PUU
Tahun 2026
336/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Pemohon: Donaldy Christian Langgar
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 336/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Donaldy Christian Langgar
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Jalan Bambu Kuning Nomor 1, RT/RW. 1/4, Pondok
Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
7 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
7 September 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
336/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 7 September 2026 dengan
Permohonan Nomor 336/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima
Mahkamah pada tanggal 23 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
berbunyi: ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
2
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji Pasal 18 ayat (2) U.U. No. 37 Tahun 1999, berbunyi:
”Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
hukum
dan
kebiasaan
internasional. Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang
berbunyi:
”Setiap
orang
berhak
atas
pengakuan,
jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.” UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 28J ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Setiap orang wajib menghormati
hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara."
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;” serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang berbunyi: "Dalam hal suatu undang-undang diduga
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konsitusi".
5. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
yang
berbunyi:
"Pemeriksaan
pendahuluan
adalah
sidang
yang
3
dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan
permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon, dan Pasal 2 ayat (1),
yang berbunyi: ”Obyek Permohonan PUU adalah undang-undang dan
Perppu. Maka, pengujian Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri terhadap UUD NRI Tahun 1945 diajukan.
Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan
pengujian atas pasal a quo yang dijadikan instrumen hukum terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili permohonan
a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah permohonan
pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 37/1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (vide Bukti P-1).
II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, menyatakan: ”Pemohon adalah pihak yang dan/atau
kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakumya undang-undang,
yaitu:
A. Pemohon perorangan adalah warga negara Indonesia (WNI) sebagai
Pencari Keadilan.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005,
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya,
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sesuai dengan Pasal 51
ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi timbul
karena pemberlakuan suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat,
yaitu:
A. Pemohon
Bahwa Pemohon adalah pihak dari perjanjian dengan kesepakatan
antara Pemohon dan Alazzam dengan alamat di Bahrain. Keinginan
untuk memberikan kesempatan menjadi bagian dari perusahaan
Alazzam sesuai dengan dokumentasi portofolio. Pemohon juga
mempunyai paspor dengan cap imigrasi (dalam perkara Nomor
4
263/PUU-XXIV/2026). Serta, Pemohon diberikan visa untuk ijin tinggal
selama 30 hari sesuai dengan kebiasaan internasional, tetapi tidak
mengikat untuk diajukan secara otomatis dan bebas dalam
pembuktiannya
dengan
salinan
putusan
perkara
Nomor
399/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. walaupun salinan putusan tidak diberikan
dan biaya telah dilunasi tanpa persidangan daring. Pertimbangan
hukum tentang visa elektronik tidak ditunjukkan aslinya menjadi
permasalahan hukum yang baru secara formal bagi pencari keadilan
[Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman] jika kontak dilakukan di perwakilan negara tersebut di
Indonesia nantinya.
B. Kerugian konstitusional
Bahwa ketentuan hukum berlaku untuk melindungi warga negara yang
berada di luar negeri yang mengurus obyek paspor dan visa di mana
negara itu mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia.
Jika permasalahan hukum yang berkaitan dengan perpanjangan paspor
dan pembaruan visa dapat dilakukan melalui perwakilan di negara
Indonesia. Kebiasaan internasional tentang obyek paspor dan visa itu
juga dapat dilakukan di negara asing itu yang mempunyai hubungan
diplomatik. Maka, perluasan makna bukti elektronik sesuai dengan
putusan MK Nomor 20/PUU XIV/2016 menetapkannya sebagai alat
bukti hukum. Dan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1
Tahun 2024 berisi bukti elektronik dilegalkan atau sah. Pasal 18 ayat
(2) UU Nomor 37 Tahun 1999 berisi frasa yang harus disamakan sesuai
dengan luas berlakunya. Doktrin primat hukum nasional dipatuhi sesuai
dengan asas prosedural yang konsisten, sehingga hubungan diplomatik
itu dilakukan dengan penanganan administrasi publik yang dinamis.
Pendekatan permasalahan hukum legalisir atau pengesahan dokumen
itu dimungkinkan di perwakilan negara di Indonesia yang dimungkinkan
sebagai alat dan barang bukti, tetapi tak biasa atau tak lazim. Ketentuan
hukum dan kebiasaan internasional sebagai frasa ditentukan dan
didekatkan oleh luas berlakunya, pasal a quo dibedakan oleh tempat
berlakunya yang membedakan fungsi kedua frasa itu. Fungsi
perlindungan tidak melindungi hak konstitusional yang berunsur
5
ekspresi untuk mengajukan bukti pelengkap dengan pendukungnya
sesuai dengan ketentuan hukum melindungi dengan saling melengkapi.
Kedua frasa itu yang berbeda fungsi tak melindungi hak konstitusional
dengan jaminan yang sama bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
C. Kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual.
Bahwa kebahagiaan berlangsung ketika manfaat diperoleh. Hak
individu untuk tak menyia-nyiakan hak berekspresi dengan mematuhi
kedua frasa itu. Keinginan itu berdasarkan tak tampak persamaan
kedua frasa itu yang menyatu. Sesuai dengan norma hukum, kedua
frasa itu diberlakukan sesuai dengan kewenangan, serta untuk
menyamakan fungsi perlindungan dengan obyek yang konsisten.
Ketentuan hukum yang bernorma bukti elektronik diberlakukan sebagai
alat bukti hukum di peradilan dengan kewenangannya. Pengajuan bukti
di peradilan secara bebas dilakukan dengan meterai tempel dan cap
pos. Untuk mengajukan bukti di pengadilan ditentukan sesuai dengan
kebiasaan internasional seperti bukti elektronik atau "electronic
evidence" diberlakukan dengan unsur asing. Fungsi kedua frasa itu
berbeda yang tak saling melengkapi seperti hasil cetakan ketentuan
bukti elektronik harus ditunjukkan aslinya sehingga acara pembuktian
ditiadakan. Fungsi yang berbeda dari ketentuan hukum yang konsisten
yaitu memperpanjang dan memperbarui obyek dari kedua frasa itu
menjadi penunjukan yang asli. Kedua frasa itu yang berbeda tak
melindungi hak konstitusional yang sama bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Asas prosedural sesuai dengan "lex
posterior derogat legi priori", kedua frasa itu berlaku secara otomatis
sebagai satu kesatuan. Pendekatan permasalahan hukum pada fungsi
tak melindungi hak warga negara dengan ekspresi untuk mengajukan
bukti sesuai dengan ketentuan hukum itu, tak diterima norma bukti
elektronik tanpa acara pengesahan bukti yang bermeterai dan cap pos
tidak menghormati hak asasi orang lain yang bertentangan dengan
Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
6
D. Hubungan sebab dan akibat
Bahwa frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional berobyek
paspor dan visa yang konsisten. Berkepastian hukum ketika acara
pembuktian di peradilan untuk melindungi hak setiap orang. Dalam
hubungan diplomatik, doktrin monisme yang berpandangan hukum
nasional dan internasional merupakan satu kesatuan sistem yang
tunggal. Luas berlaku dari hukum internasional secara universal
melengkapi ketentuan hukum nasional yang tertulis dan tak tertulis.
Kedua frasa itu dimungkinkan terpisah, sehingga obyek paspor dan visa
(elektronik) itu ditangani secara satu kesatuan di perwakilan negara
dengan hubungan diplomatik. Perjanjian antara negara seperti
pencegahan perdagangan orang lintas negara memperlengkapi obyek
itu.
Hak
asasi
dalam
bermasyarakat
dan
bernegara
dapat
menggunakan obyek itu di peradilan untuk tertib hukum. Kedua frasa itu
berobyek unsur asing, yaitu bukti elektronik atau "electronic evidence"
sebagai alat dan barang bukti. Obyek visa itu dapat diperoleh dalam
bentuk komputerisasi sejak tahun 2011 yang berlaku secara internal di
lingkungan imigrasi Indonesia. Kedua frasa itu yang disamakan tampak
berbeda, unsur tempat memengaruhi luas berlaku kedua frasa itu dalam
pasal a quo. Sehingga, ketentuan hukum berdampak dalam acara
peradilan dan diberlakukan sebagai pelengkap dengan pendukung bukti
secara hukum. Tetapi, luas berlaku kedua frasa itu yang umum dengan
syarat tempat di mana hukum diberlakukan membedakan fungsi
melindungi dengan jaminan. Hukum yang ditentukan berdasarkan
tempat mempunyai asas teritorial dengan dampak yang subyektif
karena kedua frasa itu dalam pasal a quo ditentukan oleh luas berlaku
secara umum dengan saling melengkapi. Pembatasan tempat dengan
unsur teritorial mengakibatkan intoleran. Warga negara yang
melaksanakan perjanjian di luar negeri dimungkinkan untuk kembali ke
Indonesia untuk mengurus obyek paspor dan visa, pembatalan
perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu walaupun warga negara tidak
termasuk korban perdagangan orang itu (“social lag”).
7
E. Potensi yang terjadi dan Pemulihan yang potensial.
Bahwa luas berlakunya kedua frasa itu dalam pasal a quo disyaratkan
dengan tempat, yang mana obyek paspor dan visa dibatasi di
Indonesia. Unsur asing itu diberlakukan secara umum sesuai dengan
hubungan
diplomatik.
Pembatasan
oleh
tempat,
kemungkinan
ketentuan hukum dokumen elektronik di peradilan tidak diterima secara
prosedural walaupun secara umum perpanjangan obyek paspor dan
pembaruan
obyek
visa
berdasarkan
kebiasaan
internasional.
Permasalahan hukum dimungkinkan berdampak pada norma khusus di
peradilan dalam acara pembuktian. Misalnya, ketentuan bukti secara
hukum, yang mana bukti elektronik harus ditunjuk aslinya dalam acara
pembuktian. Maka, interpretasi atau tafsir dimungkinkan berketentuan
aslinya harus ditunjukkan dengan pernyataan dari perwakilan negara
asing di Indonesia sebagai alat atau barang bukti. Frasa ketentuan
hukum tentang keaslian bukti di pengadilan disyaratkan penunjukan
aslinya, sehingga pengesahan bukti itu dimungkinkan untuk disahkan di
perwakilan negara itu di Indonesia yang berdampak dualisme.
