PUU
Tahun 2026
331/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Muhamad Riziq Maulana, S.H. (Pemohon I), Halim Rahmansah, S.H. (Pemohon II), Restu Putri Nilakandi (Pemohon III), dan Kanda Nilam Mustika, S.H. (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-10-15T15:34:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 331/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Muhamad Riziq Maulana, S.H.
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Dusun Puhun RT 004/RW 001, Desa Sakerta Barat,
Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa
Barat.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Halim Rahmansah, S.H.
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Dusun Polaman, RT 001/RW 008, Desa Saradan,
Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa
Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Restu Putri Nilakandi
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Bukit Ngaliyan Permai Blok C/1, RT 002/ RW 007,
Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,
Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Kanda Nilam Mustika, S.H.
Pekerjaan
:
Mahasiswa
2
Alamat
:
Sungai Talang, Talao, Sungai Kunyit, Sangir Balai
Janggo, Solok Selatan, Sumatera Barat.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon IV;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 20 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 1 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 331/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 331/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 2 September 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 24 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal
28 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI
Tahun 1945) menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI Tahun
1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
3
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e.
kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah
terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai
politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas
ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
4
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
60/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E
ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang
“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan
pasangan calon apabila telah memenuhi persyaratan memperoleh
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi suara sah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”
Yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai berikut:
Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat
mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
“Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus
memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di
provinsi tersebut;
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan
6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit
8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan
12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling
sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus
5
memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)
di provinsi tersebut;
Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon
walikota dan calon wakil walikota:
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada
daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh
ribu) jiwa, partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilu
harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen)
di kabupaten/kota tersebut;
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada
daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara
sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di
kabupaten/kota tersebut;
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada
daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai
dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling
sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada
daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus
memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)
di kabupaten/kota tersebut;”
Pengujian Pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat
(4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.”
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945:
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis.”
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang
berhak
untuk
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang
dengan
maksud
semata-mata
untuk
menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain
6
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata
bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek
permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun
1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD
1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Para Pemohon.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7
Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:
Pasal 51 ayat (1) UU MK
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
c. Undang-Undang;
d. badan hukum publik dan privat; atau;
e. lembaga negara”.
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam UUD 1945.”
Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah
pihak
yang
menganggap
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perpu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang
yang mempunyai kepentingan yang sama;
b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
7
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK
7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing)
dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya
kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya
suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai
Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat
mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
4.1. Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia
Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
[vide bukti P-3].
Bahwa Pemohon I merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap
berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-4] baik
8
karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih memiliki
kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur
syarat pencalonan kepala daerah yang dimohonkan a quo.
Bahwa Pemohon I merupakan lulusan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi pada program
studi Hukum Tata Negara yang dibuktikan dengan ijazah [vide bukti
P-5].
Bahwa Pemohon I selama menjadi mahasiswa merupakan
mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan riset dan pengkajian
yang berkenaan dengan isu-isu kepemiluan. Diantaranya ialah
menjadi pemakalah Call For Paper dengan judul “Disutilitas
Penurunan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024: Analisis
Rule dan Act Utilitarianism” yang diselenggarakan oleh Program
Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (PDIH
UMS) pada tanggal 11 Juni 2026 dengan Tema Kegiatan “Quo
Vadis Pemilihan Kepala Daerah: Perspektif
Konstitusional,
Sosiologis, dan Filosofis” [vide bukti P-6].
Bahwa Pemohon I selama menjadi mahasiswa juga aktif dalam
berbagai lomba perdebatan hukum yang berhubungan dengan
pemilihan umum diantaranya Juara 2 Debat Penegakan Hukum
Pemilu Bawaslu RI pada tanggal 30 Agustus 2023 [vide bukti P-6]
dan juga Juara 2 Debat Konstitusi Kalijaga Law Festival pada
tanggal 12 Desember 2023 [vide bukti P-6].
4.2. Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia
Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
[vide bukti P-3].
Bahwa Pemohon II merupakan pemilih yang memiliki hak pilih
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar
Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti
P-4] baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih
memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang
9
mengatur syarat pencalonan kepala daerah yang dimohonkan a
quo.
Bahwa Pemohon II merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang dengan konsentrasi pada bidang studi Hukum
Tata Negara yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus [vide
bukti P-5].
Bahwa Pemohon II selama menjadi mahasiswa merupakan
mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan riset dan pengkajian
yang berkenaan dengan isu-isu demokrasi. Diantaranya ialah
menjadi pemakalah Call For Paper dengan judul “Constitutional
Retrogression dalam Pemilihan Hakim Konstitusi Usulan Dewan
Perwakilan
Rakyat
Indonesia”
yang diselenggarakan oleh
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia bekerja sama dengan APHTN-HAN DIY dan PSHK FH
UII” pada tanggal 7 Mei 2026 dengan tema kegiatan “Menilai
Kembali Fungsi Pengawasan DPR dalam Demokrasi di Indonesia”
[vide Bukti P-6].
Bahwa Pemohon II selama menjadi mahasiswa aktif seringkali
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan riset dan pengkajian yang
berkenaan dengan isu-isu demokrasi. Diantaranya ialah menjadi
Juara Harapan I UIN Law Fair VIII Tahun 2025 yang bekerja sama
dengan
Mahkamah
Konstitusi
dengan
tema
“Dialektika
Konstitusional Sebagai Upaya Retensi Publik Dalam Menghadapi
Dinamika Ketatanegaraan Guna Mewujudkan Inklusivitas Hukum”
dengan salah satu mosi “Perpanjangan Masa Jabatan DPRD dan
Kepala Daerah Sebagai Rekayasa Konstitusional Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024” [vide bukti P-6].
4.3. Kualifikasi Pemohon III sebagai perorangan warga negara Indonesia
Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
[vide bukti P-3].
Bahwa Pemohon III merupakan pemilih yang memiliki hak pilih
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar
10
Pemilih Tetap berdasarkan Surat Keterangan DPT dari KPU Kota
Semarang [vide bukti P-4] baik karena kualifikasinya maupun
karena merupakan pemilih memiliki kepentingan hukum untuk
mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan kepala
daerah yang dimohonkan a quo.
Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang dengan konsentrasi pada bidang
studi Hukum Administrasi Negara yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Mahasiswa [vide bukti P-5].
Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa yang aktif dalam
berbagai kegiatan riset dan pengkajian yang berkaitan dengan isu-
isu demokrasi. Diantaranya ialah menjadi Juara I dan Peraih Piala
Bergilir Bong Swi Hoo dalam Kompetisi Debat Hukum Nasional
Sunan Ampel Legal Competition 2025 dengan tema “Digital
Constitutionalism:
Tantangan
Demokrasi
Konstitusional
dan
Tatanan Hukum di Era Digital” dengan salah satu mosi yaitu
"Larangan Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kampanye
Pemilu" [vide bukti P-6] dan juga meraih Juara II Piala Mohammad
Natsir Kompetisi Debat Hukum Nasional UII Law Fair 2024 dengan
tema “Strategi Pembangunan Hukum dalam Menyongsong
Indonesia Emas 2045” dengan salah satu mosi yaitu "Eksistensi
Kolom Kosong dalam Pilkada Serentak Bertentangan dengan
Sistem Ketatanegaraan Indonesia" [vide bukti P-6].
4.4. Kualifikasi Pemohon IV sebagai perorangan warga negara Indonesia
Bahwa Pemohon IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
[vide bukti P-3].
Bahwa Pemohon IV merupakan pemilih yang memiliki hak pilih
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar
Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti
P-4] baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih
memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang
mengatur syarat pencalonan kepala daerah yang dimohonkan a
11
quo.
Bahwa Pemohon IV merupakan lulusan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan
konsentrasi pada program studi Ilmu Hukum yang dibuktikan
dengan ijazah [vide bukti P-5].
Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa yang aktif dalam
berbagai kegiatan riset dan pengkajian yang berkaitan dengan isu-
isu demokrasi. Diantaranya ialah menjadi Juara 2 Lomba Debat
Hukum Porsimaptar ke-XXIV Tingkat Nasional oleh Akademi
Kepolisian 2024 [vide bukti P-6] dan menjadi Juara 1 Lomba Debat
Hukum perayaan Sharia Fest oleh UIN Salatiga (2024) [vide bukti
P-6].
5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang mempunyai hak
konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu
diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:
5.1. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD
NRI Tahun 1945
Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak atas kedaulatan rakyat, hak
untuk memilih kepala daerah secara demokratis, hak untuk
mendapatkan
perlakuan
yang
sama
dalam
hukum
dan
pemerintahan, hak untuk memajukan diri, serta hak mendapatkan
jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang dijamin
dalam Pasal 1 ayat (2), 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 yang berbunyi:
Pasal 1 ayat (2)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.
Pasal 18 ayat (4)
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis.
Pasal 28C ayat (2)
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.
12
5.2. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan dengan
berlakunya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) sebagaimana telah
dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXII/2024 sebagai berikut:
Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 1 ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat keberlakuan Pasal 40 ayat
(1) UU Pilkada sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
yang mengakibatkan terhambatnya hak untuk melaksanakan
kedaulatan rakyat karena ambang batas a quo didasarkan pada
perolehan suara para pemilih sehingga berhubungan dengan hak
pilih. Terlebih, Pemilihan Kepala daerah dan DPRD sejak Putusan
MK No. 135/PUU-XXII/2024 dilakukan dalam waktu yang
bersamaan artinya indikator yang digunakan mengacu pada suara
para pemilih 5 tahun sebelumnya yang telah usang dan tidak
relevan. Selain itu, ketentuan a quo menghambat Para Pemohon
untuk mendapatkan pasangan calon kepala daerah yang beragam.
Ketentuan
tersebut
melahirkan
ketidakpastian
hukum
dan
menghalangi hak Para Pemohon untuk memilih calon kepala
daerah secara bebas.
Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 18 ayat (4)
yakni dirugikan akibat keberlakuan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada
sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 karena dengan
adanya ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi
partai politik telah mereduksi makna sejati dari demokrasi yang
inklusif. Pada akhirnya berujung pada tertutupnya kesempatan bagi
warga negara sebagai pemilih untuk memilih siapa yang pantas dan
layak untuk menjadi kepala daerah di daerahnya. Sebagai pemilih,
13
Para Pemohon meyakini bahwa perkembangan dinamika pemilihan
kepala daerah telahlah bergulir mengarah pada pemilihan secara
langsung sehingga setiap warga negara berhak memperoleh pilihan
yang beragam (dan sesuai dengan preferensi pemilih), tanpa
dibatasi oleh dominasi kekuatan politik tertentu dan persyaratan
yang tidak rasional. Pembatasan ini menghalangi kebebasan Para
Pemohon untuk memilih kepala daerah secara demokratis.
Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28C ayat
(2) juga turut tercederai dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU
Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, serta mengurangi hak
konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal
28C ayat (2) tersebut, karena dengan berlakunya Pasal a quo telah
menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih tidak dapat
memperjuangkan haknya secara kolektif melalui pemilihan kepala
daerah dengan pasangan calon yang terbatas untuk membangun
daerahnya.
5.3. Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
● Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon sangat potensial
untuk terjadi menimbang keberlakuan ambang batas pencalonan
kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik dalam Pasal a quo,
baik sebelum maupun setelah dimaknai ulang oleh MK dalam
Putusan 60/PUU-XXII/2024 berdampak pada minimnya pasangan
calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam pemilihan
kepala daerah sehingga hak konstitusional Para Pemohon
sebagaimana diuraikan sebelumnya menjadi terhambat.
● Bahwa selain itu, kerugian konstitusional Para Pemohon juga
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi berupa suara pemilih dalam Pemilihan DPRD Tahun 2024
yang akan digunakan sebagai syarat ambang batas pencalonan
kepala daerah usulan partai politik dalam pemilihan kepala daerah
berikutnya.
14
6. Bahwa Mahkamah seharusnya memberikan kedudukan hukum bagi pemilih
sebagaimana yang telah tercantum dalam pertimbangan hukum beberapa
putusan, yakni:
Paragraf, 3.6 Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan
bahwa:
“Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan
kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon
telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut
anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
Anggapan kerugian hak konstitusional.
Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu
2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat
terjadi;”
Paragraf 3.5, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXIII/2025, yang berbunyi:
“....menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII telah
dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara
Indonesia [vide Bukti P-1] yang juga sebagai pemilih sebagaimana
telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilukada
sebelumnya [vide Bukti P-2] serta mahasiswa yang melakukan aktivitas
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada yang
berkeadilan [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-12]. Pemohon I
sampai dengan Pemohon VIII juga telah menjelaskan mempunyai hak
konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945, serta telah dapat menjelaskan adanya
anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki disebabkan
berlakunya norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan
Pasal 41 UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu,
Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII juga telah dapat menjelaskan
anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami bersifat spesifik
dan potensial akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat
(causal-verband) dengan berlakunya norma Pasal 40 ayat (1) UU
10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016, karena sebagai
pemilih seharusnya memperoleh variasi pasangan calon kepala daerah
yang sesuai dengan preferensi pemilih. Namun, akibat ketentuan
ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi
partai politik dan calon perseorangan dalam kedua norma pasal a quo,
Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII tidak memperoleh alternatif
pilihan yang bervariatif serta beragam sesuai kehendak politiknya. Oleh
karena itu, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar
apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII
dikabulkan maka kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan
terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon I
sampai dengan Pemohon VIII berkenaan dengan inkonstitusionalitas
norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat
15
Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII (selanjutnya disebut sebagai
para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam permohonan a quo. “
Paragraf 3.5 Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 berbunyi:
“Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan oleh para
Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah
dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan
dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017
yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional
para Pemohon tersebut bersifat aktual dan spesifik yang disebabkan
karena hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dibatasi oleh norma Pasal 222 UU 7/2017
yaitu terbatasnya alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden yang ditawarkan kepada para Pemohon sebagai pemilih yang
tercatat dalam DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024 [vide bukti P-2]. Dalam hal ini, para Pemohon telah dapat
menunjukan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara
anggapan kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya
norma Pasal 222 UU 7/2017. Terlebih, hak memilh dan hak dipilih (right
to vote and right to be candidate) adalah salah satu hak konstitusional
mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, in casu
terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena
adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengajukan
pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara
faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir
terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan
calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan
pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih. Hal tersebut
yang mendasari Mahkamah untuk mempertimbangkan pendiriannya
kembali dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam
permohonan
a
quo
jika
dibandingkan
dengan
permohonan
permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila permohonan para
Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak
konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan
terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya
inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon memiliki
kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a
quo.”
Berdasarkan pertimbangan hukum sejumlah putusan Mahkamah di atas,
maka seharusnya kerugian pemohon sebagai pemilih dapat diterima oleh
Mahkamah. Dikarenakan hak Para Pemohon untuk memilih kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang sejalan dengan preferensi atau dukungan
politik terhambat dengan keberadaan ambang batas pencalonan kepala
daerah usulan partai politik yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada
sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
16
60/PUU-XXII/2024. Hal ini berpotensi merugikan hak konstitusional Para
Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah, karena
pembatasan tersebut dapat membatasi akses mereka untuk memilih calon
kepala
daerah
sesuai
dengan
kehendak
politik
mereka,
tanpa
memperhitungkan dukungan dari partai politik besar.
7. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon di atas bersifat spesifik
dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran
yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal
dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana telah
dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan
diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional
Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;
8. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas dan
kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar 1945. Maka, Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (1) UU
Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK Nebis in Idem)
1. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK
Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali
pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 60 ayat (2) UU MK
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda.”
Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang
dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan
permohonan yang berbeda.”
17
2. Bahwa pengujian Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana telah
dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
yang
dimohonkan
dalam
permohonan
a
quo
pernah
diuji
konstitusionalitasnya dan diputus oleh Mahkamah, yakni:
Tabel 1
Daftar Objek Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara
Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada
No
Perkara
Alasan Permohonan
Pertimbangan Hakim
Putusan
1.
51/PUU-
XVII/2019
Pemohon
mempersoalkan
Pasal 40 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), Pasal 41 ayat (1)
huruf a, b, c, d, e, ayat (2)
huruf a, b, c, d, e, ayat (3)
dan ayat (4) Undang-Undang
Pilkada terhadap:
- Pasal 18 ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945
- Pasal 27 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945
- Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
Pemohon
mengalami
kerugian
konstitusional
berupa
terhalangnya
hak
pemohon
yang
akan
mencalonkan
diri
sebagai
Kepala
Daerah
Kota
Surabaya
dan
Kabupaten
Gresik baik melalui dukungan
partai politik maupun jalur
perseorangan
dikarenakan
adanya
mahar
untuk
mendapatkan
rekomendasi
dari partai politik yang sangat
mahal
dan
adanya
persyaratan dukungan untuk
mencalonkan diri melalui jalur
perseorangan yang sangat
berat.
Perbedaan
pengaturan
ambang
batas
perseorangan
dan jalur partai politik
tidak dapat dikatakan
sebagai diskriminasi.
Tidak dapat
diterima dan
ditolak
2.
60/PUU-
XXII/2024
Pemohon menyatakan Pasal
40 ayat (3) UU 10/2016
bertentangan dengan:
- Pasal 1 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945
- Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945
- Pasal 18 ayat (4), UUD
NRI Tahun 1945
- Mahkamah
berpendapat bahwa
syarat mencalonkan
kepala
daerah
melalui partai politik
dalam Pasal 40 ayat
(1) dan ayat (3) UU
Pilkada adalah harus
sama
sama
mempunyai kursi di
Dikabulkan
sebagian
18
- Pasal 27 Ayat (1) UUD
1945 UUD NRI Tahun
1945
Pemohon menilai ketentuan
yang
diuji
menyebabkan
ketidakpastian hukum dan
menghalangi
hak
para
pemohon
karena
adanya
perlakuan yang tidak sama
antara
partai
yang
mempunyai kursi di DPRD
dengan partai yang tidak
mempunyai kursi di DPRD
meskipun telah mendapatkan
perolehan suara sah
DPRD
- Ketentuan
ini
merugikan
partai
politik
yang
telah
ditetapkan
sebagai
peserta
pemilu
serentak
nasional
2024
dan
telah
memiliki suara sah,
namun tidak memiliki
kursi di DPRD yang
berakibat
pada
hilangnya
peluang
partai politik untuk
mengusungkan
calon kepala daerah.
Sehingga
Mahkamah
memaknai
kembali
ketentuan
ambang
batas
pencalonan
kepala daerah dari
partai politik yang
disesuaikan dengan
ambang batas calon
perseorangan yakni
sebesar
6,5%
sampai 10%
3.
90/PUU-
XIII/2025
Pemohon
mempersoalkan
Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada
sebagaimana telah dimaknai
oleh
Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXII/2024 dan Pasal 41 UU
Pilkada terhadap:
- Pasal 1 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945,
- Pasal 18 ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945
- Pasal 28D ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945
- Pasal 28C ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945
Pemohon
mendalilkan
mengenai
semangat
penyamaan
rezim
antara
pemilu dan pilkada, prinsip
pilkada
dan
demokrasi.
Melewati
batasan,
yakni
melanggar
moralitas,
rasionalitas,
ketidakadilan
Intolerable serta keberlakuan
- Menurut Mahkamah,
menghapuskan
syarat
dukungan
minimal calon kepala
daerah dari partai
politik tidak mungkin
dilakukan
akibat
keberadaan
calon
perseorangan yang
tidak boleh memiliki
syarat lebih berat
dibanding
calon
kepala daerah dari
partai politik
- Mahkamah
berpendapat bahwa
syarat
dukungan
minimal calon kepala
daerah
jalur
perseorangan tidak
dapat
dihapuskan
karena
syarat
dukungan bagi calon
perseorangan tidak
boleh
demikian
ringan
sehingga
Ditolak
seluruhnya
19
ambang batas mendistorsi
hakikat pilkada, partai politik
dan
calon
perseorangan
sebagai pilar demokrasi.
membuka
kesempatan
bagi
orang
yang
tidak
bersungguh-
sungguh
3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan a quo
dengan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:
Tabel 2
Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon
Batu Uji
Dalil Permohonan
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945
Dalam Permohonan a quo berfokus pada
pengujian ambang batas calon kepala
daerah dari partai politik sebagai berikut:
1. Ambang
batas
pencalonan
kepala
daerah telah mencederai daulat rakyat
2. Ambang
batas
pencalonan
kepala
daerah melanggar open legal policy
berupa batasan moralitas, rasionalitas,
dan ketidakadilan intolerable;
3. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu
lokal menyebabkan hasil Pemilu DPRD
periode sebelumnya digunakan sebagai
ambang
batas
pencalonan
kepala
daerah usulan partai politik, padahal
hasil
tersebut
belum
tentu
mencerminkan
kondisi
representasi
politik saat pemilihan berlangsung; dan
4. Ambang
batas
pencalonan
kepala
daerah dari partai politik menghambat
pemilih untuk memperjuangkan haknya
secara kolektif.
