maka seseorang kehilangan pekerjaan dalam jangka waktu yang pendek dengan hanya diizinkan bekerja sampai bulan Oktober 2021. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK sebagaimana diubah dengan PP 103 Tahun 2012 serta diubah kembali dengan PP 14 Tahun 2017 (PP MSDM KPK) serta Standar Prosedur baku (SOP) NOMOR: SOP-39/50-54/2014 yang merupakan turunan dari Perkom SDM KPK pemberhentian Pegawai KPK bersifat limitatif sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu: memasuki usia pensiun, melanggar disiplin dan kode etik, meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau tuntutan organisasi yaitu dibubarkannya KPK. Selain itu, dalam Pasal 87 UU No. 5/2014 terdapat pembatasan syarat pemberhentian, yaitu: “(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; 26 c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2/dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.” 46. Bahwa berbagai penjelasan alasan tersebut menegaskan terjadinya penafsiran inkonstitutional terhadap Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dengan menjadikan hasil penilaian dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. C. Materi Muatan Ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 47. Bahwa materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2021 telah menimbulkan atau setidak-tidaknya sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 48. Bahwa peralihan status pegawai KPK (termasuk penyelidik dan penyidik) menjadi ASN yang tidak secara otomatis demi hukum membuka peluang diterbitkannya Perkom 1/2021 yang mengatur persyaratan tersendiri yang dapat menghalangi hak konstitusional pegawai KPK untuk memperoleh 27 kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Penerapan persyaratan lolos TWK untuk alih status ASN sebagai akibat tidak-pastinya materi muatan kedua pasal dalam UU 19/2021 tersebut akan menghilangkan hak konstitusional pegawai KPK jika pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberhentikan. Kesempatan untuk mengabdi di dalam KPK menjadi hilang, padahal bekerja di KPK adalah salah satu bentuk kesempatan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan yang merupakan hak dilindungi oleh konstitusi. 49. Bahwa untuk menjadi Pegawai KPK bukanlah proses yang mudah karena melalui proses seleksi yang ketat dan pegawai KPK telah melalui proses- proses seleksi tersebut sebelum menjadi pegawai KPK. 50. Bahwa berlakunya UU 19/2019 tidaklah mengubah tugas dan fungsi pegawai. Penyelidik akan tetap menyelidiki, penyidik akan tetap menyidik, administrasi akan tetap mengurus administrasi, pendidik juga akan tetap mendidik, yang berubah bukanlah tugas dan fungsi tetapi hanya status kepegawaian dari yang dulunya pegawai tetap KPK menjadi pegawai ASN. Dengan demikian, tidak relevan penambahan syarat-syarat dalam pengalihan tersebut. 51. Perlu PEMOHON sampaikan perbandingan syarat untuk menjadi pegawai antara Pasal 24 UU 30/2002 Pasal 24 UU 19/2019. Pasal 24 UU 30/2002: 1. Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi; 3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 24 UU 19/2019 1. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 28 3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 52. Dalam hal penentuan kecocokan kompetensi pun untuk pegawai yang sudah lama bekerja tidak cocok lagi menggunakan cara-cara tes dan wawancara dalam waktu singkat tetapi lebih kepada portofolio. 53. Bahwa TWK adalah alat ukur yang dipakai untuk menentukan kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan pemerintah yang sah (vide Pasal 5 Perkom 1/2021), padahal ukuran tes seperti TWK tidak cocok lagi untuk menentukan parameter dan ukuran untuk menentukan kesetian dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah karena sudah lama di KPK tetapi lebih cocok dengan melihat kepada portofolio pegawai serta pelanggaran atau hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 54. Bahwa dengan menjadikan/menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Terlebih dengan mempertimbangkan adanya batasan usia untuk kembali berpartisipasi aktif dalam pemerintahan apabila mendaftar sejak awal yaitu dengan mempertimbangkan berlakunya UU 19/2019 yang dalam rumusan pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, pegawai KPK saat ini hanya dapat diangkat jadi ASN dengan pemenuhan syarat yang bersifat seleksi, seperti salah satunya adalah haruslah yang berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun (vide Pasal 23 PP 11/2017) dan syarat-syarat lain yang dirumuskan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi mengacu kepada model seleksi dalam UU ASN (vide Pasal 3 huruf PP 41/2020). 55. Bahwa persoalan ini pun sudah menjadi konsen Mahkamah Konstitusi sehingga dalam putusannya Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyebutkan bahwa UU 5/2014 bersifat seleksi dan tidak berlaku buat KPK karena bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN bukan karena keinginan pegawai KPK tetapi karena berlakunya UU 19/2019: “Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena adanya 29 ketentuan yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar” fvide Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (PP11/2017). Ketentuan yang dirujuk Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019.” 56. Selain itu, menjadi persoalan juga dengan adanya stigma tidak berwawasan kebangsaan yang berpotensi menutup Pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk mendaftar atau berpartisipasi dalam berbagai segi pemerintahan. Padahal proses serta muatan TWK sendiri tidak sesuai dengan semangat indepedensi KPK. 57. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa di dalam permohonon uji materil ini terbukti bahwa pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 berpotensi sangat merugikan Hak Konstitusional PEMOHON yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat menghentikan segala kekisruhan yang terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 58. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu meluruskan materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tersebut dengan memberikan penafsiran konstitusional yang benar, yaitu dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan.” IV. PETITUM PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 30 1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pasal 69B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan”; 3. Menyatakan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan”; 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ATAU, 31 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Agustus 2021, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : NPWP Pemohon; 3. Bukti P-3 : Akta Pendirian Pemohon (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPK Watch Indonesia); 4. Bukti P-4 : Surat Keputusan KPK Watch Indonesia; 5. Bukti P- 5 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6. Bukti P- 6 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 7. Bukti P-7 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat; 9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 32 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in casu pengujian norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 33 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 34 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 69B ayat (1): Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69C: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-1] yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama KPK Watch Indonesia [vide bukti P-2, bukti P3, bukti P-4, dan bukti P- 7 sampai dengan bukti P-10]. 3. Bahwa menurut Pemohon, KPK Watch Indonesia merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang memiliki misi antara lain untuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja KPK atas kewenangannya dalam memberantas korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 angka (1) AD/ART [vide bukti P-3]; 4. Bahwa menurut Pemohon, KPK Watch Indonesia didirikan khusus untuk berperan aktif dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara 35 tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh KPK dalam upaya untuk menjalankan misi lembaga yakni berpartisipasi dalam mengawasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi, memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi serta berpartisipasi dalam proses pengawasan kebijakan publik menuju Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. 5. Bahwa menurut Pemohon, KPK Watch Indonesia telah berulangkali melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan kinerja KPK seperti di antaranya membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK yang pada waktu itu Ketua KPK menemui petinggi partai serta memberikan kritikan kepada KPK terkait penanganan kasus dugaan yang merintangi penyidikan dengan terdakwa Lucas. Selain itu, Pemohon juga aktif menjadi narasumber di berbagai media nasional terkait dengan kinerja KPK. 6. Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar khususnya apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 7. Bahwa menurut Pemohon, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, yang dilakukan bersama-sama dan sebagai konsekuensinya, maka personil- personil yang saat ini sedang dan tengah melaksanakan tugas dan kewenangan di tubuh KPK haruslah dipertahankan, bukan untuk diberhentikan. Oleh karena dengan dipertahankannya pegawai KPK yang meliputi pula penyelidik atau penyidik yang ada dan berpengalaman serta berdedikasi tinggi, kinerja KPK akan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. 8. Bahwa menurut Pemohon, alih status pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik menjadi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) seharusnya tidak menghambat atau bahkan menjadi batu sandungan bagi pegawai KPK yang telah memiliki pengalaman dan integritas dalam berkarya dan bertugas di KPK. 36 9. Bahwa menurut Pemohon, akan sangat sulit bagi KPK untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemberantasan korupsi jika personil-personil yang ada justru dikurangi (dinyatakan tidak lolos ujian/seleksi dalam alih status sebagai ASN) karena itu akan mengurangi atau menghilangkan aspek optimalisasi, efektifitas, profesionalitas dan kesinambungan sebagaimana yang ditentukan dalam Penjelasan Umum UU 19/2019. 10. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya personil yang ada ditambah, bukan dikurangi dan pemberhentian terhadap pegawai KPK hanya dilakukan karena adanya pelanggaran hukum dan etika yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam kerangka yang diamanatkan dalam penjelasan umum tersebut, pegawai KPK yang ada justru seharusnya secara otomatis menjadi bagian integral dari alih status ASN, dalam arti secara hukum langsung menjadi ASN, tidak diperlukan lagi tes atau seleksi. 11. Bahwa menurut Pemohon, tidak ada satupun aturan dalam peraturan perundangan baik pada hierarki UU 19/2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut PP 41/2020) yang mensyaratkan adanya Tes Wawasan Kebangsaan (selanjutnya disebut TWK). 12. Bahwa menurut Pemohon, digunakannya hasil penilaian TWK sebagai dasar serta ukuran (measurement) baru untuk menentukan pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN terjadi sebagai akibat adanya frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69C UU 19/2019. 13. Bahwa menurut Pemohon, adanya frasa tersebut telah ditafsirkan dan dimanfaatkan secara salah dengan menambahkan proses yang setara dengan seleksi dalam peralihan status pegawai. Padahal menurut Pemohon, seharusnya tidak diperlukan seleksi dalam peralihan status tersebut sebab pegawai KPK berikut penyelidik dan penyidik telah melalui proses tahapan seleksi ketika akan menjadi pegawai KPK sehingga untuk beralih statusnya 37 sebagai ASN dan tetap menjadi pegawai KPK secara yuridis seharusnya tidak perlu lagi dilakukan seleksi melalui tes termasuk TWK. 14. Bahwa menurut Pemohon, kondisi tersebut tentunya telah menimbulkan atau setidak-tidaknya sangat berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes TWK dan berdasarkan berita- berita yang ada telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat pada umumnya dan di tubuh KPK sendiri, di mana hal itu tentunya akan sangat mengganggu kinerja KPK. Oleh karena itu, menurut Pemohon, jika nantinya tidak lolosnya hasil assesment TWK akan mengakibatkan pemberhentian pegawai KPK yang tentunya hal tersebut akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai lembaga yang concern terhadap kinerja KPK. 15. Bahwa menurut Pemohon, sebagai LSM/NGO yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan kinerja KPK sudah barang tentu sangat concern dengan keadaan yang terjadi di tubuh KPK tersebut dan oleh karenanya Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan uji materi ini sebab hak-hak konstitusionalitas yang diperjuangkan oleh Pemohon akan bermuara pada kepentingan masyarakat luas termasuk para pegawai KPK. 16. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan juga para pegawai KPK berhak atas pekerjaan yang layak, jaminan kepastian hukum yang adil dan untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta secara khusus hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. 17. Bahwa menurut Pemohon, tidak pastinya materi muatan dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Begitu pula, penafsiran yang diberikan terkait alih status ASN berdasarkan kedua pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak- tidaknya potensial sebab menyebabkan beberapa pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik harus kehilangan pekerjaan sehingga mengakibatkan 38 kerugian konstitusional terkait perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terhadap Saudara Muh. Yusuf Sahide, S.H., yang kapasitasnya mewakili organisasi LSM dalam hal ini KPK Watch Indonesia yang berdasarkan Surat Keputusan KPK Watch Indonesia jabatannya ditetapkan kembali sebagai Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia hingga tahun 2025 (vide bukti P-4) dan juga hal tersebut diakui oleh Pemohon dalam persidangan pada 16 Agustus 2021 dengan agenda perbaikan permohonan (vide Risalah Sidang tanggal 16 Agustus 2021). Oleh karena Mahkamah tidak mendapatkan bukti sebaliknya bahwa Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia adalah bukan Saudara Muh. Yusuf Sahide, S.H., dengan demikian Mahkamah meyakini bahwa Saudara Muh. Yusuf Sahide, S.H., adalah subjek hukum yang dapat mewakili kepentingan organisasi dimaksud baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga berkenaan dengan anggapan kerugian konstitusionalitas yang dijelaskan dalam kaitan dengan kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, Pemohon in casu telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dengan anggapan adanya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 39 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, adanya penggunaan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN oleh BKN dan KPK, di mana TWK itu sama sekali tidak mempunyai landasan hukum pada level teknis dan tidak adanya satupun aturan dalam peraturan perundangan baik pada UU 19/2019 maupun PP 41/2020 yang mensyaratkan adanya TWK. Menurut Pemohon, dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Perkom 1/2021), seakan-akan menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam alih status ASN karena Perkom dapat dikatakan sebagai bagian dari “peraturan perundang-undangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019. 2. Bahwa menurut Pemohon, adanya aturan persyaratan assessment TWK untuk alih status ASN yang diatur dalam Perkom 1/2021 yang baru dibuat kemudian setelah terbitnya UU 19/2021 terjadi karena tidak pastinya materi muatan dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 sehingga membuka peluang dibuatnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengatur persyaratan-persyaratan tertentu sebagai akibat frasa “sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” atau “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa menurut Pemohon, Perkom 1/2021 sebagai peraturan yang baru dibuat dengan mendasarkan pada Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Padahal, transparansi dan akuntabilitas menjadi ciri good governance serta menjadi prasyarat negara hukum dalam konteks rule of law. Menurut Pemohon, adanya persyaratan TWK 40 tentunya menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai KPK karena seharusnya kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 cukup dengan surat pernyataan bermeterai mengingat TWK dapat menjadi “pisau bermata dua” yang dapat dipergunakan secara subjektif untuk memberhentikan pegawai KPK. 4. Bahwa menurut Pemohon, konsekuensi terhadap penggunaan hasil TWK ini juga telah diterapkan saat ini dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan KPK yang ditandatangani pada 7 Mei 2021, di mana pegawai KPK yang tidak lolos assessment TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pimpinan sehingga hal itu menjadikan pegawai KPK secara aktual dilarang menjalankan pekerjaan (non-job). 5. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Pimpinan KPK yang memutuskan bahwa pegawai yang tidak lolos TWK wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan sambil menunggu keputusan lebih lanjut adalah tidak dibenarkan, sebab tindakan tersebut tergolong melawan hukum bukan hanya karena tidak didasarkan pada adanya satu pun peraturan perundangan yang menjadi dasar untuk mengambil tindakan tersebut, akan tetapi, hal tersebut juga karena bertentangan dengan Pasal 24 Perkom 1/2021. 6. Bahwa menurut Pemohon, apabila hasil TWK digunakan sebagai dasar untuk mengukur kelayakan Pegawai KPK maka hal tersebut secara langsung telah menggugurkan perlindungan konstitutional Pegawai KPK. Hal tersebut karena menggunakan TWK sebagai suatu ukuran (measurement) yang mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan karena menyatakan suatu pendapat dalam proses seleksi sehingga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu turunan dari prinsip perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja. Terlebih lagi, menurut Pemohon, pada kenyataannya terdapat indikator yang digunakan dalam TWK seperti pandangan terhadap revisi UU KPK, keharusan untuk patuh terhadap pimpinan yang memerintahkan untuk mengintervensi penanganan kasus korupsi, penolakan terhadap calon pimpinan yang bermasalah secara etik serta indikator lain yang justru bertentangan dengan semangat Pasal 3 UU 19/2019 yang masih menekankan indepedensi KPK. Selain itu, proses TWK juga dilakukan dengan proses yang diskriminatif melalui pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan 41 martabat serta bermuatan pelecehan seksual sehingga hal tersebut telah melanggar Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 7. Bahwa menurut Pemohon, TWK merupakan upaya nyata untuk menghilangkan hak bekerja seseorang tanpa proses yang adil dalam hubungan kerja. Hal tersebut mengingat tanpa adanya proses penegakan etik maka seseorang kehilangan pekerjaan dalam jangka waktu yang pendek dengan hanya diizinkan bekerja sampai bulan Oktober 2021. 8. Bahwa menurut Pemohon, dengan menjadikan/menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Terlebih dengan mempertimbangkan adanya batasan usia untuk kembali berpartisipasi aktif dalam pemerintahan apabila mendaftar sejak awal yaitu dengan mempertimbangkan berlakunya UU 19/2019 yang dalam rumusan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, pegawai KPK saat ini hanya dapat diangkat jadi ASN dengan pemenuhan syarat yang bersifat seleksi, seperti salah satunya adalah haruslah yang berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun (vide Pasal 23 PP 11/2017) dan syarat-syarat lain yang dirumuskan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi mengacu kepada model seleksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU 5/2014). 9. Bahwa menurut Pemohon, persoalan ini pun sudah menjadi concern Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 menyebutkan bahwa UU 5/2014 bersifat seleksi dan tidak berlaku buat KPK karena bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN bukan karena keinginan pegawai KPK tetapi karena berlakunya UU 19/2019. 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 42 sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan” dan menyatakan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon; [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya UU 5/2014 adalah perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan 43 bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa serta mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 [vide konsiderans “Menimbang” huruf a UU 5/2014]. Pertimbangan tersebut juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 5/2014 [vide Penjelasan Umum UU 5/2014]. 2. Bahwa ASN dalam melaksakan tugas dan tanggung jawab profesinya juga memiliki kewajiban dalam mengelola dan mengembangkan dirinya dan juga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. ASN secara filosofis dan ideologis memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah yang dalam pelaksaaanya juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga terikat dengan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 yang pada akhirnya akan berujung pada kewajiban utama sebagai ASN yakni setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Hal tersebut juga menjadi landasan filosofis adanya kewajiban ASN untuk mengucapkan sumpah dan janji setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU 5/2014. 