PUU
Tahun 2026
337/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Pemohon: Ikhwan, S.H., M.M.
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 337/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Ikhwan, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Lingkungan Cipayung RT 01 RW 01 No. 138,
Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
9 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
8 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
337/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 337/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 8 September 2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan
bertanggal 5 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 September
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa sejak Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 9 November 2001, telah dibentuk
sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi dan diberi
kewenangan penuh untuk melakukan penafsiran yang sah menurut hukum
atas makna dan asas hukum Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu
Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam
Pasal 7B, Pasal 24, dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut
“UU MK”
2. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji
konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang
terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK juncto
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK”,
pada intinya menentukan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
3
Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 1
angka 3, menentukan bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD
Tahun 1945 (PUU) adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan
UU MK, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi.
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, menentukan: “Dalam hal suatu Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi.”
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution),
Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang dan
sah secara hukum memberikan penafsiran atas ketentuan pasal-pasal
dalam undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam UUD Tahun
1945. Tafsir Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam
undang-undang merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the
constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap
pasal-pasal yang bermakna bercabang, ambigu, karet, dan/atau tidak jelas,
dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam
sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga
telah beberapa kali menyatakan suatu bagian undang-undang bersifat
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan
sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi, atau sebaliknya
tidak konstitusional apabila tidak dimaknai sesuai dengan penafsiran
tersebut.
7. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melakukan
pengujian konstitusionalitas merupakan perwujudan prinsip check and
balances yang menempatkan seluruh lembaga negara dalam kedudukan
setara sehingga dapat saling mengontrol dan mengimbangi dalam
4
penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan
langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antarlembaga negara,
khususnya dalam proses pendewasaan kehidupan berbangsa dan
bernegara, sekaligus penegasan prinsip negara hukum dan perlindungan
hak asasi (hak konstitusional) yang dijamin oleh konstitusi.
8. Bahwa mengacu pada ketentuan hukum dan penjelasan tersebut di atas,
Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas
suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas
dasar tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan
pengujian konstitusionalitas frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5),
Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal
28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara spesifik, ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang dimohonkan pengujian
selengkapnya menentukan sebagai berikut: “Penguasaan Mineral dan
Batubara
oleh
negara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.” [Catatan penyusunan: mohon kutipan
bunyi pasal ini dicocokkan kembali oleh Pemohon/kuasa hukum dengan
naskah resmi Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 7100, sebelum berkas didaftarkan].
II. Kedudukan Hukum Pemohon
1. Pemohon adalah pensiunan Kepala Sekolah, tahun 2009 berat badan 56kg,
tahun 2026 tinggal 45kg. Setelah purna bakti, Pemohon berupaya
memperbaiki ekonomi keluarga dengan membuka usaha Resto UMKM.
Pemohon tidak memiliki sumber pendapatan lain.
2. Pemohon menanggung 1 putri masih kuliah, 2 putra belum mandiri penuh,
dan karyawan yang Pemohon perjuangkan agar tidak di-PHK. Dalam
kondisi ekonomi tidak stabil akibat melemahnya dunia usaha daerah, omzet
Pemohon turun 35%-40%. Ini adalah sebab dan akibat dari sentralisasi
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah
5
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang menentukan bahwa Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara
Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan
hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, terdapat 5 (lima) syarat kerugian
konstitusional, yaitu:
a) Adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
b) Hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian;
c) Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian;
e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pemilik
restoran di Kota Surabaya dan Kota Tangerang Selatan yang berlokasi di
lingkungan perumahan menengah atas dan kawasan perkantoran strategis,
bukan di wilayah pertambangan;
6. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya frasa
“Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2025 adalah:
a. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) uud 1945 tentang otonomi daerah seluas-
luasnya;
b. Pasal 18a ayat (2) uud 1945 tentang hubungan keuangan dan
pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah yang harus diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras;
c. Pasal 27 ayat (1) uud 1945 tentang persamaan kedudukan dalam
6
hukum dan pemerintahan;
d. Pasal 28d ayat (1) dan ayat (2) uud 1945 tentang hak atas kepastian
hukum yang adil serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
e. Pasal 28h ayat (1) dan ayat (2) uud 1945 tentang hak hidup sejahtera
lahir dan batin;
f.
