PUU
Tahun 2026
335/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Tanggal Putusan: 2026-09-29T13:41:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 335/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
telah menerima permohonan bertanggal 7 September 2026 dari
Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, yang memberikan kuasa
kepada Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, dan Ratu
Eka Shaira (selanjutnya disebut Pemohon). Permohonan a quo
diterima Mahkamah pada tanggal 4 September 2026 berdasarkan
Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 335/PUU/
PAN.MK/AP3/09/2026, bertanggal 7 September 2026, serta telah
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 335/PUU-XXIV/2026,
bertanggal 7 September 2026, perihal permohonan pengujian
materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
2
Nomor
335/PUU-XXIV/2026
tersebut
Mahkamah
telah
menerbitkan:
1. Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
335.335/PUU/TAP.MK/Panel/09/2026 tentang Pembentukan
Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 335/PUU-
XXIV/2026, bertanggal 7 September 2026;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
335.335/PUU/TAP.MK/HS/09/2026 tentang Penetapan Hari
Sidang
Pertama
Mahkamah
Konstitusi,
bertanggal
7
September 2026;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah
telah menjadwalkan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan
agenda
mendengar
pokok-pokok
permohonan,
memeriksa
kelengkapan
dan
kejelasan
materi
permohonan
terhadap
permohonan a quo melalui sidang Panel yang telah dijadwalkan
pada tanggal 15 September 2026 pukul 14.30 WIB;
d. bahwa berkenaan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan
tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan
patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1342.335/
PUU/PAN.MK/PS/09/2026, bertanggal 8 September 2026 perihal
Panggilan Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan
melalui e-mail dan pesan WhatsApp, yakni pada tanggal 8
September 2026 pukul 12.29 WIB;
e. bahwa pada tanggal 15 September 2026, pukul 09.24 WIB
Mahkamah menerima surat Pemohon melalui e-mail yang pada
pokoknya memohon pengunduran jadwal sidang dengan alasan
seluruh kuasa hukum sedang dalam perjalanan ke luar kota dan
tidak kondusif untuk mengikuti persidangan secara daring (online);
f. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan,
3
“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam
Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan
patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut,
Pasal 69 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang
(PMK
7/2025)
menyatakan,
“Mahkamah
menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon
tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”.
Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan,
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;
g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan pada huruf c
sampai dengan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim
pada 17 September 2026 telah berkesimpulan ketidakhadiran
Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan meskipun
terdapat alasan, namun alasan demikian tidak dapat diterima
karena tiga pertimbangan berikut.
Pertama, kuasa hukum Pemohon tidak hanya terdiri dari satu orang
sehingga semestinya salah satu kuasa hukum tetap dapat
menghadiri persidangan di Mahkamah manakala kuasa hukum
lainnya berhalangan, apalagi Pemohon pun dapat menunjuk kuasa
hukum baru/tambahan apabila semua kuasa hukum berhalangan.
Kedua, Mahkamah telah menyediakan mekanisme persidangan
secara daring (online) namun tidak dimanfaatkan, meskipun
Pemohon beralasan bahwa sidang secara daring (online) dapat
dilaksanakan namun tidak kondusif dan tidak dapat dilakukan
secara patut dan khidmat. Menurut Mahkamah, alasan demikian
adalah alasan yang tidak dapat diterima.
Ketiga, mengingat penjadwalan persidangan di Mahkamah
Konstitusi harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak
(pemohon dan para pihak dalam permohonan lainnya) dan bukan
4
hanya kepentingan Pemohon, serta telah diberitahukan 5 (lima)
hari kerja sebelumnya, maka seharusnya Pemohon dapat
mengatur dan mengutamakan kehadiran dalam persidangan.
Berdasarkan ketiga pertimbangan dimaksud, Mahkamah menilai
Pemohon tidak bersungguh-sungguh atau tidak serius dalam
mengajukan permohonan, oleh karenanya terhadap permohonan
a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
MENETAPKAN:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi
Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan,
5
bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.41
WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi,
masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau
kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Mardian Wibowo
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 7 September 2026 dari Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, yang memberikan kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, dan Ratu Eka Shaira (selanjutnya disebut Pemohon). Permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 4 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 335/PUU/ PAN.MK/AP3/09/2026, bertanggal 7 September 2026, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 335/PUU-XXIV/2026, bertanggal 7 September 2026, perihal permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan 2 Nomor 335/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 335.335/PUU/TAP.MK/Panel/09/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 335/PUU- XXIV/2026, bertanggal 7 September 2026; 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 335.335/PUU/TAP.MK/HS/09/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 7 September 2026; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menjadwalkan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan terhadap permohonan a quo melalui sidang Panel yang telah dijadwalkan pada tanggal 15 September 2026 pukul 14.30 WIB; d. bahwa berkenaan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1342.335/ PUU/PAN.MK/PS/09/2026, bertanggal 8 September 2026 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui e-mail dan pesan WhatsApp, yakni pada tanggal 8 September 2026 pukul 12.29 WIB; e. bahwa pada tanggal 15 September 2026, pukul 09.24 WIB Mahkamah menerima surat Pemohon melalui e-mail yang pada pokoknya memohon pengunduran jadwal sidang dengan alasan seluruh kuasa hukum sedang dalam perjalanan ke luar kota dan tidak kondusif untuk mengikuti persidangan secara daring (online); f. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, 3 “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”; g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan pada huruf c sampai dengan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 17 September 2026 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan meskipun terdapat alasan, namun alasan demikian tidak dapat diterima karena tiga pertimbangan berikut. Pertama, kuasa hukum Pemohon tidak hanya terdiri dari satu orang sehingga semestinya salah satu kuasa hukum tetap dapat menghadiri persidangan di Mahkamah manakala kuasa hukum lainnya berhalangan, apalagi Pemohon pun dapat menunjuk kuasa hukum baru/tambahan apabila semua kuasa hukum berhalangan. Kedua, Mahkamah telah menyediakan mekanisme persidangan secara daring (online) namun tidak dimanfaatkan, meskipun Pemohon beralasan bahwa sidang secara daring (online) dapat dilaksanakan namun tidak kondusif dan tidak dapat dilakukan secara patut dan khidmat. Menurut Mahkamah, alasan demikian adalah alasan yang tidak dapat diterima. Ketiga, mengingat penjadwalan persidangan di Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak (pemohon dan para pihak dalam permohonan lainnya) dan bukan 4 hanya kepentingan Pemohon, serta telah diberitahukan 5 (lima) hari kerja sebelumnya, maka seharusnya Pemohon dapat mengatur dan mengutamakan kehadiran dalam persidangan. Berdasarkan ketiga pertimbangan dimaksud, Mahkamah menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh atau tidak serius dalam mengajukan permohonan, oleh karenanya terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: Menyatakan permohonan Pemohon gugur. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, 5 bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo
