PUU
Tahun 2026
334/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pemohon: Hisako Dewanto (Pemohon I) dan Jessica Tritanya (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
0
PUTUSAN
NOMOR 334/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Hisako Dewanto
Kewarganegaraan
:
Jepang
Pekerjaan
:
Swasta
Alamat
:
Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan
Casablanca Raya Kav 88, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Jessica Tritanya
Kewarganegaraan
:
Indonesia
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan
Casablanca Raya Kav 88, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Hartono Effendi
Kewarganegaraan
:
Indonesia
Pekerjaan
:
Pedagang
Alamat
:
Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan
Casablanca Raya Kav 88, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Chientasari Ichsan
Kewarganegaraan
:
Indonesia
Pekerjaan
:
Mengurus Rumah Tangga
Alamat
:
Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan
Casablanca Raya Kav 88, Jakarta Selatan
2
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon IV;
Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal 26 Agustus 2026 dan Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan Surat
Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2026, memberi kuasa kepada Viktor
Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Fatiatulo Lazira, S.H., Ermelina Singereta, S.H., M.H.
dan Isam Saifudin, advokat/konsultan hukum/staf pada Kantor Hukum VST and
Partners Law Firm, Advocates & Legal Consultant, yang beralamat di Tower
Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav 88, Jakarta Selatan,
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 7 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 7 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 334/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026, dan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor
334/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 7 September 2026, yang telah diperbaiki dengan
perbaikan permohonan bertanggal 28 September 2026 dan diterima Mahkamah
pada tanggal 27 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
3
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan
Kehakiman) yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
4
6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang
terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang
menyatakan:
"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya
disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah
Ketentuan norma pasal dalam undang-undang in casu Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi
berwenang menguji Pasal 140 KUHPer terhadap UUD NRI Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan WNI
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat
(1) PMK 7/2025, yang menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
5
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang
mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2025 dan
No. 011/PUU-V/2007, apabila:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusÍonal dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.
4. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon,
sebagai berikut:
4.1. Dalam perkara a quo, para Pemohon memiliki landasan hak
konstitusional untuk mengajukan Pengujian Pasal 140 KUHPer
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945.
4.2. Berdasarkan landasan hak konstitusional tersebut, para Pemohon
menguji konstitusionalitas norma Pasal 140 KUHPer karena dinilai telah
merugikan hak konstitusional para Pemohon, baik secara aktual
terhadap Pemohon I, ataupun secara potensial dalam penalaran yang
wajar dapat dipastikan terjadi kepada Pemohon II, Pemohon III dan
Pemohon IV.
4.3. Pertama, terhadap uraian Kedudukan Hukum Pemohon I perlu kami
jelaskan sebagai berikut:
6
1) Pemohon I adalah Warga Negara Jepang yang telah memiliki Kartu
Tanda Penduduk Indonesia (KTP) (Bukti P-3), selain itu Pemohon I
juga telah memiliki Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan pada
tanggal 10 Agustus 2026 serta tercatat dalam Kartu Keluarga milik
Anak dari Pemohon I yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2022
(Bukti P-4)
2) Pada Tahun 1997, Pemohon I menikah dengan Warga Negara
Indonesia, pada tanggal 24 September 1997, dan dicatat dalam
daftar perkawinan pada catatan sipil pada tanggal 06 Oktober 1997.
(Bukti P-5). Sejak perkawinan tersebut Pemohon I tinggal tetap di
Indonesia in casu Kota Surabaya, Jawa Timur. Artinya Pemohon I
bukan sebagai Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia dalam
kedudukan sebagai Turis ataupun pekerja sementara.
3) Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 yang pada pokoknya untuk dapat
menjadi Pemohon in casu pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang adalah Warga Negara Indonesia.
4) Terhadap syarat pada angka 3) tersebut di atas, Mahkamah perlu
mempertimbangkan
bahwa
Pemohon
I
walaupun
secara
administrasi kependudukan masih tercatat sebagai Warga Negara
Jepang, namun Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusional
oleh berlakunya ketentuan norma a quo yang diuji.
5) Perlu dipahami bahwa hak konstitusional adalah hak dasar warga
negara yang dijamin dan diatur serta dilindungi dalam konstitusi in
casu hak-hak yang dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
6) Hak konstitusional memang tidak secara otomatis adalah Hak Asasi
Manusia. HAM bersifat universal dan melekat pada manusia,
sedangkan
hak
konstitusional
adalah
hak-hak
yang
telah
dicantumkan dalam Konstitusi in casu UUD NRI Tahun 1945.
7) Artinya ada HAM yang menjadi hak konstitusional setelah dimuat
dalam Konstitusi in casu UUD NRI Tahun 1945, tetapi ada pula hak
7
konstitusional yang dimuat dalam Konstitusi in casu UUD NRI Tahun
1945 namun tidak berstatus HAM.
8) Maka, pemaknaan Hak Konstitusional yang dijamin dan dilindungi
dalam UUD NRI Tahun 1945 haruslah diartikan ke dalam 2 (dua)
kelompok, yakni:
(1) Hak Asasi yang bersifat universal adalah jaminan dan
perlindungan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang
berlaku bagi setiap orang in casu Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing yang tinggal menetap menjadi Penduduk
Indonesia.
(2) Hak Warga Negara adalah jaminan dan perlindungan yang diatur
dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku hanya kepada Warga
Negara Indonesia
9) Pengelompokan tersebut didasarkan pada pengaturan dalam Pasal
26 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana mengatur
tentang Warga Negara dan Penduduk. Dalam ketentuan norma
Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur:
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara.
Sementara ketentuan norma Pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
mengatur:
Penduduk Indonesia ialah warga negara indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia
10) Saat UUD NRI Tahun 1945, memasukan orang asing sebagai subjek
hukum yang diatur dalam Konstitusi RI, artinya pada batas penalaran
yang wajar, Warga Negara Asing juga diberikan jaminan dan
perlindungan in casu memiliki Hak Konstitusional yang terbatas pada
hak-hak yang bersifat universal (Hak Asasi Manusia).
11) Hal tersebut dapat dilihat dari jaminan dan perlindungan terhadap
hak-hak yang diatur ketentuan norma dalam UUD NRI Tahun 1945,
tidak secara eksplisit jaminan dan perlindungan tersebut dinyatakan
hanya untuk Warga Negara Indonesia. Namun berlaku kepada
setiap orang termasuk orang asing yang menjadi penduduk
8
indonesia, in casu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
terdaftar sebagai Pembayar Pajak (Bukti P-9).
12) Apabila didudukan dalam konteks permohonan a quo in casu
Pemohon I dalam menggunakan hak hukumnya di Pengadilan
Negeri Surabaya hingga pada tingkat Kasasi (Putusan Kasasi No.
4785 K/Pdt/2024) (Bukti P-17), telah dirugikan akibat pemberlakuan
norma a quo yang pada pokoknya Pemohon I harus kehilangan hak
warisnya karena adanya Perjanjian Kawin Pisah Harta karena
pemaknaan hakim terhadap ketentuan norma a quo secara berbeda.
13) Adanya perbedaan tafsir/pemaknaan terhadap ketentuan norma
a quo, tidak terbantahkan ketika sandingkan dengan Putusan
Peninjauan Kembali No. 804 PK/Pdt/2009 (Bukti P-18) yang pada
pokoknya Perjanjian Kawin Pisah Harta tidak menghilangkan Hak
Waris dengan mendasarkan pada ketentuan norma a quo.
14) Artinya secara nyata Pemohon I tidak mendapat jaminan dan
perlindungan atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945) serta hak untuk mempunyai hak milik pribadi
yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun
(Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945) dalam menggunakan hak
hukumnya di badan peradilan di Indonesia.
15) Terhadap kewenangan untuk menjaga dan melindungi hak-hak yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut dari pelanggaran atas
berlakunya suatu Undang-Undang, maka Konstitusi RI memberikan
mandat
konstitusional
kepada
Mahkamah
Konstitusi.
Oleh
karenanya terdapat peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai
Penjaga Konstitusi (The Guardian of Constitution) serta Pelindung
Hak Konstitusional Warga Negara/Hak Asasi Manusia (The
Protector of Citizen Constitutional Rights/Human Rights).
16) Akan menjadi ironi apabila terdapat Penduduk di Indonesia yang
dirugikan secara nyata dan aktual hak-hak konstitusionalnya yang
dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, namun orang
tersebut tidak diberikan kedudukan hukum untuk membela dan
memperjuangkan haknya tersebut.
9
17) Bahwa ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Right
(ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political
Right (Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik),
dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan:
“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk
menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan
ini bagi orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada
yurisdiksinya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit,
jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat
lainnya, asal usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan,
keturunan atau status lainnya.
Selanjutnya, dalam Pasal 16 disebutkan:
“Setiap orang dimanapun berada berhak atas pengakuan sebagai
pribadi di depan hukum”.
18) Bahwa sekalipun Pemohon I berkewarganegaraan asing, namun
karena negara Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia,
maka negara wajib untuk menghormati (to respect), yakni kewajiban
negara negara untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak
individu; untuk melindungi (to protect), yakni kewajiban negara untuk
mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak
ketiga; dan untuk memenuhi (to fulfil), yakni kewajiban negara dalam
mengambil langkah positif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak
tersebut melalui kebijakan, program maupun peraturan.
19) Bahwa ditinjau dari sisi objek permohonan a quo, norma yang diuji
oleh Pemohon I bukanlah norma yang bersinggungan dengan status
kewarganegaraan Pemohon I, melainkan sebuah norma yang
berlaku bagi setiap orang yang tunduk pada yurisdiksi hukum
Indonesia, sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan, maka
jaminan atas kepastian hukum yang adil tidak hanya dirasakan
manfaatnya oleh Pemohon I, melainkan juga seluruh rakyat
Indonesia dalam membentuk keluarga sebagai sendi dasar
masyarakat dan negara.
20) Ketentuan norma Pasal 140 KUHPer pada pokoknya membatasi
ruang lingkup Perjanjian Nikah yang dibuat oleh Pasangan Suami
Istri. Namun batasan-batasan tersebut belum terdapat penegasan
10
batasan pemisahan harta selama perkawinan. Sehingga terhadap
hak mewarisi pihak yang hidup lebih lama tidak masuk dalam lingkup
batasan dari ketentuan Pasal 140 KUHPer tersebut. Sehingga kerap
terjadi pemberlakuan perjanjian pisah harta tersebut kepada hak
mewarisi bagi pihak yang hidup lebih lama, yang mengakibatkan
pasangan suami istri yang hidup lebih lama tidak mendapatkan hak
waris.
21) Hal ini terjadi kepada Pemohon I yang harus kehilangan hak waris
karena adanya perjanjian nikah pisah harta. Sehingga Pemohon I
sebagai istri tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil
berdasarkan ketentuan Pasal 140 KUHPer. Padahal seharusnya
ketentuan Norma a quo tersebut dimaknai Perjanjian kawin,
termasuk perjanjian pisah harta secara total, tidak dapat
menghapuskan atau mengurangi hak waris suami atau istri yang
hidup terlama. Namun Pemohon I harus kehilangan.
22) Sebelum menikah, Pemohon I dengan Calon Suami telah membuat
perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) sebagaimana Akta
Perjanjian Kawin No. 51 tertanggal 23 September 1997 yang dibuat
dihadapan, Notaris di Surabaya (“Akta Perjanjian Perkawinan No.
51”) (Bukti P-6) dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil
Surabaya.
23) Adapun yang menjadi pertimbangan Pemohon I mengadakan
perjanjian perkawinan tersebut, disebabkan karena Pemohon I
sebagai warga negara asing (WNA) terhalang oleh hukum untuk
memiliki properti atas tanah di Indonesia. Dari perkawinan antara
Pemohon I dengan Rachmat Hartojo, telah lahir 3 (tiga) orang anak
24) Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2022 Suami Pemohon I
meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian tertanggal 27
Oktober 2022 (Bukti P-7) yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan
Sipil Kota Surabaya.
25) Sepeninggal suami Pemohon I, selanjutnya Anak Pertama dalam
kapasitasnya selaku anak dan/atau ahli waris, membuat Surat
Pernyataan tertanggal 07 November 2022 yang telah telah dilegalisir
11
oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, yang
pada pokoknya memberikan kuasa pengurusan harta peninggalan
alm. Ayahnya kepada Pemohon I selaku istri dan/atau ahli waris alm.
Suaminya. Anak Kedua juga memberikan kuasa tertanggal 05
November kepada Pemohon I, yang pada pokoknya untuk mengurus
Surat Keterangan Waris (Bukti P-19). Anak ketiga yang bernama
karena masih dibawah umur (15 tahun saat itu), maka demi hukum
diwakili oleh Pemohon I sebagai wali.
26) Kemudian, Pemohon I membuat Keterangan Hak Waris tertanggal
16 November 2022 (“KHW”) yang dibuat dihadapan Notaris di
Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Pemohon I adalah istri satu-satunya almarhum dan telah
dikaruniai 3 (tiga) anak.
- Bahwa Pemohon I memiliki perjanjian perkawinan dengan
Almarhum.
- Bahwa Pemohon I sebagai janda almarhum bersama ketiga
anaknya adalah ahli waris Almarhum dan memperoleh atas harta
peninggalan Almarhum, masing-masing ¼ (satu per empat
bagian).
27) Namun setelah terbitnya Keterangan Hak Waris. Anak pertama
membuat Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa, tertanggal 19
Desember 2022. Surat itu pada pokoknya menyatakan, mencabut
surat Pernyataan tertanggal 07 November 2022.
28) Sejak pencabutan surat kuasa kepada Pemohon I oleh anak
pertama, sengketa hukum waris mulai muncul baik antara Pemohon
I dengan anak-anak Pemohon I maupun antara Pemohon I dengan
mertua (ibu kandung almarhum suami).
29) Pada tanggal 22 Februari 2023, anak pertama Pemohon I bertindak
sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Notaris yang
menerbitkan Keputusan Hak Waris, Pemohon I dan anak kedua
serta anak ketiga sebagai turut tergugat.
30) Gugatan itu teregister dengan Perkara No. 204/Pdt.G/2023/PN.Sby,
tanggal 29 November 2023 dan pada pokoknya mendalilkan bahwa
12
pembuatan Keterangan Hak Waris adalah batal, karena Pemohon I
dengan almarhum suami telah mengadakan perjanjian perkawinan
dan karenanya Pemohon I tidak berhak mewaris harta peninggalan
almarhum Suami Pemohon I.
31) Gugatan ini pun dikabulkan sebagian, dengan amar pada pokoknya:
anak-anak Pemohon adalah ahli waris yang sah (Pemohon tidak
termasuk ahli waris), Keterangan Hak Waris dinyatakan batal,
Perjanjian Perkawinan sah, seluruh harta peninggalan almarhum
dibagi masing-masing 1/3 bagian (tidak termasuk Pemohon I).
32) Atas putusan itu, Pemohon telah mengajukan banding dan oleh
majelis hakim banding menguatkan putusan PN Surabaya
sebagaimana Putusan No. 72/PDT/2024/PTSBY, tertanggal 23
Februari 2024.
33) Demikian pula pada tingkat kasasi, Majelis Hakim turut menguatkan
putusan PN Surabaya sebagaimana Putusan No. 4785 K/Pdt/2024,
tertanggal 28 November 2024, dengan pertimbangan hukum, yang
pada pokoknya mempertimbangkan adanya Turunan Akta Perjanjian
Kawin No. 51 tanggal 23 September 2022 dan akta perjanjian kawin
tersebut dibuat secara sah dihadapan Notaris di Surabaya, maka
perjanjian kawin tersebut mengikat para pihak yang membuatnya
dan perjanjian kawin tersebut tidak pernah diubah, sehingga Ketika
salah satu pihak meninggal dunia maka harta pribadi atau harta
bawaan akan menjadi hak masing-masing karena tidak ada harta
bersama, maka warisan akan dibagi berdasarkan isi perjanjian
kawin, sehingga dengan demikian Tergugat II (Pemohon I) tidak
berhak mewaris harta peninggalan Almarhum Suami, begitu juga
sebaliknya, karena yang berhak hanyalah anak-anak kandung,
Lebih lanjut menurut Majelis Hakim pada tingkat Kasasi,
mengatakan:
perbuatan Tergugat I yang telah membuat Keterangan Hak Waris
tanggal 16 November 2022 atas permintaan Tergugat II (Pemohon
I), adalah perbuatan melawan hukum (PMH)
13
(vide Putusan No. 4785 K/Pdt/2024, tertanggal 28 November 2024,
hal.8-9).
34) Artinya, dengan Putusan Kasasi, tertanggal 28 November 2024 Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 23 Februari 2024
Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 29 November
2023, hak waris Pemohon I sebagai pasangan terlama (Istri
Almarhum), dihapuskan.
35) Bahwa akibat dihapuskannya hak mewaris Pemohon I, selain
retaknya hubungan Pemohon I dengan anak-anaknya, Pemohon I
juga kehilangan hak untuk mengakses dan menelusuri harta waris
atas nama alm. Suami dari Pemohon I yang selama dalam ikatan
perkawinan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon I sebagai
istri, di antaranya:
- Berdasarkan Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terkait
Data Tahun Pajak 2026 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Karangpilang, tertanggal 29 April 2026, ternyata
terdapat data harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan
PPH Orang Pribadi tahun pajak 2020 dan Surat Pernyataan
Pengungkapan Harta (SPPH) pada Program Pengungkapan
Sukarela (PPS) sebesar Rp170.082.498.519,- (Bukti P-10)
- Berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Karangpilang, tertanggal 22 Agustus 2025 (Bukti P-11) ternyata
terdapat selisih penghasilan luar negeri yang belum dilaporkan
pada SPT Tahunan PPh sebesar Rp1.602.724.964,-
- Berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Karangpilang, tertanggal 22 September 2026 (Bukti P.12) ternyata
terdapat data simpanan lm. Rachmat Hartojo di Standard
Chartered Bank Singapore Limited sebesar Rp60.588.374.089,-
yang belum dilaporkan di SPT PPh tahun 2023.
- Berdasarkan informasi, alm. Rachmat Hartojo pernah membeli
emas secara bertahap sebanyak 43 Kilogram dengan metode
14
pembayaran cash. Emas sebagaimana tersebut, menurut
informasi dari alm. Rachmat Hartojo ketika masih hidup
diserahkan kepada ibunya dan uang pembelian emas itu
terindikasi kuat ditarik tunai dari perusahaan-perusahaan yang
kepemilikan sahamnya dimiliki oleh salah satunya adalah alm.
Rachmat Hartojo.
- Adanya beberapa rekening bank atas nama pribadi alm. Rachmat
Hartojo yang digunakan oleh pihak lain dan terindikasi digunakan
untuk memanipulasi transaksi keuangan.
- Hilangnya hak Pemohon I untuk mewarisi saham-saham alm.
Rachmat Hartojo di beberapa perseroan, diantaranya: PT. Mega
Marine Pride, PT. Baramuda Bahari, PT. Mega Marine Prime.
36) Berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, pada tanggal 24 Juli
2026, ketiga anak Pemohon I secara bersama-sama melalui kuasa
hukumnya
mengajukan
somasi
kepada
Pemohon
I
agar
mengembalikan atau menyerahkan aset-aset milik Almarhum.
Melalui somasi itu disampaikan, apabila aset-aset itu tidak
dikembalikan/diserahkan, maka Pemohon I akan dilaporkan dengan
dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 486 KUHP (Bukti P-13). Kemudian pada tanggal 05 Agustus
2026, Anak Pertama Pemohon I telah membuat laporan polisi di
Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Laporan Polisi No. LP/B/
1045/VIII/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR (Bukti P-14).
37) Untuk memperjuangkan haknya sebagai pasangan terlama/janda
Almarhum, pada tanggal 10 Agustus 2026, Pemohon I telah
mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan Negeri
Surabaya yang teregister dengan Perkara No. 931/Pdt.G/2026/PN
Sby (Bukti P-15).
38) Pada pokoknya, Pemohon I meminta agar Pemohon I bersama
dengan ketiga anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari
almarhum dan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya adalah
harta peninggalan/harta warisan/boedel warisan yang belum terbagi
dari almarhum serta meminta untuk membagi harta warisan tersebut
15
kepada para ahli waris (Pemohon dan anak-anak) dan hasilnya
dibagi rata/sesuai porsi hukum, paling lama 1 (satu) tahun sejak
putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.
39) Namun, sebelum Pemohon I mendaftarkan Gugatan Pembagian
Waris di Pengadilan Negeri Surabaya, anak pertama dari Pemohon
I telah membuat Laporan Polisi ke Polda Jawa Timur, tanggal 5
Agustus 2026, sehubungan dengan dugaan tindak pidana
penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP.
40) Sampai Permohonan ini di daftarkan ke Mahkamah Konstitusi, tidak
ada
satupun
putusan/penetapan
pengadilan
tentang
yang
memutuskan/menetapkan apa saja harta peninggalan (boedel waris)
Almarhum Suami Pemohon I.
41) Demikian pula Pemohon I telah mengajukan gugatan kepada PT.
Bank Central Asia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
teregister
dengan
Perkara
No.
676/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst.,
tertanggal 17 September 2026 (Bukti P-16), mengingat PT. Bank
Central Asia tidak memberikan mutasi rekening Almarhum suami
Pemohon I yang digunakan oleh pihak lain dan terindikasi digunakan
untuk memanipulasi transaksi keuangan.
42) Pemohon I sangat dirugikan atas keberlakuan ketentuan norma
Pasal 140 KUHPer terhadap frasa: tidak pula hak-hak yang oleh
undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama,
karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, terbukti
dengan peristiwa yang dialami langsung oleh Pemohon I dengan
adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28
November 2024 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya
tertanggal 23 Februari 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung,
tertanggal 29 November 2023, karena dengan putusan tersebut,
status Pemohon sebagai ahli waris, termasuk hak Pemohon untuk
mewaris, menjadi hapus.
