PUU
Tahun 2026
330/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon: Andika Adipura
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 330/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Andika Adipura
Alamat
:
Dusun Pengkol, RT. 002/RW. 005, Desa Sugihwaras,
Kecamatan
Kalitengah,
Kabupaten
Lamongan,
Provinsi Jawa Timur;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
1 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
1 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
330/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 330/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 1 September 2026 yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 17 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal
19 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
2
menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar."
2.
Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hal yang sejalan dengan
ketentuan tersebut.
3.
Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan kewenangan yang
sama.
4.
Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Pasal 9
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
5.
Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan: "Objek Permohonan PUU
adalah Undang-Undang dan Perppu."
6.
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Penjelasan
Pasal 28A ayat (2), Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 28A ayat (4) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(selanjutnya disebut UU Polri), yang mengatur penempatan anggota Polri
aktif pada jabatan di luar organisasi Polri.
7.
Bahwa norma a quo didalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang
pengujiannya bertumpu pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal
28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta dibaca secara sistemis-struktural
dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
8.
Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON/LEGAL STANDING
1.
Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025
menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
3
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat; c.
badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.
2.
Bahwa
Pemohon
adalah
perseorangan
warga
negara
Indonesia
sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1),
sehingga memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
3.
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang dikodifikasi dalam Pasal 4 ayat (2)
PMK 7/2025, menentukan lima syarat kumulatif kerugian konstitusional:
a. adanya hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945;
b. hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang
a quo;
c. kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial
menurut penalaran yang wajar;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband); dan
e. adanya kemungkinan kerugian tidak terjadi lagi apabila permohonan
dikabulkan.
4.
Bahwa sebelum menguraikan pemenuhan kelima syarat tersebut, Pemohon
terlebih dahulu mengemukakan satu fakta normatif yang menjadi titik tolak
seluruh argumentasi kedudukan hukum dalam permohonan a quo: Pasal 28A
ayat (2) UU Polri, dalam batang tubuhnya, menyatakan secara tekstual
bahwa jabatan di luar organisasi Polri yang dapat diisi anggota Polri aktif
"merupakan jabatan manajerial dan nonmanajerial" pada kementerian/
lembaga di tiga bidang urusan pemerintahan yang ditentukan.
5.
Bahwa fakta tekstual tersebut menjadi dasar untuk menempatkan secara
tepat level jabatan yang mempunyai relevansi dengan kepentingan konkret
Pemohon, mengingat Jabatan Pelaksana merupakan salah satu bentuk
Jabatan Nonmanajerial menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN).
4
A. Adanya Hak Konstitusional Pemohon (Syarat Huruf a)
6. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
7. Bahwa hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tersebut
memberikan jaminan konstitusional agar setiap warga negara memperoleh
kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam akses
terhadap jabatan pemerintahan berdasarkan persyaratan yang ditentukan
oleh hukum. Dalam konteks Pemohon, hak tersebut mempunyai relevansi
dengan akses terhadap Jabatan Pelaksana yang diperoleh melalui
mekanisme rekrutmen CASN.
8. Bahwa selain Pasal 28D ayat (3), kepentingan konstitusional Pemohon juga
berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945.
9. Bahwa hak konstitusional utama yang menjadi dasar kedudukan hukum
Pemohon adalah Pasal 28D ayat (3), sedangkan hak-hak lain memperkuat
dasar tersebut.
10. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi syarat huruf a.
B. Hak Konstitusional Pemohon Dianggap Dirugikan (Syarat Huruf b)
11. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersumber dari keberlakuan norma
a quo yang membentuk mekanisme khusus bagi anggota Polri aktif
menduduki jabatan manajerial maupun nonmanajerial di luar lingkungan
Polri, tanpa batas materiil yang objektif, jelas, dan tertutup mengenai jabatan
yang dapat diakses melalui mekanisme tersebut.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU ASN, Jabatan ASN terdiri atas Jabatan
Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UU
ASN menentukan bahwa Jabatan Nonmanajerial terdiri atas Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Jabatan Pelaksana adalah jabatan
operasional yang lazim diakses melalui rekrutmen terbuka CASN/PPPK.
13. Bahwa oleh karena Jabatan Pelaksana merupakan salah satu bentuk
Jabatan Nonmanajerial menurut Pasal 18 ayat (1) UU ASN, maka frasa
"jabatan ... nonmanajerial" dalam Pasal 28A ayat (2) secara normatif
mencakup kemungkinan adanya Jabatan Pelaksana yang memenuhi
persyaratan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A UU Polri.
5
14. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan prinsip penempatan anggota Polri
aktif di luar lingkungan Polri, sepanjang jabatan dimaksud mempunyai
keterkaitan nyata dengan fungsi kepolisian dan berdasarkan hukum yang
jelas.
15. Bahwa persoalan konstitusional utama terletak pada ketidakjelasan batas
jabatan termasuk pada level nonmanajerial yang dapat dimasuki melalui
mekanisme khusus berdasarkan Pasal 28A ayat (2) UU Polri, sedangkan ayat
(3) dan ayat (4) memperluas persoalan tersebut melalui mekanisme
penempatan
yang
masing-masing
didasarkan
pada
permintaan
kementerian/lembaga dan penugasan Presiden.
16. Bahwa keadaan tersebut mempunyai relevansi langsung dengan hak
konstitusional Pemohon, karena Pemohon berkepentingan terhadap Jabatan
Pelaksana yang secara umum diakses melalui mekanisme kompetisi terbuka,
sementara Pasal 28A ayat (2) secara tekstual memasukkan jabatan
nonmanajerial yang mencakup Jabatan Pelaksana ke dalam kategori
jabatan yang dapat diisi anggota Polri aktif sepanjang memenuhi kualifikasi
yang ditentukan norma a quo.
17. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan hak atas jabatan tertentu maupun bahwa
suatu jabatan telah diambil oleh anggota Polri aktif dari Pemohon. Kerugian
yang didalilkan adalah terganggunya jaminan kesempatan yang sama akibat
tidak jelasnya batas antara kedua ruang jabatan nonmanajerial tersebut.
18. Bahwa oleh karena itu keberlakuan norma a quo berkaitan langsung dengan
hak konstitusional Pemohon sebagaimana Pasal 28D ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945.
C. Kerugian Bersifat Spesifik dan Aktual atau Potensial Menurut Penalaran
yang Wajar (Syarat Huruf c)
19. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam permohonan
a quo merupakan kerugian yang bersifat potensial, personal, dan prospektif,
yang timbul dari keberlakuan norma a quo yang sejak saat ini telah
membentuk ruang akses khusus terhadap jabatan nonmanajerial di luar
organisasi Polri, termasuk Jabatan Pelaksana, yang pada saat yang sama
merupakan salah satu bentuk jabatan yang menjadi ruang kompetisi bagi
warga negara melalui mekanisme seleksi ASN.
6
20. Bahwa oleh karena karakter kerugian yang didalilkan adalah kerugian
potensial, maka kerugian tersebut tidak mensyaratkan terlebih dahulu adanya
suatu keputusan administratif individual yang telah menolak Pemohon atau
adanya suatu jabatan tertentu yang telah ditempati anggota Polri dan secara
konkret sebelumnya menjadi hak Pemohon. Yang menjadi persoalan
konstitusional adalah terbentuknya irisan normatif antara ruang kompetisi
terbuka bagi warga negara dan ruang penempatan khusus bagi anggota Polri
aktif, tanpa batas objektif yang dapat diketahui secara pasti oleh Pemohon.
21. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dan dapat diverifikasi
terhadap ruang jabatan tersebut, yang dibuktikan antara lain dengan
pengalaman Pemohon mengikuti seleksi CASN pada tahun 2018 dan tahun
2024. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap jabatan
pemerintahan melalui mekanisme kompetisi ASN bukan merupakan
kepentingan abstrak atau hipotetis bagi Pemohon, melainkan kepentingan
yang secara nyata telah dijalankan dan secara rasional masih relevan
terhadap akses Pemohon terhadap jabatan pemerintahan pada masa
mendatang.
22. Bahwa dalam mengakses jabatan pemerintahan melalui mekanisme ASN,
Pemohon tidak memperoleh akses langsung hanya berdasarkan kualifikasi
pendidikan yang dimilikinya. Kualifikasi pendidikan Pemohon harus terlebih
dahulu disesuaikan dengan persyaratan formasi jabatan, kemudian Pemohon
harus menunggu tersedianya formasi, memenuhi persyaratan administrasi
dan persyaratan jabatan, serta mengikuti tahapan seleksi dan kompetisi.
23. Bahwa akses Pemohon melalui rekrutmen ASN juga mempunyai dimensi
waktu yang nyata, karena rekrutmen hanya dibuka dalam periode tertentu
dan Pemohon harus memenuhi persyaratan yang berlaku pada saat
pelamaran, termasuk persyaratan usia sesuai dengan jabatan dan ketentuan
pengadaan ASN. Oleh karena itu, kesempatan Pemohon untuk mengikuti
jalur kompetisi terbuka tidak tersedia setiap saat dan tidak berlangsung tanpa
batas waktu.
24. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan pendidikan kedinasan anggota Polri tidak
dapat menghasilkan kompetensi yang relevan untuk jabatan tertentu di luar
organisasi Polri dan tidak pula mendalilkan anggota Polri aktif tidak terikat
pengaturan usia dalam hubungan kedinasannya. Namun, anggota Polri aktif
7
yang ditempatkan berdasarkan norma a quo memperoleh akses terhadap
jabatan di luar organisasi Polri melalui mekanisme penempatan yang
bersumber dari hubungan kedinasannya, bukan melalui mekanisme
pelamaran, seleksi, dan kompetisi CASN yang ditempuh Pemohon.
25. Bahwa uraian mengenai kualifikasi pendidikan, persyaratan usia, dan
mekanisme seleksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan
seluruh penempatan anggota Polri aktif di luar organisasi Polri. Uraian
tersebut semata-mata mempertegas bahwa Pemohon memiliki kepentingan
personal dan prospektif terhadap ruang kompetisi Jabatan Pelaksana,
sedangkan norma a quo membuka kemungkinan penempatan anggota Polri
aktif pada Jabatan Nonmanajerial, termasuk Jabatan Pelaksana, tanpa batas
substantif yang objektif, jelas, tertutup, dan dapat diprediksi.
26. Bahwa hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana
dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya berkaitan
dengan kemungkinan seseorang setelah diangkat menduduki jabatan
pemerintahan, melainkan juga mencakup kesempatan untuk memasuki,
mengikuti, dan bersaing dalam mekanisme pengisian jabatan pemerintahan
berdasarkan persyaratan yang objektif, relevan, dan dapat diketahui
sebelumnya.
27. Bahwa dalam konteks Pemohon, akses terhadap jabatan pemerintahan
ditempuh melalui mekanisme rekrutmen CASN yang mengharuskan
tersedianya formasi, terpenuhinya persyaratan administrasi dan persyaratan
jabatan, kesempatan mengikuti tahapan seleksi, serta keberhasilan dalam
kompetisi. Oleh karena itu, keikutsertaan Pemohon dalam seleksi CASN
Tahun 2018 dan Tahun 2024 bukan sekadar riwayat pribadi, melainkan
menunjukkan bahwa akses terhadap jabatan pemerintahan melalui
mekanisme kompetisi terbuka merupakan kepentingan nyata yang telah
dijalankan Pemohon.
28. Bahwa perbedaan yang didalilkan Pemohon bukanlah semata-mata
perbedaan status antara warga negara sipil dan anggota Polri aktif, serta
bukan pula keberatan terhadap setiap bentuk penempatan anggota Polri di
luar organisasi Polri. Persoalannya terletak pada terbentuknya mekanisme
penempatan khusus bagi anggota Polri aktif pada ruang jabatan yang secara
kategoris dapat mencakup Jabatan Nonmanajerial, termasuk Jabatan
8
Pelaksana, tanpa batas jabatan yang objektif, jelas, tertutup, dan dapat
diprediksi. Dalam keadaan demikian, Pemohon tidak dapat mengetahui
secara pasti jabatan mana yang tetap tersedia untuk diakses melalui
kompetisi terbuka dan jabatan mana yang dapat diisi melalui mekanisme
khusus bagi anggota Polri aktif.
29. Bahwa dengan demikian, hubungan antara Pemohon dan norma a quo tidak
didasarkan semata-mata pada kemungkinan umum bahwa setiap warga
negara sewaktu-waktu dapat mengikuti seleksi ASN, melainkan pada adanya
kepentingan personal Pemohon terhadap jenis jabatan yang secara normatif
beririsan dengan ruang jabatan yang dapat diakses anggota Polri aktif
berdasarkan norma a quo.
30. Bahwa potensi kerugian Pemohon diperkuat oleh fakta empiris berupa Daftar
Surat Keluar Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 yang dipublikasikan
pada laman resmi PPID Kementerian Dalam Negeri, yang mencatat
sekurang-kurangnya dua surat dengan perihal “Pengangkatan anggota polri
dalam jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri”, yaitu Surat Nomor 800.1.3.3-1766 Tahun 2025 tertanggal 28
Februari 2025 atas nama Muhammad Idham Haliid dan Surat Nomor
800.1.3.3-2058.A/2025 tertanggal 27 Maret 2025 atas nama Muhammad Ali
Hanafiah (bukti P-3). Maksud penunjukan Bukti P-3 bukan untuk mendalilkan
kerugian langsung dari keberlakuan norma lama, melainkan sebagai bukti
kecenderungan institusional (institutional pattern) bahwa praktik penempatan
anggota Polri pada Jabatan Pelaksana secara faktual pernah terjadi.
31. Bahwa oleh karena itu, yang menjadi sumber potensi kerugian Pemohon
bukanlah semata-mata kemungkinan Pemohon mengikuti seleksi ASN pada
masa mendatang, melainkan keberlakuan norma a quo yang secara
bersamaan membuka ruang penempatan khusus bagi anggota Polri aktif dan
tidak menentukan secara objektif, tertutup, dan dapat diprediksi batas
Jabatan Pelaksana yang dapat diisi melalui mekanisme tersebut.
32. Bahwa keadaan demikian menimbulkan ketidakpastian mengenai batas
antara jabatan yang tetap berada dalam ruang kompetisi terbuka bagi warga
negara dan jabatan yang dapat diakses melalui mekanisme khusus bagi
anggota Polri aktif, sehingga secara rasional menimbulkan potensi
terganggunya hak Pemohon atas kesempatan yang sama dalam
9
pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun
1945.
33. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan faktual dan normatif yang dapat
diidentifikasi secara jelas, yaitu: Pemohon mempunyai kepentingan nyata
terhadap akses Jabatan Pelaksana melalui mekanisme seleksi ASN; Jabatan
Pelaksana merupakan bagian dari Jabatan Nonmanajerial; norma a quo
memasukkan Jabatan Nonmanajerial ke dalam kategori jabatan yang dapat
diisi anggota Polri aktif; dan praktik penempatan anggota Polri pada Jabatan
Pelaksana telah tercatat secara konkret sebagaimana ditunjukkan oleh Bukti
P-3. Rangkaian fakta dan norma tersebut menunjukkan bahwa kepentingan
Pemohon memiliki hubungan yang cukup langsung dengan objek pengaturan
norma a quo.
34. Bahwa oleh karena itu, kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon
bukanlah
semata-mata
kekhawatiran
abstrak
mengenai
kebijakan
kepegawaian negara, melainkan risiko terhadap kesempatan Pemohon untuk
memperoleh akses yang setara terhadap jabatan pemerintahan yang secara
nyata menjadi kepentingannya, dalam keadaan di mana norma a quo
membuka akses terhadap kategori jabatan yang sama melalui mekanisme
khusus bagi anggota Polri aktif, sementara batasan mengenai jabatan
nonmanajerial yang dapat diisi belum dirumuskan dengan parameter yang
menurut Pemohon cukup objektif, jelas, dan dapat diprediksi. Risiko tersebut
berkaitan dengan hak Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
35. Bahwa Pasal 28A ayat (2) UU Polri secara eksplisit mencakup jabatan
nonmanajerial sebagai salah satu kategori jabatan di luar organisasi Polri,
sedangkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ASN, Jabatan Pelaksana
merupakan salah satu bentuk Jabatan Nonmanajerial. Dengan demikian,
Jabatan Pelaksana secara kategoris termasuk dalam cakupan level jabatan
yang disebut dalam Pasal 28A ayat (2). Persoalan konstitusionalnya
kemudian adalah tidak adanya parameter yang objektif dan dapat dipastikan
secara hukum mengenai Jabatan Pelaksana yang bagaimana yang
memenuhi syarat "keterkaitan dengan fungsi kepolisian" dan karenanya
dapat diisi melalui mekanisme tersebut.
10
36. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, potensi kerugian konstitusional
Pemohon bersifat personal dan prospektif. Pemohon tidak mendalilkan
bahwa dirinya telah kehilangan suatu Jabatan Pelaksana tertentu karena
ditempati anggota Polri, melainkan bahwa sebagai warga negara yang secara
nyata telah menggunakan mekanisme kompetisi untuk memperoleh akses
terhadap Jabatan Pelaksana, Pemohon berada dalam ruang kepentingan
yang beririsan dengan ruang jabatan yang dapat diakses anggota Polri
melalui mekanisme khusus. Ketika undang-undang tidak menentukan secara
objektif dan dapat diprediksi Jabatan Pelaksana yang bagaimana yang
mempunyai keterkaitan dengan fungsi kepolisian dan karenanya dapat diisi
melalui mekanisme khusus tersebut, maka batas antara ruang kompetisi
terbuka bagi warga negara dan ruang penempatan khusus anggota Polri
menjadi tidak dapat diketahui secara pasti. Keadaan tersebut secara rasional
menimbulkan potensi terganggunya hak Pemohon atas kesempatan yang
sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945.
37. Bahwa untuk memperkuat lebih lanjut unsur "dapat dipastikan terjadi menurut
penalaran yang wajar" sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK
7/2025, Pemohon menyampaikan fakta empiris keberadaan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas
di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
(selanjutnya disebut Perpol 10/2025), yang ditetapkan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia pada 9 Desember 2025.
38. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Perpol 10/2025 mencantumkan daftar 17 (tujuh belas)
kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif,
sedangkan Pasal 3 ayat (3) menyatakan pelaksanaan tugas anggota Polri
dilaksanakan pada jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial, dan Pasal
3 ayat (4) mensyaratkan jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan fungsi
kepolisian berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga bersangkutan.
39. Bahwa konstruksi norma Perpol 10/2025 secara struktural identik dengan
konstruksi norma Pasal 28A UU a quo yang menjadi objek permohonan ini
— yaitu kombinasi antara kategori "manajerial dan nonmanajerial", syarat
"keterkaitan dengan fungsi kepolisian", dan mekanisme "permintaan
11
kementerian/lembaga" tanpa batas substantif yang tertutup mengenai
jabatan mana yang dapat diisi. Kesamaan konstruksi ini menunjukkan bahwa
persoalan konstitusional yang didalilkan Pemohon terhadap Pasal 28A UU
a quo bukanlah kekhawatiran baru yang lahir bersamaan dengan Undang-
Undang a quo, melainkan kelanjutan dari kerangka administratif yang telah
beroperasi sejak Desember 2025.
40. Bahwa relevansi Perpol 10/2025 terhadap prediksi keberlakuan Pasal 28A
UU a quo bukan sekadar kemiripan tekstual, melainkan hubungan
kelembagaan yang lebih mendasar: Perpol 10/2025 diterbitkan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari organ yang sama
yang kemudian terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU yang
menjadi UU a quo. Konstruksi norma yang identik antara Perpol 10/2025 dan
Pasal 28A UU a quo menunjukkan bahwa cara pandang institusional Polri
mengenai batas jabatan yang dapat diisi anggota aktif telah terbentuk sejak
sebelum UU a quo disahkan, dan UU a quo pada pokoknya mengukuhkan
serta memberi landasan legislatif yang lebih kuat terhadap pola yang sama,
bukan mengoreksinya. Oleh karena itu, praktik yang telah berjalan di bawah
Perpol 10/2025 sejak Desember 2025 merupakan indikator yang layak
dipercaya (reliable predictor) mengenai bagaimana norma a quo akan
dioperasionalkan, mengingat organ pelaksana dan pola pikir normatifnya
tidak berubah.
41. Bahwa Perpol 10/2025 diterbitkan tidak lama setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 diucapkan, dan sejak awal menuai
kritik luas bahwa peraturan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat
karena tidak ditopang oleh pengaturan setingkat undang-undang yang secara
tegas merinci instansi dan jabatan yang dapat diisi anggota Polri aktif,
berbeda dengan teknik pengaturan limitatif Pasal 47 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU TNI.
42. Bahwa UU 5/2026, yang disahkan pada 17 Juni 2026, memuat Pasal 28A
ayat (5) yang mendelegasikan "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia" kepada Peraturan Pemerintah. Bahwa Peraturan
Pemerintah pelaksana ketentuan tersebut sampai dengan permohonan ini
dibuat belum diterbitkan
12
43. Bahwa dengan demikian, sampai dengan diajukannya permohonan ini,
operasionalisasi penempatan anggota Polri aktif pada jabatan manajerial dan
nonmanajerial di luar organisasi Polri — termasuk kemungkinan pada
Jabatan Pelaksana — kemungkinan besar masih bertumpu pada kerangka
Perpol 10/2025 yang telah berjalan sejak Desember 2025, tanpa adanya
Peraturan Pemerintah pelaksana yang seharusnya memberikan kepastian
batas jabatan sebagaimana diamanatkan Pasal 28A ayat (5) UU a quo.
Keadaan ini memperkuat dalil Pemohon bahwa ketidakpastian batas antara
ruang kompetisi terbuka dan ruang penempatan khusus anggota Polri aktif
bukan semata proyeksi hipotetis, melainkan kelanjutan dari praktik
administratif yang telah berjalan nyata dan berkesinambungan.
44. Bahwa fakta tersebut juga relevan dikaitkan dengan dalil Pemohon pada
Bagian III.E mengenai Pasal 28A ayat (4) UU a quo, mengingat ketiadaan
Peraturan Pemerintah pelaksana memperkuat risiko bahwa ketentuan
transisi dua tahun berpotensi berfungsi sebagai instrumen pelestarian
penempatan yang telah berjalan di bawah Perpol 10/2025, tanpa mekanisme
uji ulang yang memadai terhadap syarat keterkaitan dengan fungsi
kepolisian.
Konstruksi Hukum dan Fakta Empiris Kerugian Potensial yang Dapat Dipastikan
Terjadi (Reasonable Certainty)
45. Bahwa untuk memperkuat pembuktian unsur "dapat dipastikan terjadi
menurut penalaran yang wajar" sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
huruf c PMK 7/2025, Pemohon menyampaikan uraian konstruksi hukum dan
fakta empiris sebagai berikut.
46. Bahwa secara konstruksi hukum, berdasarkan Pasal 13 jo. Pasal 18 ayat (1)
UU ASN, Jabatan Pelaksana merupakan jabatan operasional nonmanajerial
yang dirancang untuk diakses publik sipil melalui mekanisme rekrutmen
CASN terbuka.
47. Bahwa Pasal 28A ayat (2) UU Polri secara tekstual memasukkan "jabatan
nonmanajerial" ke dalam kategori jabatan yang dapat diduduki anggota Polri
aktif. Penjelasan Pasal 28A ayat (2) yang bersifat tidak tertutup (frasa "antara
lain"),
ditambah
Pasal
28A
ayat
(3)
(mekanisme
permintaan
kementerian/lembaga tanpa kriteria objektif) dan Pasal 28A ayat (4)
(penugasan Presiden tanpa parameter level maupun bidang jabatan), secara
13
konstruksi hukum memberikan ruang kewenangan yang luas bagi instansi
pemerintah untuk mengisi Jabatan Pelaksana tanpa melalui mekanisme
seleksi terbuka.
48. Bahwa akibat konstruksi normatif tersebut, tanpa adanya kriteria pembatas
yang tegas dan tertutup (closed list) pada tingkat undang-undang, pengisian
Jabatan Pelaksana melalui mekanisme penugasan anggota Polri aktif
menjadi sah secara legal-formal dan setara kedudukannya dengan jalur
CASN, sehingga ruang kompetisi umum bagi warga negara sipil terancam
secara sistematis.
49. Bahwa secara faktual-empiris, penempatan anggota Polri aktif pada Jabatan
Pelaksana/jabatan administratif di luar institusi Polri telah terjadi secara
konkret sebagaimana ditunjukkan Bukti P-3 mengenai pengangkatan pada
Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri, serta temuan penugasan pada jabatan Pengadministrasi Umum di
BNN Kota Jambi sebagaimana diuraikan pada Bagian Legal Standing di atas.
50. Bahwa apabila sebelum berlakunya norma a quo saja praktik penempatan
pada jabatan operasional/administratif umum telah terjadi, maka dengan
diundangkannya Pasal 28A UU Nomor 5 Tahun 2026 yang secara eksplisit
mencantumkan frasa "jabatan nonmanajerial" serta membuka mekanisme
permintaan kementerian/lembaga dan penugasan Presiden, menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan (inevitable) bahwa penempatan
anggota Polri pada Jabatan Pelaksana akan mengalami eskalasi jumlah dan
perluasan jenis instansi.
51. Bahwa
untuk
memperkuat
unsur
reasonable
certainty,
Pemohon
menyampaikan data resmi yang diajukan Pemerintah dalam persidangan
Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengenai Penugasan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi periode
2023–2025. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2023 tercatat 3.424
personel yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, terdiri atas 1.026
personel golongan Perwira dan 2.398 personel golongan Bintara/Tamtama.
Pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 3.822 personel, terdiri
atas 1.157 Perwira dan 2.665 Bintara/Tamtama. Pada tahun 2025, jumlah
tersebut kembali meningkat menjadi 4.351 personel, terdiri atas 1.184
Perwira dan 3.167 Bintara/Tamtama. Dengan demikian, terjadi kenaikan total
14
sebesar 27,1% dalam kurun dua tahun (2023–2025), dengan kenaikan pada
golongan kepangkatan Bintara/Tamtama tercatat lebih tajam, yaitu sebesar
32,1%, dibandingkan golongan Perwira yang meningkat sebesar 15,4% pada
periode yang sama.
52. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa golongan kepangkatan
Bintara/Tamtama secara otomatis berkorespondensi dengan kategori
Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud Pasal 13 UU ASN,
mengingat data a quo mengklasifikasikan personel berdasarkan golongan
kepangkatan kepolisian, bukan berdasarkan kategori jabatan ASN yang diisi.
