PUU
Tahun 2026
338/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Windu Wijaya, S.H., M.H.
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 338/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Windu Wijaya, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat
: Villa
Bintaro
Indah
A8/18A,
Kelurahan
Jombang,
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2026 memberi kuasa
kepada Ardin Firanata, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor
hukum ARDIN FIRANATA & PARTNER beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor
17 Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
9 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
9 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
2
338/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 338/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 9 September 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 29 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.”
3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”)
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
3
a. menguji
undang-undang
terhadap
Undang-Undang
Dasar
Republik
Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801) dinyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang menyebutkan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya
disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UU NRI Tahun 1945 dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 24 Thun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian peraturan pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkmah
Konstitusi.”
7. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang yang berisi ketentuan hukum tentang objek permohonan yang
menyebutkan:
1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
Permohonan pengujian formil atau pengujian materiil.
3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian
materiil dalam satu Permohonan, Permohonan pengujian formil harus
dipisahkan dengan Permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan
nomor perkara yang berbeda.
4) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang
tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau
bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945.
8. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian undang-undang (PUU) dalam
perkara a quo adalah Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
4
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) yang berbunyi:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Selanjutnya disebut ........................................................Objek Permohonan PUU
9. Bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian
yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,
Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
10. Bahwa
dalam
melaksanakan
kewenangan
pengujian
undang-undang
Mahkamah Konstitusi berwenangan dalam melakukan pengujian formil dan
materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian materiil,
ketentuan Pasal 2 ayat 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
“Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau
bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945”.
11. Bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon masih masuk
dalam ruang lingkup permohonan pengujian materiil dengan alasan hukum
bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian
berkenaan dengan materi muatan dalam Pasal 169 huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan
dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh sebab itu maka Mahkamah
5
Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Materiil
(Judicial Review ) ini.
II. KEDUDUKAN PEMOHON.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia bernama Windu
Wijaya, S.H., M.H., yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena telah
memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Identitas Pemohon sebagai warga negara
Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide Bukti P-1).
Bahwa selain sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Pemohon
berprofesi sebagai Advokat pada Kantor Hukum Windu Wijaya & Associates
Kedudukan Pemohon sebagai Advokat merupakan bagian dari identitas dan
aktivitas profesional Pemohon dalam menjalankan profesi hukum. Status
Pemohon sebagai Advokat anggota **Perhimpunan Advokat Indonesia
(PERADI) dengan Nomor Anggota 14.00344 dibuktikan dengan Berita Acara
Sumpah Advokat (Bukti P-2) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (Bukti P-3)
3. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian norma
bukan dalam kapasitas sebagai Advokat yang mewakili kepentingan profesi
Advokat, melainkan dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang
memiliki hak pilih dalam pemilihan umum calon presiden dan calon wakil
presiden.
4. Bahwa Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki
hak konstitusional untuk memilih Presiden dan wakil Presiden secara langsung
dalam Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana yang disebutkan Pasal 22E
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menentukan bahwa:
6
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Presiden dan Wakil
Presiden merupakan jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui mekanisme
Pemilihan Umum, sehingga Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak
pilih mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa
calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan oleh KPU RI telah
terbukti memenuhi persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
6. Bahwa salah satu persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden
ditentukan dalam Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, yaitu:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Pemilu memberikan
pemaknaan terhadap frasa “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, yaitu
“taat menjalankan kewajiban agamanya.” (Bukti P-4)
Dengan demikian, “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” bukan sekadar
pernyataan nilai atau norma etik dalam konteks pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden, melainkan telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai
salah satu persyaratan yuridis yang menentukan terpenuhi atau tidak
terpenuhinya syarat seseorang untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil
Presiden.
Bahwa karena syarat “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” ditempatkan
sebagai persyaratan yuridis untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil
Presiden, maka secara hukum harus terdapat kepastian mengenai bagaimana
7
persyaratan tersebut diketahui, diverifikasi, dibuktikan, dan dijadikan dasar untuk
menyatakan seseorang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai calon.
Hal tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum sebagaimana
dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan jaminan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
Sebab, suatu persyaratan yang mempunyai akibat hukum terhadap status
seseorang sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak cukup hanya
dinyatakan dalam norma, tetapi harus dapat diterapkan melalui mekanisme
hukum yang memberikan kepastian mengenai objek yang dinilai, ukuran atau
parameter yang digunakan, alat atau bukti yang menjadi dasar penilaian, pihak
yang berwenang melakukan penilaian, serta prosedur yang digunakan untuk
menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
Oleh sebab itu, Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU RI,
mempunyai kepentingan konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum
bahwa setiap calon yang ditetapkan untuk dipilih telah memenuhi persyaratan
hukum
yang
ditentukan
oleh
undang-undang,
termasuk
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kepastian hukum tersebut penting karena penetapan seseorang sebagai calon
Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan tahap hukum yang mendahului
dan menjadi dasar bagi Pemohon dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan
demikian, Pemohon tidak hanya berkepentingan terhadap adanya daftar calon
yang dapat dipilih, tetapi juga terhadap kepastian bahwa calon yang telah
ditetapkan tersebut memperoleh status sebagai calon berdasarkan pemenuhan
persyaratan yang ditentukan oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum.
Dengan kata lain, hak pilih Pemohon tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa
pilihan tersebut berlangsung dalam suatu proses pemilihan umum yang
diselenggarakan berdasarkan hukum. Apabila suatu persyaratan telah
ditentukan oleh undang-undang sebagai syarat hukum untuk menjadi calon,
maka Pemohon sebagai pemegang hak pilih mempunyai kepentingan
8
konstitusional agar terdapat kepastian hukum yang adil bahwa persyaratan
tersebut telah dipenuhi berdasarkan standar dan mekanisme hukum yang jelas.
7. Bahwa dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon
terlebih dahulu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik,
kemudian mengikuti proses pencalonan dan ditetapkan sebagai peserta pemilu
oleh KPU RI berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.
Dengan demikian, ketika menggunakan hak pilihnya, Pemohon hanya dapat
memilih pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, sebagai pemilih,
Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum
bahwa KPU RI telah melakukan verifikasi dan pembuktian yang dapat dibuktikan
dan dipertanggungjawabkan kebenaranya guna memastikan bahwa pasangan
calon yang ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden telah benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan
termasuk syarat yuridis bertakwa kepada kepada tuhan yang maha esa
sebagaimana diatur yang diatur dalam Pasal 169 huruf aUndang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
8. Bahwa dalam sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan
calon tidak serta-merta menjadi objek pilihan Pemohon hanya karena diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon yang diusulkan
terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan
selanjutnya ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden. Dengan demikian, objek yang dipilih oleh Pemohon adalah
pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah dinyatakan memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam Pasal 169 UU Pemilu. Artinya, Pemohon menggunakan
hak pilihnya terhadap pasangan calon yang secara hukum telah dinyatakan
memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi peserta pemilu, termasuk
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a UU Pemilu.
9. Bahwa pada Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang ditetapkan di
9
Jakarta pada tanggal 20 September 2018 dan ditandatangani oleh Arief Budiman
selaku Ketua KPU Republik Indonesia (Bukti P-5), telah menetapkan pasangan
Joko Widodo–Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno sebagai
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi persyaratan
sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 (Bukti P-6). Salah satu persyaratan yang
harus dipenuhi adalah ketentuan Pasal 169 huruf a UU Pemilu, yaitu persyaratan
“bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, yang dalam Penjelasannya dimaknai
sebagai “taat menjalankan kewajiban agamanya”. Dalam proses pencalonan
tersebut, pemenuhan persyaratan dimaksud dinyatakan melalui surat
pernyataan yang dibuat oleh masing-masing bakal calon Presiden dan bakal
calon Wakil Presiden.
10. Bahwa berdasarkan proses pencalonan tersebut, Pemohon tidak memperoleh
kepastian hukum mengenai bagaimana dan berdasarkan standar apa KPU
menyatakan bahwa persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, yang
dimaknai sebagai “taat menjalankan kewajiban agamanya”, telah benar-benar
terpenuhi oleh setiap pasangan calon. Ketidakpastian tersebut timbul karena
undang-undang tidak menentukan ukuran, indikator, alat bukti, maupun
mekanisme verifikasi yang objektif untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan
dimaksud, sedangkan pemenuhannya dalam proses pencalonan hanya
dinyatakan melalui surat pernyataan calon yang bersangkutan. Dengan
demikian, Pemohon tidak dapat mengetahui secara rasional dan terukur apakah
persyaratan tersebut telah benar-benar diperiksa dan dibuktikan sebelum
pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu, sehingga keadaan tersebut
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berupa tidak terpenuhinya
hak atas kepastian hukum yang adil dalam menggunakan hak pilih secara
bermakna sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
11. Bahwa dengan demikian, ketidakpastian mengenai dasar, standar, dan
mekanisme pembuktian terpenuhinya persyaratan “bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa” menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai
pemegang hak pilih. Pemohon menggunakan hak pilihnya terhadap pasangan
calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan hukum oleh KPU, tetapi
tidak memperoleh kepastian hukum bahwa setiap persyaratan yang ditentukan
oleh UU Pemilu sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden
10
telah benar-benar terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan
ukuran hukum yang jelas.
12. Bahwa keadaan tersebut menempatkan Pemohon dalam proses pemilihan di
mana Pemohon dapat menggunakan hak pilihnya terhadap pasangan calon
yang secara hukum telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan
pencalonan, tetapi Pemohon tidak memiliki dasar yang dapat diverifikasi untuk
mengetahui bahwa salah satu persyaratan tersebut, yaitu persyaratan “bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaknai sebagai “taat
menjalankan kewajiban agamanya”, telah terpenuhi secara objektif. Dengan
demikian, hak pilih Pemohon tidak hanya berkaitan dengan kesempatan untuk
memberikan suara, tetapi juga hak untuk menggunakan pilihan tersebut secara
bermakna berdasarkan kepastian bahwa calon yang dipilih telah memenuhi
persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang.
13. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon berupa tidak adanya kepastian hukum
mengenai terpenuhinya persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
tidak hanya terjadi pada Pemilu Tahun 2019, tetapi kembali dialami oleh
Pemohon pada Pemilu Tahun 2024. Pada Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023 dan ditandatangani oleh Hasyim Asy’ari selaku
Ketua KPU Republik Indonesia (Bukti P-7), telah menetapkan tiga pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Anies Rasyid Baswedan–Muhaimin
Iskandar, Ganjar Pranowo–Mahfud MD, serta Prabowo Subianto–Gibran
Rakabuming Raka (Bukti P-6).
