PUU
Tahun 2026
333/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemohon: Ferdinandus Klau
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 333/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Ferdinandus Klau
Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil
Alamat
:
Jalan Ahmad Yani, RT/RW, 028/004, Kelurahan
Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
3 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
4 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
333/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 333/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 4 September 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 16 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal
21 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun
1945 menyatakan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD
NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar”.
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang
selanjutnya disebut sebagai UU MK menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut sebagai UU 48/2009
menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dalam hal dugaan
pertentangan norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
3
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801) yang selanjutnya disebut sebagai UU 13/2022, yang menyatakan
bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(yang selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan bahwa:
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil pada Pasal 15 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE, yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:
"Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab
terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya".
8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil - dalil tersebut diatas, Pemohon
memohon agar Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II.
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (Legal Standing)
1. Dasar Kedudukan Hukum
Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pemohon dalam
permohonan a quo adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti-
P1) yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya suatu Undang – Undang.
4
2. Yurisprudensi Syarat Kerugian Konstitusional
Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak adanya Putusan Nomor 006/PUU-
III/2025 dan Putusan 011/PUU-V/2007 telah menetapkan 5 (lima) syarat
kumulatif kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon,
yaitu:
a. Adanya hak dan/atau kewajiban konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. Hak dan/atau kewajiban konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undnag yang dimohonkan pengujiannya;
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab – akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang – Undang yang
dimohonkan pengujiannya;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan
Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi terjadi.
3. Pemenuhan Syarat Kerugian Konstitusional Pemohon
a. Pemenuhan Syarat Kualifikasi Subjek Hukum:
Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (Bukti
P-1), yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Kanwil Ditjen
Pemasyarakan NTT Rutan Kelas IIB Kefamenanu, yang berdomisili di
Jl. Ahmad Yani, Rt/Rw: 028/004, Kelurahan Kefamenanu Selatan,
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemohon merupakan subjek yang sah
demi hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian
Undang – Undang a quo.
b. Pemenuhan Syarat Pertama (Adanya Hak Konstitusional):
Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin secara
tegas dalam Pasal 28G ayat (1) UU NRI Tahun 1945, yang
menyatakan:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah
5
kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”.
c. Pemenuhan Syarat Kedua (Kerugian Hak Konstitusional Atas
Berlakunya Norma):
Bahwa hak konstitusional Pemohon atas rasa aman, kehormatan,
martabat, serta perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, telah dirugikan secara nyata
dan langsung oleh berlakunya norma Pasal 15 ayat (1) Undang –
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Hal ini dikarenakan tidak memberikan batasan,
kepastian, maupun penegakan hukum yang tegas terhadap
penyelenggaraan
sistem
elektronik
yang
andal,
aman
dan
bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan a
quo. Ketidaktegasan aturan tersebut semakin memberikan ruang bagi
pengguna sistem elektronik termasuk media sosial untuk membuat,
menggunakan, dan menyebarkan konten menggunakan identitas
palsu, akun anonim, atau akun yang tidak terverifikasi (unverified ID).
Ketiadaan perlindungan siber dan validasi identitas asli ini membuka
celah yang sangat lebar bagi terjadinya tindakan pencemaran nama
baik, penyebaran fitnah, serta manipulasi informasi digital yang
menyerang kehormatan, martabat, dan data pribadi Pemohon tanpa
adanya suatu mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas dari
pihak penyelenggara platform.
d. Pemenuhan Syarat Ketiga (Kerugian Bersifat Spesifik, Aktual,
dan/atau Potensial):
Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bersifat spesifik dan
aktual, dimana Pemohon telah menjadi korban dari tindakan
penyalahgunaan akun digital yang tidak terverifikasi berupa:
1. Kerugian Riil Kehormatan Pemohon Sebagai Warga Negara
Indonesia:
1.1. Foto pribadi Pemohon disebarluaskan tanpa izin oleh
pengguna media sosial tiktok anonim/palsu yang bernama
“nobita.irmadewi.s” dengan mengunakan foto “boneka”
sebagai profil identitas palsu dalam melakukan aksi melawan
6
hukumnya, yang pada pokoknya dalam penyebarluasan foto
Pemohon dimaksud dilakukan dengan membangun narasi
secara melawan hukum untuk mencemarkan nama baik,
merendahkan
kehormatan,
dan
menyerang
martabat
Pemohon, baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja
Pemohon sebagai warga negara Indonesia (Bukti P-4).
1.2. Foto pribadi Pemohon disebarluaskan tanpa izin oleh
pengguna media sosial tiktok anonim/palsu yang bernama
“lika.liku.admin.ntt” dengan menggunakan foto “komodo”
sebagai profil identitas palsu dalam aksi melawan hukumnya,
yang pada pokoknya dalam penyebarluasan foto Pemohon
dimaksud dilakukan dengan membangun narasi secara
melawan
hukum
untuk
mencemarkan
nama
baik,
merendahkan
kehormatan,
dan
menyerang
martabat
Pemohon, baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja
Pemohon sebagai warga negara Indonesia (Bukti P-4).
1.3. Foto pribadi Pemohon disebarluaskan tanpa izin oleh peserta
anonim/palsu pada group media sosial facebook yang
bernama
“FLOBAMORA
TABONGKAR”
dengan
menggunakan foto profil pada group facebook tersebut
dengan gambar “komodo” sebagai identitas palsu dalam
melakukan aksi melawan hukum melalui group facebook
tersebut, yang pada pokoknya dalam penyebarluasan foto
Pemohon dimaksud dilakukan dengan membangun narasi
secara melawan hukum untuk mencemarkan nama baik,
merendahkan
kehormatan,
dan
menyerang
martabat
Pemohon baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja
Pemohon sebagai warga negara Indonesia (Bukti P-4).
1.4. Bahwa
Pemohon
telah
berupaya
untuk
melakukan
permohonan kepada penyedia platform media sosial
facebook maupun tiktok melalui fitur “laporkan akun” untuk
ditindaklanjuti berupa pemblokiran dan penonaktifan akun,
namun platform media sosial beralasan bahwa postingan
yang dilakukan tersebut tidak melanggar aturan komunitas
7
mereka, sehingga menyulitkan Pemohon dalam melakukan
upaya
untuk
menyelesaian
permasalahan
tersebut
sebagaimana Pemohon buktikan pada (Bukti P-5).
1.5. Bahwa sebagai upaya dalam mempelopori penggunaan
identitas asli yang mudah diverifikasi pada paltform media
sosial Tiktok dan Facebook, Pemohon selalu menggunakan
nama asli yang sebagaimana tertulis pada identitas diri
Pemohon (Bukti P-1) dalam melakukan pendaftaran atau
pembuatan akun pada platfrom media sosial dimaksud, yang
sebagaimana Pemohon buktikan melalui (Bukti P-5).
1.6. Bahwa penyebarluasan foto Pemohon oleh akun media
sosial tiktok yang palsu dan akun anonim pada group
facebook yang tidak terverifikasi keasliannya tersebut,
dilakukan pada tanggal 6 Maret 2026, atau setidak – tidaknya
di waktu lain pada tahun yang sama yang sebagaimana
terlampir pada bukti yang Pemohon lampirkan (Bukti P-4).
1.7. Bahwa Pemohon merupakan korban dari tindak pidana
pencemaran nama baik yang berada di wilayah hukum
Negara Indonesia, maka secara yuridis seharusnya negara
bisa menjamin dan memberikan perlindungan akan rasa
aman tersebut, sebagai bagian dari penegakan akan
supremasi hukum yang adil dan berkepastian hukum di
dalam negara yang berdaulat.
2. Kendala Penegakan Hukum Siber:
2.1. Ketidakberdayaan Pemohon dalam menuntut hak akan rasa
amannya,
dikarenakan
platfrom
media
sosial
yang
membiarkan pengguna identitas palsu (anonim), sehingga
menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan
pembuktian digital guna melacak pelaku siber yang
merugikan Pemohon.
2.2. Bahwa karena platfrom media sosial tidak mewajibkan
pengguna media sosial menggunakan identitas yang
terverifikasi keasliannya, membuat Pemohon melaporkan hal
dimaksud berkali – kali kepada pihak kepolisian, namun tidak
8
satupun yang berhasil diungkap sebagaimana Pemohon
buktikan dengan Laporan Polisi (Bukti P-6).
2.3. Bahwa karena kemudahan aksesibilitas para pelaku dalam
mengubah identitas dan menghapus postingan pada setiap
platform digital tiktok dan facebook sebagai bagian dalam
upaya
pelaku
dalam
menyembunyikan
identitasnya,
postingan pencemaran nama baik sebagaimana yang telah
dilakukan
melalui
group
facebook
“FLOBAMORA
TABONGKAR” telah dihapus/ take down, hal tersebut
dilakukan dengan tujuan agar menyulitkan aparat penegak
hukum dalam melacak dan menelusuri keberadaan para
pelaku kejahatan tersebut.
Bilamana kerugian tersebut belum terjadi secara menyeluruh,
setidak – tidaknya kerugian tersebut bersifat sangat potensial yang
berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terus
terjadi dan meluas jika platform digital dibiarkan memfasilitasi
pengguna tanpa memverifikasi identitas asli, sehingga secara
konstan mengancam ruang aman digital Pemohon.
e. Pemenuhan Syarat Keempat (Hubungan Sebab – Akibat/ Causal
Verband):
1. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang nyata dan spesifik
(Causal verband) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya
norma yang diuji. Longgarnya penegakan standar keandalan sistem
dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang ITE yang seharusnya mewajibkan verifikasi identitas digital
yang asli secara ketat menjadi penyebab utama (conditio sine qua
non) yang melahirkan impunitas bagi pelaku kejahatan digital
anonim. Akibat hukumnya, Pemohon kehilangan hak atas rasa
aman dan perlindungan diri dari ketakutan di ruang siber karena
pelaku berlindung di balik dinding anonimitas yang gagal dimitigasi
oleh regulasi perundang – undangan saat ini.
2. Bahwa dengan ketiadaan kewajiban penggunaan identitas asli yang
terverifikasi oleh penyelenggara sistem elektronik bagi pengguna
platfrom digital, membuat Pemohon menjadi korban dari akun
9
palsu/anonim yang sebagaimana Pemohon lampirkan sebagai bukti
dalam permohonan ini (Bukti P-4), dimana keberadaan dari akun –
akun
anonim/palsu
dimaksud
sering
digunakan
untuk
menyebarluaskan foto orang lain termasuk Pemohon sendiri tanpa
izin, digunakan untuk menyerang kehormatan, dan melakukan
pencemaran nama baik, serta menyebarkan narasi yang pada
pokoknya merugikan martabat Pemohon tanpa bisa diidentifikasi
oleh penegak hukum.
f. Pemenuhan Syarat Kelima (Dampak Pengabulan Permohonan):
Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian ini oleh
Mahkamah Konstitusi, maka akan terciptanya suatu kepastian hukum
yang memaksa penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk
menerapkan sistem verifikasi identitas asli yang ketat. Hal ini secara
langsung akan mengeliminasi keberadaan akun – akun palsu/anonim
yang berbahaya sebagaimana Pemohon lampirkan pada (Bukti P-4),
menghentikan kerugian konstitusional Pemohon, serta memulihkan
pemenuhan hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman bagi
Pemohon maupun seluruh warga negara Indonesia di ranah ruang
digital.
III.
ALASAN PERMOHONAN (Posita)
A. Ketidakjelasan Batasan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Secara Andal, Aman, dan Bertanggung Jawab
1. Bahwa seharusnya ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 11
Tahun 2008 Tentang ITE harus menetapkan batasan tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang andal, aman, dan
bertanggung jawab dalam ruang digital, sehingga melalui ruang digital
yang dipercaya tersebut, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman
setiap warga negara, lebih khususnya Pemohon dapat terpenuhi
secara utuh sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
2. Bahwa jaminan perlindungan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 menuntut adanya suatu kepastian hukum yang nyata
dalam setiap penyelenggaraan sistem elektronik. Ketidakjelasan
10
batasan atau parameter mengenai apa yang dimaksud dengan sistem
yang “andal, aman, dan bertanggung jawab” dalam Pasal 15 ayat (1)
UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE telah menimbulkan
kekosongan standar baku yang dapat memicu penyalahgunaan
informasi dan data pribadi, maraknya perbuatan pidana pencemaran
nama baik oleh oknum melalui media sosial yang anonim/fake, serta
kerentanan terhadap sistem digital;
3. Bahwa akibat dari tidak adanya batasan konkrit tersebut, negara abai
dalam memberikan jaminan perlindungan (protection) dan rasa aman
(security) bagi Pemohon selaku pengguna ruang digital dari ancaman
ketakutan, serta kerugian materil maupun immaterial yang timbul dari
kegagalan sistem elektronik;
4. Bahwa dengan demikian, ketidakjelasan norma dalam pasal a quo
secara nyata telah mencederai hak konstitusional Pemohon dan
menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak selaras dengan
amanat perlindungan diri pribadi dan pemenuhan rasa aman yang
diwajibkan oleh konstitusi.
B. Urgensi Kewajiban Penerapan Verifikasi Identitas Asli Pada
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik
Demi
Menjamin
Konstitusionalitas Pemohon Sebagai Warga Negara
5. Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam
konstitusi, menggariskan secara imperatif bahwa segala aspek
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus
bersendikan atas hukum. Prinsip ini tidak boleh sekedar menjadi
pemanis tekstual, melainkan harus mengejawantah dalam wujud asas
kepastian hukum yang adil serta jaminan perlindungan hukum yang
efektif bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk
didalamnya ruang digital (cyber space).
6. Bahwa Konstitusi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
secara tegas telah memberikan jaminan hak asasi manusia (HAM)
yang sangat mendasar dan bersifat absolute, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.”
11
Ketentuan ini meletakan kewajiban konstitusional (contitutional
obligation) kepada negara untuk menciptakan lingkungan yang aman,
bebas dari rasa takut, serta mampu melindungi kehormatan dan
harkat martabat kemanusiaan setiap warga negaranya dari segala
bentuk ancaman dan tindakan destruktif.
7. Bahwa dalam perkembangannya, ruang digital saat ini telah
bertransformasi menjadi ruang publik utama, tempat dimana warga
negara mengaktualisasikan hak – hak konstitusionalnya. Namun
jaminan perlindungan hak atas rasa aman sebagaimana diamanatkan
oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seolah mengalami
degradasi yang sangat masif akibat pembiaran penggunanaan akun
– akun anonim dan fiktif di platform media sosial. Akun anonim kerap
disalahgunakan sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana
siber, seperti perundungan siber (cyberbullying), penyebaran berita
bohong (hoax), fitnah, ujaran kebencian (hate speech), hingga
penipuan digital yang secara nyata merugikan secara materil dan
immateril,
serta
mengahancurkan
kehormatan
dan
martabat
kemanusiaan korban.
8. Bahwa apabila dikorelasikan dengan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11
Tahun 2008 tentang ITE, Pasal tersebut secara tegas membebankan
tanggung jawab hukum kepada Penyelenggara Sistem Elektronik
(PSE) dengan menyatakan:
“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyeleggarakan
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung
jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana
mestinya. ”
Frasa “andal, aman, dan bertanggung jawab” dalam ketentuan a quo
sudah sepatutnya ditafsirkan secara progresif dan kontekstual.
Sebuah sistem elektronik tidak dapat dikategorikan “andal, aman,”
dan “bertanggung jawab” apabila sistem tersebut dengan sengaja
menyediakan
celah
hukum
yang
membiarkan
penggunanya
menyembunyikan identitas aslinya demi menghindari tanggung jawab
hukum atas kejahatan yang dilakukannya.
9. Bahwa ketiadaan kewajiban verifikasi identitas asli yang valid oleh
penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam menyelenggarakan
12
platform digital menyebabkan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun
2008 Tentang ITE menjadi kehilangan taji dan maknanya secara
substansial. Pembiaran terhadap pembuatan akun tanpa verifikasi
identitas yang sah merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip
kehati – hatian (duty of care) oleh penyelenggara sistem elektronik
(PSE), yang berdampak langsung pada terciptanya ruang digital yang
tidak aman dan penuh dengan ancaman ketakutan. Hal ini secara
nyata bertentangan dan mencederai hak atas rasa aman warga
negara yang diproteksi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
10. Bahwa asas "memberikan rasa aman" yang termaktub dalam Pasal 4
huruf e UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan salah satu
tujuan utama dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik. Asas tersebut akan menjadi norma yang mandul (lex nuda)
dan utopia belaka jika tidak diimbangi dengan kewajiban hukum yang
konkret. Oleh karena itu, agar frasa "memberikan rasa aman" memiliki
kepastian hukum yang adil dan sejalan dengan Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, maka perlu diberlakukan kewajiban bagi setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan sistem
verifikasi identitas asli yang valid (know your customer/user) pada saat
pendaftaran akun.
11. Bahwa penegakan hukum digital di Indonesia saat ini kerap
membentur dengan dinding tebal. Aparat penegak hukum (khususnya
kepolisian) mengalamai hambatan teknis yang luar biasa dalam
melacak, mengidentifikasi, dan menyeret pelaku kejahatan siber
kehadapan persidangan karena pelaku berlindung dibalik topeng
anonimitas. Akibatnya, pemulihan hak – hak korban (restitutio in
integrum) atas pelanggaran hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal
28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi terhambat, yang pada
akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang
mencederai marwah Indonesia sebagai negara hukum.
12. Bahwa pembatasan terhadap anonimitas melalui kewajiban verifikasi
identitas asli ini bukanlah wujud pelanggaran terhadap hak atas
privasi melainkan bentuk pembatasan yang sah secara konstitusional
13
(lawful restriction). Pembatasan ini semata – mata ditujukan demi
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang
lain,
memenuhi
tuntutan
yang
adil,
sesuai
dengan
pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.
13. Bahwa argumentasi hukum Pemohon ini diperkuat dan sejalan
dengan pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi dalam Putusan
Nomor 151/PUU-XXII/2024, yang pada pokonya menegaskan
kembali pentingnya menjaga Keseimbangan yang proporsional
(proporsionality test) antara perlindungan privasi individu di satu sisi,
dengan akuntabilitas hukum personal di sisi yang lain. Mahkamah
menegaskan bahwa perlunya instrumen hukum yang tegas guna
mencegah
penyalahgunaan
ruang
digital
demi
melindungi
kepentingan umum yang lebih besar dan menjamin kepastian hukum
yang adil bagi setiap warga negara.
14. Bahwa dengan merujuk pada hasil penelitian yang dipublikasikan oleh
Gede Bisma Ariyoga Bagaskara (2025) dalam jurnal ilmiahnya (Jurnal
Penelitian Nusantara, Vol.1; No.9; Oktober 2025; Page 297-308),
yang menyatakan bahwa:
"Hambatan terbesar dalam mengungkap dan melacak akun palsu
yang melakukan kejahatan melalui media sosial sering kali
terbatas pada kemampuan forensik digital di tingkat Polres, dan
harus mengandalkan permintaan bantuan ke Subdit Cyber
Cryme di Tingkat Polda bahkan ke Mabes Polri. Tingkat birokrasi
yang berjenjang seperti dimaksud sangat memakan waktu yang
cukup lama sehingga dianggap tidak efektif dalam pembuktian
yang cepat, sehingga oknum pelaku dapat berpotensi untuk
menonaktifkan akun media sosialnya serta merubah identitasnya
dengan mudah dan cepat".
15. Bahwa celah penegakan hukum dan lambatnya pelacakan siber
tersebut berakar dari ketiadaan standarisasi kewajiban verifikasi
identitas asli yang ketat pada hulu sistem. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor
11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berlaku saat ini hanya menyatakan
secara umum bahwa:
“Setiap
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
wajib
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman
serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem
Elektronik sebagaimana mestinya”.
14
Ketiadaan frasa yang secara eksplisit mewajibkan verifikasi identitas
asli bagi setiap pengguna sistem elektronik termasuk platform
komersial dan media sosial inilah yang telah membiarkan
menjamurnya akun anonim (anonymous accounts) dan akun palsu
(fake accounts), yang menjadi inkubator utama dalam kejahatan siber.
16. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak
konstitusional setiap orang atas:
“Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Oleh karena itu, kegagalan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun
2008 Tentang ITE dalam mewajibkan sistem verifikasi identitas asli
(seperti sinkronisasi data kependudukan yang sah atau biometrik
wajah) pada saat pendaftaran akun baru, nyata-nyata telah
mendegradasi kewajiban negara dalam memberikan jaminan hak atas
rasa aman warga negara di ruang siber.
17. Bahwa dengan tidak diwajibkannya verifikasi identitas asli dalam
Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE tersebut,
pemanfaatan teknologi informasi menjadi kehilangan arah tujuannya
yang luhur sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 huruf e UU Nomor
11 Tahun 2008 Tentang ITE, yakni untuk:
“Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi”.
Normatifnya, rasa aman tidak akan pernah tercapai selama ruang
digital dibiarkan menjadi belantara anonimitas yang membebaskan
pelaku
kejahatan
siber
dari
pertanggungjawaban
hukum
(accountability).
18. Bahwa hak konstitusional atas "rasa aman" merupakan hak hakiki
setiap warga negara yang dijamin secara tegas oleh Pasal 28G ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini mengamanatkan
bahwa negara wajib memberikan perlindungan atas rasa aman dari
segala bentuk ancaman dan ketakutan bagi setiap warga negaranya.
Namun pada praktik penegakannya, pemenuhan hak tersebut
menjadi semu akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh
norma Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
15
Ketidakpastian ini muncul karena Pasal a quo tidak mewajibkan para
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan verifikasi
identitas asli bagi setiap pengguna sistem elektronik, termasuk pada
pengguna media sosial. Tiadanya kewajiban hukum ini menciptakan
ruang kosong (vacuum of law) yang melanggar esensi jaminan
perlindungan rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, sebab negara melalui regulasi tersebut telah gagal memitigasi
risiko ancaman siber yang mengintai warga negara akibat maraknya
akun-akun anonim yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
hukum (accountability).
19. Bahwa ketiadaan kewajiban penggunaan identitas asli ini kerap
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk
menyebarkan berita bohong (hoaks), melakukan perundungan siber
(cyberbullying), serta menyerang kehormatan atau pencemaran nama
baik dengan menggunakan akun anonim atau palsu. Korban
kejahatan siber sering kali tidak dapat meminta pertanggungjawaban
hukum secara adil karena ketiadaan kejelasan identitas pelaku
kejahatan siber tersebut. Hal ini secara langsung merugikan Pemohon
dan membuktikan bahwa tujuan dan asas hukum yang tertuang dalam
Pasal 4 huruf e UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE gagal
diwujudkan dalam tataran implementasi akibat rapuhnya rumusan
norma Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
20. Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum tata negara,
bahwa suatu Undang-Undang yang menimbulkan kekosongan hukum
(vacuum of law) pada norma pelaksanaannya sehingga mengabaikan
hilangnya perlindungan hak konstitusional warga negara, dapat
dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).
Oleh karena itu, agar Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008
Tentang ITE tidak kehilangan makna hakikinya dan selaras dengan
Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, maka seharusnya frasa
"menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, aman dan
bertanggung
jawab"
harus
dimaknai
dengan
mewajibkan
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan sistem
verifikasi identitas asli yang sah bagi setiap pengguna sistem
16
elektronik dimaksud agar bisa mempertanggungjawabkan secara
hukum setiap tindakan yang dilakukan dalam menggunakan sistem
elektronik tersebut.
21. Bahwa berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, negara
memikul kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan
atas diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman bagi
setiap warga negaranya. Dalam ekosistem digital, hak atas rasa aman
ini terancam oleh bahaya anonimitas yang tidak terkontrol seperti
maraknya hoaks, penipuan, perundungan siber, tindak pidana
pencemaran nama baik dan kejahatan asusila. Oleh karena itu,
sebagai batu uji konstitusional, makna penyelenggaraan sistem
elektronik yang "andal, aman, dan bertanggung jawab" sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
harus ditafsirkan sebagai suatu kewajiban mutlak negara untuk
menata ruang siber melalui verifikasi identitas asli yang sah. Penataan
ini selain merupakan mandat langsung dari konstitusi guna menjamin
kepastian hukum, juga sejalan dengan kesepakatan hukum global
(global legal consensus) yang membatasi anonimitas demi keamanan
siber bersama.
22. Bahwa berdasarkan perbandingan hukum (comparative law) dan studi
yurisdiksi
di
berbagai
negara,
kebijakan untuk
mewajibkan
penggunaan identitas asli dan otentikasi pengguna di media sosial
telah diakui dan diterapkan secara efektif, antara lain di:
22.1. Republik Rakyat Cina: Melalui Undang-Undang Keamanan
Siber (Cybersecurity Law), pemerintah Cina mewajibkan
penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk
menerapkan sistem pendaftaran nama asli
(real-name
registration system) sebelum pengguna dapat mengakses atau
mengunggah konten di ruang publik digital.
22.1.1. Bahwa Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) secara
resmi membatasi anonimitas di ruang digital dengan
menerapkan sistem pendaftaran nama asli (real-name
registration system) yang wajib dipatuhi oleh seluruh
17
penyedia layanan internet dan platform media sosial di
wilayah hukumnya.
22.1.2. Bahwa kebijakan pembatasan dan pengawasan ruang
publik
digital
tersebut
secara
eksplisit
telah
dikodifikasikan ke dalam instrumen hukum positif RRC
melalui
Undang-Undang
Keamanan
Siber
RRC
(Cybersecurity Law of the People's Republic of China).
Undang-undang ini disahkan oleh Kongres Rakyat
Nasional pada tanggal 7 November 2016 dan mulai
berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 1 Juni 2017.
22.1.3. Bahwa kewajiban hukum yang mengikat bagi para
operator jaringan dan pengguna internet tersebut
secara spesifik diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang
Keamanan Siber RRC, yang memuat ketentuan
sebagai berikut:
"Penyedia operasional jaringan yang menyediakan
akses jaringan, pendaftaran domain, layanan platform
informasi, akses telepon kabel atau seluler, dan
layanan lainnya kepada pengguna, wajib meminta
pengguna untuk memberikan informasi identitas asli
mereka
saat
menandatangani
perjanjian
atau
menerima layanan. Jika pengguna tidak memberikan
informasi identitas asli, penyedia operasional jaringan
dilarang
menyediakan
layanan
terkait
kepada
mereka."
22.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 tersebut,
terdapat dua beban kewajiban hukum (legal obligations)
yang bersifat kumulatif, yaitu:
Bagi Penyedia Layanan/Operator Jaringan: Wajib
melakukan verifikasi dan memvalidasi informasi
identitas
asli
dari
setiap
pengguna
sebelum
memberikan akses ke layanan digital, termasuk
namun
tidak
terbatas
pada
akses
internet,
pendaftaran domain, platform informasi, maupun
jaringan seluler.
Bagi
Pengguna
Layanan/Masyarakat:
Wajib
menyerahkan dokumen identitas resmi yang valid
18
sebagai syarat mutlak (conditio sine qua non) untuk
dapat mengakses atau mengunggah konten di ruang
publik digital.
22.1.5. Bahwa aturan tersebut juga menerapkan sanksi
larangan yang tegas (prohibitive sanction), di mana
penyedia layanan secara hukum dilarang keras untuk
menyediakan layanan dalam bentuk apa pun kepada
pengguna yang menolak atau gagal memberikan
informasi identitas aslinya. Sanksi ini memaksa
penyedia platform bertindak sebagai pengawas lini
pertama demi menjamin hilangnya ruang anonimitas
dalam ekosistem digital RRC.
22.2. Republik Sosialis Vietnam
Pemerintah Vietnam mengesahkan Dekrit 147/2024/ND-CP
yang secara tegas mewajibkan seluruh platform digital media
sosial
untuk
melakukan
verifikasi
identitas
pengguna
menggunakan nomor telefon atau nomor identifikasi nasional.
Hanya akun yang telah terverifikasi identitas aslinya yang
diizinkan untuk memberikan komentar maupun melakukan
siaran langsung dan mengunggah konten.
22.2.1. Bahwa pada tanggal 9 November 2024, Pemerintah
Vietnam secara resmi telah mengesahkan regulasi baru
yaitu Dekrit Pemerintah Nomor 147/2024/ND-CP
tentang Pengelolaan, Penyediaan, dan Penggunaan
Layanan Internet dan Informasi Daring (Decree on the
Management, Provision, and Use of Internet Services
and Online Information). Dekrit ini berlaku efektif sejak
tanggal 25 Desember 2024 dan menggantikan regulasi
lama yang dianggap telah usang sebelumnya (Decree
No. 72/2013/ND-CP).
22.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf
e Dekrit 147/2024/ND-CP, Pemerintah Vietnam secara
tegas menetapkan kewajiban autentikasi bagi seluruh
penyedia platform jejaring sosial digital, baik domestik
19
maupun lintas batas (cross-border) yang beroperasi di
wilayah hukum Vietnam.
22.2.3. Bahwa norma hukum dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e
Dekrit 147/2024/ND-CP tersebut secara spesifik
mengatur:
a) Kewajiban Otentikasi Identitas: Setiap platform
media sosial wajib melakukan verifikasi identitas
para penggunanya di Vietnam menggunakan
nomor telepon seluler yang terdaftar di Vietnam,
atau menggunakan Nomor Identifikasi Nasional
(Personal Identification Number) bagi pengguna
yang tidak memiliki nomor telepon lokal.
b) Pembatasan Hak Akses Fitur Konten: Platform
wajib memastikan bahwa hanya akun-akun yang
telah terverifikasi identitas aslinya yang diizinkan
secara hukum untuk menggunakan fitur-fitur aktif di
media sosial, yaitu:
1. Menulis status/mengunggah konten (posting
information)
2. Memberikan komentar (commenting)
3. Berbagi konten (sharing)
4. Melakukan siaran langsung (livestreaming)
c) Autentikasi Khusus Komersial: Bagi pengguna yang
menggunakan fitur siaran langsung (livestream)
untuk tujuan komersial, diwajibkan menjalani
verifikasi
lanjutan
yang
lebih
ketat
dengan
menggunakan Nomor Identifikasi Nasional.
22.2.4. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a Dekrit
147/2024/ND-CP juga mewajibkan platform untuk
mengumpulkan dan menyimpan data identitas riil
pengguna
secara
komprehensif,
meliputi
nama
lengkap, tanggal lahir, serta nomor telepon seluler atau
nomor identifikasi nasional. Data verifikasi ini wajib
diserahkan seketika kepada otoritas penegak hukum
20
Vietnam
apabila
terdapat
kebutuhan
investigasi
peradilan.
22.2.5. Bahwa
pemberlakuan
kebijakan
dalam
Dekrit
147/2024/ND-CP ini ditujukan untuk menciptakan ruang
siber yang akuntabel, aman, transparan, dan stabil,
dalam mencegah penyebaran informasi palsu (hoax),
menjaga
ketertiban
sosial,
serta
memastikan
pertanggungjawaban hukum secara personal atas
setiap aktivitas digital di ruang publik. Kebijakan ini
menjadi preseden global penting bagaimana sebuah
negara melakukan penegakan kedaulatan digital (cyber
sovereignty) demi melindungi masyarakat di ranah
siber.
22.3. Pemerintah Malaysia
Pemerintah Malaysia melalui Malaysian Communications and
Multimedia Commission (MCMC) menerapkan kebijakan ketat
yang mewajibkan seluruh penyedia platform media sosial
(seperti Facebook dan TikTok) dan layanan pesan instan yang
beroperasi di wilayah hukumnya untuk memiliki lisensi
operasional. Sebagai bagian dari kepatuhan lisensi tersebut,
platform diwajibkan menerapkan mekanisme tata kelola
identitas digital yang ketat, di mana para pengguna wajib
mengunggah dokumen resmi negara, seperti Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau Paspor, untuk memverifikasi data
otentikasi serta batasan usia pengguna secara valid sebelum
diberikan akses penuh ke ekosistem elektronik tersebut.
22.3.1. Kedudukan Hukum MCMC dan Kewajiban Lisensi
Platform
Bahwa berdasarkan ketentuan Seksyen (Pasal) 126
dan Seksyen 127 Akta Komunikasi dan Multimedia
1998 (CMA 1998 / Act 588), MCMC memiliki
kewenangan penuh untuk mengatur penyedia
layanan aplikasi komunikasi di wilayah hukum
Malaysia.
21
Bahwa melalui amendemen regulasi turunan, yaitu
Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia
(Pelesenan) (Pindaan) (No. 2) 2024 [P.U.(A)
205/2024], Pemerintah Malaysia telah mencabut
pengecualian lisensi bagi platform digital besar.
Bahwa, per tanggal 1 Januari 2025, seluruh penyedia
platform media sosial (seperti Facebook, TikTok,
Instagram) dan layanan pesan instan yang memiliki
minimal 8 juta pengguna terdaftar di Malaysia, wajib
memiliki Lisensi Kelas Pemberi Perkhidmatan
Aplikasi (Applications Service Provider Class Licence
atau ASP(C) Licence).
22.3.2. Larangan Pengguna di Bawah Usia 16 Tahun dan
Dasar Hukumnya
Bahwa Parlemen Malaysia telah mengundangkan
Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 (Online Safety
Act 2025 / Act 866) yang berlaku efektif sejak 1
Januari 2026 untuk menanggulangi ancaman siber,
perundungan
(cyberbullying),
serta
kejahatan
seksual terhadap anak.
Bahwa Kabinet Malaysia menetapkan batas usia
minimal pengguna media sosial adalah 16 tahun.
Anak-anak di bawah usia 16 tahun dilarang keras
membuka, memiliki, atau mengoperasikan akun
media sosial secara mandiri di platform yang
berlisensi.
22.3.3. Kewajiban Tata Kelola Identitas Digital dan Verifikasi
eKYC
Bahwa sebagai pemenuhan syarat kepatuhan
operasional
lisensi
ASP(C)
tersebut,
MCMC
menerbitkan dan memberlakukan Kod Perlindungan
Kanak-Kanak (Child Protection Code - CPC) dan Kod
Mitigasi Risiko (Risk Mitigation Code - RMC) yang
berlaku efektif mulai 1 Juni 2026.
22
Bahwa berdasarkan pedoman CPC dan RMC di
bawah naungan Online Safety Act 2025, setiap
platform media sosial diwajibkan mengganti sistem
verifikasi mandiri (self-declaration) yang dinilai lemah
dengan mekanisme eKYC (electronic Know Your
Customer) yang ketat.
Bahwa dalam mengimplementasikan tata kelola
identitas digital ini, platform wajib mewajibkan
pengguna (baik pendaftar baru maupun pemilik akun
lama) untuk mengunggah dokumen identitas resmi
yang diterbitkan negara, seperti MyKad (KTP
Malaysia), Paspor (untuk warga asing), atau melalui
ekosistem MyDigital ID. Proses ini ditujukan untuk
memvalidasi otentikasi data dan memastikan usia
pengguna secara valid sebelum diberikan akses
penuh ke ekosistem elektronik.
22.3.4. Sanksi Hukum atas Ketidakpatuhan Platform
Bahwa
berdasarkan
Seksyen
30(2)
Akta
Keselamatan Dalam Talian 2025 (Act 866), MCMC
berwenang mengeluarkan surat peringatan tertulis
dan
memonitor
kepatuhan
platform
dalam
menerapkan verifikasi dokumen identitas resmi
tersebut.
Bahwa apabila penyedia platform media sosial gagal
atau lalai menerapkan mekanisme verifikasi identitas
digital ini, tindakan tersebut dikategorikan sebagai
tindak pidana pelanggaran lisensi dan hukum
keselamatan daring. Berdasarkan ketentuan pidana
Akta 866 (Online Safety Act 2025), platform yang
melanggar dapat dijatuhi hukuman denda korporasi
hingga RM 1 Juta, ditambah denda harian sebesar
RM 100.000 selama pelanggaran berlanjut, atau
penalti finansial maksimal hingga RM 10 Juta.
23
22.4. Republik Korea (Korea Selatan)
Meskipun dalam perkembangannya mengalami dinamika
konstitusional, Republik Korea merupakan salah satu pelopor
dalam penegakan hukum Internet Real-Name System melalui
amendemen
Act
on
Promotion
of
Information
and
Communications Network Utilization and Information Protection.
Hukum tersebut mewajibkan penyedia sistem elektronik dan
platform komersial dengan jumlah pengguna besar untuk
mengotentikasi identitas asli setiap pengguna melalui Nomor
Registrasi Penduduk (Resident Registration Number) sebelum
mereka diizinkan mempublikasikan konten atau memberikan
komentar
di
ruang
publik
digital,
guna
meminimalisir
penyebaran fitnah (cyber-defamation) dan meningkatkan
akuntabilitas hukum.
22.4.1. Kedudukan Hukum Regulasi Ruang Digital di Republik
Korea.
Bahwa Republik Korea merupakan salah satu negara
pelopor yang secara progresif melakukan intervensi
regulasi demi menjaga ketertiban umum di ruang digital.
Dinamika
konstitusional
ini
diwujudkan
melalui
pengundangan legislasi khusus yang mengatur lalu
lintas
informasi
dan
transaksi
elektronik
guna
menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dengan
perlindungan hak atas kehormatan diri individu.
22.4.2. Dasar Hukum Utama (Statutory Basis)
Bahwa dasar hukum utama yang mengatur mengenai
kewajiban identifikasi pengguna internet di Korea
Selatan diatur dalam Undang-Undang tentang Promosi
Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi dan
Perlindungan
Informasi
atau
dikenal
secara
internasional sebagai Act on Promotion of Information
and
Communications
Network
Utilization
and
Information
Protection
(selanjutnya
disebut
"UU
Jaringan Informasi dan Komunikasi").
24
22.4.3. Ketentuan Spesifik Mengenai Internet Real-Name
System
Bahwa melalui amendemen undang-undang tersebut,
Pemerintah Republik Korea secara resmi mengadopsi
sistem verifikasi identitas asli melalui ketentuan Pasal
44-5 (Kewajiban Mengambil Langkah-Langkah untuk
Memverifikasi
Identitas
Asli)
atau
Article
44-5
(Obligation to Take Measures for Verification of Real
Name).
22.4.4. Subjek Hukum dan Batasan Operasional (Jurisdiction &
Threshold)
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44-5 ayat (1) UU
Jaringan Informasi dan Komunikasi, kewajiban ini
dibebankan secara spesifik kepada subjek hukum
tertentu, yaitu:
Penyedia
Jasa
Informasi
dan
Komunikasi
(Information
and
Communications
Service
Providers).
Platform komersial atau pengelola papan buletin
elektronik (cyber bulletin board) yang memiliki jumlah
pengguna
harian
rata-rata
mencapai
batasan
(threshold) tertentu (dalam penerapannya menyasar
platform besar dengan rata-rata 100.000 pengguna
atau lebih per hari).
22.4.5. Mekanisme Otentikasi dan Penggunaan Resident
Registration Number
Bahwa demi menegakkan akuntabilitas digital, Pasal
44-5 tersebut mewajibkan penyedia sistem elektronik
untuk menyediakan metode teknis yang memungkinkan
otentikasi identitas asli setiap pengguna. Metode utama
yang
diwajibkan
adalah
mencocokkan
identitas
pengguna dengan Nomor Registrasi Penduduk atau
Resident Registration Number (RRN) yang dikeluarkan
oleh otoritas resmi kependudukan Pemerintah Korea
25
Selatan. Otentikasi ini wajib dilakukan sebelum
pengguna diberikan hak akses untuk mempublikasikan
konten,
mengunggah
materi,
atau
memberikan
komentar di ruang publik digital.
22.4.6. Ratio Legis dan Kepentingan Hukum yang Dilindungi
Bahwa tujuan hukum (ratio legis) dari penerapan Pasal
44-5 UU Jaringan Informasi dan Komunikasi ini secara
limitatif ditujukan untuk:
Meminimalisir dan memitigasi penyebaran fitnah
digital (cyber-defamation).
Menekan angka perundungan siber (cyber-bullying)
dan penyebaran komentar kebencian (hate speech).
Meningkatkan
akuntabilitas
hukum
(legal
accountability) pengguna internet, sehingga apabila
terjadi tindak pidana siber, aparat penegak hukum
dapat
dengan
cepat
mengidentifikasi
pelaku
berdasarkan basis data RRN yang terverifikasi.
23. Bahwa dari preseden negara-negara tersebut diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa kewajiban penggunaan identitas asli dan otentikasi
di media sosial bukanlah bentuk pelanggaran hak asasi manusia,
melainkan manifestasi nyata dari pelaksanaan tanggung jawab
negara (State responsibility) serta tanggung jawab penyelenggara
platform digital dalam mewujudkan ruang siber yang aman,
transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, standardisasi pengaturan
yang sejalan di Indonesia memiliki urgensi yang sangat mendesak
demi melindungi moralitas, keamanan nasional, dan ketertiban umum.
24. Bahwa jika ditarik ke dalam kerangka konstitusional tata hukum di
Indonesia, batasan perlindungan dan jaminan hak warga negara di
ruang siber tersebut secara tegas dijangkar oleh Pasal 28G ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945), yang menjamin bahwa:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.”
26
25. Bahwa hak konstitusional atas perlindungan diri, kehormatan,
martabat, dan rasa aman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, dalam ranah hukum siber
operasional seharusnya ditransformasikan dan dibebankan melalui
kewajiban
hukum
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
(PSE),
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
yang menyatakan: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta
bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik
sebagaimana mestinya.”
26. Bahwa apabila dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008
Tentang ITE dijadikan sebagai instrumen perlindungan, maka frasa
“secara andal dan aman serta bertanggung jawab” dalam Pasal
tersebut wajib diuji dan diselaraskan dengan hak atas rasa aman dan
kehormatan martabat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
Pengoperasian sistem elektronik yang "aman dan bertanggung
jawab" tidak boleh hanya dimaknai sebatas aman dari gangguan
teknis (cyber security), melainkan harus mencakup perlindungan
substansial terhadap integritas kemanusiaan penggunanya dari
ancaman kejahatan siber (cyber humanity).
27. Bahwa dalam kenyataan praktis (in concreto), ruang siber dan media
sosial di Indonesia saat ini justru diwarnai oleh maraknya akun-akun
anonim
(anonymous/fake
accounts)
yang
menyalahgunakan
ketiadaan sistem verifikasi identitas asli untuk menyebarkan informasi
bohong
(hoaks),
ujaran
kebencian,
perundungan
siber
(cyberbullying), penipuan, hingga pembunuhan karakter yang secara
langsung meruntuhkan harkat, martabat, dan kehormatan pribadi para
korban.
28. Bahwa tindakan destruktif yang difasilitasi oleh akun anonim tersebut
secara nyata telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk
mendapatkan rasa aman dan bebas dari rasa takut sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Korban
seringkali menghadapi jalan buntu dalam menuntut keadilan karena
27
pelaku bersembunyi di balik identitas palsu yang sulit dilacak oleh
aparat penegak hukum.
29. Bahwa
kegagalan
sistemik
ini
berakar
dari
ketidaktegasan
pemaknaan norma Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008
Tentang ITE, di mana kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik
(PSE) untuk menyelenggarakan sistem yang “bertanggung jawab”
belum ditafsirkan secara progresif untuk mewajibkan verifikasi
identitas asli (real-name verification) bagi setiap pengguna yang
mendaftarkan diri pada platform media sosial komersial di Indonesia.
30. Bahwa dengan membiarkan frasa “bertanggung jawab” dalam Pasal
15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE bermakna longgar
tanpa kewajiban verifikasi identitas asli, maka Undang-Undang a quo
telah melegitimasi adanya kelalaian platform digital, yang pada
gilirannya memicu terjadinya kekosongan hukum perlindungan
(vacuum of protection) terhadap hak-hak korban kejahatan siber.
31. Bahwa pembiaran terhadap eksistensi akun anonim yang merugikan
tersebut
merupakan
bentuk
pengabaian
terhadap
nilai-nilai
konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Konstitusi menghendaki adanya perlindungan aktif dari negara, yang
mana dalam konteks digital modern, perlindungan tersebut harus
didelegasikan
secara
hukum
kepada
Penyelenggara
Sistem
Elektronik (PSE) sebagai gerbang utama (gatekeeper) pada ruang
siber.
32. Bahwa untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, andal, dan aman
serta bertanggung jawab dalam memberikan kepastian perlindungan
secara hukum bagi setiap warga negara dalam ruang siber, maka
pemaknaan baru pada Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008
Tentang ITE agar mewajibkan verifikasi identitas asli yang sah
sehingga mudah untuk diidentifikasi merupakan sebuah kebutuhan
konstitusional yang sangat mendesak
33. Bahwa berdasarkan batu uji Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
norma Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE baru
dapat dikatakan konstitusional secara penuh apabila diartikan secara
bersyarat
(conditionally
constitutional),
yaitu
bahwa
“setiap
28
penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem
elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap
beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, dengan
wajib menerapkan verifikasi identitas asli bagi setiap pengguna sistem
elektronik” yang mana pemaknaan terhadap kewajiban dalam
penerapan verifikasi identitas tersebut harus mencakup implementasi
verifikasi identitas asli berbasis data otentik yang sah pada saat
pendaftaran akun media sosial.
34. Bahwa
berdasarkan
seluruh
urutan
argumentasi
di
atas,
penyelarasan makna Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008
Tentang ITE dengan batu uji Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
melalui kewajiban identitas asli bukan merupakan pengekangan
terhadap kebebasan berekspresi, melainkan sebuah kebutuhan
hukum yang konstitusional, proporsional, dan mendesak untuk
memulihkan hak atas kehormatan, kepastian jaminan perlindungan
diri, serta menciptakan ekosistem digital Indonesia yang sehat,
beradab, dan akuntabel.
C. Kegagalan Norma Pasal 15 Ayat (1) UU ITE dalam Memberikan
Jaminan Kepastian Hukum (Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945)
35. Bahwa
Pemohon
menolak
secara
tegas
pandangan
yang
menyatakan bahwa persoalan kewajiban verifikasi identitas asli dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) semata-mata merupakan
persoalan implementasi (applicatio legis). Sebaliknya, Pemohon
menegaskan bahwa persoalan ini berakar dari adanya cacat norma
(defectus normae) dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang bersifat
multitafsir, tidak murni imperatif, dan tidak memberikan batasan serta
standar minimum konstitusional (constitutional thresholds) yang jelas.
36. Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU ITE menyatakan: “Penyelenggara Sistem
Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal
dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem
Elektronik sebagaimana mestinya.”
37. Bahwa frasa “secara andal dan aman serta bertanggung jawab” dalam
norma a quo merupakan bentuk norma kabur (vague norm).
Ketidakjelasan prasyarat "andal dan aman" ini menciptakan
29
kekosongan standar hukum (rechtscuüm). Di sinilah letak persoalan
normatifnya: karena norma tersebut tidak mengunci kewajiban
verifikasi identitas asli sebagai pilar utama 'keandalan dan keamanan',
norma tersebut membuka ruang bagi penyelenggara sistem elektronik
untuk mematuhinya secara bebas, tanpa standar yang melindungi hak
konstitusional warga negara.
38. Bahwa Mahkamah yang Mulia dalam berbagai putusan terdahulu
(Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016) telah memberikan garis
demarkasi bahwa suatu pasal dinilai inkonstitusional bukan karena
pelaksanaannya, melainkan jika struktur norma tersebut memuat
ketidakpastian
yang
memicu
terjadinya
pelanggaran
hak
konstitusional. Dalam kasus a quo, ketiadaan frasa kewajiban
verifikasi identitas asli pada tataran norma telah melahirkan
ketidakpastian hukum yang nyata (rechtsonzekerheid).
D. Ketiadaan Standar Konstitusional Norma sebagai Penyebab Utama
"Gagal Implementasi" (Konsep Inseparability of Norm and
Implementation)
39. Bahwa antara norma hukum (norm) dan implementasi hukum
(implementation) tidak dapat dipisahkan secara hitam-putih apabila
kegagalan implementasi tersebut disebabkan oleh struktural norma
yang rapuh. Suatu implementasi yang buruk hanyalah akibat
(causatum), sedangkan sebab utamanya (causa) adalah kelenturan
norma yang tidak memberikan kepastian hukum.
40. Bahwa jika Mahkamah menilai hal ini sekadar masalah implementasi,
maka sampai kapan pun hak konstitusional Pemohon atas
perlindungan diri pribadi dan kepastian hukum (Pasal 28G ayat (1)
UUD 1945) akan terus dilanggar, karena hukum tidak menyediakan
jangkar normatif (kewajiban verifikasi identitas asli) untuk memaksa
implementasi tersebut berjalan ke arah yang benar.
41. Bahwa absennya kewajiban verifikasi identitas asli di dalam tubuh
Pasal 15 ayat (1) UU ITE membuat norma tersebut kehilangan taji
normatifnya untuk mencegah kejahatan siber, akun fiktif, dan
penyebaran konten ilegal yang merugikan Pemohon. Oleh karena itu,
sifat tidak mengikatnya norma ini secara imperatif (non-self-executing
30
norm tanpa standar baku) adalah persoalan konstitusionalitas norma,
bukan sekadar urusan teknis administrasi.
E. Doktrin Constitutional Vagueness (Inkonstitusionalitas Akibat
Ketidakjelasan Norma)
42. Bahwa berdasarkan doktrin hukum tata negara, suatu norma undang-
undang dikategorikan inkonstitusional jika rumusan normanya begitu
kabur sehingga orang yang berniat mematuhinya harus menebak-
nebak maknanya (void for vagueness doctrine).
43. Bahwa dengan hanya menyatakan "andal dan aman" tanpa
mewajibkan "verifikasi identitas asli", Pasal 15 ayat (1) UU ITE telah
mendelegasikan wewenang tanpa batas kepada Peneyelenggara
Sistem Elektronik (PSE) dan eksekutif untuk menafsirkan sendiri arti
"aman". Akibatnya, timbul kesewenang-wenangan tafsir yang
berujung pada maraknya akun bodong dan penipuan siber yang
merugikan hak-hak Pemohon. Cacat esensial dalam perumusan
norma inilah yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, bukan
perilaku aparatur atau PSE di lapangan.
44. Bahwa berdasarkan argumen di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 15 ayat (1) UU ITE
inkonstitusional secara bersyarat (conditionally inconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai wajib menerapkan verifikasi identitas asli,
guna memberikan arah implementasi yang konstitusional dan
mengikat demi kepastian hukum yang adil.
IV.
PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan hukum serta argumentasi konstitusional yang
telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima dan memeriksa
permohonan a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh
Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
31
– Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) Tidak Mempunyai
Kekuatan Hukum Mengikat Secara Bersyarat (conditionally unconstitutional)
Sepanjang Tidak Dimaknai:
"Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab
terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya,
dengan wajib menerapkan verifikasi identitas asli bagi setiap
pengguna sistem elektronik."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki
pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;
4.
Bukti P-4
:
Printout Tangkapan Layar Akun Anonim/Fake Accounts yang
Digunakan untuk Mencemarkan Nama Baik dan Kehormatan
Pemohon;
5.
Bukti P-5
:
Printout Bukti Keaslian Akun Media Sosial Pemohon dan
Tangkapan Layar Laporan ke Platform Tiktok untuk Memblokir
Akun Dimaksud;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi Bukti Laporan Polisi.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
32
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) terhadap UUD
NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan Pemohon pada tanggal 14 September 2026, pukul 14.30 WIB.
33
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan
hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 14
September 2026, hlm. 6-15]. Terhadap nasihat Mahkamah dimaksud, Pemohon
diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat
belas) hari, yaitu hingga tanggal 28 September 2026, pukul 12.00 WIB. Ihwal batas
waktu tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2026 melalui pos. Selanjutnya,
pada tanggal 28 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang
pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan
alat bukti.
[3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf
[3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta
Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
34
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini,
permohonan a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide
Permohonan hlm. 1-3], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 3-7],
alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 7-22], dan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 22].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan
formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian isi/substansi dari masing-masing
bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara
alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk
diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan telah disusun dan memuat
sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan
syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich,
namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi secara jelas dan
memadai pada setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan
petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat
(3) huruf b serta Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK dan Pasal 68 PMK
7/2025 sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
35
Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK
(5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil,
hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada
Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, serta mencermati dengan
saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai
berikut.
Pertama, pada bagian akhir uraian posita, Pemohon pada pokoknya
memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (1) UU
11/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally
inconstitusional) sepanjang tidak dimaknai, “Wajib menerapkan verifikasi identitas
asli, guna memberikan arah implementasi yang konstitusional dan mengikat demi
kepastian hukum yang adil” [vide Permohonan, hlm. 22]. Rumusan demikian telah
ternyata berbeda dengan rumusan petitum yang dimohonkan dalam petitum
Pemohon, yaitu pada pokoknya menyatakan norma Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: “Setiap Penyelenggara Sistem
Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta
bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana
mestinya, dengan wajib menerapkan verifikasi identitas asli bagi setiap pengguna
sistem elektronik” [vide Permohonan, hlm. 22]. Dalam hal ini, pada bagian alasan-
alasan permohonan, Pemohon menyatakan pemaknaan hanya “wajib menerapkan
verifikasi identitas asli, guna memberikan arah implementasi yang konstitusional dan
mengikat demi kepastian hukum yang adil”, sementara pada petitum menghendaki
36
pemaknaan, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya, dengan wajib menerapkan
verifikasi identitas asli bagi setiap pengguna sistem elektronik”. Perbedaan tersebut
menunjukkan ketidaksinkronan antara posita dan petitum yang sangat mendasar.