Catatan : Kombinasi batu uji yang
spesifik yang menggunakan 5
pasal tersebut belum pernah
20
digunakan dalam Putusan MK di
atas
4. Bahwa dengan adanya perbedaan batu uji dan alasan permohonan
tersebut, permohonan a quo tidak nebis in idem dan layak diperiksa lebih
lanjut oleh Mahkamah.
B. AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH USULAN PARTAI
POLITIK MENCEDERAI DAULAT RAKYAT YANG DIJAMIN DALAM
PASAL 1 AYAT (2) UUD NRI 1945
5. Bahwa
Indonesia
merupakan
negara
demokrasi
sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan
bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.” Menurut Robert Dahl menegaskan bahwa
demokrasi memberikan kesempatan untuk 1) partisipasi secara efektif;
2) setara dalam hak suara, 3) menjalankan kontrol akhir terhadap
agenda, dan 4) melibatkan orang dewasa. Institusi-institusi politik
penting untuk mencapai tujuan-tujuan; 1) Pejabat terpilih; 2) Pemilu yang
bebas, adil dan rutin; 3) kebebasan berpendapat; 4) adanya sumber
informasi alternatif, 5) otonomi asosiasional, dan 6) kewarganegaraan
yang inklusif. (Robert Dahl, On Democracy, New Haven, CN: Yale
University Press, 1998).
6. Bahwa konsekuensi dari pilihan negara demokrasi yang dianut negara
Indonesia harus menjamin adanya kesempatan berpartisipasi secara
efektif dan juga memberikan kesetaraan dalam hak suara untuk
mencapai tujuan-tujuan penting termasuk pemilihan pejabat, serta
pemilihan umum yang bebas dan adil.
7. Bahwa daulat rakyat khas Indonesia adalah adanya keseimbangan hak
Individu dan kolektif. Ketentuan a quo mendatangkan problematika
daulat rakyat yang serius sebab suara para pemilih (hak pilih) yang telah
usang 5 tahun sebelumnya digunakan menjadi dasar prasyarat calon
kepala daerah. Artinya, daulat rakyat individu tidak dilindungi yang
berakibat juga pada daulat kolektif yang mana para partai politik
terhambat mencalonkan kader terbaiknya.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka keberadaan ambang batas
pencalonan kepala daerah usulan partai politik sebagaimana tercantum
21
dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah secara
jelas menghambat daulat rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dan
kesetaraan dalam hak suara dalam hal pemilihan kepala daerah yang
bebas dan adil. Hal tersebut terjadi akibat adanya ambang batas
pencalonan kepala daerah usulan partai politik berakibat pada minimnya
calon kepala daerah yang berimplikasi pada terhambatnya daulat rakyat
khususnya pemilih untuk dapat menyalurkan partisipasi secara efektif
serta kesetaraan hak suara untuk memilih kepala daerah melalui
pemilihan umum yang bebas dan adil.
9. Bahwa terhambatnya hak-hak tersebut dibuktikan dengan adanya
fenomena calon tunggal yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Mulai dari tahun 2015 dengan terdapat 3 calon tunggal, pada 2017 ada
9 calon tunggal, 2018 ada 16 calon tunggal, 2020 terdapat 25 calon
tunggal, serta pada tahun 2024 terdapat 37 calon tunggal.
C. AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH USULAN PARTAI
POLITIK MELANGGAR BATASAN OPEN LEGAL POLICY BERUPA
MORALITAS,
RASIONALITAS,
DAN
KETIDAKADILAN
YANG
INTOLERABLE
10. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Ketentuan selanjutnya
diatur dengan undang-undang sebagai kebijakan pembentuk undang-
undang salah satunya ambang batas pencalonan kepala daerah usulan
partai politik merupakan open legal policy Sebagaimana yang dijelaskan
dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXIII/2025:
“Bahwa sekalipun Mahkamah tetap mempertahankan semangat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal
persyaratan dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh
demikian ringan, hal demikian tidak berarti bahwa pembentuk
undang-undang tidak dapat melakukan perubahan terhadap
ambang batas minimal pengajuan pasangan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah, baik yang yang melalui jalur
perseorangan maupun yang diajukan/diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Perubahan
dimaksud
dilakukan
untuk
menciptakan
keseimbangan
proporsional baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
60/PUU-XXII/2024. Berkenaan dengan ini, pembentuk undang-
22
undang dapat melakukan perubahan atau penyesuaian atas
ambang batas pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah sepanjang angka/persentase ambang batas
dimaksud tidak lebih berat dari angka/persentase dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Seandainya
diperlukan pembentuk undang-undang dapat mengadopsi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
11. Bahwa meskipun pembentukan suatu undang-undang merupakan
kebijakan hukum terbuka bukan berarti tidak dapat dinyatakan
inkonstitusional oleh MK. Hal tersebut dilakukan dengan catatan suatu
undang-undang melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan
yang intolerable. Atas dasar tersebut, Para Pemohon mendalilkan
bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang mengenai ambang
batas pencalonan kepala daerah usulan partai politik telah melanggar
batasan-batasan tersebut.
Melanggar Batasan Moralitas
12. Bahwa tujuan dari yang hendak dicapai pada frasa “dipilih secara
demokratis” Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menurut para perumus
perubahan UUD NRI 1945 salah satunya ialah menghasilkan pemimpin
daerah yang dekat dan melayani rakyat. Pemimpin demikian hanya lahir
jika sepanjang proses elektoral menjunjung tinggi moralitas demokrasi.
(Tim Penyusun, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, Buku Dua, 2001)
13. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 ialah pengisian jabatan
langsung oleh rakyat yang harus mengikuti kaidah-kaidah pemilu secara
umum. Robert Dahl memberikan standar pemilu demokratis, yaitu: (1)
partisipasi yang efektif; (2) persamaan dalam memberikan suara; (3)
mendapatkan pemahaman yang jernih; (4) melaksanakan pengawasan
akhir terhadap agenda; (5) pencakupan orang dewasa. Maksud
persamaan dalam memberikan suara adalah setiap warga negara harus
mempunyai kesempatan dengan efektif guna memberikan suara.
Dengan kata lain, kesetaraan bagi setiap pemilih tidak hanya prosedural
melainkan juga harus substansial akan tetapi ketentuan a quo justru
membuat Pemohon terbatas dalam memberikan hak suara dikarenakan
preferensi pemilih hanya pada partai politik yang mempunyai suara pada
23
5 (lima) tahun sebelumnya akan tetapi partai politik baru mustahil untuk
mendapatkannya.
14. Bahwa salah satu moralitas dari penyelenggaraan pemilihan yang
berkeadilan adalah partisipasi (bermakna), yang disampaikan The
United Nations Democracy Fund (UNDEF), Open Society Foundation,
daan Tiri menempatkan suara pemilih untuk didengar, dihargai, dan
direpresentasikan secara tepat. Berlakunya ketentuan ambang batas
pencalonan kepala daerah dari partai politik yang diambil dari perolehan
suara pemilih pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota/Provinsi telah mencederai suara pemilih. Sebab, Sejak
awal Para Pemohon mempunyai suara untuk calon DPRD bukan untuk
menjadi salah satu dasar pencalonan kepala daerah. Terlebih mandat
untuk calon anggota DPRD dan kepala daerah sama sekali berbeda.
15. Bahwa salah satu pilar demokrasi elektoral selanjutnya ialah lahirnya
kompetisi yang kompetitif. (Aziz Z. Huq, Tom Ginsburg, “How to Lose a
Constitutional Democrarcy”, U.C.L.A Law Review, 2018) Ketentuan a
quo menghambat para pemilih mendapatkan calon yang beragam dan
variatif dikarenakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi
ketentuan minimal ambang batas yang menghasilkan calon pasangan
yang terbatas sehingga pemilu tidak lagi kompetitif.
Melanggar Batasan Rasionalitas
16. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada merupakan norma pembatasan hak
politik akan tetapi pembatasan harus berdasarkan penalaran yang wajar
atau justifikasi yang benar (rasional). Maka, pembatasan hak
konstitusional tidak serta merta hanya terpenuhinya unsur legalitas
melainkan harus berpijak pada tujuan pembatasan yang termaktub pada
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang
dengan
maksud
semata-mata
untuk
menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis."
17. Bahwa frasa “setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan undang-undang” seyogyanya adresat-nya pun berlaku bagi
24
DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang yang juga
wajib tunduk pada pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945
dalam menyusun norma yang mempunyai sifat membatasi hak
konstitusional terutama harus memenuhi tuntutan yang adil. Hal ini
sebagaimana pertimbangan hukum MK yang memberikan justifikasi hak
konstitusional tidak hanya diperuntukan bagi perorangan (natural
person) melainkan juga badan hukum seperti di dalam Putusan MK
Nomor 12/PUU-VI/2008 sebagai berikut:
“...meskipun hak-hak konstitusional yang didalilkan oleh para
pemohon tersebut perumusannya dalam UUD 1945 dimulai
dengan frasa “setiap warga negara” atau “setiap orang” tetapi
dengan merujuk Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-V/2007
tanggal 23 Oktober 2007, berlaku juga untuk badan hukum...”
18. Bahwa dalam menjabarkan pembatasan hak sebagai suatu hal yang
rasional/benar seperti di negara Jerman dan Kanada yang telah
mengadopsi Uji Proporsionalitas yang secara umum terdiri dari:
Pertama, tujuan yang tepat/benar (legitimate aim). Kedua, hubungan
yang masuk akal (rational connection or suitability). Ketiga, cara yang
dibutuhkan (necessity or restrictive means). Keempat, keseimbangan,
yakni terdapat kelayakan antara manfaat yang diperoleh dengan
pelanggaran akibat pembatasan hak konstitusional atau dikenal
proporsionalitas dalam arti sempit (proportionality stricto sensu or
balancing). (Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and
Their Limitations, 2012)
19. Bahwa MK telah menggunakan terminologi “proporsional” dalam hal
ihwal pembatasan pada Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: “..oleh
karena itu, adanya pengaturan maupun pembatasan terhadap
kebebasan berekspresi dimaksud merupakan tindakan yang dibenarkan
secara konstitusional sepanjang memenuhi kriteria pembatasan yang
sah (legitimate restriction), yang ditetapkan dengan undang-undang dan
dijalankan secara proporsional.
20. Bahwa dalam tahapan pertama menguji ketentuan a quo apakah
termasuk sebagai tujuan yang dibenarkan (legitimate aim) merujuk pada
klausul tujuan pembatasan dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945
terkhusus tujuan untuk “...memenuhi tuntutan yang adil.” Yang dimaksud
tuntutan yang adil menurut perdebatan BPUPK ialah menjaga
25
keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif (Muhamad
Dzadit Taqwa, “Penelusuran Ide Proportionality dalam Pasal 28J (2)
UUD NRI Tahun 1945, 2025) . Oleh karena itu tujuan tersebut akan diuji
dengan tujuan pembentukan ambang batas dari partai politik yang
didasarkan suara pemilih.
21. Bahwa berdasarkan risalah rapat panitia kerja ke-4 RUU tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Daerah sebagai awal mula adanya ambang batas pencalonan kepala
daerah. (Sabtu, 23 Juli 2004) Pengaturan ambang batas terinspirasi dari
ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Selain itu,
tujuan ambang batas pencalonan kepala daerah ditujukan untuk
mempunyai dukungan supaya pemerintahan berjalan efektif/konsolidasi
demokrasi . Hal ini disampaikan oleh Ketua Panja Drs. Agun Gunandjar
Sudarsa sebagai berikut:
“Begitu
pula
mungkin
gagasan-gagasan
pemikiran
yang
berkembang seperti ini mungkin juga kita harus menuægkan pada
akhirnya. bagaimana undang-undang ini juga punya yang cukup
kuat. Janganlah undang-undang yang kita rumuskan ini pada
akhirnya juga tidak memiliki misi dalam rangka kepentingan
pembinaan atau konsolidasi itu sendiri. Jadi artinya saya masih
bicara pada pintu partai politik atau gabungan partai politik. Secara
filosofi mungkin kalau kita bisa melihat pintu partai politik atau
gabungan partai politik, kalau kita melihat konstruksi yang di
Undang- dang Pilpres itu normatif di batang tubuh pasalnya
ketentuan pokoknya itu mempersyaratkan 15%. Itu sebetulnya
sebagai langkah konsolidasi demokrasi agar partai-partai itu sudah
semakin kelihatan basis kekuatannya. Kalaupun belum dia
diupayakan untuk melakukan gabungan-gabungan supaya rakyat
didalam melakukan pilihan itu tidak terlalu meluas, tidak terlalu
melebar.”
Menariknya, dalam perdebatan tersebut ada yang mengusulkan supaya
pencalonan kepala daerah usulan partai politik tidak perlu menggunakan
ambang batas. Hal ini disampaikan H.M. Tahir Saimima dari Fraksi PPP
yang berargumentasi sebagai berikut:
“Terima kasih. Kami dari Fraksi PPP prinsip kami bahwa kalau bisa
semua partai politik mempunyai wakil di DPR itu punya hak untuk
mengajukan calon kepala daerah. Apa sebab demikian kami
berpikir bahwa jumlah partai politik yang memperoleh kursi di
DPRD itu nggak mungkin dari kacamata yang kita lihat sekarang
barangkali tidak lebih dari 6 (enam) Partai Politik. Sehingga kalau
yang mengajukan calon itu 6 (enam) pasang saya kirä itu lebih
bagus sehingga masyarakat punya kesempatan untuk memilih dan
26
juga memberikan kesempatan kepada partai-partai politik sebab
mungkin saja kalau kita mematok katakanlah 3% atau 4% dari
jumlah wakil partai politik yang ada di DPR bisa mungkin saja
hanya paling banyak 2 (dua) Partai calon yang diajukan. Sebab kita
lihat di daerah-daerah untuk hasil pemilu tahun 2004 ini”.
22. Bahwa pengaturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah
yang berbasis suara pemilih dimaksudkan memperkuat multipartai yang
sederhana. Hal ini terbukti dalam keterangan tertulis Pemerintah pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 sebagai
berikut:
“Menimbang bahwa pilihan kebijakan yang dilakukan pembuat
undang-undang dengan pengaturan Pasal 59 ayat (2) yang
menurut keterangan tertulis Pemerintah adalah merupakan suatu
mekanisme dalam sistem multipartai sederhana yang sehat dan
dewasa, agar partai politik mampu menjadi pilar utama dalam
meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat,
merekatkan berbagai kelompok dan golongan masyarakat,
mendukung
integrasi
nasional
dan
persatuan
nasional,
mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak
asasi manusia serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan
maka partai politik sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen politik
dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang
demokratis, dan sesuai dengan sistem politik yang dibangusuara
untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah, hal itu akan dilakukan melalui proses politik yang
benar melalui partai politik yang memenuhi persyaratan”
23. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjelaskan
bahwa perubahan desain ambang batas pencalonan kepala daerah
dimaksudkan untuk memperbanyak alternatif pasangan calon dan
meminimalisasi terjadinya pasangan calon tunggal sebagai berikut:
“pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya
dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta
pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan
bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memeroleh
ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan
munculnya hanya calon tunggal”
Hal dipertegas dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXIII/2025 yang
menjelaskan:
“Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016,
sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan pemilih dalam
kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU XXII/2024 telah
menurunkan angka/persentase ambang batas untuk dapat
27
mengajukan atau mengusulkan pasangan calon oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum “.
24. Bahwa tujuan adanya ambang batas ialah efektivitas pemerintahan
dengan sistem multipartai sederhana yang dimaksudkan Pemerintah
dengan merumuskan ambang batas calon kepala daerah berbasis suara
pemilih tidak kompatibel. Sebab, penyederhanaan tersebut seharusnya
diatur dalam ambang batas DPRD bukan calon kepala daerah. Selain
itu, memperbanyak keberagaman calon dengan ketentuan ambang
batas justru menghambat keberagaman calon itu sendiri. Jadi, tujuan
adanya
ambang
batas
dengan
perolehan
suara
mempunyai
problematika yang serius.
25. Bahwa tujuan adanya ambang batas tidak sesuai dengan tujuan
pembatasan hak asasi manusia (hak konstitusional) yang ada di Pasal
28J ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu memenuhi tuntutan yang adil. Pertama,
basis ambang batas yang digunakan adalah suara pemilih yang pada
awalnya dimaksudkan untuk calon anggota DPRD. Kedua, perolehan
suara pemilih itu kemudian dikonversi menjadi prasyarat partai politik
mencalonkan calon kepala daerah. Ketiga, para pemilih mempunyai
keterbatasan dalam memilih dikarenakan dengan mekanisme a quo
pilihan calon kepala daerah menjadi terbatas. Sebab, secara otomatis
partai politik baru wajib berkoalisi dengan partai yang sudah
memperoleh suara. Dengan demikian berlakunya norma a quo secara
nyata merupakan bentuk dari ketimpangan antara hak individu dan
kepentingan kolektif.
26. Bahwa uji kedua yaitu koneksi sebab-akibat yang pasti dan rasional
antara pembatasan dan tujuan yang hendak dicapai (rational connection
atau fitness test). Sebagaimana keterangan Pemerintah dan Putusan
MK No. 60/PUU-XXII/2024 tidak terjadi hubungan rasional antara tujuan
yang hendak dicapai dan pembatasan. Hal ini terkonfirmasi dari Pilkada
Tahun 2024 tentang rata-rata jumlah pasangan calon kepala daerah di
seluruh Indonesia yang masih terbatas. Berikut rekapitulasi jumlah
pasangan calon kepala daerah se-Indonesia pada Pilkada 2024:
28
Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Calon Kepala Daerah Tahun 2024
Jumlah
Paslon
Provinsi
Kabupaten
Kota
Persentase
1 Paslon
1
30
6
6,8%
2 Paslon
16
141
41
36,3%
3 Paslon
11
119
32
29,7%
4 Paslon
8
86
11
19,3%
5 Paslon
1
35
3
7,2%
6 Paslon
0
4
0
0,7%
Total
37
415
93
100%
Sumber: KPU RI diolah Para Pemohon
27. Bahwa berdasarkan tabel di atas, sebanyak 198 daerah atau 36,3%
hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, sedangkan 37 daerah atau
6,8% masih diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon. Maka, sebanyak 235
daerah
atau
sekitar
43,1%
dari
keseluruhan
daerah
yang
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah hanya memiliki satu atau
dua pasangan calon. Sebaliknya, daerah yang memiliki lima pasangan
calon hanya berjumlah 39 daerah (7,2%) dan enam pasangan calon
hanya terdapat pada 4 daerah (0,7%).
28. Bahwa
adanya
Putusan
Nomor
60/PUU-XXII/2024
bertujuan
menurunkan persentase ambang batas calon kepala daerah dari partai
politik guna meminimalisir calon tunggal. Namun, tujuan tersebut tidak
tercapai yang dibuktikan dengan fakta bahwa jumlah calon tunggal
dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 tidak menurun
secara signifikan, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.