Pasal 28i ayat (2) uud 1945 tentang hak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif;
g. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) uud 1945 tentang penguasaan kekayaan
alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan demokrasi
ekonomi.
7. Bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik dan aktual. Omzet restoran
Pemohon di Surabaya dan Tangerang Selatan turun 30–80% sejak akhir
tahun 2024. Pemesanan acara perusahaan dan perayaan ulang tahun
perusahaan, yang sebelumnya menjadi pelanggan dominan, kini nyaris
tidak ada. Daya beli penghuni perumahan menengah atas di sekitar
restoran menurun, aktivitas perkantoran di sekitarnya melesu, dan uang
yang beredar semakin sedikit karena masyarakat menahan belanja dan
menyimpan dana untuk berjaga-jaga;
8. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara frasa
“Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2025
dengan kerugian Pemohon, sebagaimana akan diuraikan dalam Posita;
9. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, pendapatan asli daerah (PAD)
akan kembali meningkat, perputaran uang di daerah akan tumbuh, aktivitas
ekonomi akan bergeliat, daya beli masyarakat akan pulih, dan kerugian
yang dialami Pemohon tidak akan terjadi lagi.
III. Alasan Permohonan
A. Fakta Lokasi dan Situasi Saat Ini – Surabaya dan Tangerang Selatan
Bahwa Pemohon mengelola 2 (dua) restoran, masing-masing di Kota
Surabaya dan kawasan Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, yang
keduanya berada di lingkungan perumahan menengah atas dan dikelilingi
kawasan perkantoran. Segmen pasar restoran Pemohon adalah acara
perusahaan, perayaan ulang tahun perusahaan, pertemuan bisnis, dan
keluarga menengah atas. Sejak akhir tahun 2024 hingga tahun 2026,
Pemohon mengalami penurunan usaha yang drastis, sejalan dengan
7
melemahnya dunia usaha secara umum, menurunnya pertumbuhan
ekonomi, turunnya pendapatan perkantoran di sekitarnya, dan semakin
sedikitnya uang yang beredar di masyarakat.
B. Akar Masalah: Pengelolaan Tambang yang Dikuasai Investor Asing Melalui
Oligarki
Bahwa berdasarkan fakta lapangan dan pemberitaan yang menjadi
pengetahuan umum, penguasaan mineral dan batubara yang hanya
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 4
ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2025 telah membuka ruang bagi
pengelolaannya dikuasai oleh investor asing melalui tangan oligarki di
Indonesia. Akibatnya:
1. Uang hasil tambang tidak banyak beredar di indonesia dan sebagian
besar disimpan di luar negeri, sehingga uang yang beredar di dalam
negeri semakin sedikit;
2. Tenaga kerja ahli banyak didatangkan dari luar negeri, sementara warga
negara indonesia hanya menjadi pekerja pada level buruh dan
menengah-bawah;
3. Daerah penghasil tidak memperoleh manfaat ekonomi secara maksimal
karena penetapan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
(pnbp) sektor pertambangan berada di tangan pemerintah pusat,
sementara bagian keuntungan bersih yang menjadi hak pemerintah
daerah dari pemegang iupk hanya sebesar 6% (pasal 129 ayat (1) uu
minerba). Akibatnya, pendapatan asli daerah tidak optimal dan
kemampuan belanja daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal di
surabaya dan tangerang selatan turut menurun;
4. Ketimpangan tersebut menyebabkan ekonomi nasional melesu dan
daya beli menurun, sehingga masyarakat menengah atas di sekitar
restoran pemohon menahan belanja dan menyimpan uang untuk
berjaga-jaga.
C. Pertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945
Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan: “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
8
Bahwa frasa “Pemerintah Pusat” yang menutup peran Pemerintah
Daerah bertentangan dengan ketentuan di atas, karena kemakmuran yang
dihasilkan tidak dirasakan oleh rakyat banyak, melainkan oleh investor asing
dan oligarki, sementara uang hasil tambang disimpan di luar negeri dan
rakyat Indonesia hanya berkedudukan sebagai buruh.
Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Fakta yang terjadi saat ini tidak
mencerminkan kemandirian karena tenaga ahli didatangkan dari luar negeri,
tidak berkeadilan karena warga negara Indonesia hanya menjadi buruh,
tidak menjaga keseimbangan karena uang mengalir ke luar negeri, dan tidak
berkelanjutan karena pendapatan asli daerah terus tergerus.
D. Pertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 tentang Otonomi
Daerah
Bahwa Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menjamin otonomi
daerah yang seluas-luasnya, sedangkan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945
menentukan bahwa hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya
alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan
frasa “Pemerintah Pusat” semata, Pemerintah Daerah kehilangan
kewenangan untuk mengawasi siapa investornya, berapa pajak yang
dibayarkan, ke mana aliran uangnya, dan siapa pekerjanya. Padahal
Pemerintah Daerah di Surabaya, Tangerang Selatan, maupun daerah
penghasil tambang memerlukan kewenangan tersebut untuk memastikan
perputaran uang tetap berada di Indonesia dan digunakan untuk
kemakmuran daerahnya.
E. Pertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28H, dan Pasal 28I UUD
1945
Bahwa hak Pemohon atas persamaan kedudukan dalam hukum,
kepastian hukum yang adil, hak untuk hidup sejahtera, serta hak bebas dari
perlakuan diskriminatif dirugikan akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi
yang disebabkan oleh sentralisasi kewenangan dan mengalirnya
9
keuntungan hasil tambang ke luar negeri, sementara warga di daerah
penghasil maupun daerah yang terdampak turunan ekonominya tidak
memperoleh perlindungan dan manfaat yang setara.
F. Penyempurnaan – Bukan Penggantian Undang-Undang
Bahwa Pemohon tidak meminta agar Mahkamah mengembalikan
berlakunya undang-undang yang lama, melainkan memohon agar Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang telah ada
disempurnakan maknanya, dengan arah sebagai berikut:
1) Mengembalikan peran dan kewenangan pemerintah daerah untuk
turut mengelola dan mengawasi pemanfaatan kekayaan alam di
wilayahnya;
2) Memberikan prioritas kepada koperasi masyarakat di sekitar wilayah
pertambangan
untuk
terlibat
langsung
dalam
pengelolaan,
didampingi dan diperkuat oleh badan usaha milik daerah (bumd);
3) Pemerintah pusat mengirimkan tenaga ahli pendamping agar
masyarakat dan daerah mampu mengelola secara mandiri dan
berkelanjutan;
4) Membangun pengawasan berlapis dan bersinergi antara pemerintah
daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, yang diperkuat
oleh badan pemeriksa keuangan (bpk), komisi pemberantasan
korupsi (kpk), serta ruang partisipasi masyarakat;
5) Mengatur pembagian hasil yang adil dan seimbang, dengan daerah
yang menanggung dampak lingkungan dan sosial mendapatkan
porsi utama.
Bahwa dengan pemaknaan demikian, kekayaan alam tetap dikuasai
oleh negara sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, namun dikelola secara
partisipatif bersama rakyat, koperasi, dan Pemerintah Daerah, di bawah
pendampingan dan pengawasan Pemerintah Pusat, sehingga manfaatnya
tetap berputar di dalam negeri dan dirasakan langsung oleh masyarakat di
daerah, termasuk oleh Pemohon.
G. Yurisprudensi 10/PUU-X/2012 (Petunjuk MK Sidang Perdana)
Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012 (Pemohon Bupati Kutai Timur H.
Isran Noor), MK mengabulkan sebagian dan menyatakan frasa “setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,
10
Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 UU Minerba bertentangan
dengan UUD 1945.