43) Padahal seharusnya ketentuan Pasal 140 KUHPerdata, maka
perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi/menghilangkan hak-
hak pasangan terlama. Hal tersebut didasarkan juga pada praktik
16
peradilan melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 804 PK/Pdt/2009
(hal. 34), yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
“Bahwa justru menurut Pasal 140 KUH Perdata isi Perjanjian
Kawin tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang
kepada suami atau istri yang hidup paling lama, dengan kata lain
hak Pemohon PK I sebagai ahli waris sah dari Dra. Oetami
Komala tidak dikecualikan /hapus/hilang/gugur atas dasar
adanya perjanjian kawin”.
44) Artinya rumusan ketentuan Pasal 140 KUHPerdata masih
menimbulkan
ketidakpastian
hukum,
sehingga
menimbulkan
kerugian
terhadap
hak
konstitusional
Pemohon
I
dalam
mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan
dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1).
Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan tafsir antara Putusan
dalam Perkara yang dihadapi oleh Pemohon I dengan dalam
Putusan Peninjauan Kembali No. 804 PK/Pdt/2009, sehingga
berimplikasi pada terlanggarnya hak-hak hukum, termasuk hak
konstitusional Pemohon I untuk memperoleh jaminan perlindungan
hukum dan kepastian hukum hukum yang adil.
45) Artinya dalam mencari keadilan untuk mendapatkan hak warisnya,
Pemohon I sudah sampai pada titik akhir Putusan Kasasi dan tidak
memberikan kepastian hukum yang adil kepada Pemohon I. Oleh
karenanya Pemohon I memohon kepada Mahkamah Konstitusi
untuk dapat memberikan penegasan atas pemaknaan terhadap
ketentuan Pasal 140 KUHPer bertentangan secara bersyarat
dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian
kawin, termasuk perjanjian pisah harta secara total, tidak dapat
menghapuskan atau mengurangi hak waris suami atau istri yang
hidup terlama.”
4.4. Kedua, terhadap uraian Kedudukan Hukum Pemohon II perlu kami
jelaskan sebagai berikut:
1) Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-8) yang telah berusia 26 (dua
puluh enam) tahun.
17
2) Pemohon II memiliki telah memasuki usia dewasa, dan dalam
penalaran yang wajar, Pemohon II berpotensi mengalami kerugian
yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan norma Pasal 140
KUHPer, karena apabila Pemohon II akan menikah tidak menutup
kemungkinan dapat mendapatkan pasangan yang meminta adanya
pemisahan harta total. Artinya pada batas penalaran yang wajar
Pemohon II berpotensi hak konstitusionalnya dirugikan atas
berlakunya ketentuan Pasal 140 KUHPer apabila tidak dimaknai
“Perjanjian kawin, termasuk perjanjian pisah harta secara total, tidak
dapat menghapuskan atau mengurangi hak waris suami atau istri
yang hidup terlama.”
4.5. Ketiga, terhadap uraian Kedudukan Hukum Pemohon III dan Pemohon
IV perlu kami jelaskan sebagai berikut:
1) Pemohon III dan Pemohon IV adalah perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti
P-20 dan Bukti P-21) dan merupakan pasangan suami istri yang
dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan
Sipil tanggal 16 Februari 2024 (Bukti P-22) yang memiliki perjanjian
perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kawin No. 01,
Tanggal 02 Februari 2024 (Bukti P-23), yang berpotensi mengalami
kerugian konstitusional oleh berlakunya objek permohonan a quo,
sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon I:
2) Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah telah melangsungkan
perkawinan pada 11 Desember 2008, Sebagaimana pasangan pada
umumnya, pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV dilandasi oleh
rasa saling mencintai dan menyayangi serta bertujuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3) Bahwa tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal itu, tidak hanya
dimaksudkan untuk Pemohon III dan Pemohon IV, melainkan juga
termasuk untuk keturunan-keturunan Pemohon III dan Pemohon IV
di kemudian hari.
18
4) Bahwa salah satu cara Pemohon III dan Pemohon IV untuk
memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan tujuan perkawinan
yang bahagia dan kekal itu, Pemohon III dan Pemohon IV telah
mengadakan perjanjian perkawinan (postnuptial agreement), dalam
bentuk Perjanjian Kesepakatan Pisah Harta Nomor 01 tertanggal 2
Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Pejabat Pencatatan Sipil
Kota Banjarmasin sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta
Perkawinan tertanggal 16 Februari 2024.
5) Bahwa Perjanjian perkawinan itu dibuat dengan maksud untuk
menghindari percampuran harta antara Pemohon III dengan
Pemohon IV, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh
selama dalam ikatan perkawinan; melindungi harta pribadi salah satu
pasangan dari risiko kebangkrutan atau utang bisnis, sehingga
bilamana salah satu pasangan mengalami kebangkrutan, harta
pasangan lainnya tetap terproteksi dan kebutuhan rumah tangga
tetap
terpenuhi; mempermudah pembagian
harta bilamana
perkawinan berakhir, baik karena perceraian, kematian ataupun
berdasarkan putusan pengadilan.
6) Bahwa pembuatan perjanjian perkawinan oleh Pemohon III dan
Pemohon IV selama dalam ikatan perkawinan, sejalan dengan
ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XIII/2015, yang menyatakan: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah
mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak
ketiga tersangkut”. Demikian halnya muatan materi perjanjian
perkawinan oleh dan antara Pemohon III dengan Pemohon IV dibuat
dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian, yakni tidak
bertentangan
dengan
undang-undang,
kesusilaan
maupun
ketertiban umum.
19
7) Bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Pemohon III dengan
Pemohon IV, tidak pernah dimaksudkan untuk menghapuskan hak
waris salah satu pihak di kemudian hari, sebagai pasangan terlama
yang telah setia menemani sampai akhir hayat. Hal ini sejalan
dengan ketentuan Pasal 140 KUHPerdata, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi
hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada pasangan yang
hidup paling lama. Merujuk pada ketentuan Pasal 832 ayat (1)
KUHPerdata, adapun kedudukan istri atau suami yang hidup terlama
dalam hukum pewarisan merupakan ahli waris golongan I.
8) Bahwa ketentuan Pasal 140 KUHPerdata masih menimbulkan
ketidakpastian hukum sebagaimana secara aktual dialami oleh
Pemohon I. Pasal a quo di satu sisi tidak menghapus hak waris
pasangan terlama sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung
melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 804 PK/Pdt/2009 (hal. 34),
yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
“Bahwa justru menurut Pasal 140 KUHPerdata isi Perjanjian
Kawin tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-
undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama, dengan
kata lain hak Pemohon PK I sebagai ahli waris sah dari Dra.
Oetami Komala tidak dikecualikan/hapus/hilang/gugur atas
dasar adanya perjanjian kawin”.
Namun disisi lain, Pasal a quo dapat menghapuskan hak waris
pasangan terlama sebagaimana dialami Pemohon I dalam Putusan
No. 4785 K/Pdt/2024, tertanggal 28 November 2024 Jo. Putusan No.
72/PDT/2024/PT SBY, tertanggal 23 Februari 2024 Jo. Putusan No.
204/Pdt.G/2023/PN.Sby,
tertanggal
29
November
2023,
sebagaimana telah diuraikan pada angka 4.3 tersebut di atas.
9) Bahwa terlepas dari status Pemohon I sebagai warga negara asing
(Jepang), ketentuan Pasal 140 KUHPerdata berlaku mengikat bagi
setiap orang yang berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia,
termasuk Pemohon III dan Pemohon IV yang berstatus sebagai
warga negara Indonesia. Oleh karenanya, ketidakpastian hukum
atas keberlakuan norma Pasal 140 KUHPerdata, berpotensi
20
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon III dan
Pemohon IV di masa mendatang.
10) Bahwa mengingat di antara Pemohon III dan Pemohon IV terdapat
perjanjian perkawinan, maka Pemohon III dan Pemohon IV sangat
tidak menginginkan apabila salah satu pasangan meninggal dunia,
perjanjian perkawinan itu di masa mendatang justru membawa
keburukan
oleh
karena
ketidakjelasan
norma
Pasal
140
KUHPerdata, misalnya anak-anak Pemohon III dan Pemohon IV
memperkarakan Pemohon III sebagai bapak atau Pemohon IV
sebagai ibu, dengan alasan bahwa salah satunya tidak berhak
mewaris karena adanya perjanjian perkawinan.
11) Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah membayangkan
apalagi mengharapkan, bahwa bilamana salah satu pasangan
meninggal dunia, maka perjanjian perkawinan antara Pemohon III
dengan Pemohon IV yang dibuat dengan itikad baik, akan berakhir
dengan sengketa hukum di masa mendatang. Tujuan perkawinan
yang awalnya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal, serta tujuan perjanjian perkawinan yang dibuat
oleh Pemohon III dan Pemohon IV untuk melindungi/ memproteksi
harta masing-masing pasangan, potensial menimbulkan keretakan
hubungan dalam keluarga akibat sengketa perebutan harta warisan.
12) Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hak konstitusional,
yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Akan tetapi, ketidakpastian hukum atas rumusan ketentuan Pasal
140 KUHPerdata, potensial mengakibatkan hilangnya/ terlanggarnya
hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut.
13) Bahwa selanjutnya, Pemohon III dan Pemohon IV juga berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
21
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi,
rumusan ketentuan Pasal 140 KUHPerdata sepanjang frasa “tidak
pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang
masih hidup paling lama”, berpotensi mengakibatkan hilangnya/
terlanggarnya hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
14) Bahwa padahal, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh dan antara
Pemohon III dan Pemohon IV dimaksudkan agar keluarga yang
dibangun, termasuk keturunannya hidup bahagia di masa
mendatang. Kehormatan, martabat dan harta benda keluarga tetap
terjaga untuk keberlangsungan dan keberlanjutan. Karenanya,
apabila
rumusan
ketentuan
Pasal
140
KUHPerdata
tetap
dipertahankan, mak kehormatan, martabat dan harta benda keluarga
yang selama ini diperjuangkan Pemohon III dan Pemohon IV
bukannya membawa kebahagiaan, justru berpotensi menimbulkan
sengketa hukum yang meretakkan bangunan keluarga.
4.6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kedudukan dan kerugian
konstitusional yang dialami oleh para Pemohon pada angka 4.3, angka
4.4, dn angka 4.5 tersebut di atas di atas, maka para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai
pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang a quo. Baik
secara aktual terhadap Pemohon I, ataupun bersifat potensial
terhadap Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
5. Bahwa artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para
Pemohon maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh
para Pemohon baik secara aktual untuk Pemohon I ataupun bersifat potensial
untuk Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana yang telah
22
diuraikan pada angka 4 tersebut di atas, terhadap kerugian hak konstitusional
tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi.
6. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan
diatas, maka para Pemohon merasa memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma Pasal
140 KUHPer terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena telah memenuhi
ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat
kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan
ayat (2) PMK 7/2025.
III. ALASAN PERMOHONAN
Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya, dalam perkara
a quo adalah:
KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
Pasal 140, yang menyatakan:
Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada
kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak,
tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih
hidup paling lama.
Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang
diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri; namun hal
ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkañ bagi dirinya
pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun
barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi
secara bebas.
Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada
golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran
dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya
dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama
perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh
dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri
Terhadap Frasa:
tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih
hidup paling lama
Bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI
Tahun 1945, antara lain:
Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:
Negara Indonesia adalah negara hukum.
23
Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28H ayat (4), yang menyatakan:
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Bahwa adapun Alasan Permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal
140 KUHPerdata secara bersyarat /inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) terhadap UUD NRI Tahun 1945, adalah sebagai berikut:
A. Pasal 140 KUHPerdata Masih Berlaku dan Mempunyai Kekuatan Hukum
Mengikat
1. Bahwa Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974), menyatakan:
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan
berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie
Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan
Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158),
dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan
sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak
berlaku”.
2. Bahwa perlu dipahami bahwa ketentuan Pasal 66 UU 1/1974 adalah
pencabutan parsial. Di mana terhadap frasa “sejauh telah diatur dalam
Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku” berarti Ketentuan KUHP
hanya tidak berlaku sepanjang materinya telah diatur dalam UU 1/1974.
Artinya materi yang tidak diatur dalam UU 1/1974, tetap berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk mengisi kekosongan.
3. Bahwa artinya apabila dibedah bagian-bagian pada Pasal 140
KUHPerdata maka hanya terhadap norma yang mengatur kekuasaan
suami yang sudah tidak berlaku. Sebaliknya norma yang mengatur
tentang hak pasangan yang hidup paling lama, tetap berlaku. Karena
materi itu tidak diatur dalam UU 1/1074.
24
4. Bahwa maka terhadap ketentuan Pasal 140 KUHPerdata yang menjadi
objek permohonan dalam perkara a quo, sekalipun bersinggungan
dengan perkawinan, namun merupakan norma yang masih aktif dan
belum dicabut.
5. Bahwa tanpa bermaksud menarik perkara a quo untuk menilai masalah
konkrit, namun terdapat fakta yang tidak terbantahkan dimana dalam
praktik peradilan, ketentuan norma Pasal 140 KUHPerdata masih
menjadi instrumen bagi penegak hukum, utamanya hakim dalam
menjatuhkan putusan masih menggunakan ketentuan norma Pasal 140
KUHPerdata sebagai dasar hukum sebagaimana halnya Putusan
Peninjauan Kembali No. 804 PK/Pdt/2009 (hal. 34), yang dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan:
“Bahwa justru menurut Pasal 140 KUH Perdata isi Perjanjian Kawin
tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada
suami atau istri yang hidup paling lama, dengan kata lain hak
Pemohon PK I sebagai ahli waris sah dari Dra. Oetami Komala tidak
dikecualikan/hapus/hilang/gugur atas dasar adanya perjanjian
kawin”.
6. Bahwa selanjutnya, ketentuan norma Pasal 29 UU 1/1974, yang pada
pokoknya menjadi dasar hukum pengaturan perjanjian perkawinan
memiliki rumusan dan subtansi yang sama sama sekali berbeda dengan
Pasal 140 KUHPerdata.
7. Bahwa apabila dilihat ketentuan norma Pasal 29 UU 1/1974 juncto.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2025, menyatakan:
(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat
mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat
25
diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
Sementara dalam ketentuan Pasal 140 KUHPerdata, menyatakan:
Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada
kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai
bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang undang diberikan
kepada yang masih hidup paling lama.
Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang
diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri;
namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan
bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang
bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping
penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.
Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada
golongan
harta
bersama,
barang-barang
tetap,
surat-surat
pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-
surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas
nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke
dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani
oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.
8. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, ketentuan norma Pasal 29
UU 1 Tahun 1974 hanya mengatur dasar hukum perihal perjanjian
perkawinan, sementara Pasal 140 KUHPerdata, selain mengatur dasar
hukum perjanjian perkawinan juga mengatur larangan mengurangi hak
pasangan yang hidup paling lama dalam pembuatan perjanjian
perkawinan.
9. Bahwa mengingat rumusan dan substansi objek permohonan a quo
berbeda sama sekali dengan ketentuan Pasal 29 UU 1/1974 serta dalam
praktik peradilan Pasal 140 KUHPerdata masih digunakan sebagai
instrumen hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka Pasal
140 KUHPerdata merupakan norma yang masih aktif dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sehingga permohonan a quo tidak kehilangan
objek pengujian.
B. Perjanjian Perkawinan Tidak Menghapus Hak Waris
1. Bahwa pada dasarnya, perjanjian perkawinan memiliki persamaan
dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua
orang calon suami istri untuk mengatur berbagai kepentingan pribadi
26
masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan (John Kenedi. (2018).
Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. Penerbit Samudera
Biru. Hal. 47).
2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka
perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu sebelum perkawinan
(prenuptial agreement) atau selama masa perkawinan (postnuptial
agreement).
3. Bahwa sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka pembuatan
perjanjian perkawinan tunduk pada prinsip dasar agar sahnya suatu
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang
mensyaratkan 4 (empat) hal, yaitu: 1) kesepakatan mereka yang
mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3)
suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang.
4. Bahwa sekalipun perjanjian in casu perjanjian perkawinan didasari oleh
prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), dalam arti para pihak
bebas menentukan hal-hal apa saja yang diperjanjikan, namun
kebebasan dimaksud tidak bersifat absolut. Dalam konteks perjanjian
pada umumnya, pembatasan kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal
1337 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan:
“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-
undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau
ketertiban umum”.
Rumusan ini, sejalan dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan yang
dalam Pasal 139 KUHPerdata, menyatakan:
“Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang
dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan
hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan
tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”.
Dengan kata lain, perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
5. Bahwa pada asasnya dalam KUHPerdata memberi perlindungan hukum
bagi harta yang ada dalam perkawinan. Yakni diberikan kebebasan bagi
para pihak dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat
penyimpangan dari KUHPerdata tentang persatuan harta kekayaan.
27
Namun dalam Pasal 139-Pasal 143 KUHPerdata memiliki pembatasan
sebagai berikut (Surjanti, 2021:70-102):
1) Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan
dan ketertiban umum. Isi dari perjanjian perkawinan tidak memuat
janji yang menyimpang seperti:
a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami: misalnya untuk
menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus
persatuan harta perkawinan.
b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua misalnya hak untuk
mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup
terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali.
2) Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta
peninggalan orang-orang yang menurunkannya;
3) Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar
sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam
laba persatuan.
4) Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh
hukum asing.
6. Bahwa Pasal 140 KUHPerdata, menyatakan:
“Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber
pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan
sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang undang
diberikan kepada yang masih hidup paling lama”.
Terhadap frasa “hidup paling lama” dalam norma a quo mengandung
pengertian pasangan hidup (suami/istri) yang menemani hingga salah
satunya meninggal dunia.
7. Bahwa adapun hak pasangan terlama menurut Pasal 832 ayat (1)
KUHPerdata adalah hak untuk mewaris. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata,
selengkapnya berbunyi:
“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah
keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun
yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama,
menurut peraturan-peraturan berikut ini”.
28
Berdasarkan ketentuan Pasal 852a KUHPerdata, maka pasangan
suami/istri bersama-sama dengan anak-anaknya masuk dalam kategori
ahli waris golongan I, yang berarti adalah pihak yang utama dan
pertama menerima harta waris.
8. Bahwa penyebab hilangnya hak mewaris (tidak Patut mewaris -
onwaarding) secara tegas diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata, yang
menyatakan:
“Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan
dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:
1) dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba
membunuh orang yang meninggal itu;
2) dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena
dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa
pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan
hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3) dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu
dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau
menarik kembali wasiatnya;
4) dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan
wasiat orang yang meninggal itu”
9. Bahwa dengan demikian, hak untuk mewaris adalah hak yang diatur
dalam undang-undang, karenanya perjanjian perkawinan tidak boleh
mengakibatkan hilangnya hak waris seseorang, termasuk pasangan
yang hidup terlama.
C. Ketentuan Norma Pasal 140 KUHPer Bertentangan Secara Bersyarat
Dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa secara tekstual, norma a quo yang pada pokoknya mengatur
bahwa Perjanjian yang dibuat dalam perkawinan tidak boleh mengurangi
hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan
pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-
undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.
2. Bahwa norma a quo juga menekankan bahwa perjanjian yang dibuat
tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukan bagi si suami
sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi
wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta
kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang
29
tidak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara
bebas.
3. Bahwa selain itu norma a quo juga menekankan kepada pasangan
suami-istri berhak untuk membuat perjanjian, meskipun ada golongan
harta bersama, barang-barang tetap, surat pendaftaran dalam buku
besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan
piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama
perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh
dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan
istrinya.
4. Bahwa frasa “tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan
kepada yang masih hidup paling lama” dalam Pasal 140 KUHPer,
seharusnya dimaknai adalah Hak Waris kepada yang hidup paling lama.
5. Bahwa namun dalam Pemberlakuannya Pengadilan masih memaknai
bahwa Perjanjian kawin Pisah Harta total termasuk juga berlaku sampai
pada Hak Waris, in casu menghilangkan hak waris yang hidup paling
lama.
6. Bahwa apabila dipahami secara sistematis, ketentuan Pasal 140
KUHPer terletak pada BAB VII Buku I KUHPer tentang Perjanjian Kawin
(Pasal 139 s.d Pasal 154). Di mana Pasal 139 KUHPer memberi
kebebasan kepada calon suami istri untuk menyimpang dari ketentuan
persatuan harta, sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketertiban
umum
serta
dengan
mengindahkan
ketentuan-ketentuan
yang
mengikutinya.
7. Bahwa sementara Pasal 140 KUHPer adalah salah satu ketentuan yang
mengikuti itu, yakni pembatas atas kebebasan berkontrak dalam
perjanjian kawin.
8. Bahwa karena berfungsi sebagai norma pembatas yang melindungi
kepentingan tertentu, dalam hal ini hak-hak pasangan yang hidup
terlama, maka rumusan norma tersebut harus jelas mengenai: (i) hak-
hak apa yang dilindungi; (ii) terhadap jenis perjanjian apa hak itu
dilindungi, dan (iii) apa akibat hukumnya bila perjanjian melampaui batas
itu.
30
9. Bahwa ketentuan Pasal 140 KUHP tidak menjawab ketiganya secara
tegas, frasa “hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang
masih hidup paling lama” adalah rumusan rujukan yang tidak menyebut
jenis hak, tidak menyebut hak waris, dan tidak menyebut apakah
perjanjian pisah harta termasuk yang tunduk pada batasan tersebut.
10. Bahwa norma pembatas yang tidak jelas cakupannya gagal menjalankan
fungsinya. Calon suami istri, notaris yang membuat akta, dan hakim yang
memeriksa sengketa tidak dapat mengetahui sebelumnya dimana batas
kebebasan berkontrak yang sah berada. Kegagalan dalam memahami
inilah yang melahirkan ketidakpastian hukum dalam pemahaman
konstitusional.