Namun demikian, tren kenaikan yang konsisten dan signifikan pada
keseluruhan angka penugasan di luar struktur organisasi Polri menjadi
indikator empiris yang layak dipertimbangkan bahwa keterlibatan anggota
Polri aktif pada jabatan di luar organisasi Polri bersifat meningkat dari waktu
ke waktu, bukan merupakan fenomena statis, sehingga memperkuat
penalaran yang wajar bahwa pola serupa berpotensi berlanjut dan meningkat
di bawah rezim Pasal 28A UU a quo, yang secara eksplisit membuka kategori
jabatan nonmanajerial tanpa batas substantif yang tertutup.
53. Bahwa berdasarkan uraian konstruksi hukum dan fakta empiris tersebut,
potensi kerugian Pemohon berupa tergerusnya kesempatan bersaing dalam
formasi Jabatan Pelaksana pada seleksi CASN mendatang bukanlah
kekhawatiran yang abstrak atau imajiner (imaginary damage), melainkan
konsekuensi logis-yuridis yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan terjadi selama norma a quo berlaku tanpa parameter objektif yang
tertutup.
D. Hubungan Sebab-Akibat/Causal Verband (Syarat Huruf d)
54. Bahwa hubungan sebab-akibat terletak pada mekanisme normatif yang
dibentuk Pasal 28A UU Polri, bukan pada keputusan administratif individual
tertentu.
55. Bahwa dalam konteks keadaan konkret Pemohon tersebut, hubungan sebab-
akibat tidak terletak pada perbedaan pendidikan, usia, maupun status
kedinasan secara semata-mata, melainkan pada keberlakuan norma a quo
yang membuka mekanisme penempatan khusus pada ruang jabatan yang
dapat beririsan dengan ruang kompetisi Pemohon tanpa batas jabatan yang
objektif dan dapat diprediksi.
15
56. Bahwa fakta tekstual Pasal 28A ayat (2) UU a quo diperkuat oleh Bukti P-3
yang berfungsi menunjukkan reasonable certainty: apabila sebelum UU a quo
berlaku praktik penempatan pada jabatan pelaksana telah terjadi, maka
dengan dibukanya frasa 'jabatan nonmanajerial' dalam UU No. 5 Tahun 2026
tanpa kriteria tertutup, potensi tergerusnya ruang kompetisi Pemohon dapat
dipastikan akan berlanjut dan mengalami eskalasi.
57. Bahwa hubungan sebab-akibat antara keberlakuan norma a quo dan potensi
kerugian konstitusional Pemohon terletak pada dibentuknya ruang khusus
bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar organisasi Polri,
termasuk jabatan nonmanajerial, tanpa disertai parameter normatif yang
secara objektif menentukan Jabatan Pelaksana yang bagaimana yang
mempunyai keterkaitan dengan fungsi kepolisian dan karenanya dapat
diakses melalui mekanisme khusus tersebut.
58. Bahwa ketiadaan parameter objektif tersebut menimbulkan irisan normatif
antara dua ruang akses terhadap Jabatan Pelaksana, yaitu ruang kompetisi
terbuka yang dapat diakses warga negara, termasuk Pemohon, dan ruang
penempatan melalui mekanisme khusus bagi anggota Polri aktif. Karena
batas antara kedua ruang tersebut tidak ditentukan secara jelas dalam
undang-undang, Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti ruang
jabatan mana yang tetap tersedia dalam kompetisi terbuka dan ruang jabatan
mana yang dapat diisi melalui mekanisme khusus anggota Polri aktif.
59. Bahwa hubungan sebab-akibat tersebut juga bersifat kausal-struktural dalam
konteks kebutuhan jabatan, analisis beban kerja, dan alokasi anggaran
instansi yang terbatas. Ketika Pasal 28A UU a quo membuka ruang pengisian
Jabatan Pelaksana oleh anggota Polri aktif tanpa batas objektif yang tertutup,
pengisian jabatan melalui mekanisme tersebut secara rasional berpotensi
mengurangi kebutuhan atau peluang pembukaan formasi jabatan yang sama
melalui kompetisi terbuka bagi warga negara sipil melalui jalur CASN/PPPK.
Dengan demikian, keberlakuan norma a quo menciptakan risiko tergerusnya
ruang kompetisi terbuka warga negara sipil secara kuantitatif, terutama
sepanjang jabatan yang dapat diisi melalui mekanisme khusus tersebut tidak
dibatasi secara jelas pada tingkat undang-undang.
60. Bahwa risiko tersebut tidak didalilkan sebagai akibat dari seluruh penempatan
anggota Polri aktif di luar organisasi Polri, melainkan sebagai akibat dari tidak
16
adanya batas normatif yang objektif, jelas, dan dapat diprediksi mengenai
Jabatan Pelaksana yang dapat diisi melalui mekanisme khusus tersebut.
Sepanjang batas tersebut tidak dirumuskan secara memadai, Pemohon
sebagai peserta nyata dalam jalur kompetisi CASN tidak memperoleh
kepastian mengenai ruang Jabatan Pelaksana yang tetap tersedia dalam
mekanisme kompetisi terbuka.
61. Bahwa hubungan tersebut menjadi konkret terhadap Pemohon karena
Pemohon bukan sekadar warga negara yang mempunyai kepentingan umum
terhadap pengisian jabatan pemerintahan, melainkan telah secara nyata
mengikuti seleksi CASN untuk memperoleh Jabatan Pelaksana. Dengan
demikian, norma a quo secara langsung berkaitan dengan ruang jabatan
yang secara faktual dan berkelanjutan menjadi kepentingan Pemohon,
sedangkan mekanisme khusus yang dibentuk norma a quo berpotensi
beririsan dengan ruang jabatan tersebut.
62. Bahwa dengan demikian, hubungan sebab-akibat yang didalilkan Pemohon
dapat dirumuskan sebagai berikut: Pasal 28A ayat (2) UU Polri secara
eksplisit membuka kategori jabatan nonmanajerial bagi anggota Polri aktif
sepanjang mempunyai keterkaitan dengan fungsi kepolisian; Jabatan
Pelaksana merupakan bagian dari Jabatan Nonmanajerial; Pemohon
mempunyai kepentingan konkret terhadap Jabatan Pelaksana yang telah
dibuktikan
melalui
pengalaman
mengikuti
seleksi
CASN;
praktik
menunjukkan bahwa Jabatan Pelaksana pernah ditempati anggota Polri;
namun undang-undang tidak menentukan secara objektif dan dapat
diprediksi Jabatan Pelaksana yang bagaimana yang dapat ditempati melalui
mekanisme khusus tersebut. Keadaan normatif tersebut menimbulkan risiko
terganggunya kesempatan Pemohon untuk memperoleh akses yang sama
terhadap ruang Jabatan Pelaksana melalui mekanisme kompetisi terbuka.
Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat yang rasional dan langsung
antara keberlakuan norma a quo dan potensi terganggunya hak
konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945.
63. Bahwa keikutsertaan CASN tahun 2018 dan 2024 bukan sumber kerugian
yang didalilkan, melainkan bukti konkret mengenai kepentingan nyata
Pemohon terhadap Jabatan Pelaksana, yang memperlihatkan bahwa
17
hubungan
Pemohon
dengan
persoalan
akses
terhadap
jabatan
pemerintahan bukanlah kepentingan yang abstrak atau semata-mata
hipotetis.
64. Bahwa karena Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025 mengakui kerugian
konstitusional yang bersifat potensial sepanjang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka ketiadaan keputusan administratif
individual yang secara khusus telah menolak atau menghalangi Pemohon
tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan adanya kerugian
konstitusional yang bersifat potensial.
65. Bahwa berdasarkan rangkaian tersebut, terdapat hubungan sebab-akibat
yang dapat dijelaskan secara rasional antara keberlakuan norma a quo dan
potensi terganggunya hak konstitusional Pemohon pada level Jabatan
Pelaksana, sehingga kerugian yang didalilkan Pemohon tidak semata-mata
didasarkan pada kekhawatiran abstrak.
E. Kemungkinan Kerugian Tidak Terjadi Lagi (Syarat Huruf e)
66. Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon dipastikan tidak akan terjadi
apabila Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan a quo,
khususnya dengan menetapkan batas normatif yang objektif, tegas, dan
tertutup mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh anggota Polri aktif.
67. Bahwa Pemohon tidak meminta penghapusan seluruh bentuk penempatan
anggota Polri di luar institusi Polri, melainkan memohon agar Mahkamah
menghilangkan ketidakpastian hukum dengan membatalkan norma yang
membuka penempatan tanpa batas substantif di tingkat undang-undang.
68. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, batas antara ruang
kompetisi terbuka bagi warga negara sipil dan ruang penempatan khusus
anggota
Polri
menjadi
pasti,
sehingga
syarat
kedudukan
hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025 telah
terpenuhi sepenuhnya.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN / POSITA
A. Batas Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy), Uji Proporsionalitas,
dan Intensitas Pengujian Rasionalitas Norma
1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil konstitusionalitas secara spesifik
pada Bagian C, D, dan E, Pemohon terlebih dahulu menguraikan kerangka
konstitusional mengenai batas kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
18
dan uji proporsionalitas yang menjadi metodologi pengujian permohonan
a quo.
2. Bahwa Pemohon memahami pengaturan pengisian jabatan pemerintahan
pada dasarnya wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-
undang. Namun ruang kebijakan tersebut bukan kewenangan mutlak yang
berada di luar jangkauan pengujian konstitusionalitas.
3. Bahwa doktrin open legal policy tidak dapat dimaknai sebagai ruang
kebijakan yang sepenuhnya berada di luar jangkauan pengujian
konstitusionalitas, karena setiap pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang tetap harus dilaksanakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak boleh melampaui kewenangan pembentuk
undang-undang, menyalahgunakan
kewenangan,
atau
menghasilkan
ketidakadilan yang secara konstitusional tidak dapat ditoleransi.
4. Bahwa dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008 juncto Putusan Nomor
26/PUU-VII/2009, Mahkamah telah meletakkan batas konstitusional terhadap
kebijakan hukum terbuka, antara lain sepanjang pilihan kebijakan tersebut
tidak bertentangan secara nyata dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak
melampaui atau menyalahgunakan kewenangan pembentuk undang-
undang, serta tidak menghasilkan ketidakadilan yang secara konstitusional
tidak dapat ditoleransi.
5. Bahwa jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) mempunyai keterkaitan erat dengan pemenuhan hak atas
kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (3), serta dengan prinsip persamaan kedudukan warga
negara dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal
27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa dalam konteks pengaturan akses terhadap jabatan pemerintahan,
hubungan tersebut menghendaki agar pembedaan, pembatasan, dan
pengecualian terhadap akses tersebut dirumuskan berdasarkan kriteria yang
objektif, transparan, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten.
7. Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar pembatasan dan pengecualian
terhadap akses warga negara terhadap jabatan pemerintahan memiliki dasar
19
hukum, batas, dan kriteria yang jelas, rasional, objektif, dapat diprediksi, serta
dapat diuji dan dikendalikan penerapannya.
8. Bahwa ketika pembentuk undang-undang membentuk mekanisme khusus
yang merupakan pengecualian terhadap mekanisme umum dan mekanisme
tersebut mempunyai implikasi terhadap hak konstitusional warga negara,
pilihan kebijakan tersebut tetap dapat diuji dari segi rasionalitas dan
proporsionalitasnya dalam kerangka pengujian konstitusionalitas, dengan
tetap menghormati asas praduga konstitusionalitas.
9. Bahwa Pemohon tetap menghormati asas praduga konstitusionalitas
terhadap undang-undang yang berlaku, namun asas tersebut tidak menutup
kewenangan Mahkamah untuk menilai apakah pilihan kebijakan pembentuk
undang-undang
masih
berada
dalam
batas-batas
konstitusional
sebagaimana ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945.
10. Bahwa dalam menilai konstitusionalitas pilihan kebijakan a quo, Pemohon
menggunakan prinsip proporsionalitas dengan empat elemen: a. tujuan sah
(legitimate aim); b. kesesuaian cara (suitability); c. kebutuhan (necessity); dan
d. keseimbangan (proportionality stricto sensu), sesuai tuntutan keadilan
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
11. Bahwa keempat elemen tersebut tidak harus memperoleh bobot analisis yang
sama terhadap setiap norma yang diuji, karena intensitas dan titik tekan
pengujian harus disesuaikan dengan karakter persoalan konstitusional yang
ditimbulkan oleh masing-masing norma.
12. Bahwa sebagai prinsip penafsiran, ketentuan yang membentuk pengecualian
terhadap kaidah umum tidak semestinya diperluas melampaui batas yang
secara jelas ditentukan oleh pembentuk undang-undang, terlebih ketika
perluasan tersebut berimplikasi terhadap kesempatan warga negara untuk
mengakses jabatan pemerintahan.
13. Bahwa kerangka metodologis tersebut selanjutnya diterapkan secara spesifik
terhadap masing-masing norma yang diuji, yaitu: Penjelasan Pasal 28A ayat
(2) berkenaan dengan perluasan cakupan norma melalui daftar yang bersifat
tidak tertutup; Pasal 28A ayat (3) berkenaan dengan pembukaan akses
terhadap jabatan di luar lingkup ayat (2) berdasarkan permintaan
kementerian/lembaga
tanpa
batas
substantif
yang
secara
tegas
menghubungkannya dengan fungsi kepolisian; dan Pasal 28A ayat (4)
20
berkenaan dengan perluasan lebih lanjut melalui penugasan Presiden tanpa
parameter substantif yang secara objektif menentukan jabatan yang dapat
diduduki oleh anggota Polri aktif.
B. Kaidah Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 223/PUU-XXIII/2025 sebagai Parameter
Konstitusional Pengujian Norma a quo
14. Bahwa pokok permohonan a quo adalah pengujian materiil Penjelasan Pasal
28A ayat (2), Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 28A ayat (4) UU Polri.
15. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan Pasal 28A ayat (1) UU Polri yang
mensyaratkan "keterkaitan dengan fungsi kepolisian" ketentuan ini justru
menjadi titik tolak dan batas substantif penilaian konstitusionalitas norma
yang diuji.
16. Bahwa
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
114/PUU-XXIII/2025
menegaskan jabatan di luar kepolisian yang tidak mempunyai sangkut paut
dengan kepolisian mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau
pensiun, dan menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari
Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
17. Bahwa ukuran konstitusional yang relevan bukan semata ada-tidaknya
tindakan administratif (penugasan, permintaan, penempatan), melainkan
ada-tidaknya keterkaitan substantif jabatan dengan fungsi kepolisian. Dasar
administratif tidak dapat menggantikan ukuran substantif tersebut.
18. Bahwa oleh karena Pasal 28A ayat (1) menempatkan "keterkaitan dengan
fungsi kepolisian" sebagai syarat, ayat (2), (3), dan (4) harus dipahami
sebagai ketentuan dalam batas substantif tersebut, bukan dasar berdiri
sendiri untuk memperluas pengecualian.
19. Bahwa keberadaan hubungan kelembagaan, permintaan, kebutuhan
keahlian,
ataupun
penugasan
Presiden
tidak
dengan
sendirinya
membuktikan terpenuhinya syarat "keterkaitan dengan fungsi kepolisian".
20. Bahwa dalam negara hukum yang menjamin kepastian hukum adil, batas
substantif tersebut harus diterapkan melalui ukuran objektif, jelas, dan dapat
dipastikan secara hukum.
21. Bahwa pendekatan ini diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
223/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan pentingnya pengaturan tertulis yang
21
jelas dan tidak multitafsir mengenai jabatan ASN yang dapat diisi anggota
Polri, dituangkan dalam kerangka undang-undang, bukan dalam peraturan
pelaksana di bawahnya.
22. Bahwa
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
223/PUU-XXIII/2025
memperkuat batas metodologis: persoalan konstitusionalitas dinilai terhadap
kesesuaian parameter yang dibentuk pembentuk undang-undang dengan
batas konstitusional, bukan meminta Mahkamah mengambil alih fungsi
legislasi.
23. Bahwa parameter konstitusional yang digunakan: pengisian jabatan di luar
struktur Polri oleh anggota Polri aktif hanya dibenarkan sepanjang
mempunyai keterkaitan substantif dengan fungsi kepolisian yang dapat
diterapkan berdasarkan ukuran objektif, jelas, dan dapat dipastikan secara
hukum.
B.1. Kesatuan Konstruksi Norma Pasal 28A Ayat (1) sampai dengan Ayat (4)
24. Bahwa sebelum menguraikan persoalan pada masing-masing ayat,
Pemohon menegaskan cara membaca Pasal 28A secara utuh: ayat (2), (3),
dan (4) tidak berdiri sendiri di luar syarat substantif ayat (1).
25. Bahwa Pasal 28A ayat (1) mensyaratkan "keterkaitan dengan fungsi
kepolisian" sebagai syarat substantif tunggal yang berlaku bagi keseluruhan
Pasal 28A, karena ayat (2), (3), dan (4) semuanya berbicara mengenai
"jabatan di luar organisasi Polri" yang sama.
26. Bahwa ayat (2) mengoperasionalkan syarat ayat (1) melalui dua sumbu yang
berjalan bersamaan: sumbu level jabatan (manajerial dan nonmanajerial) dan
sumbu bidang urusan pemerintahan (tiga bidang huruf a, b, c). Ayat (2) tidak
menciptakan
syarat
baru
terpisah
dari
ayat
(1),
melainkan
mengoperasionalkannya ke dalam dua sumbu yang terukur dan dapat
langsung diperiksa (self-executing).
27. Bahwa persoalan konstitusional yang diuraikan pada Bagian C, D, dan E
adalah bahwa ayat (2) (melalui Penjelasannya), ayat (3), dan ayat (4) masing-
masing melepaskan salah satu atau kedua sumbu tersebut dari kaitannya
dengan syarat ayat (1), sehingga syarat "keterkaitan dengan fungsi
kepolisian" berisiko menjadi formalitas tekstual, bukan syarat yang benar-
benar mengendalikan jabatan yang dapat diisi.
22
28. Bahwa pada Penjelasan Pasal 28A ayat (2) (Bagian C), pelepasan terjadi
pada sumbu bidang: format daftar tidak tertutup berpotensi melepaskan
batasan tiga bidang yang ditentukan batang tubuh.
29. Bahwa pada Pasal 28A ayat (3) (Bagian D), pelepasan terjadi pada kedua
sumbu: frasa "selain pada kementerian atau lembaga sebagaimana
dimaksud ayat (2)" melepaskan batasan bidang, dan ayat (3) tidak
menyebutkan level jabatan sama sekali, digantikan kriteria administratif
"permintaan" dan "kebutuhan keahlian".
30. Bahwa pada Pasal 28A ayat (4) (Bagian E), pelepasan terjadi melalui
penggantian kedua sumbu substantif dengan sumbu administratif-temporal
("penugasan Presiden" dalam masa transisi dua tahun) tanpa rujukan pada
level maupun bidang jabatan.
31. Bahwa dengan pembacaan ini, persoalan konstitusional bukan terletak pada
eksistensi syarat ayat (1) yang tidak dipersoalkan Pemohon melainkan pada
cara ayat (2), (3), dan (4) mengoperasionalkan syarat tersebut secara tidak
konsisten dan tidak tertutup.
32. Bahwa jawaban Pemohon atas pertanyaan mengapa ayat (3) didalilkan
berpotensi membuka jabatan yang tidak berkaitan dengan fungsi kepolisian
bukan karena ayat (3) meniadakan syarat ayat (1) secara redaksional,
melainkan karena ayat (3) tidak menyediakan mekanisme struktural yang
menjamin terpenuhinya syarat tersebut, sebagaimana disediakan ayat (2)
melalui pembatasan bidang.
B.2. Pelanggaran terhadap Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah
Konstitusi (Res Judicata): Penghapusan Mekanisme Pengunduran
Diri/Pensiun yang Telah Ditegaskan sebagai Tafsir Konstitusional yang
Mengikat
33. Bahwa selain persoalan operasionalisasi syarat ayat (1) sebagaimana
diuraikan pada Bagian B.1, terdapat persoalan konstitusional independen
yang perlu dikemukakan Pemohon, yaitu berkaitan dengan sifat final dan
mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijamin Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 10 UU MK.
34. Bahwa
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
114/PUU-XXIII/2025
memberikan tafsir konstitusional bahwa jabatan di luar kepolisian yang tidak
mempunyai sangkut paut dengan kepolisian merupakan jabatan yang
23
mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas
kepolisian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-XXIII/2025
kemudian menggunakan dan menguraikan kaidah tersebut, sekaligus
menegaskan pentingnya pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir
mengenai instansi dan jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota
Polri, dituangkan dalam undang-undang.
35. Bahwa kedua putusan tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding)
serta berlaku bagi setiap orang, badan hukum, atau badan negara (erga
omnes) sejak diucapkan, sebagaimana ditentukan Pasal 24C ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 juncto Pasal 10 UU MK.
36. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 kemudian membentuk rezim
baru melalui Pasal 28A yang secara eksplisit mempertahankan syarat
"keterkaitan dengan fungsi Kepolisian", tetapi pada saat yang sama tidak
mempertahankan secara eksplisit mekanisme yang memastikan bahwa
anggota Polri yang menduduki jabatan yang tidak memenuhi syarat tersebut
wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Keadaan
tersebut menimbulkan persoalan konstitusional tersendiri mengenai apakah
syarat "keterkaitan dengan fungsi Kepolisian" dalam Pasal 28A ayat (1)
memiliki daya normatif dan mekanisme pengamanan yang memadai.
37. Bahwa ketiadaan mekanisme operasional bagi syarat tersebut bukan
kealpaan yang tidak disadari, melainkan pilihan yang secara eksplisit
disampaikan Pemerintah dalam forum resmi pembahasan. Dalam Rapat
Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama Pemerintah pada Senin, 8
Juni 2026, menjawab pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta
mengenai kesesuaian rancangan Pasal 28A ayat (3) dan ayat (4) dengan
Pasal 10 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000, Wakil Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,
M.Hum., menyatakan: "Bisa saja memang dia mengundurkan diri atau
pensiun apabila memang tidak ada kaitannya dengan tugas atau fungsinya,
tetapi itu akan diatur lebih rinci di dalam peraturan pemerintah ... tapi kalau
tidak, dia harus mengundurkan diri atau pensiun, namun itu lebih detail diatur
dalam Peraturan Pemerintah."
38. Bahwa pernyataan tersebut merupakan pengakuan langsung dari unsur
Pemerintah bahwa penerapan syarat "keterkaitan dengan fungsi kepolisian"
24
termasuk konsekuensi berupa kewajiban mengundurkan diri atau pensiun
bagi jabatan yang tidak memenuhi syarat tersebut sejak tahap perancangan
memang
direncanakan
untuk
didelegasikan
pengaturannya
kepada
Peraturan Pemerintah, bukan dituangkan secara tuntas dalam batang tubuh
undang-undang. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia turut
menegaskan bahwa Pasal 28A ayat (3) dimaksudkan "sebagai jembatan
yang nanti kemudian kita atur dalam PP".
39. Bahwa dalam forum yang sama, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai
NasDem, Rudianto Lallo, S.H., mempertanyakan kesesuaian pendekatan
tersebut dengan asas lex scripta dan lex certa dalam perumusan norma
undang-undang, dengan menyatakan bahwa ketidakjelasan mengenai
instansi mana yang dapat menjadi tempat penugasan Anggota Polri di luar
institusi kepolisian telah menimbulkan polemik pascaputusan Mahkamah
Konstitusi, dan mengusulkan agar hal tersebut dinormakan secara eksplisit
dalam undang-undang, bukan didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah.
40. Bahwa keberatan tersebut relevan secara langsung dengan kaidah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang mensyaratkan
pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir mengenai instansi dan
jabatan ASN tertentu yang dapat diisi anggota Polri dituangkan dalam
undang-undang,
bukan
dalam
peraturan
pelaksana
di
bawahnya.
Pendekatan yang secara eksplisit dipilih Pemerintah dan disetujui pembentuk
undang-undang mendelegasikan pengaturan operasional syarat ayat (1)
kepada Peraturan Pemerintah bertentangan dengan kaidah tersebut sejak
tahap perancangan, dan kekhawatiran ini telah disuarakan secara langsung
oleh Anggota DPR dalam forum pembahasan tanpa memperoleh jawaban
yang menempatkan pengaturan tersebut pada tingkat undang-undang
sebagaimana disyaratkan.
41. Bahwa hilangnya mekanisme pengunduran diri/pensiun juga disadari secara
eksplisit oleh unsur Pemerintah dalam forum yang berbeda pada hari yang
sama. Dalam Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin)
Komisi III DPR RI bersama Pemerintah, Senin, 8 Juni 2026, Staf Ahli Bidang
Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si., menyatakan
keberatan atas penghapusan Pasal 28 ayat (3) UU Polri (versi lama): "...saya
25
terus terang khawatir banget, ini norma ya mohon maaf ya nanti undang-
undang ini jadi tidak melaksanakan putusan MK itu kan pasal vital yang harus
ada menurut saya di undang-undang ini."
42. Bahwa keberatan tersebut disampaikan kembali secara lebih tegas oleh
pejabat yang sama pada kesempatan berikutnya dalam rapat yang sama,
dengan menyatakan bahwa penjelasan umum rancangan undang-undang
yang mengklaim tindak lanjut Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 akan
bertentangan dengan substansi batang tubuh yang justru menghapus
mekanisme yang menjadi inti putusan tersebut: "...biar tidak seakan-akan
undang-undang ini melaksanakan putusan MK padahal ternyata tidak
melaksanakan putusan MK itu sendiri."
43. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan Kementerian Hukum, Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.,
dalam risalah resmi rapat yang sama, menyatakan: "Saya setuju ya
sampaikan. Jadi jangan terucap bahwa ini tidak melaksanakan Putusan MK,
jangan terucap. Itu akan menjadi suatu soal."
44. Bahwa rangkaian pernyataan tersebut, yang tercatat dalam dua transkrip
resmi rapat pembentukan undang-undang a quo pada hari yang sama,
merupakan pengakuan langsung dari unsur Pemerintah bahwa: (i) terdapat
kesadaran internal bahwa norma a quo tidak melaksanakan Putusan Nomor
114/PUU-XXIII/2025; (ii) penerapan operasional syarat ayat (1) sejak awal
memang direncanakan untuk didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah,
bertentangan dengan kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
223/PUU-XXIII/2025; dan (iii) terdapat keputusan yang disengaja untuk tidak
menyatakan hal tersebut secara terbuka dalam penjelasan umum undang-
undang, semata-mata untuk menghindari persoalan publik yang akan timbul
apabila hal tersebut diketahui.
45. Bahwa pengakuan tersebut mematahkan setiap kemungkinan dalih bahwa
penghapusan mekanisme pengunduran diri/pensiun merupakan kelalaian
redaksional (legislative drafting oversight). Kesengajaan tidak lagi bersifat
inferensial dari pola tekstual atau kronologi pembahasan, melainkan telah
terkonfirmasi secara eksplisit dari pernyataan langsung pejabat yang terlibat
dalam proses pembentukan norma a quo, sebagaimana tercatat dalam
risalah resmi.