Jika frasa koordinasi saja inskonstitusional, maka a fortiori Pasal 4
ayat (2) yang hanya “oleh Pemerintah Pusat” tanda daerah sama sekli
adalah sentralisasi yang lebih nyata melanggar Pasal 18 ayat (2) dan (5)
UUD 1945
IV. Petitum
Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai dan dilaksanakan sebagaimana
ketentuan pada angka 3 di bawah ini;
3. Memerintahkan agar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Mengembalikan peran dan kewenangan pemerintah daerah untuk ikut
mengelola, mengawasi, dan menentukan pemanfaatan kekayaan alam
di wilayahnya, sesuai semangat undang-undang nomor 4 tahun 2009;
b) Memberikan prioritas kepada koperasi masyarakat di sekitar wilayah
pertambangan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan, didampingi
dan diperkuat oleh badan usaha milik daerah (bumd), serta mendapat
pendampingan tenaga ahli yang dikirimkan oleh pemerintah pusat agar
mampu berjalan mandiri;
c) Melaksanakan pengawasan berlapis dan bersinergi oleh pemerintah
daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, diperkuat oleh
badan pemeriksa keuangan (bpk), komisi pemberantasan korupsi (kpk),
serta ruang partisipasi masyarakat agar transparan dan dapat
11
dipertanggungjawabkan;
d) Mengatur pembagian hasil yang adil dan seimbang, dengan daerah
yang menanggung dampak lingkungan dan sosial mendapatkan porsi
utama, guna memajukan kesejahteraan rakyat setempat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2.
Bukti P-2
: Rincian perhitungan kerugian Pemohon pada usaha Gubuk
Makan Mangking Surabaya dan Mangking Pondok Cabe.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
12
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100,
selanjutnya disebut UU 2/2025) maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan
hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon a quo dalam
sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada
tanggal 21 September 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025),
Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan
sesuai dengan kelaziman dengan menyusun sistematika, substansi dan
menyertakan alat bukti serta memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana
ditentukan dalam PMK 7/2025. Lebih lanjut, terkait permohonan Pemohon,
Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menentukan secara
spesifik bagian norma, pasal atau ayat dari undang-undang yang akan dimohonkan
pengujian konstitusional, memperbaiki bagian kedudukan hukum dengan
menguraikan kualifikasi dan argumentasi mengenai kerugian hak konstitusional
Pemohon, memperbaiki bagian alasan-alasan pemohonan (posita) dengan
menguraikan argumentasi pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian
dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menyusun alasan
permohonan yang bersesuaian dengan petitum permohonan, serta memperbaiki
bagian hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang,
13
tanggal 21 September 2026, hlm. 8-21]. Terhadap nasihat yang disampaikan
Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama
14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 5 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB.
Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan
perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 September 2026
pukul 21.43 WIB melalui e-mail. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2026,
Mahkamah
menyelenggarakan
persidangan
pendahuluan
dengan
agenda
memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-
paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai keterpenuhan persyaratan formil suatu
permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal
31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
14
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan a quo telah disusun sesuai dengan sistematika atau format
permohonan yang diatur dalam PMK 7/2025. Dalam hal ini, permohonan Pemohon
telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-4],
kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 5-7], alasan-alasan permohonan (posita)
[vide Permohonan hlm. 7-10], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum)
[vide Permohonan hlm. 11].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan tersebut di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi
dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau
keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah
disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian
keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika
an sich, tetapi Mahkamah juga menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi
atau substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita
dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51
ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