Kedua, dalam petitum permohonan, menurut Mahkamah petitum angka 2
adalah petitum yang tidak jelas dan tidak lazim. Rumusan petitum angka 2 bukan
merupakan kalimat yang menunjukkan pernyataan pertentangan (inkonstitusional)
antara norma yang dimohonkan Pemohon untuk diputus oleh Mahkamah
sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK.
Terhadap rangkaian kalimat petitum angka 2 tersebut, Mahkamah sejatinya dapat
memahami maksud Pemohon, yaitu agar Mahkamah menjatuhkan putusan
pengujian masalah konsitusionalitas norma Pasal 15 ayat (1) UU 11/2008. Namun
demikian, rumusan atau konstruksi petitum tersebut adalah tidak lazim karena tidak
mencantumkan frasa “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945” sehingga rumusan petitum tersebut menjadi tidak
jelas. Padahal, rumusan frasa “... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat” merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk
menegaskan putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat. Seharusnya,
apabila Pemohon tetap berkehendak untuk mempersoalkan konstitusionalitas
norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, petitum Pemohon
pada pokoknya mencantumkan: “Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung
37
jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya, dengan
wajib menerapkan verifikasi identitas asli bagi setiap pengguna sistem elektronik”.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh
karena alasan-alasan permohonan (posita) tidak sejalan dengan rumusan dalam
petitum, serta rumusan petitum permohonan yang tidak lazim maka tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak
jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
38
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
39
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Aqmarina Rasika
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024, yang pada pokonya menegaskan kembali pentingnya menjaga Keseimbangan yang proporsional (proporsionality test) antara perlindungan privasi individu di satu sisi, dengan akuntabilitas hukum personal di sisi yang lain. Mahkamah menegaskan bahwa perlunya instrumen hukum yang tegas guna mencegah penyalahgunaan ruang digital demi melindungi kepentingan umum yang lebih besar dan menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. 14. Bahwa dengan merujuk pada hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Gede Bisma Ariyoga Bagaskara (2025) dalam jurnal ilmiahnya (Jurnal Penelitian Nusantara, Vol.1; No.9; Oktober 2025; Page 297-308), yang menyatakan bahwa: "Hambatan terbesar dalam mengungkap dan melacak akun palsu yang melakukan kejahatan melalui media sosial sering kali terbatas pada kemampuan forensik digital di tingkat Polres, dan harus mengandalkan permintaan bantuan ke Subdit Cyber Cryme di Tingkat Polda bahkan ke Mabes Polri. Tingkat birokrasi yang berjenjang seperti dimaksud sangat memakan waktu yang cukup lama sehingga dianggap tidak efektif dalam pembuktian yang cepat, sehingga oknum pelaku dapat berpotensi untuk menonaktifkan akun media sosialnya serta merubah identitasnya dengan mudah dan cepat". 15. Bahwa celah penegakan hukum dan lambatnya pelacakan siber tersebut berakar dari ketiadaan standarisasi kewajiban verifikasi identitas asli yang ketat pada hulu sistem. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berlaku saat ini hanya menyatakan secara umum bahwa: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”. 14 Ketiadaan frasa yang secara eksplisit mewajibkan verifikasi identitas asli bagi setiap pengguna sistem elektronik termasuk platform komersial dan media sosial inilah yang telah membiarkan menjamurnya akun anonim (anonymous accounts) dan akun palsu (fake accounts), yang menjadi inkubator utama dalam kejahatan siber. 16. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak konstitusional setiap orang atas: “Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Oleh karena itu, kegagalan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam mewajibkan sistem verifikasi identitas asli (seperti sinkronisasi data kependudukan yang sah atau biometrik wajah) pada saat pendaftaran akun baru, nyata-nyata telah mendegradasi kewajiban negara dalam memberikan jaminan hak atas rasa aman warga negara di ruang siber. 17. Bahwa dengan tidak diwajibkannya verifikasi identitas asli dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE tersebut, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kehilangan arah tujuannya yang luhur sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 huruf e UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yakni untuk: “Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi”. Normatifnya, rasa aman tidak akan pernah tercapai selama ruang digital dibiarkan menjadi belantara anonimitas yang membebaskan pelaku kejahatan siber dari pertanggungjawaban hukum (accountability). 18. Bahwa hak konstitusional atas "rasa aman" merupakan hak hakiki setiap warga negara yang dijamin secara tegas oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini mengamanatkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan atas rasa aman dari segala bentuk ancaman dan ketakutan bagi setiap warga negaranya. Namun pada praktik penegakannya, pemenuhan hak tersebut menjadi semu akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh norma Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 15 Ketidakpastian ini muncul karena Pasal a quo tidak mewajibkan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan verifikasi identitas asli bagi setiap pengguna sistem elektronik, termasuk pada pengguna media sosial. Tiadanya kewajiban hukum ini menciptakan ruang kosong (vacuum of law) yang melanggar esensi jaminan perlindungan rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebab negara melalui regulasi tersebut telah gagal memitigasi risiko ancaman siber yang mengintai warga negara akibat maraknya akun-akun anonim yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (accountability). 19. Bahwa ketiadaan kewajiban penggunaan identitas asli ini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong (hoaks), melakukan perundungan siber (cyberbullying), serta menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan akun anonim atau palsu. Korban kejahatan siber sering kali tidak dapat meminta pertanggungjawaban hukum secara adil karena ketiadaan kejelasan identitas pelaku kejahatan siber tersebut. Hal ini secara langsung merugikan Pemohon dan membuktikan bahwa tujuan dan asas hukum yang tertuang dalam Pasal 4 huruf e UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE gagal diwujudkan dalam tataran implementasi akibat rapuhnya rumusan norma Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 20. Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum tata negara, bahwa suatu Undang-Undang yang menimbulkan kekosongan hukum (vacuum of law) pada norma pelaksanaannya sehingga mengabaikan hilangnya perlindungan hak konstitusional warga negara, dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Oleh karena itu, agar Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak kehilangan makna hakikinya dan selaras dengan Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, maka seharusnya frasa "menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab" harus dimaknai dengan mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan sistem verifikasi identitas asli yang sah bagi setiap pengguna sistem 16 elektronik dimaksud agar bisa mempertanggungjawabkan secara hukum setiap tindakan yang dilakukan dalam menggunakan sistem elektronik tersebut. 21. Bahwa berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, negara memikul kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman bagi setiap warga negaranya. Dalam ekosistem digital, hak atas rasa aman ini terancam oleh bahaya anonimitas yang tidak terkontrol seperti maraknya hoaks, penipuan, perundungan siber, tindak pidana pencemaran nama baik dan kejahatan asusila. Oleh karena itu, sebagai batu uji konstitusional, makna penyelenggaraan sistem elektronik yang "andal, aman, dan bertanggung jawab" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE harus ditafsirkan sebagai suatu kewajiban mutlak negara untuk menata ruang siber melalui verifikasi identitas asli yang sah. Penataan ini selain merupakan mandat langsung dari konstitusi guna menjamin kepastian hukum, juga sejalan dengan kesepakatan hukum global (global legal consensus) yang membatasi anonimitas demi keamanan siber bersama. 22. Bahwa berdasarkan perbandingan hukum (comparative law) dan studi yurisdiksi di berbagai negara, kebijakan untuk mewajibkan penggunaan identitas asli dan otentikasi pengguna di media sosial telah diakui dan diterapkan secara efektif, antara lain di: 22.1. Republik Rakyat Cina: Melalui Undang-Undang Keamanan Siber (Cybersecurity Law), pemerintah Cina mewajibkan penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk menerapkan sistem pendaftaran nama asli (real-name registration system) sebelum pengguna dapat mengakses atau mengunggah konten di ruang publik digital. 22.1.1. Bahwa Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) secara resmi membatasi anonimitas di ruang digital dengan menerapkan sistem pendaftaran nama asli (real-name registration system) yang wajib dipatuhi oleh seluruh 17 penyedia layanan internet dan platform media sosial di wil