26
46. Bahwa dengan demikian, terlepas dari persoalan operasionalisasi syarat ayat
(1) yang diuraikan pada Bagian B.1 dan Bagian C, D, E, terdapat persoalan
konstitusional yang berdiri sendiri: penghapusan mekanisme pengunduran
diri/pensiun bagi jabatan yang tidak mempunyai keterkaitan dengan fungsi
kepolisian, disertai pendelegasian operasionalisasi syarat tersebut kepada
Peraturan Pemerintah, merupakan pengabaian terhadap sifat final dan
mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-XXIII/2025, bertentangan
dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
47. Bahwa persoalan ini memperkuat, bukan menggantikan, dalil-dalil yang
diuraikan pada Bagian C, D, dan E: bahkan sekalipun Pasal 28A ayat (1)
dipahami sebagai syarat payung yang secara tekstual mengikat ayat (2), (3),
dan (4) sebagaimana diuraikan Bagian B.1, ketiadaan mekanisme
pelaksanaan (enforcement mechanism) berupa kewajiban mundur/pensiun
bagi jabatan yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadikan syarat ayat (1)
kehilangan daya paksa yang sebelumnya telah ditegaskan Mahkamah
sebagai bagian tidak terpisahkan dari tafsir konstitusional yang berlaku.
C. Penjelasan Pasal 28A ayat 2: Memperluas norma batang tubuh dan
menimbulkan ketidakpastian hukum
48. Bahwa Pasal 28A ayat (2) Undang-Undang a quo menentukan: “Jabatan di
luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki
keterkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jabatan manajerial dan nonmanajerial pada kementerian/
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau tugas
pemerintahan di bidang: a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat; b. pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat; dan c. penegakan hukum.”
49. Bahwa dari rumusan batang tubuh tersebut telah dapat diketahui secara utuh
unsur-unsur norma yang mengatur mengenai jabatan di luar organisasi Polri
yang dapat diduduki oleh anggota Polri aktif, yaitu: (i) jabatan berada di luar
organisasi Polri; (ii) jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan fungsi
kepolisian; (iii) jabatan tersebut terdiri atas jabatan manajerial dan
nonmanajerial; (iv) jabatan tersebut berada pada kementerian/lembaga; dan
(v) kementerian/lembaga dimaksud menyelenggarakan urusan pemerintahan
27
atau tugas pemerintahan pada tiga bidang yang secara tegas ditentukan
dalam batang tubuh.
50. Bahwa dengan demikian, batang tubuh Pasal 28A ayat (2) telah menentukan
sendiri ruang lingkup pokok norma, termasuk jenis jabatan dan lingkungan
pemerintahan yang menjadi tempat jabatan tersebut berada. Oleh
karenanya, Penjelasan Pasal 28A ayat (2) seharusnya hanya memberikan
uraian untuk memperjelas makna tiga bidang yang telah ditentukan dalam
batang tubuh dan tidak boleh membentuk kriteria normatif baru yang
menentukan atau memperluas cakupan norma.
51. Bahwa prinsip tersebut sejalan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,
yang menempatkan Penjelasan sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan
perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan pada
pokoknya melarang Penjelasan memuat rumusan yang bersifat normatif atau
mengakibatkan perluasan, penyempitan, ataupun perubahan makna norma
yang dijelaskan.
52. Bahwa akan tetapi, Penjelasan Pasal 28A ayat (2) tidak berhenti pada
pemberian uraian mengenai arti tiga bidang yang telah disebutkan dalam
batang tubuh, melainkan memasukkan klasifikasi kementerian/lembaga
tertentu sebagai bagian dari bidang-bidang tersebut dan membuka
kemungkinan masuknya bidang pemerintahan lain yang tidak ditentukan
secara spesifik dalam batang tubuh.
53. Bahwa Penjelasan huruf a menyatakan bahwa “pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat” antara lain pada kementerian/lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan bidang
pertahanan.
54. Bahwa Penjelasan huruf b menyatakan bahwa “pelindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat” antara lain pada kementerian/lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang
perhubungan, dan bidang lainnya yang memberikan pelindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
28
55. Bahwa Penjelasan huruf c menyatakan bahwa “penegakan hukum” antara
lain pada kementerian/lembaga yang memiliki kepolisian khusus dan penyidik
pegawai negeri sipil.
56. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, persoalan konstitusional Penjelasan
a quo bukan semata-mata terletak pada penyebutan kementerian/lembaga
tertentu sebagai contoh, melainkan pada kenyataan bahwa penyebutan
tersebut berfungsi sebagai klasifikasi kelembagaan untuk menentukan
lingkungan kementerian/lembaga yang dapat dimasukkan ke dalam cakupan
Pasal 28A ayat (2).
57. Bahwa oleh karena itu, yang perlu ditegaskan adalah apa yang secara
konkret diperluas oleh Penjelasan a quo. Pemohon tidak mendalilkan bahwa
Penjelasan menciptakan “bidang keempat” di luar tiga bidang dalam batang
tubuh. Yang didalilkan Pemohon adalah bahwa Penjelasan memperluas
cakupan internal dari tiga bidang tersebut melalui penambahan klasifikasi
kelembagaan dan kemungkinan bidang pemerintahan lain sebagai dasar
untuk memasukkan suatu kementerian/lembaga ke dalam cakupan norma
Pasal 28A ayat (2).
58. Bahwa batang tubuh hanya menentukan tiga bidang pemerintahan sebagai
lingkungan normatif, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat; pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
serta penegakan hukum. Sebaliknya, Penjelasan kemudian memperkenalkan
cara tambahan untuk menentukan kementerian/lembaga yang dianggap
termasuk dalam bidang-bidang tersebut, dengan menyebut bidang dalam
negeri, pertahanan, sosial, perhubungan, kementerian/lembaga yang
memiliki kepolisian khusus dan PPNS, serta “bidang lainnya”.
59. Bahwa norma baru yang muncul dari Penjelasan a quo adalah adanya kriteria
dan klasifikasi kelembagaan tambahan yang tidak dirumuskan dalam batang
tubuh, yang digunakan untuk menentukan bahwa lingkungan kementerian/
lembaga tertentu dan bahkan lingkungan bidang pemerintahan lainnya dapat
dimasukkan ke dalam cakupan tiga bidang Pasal 28A ayat (2).
60. Bahwa dengan demikian, akibat normatif Penjelasan a quo dapat dilihat
secara langsung dalam rangkaian norma berikut: batang tubuh menentukan
tiga bidang; Penjelasan menentukan dan memperluas kementerian/lembaga
yang dapat dimasukkan ke dalam tiga bidang tersebut; penentuan
29
kementerian/lembaga menentukan lingkungan jabatan yang berada dalam
cakupan norma; dan lingkungan jabatan tersebut pada akhirnya menentukan
ruang berlakunya kewenangan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan
manajerial dan nonmanajerial di luar organisasi Polri. Rangkaian tersebut
menunjukkan bahwa materi yang ditempatkan dalam Penjelasan a quo bukan
lagi sekadar uraian untuk memahami norma, melainkan mempunyai akibat
dalam menentukan luas atau sempitnya norma yang berlaku.
61. Bahwa norma tambahan tersebut mempunyai akibat normatif karena
penentuan apakah suatu kementerian/lembaga termasuk dalam cakupan
Pasal 28A ayat (2) menentukan pula lingkungan pemerintahan tempat
jabatan manajerial dan nonmanajerial di luar organisasi Polri dapat
ditempatkan dan diduduki oleh anggota Polri aktif berdasarkan norma a quo.
62. Bahwa dengan demikian, Penjelasan a quo tidak sekadar menerangkan arti
tiga bidang yang telah disebutkan dalam batang tubuh, tetapi ikut
menentukan dan memperluas lingkungan kelembagaan yang dapat menjadi
tempat berlakunya rezim khusus penempatan anggota Polri aktif pada
jabatan manajerial dan nonmanajerial.
63. Bahwa akibat normatif tersebut semakin nyata dengan penggunaan frasa
“antara lain” pada huruf a, huruf b, dan huruf c. Frasa tersebut menyebabkan
daftar kementerian/lembaga yang disebut dalam Penjelasan tidak bersifat
tertutup, sehingga tidak terdapat batas yang pasti mengenai kementerian/
lembaga apa saja yang masih dapat dimasukkan ke dalam masing-masing
bidang.
64. Bahwa persoalan tersebut diperkuat oleh frasa “bidang lainnya yang
memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”
dalam Penjelasan huruf b. Frasa “bidang lainnya” tidak disertai parameter
objektif dan batas tertutup mengenai bidang pemerintahan apa yang
dimaksud, sehingga membuka kemungkinan lingkungan pemerintahan lain
dimasukkan ke dalam cakupan Pasal 28A ayat (2).
65. Bahwa dengan konstruksi tersebut, batas mengenai kementerian/lembaga
yang termasuk dalam lingkungan tiga bidang Pasal 28A ayat (2) tidak lagi
sepenuhnya bersumber dari batang tubuh, melainkan dapat berkembang
berdasarkan klasifikasi dan penafsiran terhadap Penjelasan a quo.
30
66. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa bidang dalam negeri, pertahanan,
sosial, perhubungan, atau kementerian/lembaga yang memiliki kepolisian
khusus dan PPNS secara faktual tidak memiliki hubungan dengan fungsi
kepolisian. Persoalan konstitusionalnya adalah apakah hubungan faktual
tersebut dapat melalui Penjelasan diubah menjadi kriteria normatif untuk
menentukan dan memperluas lingkungan berlakunya norma batang tubuh.
67. Bahwa perbedaan antara Penjelasan yang bersifat ilustratif dengan
Penjelasan yang mengandung perluasan norma terletak pada akibat yang
ditimbulkannya. Apabila suatu uraian hanya memberikan contoh tanpa
menentukan cakupan norma, uraian tersebut tetap bersifat penjelasan.
Namun,
apabila
uraian
tersebut
digunakan
untuk
menentukan
kementerian/lembaga apa yang termasuk dalam lingkungan norma dan
membuka kemungkinan lingkungan lain ikut masuk, maka uraian tersebut
telah menimbulkan akibat normatif yang melampaui fungsi Penjelasan.
68. Bahwa pentingnya batas yang jelas mengenai lingkungan kelembagaan
dalam pengaturan penempatan personel aktif pada jabatan di luar institusi
asalnya juga dapat dilihat dari teknik perumusan Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
69. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang TNI tersebut secara langsung menyebut
dalam batang tubuh sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi
lingkungan jabatan yang dapat diduduki prajurit TNI aktif, sehingga
lingkungan kelembagaan tersebut ditentukan pada tingkat norma batang
tubuh dan dapat diketahui secara langsung dari undang-undang.
70. Bahwa perbandingan tersebut tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk
menyatakan bahwa pengaturan mengenai TNI dan Polri harus identik atau
bahwa Pasal 47 Undang-Undang TNI merupakan ukuran tunggal
konstitusionalitas Pasal 28A Undang-Undang Polri. Perbandingan tersebut
semata-mata menunjukkan bahwa penentuan lingkungan kementerian/
lembaga yang dapat menjadi tempat penempatan personel aktif merupakan
materi yang secara substansial dapat menentukan ruang lingkup
kewenangan, sehingga apabila hendak dijadikan batas normatif, materi
tersebut semestinya dapat ditemukan dalam batang tubuh undang-undang.
31
71. Bahwa berbeda dengan konstruksi tersebut, Pasal 28A ayat (2) Undang-
Undang a quo tidak menentukan kementerian/lembaga tertentu dalam batang
tubuh, melainkan hanya menentukan tiga bidang. Akan tetapi, Penjelasan
kemudian memasukkan klasifikasi kementerian/lembaga tertentu ke dalam
masing-masing bidang dan bahkan membuka kemungkinan masuknya
“bidang lainnya”.
72. Bahwa dengan demikian, Penjelasan Pasal 28A ayat (2) telah mengambil
materi
yang
secara
substansial
menentukan
cakupan
lingkungan
kelembagaan dari norma yang diberikan oleh batang tubuh, kemudian
memasukkannya ke dalam bagian yang seharusnya hanya berfungsi
memberikan penjelasan terhadap norma tersebut.
73. Bahwa konstruksi demikian tidak sejalan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena
kewenangan khusus yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki
jabatan di luar organisasi Polri harus mempunyai batas normatif yang jelas
dalam undang-undang dan tidak seharusnya diperluas melalui Penjelasan.
74. Bahwa konstruksi tersebut juga bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, karena tidak terdapat batas objektif yang dapat memastikan secara
tertutup kementerian/lembaga dan lingkungan jabatan apa saja yang
termasuk dalam cakupan Pasal 28A ayat (2), terlebih dengan digunakannya
frasa “antara lain” dan “bidang lainnya”.
75. Bahwa pendirian tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 114/PUU-XXIII/2025, ketika Mahkamah menilai bagian Penjelasan
Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang menambahkan frasa tertentu justru
menimbulkan ketidakjelasan terhadap norma yang dijelaskannya dan
karenanya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
76. Bahwa meskipun objek dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XXIII/2025 berbeda dengan objek a quo, putusan tersebut relevan
sebagai prinsip bahwa Penjelasan tidak dapat dipertahankan apabila
keberadaannya justru memberikan akibat normatif yang memperluas atau
mengaburkan batas norma batang tubuh.
32
77. Bahwa prinsip mengenai perlunya dasar hukum yang jelas dalam pengaturan
jabatan tertentu bagi anggota Polri juga sejalan dengan pertimbangan
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-
XXIII/2025, yang menekankan pentingnya pengaturan tertulis yang jelas dan
tidak multitafsir mengenai jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota
Polri serta pentingnya dasar pengaturan dalam undang-undang.
78. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, persoalan Penjelasan Pasal
28A ayat (2) bukan semata-mata keberadaan satu atau dua frasa tertentu
yang dapat dihapus secara terpisah, melainkan persoalan struktural, karena
keseluruhan
Penjelasan
telah
membangun
klasifikasi
kelembagaan
tambahan untuk menentukan lingkungan kementerian/lembaga yang dapat
dimasukkan ke dalam cakupan tiga bidang dalam batang tubuh.
79. Bahwa oleh karena itu, penghapusan hanya terhadap frasa “antara lain” tidak
menyelesaikan
persoalan
konstitusional
tersebut,
karena
klasifikasi
kementerian/lembaga yang dimuat dalam Penjelasan tetap memberikan
muatan normatif tambahan yang tidak terdapat dalam batang tubuh.
80. Bahwa demikian pula penghapusan hanya terhadap frasa “bidang lainnya”
tidak menyelesaikan persoalan secara keseluruhan, karena Penjelasan huruf
a, huruf b, dan huruf c tetap memuat klasifikasi kelembagaan yang berfungsi
menentukan
cakupan
lingkungan
kementerian/lembaga
yang
dapat
dimasukkan ke dalam norma Pasal 28A ayat (2).
81. Bahwa dengan demikian, cacat konstitusional tersebut tidak dapat dipulihkan
hanya dengan menghapus sebagian kata atau frasa dalam Penjelasan,
karena persoalannya terletak pada fungsi keseluruhan Penjelasan a quo
yang telah bergeser dari fungsi menerangkan menjadi fungsi menentukan
dan memperluas cakupan norma batang tubuh.
82. Bahwa sebaliknya, apabila seluruh Penjelasan Pasal 28A ayat (2) dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, norma batang tubuh Pasal 28A ayat (2) tetap dapat berlaku
berdasarkan rumusannya sendiri, yaitu jabatan di luar organisasi Polri yang
memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian berupa jabatan manajerial dan
nonmanajerial pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan atau tugas pemerintahan pada tiga bidang yang telah
ditentukan secara tegas dalam batang tubuh.
33
83. Bahwa dengan demikian, pembatalan keseluruhan Penjelasan Pasal 28A
ayat (2) tidak menghilangkan norma pokok yang dibentuk oleh pembentuk
undang-undang dan tidak menciptakan kekosongan hukum terhadap tiga
bidang yang telah ditentukan dalam batang tubuh. Pembatalan tersebut justru
mengembalikan fungsi Penjelasan pada kedudukannya sebagai bagian yang
menerangkan
norma,
bukan
sebagai
sumber
perluasan
cakupan
kewenangan.
84. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penjelasan Pasal 28A ayat (2)
Undang-Undang a quo telah memuat materi yang memberikan akibat
normatif berupa penentuan dan perluasan lingkungan kementerian/lembaga
yang dapat dimasukkan ke dalam cakupan tiga bidang dalam batang tubuh,
membuka kemungkinan perluasan melalui frasa “antara lain” dan “bidang
lainnya”, serta dengan demikian menimbulkan ketidakpastian mengenai
batas lingkungan berlakunya norma mengenai jabatan manajerial dan
nonmanajerial di luar organisasi Polri.
85. Bahwa oleh karena cacat tersebut melekat pada konstruksi keseluruhan
Penjelasan Pasal 28A ayat (2), maka Penjelasan Pasal 28A ayat (2) secara
keseluruhan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
86. Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut, Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Penjelasan Pasal 28A ayat (2)
Undang-Undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat untuk seluruhnya.
D. Pasal 28A Ayat (3) UU Polri: Kekeliruan Konseptual, Ketiadaan Parameter
Objektif, dan Indikasi Pola Institusional yang Berisiko Berlanjut
87. Bahwa Pasal 28A ayat (3) UU Polri menyatakan: "Selain pada kementerian
atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan di luar organisasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang terdapat permintaan dari
kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian yang dimiliki
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia."
34
88. Bahwa sebagaimana diuraikan Bagian B.1, ayat (3) melepaskan diri dari
kedua sumbu operasional ayat (2): frasa "selain pada kementerian atau
lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2)" melepaskan pembatasan tiga
bidang, dan ayat (3) sama sekali tidak menyebutkan level jabatan
(manajerial/nonmanajerial), berbeda dari rumusan eksplisit ayat (2).
89. Bahwa ketiadaan penyebutan level jabatan tidak berarti ayat (3) terbatas
pada jabatan manajerial saja. Karena ayat (1) sebagai syarat payung tidak
membedakan level jabatan, dan ayat (2) telah mengonfirmasi pengisian
jabatan berdasarkan Pasal 28A pada dasarnya terbuka bagi jabatan
manajerial dan nonmanajerial, tidak terdapat dasar hukum menafsirkan ayat
(3) secara restriktif hanya pada jabatan manajerial. Ayat (3) secara struktural
tetap berpotensi menjangkau Jabatan Pelaksana pada kementerian/lembaga
di luar tiga bidang ayat (2).
90. Bahwa persoalan konstitusionalnya terletak pada kenyataan bahwa setelah
membuka ruang "selain" tersebut yang secara logis mencakup pula ruang
pada level nonmanajerial di kementerian/lembaga mana pun pembentuk
undang-undang tidak terlebih dahulu menentukan batas substantif mengenai
jenis jabatan dan lingkungan kelembagaan, melainkan menggunakan dua
keadaan administratif dan individual: "permintaan dari kementerian atau
lembaga" dan "kebutuhan" atas "keahlian".
91. Bahwa Pasal 28A ayat (1) menetapkan syarat "keterkaitan dengan fungsi
kepolisian" parameter melekat pada jabatan dan fungsi, bukan pada pribadi
anggota Polri. Sebaliknya, keahlian individual merupakan karakter yang
melekat pada orang yang akan menduduki jabatan.
92. Bahwa terdapat kekeliruan konseptual apabila kebutuhan atas keahlian
individual dijadikan dasar mandiri untuk menentukan bahwa suatu jabatan
mempunyai keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Keahlian individual
menjelaskan mengapa seseorang dibutuhkan; tidak menentukan apakah
jabatan yang akan diisi mempunyai keterkaitan dengan fungsi kepolisian.
93. Bahwa di sinilah jawaban Pemohon atas pertanyaan mengapa ayat (3)
didalilkan berpotensi membuka jabatan yang tidak berkaitan dengan fungsi
kepolisian: bukan karena ayat (3) secara redaksional meniadakan syarat ayat
(1), melainkan karena ayat (3) dengan melepaskan pembatasan bidang dari
ayat (2) tanpa parameter substantif pengganti selain kriteria administratif
35
"permintaan" dan "kebutuhan keahlian" tidak menyediakan mekanisme
struktural yang menjamin permintaan dan kebutuhan tersebut hanya muncul
pada jabatan yang benar-benar berkaitan dengan fungsi kepolisian. Suatu
kementerian/lembaga di luar tiga bidang ayat (2) dapat saja menyatakan
"membutuhkan keahlian" anggota Polri untuk suatu Jabatan Pelaksana yang
pada karakternya tidak memiliki sangkut paut dengan fungsi kepolisian, tanpa
parameter substantif tambahan yang secara objektif menguji hubungan
antara jabatan tersebut dengan fungsi kepolisian.
94. Bahwa kekhawatiran konseptual tersebut memperoleh dukungan dari indikasi
pola institusional yang telah tercatat secara administratif. Sebagaimana
diuraikan pada Bagian Legal Standing di atas, berdasarkan Bukti P-3, tercatat
dua Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai "pengangkatan anggota
polri dalam jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri" yaitu Surat Nomor 800.1.3.3-1766 Tahun 2025
tertanggal 28 Februari 2025 dan Surat Nomor 800.1.3.3-2058.A/2025
tertanggal 27 Maret 2025.
95. Bahwa Pemohon dengan tegas menyatakan kedua Keputusan tersebut
diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026,
sehingga dasar hukum penempatan pada saat itu adalah Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana berlaku sebelum perubahan,
bukan Pasal 28A yang menjadi objek permohonan a quo. Oleh karena itu,
Pemohon tidak mendalilkan bahwa kedua Keputusan tersebut merupakan
akibat langsung dari berlakunya Pasal 28A ayat (3) UU Polri.
96. Bahwa Sekretariat Jenderal pada suatu kementerian, sebagaimana lazim
diatur peraturan organisasi dan tata kerja kementerian, merupakan unsur
pendukung
yang
menyelenggarakan
fungsi
administrasi
umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan tata usaha internal bukan unsur
teknis yang menjalankan fungsi substantif kementerian di bidang urusan
pemerintahan tertentu. Dalam struktur Kementerian Dalam Negeri, fungsi
teknis yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat lazimnya diselenggarakan unit lain di luar Sekretariat
Jenderal.
97. Bahwa fakta ini memperlihatkan pola institusional yang telah ada sejak
sebelum berlakunya norma a quo: keberadaan hubungan kelembagaan
36
suatu kementerian dengan bidang tertentu, dalam praktiknya, tidak dengan
sendirinya menjamin bahwa hanya jabatan yang benar-benar berkaitan
dengan fungsi kepolisian yang diisi anggota Polri aktif bahkan pada unit
administrasi umum seperti Sekretariat Jenderal, yang secara fungsional tidak
menjalankan tugas substantif di bidang keamanan dan ketertiban
masyarakat. Pemohon tidak mendalilkan pola ini secara langsung
disebabkan oleh Pasal 28A ayat (3), mengingat penempatan tersebut terjadi
sebelum UU a quo berlaku. Namun, pola tersebut relevan sebagai indikasi
kecenderungan institusional yang sama berpotensi berlanjut di bawah Pasal
28A ayat (3), mengingat ayat (3) menggunakan kriteria administratif yang
serupa sifatnya (permintaan dan kebutuhan keahlian) dengan yang berlaku
pada rezim sebelumnya, tanpa perbaikan pada aspek batas substantif yang
justru menjadi persoalan konstitusional yang didalilkan Pemohon.
98. Bahwa indikasi pola penempatan anggota Polri pada jabatan yang bercorak
administratif juga terlihat dalam penelusuran Pemohon pada lingkungan
Badan Narkotika Nasional. Dalam dokumen Bidpropam Polda Jambi Tahun
2025 yang diperoleh Pemohon, tercatat Aipda Eko Mulyadi, NRP 82060299,
Bintara Polres Muaro Jambi, sebagai personel penugasan di BNN Kota Jambi
dengan jabatan Pengadministrasi Umum
99. Bahwa meskipun demikian, temuan tersebut relevan sebagai bukti empiris
pembanding bahwa penugasan anggota Polri di luar organisasi Polri dalam
praktik dapat menyentuh nomenklatur jabatan administratif, tidak semata-
mata jabatan yang secara eksplisit bercorak penyidikan, intelijen, atau
pemberantasan. Dengan demikian, karakter umum suatu lembaga sebagai
lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum, termasuk BNN, tidak
dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap jabatan di dalamnya
mempunyai keterkaitan substantif dengan fungsi kepolisian. Keadaan
demikian memperkuat kebutuhan adanya batas jabatan yang objektif, jelas,
dan dapat diuji dalam undang-undang.
100. Bahwa konstruksi ini harus dibaca dalam terang Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan keterkaitan
fungsi kepolisian sebagai parameter substantif mengenai karakter jabatan,
bukan persoalan administratif mengenai siapa yang meminta atau
37
ditugaskan dan dasar administratif tidak dapat menggantikan keterkaitan
substantif tersebut.
101. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-XXIII/2025
memperkuat dimensi kepastian hukum: pengaturan mengenai instansi dan
jenis jabatan ASN tertentu yang dapat diisi anggota Polri harus memiliki
dasar dalam undang-undang, dan membedakan materi substantif (instansi
dan jenis jabatan) dengan tata cara pengisiannya.
102. Bahwa Pemohon menggunakan putusan tersebut sebagai kaidah mengenai
letak dan bentuk batas substantif yang diperlukan: norma a quo membuka
ruang "selain" tanpa terlebih dahulu menetapkan batas substantif ruang
tersebut dalam undang-undang, melainkan menyerahkannya kepada
permintaan dan kebutuhan keahlian.
103. Bahwa kebutuhan menetapkan batas substantif bukan sesuatu yang secara
teknis tidak mungkin pembentuk undang-undang telah menggunakan teknik
demikian dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas UU TNI, yang secara limitatif menentukan kementerian/
lembaga tempat prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil sebelum
mekanisme administratif bekerja di dalamnya.
104. Bahwa perbandingan ini menegaskan bahwa penetapan batas substantif
pengganti apabila pembentuk undang-undang hendak mempertahankan
mekanisme permintaan merupakan pilihan kebijakan yang sepenuhnya
berada dalam ranah kewenangan pembentuk undang-undang, bukan ranah
Mahkamah. Mahkamah, sebagai negative legislator, berwenang menguji
dan menyatakan ketiadaan batas substantif bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945, tetapi tidak berwenang merumuskan sendiri kementerian/
lembaga, kategori jabatan, atau ukuran substantif pengganti.
105. Bahwa persoalan Pasal 28A ayat (3) bukan terletak pada keberadaan
mekanisme permintaan itu sendiri, melainkan pada kedudukannya sebagai
mekanisme yang membuka ruang jabatan termasuk pada level
nonmanajerial di luar kategori ayat (2) tanpa batas substantif yang terlebih
dahulu ditentukan undang-undang.
106. Bahwa apabila kedua keadaan administratif tersebut diperlakukan sebagai
syarat cukup untuk membuka jabatan di luar ayat (2), cakupan jabatan yang
dapat diisi Anggota Polri aktif bergantung pada penilaian masing-masing
38
kementerian/lembaga bukan pada karakter objektif jabatan itu sendiri,
menimbulkan ketidakpastian hukum karena batas jabatan bergeser dari
norma undang-undang kepada penilaian administratif kasus per kasus,
sebagaimana tercermin dalam fakta penempatan pada lingkungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan temuan penugasan
pada nomenklatur Pengadministrasi Umum di lingkungan BNN Kota Jambi.
107. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan prinsip merit maupun kemungkinan
Anggota Polri memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Persoalannya adalah
apakah keahlian individual dapat dijadikan dasar mandiri membuka jabatan
di luar ruang yang secara substantif telah ditentukan pembentuk undang-
undang.
108. Bahwa batu uji utama adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945. Ruang jabatan yang dapat diisi Anggota Polri aktif harus
mempunyai dasar dan batas hukum yang dapat diketahui sebelumnya;
kewenangan administratif tidak dapat menjadi sumber mandiri yang
menentukan substansi jabatan.
109. Bahwa konstruksi ini juga berimplikasi terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (3), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
110. Bahwa berdasarkan uji proporsionalitas: dari aspek legitimate aim,
pemanfaatan kompetensi Anggota Polri dapat merupakan tujuan sah; dari
aspek
suitability,
mekanisme
permintaan
dapat
menjadi
sarana
mengidentifikasi kebutuhan personel namun tidak dengan sendirinya
membuktikan kesesuaiannya sebagai penentu ruang substantif jabatan; dari
aspek necessity, tujuan pemanfaatan kompetensi tidak mengharuskan
permintaan dan kebutuhan keahlian dijadikan sumber mandiri membuka
ruang jabatan di luar kategori ayat (2); dan dari aspek proportionality stricto
sensu, manfaat administratif tidak sebanding dengan beban terhadap
kepastian hukum dan kesetaraan yang ditimbulkan.
111. Bahwa tanpa batas yang dapat diketahui sebelumnya, masyarakat tidak
memperoleh kepastian mengenai apakah suatu jabatan termasuk Jabatan
Pelaksana terbuka untuk kompetisi umum atau dapat diisi melalui
mekanisme khusus.
112. Bahwa cacat Pasal 28A ayat (3) melekat pada struktur norma itu sendiri
pembukaan ruang "selain" ayat (2) tanpa batas substantif apa pun yang
39
terlebih dahulu ditentukan dalam undang-undang, baik pada sumbu bidang
maupun sumbu level jabatan. Berbeda dengan Penjelasan Pasal 28A ayat
(2) yang cacatnya terletak pada format Penjelasan sementara batang tubuh
tetap utuh dan sah, pada Pasal 28A ayat (3) tidak terdapat bagian norma
yang berdiri sendiri sebagai batas substantif yang sah untuk dipertahankan.
113. Bahwa Pemohon menyadari kemungkinan keberatan bahwa oleh karena
Pasal 28A ayat (1) telah diakui sebagai syarat payung yang mengikat ayat
(2), (3), dan (4) secara sistemis sebagaimana diuraikan Bagian B.1, maka
ayat (3) dengan sendirinya tunduk pada syarat tersebut, sehingga
pemaknaan bersyarat bukan pembatalan total semestinya menjadi remedy
yang memadai.
114. Bahwa keberatan tersebut keliru menyamakan dua hal yang berbeda:
tunduknya suatu ayat secara tekstual-sistemis pada suatu standar, dengan
tersedianya standar tersebut sebagai anchor yang operasional dan dapat
langsung dieksekusi (self-executing) untuk dijadikan sandaran pemaknaan
bersyarat. Ayat (1) memang berlaku secara sistemis terhadap ayat (3) inilah
yang didalilkan Pemohon dalam Bagian B.1 namun keberlakuan tekstual
tersebut tidak dengan sendirinya menyediakan kriteria, ukuran, atau
mekanisme verifikasi yang dapat langsung dieksekusi. Bahwa ketiadaan
kandungan operasional pada syarat ayat (1) ini bukan sekadar penilaian
Pemohon, melainkan dikonfirmasi langsung oleh Pemerintah sendiri dalam
forum pembahasan Rapat Panja 8 Juni 2026 sebagaimana diuraikan pada
Bagian B.2, yang menyatakan bahwa penerapan konkret syarat tersebut
termasuk kewajiban mundur/pensiun bagi jabatan yang tidak memenuhi
syarat sejak awal direncanakan untuk diatur "lebih rinci" dan "lebih detail"
dalam Peraturan Pemerintah, bukan dalam undang-undang.
115. Bahwa hal ini berbeda dengan anchor yang tersedia bagi Penjelasan Pasal
28A ayat (2), yaitu tiga bidang urusan pemerintahan yang dirumuskan
secara konkret dan tertutup dalam batang tubuh. Penghapusan frasa
"antara lain" pada Penjelasan ayat (2) langsung menghasilkan norma yang
dapat dieksekusi tanpa tambahan apa pun, karena anchornya berupa
kategori yang telah lengkap.
116. Bahwa apabila Mahkamah menyatakan Pasal 28A ayat (3) "konstitusional
bersyarat sepanjang jabatan yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan
40
fungsi kepolisian sebagaimana ayat (1)", pemaknaan tersebut secara
substansi tidak menambahkan apa pun pada norma yang berlaku, karena
syarat tersebut telah berlaku secara sistemis sejak semula. Pemaknaan
bersyarat yang sekadar mengulang kaidah yang sudah berlaku bukan
merupakan remedy yang efektif, karena tidak menjawab persoalan
konstitusional yang sesungguhnya didalilkan: ketiadaan ukuran objektif
mengenai siapa yang menguji keterkaitan dimaksud, kriteria apa yang
digunakan, dan konsekuensi apa yang timbul apabila keterkaitan tersebut
ternyata tidak terpenuhi.
117. Bahwa perumusan kriteria dan parameter substantif mengenai pengisian
jabatan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, bukan
Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah menyatakan norma a quo
konstitusional bersyarat, Mahkamah akan bertindak sebagai positive
legislator karena harus merumuskan sendiri lembaga, kriteria, dan
mekanisme verifikasi yang tidak ada di dalam undang-undang a quo.
118. Bahwa oleh karena itu, pemulihan konstitusional yang tepat bagi Pasal 28A
ayat (3) adalah menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
keseluruhan (null and void), agar pembentuk undang-undang dapat
merumuskan ulang norma tersebut dengan batas substantif yang jelas.
119. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan
Pasal 28A ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
E. Pasal 28A Ayat (4) UU Polri: Masa Transisi Tanpa Parameter Substantif dan
Risiko Pelestarian Penempatan Lama
120. Bahwa Pasal 28A ayat (4) UU Polri menggunakan konstruksi "Selain pada
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)" dan membuka
kemungkinan pengisian jabatan berdasarkan "penugasan dari Presiden"
yang berlaku selama masa transisi dua tahun sejak Undang-Undang a quo
diundangkan.
121. Bahwa untuk menjawab langsung persoalan objek permohonan pada ayat
(4), Pemohon menegaskan tiga hal yang secara tegas tidak dipersoalkan:
a. keberadaan masa transisi dua tahun sebagai konsep kebijakan; b.
mekanisme penugasan Presiden sebagai instrumen ketatanegaraan; c.
41
status anggota Polri yang saat ini masih menjabat berdasarkan penugasan
Presiden sebelum berlakunya UU a quo.
122. Bahwa sekalipun Pasal 28A ayat (1) berlaku sebagai syarat payung
(umbrella clause) secara sistemis, Pasal 28A ayat (4) tidak memuat
instrumen operasional yang bersifat self-executing untuk mengikat
penugasan Presiden pada sumbu level jabatan maupun bidang urusan
pemerintahan.
123. Bahwa persoalan konstitusional pada norma a quo terletak pada cara
pembentuk undang-undang merangkai dua elemen berbeda sifat batas
temporal (dua tahun) dan mekanisme penentuan jabatan (penugasan
Presiden) ke dalam satu rangkaian norma tunggal tanpa parameter level
maupun bidang jabatan apa pun yang mengendalikan elemen kedua.
124. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025
menegaskan keberadaan jabatan di luar organisasi kepolisian tidak dapat
ditentukan semata oleh penugasan administratif, melainkan harus dilihat
berdasarkan sangkut paut jabatan dengan kepolisian kaidah yang
berpotensi kembali relevan pada ayat (4), karena tanpa parameter level dan
bidang, penugasan Presiden pada dasarnya kembali menjadi dasar
administratif yang berdiri sendiri, yang memiliki kemiripan secara prinsip
dengan persoalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXIII/2025, meskipun subjek dan konteks kewenangannya berbeda.
125. Bahwa persoalan ketiadaan parameter pada Pasal 28A ayat (4) juga relevan
dikaitkan dengan rentang waktu peristiwa administratif yang telah terjadi
secara faktual. Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana
diuraikan pada Bagian D di atas (Bukti P-3) tertanggal 28 Februari 2025
dan 27 Maret 2025 diterbitkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 114/PUU-XXIII/2025 diucapkan, dan sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang memuat norma a quo.
126. Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan konstitusional yang relevan:
apakah penempatan-penempatan yang telah terjadi sebelum norma a quo
berlaku, sebagaimana tercermin dalam Bukti P-3, termasuk dalam kategori
yang dimaksud "penugasan dari Presiden" yang mendapat masa transisi
dua tahun berdasarkan Pasal 28A ayat (4), ataukah penempatan tersebut
42
harus tunduk pada parameter baru yang lebih ketat sebagaimana ditentukan
Pasal 28A ayat (1) dan ayat (2).
127. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan mengetahui secara pasti status hukum
penempatan dalam Bukti P-3 setelah berlakunya UU a quo, karena hal
tersebut memerlukan konfirmasi lebih lanjut yang berada di luar jangkauan
Pemohon sebagai perseorangan. Akan tetapi, ketiadaan parameter
substantif pada Pasal 28A ayat (4) yang hanya merangkai batas waktu dua
tahun dengan mekanisme penugasan Presiden tanpa syarat keterkaitan
jabatan dengan fungsi kepolisian yang dapat diverifikasi menimbulkan risiko
konstitusional yang nyata: bahwa ketentuan transisi tersebut dapat
berfungsi sebagai instrumen mempertahankan penempatan-penempatan
yang telah ada sebelum berlakunya UU a quo, termasuk yang berpotensi
tidak memenuhi syarat keterkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana
kekhawatiran pada Bagian D di atas, tanpa mekanisme uji ulang yang
memadai selama masa transisi berlangsung.
128. Bahwa risiko tersebut memperkuat urgensi agar Pasal 28A ayat (4) tidak
dibiarkan berlaku sebagai norma yang semata menjawab pertanyaan
"sampai kapan", melainkan juga harus menjawab pertanyaan "jabatan yang
bagaimana" sebagaimana kaidah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XXIII/2025 dan sepanjang norma a quo tidak menjawab
pertanyaan kedua tersebut, ketentuan transisi berpotensi menjadi instrumen
pelestarian keadaan yang justru hendak dikoreksi melalui Putusan Nomor
114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-
XXIII/2025, sekaligus memperkuat dalil sebagaimana diuraikan pada
Bagian B.2 mengenai pengabaian sifat final dan mengikat kedua putusan
tersebut.
129. Bahwa konstruksi Pasal 28A ayat (4) tidak menyediakan ruang memisahkan
secara tuntas elemen temporal yang sah dengan elemen substantif yang
cacat, karena keduanya dirangkai dalam satu kalimat norma yang saling
bergantung.
130. Bahwa argumen sebagaimana diuraikan pada Bagian D di atas mengenai
perbedaan antara anchor yang berupa standar abstrak dan anchor yang
berupa kategori tertutup berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap ayat
43
(4): pemaknaan bersyarat terhadap ayat (4) akan mengharuskan
Mahkamah merumuskan sendiri kriteria substantif tentang jabatan mana
yang dianggap "memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian" dalam
konteks penugasan Presiden, sesuatu yang belum dirumuskan sama sekali
oleh pembentuk undang-undang dalam ayat (4) itu sendiri, sehingga
melampaui kewenangan Mahkamah sebagai negative legislator.
131. Bahwa keterpisahan ini bukan berarti Pasal 28A ayat (4) lepas secara norma
dari ayat (1), melainkan karena ayat (4) tidak menyediakan rujukan
operasional yang memastikan bahwa 'penugasan Presiden' tersebut hanya
diberikan pada jabatan yang benar-benar memiliki keterkaitan dengan
fungsi kepolisian.
132. Bahwa oleh karena itu, cacat konstitusional Pasal 28A ayat (4) tidak terletak
pada satu bagian yang dapat dipisahkan dari bagian lain yang sah,
melainkan pada keseluruhan konstruksi norma transisional itu sendiri.
133. Bahwa berdasarkan uji proporsionalitas: dari aspek legitimate aim,
pemberian masa transisi dapat dibenarkan sebagai kebijakan penyesuaian;
dari aspek suitability, konstruksi yang menyatukan batas waktu dengan
penugasan Presiden tanpa parameter substantif bukan instrumen tepat
untuk mencapai tujuan penyesuaian; dari aspek necessity, tujuan transisi
tidak mengharuskan penyerahan kewenangan tanpa batas kepada
penugasan Presiden; dan dari aspek proportionality stricto sensu, manfaat
kesinambungan sementara tidak sebanding dengan risiko ketidakpastian
hukum yang timbul.
134. Bahwa dengan demikian, pemulihan konstitusional yang proporsional
terhadap Pasal 28A ayat (4) bukanlah pemaknaan bersyarat, melainkan
pernyataan bahwa keseluruhan norma a quo bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
135. Bahwa pembatalan Pasal 28A ayat (4) tidak menghilangkan kewenangan
pembentuk undang-undang untuk kembali mengatur ketentuan transisional
serupa di kemudian hari, sepanjang dirumuskan dengan batas substantif
yang jelas mengenai level dan bidang jabatan, sebagaimana ditunjukkan
teknik pengaturan limitatif Pasal 47 UU TNI.
44
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan permohonan sebagaimana diuraikan
di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 28A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7181) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 28A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7181) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 28A ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7181) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai
berikut:
45
1. Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas
nama Andika Adipura;
2. Bukti P-2
:
Fotokopi bukti pendaftaran, kartu peserta ujian, dan
sertifikat hasil Seleksi Kompetensi Dasar CASN tahun
2024;
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Cetakan Daftar Surat Keluar Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2025 dari laman resmi PPID Kementerian
Dalam
Negeri
(https://ppid.kemendagri.go.id/storage/
dokumen/mjWrlj9idtswiAW1YE6j96ADvARlcXikNPu3Vslx.
pdf), memuat Surat Nomor 800.1.3.3-1766 Tahun 2025 (28
Februari 2025) dan Surat Nomor 800.1.3.3-2058.A/2025
(27 Maret 2025, nomor urut 3275).
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 28A ayat (2), serta
norma Pasal 28A ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026
46
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7181, selanjutnya disebut dengan UU 5/2026) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
47
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal
28A ayat (2), serta norma Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 28A ayat (4) UU 5/2026
yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Penjelasan Pasal 28A ayat (2)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“pemeliharaan
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat" diidentifikasi dengan adanya keterkaitan tugas, fungsi, dan
kewenangan kelembagaan terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat antara lain pada:
a. koordinasi dalam bidang politik dan keamanan; dan
b. urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pelindungan, pengayoman, dan pelayanan
masyarakat" diidentifikasi dengan adanya keterkaitan tugas, fungsi, dan
kewenangan kelembagaan terkait pelindungan, pengayoman, dan pelayanan
masyarakat, antara lain pada:
a. urusan pemerintahan di bidang perlindungan saksi dan korban; dan
b. urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Huruf c
Yang
dimaksud dengan
“penegakan
hukum” diidentifikasi
dengan
keberadaan pembantu pengemban fungsi kepolisian berupa kepolisian
khusus, dan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain pada:
a. urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
48
b. urusan pemerintahan di bidang penanggulangan narkotika.
Pasal 28A ayat (3)
Selain pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan
di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang terdapat
permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian
yang dimiliki Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 28A ayat (4)
Selain pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi di luar jabatan
organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat
penugasan dari Presiden dan yang saat ini sedang menjabat akan berakhir 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-1] yang pernah mengikuti proses
rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dibuktikan melalui bukti berupa
dokumen Sistem Seleksi Calon ASN [vide Bukti P-2].
4. Bahwa Pemohon pada pokoknya menguraikan telah mengalami kerugian
konstitusional yang bersifat potensial, personal, dan prospektif, yang timbul dari
keberlakuan norma a quo yang sejak saat ini telah membentuk ruang akses
khusus terhadap jabatan nonmanajerial di luar organisasi Polri, termasuk
Jabatan Pelaksana, yang pada saat yang sama merupakan salah satu bentuk
jabatan yang menjadi ruang kompetisi bagi warga negara melalui mekanisme
seleksi ASN.
5. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dan dapat diverifikasi
terhadap ruang jabatan tersebut, yang dibuktikan antara lain dengan
pengalaman Pemohon mengikuti seleksi CASN pada tahun 2018 dan tahun
2024. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap jabatan
pemerintahan
melalui
mekanisme
kompetisi
ASN
bukan
merupakan
kepentingan abstrak atau hipotetis bagi Pemohon, melainkan kepentingan yang
secara nyata telah dijalankan dan secara rasional masih relevan terhadap akses
Pemohon terhadap jabatan pemerintahan pada masa mendatang.
6. Bahwa hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana
dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya berkaitan dengan
49
kemungkinan seseorang setelah diangkat menduduki jabatan pemerintahan,
melainkan juga mencakup kesempatan untuk memasuki, mengikuti, dan
bersaing dalam mekanisme pengisian jabatan pemerintahan berdasarkan
persyaratan yang objektif, relevan, dan dapat diketahui sebelumnya.
7. Bahwa hubungan antara Pemohon dan norma a quo tidak didasarkan semata-
mata pada kemungkinan umum bahwa setiap warga negara sewaktu-waktu
dapat mengikuti seleksi ASN, melainkan pada adanya kepentingan personal
Pemohon terhadap jenis jabatan yang secara normatif beririsan dengan ruang
jabatan yang dapat diakses anggota Polri aktif berdasarkan norma a quo.
8. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon bukanlah semata-mata
kekhawatiran abstrak mengenai kebijakan kepegawaian negara, melainkan
risiko terhadap kesempatan Pemohon untuk memperoleh akses yang setara
terhadap jabatan pemerintahan yang secara nyata menjadi kepentingannya,
dalam keadaan di mana norma a quo membuka akses terhadap kategori jabatan
yang sama melalui mekanisme khusus bagi anggota Polri aktif, sementara
batasan mengenai jabatan nonmanajerial yang dapat diisi belum dirumuskan
dengan parameter yang menurut Pemohon cukup objektif, jelas, dan dapat
diprediksi.
9. Bahwa hubungan sebab-akibat antara keberlakuan norma a quo dan potensi
kerugian konstitusional Pemohon terletak pada dibentuknya ruang khusus bagi
anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar organisasi Polri, termasuk
jabatan nonmanajerial, tanpa disertai parameter normatif yang secara objektif
menentukan Jabatan Pelaksana yang bagaimana yang mempunyai keterkaitan
dengan fungsi kepolisian dan karenanya dapat diakses melalui mekanisme
khusus tersebut.
10. Bahwa hubungan sebab-akibat yang didalilkan Pemohon dapat dirumuskan
sebagai berikut: Pasal 28A ayat (2) UU 5/2026 secara eksplisit membuka
kategori jabatan nonmanajerial bagi anggota Polri aktif sepanjang mempunyai
keterkaitan dengan fungsi kepolisian; Jabatan Pelaksana merupakan bagian
dari Jabatan Nonmanajerial; Pemohon mempunyai kepentingan konkret
terhadap Jabatan Pelaksana yang telah dibuktikan melalui pengalaman
mengikuti seleksi CASN; praktik menunjukkan bahwa Jabatan Pelaksana
pernah ditempati anggota Polri; namun undang-undang tidak menentukan
secara objektif dan dapat diprediksi Jabatan Pelaksana yang bagaimana yang
50
dapat ditempati melalui mekanisme khusus tersebut. Keadaan normatif tersebut
menimbulkan risiko terganggunya kesempatan Pemohon untuk memperoleh
akses yang sama terhadap ruang Jabatan Pelaksana melalui mekanisme
kompetisi terbuka. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat yang
rasional dan langsung antara keberlakuan norma a quo dan potensi
terganggunya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
11. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, batas antara ruang kompetisi
terbuka bagi warga negara sipil dan ruang penempatan khusus anggota Polri
menjadi pasti, sehingga syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025 telah terpenuhi sepenuhnya.
Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah membuktikan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang menjelaskan
memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, norma yang dimohonkan untuk diuji adalah
Penjelasan Pasal 28A ayat (2), norma Pasal 28A ayat (3) dan Pasal 28A ayat (4)
UU 5/2026 yang pada pokoknya merupakan norma yang mengatur mengenai
pengisian jabatan anggota kepolisian terhadap jabatan di luar organisasi Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon dalam menguraikan anggapan kerugian
hak konstitusionalnya yang bersifat potensial didasarkan pada alasan bahwa
Pemohon berpotensi mengalami kerugian karena tidak memperoleh akses yang
setara terhadap jabatan pemerintahan yang secara nyata menjadi kepentingannya,
dalam keadaan di mana norma a quo membuka akses terhadap kategori jabatan
yang sama melalui mekanisme khusus bagi anggota Polri aktif, sementara batasan
mengenai jabatan nonmanajerial yang dapat diisi belum dirumuskan dengan
parameter yang menurut Pemohon cukup objektif, jelas, dan dapat diprediksi.
Terhadap anggapan kerugian potensial tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat
uraian maupun bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa anggapan kerugian
potensial tersebut merupakan anggapan yang dalam batas penalaran yang wajar
dapat dipastikan terjadi karena berlakunya norma pasal yang dimohonkan
pengujian. Sebab, setelah dicermati uraian ihwal kedudukan hukum Pemohon, telah
ternyata Pemohon tidak menguraikan mengenai jabatan atau pekerjaan Pemohon
51
saat ini atau jabatan yang dituju oleh Pemohon yang dianggap memiliki keterkaitan
dengan norma yang mengatur pengisian jabatan di luar organisasi Kepolisian oleh
anggota kepolisian. Pemohon dalam hal ini hanya menguraikan dan membuktikan
sebagai warga negara yang pernah mengikuti proses seleksi CASN, namun tidak
dapat menguraikan adanya keterkaitan antara anggapan kerugian yang terjadi
dalam proses seleksi CASN tersebut dengan norma yang dimohonkan pengujian.
Dalam hal ini, Pemohon juga tidak menguraikan adanya proses seleksi CASN atau
rekrutmen pengisian jabatan yang akan diikuti oleh Pemohon dalam kaitannya
dengan norma a quo, sehingga tidak terdapat adanya potensi kerugian terhadap
Pemohon yang dipastikan dapat terjadi dikarenakan berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian. Terlebih, dalam proses seleksi CASN yang pernah diikuti
Pemohon, sama sekali tidak terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian.
Dalam hal ini, proses seleksi CASN berbeda dengan proses pengisian jabatan sipil
dalam norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, berdasarkan uraian
fakta hukum tersebut di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan
sebab-akibat
(causal
verband)
antara
potensi
anggapan
kerugian
hak
konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Syarat
adanya anggapan kerugian hak konstitusional memiliki hubungan sebab-akibat
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian merupakan salah satu
syarat esensial untuk terpenuhinya syarat-syarat agar pemohon memiliki kedudukan
hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah.
Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat syarat-syarat anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bersifat kumulatif, maka dengan
tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi
seluruh syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi
mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan
bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
52
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
53
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ery Satria Pamungkas
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 28A ayat (2), serta norma Pasal 28A ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 46 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181, selanjutnya disebut dengan UU 5/2026) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 47 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 28A ayat (2), serta norma Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 28A ayat (4) UU 5/2026 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 28A ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat" diidentifikasi dengan adanya keterkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain pada: a. koordinasi dalam bidang politik dan keamanan; dan b. urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Huruf b Yang dimaksud dengan "pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat" diidentifikasi dengan adanya keterkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan terkait pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, antara lain pada: a. urusan pemerintahan di bidang perlindungan saksi dan korban; dan b. urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Huruf c Yang dimaksud dengan “penegakan hukum” diidentifikasi dengan keberadaan pembantu pengemban fungsi kepolisian berupa kepolisian khusus, dan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain pada: a. urusan pemerintahan di bidang hukum; dan 48 b. urusan pemerintahan di bidang penanggulangan narkotika. Pasal 28A ayat (3) Selain pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang terdapat permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian yang dimiliki Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28A ayat (4) Selain pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi di luar jabatan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat penugasan dari Presiden dan yang saat ini sedang menjabat akan berakhir 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-1] yang pernah mengikuti proses rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dibuktikan melalui bukti berupa dokumen Sistem Seleksi Calon ASN [vide Bukti P-2]. 4. Bahwa Pemohon pada pokoknya menguraikan telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial, personal, dan prospektif, yang timbul dari keberlakuan norma a quo yang sejak saat ini telah membentuk ruang akses khusus terhadap jabatan nonmanajerial di luar organisasi Polri, termasuk Jabatan Pelaksana, yang pada saat yang sama merupakan salah satu bentuk jabatan yang menjadi ruang kompetisi bagi warga negara melalui mekanisme seleksi ASN. 5. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dan dapat diverifikasi terhadap ruang jabatan tersebut, yang dibuktikan antara lain dengan pengalaman Pemohon mengikuti seleksi CASN pada tahun 2018 dan tahun 2024. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap jabatan pemerintahan melalui mekanisme kompetisi ASN bukan merupakan kepentingan abstrak atau hipotetis bagi Pemohon, melainkan kepentingan yang secara nyata telah dijalankan dan secara rasional masih relevan terhadap akses Pemohon terhadap jabatan pemerintahan pada masa mendatang. 6. Bahwa hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya berkaitan dengan 49 kemungkinan seseorang setelah diangkat menduduki jabatan pemerintahan, melainkan juga mencakup kesempatan untuk memasuki, mengikuti, dan bersaing dalam mekanisme pengisian jabatan pemerintahan berdasarkan persyaratan yang objektif, relevan, dan dapat diketahui sebelumnya. 7. Bahwa hubungan antara Pemohon dan norma a quo tidak didasarkan semata- mata pada kemungkinan umum bahwa setiap warga negara sewaktu-waktu dapat mengikuti seleksi ASN, mela