15
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-
paragraf [3.3.3] di atas, setelah mencermati dengan saksama permohonan a quo,
Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
Pertama, pada bagian perihal permohonan a quo Pemohon menuliskan frasa
“Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara – Penyempurnaan Peran Masyarakat,
Koperasi, dan BUMD, serta Pengawasan Partisipatif – terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berkenaan dengan frasa
“Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 UU 2/2025, Pemohon menggunakan rumusan
tersebut secara berulang dan konsisten yang tersebar secara merata baik dalam
bagian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita, dan petitum
permohonan. Adapun kutipan norma Pasal 4 UU 2/2025 sebagaimana dimaksud
Pemohon adalah menyatakan, “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” [vide Permohonan,
hlm. 4]. Terhadap objek pengujian tersebut, Mahkamah menilai bahwa Pemohon
telah salah dalam mengutip norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut
dikarenakan, setelah menyandingkan dengan salinan UU 2/2025 sebagaimana
diperoleh dari jaringan peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum RI pada
laman peraturan.go.id, Mahkamah tidak menemukan norma Pasal 4 ayat (2) dalam
UU 2/2025 sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon juga
tidak menyertakan alat bukti berupa salinan undang-undang yang diujikan, yang
dapat digunakan oleh Mahkamah sebagai pembanding atas norma yang
dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Norma sebagaimana dimaksud Pemohon
terdapat dalam Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (selanjutnya disebut UU 3/2020). Selain itu, sekiranya Pemohon ingin
menguji pula Pasal 4 ayat 2 UU 3/2020 dalam permohonannya, telah ternyata,
Pemohon juga telah salah dalam mengutip norma Pasal 4 ayat (2) UU 3/2020 yang
seharusnya
berbunyi,
“Penguasaan
Mineral
dan
Batubara
oleh
negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Meskipun Mahkamah dapat
memahami bahwa Pemohon bermaksud untuk menguji konstitusionalitas frasa
16
“Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat (2) UU 3/2020, namun dikarenakan norma
yang dimohonakan pengujian tersebut tidak ditemukan pada dokumen undang-
undang yang dimaksudkan oleh Pemohon, maka hal tersebut menjadikan norma
yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji menjadi tidak jelas sehingga membuat
Mahkamah sulit untuk melanjutkan pemeriksaan permohonan. Terkait dengan hal
ini, oleh karena undang-undang yang mengatur mineral dan batubara telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada
Pemohon untuk mencermati ketentuan undang-undang dimaksud agar dapat
dipastikan secara jelas norma yang hendak dimohonkan pengujiannya [vide Risalah
Sidang, tanggal 21 September 2026, hlm. 16-21]. Namun demikian, dalam sidang
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan,
Pemohon telah menyatakan bahwa yang diperbaiki dari permohonan yang diajukan
hanya mengenai kewenangan Mahkamah [vide Risalah Sidang, tanggal 5 Oktober
2026, hlm. 2-3] tanpa melakukan perbaikan terhadap norma yang dimohonkan
pengujian.
Kedua, selain persoalan ketidakjelasan norma dalam permohonan a quo,
Pemohon dalam alasan permohonan juga tidak menguraikan argumentasi yang
jelas dan memadai mengenai pertentangan konstitusionalitas norma yang
dimohonkan pengujian dengan masing-masing dasar pengujian dalam UUD NRI
Tahun 1945, yaitu terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal
28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 [vide
Permohonan, hlm. 4]. Padahal, pertentangan norma dalam undang-undang yang
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945,
merupakan hal esensial yang harus diuraikan dalam permohonan dan menjadi dasar
dalam menilai ada-tidaknya pertentangan dengan dasar pengujian. Lebih lanjut,
Pemohon dalam posita mendalilkan pada pokoknya “norma yang diujikan telah
menutup peran pemerintah daerah sehingga mengakibatkan perekonomian daerah
melemah dan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-
X/2012, serta merta membuat frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat (2) UU
2/2025 bertentangan dengan konstitusi”. Uraian dalil Pemohon tersebut
disampaikan tanpa disertai dengan alasan yang jelas dan memadai, termasuk tidak
17
dilengkapi dengan alat bukti dan argumentasi yang mendukung alasan-alasan
permohonan. Dengan demikian, oleh karena terdapat ketidakjelasan uraian
pertentangan
konstitusionalitas
norma
yang
dimohonkan,
mengakibatkan
Mahkamah juga kesulitan untuk menilai inkonstitusionalitas norma yang
dimohonkan pengujian.
Ketiga, pada bagian petitum permohonan, Mahkamah mencermati
petitum Pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. ...
2. Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai dan dilaksanakan sebagaimana
ketentuan pada angka 3 di bawah ini;
3. Memerintahkan agar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Mengembalikan peran dan kewenangan pemerintah daerah untuk ikut
mengelola, mengawasi, dan menentukan pemanfaatan kekayaan alam
di wilayahnya, sesuai semangat undang-undang nomor 4 tahun 2009;
b) Memberikan prioritas kepada koperasi masyarakat di sekitar wilayah
pertambangan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan, didampingi
dan diperkuat oleh badan usaha milik daerah (bumd), serta mendapat
pendampingan tenaga ahli yang dikirimkan oleh pemerintah pusat agar
mampu berjalan mandiri;
c) Melaksanakan pengawasan berlapis dan bersinergi oleh pemerintah
daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, diperkuat oleh
badan pemeriksa keuangan (bpk), komisi pemberantasan korupsi (kpk),
serta ruang partisipasi masyarakat agar transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan;
d) Mengatur pembagian hasil yang adil dan seimbang, dengan daerah
yang menanggung dampak lingkungan dan sosial mendapatkan porsi
utama, guna memajukan kesejahteraan rakyat setempat;
Berkenaan dengan konstruksi petitum tersebut di atas, Mahkamah
mencermati rumusan petitum angka 2 dan angka 3 adalah petitum yang tidak jelas
dan tidak lazim. Dalam petitum angka 2, selain norma yang dimohonkan pengujian
adalah tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam paragraf sebelumnya, berdasarkan
ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 7/2027, pemaknaan atas norma yang
dimohonkan dalam petitum angka 3, seharusnya dirumuskan dalam satu kesatuan
dengan petitum angka 2, bukan dimuat/dicantumkan secara terpisah dalam bagian
petitum yang lain. Terlebih, telah ternyata rumusan petitum angka 3 menyatakan
18
bahwa pemaknaan tersebut diperuntukkan bagi Pasal 4 ayat (2) UU 2/2025, bukan
khusus digunakan pada frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat (2) UU 2/2025
sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2, sehingga terdapat ketidaksesuaian
antara petitum angka 2 dan petitum angka 3. Dalam hal ini, apabila Pemohon
hendak merumuskan secara bersyarat permohonan uji konstitusionalitas norma
a quo, maka seharusnya rumusan petitum pada pokoknya adalah “Menyatakan
frasa “Pemerintah Pusat” dalam norma Pasal 4 ayat (2) UU 3/2020 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai ...”.
Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah oleh karena
objek norma yang dimohonkan pengujian tidak tepat/keliru, posita Permohonan
tidak diuraikan secara jelas dan memadai mengenai pertentangan antara norma
yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan dasar pengujian dalam UUD
NRI Tahun 1945 dan rumusan petitum permohonan tidak jelas dan tidak lazim maka
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon
adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah
tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
19
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa
dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
20
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Alifah Rahmawati
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 12 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100, selanjutnya disebut UU 2/2025) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 21 September 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan kelaziman dengan menyusun sistematika, substansi dan menyertakan alat bukti serta memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK 7/2025. Lebih lanjut, terkait permohonan Pemohon, Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menentukan secara spesifik bagian norma, pasal atau ayat dari undang-undang yang akan dimohonkan pengujian konstitusional, memperbaiki bagian kedudukan hukum dengan menguraikan kualifikasi dan argumentasi mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon, memperbaiki bagian alasan-alasan pemohonan (posita) dengan menguraikan argumentasi pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menyusun alasan permohonan yang bersesuaian dengan petitum permohonan, serta memperbaiki bagian hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, 13 tanggal 21 September 2026, hlm. 8-21]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 5 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 September 2026 pukul 21.43 WIB melalui e-mail. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2026, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) 14 Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan a quo telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan yang diatur dalam PMK 7/2025. Dalam hal ini, permohonan Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-4], kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 5-7], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 7-10], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 11]. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, tetapi Mahkamah juga menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi atau substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. 15 [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub- paragraf [3.3.3] di atas, setelah mencermati dengan saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: Pertama, pada bagian perihal permohonan a quo Pemohon menuliskan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara – Penyempurnaan Peran Masyarakat, Koperasi, dan BUMD, serta Pengawasan Partisipatif – terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berkenaan dengan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 4 UU 2/2025, Pemohon menggunakan rumusan tersebut secara berulang dan konsisten yang tersebar secara merata baik dalam bagian kewe