29
Tabel 4
Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
No
Daerah
Pilkada
Pasangan Calon
Tunggal
Hasil
Suara
Paslon (%)
Hasil Suara
Kotak
Kosong (%)
PILKADA PROVINSI
1
Provinsi
Papua Barat
Domingus
Mandacan -
Muhammad
Lakotani
269.245
(92.88%)
20.643
(7.12%)
PILKADA KABUPATEN
2
Aceh Utara
Ismail A Jalil –
Tarmizi
357.738
(96.97%)
11.164
(3.03%)
3
Aceh Tamiang
Armia Pahmi –
Ismail
90.669
(75.53%)
29.370
(24.47%)
4
Sumut:
Asahan
Taufik Zainal
Abidin – Rianto
178.671
(74.92%)
59.820
(25.08%)
5
Sumut:
Labuhanbatu
Utara
Hendri Yanto
Sitorus - Samsul
Tanjung
155.800
(88.05%)
21.148
(11.95%)
6
Sumut:
Pakpak
Bharat
Franc Bernhard
Tumanggor -
Mutsyushito Solin
17.690
(68.18%)
8.256
(31.82%)
7
Sumut:
Serdang
Bedagai
Darma Wijaya -
Adlin Umar Yusri
Tambunan
253.898
(91.60%)
23.272
(8.40%)
8
Sumut: Nias
Utara
Amizaro Waruwu -
Yusman Zega
47.562
(80.86%)
11.255
(19.14%)
30
9
Sumbar:
Dharmasraya
Annisa Suci
Ramadhani – Leliarni
65.922
(69.53%)
28.895
(30.47%)
10
Sumsel: Empat
Lawang
Joncik Muhammad
- Arifai
147.332
(80.40%)
35.923
(19.60%)
11
Sumsel: Ogan
Ilir
Panca Wijaya Akbar
- H. Ardani
154.088
(78.77%)
41.523
(21.23%)
12
Jambi:
Batanghari
Muhammad Fadhil
Arief – Bakhtiar
114.674
(77.83%)
32.667
(22.17%)
13
Bengkulu:
Bengkulu Utara
Arie Septia Adinata
- Sumarno
162.119
(94.45%)
9.526
(5.55%)
14
Lampung:
Lampung Barat
Parosil Mabsus -
Mad Hasnurin
121.098
(82.77%)
25.217
(17.23%)
15
Lampung:
Tulang Bawang
Barat
Novriwan Jaya –
Nadirsya
100.557
(66.16%)
51.442
(33.84%)
16
Babel:
Bangka
(KOTAK
KOSONG
MENANG)
H. Mulkan –
Ramadian
50.443
(42.75%)
67.546
(57.25%)
17
Babel: Bangka
Selatan
Riza Herdavid -
Debby Vita Dewi
64.795
(84.23%)
12.134
(15.77%)
18
Kepulauan
Riau: Bintan
Roby Kurniawan -
Deby Maryanti
49.430
(68.29%)
22.949
(31.71%)
19
Jawa Barat:
Ciamis
Herdiat Sunarya -
Yana Diana Putra
589.695
(89.31%)
70.605
(10.69%)
20
Jawa Tengah:
Banyumas
Sadewo Tri Lastiono
- Dwi Asih Lintarti
540.554
(59.44%)
368.790
(40.56%)
21
Jawa Tengah:
Sukoharjo
Etik Suryani - Eko
Sapto Purnomo
319.923
(66.76%)
159.256
(33.24%)
22
Jawa Tengah:
Brebes
Paramitha Widya
Kusuma – Wurja
503.719
(59.60%)
341.407
(40.40%)
23
Jawa Timur:
Trenggalek
Mochamad Nur Arifin
- Syah M.
Natanegara
282.576
(80.80%)
67.131
(19.20%)
24
Jawa Timur:
Ngawi
Ony Anwar Harsono
- Dwi Rianto Jatmiko
409.499
(94.08%)
25.756
(5.92%)
31
25
Jawa Timur:
Gresik
Fandi Akhmad Yani
- Asluchul Alif
366.944
(59.72%)
247.479
(40.28%)
26
Kalbar:
Bengkayang
Sebastianus Darwis
- Syamsul Rizal
77.766
(71.10%)
31.611
(28.90%)
27
Kalsel: Tanah
Bumbu
Andi Rudi Latif –
Bahsanuddin
154.187
(91.46%)
14.390
(8.54%)
28
Kalsel:
Balangan
Abdul Hadi - Akhmad
Fauzi
74.246
(92.37%)
6.132
(7.63%)
29
Kaltara:
Malinau
Wempi W. Mawa –
Jakaria
39.382
(93.53%)
2.724
(6.47%)
30
Sulsel: Maros
A.S. Chaidir Syam
- Muetazim
121.892
(64.01%)
68.527
(35.99%)
31
Sultra: Muna
Barat
La Ode Darwin - Ali
Basa
40.307
(84.85%)
7.199
(15.15%)
32
Sulbar:
Pasangkayu
Yaumil Ambo Djiwa –
Herny
41.819
(54.68%)
34.657
(45.32%)
PILKADA KOTA
33
Babel: Kota
Pangkalpinan
g (KOTAK
KOSONG
MENANG)
Maulan Aklil -
Masagus M Hakim
35.177
(42.02%)
48.528
(57.98%)
34
Jatim: Kota
Pasuruan
Adi Wibowo -
Mokhamad Nawawi
79.814
(80.59%)
19.228
(19.41%)
35
Jatim: Kota
Surabaya
Eri Cahyadi – Armuji
980.380
(81.38%)
224.340
(18.62%)
36
Kaltim: Kota
Samarinda
Andi Harun -
Saefuddin Zuhri
306.392
(88.12%)
41.301
(11.88%)
37
Kaltara: Kota
Tarakan
Khairul - Ibnu Saud
59.204
(57.48%)
43.787
(42.52%)
Sumber:
Hasil Rekapitulasi KPU/Berkas Permohonan Putusan
90/PUU-XXIII/2025
29. Bahwa sekalipun jumlah daerah dengan pasangan calon tunggal
mengalami penurunan dibandingkan sebelum adanya Putusan MK
Nomor 60/PUU-XXII/2024, yaitu dari 41 daerah menjadi 37 daerah,
penurunan tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan
32
untuk menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah
merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan tujuan
menghadirkan
pasangan
calon
yang
lebih
beragam.
(https://babel.antaranews.com/berita/429735/ahli-calontunggal-
pascaputusan-mk-menurun-tetapi-belum-signifikan). Oleh karena itu,
secara empiris ketentuan a quo tidak menunjukkan adanya hubungan
rasional (rational connection) antara instrumen yang dipilih dengan
tujuan yang hendak dicapai.
Diagram 1
Perbandingan Calon Tunggal Pra dan Pasca Putusan MK
Nomor 60/PUU-XXII/2024
Sumber: Diolah Para Pemohon
30. Bahwa penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah tersebut
juga tidak menyelesaikan persoalan berupa dominasi koalisi besar
sehingga menghadirkan calon-calon kepala daerah yang minim. Hal
tersebut justru melemahkan multipartai sederhana sebagaimana
dibuktikan dengan tabel di bawah ini.
33
Tabel 5
Koalisi Besar Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
Partai / Koalisi
Pengusung
Peta Kemenangan di Kabupaten / Kota (%)
Total Ke
menangan
Pilkada
Provinsi
Perseorangan
KIM
Plus
KIM-
PDIP
Non-KIM
& PDIP
Non-
KIM
(Buruh
/Umat)
PDIP
PDIP-
Gerindra
Koalisi
Indonesia
Maju (KIM)
Plus
0,4%
25,7%
16,8%
20,0%
0,2%
14,0%
0,3%
77,4%
KIM dan
PDIP
0,0%
0,8%
1,2%
2,4%
0,0%
2,6%
0,0%
7,0%
Non-KIM
(Partai Buruh
& Umat)
0,0%
1,6%
0,6%
0,2%
0,0%
0,2%
0,0%
2,6%
PDI-P dan
Non-KIM
0,0%
2,4%
2,4%
3,4%
0,0%
4,8%
0,0%
13,0%
Sumber: Litbang Kompas
31. Bahwa tahap ketiga mengenai kemestian dengan memeriksa apakah
terdapat cara lain untuk mencapai tujuan yang sama dengan tingkat
efektivitas pencapaian yang sama atau bahkan lebih baik serta daya
rusak (intrusive) yang lebih rendah terhadap perlindungan hak dari
pembatasan yang dikenakan (necessity test). Apabila tujuan yang
dikehendaki perihal multipartai sederhana (pemerintahan yang efektif)
maka hal yang dilakukan ialah ambang batas DPRD bukan calon kepala
daerah. Kemudian, jika yang dikehendaki adalah keberagaman calon,
dengan sendirinya adanya ambang batas justru menghambat
keberagaman calon. Oleh karena itu, masih terdapat berbagai alternatif
kebijakan yang lebih ringan pembatasannya namun tetap dapat
diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, norma a quo tidak
memenuhi unsur necessity. Maka, pembatasan hak konstitusional
melalui pengaturan ambang batas pencalonan dinilai tidak ada
kebutuhan.
32. Bahwa tahapan terakhir uji proporsionalitas adalah proportionality stricto
sensu yaitu melakukan penimbangan antara manfaat yang diperoleh
dari pemberlakuan suatu pembatasan dengan kerugian yang
ditimbulkan terhadap hak konstitusional warga negara. Suatu
34
pembatasan hanya dapat dibenarkan apabila manfaat yang dihasilkan
lebih besar atau setidaknya sebanding dengan tingkat pembatasan hak
yang ditimbulkan. Bahwa dalam ketentuan a quo kerugian yang
didapatkan lebih besar dibandingkan manfaatnya yang terkonfirmasi
dengan pasangan calon yang tidak beragam serta suara pemilih yang
terdistorsi.
Ketidakadilan yang bersifat intolerable
33. Bahwa ketentuan a quo sejatinya berdampak pada ketidakadilan yang
intolerable karena suara pemilih yang seharusnya dihormati sampai
pada terisinya jabatan, ternyata dialihfungsikan tanpa penalaran yang
wajar. Suara pemilih yang ditujukan untuk calon DPRD kemudian diubah
menjadi prasyarat calon kepala daerah merupakan bentuk dari
pelemahan daulat rakyat. Para pemilih sebagai yang mempunyai suara,
tentu selama 5 (lima) tahun berjalan mustahil kondisi representasi
(pilihan politik) dan keadaan (fisik) masih tetap sama. Contohnya, ketika
para pemilih meninggal dunia akan tetapi suaranya masih digunakan
sebagai alat ukur pada Pilkada berikutnya maka ketentuan a quo.
Sebab, sangat tidak mungkin yang meninggal mengatur yang hidup
maka tidak ada keraguan sama sekali untuk menyatakan bahwa
ketentuan a quo tidak rasional dan bentuk ketidakadilan yang
intolerable.
34. Bahwa ketentuan a quo membatasi preferensi politik para pemilih
dikarenakan ketentuan ambang batas tersebut hanya diperuntukan bagi
partai politik yang sudah memperoleh suara. Artinya, partai politik baru
sudah barang tentu akan berkoalisi karena tidak mengikuti pemilihan
sebelumnya dan sebab itu tidak mungkin dapat mencalonkan kader
terbaiknya. Karena itu, preferensi pemilih dapat terbatas sebab pilihan
calon kepala daerah masih terisolasi pada partai politik yang sudah
mengikuti pemilihan legislatif. Pembiaran terhadap ketentuan a quo
berarti menormalisasi atas ketidakberagaman calon yang mana
termasuk sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.