11. Bahwa hukum harta perkawinan (Pasal 119 s.d Pasal 154 KUHPer) dan
hukum waris (Buku II KUHPer) adalah dua rezim hukum yang berbeda,
dengan peristiwa hukum yang berbeda. Rezim pertama mengatur
kepemilikan dan pengurusan harta selama dan pada berakhirnya
perkawinan, sedangkan rezim kedua mengatur peralihan harta
peninggalan karena kematian. Pasal 119 KUHPer menetapkan
persatuan bulat harta sebagai rezim demi hukum kecuali diperjanjikan
lain, dan perjanjian pisah harta pada pokoknya hanya meniadakan
persatuan harta itu.
12. Bahwa oleh karena itu, perjanjian pisah harta secara total pada
hakekatnya hanya berakibat pada tidak terbentuknya persatuan harta,
sehingga harta masing-masing pasangan tetap menjadi milik pribadinya.
Perjanjian pisah harta hanya menentukan “apa” yang menjadi harta
peninggalan (boedel) pewaris, bukan menentukan “siapa” yang berhak
menjadi ahli waris atas harta peninggalan tersebut. Kedudukan sebagai
ahli waris ditentukan oleh Buku II KUHPerdata, in casu Pasal 832 ayat
(1) dan Pasal 852a KUHPerdata, yang menempatkan suami atau istri
yang hidup terlama sebagai ahli waris golongan pertama.
13. Bahwa
KUHPerdata
sendiri
menutup
kemungkinan
perjanjian
perkawinan dijadikan sarana untuk meniadakan hak waris. Pasal 1063
KUHPerdata pada pokoknya menentukan bahwa sekalipun dengan
perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari
31
warisan seseorang yang masih hidup. Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata
pada pokoknya melarang pelepasan warisan yang belum terbuka
maupun perjanjian mengenai warisan tersebut.
14. Bahwa dengan demikian, tafsir yang menghapus hak waris pasangan
hidup terlama karena perjanjian pisah harta sama artinya dengan
membenarkan pelepasan warisan yang belum terbuka melalui perjanjian
perkawinan, suatu hal yang secara tegas dilarang undang-undang
15. Bahwa KUHPerdata juga telah menentukan secara limitatif sebab
seorang tidak dapat atau kehilangan haknya untuk mewaris, yakni tidak
patut mewarisi (Pasal 838 KUHPerdata), penolakan warisan secara
tegas setelah warisan terbuka (Pasal 1057 KUHPerdata), atau
pengaturan oleh pewaris sendiri melalui wasiat. Perjanjian pisah harta
tidak termasuk salah satu diantaranya.
16. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan Indonesia
sebagai negara hukum, yang salah satu unsur pokoknya asas kepastian
hukum, yaitu bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas,
tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Asas ini
kemudian diturunkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
yang menjamin setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum. Dengan demikian, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan prinsip yang tidak
terpisahkan, di mana ketentuan Pasal 1 ayat (3) meletakkan asas dasar
bernegara in casu negara hukum, dan Pasal 28D ayat (1) menjelmakan
menjadi hak konstitusional yang menjadi jaminan dan perlindungan
kepada setiap setiap orang.
17. Bahwa tanpa bermaksud membawa Mahkamah untuk menilai
permasalahan konkrit, namun untuk membuktikan adanya ketidakpastian
hukum atas pemberlakuan ketentuan norma Pasal 140 KUHPer, terdapat
2 (dua) Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan
Kasasi No. 4785 K/Pdt/2024 yang pada pokoknya menegasikan adanya
ketentuan Pasal 140 dan menghilangkan hak waris yang hidup paling
lama. Sementara terdapat Putusan Peninjauan Kembali No. 804
32
PK/Pdt/2009 yang menafsirkan sebaliknya, dimana perjanjian kawin
pisah harta tidak dapat menghapus hak waris pasangan hidup paling
lama sebagai ahli waris.
18. Bahwa akibat ketidakjelasan pemberlakuan norma yang menjadi fakta
yang tidak bisa terbantahkan tersebut, tentunya dalam penalaran yang
wajar telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta
pembedaan perlakuan dihadapan hukum, dimana terdapat Ahli Waris in
casu pasangan terlama yang harus kehilangan hak mewarisi karena
perjanjian perkawinan pisah harta, namun ada juga Ahli Waris yang tetap
mendapatkan hak waris walaupun terdapat perjanjian kawin pisah harta.
19. Bahwa Kondisi demikian bertentangan dengan jaminan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana
dijamin dan ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
yang menjadi syarat yang dijamin dalam negara hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebab hak untuk
mempertahankan status sebagai ahli waris menjadi tidak lagi ditentukan
oleh norma Pasal 140 KUHPer, melainkan oleh perbedaan penafsiran
hakim yang memeriksa perkaranya.
20. Bahwa dalam konsepsi negara hukum, kepastian hukum tidak cukup
dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, melainkan mensyaratkan
agar akibat hukum suatu perbuatan dapat diketahui dan diperkirakan
oleh subjek hukum sebelum ia bertindak. Syarat ini sangat menentukan
dalam perjanjian kawin, karena perjanjian kawin dibuat bertahun-tahun,
bahkan puluhan tahun, sebelum akibat dalam pewarisan timbul.
21. Bahwa norma yang maknanya baru dapat diketahui setelah ada putusan
pengadilan, dan dapat diberi makna berlawanan oleh putusan yang
berbeda, tidaklah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam suatu
negara hukum.
22. Bahwa pertentangan tafsir yang muncul dalam dua Putusan (Putusan PK
No. 804 PK/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 4785 K/Pdt/2024) yang
keduanya telah berkekuatan hukum tetap tersebut diakibatkan dari
rumusan norma a quo, karena Frasa “hak-hak yang oleh undang-undang
33
diberikan kepada yang masih hidup paling lama” merupakan rumusan
norma terbuka yang tidak menyebut jenis haknya. Karena itu dapat
dimaknai mencakup hak mewaris, ataupun tidak mencakup terhadap hak
mewaris sama sekali. Kedua tafsir tersebut sama-sama dapat berlindung
di balik norma yang sama in casu norma Pasal 140 KUHPerdata. Artinya
Ketika suatu norma memungkinkan adanya dua tafsir yang saling
meniadakan terhadap keberadaan suatu hak, maka hal tersebut menjadi
persoalan konstitusionalitas norma yang nyata.
23. Bahwa perbedaan tafsir tersebut tidak dapat dianggap sebagai disparitas
putusan yang wajar sebagai konsekuensi kemandirian hakim. Disparitas
yang dapat ditoleransi adalah perbedaan mengenai kadar, misalnya
besarnya ganti rugi atau berat ringannya pidana. Namun terhadap
ketentuan norma a quo, adalah terbukanya ruang perbedaan tafsir
mengenai ada atau tidaknya suatu hak in casu pasangan hidup terlama
yang satu tetap berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan yang lain
kehilangan seluruh kedudukannya sebagai ahli waris. Padahal keduanya
berada dalam keadaan hukum yang sama, yakni sama-sama terikat
perjanjian kawin.
24. Bahwa apalagi, pertentangan tafsir tersebut terjadi pada badan peradilan
pada tingkat Mahkamah Agung, yakni lembaga yang berfungsi menjaga
kesatuan penerapan hukum. Tidak terdapat mekanisme upaya hukum
yang tersedia bagi pencari keadilan untuk menyelesaikan pertentangan
tafsir antara dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti ketentuan
norma Pasal 140 KUHPer terhadap frasa “tidak pula hak-hak yang oleh
undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama”,
bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sepanjang
tidak dimaknai “tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan
kepada suami atau istri yang hidup paling lama, termasuk hak untuk
mewaris sebagai ahli waris menurut undang-undang, sehingga perjanjian
kawin, termasuk perjanjian pemisahan harta secara total, tidak dapat
34
menghapuskan atau mengurangi kedudukan dan bagian suami atau istri
yang hidup paling lama sebagai ahli waris, termasuk suami atau istri yang
berkewarganegaraan asing, dengan tetap tunduk pada ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan."
D. Ketentuan Norma Pasal 140 KUHPer Bertentangan Secara Bersyarat
Dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap
orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh
negara melalui produk hukumnya sendiri yang tidak jelas dan multitafsir
dalam pemberlakuannya.
2. Bahwa secara tekstual, frasa: “tidak pula hak-hak yang oleh undang-
undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama”, dalam Pasal
140 KUHPer itu seharusnya dimaknai sebagai bentuk norma yang
menegaskan eksistensi suatu hak yang melekat pada pasangan yang
hidup paling lama, dimana hak dimaksud secara tegas dinyatakan tidak
boleh dikurangi oleh perjanjian apapun yang dibuat dalam perkawinan,
termasuk perjanjian pisah harta secara total. Hak tersebut bersumber
dari Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852a KUHPer, yang menempatkan
suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli waris golongan pertama
dengan bagian yang sama dengan seorang anak sah. Adapun Pasal 140
KUHPerdata berfungsi sebagai norma yang melindungi dan menjamin
bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi melalui perjanjian kawin. Oleh
karenanya, ketidakjelasan Pasal 140 KUHPerdata secara langsung
mengugurkan perlindungan atas hak yang diberikan undang-undang
tersebut
3. Bahwa hak dimaksud, pada saat perkawinan berakhir karena kematian
salah satu pasangan, beralih menjadi hak yang konkret atas harta
kekayaan bagi pasangan yang hidup paling kama, sehingga hak tersebut
merupakan bagian dari hak milik pribadi yang dijamin dan dilindungi oleh
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa pengertian “hak milik pribadi” dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945 tidak terbatas pada hak milik atas tanah sebagaimana
35
dimaksud dalam UUPA, melainkan meliputi hak kebendaan dan hak yang
bernilai ekonomis, termasuk bagian dalam harta peninggalan yang belum
terbagi. Pemahaman ini sejalan dengan Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya menjamin hak setiap
orang untuk mempunyai milik dan melarang perampasan milik secara
sewenang-wenang dan melawan hukum.
5. Bahwa frasa “oleh siapapun” dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun
1945, menunjukan bahwa larangan pengambilalihan secara sewenang-
wenang tidak hanya ditujukan kepada negara, tetapi juga kepada
sesama subjek hukum privat. Dalam hubungan antar pihak privat,
kewajiban negara adalah menyediakan norma yang jelas sehingga hak
milik seseorang tidak dapat seseorang tidak dapat diambil oleh Pihak lain
melalui sarana hukum yang tidak berdasar.
6. Bahwa terakhir, dalam faktanya, Pihak yang paling terdampak oleh tafsir
yang menghapuskan hak waris pasangan hidup terlama pada
kenyataannya adalah pada janda. Ketidakjelasan pemaknaan Pasal 140
terhadap frasa “tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan
kepada yang masih hidup paling lama”, membuka jalan bagi hilangnya
hak istri yang ditinggal mati suaminya
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti ketentuan
norma Pasal 140 KUHPer bertentangan secara bersyarat (Conditionally
Unconstitutional) dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diebutkan diatas, para
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan
mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek voor Indonesie) (Staatsblad Tahun 1847, No. 23) terhadap frasa:
“tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih
hidup
paling
lama”,
Bertentangan
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
36
dimaknai: tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada
suami atau istri yang hidup paling lama, termasuk hak untuk mewaris sebagai
ahli waris menurut undang-undang, sehingga perjanjian kawin, termasuk
perjanjian pemisahan harta secara total, tidak dapat menghapuskan atau
mengurangi kedudukan dan bagian suami atau istri yang hidup paling lama
sebagai ahli waris, termasuk suami atau istri yang berkewarganegaraan
asing, dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pertanahan"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek voor Indonesie);
2. Bukti P-2
: Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Kartu Keluarga
Anak Pemohon I;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Akta Perkawinan Pemohon I;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 51, Tanggal
23 September 1997;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Akta Kematian Almarhum Suami dari Pemohon I
yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya,
tanggal 27 Oktober 2022;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
9. Bukti P-9
: Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-1082KT/
WPJ.11/KP.1303/2022;
37
10. Bukti P-10
: Fotokopi Surat Nomor S-5/PPS.KU/KPP.111309/2026,
perihal Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
terkait Data Tahun Pajak 2020, tanggal 29 April 2026;
11. Bukti P-11
: Fotokopi
Surat
Nomor
S-699/P2DK/KPP.1113/2025,
perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan, tanggal 22 Agustus 2025;
12. Bukti P-12
: Fotokopi
Surat
Nomor
S-779/P2DK/KPP.1113/2026,
perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan, tanggal 22 September 2026;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Surat Somasi Nomor 115/GPS/SK/VII/2026,
tanggal 24 Juli 2026, perihal Teguran Penyelesaian Seluruh
Harta Peninggalan Almarhum Rachmat Hartono, Sesuai
Putusan MA RI Nomor 4785K/Pdt/2024, tanggal 28
November 2024;
14. Bukti P-14
: Fotokopi
Surat
Nomor
B/4465/IX/RES.1.11./2026/
Ditreskrimum, Polda Jawa Timur, Perihal Undangan
Klarifikasi Atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Yang
Dilaporkan Oleh Anak Dari Pemohon I, Sdri. Michelle Saori
Dewanto;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Tangkapan Layar Laman Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Tangkapan Layar Laman Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 4785 K/Pdt/2024;
18. Bukti P-18
: Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 804
PK/Pdt/2009;
19. Bukti P-19
: Fotokopi Keterangan Hak Waris Nomor 28/KHW/XI/2022,
tanggal 16 November 2022;
20. Bukti P-20
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III;
21. Bukti P-21
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil
Kota Banjarmasin, tanggal 16 Februari 2024;
38
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 140 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) terhadap UUD NRI Tahun 1945,
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
23. Bukti P-23
: Fotokopi Akta Perjanjian Kesepakatan Pisah Harta, Nomor
01, Tanggal 2 Februari 2024.
39
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
40
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV yang pada pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah pengujian
materiil frasa ”tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada
yang masih hidup paling lama”, dalam norma Pasal 140 KUHPerdata yang
rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada
kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak,
tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih
hidup paling lama.
Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang
diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun
hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya
pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun
barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi
secara bebas.
Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada
golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran
dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya
dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama
perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh
dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menyatakan memiliki hak
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Jepang yang telah memiliki Kartu
Tanda Penduduk Indonesia [vide Bukti P-3], dan juga telah memiliki Kartu
Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan juga tercatat
dalam Kartu Keluarga milik anak dari Pemohon I yang diterbitkan pada tanggal
27 Oktober 2022 [vide Bukti P-4] serta terdaftar sebagai pembayar pajak [vide
Bukti P-9]. Pada tanggal 24 September 1997, Pemohon I menikah dengan
41
Warga Negara Indonesia dan dicatat dalam daftar perkawinan pada catatan sipil
tanggal 6 Oktober 1997 [vide Bukti P-5]. Sebelum menikah, Pemohon I dan
calon suaminya membuat perjanjian perkawinan sebagaimana Akta Perjanjian
Kawin Nomor 51 tertanggal 23 September 1997 yang dibuat di hadapan notaris
di Surabaya [vide Bukti P-6] dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil
Surabaya. Sejak perkawinan, Pemohon I tinggal tetap di Indonesia. Dari
perkawinan tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak. Pada tanggal 9 Oktober
2022, suami Pemohon I meninggal dunia [vide Bukti P-7] dan kemudian pada
tanggal 16 November 2022, berdasarkan Surat Kuasa dari anak-anaknya,
Pemohon I membuat Keterangan Hak Waris di hadapan Notaris di Surabaya
[vide Bukti P-19]. Selanjutnya, terjadi pencabutan surat kuasa kepada Pemohon
I oleh anak pertama, dan sengketa hukum waris mulai muncul. Anak pertama
Pemohon I mengajukan gugatan terhadap notaris yang menerbitkan keterangan
hak waris, Pemohon I dan anak kedua serta anak ketiga Pemohon I sebagai
turut tergugat dan selanjutnya hingga Putusan Kasasi tertanggal 28 November
2024 [vide Bukti P-17], jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 23
Februari 2024, jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 29 November
2023, hak waris Pemohon I sebagai pasangan terlama (istri almarhum)
dihapuskan. Anak pertama Pemohon I pun telah membuat laporan ke polisi
terhadap Pemohon I [vide Bukti P-14]. Untuk memperjuangkan haknya sebagai
pasangan terlama/janda almarhum, pada tanggal 10 Agustus 2026 Pemohon I
telah mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan Negeri Surabaya
[vide Bukti P-15] dan kepada PT. Bank Central Asia di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat [vide Bukti P-16]. Menurut Pemohon I, walaupun secara
administrasi kependudukan Pemohon I masih tercatat sebagai warga negara
Jepang, namun Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusional oleh
berlakunya
norma
yang
dimohonkan
pengujian.
Pemohon
I
dalam
menggunakan hak hukumnya di Pengadilan Negeri Surabaya hingga pada
tingkat kasasi yakni dalam Putusan Kasasi Nomor 4785 K/Pdt/2024 [vide Bukti
P-17] telah dirugikan akibat pemberlakuan norma a quo yang pada pokoknya
Pemohon I harus kehilangan hak warisnya karena terdapat perjanjian Kawin
Pisah Harta yang disebabkan pemaknaan hakim terhadap ketentuan norma
a quo dilakukan secara berbeda. Terdapat perbedaan tafsir hakim antara
42
putusan dalam perkara yang dialami Pemohon I dengan Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 804 PK/Pdt/2009 [vide Bukti P-18], sehingga berimplikasi pada
terlanggarnya hak hukum Pemohon I, termasuk hak untuk mendapatkan
jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk
mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945.
4. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia [vide
Bukti P-8] yang telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun. Menurut Pemohon II,
Pemohon II berpotensi mengalami kerugian yang diakibatkan berlakunya norma
Pasal 140 KUHPerdata, karena apabila Pemohon II akan menikah tidak
menutup kemungkinan akan mendapatkan pasangan yang meminta adanya
pemisahan harta total.
5. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan perseorangan warga negara
Indonesia [vide Bukti P-20 dan Bukti P-21] dan merupakan pasangan suami istri
yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
tanggal 16 Februari 2024 [vide Bukti P-22] yang memiliki perjanjian perkawinan
dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan Pisah Harta Nomor 01 tertanggal 2
Februari 2024 [vide Bukti P-23] yang telah didaftarkan pada Pejabat Pencatatan
Sipil Kota Banjarmasin yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional oleh
berlakunya objek permohonan a quo, sebagaimana dialami Pemohon I. Menurut
Pemohon III dan Pemohon IV, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Pemohon
III dan Pemohon IV tidak pernah dimaksudkan untuk menghapuskan hak waris
salah satu pihak di kemudian hari, sebagai pasangan terlama. Oleh karena
adanya ketidakpastian hukum atas keberlakuan norma Pasal 140 KUHPerdata,
maka berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon III
dan Pemohon IV di masa mendatang.
6. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, apabila permohonan
a quo dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional secara aktual yang dialami
oleh Pemohon I dan secara potensial yang akan dialami Pemohon II, Pemohon
III dan Pemohon IV sebagaimana yang diuraikan, tidak lagi terjadi atau tidak
akan terjadi.
43
[3.6]
Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon
I sampai dengan Pemohon IV dalam menjelaskan anggapan kerugian hak
konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, serta
kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV sebagai berikut.
[3.6.1]
Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon I dalam menjelaskan
kedudukan hukumnya tersebut di atas, Pemohon I merupakan perseorangan
dengan kewarganegaraan Jepang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk-el (KTP-el)
[vide Bukti P-3] dan tercatat dalam Kartu Keluarga [vide Bukti P-4] serta terdaftar
sebagai pembayar pajak [vide Bukti P-9]. Pemohon I menyatakan bahwa sejak
menikah dengan suaminya yang merupakan warga negara Indonesia [vide Bukti
P-5], Pemohon I tinggal tetap di Indonesia. Pemohon I menyatakan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945.
Berkenaan dengan warga negara Jepang yang memiliki KTP-el
sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 63 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013), yang
pada pokoknya menyatakan penduduk warga negara Indonesia dan orang asing
yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah
kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Adapun masa berlaku KTP-el untuk
orang asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap [vide Pasal 64 ayat
(7) huruf b UU 24/2013]. Izin tinggal tetap merupakan izin tinggal yang diberikan
kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 1
angka 19 UU 24/2013]. Pengaturan terkait administrasi kependudukan tersebut
bertujuan salah satunya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan
diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk
dalam pelayanan publik. Penduduk dalam hal ini, termasuk orang asing yang
44
bertempat tinggal di Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
Sebelum menikah, Pemohon I dan calon suaminya membuat perjanjian
perkawinan sebagaimana Akta Perjanjian Kawin Nomor 51 tertanggal 23 September
1997 yang dibuat di hadapan notaris di Surabaya [vide Bukti P-6] dan telah
dicatatkan di kantor catatan sipil Surabaya. Setelah suami Pemohon I meninggal
dunia [vide Bukti P-7], pada pokoknya terjadi sengketa waris dalam keluarga
Pemohon I. Menurut Pemohon I, walaupun secara administrasi kependudukan
masih tercatat sebagai warga negara Jepang, namun Pemohon I mengalami
kerugian hak konstitusional oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.
Pemohon I telah memperjuangkan hak hukumnya di Pengadilan Negeri Surabaya
hingga pada tingkat kasasi yakni hingga Putusan Kasasi Nomor 4785 K/Pdt/2024
[vide Bukti P-17] karena dirugikan akibat berlakunya norma pasal a quo yang pada
pokoknya Pemohon I menjadi kehilangan hak warisnya sebagai istri yang hidup
terlama karena terdapat perjanjian kawin pisah harta yang disebabkan pemaknaan
hakim terhadap ketentuan norma a quo dilakukan secara berbeda. Dalam hal ini,
terdapat perbedaan tafsir hakim antara putusan dalam perkara yang dialami
Pemohon I dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 804 PK/Pdt/2009 [vide
Bukti P-18], sehingga berimplikasi pada terlanggarnya hak hukum Pemohon I,
termasuk hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian
hukum yang adil serta hak untuk mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh
diambil secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
[3.6.2]
Bahwa terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon I, berkenaan
dengan kualifikasi Pemohon I sebagai warga negara Jepang, Mahkamah terlebih
dahulu mempertimbangkan apakah warga negara asing (WNA) memiliki kedudukan
hukum untuk menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagai
berikut.
Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-
VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal
28 Februari 2011, Paragraf [3.6], antara lain mempertimbangkan:
45
Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon,
Mahkamah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan,
”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara”;
yang kemudian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-
V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30
Oktober 2007 yang antara lain mempertimbangkan:
a. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan
jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa perorangan yang berhak
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
(yang berarti mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945)
hanya Warga Negara Indonesia (WNI) sedangkan Warga Negara Asing
(WNA) tidak berhak;
b. Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu Undang-Undang
Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan
hukum menurut prinsip due process of law...;
c. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai ”perorangan”
termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah
dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, ”perorangan warga
negara Indonesia”, sehingga selengkapnya setelah ada Penjelasan Pasal 51
ayat (1) huruf a UU MK harus di baca, ”perorangan termasuk orang yang
mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia”. Dengan demikian,
Pemohon sebagai warga negara asing (WNA) tidak memenuhi kualifikasi
sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta
Penjelasannya, sehingga Pemohon sebagai warga negara asing (WNA) tidak
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.
Pertimbangan hukum Mahkamah demikian juga ditegaskan kembali
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2014, yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2015.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bagi warga negara asing yang
berada di wilayah Indonesia memiliki hak hukum, sedangkan berkenaan dengan hak
konstitusional warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-
undang, in casu permohonan a quo merupakan hak yang dijamin dan diatur
langsung di dalam UUD NRI Tahun 1945, hingga saat ini hanya diberlakukan khusus
bagi warga negara Indonesia. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
46
atas, Pemohon I oleh karena bukan merupakan subjek yang dapat menjadi
pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945, karena statusnya sebagai WNA, dengan demikian tidak memenuhi kualifikasi
sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga menurut
Mahkamah, hingga saat ini, Pemohon I yang berstatus sebagai WNA tidak
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan
a quo.
[3.6.3]
Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian Pemohon II, Pemohon III
dan Pemohon IV dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV telah membuktikan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-8, Bukti
P-20 dan Bukti P-21]. Pemohon II merupakan mahasiswa berusia 26 (dua puluh
enam) tahun dan belum menikah, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV
merupakan pasangan suami istri yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan
pada Kantor Catatan Sipil tanggal 16 Februari 2024 [vide Bukti P-22] yang memiliki
perjanjian perkawinan dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan Pisah Harta Nomor 01
tertanggal 2 Februari 2024 [vide Bukti P-23], yang telah didaftarkan pada Pejabat
Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Pemohon II sampai dengan Pemohon IV
menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal
tersebut, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV dalam menguraikan anggapan
kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat potensial menyatakan bahwa oleh
karena berlakunya norma Pasal 140 KUHPerdata, Pemohon II berpotensi
mengalami kerugian hak konstitusional karena apabila nanti akan menikah maka
tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan pasangan yang meminta adanya
pemisahan harta total sehingga kehilangan hak warisnya. Sedangkan, bagi
Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan pasangan suami istri, berpotensi
mengalami kerugian hak konstitusional karena adanya ketidakpastian hukum atas
pemberlakuan norma a quo padahal perjanjian perkawinan yang dibuat oleh
Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah dimaksudkan untuk menghapuskan hak
waris salah satu pihak sebagai pasangan yang hidup terlama di kemudian hari.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menjelaskan kedudukan hukum,
Pemohon II sampai dengan Pemohon IV harus memenuhi syarat sebagaimana
47
diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat
(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yakni ada hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945,
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian, kerugian konstitusional dimaksud
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, ada hubungan sebab-akibat
antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian, dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
Berkenaan dengan uraian mengenai keterpenuhan syarat anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana ketentuan tersebut di atas, menurut
Mahkamah, Pemohon II tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan
kerugian hak konstitusional yang akan dialaminya yang bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Tidak terdapat uraian
maupun bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon II tersebut merupakan anggapan yang dalam batas
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya norma Pasal
140 KUHPerdata yang dimohonkan pengujian. Terlebih, Pemohon II bukan
merupakan subjek yang memiliki keterkaitan langsung dengan adanya perjanjian
perkawinan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 140 KUHPerdata. Jikapun
Pemohon II beranggapan bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami
merupakan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) atau setidak-tidaknya potensial
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka Pemohon II
harus dapat menunjukkan serta menguraikan bahwa memang benar terdapat
konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari berlakunya norma Pasal 140
KUHPerdata. Dalam hal ini, Pemohon II tidak dapat menunjukkan secara jelas dan
memadai bahwa norma Pasal 140 KUHPerdata yang dimohonkan pengujian telah
merugikan hak konstitusional Pemohon II.
Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV, sekalipun
Pemohon III dan Pemohon IV telah dapat membuktikan sebagai perseorangan
48
warga negara Indonesia [vide Bukti P-20 dan Bukti P-21] dan merupakan pasangan
suami istri [vide Bukti P-22] yang memiliki perjanjian perkawinan dalam bentuk
Perjanjian Kesepakatan Pisah Harta [vide Bukti P-23] yang telah didaftarkan pada
Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, namun Mahkamah tidak menemukan
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV dengan berlakunya norma Pasal 140
KUHPerdata yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, kekhawatiran
Pemohon III dan Pemohon IV terhadap anggapan kerugian hak konstitusionalnya,
yakni bilamana di masa mendatang terdapat ketidakpastian hukum atas
pelaksanaan norma a quo sehingga perjanjian perkawinan Pemohon III dan
Pemohon IV justru membuat terhapusnya hak waris salah satu pihak sebagai
pasangan hidup terlama, tidak memiliki keterkaitan logis dengan norma Pasal 140
KUHPerdata yang dimohonkan pengujian. Terlebih, secara hukum, norma yang
dimohonkan pengujian tidak menghalangi hak Pemohon III dan Pemohon IV untuk
melakukan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 140
KUHPerdata, termasuk jika akan mengubah perjanjian kawin sesuai dengan
kesepakatan bersama selama perkawinan berlangsung.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sekalipun Pemohon II
sampai dengan Pemohon IV telah dapat membuktikan sebagai perseorangan warga
negara Indonesia, namun Pemohon II tidak dapat menjelaskan secara spesifik
bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang akan dialami yang bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta
Pemohon III dan Pemohon IV juga tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusionalnya secara potensial yang dialami oleh Pemohon III dan Pemohon IV
dengan berlakunya norma Pasal 140 KUHPerdata yang dimohonkan pengujian.
Oleh karena ihwal syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana
dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan
selanjutnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] bersifat kumulatif, maka
dengan tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak
terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada
relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan
49
demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa
Pemohon II sampai dengan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya
disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.8]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
50
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
---------------------------------------------------------------
6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)
Terhadap Putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda dari Hakim
Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut:
[6.1]
Sehubungan dengan pengujian Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdt) dalam isu perkara menyangkut frasa “tidak pula hak-hak yang
oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama” terhadap
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
yang dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankerlijke verklaar) oleh Mahkamah
karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Dalam
hal ini, saya hakim konstitusi M. Guntur Hamzah, menyampaikan pendapat berbeda
(dissenting opinion) yang pada intinya berpendapat bahwa seharusnya Pemohon III
dan Pemohon IV mempunyai legal standing dalam permohonan a quo. Adapun
argumentasi hukum pendapat berbeda saya, selengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa meskipun Pemohon I merupakan warga negara asing (WNA) yang
mendalilkan adanya kerugian yang konkret dan aktual akibat penerapan Pasal
140 KUHPerdata, termasuk kehilangan hak waris berdasarkan putusan
pengadilan dalam perkara konkretnya, menurut hemat saya keberadaan
kerugian faktual tersebut belum dengan sendirinya memberikan kedudukan
hukum kepada Pemohon I. Dalam hukum acara pengujian undang-undang,
perihal mengenai ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon harus dibedakan secara konseptual dari persoalan mengenai siapa
yang oleh undang-undang diberikan hak untuk mengajukan permohonan. Pasal
51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 secara limitatif menentukan
51
kualifikasi subjek yang dapat mengajukan pengujian undang-undang, termasuk
perorangan warga negara Indonesia. Oleh karena Pemohon I merupakan WNA
(warga negara Jepang), maka sekalipun Pemohon I bertempat tinggal di
Indonesia dan memiliki hubungan keluarga dengan WNI, serta mendalilkan
adanya anggapan kerugian yang nyata akibat berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian, keadaan tersebut tidak mengubah kualitas subjektif
Pemohon I sebagai WNA. Oleh karena itu, aktualitas kerugian tidak dapat
menghapus
persyaratan
mengenai
kualitas
subjek,
sebab
kerugian
konstitusional hanya relevan untuk dinilai lebih lanjut apabila terlebih dahulu
terdapat subjek yang secara yuridis diberi akses atau hak konstitusional untuk
mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Atas dasar tersebut, tidak
terpenuhinya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dalam perkara a quo
bukanlah penilaian terhadap benar atau tidaknya hak yang didalilkan, melainkan
konsekuensi yang hingga saat ini (pro tempore) hak untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah hanya diberikan kepada
WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat
(1) PMK 7/2025.
2. Bahwa Pemohon II merupakan WNI yang mendalilkan bahwa dirinya telah
berada pada usia dewasa dan secara rasional dapat memasuki hubungan
perkawinan yang di dalamnya terdapat kemungkinan dibuatnya perjanjian
perkawinan dengan pemisahan harta secara total. Dalam keadaan demikian,
keberlakuan Pasal 140 KUHPerdata berpotensi memengaruhi kedudukan
hukum Pemohon II sebagai pasangan yang hidup paling lama dalam hal terjadi
kematian salah satu pasangan;
Bahwa potensi kerugian Pemohon II mempunyai hubungan langsung dengan
norma yang diuji karena objek permohonan secara spesifik menyangkut akibat
hukum perjanjian perkawinan terhadap hak pasangan yang hidup paling lama.
Dengan demikian, kerugian yang didalilkan bukan merupakan kerugian yang
sama sekali berada di luar lingkup norma, melainkan berkaitan langsung dengan
akibat hukum yang mungkin timbul (potensial) dari penerapan norma Pasal 140
KUHPerdt. Bahwa sekalipun kerugian Pemohon II saat ini tidak aktual, namun
ihwal kedudukan hukum tidak mensyaratkan kerugian harus selalu telah terjadi.
PMK 7/2025 secara eksplisit mengatur pula terkait kerugian yang bersifat
52
potensial sepanjang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
Dalam perkara a quo, Pemohon II merupakan WNI telah berusia dewasa,
potensial menikah, dan berada dalam ruang lingkup subjek hukum yang secara
langsung atau tidak langsung dapat/kelak membuat perjanjian perkawinan. Oleh
karenanya, meskipun terdapat signifikansi terhadap keberlakuan norma/pasal
yang dimohonkan pengujian, akan tetapi berhubung karena Pemohon II tidak
menunjukkan bukti terkait anggapan kerugian hak konstitusional baik secara
aktual maupun potensial, sehingga dalil Pemohon II terkait adanya anggapan
kerugian hak konstitusional dimaksud masih jauh dari potensi apalagi aktual
yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi atau akan terjadi
bagi Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai kedudukan hukum yang lebih
konkret dibandingkan Pemohon II. Keduanya adalah WNI yang merupakan
pasangan suami istri, dan telah memiliki perjanjian perkawinan berupa
kesepakatan pisah harta yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2024 serta
didaftarkan pada pejabat pencatatan sipil. Dengan adanya perjanjian perkawinan
tersebut, hubungan hukum Pemohon III dan Pemohon IV dengan berlakunya
norma Pasal 140 KUHPerdata bukan lagi sebatas kemungkinan yang abstrak,
tetapi memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan
kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV dengan berlakunya
norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, kedua Pemohon telah berada
dalam kedudukan hukum yang secara langsung diatur dan dipengaruhi oleh
norma a quo. Andaipun kedudukan hukum Pemohon III dan Pemohon IV tidak
aktual, quad non, namun dalam batas penalaran yang wajar kerugian dimaksud
berpotensi dialami oleh Pemohon III dan Pemohon IV.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut penilaian saya, Pemohon I
dan Pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum. Sedangkan Pemohon III
dan Pemohon IV (para Pemohon) mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara a quo;
4. Bahwa meskipun para Pemohon seharusnya mempunyai kedudukan hukum,
namun setelah mencermati secara saksama dalil-dalil yang dikonstruksikan oleh
para Pemohon, pada pokoknya persoalan yang dipersoalkan bukan terletak
53
pada konstitusionalitas norma Pasal 140 KUHPerdata, melainkan pada
penerapan dan penafsiran norma tersebut oleh pengadilan dalam perkara
konkret yang dialami Pemohon I. Hal tersebut tampak dari dalil para Pemohon
yang mendasarkan kerugian konstitusionalnya pada Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya
yang
dikuatkan
pada
tingkat
banding
dan
kasasi,
serta
membandingkannya dengan penafsiran berbeda dalam Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 804 PK/Pdt/2009. Oleh karenanya, yang sesungguhnya
dipersoalkan para Pemohon terkait norma Pasal 140 KUHPerdata adalah
apakah dalam perkara konkret tertentu perjanjian kawin pisah harta dapat
berakibat pada hilangnya hak waris pasangan yang hidup terlama, dalam
konteks sebagaimana yang digambarkan atau diuraikan oleh para Pemohon
dalam bagian posita, masih terlihat sebagai persoalan implementasi norma,
bukan persoalan konstitusionalitas norma. Terlebih, dalam hukum waris
(KUHPerdata) dikenal bagian mutlak/minimum (legitime portie) yakni bagian
minimum dari harta warisan yang dilindungi bagi ahli waris tertentu. Dengan
konsep ini membatasi kebebasan seseorang untuk membagikan hartanya demi
melindungi keluarga yang berhak. Sehingga, terkait penerapan norma Pasal 140
KUHPerdata dimaksud bukan persoalan konstitusionalitas norma. Walakin,
seandainya permohonan a quo lanjut ke sidang Pleno, quad non, dan Mahkamah
selanjutnya memeriksa pokok permohonan karena para Pemohon seharusnya
mempunyai kedudukan hukum, maka persoalan implementasi norma dimaksud
setelah mendengarkan dan menggali keterangan, data/informasi, alat bukti, dan
fakta hukum dalam persidangan (pleno) mendapat perhatian Mahkamah sebagai
persoalan konstitusionalitas norma yang meskipun pada akhirnya besar
kemungkinan berujung pada permohonan a quo dinyatakan ditolak. Namun, apa
pun hasil akhir dimaksud, hal yang terpenting dalam kaitan dengan permohonan
a quo, jika Mahkamah memberikan legal standing kepada para Pemohon
sebagaimana argumentasi hukum di atas, Mahkamah tentu saja menjawab
pokok permohonan para Pemohon a quo, sehingga terkait dengan petitum dan
dalil-dalil yang dijelaskan dalam posita permohonan dapat terjawab jelas dan
tuntas oleh Mahkamah.
***
54
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
55
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rahmadiani Putri Nilasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum, yang pada pokoknya mempertimbangkan adanya Turunan Akta Perjanjian Kawin No. 51 tanggal 23 September 2022 dan akta perjanjian kawin tersebut dibuat secara sah dihadapan Notaris di Surabaya, maka perjanjian kawin tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dan perjanjian kawin tersebut tidak pernah diubah, sehingga Ketika salah satu pihak meninggal dunia maka harta pribadi atau harta bawaan akan menjadi hak masing-masing karena tidak ada harta bersama, maka warisan akan dibagi berdasarkan isi perjanjian kawin, sehingga dengan demikian Tergugat II (Pemohon I) tidak berhak mewaris harta peninggalan Almarhum Suami, begitu juga sebaliknya, karena yang berhak hanyalah anak-anak kandung, Lebih lanjut menurut Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, mengatakan: perbuatan Tergugat I yang telah membuat Keterangan Hak Waris tanggal 16 November 2022 atas permintaan Tergugat II (Pemohon I), adalah perbuatan melawan hukum (PMH) 13 (vide Putusan No. 4785 K/Pdt/2024, tertanggal 28 November 2024, hal.8-9). 34) Artinya, dengan Putusan Kasasi, tertanggal 28 November 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 23 Februari 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 29 November 2023, hak waris Pemohon I sebagai pasangan terlama (Istri Almarhum), dihapuskan. 35) Bahwa akibat dihapuskannya hak mewaris Pemohon I, selain retaknya hubungan Pemohon I dengan anak-anaknya, Pemohon I juga kehilangan hak untuk mengakses dan menelusuri harta waris atas nama alm. Suami dari Pemohon I yang selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon I sebagai istri, di antaranya: - Berdasarkan Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terkait Data Tahun Pajak 2026 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, tertanggal 29 April 2026, ternyata terdapat data harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH Orang Pribadi tahun pajak 2020 dan Surat Pernyataan Pengungkapan Harta (SPPH) pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebesar Rp170.082.498.519,- (Bukti P-10) - Berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, tertanggal 22 Agustus 2025 (Bukti P-11) ternyata terdapat selisih penghasilan luar negeri yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh sebesar Rp1.602.724.964,- - Berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, tertanggal 22 September 2026 (Bukti P.12) ternyata terdapat data simpanan lm. Rachmat Hartojo di Standard Chartered Bank Singapore Limited sebesar Rp60.588.374.089,- yang belum dilaporkan di SPT PPh tahun 2023. - Berdasarkan informasi, alm. Rachmat Hartojo pernah membeli emas secara bertahap sebanyak 43 Kilogram dengan metode 14 pembayaran cash. Emas sebagaimana tersebut, menurut informasi dari alm. Rachmat Hartojo ketika masih hidup diserahkan kepada ibunya dan uang pembelian emas itu terindikasi kuat ditarik tunai dari perusahaan-perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh salah satunya adalah alm. Rachmat Hartojo. - Adanya beberapa rekening bank atas nama pribadi alm. Rachmat Hartojo yang digunakan oleh pihak lain dan terindikasi digunakan untuk memanipulasi transaksi keuangan. - Hilangnya hak Pemohon I untuk mewarisi saham-saham alm. Rachmat Hartojo di beberapa perseroan, diantaranya: PT. Mega Marine Pride, PT. Baramuda Bahari, PT. Mega Marine Prime. 36) Berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, pada tanggal 24 Juli 2026, ketiga anak Pemohon I secara bersama-sama melalui kuasa hukumnya mengajukan somasi kepada Pemohon I agar mengembalikan atau menyerahkan aset-aset milik Almarhum. Melalui somasi itu disampaikan, apabila aset-aset itu tidak dikembalikan/diserahkan, maka Pemohon I akan dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP (Bukti P-13). Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2026, Anak Pertama Pemohon I telah membuat laporan polisi di Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Laporan Polisi No. LP/B/ 1045/VIII/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR (Bukti P-14). 37) Untuk memperjuangkan haknya sebagai pasangan terlama/janda Almarhum, pada tanggal 10 Agustus 2026, Pemohon I telah mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister dengan Perkara No. 931/Pdt.G/2026/PN Sby (Bukti P-15). 38) Pada pokoknya, Pemohon I meminta agar Pemohon I bersama dengan ketiga anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum dan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya adalah harta peninggalan/harta warisan/boedel warisan yang belum terbagi dari almarhum serta meminta untuk membagi harta warisan tersebut 15 kepada para ahli waris (Pemohon dan anak-anak) dan hasilnya dibagi rata/sesuai porsi hukum, paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. 39) Namun, sebelum Pemohon I mendaftarkan Gugatan Pembagian Waris di Pengadilan Negeri Surabaya, anak pertama dari Pemohon I telah membuat Laporan Polisi ke Polda Jawa Timur, tanggal 5 Agustus 2026, sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP. 40) Sampai Permohonan ini di daftarkan ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun putusan/penetapan pengadilan tentang yang memutuskan/menetapkan apa saja harta peninggalan (boedel waris) Almarhum Suami Pemohon I. 41) Demikian pula Pemohon I telah mengajukan gugatan kepada PT. Bank Central Asia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dengan Perkara No. 676/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst., tertanggal 17 September 2026 (Bukti P-16), mengingat PT. Bank Central Asia tidak memberikan mutasi rekening Almarhum suami Pemohon I yang digunakan oleh pihak lain dan terindikasi digunakan untuk memanipulasi transaksi keuangan. 42) Pemohon I sangat dirugikan atas keberlakuan ketentuan norma Pasal 140 KUHPer terhadap frasa: tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama, karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, terbukti dengan peristiwa yang dialami langsung oleh Pemohon I dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 November 2024 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 23 Februari 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung, tertanggal 29 November 2023, karena dengan putusan tersebut, status Pemohon sebagai ahli waris, termasuk hak Pemohon untuk mewaris, menjadi hapus. 43) Padahal seharusnya ketentuan Pasal 140 KUHPerdata, maka perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi/menghilangkan hak- hak pasangan terlama. Hal tersebut didasarkan juga pada praktik 16 peradilan melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 804 PK/Pdt/2009 (hal. 34), yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: “Bahwa justru menurut Pasal 140 KUH Perdata isi Perjanjian Kawin tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama, dengan kata lain hak Pemohon PK I sebagai ahli waris sah dari Dra. Oetami Komala tidak dikecualikan /hapus/hilang/gugur atas dasar adanya perjanjian kawin”. 44) Artinya rumusan ketentuan Pasal 140 KUHPerdata masih menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon I dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1). Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan tafsir antara Putusan dalam Perkara yang dihadapi oleh Pemohon I dengan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 804 PK/Pdt/2009, sehingga berimplikasi pada terlanggarnya hak-hak hukum, termasuk hak konstitusional Pemohon I untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum hukum yang adil. 45) Artinya dalam mencari keadilan untuk mendapatkan hak warisnya, Pemohon I sudah sampai pada titik akhir Putusan Kasasi dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil kepada Pemohon I. Oleh karenanya Pemohon I memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan penegasan atas pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 140 KUHPer bertentang