4. Bahwa Mahkamah dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 24 UU 19/2019 yang memiliki isu konstitusional yang sama dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang mengenai norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tersebut, penting bagi Mahkamah untuk kembali menegaskan beberapa pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai berikut: 1. Bahwa mengenai isu konstitusionalitas terjadinya potensi pembatasan kesempatan terhadap pegawai KPK, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut: 44 “Jika dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK, terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II UU 12/2011)”. 2. Bahwa mengenai isu konstitusionlitas adanya potensi perlakuan berbeda yang ditujukan kepada pegawai KPK akibat adanya peralihan status sebagaimana diatur dalam UU 19/2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pegawai ASN ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pegawai di KPK tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di mana pegawai di kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum”. Selain itu, Mahkamah juga memberikan penegasan terkait dengan batas usia dan adanya potensi terlanggarnya hak berserikat dan berkumpul serta potensi akibat adanya peralihan status pegawai KPK, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “Lebih lanjut, berkenaan dengan status sebagai pegawai ASN bagi pegawai KPK sama sekali tidak menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk berserikat dan berkumpul sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk semata-mata mencapai tujuan KPK dalam desain pemberantasan korupsi. Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena adanya ketentuan yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar” [vide Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan 45 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017)]. Ketentuan yang dirujuk para Pemohon tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Berkaitan dengan mekanisme penyesuaian tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020), yang secara substansial desain pengalihannya telah ditentukan mulai dari: pemetaan ruang lingkup pegawai KPK (apakah berstatus pegawai tetap atau pegawai tidak tetap); tahapan pengalihannya dengan melakukan penyesuaian jabatan pada KPK saat ini; identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK; pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai dengan jabatan ASN yang akan diduduki; pelaksanaan pengalihan pegawai apakah akan menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); serta menetapkan kelas jabatannya (vide Pasal 4 PP 41/2020). Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah berusia 35 tahun atau lebih tidak berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk dilakukan penyesuaian apakah menjadi PNS atau PPPK. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme kerja pengalihan tersebut agar lebih cepat diwujudkan sesuai dengan kondisi faktual, PP 41/2020 menyerahkan pengaturannya dalam Peraturan KPK. Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara). Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan”. 3. Bahwa mengenai isu konstitusionalitas adanya potensi dualisme pengawasan terhadap pegawai KPK akibat berlakunya UU 19/2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 46 “Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN, para Pemohon tanpa memberikan argumentasi persoalan konstitusionalitas norma namun mengkhawatirkan akan terjadinya dualisme pengawasan, yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Berkenaan dengan apa yang dikhawatirkan para Pemohon ini, penting pula bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu ihwal KASN, bahwa KASN ini adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa (vide Pasal 27 UU 5/2014). Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat dijamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sistem merit ini menjadi salah satu “spirit” diubahnya UU kepegawaian yang lama sehingga dengan bekerjanya sistem tersebut benar-benar dapat diwujudkan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (vide Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Umum UU 5/2014). Lebih dari itu, pengawasan oleh KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang ada di lembaga/institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk di lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi”. 4. Bahwa Mahkamah juga telah mempertimbangkan ketentuan peralihan yang secara spesifik terkait dengan peralihan status pegawai KPK dalam Pasal 69B dan Pasal 69C sebagai berikut: “ ... Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tunduk pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) berikut peraturan pelaksananya”. 