D. KEBERLAKUAN PASAL 40 ayat (1) UU PILKADA SEBAGAIMANA
TELAH DIMAKNAI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
35
60/PUU-XXII/2024 MENDISTORSI PEMISAHAN PEMILU NASIONAL
DAN LOKAL: ASAS PEMILU PERIODIK DAN REPRESENTASI
35. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali.” Frasa tersebut mengandung konsekuensi
bahwa selain asas luber dan jurdil, pemilu juga dilaksanakan dengan
asas periodik. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan pemilihan
umum seharusnya terikat dalam batasan asas periodik, termasuk suara
pemilih.
36. Bahwa asas yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945
berlaku juga untuk Pemilihan Kepala Daerah. Terlebih dalam Putusan
MK Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa pemilihan kepala
daerah masuk ke dalam rezim pemilu dengan salah satu alasannya ialah
adanya kesamaan asas yang digunakan.
37. Bahwa argumentasi kami dalam permohonan untuk menghapus
ambang batas pencalonan kepala daerah usulan partai politik bukan
semata-mata karena adanya penyamaan rezim pemilu dan pilkada
sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 maupun
penghapusan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana dalam
Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.
38. Bahwa keberadaan ambang batas pencalonan kepala daerah
khususnya yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
telah kehilangan relevansinya pasca-Putusan MK Nomor 135/PUU-
XXII/2024 yang pada intinya menyatakan bahwa pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan serentak dengan
pemilihan anggota DPRD maka hasil perolehan suara anggota DPRD
akan bersamaan dengan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah. Dengan demikian jika menggunakan hasil pemilihan anggota
DPRD sebelumnya sebagai ambang batas minimal persentase
pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
oleh partai politik, maka persoalan yang muncul adalah bagaimana
memastikan bahwa partai politik peserta pemilihan anggota DPRD
sebelumnya tetap mampu memiliki kursi atau suara sah di sebuah
daerah provinsi/kabupaten/kota paling tidak sama dengan capaian
36
jumlah kursi atau suara sah di setiap daerah pada pemilihan anggota
DPRD periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu
berlangsung. Hal ini digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1
Alur Pemilihan DPRD dan Kepala Daerah
39. Bahwa selain itu, muncul permasalahan berikutnya, yaitu bagaimana
jika jumlah kursi atau suara sah di daerah provinsi/kabupaten/kota yang
diraih
dalam
masa
pemilihan
yang
bersangkutan
atau
saat
penyelenggaraan pemilihan berlangsung lebih rendah dibandingkan
hasil pemilihan sebelumnya atau bagaimana jika terdapat fakta partai
politik yang mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang memakai hasil pemilu anggota DPRD periode
sebelumnya ternyata tidak memperoleh kursi di DPRD pada pemilihan
periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilihan
berlangsung.
40. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dengan menggunakan hasil
pemilihan anggota DPRD periode sebelumnya terbuka kemungkinan
partai politik pengusul pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah tidak mampu lagi menjadi peserta pemilihan pada periode yang
bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilihan berlangsung.
41. Bahwa seluruh permasalahan tersebut berpeluang terjadi karena
dinamika politik dari satu periode pemilihan ke periode pemilihan
37
berikutnya
dapat
berubah
secara
signifikan.
Sehingga,
sulit
mempertahankan
rasionalitas
hasil
pemilihan
anggota
DPRD
sebelumnya sebagai dasar untuk mengusulkan pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah pada periode yang bersangkutan atau
saat penyelenggaraan pemilihan berlangsung.
42. Bahwa secara sederhana, misalnya jika diletakkan dalam konteks
penyelenggaraan Pemilihan 2029, bagaimana mempertahankan
rasionalitas hasil pemilihan anggota DPRD 2024 tetap valid digunakan
untuk mengusulkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
pada pemilihan 2029. Misalnya perubahan representasi berupa
perolehan suara dan kursi DPRD di DKI Jakarta sebagaimana
digambarkan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 6
Perbandingan Perolehan Suara dan Kursi dalam Pemilihan DPRD DKI
Jakarta Tahun 2019 dan 2024
NO
NAMA PARTAI
POLITIK
PESERTA PEMILU
PEROLEHAN SUARA
DPRD PROVINSI
PEROLEHAN
KURSI DPRD
PROVINSI
2019
2024
2019
2024
1.
Partai Kebangkitan
Bangsa
317.008
470.682
5
10
2.
Partai Gerakan
Indonesia Raya
935.127
728.297
19
14
3.
Partai Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
1.273.842
850.174
25
15
4.
Partai Golongan
Karya
298.232
517.819
6
10
5.
Partai NasDem
305.707
545.235
7
10
6.
Partai Buruh
Belum
terbentuk
69.969
-
-
7.
Partai Gelombang
Rakyat Indonesia
Belum
terbentuk
62.850
-
-
8.
Partai Keadilan
914.974
1.012.028
16
18
38
Sejahtera
9.
Partai Kebangkitan
Nusantara
Belum
terbentuk
19.204
-
-
10
Partai Hati Nurani
Rakyat
93.985
26.537
-
-
11.
Partai Garda
Republik Indonesia
Tidak
mengusung
calon
12.826
-
-
12.
Partai Amanat
Nasional
375.447
455.906
9
10
13. Partai Bulan Bintang
42.900
15.750
-
-
14.
Partai Demokrat
385.514
444.314
10
9
15.
Partai Solidaritas
Indonesia
404.465
465.936
8
8
16.
Partai Perindo
168.067
160.203
-
1
17.
Partai Persatuan
Pembangunan
176.726
153.240
1
1
18.
Partai Ummat
Belum
terbentuk
56.271
-
-
19.
Partai Gerakan
Perubahan
Indonesia
19.187
Tidak
memenuhi
ambang
batas
-
-
20.
Partai Berkarya
98.583
Tidak lolos
sebagai
peserta
pemilu
-
-
21. Partai Keadilan dan
Persatuan
Indonesia
15.743
Tidak lolos
sebagai
peserta
pemilu
-
-
Sumber: KPU DKI Jakarta dan diolah oleh penulis
43. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan di atas, telah membuktikan
rasionalitas hasil pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019 yang
tidak lagi relevan dalam pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta tahun
2024. Misalnya beberapa partai mengalami perubahan perolehan
39
jumlah kursi dan suara. Seperti Partai Gerakan Indonesia Raya yang
memperoleh 19 kursi (17,9% kursi DPRD DKI Jakarta) dengan
perolehan suara sebesar 935.127 dalam pemilihan anggota DPRD DKI
Jakarta tahun 2019 menjadi hanya 14 kursi (13,2% kursi DPRD DKI
Jakarta) dengan perolehan suara sebesar 728.297 dalam pemilihan
anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2024. Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI Perjuangan) juga mengalami penurunan yang sama.
Dalam pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019, PDI
Perjuangan memperoleh sebanyak 25 kursi (23,5% kursi DPRD DKI
Jakarta) dengan perolehan suara sebesar 1.273.842, yang menurun
drastis menjadi 15 kursi (14,1% kursi DPRD DKI Jakarta) dengan
perolehan suara sebesar 850.174 pada pemilihan anggota DPRD DKI
Jakarta tahun 2024.
44. Bahwa selain beberapa partai mengalami perubahan perolehan jumlah
kursi dan suara, juga terdapat partai-partai yang belum terbentuk ketika
pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019, namun menjadi
Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan anggota DPRD DKI
Jakarta tahun 2024. Diantaranya meliputi Partai Buruh yang baru
dibentuk kembali pada tahun 2021; Partai Gelombang Rakyat Indonesia
yang baru dibentuk pada Oktober 2019; Partai Kebangkitan Nusantara
yang baru dibentuk pada tahun 2021; dan Partai Ummat yang baru
dibentuk pada tahun 2021.
45. Bahwa selain beberapa partai yang baru dibentuk setelah pemilihan
anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019 sehingga baru mengikuti
pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2024, juga terdapat
beberapa partai politik yang tidak mengusungkan calon pada Pemilihan
DPRD DKI Jakarta tahun 2019 maupun 2024. Diantaranya meliputi
Partai Garda Republik Indonesia yang tidak mengusungkan calon
anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun 2019, namun ikut
mengusungkan calon DPRD DKI Jakarta pada tahun 2024 dan
memperoleh suara sebanyak 12.826. Selain itu terdapat beberapa partai
politik yang tidak memenuhi syarat menjadi partai politik peserta pemilu
tahun 2024, namun menjadi partai politik peserta pemilu tahun tahun
2019. Diantaranya meliputi Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang
40
memperoleh suara dalam Pemilihan DPRD DKI Jakarta sebanyak
19.187; Partai Berkarya yang memperoleh suara dalam Pemilihan
DPRD DKI Jakarta sebanyak 98.583; dan Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia yang memperoleh suara dalam Pemilihan DPRD
DKI Jakarta sebanyak 15.743.
46. Bahwa mengacu pada tabel dan uraian argumentasi di atas, maka
keberadaan ambang batas pencalonan kepala daerah khususnya yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik telah kehilangan
relevansinya pasca-Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang
menyerentakkan pemilihan DPRD dan kepala daerah. Hal tersebut
dikarenakan ambang batas pencalonan yang digunakan secara
otomatis ialah menggunakan perolehan suara dan kursi DPRD dari
periode pemilihan sebelumnya yang belum tentu masih sama dengan
kondisi periode pemilihan kedepan. Hal itu dibuktikan dengan pemilihan
anggota DPRD DKI Jakarta, di mana terdapat partai politik yang
mengalami penurunan perolehan jumlah suara dan kursi; partai politik
yang belum terbentuk pada periode pemilihan tahun 2019; dan partai
politik yang tidak memenuhi syarat menjadi partai politik dalam
pemilihan anggota DPRD pada tahun 2024.
47. Bahwa dengan keberlakuan ambang batas pencalonan kepala daerah
usulan partai politik dengan menggunakan hasil pemilihan periode
sebelumnya selain telah kehilangan relevansi karena perbedaan
konfigurasi politik dan menutup akses bagi partai politik baru, juga
mempunyai konsekuensi berupa terhambatnya hak para pemilih untuk
dapat memilih calon-calon yang diusulkan oleh partai politik baru
maupun dalam hal memilih sesuai dengan preferensi atau ideologi politik
pemilih.