14. Bahwa dalam proses pencalonan pada Pemilu Tahun 2024 tersebut, salah satu
persyaratan yang harus dipenuhi tetap merupakan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 huruf a UU Pemilu, yaitu “bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa”, yang dalam Penjelasan Pasal 169 huruf a dimaknai sebagai
“taat menjalankan kewajiban agamanya”. Berdasarkan dokumen persyaratan
pencalonan yang digunakan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden, pemenuhan persyaratan tersebut dinyatakan melalui surat pernyataan
yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing bakal calon Presiden dan
bakal calon Wakil Presiden. Dengan demikian, persoalan yang dialami Pemohon
11
pada Pemilu Tahun 2019 kembali terjadi pada Pemilu Tahun 2024, yaitu
Pemohon tetap tidak memperoleh kepastian hukum mengenai dasar, standar,
dan mekanisme pembuktian yang digunakan untuk memastikan bahwa
persyaratan tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh setiap pasangan calon
yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
15. Bahwa berulangnya keadaan tersebut pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu
Tahun 2024 menunjukkan bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon
bukan merupakan kerugian yang bersifat hipotetis atau semata-mata didasarkan
pada kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, melainkan kerugian yang
telah nyata dialami Pemohon dalam menggunakan hak pilihnya. Pemohon telah
dua kali berada dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di mana
pasangan calon telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan hukum, namun
terhadap persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” Pemohon tidak
memperoleh kepastian hukum mengenai ukuran dan pembuktiannya. Keadaan
tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan Pemohon untuk
menggunakan hak pilih secara bermakna, karena Pemohon tidak memperoleh
dasar yang dapat diverifikasi untuk mengetahui bahwa setiap pasangan calon
yang menjadi objek pilihannya telah memenuhi persyaratan hukum yang
ditentukan oleh UU Pemilu.
16. Bahwa Pemohon tidak dituntut untuk melakukan sendiri pemeriksaan atau
pembuktian terhadap terpenuhinya persyaratan calon Presiden dan Wakil
Presiden. Pemeriksaan dan penetapan terpenuhinya persyaratan calon
merupakan bagian dari proses penyelenggaraan Pemilu yang menjadi
kewenangan KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara
yang memiliki hak pilih, Pemohon berhak memperoleh kepastian hukum bahwa
pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden benar-benar telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan
dalam Pasal 169 UU Pemilu, termasuk persyaratan “bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa”.
17. Bahwa dalam Pemilu Tahun 2019 dan 2024, KPU Republik Indonesia telah
menetapkan pasangan calon sebagai peserta Pemilu setelah dinyatakan
memenuhi persyaratan pencalonan, termasuk persyaratan “bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa”. Namun, Pemohon tidak memperoleh kepastian
mengenai standar hukum dan mekanisme verifikasi yang digunakan untuk
12
memastikan terpenuhinya persyaratan tersebut. Surat pernyataan yang dibuat
dan ditandatangani oleh calon pada dasarnya membuktikan adanya pernyataan
dari calon mengenai dirinya sendiri, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan
bagaimana kebenaran substantif dari pernyataan tersebut dinilai, diverifikasi,
dan dipastikan oleh KPU Republik Indonesia.
18. Bahwa ketidakpastian tersebut semakin nyata karena Pasal 169 huruf a UU
Pemilu beserta Penjelasannya tidak memberikan kejelasan mengenai parameter
hukum untuk menentukan apakah seseorang telah “taat menjalankan kewajiban
agamanya”. Tidak terdapat kejelasan mengenai objek yang dinilai, ukuran atau
parameter yang digunakan, alat bukti yang dapat digunakan untuk
membuktikannya, pihak yang berwenang menilai dan menyatakan terpenuhinya
persyaratan tersebut, serta prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan
penilaian dan verifikasi.
19. Bahwa apabila surat pernyataan calon diterima sebagai salah satu dasar untuk
menyatakan terpenuhinya persyaratan “taat menjalankan kewajiban agamanya”,
maka tetap diperlukan kejelasan mengenai apa yang harus diverifikasi oleh KPU
Republik Indonesia dari surat pernyataan tersebut dan berdasarkan ukuran
hukum apa KPU Republik Indonesia dapat menyimpulkan bahwa pernyataan
tersebut benar secara substantif. Tanpa adanya kejelasan mengenai hal
tersebut, Pemohon tidak dapat mengetahui apakah persyaratan “bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa” benar-benar telah diuji dan dipastikan
pemenuhannya berdasarkan suatu standar hukum yang dapat diverifikasi.
Keadaan inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai
pemegang hak pilih dan secara langsung memengaruhi kemampuan Pemohon
untuk menggunakan hak pilihnya secara bermakna.
20. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pembuktian persyaratan “bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa” dengan persyaratan calon lainnya. Bahwa
persyaratan usia dan kewarganegaraan dapat diverifikasi berdasarkan dokumen
kependudukan, persyaratan pendidikan berdasarkan ijazah atau dokumen
pendidikan, dan persyaratan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis.
Dengan demikian, masing-masing persyaratan tersebut memiliki objek yang
dapat diperiksa, dokumen pembuktian, serta ukuran yang dapat diverifikasi.
Sebaliknya,
persyaratan
“bertakwa
kepada Tuhan Yang
Maha
Esa”
sebagaimana dimaknai sebagai “taat menjalankan kewajiban agamanya” tidak
13
memiliki parameter hukum yang jelas dan objektif untuk membuktikan dan
memverifikasi terpenuhinya persyaratan tersebut. Dokumen berupa surat
pernyataan calon hanya membuktikan adanya pernyataan dari calon bahwa
dirinya bertakwa, tetapi tidak menunjukkan parameter objektif yang digunakan
untuk memverifikasi apakah calon benar-benar “taat menjalankan kewajiban
agamanya”
21. Bahwa dalam kedua penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
tersebut, Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum mengenai standar
hukum, indikator, alat bukti yang sah, dan mekanisme pengujian yang digunakan
untuk membuktikan bahwa syarat “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”,
yang dalam Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Pemilu dimaknai sebagai “taat
menjalankan kewajiban agamanya”, telah terpenuhi.
Bahwa hal tersebut berbeda dengan persyaratan calon lainnya, seperti usia,
kewarganegaraan, pendidikan, dan kesehatan, yang secara normatif memiliki
objek pembuktian dan dokumen yang dapat diidentifikasi serta diverifikasi secara
hukum. Persyaratan usia dan kewarganegaraan, misalnya, dapat diverifikasi
melalui dokumen kependudukan; persyaratan pendidikan melalui ijazah atau
dokumen pendidikan; dan persyaratan kesehatan melalui hasil pemeriksaan
medis. Sedangkan terhadap persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa”, tidak terdapat parameter hukum yang jelas dan objektif untuk menentukan
dan memverifikasi bahwa seorang calon telah “taat menjalankan kewajiban
agamanya”. Dokumen berupa surat pernyataan calon bahwa dirinya bertakwa
maupun dokumen yang hanya menunjukkan identitas agama calon tidak dengan
sendirinya menjelaskan parameter hukum yang digunakan untuk memverifikasi
kebenaran substantif dari pernyataan tersebut.
22. Bahwa Pemohon sebagai pemilih bergantung pada hasil pemeriksaan, verifikasi,
dan penetapan KPU Republik Indonesia, karena pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden yang dapat dipilih oleh Pemohon adalah pasangan calon yang
telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai pasangan calon yang
memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Pemohon
tidak berada pada posisi untuk melakukan sendiri pemeriksaan atau pembuktian
terhadap terpenuhi atau tidak terpenuhinya setiap persyaratan calon, melainkan
berhak mengandalkan kepastian bahwa proses pemeriksaan dan verifikasi yang
dilakukan oleh KPU Republik Indonesia didasarkan pada standar, indikator, alat
14
bukti, dan mekanisme yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.
23. Bahwa pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024, KPU Republik
Indonesia telah menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan hukum, termasuk
persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Namun, Pemohon tidak
memperoleh kepastian mengenai ukuran, indikator, alat bukti, dan mekanisme
verifikasi yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa persyaratan tersebut
telah terpenuhi. Akibatnya, Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak
pilih tidak memperoleh kepastian hukum mengenai dasar dan parameter objektif
yang digunakan untuk memastikan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang menjadi objek pilihannya benar-benar telah memenuhi
persyaratan hukum sebagaimana ditentukan oleh UU Pemilu.
Bahwa keadaan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon
karena hak pilih Pemohon tidak hanya berkaitan dengan hak untuk memberikan
suara, tetapi juga hak untuk menggunakan hak pilih secara bermakna dalam
suatu proses Pemilu yang memberikan kepastian bahwa pasangan calon yang
tersedia untuk dipilih telah memenuhi persyaratan hukum berdasarkan standar
yang jelas, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
24. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual sekaligus potensial.
Kerugian aktual telah dialami Pemohon dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019 dan Tahun 2024, ketika KPU Republik Indonesia
menetapkan pasangan calon sebagai peserta Pemilu setelah dinyatakan
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Pemilu, termasuk persyaratan
“bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
169 huruf a UU Pemilu. Namun, Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum
mengenai ukuran, alat bukti, dan mekanisme serta pihak yang berwenang
melakukan penilaian untuk memastikan terpenuhinya persyaratan tersebut.
Keadaan tersebut mengakibatkan Pemohon tidak mengetahui dasar dan
parameter objektif yang digunakan untuk menyatakan bahwa pasangan calon
yang tersedia untuk dipilih oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan
dimaksud, sementara Pemohon sebagai pemilih bergantung pada hasil
pemeriksaan, verifikasi, dan penetapan KPU Republik Indonesia.
15
25. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon juga bersifat potensial karena
persoalan yang sama secara wajar dapat kembali dialami Pemohon dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berikutnya sepanjang Pasal 169
huruf a UU Pemilu tetap berlaku tanpa kejelasan mengenai ukuran, alat bukti,
dan mekanisme pembuktian serta verifikasi terhadap persyaratan “bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Pemohon merupakan warga negara yang telah
memiliki hak pilih dan berdasarkan ketentuan konstitusional mengenai
periodisasi Pemilu akan kembali memiliki hak untuk menggunakan suara dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Dengan demikian, selama
norma a quo tetap berlaku dengan persoalan yang sama, terdapat kemungkinan
yang nyata bahwa Pemohon kembali berada dalam keadaan hukum yang sama,
yaitu menggunakan hak pilih terhadap pasangan calon yang telah dinyatakan
memenuhi persyaratan hukum, tetapi tanpa memperoleh kepastian mengenai
dasar dan parameter objektif yang digunakan untuk memastikan terpenuhinya
persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak
berhenti pada pengalaman Pemohon dalam Pemilu Tahun 2019 dan Tahun 2024,
melainkan mempunyai hubungan langsung dengan keberlakuan norma a quo
yang masih dapat diterapkan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden berikutnya. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat antara
keberlakuan Pasal 169 huruf a UU Pemilu, yang menetapkan “bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa” sebagai persyaratan calon tanpa disertai ukuran dan
mekanisme pembuktian yang jelas, dengan ketidakpastian hukum yang dialami
Pemohon dalam menggunakan hak pilih secara bermakna.
26. Bahwa kerugian tersebut nyata dan bukan merupakan kerugian yang bersifat
abstrak, karena memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan pemilih. Pemohon
menggunakan hak pilihnya terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden
yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai calon yang memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU Pemilu. Oleh karena itu, kepastian
mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya seluruh persyaratan calon,
termasuk persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kepastian hukum yang menjadi dasar bagi
Pemohon dalam menggunakan hak pilihnya. Ketika tidak terdapat parameter,
16
alat bukti, dan mekanisme verifikasi yang jelas untuk menentukan terpenuhinya
persyaratan tersebut, Pemohon kehilangan kepastian hukum mengenai dasar
yang digunakan negara dalam menetapkan calon yang akan dipilihnya.
27. Bahwa hak Pemohon untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden merupakan
hak konstitusional yang harus dapat digunakan secara bermakna. Hak pilih tidak
semata-mata berarti memberikan suara kepada salah satu pasangan calon,
tetapi juga mengandung hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum
bahwa pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi seluruh persyaratan hukum
dan telah melalui proses verifikasi berdasarkan standar yang jelas, objektif, dapat
diuji kebenarannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Bahwa persyaratan hukum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus
merupakan persyaratan yang dapat diverifikasi dan kebenaran pemenuhannya
dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, apabila
terdapat kesalahan, kecurangan, atau pelanggaran hukum dalam proses
verifikasi yang menyebabkan seseorang dinyatakan memenuhi persyaratan dan
ditetapkan sebagai peserta pemilu secara tidak sah, harus tersedia dasar dan
mekanisme hukum untuk menguji, menggugat, dan apabila terbukti tidak
memenuhi persyaratan, membatalkan penetapan tersebut.
28. Bahwa untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bermakna, Pemohon
bergantung pada hasil pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI
terhadap persyaratan pasangan calon. Oleh karena itu, setiap persyaratan
pencalonan yang ditentukan oleh undang-undang harus memiliki dasar, standar,
dan mekanisme verifikasi yang memungkinkan terpenuhinya persyaratan
tersebut
untuk
diperiksa,
dibuktikan,
diuji
kebenarannya,
dan
dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga pasangan calon yang
ditetapkan sebagai peserta pemilu benar-benar telah memenuhi persyaratan
hukum yang ditentukan oleh undang-undang.
Bahwa Pemohon memang tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara formal
dengan memberikan suara kepada salah satu pasangan calon yang telah
ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden. Namun, Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum bahwa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a UU Pemilu benar-
benar telah terpenuhi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Pemilu.
17
Dengan demikian, penggunaan hak pilih secara bermakna tidak cukup hanya
dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memilih salah satu
dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga mengharuskan adanya kepastian
hukum bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai syarat
bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih oleh Pemohon
merupakan persyaratan yang dapat diverifikasi, dibuktikan kebenarannya,
dipertanggungjawabkan secara hukum, serta tersedia mekanisme hukum untuk
menguji dan menggugat pemenuhannya apabila terdapat dugaan bahwa
persyaratan tersebut tidak terpenuhi atau telah terjadi kecurangan dalam proses
penetapannya.
29. Bahwa apabila Pasal 169 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, maka persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
tidak lagi menjadi persyaratan hukum dalam pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden. Dengan demikian, Pemohon sebagai pemegang hak pilih memperoleh
kepastian hukum bahwa pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinilai berdasarkan persyaratan
hukum yang memiliki dasar, ukuran, alat bukti, serta mekanisme verifikasi yang
jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Bahwa keadaan tersebut memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk
menggunakan hak pilih secara bermakna, karena Pemohon tidak lagi
dihadapkan pada suatu persyaratan hukum yang tidak memiliki parameter
pembuktian
dan
mekanisme
verifikasi
yang
jelas,
melainkan
dapat
menggunakan hak pilihnya terhadap pasangan calon yang pemenuhan
persyaratan hukumnya dapat diketahui, diverifikasi, dibuktikan kebenarannya,
dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
30. Bahwa oleh karena seluruh unsur kerugian konstitusional tersebut telah
terpenuhi, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf a UU
7/2017.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA).
1. Bahwa Pasal 169 huruf a UU Pemilu menentukan: “Persyaratan menjadi calon
Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang
18
Maha Esa.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Pemilu menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah
“taat menjalankan kewajiban agamanya”.
2. Bahwa rumusan tersebut bukan semata-mata norma deklaratif, melainkan
merupakan norma kualifikatif karena “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
ditempatkan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan
calon Wakil Presiden. Dengan demikian, terpenuhi atau tidak terpenuhinya
persyaratan tersebut memiliki akibat hukum terhadap status seseorang sebagai
calon. Oleh karena itu, persyaratan tersebut semestinya memiliki ukuran, alat
bukti, dan mekanisme verifikasi yang memungkinkan negara menentukan secara
hukum apakah persyaratan tersebut telah terpenuhi.
3. Bahwa surat pernyataan calon yang menyatakan dirinya bertakwa pada
hakikatnya hanya membuktikan adanya pernyataan dari calon, bukan
membuktikan terpenuhinya substansi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Pemilu, yaitu “taat menjalankan
kewajiban agamanya”. Dengan demikian, persoalan konstitusional dalam norma
a quo bukan terletak pada boleh atau tidaknya seseorang menyatakan dirinya
bertakwa, melainkan pada tidak adanya ukuran dan mekanisme hukum untuk
memverifikasi kebenaran pernyataan tersebut ketika ketakwaan dijadikan
sebagai persyaratan hukum untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil
Presiden.
4. Bahwa Pasal 169 huruf a UU Pemilu menentukan: “Persyaratan menjadi calon
Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.” Bahwa Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Pemilu kemudian
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa” adalah: “taat menjalankan kewajiban agamanya.”
5. Bahwa Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan
ukuran hukum yang objektif. Penjelasan tersebut hanya menguraikan istilah
“bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” sebagai “taat menjalankan kewajiban
agamanya”, tetapi tidak menjelaskan secara yuridis apa yang dimaksud dengan
“taat”, ukuran seseorang dinyatakan taat, tingkat ketaatan yang dipersyaratkan,
kewajiban agama apa yang harus dipenuhi, alat bukti yang dapat digunakan,
serta siapa dan melalui mekanisme apa ketaatan tersebut dapat diverifikasi.
19
6. Bahwa akibatnya, Pasal 169 huruf a UU Pemilu menimbulkan ketidakpastian
hukum karena suatu keadaan yang bersifat personal dan batiniah dijadikan
sebagai persyaratan yuridis untuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya
syarat seseorang menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Ketika suatu
keadaan dijadikan sebagai persyaratan hukum yang memiliki akibat terhadap
status seseorang sebagai calon, persyaratan tersebut harus memiliki objek,
ukuran, indikator, alat bukti, dan mekanisme verifikasi yang jelas agar dapat
diterapkan dan diuji secara hukum secara objektif.
7. Bahwa persyaratan calon lainnya, seperti usia, kewarganegaraan, pendidikan,
dan kesehatan, secara normatif memiliki objek pembuktian dan dokumen yang
dapat diidentifikasi serta diverifikasi secara hukum. Persyaratan usia dan
kewarganegaraan, misalnya, dapat diverifikasi melalui dokumen kependudukan;
persyaratan pendidikan melalui ijazah atau dokumen pendidikan; dan
persyaratan kesehatan melalui hasil pemeriksaan medis. Sedangkan terhadap
persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, tidak terdapat parameter
hukum yang jelas dan objektif untuk menentukan dan memverifikasi bahwa
seorang calon telah “taat menjalankan kewajiban agamanya”. Surat pernyataan
calon bahwa dirinya bertakwa maupun dokumen yang menunjukkan identitas
agama calon tidak dengan sendirinya menjelaskan ukuran dan mekanisme
hukum untuk memverifikasi terpenuhinya persyaratan tersebut.
8. Bahwa keadaan tersebut mengakibatkan Pasal 169 huruf a UU Pemilu tidak
memberikan kepastian mengenai ukuran dan dasar hukum yang digunakan
untuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya salah satu persyaratan
calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, keberadaan norma a
quo bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
9. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Bahwa jaminan kepastian hukum yang adil dalam ketentuan tersebut
menghendaki agar setiap persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan
menimbulkan akibat hukum dapat diketahui secara jelas mengenai apa yang
harus dipenuhi, bagaimana cara membuktikannya, serta bagaimana negara
menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Kepastian
20
hukum tidak cukup hanya dengan adanya norma tertulis, tetapi harus
memungkinkan norma tersebut diterapkan dan diverifikasi secara objektif.
10. Bahwa dalam konteks Pasal 169 huruf a UU Pemilu, “bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa” ditetapkan sebagai persyaratan untuk menjadi calon Presiden
dan calon Wakil Presiden. Namun, norma tersebut tidak menentukan ukuran,
indikator, alat bukti, maupun mekanisme untuk membuktikan bahwa seorang
calon telah “taat menjalankan kewajiban agamanya”. Akibatnya, Pemohon tidak
memperoleh kepastian hukum mengenai dasar yang digunakan untuk
menyatakan persyaratan tersebut telah terpenuhi.
11. Bahwa keadaan tersebut menjadi tidak adil apabila suatu persyaratan tetap
dipaksakan sebagai syarat hukum yang menentukan dapat atau tidak dapatnya
seseorang menjadi calon, sementara hukum tidak menyediakan ukuran dan
mekanisme yang dapat digunakan untuk membuktikan serta menguji
terpenuhinya persyaratan tersebut. Dengan demikian, norma a quo bukan hanya
menimbulkan ketidakpastian mengenai pemenuhan persyaratan calon, tetapi
juga menempatkan Pemohon sebagai pemilih pada keadaan di mana calon yang
ditetapkan telah dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut tanpa adanya dasar
pembuktian yang dapat diverifikasi secara objektif.
12. Bahwa permohonan ini bukan gugatan terhadap agama dan bukan pula
terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara,
melainkan mengenai jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ketika “ketakwaan” dijadikan sebagai
persyaratan yuridis untuk menentukan seseorang dapat atau tidak dapat menjadi
calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, setiap persyaratan yang ditetapkan
sebagai syarat hukum dan menimbulkan akibat hukum harus memiliki ukuran,
alat bukti, dan mekanisme verifikasi yang jelas agar dapat diketahui dan diuji
terpenuhi atau tidak terpenuhinya secara objektif.
13. Bahwa Pasal 169 huruf a UU Pemilu menetapkan “bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa” sebagai persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil
Presiden, sedangkan Penjelasannya memaknai ketakwaan tersebut sebagai
“taat menjalankan kewajiban agamanya”. Namun, norma tersebut tidak
menentukan ukuran, alat bukti, metode pemeriksaan, maupun pihak yang
21
berwenang untuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan
tersebut. Keadaan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum karena
Pemohon sebagai pemilih tidak dapat mengetahui dasar objektif yang digunakan
untuk menyatakan bahwa calon yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi
persyaratan tersebut.
14. Bahwa berbeda dengan persyaratan usia, kewarganegaraan, pendidikan, dan
kesehatan yang memiliki objek dan mekanisme pembuktian yang dapat
diverifikasi, persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” tidak memiliki
parameter hukum yang memungkinkan kebenarannya diuji secara objektif.
Dengan demikian, mempertahankan norma a quo sebagai persyaratan hukum
tanpa menyediakan ukuran dan mekanisme pembuktiannya justru bertentangan
dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
15. Bahwa Pemohon perlu membedakan antara Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai
prinsip dasar kehidupan bernegara dan “ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa” sebagai persyaratan hukum untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil
Presiden. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai fundamental dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang menempatkan negara pada
kewajiban untuk menghormati agama, keyakinan, dan kebebasan setiap warga
negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.
16. Bahwa persoalan konstitusional muncul ketika ketakwaan dijadikan sebagai
persyaratan yuridis untuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat
seseorang menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pada saat itu,
ketakwaan tidak lagi semata-mata berada dalam ranah keyakinan dan
kehidupan pribadi, melainkan memperoleh akibat hukum sebagai dasar seleksi
untuk menentukan siapa yang memenuhi dan siapa yang tidak memenuhi
persyaratan menduduki jabatan publik. Karena itu, apabila ketakwaan dijadikan
sebagai persyaratan hukum, harus terdapat kejelasan mengenai ukuran, alat
bukti, pihak yang berwenang, mekanisme verifikasi, serta mekanisme untuk
menguji atau membantah penilaian tersebut. Ketiadaan unsur-unsur tersebut
menimbulkan persoalan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
17. Bahwa ketakwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai
yang patut dihormati. Namun, ukuran kelayakan seseorang untuk menduduki
22
jabatan publik harus diletakkan dalam kerangka hukum dan tanggung jawab
konstitusional jabatan tersebut, bukan pada penilaian terhadap hubungan
spiritual seseorang dengan Tuhan.
18. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk
agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), kebebasan meyakini kepercayaan dan
menentukan sikap sesuai hati nurani sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat
(2), serta kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat
menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29
ayat (2). Hak untuk beragama juga merupakan hak yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
19. Bahwa jaminan konstitusional tersebut menempatkan pelaksanaan agama dan
kepercayaan sebagai bagian dari kebebasan setiap warga negara. Oleh karena
itu, persoalan konstitusional dalam norma a quo bukan mengenai nilai ketakwaan
maupun agama yang dianut seseorang, melainkan ketika Pembentuk Undang-
Undang menjadikan ketakwaan sebagai persyaratan hukum untuk menjadi calon
Presiden dan calon Wakil Presiden yang kemudian harus diverifikasi
pemenuhannya oleh lembaga penyelenggara Pemilu.
20. Bahwa dengan menjadikan ketakwaan sebagai persyaratan hukum, Pembentuk
Undang-Undang sekaligus membebankan kepada lembaga penyelenggara
Pemilu kewajiban untuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya
persyaratan tersebut. Persoalannya, tidak terdapat ukuran, alat bukti, dan
mekanisme verifikasi yang jelas untuk menentukan apakah seseorang benar-
benar telah “taat menjalankan kewajiban agamanya” sebagaimana dimaksud
dalam Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Pemilu. Kondisi tersebut menimbulkan
ketidakpastian hukum sekaligus berpotensi menempatkan pelaksanaan
kebebasan beragama ke dalam suatu proses penilaian administratif yang tidak
memiliki parameter hukum yang objektif.
21. Bahwa bagi Pemohon sebagai pemilih, keberadaan norma a quo menimbulkan
akibat hukum karena Pemohon menggunakan hak pilihnya terhadap calon
Presiden dan calon Wakil Presiden yang telah dinyatakan memenuhi seluruh
persyaratan oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Ketika salah satu persyaratan
tersebut, yaitu “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, tidak memiliki
23
parameter pembuktian dan verifikasi yang jelas, Pemohon tidak memperoleh
kepastian hukum mengenai dasar yang digunakan untuk menyatakan calon
tersebut telah memenuhi persyaratan dimaksud. Akibatnya, Pemohon tidak
memiliki dasar yang dapat diverifikasi secara objektif untuk mengetahui apakah
seluruh persyaratan hukum calon yang menjadi dasar penggunaan hak pilihnya
benar-benar telah terpenuhi. Dengan demikian, keberadaan norma a quo tidak
hanya menimbulkan persoalan pada tahap pencalonan, tetapi juga berakibat
langsung terhadap kepastian hukum Pemohon dalam menggunakan hak pilihnya
secara rasional berdasarkan persyaratan hukum yang dapat diverifikasi.
22. Bahwa jabatan Presiden merupakan jabatan publik yang kewenangan,
kewajiban, dan tanggung jawabnya ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan
peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercermin dalam sumpah atau janji
jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUD
NRI Tahun 1945, yang pada pokoknya mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden
memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan
selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
23. Bahwa dari ketentuan tersebut terlihat bahwa setelah seseorang menduduki
jabatan Presiden, ukuran ketaatan yang bersifat yuridis dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan adalah ketaatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan
peraturan perundang-undangan. Presiden menjalankan kewenangan bukan
berdasarkan penilaian mengenai tingkat ketaatan personalnya dalam
menjalankan kewajiban agama, melainkan berdasarkan kewenangan dan
kewajiban yang diberikan oleh konstitusi dan hukum.
24. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan mendasar antara ketakwaan atau
ketaatan seseorang dalam menjalankan kewajiban agamanya sebagai
hubungan personal dengan Tuhan Yang Maha Esa dan ketaatan Presiden dalam
menjalankan jabatan publik sebagai hubungan hukum antara pejabat dengan
konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama berada dalam
ranah keyakinan dan kehidupan keagamaan pribadi, sedangkan yang kedua
merupakan kewajiban hukum yang dapat dirumuskan, dilaksanakan, dan
dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.
25. Bahwa oleh karena itu, menjadikan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
yang dijelaskan sebagai “taat menjalankan kewajiban agamanya” sebagai
24
persyaratan hukum untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak
menunjukkan
hubungan
yang jelas
dengan
ukuran
tanggung
jawab
konstitusional yang harus dijalankan oleh pemegang jabatan tersebut. Jabatan
Presiden bukanlah jabatan keagamaan yang mensyaratkan tingkat ketaatan
tertentu terhadap kewajiban agama, melainkan jabatan publik yang pelaksanaan
kewenangannya dibatasi dan diarahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 serta
peraturan perundang-undangan.
26. Bahwa dengan demikian, persyaratan untuk menduduki jabatan Presiden
seharusnya berorientasi pada kualifikasi yang mempunyai relevansi dengan
pelaksanaan fungsi jabatan serta dapat ditentukan dan diverifikasi berdasarkan
hukum. Ketika “taat menjalankan kewajiban agama” dijadikan sebagai salah satu
syarat hukum, sementara tanggung jawab jabatan Presiden justru ditentukan
oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, norma a quo menimbulkan
persoalan mengenai relevansi dan kepastian hukum suatu kualifikasi yang
digunakan untuk menentukan seseorang dapat atau tidak dapat menjadi calon
Presiden dan calon Wakil Presiden.
27. Bahwa dalam filsafat hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
merupakan nilai dasar yang harus tercermin dalam pembentukan dan penerapan
hukum. Keadilan menuntut perlakuan yang setara, kepastian hukum menuntut
kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan syarat yang harus dipenuhi, sedangkan
kemanfaatan menuntut agar hukum memberikan pedoman yang efektif bagi
masyarakat. (Ardin Firanata, Memahami Hukum Secara Filosofis: Pengantar
Ringkas ke Dunia Filsafat Hukum, Rajawali Pers, hlm. 199–200).
28. Bahwa Pasal 169 huruf a UU Pemilu tidak memenuhi ketiga nilai tersebut. Dari
aspek keadilan, “bertakwa” sebagai syarat calon tidak memiliki ukuran yang jelas
sehingga tidak terdapat kepastian bahwa standar yang sama diterapkan kepada
setiap calon. Dari aspek kepastian hukum, tidak jelas apa ukuran “taat
menjalankan kewajiban agama”, bagaimana membuktikannya, dan bagaimana
lembaga penyelenggara Pemilu memverifikasinya. Dari aspek kemanfaatan,
norma tersebut tidak memberikan pedoman yang efektif bagi proses pencalonan
maupun bagi Pemohon sebagai pemilih untuk mengetahui dasar penetapan
terpenuhinya syarat tersebut.
29. Bahwa karena persyaratan “bertakwa” memiliki akibat hukum terhadap status
seseorang sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, tetapi tidak disertai
25
ukuran dan mekanisme pembuktian yang jelas, maka norma a quo tidak
memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
30. Bahwa tidak ada hukum yang benar-benar netral terhadap nilai. Setiap aturan
dibuat dan setiap kebijakan yang diterapkan selalu mengandung pilihan
mengenai apa yang dianggap penting untuk dilindungi. Ketika negara
menetapkan prosedur yang ketat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, negara pada hakikatnya menempatkan kepastian hukum sebagai
salah satu nilai yang penting dalam hukum. (Ardin Firanata, Memahami Hukum
Secara Filosofis: Pengantar Ringkas ke Dunia Filsafat Hukum, Rajawali Pers,
hlm. 198).
31. Bahwa kepastian hukum sebagai nilai harus tercermin dalam rumusan norma,
terutama ketika norma tersebut menetapkan suatu persyaratan yang
menimbulkan akibat hukum. Persoalan muncul ketika suatu nilai yang semula
bersifat etis dan personal, yaitu ketakwaan atau ketaatan menjalankan kewajiban
agama, dijadikan sebagai norma hukum yang harus dibuktikan untuk
menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat seseorang menjadi calon
Presiden dan calon Wakil Presiden.
32. Bahwa norma hukum yang demikian seharusnya menentukan ukuran yang pasti,
alat pembuktian, serta pihak yang berwenang menilai dan memverifikasi
pemenuhannya. Namun, Pasal 169 huruf a UU Pemilu tidak memberikan
kejelasan mengenai ukuran “bertakwa”, batas “taat menjalankan kewajiban
agama”, maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan tingkat
ketaatan tersebut. Ketakwaan juga tidak memiliki objek pembuktian yang dapat
diuji secara hukum sebagaimana persyaratan administratif lainnya.
33. Bahwa keadaan tersebut menyebabkan norma a quo tidak hanya sulit
diterapkan, tetapi juga sulit diuji dan dipersoalkan secara hukum apabila suatu
pihak menyatakan bahwa persyaratan “bertakwa” telah atau tidak telah
terpenuhi. Akibatnya, terdapat suatu persyaratan yang mempunyai akibat
hukum, tetapi tidak mempunyai ukuran hukum yang pasti untuk menentukan
kebenaran pemenuhannya. Kondisi demikian melahirkan ketidakpastian hukum
dan pada akhirnya tidak memenuhi jaminan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
26
34. Bahwa prinsip negara hukum dan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dua
prinsip konstitusional yang berjalan bersama. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sedangkan Pasal 29 ayat
(1) menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat ditafsirkan sebagai
kewajiban negara untuk menilai atau menentukan tingkat ketakwaan seseorang
sebagai syarat menduduki jabatan publik.
35. Bahwa negara bukanlah subjek yang beragama atau bertakwa. Ketakwaan
merupakan hubungan personal manusia dengan Tuhan, sedangkan negara
dalam menjalankan kekuasaannya terikat pada UUD NRI Tahun 1945 dan
peraturan perundang-undangan serta wajib memperlakukan setiap warga
negara secara setara tanpa membedakan agama atau keyakinannya. Karena
itu, kebebasan menjalankan agama dan keyakinan tidak semestinya diubah
menjadi persyaratan hukum yang harus dinilai oleh lembaga penyelenggara
Pemilu.
36. Bahwa penghapusan Pasal 169 huruf a UU Pemilu bukan berarti bertentangan
dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan mengembalikan
ketakwaan dan ketaatan menjalankan agama pada ranah kebebasan dan
keyakinan personal, serta menempatkan persyaratan jabatan Presiden dan
Wakil Presiden dalam kerangka negara hukum. Yang dihapus bukan nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan akibat hukum terhadap ketakwaan yang
tidak memiliki ukuran, alat pembuktian, dan mekanisme verifikasi yang pasti.
37. Bahwa prinsip negara hukum dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah
dua prinsip yang saling bertentangan. UUD NRI Tahun 1945 menempatkan
keduanya secara bersamaan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal 1
ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sedangkan Pasal
29 ayat (1) menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa. Namun, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat ditafsirkan bahwa
tingkat ketakwaan atau ketaatan seseorang dalam menjalankan kewajiban
agamanya harus dijadikan persyaratan hukum untuk menduduki jabatan publik.
38. Bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah prinsip
konstitusional mengenai dasar kehidupan bernegara, bukan pernyataan bahwa
negara merupakan subjek yang memiliki iman, menjalankan ibadah, atau
memiliki tingkat ketakwaan sebagaimana manusia. Negara adalah organisasi
27
kekuasaan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan konstitusional warga
negara untuk menyelenggarakan kehidupan bersama dalam suatu wilayah
berdasarkan hukum. Manusialah yang memiliki keyakinan, menjalankan agama,
dan memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketakwaan
merupakan keadaan personal manusia, bukan sifat yang secara yuridis dapat
dilekatkan kepada negara atau dijadikan ukuran objektif untuk menentukan
kelayakan seseorang menduduki jabatan publik.
39. Bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara justru
harus diwujudkan melalui penyelenggaraan kekuasaan yang menghormati
martabat manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta perlakuan
yang setara terhadap setiap warga negara. UUD NRI Tahun 1945 secara
bersamaan menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut
agama dan kepercayaannya serta menjamin hak beragama sebagai hak yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, prinsip
Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk
memaksa setiap warga negara membuktikan tingkat ketakwaan pribadinya
kepada negara.
40. Bahwa dalam konteks tersebut perlu dibedakan antara negara agama, negara
sekuler, dan negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Negara
agama pada umumnya menempatkan agama tertentu sebagai sumber identitas
dan dasar utama penyelenggaraan negara. Sebaliknya, negara sekuler secara
konseptual memisahkan agama dari penyelenggaraan kekuasaan negara dalam
tingkat yang berbeda-beda menurut sistem masing-masing. Indonesia tidak
dapat secara sederhana ditempatkan dalam salah satu dari kedua kategori
tersebut, karena UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menempatkan
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara sekaligus menjamin
kebebasan beragama. Artinya Indonesia bukan negara agama dan bukan pula
negara sekuler yang memisahkan secara mutlak agama dan negara. Namun
mengunakan istilah Indonesia sebagai “negara religius” harus digunakan secara
hati-hati. Istilah tersebut pada dasarnya lebih tepat untuk menggambarkan
karakter konstitusi atau tata kehidupan bernegara yang mengakui dimensi
keagamaan, bukan untuk menyatakan bahwa negara memiliki agama, iman,
atau ketakwaan sebagaimana manusia. Negara tidak beragama; warga
negaralah yang beragama atau berkeyakinan. Negara berkewajiban menjamin
28
agar setiap warga negara dapat menjalankan agama dan keyakinannya secara
bebas serta memperlakukan warga negara secara setara di hadapan hukum.
41. Bahwa dengan demikian, penghapusan Pasal 169 huruf a UU Pemilu tidak dapat
dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang
Maha Esa. Sebaliknya, penghapusan norma a quo justru menempatkan
hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan kembali dalam ranah kebebasan
beragama dan keyakinan, serta menempatkan persyaratan jabatan Presiden
dan Wakil Presiden dalam kerangka negara hukum. Yang dihapus bukan nilai
ketuhanan, bukan kebebasan beragama, dan bukan hak seseorang untuk
menjadi pribadi yang bertakwa, melainkan akibat hukum yang diberikan oleh
undang-undang terhadap suatu keadaan personal yang tidak memiliki ukuran
pembuktian dan verifikasi yang pasti.
42. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional Pasal 169 huruf a UU Pemilu
bukanlah apakah negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
melainkan apakah prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi kewajiban
hukum bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk membuktikan tingkat
ketakwaan atau ketaatan menjalankan kewajiban agamanya. Dalam negara
hukum, setiap persyaratan yang menentukan dapat atau tidak dapatnya
seseorang menduduki jabatan publik harus mempunyai dasar, ukuran, dan
mekanisme pembuktian yang dapat diuji secara hukum. Ketika hal tersebut tidak
tersedia, norma a quo justru menyimpang dari tuntutan negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan tidak memberikan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
43. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional norma a quo bukan terletak
pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan pada pemberian akibat
hukum terhadap suatu keadaan personal yang tidak memiliki parameter hukum
yang dapat diuji. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum
dan tidak memenuhi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
44. Bahwa dalam perspektif perbandingan konstitusi, beberapa negara yang secara
konstitusional menempatkan prinsip agama sebagai sumber atau ukuran hukum,
seperti Iran dan Pakistan, prinsip tersebut disertai dengan mekanisme
kelembagaan dan metode hukum untuk menentukan kesesuaiannya. Di Iran,
kesesuaian peraturan dengan kriteria Islam diperiksa oleh Guardian Council
29
melalui mekanisme yang ditentukan konstitusi. Di Pakistan, kesesuaian hukum
dengan Al-Qur’an dan Sunnah dapat diuji melalui mekanisme yang melibatkan
Council of Islamic Ideology dan Federal Shariat Court.
45. Bahwa perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu nilai agama
diberi akibat hukum, hukum harus menyediakan ukuran, lembaga yang
berwenang, metode pemeriksaan, dan akibat hukum yang jelas. Berbeda
dengan Pasal 169 huruf a UU Pemilu yang menjadikan “bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa” sebagai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden,
tetapi tidak menentukan ukuran ketakwaan, standar “taat menjalankan kewajiban
agama”, alat bukti, pihak yang berwenang menilai, maupun mekanisme
pengujiannya.
46. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional Pasal 169 huruf a bukan
terletak pada boleh atau tidaknya nilai agama menjadi pertimbangan dalam
kehidupan bernegara, melainkan pada pemberian akibat hukum terhadap
keadaan personal yang tidak memiliki standar pembuktian dan mekanisme
pengujian yang jelas. Keadaan tersebut tidak memenuhi tuntutan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
47. Selain itu, dalam perpektif perbandingan konstitusional, persoalan persyaratan
agama bagi jabatan publik juga dikenal dalam praktik ketatanegaraan lain.
Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, dalam konstitusi amerika serikat article VI
Clause 3 secara tegas menentukan bahwa tidak boleh diberlakukan religious tes
sebagai kualifikasi untuk menduduki jabatan publik di Amerika Serikat.
Ketentuan tersebut menunjukan adanya prinsip bahwa keyakinan atau afiliasi
keagamaan seseorang tidak dengan sendirinya harus diubah menjadi
persyaratan hukum untuk memperoleh jabatan publik.
Konstitusi Amerika Serikat Article VI Clause 3 berbunyi :
Clause 3 — Oaths of Office and No Religious Test
“The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the
several State Legislatures, and all executive and judicial Officers, both of the
United States and of the several States, shall be bound by Oath or Affirmation,
to support this Constitution; but no religious Test shall ever be required as a
Qualification to any Office or public Trust under the United States.”
Terjemahan bagian Clause 3
30
“Para Senator dan Perwakilan yang telah disebutkan sebelumnya, serta anggota
berbagai lembaga legislatif negara bagian, dan seluruh pejabat eksekutif dan
yudisial, baik di tingkat Amerika Serikat maupun negara bagian, wajib terikat
dengan sumpah atau afirmasi untuk mendukung Konstitusi ini; tetapi tidak boleh
pernah dipersyaratkan suatu tes agama sebagai kualifikasi untuk jabatan atau
kepercayaan publik apa pun di bawah Amerika Serikat”.
Bahwa sebagai perbandingan konstitusional, Konstitusi Amerika Serikat secara
tegas membedakan antara kewajiban pejabat publik untuk memberikan
komitmen terhadap konstitusi dan larangan menjadikan agama sebagai
kualifikasi untuk menduduki jabatan publik. Article VI Clause 3 Konstitusi Amerika
Serikat menentukan bahwa para pejabat publik wajib terikat oleh “Oath or
Affirmation, to support this Constitution”, tetapi pada saat yang sama
menegaskan bahwa “no religious Test shall ever be required as a Qualification
to any Office or public Trust under the United States.” Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa komitmen pejabat terhadap konstitusi dapat dijadikan
kewajiban jabatan, sedangkan keyakinan atau pengujian keagamaan seseorang
tidak dijadikan ukuran untuk menentukan kelayakannya menduduki jabatan
publik.
48. Bahwa perbandingan tersebut relevan untuk menunjukkan adanya perbedaan
konseptual antara kewajiban konstitusional seorang pejabat dan penilaian
negara terhadap kehidupan keagamaan pribadi seseorang. Persyaratan untuk
menjalankan jabatan berdasarkan hukum dan konstitusi dapat dirumuskan
dalam
bentuk
kewajiban
yang
dapat
diketahui,
dilaksanakan,
dan
dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebaliknya, ketika tingkat ketaatan
seseorang dalam menjalankan kewajiban agamanya dijadikan persyaratan
hukum untuk menduduki jabatan publik, negara dihadapkan pada kebutuhan
untuk menentukan apa yang dimaksud dengan ketaatan, ukuran yang digunakan
untuk menilainya, bukti yang dapat membuktikannya, serta siapa yang
berwenang menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya keadaan tersebut.
49. ahwa Pasal 169 huruf a UU Pemilu tidak sekadar mensyaratkan bahwa calon
Presiden dan Wakil Presiden menganut suatu agama tertentu, melainkan
mensyaratkan calon “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, yang dalam
Penjelasannya dimaknai sebagai “taat menjalankan kewajiban agamanya”.
Dengan demikian, norma a quo tidak lagi semata-mata berkaitan dengan
31
identitas atau status keagamaan seseorang, melainkan telah menjadikan tingkat
ketaatan seseorang dalam menjalankan kewajiban agamanya sebagai
persyaratan hukum untuk menduduki jabatan publik.
50. Bahwa persoalan konstitusional timbul karena undang-undang tidak menentukan
ukuran, indikator, alat bukti, pihak yang berwenang menilai, serta mekanisme
untuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya “ketaatan menjalankan
kewajiban agama” tersebut. Padahal, ketika suatu keadaan pribadi dijadikan
persyaratan hukum yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang menjadi
calon Presiden dan Wakil Presiden, keadaan tersebut harus dapat diperiksa dan
diverifikasi
berdasarkan
standar
hukum
yang
jelas
dan
dapat
dipertanggungjawabkan.
Bahwa Pasal 169 huruf a UU Pemilu memang tidak secara eksplisit
membedakan agama tertentu karena menggunakan rumusan “bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa” dan Penjelasannya menggunakan rumusan “taat
menjalankan
kewajiban
agamanya”.
Namun,
justru
karena
kewajiban
keagamaan setiap agama tidak dirumuskan dalam satu ukuran hukum yang
seragam, norma a quo tidak memberikan parameter yang dapat digunakan
secara objektif untuk menentukan kapan seseorang dapat dinyatakan telah
memenuhi persyaratan tersebut.
51. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai standar yang
harus digunakan dalam proses pemeriksaan dan verifikasi calon. Ukuran yang
digunakan untuk menilai ketaatan seorang calon pada akhirnya dapat
bergantung pada pemahaman, praktik, atau penafsiran mengenai kewajiban
agama yang dianut oleh calon tersebut, sementara undang-undang tidak
menentukan ukuran hukum yang dapat diberlakukan secara jelas dan konsisten
terhadap seluruh calon.
Bahwa dengan demikian, persyaratan yang secara formal dirumuskan berlaku
bagi setiap calon tanpa membedakan agama justru tidak memberikan kepastian
mengenai bagaimana persyaratan tersebut harus dibuktikan dan diverifikasi
terhadap masing-masing calon. Ketidakjelasan tersebut bukan semata-mata
persoalan perbedaan agama, melainkan persoalan hukum karena suatu
keadaan pribadi telah diberi akibat hukum sebagai syarat pencalonan tanpa
disertai standar pembuktian dan mekanisme verifikasi yang jelas. Keadaan
32
demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa ketidakjelasan tersebut juga berpotensi menggeser fokus persyaratan
pencalonan dari aspek yang dapat dinilai secara hukum, seperti kapasitas,
program, rekam jejak, dan tanggung jawab konstitusional calon, kepada
penampilan atau praktik keagamaan sebagai cara untuk menunjukkan
terpenuhinya persyaratan “bertakwa”. Padahal, apabila suatu persyaratan
hendak dijadikan dasar untuk menentukan kelayakan seseorang menjadi calon
Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan tersebut harus dapat diuji
berdasarkan ukuran hukum yang jelas, bukan bergantung pada penilaian
terhadap tingkat ketaatan keagamaan pribadi seseorang.
52. Bahwa keberadaan norma a quo juga menimbulkan persoalan konstitusional
karena persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, yang dalam
Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Pemilu dimaknai sebagai “taat menjalankan
kewajiban agamanya”, merupakan kualitas yang berkaitan dengan keyakinan,
penghayatan, dan perilaku keagamaan seseorang yang tidak memiliki ukuran
tunggal dan objektif yang ditentukan oleh undang-undang untuk diberlakukan
secara seragam terhadap setiap calon.
Bahwa persoalan konstitusional dalam norma a quo bukan mengenai apakah
seorang calon beragama atau tidak beragama, bukan pula mengenai apakah
seorang calon taat atau kurang taat dalam menjalankan agamanya, melainkan
mengenai tidak adanya kepastian hukum mengenai bagaimana negara dapat
menentukan, mengukur, dan memverifikasi secara objektif bahwa seorang calon
telah terbukti memenuhi persyaratan “taat menjalankan kewajiban agamanya”
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
Bahwa ketiadaan ukuran tersebut menjadi semakin nyata karena ketaatan
keagamaan merupakan keadaan yang dapat berkaitan dengan keyakinan,
penghayatan, perilaku, perubahan sikap, maupun praktik keagamaan
seseorang. Misalnya, apabila seseorang pernah melakukan suatu perbuatan
yang dilarang menurut ajaran agamanya, kemudian menyesali perbuatannya
dan melakukan pertobatan, undang-undang tidak menentukan apakah keadaan
tersebut harus dinilai sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi
persyaratan “taat menjalankan kewajiban agamanya”, atau justru pertobatan
tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari ketaatan menurut ajaran
33
agamanya. Demikian pula, undang-undang tidak menentukan kapan dan
berdasarkan ukuran apa suatu perubahan perilaku keagamaan dapat dinyatakan
membuktikan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
Bahwa contoh tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang ditimbulkan oleh
norma a quo bukan terletak pada benar atau salahnya ajaran agama tertentu,
melainkan pada ketidakmampuan norma hukum a quo memberikan ukuran yang
dapat digunakan untuk menentukan fakta hukum yang harus dibuktikan. Tanpa
objek penilaian, indikator, alat bukti, pihak yang berwenang menilai, dan
mekanisme pemeriksaan yang jelas, persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa” sebagaimana dimaknai sebagai “taat menjalankan kewajiban
agamanya” tidak dapat diverifikasi berdasarkan standar hukum yang pasti.
53. Bahwa dengan demikian, ketika ketakwaan dijadikan persyaratan hukum untuk
menduduki jabatan publik, negara pada akhirnya dihadapkan pada persoalan
untuk menentukan suatu kualitas pribadi yang ukuran dan penilaiannya tidak
ditentukan oleh hukum. Padahal, dalam negara hukum, persyaratan yang
menentukan hak seseorang untuk memperoleh atau menduduki jabatan publik
harus dapat diketahui ukurannya, dibuktikan pemenuhannya, dan diuji secara
hukum.
54. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan hak setiap orang untuk memiliki
keyakinan, menjalankan agama, tidak menjalankan agama, maupun memiliki
tingkat penghayatan keagamaan yang berbeda. Hal tersebut merupakan bagian
dari ranah pribadi dan kebebasan setiap manusia. Persoalan yang diajukan
Pemohon adalah ketika ketaatan keagamaan tersebut diubah menjadi
persyaratan hukum yang menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi calon
Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hukum tidak menyediakan standar yang
memungkinkan persyaratan tersebut dibuktikan dan diverifikasi secara objektif.
Bahwa oleh karena itu, prinsip bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang
sama di hadapan hukum tidak seharusnya bergantung pada penilaian negara
terhadap tingkat ketakwaan pribadi seseorang. Negara memiliki kewenangan
untuk menetapkan persyaratan hukum bagi jabatan publik, tetapi setiap
persyaratan tersebut harus dirumuskan dengan ukuran yang jelas, dapat
dibuktikan, dan dapat diverifikasi. Adapun mengenai tingkat ketakwaan
seseorang, sepanjang tidak dirumuskan menjadi fakta hukum dengan ukuran
yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, tidak seharusnya menjadi
34
ukuran yang menentukan dapat atau tidaknya warga negara memenuhi
persyaratan pencalonan.
55. Bahwa
keadaan
tersebut
pada
akhirnya
tidak
hanya
menimbulkan
ketidakpastian bagi calon, tetapi juga bagi Pemohon sebagai warga negara yang
memiliki hak pilih. Pemohon berhak mengetahui bahwa pasangan calon yang
ditetapkan untuk dipilih telah memenuhi persyaratan hukum berdasarkan ukuran
yang jelas dan dapat diverifikasi. Ketika “ketakwaan” yang dimaknai sebagai
“ketaatan menjalankan kewajiban agama” dijadikan persyaratan hukum tanpa
ukuran dan mekanisme pembuktian yang jelas, Pemohon kehilangan kepastian
mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa persyaratan
tersebut benar-benar telah terpenuhi. Keadaan demikian mengurangi
kemampuan Pemohon untuk menggunakan hak pilih secara bermakna dan
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
56. Bahwa ketakwaan pada hakikatnya merupakan bagian dari ranah batin atau
forum internum seseorang dalam menjalankan agama dan keyakinannya.
Ketakwaan berkaitan dengan hubungan personal seseorang dengan Tuhan
serta penghayatan dan pelaksanaan ajaran agama yang diyakininya. Oleh
karena itu, ketika ketakwaan dijadikan sebagai persyaratan hukum untuk
menduduki jabatan publik, negara tidak hanya menetapkan suatu nilai
keagamaan, tetapi juga menempatkan ranah personal tersebut sebagai objek
penilaian dan verifikasi hukum.
57. Bahwa persoalan konstitusional muncul ketika negara menjadikan suatu
keadaan yang berada dalam ranah forum internum sebagai tolok ukur untuk
menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan hukum seseorang.
Terlebih lagi, Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Pemilu mengartikan ketakwaan
sebagai “taat menjalankan kewajiban agamanya”, sementara tidak terdapat
ukuran hukum yang seragam mengenai tingkat, bentuk, dan batas ketaatan
tersebut. Bahwa persyaratan hukum yang menentukan kelayakan seseorang
untuk menjadi calon pejabat publik terlebih untuk pemegang kekauasan tertinggi
negara, maka seharusnya harus memiliki objek yang jelas, ukuran yang dapat
dverikasi serta mekanisme pemeriksaan yang memungkinkan hasil pemeriksan
oleh lembaga penyelenggara pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. tampa ukuran dan mekanisme tersebut, persyaratan bertakwa
35
sebagaimana dimaksud norma a quo tidak memberikan kepastian hukum
mengenai apa yang harus dibuktikan, bukti apa yang harus diajukan, siapa yang
berwenang menilai dan atas dasar ukuran apa seseorang dinyatakan memenuhi
atau tidak memenuhi persyaratan tersebut.
58. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional Pasal 169 huruf a UU Nomor 7
Tahun 2017 bukan terletak pada apakah masyarakat menghendaki atau tidak
menghendaki pemimpin yang bertakwa, melainkan pada ketidakpastian hukum
yang timbul karena norma a quo menjadikan “bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa” sebagai persyaratan yuridis, tetapi tidak menentukan secara jelas:
apa indikator hukumnya, apa alat buktinya, siapa yang berwenang menilainya,
apa standar yang digunakan untuk menentukan terpenuhi atau tidak
terpenuhinya syarat tersebut, serta bagaimana penilaian tersebut dapat diuji atau
dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan. Bahwa ketiadaan unsur-unsur
tersebut menyebabkan frasa “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” tidak
memenuhi karakteristik suatu persyaratan hukum yang objektif, terukur, dan
dapat diverifikasi. Akibatnya, Pemohon sebagai warga negara dan pemilih
kehilangan kepastian mengenai dasar hukum yang digunakan untuk
menentukan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah memenuhi
persyaratan tersebut, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak konstitusional
Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
59. Bahwa persoalan konstitusional dalam norma a quo bukan mengenai nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, agama, ataupun hak setiap warga negara untuk
menjadikan
kehidupan
keagamaan
dan
moralitas
seseorang
sebagai
pertimbangan dalam menentukan pilihan politik, melainkan mengenai pemberian
akibat hukum terhadap ketakwaan yang merupakan kualitas personal tanpa
disertai ukuran, alat pembuktian, dan mekanisme verifikasi yang dapat
diterapkan secara objektif.
Bahwa apabila “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dimaksudkan semata-
mata sebagai kualitas etis, moral, atau spiritual yang diharapkan dimiliki oleh
seorang calon, maka penilaian mengenai kualitas tersebut pada hakikatnya
merupakan bagian dari kebebasan politik pemilih. Setiap pemilih berhak
mempertimbangkan agama, ketaatan menjalankan agama, moralitas, integritas,
kejujuran, tanggung jawab, maupun kualitas pribadi lainnya dalam menentukan
36
pilihannya. Namun, pertimbangan tersebut tidak harus terlebih dahulu diubah
menjadi persyaratan hukum yang menentukan boleh atau tidak bolehnya
seseorang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Bahwa perbedaan tersebut menjadi penting karena ketika “bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa”, yang oleh Penjelasan Pasal 169 huruf a UU Pemilu
dimaknai
sebagai
“taat
menjalankan
kewajiban
agamanya”,
dijadikan
persyaratan hukum, maka penilaian yang semula berada dalam ruang
kebebasan politik pemilih menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan verifikasi
oleh negara. Negara tidak lagi sekadar menyediakan informasi mengenai calon
agar dapat dinilai oleh pemilih, melainkan menentukan terlebih dahulu bahwa
seorang calon telah memenuhi kualitas keagamaan tertentu sebagai syarat
untuk dapat menjadi peserta Pemilu.
Bahwa setiap warga negara berhak menghendaki pemimpin negara yang
memiliki moralitas, integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kehidupan spiritual
yang baik. Demikian pula, setiap pemilih berhak menggunakan pertimbangan
tersebut dalam menentukan pilihannya. Akan tetapi, ketika ketakwaan dijadikan
persyaratan yuridis, negara harus mampu menjelaskan secara hukum apa yang
dimaksud dengan persyaratan tersebut, bagaimana cara membuktikannya,
siapa yang berwenang menilainya, dan berdasarkan ukuran apa dapat
dinyatakan bahwa seorang calon telah memenuhi atau tidak memenuhi
persyaratan dimaksud.
Bahwa dalam hal negara menetapkan seseorang telah memenuhi persyaratan
“bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, sementara ukuran mengenai
“ketaatan menjalankan kewajiban agamanya” tidak ditentukan secara jelas oleh
undang-undang, maka tidak terdapat dasar hukum yang memadai untuk
mengetahui bagaimana kesimpulan tersebut diperoleh. Keadaan demikian
menyebabkan perbedaan antara penilaian politik oleh pemilih dan penetapan
hukum oleh negara menjadi kabur. Penilaian yang seharusnya dapat dilakukan
secara bebas oleh pemilih justru terlebih dahulu ditentukan oleh negara sebagai
suatu fakta hukum yang harus dianggap telah terpenuhi oleh calon.
60. Bahwa ketiadaan ukuran hukum yang objektif dan dapat diterapkan secara
setara dalam membuktikan “ketaatan menjalankan kewajiban agama” juga
berpotensi menyebabkan penerapan norma a quo bergantung pada penilaian
subjektif dalam proses pemeriksaan dan verifikasi. Keadaan tersebut
37
menimbulkan persoalan dalam negara hukum karena suatu persyaratan yang
menentukan hak seseorang untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden
seharusnya didasarkan pada ukuran hukum yang jelas, dapat diketahui
sebelumnya,
dapat
dibuktikan,
dapat
diverifikasi,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan.
Bahwa dengan demikian, persoalan norma a quo bukan terletak pada adanya
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
melainkan pada perubahan suatu kualitas personal menjadi persyaratan hukum
tanpa disertai standar hukum yang memungkinkan kualitas tersebut ditentukan
sebagai fakta yang dapat dibuktikan dan diverifikasi. Keadaan tersebut
bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
61. Bahwa salah satu persoalan yang sangat penting dalam penerapan Pasal 169
huruf a adalah kemungkinan digunakannya identitas agama seseorang sebagai
indikator pemenuhan syarat ketakwaan. Bahwa apabila agama yang tercantum
dalam dokumen kependudukan digunakan sebagai dasar untuk menyatakan
seseorang memenuhi syarat “bertakwa”, maka telah terjadi kekeliruan antara
identitas keagamaan dan tingkat ketakwaan. Bahwa identitas agama hanya
dapat menunjukkan afiliasi atau identitas keagamaan seseorang. Bahwa
identitas tersebut tidak dapat secara yuridis membuktikan apakah seseorang:
menjalankan ibadah secara konsisten;
menjalankan seluruh kewajiban agamanya;
memiliki tingkat keimanan tertentu;
memahami ajaran agamanya;
atau memiliki kualitas ketakwaan tertentu.
62. Bahwa dengan demikian, jika identitas agama dianggap cukup untuk memenuhi
syarat “bertakwa”, maka frasa “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
kehilangan makna yuridisnya dan berubah menjadi sekadar syarat identitas
agama. Bahwa apabila identitas agama tidak dianggap cukup, maka negara
harus menjelaskan alat ukur dan mekanisme pembuktian ketakwaan yang lain.
Oleh sebab itu, sangat nyata dan jelas bahwa Pasal 169 huruf a UU 7/2017 tidak
memenuhi karakteristik suatu persyaratan hukum yang objektif yang dapat
mmebrikan jaminan kepastian hukum kepadapemohon sebagai Pemilih karena
38
ketentuan dalam norma ini suatu nilai moral-religius yang abstrak sebagai legal
requirement tanpa legal standard. Sedangkan seharusnya demi memenuhi
kepastian hukum dan hak Pemohon sebagai pemilih maka semakin tinggi
kedudukan jabatan publik yang diperebutkan, semakin tinggi pula tuntutan
terhadap objektivitas persyaratan hukumnya. Bahwa syarat kewarganegaraan,
usia, pendidikan, kesehatan, status hukum, dan persyaratan administratif lainnya
pada prinsipnya dapat diverifikasi melalui bukti yang relatif objektif. Bahwa
berbeda dengan itu, ketakwaan merupakan keadaan batiniah yang tidak dapat
diamati secara langsung oleh negara. Menjadikan syarat ketakwaan kepada
tuhan yang maha esa bukan saja menjadikan hukum hadir tampa tolakukur yang
jelas tetapi juga memberikan kewenangan kepada sebuah lembaga untuk
menyimpulkan secara yuridis mengenai kadar ketakwaan batinia seseorang.
63. Bahwa Permohonan a quo bukanlah pertentangan antara hukum dan agama,
melainkan upaya menempatkan keduanya pada ranah masing-masing. Agama
merupakan ranah keyakinan dan moral manusia, sedangkan hukum positif harus
bekerja berdasarkan norma yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tentu berhak memilih pemimpin yang bermoral, beragama, dan
bertakwa. Namun, ketika ketakwaan dijadikan sebagai syarat yuridis, negara
harus memastikan bahwa penerapannya tetap berada dalam batas-batas negara
hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Bahwa dengan demikian, persoalan norma a quo bukan mengenai nilai
ketakwaannya, melainkan mengenai pemberian akibat hukum terhadap
ketakwaan tanpa kepastian mengenai dasar penerapannya, sehingga
bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
64. Bahwa Pasal 169 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak menentukan secara
jelas ukuran hukum mengenai ketakwaan, tingkat ketaatan yang harus dipenuhi,
objek kewajiban agama yang dinilai, maupun mekanisme untuk menguji
pemenuhannya. Penjelasan yang mengartikan ketakwaan sebagai “taat
menjalankan kewajiban agamanya” juga tidak memberikan ukuran hukum yang
dapat digunakan secara objektif. Akibatnya, norma a quo tidak membedakan
secara tegas antara ketakwaan sebagai kualitas personal manusia dengan
ketakwaan sebagai persyaratan hukum untuk menduduki jabatan publik.
39
Bahwa negara hukum dapat mendorong warga negara untuk menjalankan
agama dan kepercayaannya, tetapi tidak seharusnya menjadikan kadar
ketakwaan sebagai ukuran hukum apabila ukuran tersebut tidak dapat
dirumuskan dan diuji secara objektif. Pemberian akibat hukum terhadap kualitas
personal tanpa ukuran yang jelas berpotensi membawa penilaian terhadap ranah
batin seseorang ke dalam proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian
hukum.
Bahwa keadaan tersebut berkaitan langsung dengan hak konstitusional
Pemohon sebagai pemilih. Pemohon berkepentingan agar calon Presiden dan
calon Wakil Presiden yang ditetapkan untuk dipilih merupakan calon yang
memenuhi persyaratan undang-undang melalui proses pemeriksaan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hak untuk memilih tidak cukup hanya dijamin pada
tahap pemberian suara, tetapi juga memerlukan kepastian bahwa persyaratan
hukum yang menjadi dasar penetapan seseorang sebagai calon memiliki dasar
dan penerapan yang dapat dipertanggungjawabkan.
65. Bahwa Pasal 169 huruf a UU Pemilu telah menciptakan ketidakpastian hukum
karena : memberikan akibat hukum yang konkret terhadap suatu persyaratan,
tetapi tidak memberikan ukuran hukum yang konkret untuk menentukan
pemenuhannya. syarat “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” sebagaimana
diatur dalam Pasal 169 huruf a UU Pemilu telah menimbulkan persoalan
epistemologis sekaligus yuridis, karena tidak memiliki standar verifikasi yang
objektif Oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka Pasal
169 huruf a UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945.
Bahwa oleh sebab itu, syarat “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf a UU Pemilu menimbulkan persoalan
epistemologis sekaligus yuridis, karena tidak memiliki standar verifikasi yang
objektif. Ketakwaan merupakan keadaan moral dan spiritual yang berkaitan
dengan keyakinan dan penghayatan batin seseorang. Ketika keadaan tersebut
dijadikan persyaratan hukum untuk menduduki jabatan publik, harus terdapat
kejelasan mengenai objek penilaian, ukuran, alat bukti, kewenangan, prosedur,
dan mekanisme pengujiannya.
Bahwa ketiadaan parameter tersebut menyebabkan norma a quo tidak
memberikan kepastian mengenai dasar untuk menentukan terpenuhi atau tidak
40
terpenuhinya syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Keadaan
demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat
(3) serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, norma a quo patut dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
66. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo, putusan
tersebut tidak berarti menghilangkan nilai agama maupun prinsip Ketuhanan
Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Putusan tersebut
semata-mata menghapus akibat hukum dari ketakwaan sebagai persyaratan
pencalonan yang tidak memiliki ukuran objektif dan mekanisme verifikasi yang
jelas.
Bahwa dengan demikian, ketakwaan tetap berada dalam ranah keyakinan, hati
nurani, dan kehidupan keagamaan setiap warga negara, sedangkan persyaratan
untuk menduduki jabatan publik ditempatkan dalam kerangka hukum yang
memiliki ukuran dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian alasan hukum diatas, Pemohon mohon dengan hormat
kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan
memberikan putusan sebagai berikut:
1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
41
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Windu Wijaya;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor: W29.U/129/HK-
ADV/IV/2014 bertanggal 14 April 2014 atas nama Windu
Wijaya, S.H.;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Windu
Wijaya, S.H., M.H.;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018
tentang
Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 20 September 2018 dan ditandatangani oleh Arief
Budiman selaku Ketua KPU RI;
6.
Bukti P-6
: Print out Berita Media Online joko-widodo-maruf-amin-dan-
prabowo-sandiaga-uno-resmi-jadi-capres-cawapres-2019;
7.
Bukti P-7
: Print out Berita Media Online kpu-tetapkan-tiga-pasangan-
calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632
Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2023
ditandatangani oleh Hasyim Asy’ari selaku ketua KPU RI.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
42
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 169 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), selanjutnya
disebut UU Pemilu] terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
43
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3]
dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut:
1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah
Pasal 169 huruf a UU Pemilu, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut.
44
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi
sebagai Advokat, yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena telah
memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 169 huruf a UU Pemilu
menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar, standar, dan mekanisme
pembuktian terpenuhinya persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai
pemegang hak pilih, yang bersifat spesifik dan aktual dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2019 dan Tahun 2024 karena Pemohon tidak mengetahui
dasar dan parameter objektif yang digunakan untuk menyatakan bahwa
pasangan calon yang tersedia untuk dipilih oleh Pemohon telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf a UU Pemilu. Sementara
dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2029, Pemohon juga
berpotensial dirugikan karena pasal a quo tetap berlaku tanpa kejelasan
mengenai ukuran, alat bukti, dan mekanisme pembuktian serta verifikasi
terhadap persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Berdasarkan seluruh uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut
di atas, norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon
berkenaan dengan syarat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.
Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma a quo, Pemohon
mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai advokat sekaligus selaku pemilih yang memiliki hak untuk
memilih. Dalam kaitan ini, Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional
sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma
Pasal 169 huruf a UU Pemilu yang tidak memberi kejelasan mengenai ukuran, alat
bukti, dan mekanisme pembuktian serta verifikasi terhadap persyaratan “bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon,
telah ternyata permohonan a quo tidak disertai dengan bukti yang dapat mendukung
dan membuktikan dalam kaitannya dengan uraian kedudukan hukum yang
45
dijelaskan oleh Pemohon. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan
berupa fotokopi kartu tanda penduduk, berita acara sumpah, dan kartu tanda
pengenal advokat [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3] hanya relevan untuk
membuktikan dan mendukung statusnya sebagai warga negara Indonesia dan
berprofesi sebagai avokat. Dalam permohonan a quo, Pemohon tidak memberikan
bukti yang dapat meyakinkan bahwa dirinya adalah pemilih dalam pemilihan umum
(pemilu) presiden dan wakil presiden. Ihwal ini, untuk membuktikan sebagai pemilih
yang pernah menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu presiden dan wakil
presiden, setidaknya Pemohon harus menyerahkan bukti yang menunjukkan dirinya
terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa
Pemohon adalah sebagai pemilih. Di samping itu, berkenaan dengan norma yang
dimohonkan pengujian yaitu norma Pasal 169 huruf a UU Pemilu, Mahkamah juga
tidak mendapatkan fakta, bahwa keberlakuan norma tersebut memiliki relevansi
dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon,
karena jika Pemohon menganggap memiliki keraguan dalam menentukan pilihan
terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden berkaitan dengan
terpenuhi atau tidaknya ketakwaan calon presiden dan wakil presiden yang akan
dipilih, maka Pemohon dapat menentukan pilihan lain dalam menggunakan hak
pilihnya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Pemohon telah menguraikan
perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian, namun oleh karena uraian tersebut tidak disertai dengan
bukti dan fakta yang dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya anggapan
kerugian hak konstitusional dimaksud, maka tidak terdapat hubungan sebab-akibat
(causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau
potensial dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf a UU
Pemilu yang dimohonkan pengujian. Terlebih, norma yang diajukan oleh Pemohon
tidak menghalangi Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan
calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah memenuhi syarat,
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, mengingat syarat-
syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya bersifat
kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan
46
sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki tersebut sehingga tidak
ada relevansinya lagi mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian,
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
47
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
48
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Nurlidya Stephanny Hikmah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 42 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 169 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), selanjutnya disebut UU Pemilu] terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 43 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 169 huruf a UU Pemilu, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. 44 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat, yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 169 huruf a UU Pemilu menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar, standar, dan mekanisme pembuktian terpenuhinya persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai pemegang hak pilih, yang bersifat spesifik dan aktual dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Tahun 2024 karena Pemohon tidak mengetahui dasar dan parameter objektif yang digunakan untuk menyatakan bahwa pasangan calon yang tersedia untuk dipilih oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf a UU Pemilu. Sementara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2029, Pemohon juga berpotensial dirugikan karena pasal a quo tetap berlaku tanpa kejelasan mengenai ukuran, alat bukti, dan mekanisme pembuktian serta verifikasi terhadap persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Berdasarkan seluruh uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon berkenaan dengan syarat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma a quo, Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat sekaligus selaku pemilih yang memiliki hak untuk memilih. Dalam kaitan ini, Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 169 huruf a UU Pemilu yang tidak memberi kejelasan mengenai ukuran, alat bukti, dan mekanisme pembuktian serta verifikasi terhadap persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata permohonan a quo tidak disertai dengan bukti yang dapat mendukung dan membuktikan dalam kaitannya dengan uraian kedudukan hukum yang 45 dijelaskan oleh Pemohon. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan berupa fotokopi kartu tanda penduduk, berita acara sumpah, dan kartu tanda pengenal advokat [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3] hanya relevan untuk membuktikan dan mendukung statusnya sebagai warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai avokat. Dalam permohonan a quo, Pemohon tidak memberikan bukti yang dapat meyakinkan bahwa dirinya adalah pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden. Ihwal ini, untuk membuktikan sebagai pemilih yang pernah menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden, setidaknya Pemohon harus menyerahkan bukti yang menunjukkan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon adalah sebagai pemilih. Di samping itu, berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian yaitu norma Pasal 169 huruf a UU Pemilu, Mahkamah juga tidak mendapatkan fakta, bahwa keberlakuan norma tersebut memiliki relevansi dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, karena jika Pemohon menganggap mem