47 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dalam mempertimbangkan permohonan a quo tidak mungkin dilepaskan konteksnya dari pertimbangan mendasar dibentuknya UU 5/2014 sebab dalam diri ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Selain itu, dalam mempertimbangkan permohonan a quo, tidak mungkin dilepaskan dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang secara garis besar telah memberikan pertimbangan secara saksama berkenaan dengan permasalahan alih status pegawai KPK tersebut. [3.12] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah dalam putusan 70/PUU-XVII/2019, Mahkamah juga harus menegaskan kembali tentang makna “ ... tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut”, sebagai berikut: 1) Bahwa makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks individu pegawai KPK, mengandung arti bahwa dalam pelaksaanaan alih status dari pegawai KPK ke pegawai dengan status ASN, semua pegawai KPK mempunyai kesempatan yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus tetap mengedepankan sumber daya manusia pegawai KPK yang bukan hanya profesional tapi juga berintegritas, netral dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai KPK; 2) Bahwa makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks lembaga, mengandung arti tidak boleh merugikan bagi lembaga KPK sendiri yang dalam hal ini terkait dengan teknis penegakan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3) Bahwa makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks sebagai Aparatur Sipil Negara adalah mengandung arti agar menjadi Aparatur Negara yang loyal dan tunduk kepada politik negara yang patuh untuk menjalankan segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia; 48 4) Bahwa makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks negara adalah dalam arti merugikan untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga ASN diharapkan dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan negara yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dalam perkara a quo, penting bagi Mahkamah untuk kembali menegaskan bahwa pada saat Mahkamah memeriksa dan memutus norma Pasal 24 UU 19/2019 dalam perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, terkait dengan status peralihan pegawai KPK, Mahkamah tidak dapat melepaskan dari adanya fakta bahwa ada rangkaian keterkaitan antara Pasal 24 dengan ketentuan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, sehingga dalam pertimbangan Mahkamah terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 24 UU 19/2019, Mahkamah telah pula mempertimbangkan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019. Begitupun sebaliknya pada saat Mahkamah memeriksa dan memutus norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, Mahkamah juga menjadikan pertimbangan Mahkamah saat memutus norma Pasal 24 UU 19/2019 sehingga menurut Mahkamah, pertimbangan Mahkamah dalam perkara 70/PUU-XVII/2019 khususnya terkait norma Pasal 24 menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat Mahkamah memutus norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 dalam perkara a quo. [3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian pada Paragraf [3.11] sampai dengan Paragraf [3.13] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut: [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan peralihan pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik untuk menjadi ASN seakan-akan menggunakan hukum untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (rule by law) sehingga melanggar konsep negara yang berdasarkan hukum (rule of law) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon adanya fakta bahwa Pimpinan KPK menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar hukum seseorang untuk diangkat atau tidak diangkat sebagai ASN yang berawal dari adanya penafsiran yang menurut Pemohon digantungkan terhadap makna yang 49 terkandung dalam frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 dan frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69C UU 19/2019 sehingga makna frasa “peraturan perundang-undangan” sendiri menurut Pemohon dapat ditafsirkan segala peraturan yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, syarat tersebut bisa jadi diatur dalam peraturan di bawah undang-undang yang ternyata materi muatannya telah ditafsirkan secara keliru oleh KPK dan BKN dengan menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN. Hal demikian menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil a quo, menurut Mahkamah, Pemohon telah keliru menafsirkan konsep negara hukum hanya dalam tataran praktis desain pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Menurut Mahkamah, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 bahwa ketentuan perundangan-undangan dimaksud adalah peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan ASN yang dalam hal ini adalah UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya. Mahkamah juga mencermati terkait dengan adanya kekhususan bagi pegawai KPK dalam desain peralihan pegawai KPK ke ASN sebagaimana diatur dalam PP 41/2020. Menurut Mahkamah, hal tersebut adalah bentuk kekhususan yang justru bertujuan untuk memperkuat independensi KPK dengan tanpa menafikan adanya aturan lain terkait ASN yakni UU 5/2014 yang mengikat seluruh korps ASN. Menurut Mahkamah, seharusnya hal ini juga menjadi pusat perhatian Pemohon, bahwa desain yang ada memang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang merupakan bentuk perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai bentuk adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal utama yang juga harus dipahami oleh Pemohon adalah bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pemaknaannya tidak bisa dilepaskan 50 atau harus dimaknai sebagai satu kesatuan dengan norma yang dijamin dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hakikat hak asasi manusia adalah kebebasan, tetapi kebebasan bukan berarti kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan itu harus terhenti ketika mulai memasuki wilayah kebebasan orang lain, sebagai pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, terhadap dalil bahwa pemberlakuan TWK telah mengakibatkan terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik in casu penyidik dan/atau penyelidik KPK atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan melainkan lebih pada konteks due process of law dalam negara hukum yang demokratis. Artinya dalil Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan dapat diterima apabila dalam rangka due process of law terdapat norma yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon in casu sebagian pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Menurut Mahkamah, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apapun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bukan hanya berlaku bagi Pemohon in casu pegawai KPK yang tidak lolos TWK melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK. Oleh karena itu menurut Mahkamah, ketentuan a quo tidak mengandung ketentuan yang bersifat 51 diskriminasi. Adanya fakta bahwa ada beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai NGO yang concern terhadap kinerja KPK. Menurut Pemohon, ada potensi kerugian konstitusional yang akan dialami akibat adanya alih status pegawai KPK yang dalam pelaksanaan proses alih status telah didahului oleh TWK sehingga menyebabkan beberapa pegawai KPK tidak lolos, sehingga menurut Pemohon, hal tersebut berakibat hilangnya hak pegawai KPK untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Equal Remuneration Convention 1951 dan terlanggarnya hak untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, hak mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidaklah dapat disamakan dengan penerimaaan pegawai baru ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN dengan merujuk pada UU 5/2014 dan PP 11/2017. Terhadap dalil a quo, menurut Mahkamah, Pemohon tidak tepat mengutip dan menyandingkan permasalahan a quo yang dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan imbalan yang layak sebagaimana diatur dalam Equal Remuneration Convention 1951 oleh karena konvensi tersebut lebih fokus kepada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan remunerasi yang mencakup upah atau gaji. Selain itu, sebagaimana yang telah Mahkamah jelaskan dalam pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.15] di atas, bahwa dalil utama permohonan Pemohon adalah terkait dengan dimasukannya syarat TWK yang menurut Pemohon menjadi bagian syarat utama dalam hal peralihan pegawai KPK menjadi ASN yang 52 menyebabkan beberapa pegawai KPK tidak secara otomatis menjadi ASN, menurut Mahkamah, uraian dalil Pemohon a quo telah mencampuradukan antara persyaratan untuk menjadi ASN in casu persyaratan untuk menjadi ASN di lingkungan KPK dengan persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun benar bahwa dalam pengertian sehari-hari kedua hal tersebut tidak dibedakan, namun dalam pengelompokan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak konstitusonal, keduanya berada dalam kelompok yang berbeda. Hak warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menduduki jabatan publik adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) sedangkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social, and cultural rights). Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 yang mengatur tentang alih status pegawai KPK menjadi bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah tidak tepat. Selain itu, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa mekanisme TWK juga telah melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah analogi Pemohon tersebut tidak tepat adanya, oleh karena hak untuk bekerja sangat berkaitan langsung dengan hak untuk mencari nafkah, sangat erat dengan hak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak-hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh segolongan orang saja, yang karena hal-hal tertentu diuntungkan dalam mendapatkan pekerjaan tetapi hak-hak tersebut juga dimiliki oleh setiap orang tanpa dibedakan-bedakan. Adanya fakta bahwa untuk pekerjaan tertentu diberikan syarat khusus yang tertentu pula, tidaklah ditafsirkan sebagai upaya untuk menghilangkan hak seseorang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, adanya kekhususan syarat dalam sebuah pekerjaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan melalui prosedur yang adil, rasional dan sah. Hal yang dilarang oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah apabila ketentuan undang-undang telah menghilangkan secara mutlak hak seseorang untuk bekerja. 53 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya peralihan status pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik menjadi ASN yang tidak secara otomatis berpotensi menghalangi hak konstitusional pegawai KPK untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menurut Pemohon, penerapan persyaratan lolos TWK untuk alih status ASN sebagai akibat tidak- pastinya materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019, yang akan menghilangkan hak konstitusional pegawai KPK jika pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberhentikan. Hal tersebut akan menutup kesempatan untuk mengabdi dan bekerja di dalam KPK padahal bekerja di KPK adalah salah satu bentuk kesempatan dalam berpartisipasi dalam Pemerintahan yang merupakan hak yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, terlebih jika kesempatan yang sama dalam pemerintahan tersebut menyangkut pengisian jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam putusan perkara 70/PUU-XVII/2019, bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan in casu UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya dan salah satu ukuran umum yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah wawasan kebangsaan yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, persyaratan demikian tidaklah tepat apabila dinilai sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang mengandung perlakuan diskriminasi. 54 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku telah mengedepankan adanya pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang bukan hanya profesional, namun juga memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses dan mekanisme seleksi ASN yang transparan dan akuntabel juga menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia ASN yang berkualitas. Selain itu, proses pendidikan dan pelatihan untuk para ASN juga telah dilakukan secara terintegrasi dengan tujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Hal tersebut tentunya diberlakukan bagi seluruh pegawai ASN tanpa terkecuali sebagai upaya untuk menjaga marwah ASN agar ASN bukan hanya profesional tapi benar-benar dapat menjadi contoh dan teladan di masyarakat sehingga pada saat menjalankan tugas jabatannya akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Mahkamah, upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan memiliki moralitas, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan stakeholder terkait namun juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dengan tetap mengedepankan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU 5/2014. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. 55 [3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ------------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim 56 Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda (concurring opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “…memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan”. Argumentasi yang dibangun Pemohon untuk sampai pada petitum tersebut karena menurut Pemohon pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN bukanlah karena kehendak pegawai KPK tetapi karena hukum, in casu UU 19/2019 yang menghendaki penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU 19/2019 berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 69B UU 19/2019). Demikian juga dengan pegawai KPK diperlakukan dengan ketentuan yang sama dengan Pasal 69B untuk menjadi pegawai ASN (vide Pasal 69C UU 19/2019). Kedua ketentuan yang dipersoalkan Pemohon ini merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yang terdapat dalam Pasal 24 UU 19/2019 yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 adalah konstitusional. [6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohon a quo, kami perlu menegaskan beberapa hal berikut: [6.2.1] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 24 UU 19/2019 a quo telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 yang antara lain menyatakan Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN bagi pegawai KPK. Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 menentukan desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus 57 sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN, dengan ketentuan penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [6.2.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf [3.22., hlm 339] secara tegas (expresis verbis) menyatakan, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Artinya, bagi pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, in casu UU 19/2019. Lebih tegas lagi, berdasarkan UU 19/2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK. [6.2.3] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut, dalam putusan yang sama Mahkamah pun menegaskan, dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan. [6.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut, “status peralihan” bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”. Tetapi ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 harus dipandang, dimaknai dan diposisikan sebagai 58 peralihan status bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sehingga desain baru institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK. [6.4] Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam “Ketentuan Peralihan” dalam sistem peraturan perundang-undangan, perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru. Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah penyelidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk test untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK. Posisi hukum kami, karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK. [6.5] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 seharusnya semangatnya secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, in casu hak konstitusional penyelidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks demikian, sekalipun permohonan a quo ditolak namun pertimbangan hukumnya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyelidik, penyidik dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 59 Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.23 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra 60 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani