PUU
Tahun 2026
33/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Pemohon: TB Yaumul Hasan Hidayat
Tanggal Putusan: 2026-07-23T15:01:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 33/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
TB Yaumul Hasan Hidayat
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Kampung
Pedaengan
RT.08
RW.08,
Kelurahan
Pedaengan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Januari 2026, memberi kuasa kepada
Muh Burhanudin, S.H., M.H., Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H., Iwan Chandra, S.H.,
M.H., Dr. Muhammad Anwar, S.H., M.H., Jelani Christo, S.H., M.H., M. Ivan
Pattiwangi, S.H., M.H., Muhammad Nurul Fataa, S.H., Lukman Hakim, S.H., M.H., Tri
Eka Yulianti, S.H., M.H., Evelinda Indra Putri, S.H., Irfan Fadhly Lubis, S.H., Erwin
Faisal, S.H., Kasmir Syukur, S.H., Suaib Ubrusun, S.H., dan Yushernita, S.H., yang
kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Garuda Adil Nasional (YLBH-GAN), yang beralamat di The
CEO Building Lantai 2, Jalan TB. Simatupang Nomor 18 C, Cilandak, Jakarta
Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
2
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca
dan
mendengar
keterangan
Pihak
Terkait
Asosiasi
Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI);
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT Telekomunikasi
Selular (Telkomsel);
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT Indosat Tbk.
(Indosat Ooredoo Hutchison);
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT XLSMART
Telecom Sejahtera Tbk.;
Mendengar dan Membaca keterangan Pihak Terkait PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero);
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI);
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN);
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Membaca keterangan ahli (affidavit) Pihak Terkait ATSI;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait ATSI;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait ATSI, Pihak
Terkait Telkomsel, Pihak Terkait PT Indosat Tbk. (Indosat Ooredoo Hutchison),
Pihak Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., dan Pihak Terkait BPKN;
Membaca keterangan Amicus Curiae dari Southeast Asia Freedom of
Expression Network (SAFEnet).
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
13 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16
Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
31/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Januari 2026 dengan Permohonan
Nomor 33/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 7 Februari 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
3
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 telah diatur di
dalam ketentuan:
a) Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
b) Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum”;
c) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI)
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana
telah diubah dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”;
d) Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan
Kehakiman,
yang berbunyi:
“Mahkamah
Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
e) Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dalam
hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang
4
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi”;
f) Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
pada pokoknya menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya
disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
2.
Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Mahkamah
Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, diberi wewenang oleh UUD NRI
1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagai Pelindung
Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu MKRI memiliki
kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution)
terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang
dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai
keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk
hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan Nilai-Nilai Konstitusi, dan
juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam
Undang-Undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal di bawah
UUD NRI 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang,
sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh
penyelenggara negara, dalam hal ini oleh Pembuat Undang-Undang;
3.
Berdasarkan
ketentuan
tersebut
diatas,
MKRI
berwenang
untuk
memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
1.
Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “Undang-
Undang MK”), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak
5
dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu:
a.
Perorangan warga negara Indonesia;
b.
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.
Badan hukum publik atau privat, atau;
d.
Lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak
hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2.
Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/ 2025), yang mengatur:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.
Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara.
3.
Bahwa selanjutnya berdasarkan terhadap kedudukan hukum Pemohon
yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025
apabila:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945.
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
6
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.
4.
Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 sebagai landasan Hak Konstitusional Pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo di antaranya meliputi:
Pasal 28C Ayat 1 berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia.”
Pasal 28D Ayat 1 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum.”
Pasal 28F berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia.”
Pasal 28H Ayat 4 berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun.”
5.
Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing
(dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-
undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak
sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 Syarat
7
kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang
tersebut.
6.
Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal
Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai
berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Bahwa kualifikasi Pemohon
adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. Kedua:
Kerugian
Konstitusional
Pemohon.
Bahwa
terhadap
kerugian
konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan
batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya
suatu undang-undang sebagaimana ketentuan diatas.
7.
Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berstatus
sebagai mahasiswa aktif dengan nomor induk mahasiswa 043593696 pada
perguruan tinggi di Universitas Terbuka yang menyelenggarakan proses
pendidikan melalui sistem pembelajaran daring (online), sehingga akses
internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan dari pemenuhan
hak Pemohon atas pendidikan dan pengembangan diri.
8.
Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon secara rutin dan berkelanjutan
menggunakan layanan data internet untuk mengikuti seluruh rangkaian
kegiatan akademik secara daring, termasuk namun tidak terbatas pada
mengikuti perkuliahan online, mengakses materi perkuliahan digital,
mengikuti ujian, diskusi akademik, dan evaluasi pembelajaran, serta
melakukan komunikasi akademik dengan dosen dan institusi pendidikan.
9.
Bahwa Pemohon memperoleh akses internet tersebut dengan membeli dan
membayar kuota internet menggunakan dana pribadi, sehingga kuota
internet dimaksud merupakan hak akses digital yang sah dan bernilai
ekonomi. Namun demikian, berlakunya norma a quo yang dimaknai
membolehkan penghangusan kuota internet yang telah dibayar penuh,
telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, nyata, dan
sedang berlangsung, berupa:
1. Terhentinya akses Pemohon terhadap perkuliahan daring akibat
habisnya kuota yang dihapus secara sepihak;
2. Hilangnya kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pendidikan
secara utuh;
8
3. Terhambatnya pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh manfaat
ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Bahwa kerugian tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional
Pemohon sebagaimana dijamin UUD NRI 1945, yaitu hak untuk
mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi.
11. Bahwa Pemohon telah membeli kuota data internet prabayar secara sah
dan beritikad baik, namun kuota tersebut dihanguskan secara sepihak
karena berlakunya masa tenggang, padahal masih terdapat sisa kuota yang
secara faktual dan teknis masih dapat dimanfaatkan oleh Pemohon untuk
mengakses bahan perkuliahan, literatur akademik, serta kegiatan
pembelajaran daring lainnya.
12. Bahwa penghangusan sisa kuota data tersebut mengakibatkan Pemohon
kehilangan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga
secara nyata dan aktual menghambat Pemohon dalam mengembangkan
diri, meningkatkan kompetensi akademik, serta berpartisipasi secara setara
dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan intelektual, yang seluruhnya
merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945.
13. Bahwa Pemohon merupakan pengguna layanan internet prabayar yang
secara rutin membeli paket kuota data untuk menunjang dan menjalankan
kegiatan pendidikan melalui sistem pembelajaran daring (online).
14. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas antara
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon, karena tanpa norma yang
membenarkan kuota internet dihanguskan, Pemohon tetap dapat
menggunakan kuota tersebut untuk memenuhi kewajiban akademiknya.
15. Bahwa kerugian Pemohon tidak bersifat hipotetis atau potensial semata,
melainkan aktual dan konkret, serta berpotensi terus berulang selama
Pemohon masih menjalani pendidikan berbasis daring dan norma a quo
tetap berlaku.
16. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 71
Angka 2 UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945 oleh karenanya
permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU No. 7
9
tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasanya dan Pasal 4 ayat 1
PMK 7/2025 serta syarat kerugian hak konsitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025.
III. ALASAN ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
1.
Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Materil
terhadap Norma Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah
ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi, yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, menyatakan:
2.
Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi:
1) Besaran tarif Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara
Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan
berdasarkan formula ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif
batas
bawah
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang
sehat.
3.
Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan bahwa Pasal 71 Angka 2 UU
Cipta Kerja bertentangan terhadap UUD NRI 1945 secara bersyarat
(Conditionally Unconstitusional) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat, masing-masing adalah sebagai berikut:
a)
Pasal 28C Ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui
pemenuhan
kebutuhan
dasarnya,
berhak
mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia”;
b)
Pasal 28D Ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum”;
c)
Pasal 28F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
10
d)
Pasal 28H Ayat 4 berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun.”
4.
Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dalil-dalil mengenai pertentangan
norma yang berlaku dan kerugian hak konstitusional yang dialami
Pemohon, khususnya terkait norma dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja
yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi terhadap UUD NRI
1945, Pemohon perlu menjelaskan bahwa pengaturan a quo telah
kehilangan relevansinya karena tidak lagi menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang
berkaitan dengan layanan data internet;
5.
Bahwa Undang-Undang Telekomunikasi pada awal pembentukannya
dirancang dalam konteks teknologi komunikasi berbasis suara (voice-based
communication) dan layanan telekomunikasi konvensional, ketika internet
belum menjadi infrastruktur utama kehidupan sosial, ekonomi, dan
pendidikan. Dalam perkembangannya, teknologi data internet telah
berevolusi menjadi sistem transmisi berbasis paket data (packet-switched
network) yang bersifat terus-menerus, terukur secara digital, dan menjadi
tulang punggung penyelenggaraan layanan publik, termasuk pendidikan,
pemerintahan, dan ekonomi digital;
6.
Namun demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang
mempertahankan dan bahkan memperluas kerangka pengaturan lama
tersebut tidak memberikan diferensiasi yang memadai antara layanan
telekomunikasi konvensional dan layanan data internet sebagai akses
digital esensial. Akibatnya, pengaturan tersebut membuka ruang tafsir yang
membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota data
internet yang telah dibayar oleh pengguna, meskipun secara teknologi
kuota data merupakan satuan nilai digital yang dapat disimpan,
diakumulasi, dan dipulihkan;
7.
Bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas teknologi
tersebut telah melahirkan kondisi di mana hukum tertinggal dari
perkembangan teknologi (law lagging behind technology), sehingga norma
a quo tidak lagi mampu menjamin perlindungan hak konstitusional warga
negara, khususnya hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
11
dan teknologi serta hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam UUD
NRI 1945;
8.
Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi
digital, akses terhadap internet telah beralih status dari kebutuhan sekunder
menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Internet tidak lagi
sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjadi infrastruktur dasar untuk
menjalankan fungsi-fungsi esensial kehidupan, termasuk pendidikan,
pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi sosial. Dalam konteks pendidikan
tinggi, internet merupakan medium utama penyelenggaraan proses belajar-
mengajar, khususnya melalui sistem pembelajaran daring (online learning).
Tanpa akses internet yang memadai dan berkelanjutan, mahasiswa tidak
dapat mengikuti perkuliahan, mengakses bahan ajar, mengikuti ujian,
maupun berinteraksi secara akademik;
9.
Bahwa ketergantungan terhadap akses internet sebagai prasyarat utama
pemenuhan hak atas pendidikan menjadi semakin nyata dan tidak
terbantahkan pada masa pandemi Covid-19, ketika negara secara resmi
dan masif mengalihkan hampir seluruh proses pendidikan ke dalam sistem
pembelajaran daring (online learning). Dalam periode tersebut, internet
tidak lagi berfungsi sebagai sarana pendukung, melainkan menjadi satu-
satunya medium yang memungkinkan mahasiswa untuk tetap mengikuti
kegiatan akademik dan mempertahankan keberlangsungan hak atas
pendidikan;
10. Bahwa kebijakan negara tersebut secara implisit sekaligus menegaskan
pengakuan negara atas internet sebagai infrastruktur pendidikan yang
esensial. Oleh karena itu, keberlangsungan akses internet yang stabil,
terjangkau, dan tidak terputus merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara
atas pendidikan;
11. Bahwa kondisi ketergantungan tersebut dirasakan secara lebih berat dan
berdampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat yang bertempat tinggal
di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T), di mana secara faktual
masih
terdapat
keterbatasan
akses
jaringan,
minimnya
pilihan
penyelenggara jasa telekomunikasi, serta biaya kuota internet yang relatif
lebih
tinggi
dibandingkan
wilayah
perkotaan.
Keadaan
tersebut
12
menempatkan mahasiswa di daerah 3T pada posisi yang lebih rentan dan
tidak setara dalam mengakses pendidikan tinggi;
12. Bahwa bagi mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, setiap kuota internet
yang dibeli merupakan modal utama dan bersifat krusial untuk
mempertahankan keberlanjutan pendidikan, karena tidak tersedia alternatif
akses lain yang setara. Oleh sebab itu, praktik penghapusan atau
penghangusan kuota internet yang telah dibayar bukan semata-mata
menimbulkan
kerugian
ekonomi,
melainkan
secara
langsung
mengakibatkan terputusnya akses terhadap pendidikan dan memperdalam
ketimpangan akses pendidikan antarwilayah;
13. Bahwa keadaan demikian menunjukkan adanya pembatasan hak atas
pendidikan yang bersifat tidak proporsional dan diskriminatif yang
bersumber dari keberlakuan norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja.
Norma a quo, sepanjang dimaknai membenarkan penghapusan kuota
internet yang telah dibayar, telah gagal memberikan perlindungan
konstitusional yang memadai terhadap kelompok warga negara yang
secara faktual paling membutuhkan akses internet sebagai sarana utama
pemenuhan hak atas pendidikan;
PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA, TIDAK MEMBERIKAN RUANG
PENGATURAN
LAYANAN
TERTENTU
TANPA
JAMINAN
PERLINDUNGAN YANG MEMADAI TERHADAP HAK PENGGUNA,
SEHINGGA PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C
AYAT 1, 28D AYAT 1, 28F, 28H AYAT 4
14. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Ciptaker bertentangan dengan Pasal 28C ayat
(1) UUD NRI 1945, karena norma a quo mengakibatkan tereduksinya hak
warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi;
15. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menjamin hak
konstitusional setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, termasuk hak memperoleh pendidikan dan
memanfaatkan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi.
Dalam
konteks
masyarakat digital, akses terhadap teknologi informasi—termasuk layanan
internet—telah bertransformasi dari sekadar fasilitas komersial menjadi
13
kebutuhan dasar untuk pendidikan, pengembangan diri, dan peningkatan
kualitas hidup;
16. Bahwa norma dalam Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, yang memberikan
ruang pengaturan layanan tertentu tanpa jaminan perlindungan yang
memadai terhadap hak pengguna, telah menempatkan kepentingan
efisiensi dan mekanisme pasar di atas perlindungan hak konstitusional
warga negara. Akibatnya, pengguna layanan—termasuk Pemohon—
berpotensi kehilangan akses terhadap sarana teknologi yang telah dibayar
dan secara nyata dibutuhkan untuk pendidikan dan pengembangan diri;
17. Bahwa dengan tidak adanya pembatasan yang tegas dan perlindungan
hukum yang proporsional dalam Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, norma
tersebut membuka ruang praktik yang merugikan pengguna layanan
teknologi, seperti hilangnya manfaat atas layanan yang telah diperoleh
secara sah. Kondisi ini secara langsung menghambat hak Pemohon untuk
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya
dalam menjalankan pendidikan berbasis daring;
18. Bahwa pembatasan atau pengurangan akses terhadap sarana teknologi
informasi tanpa dasar perlindungan konstitusional yang jelas merupakan
bentuk
pelanggaran
terhadap
hak
untuk
mengembangkan
diri
sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Negara
seharusnya hadir tidak hanya sebagai regulator ekonomi, tetapi juga
sebagai penjamin hak konstitusional warga negara dalam memanfaatkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Pasal 71 Angka
2 UU Cipta Kerja secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28C
ayat (1) UUD NRI 1945 karena telah menimbulkan pembatasan tidak
langsung terhadap hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta gagal memberikan
perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi pengguna layanan di
era digital;
19. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak
setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, memperoleh pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi. Dalam realitas masyarakat digital saat ini,
akses terhadap internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan
14
untuk mewujudkan hak tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang semakin bergantung pada sistem pembelajaran
berbasis teknologi informasi. Namun demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU
Cipta Kerja tidak mengandung batasan, perlindungan, maupun mekanisme
pengamanan hak yang memadai terhadap pengguna layanan data internet.
Ketiadaan pengaturan tersebut telah melahirkan praktik penghangusan
kuota internet yang bersifat sepihak, yang pada akhirnya mengakibatkan
hilangnya akses Pemohon terhadap sarana utama pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi, meskipun kuota tersebut telah diperoleh
melalui pembayaran yang sah;
20. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan langsung
antara norma a quo dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, karena alih-alih
menjamin dan memperluas akses masyarakat terhadap kemajuan
teknologi, norma a quo justru membiarkan terjadinya pembatasan yang
bersifat
regresif
(backward-looking)
terhadap
pemenuhan
hak
konstitusional warga negara. Pembatasan demikian tidak didasarkan pada
kebutuhan yang sah dan proporsional, sehingga bertentangan dengan
prinsip negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi
manusia;
PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA, TIDAK MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEHINGGA PASAL A QUO
BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT 1, 28D AYAT 1, 28F, 28H
AYAT 4
21. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum;
22. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa setiap
norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, serta
memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan
negara, pelaku usaha, dan warga negara sebagai subjek hukum. Namun
demikian, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak memberikan batasan
15
normatif yang jelas mengenai perlindungan hak pengguna layanan,
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat;
23. Bahwa ketidakjelasan norma a quo membuka ruang bagi praktik-praktik
sepihak yang merugikan pengguna layanan, di mana warga negara yang
telah memenuhi kewajiban hukumnya justru kehilangan hak atas manfaat
layanan yang telah diperoleh secara sah. Kondisi ini menunjukkan
absennya jaminan dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin
oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
24. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja juga berpotensi menimbulkan
perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, karena menempatkan
pengguna layanan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan
penyelenggara layanan. Norma tersebut memberikan ruang diskresi yang
luas kepada pelaku usaha, tanpa diimbangi dengan mekanisme
perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna, sehingga terjadi
ketimpangan relasi hukum yang bertentangan dengan asas equality before
the law;
25. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak dapat dibenarkan secara
konstitusional, karena menempatkan kuota internet yang secara fungsi dan
urgensi telah setara dengan utilitas publik sebagai objek pengaturan yang
lebih lemah perlindungannya dibandingkan barang kebutuhan pokok
lainnya. Padahal, dalam negara hukum yang menjunjung prinsip keadilan
dan kepastian hukum, setiap barang atau layanan yang memiliki fungsi
esensial bagi keberlangsungan hidup masyarakat seharusnya memperoleh
perlindungan hukum yang setara dan proporsional;
26. Bahwa praktik penghangusan kuota internet yang telah dibayar
menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara penyelenggara jasa
telekomunikasi dan pengguna, di mana risiko bisnis sepenuhnya dialihkan
kepada konsumen tanpa mekanisme perlindungan, kompensasi, atau
pemulihan yang adil. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas kepastian
hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945;
PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA, MEMBUKA RUANG
PENGAMBILALIHAN HAK MILIK PRIBADI SEWENANG-WENANG
16
SEHINGGA PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C
AYAT 1, 28D AYAT 1, 28F, 28H AYAT 4
27. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI 1945, karena norma a quo membuka ruang
pengambilalihan hak milik pribadi warga negara secara sewenang-wenang,
khususnya dalam bentuk hak milik digital atas layanan yang telah dibayar
secara sah;
28. Bahwa kuota data internet yang dibeli dan dibayar penuh oleh Pemohon
merupakan bagian dari hak milik pribadi Pemohon, meskipun bersifat tidak
berwujud (intangible). Dalam konteks perkembangan teknologi dan
ekonomi digital, hak milik tidak lagi terbatas pada benda fisik, melainkan
juga mencakup hak atas layanan digital yang memiliki nilai ekonomi dan
fungsi nyata bagi pemiliknya;
29. Bahwa penghangusan kuota data internet yang masih tersisa karena
berlakunya masa tenggang, tanpa persetujuan Pemohon dan tanpa
mekanisme penggantian yang adil, merupakan bentuk pengambilalihan hak
milik secara sepihak. Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sebagai
konsekuensi
bisnis
semata,
karena
Pemohon
telah
memenuhi
kewajibannya dengan membayar penuh nilai kuota tersebut;
30. Bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan
perlindungan yang memadai terhadap hak milik pengguna layanan,
sehingga norma tersebut melegitimasi praktik penghilangan hak milik digital
warga negara tanpa dasar konstitusional yang jelas. Kondisi ini
bertentangan dengan prinsip non-arbitrary deprivation of property yang
dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;
31. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, pengambilalihan atau
pengurangan hak milik hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, untuk
kepentingan yang sah, serta disertai dengan mekanisme perlindungan dan
kompensasi yang adil. Norma a quo yang membiarkan hilangnya hak milik
digital Pemohon tanpa kompensasi dan tanpa mekanisme keberatan yang
efektif merupakan bentuk pengambilan hak milik secara sewenang-
wenang;
32. Oleh karena itu, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja secara konstitusional
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, karena telah
17
menghilangkan dan mereduksi hak milik pribadi Pemohon atas kuota data
internet yang telah dibeli secara sah, tanpa jaminan perlindungan hukum
yang adil;
33. Bahwa pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara hanya dapat
dibenarkan apabila memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah dan
proporsional, yakni memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), dilakukan
secara perlu (necessary), dan seimbang (proportional) antara kepentingan
umum dan perlindungan hak warga negara. Namun demikian, praktik
penghapusan kuota internet yang telah dibayar tidak memenuhi ketiga
prinsip tersebut, karena tidak memiliki urgensi yang jelas, tidak diperlukan
secara mutlak, serta menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap
pemenuhan hak atas pendidikan dan akses terhadap teknologi;
34. Bahwa alih-alih melindungi kepentingan umum, penghapusan kuota
internet justru menguntungkan penyelenggara jasa telekomunikasi dengan
mengalihkan seluruh risiko pengelolaan layanan kepada konsumen, tanpa
mekanisme perlindungan yang adil. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip
keadilan sosial dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam;
35. Bahwa dalam konteks negara hukum yang berorientasi pada perlindungan
hak asasi manusia, negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar
hak konstitusional warga negara (obligation to respect), tetapi juga
berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut (obligation to
protect and to fulfill). Oleh karena itu, pembiaran terhadap praktik
penghapusan kuota internet yang telah dibayar mencerminkan kegagalan
negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin
akses
pendidikan
dan
pemanfaatan
teknologi
secara
adil
dan
berkelanjutan;
36. Bahwa Pemohon tegaskan perbedaan perlakuan antara kuota internet
dengan utilitas publik lainnya seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM)
mencerminkan adanya ketidakadilan struktural yang bersumber dari norma
Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sepanjang norma tersebut dimaknai
membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota internet
yang telah dibayar oleh pengguna;
37. Bahwa secara faktual, listrik dan BBM merupakan komoditas energi yang
diperoleh melalui mekanisme pembayaran terlebih dahulu dan digunakan
18
untuk menopang aktivitas dasar masyarakat. Meskipun demikian, tidak
terdapat praktik penghapusan atau penghangusan terhadap listrik maupun
BBM yang telah dibeli hanya karena tidak digunakan dalam jangka waktu
tertentu. Sebaliknya, nilai guna dari kedua utilitas tersebut tetap melekat
dan hanya akan berkurang seiring dengan pemakaian aktual oleh
konsumen;
38. Bahwa dalam realitas masyarakat digital, kuota internet memiliki fungsi
yang setara, bahkan dalam konteks tertentu lebih fundamental, karena
menjadi sarana utama akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan
publik. Namun, berbeda dengan listrik dan BBM, kuota internet justru dapat
dihapus secara sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi meskipun
telah dibayar secara sah oleh pengguna, tanpa mekanisme perlindungan,
kompensasi, atau pemulihan hak yang adil;
39. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak dapat dibenarkan secara
rasional maupun konstitusional, karena menempatkan kuota internet
sebagai objek pengaturan yang lebih lemah perlindungannya dibandingkan
utilitas publik lainnya, padahal secara fungsi sosial dan urgensi, kuota
internet telah menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat modern.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam
hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan
pengguna, di mana norma a quo cenderung melindungi kepentingan pelaku
usaha dengan mengorbankan hak konstitusional warga negara dan
sebagai bagian dari perlindungan konsumen;
40. Bahwa juga secara teknis dan faktual, kuota data internet memiliki
karakteristik yang serupa dengan pulsa telekomunikasi, yaitu sama-sama
merupakan satuan nilai layanan yang dibeli melalui pembayaran terlebih
dahulu
dan
digunakan
berdasarkan
pemakaian
aktual.
Pulsa
telekomunikasi, meskipun memiliki masa aktif layanan, tidak kehilangan
nilai manfaatnya selama masih tersisa dan tetap dapat digunakan
sepanjang layanan aktif, sehingga tidak dihapus atau dihanguskan secara
sepihak hanya karena berlalunya waktu tertentu;
41. Bahwa berbeda dengan perlakuan terhadap pulsa, kuota data internet
justru dikenakan praktik penghapusan atau penghangusan setelah
melewati masa berlaku tertentu, meskipun secara teknis kuota data
19
tersebut masih memiliki nilai manfaat dan belum digunakan sepenuhnya
oleh konsumen. Praktik tersebut tidak didasarkan pada keterbatasan
teknologi, melainkan semata-mata pada pengaturan kontraktual dan
kebijakan usaha penyelenggara jasa telekomunikasi;
42. Bahwa adanya perbedaan perlakuan antara pulsa dan kuota data internet
menunjukkan bahwa penghapusan kuota bukanlah suatu keniscayaan
teknis, melainkan pilihan kebijakan yang dapat dan seharusnya diatur
secara adil dan proporsional;
PERBANDINGAN
PENGGUNAAN KUOTA DATA
INTERNET
DI
BEBERAPA NEGARA
43. Bahwa perbandingan praktik kuota data internet di luar negeri menunjukkan
bahwa terdapat model layanan yang tidak menyebabkan kuota hangus,
tetapi memberikan hak lanjutan kepada konsumen, sehingga kebijakan
kuota yang hilang setelah masa tenggang di Indonesia adalah model yang
kurang melindungi konsumen;
1)
Pertama, di sejumlah negara maju, beberapa operator telekomunikasi
telah menerapkan skema “data rollover” di mana sisa kuota data yang
tidak digunakan di satu periode dapat dibawa ke periode berikutnya,
asalkan pelanggan melakukan pembelian atau perpanjangan paket
sesuai ketentuan operator. Sebagai contoh, operator EE di Inggris
menyediakan fitur data Rollover pada paket prabayar tertentu, di mana
sisa kuota yang belum digunakan akan ditambahkan ke kuota paket
berikutnya apabila pelanggan mengaktifkan paket baru dalam rentang
waktu tertentu setelah berakhirnya masa aktif. Dengan demikian,
konsumen mendapatkan manfaat penuh atas kuota yang sudah
dibayar tanpa hilang sia-sia begitu masa aktif berakhir.
2)
Kedua, tren serupa juga terdapat di jaringan operator lain di Inggris
dan Eropa, termasuk MVNO iD Mobile yang menawarkan kebijakan
rollover data yang memungkinkan pengguna menyimpan sisa
kuotanya dari bulan ke bulan, memberikan kontinuitas layanan dan
nilai ekonomi lebih besar bagi konsumen.
3)
Ketiga, bahkan dalam konteks layanan digital global seperti eSIM di
pasar
internasional
tertentu,
ada
penyedia
layanan
yang
20
mempromosikan fitur rollover atau masa berlaku kuota yang sangat
panjang sehingga kuota tidak langsung terdepresiasi (expired) setelah
masa minimal. Hal ini menegaskan keberadaan model pengelolaan
layanan data yang lebih fleksibel dan lebih adil bagi konsumen.
4)
Keempat, perbandingan ini tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga
menjadi dasar permintaan legislatif di berbagai negara agar penyedia
layanan telekomunikasi lebih pro-konsumen dan menyediakan opsi
rollover atau refund atas sisa kuota yang tidak terpakai, yang menjadi
pertimbangan dalam pembentukan kebijakan perlindungan konsumen
di sektor digital.
44. Bahwa dari perbandingan praktik internasional tersebut, jelas bahwa
terdapat alternatif model layanan yang memberikan perlindungan dan
pemanfaatan atas kuota internet yang dibayar, tanpa langsung hangus saat
masa aktif berakhir. Model rollover ini memperkuat posisi konsumen
sebagai pihak yang berhak atas nilai layanan yang telah dibeli, sejalan
dengan prinsip perlindungan konsumen dan hak atas pemanfaatan ilmu
pengetahuan serta teknologi yang lebih adil. Oleh karena itu, kebijakan
yang berlaku di Indonesia yang menyebabkan kuota data internet yang
sudah dibeli hangus setelah masa tenggang, tanpa adanya kewajiban
rollover atau kompensasi yang setara, menunjukkan ketidaksesuaian
dengan praktik global yang lebih menjamin hak konsumen di era digital;
45. Dengan demikian, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sepanjang
dimaknai membenarkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar
oleh konsumen, telah mengakibatkan pembatasan hak atas pendidikan dan
hak atas akses teknologi yang bersifat tidak proporsional dan diskriminatif,
khususnya terhadap mahasiswa dan masyarakat di daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar (3T), sehingga patut dinyatakan bertentangan dengan
UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat.
IV. PERMOHONAN (PETITUM)
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutus:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
21
2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841) yang mengubah ketentuan Pasal 28
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881 bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sepanjang tidak dimaknai:
“kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau
dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa
berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional
guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional
warga negara.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Subsider
Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Dokumen Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Garuda Adil Nasional hlm. 3;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Dokumen Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Garuda Adil Nasional hlm. 10.
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Mahasiswa
atas nama TB Yaumul Hasan Hidayat;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi screenshot bukti pembelian kuota melalui aplikasi
provider.
22
[2.3]
Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 4 Maret 2026 dan melengkapi keterangannya dengan menyerahkan
keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2026, pada
pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.
I.
KETERANGAN DPR RI
A. KENDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI
berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai
apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan materiil UU
6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
B. PANDANGAN UMUM
1. Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan
pemerintahan,
mendukung
terciptanya
tujuan
pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan
antarbangsa. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi
telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan
yang mendasar dalarn penyelenggaraan dan cara pandang terhadap
telekomunikasi.
2. Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat
nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya
kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi,
penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam
rangka
memenuhi
kebutuhan
masyarakat.
Penyelenggaraan
telekomunikasi kemudian diatur dalam UU 36/1999 yang mengganti
pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989
tentang Telekomunikasi.
23
3. Bahwa dalam rangka penciptaan lapangan kerja diperlukan perubahan
terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
Perubahan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menciptakan
lapangan kerja memerlukan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk
dalam sektor telekomunikasi. Perubahan tersebut sebelumnya telah
tertuang dalam Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang kemudian dicabut dan digantikan dengan UU 6/2023.
4. Perubahan UU 36/1999 terdapat dalam ketentuan Pasal 71 UU 6/2023
dengan rincian mengubah 8 pasal, menambah 2 pasal, dan menghapus
2 pasal. Perubahan materi pengaturan pada bidang telekomunikasi,
yaitu:
a. pemerintah dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum
frekuensi radio;
b. kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi
radio oleh pemegang perizinan berusaha penggunaan spektrum
frekuensi radio yang diperlukan untuk menjamin kepastian
berusaha;
c.
penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk
memberikan
kemudahan
investasi
penyelenggaraan
telekomunikasi;
d. pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau batas
bawah penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Perubahan materi dalam poin d tersebut terkandung dalam Pasal 28
ayat (2) UU 36/1999 sebagaimana diubah dalam UU 6/2023 dengan
persandingan sebagai berikut:
UU 36/1999
Perubahan dalam UU 6/2023
Pasal 28
Besaran
tarif
penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi dan/atau
jasa telekomunikasi ditetapkan oleh
penyelenggara
jaringan
telekomunikasi
dan/atau
jasa
telekomunikasi
dengan
berdasarkan
formula
yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 28
(1) Besaran
tarif
Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi dan/atau
Penyelenggaraan
Jasa
Telekomunikasi
ditetapkan
oleh
penyelenggara
Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
Jasa
Telekomunikasi dengan berdasarkan
formula
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan
tarif batas atas dan/atau tarif batas
bawah
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
dengan
24
memperhatikan
kepentingan
masyarakat dan persaingan usaha
yang sehat.
6. Perubahan pengaturan sektor telekomunikasi melalui rezim UU 6/2023
harus dipahami dalam konteks dinamika perkembangan teknologi,
konvergensi
digital,
serta
globalisasi
pasar
jasa
komunikasi.
Transformasi digital telah mengubah struktur industri telekomunikasi
dari sekadar layanan komunikasi suara menjadi ekosistem layanan
data, platform digital, dan infrastruktur jaringan berkapasitas tinggi.
Perubahan struktur industri tersebut menuntut penyesuaian regulasi
agar tetap relevan, adaptif, dan mampu mengantisipasi risiko distorsi
pasar maupun ketimpangan akses.
7. Dengan demikian, DPR RI menerangkan bahwa pengaturan dalam
norma a quo bermaksud untuk memperkuat instrumen regulasi agar
negara memiliki perangkat kebijakan yang memadai dalam mengelola
dinamika industri yang semakin kompleks. Penyesuaian tersebut
merupakan bentuk regulatory upgrading, yaitu penyempurnaan
kewenangan negara agar mampu menjaga stabilitas pasar, mencegah
praktik
persaingan
tidak
sehat,
serta
memastikan
layanan
telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas.
Melalui kebijakan penetapan tarif batas atas dan/atau bawah, negara
memiliki kontrol untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan
dalam koridor kepentingan nasional, sementara pelaku usaha tetap
menjalankan fungsi operasional dan inovasi layanan.
C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1.
Bahwa terkait permohonan Pemohon yang mengajukan pengujian
norma Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah
ketentuan Pasal 28 UU 36/1999, DPR RI menerangkan bahwa
pengujian tersebut memiliki substansi materi yang sama dengan
Perkara 273/PUU/XXIII/ 2025 yang telah disampaikan oleh DPR RI
dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2026.
Oleh karenanya DPR RI menyatakan bahwa keterangan DPR RI yang
telah disampaikan tersebut sebagai satu kesatuan dalam perkara a
quo, dengan beberapa pokok tambahan keterangan sebagai berikut:
25
a. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai maksud
pembentuk
undang-undang,
DPR
RI
memandang
perlu
menjelaskan kembali latar belakang perubahan ketentuan Pasal
28 UU 36/1999 sebagaimana diubah dalam UU 6/2023.
b. Pada pengaturan sebelumnya, Pasal 28 UU 36/1999 hanya
mengatur bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau
jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara dengan
berpedoman pada formula yang ditetapkan Pemerintah. Model
tersebut menunjukkan desain kebijakan yang menempatkan
negara sebagai regulator parameter tarif, sementara pelaku usaha
tetap diberikan ruang dalam menentukan besaran tarif secara
operasional sesuai struktur biaya dan karakteristik layanan. Dalam
perkembangan sektor telekomunikasi yang semakin kompleks
dan kompetitif, maka dilakukan penyempurnaan norma melalui
penambahan ayat (2) dalam Pasal 28 UU 36/1999. Ketentuan
barn tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas
bawah dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat
serta persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini, penambahan
ketentuan sejatinya perlu dipahami bentuk penguatan instrumen
pengendalian negara terhadap stabilitas pasar, mencegah praktik
persaingan tidak sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi
tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas.
c.
Bahwa untuk memahami secara tepat maksud normatif ketentuan
Pasal 28 UU 36/1999, DPR RI perlu terlebih dahulu menguraikan
riwayat pembentukannya sebelum perubahan, sebagaimana
tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang
Telekomunikasi (RUU Telekomunikasi). Pembahasan tersebut
pada pokoknya menunjukkan bahwa sejak awal pembentuk
undang-undang memang menghendaki agar besaran tarif
diserahkan kepada mekanisme pasar, yakni ditetapkan oleh
penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara
jasa telekomunikasi. Namun demikian, negara tetap menetapkan
formula sebagai dasar penentuan tarif tersebut guna mencegah
26
dua risiko dalam struktur pasar, yaitu penetapan tarif yang terlalu
tinggi akibat dominasi pelaku usaha tertentu maupun tarif yang
terlalu rendah yang bersifat predatori. Berikut kami sampaikan
kutipan-kutipan
dari
risalah
Rapat
Pembahasan
RUU
Telekomunikasi:
1) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Perhubungan
dalam agenda Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) RUU Telekomunikasi Perhubungan pada Selasa, 20
Juli 1999
PEMERINTAH
(MENTERI
PERHUBUNGAN/GIRI
SUSENO HADIHARDJONO):
“Kalima, mengenai pengaturan tarif. Undang-undang Nomor
3 Tahun 1989 menetapkan bahwa susunan tarif jasa
telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang
dimaksud dengan susunan tarif pada Undang-undang
tersebut adalah struktur dan komponen tarif. Sedangkan
penetapan besaran tarif ditetapkan melalui Keputusan
Menteri.
Pada Rancangan undang-undang ini, susunan tarif yang
meliputi struktur dan jenis tarif ditetapkan oleh Pemerintah.
Perubahan besaran tarit dari waktu ke waktu ditetapkan oleh
Penyelenggara Telekomunikasi berdasarkan formula yang
ditetapkan Pemerintah. Aspirasi yang berkembang di
masyarakat telekomunikasi menghendaki agar penetapan
besaran tarif berdasarkan basis biaya dan diserahkan kepada
pasar. Namun Pemerintah menganggap masih perlu
menetapkan formula sebagai acuan penetapan besaran tarif.
Formula ditetapkan untuk mencegah penetapan tarif yang
akan memberatkan pelanggan atau khususnya dalam
mematikan pesaing, mengingat penguasaan khususnya
dalam penyelenggara jaringan dan jasa telepon masih akan
dikuasai secara dominan oleh operator besar yang sudah ada
untuk jangka waktu yang relatif lama. Penetapan besaran tarif
oleh penyelenggara tidak terlepas dari pengaturan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak
Sehat. Dengan demikian, diharapkan para penyelenggara
dapat menetapkan besaran tarif dengan memperhatikan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut guna
menjamin kelangsungan usaha jasa telekomunikasi, serta
tidak memberatkan pengguna jasa." (hlm. 7).
27
2) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Perhubungan
dalam agenda Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) RUU Telekomunikasi pada Kamis, 22 Juli 1999
PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN):
“Pasal 27 ini berbicara mengenai “susunan tarif” sebenarnya
jadi belum berbicara mengenai “tarifnya' sendiri”. Besarnya,
itu baru diatur pada Pasal 28, dan semangat dari Pasal 28 itu
memang disana dilakukan oleh operator tetapi dasarnya
formula. Jadi Pasal 27 sebenarnya baru berbicara mengenai
susunan, ...” (hlm. 43)
PEMERINTAH (EMAN):
“Susunan tarif yang dimaksud dalam Pasal ini terdiri atas jenis
tarif dan struktur tarif Pak, dimana struktur tarif adalah tarif-
tarif pungut untuk biaya berlangganan, kemudian biaya
penggunaan, serta biaya aktivasi atau biaya pasang baru.
Dan untuk seluler biayanya itu adalah struktur tarif. Kemudian
jenis tarif ini dibedakan antara tarif lokal, tarif SLLJJ, ada tarif
internasional. Inilah yang dimaksud dengan susunan tarif
pada Pasal 27. Sedangkan besaran tarif, nanti pada Pasal 28
akan diatur yang diserahkan kepada penyelenggara dan
ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah.” (hlm. 43).
PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN):
“Kami memahami apa yang disampaikan oleh FPP, kalau bisa
susunan tarif danformula itu diatur melalui Peraturan
Pemerintah. Didalam pikiran dasar pada waktu menetapkan
“cetak biru” disana kita sudah menyampaikan juga pikiran
bahwa tarif itu nanti didasarkan kepada biaya dan tingkat
pelayanan Level of Service. Sekarang kita juga masih
menggunakan, misalnya saja prize gate.
Formula, itu setiap saat bisa dipengaruhi oleh perkembangan,
apakah itu karena ada perubahan inflasi, misalnya. Apakah itu
ada hal-hal yang tarkait dengan apa yang terjadi didalam
kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau itu ditetapkan
melalui satu Peraturan Pemerintah, maka kita akan setiap kali
merubah, apabila terjadi perubahan-perubahan komponen di
dalam formula itu. Itu sebabnya mengapa formula tidak kami
masukan
diatur
oleh
atau
diatur
melalui
Peraturan
Pemerintah. Tetapi susunan tarifnya sendiri, itu dengan
Peraturan Pemerintah yang tadi sudah disampaikan ada air
time, ada biaya pengaktifan dan sebagainya.
Jadi Bapak Ketua, bukan dimaksudkan untuk kawenangan itu
diambil oleh Pemerintah saja didalam kaitan dengan formula,
tetapi kita melihat bahwa kebutuhan untuk terjadinya
perubahan-perubahan itu kadang-kadang begitu cepat,
28
sehingga kalau harus melalui proses Peraturan Pemerintah,
maka barangkali menjadi tidak fleksibel, tidak responsif
terhadap perkembangan keadaan” (hlm. 45).
FABRI (H. SUPONO WAGINO, SE):
“Dari FABRI, usul perubahan adalah yang klasik kami tidak
singgung. Setelah kata “oleh Pemerintah” kami mohon
ditambah kalimat “setelah mempertimbangkan kemampuan
dan kepentingan masyarakat”, dengan catatan pada susunan
barangkali kami setuju “susunan tarif”, tapi pada “besaran
tarif” ini kami mohon adanya “pertimbangan kemampuan dari
masyarakat” (hlm. 46).
FKP (H. HARDI SOESILO):
“Permohonan pertanyaan lanjutan ini untuk Pasal 28 atau
DIM
112,
sebetulnya
berkaitan
dengan
penjelasan
Pemerintah tadi pada waktu menjelaskan DIM 111. Tapi
semangat dari pertanyaan yang kami sampaikan ini, ini agak
mirip-mirip pendapat dari FPP tadi, yaitu ada pemikiran
dimana sebetulnya peranan Pemerintah yang berangsur-
angsur dapat disampaikan kepada masyarakat. Kalau dari
FABRI sekaligus kami menanggapi terkesan bahwa formula
itu oleh Pemerintah setelah mempertimbangkan kemampuan
masyarakat, dan saya kira itu pasti. Tapi formula yang
pengertian penetapan yang dimaksud oleh FKP ini dalam
bentuk pertanyaan adalah apakah pada waktunya nanti atau
melihat perkembangan dalam semangat RUU ini apakah
formula itu tidak dapat diserahkan kepada penyelenggara,
sebagaimana besarannya juga. Tapi struktur maupun jenis
FKP sangat sependapat itu diterapkan oleh Peraturan
Pemerintah. Oleh karena itu gambaran mengenai pemikiran
ini pemikiran-pemikiran berkembang dari disusunnya RUU ini
kiranya bisa diberikan penjelasan" (hlm. 46).
PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN):
“Mengapa formula masih ditetapkan oleh Pemerintah dalam
pikiran kami selama masih ada perbedaan kemampuan dari
penyelenggara, jadi ada penyelenggara yang dominan begitu
Pak itu nanti kalau sepenuhnya diserahkan kepada pemain
pada penyelenggara dia bisa menentukan yang apakah tinggi
karena
toh
tidak
bisa
orang
lain
mensubstitusikan
kehadirannya dia, atau sebaliknya malah dumping begitu
rendah sehingga kompetiterya tidak bisa bertahan. Jadi itu
sebabnya mengapa formula ini ditetapkan oleh Pemerintah.
Tetapi saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa
semangatnya pada satu ketika nanti memang tidak perlu oleh
Pemerintah menentukan itu. Oleh karena itu dimulai yang di
29
tentukan
Pemerintah
formulanya
sajalah.
Besarannya
silahkan tetapi disitu masih ada kendali supaya tidak ada tadi,
kalau ada satu pemain yang sangat kuat lalu dia katakanlah
mendikte begitu. Jadi semangat ini sebenarnya didasari pada
pemikiran semacam tadi” (hlm. 47).
FABRI (DRS. I KETUT ASTAWA):
“Kami mohon penjelasan dari Pemerintah berkaitan ada kata
“dapat” Pak. Jadi besaran tarif penyelenggara jaringan
telekomunikasi
dan
ataujasa
telekomunikasi
dapat
ditetapkan. Jadi bisa ya bisa tidak. Sekarang sebenarnya
siapa kepada siapa diserahkan ini. Apakah disini Pemerintah
masih berperan demikian,...” (hlm. 48).
PEMERINTAH (MENTERI PERHUBUNGAN):
“Jadi kami ingin menegaskan sekari lagi pada dasarnya
pemikirannya adalah memang suatu ketika itu sepenuhnya
ditentukan oleh pemain, kalau situasi persaingan sudah tanda
petik mendekati seimbang begitu Pak.. ltu pengendaliannya
melalui formula tadi. Di dalam formula itu misalnya saja kalau
kita berbicara mengenai customers price index itu sudah
komponennya akan bermacam-macam. Oleh karena itu
formula ini sekali lagi ditetapkan oleh Pemerintah.
Mengenai catatan dari Bapak Ketua FABRI mohon maaf
rupanya ini semangat yang ada itu belum tercermin di dalam
tulisan Pak. Jadi sebenarnya itu tidak-tidak pakai dapat Pak.
Harusnya bunyinya adalah “besaran tarif penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi
ditetapkan, langsung begitu Pak seharusnya. Jadi mohon
maaf ini kata “dapat” itu yang tadi Bapak pertanyakan.
Kemudian dalam kaitan dengan usulan FABRI sebagaimana
tadi kami laporkan bahwa formula itu terkait dengan antara
lain misalnya customer price index itu yang disitu di dalamnya
sudah mencakup kemampuan masyarakat Jadi apabila ini
diperlukan ada stressing di dalam penjelasan bisa kami
masukkan
bahwa
di
dalam
menyusun
formula
itu
dipertimbangan kemampuan masyarakat tersebut di dalam
faktor-faktor dari formula tadi” (hlm. 49).
d. Berdasarkan keseluruhan risalah pembahasan pada RUU
Telekomunikasi, terlihat dengan terang bahwa pembentuk
undang-undang sejak awal merancang Pasal 28 UU 36/1999
sebagai norma yang menempatkan keseimbangan antara
mekanisme pasar dan fungsi pengendalian negara. Dalam
konstruksi tersebut, negara tidak menetapkan besaran tarif secara
langsung, melainkan menentukan formula sebagai parameter
30
normatif yang mengikat penyelenggara dalam menetapkan tarif.
Selain
itu,
adanya
usulan
agar
penetapan
tarif
mempertimbangkan
kemampuan
masyarakat
menunjukkan
bahwa aspek perlindungan publik telah menjadi salah satu
pertimbangan utama dalam perumusan ketentuan tersebut. Hal ini
menegaskan bahwa orientasi pengaturan tarif sejak semula tidak
ditujukan semata-mata untuk kepentingan industri, melainkan
untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha
dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.
2.
Bahwa selain penting menelusuri riwayat pembentukan norma Pasal
28
sebelum
perubahan,
DPR
RI
juga
perlu
menjelaskan
perkembangan pengaturannya setelah dilakukan perubahan melalui
UU 6/2023, khususnya dengan ditambahkannya ketentuan baru yang
kini dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:
a. Berdasarkan risalah Rapat Panja RUU Cipta Kerja dengan DPD
dan Pemerintah dalam agenda Melanjutkan Pembahasan DIM
RUU Cipta Kerja Bab III pada Sabtu, 12 September 2020, perlu
dipahami bahwa penambahan ketentuan ayat (2) dalam Pasal 28
merupakan bentuk penguatan instrumen negara yang lahir dari
kebutuhan kondisi saat itu, yaitu adanya fenomena perang tarif
antar operator yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan
merugikan konsumen. Dalam hal ini, kewenangan penetapan tarif
batas atas dan batas bawah dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
Berikut kami sampaikan kutipan-kutipan dari risalah Rapat
Pembahasan RUU Cipta Kerja:
PROF. AHMAD RAMLI/DIRJEN PPI:
“... Kemudian yang kedua terkait dengan sektor telekomunikasi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, yang
pertama terkait dengan perijinan berusaha yang sebelumnya dari
menteri diubah menjadi Pemerintah Pusat kemudian tentang tarif
untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha
yang sehat, pemerintah dapat menarik tarif batas atas dan tarif
batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi. Jadi saat ini kami
melihat dilapangan bahwa penetapan tarif batas ata dan batas
bawah ini penting kenapa karena operator bisa terdorong
melakukan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya
31
dengan kadang-kadang kurang memperhatikan kualitas servis itu
sendiri, oleh karena itu kalau kita menetapkan batas atas dan
batas bawah pemerintah bisa mengendalikan itu untuk kemudian
percepatan telekomunikasi dan broadband payung hukum dalam
mendukung transformasi digital pemerintah pusat dan pemerintah
daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam membangun
infrastruktur komunikasi,”
ANGGOTA PANJA:
“Di sampaikan oleh Pak Dirjen Bapak, ini juga memperhatikan
kondisi Eksisting kenapa kami usulkan.
Sebetulnya ini untuk 2 hal: Yang pertama untuk penyehatan
Industrinya itu sendiri, dan yang kedua perlindungan Konsumen.
Jadi saat ini bisa terjadi perang tarif dimana mereka berebut
mendapatkan pelanggan, berusaha untuk menjual semurah-
murahnya. Padahal akibatnya kualitas servisnya tidak terjamin
dengan baik. Nah oleh karena itu,ini kita maksudkan Pasal ini kita
maskudkan agar dalam keadaan tertentu ketika perang tarif ini
akan berakibat pada kualitas servis dun terkorbankannya
Konsumen, maka Pemerintah akan menetapkan tarif atas dan tarif
bawah. Oleh karena itu prinsipnya pun dapat. Ketika mereka
masih fair, masih kondusif kita tidak perlu menetapkan itu.”
WILLY ADITYA/F. P. NASDEM (WAKIL KETUA RAPAT):
“Jadi kita ada kesepakatan tarif atas tarif bawah.”
Ir. ANDREAS ADDY SUSETYO, MM/ F. PDIP:
“Atau pilihannya dapatnya saja dihilangkan. Jadi Pemerintah
Pusat menetapkan batas atas dan batas bawah.”
ANGGOTA PANJA:
“Mungkin begini Pak Pimpinan. Sebetulnya tidak mesti selalu kita
menetapkan itu. Karena ketika mereka menetapkan tarifnya masih
dalam keadaanfair, dalam keadaan normal kita tidak apa-apa kan.
Tapi ketika misalnya terjadi perang tarif dan kemudian itu misalnya
dalam keadaannya itu... sharing, nah baru kita tetapkan. Jadi
kalau misalnya menjadi inpratif saya khawatir bahwa setiap saat
kita harus menetapkan batas atas bawah, padahal tidak mesti
selalu begitu.”
Abdul Wahid, S.Pd.I/ F.PKB:
“Saya itu cuma kalau dapat Pak Prof, itu berarti ada masalah baru
Pemerintah masuk ya. Tetapi kan kita pingin bahwa memang
Pemerintah hadir setiap saat sebelum ada masalah, jadi sebelum
ada masalah ada pencegahannya, maka itu frasenya itu tidak
harus dapat Pak Prof, jadi menurut saya bahwa Pemerintah harus
hadir sebelum ada masalah begitu Pimpinan.”
Prof. AHMAD RAMLI/DIRJEN PPI:
“Jadi praktek selama ini sebetulnya tarif itu ditetapkan oleh
operator berdasarkan formula tarif yang telah ditetapkan oleh
32
Kementerian. Jadi kami membuat formula tarif jadi misalnya
infrastruktur yang mereka bangun kemudian dan seterusnya itu
dihitung dari situlah mereka kemudian mengeluarkan tarif Pak,
sehingga mereka bisa hidup dari situ, Nah tapi kalau misalnya kita
paksakan semua harus ada batas atas batas bawah, nanti setiap
saat kita harus tetapkan itu padahal sebetulnya sepanjang itu fair
sepanjang itu apa tidak merugikan konsumen kita biarkan juga.
Nah kemudian yang kedua tadi dipertanyakan Kenapa misalnya di
Papua hanya ada Telkomsel, Kominfo itu tidak pernah membatasi
operator untuk membangun dimana saja,jadi ditempat kami ini ada
yang namanya modern lisensi. Jadi kalau misalnya operator itu
berapa tahun ini akan membangun dimana saja itu mereka bikin
dan kita tawarkan di seluruh Indonesia boleh, kalau kemudian
hanya Telkomsel yang membangun disana berarti memang dia
yang mau investasi di situ, Nah sekarang ketika ada 13.000 Desa
yang tidak tercover dan 3.000 desa adalah sebetulnya daerah
RON 3 P, Pak Menteri itu meminta semua operator bangun
disana, dan kita tanya terus sampai saat ini sama si tanya berapa
desa yang mau anda bangun.
Nah oleh karena itu masalah monopoli itu tidak ada sama sekali
karena kita serahkan, dan bisnis telekomunikasi itu bisnis
investasi kalau mereka mau hidup harus investasi, kalau mereka
berhenti investasi ya pasti kalah dia, nah ini yang perlu
dipahamkan oleh para industri, dan dengan demikian menurut
kami ini sudah tepat sifatnya alternatif tidak imperative, artinya
Pemerintah hanya akan menjadi wasit begitu melihat ada anfirles
atau ada yang merugikan konsumen kita langsung akan tetapkan.”
b. Bahwa dengan melihat pembahasan dari kutipan risalah tersebut,
penambahan
kewenangan
bagi
Pemerintah
Pusat
untuk
menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah
penyelenggaraan telekomunikasi menegaskan peran negara
sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat,
keberlangsungan industri, dan persaingan usaha yang sehat.
Perubahan dalam Pasal a quo tetap mempertahankan mekanisme
tarif berbasis formula sebagaimana diatur pada ayat (1), kemudian
pada ayat (2) ditambahkan pengaturan mengenai penetapan tarif
batas atas dan/atau tarif batas bawah yang dapat digunakan
apabila kondisi pasar menunjukkan potensi distorsi, baik berupa
tarif yang terlalu tinggi sehingga merugikan masyarakat maupun
tarif yang terlalu rendah sehingga berpotensi merusak struktur
persaingan usaha.
33
c.
Bahwa selain itu, pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah
Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas
bawah penyelenggaraan telekomunikasi pada hakikatnya bersifat
kondisional. Sepanjang mekanisme pasar masih berjalan secara
wajar, kompetitif, dan tidak merugikan konsumen, penetapan
besaran
tarif
tetap
diserahkan
kepada
penyelenggara
telekomunikasi sesuai formula yang telah diatur dalam ayat (1).
Adapun tarif batas bawah atau atas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) dapat ditetapkan apabila kondisi pasar
menunjukkan indikasi ketidakseimbangan, ketidakadilan, atau
potensi kerugian bagi masyarakat, misalnya dalam bentuk tarif
yang terlalu tinggi akibat dominasi pelaku usaha atau tarif yang
terlalu rendah yang berpotensi merusak struktur persaingan
usaha. Oleh karena itu, norma a quo merupakan instrumen bagi
Pemerintah
dalam
memastikan
keseimbangan
antara
kepentingan
masyarakat,
keberlangsungan
industri,
dan
persaingan usaha yang sehat tetap terjaga.
d. Urgensi perubahan Pasal 28 UU 36/1999 tersebut pun telah
secara tegas dijelaskan dalam dokumen Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Tahun 2020
(NA Cipta Kerja), yang pada pokoknya menegaskan kebutuhan
regulasi batas tarif sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga
keseimbangan industri telekomunikasi dan kepentingan publik.
Dalam NA Cipta Kerja tersebut diuraikan bahwa penetapan tarif
batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan
telekomunikasi diperlukan dalam rangka (vide NA Cipta Kerja hlm.
1131-1132):
1) menjaga kesehatan industri dari praktik perang tarif yang
mengarah pada ketidaksehatan industri dan dapat berdampak
terhadap
berkurangnya
kemampuan
operator
untuk
berinvestasi dalam penetrasi dan pengembangan teknologi
dan layanan kepada masyarakat;
2) mengantisipasi kondisi monopoli alamiah di wilayah tertentu
yang
berpotensi
menyebabkan
tarif
tidak
terjangkau,
34
khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak menarik secara
komersial (non-comercially viable);
3) menjamin kualitas layanan kepada pengguna; serta
4) mendukung kebutuhan investasi tambahan dalam penyediaan
layanan telekomunikasi.
Dengan demikian, secara normatif ketentuan Pasal a quo harus
dipahami sebagai bentuk penguatan peran negara dalam
menyeimbangkan kepentingan konsumen (pelanggan), pelaku
usaha (penyelenggara telekomunikasi), dan stabilitas industri
telekomunikasi.
3.
Terhadap pokok permasalahan Pemohon yang menganggap bahwa
ketentuan norma Pasal 28 UU 36/1999 membuka ruang tafsir yang
membenarkan praktik penghapusan atau penghangusan kuota data
internet yang telah dibayar oleh pengguna, DPR RI memberikan
keterangan sebagai berikut:
a.
Bahwa ketentuan Pasal 28 UU 36/1999 pada dasarnya mengatur
mekanisme penetapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi,
yaitu mengenai struktur tarif, formula perhitungan tarif, serta
kewenangan pengendalian tarif oleh pemerintah, sehingga tidak
memuat ketentuan mengenai penghapusan kuota internet.
Praktik tersebut pada dasarnya berada pada ranah pelaksanaan
layanan oleh penyelenggara telekomunikasi. Dengan kata lain,
norma yang diuji tidak secara langsung mengatur aspek yang
dijadikan dasar kekhawatiran Pemohon.
b.
Bahwa penilaian terhadap norma a quo tidak dapat dilakukan
secara parsial, melainkan harus ditinjau dari konstruksi
pengaturan tarif telekomunikasi secara utuh dan sistematis,
termasuk peraturan pelaksananya. Secara konsep, ketentuan
Pasal 28 UU 36/1999 harus dipahami dengan melihat juga Pasal
27 UU 36/1999 sebagai satu kesatuan pengaturan yang
mencerminkan model regulated market mechanism, yakni sistem
yang
menggabungkan
efisiensi
pasar
dengan
pengawasan/pengendalian negara. Pasal 27 UU 36/1999 terlebih
dahulu menetapkan bahwa susunan tarif penyelenggaraan
35
jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi diatur
dengan Peraturan Pemerintah yang berarti struktur dan jenis tarif
secara normatif ditentukan oleh negara.
c.
Dalam kerangka tersebut, Pasal 28 UU 36/1999 kemudian
mengatur bahwa penetapan besaran tarif dilakukan oleh
penyelenggara, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh formula
yang
ditetapkan
Pemerintah.
Formula
ini
pun
wajib
memperhatikan faktor inflasi, kemampuan masyarakat, serta
kesinambungan pembangunan telekomunikasi (vide Penjelasan
Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999). Dengan demikian, Pasal 27 UU
36/1999 mengatur bentuk dan struktur tarif, sedangkan Pasal 28
UU 36/1999 mengatur mekanisme perhitungan besaran tarif.
d.
Hubungan normatif tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/ 2021) yang mengatur
susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi yang terdiri atas
jenis dan struktur tarif. Peraturan ini menetapkan secara jelas
klasifikasi tarif jaringan dan jasa telekomunikasi beserta
komponennya. Selanjutnya, pengaturan teknis yang lebih rinci
mengatur penyelenggaraan telekomunikasi dituangkan dalam
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Permenkominfo
5/2021). Berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 51 Permenkominfo
5/2021, penetapan tarif batas atas dan/atau bawah oleh menteri
dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan
persaingan usaha yang sehat, serta dahului oleh evaluasi yang
mencakup antara lain ulasan pasar, kajian biaya, penilaian
dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan,
dan keberlangsungan layanan telekomunikasi.
e.
Dengan membaca norma a quo secara sistematis dan utuh
bersama peraturan pelaksanaannya, terlihat jelas bahwa
pengaturan tersebut tidak menempatkan efisiensi ekonomi di
atas perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebaliknya,
norma a quo justru membentuk kerangka regulasi yang
36
menyeimbangkan kepentingan pengguna, keberlangsungan
industri,
dan
persaingan
usaha
yang
sehat,
sekaligus
memberikan kepastian hukum yang adil melalui parameter
pengaturan yang jelas dan terukur.
f.
Bahwa
pengaturan
tarif
dalam
undang-undang
justru
menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu
parameter utama. Hal ini tercermin dari keharusan penggunaan
formula tarif yang telah memperhitungkan faktor kemampuan
masyarakat dan dari adanya kewenangan pemerintah untuk
menetapkan batas tarif apabila diperlukan, guna menjaga
keterjangkauan layanan dan persaingan usaha yang sehat.
Parameter-parameter
tersebut
menunjukkan
bahwa
perlindungan kepentingan publik telah menjadi bagian inheren
dalam struktur pengaturan tarif itu sendiri.
g.
Selain itu saat ini telah terjadi pergeseran paradigma regulasi di
bidang teknologi informasi. Dengan mengutip pendapat Dr.
Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law dalam Buku yang
berjudul “Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi
Informasi: Regulasi & Konvergensi”, perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi di Indonesia yang kian pesat mengarah
pada konvergensi teknologi memiliki dampak kepada perubahan
paradigma dalam industri bisnis dan telekomunikasi. Perubahan
paradigma tersebut mencakup pergeseran teknologi, perubahan
struktur dan pola bisnis, serta pengaruhnya terhadap kehidupan
bermasyarakat yang tergambar dalam Tabel berikut:
Perihal
Paradigma Saat Ini
Paradigma Ke Depan
Pasar
Kompetisi terbatas
Kompetisi penuh
Regulasi
Ketat dan parsial
Light
touch
regulation
dan terintegrasi
Infrastruktur
Telekomunikasi
Informasi
Struktur
Industri
Vertikal
Horizontal
Penyaluran
Informasi
Format
terpisah
untuk
suara, data, teks, dan
gambar
Format
multimedia
(konvergensi)
Infrastruktur
Hybrid Analog dan Digital
Seluruhnya digital
Infrastruktur
Utama
Circuit switched
Paket switched
37
Jaringan
Akses
Didominasi
saluran
narrowband
Dominasi oleh saluran
broadway
Skema
Pentarifan
Berdasarkan waktu dan
jarak
Berdasarkan
volume
(byte)
Basis
Industri
Industrial Economy
Knowledge-Based
Economy
Berdasarkan
tabel
tersebut
maka
terdapat
pergeseran
paradigma dalam beberapa hal, salah satunya perihal regulasi
yang semula ketat dan parsial menjadi light touch regulation dan
terintegrasi. Light touch regulation adalah pendekatan regulasi
yang menekankan gagasan bahwa bisnis dan organisasi harus
mampu mengawasi diri mereka sendiri daripada tunduk pada
pengawasan pemerintah yang ketat.
h.
DPR RI berpandangan bahwa paradigma regulasi di bidang
teknologi informasi yang menjadi light touch regulation telah
sejalan dengan ketentuan norma a quo yang tidak mengatur
secara ketat regulasi dalam industri dan bisnis telekomunikasi di
Indonesia. Berdasarkan ketentuan norma a quo, Pemerintah
hanya mengatur formulasi penetapan tarif dan penetapan tarif
batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Jika
ketentuan norma a quo mengatur hingga hal yang lebih teknis
lagi, seperti norma larangan penghapusan atau penghangusan
kuota internet yang telah dibayar oleh pengguna sebagaimana
dikehendaki Pemohon, hal tersebut justru tidak sejalan dengan
adanya pergeseran paradigma dalam industri dan bisnis
telekomunikasi di Indonesia yang mengehendaki regulasi yang
tidak ketat. Pemerintah masih mengawasi penggunaan formulasi
penetapan tarif dan penetapan TBA dan TBB, namun perihal
penghapusan atau penghangusan kuota internet diserahkan
pada mekanisme pasar yakni persaingan usaha yang sehat dari
masing-masing penyedia jaringan.
i.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI
secara konsisten dan aktif menyelenggarakan berbagai rapat
untuk membahas isu, kebijakan, maupun permasalahan strategis
di bidang telekomunikasi, termasuk akses penyelenggaraan
38
telekomunikasi dan bantuan untuk pendidikan. Pelaksanaan
fungsi tersebut antara lain tercermin dalam kegiatan rapat berikut:
1) Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan
Digital (Komdigi) membahas kebijakan penyediaan layanan
internet murah serta perluasan akses jaringan sebagai
bagian dari upaya pemerataan konektivitas nasional
(https://timesindonesia.co.id/gaya-hidup/575238/pemerintah
-siapkan-internet-murah-untuk-108-
juta-rumah?utm_source).
2) Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan
Digital (Komdigi) terkait permintaan penambahan anggaran
untuk meningkatkan akses internet di wilayah Papua,
termasuk pemeliharaan infrastruktur seperti Palapa Ring
yang penting untuk memperluas layanan
digital
termasuk di sekolah
dan
lembaga
pendidikan
https://www.liputan6.com/news/read/6o98553/komdigi-
minta-tambahan-anggaran-rp126-triliun-ke-dpr-untuk-akses-
internet-di-papua?).
3) Rapat Kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang salah satunya
membahas mengenai kelanjutan program bantuan kuota
data internet untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan
(https://www.youtube.com/watch?v= _nE6wirUwr8).
III. KESIMPULAN DPR RI
Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan
tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa secara historis pembentukan Pasal 28 UU 36/1999
menunjukkan bahwa sejak awal pembentuk undang-undang telah
merancang pengaturan tarif sebagai mekanisme keseimbangan
antara peran pasar dan fungsi pengendalian negara. Dalam konstruksi
norma tersebut, negara tidak menetapkan besaran tarif secara
langsung, melainkan menentukan formula sebagai parameter normatif
yang mengikat penyelenggara dalam menetapkan tarif.
39
2. Bahwa pada perkembangan selanjutnya melalui perubahan dalam UU
6/2023
yang
menambahkan
kewenangan
pemerintah
untuk
menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dalam
penyelenggaraan
jasa/jaringan
telekomunikasi
sejatinya
perlu
dipahami bentuk penguatan instrumen pengendalian negara terhadap
stabilitas pasar, mencegah praktik persaingan tidak sehat, serta
memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas
bagi masyarakat luas.
3. Bahwa
Negara
telah
menyediakan
kerangka
regulasi
penyelenggaraan telekomunikasi yang komprehensif dan seimbang
sebagaimana
diatur
dalam
UU
36/1999
dan
peraturan
pelaksanaannya. Dengan memahami ketentuan Pasal 28 UU 36/1999
secara sistematis dan utuh beserta peraturan pelaksanaannya, maka
terlihat jelas bahwa norma a quo justru telah membentuk kerangka
regulasi
yang
menyeimbangkan
kepentingan
pengguna,
keberlangsungan industri, dan persaingan usaha yang sehat,
sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil melalui parameter
pengaturan yang jelas dan terukur.
4. Bahwa pengaturan norma Pasal 28 UU Telekomunikasi telah sejalan
dengan paradigma light touch regulation dalam industri bisnis dan
telekomunikasi dimana Pemerintah menetapkan dan mengawasi
penggunaan formulasi penetapan tarif dan penetapan tarif batas atas
dan bawah.
5. DPR RI berpendapat bahwa ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023
yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU 36/1999 tidak bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum
mengikat.
Demikian keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan
pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
mengambil keputusan.
[2.4]
Menimbang
bahwa
terhadap
permohonan
a
quo,
Presiden
menyampaikan keterangannya yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026
dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 serta
40
menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei
2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.
I.
POKOK PERMOHONAN PEMOHON
Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian materiil
terhadap ketentuan dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja sebagaimana telah
mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi yang menurut Pemohon bertentangan
dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI 1945, dengan alasan sebagai berikut:
1. Norma a quo tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai
terhadap hak Pemohon sebagai warga negara dan pengguna layanan akses
internet.
2. Pemohon menganggap norma a quo mereduksi hak Pemohon untuk
mengembangkan diri, termasuk memperoleh pendidikan, dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini terkait saranan
pendidikan secara daring;
3. Norma a quo menurut Pemohon juga tidak memberikan kepastian hukum
yang adil mengenai perlindungan hak pengguna layanan, di mana Pemohon
justru kehilangan hak atas manfaat layanan yang telah diperoleh secara
sah, serta adanya ketimpangan relasi hukum antara pengguna dan
penyelenggara layanan;
4. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa norma a quo membuka ruang
dan melegitimasi praktik pengambilalihan hak milik pribadi secara sepihak
khususnya hak milik digital atas layanan yang telah dibeli secara sah oleh
Pemohon.
II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar,
41
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK, yang
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang;
c. kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
d. memutus pembubaran partai politik;
e. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
f. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU PPP, menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang
terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
42
Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut PMK 7/2025, yang
menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut
PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi.”
Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan
mengadili permohonan a quo, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada
Mahkamah Konstitusi.
III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jelas mengatur
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang
meliputi:
a. perorangan Warga Negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga Negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,
sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka
harus dibuktikan bahwa:
a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai
dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat
berlakunya undang-undang yang diuji.
3. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-
III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan,
dikutip:
“Menimbang bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, untuk menetapkan bahwa Pemohon
telah mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya
43
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat
yang bersifat kumulatif yaitu:
1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah
ditegaskan bahwa kerugian konstitusional harus memenuhi unsur adanya
hak konstitusional, kerugian yang aktual atau potensial, hubungan sebab
akibat, dan kemungkinan kerugian tidak terjadi jika permohonan dikabulkan.
Bahwa menurut Pemerintah, permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon
tidak menunjukkan adanya sebab akibat langsung atau causal verband dari
keberlakukan norma a quo terhadap dalil kerugian hak konstitusional
Pemohon.
Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai
apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak,
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.
IV. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG
DIMOHONKAN UNTUK DIUJI
A.
Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pasal 71 angka 2 UU
Cipta
Kerja
sebagaimana
telah
mengubah
Pasal
28
UU
Telekomunikasi
1. Landasan Filosofis
Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran
yang tersedia. Telekomunikasi merupakan sarana utama pemenuhan
hak tersebut di era digital, dan negara hadir untuk memastikan akses
terhadap telekomunikasi yang aman, andal dan terjangkau (dapat
diperoleh seluruh warga negara dimanapun berada).
44
Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peran penting dan arti
strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian,
memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan
bangsa,
memperkukuh
persatuan
dan
kesatuan
bangsa,
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan,
mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Hal mana
sebagaimana tercermin dalam konsiderans menimbang huruf a,
Penjelasan Umum paragraf pertama, dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 tentang selanjutnya disebut dengan UU
Telekomunikasi.
Oleh karena telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi
yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka
penguasaannya
dilakukan
oleh
negara,
yang
dalam
penyelenggaraannya
ditujukan
untuk
sebesar-besarnya
bagi
kepentingan dan kemakmuran rakyat dan mendukung tujuan
pembangunan
nasional,
sehingga
pengaturannya
merupakan
manifestasi
fungsi
pengaturan
(regulatory
function)
negara.
Pengaturan telekomunikasi merupakan wujud tanggung jawab negara
untuk menjamin penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai
arti strategis menunjang tujuan pembangunan nasional antara lain
mendorong kegiatan perekonomian, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan mendukung pemerataan pembangunan.
2. Landasan Sosiologis
UU Telekomunikasi disusun dengan semangat untuk menciptakan
penyelenggaraan telekomunikasi yang efisien, berkeadilan, dan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan
masyarakat.
UU
Telekomunikasi
mengamanatkan
bahwa
penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas
manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan,
etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.
Perubahan
lingkungan
global
dan
perkembangan
teknologi
telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong
45
terjadinya
perubahan
mendasar,
melahirkan
lingkungan
telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam
penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan
bidang terkait telekomunikasi lainnya seperti teknologi informasi
melalui
internet,
dan
perlunya
memperhatikan
kepentingan
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga persaingan
usaha yang sehat.
Pengaturan tarif telekomunikasi dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi,
sebelum diubah melalui UU Cipta Kerja, berbunyi:
“Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi
ditetapkan
oleh
penyelenggara
jaringan
telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan
formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.”
Melalui Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 28 UU
Telekomunikasi diubah menjadi 2 (dua) ayat. Pasal 28 ayat (1)
mempertahankan prinsip penetapan tarif oleh penyelenggara
berdasarkan formula Pemerintah Pusat, dengan penambahan Pasal
28 ayat (2) UU Telekomunikasi yang memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau
tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat
dan persaingan usaha yang sehat.
Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyeimbangkan antara
kebebasan berusaha bagi penyelenggara telekomunikasi dengan
perlindungan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa
telekomunikasi, sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di
sektor telekomunikasi, sehingga akan mendorong pembangunan
infrastruktur telekomunikasi yang bersifat capital intensive (investasi
infrastruktur jaringan telekomunikasi sangat besar) dan high fixed cost-
low marginal cost ke seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut juga melahirkan beragam model bisnis dan variasi
layanan telekomunikasi, termasuk di dalamnya penggunaan sistem
paket data internet dengan karakteristik dan masa berlaku yang
berbeda-beda meliputi periode dan/atau volume dalam layanan akses
internet.
Fleksibilitas
dalam
penawaran
layanan
merupakan
46
kebutuhan masyarakat dan dunia usaha agar dapat menyesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna.
3. Landasan Yuridis
Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 UU Telekomunikasi
dijelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan
dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan
mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian
hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan
pula asas keamanan, kemitraan dan etika.
Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung
persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan
ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan
antarbangsa.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, terdapat kontrol dan peran
pembinaaan negara dalam penyelenggaraan telekomunikasi, di
antaranya adalah adanya ketentuan yang pada pokoknya mengatur:
a. kewajiban mempunyai izin yang diberikan oleh Pemerintah melalui
Menteri (vide Pasal 71 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah
Pasal 11 UU Telekomunikasi);
b. kewajiban pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat
telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan
dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia (vide Pasal 71
angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 UU
Telekomunikasi);
c. melindungi hubungan antara penyelenggara telekomunikasi
dengan masyarakat yang mengatur bahwa atas kesalahan
dan/atau
kelalaian
penyelenggara
telekomunikasi
yang
menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak
mengajukan
tuntutan
ganti
rugi
kepada
penyelenggara
telekomunikasi (vide Pasal 15 ayat (1) UU Telekomunikasi);
d. penyelenggaraan telekomunikasi tunduk pada ketentuan larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (vide Pasal 10
UU Telekomunikasi dan Penjelasannya); dan
47
e. tarif
dalam
penyelenggaraan
telekomunikasi
baik
bagi
penyelenggara jaringan telekomunikasi maupun penyelenggara
jasa telekomunikasi, yang secara delegatif UU Telekomunikasi
mengaturnya terutama mengenai susunan tarif baik jenis maupun
struktur tarifnya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah
(vide Pasal 27 UU Telekomunikasi). Dalam penetapan besaran
tarif
oleh
penyelenggara
jaringan
telekomunikasi
dan
penyelenggara jasa telekomunikasi adalah didasarkan pada
formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat, serta Pemerintah
Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas
bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat (vide
Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU
Telekomunikasi).
B.
Jangkauan dan Arah Pengaturan.
Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal
28 UU Telekomunikasi selengkapnya menyatakan:
Pasal 28
(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau
Penyelenggaraan
Jasa
Telekomunikasi
ditetapkan
oleh
penyelenggara
Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
Jasa
Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif
batas
bawah
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang
sehat.
Penjelasan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU
Telekomunikasi
Ayat (1):
Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola
perhitungan untuk menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas
formula tarif awal dan formula tarif perubahan. Dalam menetapkan formula
tarif awal, yang harus diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan
untuk menetapkan formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga
antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat dan kesinambungan
pembangunan Telekomunikasi.
Ayat (2)
Cukup Jelas
48
Perubahan dalam UU Cipta Kerja telah menambahkan ketentuan ayat (2)
dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi sesungguhnya menggambarkan arah
pengaturan pola hubungan penetapan tarif yang dilakukan berdasarkan
formula tarif yang ditetapkan pemerintah pusat dengan tujuan akhir yakni
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang
sehat.
Perubahan melalui UU Cipta Kerja dengan penambahan ayat (2) justru
mempertegas
arah
kebijakan
tarif
Penyelenggaraan
Jaringan
Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, yaitu:
1. Menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan fungsi
pengaturan negara;
2. Memberikan kepastian hukum dalam struktur pembentukan tarif;
3. Mencegah praktik predatory pricing maupun tarif eksesif; dan
4. Menjamin perlindungan konsumen sekaligus keberlanjutan industri.
Dengan demikian, norma a quo merupakan kerangka regulasi yang
proporsional dalam sektor yang strategis dan menyangkut kepentingan
publik. Negara tetap memiliki instrumen korektif melalui tarif batas
atas/bawah apabila diperlukan demi kepentingan umum.
Penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan
jaringan dan jasa telekomunikasi dilaksanakan secara efisien dan
akuntabel dalam rangka mendorong perilaku penetapan tarif yang sehat
oleh
penyelenggara
jaringan
dan
jasa
telekomunikasi
dengan
mengedepankan kualitas layanan yang baik sebagai dasar persaingan,
sehingga tercapai kondisi industri yang sehat dan menjamin perlindungan
hak konsumen.
Ketentuan dimaksud berlaku bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi
yang bersifat komersial baik penyelenggara jaringan telekomunikasi
maupun penyelenggara jasa telekomunikasi. Sebagaimana diatur dalam
Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dijelaskan bahwa:
“(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari:
a. penyelenggaraan jaringan tetap;
b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
(2) Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam:
a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
49
b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
(3) Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam:
a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.”
Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi juga dijelaskan
bahwa:
“(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:
a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
c. penyelenggaraan jasa multimedia;”
sehingga pemaknaan Pemohon a quo terhadap Pasal 28 UU
Telekomunikasi tidak hanya akan berpengaruh kepada penyelenggara
jaringan bergerak seluler, melainkan juga kepada penyelenggara jaringan
telekomunikasi secara keseluruhan.
Lebih lanjut, berkenaan dengan pengaturan struktur tarif untuk
menetapkan besaran tarif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
dan juga peraturan teknis setingkat peraturan menteri. UU Telekomunikasi
tidak mengatur secara spesifik mengenai fitur produk, jenis layanan,
termasuk mekanisme rollover kuota.
Mekanisme rollover merupakan bagian dari inovasi produk dan strategi
penyelenggara jaringan bergerak seluler namun tetap berada pada
kerangka perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri yang
dituangkan
dalam
perjanjian
layanan
antara
pengguna
dengan
penyelenggara jaringan bergerak seluler sepanjang penyelenggara
memenuhi formula ketentuan tarif, transparansi informasi, serta tidak
melakukan praktik yang merugikan pengguna.
Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan oleh penyelenggara
telekomunikasi, Pemerintah menyediakan mekanisme pengawasan,
pengendalian, dan pelaporan konsumen.
C.
Pengaturan
Tarif
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
dan
Pengawasannya
50
1. Berkenaan dengan materi muatan Pasal 28 UU Telekomunikasi,
Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan yang
mengatur lebih lanjut mengenai penetapan tarif dan perlindungan
konsumen telekomunikasi antara lain:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran;
b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
c.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576 Tahun
2022 tentang Pedoman Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Tarif
Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan
Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.
2. Regulasi turunan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai
kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menetapkan tarif
secara akuntabel, termasuk kewajiban untuk menetapkan tarif
berdasarkan formula yang diakui secara internasional, kewajiban
transparansi
dalam
penawaran
paket
layanan,
kewajiban
menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada
konsumen, serta larangan penerapan tarif yang bersifat anti-
persaingan (predatory pricing).
3. Pengaturan mengenai struktur tarif penyelenggaran telekomunikasi
dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas 3 (tiga)
struktur tarif yaitu:
a. tarif aktivasi;
b. tarif berlangganan bulanan; dan
c. tarif penggunaan.
(vide Pasal 29 ayat (2) PP 46/2021 jo. Pasal 63 PM Kominfo 5/2021).
4. Masing-masing struktur tarif dimaksud mempunyai pola perhitungan
sendiri, untuk tarif penggunaan yang merupakan tarif yang dibebankan
oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi kepada Pelanggan atas
penggunaan Jasa Telekomunikasi (vide Pasal 66 PM Kominfo
Tarif Penggunaan=
biaya pokok penyediaan layanan + biaya pendukung aktivitas
penyediaan layanan + keuntungan
51
5/2021), formulanya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 PM Kominfo
5/2021 sebagai berikut:
5. Pemerintah menempatkan perlindungan konsumen sebagai prinsip
utama
dalam
penyelenggaraan
telekomunikasi.
Perlindungan
konsumen dilakukan melalui kewajiban akuntabilitas termasuk
transparansi informasi, perlindungan konsumen, persaingan usaha
yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat
sesuai Pasal 47 dan Pasal 48 PM Kominfo 5/2021).
6. Pemerintah melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh Penyelenggara
Jasa Telekomunikasi (vide Pasal 83 dan Pasal 224 PM Kominfo
5/2021.
Dalam Pasal 83 ayat (2) PM Kominfo 5/2021 dinyatakan juga bahwa
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan
besaran tarif berdasarkan:
a. laporan
dan/atau
pengaduan
dari
Penyelenggara
Jasa
Telekomunikasi lain;
b. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan/atau
c. inisiatif Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi atas
pelaporan penerapan besaran tarif.
7. Tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan tarif jasa
telekomunikasi dilakukan terhadap:
a. penyampaian informasi penerapan tarif layanan yang diberikan
oleh penyelenggara kepada konsumen yang kurang jelas, tidak
sesuai, dan/atau menyesatkan; atau
b. penerapan tarif yang tidak membebani masyarakat, menjaga
persaingan usaha yang sehat, dan menjaga kesinambungan
layanan penyelenggara telekomunikasi.
Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU
Telekomunikasi yang juga sejalan dengan Priciples for tariff regulation
of data services sebagaimana dalam Recomendation ITU-T D.265
(vide Bukti PK-1) yang pada pokoknya prinsip pengaturan tarif layanan
data/akses internet berdasarkan rekomendasi ITU dimaksud adalah
pentingnya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan
52
penyelenggara
telekonunkasi
dimana
terdapat
kepentingan
Pemerintah untuk tetap melayani masyarakat, menjaga persaingan
usaha yang sehat, dan menjaga kesinambungan layanan dari
penyelenggara telekomunikasi.
8. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan dan pegnawasan
selanjtunay diatur berdasarkan PM Kominfo 5/2021 Lampiran VI Tata
Cara
Pelaksanaan
Pengawasan dan
Pengendalian
terhadap
Penerapan Tarif Jasa Telekomunikasi.
9. Bahwa pengawasan Pemerintah tersebut dilakukan untuk:
a. memastikan kepatuhan penetapan tarif oleh penyelenggara
telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
b. memastikan
transparansi
layanan
yang
diberikan
oleh
penyelenggara
telekomunikasi
kepada
konsumen
untuk
mencegah
terdapat
penawaran
dari
penyelenggara
telekomunikasi yang menyesatkan atau mengandung unsur
“penipuan” kepada masyarakat.
c.
memastikan adanya pilihan (opsi) bagi masyarakat; Pemerintah
tidak hanya bertugas menjaga agar tidak terjadi perang tarif yang
dapat merusak kualitas layanan dari industri telekomunikasi, tetapi
di sisi sebaliknya juga perlu mencegah terjadinya kartel yang
menghilangkan pilihan bagi masyarakat.
d. Dalam memastikan keterjangkauan harga, Pemerintah perlu
memastikan layanan internet tersedia secara luas dengan kualitas
baik dan harga terjangkau. Keterjangkauan diukur berdasarkan
daya beli masyarakat (purchasing power).
10. Pemerintah dapat memberikan sanksi bagi penyelenggara jasa
telekomunikasi yang melanggar kewajiban pelaporan tarif tersebut
berupa surat peringatan sampai dengan publikasi pelanggaran di situs
Kementerian Komunikasi dan Digital.
D. Norma a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945
1. Norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28
UU Telekomunikasi, dalam hal ini khususnya Pasal 28 ayat (1) UU
53
Telekomunikasi yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
pengujian a quo adalah terkutip sebagai berikut:
Objek Permohonan
Inti Batu Uji UUD NRI 1945
Beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang
Nomor
36
Tahun
1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor
154,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3881) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
Pasal
28
diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
(1) Besaran tarif Penyelenggaraan
Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
Penyelenggaraan
Jasa Telekomunikasi ditetapkan
oleh penyelenggara Jaringan
Telekomunikasi dan/atau Jasa
Telekomunikasi
dengan
berdasarkan
formula
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah
Pusat.
2. Pemerintah
Pusat
dapat
menetapkan
tarif
batas
atas
dan/atau
tarif
batas
bawah
Penyelenggaraan Telekomunikasi
dengan
memperhatikan
kepentingan
masyarakat
dan
persaingan usaha yang sehat.
● Pasal 28C ayat (1): Hak
mengembangkan diri dan
memperoleh manfaat ilmu
pengetahuan.
● Pasal 28D ayat (1): Hak
atas kepastian hukum dan
persamaan di mata hukum.
● Pasal
28F:
Hak
berkomunikasi
dan
memperoleh informasi.
● Pasal 28H ayat (4): Hak
atas
perlindungan
milik
pribadi
2. Sebagaimana Pemerintah telah uraikan pada bagian C di atas
mengenai Pengaturan Tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi dan
Pengawasannya, Pemerintah berpandangan bahwa dalil Pemohon
yang menyatakan ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja
bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan
menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan
Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945
a. Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya norma a quo telah
menghambat hak Pemohon untuk mengembangkan diri
melalui
pemenuhan
kebutuhan
dasarnya,
memperoleh
54
pendidikan,
serta
mendapatkan
manfaat
dari
ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin dalam Pasal
28C ayat (1) UUD NRI 1945, karena berakhirnya masa berlaku
paket
kuota
internet
yang
telah
dibeli.
Pemerintah
menegaskan
bahwa
hak
untuk mengembangkan diri,
memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi merupakan hak konstitusional
yang dijamin oleh UUD NRI 1945, dan negara berkewajiban
untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya
hak tersebut bagi setiap warga negara.
b. Ketentuan norma a quo tidak menghalangi, membatasi, atau
meniadakan akses Pemohon terhadap pendidikan maupun
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan
berlakunya norma a quo Pemohon tetap memiliki berbagai
pilihan sarana dan layanan untuk mengakses internet sebagai
pendukung kegiatan pendidikan.
c. Berakhirnya masa berlaku paket kuota internet merupakan
konsekuensi dari desain produk layanan yang menjadi bagian
dari hubungan hukum keperdataan antara konsumen dan
penyelenggara jasa telekomunikasi, yang didasarkan pada
kesepakatan mengenai volume dan jangka waktu layanan.
Oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 71 angka
2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1)
UUD NRI 1945.
b. Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal
28D ayat 1 UUD NRI 1945
1) Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan a quo telah sesuai
dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu norma hukum
dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat
dilaksanakan. Dalam hal ini kepastian hukum tidak dapat
dimaknai sebagai jaminan atas keberlangsungan manfaat
ekonomi atas suatu jasa tanpa batas waktu.
55
Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan
Pemohon a quo berkenaan dengan habisnya masa akses
terhadap layanan internet yang disediakan penyelenggara
jaringan bergerak seluler sesungguhnya adalah permasalahan
penyediaan layanan akses internet yang seharusnya lebih
informatif dan transparan bagi pengguna layanan.
2) Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU
Telekomunikasi
tidak
memberikan
kebebasan
bagi
penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan besaran
tarif layanan telekomunikasi karena telah secara tegas
mengatur bahwa penetapan tarif harus berdasarkan formula
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah dapat
menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah.
Lebih lanjut, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak
mengatur mengenai pembatasan akses internet, tidak
mengatur masa berlaku paket layanan internet, dan tidak
mengatur mengenai penghapusan sisa kuota internet.
3) Terkait formula telah dijelaskan dalam penjelasan norma a quo
yaitu dengan memperhatikan komponen biaya, inflasi,
kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan
telekomunikasi.
4) Masa berlaku paket layanan merupakan bagian dari syarat dan
ketentuan layanan yang disepakati secara sukarela oleh
konsumen dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler
yang telah memberikan berbagai pilihan layanan sesuai
dengan kebutuhan pengguna yang memungkinkan pengguna
untuk memilih paket data internet, termasuk mekanisme
rollover, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga
sesungguhnya pengguna memiliki pilihan untuk memilih jenis
layanan.
5) Apabila terdapat dugaan pelanggaran hak konsumen,
mekanisme penyelesaiannya berada dalam ranah hukum
perlindungan konsumen atau pengawasan administratif, bukan
melalui pengujian konstitusional norma undang-undang.
56
Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidakpastian hukum
tidak memiliki dasar konstitusional.
c. Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal
28F UUD NRI 1945
Bahwa terhadap Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemohon dalam
positanya sama sekali tidak menguraikan dalil kerugiannya secara
khusus dan spesifik mengapa ketentuan a quo bertentangan
dengan Pasal 28F UUD NRI 1945, sehingga Pemerintah
berpandangan bahwa terhadap batu uji Pasal 28F UUD NRI 1945,
permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Namun demikian, Pemerintah akan tetap menerangkan bahwa
ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI
1945 sebagai berikut:
1) Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi. Guna mewujudkan
hal tersebut maka dibutuhkan peran Pemerintah menetapkan
formula penghitungan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa
telekomunikasi untuk memastikan tarif terjangkau dengan
tetap memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang aman
dan andal.
2) Kehadiran norma a quo yang menyatakan tarif ditetapkan oleh
penyelenggara
berdasarkan
formula
yang
ditetapkan
Pemerintah Pusat merupakan bentuk kehadiran negara untuk
memastikan bahwa penyedia layanan tidak menetapkan tarif
secara sepihak yang bersifat eksploitatif, sehingga akses
masyarakat terhadap informasi tetap terjamin sesuai amanat
konstitusi.
3) Pengaturan tarif diperlukan untuk menjaga keberlangsungan
industri (sustainabilitas). Tanpa formula dari Pemerintah,
penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melakukan
predatory pricing (menjual di bawah modal) untuk mematikan
kompetitor dan berpotensi menciptakan monopoli yang pada
akhirnya dapat merugikan masyarakat.
57
Dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah, tercipta
kesetaraan atau keadilan dalam persaingan usaha sehingga
masyarakat
tetap
memiliki
beragam
pilihan
untuk
menggunakan sarana telekomunikasi dalam mendapatkan
informasi.
d. Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI 1945
1) Kuota internet merupakan hak untuk memanfaatkan atau
mengakses jaringan telekomunikasi, sehingga pelanggan
dapat mengakses/mengunduh/ mengunggah suatu konten
yang tersedia pada jaringan sesuai dengan perjanjian layanan
(terms and conditions) yang disepakati antara konsumen dan
pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak
seluler yang menyediakan layanan akses internet.
2) Kuota internet pada penyelenggara jaringan bergerak seluler
yang menyediakan layanan akses internet dibatasi oleh
volume atau besaran maksimal konten dari jaringan internet
yang dapat diakses/ diunduh/ diunggah oleh pengguna dari
atau ke jaringan internet.
3) Besaran tarif yang dikenakan oleh penyelenggara jaringan
bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet
pada konsumen bergantung kepada seberapa besar volume
maksimal/ kapasitas data yang dapat digunakan oleh
konsumen dan seberapa lama waktu akses yang diijinkan
serta tambahan atau manfaat lain apabila ada.
4) Layanan data internet yang dipilih konsumen menjadi
perjanjian layanan (service agreement) yang mengikat baik
penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan
layanan akses internet dan konsumen.
58
Pihak
Hak
Kewajiban
Konsumen
Mendapatkan
hak
mengakses
data
internet
sesuai
kapasitas dan masa
akses yang dipilih
Membayar tarif yang
ditetapkan
penyelenggara
jaringan
bergerak
seluler
yang
menyediakan
layanan
akses
internet
terhadap
produk yang dipilih
Penyelenggara
jaringan
bergerak
seluler
yang
menyediakan
layanan
akses
internet
Mendapatkan
pembayaran
atas
layanan yang dipilih
konsumen
Menyediakan akses
terhadap
data
internet
sesuai
kapasitas dan masa
akses
yang
dipilih
konsumen
5) Hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara
adalah hubungan penyediaan jasa (service provision), dalam
hubungan tersebut, konsumen memperoleh hak untuk
mengakses jaringan telekomunikasi dalam volume dan jangka
waktu tertentu sesuai perjanjian layanan.
6) Berakhirnya masa berlaku paket layanan tidak dapat
dipersamakan dengan tindakan pengambilalihan secara paksa
atau sewenang-wenang, melainkan berakhirnya perjanjian
layanan pemberian akses terhadap kapasitas sesuai dengan
syarat dan kondisi yang telah disepakati.
7) Penetapan
besaran
tarif
yang
diberikan
kepada
penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara
jasa telekomunikasi, dalam menetapkan skema tarif dan masa
berlaku layanan tetap tunduk pada formula yang ditetapkan
pemerintah pusat, memperhatikan komponen biaya, faktor
inflasi,
kemampuan
masyarakat
dan
kesinambungan
pembangunan Telekomunikasi, serta tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang terkait misalnya yang
mengatur mengenai larangan praktik persaingan usaha tidak
sehat dan monopoli.
8) Dengan demikian, praktik berakhirnya masa berlaku paket
data
tidak
dapat
dikualifikasikan
sebagai
tindakan
pengambilalihan
atau
peramapasan
hak
milik
secara
59
sewenang-wenang, tidak juga memberikan legitmasi terhadap
tindakan pengambilalihan hak milik, dan oleh karenanya tidak
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
E. Tanggapan
atas
Perbandingan
Praktik
Penyelenggara
Telekomunikasi di Negara lain
Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan
perbandingan praktik penyelenggara telekomunikasi terkait kuota
internet di beberapa negara, Pemerintah memberikan keterangan
sebagai berikut:
1. Perbandingan dari Pemohon mengenai terdapatnya penyelenggara
telekomunikasi di luar negeri yang dalam kebijakannya menerapkan
data rollover lebih menunjukkan adanya fleksibilitas dalam
penawaran layanan oleh penyelenggara telekomunikasi agar dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
selaku pengguna.
Hal terkait adanya opsi atau variasi produk layanan internet yang
diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi seperti data rollover
oleh penyelenggara telekomunikasi di luar negeri pada hakikatnya
tidak jauh berbeda dengan layanan yang tersedia di Indonesia dan
disesuaikan dengan karakterisitik konsumen serta kemampuan
finansial masyarakat.
2. Fleksibilitas dalam penawaran layanan tersebut menunjukkan
kebijakan komersial dan inovasi layanan yang ditentukan oleh
penyelenggara telekomunikasi yang memberikan opsi layanan
akses internet di negara lain, dengan syarat, batasan, dan masa
berlaku yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mendasarkan permohonannya
pada perbandingan praktik rollover di berbagai negara tidak
menunjukkan adanya permasalahan konstitusional dalam norma
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja, melainkan hanya menggambarkan
variasi kebijakan layanan yang secara faktual telah berjalan dalam
kerangka persaingan usaha yang sehat.
60
V. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian
(constitusional review) ketentuan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi tidak bertentangan dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat,
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengajukan beberapa pertanyaan salah
satunya kepada pihak Presiden (selanjutnya disebut Pemerintah) untuk melengkapi
keterangan yang telah disampaikan.
Pemerintah menghormati kedalaman pertanyaan dari Mahkamah Konstitusi,
berkenaan dengan hal tersebut perkenankan kami menyampaikan Keterangan
Tambahan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Keterangan
Tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
61
Keterangan Presiden untuk Perkara 273/PUU- XXIII/2025 yang disampaikan dalam
persidangan tanggal 18 Februari 2026 dan Keterangan Presiden untuk Perkara
33/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Maret 2026
terdahulu.
Adapun pokok-pokok Keterangan Tambahan ini disusun berdasarkan pertanyaan,
tanggapan, dan/atau masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam persidangan
tersebut, guna memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan memperkuat
pemahaman atas sikap dan pandangan Pemerintah terhadap permohonan a quo,
serta kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi
dalam memutus permohonan pengujian undang-undang a quo secara adil dan
bijaksana.
Atas dasar tersebut, Pemerintah dengan hormat menyampaikan tanggapan atas
seluruh pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sampaikan dalam
persidangan sebelumnya, guna memberikan penjelasan yang utuh kepada
Mahkamah sebagai berikut:
I.
Mengenai Sistem Token Listrik dan Kuota Internet
Bahwa dalam persidangan perkara a quo sebelumnya, Yang Mulia Hakim
Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Konstitusi
Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wakil
Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi lsra, S.H., M.P.A., pada pokoknya
menanyakan mengenai perbedaan antara sistem token listrik yang tidak
mengenal masa berlaku dengan kuota internet yang memiliki masa berlaku,
serta kemungkinan penerapan mekanisme rollover kuota secara serupa.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Pemerintah memahami perhatian Mahkamah bahwa saat ini kebutuhan dan
penggunaan kuota internet merupakan kebutuhan dasar, namun
sebagaimana hasil sidang pleno di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis
tanggal 16 April 2026 dengan agenda Mendengar Keterangan Pihak Terkait
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI),
Telkomsel, lndosat, XL, dan PLN, terdapat penjelasan dari masing-masing
para pihak terkait dimaksud yang menunjukkan adanya perbedaan
karakteristik antara token listrik dan kuota internet.
62
2. Sebagaimana inti keterangan dari Pihak Terkait ATSI tanggal 16 April 2026
menjelaskan bahwa dari segi penyelenggaraan telekomunikasi, dalam UU
Telekomunikasi tidak bersifat monopoli melainkan kompetisi.
Selain itu, dalam ketentuan a quo tarif penyelenggaran jasa telekomunikasi
(yang
ditetapkan
oleh
Penyelenggara
Telekomunikasi)
ditetapkan
berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk
kewenangan menetapkan batas atas dan batas bawah dalam hal terdapat
persaingan usaha yang tidak sehat. Berkenaan dengan hal yang
dipermasalahkan Para Pemohon, operator seluler dalam hal ini sebagai
penyelenggara jasa telekomunikasi pada hakikatnya menyediakan jasa
pemberian akses layanan internet kepada pelanggan dengan masa waktu
tertentu terhadap kapasitas jaringan internet yang ada pada operator
seluler, sehingga pelanggan dapat mengakses internet, dalam hal ini bukan
jual beli objek tertentu. Lebih lanjut, diterangkan juga bahwa pada dasarnya
operator seluler telah mengalokasikan kapasitas jaringan yang ada
padanya, guna pelanggan kemudian diberikan akses dan layanan internet
sesuai volume dan masa berlaku yang dipilihnya. Secara variasi dan nilai
tarif internet, Pihak Terkait ATSI menjelaskan bahwa terdapat beragam
layanan paket internet sebagai wujud freedom to choose, dan harga tarif
termasuk yang relatif terjangkau di dunia.
3. Adapun Pihak Terkait PLN tanggal 16 April 2026 pada pokoknya
menjelaskan dalam sistem ketenagalistrikan nasional, penetapan dan
pemberlakuan tarif tenaga listrik merupakan kebijakan yang ditetapkan
langsung oleh Pemerintah. Selanjutnya, ketentuan terkait tarif tenaga listrik
yang disediakan oleh PT PLN (Persero) diatur melalui Peraturan Menteri
ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam ketentuan dimaksud, diatur lengkap
terkait dengan struktur tarifnya, kemudian dikenakan untuk golongan
pelanggan apa saja, yaitu rumah tangga, bisnis, sosial, industri. Kemudian
juga terkait dengan struktur tarif yang diterapkan kepada konsumen. Dalam
kerangka hukum tersebut, PT PLN (Persero) berkedudukan sebagai
operator yang menjalankan mandat negara dalam penyediaan tenaga listrik
bagi kepentingan umum.
4. Secara praktik pembedaan penyelenggaraan listrik oleh PLN dengan
penyelenggaraan telekomunikasi adalah dalam penyelenggaraan listrik
63
oleh PLN dilakukan hanya oleh PLN (monopoli), penyediaan infrastruktur
dilakukan oleh negara melalui PLN dan adanya subsidi yang diberikan, hal-
hal tersebut tidak terdapat dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Bahwa terhadap penyediaan akses internet yang dilakukan operator seluler
selaku penyedia jasa telekomunikasi dapat diibaratkan dengan penyediaan
akses terhadap “jalan” yang digelar, dibangun, atau disewa infrastrukturnya
oleh operator seluler kepada masyarakat pengguna yang menjadi
pelangganya dan terdapat kompetisi terhadap penyediaan akses jalan
dimaksud. Sedangkan PLN merupakan operator tunggal dengan mandat
negara untuk menjalankan kepentingan umum penyediaan listrik dimana
kebijakan dan struktur tarifnya sudah fully regulated diatur Pemerintah
teramsuk adanya subsidi dan kompensasi. Berbeda dengan operator
seluler yang menyediakan “jasa akses” terhadap kapasitas jaringan “jalan”
kepada pelanggan untuk mengakses internet global dan terdapat
komponen biaya yang berkenaan dengan pihak lain sebagaimana contoh
biaya sewa kabel serat optik (FO), PLN menjual “energi sebagai komoditi”
yang dikonsumsi oleh pelanggan, dan segala proses membangkitkan dan
menyalurkan energi listrik dilakukan secara integral oleh PLN.
6. Berdasarkan hal dimaksud secara garis besar dapat Pemerintah terangkan
pokok perbedaan sebagai berikut:
No
PLN
Operator Seluler
1.
Sifat Layanan
Menjual
energi
sebagai komoditi
yang dikonsumsi
oleh pelanggan.
PLN
membangkitkan
energy
listrik
sekaligus
menyalurkan
energi
yang
dibangkitkan
tersebut
kepada
pelanggan.
Menyediakan
akses
terhadap
kapasitas
jaringan/”jalan”
kepada
pelanggan
untuk
mengakses internet.
Operator
tidak
menyediakan konten yang
disalurkan
melalui
kapasitas jaringan/”jalan.”
2.
Sifat Industri
Monopolistik
Kompetisi
64
3.
Biaya
Produksi
Dapat
disesuaikan
terhadap kebutuhan
dengan mengaktifkan
pembangkit
(misalnya generator)
sesuai
kebutuhan,
sehingga cost dapat
ditekan.
Pada segmen tertentu
kebanyakan
merupakan
biaya
operasional yang tetap
harus
dikeluarkan,
seperti
biaya
listrik
pada
BTS,
jaringan
backbone/backhaul
yang
harus
tetap
tersedia
walaupun
hanya
beberapa
pengguna yang aktif
Terdapat biaya sewa
kepada penyedia fiber
optic yang bersifat fixed
terhadap kapasitas dan
jangka waktu tertentu
yang
tidak
dapat
dikurangi
secara
dinamis
pada
saat
penggunaan menurun.
4.
Dukungan
Pemerintah
Terdapat mekanisme
subsidi
dan
kompensasi apabila
terjadi
kenaikan
selisih tarif dengan
biaya produksi.
Tidak ada dukungan subsidi
dan
kompensasi
dari
pemerintah,
semua
resiko
ditanggung operator (swasta)
7. Selanjutnya secara khusus perkenakan Pemerintah menjelaskan dari dasar
hukum, kodisi pengenaan tarif, bentuk transaksi teknis penyediaan
kapasitas jaringan telekomunikasi beserta praktiknya dan pembangkitan
tenaga listrik.
8. Dasar Hukum dan Kondisi Pengenaan Tarif
a.
Rezim Tarif telekomunikasi
1) Bahwa Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah
Pasal 71 angka 2 UU CK mengatur kerangka umum penetapan
tarif penyelenggaran telekomunikasi baik penyelenggara jasa
telekomunikasi maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi,
yang dalam hal ini ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi
namun berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2) Pada hakikatnya Perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi
dilakukan
untuk
mempertegas
arah
kebijakan
tarif
65
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi
dan/
atau
penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu:
a) menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan fungsi
pengaturan negara;
b) memberikan
kepastian
hukum
dalam struktur
pembentukan tarif;
c) mencegah praktik predatory pricing maupun tarif eksesif; dan
d) menjamin perlindungan konsumen
sekaligus
keberlanjutan industri.
Pasal 28 UU Telekomunikasi hasil perubahan memberi
kewenangan kepada Pemerintah menetapkan tarif batas atas
dan/ atau bawah dengan tujuan demi melindungi masyarakat dan
menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi.
3) Politik hukum penderegulasian dalam penetapan tarif dalam
industri telekomunikasi dipengaruhi komitmen World Trade
Organization (WTO) yang berfokus pada liberalisasi sektor jasa
telekomunikasi, mengubah pendekatan monopoli negara menjadi
pasar bebas yang kompetitif. Komitmen ini didokumentasikan
dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) dan
disepakati melalui kesepakatan WTO pada tahun 1997.
WTO merumuskan Reference Paper yang menjadi acuan
deregulasi, antara lain
a.
Jaminan Kompetisi: Langkah-langkah untuk mencegah
pemasok utama (incumbent) melakukan praktik anti-
persaingan.
b.
Interkoneksi: Kewajiban untuk memastikan operator baru
dapat terhubung dengan jaringan operator dominan secara
adil dan transparan, dengan prinsip nondiskriminasi dan tarif
yang berorientasi biaya (cost-oriented).
c.
Penyelenggaraan Regulator Independen: Lembaga pengatur
telekomunikasi harus terpisah dan tidak bertanggung jawab
kepada pemasok jasa telekomunikasi untuk menjamin
ketidakberpihakan.
66
d.
Transparansi Prosedur Lisensi: Kriteria lisensi harus jelas,
transparan, dan tidak diskriminatif.
e.
Privatisasi: Mendorong perubahan status penyelenggara
telekomunikasi dari badan usaha milik negara (monopoli)
menjadi perusahaan mandiri/ swasta.
4) Berdasarkan prinsip tersebut di atas, konsep cost base (tarif
berdasar
biaya)
dan
nondiskriminasi
menjadi
landasan
pengaturan tarif cost base, dan pengaturan kompetisi di sektor
telekomunikasi, namun demikian dalam UU Telekomunikasi
walaupun penyelenggaran telekomunikasi menjadi terbuka
berbasis kompetisi usaha, tetap terdapat peran Pemerintah dalam
menjaga baik kepentingan masyarakat maupun industri seperti
larangan penjualan di bawah harga pokok produksi, dan regulator
dapat menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah apabila
diperlukan sebagaimana tercermin dalam ketentuan a quo Pasal
71 angka 2 UU CK jo. Pasal 28 UU Telekomunikasi.
5) Adapun
berkenaan
dengan
ketentuan
untuk
tarif
jasa
telekomunikasi dalam hal ini tarif internet diatur berdasarkan
formula tarif penggunaan yang ditetapkan Pemerintah dalam
regulasi yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
(PM Kominfo No. 5 Tahun 2021), khususnya dalam Pasal 67 PM
Kominfo No. 5 Tahun 2021 mengatur bahwa: tarif penggunaan
jasa telekomunikasi = biaya pokok penyediaan layanan + biaya
pendukung aktivitas layanan + keuntungan.
b.
Rezim Tarif Listrik
1) Tarif Listrik ditentukan langsung oleh Pemerintah berdasarkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7
Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrikyang disediakan oleh PT
PLN (Persero), dimana sudah ditentukan nilai tarif Rp/KWh untuk
berbagai golongan pelanggan yang berbeda. Selain itu, terdapat
regulasi yang mengatur tentang kompensasi tarif listrik yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata
Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran (PMK No. 73 Tahun
67
2025), dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas
Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan
Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif
Tenaga Listrik, dan regulasi terkait subsidi listrik yaitu Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Tata Cara
Penyediaan,
Perhitungan,
Pembayaran,
dan
Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (PMK No. 20 Tahun 2025).
2) Skema tarif berdasarkan PMK Nomor 73 Tahun 2025 (mengenai
Kompensasi Tarif Listrik)
a) Tujuan Skema:
1) Menjaga arus kas PLN agar tetap sehat
2) Menyesuaikan dinamika fiskal dan harga energi global,
sehingga fleksibel terhadap kondisi ekonomi.
Skema ini memungkinkan PLN mengklaim kompensasi ketika
tarif listrik yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari biaya
pokok penyediaan (BPP) listrik. Pembayaran dilakukan secara
bulanan sebesar 70% dari nilai kompensasi yang telah
direview, dan sisanya 30% dibayarkan setelah audit resmi.
b) PLN berhak mengajukan klaim kompensasi jika tarif listrik yang
ditetapkan pemerintah lebih rendah dari biaya pokok
penyediaan (BPP). Kondisi ini biasanya terjadi karena:
1) Penetapan tarif listrik tetap (non-adjustable) untuk menjaga
daya beli masyarakat.
2) Kenaikan harga energi global (batubara, gas, minyak) yang
meningkatkan BPP.
3) Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang
menaikkan biaya impor energi.
4) Kenaikan volume
konsumsi
listrik
bersubsidi
(rumah tangga 450VA-900VA).
3) Apabila token listrik prabayar memiliki masa berlaku atau dapat
hangus sebelum dimanfaatkan, maka terjadi ketidaksesuaian
mendasar antara pengakuan penjualan dalam pembukuan
dengan realisasi konsumsi energi yang sesungguhnya. Subsidi
dan kompensasi telah dibayarkan oleh negara atas dasar
68
transaksi yang secara akuntansi "sudah selesai", namun secara
fisik energinya tidak pernah mengalir ke konsumen.
9.
Perbedaan transaksi token listrik dengan kuota data internet
a. Bahwa pembelian token listrik pada dasarnya adalah transaksi
pembelian komoditas energi yang telah diproduksi. Dalam Pasal
1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan)
sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, Tenaga Listrik adalah suatu
bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan
didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak
meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, a tau
isyarat. Dalam hal ini listrik adalah suatu bentuk energi sekunder
dalam bentuk arus yang siap dialirkan ke instalasi pelanggan.
Ketika pelanggan membeli token, ia membeli sejumlah unit energi
(kWh) yang telah tersedia secara nyata di sistem jaringan
ketenagalistrikan, sehingga unit energi tersebut tetap menjadi hak
milik pelanggan hingga habis terpakai. Berbeda dengan listrik,
kuota data internet bukanlah energi atau barang yang bersifat
nyata
melainkan
hak
akses
atas
kapasitas
jaringan
telekomunikasi, yang dalam hal ini dapat dianalogikan sebagai
akses terhadap “jalan” yang disediakan dalam hal ini oleh operator
seluler sebagai pembangun atau penyedia “jalan”.
b. Token listrik adalah komoditas energi dan PLN selaku operator
tunggal yang menjalankan tugas negara menyediakan listrik dapat
mengatur cost pembangkitan energi yang dihasilkannya serta
dalam regulasi terdapat mekanisme subsisdi dan kompensasi, hal
ini berbeda dengan penyediaanjasa akses kuota data inteernet,
dimana pelanggan menyewa kapasitas jaringanj “jalan” kepada
operator seluler untuk mengakses internet dengan struktur biaya
dan sifat biaya yang muncul. Sewa kapasitas ini dibatasi oleh
volume berupa banyaknya konten yang dikirim dan diterima
(upload dan download) dan batasan waktu. Ketika batas waktu
yang disepakati pada saat pembelian kuota terlampaui, operator
seluler
sudah
menunaikan
seluruh
kewajibannya
untuk
69
menyediakan
kapasitas
jaringanj"jalan"
sesuai
dengan
kesepakatan pada saat pembelian kuota, terlepas dari tidak
dimanfaatkannya kuota oleh pengguna, operator seluler telah
memenuhi
kewajibannya
dengan
menyediakan
kapasitas
jaringanj “jalan” dalam jangka waktu tertentu.
Kapasitas jaringan “jalan” yang telah disediakan oleh operator
seluler tersebut, apabila tidak digunakan oleh pelanggan sampai
dengan batas waktu tertentu, tidak bisa dialihkan kepada
pelanggan lain dan tidak bisa digunakan/ dimanfaatkan pada
periode berikutnya.
Kapasitas “jalan” yang disediakan oleh Operator “masih
ada”/tersedia selama jangka waktu tertentu, oleh karena itu pada
beberapa paket data, operator mengizinkan memindahkan kuota
tersebut kepada pelanggan lain/transfer kuota.
Dengan demikian secara umum, penyediaan listrik PLN ke
pelanggan risikonya lebih kecil terhadap penggunaaan energi
yang dinamis naik turun, karena PLN dapat mengatur cost
pembangkitan dengan menyesuaikan jumlah generator yang aktif
dan PLN berhak menerima subsidi dan kompensasi dari
pemerintah, jika cost penyediaan listrik meningkat melebihi tarif
yang ditetapkan.
10. Penyediaan Kapasitas Jaringan Telekomunikasi Seluler
Perkenankan Pemerintah untuk dapat menggambarkan penyediaan
kapasitas jaringan telekomunikasi seluler melalui diagram berikut:
Skema Arsitektur Jaringan Seluler
Diagram I: Skema Arsitektur Jaringan Seluler
70
Untuk dapat melayani pelanggan sehingga pelanggan dapat
mengakses internet global, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler
membangun jaringan bergerak seluler dengan diagram seperti pada
gambar di atas.
Pada pokoknya terdapatjaringan inti (backbone) berbasis kabel serat
optik (FO) atau satelit yang menghubungkan wilayah domestik dan
internasional melalui gateway global. Dalam backbone tersebut
terdapat proses pengumpulan trafik data yang dilakukan jaringan
agregasi/ backhaul (metro) yang mendistribusikan kapasitas atau ke
area yang lebih kecil hingga jaringan akses berupa BTS 4G/ SG yang
menghubungkan langsung ke pengguna akhir.
Dalam diagram dimaksud mengilustrasikan skema arsitektur jaringan
seluler, yang menjelaskan bagaimana sebuah perangkat seluler
terhubung hingga ke jaringan internet global melalui berbagai lapisan
infrastruktur.
Struktur jasa akses internet dimulai dari pembangunan infrastruktur
jaringan telekomunikasi yang mencakup:
a.
Akses Radio (Cluster Region Base Transceiver Station/BTS)
Proses dimulai dari penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan
oleh perangkat telepon seluler (ponsel) pengguna melalui
Cluster Region
Base
Transceiver Station
(BTS) yang
dihubungkan dengan kabel serat optik (FO) sebagai jalur
transmisi (backhauil awal BTS adalah menara pemancar yang
berfungsi menjangkau perangkat seluler di wilayah tertentu. Di
sini, sinyal radio dikirim dan diterima dari perangkat ponsel
pengguna. BTS kemudian dikelompokkan dalam klaster-klaster
berdasarkan wilayah geografis untuk memastikan cakupan
sinyal yang berkelanjutan.
b. Perjalanan Data melalui Backhaul
Data dari berbagai klaster BTS kemudian dihubungkan dan
dialirkan melalui jalur yang disebut Backhaul yang merupakan
jalan ataujembatan penghubungyang membawa lalu lintas data
dari situs seluler (ujung jaringan) menuju pusat jaringan. Jalur ini
71
bisa menggunakan media kabel serat optik (FO) untuk
kecepatan maksimal maupun gelombang mikro (microwave).
c. Jaringan Inti (Core Network)
Seluruh lalu lintas data dari backhaul akan bermuara di Core
Network (Jaringan Inti). Di sinilah bagian “otak” dari sistem
seluler yang mengelola mobilitas, keamanan, dan otentikasi
pengguna. Di dalam bagian ini terdapat beberapa komponen
utama seperti:
1)
MSC (Mobile Switching Center): Menangani layanan suara
dan SMS(jaringan 2G/3G).
2)
SGSN (Serving GPRS Support Node): Mengelola paket
data padajaringan 2G/GPRS danjaringan 3G/UMTS.
3)
MME (Mobility Management Entity): Komponen utama
pada jaringan 4G/LTE yang mengurus pelacakan dan
keamanan akses perangkat ketika terkoneksi.
d. lnfrastruktur Tulang Punggung (Backbone)
Untuk menghubungkan antar wilayah yang berjauhan atau antar
pusat data, digunakan Backbone (Fiber/Circuit). Backbone
merupakan jalur transmisi berkapasitas sangat tinggi yang
biasanya terdiri dari jaringan serat optik (FO) bawah tanah atau
bawah laut, memastikan data berpindah dengan kecepatan
tinggi dan latensi rendah.
e. Gerbang Internasional (International Gateway)
Ketika pengguna mengakses konten yang server-nya berada di
luar negeri, data akan melewati Gerbang Internasional. Jalur ini
melibatkan infrastruktur lintas negara yang menggunakan:
1) Satelit: Untuk menjangkau daerah terpencil.
2) Kabel Laut: Jalur utama data antar benua.
3) Koneksi Udara/Laut: Menunjukkan integrasi layanan seluler
yang mencakup transportasi internasional.
f. Internet Global Cloud & Layanan Akhir
Setelah melewati gerbang internasional, data sampai di Internet
Global Cloud. Di sinilah tujuan akhir dari permintaan pengguna
diproses, yang mencakup:
72
a.
Web Services: Situs web dan basis data.
b.
Aplikasi Online: Layanan media sosial, messaging, video
conference, dan aplikasi hiburan yang kita gunakan sehari-
hari di ponsel pintar.
Dari
keseluruhan
infrastruktur
telekomunikasi
tersebut
menentukan kapasitas jaringan yang tersedia, yang dapat
dianalogikan sebagai jalan yang dapat digunakan oleh
pelanggan operator seluler untuk mengakses konten pada
jaringan internet global.
Berkaitan dengan hal tersebut, dan analogi “layanan akses”
dengan “jalan”, maka guna mengetahui mengenai batasan
kapasitas jaringan yang didedikasikan untuk pelanggan
tersebut,
operator
seluler
selaku
penyelenggarajasa
telekomunikasi yang menyediakan jasa akses layanan internet
perlu mengetahui seberapa banyak pelanggan menggunakan
“jalan” yang disediakan olehnya. Dalam hal ini, operator seluler
menghitung jumlah data dalam satuan Byte yang telah dikirim
dan diterima oleh pelanggan melalui “jalan” tersebut pada
rentang waktu tertentu. Jumlah data tersebut merupakan
batasan volume yang merupakan salah satu parameter
penjualan kuota. Operator seluler perlu mengetahui data historis
penggunaan “jalan” dan penjualan kuota kepada pelanggan
dalam rentang waktu tertentu untuk keperluan perencanaan
jaringan telekomunikasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan
pelanggan (Operator sudah menyediakan “lebar jalan” yang
cukup untuk dimanfaatkan pelanggan dalam mengakses konten
internet global sehingga tidak terjadi kemacetan/ congestion).
Dalam penyediaan kapasitas backhaul dan backbone, Operator
seringkali menyewa dari penyedia jaringan serat optik (FO),
kapasitas yang disewa tersebut merupakan perencanaan “lebar
jalan” yang didapat dari akumulasi trafik internet di setiap BTS
pada jam sibuk, agar tidak terjadi congestion/ kemacetan trafik.
Biaya penyewaaan kapasitas jaringan FO dari penyedia jaringan
fiber optik bersifat tetap selama jangka waktu tertentu. Operator
73
juga menanggung biaya lain seperti biaya listrik untuk
menghidupkan BTS dan sebagainya. Biaya tersebut tetap
muncul dan harus ditanggung operator tidak dipengaruhi dengan
apakah pengguna memanfaatkan kuota yang sudah dibeli
secara maksimal atau tidak.
Operator seluler membayar sewa yang sama pada kapasitas
yang disewa kepada pemilik fiber optik pada saat pengguna
hanya sedikit, maupun pada saat pengguna banyak, begitu pula
pembayaran listrik untuk operasional BTS, tetap dikeluarkan
walaupun tidak ada pengguna yang mengakses internet melalui
BTS dimaksud.
11. Praktik Penjualan Paket Data (Kuota) Saat Ini
Operator seluler memprediksikan keperluan kapasitas pada bulan
tertentu berdasarkan data historis dan penjualan kuota prabayar,
maka operator seluler akan menyediakan kapasitas mulai dari BTS
sampai dengan gerbang internasional sesuai dengan kebutuhan dan
prediksi penjualan kuota tersebut. Jika pada bulan tersebut ternyata
para pengguna banyak yang tidak memanfaatkan volume kuotanya
secara maksimal, maka kapasitas atau “jalan” yang sudah disediakan
menjadi kosong atau sedikit penggunanya, namun dari segi biaya
walaupun
“jalan”
tersebut
kosong,
operator
seluler
tetap
mengeluarkan biaya penyediaan “jalan” dimaksud pada bulan
tersebut.
Pada bulan berikutnya berdasarkan data historis dan penjualan kuota
prabayar, maka operator seluler akan menyediakan kapasitas mulai
dari BTS sampai dengan gerbang internasional sesuai dengan
kebutuhan dan prediksi penjualan kuota tersebut sebagaimana pada
bulan sebelumnya di atas, sebagian besar pendapatan yang diterima
dari pelanggan digunakan untuk membayar operasional seperti
pembayaran listrik dan sewa kapasitas backbone dan backhaul di atas
terlepas pengguna menggunakan kuotanya secara maksimal atau
tidak.
12. Praktik Penjualan Paket Data (Kuota) jika Tidak Berbatas Waktu
74
Berdasarkan penjelasan di atas, dan persidangan pada tanggal 16
April 2026 dengan agenda mendengar Keterangan Pihak Terkait
khususnya Pihak Terkait ATSI, Pihak Terkait Telkomsel, Pihak Terkait
Indosat, dan Pihak Terkait XL, terdapat pemahamanan bahwa
operator seluler dalam menyediakanjasa akses interent, telah
menyiapkan kapasitas untuk itu sesuai dengan kebutuhan dan prediksi
penjualan kuota tersebut, dalam hal ini salah satu sarana untuk
memprediksi adalah dengan batas waktu akses. Apabila paket data
(kuota) tersebut tidak berbatas waktu, maka operator seluler kesulitan
memprediksi “jalan” yang perlu disediakan karena pola penggunaan
pelanggan tidak dapat diukur.
Demi terjaminnya layanan, operator seluler perlu menyediakan
kapasitas yang didedikasikan bagi pelanggan untuk mengakses
layanan internet tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Biaya yang dikeluarkan operator seluler untuk menyediakan kapasitas
tersebut
berpotensi
menjadi
sangat
besar
dan
mempunyai
konsekuensi keekonomian.
13. Praktik Penjualan Paket Data (Kuota) Rollover Saat Ini (Berbatas
Waktu)
Dalam hal operator seluler memberlakukan rollover data berbatas
waktu pada suatu produk paket data, operator seluler sudah
memperhitungkan biaya untuk paket data tersebut pada periode
berikutnya, artinya operator seluler perlu menyiapkan “jalan” untuk
digunakan pelanggan paket data tersebut di periode ini sampai
dengan periode berikutnya. Misal periode dalam jangka waktu
bulanan, operator seluler menyediakan kapasitas untuk paket data
dimaksud selama 2 bulan (2 periode) karena dimungkinkan untuk
dilakukan rollover ke bulan berikutnya. Penyediaan kapasitas selama
2 bulan (2 periode) tersebut menjadikan paket data yang dapat
dilakukan rollover lebih tinggi dibanding paket data yang tidak bisa
dilakukan
rollover,
karena
periode
penyediaan
kapasitas
diperhitungkan hanya 1 bulan (1 periode). Saat ini semua operator
seluler telah menyediakan pilihan paket layanan dengan fasilitas kuota
75
rolloveruntuk dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhannya, selain
terdapat juga paket yang tidak rollover.
76
Diagram 2: Hierarki Pembangkitan dan Distribusi Tenaga Listrik
77
Energi listrik dibangkitkan berasal dari beberapa mesin pembangkit,
sederhananya adalah dari beberapa generator, kemudian terdapat trafo
yang menaikkan tegangan agar energi listrik bisa didistribusikan melalui
kabel yang tidak terlalu besar (arus kecil, tegangan besar), kemudian
setelah sampai ke tujuan daerah tertentu, trafo akan menyesuaikan
tegangan. Energi listrik disalurkan melalui pipa besar (transmisi)
dibedakan daya tegangannya berdasarkan segmentasi pelanggan.
Tegangan tinggi (daya 30.000 kVA atau lebih) untuk menyalurkan
pelanggan dengan tegangan tinggi, biasanya untuk pelanggan sektor
industri atau bisnis skala besar. Pelanggan tegangan menengah
salurannya diperkecil (200 kVA s.d kurang dari 30.000 kVA), pada
umumnya disalurkan ke konsumen yang membutuhkan daya besar
seperti pabrik-pabrik industri kelas menengah. Pelanggan tegangan
rendah (daya s.d 220 kVA) biasanya digunakan pelanggan rumah
tangga.
PLN dapat mengatur aktivitas generator pembangkit, pada saat siang
hari di saat penggunaan listrik menurun, beberapa generator dapat
dimatikan, sehingga menghemat cost. Pada saat malam hari atau
penggunaan listrik banyak, generator dapat diaktifkan semua sesuai
kebutuhan. Oleh karena itu, cost yang ditimbulkan dapat disesuaikan
dengan naik turunnya kebutuhan energi listrik. Sehingga masa berlaku
token listrik dapat berlaku selamanya karena pembangkitan listrik dapat
diatur sesuai kebutuhan.
II.
Mengenai Keberadaan Kuota Hangus dan Kuota Data Internet
Sebagai Jasa Akses Internet
Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir., S.H.,
M.Hum., Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H., M.Hum., Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr.
Saldi Isra, S.H., M.P.A., Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani,
S.H., M.Si., Pr.M. dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H, dan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H, dalam persidangan
perkara a quo pada pokoknya menanyakan mengenai kemana sisa
kuota yang tidak terpakai, dan apa dasar kuota data internet sebagai
hak akses, bukan kebendaan, dan dalam kerangka kontraktual?
78
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa istilah “kuota hangus” sebagaimana digunakan oleh para
Pemohon pada dasarnya merupakan istilah yang berkembang di
masyarakat yang sebenarnya untuk menggambarkan kondisi
berakhirnya jangka waktu jasa layanan berupa pemberian dan
penyediaan akses terhadap internet yang sebelumnya dipilih oleh
pelanggan. Dalam konteks tersebut, yang sebenarnya terjadi ialah
berakhirnya jangka waktu jasa layanan (yang secara karakter
(nature) dan sifatnya jasa layanan itu berbasis pada volume dan
waktu tertentu), bukan kondisi di mana ada hak milik dari pelanggan
yang dihanguskan secara sepihak.
2. Dalam hal paket/kuota jasa layanan internet yang telah dipilih oleh
pelanggan selesai (apakah volume yang telah mencapai maksimal
dan/atau jangka waktu telah berakhir), maka pemberian jasa akses
dan layanan internet yang sebelumnya didedikasikan untuk
pelanggan terhadap kapasitas jaringan menjadi terhenti/berakhir.
Hal ini sesuai dengan nature penyelenggaraan jasa telekomunikasi
yang menjalankan kegiatan usaha pada bidangjasa yang menuntut
adanya pembatasan volume dan/atau jangka waktu tertentu.
Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian angka Romawi I di atas,
penyediaan kapasitas jaringan oleh operator seluler membutuhkan
beberapa komponen jaringan di mana dalam pengadaannya
operator
dibatasi
beberapa
ketentuan
seperti,
penyewaan
backbone/backhaul yang penyewaannya dibatasi oleh volume dan
periode waktu tertentu.
3. Pemaknaan terdapat paket/kuota hangus tidak tepat karena nature
penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis pada layanan
(service), bukan penjualan barang dalam hal ini berupa kuota/paket
internet.
4. Pemaknaan yang tidak tepat seringkali dijumpai dimana diartikan
bahwa operator seluler menjual konten sebanyak batasan volume
kuota tersebut, sehingga pemaknaan ini menimbulkan interpretasi
bahwa kuota yang sudah dibayar (menjadi hak milik konsumen)
79
menjadi hangus karena belum diambil sampai dengan batas waktu
yang ditentukan, padahal operator seluler layanannya adalah
menyewakan kapasitas jaringan “jalan” kepada pelanggan untuk
mengakses konten internet.
5. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara
akses internet melalui jaringan bergerak seluler (“akses Internet”)
dengan konten internet. Konten internet dapat merupakan, laman
web, gambar, video, software, dll, yang disediakan oleh penyedia
konten baik berbayar atau tidak berbayar. Hal ini menjadi
membingungkan ketika kuota yang dibeli dari operator seluler
dimaknai sebagai konten. Sebagai ilustrasi, seorang pengguna
internet dalam hal ini sebagai pelanggan akses internet dari
operator seluler membeli kuota sebanyak 10 GB yang berlaku
selama 30 hari, kemudian pengguna internet tersebut perlu untuk
menginstall software (produk digital), misalnya Microsoft Office yang
dibeli dari situs web atau aplikasi Microsoft dengan besar file
sebesar 6 GB. Setelah melakukan pembayaran konten di situs web
atau aplikasi Microsoft tersebut, pengguna mengunduh (download)
“file/ software” Microsoft Office tersebut dari server Microsoft yang
menggunakan akses internet dari operator seluler.
Mengingat sistem penjualan kuota memiliki 2 (dua) batasan yaitu
volume dan waktu, maka operator menghitung volume konten yang
dilewatkan/melalui jaringannya, setelah download file/software
Microsoft tersebut, kuota pengguna berkurang 6GB, sehingga
tinggal 4 GB.
Dari ilustrasi di atas, pengguna internet yang merupakan pelanggan
operator seluler tidak membeli barang digital dari operator seluler,
namun membeli akses internetnya. Adapun pembelian software dari
aplikasi atau situs web misalnya Microsoft tadi, berupa lisensi
penggunaan software tersbut, sehingga mendapat unduhan
software (produk digital) yang dapat disimpan di komputer
pengguna. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa
pelanggan akses internet dari operator seluler mengkonsumsi
konten yang disediakan oleh penyedia konten/platform, seperti
80
sosial media (tiktok, instagram, facebook), game online (MLBB,
Roblox), streaming (Youtube, Spotify, Netflix), dan sebagainya.
Konten tersebut disalurkan melalui kapasitas jaringan “jalan” yang
disewa oleh pelanggan dari operator seluler
6. Bahwa kuota data dalam layanan telekomunikasi pada hakikatnya
merupakan hak penggunaan atas kapasitas layanan jaringan yang
diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada pelanggan
dalam jangka waktu tertentu. Dalam konstruksi tersebut, hubungan
antara pelanggan dan penyelenggara adalah pemberian hak untuk
menggunakan sebagian kapasitas jaringan dalam periode tertentu
sesuai dengan syarat dan ketentuan layanan yang berlaku. Oleh
karena itu, ketika pelanggan memperoleh kuota data, yang
sesungguhnya diperoleh bukanlah suatu “barang'” yang dapat
dimiliki secara permanen, melainkan hak untuk menggunakan
kapasitas jaringan dalam batas kuota dan waktu yang telah
ditentukan.
7. Bahwa ketika masa berlaku kuota berakhir, maka yang terjadi
bukanlah perpindahan atau pengambilalihan suatu objek oleh pihak
penyelenggara, melainkan berakhirnya hak penggunaan kapasitas
jaringan yang sebelumnya diberikan kepada pelanggan.
Ketika batas waktu yang disepakati (kontraktual) pada saat
pembelian kuota terlampaui, operator seluler sudah menunaikan
seluruh kewajibannya untuk menyediakan kapasitas jaringan/"jalan"
sesuai dengan kesepakatan pada saat pembelian kuota, terlepas
dari tidak dimanfaatkannya kuota oleh pelanggan, operator seluler
telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan kapasitas
jaringan “jalan” dalam jangka waktu tertentu.
Kapasitas jaringan/“jalan” yang telah disediakan oleh operator
seluler tersebut, apabila tidak digunakan oleh pelanggan sampai
dengan batas waktu tertentu, tidak bisa dialihkan kepada pelanggan
lain dan tidak bisa digunakan/dimanfaatkan pada periode
berikutnya.
Jadi dalam hal ini, penyelenggara telekomunikasi memberikan hak
penggunaan layanan kepada pelanggan untuk menggunakan
81
kapasitas jaringan yang dimiliki oleh operator seluler, ketika hak
penggunaan tersebut telah berakhir maka kapasitas layanan
jaringan tersebut mengikuti syarat dan ketentuan paket data yang
dipilih oleh pelanggan, dalam hal paket data yang dipilih oleh
pelanggan terdapat jenis layanan rollover paket data, maka
sepanjang pelanggan memenuhi syarat dan ketentuan yang
dipersyaratkan untuk mendapatkan layanan rollover, sisa kuota
data yang belum digunakan dapat diakumulasikan ke dalam paket
data yang dipilih oleh pelanggan pada periode berikutnya.
8. Penentuan tarif kuota internet senyatanya ditentukan berdasarkan
jenis layanan, tempat, volume dan masa berlaku tertentu. Hal
demikian diatur dalam Pasal 1 angka 40 PM Kominfo No. 5 Tahun
2021, dikutip:
“Tarif Paket Layanan adalah tarif yang diberlakukan berdasarkan
jenis layanan, tempat, volume, dan waktu dengan masa berlaku
tertentu"
Dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka telah jelas
menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tarif kuota internet
selain berdasarkan volume juga mempertimbangkan masa berlaku,
sehingga pemaknaan Pemohon yang memaknai kuota hangus
senyatanya tidaklah tepat melainkan berakhirnya hak akses
terhadap kapasitas jaringan telekomunikasi untuk mengakses
internet yang telah dibatasi berdasarkan masa berlaku tertentu.
9. Selain itu, Para Pemohon selaku konsumen telah didefinisikan
secara tersendiri dalam PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 sebagai
subjek hukum yang dikenal sebagai Pelanggan, yang dimana dalam
ketentuan Pasal 1 angka 81 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021, dikutip:
“Pelanggan
adalah
perseorangan,
badan
hukum,
instansi
pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi dan/ atau
Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak.”
Dari pengertian pelanggan sebagaimana dikutip di atas, dalam
aspek telekomunikasi maka kuota internet tidak dapat dimaknai
sebagai
suatu hak
kebendaan,
karena
pelanggan bukan
mendapatkan hak kebendaan atas pembelian kuota internet
melainkan mendapatkan akses untuk menggunakan kapasitas
82
jaringan telekomunikasi sehingga dapat terhubung dengan internet
berdasarkan kontrak (hak akses).
10. Berkenaan dengan apakah kuota data internet termasuk benda
yang dapat habis atau jasa, jika dilihat dalam persepektif kerangka
World Trade Organization (WTO), layanan internet dikategorikan
sebagai bagian dari "services" Uasa) hal ini dapat ditelusuri
langsung dalam instrumen utama General Agreement on Trade in
Services (GATS). Lebih lanjut dalam kerangka International
Telecomunication
Union
(ITU)
telekomunikasi
dikategorikan
sebagai transmisi, emisi, atau penerimaan tanda, sinyal, tulisan,
gambar, suara, atau informasi melalui sistem kabel, radio, optik,
atau elektromagnetik, sehingga layanan internet dianggap sebagai
layanan
berbasis
telekomunikasi
(telecommunication-based
service).
11. Bahwa dalam praktiknya, “kuota” merupakan parameter dalam
sistem
pengendalian
penggunaan
yang
berfungsi
untuk
menginformasikan satuan ukur dari akses pelanggan terhadap
jaringan yang ditunjukkan dalam bentuk volume dan waktu,
sehingga tidak memiliki karakter sebagai benda atau komoditas
yang dapat dimiliki, disimpan, atau dialihkan secara mandiri di luar
sistem layanan, melainkan semata mata merupakan instrumen
teknis untuk menjaga keteraturan penggunaan jaringan.
12. Bahwa oleh karena itu, istilah “kuota hangus” tidak tepat secara
konseptual, karena menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat
suatu objek yang hilang, padahal dalam kenyataannya yang
berakhir adalah masa berlaku dari hak akses kapasitas jaringan
telekomunikasi sebagaimana telah disepakati (kontraktual) sejak
awal. Berakhirnya masa berlaku dari hak akses kapasitas jaringan
telekomunikasi tersebut juga tunduk pada syarat dan ketentuan
berdasarkan jenis layanan kuota data yang dipilih oleh pelanggan,
dalam hal pelanggan memilih jenis layanan yang memberikan
pilihan rollover, maka sepanjang pelanggan memenuhi syarat dan
ketentuan layanan tersebut, sisa kuota yang belum digunakan dapat
diakumulasikan pada periode berikutnya.
83
13. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menekankan kuota
internet sebagai objek yang memiliki karakter sebagai hak milik atau
aset ekonomi tidak tepat, karena dalam praktik penyelenggaraan
jasa telekomunikasi, kuota bukan merupakan benda yang dapat
dimiliki, disimpan, atau dialihkan secara mandiri, melainkan
merupakan parameter penggunaan atas akses kapasitas jaringan
telekomunikasi.
14. Dengan demikian, istilah “kuota hangus” pada dasarnya merupakan
istilah praktis yang menggambarkan berakhirnya hak akses atas
kapasitas jaringan telekomunikasi dalam suatu periode, bukan
hilangnya atau berpindahnya suatu objek. Oleh karena itu,
pertanyaan mengenai ke mana kuota "hangus" tersebut berada
perlu dipahami dalam kerangka bahwa yang berakhir adalah hak
penggunaan layanan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya
bahwa ketika batas waktu yang disepakati pada saat pembelian
kuota terlampaui, Operator seluler sudah menunaikan seluruh
kewajibannya untuk menyediakan kapasitas jaringan/"jalan" sesuai
dengan kesepakatan pada saat pembelian kuota, terlepas dari tidak
dimanfaatkannya kuota oleh pengguna, Operator seluler telah
memenuhi kewajibannya dengan menyediakan kapasitas jaringan
“jalan” dalam jangka waktu tertentu.
Kapasitas jaringan/"jalan" yang telah disediakan oleh operator
seluler tersebut, apabila tidak digunakan oleh pelanggan sampai
dengan batas waktu tertentu, tidak bisa dialihkan kepada pelanggan
lain dan tidak bisa digunakan/dimanfaatkan pada periode
berikutnya.
Pemahaman mengenai kuota yang dianggap sebagai konten yang
dijual oleh operator seluler yang menyebabkan kuota memiliki sifat
kebendaan sehingga memunculkan istilah kuota hangus yang
seolah-olah ada benda yang nyata yang dihanguskan oleh operator
seluler di akhir periode ini tidak tepat. Selain itu, perlu Pemerintah
tegaskan kembali tidak ada pihak yang mendapat keuntungan dari
sisa “kuota hangus” baik operator seluler maupun pemerintah.
84
15. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (3) PM Kominfo No. 5 Tahun 2021
mengatur mengenai hak pelanggan memindahkan deposit sisa
prabayar ke nomor lain dalam penyelenggara yang sama. Dalam
hal ini penting untuk membedakan secara tegas antara Deposit
Prabayar dan Kuota Internet. Deposit Prabayar dalam hal ini adalah
sejumlah
saldo
yang
dimiliki
oleh
Pelanggan
Jaringan
Telekomunikasi yang ada dalam sistem Penyelenggara Jaringan
Telekomunikasi (vide Pasal 1 angka 48 PM Kominfo No. 5 Tahun
2021). Sedangkan Kuota Internet adalah skema layanan yang
merepresentasikan hak akses penggunaan layanan dalam jangka
tertentu. Kuota Internet bukanlah merupakan saldo uang, melainkan
salah satu skema layanan.
Kuota data yang tidak terpakai tidak termasuk dalam kategori “sisa
deposit prabayar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3)
PM Kominfo No.5 Tahun 2021.
Dengan demikian, ketentuan Pasal 74 ayat (3) Pasal 74 ayat (3) PM
Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 bukan menjadi dasar untuk
menyamakan perlakuan antara sisa deposit prabayar dengan sisa
kuota internet. Hak atas deposit prabayar merupakan bagian dari
hak kebendaan yang dapat dialihkan, sedangkan kuota internet
merupakan bagian dari hak kontraktual atas layanan hak akses atas
kapasitas jaringan telekomunikasi yang memiliki batasan volume
dan waktu.
16. Bahwa terhadap sisa kuota internet yang tidak terpakai, secara
teknis,
sisa
volume
atas
hak
akses
terhadap
jaringan
telekomunikasi yang tidak digunakan oleh pelanggan tidak
memungkinkan untuk disimpan, dialihkan, dan dikumpulkan,
sehingga tidak mungkin digunakan atau diperjualbelikan kembali
oleh operator seluler. Dengan demikian, operator seluler tidak
memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume atau data yang
tidak digunakan oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang
telah dipilih oleh pelanggan, oleh karena itu istilah “kuota hangus”
tidak tepat secara konseptual karena menimbulkan persepsi seolah-
olah terdapat suatu objek yang hilang, padahal dalam kenyataannya
85
yang berakhir adalah masa berlaku dari hak akses kapasitas
jaringan telekomunikasi sebagaimana telah disepakati sejak awal.
Berakhirnya masa berlaku dari hak akses kapasitas jaringan
telekomunikasi tersebut juga tunduk pada syarat dan ketentuan
berdasarkan jenis layanan kuota data yang dipilih oleh pelanggan,
dalam hal pelanggan memilih jenis layanan yang memberikan
pilihan rollover, maka sepanjang pelanggan memenuhi syarat dan
ketentuan layanan tersebut, sisa kuota yang belum digunakan dapat
diakumulasikan pada periode berikutnya.
17. Oleh karena nature dari jasa telekomunikasi (in casu internet) yang
berbasis pada penyediaan jasa layanan internet untuk volume dan
jangka waktu tertentu, maka pada prinsipnya sisa volume (data)
yang tidak digunakan pelanggan setelah jangka waktu berakhir
tidak dapat dialihkan ataupun diambil secara sepihak oleh
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, karena pada hakikatnya pada
saat awal pembelian kuota internet dari pelanggan, tidak pernah
terjadi perpindahan hak milik atas kebendaan dari operator seluler
kepada pelanggan;
18. Bahwa kapasitas jaringan internet yang disediakan oleh operator
seluler tidak pernah berpindah kepemilikannya kepada pelanggan.
Ketika pelanggan memilih dan membayar jasa layanan internet
sesuai paket/kuota layanan tertentu, maka pelanggan akan
diberikan jasa pemberian hak akses dan layanan untuk mengakses
kapasitas jaringan yang disediakan oleh operator seluler. Ketika
jasa layanan itu berakhir, maka penyediaan hak akses dan layanan
pelanggan terhadap kapasitas jaringan itu akan berakhir.
19. Rujukan Rezim kuota data internet sebagai jasa akses internet
a. International Telecomunication Union (ITU) memberikan
pengertian telekomunikasi dikategorikan sebagai transmisi,
emisi, atau penerimaan tanda, sinyal, tulisan, gambar, suara,
atau informasi melalui sistem kabel, radio, optik, atau
elektromagnetik, sehingga layanan internet dianggap sebagai
layanan berbasis telekomunikasi (telecommunication-based
service).
86
b. GATS
Annex
on
Telecommunications
(WTO,
1998)
Mendefinisikan "Public telecommunications transport service”
sebagai layanan transmisi sinyal secara real-time (termasuk
data transmission), tanpa perubahan bentuk atau isi informasi
pelanggan. Internet access dan mobile broadband termasuk
dalam kategori packet-switched data transmission services (W/
1202.C.b) yang diklasifikasikan sebagai jasa telekomunikasi
(services), bukan barang.
c.
Klasifikasi Berdasarkan W/120 dan CPC
1) Dalam dokumen W/ 120 (Daftar Klasifikasi Sektor Jasa
GATS), paket data masuk ke dalam kategori 2.C.b: Packet-
Switched Data Transmission Services. Jika kita merujuk
pada Central Product Classification (CPC) Prov. 7523,
layanan ini mencakup transmisi data di mana informasi
dikirimkan
dalam
bentuk
paket
melalui
jaringan
telekomunikasi.
2) Karakteristik “Right to Access” (Bukan Kepemilikan
Barang) Secara teknis, apa yang disebut masyarakat
sebagai “pembelian kuota” sebenarnya adalah penyewaan
hak akses ke infrastruktur jaringan dalam kapasitas tertentu
(gigabyte) atau waktu tertentu. Berdasarkan aturan WTO:
3) Tanpa
Perubahan
Konten:
Layanan
ini
hanya
mentransmisikan sinyal tanpa mengubah bentuk atau isi
informasi pelanggan. Ini adalah karakteristik utama dari
transport service (jasa transportasi informasi).
4) Bukan Perpindahan Kepemilikan: Berbeda dengan goods
di mana terjadi perpindahan kepemilikan aset fisik, dalam
paket data, pelanggan tidak memiliki “bit” atau “frekuensi”
tersebut. Pelanggan hanya membayar jasa operator untuk
mengantarkan data dari titik A ke titik B.
d. Namun demikian perlu Pemerintah tegaskan bahwa kuota data
internet sebagai jasa akses internet bukan berasal dari satu
traktat yang
spesifik
memerintahkan model
dimaksud,
melainkan dari praktik regulasi telekomunikasi global yang
87
memang memandang internet access sebagai “service”', dan
bukan sebagai “sale of goods”.
Di Uni Eropa, European Electronic Communications Code
memasukkan internet access service ke dalam definisi
electronic communications service, yaitu layanan yang
umumnya diberikan untuk imbalan melalui jaringan komunikasi
elektronik. Di Inggris, Ofcom juga menempatkan hubungan
pelanggan-penyedia telekomunikasi dalam kerangka kontrak,
dan mewajibkan aturan kontrak serta ringkasan kontrak bagi
layanan telekomunikasi. Di Australia, ACMA menjelaskan
bahwa kontrak adalah perjanjian hukum antara pelanggan dan
telco untuk produk atau layanan telekomunikasi, termasuk
internet, dan carrier/carriage service provider diatur sebagai
pihak yang menyediakan telecommunication services. Jadi
secara perbandingan, membingkai internet sebagai jasa
komunikasi elektronik yang dijual melalui kontrak adalah
pendekatan yang sangat lazim lintas yurisdiksi.
Adapun dari sisi hukum internasional publik, Indonesia memang
telah meratifikasi WTO Agreement melalui UU No. 7 Tahun
1994, dan di tingkat WTO telekomunikasi diperlakukan sebagai
bagian dari perdagangan jasa. WTO sendiri menjelaskan
bahwa aturan perdagangan yang berlaku untuk telekomunikasi
berada dalam kerangka GATS, yakni perjanjian umum tentang
perdagangan jasa. Namun perlu digarisbawahi: komitmen WTO
atau diskursus WTO maupun di organisasi lain seperti ITU itu
tidak langsung menentukan klasifikasi perdata internal bahwa
“kuota adalah hak akses kontraktual dan bukan barang” secara
rinci. Fungsi benchmark internasional di sini lebih sebagai
penguat bahwa sektor telekomunikasi secara global memang
diregulasi
sebagai
services/electronic
communications
services, sementara klasifikasi operasional di Indonesia tetap
ditentukan oleh UU Telekomunikasi dan peraturan turuanannya
dan kontrak layanan yang berlaku di dalam negeri.
88
e. Jadi dapat disimpulkan bahwa rezim ini diperoleh terutama dari
hukum nasional sektor telekomunikasi Indonesia sebagai lex
specialis, lalu dibaca bersama hukum perikatan dalam
KUHPerdata, dan konsisten dengan benchmark internasional
yang sama-sama memperlakukan internet access sebagai
layanan komunikasi elektronik berbasis kontrak.
20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah jelas dan
nyata dimana kuota internet bukanlah merupakan hak kebendaan
yang dialihkan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada
konsumen karena hanyalah jasa pemberian hak akses terhadap
kapasitas jaringan yang disediakan oleh operator seluler dengan
berbasis waktu tertentu kepada konsumen sesuai dengan paket
layanan yang telah disepakatinya, sehingga sisa kuota yang tidak
terpakai tidak dapat dikategorikan sebagai nilai ekonomi yang
tersimpan (stored value), melainkan merupakan bagian dari hak
akses layanan yang memiliki masa berlaku, dan bukan keuntungan
tambahan bagi penyelenggara telekomunikasi.
III.
Mengenai Permasalahan Penerapan Mekanisme Rollover Tanpa
Batas Waktu dan Dampak bagi Implementasi Ketentuan a quo
Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah,
S.H., M.H. dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi Prof. Dr. Saldi lsra, S.H., M.P.A. dalam persidangan perkara
a quo menanyakan mengenai apa permasalahan dari penerapan
kewajiban mekanisme rollover tanpa batas waktu serta dampaknya
terhadap biaya, tarif, dan kualitas layanan.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim dimaksud, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Dari segi normatif, permohonan a quo ketentuan Pasal 28 UU
Telekomunikasi sebaimana telah diubah dengan Pasal 71 angka
2 UU CK yang mengatur kerangka umum penetapan tarif
penyelenggaraan telekomunikasi baik penyelenggara jasa
telekomunikasi maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaknai Para Pemohon akan berdampak pada
89
keseluruhan industri dan penyelenggaraan telekomunikasi bagi
penyelenggara jasa telekomunikasi maupun penyelenggara
jaringan telekomunikasi yang tidak menyediakan layanan jasa
akses internet.
2. Dari segi praktik, saat ini operator seluler telah menyediakan
paket data yang dapat dilakukan rollover namun memiliki masa
berlaku mengikuti paket awal yang dibeli pelanggan, sehingga
secara teknis memungkinkan, namun jika rollover diwajibkan
dalam tingkatan undang-undang akan berimplikasi pada
pengaturan pentarifan. Lebih lanjut dalam pengaturan ini patut
dipertimbangkan potensi implikasinya dari segi keberlangsungan
industri, kualitas lyanan, dan kepentingan masyarakat.
3. Bahwa Pemerintah berpandangan potensi implikasinya jika
mekanisme rollover kuota diberlakukan secara wajib tanpa batas
waktu untuk seluruh penyelenggara jasa layanan internet akan
berpotensi membuat ketidakpastian pengelolaan jaringan oleh
operator seluler yang pada akhirnya dapat berdampak juga
diperlukannya upaya tambahan untuk menjaga kapasitas
jaringan oleh operator seluler yang terdapat konsekuensi teknis
kualitas layanan dan ekonomi yang perlu diperhitungkan.
4. Bahwa ketidakpastian pengelolaan jaringan merujuk pada
kondisi di mana penyelenggara telekomunikasi tidak dapat
secara pasti memperkirakan tingkat penggunaan layanan dalam
suatu periode tertentu, karena adanya akumulasi sisa kuota dari
periode sebelumnya yang tetap dapat digunakan di periode
berikutnya tanpa batas waktu. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan kebutuhan untuk menyediakan kapasitas jaringan
layanan
yang
lebih
besar
dari
kondisi
normal
guna
mengantisipasi penggunaan yang tidak terprediksi.
5. Bahwa peningkatan biaya operasional, dapat terjadi pula adanya
kebutuhan penambahan investasi untuk meningkatkan kapasitas
jaringan, dalam hal ini merupakan konsekuensi dari kebutuhan
penyediaan kapasitas jaringan telekomunikasi untuk layanan
tambahan tersebut, termasuk dalam bentuk peningkatan beban
90
pengoperasian dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi yang
membuat tentunya biaya operasional yang meningkat.
6. Bahwa penurunan kualitas layanan dalam hal ini adalah potensi
yang timbul apabila kapasitas jaringan telekomunikasi tidak dapat
secara seimbang mengimbangi peningkatan atau fluktuasi
penggunaan layanan, yang dapat berdampak pada performa
layanan yang diterima oleh masyarakat.
7. Bahwa untuk jangka pendek, apabila operator seluler diwajibkan
menerapkan fitur rollover dapat mengakibatkan terhambatnya
inovasi dari masing-masing operator seluler untuk menyediakan
alternatif, atau opsi paket, atau kuota layanan internet yang
beragam sesuai dengan kebutuhan dan daya beli berbagai
segmentasi masyarakat. Selain itu, secara otomatis dapat
berpotensi pada peningkatan tarif layanan internet karena alasan
meningkatnya kebutuhan investasi dan operasional dalam
penyediaan layanan internet berbasis rollover kepada pelanggan.
Kemudian
untuk
jangka
panjang,
hal
dimaksud
dapat
menghambat perluasan dan pembangunan kapasitas jaringan
telekomunikasi, khususnya untuk menunjang ekosistem di
daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi
atau secara ekonomi tidak komersial. Mengingat investasi dan
biaya-biaya operasional secara otomatis akan berfokus pada
penguatan kapasitas jaringan telekomunikasi yang mendukung
fitur rollover bilamana fitur rollover bersifat wajib. Padahal, belum
tentu fitur rollover dengan biaya yang relatif lebih tinggi sesuai
dengan
kebutuhan
dan
kemampuan
berbagai
lapisan
masyarakat.
8. Dalam aspek teknis Pihak Terkait ATSI dan para operator seluler
dalam persidangan tanggal 16 April 2026 menyampaikan bahwa
fitur rollover memungkinkan volume (data) yang tidak digunakan
dapat terakumulasi dari waktu ke waktu. Hal ini tidak serta-merta
baik mengingat dalam sistem jaringan telekomunikasi, kapasitas
jaringan telekomunikasi tidak dirancang untuk mengakomodasi
penggunaan simultan yang bersifat akumulasi dalam jumlah yang
91
menumpuk (tidak terbatas). Kapasitas jaringan telekomunikasi
dirancang berdasarkan proyeksi traffic yang realistis dan
berdasarkan pola penggunaan rata-rata pelanggan. Bahkan
dengan kondisi seluruh paket bersifat rollover akan membuka
ruang bagi pihak-pihak yang mempunyai daya beli tinggi untuk
menumpuk akses internet (yang kapasitasnya terbatas tadi)
hanya untuk kepentingan dirinya atau afiliasinya dalamjangka
waktu yang tidak tertentu. Hal ini justru akan menghambat upaya
untuk meningkatkan pertumbuhan penetrasi koneksi masyarakat
terhadap akses internet dan peningkatan tarif yang saat ini justru
sudah relatif terjangkau.
9. Bahwa mencermati persidangan tanggal 16 April 2026 dapat
diperoleh pemahaman apabila seluruh layanan diberlakukan
dengan fitur rollover dan tanpa batas waktu tertentu, operator
seluler akan menghadapi 2 (dua) kemungkinan yang sama-sama
tidak efisien dan akibatnya juga dapat merugikan masyarakat,
yakni: 1) menyediakan kapasitas jaringan telekomunikasi yang
sangat besar untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan traffic
yang tidak terprediksi; atau 2) menghadapi risiko penurunan
kualitas layanan akibat kelebihan beban jaringan. Oleh karena
itu, dalam praktik-praktik industri jasa telekomunikasi, fitur
rollover
bersifat
alternatif/opsi
yang
ditawarkan
kepada
pelanggan sebagai bagian dari inovasi yang berasal dari operator
seluler dan bila sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan
segmentasi tertentu.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpandangan
kemungkinan teknis penerapan mekanisme rollover tidak dapat
secara langsung diterjemahkan menjadi kewajiban regulatif
dalam ketentuan a quo. Pembentuk undang-undang melalui
Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan
Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja telah memilih paradigma light
touch regulation di mana penetapan model layanan, termasuk
masa berlaku kuota, diserahkan kepada mekanisme persaingan
usaha yang sehat di antara penyelenggara telekomunikasi
92
dengan pengawasan Pemerintah pada level formula tarif dan
instrumen korektif tarif batas atas dan tarif batas bawah.
11. Pemilihan paradigma ini terbukti telah menghasilkan inovasi
sebagaimana terlihat dari adanya operator seluler yang telah
menerapkan opsi layanan rollover untuk kuota internet dalam
beberapa produk komersialnya, yaitu terdapat:
a. produk-produk tanpa rollover dengan harga kuota lebih
rendah ditujukan untuk melayani masyarakat yang lebih
mementingkan
keterjangkauan
harga
dan
tidak
membutuhkan fitur rollover; dan
b. produk-produk dengan rollover dengan harga kuota lebih
tinggi
ditujukan
untuk
melayani
masyarakat
yang
membutuhkan fitur rollover.
12. Apabila ketentuan a quo yang merupakan ketentuan induk atau
kerangka umum berkenaan dengan penetapan tarif
penyelenggaraan telekomunikasi baik jaringan maupun jasa
telekomunikasi, menjadi dimaknai terdapat kewajiban rollover
secara universal kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi,
hal tersebut justru berpotensi mengurangi variasi produk yang
dapat
ditawarkan
kepada
pelanggan
atau
konsumen,
menghilangkan opsi paket dengan harga lebih terjangkau dan
jangka pendek yang dipilih oleh kelompok konsumen tertentu,
serta menimbulkan tekanan finansial terhadap penyelenggara
telekomunikasi dengan struktur biaya berbeda yang pada
akhirnya dapat mengganggu prinsip persaingan usaha yang
sehat. Melalui kebijakan ini keseimbangan yang diharapkan oleh
Pasal 28
ayat
(2)
UU Telekomunikasi
yakni:
dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha
yang sehat lebih terjamin. Dengan menjamin persaingan usaha
yang sehat dapat mendorong percepatan pergelaran infrasrtuktur
telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah
3T (tertinggal, terdepan, terluar). Karakteristik dan kebutuhan
masyarakat yang beragam juga menjadikan kebijakan untuk
memberikan berbagai jenis layanan sesuai kebutuhan menjadi
93
pilihan terbaik dibanding menyeragamkan/mewajibkan 1 jenis
layanan yang berlaku untuk semua (fit for all).
IV.
Mengenai Penetapan Tarif dan Kaitannya dengan Kepentingan
Masyarakat serta Persaingan Usaha Yang Sehat
Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Ir. Adies Kadir., S.H.,
M.Hum., Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H., M.Hum. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H.,
M.Si., Pr.M. dan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof.
Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., dalam persidangan perkara a quo
menanyakan mengenai penetapan tarif, termasuk tarif batas atas dan
tarif batas bawah, serta keterkaitannya dengan kepentingan
masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah Pasal 71 angka 2 UU CK menyatakan
bahwa penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah harus
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha
yang sehat merupakan norma yang bersifat prinsipil dan menjadi
dasar dalam perumusan kebijakan tarif di sektor telekomunikasi.
2. Bahwa kepentingan masyarakat dalam penetapan tarif dalam hal
ini mencakup keterjangkauan harga layanan untuk masyarakat,
bagaimana kualitas layanan, ketersediaan layanan di masyarakat,
juga keberlanjutan layanan untuk masyarakat. Dengan demikian
kebijakan yang hanya berfokus pada satu aspek, misalnya
menghilangkan masa berlaku kuota tanpa mempertimbangkan
dampaknya terhadap kualitas layanan dan harga, justru berpotensi
merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Maka
dari Pemerintah dalam menentukan tarif batas atas dan tarif batas
bawah tidak hanya melihatnya sebagai sebuah instrumen ekonomi,
tetapi juga instrumen perlindungan konstitusional masyarakat
dalam memperoleh layanan yang layak. Dalam hal ini juga jika
Pemerintah mewajibkan mekanisme kuota rollover kepada seluruh
94
penyedia telekomunikasi maka akan membebankan masyarakat
dimana harga kuota yang akan melonjak seperti yang dijelaskan
sebelumnya. Harga kuota yang akan melonjak tinggi ini justru
bertentangan dengan amanat normatif dalam Pasal 28 ayat (2) UU
Telekomunikasi yang mengamanatkan penentuan tarif ini harus
memperhatikan kepentingan masyarakat, yang mana harga yang
tinggi akan membuat kuota internet sulit untuk dijangkau oleh
masyarakat.
3. Bahwa dalam konteks persaingan usaha yang sehat, penetapan
tarif batas atas dan batas bawah memiliki fungsi yang sangat
strategis, yaitu untuk mencegah dua bentuk distorsi pasar yaitu: (1)
Mencegah harga terlalu tinggi (eksploitasi pasar), dan (2)
Mencegah harga terlalu rendah (predatory pricing). Penetapan tarif
batas bawah berfungsi untuk mencegah praktik harga tidak wajar
seperti predatory pricing. Tanpa adanya batas bawah, pelaku
usaha yang memiliki kemampuan finansial besar berpotensi
melakukan praktik penetapan harga sangat rendah untuk
menyingkirkan pesaing, yang mana kondisi ini dalam jangka
panjang dapat mengurangi kompetisi dan merugikan masyarakat.
Sedangkan penetapan tarif batas atas berfungsi sebagai
perlindungan
untuk
masyarakat
agar
penyelenggara
telekomunikasi tidak menetapkan harga yang eksploitatif.
4. Bahwa dalam perspektif persaingan usaha, Pemerintah memaknai
bahwa:
a. Setiap penyelenggara telekomunikasi diberikan ruang untuk
merancang produk dan model layanan yang diberikan kepada
pelanggan termasuk kebijakan kuota dan masa berlaku;
b. Negara tidak menetapkan hanya satu model layanan
(misalnya wajib rollover), karena hal tersebut berpotensi:
1) Mengurangi diferensiasi produk;
2) Menghambat inovasi layanan;
Dengan demikian, keberagaman model layanan merupakan
manifestasi dari persaingan usaha yang sehat, bukan sebaliknya.
Apabila negara dalam hal ini mewajibkan satu model tertentu,
95
maka hal tersebut justru dapat mengarah pada distorsi pasar dan
mengurangi dinamika kompetisi di sektor telekomunikasi.
5. Bahwa Pemerintah berpandangan mekanisme kuota dengan masa
berlaku
merupakan
bagian
dari
kebijakan
yang
mempertimbangkan
keseimbangan
antara
kepentingan
masyarakat dan keberlanjutan industri, sementara mekanisme
rollover merupakan salah satu variasi model layanan yang dapat
ditawarkan oleh penyelenggara, bukan kewajiban yang harus
dilakukan secara universal. Dengan demikian pengaturan yang
ada saat ini tidak bertentangan dengan Pasal 28Dayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, melainkan merupakan bentuk
implementasi dari norma tersebut dalam kerangka kebijakan
hukum terbuka (open legal policy).
6. Bahwa mengenai tidak diaturnya secara spesifik mengenai fitur
produk, atau jenis layanan yang harus diberikan kepada pelanggan
(seperti
mekanisme
rollover)
hal
ini
dikarenakan
UU
Telekomunikasi pada prinsipnya menetapkan norma yang bersifat
kerangka, dan tidak dimaksudkan untuk mengatur secara rinci
aspek teknis operasional, termasuk dan tidak terbatas pada fitur
produk, jenis layanan, maupun mekanisme seperti rollover kuota.
Pilihan kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum
terbuka yang memberikan ruang bagi dinamika dan inovasi di
sektor telekomunikasi. Bahwa jika diatur secara mendalam dan
rigid, termasuk di dalamnya mewajibkan mekanisme rollover kuota
dapat menyebabkan:
a. Terbatasnya Ruang Inovasi
1) Penyelenggara tidak lagi
memiliki
fleksibilitas
dalam merancang variasi produk;
2) Seluruh pelaku usaha cenderung menawarkan model
layanan yang seragam;
3) Inovasi dalam bentuk paket layanan baru menjadi
terhambat;
b. Distorsi Struktur Biaya dan Tarif
96
1) Kewajiban rollover akan mengubah struktur tarif biaya
penyelenggara (vide III.1)
2) Hal ini berpotensi mendorong penyesuaian tarif ke arah
yang lebih tinggi dan berdampak pada keterjangkauan
layanan bagi masyarakat;
Gangguan terhadap persaingan usaha yang sehat
c. Pelaku usaha dengan kekuatan finansial yang besar akan
mampu menyesuaikan diri jika biaya operasional meningkat,
akan tetapi pelaku usaha yang mempunyai kekuatan finansial
lebih kecil akan mengalami tekanan biaya yang lebih besar.
7. Bahwa pengaturan oleh Negara ialah berkenaan dengan tarif
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi
sebagaimana termuat pada norma pada Pasal 27, Pasal 28 ayat
(1), dan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi sebagaimana telah
diubah dengan UU Cipta Kerja. Melalui norma-norma dimaksud,
negara Indonesia hendak menghadirkan regulasi guna menjaga
agar tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa
telekomunikasi senantiasa melindungi kepentingan masyarakat
sekaligus tetap menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi.
Termasuk
dengan penambahan Pasal
28
ayat (2)
UU
Telekomunikasi melalui UU Cipta Kerja yang memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menetapkan
tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi.
8. Sebagai pelaksana dari norma-norma dimaksud, Pemerintah telah
menerbitkan peraturan pelaksana dan/ atau peraturan teknis
sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (“PP No. 46
Tahun 2021”);
b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi dan lampirannya (“PM Kominfo No. 5 Tahun
2021”);
97
c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi
dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas
Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi
dan lampirannya (“Kepmenkominfo No. 576 Tahun 2022”).
9. Bahwa dalam penyusunan tarif oleh penyelenggara telekomunikasi
hams dilakukan secara akuntabel dan wajib mempertimbangkan
aspek perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.
Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 PM Kominfo
No. 5 Tahun 2021, dikutip:
Pasal 47
“Susunan tarif, formula tarif, dan skema pembayaran tarif
Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh
Penyelenggara Telekomunikasi dilaksanakan secara akuntabel”
Pasal 48
“Penyelenggara Telekomunikasi dilarang melakukan penerapan
tarif yang mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha
yang sehat, dan/ atau keberlangsungan layanan kepada
masyarakat.”
10. Adapun berkenaan dengan kewenangan untuk menetapkan tarif
batas
atas
dan/atau
tarif
batas
bawah
termuat
aturan
pelaksanaannya sebagaimana pada Pasal 50 s.d. Pasal 52 jo.
Pasal 83 s.d. Pasal 86 jo. Lampiran PM Kominfo No. 5 Tahun 2021.
Dengan adanya regulasi dimaksud, maka Menteri (in casu Menteri
Komdigi) dapat melakukan evaluasi berdasarkan laporan dari
masyarakat, laporan dari penyelenggara telekomunikasi, dan/ atau
inisiatifnya sendiri. Dalam praktiknya, setiap operator seluler
diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai
penetapan tarif yang diterapkannya agar dapat senantiasa diawasi
dan/atau dievaluasi oleh Pemerintah RI.
11. Bahwa
dalam
rangka
perlindungan
konsumen,
menjaga
persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan
layanan kepada masyarakat, Direktur Jenderal melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif
oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Dalam Pasal 83 ayat (2)
98
PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 dinyatakan juga bahwa
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan
besaran tarif berdasarkan:
a. laporan dan/atau pengaduan dari Penyelenggara Jasa
Telekomunikasi lain;
b. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan/ atau
c. inisiatif Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi atas
pelaporan penerapan besaran tarif.
12. Bahwa
dalam
mengedepankan
aspek
transparansi
dan
akuntabilitas yang berkaitan dengan perlindungan konsumen,
Pasal 79 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 diamanatkan bahwa
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan
setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak
menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:
a. jenis Produk Layanan;
b. besaran tarif;
c. area layanan;
d. waktu pemberlakuan tarif; dan
e. korespondensi untuk informasi;
yang dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau
elektronik dengan memperhatikan etika dalam beriklan sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketidakpatuhan atas kewajiban ini bagi Penyelenggara Jasa
Telekomunikasi dapat diberikan sanksi administratif berupa surat
peringatan sampai dengan publikasi pelanggaran di situs
Kementerian.
Adapun ketentuan di atas telah sejalan dengan ketentuan
mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi
yang jelas dan benar mengenai layanan produk yang diberikan. Hal
demikian diatur dalam ketentuan Pasal 7 Butir (b) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8
Tahun 1999) yang menyatakan:
“Kewajiban pelaku usaha adalah:
99
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”
13. Bahwa Pemerintah perlu menegaskan bahwa norma Pasal 28 UU
Telekomunikasi sebagai objek pengujian dalam perkara a quo
bersifat netral terhadap pilihan model layanan oleh penyelenggara.
Norma tersebut tidak memerintahkan, tidak melarang, dan tidak
membenarkan praktik kuota hangus. Bukti konkret dari netralitas ini
adalah keberadaan penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah
menerapkan model akumulasi sisa kuota atau antihangus dalam
beberapa produk komersial mereka. Apabila norma a quo secara
substantif memerintahkan praktik kuota hangus sebagaimana
didalilkan oleh Para Pemohon, mustahil terdapat penyelenggara
yang memiliki keberanian dan kebebasan untuk menawarkan
model layanan yang berbeda. Dengan demikian, Pemohon pada
hakikatnya
tidak
mempersoalkan
konstitusionalitas
norma,
melainkan
mempersoalkan
praktik
komersial
sebagian
penyelenggara yang merupakan ranah hukum perlindungan
konsumen, hukum persaingan usaha, dan hukum perikatan, bukan
ranah pengujian materiil norma undang-undang di Mahkamah
Konstitusi. Apabila Para Pemohon merasa dirugikan oleh praktik
penyelenggara tertentu,
kerangka
hukum
yang
tersedia
memberikan berbagai saluran penyelesaian yang dapat ditempuh,
antara lain pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan
Digital sebagai regulator sektoral, pengaduan kepada Badan
Perlindungan Konsumen Nasional, penyelesaian sengketa melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, gugatan perdata ke
pengadilan negeri, hingga gugatan perwakilan kelompok untuk
kerugian yang bersifat massal. Saluran-saluran ini tersedia, sah
secara hukum, dan dapat memberikan penyelesaian spesifik atas
kerugian yang dialami konsumen secara individual.
Maka dari itu pemerintah hanya mengatur pada level norma umum,
bukan pada level teknis dengan tetap memastikan perlindungan
konsumen, keberlanjutan industri serta persaingan usaha yang sehat.
100
Pendekatan ini sejalan dengan praktik regulasi di sektor yang berbasis
teknologi tinggi, dimana fleksibilitas menjadi faktor penting dalam
menjaga keberlanjutan sistem.
V.
Mengenai Transparansi kepada Pelanggan
Bahwa Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi
Isra, S.H., M.P.A. dalam persidangan perkara a quo menanyakan
mengenai keberadaan standar kontrak serta keterbukaan informasi
kepada pelanggan terkait kuota hangus.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, prinsip
transparansi informasi kepada konsumen merupakan salah satu
kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi.
Merupakan hal yang esensial untuk kita pahami perbedaan antara
kartu perdana sebagai sarana akses layanan telekomunikasi dan
paket layanan (termasuk paket data) yang memiliki syarat dan
ketentuannya tersendiri. Dalam praktiknya kartu perdana berfungsi
agar pelanggan tercatat sebagai pelanggan suatu operator seluler
sehingga dapat mengakses berbagai jenis layanan telekomunikasi,
baik layanan telepon suara, pesan singkat, maupun akses internet.
Sebagaimana didefinisikan dalam PM 5/21:
“Kartu Perdana adalah kartu yang digunakan oleh Pelanggan
Jasa
Telekomunikasi
untuk
dapat
menggunakan
Jasa
Telekomunikasi Pascabayar atau Prabayar.”
Oleh karena itu, informasi yang bersifat spesifik terhadap suatu jenis
layanan, termasuk ketentuan mengenai masa berlaku kuota data,
pada umumnya disampaikan pada saat:
a. Pelanggan melakukan aktivasi layanan tertentu;
b. Pembelian paket layanan; atau
c.
Melalui media informasi resmi penyelenggara
layanan telekomunikasi.
Dalam hal ini pelanggan telah mendapat informasi sebelum
membeli suatu layanan, yang berarti pada saat Pelanggan membeli
sebuah produk layanan, pelanggan telah masuk ke dalam
101
hubungan kontraktual antara pelanggan dan penyelenggara
telekomunikasi.
Dimana ruang lingkup hak dan kewajiban dalam hubungan
kontraktual tersebut ditentukan oleh syarat dan ketentuan layanan
dari masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
2. Bahwa yang menjadi esensi dalam penyampaian informasi kepada
pelanggan tentunya adalah terpenuhinya prinsip keterbukaan
informasi yang efektif dan dapat diakses oleh pelanggan. Dengan
demikian, meskipun penyampaian informasi dilakukan melalui
media digital atau pada saat melakukan transaksi aktivasi layanan,
Pemerintah tetap memandang aspek kemudahan akses informasi
dan kejelasan juga pemahaman konsumen terhadap layanan yang
diberikan merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan.
3. Bahwa mengenai aspek transparansi dalam mengedepankan
perlindungan konsumen, Pemerintah telah memberikan ketentuan
yang mewajibkan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk
memberikan informasi mengenai skema tarif kepada Pelanggan
secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan. Hal
demikian diatur dalam Pasal 79 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021
dikutip:
“(1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan
setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak
menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:
a. jenis Produk Layanan;
b. besaran tarif;
c. area layanan;
d. waktu pemberlakuan tarif; dan
e. korespondensi untuk informasi”
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan media cetak dan/ atau elektronik dengan
memperhatikan etika dalam beriklan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
4. Bahwa apabila terjadi ketidakpatuhan atas kewajiban sebagaimana
dimaksud di atas maka Pemerintah dapat memberikan sanksi
administratif berupa surat peringatan sampai dengan publikasi
pelanggaran di situs Kementerian, hal ini di akomodir dalam
ketentuan Pasal 228 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021, dikutip:
102
“(1) Direktur Jenderal dapat mempublikasikan pelanggaran atas
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 40
ayat (1), Pasal 41, Pasal 48, Pasal 74, Pasal 79, Pasal 80,
Pasal 81, Pasal 82, Pasal 85, Pasal 89 ayat (2), Pasal 91 ayat
(2), Pasal 98 ayat (5), Pasal 100 ayat (1), Pasal 100 ayat (3),
Pasal 106, Pasal 108 ayat (1), Pasal 113 ayat (1), Pasal 114
ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 121 ayat
(2), Pasal 121 ayat (3), Pasal 121 ayat (4), Pasal 122, dan/
atau Pasal 126, melalui situs web (website) Kementerian.
(2) Publikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat didahului dengan penyampaian surat teguran tertulis.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali denganjangka waktu
masing-masing 7 (tujuh) Hari Kerja.”
5. Adapun ketentuan di atas telah sejalan dengan ketentuan Undang-
Undang
Perlindungan
Konsumen
yang
pada
pokoknya
menegaskan tentang kewajiban pelaku usaha dalam memberikan
informasi yang jelas dan benar mengenai layanan produk yang
diberikan. Hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 7 Butir (b)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UU No. 8/1999) yang menyatakan:
“Kewajiban pelaku usaha adalah:
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi
penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”
6. Bahwa apabila terdapat indikasi bahwa pencantuman informasi
pada kemasan kartu perdana fisik atau pada kanal-kanal
komunikasi penyelenggara belum menjangkau seluruh pelanggan
secara efektif, hal tersebut adalah persoalan implementasi
kewajiban transparansi pada level praktik penyelenggara, bukan
persoalan konstitusionalitas norma Pasal 28 UU Telekomunikasi.
Kewajiban transparansi penyelenggara terhadap konsumen telah
diatur secara komprehensif dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
yang memberikan hak kepada konsumen atas informasi yang
benar, jelas, danjujur, serta mewajibkan pelaku usaha untuk
memberikan informasi tersebut. PM Kominfo No. 5 Tahun 2021
dalam berbagai pasalnya juga mengatur kewajiban penyelenggara
menyediakan informasi yang memadai mengenai layanan yang
103
ditawarkan. Apabila penyelenggara tertentu tidak memenuhi
kewajiban transparansi ini, mekanisme penegakan hukum yang
tersedia adalah pengaduan kepada Komdigi sebagai regulator
sektoral, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan jalur peradilan perdata.
Penyelenggara yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi
administratif.
Pemerintah
berkomitmen
untuk
memperkuat
pengawasan terhadap kewajiban transparansi penyelenggara
dalam kerangka regulasi yang ada, namun penguatan pengawasan
ini berada pada level eksekutif dan administratif, bukan pada level
pengujian konstitusionalitas norma. Membongkar Pasal 28 UU
Telekomunikasi yang mengatur penetapan tarif bukanlah instrumen
yang tepat untuk menyelesaikan persoalan transparansi informasi
yang dapat ditangani melalui mekanisme penegakan hukum yang
sudah tersedia.
VI.
Terkait Batas Minimum Penggunaan Internet
Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H.,
M.H. dalam persidangan perkara a quo menanyakan mengenai
apakah Pemerintah menyediakan pilihan kuota minimum untuk
membatasi penggunaan internet.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemerintah memahami kepedulian Yang Mulia Hakim
Konstitusi terhadap aspek perlindungan anak dari penggunaan
internet berlebihan sebagai isu yang penting dan patut mendapat
perhatian. Namun perlu disampaikan bahwa isu perlindungan
anak digital, termasuk pembatasan akses internet untuk anak,
berada dalam kerangka hukum yang berbeda dengan objek
pengujian dalam perkara a quo Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja
yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi mengatur
penetapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi, dan tidak
mengatur, baik secara langsung maupun tidak langsung,
104
mengenai
pembatasan
akses
berdasarkan
karakteristik
demografis pelanggan termasuk usia.
2. Adapun Perlindungan anak di ruang digital diatur dalam kerangka
hukum tersendiri, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik beserta perubahannya (UU ITE), serta turunan dari UU
!TE yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Tata
Kelola
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik
dalam
Pelindungan Anak (PP Tunas) dan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PM
Tunas). Pemerintah dalam hal ini telah memiliki instrumen hukum
dan kebijakan perlindungan anak digital yang dilaksanakan
melalui berbagai program, antara lain regulasi konten, edukasi
literasi digital untuk anak dan keluarga, kerja sama dengan
platform digital, dan kebijakan keamanan siber yang berorientasi
pada perlindungan kelompok rentan.
3. Bahwa praktik di negara lain mengenai pembatasan akses internet
untuk anak umumnya tidak menggunakan pendekatan kuota
minimum
dalam
pengertian
yang
sama
dengan
tarif
telekomunikasi. Pendekatan yang lebih umum dianut adalah
pembatasan akses berdasarkan platform dan konten, antara lain
pembatasan jam akses media sosial untuk anak di bawah usia
tertentu sebagaimana diterapkan Tiongkok untuk pembatasan jam
bermain game, kebijakan shutdown law yang sebelumnya pernah
diterapkan Korea Selatan, persyaratan persetujuan orang tua
untuk pembuatan akun, larangan platform tertentu untuk anak di
bawah usia minimum sebagaimana diterapkan Australia untuk
media sosial bagi anak di bawah enam belas tahun, atau
pembatasan jenis konten yang dapat diakses anak. Variasi praktik
105
ini mencerminkan trade-off kebijakan yang berbeda di setiap
yurisdiksi berdasarkan struktur sosial, hukum, dan budaya
masing-masing, dan tidak ada satu model tunggal yang dianut
secara
universal.
Indonesia
memiliki
kerangka kebijakan
perlindungan anak digital sendiri yang menekankan literasi digital,
pemberdayaan orang tua, dan kerja sama dengan platform digital,
daripada pembatasan akses melalui level penyelenggara
telekomunikasi.
4. Pemerintah dengan demikian menyampaikan bahwa diskusi
mengenai kebijakan perlindungan anak digital, meskipun penting,
dan apabila diperlukan penguatan kerangka regulatif, hal tersebut
dapat dibahas dalam forum dialog kebijakan dan proses legislasi
yang mengangkat isu perlindungan anak secara langsung, namun
tidak melalui pengujian Pasal 28 UU Telekomunikasi yang
merupakan kerangka umum kewenangan penetapan tarif bagi
penyelenggara
telekomunikasi
baik
telekomunikasi
penyelenggara
jaringan
maupun
penyelenggara
jasa
telekomunikasi berdasarkan ditetapkan Pemerintah Pusat.
VII.
Terkait Praktik Rollover di Negara Lain dan Keberadaan Lembaga
Audit
Bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H.,
M.H. dalam persidangan perkara a quo menanyakan mengenai praktik
mekanisme rollover di luar negeri dan lembaga yang melakukan audit
kebijakan kuota oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa mengenai praktik mekanisme rollover di luar negeri,
terdapat variasi praktik yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi
sesuai dengan struktur pasar telekomunikasi, tingkat kompetisi,
dan paradigma regulasi yang dianut. Beberapa negara memang
memiliki praktik yang memungkinkan akumulasi sisa kuota atau
pengembalian sisa nilai layanan, baik melalui regulasi pemerintah
maupun melalui inovasi pasar oleh penyelenggara.
106
2. Namun kiranya Pemerintah perlu jelaskan bahwa tidak terdapat
satu model tunggal yang dianut secara universal, dan masing-
masing negara melakukan pilihan kebijakan yang berbeda
berdasarkan kondisi dan paradigma regulasi yang dipilih oleh
pembentuk undang-undang masing-masing. Pemerintah perlu
menyampaikan bahwa premis mengenai ketiadaan rollover di
Indonesia tidak sepenuhnya akurat, mengingat dalam praktiknya
sebagian penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia telah
menerapkan model akumulasi sisa kuota dalam produk komersial
mereka.
Hal ini membuktikan bahwa Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak
menghalangi penerapan model rollover, dan paradigma light touch
regulation yang dianut Indonesia justru mendorong inovasi
perlindungan konsumen secara organik melalui mekanisme
persaingan pasar yang sehat.
3. Data komparasi menunjukkan bahwa negara-negara dengan
ekosistem digital maju pun tetap menerapkan skema “kuota
hangus” demi menjaga kewajaran tarif:
a. Bangladesh:
Hampir seluruh operator menerapkan skema masa aktif.
Regulator setempat (BTRC) sempat berencana mewajibkan
kebijakan rollover penuh. Namun, rencana itu dibatalkan
setelah operator membuktikan bahwa menanggung data tanpa
batas waktu akan membuat tarif internet jauh lebih mahal.
b. India:
Raksasa telekomunikasi seperti Jio, Airtel, dan VI umumnya
tetap menerapkan skema kuota hangus per siklus untuk paket
reguler masyarakat luas. Sistem rollover hanya dieksklusifkan
untuk paket pascabayar premium atau plan khusus.
c. Singapura, Thailand, dan Malaysia:
Seluruh paket seluler maupun roaming di negara-negara ini
mutlak memakai model masa berlaku yang tetap (fixed, seperti
3 hari, 7 hari, atau 30 hari). Jika batas waktu terlewati, sisa data
otomatis hangus.
107
4. Bahwa mengenai keberadaan lembaga yang melakukan audit
terhadap
kebijakan
kuota
oleh
penyelenggara
jasa
telekomunikasi, dalam kerangka regulasi sektor telekomunikasi
Indonesia tidak terdapat satu lembaga tunggal yang dibentuk
secara khusus untuk tujuan tersebut. Hal ini disebabkan karakter
regulasi sektor telekomunikasi yang sudah diliberalisasi sejak
tahun 1999 tidak menempatkan Pemerintah sebagai pengelola
atau auditor langsung atas data transaksional komersial
penyelenggara. Audit atas pembukuan dan operasional masing-
masing penyelenggara dilakukan melalui mekanisme audit
korporasi standar yang berlaku bagi seluruh perusahaan,
termasuk audit oleh kantor akuntan publik dan pelaporan
keuangan sebagaimana diwajibkan bagi perusahaan publik.
5. Bahwa dalam rangka menjamin perlindungan konsumen, menjaga
persaingan usaha yang sehat telah diatur terkait kewenangan dan
mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penerapan besaran
tarif oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, hal demikian
di akomodir dalam Pasal 57 dan Pasal 58 jo. Pasal 1 angka PM
Kominfo No. 5 Tahun 2021, dikutip:
Pasal 57
“Dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga persaingan
usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan layanan
kepada masyarakat, Direktur Jenderal melakukan pengawasan
dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh
Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi”.
Pasal 58
(1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
penerapan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 berdasarkan:
a. laporan dan/atau pengaduan dari Penyelenggara lain;
b. laporan dan/atau pengaduan dari Pelanggan Sewa
Jaringan;
c. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan/atau
d. Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi atas
pelaporan penerapan besaran tarif
(2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
108
Pasal 1 angka 107
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup
tugas dan fungsinya di bidang Penyelenggaraan Pas dan
Informatika.
6. Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengawasan dan
pengendalian Pemerintah atas besaran tarif penyelenggaraan
jaringan dan jasa telekomunikasi dilakukan melalui Kementerian
Komunikasi dan Digital sebagai regulator sektoral, dengan fokus
pada kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku, antara
lain kepatuhan terhadap penerapan formula tarif, transparansi
informasi kepada konsumen, dan penanganan pengaduan
konsumen.
7. Bahwa pengawasan tersebut juga diperkuat melalui koordinasi
Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Perlindungan
Konsumen Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
dalam aspek perlindungan konsumen, dan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dalam aspek persaingan usaha yang sehat.
Demikian Keterangan Tambahan ini kami sampaikan untuk
menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara a quo.
[2.5]
Menimbang
bahwa
untuk
mendukung
keterangannya,
Presiden
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1, sebagai berikut.
1.
Bukti PK-1
:
Fotokopi
Recommendation
ITU-T
D.265
(04/2025):
Principles for tariff regulation of data services”.
Rekomendasi ITU-T D.265 diterbitkan pada April 2025 dalam
seri D (Tariff and Accounting Principles/ICT and economics
and policy issues).
Selain itu, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Ir. Agung
Harsoyo, M.SC., M.Eng. menyampaikan keterangan tertulis yang diterima
Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2026 dan menyampaikan keterangan lisan dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026, yang pada pokoknya sebagai
berikut:
109
Ekosistem Telekomunikasi Indonesia: Keseimbangan Hak dan Kewajiban
yang Menghasilkan Manfaat Bersama (Dibacakan saat Sidang)
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,
Apabila seluruh rangkaian norma hukum, praktik industri, kepentingan konsumen,
dan
peran negara
dilihat
secara utuh, maka sesungguhnya
praktik
penyelenggaraan layanan internet seluler yang berlangsung selama ini
menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah melaksanakan kewajiban yang
diperintahkan oleh Undang-Undang dan pada saat yang sama memperoleh
manfaat yang sah sesuai perannya masing-masing.
Dengan kata lain: tidak terdapat hubungan yang bersifat eksploitatif, melainkan
terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan (mutual
benefit).
Negara Telah Melaksanakan Kewajibannya
Undang-Undang Telekomunikasi tidak memerintahkan Pemerintah untuk
merancang setiap paket layanan yang dijual oleh operator. Yang diperintahkan
Undang-Undang adalah:
membentuk kerangka regulasi,
mengatur formula tarif,
110
melindungi pengguna,
mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi,
dan menjaga persaingan yang sehat.
Kewajiban tersebut telah dilaksanakan melalui:
PP 46 Tahun 2021,
PM 5 Tahun 2021,
KM 576 Tahun 2022,
pengaturan formula tarif,
mekanisme pelaporan tarif,
pengawasan berkala,
serta berbagai instrumen perlindungan pengguna.
Dengan demikian: negara telah melaksanakan amanat Undang-Undang.
“Yang Mulia, Pasal 3 UU no. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak
memerintahkan negara untuk mengoptimalkan kepentingan satu jenis pelanggan
atau
satu
model
layanan
tertentu.
Pasal
3
memerintahkan
negara
menyelenggarakan telekomunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi, dan mendukung kegiatan
pemerintahan. Karena itu regulasi harus menjaga keseimbangan antara
kepentingan pengguna, keberlanjutan industri, dan kepentingan nasional.
Pengaturan tarif berdasar formula maupun keberagaman layanan—baik
pascabayar, kuota berbatas waktu, maupun rollover—merupakan instrumen untuk
mencapai tujuan tersebut.”
Operator Telah Melaksanakan Kewajibannya
Operator seluler telah:
membangun jaringan,
memperluas cakupan layanan,
meningkatkan kapasitas,
menyediakan berbagai pilihan produk,
menyampaikan syarat dan ketentuan layanan,
melaporkan tarif kepada pemerintah,
dan berkompetisi untuk menawarkan layanan yang semakin baik.
Dari perspektif hukum telekomunikasi, operator tidak hanya mencari
keuntungan, tetapi juga menjalankan kewajiban pelayanan melalui investasi
111
yang sangat besar dan berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada
memenuhi kewajiban layanan universal (universal service obligation/USO),
baik dari kewajiban membangun di titik-titik yang ditunjuk Pemerintah
(meaningful coverage & 3T) dan pembayaran BHP USO. Walaupun
pembangunan infrastruktur di titik-titik dimaksud tidak memberikan keuntungan
bagi operator.
Operator berupaya melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda melalui
berbagai inovasi layanan:
pascabayar,
prabayar,
paket berbatas waktu,
rollover.
Dalam
perspektif
Service
Science,
Engineering,
and
Management,
keberhasilan suatu layanan tidak diukur dari seberapa besar manfaat yang
diperoleh satu pihak, melainkan dari kemampuan sistem menciptakan co
creation of value bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Karena itu, praktik yang telah berjalan selama ini:
paket berbatas waktu,
paket rollover,
paket pascabayar,
Ketiganya adalah instrumen layanan yang berbeda untuk melayani kebutuhan
pelanggan yang berbeda, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem
telekomunikasi nasional.
Terdapat hubungan kausal berikut ini:
Revenue Assurance → Sustainability → Investment → Network Quality →
Consumer Protection
“Yang Mulia, keberagaman paket layanan telekomunikasi bukanlah mekanisme
untuk memindahkan manfaat dari pelanggan kepada operator. Sebaliknya,
keberagaman
tersebut
merupakan
bentuk
revenue
assurance
yang
memungkinkan industri tetap sehat, jaringan terus berkembang, tarif tetap
terjangkau, dan di sisi lain masyarakat tetap memperoleh layanan yang
berkualitas. Pada akhirnya, keberlanjutan industri adalah bagian dari
pelindungan konsumen itu sendiri.”
112
Konsumen Telah Memperoleh Haknya
Pelanggan memperoleh:
akses komunikasi,
akses internet,
pilihan layanan yang beragam,
informasi tarif,
transparansi syarat layanan,
serta kebebasan memilih produk yang sesuai kebutuhannya.
Pelanggan yang membutuhkan tarif murah dapat memilih paket tertentu.
Pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi dapat memilih rollover
atau pascabayar. Hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk memilih telah
tersedia. Karena itu: pelindungan konsumen telah dijalankan melalui
transparansi dan kebebasan memilih.
Namun demikian, tetap terbuka ruang untuk meningkatkan pelindungan
konsumen, baik dari sisi transparansi maupun variasi pilihan layanan.
Dalam perspektif pelindungan konsumen, keberadaan berbagai jenis paket
layanan justru menciptakan keseimbangan. Pelanggan memperoleh:
kebebasan memilih,
variasi harga,
variasi manfaat,
dan variasi tingkat fleksibilitas.
Sementara operator:
memperoleh kepastian usaha,
keberlanjutan bisnis dengan kepastian untuk berinvestasi kembali dalam
rangka perluasan jangkauan dan kualitas layanan, serta inovasi layanan.
Negara memperoleh:
perluasan akses digital,
pertumbuhan ekonomi digital, dan
pembangunan infrastruktur nasional.
Dengan demikian sistem ini menciptakan keseimbangan kepentingan antara
pelanggan, industri dan negara.
113
Fakta Empiris Menunjukkan Tidak Ada Kerugian Sistemik
Yang Mulia,
Apabila suatu sistem benar-benar merugikan konsumen secara struktural, maka
muncul gejala yang jelas, seperti:
harga yang terus meningkat,
114
pilihan layanan yang semakin sedikit,
penetrasi layanan yang menurun,
kualitas layanan yang memburuk,
atau terjadi kegagalan pasar.
Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Data menunjukkan,
berdasarkan antara lain survey APJII, dalam beberapa tahun terakhir:
jumlah pengguna internet meningkat,
kapasitas jaringan meningkat,
cakupan wilayah yang terlayani semakin luas,
pilihan layanan semakin banyak,
inovasi produk terus berkembang,
dan biaya akses internet menjadi semakin terjangkau.
Fakta ini menunjukkan bahwa ekosistem yang ada bekerja secara efektif dalam
menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Perspektif Asas-Asas Undang-Undang
Jika diukur berdasarkan asas yang ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang
Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi:
Asas Manfaat
Masyarakat telah memperoleh akses digital yang luas dan terjangkau.
Asas Adil dan Merata
115
Berbagai segmen masyarakat dapat memilih layanan sesuai kebutuhan dan
kemampuan.
Asas Kepastian Hukum
Hak, kewajiban, harga, dan syarat layanan disampaikan secara transparan.
Asas Kemitraan
Negara, industri, dan masyarakat menjalankan peran masing-masing secara
seimbang.
Asas Kepercayaan pada Diri Sendiri
Industri mampu terus berinvestasi dan mengembangkan infrastruktur nasional.
Asas Keamanan dan Etika
Layanan tetap tersedia, aman, andal, dan berkelanjutan.
Seluruh asas tersebut telah terimplementasi dalam praktik selama ini, dan tetap
terbuka untuk ditingkatkan dan terus diperbaiki.
Sintesis: Saling Memberi Manfaat
Dalam perspektif modern, keadilan tidak selalu berarti bahwa setiap orang
memperoleh hasil yang sama. Keadilan berarti bahwa setiap pihak memperoleh
haknya setelah melaksanakan kewajibannya. Dalam ekosistem telekomunikasi
Indonesia:
negara melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan;
operator melaksanakan fungsi investasi dan penyediaan layanan;
pelanggan memperoleh layanan dan kebebasan memilih.
Masing-masing menjalankan kewajibannya dan memperoleh manfaat yang sah.
Karena itu hubungan yang terbentuk bukanlah hubungan zero-sum, di mana
keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain. Sebaliknya, hubungan
yang terbentuk adalah hubungan positive-sum, di mana manfaat dapat tercipta
secara bersamaan bagi seluruh pihak: pelanggan, industry telekomunikasi,
Pemerintah RI.
Penutup
“Yang Mulia, apabila kita melihat keseluruhan ekosistem telekomunikasi secara
utuh, tampak bahwa negara telah melaksanakan kewajiban regulasinya, operator
telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan layanannya, dan konsumen telah
memperoleh haknya berupa akses, informasi, serta kebebasan memilih. Oleh
karena itu, praktik yang berkembang selama ini bukanlah hubungan yang
116
merugikan salah satu pihak, melainkan suatu keseimbangan hak dan kewajiban
yang menghasilkan manfaat bersama bagi konsumen, industri, dan negara.
LAMPIRAN I
Mengapa Regulator Menetapkan Formula, Bukan Harga Nominal?
1. Amanat UU: Mengatur Tarif, Bukan Menentukan Harga Setiap Produk
Dalam kerangka UU Telekomunikasi, negara diberi kewenangan untuk
mengatur tarif jasa telekomunikasi. Namun yang dimaksud "mengatur tarif"
bukan berarti:
menetapkan harga paket 5 GB harus Rp10.000;
menetapkan paket rollover harus Rp20.000;
menetapkan paket bulanan harus Rp50.000.
Karena produk telekomunikasi berkembang sangat cepat. Yang diatur oleh
negara adalah: prinsip dan mekanisme pembentukan tarif yang adil, transparan,
dan tidak merugikan masyarakat.
Karena itu regulasi menggunakan pendekatan formula tarif (tariff framework).
2. Telekomunikasi adalah Industri Kompetitif
Pada masa lalu, ketika telekomunikasi masih bersifat monopoli, regulator sering
menetapkan tarif secara langsung. Namun setelah liberalisasi industri
telekomunikasi:
terdapat banyak operator,
terdapat persaingan harga,
terdapat inovasi produk.
Dalam kondisi demikian, regulator modern tidak lagi menentukan harga nominal.
Regulator menentukan:
batas permainan,
prinsip dan formula tarif,
mekanisme pengawasan.
Sedangkan harga aktual terbentuk melalui kompetisi.
3. Formula Tarif Menjamin Keseimbangan Secara ekonomi, tarif harus
mempertimbangkan:
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑊𝑎𝑗𝑎𝑟
atau secara konseptual:
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 ≈ 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛
117
Karena operator harus mampu:
membayar spektrum,
membangun BTS,
membayar listrik,
mengembangkan jaringan,
meningkatkan kapasitas.
Jika tarif dipaksa terlalu rendah: → investasi berhenti.
Jika tarif terlalu tinggi: → konsumen dirugikan.
Maka regulator menetapkan formula untuk menjaga keseimbangan tersebut.
4. Teknologi Berubah Terlalu Cepat
Yang Mulia,
Jika pemerintah menetapkan harga nominal, maka setiap kali muncul teknologi:
3G,
4G,
5G,
IoT,
AI services,
network slicing,
pemerintah harus mengubah regulasi. Hal itu tidak praktis. Karena itu regulator
menetapkan prinsip: tarif harus berdasarkan struktur biaya, efisiensi,
persaingan sehat, dan keuntungan yang wajar. Prinsip tersebut tetap relevan
meskipun teknologi berubah.
5. Sesuai Praktik Regulasi Global
Pendekatan formula tarif digunakan luas oleh regulator telekomunikasi dunia.
Regulator biasanya mengatur: Cost-Based Regulation yaitu tarif harus
mencerminkan biaya. Competition-Based Regulation yaitu persaingan menjaga
harga tetap efisien. Consumer Protection dimana pelanggan memperoleh
informasi yang jelas. Transparency: tarif diumumkan secara terbuka.
Pendekatan Indonesia sejalan dengan praktik internasional tersebut.
6. Mengapa Tidak Menetapkan Harga Nominal?
Karena harga nominal justru berpotensi merugikan konsumen. Misalnya:
Pemerintah menetapkan: Paket 20 GB = Rp50.000
Maka:
operator tidak bisa membuat promo Rp35.000;
118
operator tidak bisa membuat paket khusus Rp25.000;
operator tidak bisa membuat inovasi layanan.
Akibatnya: persaingan berkurang. Pilihan konsumen berkurang. Harga justru
cenderung naik.
Perspektif Hukum Tata Negara
Dalam
negara
modern
Regulator
bertugas
mengatur
pasar,
bukan
menggantikan pasar.
Karena itu regulasi telekomunikasi mengetur
formula tarif,
pelaporan tarif,
pengawasan tarif,
perlindungan konsumen.
Bukan menetapkan harga setiap paket.
“Yang Mulia, regulator menetapkan formula tarif karena tugas negara adalah
menjamin keadilan pembentukan harga, bukan menentukan harga setiap
produk. Formula menjaga agar tarif dibentuk berdasarkan biaya, efisiensi,
persaingan yang sehat, dan keuntungan yang wajar. Dengan cara itu,
konsumen terlindungi, industri tetap berinvestasi, dan inovasi layanan tetap
berkembang.”
Lampiran II
Pasal 3 Sebagai Kompas Konstitusional
Pasal 3 UU No. 36 Tahun 1999 menyatakan bahwa telekomunikasi
diselenggarakan untuk:
mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata;
mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan;
serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
Dari rumusan tersebut terlihat bahwa tujuan telekomunikasi jauh lebih luas
daripada sekadar mengatur hubungan kontraktual antara operator dan
pelanggan.
Implikasi Pertama:
Regulasi Harus Melayani Seluruh Masyarakat
119
Pasal 3 menggunakan frasa: "meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata". Artinya regulator tidak boleh hanya
mempertimbangkan kepentingan satu kelompok pengguna tertentu.
Regulator harus mempertimbangkan:
pelanggan ringan,
pelanggan berat,
masyarakat perkotaan,
masyarakat pedesaan,
pelanggan prabayar,
pelanggan pascabayar,
bahkan masyarakat yang belum terlayani.
Karena itu pendekatan yang paling sesuai dengan Pasal 3 adalah:
menyediakan berbagai pilihan layanan agar sebanyak mungkin masyarakat
dapat mengakses telekomunikasi sesuai kebutuhan dan kemampuan
ekonominya.
Implikasi Kedua:
Telekomunikasi Adalah Enabler Ekonomi Nasional
Pasal 3 secara eksplisit menyebut: "mendukung kehidupan ekonomi dan
kegiatan pemerintahan". Artinya telekomunikasi bukan sekadar produk
konsumsi. Telekomunikasi adalah infrastruktur ekonomi.
Konsekuensinya:
jaringan harus terus berkembang,
kapasitas harus terus bertambah,
investasi harus terus berjalan,
kualitas layanan harus terus meningkat.
Di sinilah konsep: sustainability, revenue assurance, investment assurance,
menjadi relevan.
Karena tanpa industri yang sehat, tujuan Pasal 3 tidak mungkin tercapai.
Implikasi Ketiga:
UU Menghendaki Keseimbangan, Bukan Dominasi Kepentingan
Jika Pasal 2 berbicara tentang asas:
manfaat,
adil dan merata,
kepastian hukum,
120
kemitraan,
keamanan,
etika,
kepercayaan pada diri sendiri,
maka Pasal 3 menjelaskan untuk apa asas-asas tersebut digunakan.
Jawabannya adalah: untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara adil dan
merata. Karena itu ukuran keberhasilan regulasi telekomunikasi tidak dapat
direduksi menjadi: "apakah seluruh kuota tersisa harus selalu dibawa ke bulan
berikutnya.”
Ukuran keberhasilannya adalah:
apakah masyarakat memperoleh akses yang luas,
apakah harga semakin terjangkau,
apakah kualitas semakin baik,
apakah investasi tetap berjalan,
apakah ekonomi digital berkembang,
apakah negara memperoleh manfaat.
“Yang Mulia, Pasal 3 UU Telekomunikasi tidak memerintahkan negara untuk
mengoptimalkan kepentingan satu jenis pelanggan atau satu model layanan
tertentu. Pasal 3 memerintahkan negara menyelenggarakan telekomunikasi
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mendukung
kehidupan ekonomi, dan mendukung kegiatan pemerintahan. Karena itu
regulasi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna,
keberlanjutan industri, dan kepentingan nasional. Keberagaman layanan—baik
pascabayar, kuota berbatas waktu, maupun rollover—merupakan instrumen
untuk mencapai tujuan tersebut.”
“Jika Pasal 2 memberikan asas, maka Pasal 3 memberikan arah. Arah yang
ditetapkan Undang-Undang bukanlah menyeragamkan seluruh layanan
telekomunikasi, melainkan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan
merata melalui ekosistem telekomunikasi yang sehat, kompetitif, inovatif, dan
berkelanjutan.”
[2.6]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memberikan
keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 April 2026 dan
121
didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April
2026, keterangan tertulis tambahan bertanggal 4 Mei 2026 dan didengarkan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, serta
keterangan tertulis hasil diskusi ATSI dengan Operator Seluler bertanggal 18 Juni
2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal
18 Juni 2026. Selain itu, keterangan tambahan bertanggal 29 Juni 2026, yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Berkenaan dengan Permohonan Pemohon dimaksud, dan untuk itu,
perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:
1.
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Kemudian, dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, kewenangan yang sama juga ditegaskan
dalam Pasal 29 ayat (1), yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya,
dalam
undang-undang
pembentukan
Mahkamah
Konstitusi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) kembali diatur dalam Pasal
10 ayat (1) bahwasanya, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945…” Hal dimaksud selaras pula dengan
122
ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang kemudian diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”) bahwa, “Dalam hal
suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi.”
2.
Bahwa Keterangan Pihak Terkait a quo diajukan terhadap
Permohonan Pemohon yang hendak menguji secara materiil Pasal 71
Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
yang Mengubah Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“Objek Permohonan”). Norma
Objek Permohonan itu diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan dalam jenisnya berupa undang-undang.
Kendatipun kita memaklumi bahwa pengujian atas peraturan
perundang-undangan dengan jenis undang-undang terhadap UUD NRI
1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah
Konstitusi
perlu
untuk
memeriksa
dan
kemudian
memutus
Permohonan Pemohon dalam perkara a quo dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan dengan seksama, apakah Permohonan
Pemohon dapat terkualifikasi sebagai suatu pengujian terhadap norma
undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (sengketa norma) atau justru
merupakan ranah penerapan/implementasi dari suatu norma?
Lebih jauh, apakah hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon benar
mengandung kerugian konstitusional yang memiliki sebab-akibat
(causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujiannya? Ataukah sebatas kekeliruan pemahaman
Pemohon dalam memahami penyelenggaraan jasa telekomunikasi, in
casu jasa multimedia (internet) dan akses/layanan jasa internet yang
dipilih dan digunakan oleh Pemohon?
3.
Bahwa dalam perkara a quo, Pihak Terkait memandang penting untuk
123
menegaskan sejak awal bahwa Permohonan Pemohon tidak secara
substansial
mempermasalahkan
keberlakuan
norma
Objek
Permohonan sebagai norma yang mengatur mengenai tarif
penyelenggaraan telekomunikasi. Permohonan Pemohon justru pada
pokoknya mempermasalahkan inovasi dan desain jasa layanan yang
ditawarkan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi (internet) dan
hendak melimitasi inovasi dan desain jasa layanan itu terbatas pada
yang
dikehendaki
oleh
Pemohon.
Dengan
demikian,
yang
dipersoalkan
oleh
Pemohon
sejatinya
bukanlah
persoalan
konstitusionalitas norma dari suatu undang-undang, melainkan aspek
teknis dan implementasi yang berasal dari inovasi dan desain jasa
layanan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi (internet) dari
masing-masing operator seluler.
4.
Atas dasar itu, Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan dan
sekaligus alat-alat bukti dengan harapan dapat menjadi pertimbangan
bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan
mengadili perkara a quo. Hal mana setelahnya, Pihak Terkait
menyerahkan penilaian atas hal ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi.
B.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT
5.
Merujuk pada norma Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang- Undang (“PMK No. 7/2025”) disebutkan bahwa,
“Para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi
Keterangan; dan c. Pihak Terkait.”
Adapun diatur pada Pasal 6 ayat (1) PMK No. 7/2025 bahwasanya,
“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu: a.
lembaga negara; b. badan hukum publik atau badan hukum privat; c.
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau d.
kelompok orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sama atau
perorangan.”
124
Kemudian, Pasal 6 ayat (2) PMK No. 7/2025 memberikan pengaturan
bahwa, “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan,
baik yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan Mahkamah.”
6.
Bahwa sebagaimana telah diuraikan di awal, ATSI merupakan suatu
badan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia dan telah memperoleh pengesahan dari
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia (kini Kementerian Hukum Republik Indonesia).
7.
Pembentukan ATSI berasal dari pelaku industri telekomunikasi.
Hingga kini, keanggotaan ATSI meliputi seluruh perusahaan operator
telekomunikasi di Indonesia, yakni PT Telekomunikasi Selular
(Telkomsel), PT Indosat Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk,
serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Pendirian, eksistensi, dan
keanggotaan ATSI dimaksud menjadikan ATSI sebagai pihak yang
berkepentingan langsung dalam penyelenggaraan telekomunikasi di
Indonesia. Dalam konteks tersebut, ATSI senantiasa berperan
langsung dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang berkenaan
dengan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia baik dalam
kapasitasnya sebagai lembaga utama yang menjadi wadah/fasilitator
bagi kepentingan setiap anggotanya maupun sebagai mitra
pemerintah dalam bidang penyelenggaraan telekomunikasi di
Indonesia.
8.
Objek Permohonan yang sedang diuji dalam perkara a quo merupakan
norma yang mengatur: (i) bahwasanya besaran tarif penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi
dan/atau
penyelenggaraan
jasa
telekomunikasi
ditetapkan
oleh
penyelenggara
jaringan
telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan
formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan (ii) tarif batas atas
dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi yang
dapat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam
Permohonan
Pemohon,
Objek
Permohonan
dimaksud
dikatakan oleh Pemohon inkonstitusional sehingga Pemohon meminta
125
Mahkamah
Konstitusi
untuk
menyatakan
Objek
Permohonan
bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan
UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai:
“kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh
dihapus atau dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal
ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme
yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian
hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.”
9.
Atas adanya permohonan dengan petitum yang demikian itu, sangat
mempengaruhi kepentingan langsung dari ATSI mengingat pendirian,
eksistensi, tugas, dan kegiatan yang diselenggarakan ATSI
sebagaimana kami kutip di atas akan secara otomatis terdampak
atasnya. Hal ini mengingat bilamana petitum yang demikian itu
dikabulkan akan secara signifikan mempengaruhi keberlangsungan
penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu,
ATSI mengajukan permohonan untuk diterima dan ditetapkan sebagai
Pihak Terkait dalam perkara a quo melalui Surat tertanggal 25 Februari
2026 (diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 25
Februari 2026).
10.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan kami itu, ATSI telah
ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo sebagaimana
berdasarkan Ketetapan No. 8.273/PUU/TAP.MK/PT/3/2026 tanggal 4
Maret 2026. Dengan demikian, ATSI selaku Pihak Terkait telah
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait
sehingga patut untuk didengar dan diberikan kesempatan untuk
membuktikan keterangannya dalam pemeriksaan perkara a quo.
C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
11.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4
ayat (1) PMK No. 7/2025, telah diatur bahwa yang memiliki kualifikasi
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau
126
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”), yakni:
(i) Perorangan warga negara Indonesia; (ii) kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam Undang-Undang; (iii) badan hukum publik atau privat;
atau (iv) lembaga negara. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 51
ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-
hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.
12.
Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7/2025 jo. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor
11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan setelahnya telah memberikan
pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan
“kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-
undang atau Perppu, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut
dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perppu
yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang
dimohonkan pengujian; dan
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.
13.
Dari pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud
dengan “kerugian konstitusional” di atas, senyatanya Para Pemohon
tidak
terkualifikasi
memenuhi
aspek
kerugian
konstitusional
sebagaimana secara kumulatif ditentukan tersebut di atas.
14.
Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan terdapat hak-
hak konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya Objek
127
Permohonan sebagai berikut:
15.
Pemohon menyebutkan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang
berstatus sebagai mahasiswa aktif dengan nomor induk mahasiswa
043593696
pada
perguruan
tinggi
Universitas
Terbuka
yang
menyelenggarakan proses pendidikan melalui system pembelajaran
daring (online) sehingga akses internet merupakan sarana utama dan
tidak terpisahkan dari pemeunhan hak Pemohon atas pendidikan dan
pengembangan diri.
16.
Pada pokoknya, Pemohon menguraikan pada bagian legal standing
dan
posita
Permohonannya
bahwasanya
berlakunya
Objek
Permohonan telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat
aktual, nyata, dan sedang berlangsung berupa:
a. Terhentinya akses Pemohon terhadap perkuliahan daring akibat
habisnya kuota yang dihapus secara sepihak;
b. Hilangnya kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pendidikan
secara utuh;
c. Terhambatnya pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh
No.
Hak-Hak Konstitusional Pemohon
(yang Dikatakan Dirugikan atas Berlakunya Objek
Permohonan)
a.
Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.”
b. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.”
c.
Pasal 28F UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
d.
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun.”
128
manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
17.
Pihak Terkait memahami bahwa akses terhadap informasi, komunikasi,
dan pendidikan merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga
negara. Namun demikian, hak-hak konstitusional tersebut tidak serta-
merta dapat dimaknai terlanggar atau dirugikan atas berlakunya Objek
Permohonan yang justru keberlakuannya untuk menghadirkan
pengaturan
tarif
penyelenggaraan
jasa
telekomunikasi
yang
berkeadilan dan menjamin adanya persaingan usaha yang sehat dan
sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Tidak tepat pula
bilamana kemudian hak-hak konstitusional sebagaimana dikutipkan
oleh Pemohon serta-merta dikaitkan dengan keberlakuan Objek
Permohonan apalagi berdasarkan tafsir sepihak dari Pemohon. Lalu,
menuntut agar setiap opsi/alternatif model jasa layanan internet
diperlakukan tanpa batas waktu yang justru tidak sesuai dengan
karakter (nature) dan sifat dari sektor jasa telekomunikasi.
18.
Adapun norma Objek Permohonan yang keberlakuannya dikatakan
oleh Para Pemohon menimbulkan kerugian konstitusional Para
Pemohon adalah Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) (yang spesifik
diuji oleh Para Pemohon ialah norma Pasal 28 ayat (1)). Adapun Pasal
71 Angka 2 UU Cipta Kerja lengkapnya kami kutip sebagai berikut:
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja
“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3881) diubah sebagai berikut:
…
2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau
Penyelenggaraan
Jasa
Telekomunikasi
ditetapkan
oleh
penyelenggara
Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
Jasa
Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif
batas
bawah
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
dengan
129
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha
yang sehat.”
19. Bahwa bilamana Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tersebut
dibandingkan dengan norma Pasal 28 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU
Telekomunikasi”) yang ada sebelum terjadinya perubahan, maka
terlihat perbandingannya sebagai berikut:
Pasal 28 UU Telekomunikasi
Pasal 28 UU Telekomunikasi
setelah perubahannya melalui
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja
“Besaran tarif penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi
dan
atau
jasa
telekomunikasi
ditetapkan oleh penyelenggara
jaringan
telekomunikasi
dan
atau
jasa
telekomunikasi
dengan berdasarkan formula
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah.”
“(1) Besaran tarif Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi dan/
atau Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi
ditetapkan
oleh penyelenggara Jaringan
Telekomunikasi dan/atau Jasa
Telekomunikasi
dengan
berdasarkan
formula
yang
ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
(2) Pemerintah
Pusat
dapat
menetapkan tarif batas atas
dan/atau tarif batas bawah
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
dengan
memperhatikan
kepentingan
masyarakat
dan persaingan
usaha yang sehat.”
20. Bilamana kemudian kita melihat kembali alasan perubahan Pasal 28
UU Telekomunikasi tersebut, maka relevan untuk merujuk pada
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja
yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (kini Kementerian
Hukum Republik Indonesia) tahun 2020 (“Naskah Akademik UU Cipta
Kerja”).
Berkenaan dengan alasan perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi
dimaksud tampak pada halaman 181 Naskah Akademik UU Cipta
Kerja, yang mana disebutkan bahwasanya:
“4. Perubahan materi pengaturan pada bidang Telekomunikasi, yakni:
… d) Pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau
batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi;”
130
Selanjutnya pada halaman 1.131 s.d. 1.132 Naskah Akademik UU Cipta
Kerja pada bagian Alasan Perubahan, ditegaskan yakni:
“1. Pemerintah dapat menerapkan tarif batas bawah untuk layanan
telekomunikasi tertentu.
2. Penetapan tarif batas bawah dilakukan dalam rangka:
a. menjaga kesehatan industri yang saat ini sering kali terjadi
perang tarif yang mengarah kepada ketidaksehatan industri
dan dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan
operator
untuk
berinvestasi
dalam
penetrasi
dan
pengembangan teknologi dan layanan kepada masyarakat.
b. dibutuhkan dalam hal terjadi monopoli alamiah dimana dalam
satu wilayah layanan tertentu hanya ada satu operator yang
menyediakan
layanan
komunikasi
sehingga
berpotensi
menetapkan
tarif
yang
tidak
terjangkau
masyarakat,
khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak menarik secara
komersial (non-comercially viable).
c. menyediakan layanan yang baik kepada pengguna.
d. membutuhkan investasi tambahan dalam penyediaannya.”
21. Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi tersebut bertalian pula dengan
norma Pasal 27 UU Telekomunikasi yang sama-sama memuat
pengaturan berkenaan dengan tarif sebagaimana kami kutip sebagai
berikut:
Pasal 27 UU Telekomunikasi
“Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau
tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan
Pemerintah.”
22. Bahwa bilamana kemudian membaca secara seksama Pasal 71 Angka
2 UU Cipta Kerja termasuk dengan melihat kembali riwayat
perubahannya, maka tidak ada kaitan atau sebab-akibat (causal
verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para
Pemohon dengan berlakunya Objek Permohonan.
Dalam konteks tersebut, Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja mengatur
mengenai “Tarif” penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau
penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta kemudian pemberian
kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menetapkan tarif
batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan
usaha yang sehat.
131
23. Pada halaman 9 Permohonan Pemohon, Pemohon membuat tafsirnya
sendiri sebagaimana kami kutip berikut ini:
“Namun demikian, berlakunya norma a quo yang dimaknai
membolehkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar penuh,
telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, nyata,
dan sedang berlangsung, berupa:...”
Padahal, rumusan norma Objek Permohonan tidak berisikan hal yang
demikian dan pada praktiknya juga dimaknai untuk memberikan
pengaturan dan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk
mengatur dan mengendalikan tarif penyelenggaraan telekomunikasi,
bukan berkenaan “penghapusan kuota internet” sebagaimana
terminologi yang digunakan oleh Pemohon.
24. Bilamana kemudian argumentasi kerugian konstitusional Pemohon
dimaksud dikaitkan dengan uraian perbandingan penggunaan kuota
data internet di beberapa negara yang disampaikan oleh Pemohon
(halaman 25 s.d. 27 Permohonan Pemohon), maka dapat dipahami
bahwasanya
Pemohon
bermaksud
untuk
mengaitkan
Objek
Permohonan dengan model layanan internet yang menerapkan fitur
roll-over. Dalam hal ini, Pemohon memberikan contoh-contoh
bahwasanya di sejumlah negara maju, beberapa operator seluler telah
menerapkan alternatif skema “fitur roll-over”. Lebih lanjut, pada
halaman 27 Permohonannya, Pemohon mengatakan, “Bahwa dari
perbandingan praktik internasional tersebut, jelas bahwa terdapat
alternatif model layanan yang memberikan perlindungan dan
pemanfaatan atas kuota internet yang dibayar, tanpa langsung hangus
saat masa aktif berakhir.”
Contoh perbandingan dimaksud semakin menegaskan tidak ada kaitan
atau sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang
didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas dengan berlakunya Objek
Permohonan yang mengatur mengenai “susunan dan besaran tarif
yang berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat” dan
“pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan
tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah”.
132
Adapun
pada
kondisi
berlakunya
Objek
Permohonan,
sebagaimana sama pula dengan contoh di negara-negara lain
yang diberikan oleh Pemohon, dalam penyelenggaraan jasa
telekomunikasi oleh operator seluler di Indonesia pun tersedia
alternatif/opsi layanan paket/kuota layanan internet dengan fitur
roll-over sebagaimana dicontohkan oleh Pemohon. Hal ini jelas
membuktikan bahwa keberlakuan Objek Permohonan tidak sama
sekali memiliki kaitan atau sebab-akibat (causal verband) dengan
kerugian konstitusional yang diklaim oleh Pemohon. Selain itu,
baik secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran yang
wajar, keberlakuan Objek Permohonan tidak sedang dan/atau akan
mengakibatkan Pemohon ataupun masyarakat lainnya kehilangan
alternatif/opsi untuk memilih layanan paket dengan fitur roll-over
sebagaimana diberikan contoh-contohnya oleh Pemohon. Bahkan
dengan kondisi saat ini, selain tersedia alternatif layanan internet
dengan fitur roll-over, masyarakat juga memiliki berbagai alternatif/opsi
layanan (freedom to choose) akses terhadap internet yang sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.
25. Bahwa sejatinya berkenaan dengan hal-hal tersebut, Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan pendahuluan
telah
memberikan
nasihat-nasihat
untuk
memperjelas
dan
mengelaborasi di bagian mana pada norma Pasal 28 UU
Telekomunikasi
yang
mengakibatkan
kerugian
konstitusional
Pemohon yang dikatakan oleh Pemohon bersifat aktual (vide Risalah
Sidang tanggal 28 Januari 2026). Namun demikian, dalam Perbaikan
Permohonannya, kami tidak menemukan adanya penjelasan ataupun
elaborasi yang demikian itu.
26. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hubungan sebab akibat
(causal verband) antara dalil kerugian konstitusional Pemohon dengan
berlakunya pasal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji, tidak
terbukti. Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing), maka telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
133
verklaard).
D.
PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR
LIBEL)
27. Bahwa Pasal 68 PMK No. 7/2025 telah memberikan kewenangan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu permohonan
tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan lebih lanjut memutuskan
bahwasanya
suatu
permohonan
tidak
dapat
diterima
(niet
ontvankelijke verklaard).
28. Bilamana
mencermati
Permohonan
Pemohon,
maka
terdapat
kekaburan ataupun ketidakjelasan (obscuur libel) berkenaan dengan
Objek Permohonan, yang mana Pemohon menjadikan Pasal 71 Angka
2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagai
Objek Permohonannya.
Adapun
dalam
petitumnya, Pemohon
memintakan agar Mahkamah Konstitusi,
“...2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
yang mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sepanjang tidak dimaknai: “kuota internet yang telah dibayar oleh
konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak, dan
dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai
mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin
kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.”
29. Sebagaimana lengkapnya telah pula dikutipkan di atas, Pasal 71 angka
2 UU Cipta Kerja mengakibatkan perubahan Pasal 28 UU
Telekomunikasi sehingga Pasal 28 UU Telekomunikasi tersebut kini
menjadi 2 (dua) ayat.
Berkenaan hal tersebut, baik pada bagian posita ataupun petitumnya,
Pemohon tidak menguraikan bagian atau pada norma yang mana pada
Pasal 28 UU Telekomunikasi dimaksud yang diuraikan mengakibatkan
kerugian konstitusional Pemohon dan dimohonkan oleh Pemohon agar
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
134
bersyarat (conditionally unconstitutional). Apakah Pasal 28 ayat (1),
Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi, atau keduanya? Kemudian,
terhadap bagian atau ayat yang mana petitum yang dimohonkan
oleh Pemohon hendak dilekatkan? Hal ini mengingat pada
petitumnya, Pemohon hanya menyebutkan Pasal 71 angka 2 UU Cipta
Kerja yang mengubah Pasal 28 UU Telekomunikasi, yang mana Pasal
28 UU Telekomunikasi dimaksud menjadi terdapat dua ayat yang
mengandung norma berbeda satu dengan yang lain.
Sebagaimana telah menjadi nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi pada sidang pendahuluan, Pemohon tetap tidak
menjelaskan sama sekali bagian mana dari Pasal 28 UU
Telekomunikasi (baik ayat (1) ataupun ayat (2)) yang kemudian secara
aktual mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon.
Pemohon hanya sebatas memaknai perubahan Pasal 28 UU
Telekomunikasi dimaksud sesuai tafsirannya sendiri (Pemohon
memaknai perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi membolehkan
penghangusan kuota internet), padahal norma perubahan Pasal
28 UU Telekomunikasi tidak memuat pengaturan yang demikian
dan dalam implementasinya pun tidak diterapkan sebagaimana
tafsir Pemohon itu.
30. Kembali kami sampaikan bahwasanya berkenaan hal tersebut telah
pula dibahas melalui nasihat-nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi pada sidang pendahuluan (vide Risalah
Sidang tanggal 28 Januari 2026). Hal mana di antaranya meminta
Pemohon untuk menunjukkan dan menjelaskan norma yang hendak
diuji oleh Pemohon itu sebenarnya atas bagian yang mana? Namun
demikian, pada perbaikan Permohonan Pemohon, tidak tampak adanya
perbaikan berkenaan hal-hal tersebut. Hal ini tentu menjadikan
Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel).
31. Terlebih, bilamana melihat rumusan petitum yang dimohonkan oleh
Pemohon, selain tidak jelas hendak dilekatkan ke norma yang mana,
juga tidak lazim bahkan berdasarkan penalaran yang wajar bilamana
dikabulkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat
norma yang sebelumnya mengatur mengenai susunan dan besaran
135
tarif dan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk
dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah,
kemudian dipaksa untuk dimaknai meliputi hal teknis dan spesifik
berkenaan dengan layanan paket/kuota internet. Lebih-lebih, Pemohon
menggunakan rumusan, “... wajib disertai mekanisme yang adil,
transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta
perlindungan hak konstitusional warga negara.”
Sebagaimana kita maklum, tanpa ada rumusan yang demikian pun,
setiap norma undang-undang tentulah wajib menjamin kepastian hukum
dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Adapun jika yang
dimaksud oleh Pemohon adalah hal-hal yang berkenaan dengan
peraturan teknis (hal mana juga tidak diuraikan oleh Pemohon), maka
tentulah tempat pengaturannya bukan pada undang-undang dan
pengujiannya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
32. Bila kemudian dilihat secara lebih menyeluruh, Permohonan Pemohon
juga menunjukkan adanya ketidakselarasan yang mendasar antara
norma Objek Permohonan yang diuji, kerugian yang didalilkan, dan
petitum yang dimohonkan. Dalam hal ini, Objek Permohonan yang diuji
dalam
perkara
a
quo
mengatur
mengenai
besaran
tarif
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan
jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah
penyelenggaraan
telekomunikasi
yang
dapat
ditetapkan
oleh
Pemerintah Pusat.
Namun demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan
berkenaan dengan tarif melainkan berkaitan dengan berakhirnya masa
jasa layanan dan tidak digunakan/dimanfaatkannya volume (data) yang
sebelumnya telah dipilih oleh Pemohon pada periode berlangsungnya
jasa layanan dimaksud. Pada bagian petitumnya, yang dimohonkan
Pemohon juga tidak berkenaan dengan rumusan Objek Permohonan,
melainkan berkenaan dengan kuota internet tidak boleh dihapus atau
dihanguskan secara sepihak sebagaimana terminologi yang digunakan
oleh Pemohon.
33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena rumusan
136
posita maupun petitum Permohonan Pemohon tidak menjelaskan
mengenai bagian yang mana dari norma Pasal 28 UU Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah dengan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja
yang dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat (conditionally unconstitutional), ketidakjelasan antara Objek
Permohonan, kerugian, dan petitum yang hendak dilekatkan pada
norma perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang mana, serta
ketidaklaziman rumusan petitum yang justru berpotensi kuat
mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Terlebih sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya,
adanya potensi perluasan peran yudisial (judicial overreach), di mana
Mahkamah Konstitusi diminta untuk menentukan dan melimitasi aspek
teknis opsi/alternatif desain/model jasa layanan pada sektor tertentu,
yang pada hakikatnya merupakan wilayah kewenangan pembentuk
undang-undang (open legal policy), maka telah cukup dasar dan alasan
hukumnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard).
E.
KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PEMOHON
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta Seluruh hadirin dan
hadirat yang kami hormati.
34. Setelah membaca secara seksama Permohonan Pemohon dan
mengikuti diskursus yang selama ini berkembang, baik di muka
persidangan maupun di masyarakat, guna membuat terang dan jelas
persoalan a quo, kami memandang perlu untuk terlebih awal
menjelaskan
mengenai
nature
(karakter
dan
sifat)
sektor
telekomunikasi, baru kemudian menguraikan apa yang dimaksud
dengan jasa layanan pembukaan dan penyediaan akses terhadap
jaringan internet oleh operator seluler yang dalam praktik lazim dan
awam ditawarkan (agar mudah dipahami) dengan variasi paket/kuota
layanan internet.
E.1. Karakter dan Sifat Sektor Telekomunikasi
35. Sebagaimana kita maklum, sektor telekomunikasi memegang peranan
137
sangat penting bagi peradaban manusia. Dengan perkembangan
sektor telekomunikasi, dunia seolah tidak terbatas lagi pada ruang dan
waktu mengingat pertukaran data dan informasi dapat diselenggarakan
dengan begitu cepat dan mudah. Telekomunikasi menjadi sarana bagi
manusia untuk berinteraksi satu dengan yang lain dalam menjalankan
kehidupan.
Perkembangan sektor telekomunikasi pada suatu negara bertalian pula
dengan pertumbuhan ekonomi di negara itu. Oleh karena itu, setiap
negara berupaya untuk menghadirkan dan mengembangkan sektor
telekomunikasi agar senantiasa dapat memenuhi kebutuhan setiap
orang di negara tersebut sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya
masing-masing.
36. Mengingat pentingnya sektor telekomunikasi, Pasal 28F UUD NRI 1945
telah memberikan jaminan hak konstitusional bahwasanya,
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.”
Atas dasar itu, maka hak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang
dan
oleh
karenanya
perlu
menjadi
perhatian
dan
dijamin
pemenuhannya oleh negara Republik Indonesia.
Kendati demikian, penyelenggaraan sektor telekomunikasi dimaksud
membutuhkan investasi yang sangat besar (sektor telekomunikasi
merupakan sektor padat modal) terlebih untuk wilayah negara Republik
Indonesia yang begitu luas dan terbagi atas pulau-pulau dengan jumlah
penduduk yang mencapai 284 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025).
Dalam hal ini, penyelenggaraan telekomunikasi setidak-tidaknya
memerlukan investasi pada infrastruktur jaringan, spektrum frekuensi
radio, perangkat jaringan, dan sistem operasi jaringan. Infrastruktur
dimaksud
harus
pula
bersifat
interkoneksi
yang
bermakna
keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara
jaringan telekomunikasi yang berbeda sehingga menjamin konektivitas
138
interaksi antar setiap pengguna baik domestik maupun global (lintas
negara).
37. Dalam perkembangannya, teknologi telekomunikasi di dunia terus
berkembang dengan begitu cepat. Perkembangan dimaksud dipacu
oleh inovasi dan kemajuan teknologi telekomunikasi di berbagai negara
yang bertujuan untuk terus meningkatkan akses dan layanan
telekomunikasi yang semakin cepat, murah, dan efisien. Sebagai
contoh, pada teknologi telepon seluler, awalnya menggunakan
teknologi 1G (generasi pertama) yang ditemukan dan pertama
diterapkan di negara Jepang. Teknologi 1G hanya dapat dipakai untuk
melakukan panggilan telepon. Baru kemudian berkembang teknologi
2G yang pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia.
Dengan teknologi 2G, maka dimungkinkan penambahan fitur baru
selain panggilan suara, yakni bertukar pesan teks (SMS) dan pesan
bergambar (MMS). Baru kemudian, terus berkembang teknologi-
teknologi dengan generasi-generasi lebih baru dari 3G, 4G, hingga kini
5G yang berasal dari kemajuan teknologi di berbagai negara di dunia.
Penemuan dan pengembangan itu, semata-mata untuk meningkatkan
akses dan layanan telekomunikasi bagi kebutuhan interaksi manusia.
Bahkan, kini, penemuan dan pengembangan itu dilakukan dengan
kolaborasi berbagai pihak dan bersifat lintas negara. Penyelenggaraan
telekomunikasi juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem perdagangan global yang menerapkan prinsip tidak diskriminatif
dengan tetap memberikan peran masyarakat secara luas dalam
penyelenggaraan telekomunikasi.
38. Karakter dan sifat sektor telekomunikasi yang demikian menuntut
negara Republik Indonesia untuk menghadirkan penyelenggaraan
telekomunikasi yang mampu meningkatkan peran dan keterlibatan
masyarakat, update terhadap perkembangan inovasi, menghadirkan
kompetisi/persaingan usaha yang sehat, melindungi kepentingan dan
hak
konstitusional
masyarakat,
serta
menjaga
keberlanjutan
penyelenggara telekomunikasi. Atas itu pula, penyelenggaraan
telekomunikasi yang dahulu dimonopoli oleh negara, telah direformasi
ke arah kompetisi yang membuka keterlibatan peran masyarakat dalam
139
penyelenggaraan telekomunikasi.
Reformasi sektor telekomunikasi
dari monopoli
ke
kompetisi
merupakan suatu kebutuhan guna beradaptasi dengan kemajuan
teknologi telekomunikasi secara global sehingga dapat mencukupi
kebutuhan
dan
kepentingan
masyarakat
dengan
senantiasa
menghadirkan inovasi, alternatif layanan yang beragam, dan tarif yang
terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (inklusif) sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.
Pada sisi yang lain, adanya ruang bagi keterlibatan peran masyarakat
sebagai pelaku industri telekomunikasi diharapkan juga dapat
mempercepat perluasan akses terhadap jaringan telekomunikasi dan
optimalisasi kualitas layanan di seluruh wilayah negara Republik
Indonesia.
39. Melalui UU Telekomunikasi jo. UU Cipta Kerja serta berbagai peraturan
turunannya, negara Republik Indonesia tetap memegang kendali dalam
kapasitasnya
sebagai
regulator,
pengawas,
dan
pengendali
penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.
Dengan berbagai regulasi dimaksud, negara tidak serta-merta melepas
penyelenggaraan sektor telekomunikasi ke pasar, tetapi membuat
pengaturan-pengaturan yang ketat dan melakukan intervensi guna
menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat (mengingat
telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang), memastikan
persaingan usaha yang sehat, serta tetap menjaga kesehatan dan
keberlanjutan industri telekomunikasi.
E.2. Penetrasi dan Jumlah Pengguna Internet di Indonesia
40. Sebagaimana telah diuraikan di atas, akses terhadap telekomunikasi
khususnya internet merupakan hal yang sangat penting bagi
masyarakat. Dalam perkembangannya, hingga tahun 2025, jumlah
penduduk terkoneksi internet di Indonesia telah mencapai 229.428.417
(dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu
empat ratus tujuh belas) jiwa dari total 284.438.900 (dua ratus delapan
puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus)
jiwa populasi penduduk Indonesia tahun 2025.
140
Adapun pertumbuhan penetrasi pengguna internet Indonesia enam
tahun terakhir tergambar pada hasil survei Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia (“APJII”) Tahun 2025 berikut ini:
41. Data tersebut menunjukkan tren positif pertumbuhan penetrasi
pengguna internet di Indonesia sehingga ke depan diharapkan
pertumbuhannya terus meningkat yang dapat diartikan bahwasanya
seluruh populasi di Indonesia dapat terhubung dengan akses internet
kapan pun dan di lokasi mana pun.
42. Dari perspektif regulasi, UU Telekomunikasi jo. UU Cipta Kerja terus
berupaya
untuk
menghadirkan
kompetisi
penyelenggara
telekomunikasi dengan menjaga persaingan usaha yang sehat dan
mengedepankan
kepentingan
masyarakat.
Selain
kewajiban
perpajakan, Pemerintah juga memberikan kewajiban kepada setiap
penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi dalam
pelayanan universal (universal service obligation/USO) dan biaya-biaya
hak
penyelenggaraan
(BHP).
Kewajiban
dimaksud
berbentuk
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang perhitungannya
didasarkan pada persentase dari pendapatan tiap penyelenggara
telekomunikasi. Biaya-biaya dimaksud akan diperuntukkan untuk
pemerataan pembangunan infrastruktur dan penyediaan jasa layanan
internet khususnya di daerah terpencil dan/atau belum berkembang.
43. Upaya peningkatan pertumbuhan penetrasi pengguna internet di
Indonesia juga diarahkan agar sejalan dengan peningkatan kualitas
layanan sehingga tiap-tiap operator seluler dituntut untuk senantiasa
141
meningkatkan investasi dan kemajuan teknologi guna meningkatkan
kapasitas jaringan internet dan kualitas layanan yang disediakannya.
Bilamana kemudian, tiap-tiap operator seluler melakukan kesalahan
dan/atau kelalaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang
menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak
mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
Hal ini sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 15 UU
Telekomunikasi sebagai berikut:
Pasal 15 UU Telekomunikasi
“(1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi
yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan
berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara
telekomunikasi.
(2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara
telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut
bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.”
44. Selain itu, UU Telekomunikasi juga memberikan pengaturan yang ketat
mengenai susunan dan besaran tarif penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang
ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat. Bahkan berdasarkan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang
menambahkan ketentuan ayat (2) pada Pasal 28 UU Telekomunikasi,
Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan tarif
batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan
usaha yang sehat.
45. Sebagai pengejawantahan dari kewenangan dimaksud, Pemerintah
Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
(“Komdigi”) mewajibkan agar seluruh operator seluler untuk
melaporkan secara lengkap dan berkala atas besaran tarif yang
ditetapkan oleh masing-masing operator seluler (vide Pasal 51 dan
Pasal 52 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia
Nomor
5
Tahun
2021
tentang
Penyelenggaraan
142
Telekomunikasi (“Permenkominfo No. 5/2021”)). Berdasarkan laporan
itu dan kanal-kanal pengaduan masyarakat lainnya, Pemerintah Pusat
senantiasa mengawasi dan mengevaluasi tarif yang diberikan oleh tiap-
tiap operator seluler demi kepentingan persaingan usaha yang sehat
dan senantiasa melindungi kepentingan masyarakat.
E.3. Profil Tarif Internet di Indonesia dan Contoh Perbandingannya
dengan Negara-Negara Lain
46. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, internet sebagai salah
satu sarana untuk memperoleh informasi dan melakukan komunikasi
memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat. Atas itu,
melalui peran dan keterlibatan berbagai pihak, perlu diupayakan agar
akses dan layanan internet dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Merujuk pada hasil survei APJII pada tahun 2025, terdapat beberapa
alasan tidak terkoneksi internet sebagai berikut:
47. Merujuk pada hasil survei dimaksud, maka tergambar bahwa alasan
utama tidak terkoneksinya internet ialah karena tidak dimilikinya
perangkat yang dapat terhubung ke internet dan tidak tahu bagaimana
menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet.
Adapun berkenaan dengan alasan tarif akses/layanan internet yang
dipandang mahal (2,88%) dan tidak ada sambungan internet (2,59%)
merupakan alasan yang persentasenya relatif kecil. Kendati demikian,
Pemerintah dan pelaku industri telekomunikasi harus senantiasa tetap
mengupayakan agar penetrasi koneksi masyarakat terhadap internet
harus terus terjaga dan perlahan meningkat pertumbuhannya.
143
48. Berkenaan dengan tarif rata-rata layanan akses internet oleh operator
seluler di Indonesia bila dibandingkan dengan tarif rata-rata layanan
akses internet pada negara-negara lain menunjukkan bahwasanya tarif
internet di Indonesia secara relatif masih terjangkau dan menjadi salah
satu yang termurah di dunia. Merujuk hasil riset/studi komparatif yang
dilakukan
oleh
Cable.co.uk
(kini
menggunakan
nama
BestBroadbandDeals.co.uk) terhadap biaya rata-rata tarif internet per
satu gigabyte (“GB”) di 237 negara menunjukkan Indonesia sebagai
salah satu negara yang rata-rata tarif internetnya paling murah,
yakni pada kisaran USD 0,28 per 1 GB, yang menempatkan
Indonesia dalam kelompok negara dengan tarif data internet termurah
di dunia. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata
global yang berada pada kisaran USD 2,59 per 1 GB (sumber:
https://bestbroadbanddeals.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/),
serta lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara maju seperti
Amerika Serikat (sekitar USD 6,00 per 1 GB), Selandia Baru (sekitar
USD 5,89 per 1 GB), Irlandia (sekitar USD 1,50 per 1 GB), Inggris
(sekitar USD 0,62 per 1 GB), dan Australia (sekitar USD 0,44 per 1 GB).
Untuk memudahkan pembacaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam sidang perkara a quo, dapat kami kutip ranking negara
yang rata-rata tarif internetnya paling murah dan yang rata-rata tarif
internetnya yang termahal dari sumber tautan tersebut di atas, sebagai
berikut:
144
a. ranking negara yang rata-rata tarif internetnya paling murah:
b. ranking negara yang rata-rata tarif internetnya paling mahal:
49. Hasil riset/studi dimaksud relevan dan sejalan pula dengan tingkat
keterjangkauan layanan data seluler di Indonesia bila dianalisis
menggunakan
indikator
internasional
berbasis
pendapatan
masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh International
Telecommunication Union (“ITU”) melalui metode ICT Price Basket,
biaya paket mobile broadband di Indonesia tercatat sekitar 0,24% dari
Gross
National
Income
(“GNI”)
per
capita
(sumber:
https://beta.datahub.itu.int/dashboards/ipb/?u=%25+GNI+per+capita&e
=IDN).
Nilai ini menunjukkan bahwa biaya layanan data seluler di Indonesia
hanya memerlukan sebagian kecil dari pendapatan rata-rata
masyarakat.
146
50. Dalam kerangka penilaian global, Broadband Commission for
Sustainable Development yang didukung oleh ITU memberikan
gambaran bahwa layanan internet dikategorikan sebagai terjangkau
(affordable) apabila biaya aksesnya tidak melebihi 2% dari GNI per
capita (sumber: https://beta.datahub.itu.int/dashboards/ipb/?u=%25+
GNI+per+capita&e=IDN).
Dengan nilai sekitar 0,24% dari GNI per capita, tingkat keterjangkauan
layanan data internet seluler di Indonesia berada jauh di bawah batas
maksimum yang digambarkan secara internasional, yang menunjukkan
bahwa tarif layanan data internet seluler di Indonesia termasuk dalam
kategori sangat terjangkau.
51. Uraian di atas telah menunjukkan tren yang positif dalam
penyelenggaraan jasa telekomunikasi khususnya penyelenggaraan
jasa internet oleh operator seluler yang menuntut kerja sama dan
keseimbangan peran pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.
Dalam konteks ini, penting untuk senantiasa menghadirkan ekosistem
industri yang sehat dengan senantiasa menghadirkan inovasi,
persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen (termasuk
pilihan berbagai alternatif/opsi layanan sebagai bentuk prinsip freedom
to choose), dan regulasi serta pengawasan yang optimal oleh
Pemerintah demi menjaga kepentingan masyarakat.
E.4. Tahapan yang Ditempuh oleh Operator Seluler (Penyelenggara
Jasa Telekomunikasi) untuk Menyediakan Layanan Internet kepada
Masyarakat
52. Secara umum, untuk menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi dan
dapat menyediakan jasa layanan internet kepada masyarakat, setiap
operator seluler melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Perolehan
Perizinan
Berusaha
sebagai Penyelenggara
Jasa Telekomunikasi
Merujuk Pasal 7 ayat (1) UU Telekomunikasi disebutkan
bahwasanya penyelenggaraan telekomunikasi meliputi, “...a.
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraan
jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.”
147
Selain itu, Pasal 1 angka 7 UU Telekomunikasi juga memberikan
definisi bahwasanya, “Jasa telekomunikasi adalah layanan
telekomunikasi
untuk
memenuhi
kebutuhan
bertelekomunikasi
dengan
menggunakan
jaringan
telekomunikasi.”
Dengan demikian, operator seluler yang hendak menyediakan jasa
layanan internet harus memperoleh perizinan berusaha sebagai
“Penyelenggara
Jasa
Telekomunikasi”.
Nomenklatur
yang
digunakan adalah “Penyelenggara Jasa” oleh karena operator
seluler menyediakan “jasa” berupa layanan agar setiap pelanggan
dapat masuk dan mengakses jaringan internet. Dalam konteks itu,
hubungan hukum yang terjalin antara operator seluler dan
pelanggan berbasis pada hubungan kontraktual atas jasa
telekomunikasi yang disediakan oleh operator seluler. Hal ini
sebagaimana relevan dan sejalan dengan definisi Pelanggan
sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 81 Permenkominfo No.
5/2021, yakni:
“Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi
pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi
dan/atau Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak.”
Dengan kata lain, sebagai penyedia jasa telekomunikasi, operator
seluler pada hakikatnya tidak menyediakan dan memperjualbelikan
“barang” berupa paket/kuota internet, melainkan menyediakan jasa
berupa layanan agar pelanggan dapat terhubung dan masuk
kepada jaringan internet dan untuk itu dapat menggunakan jaringan
internet yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler sesuai
paket/kuota layanan internet yang dipilih sesuai kebutuhan masing-
masing pelanggan.
b. Perolehan Spektrum Frekuensi Radio
Layanan seluler yang diselenggarakan oleh operator seluler
menggunakan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio
adalah gelombang elektromagnetik yang merambat di udara
dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman
dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain
148
penyelenggaraan
telekomunikasi,
penyiaran,
penerbangan,
pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang
terbatas
dan
penggunaannya
wajib
terlebih
dahulu
mendapatkan izin dari Pemerintah (in casu Menteri Komdigi).
Operator seluler memperoleh spektrum frekuensi radio melalui
mekanisme seleksi (lelang harga dan/atau beauty contest),
yang mana penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud
untuk peruntukan dan jangka waktu tertentu mengingat
pengelolaannya senantiasa ada pada negara. Atas penggunaan
itu, operator seluler diharuskan membayar Biaya Hak Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi).
Hal ini pula yang menjadikan layanan seluler secara nature
merupakan layanan penyediaan “jasa” bukan “jual beli” komoditas
barang pada umumnya yang mengakibatkan peralihan kepemilikan.
Hal mana yang dapat disediakan oleh operator seluler sebatas jasa
pemberian akses dan layanan internet kepada pelanggan untuk
sementara waktu terhadap kapasitas jaringan internet yang
diperoleh oleh operator seluler. Dalam konteks ini, operator seluler
itu sendiri memiliki keterbatasan waktu dan batasan kapasitas
(volume) untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai
salah satu komponen penting untuk memperoleh kapasitas jaringan
internet
yang
kemudian
dapat
didistribusikan
akses
dan
layanannya kepada pelanggan. Inilah salah satu hal utama yang
menjadikan sektor jasa telekomunikasi (penyediaan layanan
internet oleh operator seluler) memiliki karakter dan sifat yang
berbeda dengan sektor lainnya. Atas itu, tidak pula bisa disamakan
dengan
sektor
lainnya
termasuk
misalnya
dengan
penyelenggaraan sektor ketenagalistrikan yang secara karakter
(nature), infrastruktur, teknologi, model usaha, dan pengaturannya
menjadikan dimungkinkannya hubungan hukum atas transaksi
yang terjadi dengan konsumen/pelanggan berbasis jual beli.
149
Adapun berkenaan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio,
hanya dapat dilakukan oleh operator seluler berdasarkan izin yang
diberikan oleh Pemerintah dan berbatas untuk jangka waktu
tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat
(1) jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (“Permenkominfo No.
7/2021”) yang kami kutip sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo No. 7/2021
“(1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib terlebih dahulu
mendapatkan izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
dari Menteri.
Pasal 5 ayat (1) Permenkominfo No. 7/2021
(1) Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a. IPFR;
b. ISR; dan
c. Izin Kelas.
Pasal 20 ayat (1) Permenkominfo No. 7/2021
(1) IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berlaku
untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.”
c. Pembangunan Infrastruktur Jaringan
Operator seluler juga harus membangun dan/atau menyewa serta
mengoperasikan infrastruktur jaringan yang di antaranya meliputi:
Base Transceiver Station (BTS), Radio Access Network (RAN),
Core Network, Transport Network, Data Centre, dan sistem
pengelolaan jaringan. Investasi ini membutuhkan biaya dan
dilakukan secara berkelanjutan termasuk dalam rangka menjaga
kualitas layanan bahkan sebelum terjalin hubungan kontraktual
antara operator seluler dengan pelanggan.
d. Perencanaan dan Pengelolaan Kapasitas Jaringan
Setelah melakukan investasi infrastruktur jaringan dan oleh
karenanya memiliki kapasitas jaringan, maka operator seluler
melakukan
perencanaan
jaringan
(network
planning)
dan
manajemen kapasitas jaringan (capacity management). Hal ini
untuk memastikan kapasitas jaringan yang tersedia dan terbatas itu
150
dapat melayani pelanggan secara optimal. Perencanaan dan
manajemen kapasitas jaringan dilakukan berdasarkan traffic serta
optimasi penggunaan spektrum dan manajemen kualitas layanan
(quality of service).
e. Penyediaan dan Distribusi Akses serta Layanan Internet
kepada Pelanggan
Setelah memiliki kapasitas jaringan (kapasitas jaringan ini
senantiasa bersifat terbatas sesuai investasi dan peruntukan
spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah), barulah kemudian
operator seluler akan melakukan penjualan kartu perdana sebagai
pintu masuk pelanggan terhadap akses jaringan pada masing-
masing operator seluler. Hanya pelanggan yang memiliki kartu
perdana operator seluler tertentu yang bisa melakukan akses
terhadap seluruh layanan yang disediakan untuk pelanggan,
termasuk namun tidak terbatas pada layanan telepon, SMS, dan
internet (data).
Berdasarkan kapasitas jaringan yang tersedia dan terbatas itu,
operator seluler dituntut untuk mendistribusikan jasanya kepada
berbagai
segmen
pelanggan
sehingga
operator
seluler
memberikan berbagai opsi/pilihan jasa layanan akses internet
dengan kombinasi harga, volume, dan masa berlaku tertentu.
Penentuan opsi/layanan jasa yang dapat dipilih oleh pelanggan itu
sendiri akan merujuk pada berbagai tingkat kebutuhan dan daya beli
tiap-tiap segmentasi masyarakat. Selain merujuk pada regulasi-
regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, tiap-tiap operator seluler
harus bisa memberikan opsi/pilihan jasa terbaik agar hasil investasi
yang telah dilakukannya sebagaimana tersebut di atas tetap bisa
diserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Terlebih bilamana
terdapat kompetisi yang sehat di antara tiap-tiap operator seluler
sehingga tiap-tiap operator seluler
akan
berlomba
untuk
memberikan layanan dan inovasi dengan harga yang paling
menarik dan bersaing untuk pelanggan sesuai kebutuhan dan
kemampuan tiap-tiap pelanggan.
151
53. Bertitik tolak dengan kapasitas jaringan yang terbatas itu, maka
mekanisme pemberian jasa akses dan layanan internet kepada
pelanggan dengan batasan volume dan waktu tertentu merupakan
praktik terbaik (best practice) untuk mendistribusikan jasa layanan
internet kepada pelanggan. Hal ini juga akan memberikan kepastian
(certainty) terhadap hak dan kewajiban yang terjalin oleh dan antara
operator seluler dan pelanggan. Secara nature penyelenggaraan jasa
telekomunikasi, terdapat hal yang sangat krusial yakni perencanaan
jaringan (network planning). Oleh karena itu, penyediaan layanan yang
berbasis kontrak oleh dan antara operator seluler dengan pelanggan
yang terdapat batasan volume dan masa berlaku tertentu merupakan
mekanisme terbaik untuk memastikan penggunaan dan distribusi
kapasitas jaringan yang terbatas tadi agar senantiasa optimal.
54. Dalam konteks tersebut, operator seluler perlu menghadirkan beragam
alternatif/opsi jasa layanan yang dikemas dengan bahasa awam
sebagai paket/kuota layanan internet sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan tiap-tiap pelanggan. Adanya kemajuan teknologi dan
inovasi dengan tarif terjangkau (inklusif) merupakan kunci utama agar
jasa layanan yang ditawarkan oleh operator seluler terus menarik bagi
pelanggan (masyarakat).
E.5. Ragam Pilihan Jasa Layanan Internet yang Ditawarkan dengan
Istilah Paket/Kuota Layanan Internet
55. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam menyelenggarakan jasa
telekomunikasi berupa layanan internet, setiap operator seluler
menyediakan “jasa” berupa layanan agar pelanggan dapat masuk dan
mengakses jaringan internet yang diperoleh/dimiliki oleh operator
seluler. Dalam konteks tersebut, setiap operator seluler perlu terus
menerapkan mekanisme dan inovasi agar kapasitas jaringan yang
terbatas yang dimiliki oleh operator seluler dapat diserap dan
didistribusikan
ke
berbagai
segmentasi
masyarakat.
Untuk
mempermudah
sekaligus
mengoptimalkan
serta
memberikan
kepastian atas perencanaan jaringan (network planning) dalam
penyediaan dan pengelolaan jasa layanan internet yang diberikan
152
kepada pelanggan, maka jasa layanan internet itu ditawarkan dengan
bentuk dan istilah paket/kuota layanan internet.
56. Bahwa dalam praktiknya, ragam pilihan jasa layanan internet itu
diwujudkan dengan paket/kuota layanan internet yang berbasis pada
harga, volume, dan waktu tertentu. Misalnya, variasi masa aktif mulai
dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari, 30 hari, maupun
masa-masa aktif yang lebih panjang. Selain itu, variasi volume-nya pun
beragam misalnya, 1 GB, 2 GB, 10 GB, 30 GB, dan seterusnya.
Sebagai konsekuensinya, maka pilihan harga pun menjadi beragam
yang dirumuskan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah RI, cost yang dikeluarkan oleh operator seluler, dan riset
atas perilaku konsumen serta daya beli masyarakat.
57. Penyediaan jasa layanan internet dengan bentuk paket/kuota layanan
internet yang demikian merupakan mekanisme untuk memberikan
layanan yang menarik, optimal, serta harga terjangkau dengan tetap
memperhatikan kemampuan dan kapasitas jaringan yang terbatas tadi
sehingga kualitas layanan pun senantiasa terjaga. Adapun komponen
dalam paket/kuota layanan internet ialah:
a. Harga
:
Tarif yang harus dibayarkan oleh
pelanggan agar dapat menikmati
jasa untuk memperoleh akses
dan
layanan
internet
yang
diselenggarakan oleh operator
seluler.
b. Volume
:
Besaran
akses
terhadap
kapasitas
jaringan
yang
didedikasikan kepada pelanggan
dalam jangka waktu tertentu.
c. Waktu tertentu (masa aktif)
:
Jangka waktu
pemberian
jasa berupa pemberian
akses
dan layanan kepada pelanggan.
58. Dalam perkembangannya, paket/kuota layanan internet itu pun
kemudian akan ditawarkan dengan berbagai manfaat atau diskon
153
tambahan termasuk dengan manfaat atau fitur berupa roll-over
sebagaimana dimaksud oleh Pemohon yang pada bagian selanjutnya
akan turut kami uraikan pengertiannya.
59. Ketika pelanggan telah memilih dan membayar jasa layanan internet
sesuai paket/kuota layanan internet yang dipilih (termasuk dengan
terlebih dahulu memahami terms and conditions (T&C) yang
disampaikan oleh masing-masing operator seluler), maka antara
operator seluler dan pelanggan akan terikat kontrak. Dalam konteks
tersebut, operator seluler berkewajiban untuk mendedikasikan jasanya
berupa pemberian akses dan layanan terhadap jaringan internet
dengan volume dan berbatas waktu tertentu. Operator seluler juga
berkewajiban untuk menjaga agar pelanggan dapat menikmati akses
dan layanan internet tanpa gangguan (bilamana terdapat kerugian
akibat kesalahan/kelalaian operator seluler, maka operator seluler
wajib memberikan ganti rugi).
Paket/kuota layanan internet merupakan sebatas istilah dan cara untuk
memudahkan pemahaman akan jasa layanan dengan pilihan ragam
yang disediakan oleh operator seluler. Sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, paket/kuota layanan internet menjadi praktik yang lazim
diterapkan karena kapasitas jaringan internet yang diperoleh/dimiliki
oleh operator seluler bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan dan
segmentasi pelanggan sangat beragam. Mengingat internet yang
sangat penting keberadaannya bagi kehidupan, maka pendistribusian
jasa layanan internet itu pun harus bersifat inklusif terhadap berbagai
latar belakang, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat.
Oleh karena itu, kapasitas jaringan yang terbatas itu kemudian
didistribusikan jasa layanannya kepada pelanggan dengan bentuknya
berupa paket/kuota layanan internet. Dengan mekanisme tersebut pula,
maka pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih (freedom to
choose) terhadap jasa layanan internet yang ditawarkan oleh masing-
masing operator seluler sesuai kebutuhan dan daya belinya masing-
masing. Dari perspektif operator seluler, mekanisme tersebut juga akan
memberikan kemudahan dan efektivitas dalam pengelolaan jaringan
154
yang optimal. Hal ini mengingat operator seluler dapat senantiasa
memproyeksikan berapa besar akses dan layanan yang harus
didedikasikan (dijanjikan) kepada pelanggan dan kapan akses tersebut
akan berakhir guna dapat didistribusikan kepada pelanggan lainnya
(menghindari
penumpukan
pada
kapasitas
jaringan
(network
congestion).
60. Istilah “kuota hangus” sebagaimana digunakan oleh Pemohon pada
dasarnya merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang
sebenarnya untuk menggambarkan kondisi berakhirnya jangka waktu
jasa layanan berupa pemberian dan penyediaan akses terhadap
internet yang sebelumnya dipilih oleh pelanggan. Dalam konteks
tersebut, yang sebenarnya terjadi ialah berakhirnya jangka waktu jasa
layanan (yang secara karakter (nature) dan sifatnya jasa layanan itu
berbasis pada volume dan waktu tertentu), bukan kondisi di mana ada
hak milik dari pelanggan yang dihanguskan secara sepihak.
Dalam konteks tersebut dan telah pula disinggung sebelumnya,
penyelenggara
jasa
telekomunikasi
(operator
seluler)
tidak
memperjualbelikan “barang” berupa volume (data) internet, melainkan
menyediakan jasa layanan berupa pembukaan dan penyediaan akses
terhadap kapasitas jaringan internet yang tersedia dan terbatas yang
diperoleh oleh operator seluler. Oleh karenanya pula, tidak tepat bila
jasa layanan internet kemudian serta-merta disamakan dengan “barang
atau benda” yang telah menjadi hak milik pelanggan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
61. Dalam hal paket/kuota jasa layanan internet yang telah dipilih oleh
pelanggan selesai (apakah volume yang telah mencapai maksimal
dan/atau jangka waktu telah berakhir), maka pemberian jasa akses dan
layanan internet yang sebelumnya didedikasikan untuk pelanggan
terhadap kapasitas jaringan menjadi terhenti berakhir. Ini sesuai
dengan
nature
penyelenggaraan
jasa
telekomunikasi
yang
menjalankan kegiatan usaha pada bidang jasa yang menuntut adanya
pembatasan volume dan/atau jangka waktu tertentu. Hal mana dari
aspek hukum, adanya volume dan waktu yang spesifik/tertentu dalam
155
suatu hubungan kontraktual juga merupakan aspek penting yang harus
tersedia guna memberikan kepastian bagi para pihak yang berkontrak.
Atas dasar itu, sejatinya tidak tepat bilamana Pemohon menggunakan
terminologi paket/kuota hangus ataupun penghapusan kuota secara
sepihak. Melainkan, yang sebenarnya terjadi ialah hubungan
kontraktual dalam penyediaan jasa layanan internet oleh dan antara
operator seluler dan pelanggan telah berakhir.
62. Pemaknaan terdapat paket/kuota hangus tidak tepat karena nature
penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis pada layanan (service),
bukan penjualan barang berupa kuota/paket internet. Operator seluler
tidak bertindak untuk memperjualbelikan barang berbentuk paket/kuota
internet dalam arti kebendaan (hak milik) yang kemudian setelah
dibayarkan menjadi hak milik dari pelanggan. Operator seluler
bertindak selaku penyedia jasa telekomunikasi (internet) yang
memberikan akses dan layanan agar pelanggan dapat masuk dan
memanfaatkan kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator
seluler.
Paket/kuota
layanan
internet sebagaimana
dijelaskan
sebelumnya merupakan mekanisme yang ditawarkan oleh operator
seluler guna menghadirkan ragam pilihan jasa layanan internet yang
dapat dipilih oleh pelanggan.
Sebagaimana diuraikan di atas, paket/kuota layanan internet tidak
dapat pula dikatakan sebagai hak milik yang secara permanen menjadi
hak pelanggan, mengingat paket/kuota layanan internet tersebut
sebatas pengejawantahan opsi/variasi jasa layanan agar pelanggan
untuk volume dan jangka waktu tertentu dapat masuk dan
memanfaatkan kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator
seluler. Kapasitas jaringan itu juga menggunakan spektrum frekuensi
radio
yang
merupakan
sumber
daya
alam
terbatas
yang
pengelolaannya ada pada negara yang bilamana jangka waktu
penggunaannya oleh operator seluler telah habis, maka operator
seluler tidak dapat lagi memanfaatkannya dan atas itu mengembalikan
peruntukannya kepada negara.
156
Bilamana paket/kuota layanan internet dipandang sebagai hak milik
pelanggan, maka kapasitas jaringan yang bersifat terbatas dan untuk
jangka waktu tertentu pun dianggap harus senantiasa ada dan
didedikasikan kepada pelanggan untuk volume dan jangka waktu tidak
tertentu.
63. Dengan demikian, apabila volume dan/atau masa berlaku paket/kuota
layanan internet berakhir, maka yang sebenarnya berakhir adalah
penyediaan jasa telekomunikasi in casu internet yang hubungan
hukumnya berbasis pada kontraktual sesuai dengan jasa layanan
internet yang dipilih dan dibayar oleh pelanggan. Atas dasar itu,
sejatinya secara teknis tidak terdapat pula paket/kuota yang hangus.
Ketika jasa layanan internet sesuai paket/kuota layanan yang dipilih
oleh pelanggan telah habis volume-nya atau jangka waktunya berakhir,
maka jasa layanan internet berupa akses dan layanan dapat
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akses internet oleh
pelanggan yang lain.
E.6. Tidak Ada Manfaat/Keuntungan Tambahan Bagi Operator Seluler
Bila Terdapat Volume (Data) yang Tidak Dipakai Selama Masa Aktif
Jasa Layanan Internet
64. Mengingat nature dari jasa telekomunikasi (in casu internet) yang
berbasis pada penyediaan jasa layanan internet untuk volume dan
jangka waktu tertentu, maka pada prinsipnya operator seluler tidak
memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume (data) yang tidak
digunakan oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang telah
dipilih oleh pelanggan.
65. Dalam penyediaan layanan internet seluler, operator seluler terlebih
dahulu melakukan investasi yang sangat besar untuk membangun dan
mengoperasikan infrastruktur agar operator seluler memperoleh
kapasitas jaringan internet yang dapat didistribusikan jasa layanannya
kepada pelanggan. Ketika pelanggan memilih dan membayar layanan
paket/kuota internet, maka pada dasarnya operator seluler telah
mengalokasikan kapasitas jaringan yang diperolehnya tadi guna
pelanggan kemudian diberikan akses dan layanan internet sesuai
157
volume dan masa berlaku yang dipilihnya. Dengan kata lain, sejak awal
operator seluler telah menanggung biaya untuk menyediakan kapasitas
jaringan yang kemudian didedikasikan layanannya untuk pelanggan
berdasarkan volume dan jangka waktu tertentu terlepas dari apakah
volume kuota internet itu dipakai atau tidak.
Selama berlangsungnya layanan pun, kapasitas jaringan yang
diperoleh/dimiliki oleh operator seluler wajib didedikasikan untuk
pelanggan sesuai volume dan jangka waktu yang dipilihnya. Kapasitas
jaringan yang telah disediakan kemudian didedikasikan kepada
pelanggan (terlepas dipakai atau tidak oleh pelanggan) telah dan
sedang menimbulkan biaya (cost) bagi operator seluler termasuk biaya
operasional untuk menjaga agar akses dan layanan setiap waktu
(sesuai jangka waktu
yang
dipilihnya)
secara
optimal
dapat
dimanfaatkan oleh pelanggan.
66. Berdasarkan hal-hal tersebut, secara teknis maupun ekonomis, bila
ada volume (data) yang tidak digunakan oleh pelanggan, maka hal itu
tidak menjadi sumber keuntungan tambahan bagi operator seluler
karena biaya penyediaan kapasitas jaringan dan perawatan
(maintenance)
telah
dialokasikan
sejak
awal
dan
selama
berlangsungnya layanan masih tetap menjadi beban operator seluler.
Paket/kuota layanan internet sebatas untuk mempermudah pilihan
ragam jasa layanan internet yang disediakan oleh operator seluler. Hal
mana yang kemudian didedikasikan kepada pelanggan adalah “jasa
pemberian hak akses dan layanan” untuk volume dan periode tertentu
terlepas volume (data) itu digunakan atau tidak oleh pelanggan.
67. Penggunaan volume (data) dalam suatu paket/kuota layanan internet
oleh pelanggan bersifat opsional mengingat yang dipilih dan dibayar
oleh pelanggan adalah jasa untuk memperoleh hak akses dan layanan
terhadap kapasitas jaringan. Namun demikian, penyediaan jasa
pemberian akses dan layanan internet yang didedikasikan kepada
pelanggan oleh operator seluler bersifat wajib (mandatory). Hal mana
bilamana terdapat kesalahan atau kegagalan dari operator seluler,
mewajibkannya untuk membayar ganti rugi kepada pelanggan (vide
158
Pasal 15 UU Telekomunikasi).
Kapasitas jaringan internet yang diperoleh/dimiliki oleh operator
seluler tidak pernah berpindah kepemilikannya kepada pelanggan.
Ketika pelanggan memilih dan membayar jasa layanan internet sesuai
paket/kuota layanan tertentu, maka pelanggan akan diberikan jasa
pemberian hak akses dan layanan untuk mengakses kapasitas jaringan
yang diperoleh/dimiliki oleh operator seluler. Ketika jasa layanan itu
berakhir, maka hak akses dan layanan pelanggan terhadap kapasitas
jaringan itu akan terhenti/berakhir.
68. Dalam penyediaan jasa layanan internet, satuan volume (data)
menggunakan satuan byte (b), kilobyte (KB), megabyte (MB), gigabyte
(GB), dan terabyte (TB). Satuan tersebut bukan menunjukkan kuantitas
kepemilikan atas suatu barang, melainkan ukuran jumlah data yang
dapat ditransmisikan pada kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki
oleh
operator
seluler
dan
didedikasikan
kepada
pelanggan
berdasarkan paket/kuota layanan yang dipilihnya. Secara teknis,
volume (data) menjadi parameter penggunaan kapasitas jaringan atas
akses dan layanan internet yang diberikan kepada pelanggan sesuai
paket/kuota layanan internet yang dipilih oleh pelanggan. Dalam
konteks penyelenggaraan internet, volume (data) yang demikian itu
tidak dapat dipindahtangankan sebagai barang (hak milik) yang dimiliki
secara mutlak/permanen oleh pelanggan. Hal ini sesuai pula dengan
nature dari industri telekomunikasi yang menyediakan “jasa” (service)
terkait dengan penggunaan pita spektrum frekuensi radio berdasarkan
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah sementara waktu kepada
operator seluler. Dengan demikian, pelanggan tidak membeli dan
memperoleh hak milik berupa volume (data) internet dengan satuan
tersebut di atas, melainkan membayar jasa layanan internet agar
pelanggan dapat memperoleh akses ke jaringan internet untuk volume
(data) dan periode waktu tertentu. Dengan memanfaatkan layanan itu,
maka pelanggan dapat menggunakan kapasitas jaringan yang
diperoleh/dimiliki oleh operator seluler untuk mentransmisikan data
dalam bentuk mengunduh (menerima) data dan mengirim data sesuai
159
paket/kuota layanan internet yang dipilihnya.
69. Biaya (cost) yang dikeluarkan oleh operator seluler tidak pula
bergantung pada volume (data) yang pelanggan gunakan, melainkan
untuk pengadaan (infrastruktur) kapasitas jaringan, pemeliharaan
jaringan, dan biaya operasional pelayanan kepada pelanggan untuk
memastikan kapasitas jaringan yang diperoleh/dimiliki oleh operator
seluler didedikasikan agar selalu siap melayani permintaan akses dan
pertukaran data pelanggan setiap detik sesuai paket/kuota layanan
internet yang dipilihnya.
E.7. Makna Fitur Roll-Over pada Paket/Kuota Internet dan Konsekuensi
Jika Operator Seluler Diwajibkan untuk Menerapkan Fitur Roll-
Over pada Seluruh Layanan Internet yang Disediakannya
70. Sebagaimana telah diuraikan di atas, setiap operator seluler
menawarkan berbagai alternatif/opsi jasa layanan internet yang
disediakannya dalam bentuk paket/kuota layanan internet. Dalam
paket/kuota layanan internet itu terdapat komponen yakni harga,
volume (data), dan jangka waktu tertentu. Selain itu, paket/kuota
layanan internet itu sesuai dengan inovasi dan persaingan usaha yang
sehat demi menarik pelanggan dapat pula disertai dengan diskon-
diskon ataupun fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masing-masing pelanggan.
71. Salah satu fitur yang disediakan adalah fitur roll-over yang secara
sederhana dapat dimaknai sebagai fitur tambahan yang memungkinkan
volume (data) pada suatu periode layanan untuk tetap dapat digunakan
pada periode layanan berikutnya (secara teknis tetap harus dilakukan
berdasarkan jangka waktu tertentu sehingga misalnya terdapat opsi
perpanjangan). Dari perspektif teknis jaringan, fitur ini mengakibatkan
perubahan dalam pola konsumsi traffic data. Dengan fitur roll-over,
volume (data) yang tidak digunakan dapat dibawa kepada periode
layanan berikutnya sehingga menciptakan potensi akumulasi konsumsi
data. Hal ini menimbulkan ketidakpastian atas perencanaan dan
manajemen jaringan mengingat terhadap pelanggan yang memilih
paket/kuota layanan internet dengan fitur roll-over akan senantiasa
160
didedikasikan agar dapat mengakses kapasitas jaringan dimaksud
dengan opsi perpanjangan masa berlaku. Pada sisi yang lain, dari
perspektif keberlanjutan operasional penyelenggaraan jasa layanan
internet
sangat
penting
terciptanya
suatu
perencanaan
dan
pengelolaan kapasitas jaringan yang efektif dan efisien.
72. Pada penerapan fitur roll-over, kapasitas jaringan dengan volume
tertentu akan terus didedikasikan kepada pelanggan tertentu. Hal ini
tentu menimbulkan biaya (cost) yang lebih besar mengingat investasi
yang telah dikeluarkan oleh operator seluler untuk memperoleh
kapasitas jaringan dan biaya (cost) yang akan terus berlangsung
mengingat terhadap pelanggan itu harus senantiasa dijaga kualitas
layanan dan kepastian aksesnya terhadap jaringan. Atas itu,
paket/kuota layanan internet yang disertai dengan fitur roll-over relatif
membutuhkan biaya (cost) yang lebih tinggi sehingga tarif yang
dikenakan kepada pelanggan pun relatif lebih tinggi dibandingkan
paket/kuota layanan tanpa fitur roll-over.
73. Untuk jangka pendek, jika dalam pemberian layanan internet seluruh
operator seluler diwajibkan untuk menerapkan fitur roll-over, maka hal
ini pertama-tama akan mengakibatkan terhambatnya inovasi dari
masing-masing operator seluler untuk menyediakan alternatif/opsi
paket/kuota layanan internet yang beragam sesuai dengan kebutuhan
dan daya beli berbagai segmentasi masyarakat. Selain itu, secara
otomatis akan berakibat pada peningkatan tarif layanan internet atas
alasan meningkatnya kebutuhan investasi dan operasional dalam
penyediaan layanan internet kepada pelanggan.
Untuk jangka panjang, hal dimaksud dapat menghambat perluasan dan
pembangunan kapasitas jaringan khususnya untuk menunjang
ekosistem di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan
telekomunikasi atau secara ekonomi tidak komersial mengingat
investasi dan biaya-biaya operasional secara otomatis akan berfokus
pada penguatan kapasitas jaringan yang mendukung fitur roll-over
(bilamana fitur roll-over bersifat wajib). Padahal, belum tentu fitur roll-
161
over dengan biaya yang relatif lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan berbagai lapisan masyarakat.
74. Secara teknis, fitur roll-over memungkinkan volume (data) yang tidak
digunakan dapat terakumulasi dari waktu ke waktu (tetap ada batasan
waktu). Hal ini tidak serta-merta baik mengingat dalam sistem jaringan
telekomunikasi,
kapasitas
jaringan
tidak
dirancang
untuk
mengakomodasi penggunaan simultan yang bersifat akumulasi dalam
jumlah yang menumpuk (tidak terbatas). Kapasitas jaringan dirancang
berdasarkan proyeksi traffic yang realistis dan berdasarkan pola
penggunaan rata-rata pelanggan. Bahkan dengan kondisi seluruh
paket bersifat roll-over akan membuka ruang bagi pihak-pihak yang
mempunyai daya beli tinggi untuk menumpuk akses internet (yang
kapasitasnya terbatas tadi) hanya untuk kepentingan dirinya atau
afiliasinya dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Hal ini justru akan
menghambat upaya untuk meningkatkan pertumbuhan penetrasi
koneksi masyarakat terhadap akses internet dan peningkatan tarif yang
saat ini justru sudah relatif terjangkau.
75. Apabila seluruh layanan diberlakukan dengan fitur roll-over dan tanpa
batas waktu tertentu, operator seluler akan menghadapi dua
kemungkinan yang sama-sama tidak efisien dan akibatnya juga akan
merugikan masyarakat, yakni: i) menyediakan kapasitas jaringan yang
sangat besar untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan traffic yang
tidak terprediksi; atau 2) menghadapi risiko penurunan kualitas layanan
akibat kelebihan beban jaringan. Oleh karena itu, dalam praktik-praktik
industri jasa telekomunikasi, fitur roll-over bersifat alternatif/opsi yang
ditawarkan kepada pelanggan sebagai bagian dari inovasi yang berasal
dari operator seluler dan bila sesuai dengan kebutuhan pelanggan
dengan segmentasi tertentu.
76. Bahwa terlepas daripada itu, keberlakuan norma Objek Permohonan
yang diuji oleh Pemohon juga tidak ada hubungan sebab akibat (causal
verband) dengan fitur roll-over mengingat fitur roll-over juga saat ini
disediakan oleh operator-operator seluler di Indonesia sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan pelanggan. Dalam konteks tersebut,
162
operator seluler tetap memiliki jasa layanan dengan fitur non- roll-over
yang lebih bersifat inklusif dan variatif.
E.8. Regulasi Tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan
Jasa Telekomunikasi
77. Sebagaimana telah diuraikan di awal, kemajuan teknologi dan
perkembangan telekomunikasi global menuntut negara Indonesia
untuk menyesuaikan regulasi pada sektor telekomunikasi. Atas itu,
penyelenggaraan telekomunikasi yang dahulu dimonopoli oleh negara,
telah direformasi ke arah kompetisi yang membuka keterlibatan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Reformasi sektor
telekomunikasi dari monopoli ke kompetisi merupakan suatu kebutuhan
guna beradaptasi dengan kemajuan teknologi telekomunikasi secara
global sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat dengan senantiasa menghadirkan inovasi, alternatif
layanan yang beragam, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-
masing. Pada sisi yang lain, adanya ruang bagi keterlibatan peran
masyarakat sebagai pelaku industri telekomunikasi diharapkan juga
dapat mempercepat perluasan akses terhadap jaringan telekomunikasi
dan optimalisasi kualitas layanan di seluruh wilayah negara Republik
Indonesia.
78. Melalui UU Telekomunikasi jo. UU Cipta Kerja serta berbagai peraturan
turunannya, negara Indonesia tetap memegang kendali dalam
kapasitasnya
sebagai
regulator,
pengawas,
dan
pengendali
penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Dengan berbagai
regulasi dimaksud, negara tidak serta-merta melepas penyelenggaraan
sektor telekomunikasi ke pasar, tetapi membuat pengaturan-
pengaturan yang ketat dan melakukan intervensi guna menjaga
kepentingan dan perlindungan masyarakat (mengingat telekomunikasi
merupakan kebutuhan dasar setiap orang), memastikan persaingan
usaha yang sehat, serta tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan
industri telekomunikasi. Adapun salah satu yang kemudian diberikan
pengaturan oleh negara Republik Indonesia ialah berkenaan dengan
163
tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi
sebagaimana termuat pada norma pada Pasal 27, Pasal 28 ayat (1),
dan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah
dengan UU Cipta Kerja. Melalui norma-norma dimaksud, negara
Indonesia hendak menghadirkan regulasi guna menjaga agar tarif
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi
senantiasa melindungi kepentingan masyarakat sekaligus tetap
menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi. Termasuk dengan
penambahan Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi melalui UU Cipta
Kerja yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk
dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi.
Sebagai pelaksana dari norma-norma dimaksud, Pemerintah Republik
Indonesia telah menerbitkan peraturan pelaksana dan/atau peraturan
teknis sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021
tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (“PP No. 46/2021”);
b. Permenkominfo No. 5/2021 dan lampirannya;
c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dalam Rangka
Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah
Penyelenggaraan
Jaringan
dan
Jasa
Telekomunikasi
dan
lampirannya (“Kepmenkominfo No. 576/2022”).
Pada regulasi dan keputusan dimaksud diatur hal-hal yang bersifat
teknis meliputi jenis, struktur, besaran, formula, kewajiban, larangan,
pengawasan,
dan
evaluasi
termasuk
berkenaan
pemberian
kewenangan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat
menetapkan
tarif
batas
atas
dan/atau
tarif
batas
bawah
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi.
79. Pasal 47 Permenkominfo No. 5/2021 telah menegaskan bahwasanya,
“Susunan
tarif,
formula
tarif,
dan
skema
pembayaran
tarif
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
yang
diselenggarakan
oleh
Penyelenggara Telekomunikasi dilaksanakan secara akuntabel.”
164
Kemudian, Pasal 48 Permenkominfo No. 5/2021 menegaskan
bahwa, “Penyelenggara Telekomunikasi dilarang melakukan
penerapan tarif yang mengganggu perlindungan konsumen,
persaingan usaha yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan
kepada masyarakat.”
Adapun berkenaan dengan kewenangan untuk menetapkan tarif
batas
atas
dan/atau
tarif
batas
bawah
termuat
aturan
pelaksanaannya sebagaimana pada Pasal 51 s.d. Pasal 52 jo. Pasal
83 s.d. Pasal 86 jo. Lampiran Permenkominfo No. 5/2021.
Dengan adanya regulasi dimaksud, maka Menteri (in casu Menteri
Komdigi) dapat melakukan evaluasi berdasarkan laporan dari
masyarakat, laporan dari penyelenggara telekomunikasi, dan/atau
inisiatifnya sendiri. Dalam praktiknya, setiap operator seluler
diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai
penetapan tarif yang diterapkannya agar dapat senantiasa diawasi
dan/atau dievaluasi oleh Pemerintah RI.
80. Kembali pada alasan perubahan norma Pasal 28 UU Telekomunikasi
melalui Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja, sebagaimana pula
Keterangan dari DPR pada persidangan yang lalu (vide Risalah Sidang
4 Maret 2026) menjelaskan bahwa perubahan Pasal 28 UU
Telekomunikasi dengan penambahan norma pada Pasal 28 ayat (2)
perlu dipahami sebagai bentuk penguatan instrumen pengendalian
negara terhadap stabilitas pasar, mencegah praktik persaingan tidak
sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan
berkualitas bagi masyarakat luas dalam menghadapi perkembangan
sektor telekomunikasi yang semakin kompleks dan semakin kompetitif.
81. Guna
memudahkan
untuk
melihat
riwayat
perubahan
UU
Telekomunikasi melalui UU Cipta Kerja dan terbitnya peraturan-
peraturan turunan/pelaksananya, maka dapat merujuk pada alur
berikut ini:
165
82. Merujuk pada alur tersebut, maka tampak bahwasanya perubahan
Pasal 28 UU Telekomunikasi pertama kali dilakukan menggunakan UU
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun demikian,
pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diputuskan
inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam
waktu 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan. Pada putusan
tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan
perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang
ditentukan dalam putusan dimaksud. Baru kemudian, diterbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2022 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang- undang melalui
Undang-Undang
Nomor
6
Tahun
2023.
Adapun
peraturan
pelaksana/turunan sektor penyelenggaraan telekomunikasi yang
diterbitkan setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020, yang mana setelah diundangkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, masih sesuai dan relevan keberlakuannya.
83. Lebih lanjut, argumentasi Pemohon yang mengaitkan keberadaan
166
Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Pasal
71 angka 2 UU Cipta Kerja dengan tafsiran sepihak Pemohon berupa
penghapusan kuota, terbukti keliru dan tidak memiliki hubungan sebab
akibat (causal verband). Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 71 angka 2 UU Cipta
Kerja pada hakikatnya merupakan norma yang memberikan penguatan
instrumen
pengendalian
negara
untuk
menjamin
pelindungan
kepentingan
masyarakat
sekaligus
keberlanjutan
industri
telekomunikasi sebagaimana justru menjadi amanat konstitusi, UUD
NRI 1945. Adapun pada kondisi berlakunya objek Permohonan,
sebagaimana sama pula dengan contoh di negara-negara lain yang
diberikan oleh Pemohon, dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi
oleh operator seluler di Indonesia pun kini telah tersedia alternatif/opsi
layanan paket internet dengan fitur roll-over.
Kemudian, baik secara faktual maupun potensial berdasarkan
penalaran yang wajar, keberlakuan Objek Permohonan tidak sedang
dan/atau akan mengakibatkan Pemohon ataupun masyarakat lainnya
kehilangan alternatif/opsi untuk memilih paket/kuota layanan internet
dengan fitur roll-over sebagaimana diberikan contoh-contohnya oleh
Pemohon. Bahkan dengan kondisi saat ini, selain tersedia alternatif
paket/kuota layanan internet dengan fitur roll-over, masyarakat juga
memiliki ragam alternatif/opsi paket/kuota layanan internet (freedom to
choose) yang inklusif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
masing-masing.
84. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka layak dan patut
kiranya agar Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.
F. PETITUM
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta Seluruh hadirin dan
hadirat yang kami hormati.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:
167
DALAM EKSEPSI
-
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Atau,
DALAM POKOK PERKARA
-
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
KETERANGAN TAMBAHAN ATSI
A. Kerangka (Framework) Penyelenggaraan Sektor Telekomunikasi in casu
Jasa Layanan Data (Data Services) Internet dari Perspektif Praktik dan
Hukum Internasional
A.1. Jasa Layanan Data (Data Services) Internet yang Berbasis pada
Layanan dengan Kerangka (Framework) Kontraktual Merupakan
Praktik yang Bersifat Universal dan Sejalan dengan Standar dan
Pedoman/Regulasi (Guidance) yang Diterbitkan oleh International
Telecommunication Union dan World Trade Organization
1.
Konsepsi dan regulasi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia
tidak terlepas dari standardisasi dan pedoman/regulasi (guidance)
sektor telekomunikasi yang berkembang secara internasional. Hal ini
mengingat sektor telekomunikasi menuntut adanya konektivitas
infrastruktur, pertukaran teknologi, dan kerja sama lintas negara
(multilateral).
2.
Negara Republik Indonesia telah menjadi negara anggota (state
members) dan telah melakukan ratifikasi perjanjian kerja sama
multilateral sektor telekomunikasi di antaranya pada: (i) International
Telecommunication Union (“ITU”); dan (ii) World Trade Organization
(“WTO”).
3.
ITU merupakan badan khusus United Nations (Perserikatan Bangsa-
Bangsa) untuk sektor telekomunikasi. Organisasi ITU bertanggung
jawab atas koordinasi penggunaan spektrum radio global,
mendorong kerja sama internasional dalam penentuan orbit satelit,
mengembangkan
infrastruktur
telekomunikasi
di
negara
168
berkembang, menetapkan standar internasional untuk konektivitas
berbagai sistem komunikasi, serta menangani isu-isu global seperti
mitigasi
perubahan
iklim
dan
keamanan
siber
(sumber:www.kemlu.go.id)
Keanggotaan ITU
mencakup
194
negara, lebih dari 1.000 perusahaan, serta berbagai universitas dan
organisasi yang bersifat internasional dan regional.
Dalam keanggotaannya pada ITU, Negara Republik Indonesia
terpilih sebagai anggota Dewan ITU (ITU Council Member States)
untuk periode 2022-2026, yang merupakan kelanjutan dari tren
positif keterpilihan Negara Republik Indonesia sebagai ITU Council
Member States sejak tahun 1982 (sumber: Minutes of the Tenth
Plenary Meeting, Plenipotentiary Conference, ITU (Bucharest,
2022)).
Adapun keanggotaan Negara Republik Indonesia sebagai negara
merdeka dan berdaulat pada ITU dimulai sejak tanggal 1 Januari
1949. Ratifikasinya terhadap Konvensi-Konvensi ITU yang
dilakukan menggunakan instrumen undang- undang pertama
kali dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional Mengenai
Pemberitaan Jarak Jauh sebagaimana telah diubah dan dicabut
dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan Konvensi-
Konvensi ITU yang diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia
terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi
International
(International Telecommunication Convention
Nairobi, 1982). Organisasi ITU secara rutin membahas dan
menerbitkan standardisasi dan pedoman/regulasi (guidance) untuk
menjadi acuan setiap negara anggota.
Pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia telah pula
menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengesahan Final Acts of The World Conference on
International Telecommunications, Dubai, 2012 (Akta- Akta Akhir
Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai,
169
2012), di mana pada bagian menimbang huruf b disebutkan, “bahwa
pengesahan Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia dimaksud
bertujuan
menyesuaikan
peraturan
perundang-undangan
nasional
dengan
ketentuan
internasional
di
bidang
telekomunikasi.”
Hal-hal tersebut menunjukkan bahwasanya penyelenggaraan sektor
telekomunikasi telah memiliki standar-standar internasional dan
Negara Republik Indonesia terikat dan terus berpartisipasi aktif agar
penyelenggaraan sektor telekomunikasi nasional sesuai dengan
standar internasional dengan tetap menjaga kepentingan dan
kedaulatan nasional.
4.
ITU memiliki instrumen hukum yang meliputi Konstitusi (the
Constitution of the ITU), Konvensi (the Convention of the ITU),
regulasi administrasi (the administrative regulations), rekomendasi,
dan kajian teknis/implementatif yang diterbitkan dari waktu ke waktu.
Instrumen-instrumen itu menjadi standar dan rujukan Pemerintah
Republik Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan sektor
telekomunikasi nasional.
5.
Selain itu, penyelenggaraan sektor telekomunikasi juga menjadi
bagian dari kerja sama perdagangan global yang diwadahi oleh
WTO. Dalam konteks ini, kerja sama perdagangan global
menitikberatkan pada penyelenggaraan perdagangan dengan asas
bebas, adil, dan tidak diskriminatif. Negara Republik Indonesia telah
tergabung dalam WTO dan menandatangani General Agreement on
Trade and Services (“GATS”) di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15
April 1994 sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
6.
Dalam kerangka WTO, sektor telekomunikasi dimasukkan pada
Services Sectoral Classification List sebagaimana termuat pada
Dokumen Kerja WTO yang diberi kode MTN.GNS/W/120 tanggal 10
Juli 1991. Hingga kini, telekomunikasi termasuk dalam klasifikasi
170
sektor jasa, dalam ranah jasa komunikasi (communication
services).
7.
Adapun spesifik berkenaan dengan layanan data (data services)
internet, maka relevan merujuk pada definisi yang diberikan oleh ITU
sebagaimana termuat pada ITU Recommendation (dengan kode
dokumen ITU-T Y.3115 (02/2022)) yang kami kutip sebagai berikut:
“Data services: Services that provide authorized consumers with
the capabilities of collecting, processing, retrieving and sharing data
within a single domain and across domains.”
Terjemahan:
Layanan data: Layanan yang menyediakan kepada konsumen
yang terotorisasi dengan kemampuan untuk mengumpulkan,
memproses, memperoleh kembali, dan berbagi data dalam satu
domain maupun lintas domain.
Dengan demikian, layanan data (data services) internet yang
berbasis pada penyediaan layanan atau jasa bersifat universal
dan merupakan standar yang digunakan secara internasional.
8.
Sejalan dengan kerangka (framework) tersebut, pada persidangan
tanggal 16 April 2026 yang lalu, Pihak Terkait (ATSI) telah
menguraikan pada keterangan tertulisnya yang menjelaskan
bahwasanya operator seluler yang hendak menyediakan jasa
layanan data internet harus memperoleh perizinan berusaha
sebagai “Penyelenggara Jasa Telekomunikasi”.
Secara
sederhana,
nomenklatur
yang
digunakan
adalah
“Penyelenggara Jasa” oleh karena operator seluler menyediakan
layanan agar pelanggan dengan menggunakan device (misal
handphone)-nya dapat terhubung pada kapasitas jaringan
internet yang dimiliki oleh operator seluler. Dengan demikian,
pelanggan dapat memanfaatkan kapasitas jaringan operator seluler
untuk mentransmisikan data, baik mengunduh (menerima) ataupun
mengirim data. Inilah yang secara sederhana dikenal dengan istilah
internet seluler.
Proses transmisi data tersebut hanya dapat terjadi dengan
171
memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang pengelolaannya
ada pada negara dan pemanfaatannya diberikan untuk
sementara waktu kepada operator seluler dengan pemberian
izin dengan jangka waktu tertentu. Internet seluler bersifat
nirkabel sehingga spektrum frekuensi radio merupakan “media”
untuk mentransmisikan data. Praktik penyelenggaraan jasa layanan
data internet yang demikian sesuai pula dengan standar dan
pedoman/regulasi (guidance) yang berlaku secara internasional. Hal
mana dunia
internasional
telah menyadari
dan
kemudian
menyepakati bahwasanya spektrum frekuensi radio merupakan
sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan alokasi
pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional, efisien, dan
ekonomis. Dengan demikian, alokasinya dapat didistribusikan
secara adil dan inklusif sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama.
9.
Dalam konsepsi pengaturannya di Negara Republik Indonesia,
sebagaimana termuat pada Penjelasan Umum Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang
Cipta
Kerja
Menjadi
Undang-Undang
(“UU
Telekomunikasi”) disebutkan bahwa,
“... dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak mengurangi prinsip
dasar yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hal-
hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi radio
dan orbit satelit yang merupakan sumber daya alam yang
terbatas dikuasai oleh negara.”
Hal-hal itulah yang kemudian menjadikan penyelenggaraan
layanan data internet di Indonesia, yang mana berlaku pula
secara universal dikualifikasikan sebagai kegiatan penyediaan
172
layanan/jasa,
bukan
merupakan
perdagangan
jual
beli
“komoditas” atau “barang” yang bersifat privat atau kebendaan
(hak milik) yang bisa dimiliki secara mutlak dan kemudian
dikomersialisasikan oleh operator seluler dan/atau pelanggan.
Sebagaimana kita memahami, operator seluler memiliki
perizinan berusaha sebagai “Penyedia Jasa” dan kebolehannya
untuk memanfaatkan spektrum frekuensi radio sebatas
berdasarkan Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
(IPFR). Sebagai pemegang izin, operator seluler tidak boleh
memindahtangankan apalagi memperjualbelikan izin yang
diperolehnya kepada pihak lain termasuk pelanggan.
10. Sebagai konsekuensinya, maka hubungan hukum yang terjalin
antara operator seluler dan pelanggan berbasis pada hubungan
kontraktual yang pada praktiknya diejawantahkan dengan syarat dan
ketentuan (terms and conditions (T&C)) yang disepakati oleh
pelanggan. Dari aspek hukum, adanya volume dan waktu yang
spesifik/tertentu dalam suatu hubungan kontraktual merupakan
aspek penting yang harus tersedia guna memberikan kepastian
bagi para pihak yang berkontrak. Dalam konteks tersebut, adanya
volume dan waktu yang spesifik/tertentu akan memberikan
kepastian (certainty) terhadap hak dan kewajiban yang terjalin oleh
dan antara operator seluler dan pelanggan.
11. Kembali Pihak Terkait sampaikan, praktik yang demikian tidak
hanya diterapkan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi
di Indonesia saja, melainkan menjadi praktik yang berlaku
secara universal. Instrumen-instrumen hukum internasional ataupun
dokumen-dokumen yang relevan untuk menjadi rujukan, Pihak
Terkait
sampaikan
sebagai
alat
bukti
surat/tulisan
dalam
pemeriksaan persidangan perkara a quo.
A.2. Pengaturan Mengenai Tarif Jasa Layanan Data (Data Services)
Internet yang Diatur oleh Negara Republik Indonesia telah Sejalan
dengan Standar dan Pedoman/Regulasi (Guidance) yang Diterbitkan
oleh ITU dan WTO
173
12.
Pengaturan penyelenggaraan sektor telekomunikasi baik yang
bersifat universal melalui standar dan pedoman/regulasi (guidance)
yang berlaku secara internasional maupun pengejawantahannya
pada masing-masing hukum nasional dilakukan secara ketat (highly
regulated). Dari perspektif internasional, ITU telah menetapkan
instrumen-instrumen hukum sebagaimana telah Pihak Terkait
sebutkan di atas guna dilaksanakan oleh setiap negara anggota
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasionalnya masing-
masing. Kemudian, ITU secara rutin menerbitkan rekomendasi-
rekomendasi
standardisasi
dan
pedoman
teknis
dalam
penyelenggaraan telekomunikasi yang terkategori dalam dokumen:
-
ITU-R (Radiokomunikasi): Mengatur spektrum frekuensi radio
dan orbit satelit internasional.
-
ITU-T
(Standardisasi
Telekomunikasi):
Mengembangkan
standar teknis untuk memastikan interoperabilitas sistem
komunikasi global.
-
ITU-D (Pengembangan Telekomunikasi): Mempromosikan
penyebaran teknologi informasi dan komunikasi yang
berkelanjutan
dan
terjangkau
sebagai
pendorong
pembangunan ekonomi.
-
ITU Telecom: Mengadakan pameran, forum tingkat tinggi, dan
pertemuan bisnis yang mempertemukan pemerintah, pembuat
kebijakan, serta pelaku industri telekomunikasi.
Selain itu, ITU juga secara aktif membuat kajian-kajian termasuk
misalnya mengenai regulasi sektor telekomunikasi yang membahas
perkembangan terkini sektor telekomunikasi dan bagaimana
regulasi yang baik untuk meresponsnya di antaranya yang
diterbitkan dari waktu ke waktu yang diberi judul Digital Regulation
Handbook. Negara Republik Indonesia selaku ITU Council Member
secara aktif terlibat dan menghadiri agenda-agenda ITU.
13. Spesifik berkenaan dengan tarif jasa layanan data (data services)
internet, dari waktu ke waktu ITU telah menerbitkan suatu pedoman
yang terakhir termuat dalam dokumen ITU-T D.265 (04/2025):
174
Principles for Tariff Regulation of Data Services. Pada dokumen
dimaksud ITU memberikan pedoman kepada setiap negara anggota
dalam meregulasi prinsip-prinsip pengenaan tarif guna memastikan
akses yang adil terhadap internet dan transparansi dalam praktik
pengenaan tarif yang bermanfaat bagi pelanggan dan operator
seluler penyedia layanan data internet.
Adapun prinsip-prinsip pengaturan tarif untuk layanan data internet
berdasarkan rekomendasi ITU dalam dokumen dimaksud ialah:
Fairness and non-discrimination:
Member States and NRAs should consider ensuring equitable
access to data services and affordability for all segments of
society, irrespective of geographical location, income level, or
demographic characteristics.
Further, they should prohibit discriminatory tariff practices that
favour certain users, applications, or content providers over others.
This means that the use of data services through the infrastructure
network be provided in a fair, reasonable and non-discriminatory
manner to guarantee equitable access.
Terjemahan:
Keadilan dan non-diskriminasi:
Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu
mempertimbangkan untuk memastikan akses yang setara
terhadap layanan data serta keterjangkauannya bagi seluruh
lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis, tingkat
pendapatan, atau karakteristik demografis. Lebih jauh, mereka
perlu melarang praktik tarif yang bersifat diskriminatif yang
menguntungkan pengguna, aplikasi, atau penyedia konten
tertentu dibandingkan dengan yang lain. Hal ini berarti bahwa
penggunaan layanan data melalui jaringan infrastruktur harus
disediakan secara adil, wajar, dan tidak diskriminatif guna
menjamin akses yang setara.
Reasonableness:
175
Member States and NRAs should consider macroeconomic
circumstances in their respective countries to justify deviations from
established costs in periods between costing exercises. These
deviations may be driven by policy changes, macroeconomic shifts,
or any other related events that may significantly impact the supply
chain.
Terjemahan:
Kewajaran:
Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu
mempertimbangkan kondisi makroekonomi di masing-masing
negara mereka untuk menjustifikasi penyimpangan dari biaya yang
telah ditetapkan dalam periode di antara pelaksanaan perhitungan
biaya (costing exercises). Penyimpangan tersebut dapat didorong
oleh perubahan kebijakan, pergeseran makro ekonomi, atau
peristiwa terkait
lainnya yang dapat secara signifikan memengaruhi rantai pasok.
Transparency:
Member States and NRAs should consider mandating transparent
pricing practices. This includes requiring the clear and
comprehensive disclosure of pricing principles, publication of tariff
structures or price lists, data caps, discounts, any additional
charges and all conditions.
Terjemahan:
Transparansi:
Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu
mempertimbangkan untuk mewajibkan praktik penetapan harga
yang
transparan.
Hal
ini
mencakup
kewajiban
untuk
mengungkapkan secara jelas dan komprehensif prinsip-prinsip
penetapan harga, mempublikasikan struktur tarif atau daftar
harga, batas penggunaan data (data caps), potongan harga
(discounts), setiap biaya tambahan, serta seluruh persyaratan
yang berlaku.
176
Promotion of Competition:
Member States and NRAs should consider enhancing competition
in the provision of data services and preventing anti-competitive
practices, contracts, or arrangements that are likely to
substantially inhibit competition in the market and increase
barriers to entry.
Terjemahan:
Peningkatan Persaingan/Kompetisi:
Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu
mempertimbangkan untuk meningkatkan persaingan/kompetisi
dalam penyediaan layanan data serta mencegah praktik, kontrak,
atau pengaturan yang bersifat anti-persaingan/kompetisi yang
berpotensi secara signifikan menghambat persaingan di pasar
dan meningkatkan hambatan untuk masuk ke dalam pasar.
Cost based Pricing:
Member States and NRAs should consider implementing cost-
based pricing, if relevant to national market conditions, and in this
context consider the following factors:
The total service access costs, including direct and indirect
attributable capital costs,
- Operating and maintenance costs actually incurred by
providers,
- Return on investment, which reflects the opportunity costs
and associated risks,
- Other factors the NRAs considers relevant to the extent that
such factors are consistent with the overarching principle of
full cost recovery and the above principles of cost-based
pricing.
Terjemahan:
Penetapan Harga Berbasis Biaya:
Negara Anggota dan Otoritas Regulasi Nasional (NRAs) perlu
mempertimbangkan penerapan penetapan harga berbasis
biaya (cost-based pricing), apabila relevan dengan kondisi
177
pasar nasional, dan dalam konteks ini mempertimbangkan
faktor-faktor berikut:
-
Biaya total akses layanan, termasuk biaya modal yang
dapat diatribusikan secara
langsung maupun tidak
langsung,
-
Biaya operasi dan pemeliharaan yang benar-benar
dikeluarkan oleh penyedia,
-
Tingkat pengembalian investasi (return on investment),
yang mencerminkan biaya peluang (opportunity costs) dan
risiko yang terkait,
-
Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh NRAs
sepanjang faktor- faktor tersebut sejalan dengan prinsip
utama pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery)
serta prinsip-prinsip penetapan harga berbasis biaya
sebagaimana disebutkan di atas.
Sejak reformasi penyelenggaraan sektor telekomunikasi dari yang
awalnya bersifat monopoli ke kompetisi, Negara Republik
Indonesia telah membuat suatu pengaturan terhadap tarif atas
penyelenggaraan jasa telekomunikasi sehingga penetapan tarif
tidak serta-merta dilepaskan kepada operator seluler atau harga
pasar semata, melainkan secara berjenjang termuat pada hierarki
peraturan perundang-undangan hingga ketetapan Pemerintah
Republik Indonesia, in casu Menteri Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia (“Komdigi”) sebagaimana tergambar berikut
ini:
178
14. Pasal 27 UU Telekomunikasi mengatur bahwa:
Pasal 27 UU Telekomunikasi
“Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan
atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan
Peraturan Pemerintah.”
Kemudian, Pasal 28 UU Telekomunikasi sebagaimana diubah
dengan UU Cipta Kerja mengatur bahwa:
Dengan demikian, maka norma undang-undang telah mengatur
bahwasanya tarif penyelenggaraan telekomunikasi: i) susunannya
diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah;
ii)
besaran
tarif
penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formula
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan iii) Pemerintah Pusat
dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang
sehat.
15. Pasal 27 s.d. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
(“PP No. 46/2021”) kemudian mengatur bahwasanya susunan tarif
penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur
tarif. Hal mana jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi
terdiri atas: a. tarif jasa teleponi dasar; b. tarif jasa nilai tambah
teleponi; dan c. tarif jasa multimedia. Adapun struktur tarif
penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas: a. tarif aktivasi; b.
tarif berlangganan bulanan; dan c. tarif penggunaan. Hal mana
berkenaan dengan besaran tarif ditetapkan berdasarkan formula
yang ditetapkan oleh Menteri (in casu Menteri Komdigi).
Pasal 28 UU Telekomunikasi jo. UU
Cipta Kerja
“(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan
oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa
Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau
tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan
usaha yang sehat.”
179
16. Selanjutnya, Pasal 47 Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (“Permenkominfo No. 5/2021”)
mengatur bahwasanya, “Susunan tarif, formula tarif, dan skema
pembayaran
tarif
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
yang
diselenggarakan
oleh
Penyelenggara
Telekomunikasi
dilaksanakan secara akuntabel.” Pasal 48 Permenkominfo No.
5/2021 menegaskan bahwa, “Penyelenggara Telekomunikasi
dilarang melakukan penerapan tarif yang mengganggu
perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat,
dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat.”
Kemudian, berkenaan dengan kewenangan untuk menetapkan tarif
batas
atas
dan/atau
tarif
batas
bawah
termuat
aturan
pelaksanaannya sebagaimana pada Pasal 51 s.d. Pasal 52 jo. Pasal
83 s.d. Pasal 86 Permenkominfo No. 5/2021.
17. Berkenaan dengan formula perhitungan tarif penggunaan diatur
dalam Pasal 67 Permenkominfo No. 5/2021 yakni:
18. Jenis-jenis komponen dari biaya pokok penyediaan layanan dan
biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan juga telah secara
jelas ditentukan sebagaimana termuat dalam Pasal 68 s.d. 72
Permenkominfo No. 5/2021. Adapun merujuk pada Pasal 73
Permenkominfo No. 5/2021, “Tata cara perhitungan tarif
penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.”
19. Pada Lampiran V Permenkominfo No. 5/2021 dimuat pedoman
teknis yang sangat rinci berkenaan dengan tata cara
perhitungan tarif penggunaan jasa telekomunikasi (halaman 316
s.d. 499). Tidak terbatas pada itu, pada Lampiran VI
180
Permenkominfo No. 5/2021 juga telah diatur secara rinci tata
cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
penerapan tarif jasa telekomunikasi (halaman 500 s.d. 514).
Adapun
pelanggaran
terhadap
regulasi
oleh
penyelenggara
telekomunikasi telah pula disertai dengan sanksi baik yang bersifat
pidana maupun administratif.
20. Pada Lampiran V Permenkominfo No. 5/2021 juga telah ditentukan
secara rigid mengenai komponen:
- Biaya Pokok Penyediaan Layanan, yang secara pokok
memperhitungkan biaya elemen jaringan untuk penyediaan
layanan akses internet guna penyaluran trafik data internet
ditambah dengan biaya sewa bandwidth internet baik domestik
maupun internasional. Sebagai gambaran biaya- biaya dimaksud
di antaranya beban operasi dan pemeliharaan, beban sewa aset,
beban sewa bandwidth, beban pegawai, beban administrasi dan
umum, infrastruktur jaringan, sistem operasi jaringan, serta
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada negara berupa
Universal Service Obligation (USO), dan BHP Frekuensi
Spektrum Frekuensi Radio.
- Biaya Pendukung Aktivitas Penyediaan Layanan, yang secara
pokok terdiri atas riset pasar, pengembangan produk, iklan dan
promosi, biaya aktivasi, biaya penjualan dan pendistribusian,
biaya pengoperasian sistem penagihan, biaya customer care
operation, biaya collection cost, dan biaya umum untuk
pemasaran dan penjualan serta memastikan quality of service
yang baik.
21. Lebih lanjut, berkenaan dengan penerapan tarif, Pemerintah Pusat
melalui Komdigi juga melakukan pengendalian dan pengawasan
terhadap penerapan tarif jasa telekomunikasi. Hal ini sebagaimana
norma Pasal 83 ayat (1) Permenkominfo 5/2021 yang menyebutkan,
“Dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga persaingan
usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan layanan
kepada masyarakat, Direktur Jenderal melakukan pengawasan
181
dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.”
Pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
itu
diatur
sebagaimana termuat pada Pasal 83 s.d. 85 Permenkominfo
5/2021 dan lebih rinci pada Lampiran V dan Lampiran VI
Permenkominfo 5/2021. Operator seluler dalam praktiknya wajib
menyampaikan laporan rutin/berkala kepada Komdigi. Oleh karena
itu, tidak hanya telah meregulasi struktur, jenis, besaran, dan formula
tarif, Pemerintah Pusat juga telah memiliki regulasi untuk
mengawasi dan mengevaluasi tarif yang diberikan oleh tiap-tiap
operator seluler. Termasuk dengan kewenangan menetapkan tarif
batas atas dan/atau tarif batas bawah jasa telekomunikasi.
22. Dengan
demikian,
maka
sejalan
dengan
standar
dan
pedoman/regulasi (guidance) yang berlaku secara universal/global,
baik oleh ITU maupun WTO yang menganut prinsip pengenaan tarif
yang adil dan tidak diskriminatif, regulasi pengenaan tarif
penyelenggaraan telekomunikasi di Negara Republik Indonesia pun
sudah diatur dengan ketat guna menyeimbangkan perlindungan
terhadap masyarakat dan operator seluler (keberlanjutan industri
telekomunikasi).
B. Penambahan Beban Biaya (Cost) Bagi Jasa Layanan Data (Data
Services) Internet dengan Fitur Roll-Over (Akumulasi) yang
Berimplikasi pada Kenaikan Tarif Jasa Layanan Data Internet
23. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tarif jasa telekomunikasi
termasuk layanan data internet ditetapkan berdasarkan formula yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah. Atas dasar itu, tiap-tiap operator
seluler akan melakukan inovasi dan melakukan riset pasar untuk
menghadirkan variasi jasa layanan data internet yang sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan (daya beli) tiap-tiap segmentasi
masyarakat agar jasa layanan data internet yang disediakannya
menarik dan sesuai kebutuhan serta kemampuan pelanggan
sehingga dapat diserap dan menjadi pilihan pelanggan.
24. Adapun
dalam
formula
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah
sebagaimana sejalan pula dengan rekomendasi yang diberikan oleh
182
ITU, salah satu prinsip penetapan tarif ialah berdasarkan cost-based
pricing yang bermakna tarif yang diberikan oleh operator seluler
didasarkan atas biaya- biaya (cost) yang dikeluarkan oleh operator
seluler dalam menyediakan jasanya. Dalam konteks tersebut, tiap
tarif yang diberikan oleh operator seluler didasarkan atas cost yang
harus dikeluarkannya dalam menyediakan tiap-tiap model layanan
data internet.
Adapun komponen dalam layanan data internet yang awam
dikenal dengan paket/kuota internet ialah:
a.
Tarif
: Harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan
agar dapat menikmati jasa untuk memperoleh
akses
dan
layanan
data
internet
yang
diselenggarakan oleh operator seluler.
b.
Volume
: Besaran akses terhadap kapasitas jaringan yang
didedikasikan kepada pelanggan dalam jangka
waktu tertentu.
c.
Waktu
tertentu
:
Jangka waktu pemberian jasa berupa pemberian
akses dan layanan kepada pelanggan.
25. Besaran tarif merepresentasikan cost biaya yang dikeluarkan oleh
operator seluler untuk menyediakan data internet dengan volume dan
waktu tertentu. Semakin lama masa layanan dan/atau semakin besar
volume data, maka cost juga akan semakin besar. Atas itu,
berdasarkan prinsip cost-based pricing, maka harga yang dibayarkan
oleh pelanggan mencerminkan keseluruhan parameter layanan
ditambah dengan margin keuntungan yang wajar.
Sebagai contoh merujuk pada salah satu opsi jasa layanan data
internet yang ada, dalam hal pelanggan membeli jasa layanan
data internet dengan parameter volume 5 GB dengan jangka
waktu layanan 2 pekan (14 hari) dengan harga Rp20.000,00.
Maka,
harga
Rp20.000,00
merupakan
tarif
yang
merepresentasikan cost-based pricing yang dikeluarkan oleh
operator seluler ditambah margin keuntungan yang wajar. Atas
183
adanya kompetisi, maka operator seluler akan berlomba untuk
berinovasi dan menciptakan variasi jasa layanan data internet
secara beragam dengan promosi, diskon, ataupun manfaat lainnya
yang paling menarik dan memberikan keuntungan bagi pelanggan.
Sesuai dengan Pasal 81 Permenkominfo No. 5/2021, operator
seluler juga diwajibkan untuk memberikan notifikasi-notifikasi
yang tidak dikenai biaya kepada pelanggan baik melalui pesan
pendek (short message service (SMS)) atau media lainnya yang
memberikan informasi atau peringatan ketika awal membeli
jasa layanan, ketika layanan mendekati batasan penggunaan,
dan ketika mencapai batasan penggunaan yang ditetapkan
sesuai dengan layanan yang telah dipilih oleh pelanggan.
Batasan penggunaan dimaksud meliputi periode dan/atau volume
layanan akses internet yang dipilih oleh pelanggan (vide Pasal 82
ayat (2) Permenkominfo No. 5/2021).
26. Sama halnya dengan jasa layanan data internet dengan menerapkan
fitur roll-over, maka tarif ditetapkan dengan formula yang sama
(cost-based pricing). Namun demikian, atas alasan jasa layanan
data
internet
disertai
dengan
tambahan
fitur roll-over
(akumulasi), maka kapasitas jaringan dengan volume tertentu
akan terus didedikasikan kepada pelanggan dimaksud untuk
jangka waktu layanan yang lebih panjang. Hal ini menimbulkan
biaya (cost) yang lebih besar mengingat operator seluler harus terus
mendedikasikan kapasitas jaringan dan memperpanjang masa
dukungan penyediaan layanan.
Kemudian, atas adanya risiko akumulasi volume data internet, maka
dari perspektif manajemen jaringan, operator seluler juga harus
mengantisipasi lonjakan trafik yang berasal dari akumulasi data roll-
over. Hal ini mengakibatkan operator seluler perlu menyediakan
kapasitas jaringan tambahan sehingga menambah biaya (cost)
penyelenggaraan jaringan. Sebagai konsekuensinya, paket/kuota
layanan data internet yang disertai dengan fitur roll-over
membutuhkan biaya (cost) yang lebih tinggi sehingga tarif yang
184
dikenakan kepada pelanggan pun lebih tinggi dibandingkan
paket/kuota layanan tanpa fitur roll-over.
Dengan kata lain, penambahan fitur roll-over akan menambah
cost operator seluler dalam penyelenggaraan jasa layanan data
internet yang berakibat pada kenaikan tarif yang harus dibayar
oleh
pelanggan.
Pada
akhirnya,
pelanggan
yang
akan
menanggung beban kenaikan biaya (cost) tersebut. Atas itu, jasa
layanan data internet dengan fitur roll-over (akumulasi) memiliki tarif
lebih tinggi (mahal) dibandingkan jasa layanan data internet
berbatas jangka waktu tertentu. Padahal, belum tentu fitur roll-
over dengan tarif yang lebih tinggi, sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan berbagai lapisan masyarakat.
C. Konsekuensi Bilamana Permohonan Para Pemohon Dikabulkan
27. Bilamana Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan jasa layanan
data (data services) internet dimaknai sebagai hak milik yang bersifat
kebendaan, maka akan menimbulkan perubahan yang sangat
fundamental bagi kerangka (framework) sektor telekomunikasi dan
menimbulkan dampak negatif dalam penyelenggaraan sektor
telekomunikasi di Indonesia sebagai berikut:
a. Kerangka (framework) penyelenggaraan jasa layanan data
internet di Indonesia akan bertentangan dengan praktik,
standardisasi,
dan
pedoman/regulasi
(guidance)
penyelenggaraan jasa layanan data internet yang berlaku
secara
universal/internasional.
Terlebih,
sektor
telekomunikasi merupakan bagian dari perdagangan global
dan kerja sama multilateral yang mana standar internasional
menerapkan parameter yang berbatas waktu tertentu. Hal ini
akan mengganggu keberlanjutan industri telekomunikasi dalam
negeri mengingat infrastruktur, pertukaran teknologi, dan kerja
sama layanan (interkoneksi) menuntut konektivitas dengan
ekosistem sektor telekomunikasi internasional, yang di dalamnya
senantiasa memuat biaya-biaya (cost) dalam rangka menjalin
hubungan kerja sama internasional dimaksud.
185
b. Hak akses terhadap kapasitas jaringan internet dengan
pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber
daya alam terbatas yang memiliki dimensi publik dan dikuasai
oleh negara akan berubah menjadi hak milik yang berdimensi
privat (privatisasi). Dengan kata lain, negara dan operator seluler
akan kehilangan kontrol terhadap penggunaan kapasitas
jaringan dan spektrum frekuensi radio atas perilaku pelanggan
yang
merasa memiliki
hak milik atas
akses internet.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kapasitas jaringan
dan layanan internet memiliki dimensi publik oleh karena bersifat
terbatas sehingga perilaku pelanggan pun perlu dikontrol
melalui distribusi jasa layanan data internet dengan parameter
volume dan waktu tertentu.
c. Kapasitas jaringan internet dan spektrum frekuensi radio
bersifat terbatas sehingga akan menimbulkan perilaku di
masyarakat untuk berlomba mengakumulasikan volume
(data internet). Terlepas volume (data internet) tersebut benar-
benar sesuai dengan kebutuhan penggunaannya atau tidak.
d. Tarif internet akan mengalami kenaikan dan dalam kondisi ini
pihak- pihak yang mempunyai daya beli tinggi akan diuntungkan
mengingat dapat menumpuk akses internet (yang kapasitasnya
terbatas tadi) hanya untuk kepentingan dirinya atau afiliasinya
dalam jangka waktu yang tidak tertentu.
e. Kapasitas jaringan internet dan spektrum frekuensi radio yang
bersifat terbatas akan berpotensi mencapai batas maksimal daya
tampungnya. Pada kondisi tersebut, akan menciptakan kondisi
kelangkaan akses internet dan menghalangi konektivitas
masyarakat yang belum terkoneksi dengan jaringan internet.
f. Negara dan operator seluler akan kesulitan untuk mengontrol
perilaku pelanggan yang menumpuk akses internet untuk
diperjualbelikan kembali (tanpa perlu memiliki perizinan
berusaha dan patuh sesuai regulasi yang mengikat operator
seluler) ataupun menggunakan akses internet untuk kegiatan-
186
kegiatan yang bersifat ilegal, seperti judi online, pornografi,
prostitusi online, illegal data centre, pencucian uang, dan lain
sebagainya.
g. Operator seluler akan kesulitan untuk mengontrol perilaku
pelanggan dan melakukan perencanaan dan manajemen
kapasitas jaringan untuk memastikan kualitas layanan data
internet berjalan dengan baik. Pada kondisi ini, akan terjadi
penumpukan beban jaringan atau yang dikenal dengan istilah
network congestion. Pelanggan dapat masuk pada kapasitas
jaringan layanan internet, tetapi karena terdapat penumpukan
(akibat akumulasi data internet) pada kapasitas jaringan internet
yang terbatas tadi, maka kecepatan data layanan internet akan
sangat berkurang atau lambat sekali. Hal ini akan merugikan
pelanggan dari sisi kualitas layanan internet (customer
experience). Jasa layanan internet yang berbatas volume dan
waktu tertentu juga perlu dimaknai sebagai bagian dari tata
kelola ekosistem jaringan layanan internet yang bersifat terbatas
tadi.
h. Kompetisi dan inovasi dari operator seluler menjadi terhambat
atau terbatas untuk menghadirkan variasi/alternatif jasa layanan
data internet yang bersifat inklusif dan sesuai dengan daya beli
dan kebutuhan berbagai segmentasi lapisan masyarakat
mengingat jasa layanan internet yang disediakan menjadi
terbatas hanya layanan roll-over (akumulasi) yang belum tentu
mampu diserap oleh masyarakat banyak. Dampak yang lebih
jauh, operator seluler di Indonesia akan terhambat untuk terus
beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sering kali
membutuhkan biaya yang besar dan inovasi dari operator seluler
untuk mencapainya, termasuk dalam rangka menjalin kerja sama
internasional
yang
dibutuhkan
dalam
penyelenggaraan
telekomunikasi di Indonesia.
i. Kenaikan tarif dan kesulitan dalam mengontrol perencanaan dan
manajemen kapasitas jaringan internet akan secara signifikan
187
memengaruhi perekonomian nasional mengingat berbagai
sektor
industri
dan
mayoritas
aktivitas
masyarakat
membutuhkan akses terhadap internet.
28. Pemaknaan layanan data internet sehingga wajib terakumulasi (roll-
over) selama masa aktif kartu memiliki implikasi yang relatif kurang
lebih sama dengan pemaknaan layanan data (data services) internet
sebagai hak milik sebagaimana kami uraikan di atas. Adapun masa
aktif kartu tidak memiliki kompleksitas infrastruktur dan pendukung
layanan penyediaan sebagaimana layanan data internet.
29. Masa aktif kartu berhubungan dengan kartu perdana (SIM Card)
yang diperoleh oleh pelanggan dari operator seluler. Kartu perdana
(SIM Card) ini secara sederhana merupakan identitas pelanggan
yang berbentuk sistem penomoran untuk masuk dan tercatat pada
sistem operator seluler. Hanya pelanggan yang memiliki kartu
perdana (SIM Card) operator seluler tertentu (oleh karenanya
memiliki nomor handphone) yang bisa melakukan akses terhadap
seluruh layanan yang disediakan untuk pelanggan oleh operator
seluler itu, termasuk namun tidak terbatas pada layanan telepon,
SMS, dan internet (data). Masa aktif kartu sebatas sistem
penomoran
dan
pemberian
status
pada
sistem
operator
bahwasanya nomor pelanggan tersebut masih aktif tercatat dalam
sistem jaringan operator dan nomor pelanggan tersebut masih dapat
dihubungkan dengan kapasitas jaringan operator seluler baik untuk
layanan telepon, SMS, internet (data), ataupun fungsi lainnya sesuai
dengan layanan yang dipilih oleh pelanggan. Dengan kata lain,
selama masih aktif, maka nomor handphone masih akan ada pada
sistem operator seluler dan tidak dapat dihapus. Namun, masa aktif
kartu tidak berhubungan langsung dan tidak sama dengan
jaringan internet mengingat akses pelanggan terhadap jaringan
internet menggunakan infrastruktur, spektrum frekuensi radio, dan
dukungan layanan yang spesifik untuk layanan data internet.
30. Jika dalam pemberian layanan data internet seluruh operator seluler
diwajibkan untuk menerapkan fitur roll-over (akumulasi), maka
188
dampak-dampak negatif sebagaimana kami uraikan tersebut di atas
secara relatif juga akan terjadi. Pelanggan akan kehilangan
alternatif/variasi produk yang berasal dari inovasi dan
kompetisi yang terjadi antar operator seluler yang justru lebih
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing
(freedom to choose).
31. Hal ini justru bertentangan dengan praktik, standardisasi, dan
pedomaman/kajian
(guidance)
internasional
pada
bidang
telekomunikasi yang bergerak pada arah agar regulasi yang
ditetapkan harus dapat mendorong prinsip kompetisi, anti-
diskriminasi, inovasi, perlindungan konsumen, inklusivitas, insentif
dalam berinvestasi, dan keseimbangan antara pelindungan
konsumen dengan keberlanjutan industri telekomunikasi yang
merupakan industri padat modal.
D. Inovasi Model Layanan Data Internet Guna Memberikan Ragam
Pilihan Layanan Data Internet yang Bersifat Inklusif dan Sesuai
dengan Kebutuhan dan Daya Beli Berbagai Segmentasi
Masyarakat (Freedom to Choose)
32. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sektor telekomunikasi
merupakan
sektor
yang
telah
tersedia
standardisasi
dan
pedoman/regulasi (guidance) yang bersifat universal. Spesifik
berkenaan dengan tarif, telah pula tersedia pedoman secara
internasional dan pengaturannya secara berjenjang mulai dari UU
Telekomunikasi, PP No. 46/2021, Permenkominfo No. 5/2021 dan
lampirannya,
hingga
Keputusan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 576 Tahun 2022 tentang
Pedoman Evaluasi dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas
dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa
Telekomunikasi dan lampirannya.
33. Mengingat aspek berkenaan dengan tarif telah diatur secara cukup
ketat, maka bertitik tolak dengan kapasitas jaringan yang terbatas,
operator seluler harus didorong untuk terus berkompetisi dan
berinovasi (termasuk untuk terus mengupayakan kemajuan
189
teknologi) sehingga model layanan jasa internet yang disediakannya
beragam, inklusif, murah, dan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan berbagai lapisan masyarakat (freedom
to choose and equitable access).
Saat ini, di Negara Indonesia, telah tersedia alternatif
ragam/varian jasa layanan internet, baik yang menggunakan
fitur roll-over maupun tanpa fitur roll-over. Termasuk dengan
adanya kebebasan pilihan jasa layanan prabayar dan
pascabayar. Melakukan intervensi dengan mewajibkan jasa
layanan data internet seluruhnya wajib disertai dengan fitur roll-
over justru akan menghilangkan aspek kompetisi dan inovasi
bahkan merenggut kebebasan pelanggan dalam memilih ragam
layanan data internet yang kini bersifat sangat variatif.
Termasuk dengan alternatif jasa layanan data internet yang disertai
dengan fitur roll-over yang pada dasarnya merupakan fitur
tambahan yang memungkinkan volume (data) pada suatu periode
layanan untuk tetap dapat digunakan pada periode layanan
berikutnya. Namun demikian, perlu diingat bahwasanya secara
teknis fitur roll-over (sebagaimana berlaku juga pada negara-
negara yang menjadi contoh dari Pemohon dan praktik umum
global) pada akhirnya tetap bersyarat dengan adanya sifat
berbatas waktu, sehingga yang berlaku sebatas akumulasi
dengan syarat dilakukannya perpanjangan/pembelian kembali
atas layanan paket internet dengan periode-periode tertentu
yang lebih panjang.
34. Mekanisme pemberian jasa akses dan layanan data internet
kepada pelanggan dengan batasan volume dan waktu tertentu
tetap merupakan praktik terbaik (best practice) untuk
mendistribusikan jasa layanan data internet kepada berbagai
segmentasi pelanggan sebagaimana juga berlaku secara
universal. Hal ini juga akan memberikan kepastian (certainty)
terhadap hak dan kewajiban yang terjalin oleh dan antara operator
seluler dan pelanggan sehingga penggunaan dan distribusi
190
kapasitas jaringan yang terbatas tadi senantiasa optimal. Dengan
konsepsi yang demikian, akses internet tetap memiliki dimensi
publik yang pengelolaan dan peruntukannya tetap menjamin
penguasaan negara terhadap spektrum frekuensi radio,
kemampuan operator seluler untuk merencanakan dan
mengelola kapasitas jaringan yang terbatas, serta dapat
dinikmati oleh pelanggan dengan berbagai kebutuhan dan
segmentasi lapisan masyarakat.
35. Jasa layanan data internet dengan berbatas pada volume dan
waktu tertentu juga merupakan bagian dari tata kelola kapasitas
jaringan layanan data internet guna mengontrol perilaku
pelanggan demi menjaga perencanaan, manajemen, dan
distribusi jasa layanan data internet yang merata, adil, dan
inklusif. Termasuk untuk kemudian mengantisipasi adanya
akumulasi yang berlebihan sehingga sulit untuk mengontrol perilaku
pelanggan
dan
penyalahgunaan
akses
layanan
internet.
Sebagaimana kita mengetahui, saat ini, Pemerintah Republik
Indonesia
terus
memperkuat
instrumen
pengawasan
dan
pengendalian tata kelola ekosistem digital termasuk layanan internet
guna tidak digunakan secara atau untuk kegiatan-kegiatan ilegal.
36. Sebagaimana contoh-contoh layanan jasa internet pada
berbagai negara yang diberikan oleh Para Pemohon jelas
bahwasanya fitur roll-over hanya bersifat alternatif dan bukan
wajib. Sebagaimana
Pihak Terkait
telah
uraikan
pada
Keterangan Pihak Terkait tanggal 16 April 2026 yang lalu,
tingkat penetrasi pengguna internet Indonesia terus meningkat
dari tahun ke tahun. Tarif layanan data internet seluler di
Indonesia pun menjadi salah satu yang termurah di dunia. Ini
merupakan capaian yang baik dan tren positif yang harus terus
dijaga dan ditingkatkan dengan kontribusi bersama Pemerintah,
pelaku industri, dan masyarakat.
37. Adapun bilamana terdapat pandangan bahwasanya masih terdapat
kekurangan dari operator seluler dalam misalnya memberikan
191
sosialisasi dan informasi mengenai jasa layanan data internet yang
ditawarkan kepada pelanggan, maka ini merupakan tugas dan
tanggung jawab bersama Pemerintah dengan operator seluler untuk
menyempurnakannya. Dari sisi pelanggan juga perlu bijak dalam
memilih dan menggunakan jasa layanan data internet yang benar
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal ini mengingat
telah tersedia ragam variasi jasa layanan data internet yang
merupakan buah hasil inovasi dari berbagai riset pasar dan kajian
yang telah dilakukan oleh operator seluler. Pada akhirnya,
pelanggan akan memilih jasa layanan internet yang paling
menarik dan terbaik sesuai kebutuhan dan kemampuannya
masing-masing. Operator seluler juga akan berkompetisi dan
berinovasi menghadirkan jasa layanan internet yang benar-
benar dapat diserap dan berdasarkan permintaan (demand) dari
pelanggan.
38. Pemberian alternatif/variasi jasa layanan tersebut juga sejalan
dengan prinsip yang berlaku universal pada bidang perlindungan
konsumen, yakni kebebasan pelanggan untuk memilih (freedom to
choose). Hal ini sejalan pula dengan prinsip perlindungan konsumen
sebagaimana diatur dalam UU Telekomunikasi secara khusus dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen secara umum.
39. Sehubungan dengan hubungan operator seluler dengan pelanggan,
operator seluler juga telah diwajibkan oleh regulasi untuk
menyediakan berbagai kanal- kanal pelayanan yang meliputi
penanganan keluhan, pemberian informasi, dan permintaan
pelanggan. Hal ini guna memastikan kepentingan pelanggan tetap
terjaga, baik dari aspek kejelasan layanan yang ditawarkan maupun
untuk memastikan kualitas layanan yang baik. Bila operator seluler
gagal
memenuhinya,
maka
berdasarkan
Pasal
15
UU
Telekomunikasi, pelanggan dapat menuntut ganti rugi.
192
E.
Gambaran Umum Pengadaan Infrastruktur Jaringan Internet oleh
Operator Seluler
40. Sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan pada Keterangan tanggal
16
April
2026,
penyelenggaraan
sektor
telekomunikasi
membutuhkan investasi yang sangat besar terlebih untuk wilayah
negara Republik Indonesia yang begitu luas dan terbagi atas pulau-
pulau dengan jumlah penduduk yang mencapai 284 juta jiwa (Badan
Pusat
Statistik,
2025).
Dalam
hal
ini,
penyelenggaraan
telekomunikasi
setidak-tidaknya
memerlukan
investasi
pada
infrastruktur jaringan, spektrum frekuensi radio, perangkat jaringan,
dan sistem operasi jaringan.
41. Selain harus memperoleh izin pemanfaatan spektrum frekuensi
radio dari Pemerintah, operator seluler harus membangun
dan/atau menyewa serta mengoperasikan infrastruktur jaringan
yang di antaranya meliputi Base Transceiver Station (BTS),
Radio Access Network (RAN), Core Network, Transport
Network, Data Centre, dan sistem pengelolaan jaringan. Baru
kemudian operator seluler menyediakan dukungan layanan
penyediaan internet agar dapat dinikmati pelanggan dengan kualitas
baik.
42. Dalam pembangunan infrastruktur jaringan internet yang demikian,
operator seluler terlebih dahulu melakukan investasi yang sangat
besar (mayoritas dari pengeluaran (cost) justru dibayarkan oleh
operator seluler di muka (upfront payment)). Dengan kata lain, sejak
awal operator seluler telah menanggung biaya untuk menyediakan
kapasitas jaringan bahkan sebelum terjalin hubungan kontraktual
antara operator seluler dengan pelanggan.
43. Ketika pelanggan memilih dan membayar layanan paket/kuota
internet,
maka
pada
dasarnya
operator
seluler
telah
mengalokasikan kapasitas jaringan yang diperolehnya tadi guna
pelanggan kemudian diberikan akses dan layanan data internet
sesuai volume dan masa berlaku yang dipilihnya. Kapasitas jaringan
yang telah disediakan kemudian didedikasikan kepada pelanggan
193
(terlepas dimanfaatkan/digunakan atau tidak oleh pelanggan) telah
dan sedang menimbulkan biaya (cost) bagi operator seluler termasuk
biaya operasional untuk menjaga agar akses dan layanan setiap
waktu (sesuai jangka waktu yang dipilih pelanggan) secara optimal
dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.
44. Penggunaan volume (data) dalam suatu paket/kuota layanan data
internet oleh pelanggan bersifat opsional mengingat yang dipilih dan
dibayar oleh pelanggan adalah jasa untuk memperoleh hak akses
dan layanan terhadap kapasitas jaringan. Namun demikian,
penyediaan jasa pemberian akses dan layanan data internet yang
didedikasikan kepada pelanggan oleh operator seluler bersifat wajib
(mandatory).
45. Biaya (cost) yang dikeluarkan oleh operator seluler tidak pula
bergantung pada volume (data) yang pelanggan gunakan,
melainkan untuk pengadaan (infrastruktur) kapasitas jaringan,
pemeliharaan jaringan, dan biaya operasional pelayanan
kepada pelanggan untuk memastikan kapasitas jaringan yang
diperoleh/dimiliki oleh operator seluler didedikasikan agar selalu
siap melayani permintaan akses dan pertukaran data pelanggan
setiap detik sesuai paket/kuota layanan data internet yang
dipilihnya.
46. Mengingat operator seluler telah mengeluarkan biaya/investasi yang
sangat besar untuk menyelenggarakan jaringan internet, maka
operator seluler kemudian berupaya agar jasa layanan data internet
yang disediakannya dapat terserap oleh masyarakat. Atas itu,
operator seluler dituntut untuk berinovasi dan menciptakan model
layanan dengan beragam variasi yang sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan berbagai segmentasi masyarakat. Adapun
operator seluler tidak bisa mengembalikan investasinya secara
cepat dan seketika mengingat adanya kompetisi dengan
operator seluler lain, keterbatasan kemampuan masyarakat,
dan penetapan tarif yang harus didasarkan pada formula yang
ditetapkan dan senantiasa diawasi oleh Pemerintah.
194
47. Dengan demikian, tarif yang telah dibayarkan oleh pelanggan
terlepas volume (data) digunakan atau tidak oleh pelanggan itu
merupakan harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk
menikmati jasa layanan data internet yang disediakan oleh operator
seluler dengan kombinasi parameter volume dan waktu tertentu. Hal
ini juga merupakan konsekuensi dari investasi dan biaya operasional
yang telah dikeluarkan terlebih awal oleh masing-masing operator
seluler dan selama berlangsungnya layanan masih tetap menjadi
beban operator seluler ditambah dengan margin keuntungan yang
ditetapkan secara wajar.
48. Dengan kata lain, tarif yang dibayarkan oleh pelanggan (terlepas jasa
layanan data internet dimanfaatkan seluruhnya atau tidak) tidak
semata-mata berbasis pada pemakaian aktual volume (data
internet) pada suatu periode layanan, melainkan mencerminkan
biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh operator seluler termasuk
dengan parameter waktu tertentu. Ketika masa jasa layanan data
internet yang telah disepakati berakhir, maka tidak ada nilai atau
uang yang hilang, melainkan jasa layanan data internet yang
disediakan oleh operator seluler sebagaimana telah dipilih dan
dibayarkan oleh pelanggan telah berakhir sesuai parameter
yang disepakati. Dalam hal ini, operator seluler telah
menunaikan kewajibannya untuk memberikan layanan kepada
pelanggan. Bila operator seluler gagal memberikan akses jaringan
internet kepada pelanggan ataupun akses dimaksud sangat
lambat
dan
tidak
sesuai kesepakatan dengan pelanggan
sebagaimana jasa layanan data internet yang telah dipilih dan
dibayar oleh pelanggan, maka operator seluler dapat dimintakan
ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Telekomunikasi.
F. PETITUM
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta Seluruh hadirin dan
hadirat yang kami hormati.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
195
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Atau,
- DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
KETERANGAN TAMBAHAN ATSI
Hasil Diskusi ATSI dengan Operator Seluler
Menindaklanjuti Permintaan Majelis Hakim Konstitusi yang Disampaikan pada
Persidangan Tanggal 21 Mei 2026 dalam Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan
273/PUU-XXIII/2025
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (“ATSI”) dan Operator
Seluler menghormati, mengapresiasi, dan telah menindaklanjuti arahan dan
rekomendasi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan sebelumnya
dalam pemeriksaan Perkara No. 33/PUU-XXIV/2026 dan Perkara No. 273/PUU-
XXIII/2025 untuk menyampaikan suatu pandangan bersama yang dapat ditawarkan
sebagai alternatif formula yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam menjawab
pokok-pokok perhatian Para Pemohon selaku konsumen atau pelanggan jasa
layanan internet di Indonesia sebagaimana termuat pada permohonan Para
Pemohon yang pada dasarnya hendak menguji konstitusionalitas norma Pasal 71
Angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang yang mengubah Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi.
ATSI dan Operator Seluler dengan penuh iktikad baik dan tangan terbuka berusaha
merumuskan alternatif formula dimaksud guna tetap menjaga keseimbangan antara
kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan
layanan telekomunikasi di Indonesia. Adapun alternatif formula sebagai hasil
rumusan pandangan bersama ATSI dan Operator Seluler dalam konteks
permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
1.
ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan
mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat
196
memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan, di antaranya paket jasa layanan
internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (roll-over), non-roll over,
maupun dengan inovasi layanan lainnya. Dengan tersedianya berbagai pilihan
dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai
dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing.
2.
ATSI dan Operator Seluler telah menyediakan dan akan terus meningkatkan
keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan, antara lain
melalui penyampaian informasi produk jasa layanan internet yang lebih
sederhana dan mudah dipahami serta penyediaan kanal/media informasi yang
memudahkan pelanggan memantau penggunaan dan sisa kuota jasa layanan
internet yang telah dipilihnya.
3.
ATSI dan Operator Seluler akan terus memperkuat upaya perlindungan hak
pelanggan, termasuk melalui optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan
pelanggan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang disediakan. Langkah
ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus menjaga
kualitas layanan yang berkelanjutan.
4.
Kerangka regulasi dan kebijakan yang berlaku terkait jasa layanan internet
pada prinsipnya juga turut mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan
pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan
telekomunikasi. Keseimbangan tersebut penting untuk dijaga dan selalu
dipertimbangkan agar seluruh lapisan masyarakat terus dapat menikmati
layanan yang terjangkau (inklusif) dan berkualitas sekaligus memastikan
tersedianya ruang bagi Operator Seluler untuk terus beroperasi, melakukan
inovasi, serta meningkatkan investasi dalam pembangunan jaringan,
peningkatan kapasitas, dan perluasan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
ATSI dan Operator Seluler senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan menelaah
secara
bersama
dengan Pemerintah/regulator, masyarakat,
lembaga
perlindungan konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari
waktu ke waktu guna memastikan aspek perlindungan hak pelanggan yang
sejalan dengan karakteristik layanan internet serta keberlanjutan industri
telekomunikasi nasional. Dalam semangat tersebut, ATSI dan Operator Seluler
juga akan terus mengeksplorasi berbagai inovasi layanan yang dapat
197
memberikan nilai tambah dan fleksibilitas yang lebih baik bagi pelanggan dan
keberlanjutan industri sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
KETERANGAN TAMBAHAN ATSI
Menindaklanjuti permintaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam
persidangan pemeriksaan Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan Perkara Nomor
273/PUU- XXIII/2025 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 Juni 2026 kepada
ATSI untuk memberikan informasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi
mengenai paket- paket jasa layanan internet yang telah tersedia dan sejatinya telah
mengatasi/memenuhi isu kebutuhan atau perhatian (concerns) dari Para Pemohon
khususnya yang berkenaan dengan fitur akumulasi kuota/data internet (roll-over),
perkenankan kami melalui kesempatan ini menyampaikan keterangan tambahan
sebagai berikut:
A.
Seluruh Operator Seluler Jasa Layanan Internet di Indonesia (PT
Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk (Indosat), PT
XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART)) Telah Menyediakan Paket
Jasa Layanan Internet dengan Fitur Akumulasi Kuota/Data (Roll-Over)
1.
Sebagaimana hasil diskusi ATSI dengan Operator Seluler yang telah
ATSI sampaikan pada persidangan tanggal 18 Juni 2026, ATSI dan
Operator
Seluler
telah
dan
akan
terus
menyediakan
dan
mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang
dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan, di antaranya paket
jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota/data
(roll-over), non-roll over, maupun dengan inovasi layanan lainnya.
Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan
dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan,
kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing.
2.
Adapun spesifik dengan paket-paket jasa layanan internet dengan fitur
akumulasi kuota/data (roll-over) yang saat ini telah tersedia (peluncuran
paket jasa layanan dimaksud telah dilakukan sebelum adanya
Permohonan Para Pemohon) ialah sebagai berikut:
198
No.
Paket Jasa Layanan
dengan
Fitur
Akumulasi
Kuota/Data
(Roll-
Over)
Deskripsi
Kanal Penjualan &
Kanal Informasi
PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
1.
Telkomsel-Simpati
Terbaik Untukmu (3
Paket): 3GB, 8GB,
dan 12GB
Paket SIMPATI
Terbaik
Untukmu
menawarkan kuota
internet akumulasi
kuota/data
(roll-
over).
USSD Menu
Browser (“UMB”)
*363#;
Grapari;
Apps
MyTelkomsel; dan
Website Telkomsel.
PT Indosat Tbk (Indosat dan Tri)
2.
Tri - Always
ON
(AON)
Paket internet yang
menawarkan
fitur
akumulasi
kuota/data
(roll-
over) sehingga sisa
Kuota Utama tetap
dapat
digunakan
selama masa aktif
kartu
masih
berlaku.
Situs
web
dan
aplikasi
PT
Indosat
Tbk
(myIM3
dan
bima+);
USSD/UMB
(*888#);
Gerai IM3, 3Store,
outlet
penjualan
resmi, serta mitra
ritel yang bekerja
sama dengan PT
Indosat Tbk; dan
Platform
digital
lainnya, termasuk
e-commerce,
digital
wallet,
serta
layanan
perbankan
yang
bekerja
sama
dengan
PT
Indosat Tbk.
3.
Indosat - Freedom U
Paket
internet
yang
menawarkan
fleksibilitas
penggunaan
internet melalui fitur
akumulasi
kuota/data
(roll-over)
atas
Kuota Utama.
4.
Indosat
-
Freedom
Combo
Paket internet yang
menawarkan
kombinasi
manfaat
kuota dengan fitur
akumulasi
kuota/data (roll-over)
atas Kuota Utama.
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XL, AXIS, dan SMARTFREN)
5.
XL - Xtra Combo
Plus (3GB, 5GB,
10GB, 20GB, 30GB,
52GB dan 72GB)
Xtra
Combo
Plus
merupakan
paket
internet
XL
yang
menerapkan
fitur
roll-over.
• Aplikasi (myXL,
AXISNet,
dan
mySF);
• UMB;
• XLSMART
Center;
• Outlet/toko pulsa
dan
mitra
penjualan resmi
199
XLSMART;
• Kanal digital dan
e-commerce
yang
bekerja
sama
dengan
XLSMART;
• Channel
konvensional,
menghubungi
Customer
Service
XLSMART
via
kedatangan
langsung
ke
counter
XLSMART,
WhatsApp
Business,
maupun hotline
(telepon); dan
Channel digital,
mengunjungi
website resmi
(xl.co.id dan
axis.co.id),
aplikasi, serta
virtual assistant
brand- brand
XLSMART.
6.
XL – XTRA Combo
VIP
(Plus
10GB,
Plus
20GB,
Plus
30GB,
Plus
52GB,
dan Plus 72GB)
XTRA Combo VIP
merupakan
paket
internet XL yang
menerapkan
fitur
roll- over.
7.
XL
- Ultra 5G+
(150GB, 250GB, dan
500GB)
XL
Ultra
5G+
merupakan
paket
internet XL yang
menerapkan
fitur
roll-over.
8.
XL – Xtra Combo Flex
(S+, M, M+, L, L+, XL,
XXL, XXXL, 4XL, dan
5XL)
Xtra Combo Flex
merupakan
paket
internet XL yang
menerapkan
fitur
roll-over.
9.
XL - Bebas Puas 2K
(2K, 3K, 6K, dan 8K)
Xtra Combo Flex
merupakan
paket
internet XL yang
menerapkan
fitur
roll-over.
10.
Axis
-
BRONET
Rollover (12GB 30
hari, 33
GB, 30
hari, 55GB 30 hari,
120 GB 30 hari, dan
BRONET
Rollover
merupakan
paket
internet Axis yang
menerapkan fitur roll-
over.
200
250GB 30 hari)
11.
Smartfren-Unlimited
Harian
(2GB/hari-3
hari, 1GB/hari-7 hari,
2GB/hari-7
hari,
3GB/hari-7 hari, dan
5GB/hari-7 hari)
Unlimited
Harian
merupakan
salah
satu paket internet
Smartfren
yang
menerapkan
fitur
roll-over.
12.
Smartfren- Unlimited
Nonstop (6GB 3
hari, 10 GB 3 hari,
20 GB 3 hari, 10
GB 7 hari, 40GB 7
hari, 4GB + 1GB 14
hari, 10GB 14 hari,
20 GB 14 hari, 10
GB 28 hari, 15GB +
1GB 28 hari, 15GB +
1GB 28 hari, 22GB
30 hari, 24 GB 28
hari, 30GB 30 hari,
dan 40GB 28 hari)
Unlimited
Nonstop
merupakan
salah
satu paket internet
Smartfren
yang
menerapkan
fitur
roll- over.
13.
Smartfren-Unlimited
5G (4GB/hari – 7 hari,
3GB/hari – 14 hari,
2GB/hari –
28 hari, 2GB/hari – 28
hari, 5,5GB/hari – 28
hari, dan 7GB/hari –
28 hari)
Unlimited
5G
merupakan
salah
satu paket internet
Smartfren
yang
menerapkan
fitur
roll- over.
14.
Smartfren - Nonstop
5G (70GB 7 hari,
30GB-14 hari, 75GB
14 hari, 50GB 28
hari, 70GB 28 hari,
100 GB 28 hari,
180GB 28 hari,
500GB 28 hari, dan
700GB 28 hari).
Nonstop
5G
merupakan
salah
satu paket internet
Smartfren
yang
menerapkan fitur roll-
over.
15.
Smartfren-Kuota
(66GB, 100GB,
150GB,
250GB,
500GB, dan 1 TB)
Kuota merupakan
salah satu paket
internet Smartfren
yang
menerapkan
fitur roll-over.
3.
Adapun flyer, brosur, dan/atau tangkapan layar (screenshot) yang relevan
untuk menjadi contoh paket-paket jasa layanan internet dimaksud
menjadi lampiran dari keterangan ini.
201
B. Contoh Beberapa Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur ataupun
Promo/Insentif Khusus yang Relevan dengan Perhatian Para Pemohon –
Bidang Pendidikan dan Transportasi Online
4.
Bahwa selain telah tersedia paket-paket jasa layanan internet dengan
fitur roll-over, juga telah tersedia paket-paket jasa layanan internet
dengan fitur ataupun promo/insentif yang relevan dengan perhatian
Para Pemohon dalam perkara a quo, misalnya:
•
Paket Swadaya Telkomsel (Driver Online)
Paket Swadaya merupakan paket internet yang disediakan
Telkomsel bagi mitra pengemudi driver online. Paket ini dirancang
dengan alokasi kuota yang disesuaikan untuk mendukung
kebutuhan operasional mitra pengemudi, termasuk penggunaan
aplikasi transportasi daring, navigasi, dan komunikasi selama
menjalankan aktivitasnya. Paket jasa layanan ini tersedia di kanal-
kanal penjualan Aplikasi MyTelkomsel, UMB *168*455#, dan
aplikasi Gojek Driver.
Gambar- Tampilan promosi paket swadaya Telkomsel yang menunjukkan penawaran paket
internet khusus bagi mitra pengemudi Gojek
•
Paket Ilmupedia/Kuota Telkomsel
Paket Ilmupedia adalah paket internet yang terdaftar di Telkomsel
dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi edukasi berbasis
digital dan ratusan e-learning kampus serta sekolah di Indonesia.
Paket jasa layanan ini tersedia di kanal-kanal penjualan UMB 363,
Grapari, Apps MyTelkomsel, Website Telkomsel, dan Digipos.
202
•
Paket Ojek Online Indosat
Paket Ojek Online merupakan paket internet yang diperuntukkan
bagi mitra ojek online. Paket ini dirancang untuk mendukung
penggunaan aplikasi kemitraan, layanan navigasi, serta sarana
komunikasi yang menunjang aktivitas usaha dan operasional
mitra. Paket jasa layanan ini tersedia di kanal-kanal penjualan
aplikasi mitra/partner.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami mengucapkan terima
kasih.
Lampiran I:
Sampling Produk, Kanal Penjualan, dan/atau Kanal Informasi
(Telkomsel)
Gambar - Tampilan pilihan Paket Ilmupedia Telkomsel yang menunjukkan variasi
paket beserta besaran kuota dan harga yang tersedia.
Gambar - Tampilan peluncuran Paket Online Gaspol sebagai paket internet
Indosat yang ditujukan bagi mitra pengemudi Gojek.
203
204
Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur Roll-Over - Simpati Terbaik Untukmu
Veronika Telkomsel – Virtual Assistant)
205
Lampiran II:
Sampling Produk, Kanal Penjualan, dan/atau Kanal
Informasi (Indosat dan Tri)
Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur Roll-Over – Freedom U
206
Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur Roll-Over – Freedom Combo
207
Paket Jasa Layanan Internet dengan Fitur Roll-Over – Always On (AON)
208
Lampiran III:
Sampling Produk, Kanal Penjualan, dan/atau Kanal
Informasi (XL, Axis, dan Smartfren)
xl.co.id
209
Axis.co.id
210
axis.co.id
211
212
mySF
213
Smartfren (Sarah)
214
[2.7]
Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait ATSI
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-21C,
sebagai berikut.
1.
Bukti PT - 1
:
Fotokopi Akta Pendirian Asosiasi Penyelenggara
Telekomunikasi Seluruh Indonesia Nomor 17 tanggal
18 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Sabria Umar,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
2.
Bukti PT - 2
:
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-
249.AH.01.07.Tahun
2013
tentang
Pengesahan
Perkumpulan tanggal 13 November 2013;
3.
Bukti PT - 3
:
Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi
Seluruh Indonesia Nomor 1 tanggal 22 Juni 2015 yang
dibuat di hadapan Muhammad Jatang Helmy, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor;
4.
Bukti PT - 4
:
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-
55.AH.01.08.Tahun
2015
tentang
Persetujuan
Perubahan Pengurus tanggal 10 Juli 2015;
5.
Bukti PT - 5
:
Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi
Seluruh Indonesia Nomor 3 tanggal 20 September
2018 yang dibuat di hadapan Muhammad Jatang
Helmy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor;
6.
Bukti PT - 6
:
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-
0000729.AH.01.08.TAHUN
2018
Tentang
Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
tanggal 21 September 2018;
7.
Bukti PT - 7
:
Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi
Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia
215
Nomor 51 tanggal 29 September 2025 yang dibuat di
hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan;
8.
Bukti PT - 8
:
Fotokopi
Keputusan
Menteri
Hukum
Republik
Indonesia Nomor AHU-0001950.AH.01.08.TAHUN
2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh
Indonesia tanggal 24 Oktober 2025;
9.
Bukti PT - 9
:
Fotokopi
Akta
Pernyataan
Keputusan
Rapat
Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Penyelenggara
Telekomunikasi Seluruh Indonesia Nomor 52 tanggal
29 September 2025 yang dibuat di hadapan Notaris
Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan;
10.
Bukti PT - 10
:
Fotokopi
Keputusan
Menteri
Hukum
Republik
Indonesia Nomor AHU-0001954.AH.01.08.TAHUN
2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh
Indonesia tanggal 24 Oktober 2025;
11.
Bukti PT - 11
:
Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan
Pemerintah
tentang
Telekomunikasi
Indonesia
(Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi);
12.
Bukti PT - 12A
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional
Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh;
13.
Bukti PT - 12B
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi
Telekomunikasi
Internasional
(International
Telecommunication Convention Nairobi, 1982);
14.
Bukti PT - 12C
:
Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Final Acts
of
The
World
Conference
on
International
216
Telecommunications, Dubai, 2012 (Akta-Akta Akhir
Konferensi
Sedunia
tentang
Telekomunikasi
Internasional, Dubai, 2012);
15.
Bukti PT - 12D
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing
The
World
Trade
Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia);
16.
Bukti PT - 13
:
Fotokopi Minutes of the Tenth Plenary Meeting,
Plenipotentiary
Conference
(Bucharest,
2022),
Monday, 3 October 2022 (ITU);
17.
Bukti PT - 14
:
Fotokopi Recommendation ITU-T D.265 (04/2025):
Principles for Tariff Regulation of Data Services;
18.
Bukti PT - 15A
:
Fotokopi UU Telekomunikasi jo. UU Cipta Kerja (Pasal
27 dan Pasal 28);
19.
Bukti PT - 15B
:
Fotokopi
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
(“Permenkominfo No. 5/2021”);
20.
Bukti PT - 15C
:
Fotokopi Lampiran V Permenkominfo No. 5/2021;
21.
Bukti PT - 15D
:
Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi,
dan Penyiaran;
22.
Bukti PT - 15E
:
Fotokopi
Keputusan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 576 Tahun
2022 tentang Pedoman Evaluasi dalam Rangka
Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas
Bawah
Penyelenggaraan
Jaringan
dan
Jasa
Telekomunikasi beserta lampirannya;
23.
Bukti PT - 15F
:
Fotokopi
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
217
24.
Bukti PT - 15G
:
Fotokopi Surat Plh. Direktur Strategi dan Kebijakan
Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan
Digital
Republik
Indonesia
Nomor
B-
970/DJID.2/PI.02.04/10/2025 tanggal 1 Oktober 2025
perihal Kewajiban Pelaporan Penerapan Besaran Tarif
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
25.
Bukti PT - 15H
:
Fotokopi Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan
Informatika
Republik
Indonesia
Nomor
577/HM/KOMINFO/09/2024 tanggal 13 September
2024
tentang
Apresiasi
Penyelenggara
Jasa
Telekomunikasi
atas
Penyampaian
Pelaporan
Penerapan Besaran Tarif Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi;
26.
Bukti PT - 15I
:
Fotokopi
Laporan
Kinerja
Direktorat
Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2024 -
Direktorat
Jenderal
Penyelenggaraan
Pos
dan
Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan
Digital Republik Indonesia (kini Komdigi);
27.
Bukti PT - 16A
:
Fotokopi Services Sectoral Classification List – Note
by the Secretariat, MTN.GNS/W/120, 10 July 1991 –
World Trade Organization (WTO);
28.
Bukti PT - 16B
:
Fotokopi Annex on Telecommunications to the
General Agreement on Trade in Services (GATS);
29.
Bukti PT - 16C
:
Fotokopi Recommendation ITU-T Y.3115, Series Y:
Global Information Infrastructure, Internet Protocol
Aspects, Next-Generation Networks, Internet of Things
and Smart Cities;
30.
Bukti PT - 17
:
Fotokopi Survei Penetrasi Internet dan Perilaku
Pengguna
Internet
Tahun
2025
-
Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (“APJII”);
31.
Bukti PT - 18
:
Fotokopi Worldwide Data Pricing by Best Broadband
Deals (Harga data seluruh dunia yang dirilis oleh
BestBroadbandDeals.co.uk);
218
32.
Bukti PT - 19
:
Fotokopi Data ICT Price Basket terkait Keterjangkauan
Layanan Internet yang Dihimpun oleh International
Telecommunication Union;
33.
Bukti PT - 20A
:
Fotokopi Belong Mobile Critical Information Summary
-Australia(https://dam.belong.com.au/assets/belong-
mobile-cis.pdf);
34.
Bukti PT - 20B
:
Fotokopi Belong Data Plans Critical Information
Summary-Australia
(https://dam.belong.com.au/assets/belong-data-
cis.pdf);
35.
Bukti PT - 20C
:
Fotokopi
SkyMobile
Data
Plans
-
Inggris
(https://www.sky.com/shop/mobile/plans/);
36.
Bukti PT - 20D
:
Fotokopi SkyPiggy Banks Support Center - Inggris
(https://www.sky.com/help/articles/sky-mobile-sky-
piggybank);
37.
Bukti PT - 20E
:
Fotokopi AT&T Mobile Share® Value Plans - Amerika
Serikat
(https://www.truvista.net/images/truvista/downloads/
Wireless/Other-Rates-And-Plans.pdf);
38.
Bukti PT - 20F
:
Fotokopi AT&T Support Center - Amerika Serikat
(https://lsreg.att.com/support/article/wireless/KM1008
648);
39.
Bukti PT - 20G
:
Fotokopi Google Fi Support Center - Amerika Serikat
(https://support.google.com/fi/answer/6201699?hl=en
);
40.
Bukti PT - 20H
:
Fotokopi
MobileX
Plans
-
Amerika
Serikat
(https://mymobilex.com/mobilex-plans/);
41.
Bukti PT - 20I
:
Fotokopi MobileX Frequently Asked Questions -
Amerika Serikat (https://mymobilex.com/faqs/what-
happens-to-my-unused-data-after-the-billing-cycle/);
42.
Bukti PT - 20J
:
Fotokopi
Free
Mobile
Data
Plans
-
Prancis
(https://mobile.free.fr/);
43.
Bukti PT - 20K
:
Fotokopi Frequently Asked Questions Unifi Mobile
219
Prepaid
Data
Roll
Over
-
Malaysia
(https://unifi.com.my/sites/default/files/html/List-
FAQ/Prepaid/FAQ-Data-Rollover.pdf);
44.
Bukti PT - 20L
:
Fotokopi Frequently Asked Questions Uni5G Prepaid
Quota
Passes
(https://unifi.com.my/sites/default/files/page/assets/do
cuments/prepaid/FAQ%20QUOTA%20PASSES_26%
20June.pdf);
45.
Bukti PT - 20M
:
Fotokopi 2Degrees Data Plans - New Zealand
(https://www.2degrees.nz/mobile-plans/pay-
monthly?srsltid=AfmBOopKzxUbVHdY51fQrTHDWcU
XPnyVn5rqdxJE_q_C4aIq_Bvqlw-E);
46.
Bukti PT - 20N
:
Fotokopi 2Degrees Help Center - New Zealand
(https://www.2degrees.nz/help/mobile-help/manage-
data/mobile-data-and-data-usage?);
47.
Bukti PT - 20O
:
Fotokopi Vodafone Ireland Data Plans - Ireland
(https://www.vodafone.ie/sim-only/pay-as-you-go);
48.
Bukti PT - 20P
:
Fotokopi Vodafone Ireland Support Center - Ireland
(https://n.vodafone.ie/support/pay-as-you-go-hub/pay-
as-you-go/data-rollover.html);
49.
Bukti PT - 21A
:
Fotokopi Sampling Syarat dan Ketentuan (Terms and
Conditions) Layanan Umum dan Layanan Internet
Telkomsel;
50.
Bukti PT - 21B
:
Fotokopi Sampling Syarat dan Ketentuan (Terms and
Conditions) Layanan Umum dan Layanan Internet
Indosat Ooredoo Hutchison;
51.
Bukti PT - 21C
:
Fotokopi Sampling Syarat dan Ketentuan (Terms and
Conditions) Layanan Umum dan Layanan Internet XL
Smart.
Selain itu, Pihak Terkait ATSI telah mengajukan keterangan ahli (affidavit)
atas nama Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M. in IT Law, FCBArb., FIIArb.,
bertanggal 2 Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026, pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut.
220
Saya, Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.Min IT Law, FCBArb.,
FIIArb.
telah
diminta
oleh Pihak Terkait
yaitu Asosiasi
Penyelenggara
Telekomunikasi Seluruh Indonesia (“ATSI”) pada Perkara No. 273/PUU-XXlll/2025
dan Perkara No. 33/PUU-XXIV/2026 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana
telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(“UU Telekomunikasi 1999”) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia terkait Pelayanan Jasa Telekomunikasi (Kuota Data Internet), sesuai
dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nomor:
6303/UN6.A.2/KP.10.06/2026, tanggal 21 Juni 2026 (Lampiran A) sebagaimana
permintaan dari Kantor Hukum NILF Advocates & Legal Consultants Kuasa Hukum
dari ATSI untuk memberikan Keterangan Ahli Hukum dan Legislasi Telekomunikasi
dan Teknologi lnformasi secara tertulis (affidavit) dalam persidangan perkara a quo
di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjuntnya disebut “Keterangan Ahli
Hukum dan Legislasi Telko-IT).
Mohon izin kepada Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami
muliakan untuk lebih dahulu saya memperkenalkan diri. Bahwa saya adalah pakar
akademisi dan praktisi dalam Hukum dan Legislasi Teknologi lnformasi Komunikasi
(Cyberlaw, Hukum Telekomunikasi, E-Commerce Law, dan Hukum Ekonomi Digital)
yang dirintis semenjak tahun 1999, selain itu memiliki pula pengalaman di sektor
regulator
telekomunikasi
sebagai
Commissioner
pada
Badan
Regulasi
Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Saya menyelesaikan Program Studi Doktor llmu
Hukum di Universitas Padjadjaran dengan predikat Summa Cum Laude, judul
Disertasi “Aspek-Aspek Hukum dari Konvergensi Teknologi lnformasi dan
Komunikasi dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”, dan juga
sebelumnya dengan beasiswa dari FULBRIGHT-AMINEF dan US AID memperoleh
Master of Laws in Information Technology & Privacy Law (LL.Min IT Law & Privacy)
di Amerika Serikat, judul Thesis “The New Paradigm in Indonesian
Telecommunications Law: Open Competition and Internet Technology”.
Sarjana Hukum saya peroleh dari Fakultas Hukum jurusan Hukum lnternasional
Universitas Padjadjaran, judul Skripsi "Tinjauan Vuridis Mengenai Penyelesaian
Sengketa dalam Kegiatan Telekomunikasi Melalui Satelit". Saya dikukuhkan
221
menjadi Guru Besar Hukum Teknologi lnformasi dan Komunikasi di Universitas
Padjadjaran dengan Orasi llmiah yang berjudul “Rekonstruksi Paradigma Hukum
Di Era Revolusi Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam Arsitektur
Keadilan Digital”.
Saya memulai karir profesional pada tahun 1995 sebagai Senior
Associate Lawyer di Makes and Partners Law Firm menangani transaksi sektor
telekomunikasi dan investasi, dan saya semenjak tahun 1997 mendedikasikan diri
sebagai dosen pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana (Doktor
llmu Hukum Magister Hukum, Magister Hukum Kenotariatan) di Universitas
Padjadjaran. Serta pernah sebagai Kepala Departemen Hukum Teknologi lnformasi
Komunikasi dan Kekayaan lntelektual pada Universitas Padjadjaran (2011-2016,
2016-2021). Saya juga semenjak tahun 2010 menjadi Arbiter dengan predikat
profesional Fellow Chartered BANI Arbitrator (FCBArb.) di Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI Arbitration Centre), yang berkesempatan juga menjadi Majelis
Arbitrase untuk sengketa-sengketa komersial di sektor telekomunikasi dan teknologi
informasi.
Saya mengabdikan diri kepada Negara dan Pemerintah R.I. sebagai Staf
Khusus Menteri Komunikasi dan lnformatika bidang Hukum dan Regulasi Strategis
(2014-2019), selain juga berkesempatan menjadi anggota tim Pemerintah R.I. dalam
penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan
Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan
Transaksi Elektronik.
Buku-buku ilmiah dan jurnal internasional yang telah ditulis oleh saya antara lain
sebagai berikut:
a.
Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi lnformasi: Regulasi dan
Konvergensi (2010);
b.
Teori Hukum Konvergensi (2015);
c.
Revolusi Cyberlaw Indonesia (2017);
d.
BIG DATA: Virtual Jurisdiction and Financial Technology (FinTech) (2018);
e.
Teori Hukum dan Revolusi lndustri 4.0 (2018);
f.
FINTECH: Legislasi dan Regulasi di Indonesia (2018);
g.
Cyberlaw dan Revolusi lndustri 4.0 (2018);
222
h.
Hukum Ekonomi Digital di Indonesia (2019);
i.
Cyberlaw 4.0 (2019);
j.
Teori Hukum Pembangunan 4.0 (2020);
k.
BLOCKCHAIN LAW: Yurisdiksi Virtual & Ekonomi Digital (2021);
l.
E-COMMERCE LAW: Fintech, Ekonomi Digital & Pelindungan Data Virtual
(2021);
m. HUKUM ARBITRASE 4.0 Lex Digitalis Arbitri di Indonesia (2021);
n.
E-Government Law and Regulations: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) di Indonesia (2022);
o.
Cybersecurity Law: Pelindungan Data Virtual dan lnfrastruktur lnformasi Vital
(2022).
p.
Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity
(2023);
q.
Revolusi Cyberlaw Indonesia Revisi UU ITE 2024: Kedaulatan Digital dan
Kecerdasan Artifisial (2024);
r.
CYBERCRIME 4.0: Kejahatan Digital dan Artificial Intelligence (A.I.) (2025);
s.
Hukum Artificial Intelligence (A.I.) (2025);
t.
Filsafat dan Teori Hukum Era Artificial Intelligence (A.I.), LoGoz Publishing,
Bandung 2026);
u.
The Virtual Jurisdiction to Combating Cyberterrorism in Indonesia, Central
European Journal of International & Security Studies, December 2018, Vol. 12
Issue 4;
v.
The Force of Strategic Infrastructures: The Force of Strategic Infrastructures,
Central European Journal of International & Security Studies, December 2018,
Vol. 12 Issue 4;
w.
Blockchain Arbitration: Roadmap To Recognition And Enforcement of Arbitral
Award, Cogent Social Sciences Journal, Volume 11, 2025 - Issue 1;
x.
UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution as Soft Law
Instrument for Online Dispute Resolution: An Indonesia Perspective, BANI
Arbitration Law Journal, Volume 2, Issue 1, October 2025;
y.
Blockchain Arbitration in Confidentiality and Impartiality Principles: Lex Digitalis
Arbitri. Unram Law Review, 8(1), 2024; dan
223
z.
The Future of Commercial Arbitration: Blockchain, Journal of Law, Policy and
Globalization Vol.140, 2024.
Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,
Mencermati dan memahaml fakta-fakta persidangan-persidangan scbclurnnyu
maka izinkan dengan hormat saya menyampaikan Keterangan Ahli Hukum dan
Legislasi Telko-TI terkait perkara a quo sebagai berikut:
Pertama, Konstitusionalitas Pasal 28 UU Telekomunikasi 1999. Bahwa
kewenangan Pemerintah Pusat menetapkan tarif batas atas dan batas bawah
bukanlah pengekangan kemerdekaan berusaha, melainkan wujud Negara Hukum
Kesejahteraan yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Norma dimaksud telah
lulus uji kesesuaian tujuan, uji keperluan, dan uji keseimbangan dari 3 (tiga) tahap
yang lazim digunakan untuk menilai keabsahan pembatasan hak menurut Pasal 28J
Ayat (2) UUD 1945. Karena hanya menetapkan batas atas dan batas bawah, serta
bukan tarif tunggal yang absolut maka norma dimaksud justru memastikan ruang
yang luas bagi inovasi dan kompetisi di antara kedua batas ekuilibrium.
Kedua, Jasa Internet Bukan Barang dan Bukan Hak Milik. Bahwa melalui
pemahaman dari Teori Hak Milik Klasikal dari Locke yang mensyaratkan
pencampuran kerja ke objek bebas maupun Hegel yang mensyaratkan sifat
permanen, eksklusif, dan bebas dialihkan. Maka kuota internet tidak memenuhi satu
pun unsur tersebut. Demikian pula dari konstruksi Pasal 570 KUHPerdata, bahwa
kuota internet (i) tidak dapat dikuasai penuh; (ii) tidak bebas dialihkan (iii)
berakhirnya hak akses bukan pencabutan sepihak, melainkan pelaksanaan
kontraktual konsensual yang telah disepakati sejak awal. Sehingga paradigma
hukum yang tepat untuk menjamin keterjangkauan layanan internet inf bukanlah
memaksakan konstruksi hak milik yang secara hakikatnya tidak sesuai, melainkan
instrumen pelayanan universal yang sudah diatur dalam Pasal 16 UU
Telekomunikasi 1999.
Konstruksi dari Hukum Telekomunikasi memberikan cerminan dari sifat
hakiki layanan internet sebagai jasa (services) yang bersifat temporal dan tidak
berwujud. Kegagalan kuota internet memenuhi kualifikasi kebendaan ini dengan
sendirinya mengarahkan pada kesimpulan bahwa paradigma hukum yang tepat
untuk menjamin keterjangkauan dan aksesibilitas layanan internet bukanlah melalui
pemaksaan konstruksi hak milik perdata yang secara doktrinal tidak sesuai,
224
melainkan
melalui
instrumen
pelayanan
universal
(Universal
Service
Obligation/USO) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU Telekomunikasi
1999.
lnstrumen USO dimaksud menjadi fundamental hukum bagi Negara untuk
memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah
3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memperoleh akses layanan telekomunikasi yang
layak dan terjangkau, tanpa harus direduksi menjadi persoalan kepemilikan privat
atas kuota data. Keterkaitan antara ketidakmampuan kuota internet sebagai objek
hak milik dengan kewajiban pelayanan universal (USO) bersifat sistemik dan
komplementer, bukan alternatif.
Jika Para Pemohon memaksakan kualifikasi hak milik atas kuota internet,
maka secara logika hukum justru akan timbul kontradiksi dengan prinsip USO itu
sendiri. Bahwa hak milik bersifat eksklusif dan permanen, sedangkan instrumen
USO justru memfasilitasi adanya akses bersama (shared access) yang merata dan
berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Maka secara ipso facto dan
ipso jure instrumen USO berfungsi sebagai negasi dari kualifikasi hak milik perdata
serta sekaligus sebagai afirmasi bahwa layanan internet adalah bagian dari
infrastruktur publik yang harus dikelola dengan prinsip keadilan distributif dan
keberlanjutan. Pada akhirnya, penegasan ini mengembalikan persoalan pada akar
konstitusionalnya, bahwa Negara melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menguasai
sumber daya alam (termasuk spektrum frekuensi radio) dan menggunakannya untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk dimiliki secara ekslusif oleh
sebagian pihak tertentu.
Ketiga, Urgensi Batasan Waktu bagi Keberlanjutan dan Keadilan. Bahwa
spektrum frekuensi radio adalah sumber daya bersama yang dipakai dan
dimanfaatkan secara serentak serta sekaligus oleh jutaan Pengguna/Pelanggan
Penyelenggaraan Telekomunikasi. Tanpa batasan waktu dan volume maka
kapasitas jaringan akan terdistribusi secara tidak proporsional kepada yang berdaya
beli tinggi, secara ipso facto merugikan justru yang paling membutuhkan
pelindungan. Sebagaimana hal dimaksudkan dijelaskan dalam Teori Keadilan
Distributif dari Rawls dan Teori Pengelolaan Sumber Daya Bersama dari Ostrom.
Kontekstual ini pula yang memberi Operator Seluler kepastian tata kelola dan
pendapatan untuk terus berinvestasi membangun jaringan ke wilayah 3T yang
225
secara ekonomi tidak komersial. Upaya menjadikan kuota internet sebagai objek
hak milik adalah kekeliruan kategoris (category mistake) yang akan mengganggu
keseimbangan ekosistem dan industri telekomunikasi, karena akan menempatkan
kepentingan individu di atas kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya
bersama yang terbatas. Sehingga pada gilirannya justru mengancam akses digital
yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keempat, Perihal Yang Dimohonkan Sudah Tersedia di Pasar. Bahwa fitur
akumulasi sisa kuota internet lintas periode telah ditawarkan secara faktual oleh
Operator Seluler, sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan
sebelumnya. Tersedianya pilihan fitur ini secara faktual mematahkan premis dasar
Permohonan bahwa norma yang diuji memaksa hilangnya hak penggunaan kuota
tanpa alternatif. Khususnya terkait permasalahan keterbukaan informasi dan
kemudahan akses syarat dan ketentuan, pada hakikatnya adalah isu dari
implementasi regulasi serta bukan isu dari konstitusionalitas norma.
Kelima, Spektrum Frekuensi Tetap dalam Kendali Negara. Bahwa
Operator Seluler (Penyelenggara Jasa Telekomunikasi) berkedudukan sebagai
pemegang lisensi yang berbatas waktu dan berbatas wilayah atas sumber daya
yang sepenuhnya tetap dikuasai Negara. Hal mana melekat kewajiban kompensasi
dan kepatuhan pengawasan. Pembatasan yang dirasakan pada produk akhir (hilir)
dari layanan jasa di tingkat Pengguna/Pelanggan adalah konsekuensi yang
konsisten dan niscaya dari kendali negara di tingkat paling hulu, karenanya bukan
dimaknai sebagai rekayasa sepihak Operator Seluler yang dapat digugat secara
konstitusional.
Ketua Manjelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,
Mohon perkenannya saya menyampaikan keseluruhan uraian dan pembahasan
secara filosofis dan teoretis berdasarkan keahlian sebagai berikut:
A. KONSTITUSIONALITAS NORMA PASAL 28 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU
TELEKOMUNIKASI JUNCTO UU CIPTA KERJA
1.
Indonesia menempatkan diri bukan sebagai negara hukum liberal-formal
(formele rechtsstaat) yang membatasi diri pada perlindungan kebebasan
kontraktual semata, melainkan sebagai negara hukum kesejahteraan
(materiele rechtsstaat/welfare rechtsstaat), sebagaimana digagas oleh
para pendiri bangsa dan dirumuskan secara eksplisit dalam Pembukaan
226
UUD 1945 alinea keempat yaitu “...memajukan kesejahteraan umum...”.
Mochtar Kusumaatmadja (1976) menegaskan bahwa ciri pokok negara
hukum kesejahteraan adalah negara yang secara aktif melakukan
bestuursdaad (tindakan pemerintahan) untuk meneintervensi pasar demi
keadilan distributif, bukan sekadar menjadi wasit pasif (nachtwiichterstaat)
sebagaimana konsepsi negara hukum liberal klasik.
2.
Dalam konstruksi di atas maka kewenangan Pemerintah Pusat untuk
menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah sebagaimana
diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Telekomunikasi yang telah diubah oleh
UU Cipta Kerja, bukanlah pembatasan sewenang-wenang terhadap
kemerdekaan berusaha, melainkan justru merupakan conditio sine qua
non bagi terwujudnya tujuan negara hukum kesejahteraan itu sendiri.
Tanpa kewenangan regulasi tarif, mekanisme pasar bebas dalam industri
network industry yang oligopolistik secara struktural justru rawan
menghasilkan ketidakadilan distributif, baik dalam bentuk eksploitasi tarif
terhadap konsumen, maupun dalam bentuk perang tarif predatoris yang
menghancurkan keberlanjutan layanan.
3.
Hans Kelsen dalam Teori Validitas Norma memberikan pemahaman bahwa
suatu norma hukum dinyatakan sah (valid) apabila dibentuk sesuai dengan
norma yang lebih tinggi dalam hierarki (Stufenbau der Rechtsordnung).
Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU Telekomunikasi sebagaimana diubah oleh
UU Cipta Kerja lahir melalui prosedur legislasi yang sah, dan secara
hierarkis tunduk serta tidak bertentangan dengan norma dasar
(Grundnorm) yaitu Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian dari perspektif
validitas formal maka norma a quo telah memenuhi syarat keberlakuan
hukum.
4.
Namun pengujian konstitusionalitas tidak boleh berhenti pada validitas
formal semata. Gustav Radbruch mengingatkan pentingnya tiga nilai dasar
hukum yang harus berjalan secara harmonis yaitu kepastian hukum
(Rechtssicherheit), kemanfaatan hukum (Zweckmiissigkeit), dan keadilan
hukum (Gerechtigkeit). Diuji dari ketiga nilai dimaksud maka norma Pasal
28 Ayat (2) UU Telekomunikasi 1999 justru memenuhi keseluruhannya
secara simultan yaitu (i) memberikan kepastian hukum karena tarif
227
ditetapkan melalui formula resmi yang transparan dan dapat diprediksi; (ii)
memberikan kemanfaatan karena melindungi keberlanjutan investasi
infrastruktur sekaligus daya beli masyarakat; dan (iii) memenuhi keadilan
karena mendistribusikan kewenangan secara proporsional antara negara,
pelaku usaha, dan konsumen tanpa memihak secara eksklusif kepada
salah satu pihak.
5.
Tindakan dari Pemerintah yang membatasi suatu hak (in casu kebebasan
menentukan tarif secara sepihak oleh pelaku usaha) harus diuji dengan
Asas Proporsionalitas yang lazim digunakan dalam yurisprudensi
konstitusional komparatif yaitu doktrin 3 (tiga) tahap yang digunakan
secara
implisit
dalam
praktik
Mahkamah
Konstitusi
RI
(Verhiiltnismiifligkeitsgrundsatz)
yaitu
(i)
kesesuaian
tujuan
(geeignetheit/suitability); (ii) keperluan (erforder/ichkeit/necessity); dan (iii)
keseimbangan (angemessenheit/proportionality stricto sensu). Maka
mendasarkan pada Asas Proporsionalitas dimaksud bahwa:
a. Kesesuaian tujuan, yaitu kewenangan negara menetapkan tarif batas
atas/bawah secara langsung sesuai dengan tujuan untuk mencegah
persaingan
usaha
tidak
sehat
dan
melindungi
kepentingan
masyarakat, sebagaimana tertuang dalam ratio legis perubahan Pasal
28 UU Telekomunikasi.
b. Keperluan, yaitu tidak terdapat instrumen hukum yang lebih ringan
(less restrictive means) yang dapat secara efektif mencegah perang
tarif
destruktif
maupun eksploitasi
konsumen selain
melalui
kewenangan penetapan tarif batas oleh otoritas yang memiliki
visibilitas pasar secara menyeluruh; dan
c.
Keseimbangan, yaitu pembatasan yang diberikan bersifat proporsional
karena hanya berupa penetapan batas atas dan batas bawah (bukan
penentuan tarif tunggal yang kaku), sehingga ruang inovasi dan
kompetisi produk antara operator tetap terjaga di antara kedua batas
tersebut.
6.
Maka dengan dipenuhinya norma a quo dari ketiga tahapan uji
proporsionalitas dimaksud, dapat disimpulkan secara teoretis bahwa
pembatasan yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU
228
Telekomunikasi adalah pembatasan yang konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, yang mensyaratkan bahwa
pembatasan hak dan kebebasan seseorang harus ditetapkan dengan
undang-undang dan dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak orang lain dan demi memenuhi tuntutan
keadilan, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
B.
UNIVERSALITAS
KARAKTER
JASA
LAYANAN
INTERNET
SEBAGAI
SEKTOR
JASA,
BUKAN
BARANG,
DAN
KETIDAKMUNGKINAN
KUALIFIKASI SEBAGAI HAK MILIK
7.
Pembedaan antara benda berwujud (res corporales) dan jasa atau hak
tidak berwujud (res incorporales) merupakan warisan hukum Romawi
klasik yang diteruskan secara konsisten dalam tradisi hukum perdata
kontinental, termasuk dalam sistematika KUH Perdata Indonesia. Gaius
dalam lnstitutiones membedakan secara tegas antara benda yang dapat
disentuh (quae tangi possunt) dan hak-hak yang melekat pada suatu
hubungan hukum namun tidak memiliki wujud fisik. Jasa Telekomunikasi
khususnya layanan akses internet seluler secara genealogis termasuk
dalam kategori kedua yaitu prestasi (praestatio) berupa penyediaan akses,
sehingga bukan objek yang dapat "dimiliki" secara fisik.
8.
John Locke dalam Second Treatise of Government (1689) merumuskan
Teori hak milik berbasis kerja (labor theory of property), yaitu seseorang
memperoleh hak milik atas suatu objek ketika ia mencampurkan tenaga
kerjanya ke dalam objek yang sebelumnya berstatus bebas (res nullius),
sehingga objek tersebut menjadi miliknya secara eksklusif dan permanen.
Kuota internet sama sekali tidak memenuhi struktur ini karena pelanggan
tidak "mencampurkan tenaga kerja" ke dalam suatu objek bebas,
melainkan membeli akses sementara ke dalam kapasitas jaringan yang
sepenuhnya dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh operator menggunakan
sumber daya negara (spektrum frekuensi radio).
9.
G.W.F. Hegel dalam Philosophy of Right (1820) merumuskan hak milik
sebagai perwujudan kehendak bebas individu ke dalam suatu objek
eksternal
yang
kemudian
menjadi
perpanjangan
personalitasnya
229
(Eigentum als Verwirklichung des freien Willens). Karakter esensial hak
milik dalam pandangan Hegel adalah sifatnya yang permanen, eksklusif,
dan dapat dialihkan secara bebas oleh pemiliknya. Kuota internet tidak
memenuhi satu pun dari 3 (tiga) karakter esensial tersebut karena (i) kuota
internet bersifat temporal (terikat masa aktif), (ii) tidak eksklusif dalam arti
kepemilikan permanen (karena hak akses tersebut sejatinya tetap berada
dalam kendali infrastruktur operator), dan (iii) tidak dapat dialihkan secara
bebas layaknya benda (res) pada umumnya. Sehingga secara teoretis
filosofis dimaknai bahwa kuota internet sama sekali tidak dapat
dikategorikan dalam kerangka hak milik Hegelian maupun Lockean.
10. Mendasarkan kepada doktrinal-positif yaitu Pasal 499 KUH Perdata yang
mendefinisikan "kebendaan" (zaak) sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap
hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak milik itu sendiri, sebagaimana
diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata, mensyaratkan tiga unsur kumulatif:
(i) penguasaan penuh (vol/edig genot); (ii) kebebasan mengalihkan (vrij
beschikken); dan (iii) tidak dapat dicabut sepihak oleh pihak lain selain
berdasarkan undang-undang. Kuota internet secara teknologis yuridis
tidak memenuhi ketiga unsur dimaksud secara kumulatif karena (i)
penguasaannya dibatasi oleh syarat dan ketentuan layanan (terms and
conditions); (ii) pengalihannya kepada pihak ketiga pada umumnya tidak
diperkenankan dalam praktik industri; dan (iii) berakhirnya hak akses
terjadi secara serta-merta berdasarkan kontraktual konsensual sejak awal,
sehingga bukan pencabutan hak secara sepihak yang sewenang-wenang
dari Operator Seluler sebagai Penyelenggaran Telekeomunikasi.
11. Penting untuk dicermati dan dipahami bahwa karakter "bukan kebendaan"
dari jasa layanan internet justru semakin menegaskan dan bukan
melemahkan signifikansi pemaknaan konstitusionalnya. Layanan internet
sebagai jasa (services) telekomunikasi wajib tunduk pada prinsip
universalitas pelayanan (Universal Service Obligation/USO), yang telah
dikenal luas dalam hukum dan regulasi telekomunikasi global serta diatur
dalam Pasal 16 UU Telekomunikasi 1999 tentang Kewajiban Pelayanan
Universal. Prinsip USO inilah sebagai negasi kualifikasi hak milik perdata
dari layanan internet, yang menjadi instrumen hukum yang tepat untuk
230
memastikan
aksesibilitas
layanan
internet
bagi
seluruh
lapisan
masyarakat, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
12. Dengan demikian terdapat kekeliruan kategoris (category mistake
sebagaimana istilah yang diperkenalkan oleh Gilbert Ryle) dalam dalil Para
Pemohon yang mempersamakan kuota layanan internet dengan benda
yang dapat dimiliki. Universalitas akses layanan internet sebagai
kebutuhan hidup digital harus dijamin melalui instrumen Hukum
Telekomunikasi (regulasi USO, regulasi tarif, regulasi kualitas layanan),
dan bukan melalui pemaksaan konstruksi Hukum Kebendaan Perdata
yang secara doktrinal tidak sesuai dengan sifat sosio-teknologi dari jasa
telekomunikasi itu sendiri.
C.
URGENSI PENGATURAN BERBASIS
WAKTU
TERTENTU UNTUK
KEBERLANJUTAN,
KUALITAS,
DAN
INKLUSIVITAS
LAYANAN
TELEKOMUNIKASI
13. Pembatasan waktu aktif pada layanan internet bukan semata kebijakan
komersial, melainkan instrumen keadilan distributif antar-pengguna (inter-
user equity) dalam mengelola sumber daya jaringan infratruktur yang
bersifat terbatas dan dipakai bersama secara simultan oleh jutaan
pelanggan (shared and contended resource). John Rawls dalam A Theory
of Justice (1971) merumuskan “Prinsip Perbedaan” (Difference Principle)
yang mensyaratkan bahwa ketimpangan dalam distribusi sumber daya
hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan
manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak diuntungkan. Tanpa
mekanisme batasan waktu dan volume maka kapasitas jaringan akan
terdistribusi secara tidak proporsional kepada pengguna dengan daya beli
dan intensitas penggunaan tinggi. Hal dimaksud berpotensi merugikan
pengguna dengan kapasitas ekonomi terbatas yang justru paling
membutuhkan pelindungan.
14. Garrett Hardin dalam karya klasikalnya “The Tragedy of the Commons”
CI.J 68 menjelaskan bahwa sumber daya bersama yang tidak diatur
batasannya, cenderung mengalami eksploitasi berlebihan hingga rusak
atau tidak dapat dinikmati siapa pun secara berkelanjutan. Peraih Nobel
Ekonomi pada tahun 2009 yaitu Elinor Ostrom, lebih lanjut merumuskan
231
bahwa pengelolaan sumber daya bersama yang efektif memerlukan aturan
kepemilikan yang jelas; mekanisme pemantauan; dan batasan akses yang
proporsional (Governing the Commons, 1990). Spektrum frekuensi radio
dan kapasitas jaringan telekomunikasi adalah paradigma sempurna dari
sumber daya bersama (common-poolr esource) yang memerlukan
pembatasan akses berbasis waktu dan volume untuk mencegah
“kemacetan” jaringan (network congestion) yang dapat merugikan seluruh
pengguna telekomunikasi secara kolektif.
15. Apabila pembatasan jangka waktu (masa aktif) ditiadakan secara normatif,
maka kuota internet akan bertransformasi dari jasa akses temporal
menjadi komoditas akumulatif yang secara ekonomis rasional untuk
“diborong” untuk ditimbun (stockpiling). Pihak dengan daya beli tinggi yang
memiliki surplus anggaran dan secara strategis akan membeli paket data
internet dalam volume besar, melampaui kebutuhan aktual harian atau
minggunya yang semata-mata untuk mengamankan hak akses jangka
panjang tanpa batas. Akumulasi kuota model ini bukanlah sekadar pilihan
konsumsi individual yang netral, melainkan distorsi pasar yang berbahaya
karena terbatasnya sumber daya fisik di balik layanan. Spektrum frekuensi
radio dan kapasitas backhaul dari jaringan telekomunikasi tetaplah
terbatas dan harus didistribusi secara simultan di tingkat infrastruktur
Operator Seluler. Kendati kuota internet tersebut telah “dibeli” namun hak
untuk menggunakannya di masa depan tetap menciptakan klaim
kontraktual dari ruang gelombang elektromagnetik yang sama. Sehingga
berpotensi mengubah mekanisme alokasi sumber daya bersama yang
semula first-come-first-served menjadi deepest-pocket-first-served.
16. Perspektif Teori Keadilan Distributif dari John Rawls, khususnya Prinsip
Perbedaan (Difference Principle) memberikan pemahaman bahwa
penghapusan batas waktu justru akan mendistribusikan kapasitas jaringan
secara timpang kepada kelompok masyarakat berdaya beli tinggi. Mereka
dapat menguasai "slot akses" potensial di masa depan dengan menjadikan
kuota sebagai semacam "tabungan penimbunan akses", sementara
pengguna dengan anggaran
terbatas (pelajar, pekerja informal,
masyarakat di wilayah 3T) hanya mampu membeli paket kecil sesuai
232
kebutuhan harian yang seringkali tidak cukup. lronisnya, ketika pengguna
berdaya beli tinggi mengaktifkan seluruh kuota akumulatifnya secara
serentak (misalnya pada jam sibuk), terjadilah kemacetan jaringan
(network congestion) yang merugikan seluruh pengguna secara kolektif,
namun dampak terbesarnya justru dirasakan oleh kelompok ekonomi
lemah yang tidak memiliki cadangan kuota dan hanya mengandalkan
koneksi real-time. Dengan demikian, ketiadaan batasan waktu secara
substantif mencederai prinsip kesetaraan akses yang menjadi inti dari
Pasal 16 UU Telekomunikasi tentang Kewajiban Pelayanan Universal
(Universal Service Obligation), karena instrumen USO menghendaki agar
sumber daya yang terbatas dikelola sedemikian rupa sehingga seluruh
lapisan masyarakat, tanpa kecuali, memperoleh porsi akses yang adil dan
berkelanjutan.
17. Berdasarkan pendekatan ekonomi-regulasi, bahwa mekanisme penetapan
harga paket data selama ini bertumpu pada asumsi usage pattern (pola
pemakaian) dan time decay (kepunahan masa aktif), di mana pengguna
dengan daya beli rendah secara tidak langsung memperoleh subsidi silang
dari pengguna dengan intensitas pemakaian tinggi dalam periode aktif
tertentu. Jika batas waktu dihapuskan dan terjadi praktik pemborongan
oleh segelintir korporasi atau individu yang kaya, maka Operator Seluler
kehilangan kepastian pendapatan (revenue predictability) dan kemampuan
memprediksi beban lalu lintas data (traffic engineering). Jika pada
ujungnya Operator Seluler terpaksa menaikkan tarif dasar seluruh paket
secara signifikan dan menghapus paket hemat bersubsidi, sehingga
menjadikan layanan internet sebagai layanan ekslusif (exclusive good)
yang hanya terjangkau oleh kalangan elit. Konsekuensinya adalah
pelanggaran terhadap amanat konstitusional Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
dan Pasal 16 UU Telekomunikasi 1999, karena Negara gagal memenuhi
kewajibannya untuk menyediakan akses telekomunikasi yang inklusif.
Sehingga pembatasan jangka waktu bukanlah diskriminasi atau
pembatasan
hak konsumen, melainkan instrumen pelindung pro
rakyat yang memastikan spektrum lrekuensi tetap menjadi common-pool
resource yang dikelola secara berkeadilan, tidak terdominasi oleh
233
segelintir pihak yang secara ekonomi superior, dan tetap terbuka bagi
seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan keadilan digital yang
berkelanjutan.
18. Hak atas informasi dan komunikasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F
UUD 1945 adalah hak yang bersifat progresif (progressively realizable
right) sebagaimana dikonsepsikan dalam doktrin hak ekonomi, sosial, dan
budaya internasional (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights-lCESCR yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2005). Pemenuhan hak progresif semacam ini
mensyaratkan keberlanjutan sistem penyediaannya (sustainability of
delivery system), dimana dalam konteks inftrastruktur telekomunikasi
berarti keberlanjutan investasi infrastruktur jaringan telekomunikasi. Tanpa
mekanisme tarif berbasis waktu dan volume yang memungkinkan operator
menghitung kepadatan traffic layanan dan memperoleh kepastian
pendapatan (revenue predictability). Hal dimaksud berdampak pada
investasi pembangunan infrastruktur layanan telekomunikasi khususnya di
wilayah yang secara ekonomi tidak komersial akan terhambat (3T),
sehingga pada gilirannya justru mencederai hak konstitusional masyarakat
di wilayah tersebut secara lebih luas dan permanen.
19. Terdapat kekeliruan konseptual mendasar apabila inklusivitas dimaknai
sebagai keharusan penyeragaman seluruh produk pada satu model
layanan (in casu rollover universal tanpa batas waktu). Amartya Sen dalam
Teori Pendekatan Kapasitas-Capability Approach (Development as
Freedom, 1999) menegaskan bahwa keadilan substantif justru dicapai
melalui penyediaan beragam pilihan (capability set). Hal dimaksud
memungkinkan setiap individu memilih opsi yang paling sesuai dengan
kondisi
dan
kebutuhannya
masing-masing
dan
bukan
melalui
penyeragaman opsi tunggal yang dipaksakan secara top-down. Model
layanan berbasis waktu tertentu yang dikombinasikan dengan opsi rollover
sebagai pilihan tambahan justru merupakan implementasi paling tepat dari
prinsip “kesetaraan melalui diferensiasi”. Permodelan ini bertujuan
memberikan keleluasaan bagi segmen masyarakat yang memiliki
kebutuhan dan kapasitas ekonomi yang sangat beragam, dari
234
pelajar/mahasiswa
dengan
anggaran
keuangan
minimal
hingga
profesional dengan kebutuhan layanan internet maksimal.
D.
KETERSEDIAAN FAKTUAL ATAS APA YANG DIMOHONKAN PRODUK DAN
FITUR ROLLOVER YANG EKSISTING
20. Teori Hukum Acara Konstitusional memberikan pengertian bahwa suatu
permohonan pengujian undang-undang yang substansi tuntutannya telah
terpenuhi secara faktual melalui mekanisme pasar atau regulasi yang
berjalan, dapat dikualifikasikan kehilangan relevansi objek perkara
(mootness/loss of subject matter) sebagaimana dikenal dalam doktrin
justiciability Hukum Tata Negara Komparatif (U.S. Supreme Court terkait
case or controversy requirement). Sebagaimana fakta-fakta yang
disampaikan dalam persidangan perkara a quo bahwa produk-produk
dengan fitur akumulasi/rollover (Telkomsel "Simpati Terbaik Untukmu," XL
"Bebas Puas," lndosat "Freedom Combo" dan "Freedom U," serta Axis
"Bronet Rollover") telah tersedia secara faktual di pasaran sejak sebelum
perkara a quo diajukan. Fakta-fakta dimaksud secara kondisi logis yuridis
diperoleh pemahaman bahwa sejatinya esensi tuntutan konstitusional
Para Pemohon yaitu ketersediaan opsi penggunaan sisa kuota lintas
periode telah dipenuhi melalui mekanisme pasar yang justru difasilitasi
oleh "struktur regulasi tarif" yang sedang diuji konstitusionalitasnya.
21. Melalui pemahaman dari James S. Coleman dengan Teori Pilihan Rasional
(rational choice theory) ditegaskan bahwa ketersediaan keberagaman
produk dengan karakteristik dan harga yang berbeda justru merupakan
kondisi ideal pasar yang kompetitif dan efisien secara Pareto (Pareto
efficiency). Asas Kebebasan Memilih (freedom to choose) yang relevan di
sini bukanlah kebebasan untuk menuntut satu fitur tertentu diberlakukan
secara absolut kepada seluruh produk di pasar. Namun eksistensial
kebebasan bagi setiap konsumen untuk memilih diantara opsi-opsi
layanan yang tersedia sesuai preferensi kebutuhan dan kemampuannya.
Apabila Para Pemohon menghendaki fitur rollover, opsi tersebut telah dan
terus tersedia di pasar sehingga pilihan Para Pemohon menggunakan
produk tanpa fitur rollover merupakan keputusan konsumtif individual
235
(individual consumer choice) dan bukan akibat dari ketidakadilan struktural
norma undang-undang.
22. Asas subsidiaritas dalam Teori Konstitusi mengajarkan bahwa intervensi
pada tataran yang lebih tinggi (in casu pembatalan atau pemaknaan ulang
norma undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi) hanya dibenarkan
apabila persoalan yang dihadapi benar-benar tidak dapat diselesaikan
pada tataran yang lebih rendah (in casu mekanisme pasar, regulasi teknis,
atau pilihan konsumen). Mempertimbangkan opsi yang dimohonkan Para
Pemohon telah tersedia secara faktual di pasar layanan internet tanpa
perlu adanya intervensi konstitusional, maka permohonan a quo
dipandang
dari
asas
subsidiaritas
telah
kehilangan
urgensi
konstitusionalnya. Sehingga lebih tepat kiranya untuk diarahkan pada
penguatan
edukasi
dan
pemberdayaan
literasi
konsumen
serta
transparansi informasi produk, bukan pada perubahan tafsir norma
perundang-undangan.
23. Dalam epistemologi Hukum Pembuktian bahwa fakta empiris tentang
keberadaan produk kuota internet rollover yang ditawarkan oleh seluruh
operator besar di pasar merupakan bukti penyangkal (disconfirming
evidence) yang secara langsung mematahkan premis dasar dalil Para
Pemohon bahwa norma objek permohonan “memaksa” hilangnya hak
penggunaan kuota secara mutlak tanpa alternatlf. Sebagaimana
dikemukakan oleh Karl Popper dalam epistemologi falsifikasionisme (The
Logic of Scientific Discovery, 1959) bahwa suatu dalil yang telah
terbantahkan oleh fakta yang dapat diverifikasi secara empiris (falsifiable
and falsified) telah kehilangan daya dukung argumentatifnya. Ketersediaan
layanan kuota internet rollover yang nyata dan dapat diverifikasi
merupakan falsifikasi langsung atas premis sentral permohonan a quo.
E.
SPEKTRUM
FREKUENSI
RADIO
SEBAGAI
ELEMEN
VANG
DIKENDALIKAN
NEGARA
DAN BATASAN PEMANFAATAN OLEH
PENVELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI (OPERATOR)
24. Spektrum frekuensi radio sebagai gelombang elektromagnetik yang
merupakan sumber daya alam terbatas secara filosofis-doktrinal termasuk
dalam kategori res publica (benda milik publik yang dikuasai negara untuk
236
kepentingan umum), sehingga tidak dapat dikategorikan res privata (benda
milik pribadi) maupun res nullius (benda tak bertuan). Doktrin "public trust”
yang berakar dari hukum Romawi (res communes omnium) dan
dikembangkan dalam yurisprudensi modern (termasuk dalam kasus klasik
di Amerika Serikat yaitu Illinois Central Rairoad Co.v.Illinois, 146 U.S. 387
[1892]) menegaskan bahwa negara memegang sumber daya tersebut
sebagai pemegang amanat (trustee) bagi kepentingan seluruh rakyat,
bukan sebagai pemilik yang dapat melepaskan kendali secara permanen
kepada pihak privat.
25. Doktrin “public trust” dalam kontekstual Indonesia telah terintegrasi penuh
ke dalam tafsir konstitusional Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-l/2003 dan Nomor
002/PUU-1/2003 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab V Keterangan
Tertulis Ahli. Operator seluler sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
berkedudukan sebagai pemegang lisensi yang diberi hak terbatas (limited
license holder) untuk memanfaatkan sumber daya yang tetap berada
dalam kendali dan kepemilikan negara, sehingga bukan sebagai pemilik
spektrum frekuensi.
26. Teori Hukum Administrasi Negara memberikan pemahaman bahwa
hubungan hukum antara negara dan operator seluler sebagai
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam pemanfaatan spektrum
frekuensi
radio
adalah
hubungan
konsesi
atau
lisensi
publik
(publiekrechtelijke vergunning/public law concession), bukan hubungan
kontraktual keperdataan yang setara. Karakteristik khas hubungan konsesi
sebagaimana dirumuskan dalam doktrin Hukum Administrasi Negara
dikaitkan dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Operator Seluler)
adalah:
a.
Pemberian hak terbatas oleh waktu, bahwa jangka waktu lisensi/lzin
Pita Spektrum Frekuensi Radio dari Operator Seluler yang ditetapkan
secara periodik dan dapat dievaluasi/diperpanjang;
b.
Pemberian hak terbatas oleh wilayah, bahwa cakupan geografis
layanan penggunaan dari Operator Seluler sesuai alokasi yang
ditetapkan;
237
c.
Kewajiban
kompensasi
kepada
negara,
bahwa
Biaya
Hak
Penggunaan/BHP Frekuensi sebagai penerimaan negara bukan
pajak sebagai kondisi logis pemberian hak alokasi spektrum frekuensi
kepada Operator Seluler;
d.
Kewenangan pengawasan dan pencabutan sepihak oleh negara
apabila terjadi pelanggaran, sebagaimana diatur Pasal 33 dan Pasal
34 UU Telekomunikasi 1999; dan
e.
Larangan pengalihan hak penggunaan secara bebas tanpa
persetujuan negara, bahwa dari Operator Seluler dilarang untuk
mengalihkan hak alokasi spektrum frekuensi yang dimilikinya (non-
transferability tanpa izin).
27. Kelima karakteristik dimaksud secara kumulatif membuktikan bahwa
kendali negara atas spektrum frekuensi radio bersifat menyeluruh dan
berkesinambungan (continuing state control), tidak terputus sejak alokasi
awal hingga seluruh siklus pemanfaatannya oleh Operator Seluler.
Sehingga segala segala bentuk pemanfaatan spektrum oleh Operator
Seluler yaitu mendesain produk layanan kuota internet secara "inherently''
dibatasi oleh kerangka kendali negara tersebut. Sehingga setiap
keterbatasan teknis pada layanan turunan (in casu paket kuota internet)
merupakan
konsekuensi
logis-keniscayaan
(logically
necessary
consequence) dari sifat sumber daya induknya yang terbatas dan dikuasai
negara. Karenanya bukan rekayasa sepihak yang dapat dipersalahkan
kepada Operator Seluler, maupun digugat secara konstitusional sebagai
pelanggaran hak warga negara.
28. Penting untuk ditegaskan adanya keterkaitan erat antara hukum fisika
spektrum elektromagnetik dengan desain norma hukumnya, dimana suatu
fenomena yang dalam teori Hukum Teknologi lnformasi disebut sebagai
“techno-legal congruence” sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence Lessig
sebagai “Code is Law” (Code and Other Laws of Cyberspace, 1999).
Spektrum frekuensi radio sejatinya adalah gelombang yang memancar
secara real-time dan tidak dapat disimpan (non-storable), sehingga
kapasitas yang tidak digunakan pada suatu momen akan hilang begitu saja
secara fisik tanpa dapat diakumulasi (use-it-or-lose-it by physical
238
necessity). Norma hukum yang mengatur pemanfaatannya yaitu norma
tarif dan desain layanan turunannya, secara niscaya harus tunduk pada
kendala alam fisik dimaksud. Lessig menegaskan inilah regulasi melalui
arsitektur teknis (regulation by architecture) yang berjalan paralel dengan
regulasi melalui hukum positif (regulation by law). Pada hakikatnya
keduanya saling memperkuat, bukan saling bertentangan dalam
membentuk batasan yang wajar atas pemanfaatan spektrum oleh Operator
Seluler.
29. Hal dimaksud dapat dapat dirumuskan sebagai rantai kendali bertingkat
(layered control chain) dalam pemanfaatan spektrum frekuensi untuk
layanan internet berbasis seluler yaitu:
a.
Negara menguasai dan mengendalikan spektrum frekuensi sebagai
sumber daya alam terbatas berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945;
b.
Operator Seluler memperoleh lisensi terbatas waktu dan wilayah
untuk
memanfaatkan
spektrum
tersebut
dengan
kewajiban
kompensasi dan kepatuhan regulasi; dan
c.
Pengguna/Pelanggan memperoleh hak akses kontraktual yang juga
terbatas waktu dan volume sesuai kapasitas yang dialokasikan
Operator Seluler.
Pada setiap tingkatan dalam rantai (chain) bahwa eksistensi pembatasan
oleh waktu dan kapasitas bukanlah anomali atau penyimpangan,
melainkan pengejawantahan yang konsisten dan koheren dari sifat dasar
sumber daya yang dikendalikan negara sejak awal. Menuntut adanya hak
penghapusan pembatasan pada tingkat akhir Pengguna/Pelanggan, tanpa
mengubah sifat dasar sumber daya pada tingkat pertama (spektrum) yaitu
Negara merupakan ketidakkonsistenan teknis-yuridis yang tidak dapat
dipertahankan secara filosofikal dan teoretikal serta konstitusional.
Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,
Mohon
perkenannya
saya
menegaskan
bahwa
gelombang
elektromagnetik yang membawa setiap megabita data ke layar telepon
genggam (HP) dan komputer kita dapat lahir dan padam dalam hitungan
mili-detik. Layanan internet tidak dapat menunggu dan tidak boleh
menumpuk untuk dimiliki siapa pun, bukan oleh negara dan bukan juga
239
oleh operator, serta bukan pula oleh pelanggan. lnilah pemahaman
eksistensial alam fisika yang mendahului norma legal.
Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi 1999 dimaksudkan untuk
mengakui dan mengatur keterbatasan yang nyata secara fisika teknikal,
agar keterbatasan spektrum frekuensi tersebut didistribusikan secara adil
bagi seluruh rakyat, dan tidak dieksploitasi secara sewenang- wenang oleh
siapa pun. Pada akhirnya hukum dan teknologi harus berkonvergensi pada
satu variabel yang sama sesuai amanat konstitusional dari Pasal 33 Ayat
(3) UUD 1945 bahwa kekayaan alam yang terbatas (termasuk spektrum
frekuensi radio) yang dikuasai negara justru untuk dipergunakan bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk dimiliki secara ekslusif
absolut oleh siapapun.
Keadilan digital memastikan terjaganya tatanan konvergensi untuk
melindungi puluhan juta Pengguna/Pelanggan layanan jasa internet
lainnya yang berbagi gelombang frekuensi yang sama, berbagi detik yang
sama, dan mencapai harapan yang sama atas akses digital yang adil serta
berkelanjutan.
Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami
muliakan demikian Keterangan Ahli Hukum dan Legislasi Telko-TI ini, saya
haturkan terima kasih untuk perkenan perhatian Majelis Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.
[2.8]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PT
Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memberikan keterangan tertulis yang diterima
Mahkamah pada tanggal pada tanggal 16 April 2026 dan didengarkan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, serta
keterangan tambahan bertanggal 30 April 2026 dan didengarkan keterangannya
dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PEMOHON
A.
PERAN
OPERATOR
TELEKOMUNIKASI
DALAM
MENDORONG
PERTUMBUHAN BANGSA DAN KEMAJUAN EKOSISTEM DIGITAL
INDONESIA
240
1.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati,
sebelum Telkomsel menguraikan pandangan terhadap Permohonan
Pemohon, izinkan Telkomsel terlebih dahulu menyampaikan penjelasan
mengenai peran vital operator telekomunikasi dalam mendorong
pertumbuhan bangsa serta kemajuan ekosistem digital Indonesia,
termasuk dalam menunjang kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan.
2.
Layanan telekomunikasi pada saat ini telah menjadi kebutuhan dasar
yang penting bagi masyarakat. Melalui layanan telekomunikasi,
masyarakat dapat berkomunikasi, memperoleh informasi, mengakses
layanan pendidikan, menjalankan kegiatan usaha, serta berpartisipasi
dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih luas.
3.
Dalam konteks perkembangan digital yang semakin pesat, akses atas
layanan telekomunikasi yang andal dan berkelanjutan pada akhirnya juga
menjadi salah satu prasyarat penting bagi pemerataan kesempatan dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
4.
Kendati demikian, penyelenggaraan sektor telekomunikasi membutuhkan
investasi yang sangat besar. Sektor telekomunikasi merupakan sektor
yang padat modal, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pengadaan
perangkat dan teknologi, pemeliharaan jaringan, maupun pengembangan
sistem operasi layanan yang harus terus mengikuti perkembangan
kebutuhan masyarakat.
5.
Kebutuhan investasi tersebut menjadi semakin besar apabila dikaitkan
dengan kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
sangat luas, berbentuk kepulauan, dan dihuni oleh jumlah penduduk yang
sangat besar yang menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 telah
mencapai sekitar 284 juta jiwa.
6.
Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sekaligus memastikan tersedianya akses layanan
telekomunikasi yang berkualitas secara lebih merata, Telkomsel
mengoperasikan Base Transceiver Station (BTS) di berbagai wilayah,
termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) serta
kawasan perbatasan negara. Kehadiran infrastruktur tersebut bukan
hanya untuk mendukung layanan usaha, tetapi juga penting bagi negara
241
karena membantu masyarakat di wilayah tersebut tetap terhubung
dengan jaringan komunikasi nasional.
7.
Penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah-wilayah dimaksud menuntut
ketersediaan investasi pada infrastruktur jaringan, spektrum frekuensi
radio, perangkat jaringan, sistem operasi jaringan, serta berbagai
dukungan teknis dan operasional lainnya agar layanan dapat berjalan
secara andal.
8.
Telkomsel juga memandang bahwa meskipun perkembangan teknologi
secara umum bergerak sangat cepat dan sering kali melampaui
kecepatan penyusunan kebijakan publik, kondisi tersebut tidak serta-
merta berlaku dalam bidang telekomunikasi. Sektor telekomunikasi
merupakan salah satu sektor teknologi yang sejak awal tumbuh
dalam kerangka pengaturan yang sangat ketat dan terstruktur,
mengingat sektor ini berkaitan erat dengan kepentingan publik,
pengelolaan sumber daya terbatas milik negara, serta keberlanjutan
layanan yang digunakan secara luas oleh masyarakat.
9.
Oleh karena itu, kami memandang sektor telekomunikasi di Indonesia
merupakan sektor yang highly regulated Melalui Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, negara tetap
memegang kendali dalam kapasitasnya sebagai regulator, pengawas,
dan pengendali penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.
10. Dalam
kerangka
regulasi
tersebut,
negara
tidak
menyerahkan
penyelenggaraan telekomunikasi sepenuhnya kepada mekanisme pasar,
melainkan menetapkan berbagai pengaturan, pembatasan, kewajiban,
dan bentuk intervensi untuk menjaga kepentingan masyarakat, termasuk
terhadap sistem pentarifan atas layanan telekomunikasi.
11. Berbagai pengaturan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk
memastikan pemenuhan atas keempat hal, yaitu (i) perlindungan
masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi, (ii) terjaganya
persaingan usaha yang sehat, (iii) tetap terpeliharanya kesehatan dan
keberlanjutan industri telekomunikasi, serta (iv) penggerak transformasi
242
digital nasional yang mendukung arah dan kebijakan pembangunan
nasional. Keseimbangan antara keempatnya menjadi penting, karena
telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat, namun
pada
saat
yang
sama
penyelenggaraannya
hanya
dapat
berlangsung dengan baik apabila industri yang menopangnya juga
berada dalam kondisi yang sehat dan berkelanjutan.
12. Dalam kerangka itu pula, UU Telekomunikasi jo. UU Cipta Kerja terus
berupaya mendorong kepentingan masyarakat untuk mendapatkan hak
dasar atas layanan telekomunikasi. Selain kewajiban perpajakan yang
berlaku umum, Pemerintah juga membebankan kewajiban tertentu
kepada setiap penyelenggara telekomunikasi, antara lain kewajiban
kontribusi dalam pelayanan universal atau universal service obligation
(USO) serta pembayaran biaya hak penyelenggaraan (BHP).
Kewajiban-kewajiban tersebut berbentuk Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang perhitungannya didasarkan pada persentase tertentu
dari pendapatan masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
13. PNBP dan kewajiban-kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan
instrumen
kebijakan
negara
untuk
mendukung
pemerataan
pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan telekomunikasi,
termasuk jasa internet, khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil
dan/atau belum berkembang.
14. Sebagai penyelenggara layanan telekomunikasi dengan jaringan yang
luas, Telkomsel telah memenuhi kewajiban pembayaran PNBP
kepada kas negara. Pada periode 2017 sampai dengan 2024,
pembayaran PNBP yang dilakukan Telkomsel dengan total mencapai Rp
64,3 Triliun atau rata-rata mencapai lebih dari Rp 8 Triliun per tahun, yang
antara lain meliputi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi, Biaya Hak
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan kontribusi USO serta Lisensi
3G (Upfront and annual fee).
15. Selain itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, Telkomsel
diapresiasi sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar pada tahun
2021 di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar IV, dengan nilai
243
kewajiban pajak yang dibayarkan kepada negara mencapai sekitar
Rp15,8 triliun.
16. Selanjutnya, Telkomsel juga memperoleh Penghargaan Peringkat
Pertama Wajib Bayar PNBP Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
Terbesar untuk Tahun Buku 2022 dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia, dengan pembayaran PNBP sebesar
lebih dari Rp460 miliar, sehingga menggenapi total jumlah PNBP yang
disetorkan ke kas negara pada tahun tersebut menjadi lebih dari Rp7,9
triliun.
17. Pada tahun 2022, Telkomsel juga kembali menjadi salah satu
penyumbang pajak terbesar di KPP Wajib Pajak Besar IV dengan nilai
kewajiban pajak negara mencapai sekitar Rp 18,1 triliun. Secara
keseluruhan periode 2017 sampai dengan 2024, pembayaran Perpajakan
yang dilakukan Telkomsel dengan total mencapai Rp 163,96 Triliun atau
rata-rata mencapai lebih dari Rp 20,5 Triliun per tahun. Dengan demikian,
apabila digabungkan antara pembayaran PNBP dan kewajiban
perpajakan, total kontribusi Telkomsel kepada negara pada periode 2017
sampai dengan 2024 mencapai lebih dari Rp 228 triliun. Kontribusi
tersebut pada akhirnya diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan
bangsa dan memperkuat kemajuan ekosistem digital Indonesia.
18. Di samping kontribusi dalam bentuk PNBP dan pajak, Telkomsel juga
memberikan kontribusi kepada negara melalui mekanisme dividen,
sehubungan dengan kepemilikan PT Telkom Indonesia Tbk. di
Telkomsel. Dengan demikian, total kontribusi yang diberikan Telkomsel
kepada negara pada tahun 2024 pada dasarnya tidak hanya berasal dari
PNBP dan pajak, tetapi juga melalui dividen, yang secara keseluruhan
mencapai lebih dari 36% dari total pendapatan Telkomsel pada tahun
tersebut.
19. Ke depan, Telkomsel memastikan akan terus berupaya memberikan
layanan yang terbaik bagi pelanggan, dengan tetap mengedepankan
prinsip customer-centric. Melalui pendekatan tersebut, Telkomsel
berharap dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi
masyarakat, sekaligus menjaga kontribusinya kepada negara.
244
20. Pada akhirnya, Telkomsel memandang bahwa penyelenggaraan
layanan telekomunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan
layanan komersial kepada pelanggan, tetapi juga merupakan bentuk
komitmen kami terhadap pembangunan nasional. Melalui pemerataan
investasi infrastruktur, perluasan akses layanan, kontribusi PNBP,
pembayaran pajak, dan dividen kepada negara, Telkomsel berupaya
mengambil bagian dalam mendorong pertumbuhan bangsa dan
kemajuan ekosistem digital Indonesia secara berkelanjutan.
B. TAHAPAN PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI LAYANAN TELEKOMUNIKASI
KEPADA
MASYARAKAT
OLEH
PENYELENGGARA
JASA
TELEKOMUNIKASI
21. Sejak berdiri pada tahun 1995, Telkomsel aktif menggelar jaringan untuk
menghadirkan layanan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia.
Penggelaran
jaringan
tersebut dilakukan
secara
bertahap
dan
berkelanjutan, dimulai dari wilayah luar Indonesia dan terus berkembang
agar layanan telekomunikasi dapat menjangkau semakin banyak lapisan
masyarakat. Dalam praktiknya, untuk dapat menyediakan layanan
telekomunikasi dengan kualitas yang baik, terdapat sejumlah tahapan
penting yang harus dilalui oleh operator seluler.
22. Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa layanan internet yang
pada akhirnya digunakan oleh masyarakat hadir dari proses yang
kompleks. Setiap tahapan saling berkaitan dan pada akhirnya
menentukan bagaimana kapasitas jaringan yang terbatas tersebut dapat
dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan secara optimal oleh
pelanggan.
23. Secara umum, tahapan penyediaan dan distribusi layanan internet
kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
a.
Perolehan Perizinan Berusaha sebagai Penyelenggara Jasa
Telekomunikasi
i.
Merujuk Pasal 7 ayat (1) UU Telekomunikasi disebutkan
bahwasanya penyelenggaraan telekomunikasi meliputi, "a.
Penyelenggaraan
Jaringan
telekomunikasi;
b.
245
penyelenqqaraan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan
telekomunikasi khusus.
ii.
Selain itu, Pasal 1 angka 7 UU Telekomunikasi juga memberikan
definisi bahwasanya, "Jasa telekomunikasi adalah layanan
telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi
dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
iii. Dengan demikian, operator seluler yang hendak menyediakan
jasa layanan internet harus memperoleh perizinan berusaha
sebagai "Penyelenggara Jasa Telekomunikasl'. Nomenklatur
yang digunakan adalah "Penyelenggara Jasa'' karena operator
seluler menyediakan ''jasa'' berupa layanan agar setiap
pelanggan dapat masuk dan mengakses jaringan internet.
iv. Dalam konteks itu, hubungan hukum yang terjalin antara
operator seluler dan pelanggan berbasis pada hubungan
kontraktual atas jasa telekomunikasi yang disediakan oleh
operator seluler. Hal ini sejalan dengan definisi pelanggan
sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 81 Permenkominfo
No. 5/2021, yakni: "Pelanggan adalah perseorangan badan
hukum, instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan
Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi berdasarkan
kontrak"
v.
Dengan kata lain, sebagai penyedia jasa telekomunikasi,
operator seluler pada hakikatnya tidak menyediakan dan
memperjualbelikan
"barang"
atau
"komoditas"
berupa
paket/kuota internet, melainkan menyediakan jasa berupa
layanan agar pelanggan dapat terhubung dan masuk kepada
jaringan internet dan untuk itu dapat menggunakan jaringan
internet yang diselenggarakan oleh operator seluler sesuai
paket/kuota layanan internet yang dipilih sesuai kebutuhan
masing-masing pelanggan.
b. Perolehan Spektrum Frekuensi Radio Sebagai Sumber Daya yang
Terbatas dan Diatur oleh Negara
246
i.
Layanan seluler yang diselenggarakan oleh operator seluler
menggunakan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi
radio adalah gelombang elektromagnetik yang merambat di
udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media
pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan
antara
lain
penyelenggaraan
telekomunikasi,
penyiaran,
penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh,
dan astronomi.
ii.
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam
yang terbatas dan penggunaannya wajib terlebih dahulu
mendapatkan
izin
dari
Pemerintah.
Operator
seluler
memperoleh spektrum frekuensi radio melalui mekanisme yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk peruntukan dan jangka
waktu tertentu. Atas penggunaan tersebut, operator seluler
juga diwajibkan membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio.
iii.
Hal inilah yang menjadikan layanan seluler merupakan layanan
penyediaan “jasa” dan bukan “jual beli” komoditas barang
pada umumnya yang mengakibatkan peralihan kepemilikan.
iv.
Yang dapat disediakan oleh operator seluler adalah jasa
pemberian akses dan layanan internet kepada pelanggan untuk
sementara waktu terhadap kapasitas jaringan internet yang
diperoleh oleh operator seluler.
v.
Dalam konteks ini, operator seluler itu sendiri memiliki
keterbatasan waktu dan batasan kapasitas (volume) untuk
menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai salah satu
komponen penting untuk memperoleh kapasitas jaringan
internet yang kemudian dapat didistribusikan akses dan
layanannya kepada pelanggan.
c. Pembangunan Infrastruktur laringan Telekomunikasi
i.
Setelah
itu,
operator
seluler
juga
harus
melakukan
pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Tahap ini
247
membutuhkan investasi yang sangat besar karena mencakup
pembangunan dan pengoperasian berbagai elemen jaringan
agar layanan internet dapat benar-benar tersedia dan digunakan
oleh pelanggan.
ii.
Infrastruktur jaringan tersebut setidaknya mencakup Base
Transceiver Station (BTS), Radio Access Network (RAN), Core
Network, Transport Network, Data Centre, dan sistem
pengelolaan jaringan. Seluruh elemen ini tidak hanya dibangun
pada tahap awal, tetapi juga harus terus dipelihara dan
ditingkatkan agar kualitas layanan dapat dijaga sepanjang
waktu. Dengan demikian, investasi infrastruktur merupakan
prasyarat
utama
sebelum
operator
seluler
dapat
mendistribusikan layanan internet kepada masyarakat.
d. Perencanaan
dan
Pengelolaan
Kapasitas
laringan
Telekomunikasi
i.
Setelah melakukan investasi infrastruktur jaringan dan memiliki
kapasitas
jaringan,
operator
seluler
harus
melakukan
perencanaan jaringan dan manajemen kapasitas jaringan.
Tahap ini sangat penting karena kapasitas jaringan yang
tersedia pada dasarnya selalu terbatas, sehingga perlu
direncanakan dan dikelola dengan cermat agar dapat melayani
pelanggan secara optimal.
ii.
Perencanaan dan pengelolaan kapasitas Janngan dilakukan
dengan memperhatikan traffic, optimasi penggunaan spektrum,
dan manajemen kualitas layanan. Pada titik ini, operator seluler
harus memastikan bahwa kapasitas jaringan yang ada dapat
digunakan secara efisien dan tidak hanya menguntungkan
sebagian pelanggan saja, tetapi dapat didistribusikan kepada
berbagai segmen pelanggan secara adil.
e. Distribusi Akses Layanan Telekomunikasi kepada Pelanggan
Melalui Kartu Perdana
248
i.
Setelah memiliki kapasitas jaringan, barulah operator seluler
dapat menyediakan dan mendistribusikan akses layanan
internet kepada pelanggan. Dalam praktiknya, distribusi layanan
dimulai melalui penjualan kartu perdana sebagai pintu masuk
pelanggan ke jaringan operator seluler tertentu.
ii.
Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa kartu perdana juga
berkaitan
langsung
dengan
keterbatasan
sumber
daya
penomoran, sehingga tata kelola distribusinya juga diatur oleh
Pemerintah RI.
iii.
Hanya pelanggan yang memiliki kartu perdana dari operator
seluler yang dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan
oleh operator tersebut, termasuk layanan telepon, SMS, dan
internet (data).
C. MEKANISME
DISTRIBUSI
HAK
AKSES
ATAS
LAYANAN
INTERNET DENGAN BATASAN VOLUME DAN WAKTU TERTENTU
MERUPAKAN PRAKTIK YANG IDEAL BAGI PELANGGAN DAN
OPERATOR
SELULER
DALAM
PROSES
PEMANFAATAN
LAYANAN TELEKOMUNIKASI
24.
Pada awal layanan internet seluler diperkenalkan kepada publik,
pemberian jasa akses dan layanan internet kepada pelanggan
masih dilakukan dengan skema pay as you use (PAYU). Saa itu,
pada masa ketika jaringan seluler masih menggunakan teknologi
2G, biaya internet umumnya dihitung berdasarkan traffic akses
atau penggunaan aktual pelanggan. Dengan model ini, pulsa
sebagai deposit prabayar akan berkurang sesuai jumlah atau
volume akses internet yang digunakan pelanggan.
25.
Namun,
seiring
dengan
perkembangan
Janngan
dan
meningkatnya pengalaman multimedia/konten digital pada
perangkat, skema PAYU dinilai tidak memberikan kontrol yang
cukup kepada pelanggan terhadap batas maksimal penggunaan
internetnya. Dari sisi pelanggan, model tersebut dapat membuat
pelanggan sulit memperkirakan besaran layanan yang akan
249
digunakan. Dari sisi operator, model PAYU juga menyulitkan
pengelolaan batas penggunaan oleh pelanggan, padahal
kapasitas jaringan yang terbatas dan berjangka waktu harus
tetap dapat dimanfaatkan secara adil oleh seluruh pelanggan.
26.