48. Bahwa argumentasi tersebut juga diperkuat dengan pertimbangan
hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas
pencalonan presiden sebagaimana berikut:
[3.25.2] ...Terlebih, dengan adanya fakta terbaru, yaitu pemilu
presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan
pemilu anggota DPR. Dengan fakta tersebut, hasil perolehan
suara anggota DPR akan bersamaan dengan hasil pemilu
presiden dan wakil presiden. Demikian juga jika menggunakan
hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai ambang batas
41
minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan
wakil presiden (presidential threshold), maka persoalan yang
muncul adalah bagaimana memastikan bahwa partai politik
peserta pemilu anggota DPR sebelumnya tetap mampu memiliki
kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan
capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada pemilu
periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu
berlangsung. Persoalan berikutnya, bagaimana jika jumlah kursi
atau suara sah secara nasional yang diraih dalam masa pemilu
yang
bersangkutan
atau
saat
penyelenggaraan
pemilu
berlangsung lebih rendah dibandingkan hasil pemilu sebelumnya
atau bagaimana jika terdapat fakta partai politik yang mengajukan
pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan
hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya ternyata tidak
memperoleh kursi di DPR pada pemilu periode yang bersangkutan
atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Bahkan, dalam
batas penalaran yang wajar, dengan menggunakan hasil pemilu
anggota DPR periode sebelumnya terbuka kemungkinan partai
politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak
mampu lagi menjadi peserta pemilu pada periode yang
bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung.
Semua persoalan tersebut berpeluang terjadi karena dinamika
politik dari satu periode pemilu ke pemilu periode berikutnya dapat
berubah secara drastis. Sehingga, sulit mempertahankan
rasionalitas hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai dasar
untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden
pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan
pemilu berlangsung. Artinya, secara sederhana, misalnya apabila
diletakkan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2029,
bagaimana mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota
DPR 2024 tetap valid digunakan untuk mengusulkan pasangan
calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029.
...dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR sebelumnya,
disadari atau tidak, partai politik baru yang dinyatakan lolos
sebagai peserta pemilu serta-merta kehilangan hak konstitusional
(constitutional rights) untuk mengusulkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden. Berdasarkan fakta hukum tersebut,
apabila dibaca secara saksama frasa “perolehan kursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau
memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara
nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal
222 UU 7/2017, dalam batas penalaran yang wajar, frasa
dimaksud menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai
politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah
secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu
sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan
wakil presiden.
49. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, yang menyatakan
bahwa penggunaan hasil Pemilu DPR periode sebelumnya tidak lagi
42
rasional dijadikan dasar presidential threshold, maka berdasarkan
penalaran hukum yang sama, penggunaan hasil Pemilihan Anggota
DPRD periode sebelumnya sebagai dasar ambang batas pencalonan
kepala daerah dari partai politik juga telah kehilangan relevansi dan
justifikasi konstitusional pasca-Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
E. AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH USULAN PARTAI
POLITIK MENGALIENASI PEMILIH UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI
SECARA KOLEKTIF
50. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
Artinya, dalam konteks membangun masyarakat daerah maka suatu
keniscayaan memilih pemimpin yang memiliki kemampuan untuk
memimpin daerahnya.
Oleh karena itu, keberagaman calon merupakan episentrum dalam
menentukan calon kepala daerah yang paling merepresentasikan
daerah tersebut. Ketentuan a quo justru menghambat para pemilih
mendapatkan pasangan calon yang beragam karena partai politik
kemudian harus memenuhi ambang batas calon kepala daerah yang
basisnya pun tidak sesuai.
51. Bahwa dengan keberadaan norma a quo para pemilih yang mempunyai
preferensi politik tertentu teralienasi dengan adanya ambang batas
pencalonan kepala daerah usulan partai politik. Misalnya para pemilih
mempunyai preferensi terhadap partai politik tertentu yang tidak
mempunyai kursi (partai politik baru) kemudian partai tersebut harus
berkoalisi dengan partai politik yang secara ideologis berbeda. Karena
itu, koalisi yang demikian akan melahirkan koalisi pragmatis yang mana
akan menghambat para pemilih dalam pengembangan hak kolektif.
Bahwa pengembangan hak kolektif dalam elektoral lokal tidak mungkin
tercapai ketika pemilih sebagai subjek penting dalam demokrasi justru
diabaikan.
43
IV. PETITUM
Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga
dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal
sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Riziq
Maulana, Halim Rahmansah, Restu Putri Nilakandi, dan
Kanda Nilam Mustika;
44
4. Bukti P-4
: -
Print
out
Cek
Status
Terdaftar
dalam
database
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun
2026 atas nama Muhamad Riziq Maulana;
-
Tangkapan Layar Hasil Cek DPT online atas nama Halim
Rahmansah, dari cekdptonline.kpu.go.id;
-
Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil
Walikota Semarang Tahun 2024, terdaftar atas nama
Restu Putri Nilakandi;
-
Print
out
Cek
Status
Terdaftar
dalam
database
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun
2026 atas nama Kanda Nilam Mustika.
5. Bukti P-5
: -
Fotokopi Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta atas nama Muhamad Riziq Maulana;
-
Fotokopi Surat Keterangan Lulus Universitas Negeri
Semarang atas nama Halim Rahmansah;
-
Fotokopi Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta atas nama Kanda Nilam Mustika;
-
Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Negeri
Semarang atas nama Restu Putri Nilakandi.
6. Bukti P-6
: -
Fotokopi Sertifikat Penghargaan Pemakalah dalam
Seminar Nasional & Call for Papers Program Studi Doktor
Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas
nama Muhamad Riziq Maulana dan Bilqis Aldila Firdausi;
-
Fotokopi Certificate of Appreciation Juara 2 Kompetisi
Debat Penegakkan Hukum Pemilu Antar-Perguruan
Tinggi atas nama Muhamad Riziq Maulana;
-
Fotokopi Sertifikat Juara 2 Lomba Debat Kalijaga Law
Festival 2023 atas nama Muhamad Riziq Maulana;
-
Fotokopi Sertifikat Presenter Seminar Nasional Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia atas nama Halim
Rahmansah;
45
-
Fotokopi Sertifikat Juara Harapan 1, Lomba Debat Hukum
Mahasiswa Tingkat Nasional, UIN Law Fair VIII, atas
nama Halim Rahmansah;
-
Fotokopi Sertifikat Juara 2 Kompetisi Debat Hukum
Nasional, UII Law Fair ke VI Piala Mohamad Natsir Tahun
2024, atas nama Restu Putri Nilakandi;
-
Fotokopi Piagam Penghargaan Juara 1 Kompetisi Debat
Hukum Mahasiswa Sunan Ampel Legal Competition, atas
nama Restu Putri Nilakandi;
-
Fotokopi Sertifikat Penghargaan Juara 2 Lomba Debat
Porsimaptar ke XXIV, atas nama Kanda Nilam Mustika;
-
Fotokopi Sertifikat Juara 1 Lomba Debat Sharia Fest
2024, atas nama Kanda Nilam Mustika.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
46
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut
dengan UU 10/2016) yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 20 Agustus 2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
47
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mengajukan pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana yang telah
dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016
Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan
calon apabila telah memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah pemilihan
umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang
bersangkutan.
48
Yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai berikut:
Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat
mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
“Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam
juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah
persen) di provinsi tersebut;
c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000
(dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah
persen) di provinsi tersebut;
d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;
Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon
walikota dan calon wakil walikota:
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,
partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilu harus
memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di
kabupaten/kota tersebut;
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit
8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh
setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota
tersebut;”
49
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin di antaranya dalam Pasal 28C ayat (2), dan
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan kualifikasi perihal
kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
merupakan pemilih yang terdaftar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dibuktikan dengan Daftar
Pemilih Tetap berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide Bukti P-4].
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menganggap memiliki kepentingan
hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan kepala
daerah, in casu Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV juga menerangkan
kualifikasinya sebagai lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang dibuktikan
dengan surat keterangan lulus [vide Bukti P-5]. Sedangkan, Pemohon III
menerangkan kualifikasinya sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa
[vide Bukti P-5]. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV aktif dalam berbagai
kegiatan riset dan pengkajian yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi dan
kepemiluan [vide Bukti P-6];
5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menganggap norma Pasal 40
ayat (1) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian
hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut:
a. Norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, menghambat Pemohon I
sampai dengan Pemohon IV untuk mendapatkan pasangan calon kepala
daerah yang beragam;
b. Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang
diatur norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, mereduksi makna
dari demokrasi yang inklusif, yang berujung pada tertutupnya kesempatan
untuk memilih siapa yang pantas dan layak untuk menjadi kepala daerah;
50
c. Berlakunya norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, menyebabkan
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai pemilih tidak dapat
memperjuangkan haknya secara kolektif melalui pemilihan kepala daerah
karena pasangan calon yang terbatas untuk membangun daerahnya;
d. Kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV bersifat
spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian konstitusional
para Pemohon sangat potensial untuk terjadi mengingat keberlakuan
ambang batas pencalonan kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, baik
sebelum maupun setelah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 60/PUU-XXII/2024 berdampak pada minimnya pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga hak konstitusional
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjadi terhambat. Selain itu,
kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV
potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena
suara pemilih dalam Pemilihan DPRD Tahun 2024 akan digunakan sebagai
syarat ambang batas pencalonan kepala daerah usulan partai politik dalam
pemilihan kepala daerah berikutnya;
e. Oleh karenanya kerugian hak konstitional Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 40 ayat
(1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan apabila permohonan dikabulkan, kerugian
hak konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan
hukum sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang merupakan pemilih terdaftar dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2024 yang dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan situs
cekdptonline.kpu.go.id [vide Bukti P-4], juga sebagai mahasiswa dan lulusan
fakultas syariah dan hukum yang aktif dalam kegiatan riset dan pengkajian yang
51
berkaitan dengan isu-isu demokrasi dan kepemiluan [vide Bukti P-6]. Menurut
Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah dapat menguraikan
anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat spesifik dan potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya
norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengatur ambang batas pencalonan
kepala daerah bagi partai politik, yang menyebabkan minimnya pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV sebagai pemilih memiliki keterbatasan pilihan pasangan calon kepala
daerah.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak adanya keterkaitan
logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang bersifat potensial
dengan berlakunya norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, apabila
permohonan a quo dikabulkan, ihwal anggapan kerugian hak konstitusional
dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya
inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan
pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon IV
(selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai
Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan
permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.8]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 40 ayat (1) UU
10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXII/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat
(1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon
mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang
apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
52
1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang
mengatur ambang batas jumlah perolehan kursi partai politik untuk mencalonkan
kepala daerah berakibat pada minimnya jumlah calon kepala daerah bahkan
pada banyak daerah bermunculan calon kepala daerah sebagai calon tunggal.
Hal ini telah mencederai daulat rakyat untuk menyalurkan partisipasi secara
efektif untuk memilih kepala daerah melalui pemilihan umum yang bebas dan
adil;
2. Bahwa menurut para Pemohon, meskipun norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016
telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
dengan tujuan untuk menurunkan persentase ambang batas calon kepala
daerah dari partai politik hingga dapat meminimalisir calon tunggal, namun
jumlah calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
tidak menurun secara signifikan;
3. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakuan ambang batas pencalonan
kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik telah kehilangan relevansinya
setelah pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal pasca-Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Karena hasil Pemilu DPRD periode
sebelumnya digunakan sebagai ambang batas pencalonan kepala daerah
usulan partai politik, padahal hasil tersebut belum tentu mencerminkan kondisi
representasi politik saat pemilihan berlangsung;
4. Bahwa menurut para Pemohon, ambang batas pencalonan kepala daerah dari
partai politik menghambat pemilih untuk memperjuangkan haknya secara
kolektif.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam
petitum memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan norma
Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[3.9]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28
September 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
53
[3.10]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka tidak
terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.11]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil
permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal
dapat atau tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 40 ayat (1) UU
10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
60/PUU-XXII/2024, karena norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan
telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXIII/2025 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November
2025. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai
keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing
menyatakan.
Pasal 60 UU MK
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap norma undang-undang
yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh
Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar
pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut,
Mahkamah telah membaca secara saksama permohonan para Pemohon a quo dan
menyandingkan dengan permohonan sebelumnya. Dalam Permohonan Nomor
90/PUU-XXIII/2025, norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana telah
dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, diuji
54
dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2) dan
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, dalam permohonan a quo
dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal
22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Dengan demikian, terdapat dasar pengujian yang belum pernah digunakan dalam
permohonan sebelumnya, yaitu Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari substansi
permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, karena terdapat dasar
pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945, Mahkamah berpendapat secara formil permohonan a quo tidak
terhalang oleh ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh
karena itu, terhadap ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana
telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
dapat dimohonkan pengujian kembali dan Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan lebih lanjut.
[3.12]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan oleh
para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 40 ayat (1) UU
10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
60/PUU-XXII/2024 yang mengatur ambang batas jumlah perolehan kursi partai
politik untuk mencalonkan kepala daerah telah menciderai daulat rakyat, telah
melanggar batasan open legal policy berupa moralitas, rasionalitas dan
ketidakadilan yang intolerable, telah menghambat pemilih untuk memperjuangkan
haknya dalam pemilihan kepala daerah secara demokratis serta hak dan kebebasan
yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa berkaitan dengan isu pokok yang dipersoalkan oleh para
Pemohon mengenai ambang batas jumlah kursi partai politik untuk mengajukan
calon kepala daerah, norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dalam Amar
Putusan Angka 2 menyatakan sebagai berikut:
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
55
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam
juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah
persen) di provinsi tersebut;
c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000
(dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh
setengah persen) di provinsi tersebut;
d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;
Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon
walikota dan calon wakil walikota:
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,
partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilu harus
memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di
kabupaten/kota tersebut;
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit
8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh
setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota
tersebut;”
56
Kemudian, Mahkamah kembali menguji konstitusionalitas norma Pasal 40
ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan berpendirian dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXIII/2025 dengan pertimbangan antara lain, sebagai
berikut:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXIII/2025
[3.11.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas
dan adanya fakta keniscayaan memberikan kesempatan bagi calon yang
memilih atau menggunakan jalur perseorangan dalam kontestasi
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana hakikat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, menghapuskan
syarat dukungan minimal mengajukan diri sebagai calon perseorangan
tidak mungkin dilakukan. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 5/PUU-V/2007 ditegaskan persyaratan dukungan bagi calon
perseorangan tidak boleh demikian ringan. Artinya, syarat dukungan
minimal tetap diperlukan. Perihal tersebut, ratio decidendi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak dapat begitu saja
dipaksakan sebagai dasar logika dalam membangun argumentasi yang
menghendaki penghapusan ambang batas dalam pengusulan pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik melalui jalur
perseorangan maupun menggunakan jalur partai politik. Berkenaan
dengan hal tersebut, sikap atau pendirian Mahkamah yang menyatakan
bahwa ambang batas persentase minimal pengajuan pasangan calon
presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 adalah
upaya mengembalikan kepada maksud pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 yang menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
[3.11.4] Bahwa sekalipun Mahkamah tetap mempertahankan semangat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal persyaratan
dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan, hal
demikian tidak berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak dapat
melakukan perubahan terhadap ambang batas minimal pengajuan
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik yang yang
melalui jalur perseorangan maupun yang diajukan/diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Perubahan
dimaksud dilakukan untuk menciptakan keseimbangan proporsional baru
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Berkenaan dengan ini, pembentuk undang-undang dapat melakukan
perubahan atau penyesuaian atas ambang batas pengajuan pasangan
calon
kepala
daerah
dan
wakil
kepala
daerah
sepanjang
angka/persentase ambang batas dimaksud tidak lebih berat dari
angka/persentase dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXII/2024. Seandainya diperlukan pembentuk undang-undang dapat
mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
57
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para
Pemohon yang menyatakan norma Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan norma
Pasal 41 UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum.
Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXIII/2025 di atas, Mahkamah pada
pokoknya berpendirian bahwa ambang batas persentase minimal pengajuan
pasangan calon tetap diperlukan dalam pengusulan pasangan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah, baik melalui jalur perseorangan maupun menggunakan
jalur partai politik. Menurut Mahkamah ihwal pengaturan ambang batas ini tidak bisa
disamakan dengan pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
juga telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari
2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-
undang dapat melakukan perubahan atau penyesuaian atas ambang batas
pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang
diajukan melalui jalur perseorangan maupun yang diajukan/diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sepanjang
angka/persentase ambang batas dimaksud tidak lebih berat dari angka/persentase
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Perubahan
dimaksud dilakukan untuk menciptakan keseimbangan proporsional baru setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Selain itu, Mahkamah
juga berpendirian bahwa menghapuskan syarat dukungan minimal calon kepala
daerah dari partai politik atau gabungan partai politik tidak mungkin dilakukan karena
keberadaan calon perseorangan yang tidak boleh memiliki syarat lebih berat
dibanding calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik.
Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam kutipan
pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXIII/2025, menurut Mahkamah, masih relevan dan Mahkamah belum memiliki
alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan
hukum putusan dimaksud. Sekalipun dalam permohonan a quo, para Pemohon
menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan menambahkan Pasal 22E
ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian untuk
58
menguji kembali norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, namun setelah
Mahkamah mencermati secara saksama dalil-dalil para Pemohon telah ternyata
secara substansi permohonan para Pemohon a quo sama dengan substansi
Permohonan Nomor 90/PUU-XXIII/2025. Berkenaan dengan hal tersebut,
Mahkamah tetap dalam pendiriannya, sehingga pertimbangan hukum dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXIII/2025 secara mutatis mutandis
berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon a quo.
Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum.
[3.13]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah ternyata
tidak bertentangan dengan prinsip pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta
tidak melanggar hak jaminan pengakuan dan penghormatan hak atas kebebasan
orang lain dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana
yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah
tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.14]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum
Putusan a quo;
[4.4]
Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
59
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.34 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
60
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Rhamadani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum beberapa putusan, yakni: Paragraf, 3.6 Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional. Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi;” Paragraf 3.5, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXIII/2025, yang berbunyi: “....menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang juga sebagai pemilih sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilukada sebelumnya [vide Bukti P-2] serta mahasiswa yang melakukan aktivitas berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada yang berkeadilan [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-12]. Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII juga telah menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta telah dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki disebabkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII juga telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan potensial akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pasal 41 UU 10/2016, karena sebagai pemilih seharusnya memperoleh variasi pasangan calon kepala daerah yang sesuai dengan preferensi pemilih. Namun, akibat ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik dan calon perseorangan dalam kedua norma pasal a quo, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII tidak memperoleh alternatif pilihan yang bervariatif serta beragam sesuai kehendak politiknya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dikabulkan maka kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat 15 Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. “ Paragraf 3.5 Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 berbunyi: “Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat aktual dan spesifik yang disebabkan karena hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibatasi oleh norma Pasal 222 UU 7/2017 yaitu terbatasnya alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada para Pemohon sebagai pemilih yang tercatat dalam DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [vide bukti P-2]. Dalam hal ini, para Pemohon telah dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Terlebih, hak memilh dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, in casu terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih. Hal tersebut yang mendasari Mahkamah untuk mempertimbangkan pendiriannya kembali dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a quo jika dibandingkan dengan permohonan permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo.” Berdasarkan pertimbangan hukum sejumlah putusan Mahkamah di atas, maka seharusnya kerugian pemohon sebagai pemilih dapat diterima oleh Mahkamah. Dikarenakan hak Para Pemohon untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sejalan dengan preferensi atau dukungan politik terhambat dengan keberadaan ambang batas pencalonan kepala daerah usulan partai politik yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 60/PUU-XXII/2024. Hal ini berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah, karena pembatasan tersebut dapat membatasi akses mereka untuk memilih calon kepala daerah sesuai dengan kehendak politik mereka, tanpa memperhitungkan dukungan dari partai politik besar. 7. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; 8. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Maka, Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK Nebis in Idem) 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 17 2. Bahwa pengujian Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan dalam permohonan a quo pernah diuji konstitusionalitasnya dan diputus oleh Mahkamah, yakni: Tabel 1 Daftar Objek Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada No Perkara Alasan Permohonan Pertimbanga