III. ALASAN (POSITA)
UMUM
Bahwa ketentuan hukum untuk beri sesuatu disepakati untuk suatu obyek
dengan kemampuan yang mandiri untuk hadir di negara asing agar perjanjian
dilaksanakan. Kebiasaan internasional yang dipraktekkan untuk bepergian ke
luar negeri harus memiliki ijin tinggal. Obyek paspor dan visa ditentukan oleh
hukum yang saling melengkapi telah dipraktekkan secara terus-menerus dalam
kebiasaan internasional. Kebiasaan itu yang berisi obyek paspor dan visa yang
saling melengkapi berlaku secara umum yang tak bersyarat tempat. Undang-
undang yang berisi frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional berlaku
universal secara umum. Contohnya, obyek paspor dan visa itu digunakan
setelah ijin diperoleh yang berdasarkan hubungan diplomatik. Dalam ketentuan
hukum beracara di peradilan diketahui pembuktian diwajibkan sesuai dengan
UU yang berunsur pelengkap dengan pendukungnya. Unsur subyektif yang
prasangka dan fanatik terhadap bukti, maka hukum khusus menyampingkan
luas berlakunya hukum secara umum. Isi yang prosedural dan substansial
berdasarkan asas supremasi hukum dengan asas cepat, sederhana, biaya
8
ringan, transparan, dan valid, sehingga ketentuan hukum itu dilengkapi (sebagai
pelengkap) oleh kebiasaan umum atau internasional secara otomatis. Norma
yuridis ketentuan hukum umum yang substansial dari bukti elektronik mengikat
dengan asas prosedural. Ketentuan berekspresi untuk mengajukan bukti dalam
acara peradilan didasarkan oleh asas formiil yang berkaitan dengan siapa yang
menggugat diwajibkan untuk membuktikan, sehingga norma baru bukti
elektronik diwajibkan bermeterai dengan cap pos. Norma baru itu sesuai dengan
kebiasaan internasional "electronic evidence", disamakan seperti norma visa
elektronik, e-Visa. Setelah diberlakukan secara otomatis sebagai pelengkap,
norma itu diajukan tanpa syarat. Sesuai dengan asas formiil, obyek bukti dari
kedua frasa itu yang berupa hasil cetakan komputerisasi dileges. Asas legalitat
yang formiil mewajibkan norma bukti pendukung untuk menguatkan pembuktian
yang berdasarkan norma bukti itu yang disebutkan sebagian untuk keseluruhan.
Pembuktian positif dilakukan dengan bukti pendukung yang tak langsung dan
berkaitan dengan perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang
mekanis. Ketentuan hukum dengan asas dan doktrin itu disesuaikan dengan
kebiasaan internasional yang diterima secara otomatis. Secara prosedural
pemberlakuan ketentuan yang umum itu memenuhi syarat untuk dilakukan
acara pembuktian. Jika norma bukti itu harus ditunjukkan aslinya dan acara
pembuktian tidak berlangsung, hasil cetakan itu yang disebut norma bukti
elektronik tidak diterima sebagai bukti pelengkap walaupun didukung dengan
bukti pendukungnya yang berdasarkan pembuktian positif ("bewijstheorie").
Dengan pembatasan tempat berlakunya di peradilan norma bukti yang berunsur
asing, yaitu bukti elektronik yang diberlakukan dengan frasa ketentuan hukum
dan kebiasaan internasional dengan fungsi yang berbeda tidak saling
melengkapi.
Frasa Ketentuan Hukum dan Kebiasaan Internasional tidak melindungi dan
mengabaikan hak berekspresi
Bahwa luas berlakunya ketentuan hukum di perwakilan negara asing didasarkan
hubungan diplomatik. Sesuai dengan kebiasaan internasional tentang kontak
dengan negara asing diijinkan melalui kantor perwakilan di kedua negara. Untuk
itu, ketentuan hukum dan kebiasaan internasional disesuaikan dengan Doktrin
Monisme yang berunsur saling melengkapi. Kedua frasa itu disamakan untuk
kepentingan setiap orang atau warga negara dari kedua negara yang
9
berhubungan secara resmi. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
20/PUU-XIV/2016 menetapkan norma bukti elektronik sebagai alat bukti hukum.
Dan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024
menyebutkan bukti itu sebagai bukti yang legal dan sah. Jika secara prosedural
acara pembuktian tidak berlangsung, norma bukti elektronik harus dilengkapi
dengan aslinya untuk ditunjukkan. Frasa ketentuan itu dan kebiasaan itu
dibedakan dalam pemberlakuan sesuai dengan tempat berlaku dari pasal a quo
ketika dugaan permasalahan hukum timbul. Seperti, bukti dan pendukungnya
diduga tak berdasarkan hukum. Kedua frasa yang berbeda di saat tempat
berlakunya yang ditentukan di dalam negeri tidak melindungi yang bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa praktek yang umum atau standar tentang ketentuan hukum sebagai
norma bukti itu dan kebiasaan internasional sebagai norma bukti elektronik atau
"electronic evidence" diberlakukan di luar atau di dalam peradilan secara
universal. Kepatuhan aturan terhadap ketentuan hukum norma bukti juga
berunsur dualisme, sehingga ketentuan hukum itu dilengkapi oleh norma yuridis.
Asas prosedural berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol norma
ketentuan itu dan kebiasaan itu disesuaikan dengan undang-undang. Maka,
ketentuan hukum dapat diperluas seperti norma bukti elektronik yang bernorma
yuridis. Proses legislasi atau pembentukan hukum dengan kewenangan yang
saling melengkapi menghasilkan kedua frasa itu menjadi satu kesatuan tanpa
syarat seperti norma bukti elektronik. Pemberlakuan itu secara otomatis berlaku
secara umum di dalam dan luar negeri. Acara pembuktian dengan ketentuan tak
dapat ditunjukkan aslinya dengan ketentuan hukum bukti itu tidak melindungi.
Tak melindungi dengan jaminan yang sama dengan menghormati hak asasi
orang lain dalam berekspresi. Kedua frasa itu dalam pasal a quo dibedakan oleh
tempat berlakunya menyebabkan hak asasi tidak dihormati, yang mana hak
konstitusional yang berupa hak asasi manusia tidak dihormati yang tak
berlangsung bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Kedua frasa dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Bahwa ketentuan hukum yang mutlak tidak berlaku sesuai dengan doktrin non
delegasi. Ketentuan hukum yang terbentuk dari kedua frasa berunsur non
delegasi seperti dalam acara pembuktian yang berunsur formal. Jika ketentuan
hukum dari perwakilan negara asing yang berunsur asing seperti norma bukti
10
elektronik atau "elektronik evidence" ditangani oleh perwakilan negara asing dan
pemerintah Indonesia yang mempunyai hubungan diplomatik jika permasalahan
hukum timbul. Tempat berlaku disyaratkan di negara Indonesia yang terkait
obyek paspor dan visa sebagai obyeknya. Sedangkan, secara cepat,
sederhana, dan biaya ringan untuk memperpanjang dan/atau memperbarui
obyek itu mempermudah warga negara di luar negeri daripada pulang ke
Indonesia untuk melakukannya. Jika permasalahan hukum yang terkait ijin
tinggal, ketentuan hukum dan kebiasaan internasional dari obyek itu ditetapkan
yang berdasarkan luas berlakunya secara universal. Seperti deportasi,
kewenangan
negara
asing
sesuai
dengan
kebiasaan
internasional
memulangkan warga negara yang menghadapi permasalahan itu. Obyek dari
kedua frasa itu berlaku konsisten, sehingga cara memulangkan dilaksanakan
saling melengkapi yang berlaku secara otomatis. Berdasarkan fakta yang
dipraktekkan secara umum dengan ketentuan itu tidak didampingi secara
hukum oleh pemerintah bagi warga negara yang berada di luar negeri. Untuk
itu, pembentukan UU Pekerja Migran diberlakukan. Kriteria permasalahan
hukum yang konsisten tentang obyek paspor dan visa itu tidak berunsur relevan
jika kedua frasa itu yang berlaku secara umum disyaratkan oleh tempat
berlakunya. Akibatnya, unsur intoleran dalam penanganan obyek itu
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa berdasarkan asas delegasi diberikan kewenangan untuk membentuk
norma hukum yang mengikat secara otomatis. Norma yang berunsur asing
diatur oleh undang-undang, sehingga norma pencetakan diketahui yang
berdasarkan komputerisasi dengan kelengkapannya secara internasional
seperti penggunaan sistem elektronik yang legal seperti “windows, gmail, dan
mesin cetak. Obyek hukum dari kedua frasa itu dilaksanakan secara konsisten
di perwakikan negara yang berhubungan diplomatik. Alat bukti dan
pendukungnya yang sejenis diterima untuk dilaksanakan acara persidangan
yang berlaku secara umum. Obyek paspor dengan cap imigrasi pada
halamannya yang memenuhi ketentuan yang umum yang diberlakukan secara
otomatis di peradilan dan dalam bermasyarakat dan bernegara serta tanpa
syarat untuk acara pembuktian di persidangan sebagai norma hukum dari bukti
elektronik. Secara formiil kebiasaan umum yang dileges dan didukung oleh bukti
pendukung memenuhi syarat formiil dalam acara persidangan. Ketentuan yang
11
subyektif tentang penunjukan aslinya tidak memenuhi pembuktian positif sesuai
dengan undang-undang. Dengan legislasi dan pembentukan hukum norma bukti
itu berlaku setara dengan landasan konstitusional. Tempat berlaku kedua frasa
itu dalam pasal a quo berdampak intoleran. Obyek permasalahan hukum yang
konsisten, yaitu obyek paspor dan visa berlaku secara umum tidak dibedakan
oleh tempat berlakunya. Jika pembedaan kedua frasa dilakukan yang
berdasarkan tempat berlaku permasalahan hukum itu, warga negara disulitkan
untuk memperoleh kepastian hukum. Penunjukan asli sesuai dengan tempat
berlaku dengan bukti yang telah dipraktekkan bukan permasalahan hukum yang
konsisten. Maka, acara pembuktian di peradilan tidak dilaksanakan yang berisi
norma yuridis itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Kedua frasa dalam pasal a quo disesuaikan dengan luas berlakunya secara
umum
Bahwa Indonesia dan Bahrain menjadi anggota Apostille luas berlaku frasa
ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang disamakan seperti norma
bukti elektronik dengan visualisasi. Persis sama di layar monitor itu dan hasil
cetakan disamakan secara umum. Hukum umum dipengaruhi oleh budaya
nalar. Keberagaman budaya memengaruhi pola pikir, seperti norma bukti
elektronik tidak diterima di peradilan. Pilihan yang khusus untuk melengkapi
yang umum dan sebaliknya diwajibkan konsisten. Pada Bukti P-2 dalam
permohonan pengujian materi Nomor 263/PUU-XXIV/2026 diketahui frasa bukti
itu tidak ditunjukkan aslinya. Ketentuan hukum dan kebiasaan internasional
yang saling melengkapi itu menimbulkan ketidakpastian hukum ketika obyek
yang bernorma bukti itu dengan unsur ketentuan hukum merujuk pada tempat
berlakunya norma hukum dari pendekatan ketentuan hukum dan kebiasaan
internasional yang dipengaruhi budaya nalar, yang mana tempat berlaku dari
alat bukti hukum di peradilan. Sedangkan, luas berlakunya kedua frasa
berdasarkan peraturan yang tertulis dan tertulis yang saling melengkapi dapat
diartikan barang bukti yang diatur oleh kedua frasa itu. Permasalahan hukum
yang konsisten dengan obyek paspor dan visa di perwakilan negara asing
dengan ketentuan bukti di persidangan ditentukan oleh luas berlakunya yang
didekatkan oleh pengadilan membantu pencari keadilan untuk mengatasi
hambatan [Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009].
12
Bahwa frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional terpisah oleh tempat
berlakunya ditentukan di Indonesia. Luas berlaku secara umum dari kedua frasa
itu tentang permasalahan hukum yang berobyek warga negara dengan
dokumen itu dibatasi oleh tempat di negara Indonesia. UU Nomor 37 Tahun
1999, Pasal 1 berbunyi: "Pemerintah Republik Indonesia melindungi
kepentingan warga negara atau badan hukum yang menghadapi permasalahan
hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia", norma bukti elektronik
yang diwajibkan ditunjuk itu berdasarkan ketentuan tempat berlakunya secara
khusus dengan obyek yang konsisten itu adalah paspor dan visa yang
memungkinkan warga negara untuk mengajukan pengesahan ke perwakilan
negara itu. Kecenderungan itu tidak memungkinkan karena tak biasa dalam
ketentuan hukum yang berdasarkan luas berlakunya. Luas berlakunya secara
umum itu dicocokkan dengan kriteria permasalahan hukum dengan obyek yang
konsisten sebagai alat dan barang bukti. Pendekatan hukum yang berkaitan
dengan obyek paspor dan visa, walaupun upaya pencegahan perdagangan itu
dimungkinkan, perpanjangan dan pembaruan dari obyek kedua frasa itu
diutamakan secara logis. Maka, permasalahan hukum dengan pendekatan
hukum tentang norma unsur asing, yaitu bukti elektronik akan dihadapi oleh
warga negara ketika obyek paspor dan visa itu yang konsisten dibedakan oleh
fungsi yang disesuaikan dari pendekatan hukum tempat berlakunya, yang mana
permasalahan hukum itu disesuailkan dengan perpanjangan dan pembaruan
obyek itu di luar pengadilan. Akibatnya hak berekspresi tidak dihormati atau
intoleran di tempat berlakunya norma unsur asing dengan pendukungnya.
Bahwa fakta hukum umum tentang ketentuan norma bukti itu tidak mengikat di
peradilan dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hak berekspresi yang
konstitusional bagi setiap orang untuk mengajukan alat bukti di persidangan.
Ketentuan dan kebiasaan adalah norma umum dalam kerangka Statuta
Mahkamah Internasional, Pasal 38 ayat (1). Doktrin "Substance over form" dari
prinsip hukum umum, penegak hukum di peradilan perdata bersifat pasif dalam
pengajuan alat bukti. Kedua frasa itu dalam pasal a quo yang tak mungkin
dipisahkan mengatur norma yuridis yang berdasarkan norma undang-undang.
Tetapi, norma bukti elektronik dibentuk dan ditentukan untuk saling melengkapi
jika hukum mekanis tetap dipertahankan secara tradisional di peradilan. Makna
perlindungan dalam permasalahan hukum itu berunsur tetap dan transparan,
13
yaitu masalah obyek paspor dan visa sebagai alat dan barang bukti, yang mana
kewenangan pengadilan dengan norma bukti itu secara visual yang
menyebutkan sebagian untuk keseluruhan sebagai norma yang merujuk pada
norma bukti baru yang modern dan obyektif sebagai alat bukti. Serta, hukum
yang tertinggi adalah UUD NRI Tahun 1945/konstitusi dengan opini yang
terbuka secara otomatis berlaku umum tertinggi, dan terakhir sebagai penafsir
ketika konflik norma hukum. Norma perlindungan itu secara umum mewajibkan
koordinasi antara perwakilan RI, bukan ditentukan di peradilan.
Bahwa otorisasi dengan asas tunggal itu dapat menyampingkan norma
kebiasaan internasonal. Dengan metoda adopsi yang berdasarkan luas
berlakunya berisi frasa ketentuan hukum dengan norma bukti elektronik yang
tak mengikat karena dapat dipilih yang berupa ketentuan atau kebiasaan. Norma
itu berunsur prasangka dan fanatik terhadap unsur asing yang bernorma, yaitu
masa 30 hari dan tiket diperuntukkan kehadiran di negara Bahrain dan tanda
kelulusan itu yang diajukan bersama norma bukti elektronik tentang keinginan
untuk memperoleh penghasilan. Secara logis dorongan untuk hadir dengan
kelengkapan itu dipraktekkan dengan kemungkinan pembaruan obyek visa di
luar negeri, yang mana permasalahan hukum perpanjangan dan pembaruan
obyek paspor dan visa yang konsisten itu dilakukan di perwakilan negara yang
mempunyai hubungan diplomatik. Luas berlaku kedua frasa itu dengan obyek
hukum yang konsisten dan otomatis tidak memungkinkan untuk dibedakan oleh
pemberlakuan tempat berlakunya termasuk di peradilan karena ketentuan
hukum dan kebiasaan internasional bernorma saling melengkapi dalam
penggunaan obyek pelengkap, yaitu norma bukti elektronik. Hak berekspresi
untuk mengajukan alat bukti hukum yang berunsur asing, yaitu bukti elektronik
dilindungi dengan ketentuan luas berlakunya yang tertulis maupun tak tertulis
dengan kewenangan untuk meluaskan sesuai dengan supremasi hukum.
Bahwa konsistensi dalam pemberlakuan norma yuridis yang umum yang
minimal dalam pemberlakuan norma bukti elektronik dengan unsur bukan akta
dan unsur dapat dibaca yang memenuhi syarat formil dan materiil. Tindakan beri
visa dengan ijin selama 30 hari memerlukan paspor. Syarat pemberian itu harus
dilegalkan untuk memasuki negara asing itu. Ketentuan hukum dari norma bukti
elektronik itu berlaku umum dan disesuaikan dengan syarat minimal itu di
peradilan. Norma baru itu berlaku secara hukum dan mengikat secara umum di
14
peradilan sesuai dengan hukum substansi yang diutamakan seperti di peradilan
perdata umum. Kepentingan untuk membuktikan peristiwa hukum dengan
pelengkap dan pendukungnya diutamakan ketika hakim bersifat pasif. Dengan
keadaan pasal a quo yang dibatasi tempat berlakunya, inisiatif untuk meminta
keterangan dari perwakilan negara asing di Indonesia dimungkinkan ketika
sebutan yang sebagian itu untuk keseluruhan harus dilengkapi oleh aslinya.
Pencari keadilan akan menghadapi permasalahan hukum jika asli harus
ditunjukkan. Pemberlakuan dengan syarat tempat berlakunya tidak bernalar
induktif. Perlindungan hak warga negara tidak saja dibatasi di Indonesia, tetapi
berdasarkan hubungan diplomatik.
Bahwa aliran "Sociology Jurisprudence" dari Roscoe Pound berusaha
menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bersaing agar ketertiban
tercipta dalam masyarakat. Doktrin Bapak Mochtar Kusumaatmadja yang
berunsur kebiasaan internasional melengkapi unsur materiil dengan rujukan
hukum sebagai alat pembaruan masyarakat agar perubahan dikontrol secara
terarah. Maka, kedua frasa itu dalam pasal a quo harus disamakan sebagai
syarat dalam asas formal yang berisi kebenaran materiil. Ketentuan hukum dan
kebiasaan internasional dengan permasalahan hukum harus diketahui dengan
obyek yang konsisten, yaitu paspor dan visa secara umum. Permasalahan
perpanjangan dan pembaruan dari obyek itu merupakan upaya pendekatan luas
berlakunya. Frasa di Indonesia dirujuk pada tempat agar mengikat sesuai
dengan tempat berlakunya. Sedangkan, obyek paspor dan visa dikeluarkan oleh
pemerintah yang sah di wilayah dengan kekuasaannya, termasuk dari Sabang
sampai Merauke yang berunsur luas berlakunya secara umum.
IV. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK DIPUTUSKAN (PETITUM)
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah
Konstitusi
untuk
memeriksa
perbaikan
permohonan
dan
menjatuhkan putusan uji materi, sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan perbaikan Pemohon;
2. Menyatakan materi muatan frasa ketentuan hukum dan kebiasaan
internasional pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
15
Nomor 3882) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai luas
berlakunya secara umum;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Akhirnya, Pemohon sebagai pencari keadilan yang berharap perubahan
hubungan secara horisontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis
kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan
permohonan ini dengan kebijaksanaan.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2, sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Pasal 18 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Lembaran Paspor dengan cap imigrasi sebagai bukti
pendukung visa elektronik sebagai bukti elektronik untuk
memenuhi asas formal di peradilan dan bermasyarakat serta
bernegara.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
16
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882, selanjutnya disebut UU 37/1999) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-
undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada hari Selasa, tanggal 15
September 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39
UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar
memperbaiki sekaligus memperjelas ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan
hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum) sehingga permohonan Pemohon sesuai
dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur PMK 7/2025 [vide Risalah
Sidang, tanggal 15 September 2026, hlm. 5-16]. Terhadap nasihat Mahkamah,
Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat
belas) hari, yaitu sejak sidang pemeriksaan pendahuluan dengan batas waktu
penyerahan perbaikan permohonan pada tanggal 28 September 2026, pukul 12.00
17
WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan
perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 September 2026,
pukul 14.49 WIB melalui e-mail. Selanjutnya, pada tanggal 28 September 2026,
Mahkamah melaksanakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti;
[3.3.2]
Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-
paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah menilai perihal keterpenuhan syarat
formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36
ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara
lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan a quo telah disusun sesuai dengan sistematika atau format
permohonan yang diatur dalam PMK 7/2025. Dalam hal ini, permohonan Pemohon
18
telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 1-3],
kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 3-5], alasan-alasan permohonan (posita)
[vide Permohonan hlm. 5-9], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum)
[vide Permohonan hlm. 9-10];
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
syarat formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari
masing-masing bagian sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan
antara posita dan petitum. Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun
dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian
keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika
an sich, namun Mahkamah juga menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi
atau substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita
dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51
ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur anatra lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa
berdasarkan
ketentuan
seperti
dikemukakan
pada
Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah mencermati
dengan saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai
berikut.
Pertama, undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas
dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (2) UU 37/1999, in casu frasa
19
“ketentuan hukum dan kebiasaan internasional” dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU
37/1999 yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan uraian dalam posita,
Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara jelas dan memadai perihal
pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang
dijadikan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam posita, Pemohon justru
menguraikan hal-hal antara lain terkait visualisasi bukti elektronik, salinan putusan
asli yang tidak diberikan pengadilan, dan asas penyelesaian konflik hukum.
Berkaitan dengan hal tersebut, yang seharusnya diuraikan pada bagian posita
adalah uraian yang jelas dan memadai berkaitan dengan norma yang dimohonkan
pengujian dan mengapa frasa “ketentuan hukum dan kebiasaan internasional”
dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 37/1999 bertentangan dengan pasal-pasal yang
dijadikan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dengan tidak adanya
atau ketidakjelasan uraian terkait hal tersebut menyebabkan Mahkamah tidak dapat
menilai ada-tidaknya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan
pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang
dimaksudkan oleh Pemohon. Padahal, uraian mengenai adanya pertentangan
norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian
dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan
menjadi dasar dalam pengujian norma undang-undang untuk dapat dinilai ada atau
tidaknya persoalan konstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan pengujian.
Termasuk dalam hal ini, pemaknaan yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana
dicantumkan dalam rumusan petitum angka 2, yakni “ketentuan hukum umum” tidak
diuraikan pengertian, ruang lingkup, dan permasalahannya secara jelas dan
memadai dalam posita permohonan a quo.
Kedua, selanjutnya dalam petitum Pemohon, pada pokoknya Pemohon
memohon kepada Mahkamah untuk:
1. …;
2. Menyatakan materi muatan frasa ketentuan hukum dan kebiasaan
internasional pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882) bertentangan dengan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang
20
tidak dimaknai luas berlakunya secara umum;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
4. …
Berkenaan dengan konstruksi rumusan petitum angka 2 tersebut di atas,
Mahkamah perlu mempertimbangkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 51A
ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK yang menyatakan:
Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil, hal
yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
a. …;
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut petitum permohonan
pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa
“ketentuan hukum dan kebiasaan internasional” pada Pasal 18 ayat (2) UU 37/1999
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Di samping itu,
dengan rumusan petitum demikian Mahkamah tidak dapat memahami apa yang
sesungguhnya diinginkan oleh Pemohon, karena jika rumusan petitum dimaksud
dikabulkan, justru akan merusak konstruksi norma Pasal 18 ayat (2) UU 37/1999.
Rumusan petitum angka 2 bukan merupakan kalimat yang menunjukkan pernyataan
pertentangan (inkonstitusionalitas) antara norma yang dimohonkan Pemohon untuk
diputus oleh Mahkamah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 51A ayat (5) huruf
b dan huruf c UU MK. Terhadap rangkaian kalimat petitum angka 2 tersebut,
Mahkamah sejatinya dapat memahami maksud Pemohon, yaitu agar Mahkamah
menjatuhkan putusan pengujian masalah konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2)
UU 37/1999. Namun demikian, rumusan atau konstruksi petitum tersebut adalah
selain tidak tepat juga tidak lazim karena sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK. Terlebih, Pemohon mencantumkan
dimaknai “luas berlakunya secara umum” sehingga rumusan petitum tersebut
menjadi tidak jelas. Padahal, rumusan frasa “luas berlakunya secara umum”
berakibat tidak jelas norma a quo, yang dalam batas penalaran yang wajar berakibat
pengertiannya menjadi tidak jelas atau membingungkan. Seharusnya, apabila
Pemohon berkehendak untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma yang
dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, petitum Pemohon pada pokoknya
21
menyatakan frasa “ketentuan hukum dan kebiasaan internasional” dalam Pasal 18
ayat (2) UU 37/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai …”. Oleh
karena itu, rumusan petitum demikian adalah rumusan petitum yang tidak lazim
dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di
atas, menurut Mahkamah oleh karena uraian posita tidak secara jelas menguraikan
pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan
pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian serta
rumusan petitum yang tidak lazim, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
22
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
23
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Wilma Silalahi
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Pertimbangan hukum tentang visa elektronik tidak ditunjukkan aslinya menjadi permasalahan hukum yang baru secara formal bagi pencari keadilan [Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman] jika kontak dilakukan di perwakilan negara tersebut di Indonesia nantinya. B. Kerugian konstitusional Bahwa ketentuan hukum berlaku untuk melindungi warga negara yang berada di luar negeri yang mengurus obyek paspor dan visa di mana negara itu mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia. Jika permasalahan hukum yang berkaitan dengan perpanjangan paspor dan pembaruan visa dapat dilakukan melalui perwakilan di negara Indonesia. Kebiasaan internasional tentang obyek paspor dan visa itu juga dapat dilakukan di negara asing itu yang mempunyai hubungan diplomatik. Maka, perluasan makna bukti elektronik sesuai dengan putusan MK Nomor 20/PUU XIV/2016 menetapkannya sebagai alat bukti hukum. Dan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 berisi bukti elektronik dilegalkan atau sah. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 1999 berisi frasa yang harus disamakan sesuai dengan luas berlakunya. Doktrin primat hukum nasional dipatuhi sesuai dengan asas prosedural yang konsisten, sehingga hubungan diplomatik itu dilakukan dengan penanganan administrasi publik yang dinamis. Pendekatan permasalahan hukum legalisir atau pengesahan dokumen itu dimungkinkan di perwakilan negara di Indonesia yang dimungkinkan sebagai alat dan barang bukti, tetapi tak biasa atau tak lazim. Ketentuan hukum dan kebiasaan internasional sebagai frasa ditentukan dan didekatkan oleh luas berlakunya, pasal a quo dibedakan oleh tempat berlakunya yang membedakan fungsi kedua frasa itu. Fungsi perlindungan tidak melindungi hak konstitusional yang berunsur 5 ekspresi untuk mengajukan bukti pelengkap dengan pendukungnya sesuai dengan ketentuan hukum melindungi dengan saling melengkapi. Kedua frasa itu yang berbeda fungsi tak melindungi hak konstitusional dengan jaminan yang sama bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. C. Kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual. Bahwa kebahagiaan berlangsung ketika manfaat diperoleh. Hak individu untuk tak menyia-nyiakan hak berekspresi dengan mematuhi kedua frasa itu. Keinginan itu berdasarkan tak tampak persamaan kedua frasa itu yang menyatu. Sesuai dengan norma hukum, kedua frasa itu diberlakukan sesuai dengan kewenangan, serta untuk menyamakan fungsi perlindungan dengan obyek yang konsisten. Ketentuan hukum yang bernorma bukti elektronik diberlakukan sebagai alat bukti hukum di peradilan dengan kewenangannya. Pengajuan bukti di peradilan secara bebas dilakukan dengan meterai tempel dan cap pos. Untuk mengajukan bukti di pengadilan ditentukan sesuai dengan kebiasaan internasional seperti bukti elektronik atau "electronic evidence" diberlakukan dengan unsur asing. Fungsi kedua frasa itu berbeda yang tak saling melengkapi seperti hasil cetakan ketentuan bukti elektronik harus ditunjukkan aslinya sehingga acara pembuktian ditiadakan. Fungsi yang berbeda dari ketentuan hukum yang konsisten yaitu memperpanjang dan memperbarui obyek dari kedua frasa itu menjadi penunjukan yang asli. Kedua frasa itu yang berbeda tak melindungi hak konstitusional yang sama bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Asas prosedural sesuai dengan "lex posterior derogat legi priori", kedua frasa itu berlaku secara otomatis sebagai satu kesatuan. Pendekatan permasalahan hukum pada fungsi tak melindungi hak warga negara dengan ekspresi untuk mengajukan bukti sesuai dengan ketentuan hukum itu, tak diterima norma bukti elektronik tanpa acara pengesahan bukti yang bermeterai dan cap pos tidak menghormati hak asasi orang lain yang bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6 D. Hubungan sebab dan akibat Bahwa frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional berobyek paspor dan visa yang konsisten. Berkepastian hukum ketika acara pembuktian di peradilan untuk melindungi hak setiap orang. Dalam hubungan diplomatik, doktrin monisme yang berpandangan hukum nasional dan internasional merupakan satu kesatuan sistem yang tunggal. Luas berlaku dari hukum internasional secara universal melengkapi ketentuan hukum nasional yang tertulis dan tak tertulis. Kedua frasa itu dimungkinkan terpisah, sehingga obyek paspor dan visa (elektronik) itu ditangani secara satu kesatuan di perwakilan negara dengan hubungan diplomatik. Perjanjian antara negara seperti pencegahan perdagangan orang lintas negara memperlengkapi obyek itu. Hak asasi dalam bermasyarakat dan bernegara dapat menggunakan obyek itu di peradilan untuk tertib hukum. Kedua frasa itu berobyek unsur asing, yaitu bukti elektronik atau "electronic evidence" sebagai alat dan barang bukti. Obyek visa itu dapat diperoleh dalam bentuk komputerisasi sejak tahun 2011 yang berlaku secara internal di lingkungan imigrasi Indonesia. Kedua frasa itu yang disamakan tampak berbeda, unsur tempat memengaruhi luas berlaku kedua frasa itu dalam pasal a quo. Sehingga, ketentuan hukum berdampak dalam acara peradilan dan diberlakukan sebagai pelengkap dengan pendukung bukti secara hukum. Tetapi, luas berlaku kedua frasa itu yang umum dengan syarat tempat di mana hukum diberlakukan membedakan fungsi melindungi dengan jaminan. Hukum yang ditentukan berdasarkan tempat mempunyai asas teritorial dengan dampak yang subyektif karena kedua frasa itu dalam pasal a quo ditentukan oleh luas berlaku secara umum dengan saling melengkapi. Pembatasan tempat dengan unsur teritorial mengakibatkan intoleran. Warga negara yang melaksanakan perjanjian di luar negeri dimungkinkan untuk kembali ke Indonesia untuk mengurus obyek paspor dan visa, pembatalan perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu walaupun warga negara tidak termasuk korban perdagangan orang itu (“social lag”). 7 E. Potensi yang terjadi dan Pemulihan yang potensial. Bahwa luas berlakunya kedua frasa itu dalam pasal a quo disyaratkan dengan tempat, yang mana obyek paspor dan visa dibatasi di Indonesia. Unsur asing itu diberlakukan secara umum sesuai dengan hubungan diplomatik. Pembatasan oleh tempat, kemungkinan ketentuan hukum dokumen elektronik di peradilan tidak diterima secara prosedural walaupun secara umum perpanjangan obyek paspor dan pembaruan obyek visa berdasarkan kebiasaan internasional. Permasalahan hukum dimungkinkan berdampak pada norma khusus di peradilan dalam acara pembuktian. Misalnya, ketentuan bukti secara hukum, yang mana bukti elektronik harus ditunjuk aslinya dalam acara pembuktian. Maka, interpretasi atau tafsir dimungkinkan berketentuan aslinya harus ditunjukkan dengan pernyataan dari perwakilan negara asing di Indonesia sebagai alat atau barang bukti. Frasa ketentuan hukum tentang keaslian bukti di pengadilan disyaratkan penunjukan aslinya, sehingga pengesahan bukti itu dimungkinkan untuk disahkan di perwakilan negara itu di Indonesia yang berdampak dualisme. III. ALASAN (POSITA) UMUM Bahwa ketentuan hukum untuk beri sesuatu disepakati untuk suatu obyek dengan kemampuan yang mandiri untuk hadir di negara asing agar perjanjian dilaksanakan. Kebiasaan internasional yang dipraktekkan untuk bepergian ke luar negeri harus memiliki ijin tinggal. Obyek paspor dan visa ditentukan oleh hukum yang saling melengkapi telah dipraktekkan secara terus-menerus dalam kebiasaan internasional. Kebiasaan itu yang berisi obyek paspor dan visa yang saling melengkapi berlaku secara umum yang tak bersyarat tempat. Undang- undang yang berisi frasa ketentuan hukum dan kebiasaan internasional berlaku universal secara umum. Contohnya, obyek paspor dan visa itu digunakan setelah ijin diperoleh yang berdasarkan hubungan diplomatik. Dalam ketentuan hukum beracara di peradilan diketahui pembuktian diwajibkan sesuai dengan UU yang berunsur pelengkap dengan pendukungnya. Unsur subyektif yang prasangka dan fanatik terhadap bukti, maka hukum khusus menyampingkan luas berlakunya hukum secara umum. Isi yang prosedural dan substansial berdasarkan asas supremasi h