Mempertimbangkan
kebutuhan
masyarakat
yang
terus
berkembang dan kenyataan bahwa kapasitas jaringan selalu
terbatas, mekanisme pemberian jasa akses dan layanan internet
dengan batasan volume dan waktu tertentu dianggap sebagai
praktik yang paling tepat untuk mendistribusikan jasa layanan
internet kepada pelanggan.
27.
Adapun paket layanan internet dengan batasan volume dan
waktu tertentu tersebut juga diimplementasikan oleh operator
seluler dengan mengikuti kerangka regulasi yang ditetapkan
Pemerintah RI, khususnya pada Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi, khususnya Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan
bahwa:
Pasal 76 ayat (2) PM Kominfo No. 5 Tahun 2021
“(2) Sistem penarifan Bundling dan/atau paket sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa pembebanan tarif penggunaan
oleh Penyelenggara kepada Pelanggan dengan menggabungkan
beberapa Jenis tarif penggunaan layanan berbeda dan/atau 1
(satu) jenis layanan dalam volume dan/atau waktu tertentu ke
dalam 1 (satu) Jenis tarif.”
28.
Dalam praktiknya di masyarakat, layanan dengan volume dan
waktu tertentu tersebut secara umum disebut sebagai “paket”
atau “kuota” layanan internet. Istilah dan cara penyebutan
tersebut
pada
dasarnya
digunakan
untuk
memudahkan
pemahaman masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh
operator seluler.
29.
Namun demikian, yang sebenarnya diberikan kepada
pelanggan adalah jasa berupa hak akses terhadap kapasitas
jaringan untuk volume dan periode tertentu. Kapasitas
jaringan itu sendiri tidak pernah berpindah menjadi milik
pelanggan, melainkan tetap dikelola oleh operator seluler
250
sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Dengan kata lain,
pemaknaan bahwa paket atau kuota internet yang telah dibeli
kemudian menjadi hak milik pelanggan dalam arti kebendaan
atau komoditas adalah tidak tepat.
30.
Operator seluler tidak bertindak untuk memperjualbelikan barang
berbentuk paket atau kuota internet yang setelah dibayarkan lalu
beralih menjadi hak milik pelanggan. Sebaliknya, operator seluler
bertindak
sebagai
penyedia
jasa
telekomunikasi
yang
memberikan akses dan layanan agar pelanggan dapat masuk
dan memanfaatkan kapasitas jaringan yang diperoleh dan
dikelola oleh operator seluler.
31.
Kapasitas jaringan tersebut juga sangat bergantung pada
spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam
terbatas. Pengelolaan sumber daya tersebut berada pada
negara, sedangkan penggunaannya oleh operator seluler juga
dibatasi oleh izin, jangka waktu, dan peruntukannya. Karena itu,
layanan internet yang diberikan kepada pelanggan sejak awal
memang berada dalam kerangka penggunaan kapasitas yang
terbatas.
32.
Dalam konteks itu, mekanisme penyediaan layanan internet
dalam bentuk "paket" atau "kuota" justru memberikan kepastian
mengenai hak dan kewajiban yang timbul antara operator seluler
dan pelanggan. Mekanisme tersebut juga membantu operator
seluler merencanakan dan mengelola kapasitas jaringan yang
terbatas secara lebih efektif.
33.
Dalam memilih paket tersebut, pelanggan juga diberikan
kebebasan untuk memilih opsi layanan internet sesuai dengan
kebutuhan dan daya belinya masing-masing. Jika paket atau
kuota jasa layanan internet yang telah dipilih oleh pelanggan
volumenya telah mencapai maksimal dan/atau jangka waktunya
telah berakhir, maka pemberian jasa akses dan layanan internet
yang sebelumnya didedikasikan untuk pelanggan terhadap
kapasitas jaringan juga menjadi berakhir. Berakhirnya masa
251
berlaku
paket
bukan
merupakan
pengambilan
dan/atau
pengurangan manfaat secara paksa, melainkan konsekuensi dari
selesainya durasi akses yang telah disepakati oleh pelanggan.
34.
Oleh karena itu, terminologi paket/kuota hangus ataupun
penghapusan kuota secara sepihak yang saat ini beredar di
masyarakat menurut hemat kami tidak tepat. Mengingat yang
sebenarnya terjadi adalah berakhirnya hubungan kontraktual
dalam penyediaan jasa layanan internet oleh dan antara operator
seluler dan pelanggan sesuai dengan volume dan jangka waktu
yang sejak awal telah dipilih oleh pelanggan.
35.
Secara teknis, sisa volume atas hak akses terhadap jaringan
telekomunikasi yang tidak digunakan oleh pelanggan juga
tidak memungkinkan untuk disimpan, dialihkan, dan
dikumpulkan, sehingga tidak mungkin digunakan atau
diperjualbelikan kembali oleh operator seluler. Dengan
demikian, operator seluler tidak memperoleh keuntungan
tambahan dari sisa volume (data) yang tidak digunakan oleh
pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang telah dipilih oleh
pelanggan.
36.
Dengan kapasitas jaringan yang tersedia dan terbatas itu juga,
operator seluler kemudian menghadirkan berbagai opsi layanan
internet dengan kombinasi harga, volume, dan masa berlaku
tertentu. Penentuan ragam pilihan tersebut pada dasarnya
merujuk pada kebutuhan dan daya beli dari berbagai segmentasi
masyarakat. Karena itu, jasa layanan internet tidak diberikan
dalam satu bentuk yang seragam, melainkan dikemas dalam
berbagai alternatif layanan agar dapat menjangkau kebutuhan
masyarakat yang beragam.
D. TELKOMSEL MENYEDIAKAN BERBAGAI VARIASI PILIHAN
LAYANAN TELEKOMUNIKASI UNTUK MENCIPTAKAN LAYANAN
YANG INKLUSIF SESUAI DENGAN ADANYA PERBEDAAN
PERILAKU DAN KEBUTUHAN DI MASYARAKAT (CONSUMER
BEHAVIOUR)
252
37.
Telkomsel memandang bahwa masyarakat sebagai pengguna
layanan
telekomunikasi
memiliki
perilaku,
kebutuhan,
kemampuan, dan pola penggunaan yang berbeda-beda.
38.
Dalam praktiknya, ada pelanggan yang membutuhkan layanan
untuk penggunaan jangka pendek, ada yang membutuhkan
untuk
jangka
waktu
lebih
panjang,
ada
yang
lebih
mempertimbangkan besaran kuota, ada yang lebih sensitif
terhadap harga, dan ada pula yang mengutamakan manfaat
tambahan (value added) tertentu yang menyertai layanan.
Karena itu, penyediaan layanan telekomunikasi yang inklusif
tidak dapat dilakukan dengan hanya menawarkan satu
bentuk layanan yang seragam bagi seluruh pelanggan.
39.
Atas dasar perbedaan perilaku dan kebutuhan tersebut,
Telkomsel berupaya menghadirkan variasi pilihan layanan agar
pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan
kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini, vanas1 layanan
merupakan cara untuk memastikan bahwa akses telekomunikasi
dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan
karakteristik yang beragam. Dengan demikian, variasi pilihan
layanan merupakan bagian dari upaya Telkomsel untuk
menciptakan layanan yang inklusif.
40.
Lebih lanjut, seluruh paket internet Telkomsel dirancang
berdasarkan variasi volume data, masa aktif, dan harga untuk
memberikan fleksibilitas kepada pelanggan. Pilihan masa aktif
yang tersedia tidak bersifat tunggal, melainkan beragam, mulai
dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari, dan 30 hari. Dalam
perkembangan produk tertentu, Telkomsel juga menyediakan
masa aktif yang lebih panjang, termasuk hingga 1 tahun, sesuai
karakter layanan yang ditawarkan. Variasi ini menunjukkan
bahwa pelanggan pada dasarnya memiliki alternatif pilihan yang
cukup luas dalam menentukan layanan yang akan digunakan.
41.
Ketersediaan ragam pilihan masa aktif tersebut merupakan
bagian dari desain layanan yang ditujukan untuk memberikan
253
fleksibilitas harga dan desain paket bagi segmen pelanggan yang
berbeda-beda. Ada pelanggan yang lebih membutuhkan akses
jangka pendek, ada yang membutuhkan masa aktif lebih
panjang, dan ada pula yang menilai layanan berdasarkan
kombinasi tertentu antara volume, harga, dan manfaat
tambahannya. Dengan menyediakan variasi demikian, Telkomsel
berupaya melayani kebutuhan masyarakat yang beragam secara
lebih inklusif.
42.
Selain variasi masa aktif, Telkomsel juga terus melakukan inovasi
produk
untuk
menjawab
kebutuhan
pelanggan
yang
berkembang. Salah satu bentuk konkret dari inovasi tersebut
adalah tersedianya fitur kuota rollover yang telah diluncurkan
sejak 1 Juli 2025. Melalui paket ini, pelanggan dapat
mengakumulasi sisa kuota ke periode berikutnya tanpa biaya
tambahan, sepanjang pelanggan melakukan pembelian ulang
paket yang sama sebelum masa aktif berakhir.
43.
Fitur rollover tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara jasa
telekomunikasi tetap memiliki ruang untuk menghadirkan
alternatif layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan. Dengan
kata lain, pelanggan tidak hanya memiliki satu model layanan,
melainkan dapat memilih di antara berbagai varian layanan,
termasuk layanan yang menyediakan mekanisme akumulasi sisa
kuota dalam kondisi tertentu.
44.
Paket yang kami hadirkan juga tidak hanya memiliki fitur rollover,
tetapi disertai berbagai manfaat tambahan yang dapat dipilih
pelanggan, seperti kategori hiburan, gim, musik, edukasi,
keamanan digital, dan belanja. Melalui desain seperti ini,
Telkomsel berupaya membentuk layanan yang tidak hanya
menyediakan akses internet, tetapi juga nilai tambah yang dapat
disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pelanggan. Hal ini
memperlihatkan bahwa inovasi layanan diarahkan untuk
memberikan pengalaman yang lebih relevan bagi masyarakat.
254
45.
Menurut hemat kami, pendekatan yang inklusif dalam
penyelenggaraan layanan telekomunikasi dapat diartikan
dengan cara menghadirkan lebih dari satu pilihan kepada
masyarakat. Inklusivitas bukan berarti seluruh pelanggan
harus dipaksa pada satu model paket yang seragam,
melainkan memberikan ruang pilihan agar pelanggan dapat
memilih bentuk layanan yang paling sesuai dengan kondisi
dan kebutuhannya masing-masing. Dalam konteks ini, variasi
masa aktif, variasi harga, variasi volume, dan adanya fitur tertentu
seperti rollover merupakan bagian dari upaya untuk menjaga
kebebasan memilih bagi pelanggan.
46.
Dengan demikian, Telkomsel memandang bahwa penyediaan
pilihan layanan yang beragam merupakan bagian dari cara
Telkomsel menghadirkan layanan telekomunikasi yang
inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ragam pilihan
layanan tersebut memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan
penggunaan layanan dengan kebutuhan, dan preferensi masing-
masing, sekaligus menunjukkan bahwa Telkomsel terus
berupaya mengembangkan layanan sesuai aspirasi pelanggan
dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Namun demikian,
upaya Telkomsel ini juga perlu didukung dengan kebijaksanaan
pelanggan untuk memilih variasi layanan internet yang sesuai
dengan kebutuhannya.
E. TELKOMSEL MENYAMPAIKAN INFORMASI MENGENAI VOLUME,
MASA AKTIF, DAN PENGGUNAAN LAYANAN SECARA TERBUKA
DAN TRANSPARAN
47.
Dalam penyelenggaraan layanan internet seluler, Telkomsel
memandang bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang
sangat penting. Pelanggan perlu memperoleh informasi yang
memadai mengenai karakteristik layanan yang akan digunakan,
termasuk volume kuota, masa aktif, harga, syarat dan ketentuan
penggunaan, serta cara untuk memantau penggunaan layanan
255
tersebut. Karena itu, Telkomsel berupaya menyampaikan
informasi terkait layanan secara terbuka, jelas, dan dapat
diakses oleh pelanggan.
48.
Untuk
mendukung
keterbukaan
tersebut,
Telkomsel
menyediakan berbagai kanal resmi yang memungkinkan
pelanggan memperoleh informasi mengenai paket internet, masa
aktif, dan sisa kuota secara akurat dan real time. Kanal-kanal
tersebut antara lain situs resmi Telkomsel, Call Center 188,
asisten virtual Veronika, aplikasi MyTelkomsel, menu USSD
(*888#), kanal media sosial resmi, dan layanan pelanggan di
GraPARI.
49.
Melalui saluran-saluran tersebut, pelanggan dapat memperoleh
informasi baik sebelum melakukan pembelian maupun pada saat
layanan sedang digunakan. Dengan demikian, informasi
mengenai layanan internet tidak hanya diberikan pada satu
kesempatan saja, tetapi juga tersedia secara berkelanjutan
sesuai kebutuhan pelanggan.
50.
Ketersediaan berbagai kanal informasi tersebut menunjukkan
bahwa informasi mengenai layanan internet tidak disampaikan
hanya dalam satu saluran komunikasi. Sebaliknya, pelanggan
diberikan berbagai sarana untuk mengetahui rincian paket yang
hendak dibeli, menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan, dan
kemudian memantau penggunaan layanan secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan demikian, Telkomsel berupaya memastikan
agar pelanggan memiliki dasar informasi yang cukup dalam
mengambil keputusan.
51.
Di samping itu, Telkomsel juga menyediakan mekanisme agar
pelanggan dapat mengetahui sisa kuota dan masa berlaku
layanan selama periode penggunaan. Pelanggan dapat
memantau hal tersebut melalui aplikasi MyTelkomsel, menu
USSD, maupun notifikasi yang dikirimkan secara berkala.
Dengan adanya mekanisme tersebut, pelanggan tidak hanya
256
memperoleh informasi pada saat awal pembelian, tetapi juga
selama layanan berjalan.
52.
Telkomsel
juga
menyampaikan
notifikasi
menjelang
berakhirnya masa aktif atau kuota layanan. Penyampaian
notifikasi ini merupakan bagian dari upaya untuk membantu
pelanggan mengelola penggunaan layanannya secara lebih baik.
Dalam konteks ini, Telkomsel tidak menempatkan pelanggan
dalam situasi yang tertutup dari informasi, melainkan terus
berupaya menghadirkan saluran komunikasi yang mendukung
transparansi penggunaan layanan.
53.
Selain mengenai volume dan masa aktif, Telkomsel juga
berupaya agar istilah dan deskripsi yang digunakan dalam
komunikasi layanan dapat dipahami oleh masyarakat luas.
Karena itu, seperti yang kami sampaikan pada bagian
sebelumnya,
penggunaan
istilah
"kuota
internet"
dimaksudkan sebagai bentuk penyederhanaan komunikasi
publik agar pelanggan lebih mudah memahami jenis layanan
yang ditawarkan.
54.
Namun demikian, secara substansi, layanan internet tetap
merupakan layanan akses berbasis waktu dan/atau volume
tertentu yang dijelaskan melalui deskripsi paket dan ketentuan
penggunaannya. Karena itu, penggunaan istilah yang sederhana
kepada masyarakat tidak mengubah substansi dari layanan yang
memang selalu disampaikan melalui informasi deskripsi paket
dan syarat serta ketentuan yang menyertainya.
55.
Sebagai pelaku usaha, kami memandang transparansi dalam
layanan telekomunikasi tidak hanya berarti menampilkan angka
volume (data) pelanggan, tetapi juga memastikan bahwa
pelanggan memiliki kesempatan untuk mengetahui deskripsi
layanan yang digunakannya. Dalam konteks itulah Telkomsel
menyediakan saluran informasi yang beragam, deskripsi layanan
sebelum pembelian, mekanisme pemantauan penggunaan, dan
notifikasi selama masa penggunaan layanan berlangsung.
257
56.
Dengan demikian, Telkomsel memandang bahwa informasi
mengenai volume, masa aktif, serta penggunaan layanan internet
telah disampaikan melalui mekanisme komunikasi yang terbuka
dan berlapis. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen
Telkomsel untuk menjaga keterbukaan informasi kepada
pelanggan serta memastikan bahwa penggunaan layanan
telekomunikasi dilakukan secara transparan.
F. TELKOMSEL MENJALANKAN PENYELENGGARAAN LAYANAN
TELEKOMUNIKASI
DENGAN
MENGEDEPANKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
57.
Telkomsel senantiasa menjalankan kegiatan usahanya
dengan
berpedoman
pada
prinsip
Good
Corporate
Governance,
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku, dan komitmen untuk memberikan
layanan yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam
hubungan dengan pelanggan, Telkomsel memandang bahwa
perlindungan konsumen bukan hanya merupakan kewajiban
hukum, tetapi juga bagian penting dari penyelenggaraan layanan
yang sehat, berkelanjutan, dan terpercaya.
58.
Dalam praktiknya, komitmen tersebut diwujudkan dengan
memastikan bahwa pelanggan memiliki ruang untuk menentukan
pilihannya sendiri sesuai kebutuhan dan preferensinya. Hal ini
tercermin dari tersedianya berbagai pilihan layanan dan paket
yang dapat dipilih secara mandiri oleh pelanggan, dengan
karakteristik yang berbeda-beda dari sisi volume, masa aktif,
harga, maupun manfaat tambahan. Dengan adanya variasi
tersebut, pelanggan memiliki keleluasaan untuk memilih layanan
yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhannya masing-
masing.
59.
Selain memberikan pilihan, Telkomsel juga memastikan bahwa
aktivasi
layanan
dilakukan
berdasarkan
persetujuan
258
pelanggan pada saat pembelian. Dalam hubungan layanan
telekomunikasi, persetujuan pelanggan merupakan hal yang
penting karena dari situlah lahir hubungan hukum antara
penyelenggara jasa telekomunikasi dan pelanggan atas paket
atau layanan yang dipilih. Oleh karena itu, proses pembelian dan
aktivasi layanan ditempatkan sebagai mekanisme yang harus
dilandasi persetujuan yang jelas dari pelanggan.
60.
Selanjutnya, Telkomsel juga berupaya agar layanan yang
diberikan kepada pelanggan tetap sejalan dengan informasi yang
telah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini, informasi
mengenai paket dan/atau layanan disampaikan secara terbuka
melalui deskripsi produk maupun ketentuan penggunaannya,
sehingga pelanggan dapat memahami karakter dasar layanan
yang dipilih sebelum transaksi dilakukan. Pendekatan ini penting
karena dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen,
keterbukaan informasi sebelum transaksi merupakan bagian dari
proses yang adil dan bertanggung jawab.
61.
Komitmen terhadap perlindungan konsumen juga diwujudkan
melalui tersedianya akses bagi pelanggan untuk menyampaikan
pertanyaan, masukan, maupun keluhan melalui berbagai kanal
resmi.
Ketersediaan
kanal
layanan
pelanggan
tersebut
merupakan bagian dari upaya Telkomsel untuk menjaga
komunikasi dua arah dengan pelanggan, sekaligus memastikan
bahwa setiap pelanggan memiliki sarana untuk memperoleh
penjelasan atau menyampaikan keberatan apabila diperlukan.
62.
Dengan demikian, pemenuhan hak konsumen pada dasarnya
tidak berhenti pada saat layanan ditawarkan atau dibeli, tetapi
terus menjadi bagian dari keseluruhan proses penyelenggaraan
layanan. Sejak tahap pemilihan layanan, aktivasi, penggunaan,
sampai dengan penyampaian pertanyaan atau keluhan,
Telkomsel berupaya menjaga agar pelanggan tetap memperoleh
ruang, informasi, dan akses komunikasi yang memadai.
259
63.
Dalam kaitan dengan perkara a quo, Telkomsel memandang
penting untuk menegaskan bahwa hubungan antara Telkomsel
dan pelanggan dibangun dalam kerangka perikatan jasa
telekomunikasi dengan mengedepankan prinsip keterbukaan,
keseimbangan, dan itikad baik. Oleh karena itu, Telkomsel
senantiasa
berupaya
menyelenggarakan
layanan
secara
transparan, memberikan pilihan kepada pelanggan, dan
membuka akses komunikasi yang memadai sebagai bentuk
penghormatan
terhadap
hak-hak
pelanggan
dalam
menggunakan layanan telekomunikasi.
64.
Telkomsel
juga
terus
berupaya
meningkatkan
kualitas
perlindungan
konsumen
sejalan
dengan
perkembangan
kebutuhan masyarakat dan dinamika layanan digital. Upaya
tersebut dilakukan tidak hanya melalui kepatuhan terhadap
ketentuan normatif, tetapi juga melalui pengembangan saluran
informasi, layanan pelanggan, dan inovasi produk yang
diharapkan semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan.
65.
Pada akhirnya, Telkomsel memandang bahwa perlindungan
konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kualitas layanan itu sendiri. Karena itu, semakin baik
perlindungan
konsumen
dijalankan,
semakin
kuat
pula
kepercayaan pelanggan terhadap penyelenggaraan layanan
telekomunikasi yang sehat dan berkelanjutan.
Demikian Keterangan Pihak Terkait ini Telkomsel sampaikan sebagai bentuk itikad
baik untuk membantu Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memperoleh
gambaran yang lebih utuh mengenai penyelenggaraan layanan telekomunikasi,
termasuk karakter layanan internet sebagai bagian dari jasa telekomunikasi, proses
distribusi layanan kepada masyarakat, variasi pilihan layanan yang dihadirkan untuk
menjawab perbedaan perilaku dan kebutuhan masyarakat, serta komitmen
Telkomsel dalam memenuhi hak-hak pelanggan dan menjaga keterbukaan
informasi dalam penyelenggaraan layanannya.
260
Telkomsel memahami bahwa akses telekomunikasi, termasuk akses internet,
memiliki arti yang semakin penting bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai
aktivitas, termasuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, kegiatan usaha, dan akses
terhadap layanan digital lainnya. Justru karena pentingnya fungsi layanan tersebut,
Telkomsel senantiasa berupaya menyelenggarakan layanan secara bertanggung
jawab, transparan, dan berkelanjutan, dengan tetap berada dalam kerangka regulasi
yang berlaku serta memperhatikan kapasitas jaringan, kualitas layanan, dan
kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Dalam konteks perkara a quo, Telkomsel memandang bahwa hal-hal yang
dipersoalkan oleh Pemohon perlu dilihat secara utuh dalam kerangka
penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Dalam kerangka tersebut, perlu dipahami
bahwa
layanan
telekomunikasi
disediakan
sebagai
jasa
akses
yang
diselenggarakan berdasarkan perizinan, pengelolaan sumber daya yang terbatas,
pembangunan dan pengelolaan jaringan, serta distribusi layanan yang harus
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Karena itu, variasi
pilihan layanan, mekanisme penyampaian informasi, dan inovasi produk yang
disediakan Telkomsel pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk
menghadirkan layanan yang inklusif, dapat dipahami, dan relevan bagi masyarakat.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Telkomsel berharap agar Yang Mulia Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon
secara cermat dengan melihat keseluruhan konteks penyelenggaraan jasa
telekomunikasi, termasuk sifat layanan internet, keterbatasan kapasitas jaringan,
kewajiban regulatif yang melekat pada penyelenggara jasa telekomunikasi, serta
kebutuhan untuk tetap menjaga keberlanjutan layanan dan inklusivitas akses bagi
masyarakat luas.
Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada Telkomsel untuk
menyampaikan Keterangan Pihak Terkait ini, Telkomsel menyampaikan terima
kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian dalam Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas,
Telkomsel memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
261
Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
MENGADILI
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Atau
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil-adilnya ( ex aequo et bono).
Demikian keterangan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan dari Yang
Mulia Majelis Hakim, kami menyampaikan terima kasih.
KETERANGAN TAMBAHAN
Untuk itu, perkenankan Telkomsel menyampaikan Keterangan Tambahan Pihak
Terkait sebagai berikut:
A.
KONTRIBUSI
TELKOMSEL
DALAM
PENYELENGGARAAN
JASA
TELEKOMUNIKASI DAN PERSEBARAN AKSES INTERNET DI SELURUH
PELOSOK INDONESIA
1.
Telkomsel memandang bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi
tidak hanya merupakan kegiatan usaha, tetapi juga bagian dari upaya
mendukung pembangunan nasional dan memperluas akses masyarakat
untuk tetap terhubung.
2.
Dalam praktiknya, layanan telekomunikasi menjadi sarana penting bagi
masyarakat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, menjalankan
kegiatan ekonomi, mengikuti pendidikan, dan terhubung dengan
berbagai layanan berbasis digital. Karena itu, perluasan akses
telekomunikasi pada dasarnya juga merupakan bagian dari upaya
menghadirkan manfaat pembangunan secara lebih merata.
3.
Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang
sampai Merauke, dengan gugusan kepulauan yang terdiri dari lebih dari
17.000
pulau.
Oleh
karena
itu,
Telkomsel
berupaya
untuk
menghubungkan
seluruh
wilayah
Indonesia
melalui
layanan
telekomunikasi yang menjangkau hingga wilayah pelosok.
4.
Dalam menjalankan peran tersebut, Telkomsel secara konsisten
melakukan pembangunan dan pengembangan jaringan di berbagai
262
wilayah Indonesia, termasuk pada wilayah-wilayah yang memiliki
tantangan geografis, infrastruktur, dan keekonomian yang tidak mudah.
5.
Bagi Telkomsel, perluasan jaringan tidak hanya dilakukan pada wilayah
dengan tingkat permintaan yang tinggi, tetapi juga pada wilayah yang
secara komersial maupun operasional jauh lebih menantang, agar
masyarakat di berbagai daerah tetap memperoleh kesempatan yang
sama untuk terhubung dengan layanan telekomunikasi.
6.
Sampai saat ini, Telkomsel telah memasang lebih dari 293.136 unit Base
Transceiver Station (BTS) di seluruh Indonesia. Dengan penyebaran
jaringan tersebut, layanan Telkomsel telah menjangkau sekitar 97%
populasi Indonesia. Bagi Telkomsel, capaian tersebut menunjukkan
bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi pada dasarnya menuntut
komitmen yang besar untuk memastikan layanan dapat hadir dan
digunakan secara luas oleh masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat
pertumbuhan, tetapi juga di berbagai wilayah lain di seluruh pelosok
negeri.
7.
Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta memastikan pemerataan akses layanan
telekomunikasi yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, Telkomsel
juga mengoperasikan BTS yang berlokasi di wilayah 3T, yaitu wilayah
terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk di wilayah perbatasan negara.
8.
Hingga saat ini, Telkomsel secara khusus telah mengoperasikan belasan
ribu unit BTS di wilayah 3T, yang terdiri dari BTS Reguler dan BTS Merah
Putih,
termasuk
BTS
broadband
yang
mendukung
kebutuhan
masyarakat dalam mengakses layanan data atau internet. Telkomsel
juga mengoperasikan BTS di wilayah perbatasan dengan negara
Singapura, Malaysia, Vietnam, Timor Leste, Australia, Filipina, dan
Papua Nugini.
9.
Selain itu, Telkomsel bersama Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas
Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo juga membangun BTS
Universal Service Obligation (USO) di desa-desa yang sebelumnya
belum memperoleh layanan komunikasi. Kehadiran BTS tersebut
ditujukan
untuk
meningkatkan
produktivitas
dan
mendorong
263
pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam konteks ini,
beroperasinya BTS broadband Telkomsel di wilayah pelosok dan
perbatasan menjadi sangat penting karena layanan telekomunikasi yang
berkualitas dapat memperkuat ketahanan nasional sekaligus membantu
mempersatukan masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau.
10.
Pemerataan layanan broadband juga memungkinkan masyarakat di
daerah pelosok menikmati internet dan layanan digital dengan kualitas
yang semakin mendekati layanan di wilayah perkotaan. Semangat ini
sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan program Indonesia
Merdeka Sinyal, yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital
sebagai pendorong perekonomian bangsa.
11.
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia juga tidak dapat
dilepaskan dari fakta bahwa kebutuhan infrastruktur untuk menggelar
jaringan sangat besar. Untuk menyediakan layanan kepada masyarakat,
operator harus membangun, mengoperasikan, dan memelihara berbagai
komponen jaringan, termasuk BTS, Radio Access Network, Core
Network, Transport Network, Data Center, serta sistem pengelolaan
jaringan lainnya. Seluruh kebutuhan tersebut memerlukan investasi yang
besar dan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas layanan
tetap terjaga.
12.
Selain
kebutuhan
investasi
tersebut,
Penyelenggaran
jaringan
telekomunikasi memerlukan upaya menyeluruh dari sisi teknis dan
komersial yang terus berjalan selama layanan disediakan untuk
memastikan tidak ada gangguan layanan kepada pelanggan. Operator
perlu memastikan jaringan tetap aktif, stabil, dan dapat digunakan setiap
saat oleh pelanggan, termasuk dengan menanggung seluruh biaya yang
diperlukan untuk menjaga infrastruktur yang disediakan bisa terus
memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.
13.
Biaya-biaya tersebut pada dasarnya telah kami keluarkan terlebih dahulu
untuk menggelar dan menjaga jaringan tetap tersedia, bahkan sebelum
pelanggan menggunakan layanan. Oleh karena itu, dalam hal pelanggan
menggunakan layanan berbasis volume dan waktu tertentu, habis atau
tidak habisnya volume tersebut oleh pelanggan tidak mengubah fakta
264
bahwa operator telah mengeluarkan seluruh biaya yang diperlukan untuk
menyediakan dan menjaga layanan tetap tersedia.
14.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah
yang sangat luas, kebutuhan investasi tersebut menjadi semakin penting.
Pembangunan jaringan harus menjangkau wilayah perkotaan, wilayah
kepulauan, wilayah perbatasan, hingga daerah dengan kondisi geografis
yang sulit. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa persebaran akses
internet yang semakin luas di Indonesia sangat bergantung pada proses
pembangunan infrastruktur yang besar dan berkelanjutan.
15.
Pada keterangan yang kami sampaikan sebelumnya, di samping
kewajiban
perpajakan
yang
berlaku
umum,
Pemerintah
juga
membebankan kewajiban tertentu kepada setiap penyelenggara
telekomunikasi, antara lain kewajiban kontribusi dalam pelayanan
universal atau Universal Service Obligation (USO) serta pembayaran
Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP). Kewajiban-kewajiban tersebut
berbentuk
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(PNBP)
yang
perhitungannya didasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan
masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
16.
Bahwa secara keseluruhan pada periode 2017 sampai dengan 2024,
pembayaran perpajakan yang dilakukan Telkomsel mencapai total
Rp163,97 triliun, atau rata-rata lebih dari Rp20,5 triliun per tahun. Dengan
demikian, apabila digabungkan antara pembayaran PNBP dan kewajiban
perpajakan, total kontribusi Telkomsel kepada negara pada periode 2017
sampai dengan 2024 mencapai lebih dari Rp228 triliun. Kontribusi
tersebut pada akhirnya diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan
bangsa dan memperkuat kemajuan ekosistem digital Indonesia.
17.
Selain kontribusi dalam bentuk PNBP dan pajak, Telkomsel juga
memberikan kontribusi kepada negara melalui mekanisme dividen
kepada badan usaha milik negara, sehubungan dengan kepemilikan
saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkomsel, dengan nilai
rata-rata untuk periode 2017-2024 mencapai Rp 18 triliun setiap
tahunnya.
265
18.
Berdasarkan uraian tersebut, menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia
Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengenai
bagaimana kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dan sejauh mana
faktor tersebut memengaruhi biaya penyelenggaraan layanan, maka
kami berpandangan bahwa kebutuhan infrastruktur jaringan merupakan
salah satu faktor yang sangat utama dalam penyelenggaraan jasa
telekomunikasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena jaringan
telekomunikasi harus dibangun di wilayah negara yang sangat luas,
berbentuk kepulauan, dan memiliki tantangan geografis yang beragam,
sehingga operator harus menyediakan dan memelihara BTS, jaringan
akses, jaringan inti, transmisi, data center, serta berbagai sistem
pendukung lainnya secara berkelanjutan. Semakin luas jaringan dan
kapasitas yang harus disediakan, maka semakin besar pula investasi dan
biaya operasional yang harus ditanggung operator. Oleh karena itu, biaya
infrastruktur jaringan pada dasarnya menjadi komponen terbesar dalam
penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
19.
Selain itu, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, seluruh
uraian tersebut menunjukkan bahwa Telkomsel menjalankan peran nyata
dalam memperluas jangkauan layanan telekomunikasi hingga ke
berbagai pelosok Indonesia. Upaya tersebut memerlukan jaringan yang
luas, investasi yang besar, dan komitmen untuk terus menjaga layanan
tetap tersedia bagi masyarakat.
20.
Karena itu, menurut hemat kami, pemerataan akses internet hanya dapat
dicapai apabila penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditopang oleh
infrastruktur yang kuat dan model layanan yang dapat menjaga
keberlanjutan jaringan. Dengan cara itulah layanan telekomunikasi dapat
terus diperluas dan tetap dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
B. KETERBATASAN
KAPASITAS
JARINGAN
MENUNTUT
ADANYA
DISTRIBUSI AKSES LAYANAN TELEKOMUNIKASI YANG ADIL DAN
MERATA KEPADA MASYARAKAT MELALUI PERENCANAAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN OLEH OPERATOR SELULER
21.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah kami
memaparkan besarnya kontribusi dan investasi yang diperlukan untuk
266
menghadirkan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia, Telkomsel
memandang perlu menyampaikan kembali dalam keterangan tambahan
ini bahwa jaringan telekomunikasi pada dasarnya memiliki kapasitas
yang terbatas.
22.
Keterbatasan tersebut merupakan fakta teknis yang melekat pada
penyelenggaraan jasa telekomunikasi, karena jaringan harus melayani
sangat banyak pelanggan dalam waktu yang sama dengan bertumpu
pada sumber daya yang juga terbatas, terutama spektrum frekuensi
radio.
23.
Oleh karena itu, sebelum kami menanggapi lebih lanjut pertanyaan dari
Yang Mulia Hakim Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. dan Yang Mulia
Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. mengenai kerugian atau implikasi
terhadap penyedia jasa apabila petitum Para Pemohon dikabulkan pada
bagian C, menurut hemat kami terlebih dahulu perlu dipahami bahwa
layanan internet yang kami tawarkan pada dasarnya diselenggarakan di
atas kapasitas jaringan yang terbatas, yang harus dikelola secara cermat
agar tetap dapat digunakan secara adil dan merata oleh masyarakat luas.
24.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, akses internet bukanlah
kapasitas yang berdiri sendiri untuk setiap pelanggan, melainkan
kapasitas bersama (shared capacity) yang harus dijaga agar tetap dapat
digunakan secara adil oleh seluruh pengguna layanan. Situasi ini kami
visualisasikan sebagaimana berikut ini:
267
25.
Bagi kami, hal tersebut menjadi semakin penting mengingat Telkomsel
merupakan operator dengan jumlah pelanggan terbesar, yaitu sekitar
Deskripsi Gambar #1: Kapasitas jaringan digunakan bersama-
sama
a) Melalui visualisasi tersebut, dapat dipahami bahwa kapasitas
jaringan telekomunikasi pada dasarnya digunakan secara bersama
oleh seluruh pelanggan, bukan disediakan secara khusus untuk satu
per-satu pelanggan.
b) Dalam gambar itu terlihat bahwa ada sebagian pengguna yang
memakai data dalam jumlah besar, sementara pengguna lain
memakai data dalam jumlah yang lebih kecil.
c) Namun, seluruh penggunaan tersebut tetap bertemu pada
jaringan yang sama.
d) Karena itu, ketika penggunaan oleh sebagian pelanggan menjadi
terlalu besar, beban pada jaringan ikut meningkat dan dampaknya
tidak hanya dirasakan oleh pengguna tersebut, tetapi juga oleh
pelanggan lain yang memakai jaringan yang sama.
e) Dalam kondisi seperti ini, kualitas layanan bagi semua orang
dapat ikut menurun, misalnya kecepatan menjadi lebih lambat,
buffering menjadi lebih sering.
f)
Dengan kata lain, gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam satu
jaringan yang dipakai bersama, penggunaan yang berlebihan oleh
sebagian kecil pelanggan dapat memengaruhi pengalaman layanan
seluruh pelanggan secara keseluruhan.
268
158,4 juta pelanggan. Seluruhnya menggunakan layanan yang bertumpu
pada spektrum frekuensi dan kapasitas jaringan yang terbatas. Dalam
kondisi seperti itu, pengelolaan kapasitas jaringan sangat diperlukan agar
kualitas layanan tetap dapat dijaga untuk seluruh pelanggan, bukan
hanya untuk sebagian pengguna tertentu.
26.
Keterbatasan kapasitas jaringan pada dasarnya dipengaruhi oleh
sumber daya yang secara nature memang terbatas, terutama spektrum
frekuensi radio. Spektrum tersebut merupakan sumber daya terbatas
yang penggunaannya diatur oleh negara. Di samping itu, kapasitas
jaringan juga dipengaruhi oleh kemampuan infrastruktur jaringan yang
tersedia untuk melayani lonjakan trafik pada waktu dan lokasi tertentu.
27.
Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi diperlukan
pengelolaan jaringan yang cermat untuk mencegah kondisi ketika
kapasitas jaringan terpakai penuh. Pengelolaan ini dilakukan untuk
mencegah
gangguan
layanan,
penurunan
kualitas,
atau
ketidaktersediaan akses bagi pelanggan lain ketika jaringan mengalami
beban yang terlalu tinggi.
28.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. mengenai adanya kesamaan antara layanan listrik
dan layanan internet karena keduanya sama-sama dipahami sebagai
energi yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka kami memahami
analogi tersebut dalam konteks bahwa keduanya sama-sama penting
bagi kehidupan sehari-hari. Namun demikian, layanan internet seluler
memiliki karakteristik teknis yang berbeda karena pada prinsipnya kami
tidak menghasilkan energi layaknya listrik. Layanan ini diberikan melalui
kapasitas jaringan telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh
seluruh pelanggan dan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan spektrum
frekuensi radio.
29.
Adapun pembatasan dalam layanan internet pada dasarnya merupakan
bagian dari instrumen pengelolaan jaringan. Pembatasan itu diperlukan
agar kapasitas jaringan tidak dipenuhi oleh penggunaan yang berlebihan
dari sebagian pelanggan, sehingga pelanggan lain tetap memiliki
kesempatan yang sama untuk memperoleh akses. Dengan demikian,
269
pembatasan layanan internet pada dasarnya berkaitan dengan
kebutuhan untuk menjaga pemerataan akses bagi masyarakat luas.
30.
Telkomsel memandang bahwa poin penting dalam perkara a quo adalah
bahwa keterbatasan kapasitas jaringan harus dilihat dari kepentingan
masyarakat secara keseluruhan. Apabila kapasitas jaringan penuh,
maka sangat mungkin terjadi kondisi di mana sebagian pelanggan tidak
dapat memperoleh layanan secara layak. Hal itu dapat muncul dalam
bentuk akses data yang sangat lambat, kualitas layanan yang menurun,
throughput yang rendah, buffering, bahkan dalam keadaan tertentu ada
pelanggan yang tidak dapat memperoleh akses layanan sama sekali.
Artinya, pengelolaan kapasitas ditujukan untuk memastikan pemenuhan
hak masyarakat untuk tetap dapat menggunakan jaringan secara wajar.
31.
Atas dasar itu, menurut hemat Telkomsel, keadilan/fairness dalam
penyelenggaraan layanan internet tidak dapat dilihat dari satu sudut
pandang pelanggan tertentu, tetapi dari kepentingan seluruh pelanggan
lain yang menggunakan jaringan yang sama. Jika kapasitas jaringan
yang terbatas dibiarkan digunakan secara tidak terkendali oleh sebagian
pengguna, maka pelanggan lain dapat mengalami penurunan kualitas
layanan. Karena itu, keadilan dalam sektor telekomunikasi berarti
menjaga agar akses terhadap jaringan tetap dapat dibagi secara adil dan
merata kepada seluruh pelanggan.
32.
Dalam hal ini, Telkomsel juga perlu menegaskan bahwa setiap kapasitas
jaringan yang tersedia bagi masyarakat lahir dari pembangunan
infrastruktur, penggunaan spektrum, pemeliharaan jaringan, dan biaya
operasional yang terus berjalan. Oleh karena itu, kapasitas jaringan yang
telah dibangun dengan investasi yang besar tersebut perlu dialokasikan
secara bertanggung jawab agar tetap dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat luas secara merata.
33.
Dengan demikian, Telkomsel memandang bahwa keterbatasan
kapasitas jaringan merupakan alasan mendasar mengapa distribusi
akses internet harus dilakukan secara adil dan merata. Perencanaan dan
pengelolaan jaringan oleh operator telekomunikasi tidak dimaksudkan
untuk membatasi akses masyarakat terhadap layanan, melainkan untuk
270
memastikan bahwa layanan internet tetap dapat digunakan oleh
sebanyak mungkin masyarakat dengan kualitas yang tetap terjaga.
C. MEKANISME DISTRIBUSI HAK AKSES ATAS LAYANAN INTERNET
DENGAN BATASAN VOLUME DAN WAKTU TERTENTU JUSTRU
DITUJUKAN UNTUK MENCIPTAKAN PEMERATAAN AKSES DAN
KEADILAN SOSIAL DALAM PENGGUNAAN LAYANAN INTERNET
34.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Dr. Arsul Sani, S.H.,
M.Si., Pr.M. serta pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra,
S.H., M.PA. mengenai apa kerugian atau implikasi terhadap para
penyedia jasa apabila petitum Para Pemohon dikabulkan, maka menurut
hemat kami dampak/risiko terbesar yang perlu dikhawatirkan justru
bukan
terhadap
operator
telekomunikasi,
melainkan
terhadap
masyarakat luas sebagai pengguna layanan. Untuk itu, izinkan kami
menguraikan pandangan kami pada poin-poin dalam bagian C berikut ini.
35.
Pada keterangan Telkomsel yang telah kami sampaikan sebelumnya,
kami telah menjelaskan bahwa pemberian layanan internet dengan
batasan volume dan waktu tertentu pada dasarnya memberikan manfaat
bagi pelanggan maupun penyelenggara jasa telekomunikasi. Bagi
pelanggan, model tersebut memberikan kepastian mengenai pilihan
layanan yang digunakan, termasuk volume, masa berlaku, dan harga
yang dibayarkan. Bagi operator seluler, model tersebut membantu
pengelolaan kapasitas jaringan agar kualitas layanan tetap dapat dijaga.
36.
Namun, dalam perkara a quo, menurut hemat Telkomsel, hal yang lebih
penting untuk dipahami oleh masyarakat adalah bahwa praktik
penerapan volume dan batas waktu tersebut pada akhirnya juga
ditujukan untuk menjaga pemerataan akses dan keadilan sosial dalam
penggunaan layanan internet oleh masyarakat luas.
37.
Perkembangan menuju model layanan berbasis volume dan waktu
tertentu juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan penyelenggaraan
internet seluler itu sendiri. Pada tahap awal, layanan internet seluler
pernah dikenal melalui skema pay as you use (PAYU), tetapi seiring
dengan perkembangan jaringan dan meningkatnya penggunaan layanan
digital yang semakin berat, model tersebut tidak lagi memadai untuk
271
memberikan kepastian penggunaan bagi pelanggan maupun untuk
membantu operator menjaga pengelolaan kapasitas jaringan. Dalam
kondisi itulah layanan berbasis volume dan waktu tertentu berkembang
menjadi model yang lebih terukur bagi pelanggan dan operator.
38.
Setelah itu, hal yang menurut Telkomsel paling penting adalah bahwa
model tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas.
Ketika layanan internet diberikan dalam alokasi yang terukur, profil
penggunaan jaringan menjadi lebih terprediksi. Hal ini membantu
menjaga agar kapasitas jaringan yang terbatas tetap dapat dibagi kepada
lebih banyak pelanggan secara lebih adil dan kualitas layanan tetap lebih
stabil untuk masyarakat secara keseluruhan.
39.
Dalam konteks tersebut, salah satu risiko yang sangat penting untuk
diantisipasi adalah network congestion. Kondisi ini dapat terjadi ketika
terlalu banyak trafik masuk ke jaringan pada waktu dan lokasi tertentu,
sementara kapasitas jaringan yang tersedia terbatas.
40.
Dalam pemanfaatan layanan internet, jika pelanggan dapat menumpuk
volume data internet dalam jumlah besar lalu menggunakannya secara
bersamaan, terutama untuk layanan yang membutuhkan bandwidth
tinggi, maka beban jaringan dapat meningkat secara signifikan dan
menurunkan kualitas layanan bagi pelanggan lain di area yang sama.
41.
Melalui gambar berikut ini, kami uraikan visualisasi network congestion
dalam kondisi ketika terdapat pembatasan volume dan waktu
penggunaan layanan internet (Dengan Batas Waktu), dan dalam kondisi
ketika pembatasan tersebut dihilangkan (Tanpa Batas Waktu), sebagai
berikut:
272
Deskripsi Gambar #2: Jika tidak ada batas volume dan batas
waktu atas layanan internet yang diberikan kepada
masyarakat
a)
Melalui visualisasi di atas, dapat digambarkan bahwa ketika
masih terdapat pembatasan volume dan waktu, total
penggunaan masyarakat masih berada dalam batas
kapasitas menara, sehingga layanan internet tetap berjalan
lebih lancar dan stabil.
b)
Namun
apabila
pembatasan
tersebut
dihilangkan,
pelanggan dapat menumpuk volume data dari waktu ke
waktu. Misalnya, pelanggan membeli paket internet bulan ini
tetapi belum habis digunakan, lalu pada bulan berikutnya
membeli lagi dan kembali menunda penggunaannya.
c)
Jika pola seperti ini terjadi pada banyak pelanggan, maka
akan terjadi akumulasi volume data dalam jumlah besar.
d)
Pada saat volume yang menumpuk itu kemudian digunakan
secara bersamaan, permintaan terhadap jaringan dapat
melampaui kapasitas menara yang tersedia.
e)
Dalam kondisi itulah network congestion dapat terjadi,
yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas
layanan bagi masyarakat luas.
273
42.
Karena itu, menurut hemat kami, yang perlu dilihat bukan hanya apakah
satu pelanggan masih memiliki sisa volume tertentu, tetapi juga
bagaimana penggunaan layanan tersebut memengaruhi pelanggan lain
yang menggunakan jaringan yang sama.
43.
Jika praktik layanan berbasis volume dan waktu tertentu dihilangkan,
maka risiko yang timbul justru jauh lebih berdampak terhadap mayoritas
pengguna layanan telekomunikasi, karena kualitas layanan dapat
menurun, akses menjadi lambat, buffering meningkat, dan dalam kondisi
tertentu sebagian pelanggan bahkan dapat gagal memperoleh layanan
secara layak.
44.
Pada titik inilah Telkomsel memandang bahwa penerapan model volume
dan waktu tertentu justru selaras dengan prinsip fairness. Dalam sektor
telekomunikasi, fairness tidak hanya berarti memberi akses sebesar-
besarnya kepada satu pengguna, tetapi juga memastikan bahwa seluruh
pelanggan memiliki kesempatan yang adil untuk menggunakan jaringan
yang sama. Oleh karena itu, pembatasan volume dan waktu tertentu
pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menjaga agar kapasitas
jaringan tidak dikuasai secara berlebihan oleh sebagian pengguna yang
mempunyai daya beli tinggi dan tetap dapat dimanfaatkan secara merata
oleh masyarakat luas.
45.
Dalam perkara a quo, hal ini menjadi sangat penting karena internet saat
ini sudah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan yang
sangat mendasar, termasuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, usaha,
dan akses terhadap berbagai layanan digital. Karena itu, apabila kualitas
jaringan menurun akibat penggunaan yang tidak lagi terukur, maka
dampaknya tidak berhenti pada satu pelanggan, melainkan dapat
dirasakan secara langsung oleh masyarakat lain yang juga bergantung
pada jaringan yang sama untuk kebutuhan sehari-hari.
46.
Telkomsel juga memandang bahwa penghilangan praktik layanan
internet berbasis volume dan waktu tertentu justru dapat mengganggu
tujuan yang lebih utama, yaitu pemerataan akses dan keadilan sosial
dalam penggunaan layanan internet. Dalam kondisi kapasitas jaringan
yang terbatas, layanan harus dikelola dengan cara yang memungkinkan
274
sebanyak mungkin masyarakat tetap memperoleh akses yang layak.
Karena itu, model layanan yang terukur menjadi penting agar kualitas
layanan tidak hanya dinikmati oleh pengguna tertentu, tetapi tetap
tersedia bagi masyarakat luas di berbagai wilayah.
47.
Dengan demikian, menurut hemat kami, pemberian layanan internet
dengan batasan volume dan waktu tertentu merupakan praktik yang ideal
karena dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan,
kualitas layanan, dan pemerataan akses telekomunikasi. Praktik ini
membantu pelanggan memilih layanan sesuai kebutuhannya, membantu
operator mengelola jaringan secara bertanggung jawab, dan yang paling
penting membantu memastikan bahwa masyarakat luas tetap dapat
menggunakan layanan internet dengan kualitas yang lebih terjaga.
48.
Lebih lanjut, apabila praktik ini dihilangkan dan seluruh layanan dipaksa
mengikuti satu model yang seragam, maka pihak yang berpotensi
dirugikan adalah masyarakat luas. Risiko network congestion, penurunan
kualitas layanan, dan terganggunya distribusi akses akan menjadi lebih
besar.
49.
Disamping itu, menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr.
Adies Kadir, S.H., M.Hum. mengenai apabila operator tidak diuntungkan
dari kuota yang habis atau tidak terpakai lalu keuntungan Telkomsel
berasal dari mana, kami perlu kembali menegaskan bahwa Telkomsel
tidak memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume data yang
tidak digunakan pelanggan. Biaya untuk membangun, mengoperasikan,
dan menjaga jaringan agar tetap tersedia, pada dasarnya telah
Telkomsel keluarkan sejak awal untuk memastikan kapasitas jaringan
yang kami alokasikan untuk pelanggan benar-benar dapat digunakan
dengan kualitas yang layak. Terlepas dari apakah volume tersebut habis
digunakan atau tidak oleh pelanggan.
50.
Adapun keuntungan yang diperoleh Telkomsel pada prinsipnya sama
seperti penyedia jasa lainnya, yaitu dengan memperhitungkan biaya
penyelenggaraan
jaringan
dan
biaya
pendukung
lainnya,
lalu
menambahkan selisih yang wajar sebagai margin usaha. Selisih yang
wajar ini tentu kami perlukan agar kami memiliki kemampuan untuk terus
275
memperluas jaringan telekomunikasi dan memastikan keberlanjutan
kegiatan usaha.
51.
Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr.
Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai apabila pelanggan telah
membayar layanan namun masih terdapat sisa volume data yang tidak
terpakai lalu “uangnya ke mana”, maka menurut hemat kami yang perlu
dipahami adalah bahwa pembayaran yang dilakukan pelanggan pada
dasarnya merupakan pembayaran atas jasa telekomunikasi berupa hak
akses untuk menggunakan layanan internet dalam volume dan jangka
waktu tertentu sesuai produk yang dipilih.
52.
Dengan demikian, pembayaran tersebut sejak awal dialokasikan sebagai
bagian dari imbalan atas jasa yang telah disediakan oleh operator,
termasuk untuk menutup biaya pembangunan infrastruktur, penggunaan
spektrum, operasional, pemeliharaan, dan biaya pendukung lainnya agar
layanan tersebut tersedia dan siap digunakan oleh pelanggan selama
masa berlakunya. Oleh karena itu, ketika masa berlaku layanan berakhir
sementara masih terdapat sisa volume data, tidak terdapat “uang” yang
dicatatkan secara khusus atas sisa volume data yang tidak digunakan.
53.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. mengenai bagaimana fairness dan kepastian hukum
yang adil dipahami dalam layanan internet ketika volume data belum
habis tetapi layanan tidak lagi dapat digunakan setelah masa berlakunya
berakhir, maka menurut hemat kami yang perlu dipahami adalah bahwa
pelanggan pada dasarnya menggunakan jasa telekomunikasi berupa
hak akses atas jaringan dalam volume dan jangka waktu tertentu sesuai
produk yang disepakati sejak awal. Karena itu, ketika layanan tidak lagi
dapat digunakan setelah masa berlakunya berakhir, hal tersebut bukan
karena adanya pengambilan secara paksa atas hak milik pelanggan,
melainkan karena berakhirnya hak akses atas layanan sesuai value
produk yang sejak awal telah diketahui dan dipilih pelanggan. Adapun,
fairness tidak hanya dilihat dari sudut pandang satu pelanggan secara
individual, tetapi juga dari kepentingan masyarakat luas yang
menggunakan kapasitas jaringan yang sama secara bersama-sama.
276
54.
Oleh karena itu, menurut hemat kami, penerapan model layanan
berbasis volume dan waktu tertentu justru merupakan bagian dari upaya
operator seluler untuk menjaga keadilan dalam distribusi akses internet
bagi seluruh pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.
D. BANYAKNYA
VARIASI
LAYANAN,
TERMASUK
ADANYA
FITUR
ROLLOVER, MERUPAKAN UPAYA TELKOMSEL UNTUK MENCIPTAKAN
INKLUSIVITAS LAYANAN AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMILIH SESUAI
KEBUTUHANNYA
55.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perlu
kami sampaikan sekali lagi bahwa Telkomsel memandang bahwa
kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet tidak bersifat seragam.
Setiap pelanggan memiliki pola penggunaan, kemampuan, dan
kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, Telkomsel menghadirkan
berbagai pilihan layanan sebagai bagian dari upaya menciptakan
layanan telekomunikasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
56.
Inklusivitas tidak akan tercapai apabila seluruh pelanggan dipaksakan ke
dalam satu model layanan yang seragam. Justru karena perilaku dan
kebutuhan masyarakat berbeda-beda, pelanggan perlu diberikan ruang
untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kondisi dan
kebutuhannya. Dalam konteks ini, variasi masa aktif, variasi harga,
variasi volume, dan manfaat tambahan tertentu merupakan bagian dari
upaya Telkomsel untuk menjaga kebebasan memilih bagi pelanggan.
57.
Karena itu, Telkomsel menyediakan berbagai pilihan layanan internet
dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada pelanggan yang
membutuhkan akses dengan volume kecil untuk penggunaan harian, ada
yang membutuhkan masa aktif lebih panjang, dan ada pula yang
membutuhkan manfaat tambahan tertentu sesuai aktivitasnya. Dengan
pendekatan seperti ini, layanan internet tidak diberikan dalam satu
bentuk saja, tetapi dihadirkan dalam berbagai alternatif agar dapat
menjangkau kebutuhan masyarakat yang beragam.
277
58.
Secara
spesifik,
Telkomsel
juga
menghadirkan
layanan
yang
disesuaikan dengan kebutuhan segmen tertentu. Sebagai contoh, sejak
tahun 2020 Telkomsel menyediakan Paket Swadaya Telkomsel yang
dikembangkan bersama perusahaan transportasi online (ride-hailing)
untuk mendukung kebutuhan mitra pengemudi ojek online.
Deskripsi Gambar #3: Paket segmen mitra driver online
Gambar ini merupakan materi promosi yang ditayangkan pada 22
Desember 2025 di akun Instagram resmi @gojekswadayaofficial. Paket
ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp5.000. Selain itu, salah satu
keunggulan utamanya adalah bahwa mitra driver online dapat
mengakses aplikasi mitra driver secara gratis, sehingga layanan ini lebih
sesuai dengan kebutuhan kerja mereka sehari-hari.
59.
Selain itu, Telkomsel juga menyediakan Paket Ilmupedia dan Paket
Kuota Belajar untuk mendukung kebutuhan pembelajaran digital. Paket
Ilmupedia sendiri telah ditawarkan sejak akhir tahun 2019 demi
mendukung bidang pendidikan, khususnya bagi segmen pelajar dan
mahasiswa. Melalui paket ini, pelanggan dapat mengakses berbagai
platform edukasi digital, dan melalui Paket Kuota Belajar pelanggan juga
dapat memperoleh dukungan untuk layanan konferensi daring yang
menunjang kegiatan pembelajaran.
278
Sumber:
https://www.telkomsel.com/paket/belajar/paket-ilmupedia
&
https://www.telkomsel.com/paket/belajar/kuota-belajar
60.
Hal ini menunjukkan bahwa variasi layanan merupakan cara Telkomsel
menjawab kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda secara lebih tepat.
Dengan adanya ragam pilihan tersebut, pelanggan dapat menentukan
sendiri layanan yang paling sesuai dengan pola penggunaan, kebutuhan,
dan daya belinya.
61.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. mengenai apakah benar pelanggan yang loyal justru
dikenakan harga yang lebih besar dibanding pelanggan baru, maka pada
prinsipnya kami sampaikan bahwa harga layanan tidak ditentukan hanya
berdasarkan apakah pelanggan tersebut baru atau sudah lama
menggunakan layanan Telkomsel. Dalam praktiknya, harga dan
penawaran paket dapat berbeda-beda tergantung jenis produk, manfaat
layanan, pola penggunaan, segmentasi pelanggan, dan periode promosi
yang sedang berjalan. Adapun Yang Mulia, Telkomsel memberikan
berbagai bentuk apresiasi dan benefit bagi pelanggan setia, antara lain
melalui Telkomsel Poin, penawaran paket atau benefit tertentu bagi
pelanggan loyal, serta Telkomsel Prestige sebagai salah satu nilai
279
tambah bagi pelanggan Kartu Halo. Ke depan, Telkomsel juga
berkomitmen untuk mengkomunikasikan berbagai benefit tersebut
dengan lebih baik agar dapat semakin dipahami dan dimanfaatkan oleh
pelanggan.
62.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. mengenai kemungkinan model layanan yang
ditawarkan kepada masyarakat, baik berbasis masa aktif saja, volume
saja, maupun kombinasi antara volume dan masa aktif, maka menurut
hemat kami pada prinsipnya pilihan model layanan memang dapat
dikembangkan sesuai kebutuhan pelanggan dan desain produk masing-
masing operator. Dalam praktiknya, Telkomsel juga menyediakan
berbagai pilihan layanan sebagai bentuk fleksibilitas bagi pelanggan.
Namun, untuk layanan internet seluler secara umum, model berbasis
volume dan waktu tertentu tetap paling ideal karena dapat memberi
kepastian bagi pelanggan, membantu pengelolaan kapasitas jaringan
yang terbatas, dan menjaga pemerataan akses bagi masyarakat luas.
Secara teknis, apabila layanan secara umum ditawarkan hanya
berdasarkan volume saja tanpa batas waktu yang terukur, maka
penggunaan jaringan menjadi jauh lebih sulit diprediksi, dan risiko
penumpukan trafik pada waktu serta lokasi tertentu dapat meningkat.
Karena itu, model volume saja pada prinsipnya bukan tidak mungkin,
tetapi perlu dipertimbangkan secara sangat hati-hati dari sisi pengelolaan
jaringan dan dampaknya terhadap kualitas layanan bagi masyarakat
luas.
63.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Dr. Ridwan Mansyur,
S.H., M.H., dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.
mengenai sistem dan inovasi seperti apa yang dapat dilakukan oleh
operator seluler agar pelanggan tidak terlalu dirugikan. Menurut hemat
kami, inovasi merupakan hal yang sangat penting bagi Telkomsel untuk
dapat terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan
masyarakat. Bahkan dalam menjalankan hal tersebut, Telkomsel
menetapkan “MY ACTION” sebagai panduan dan prinsip kerja karyawan
Telkomsel dalam aktivitas sehari-hari, yang terdiri dari 2 unsur penting,
280
yaitu Customer Centricity (sebagai input) dan Innovation (sebagai
output). Yang Mulia, kami percaya bahwa dengan menyediakan berbagai
varian layanan, hal tersebut dapat meminimalisir adanya sisa volume
data yang tidak digunakan oleh pelanggan, sepanjang diimbangi dengan
kebijaksanaan
pelanggan
dalam
memilih
paket
yang
sesuai
kebutuhannya. Disamping itu, Telkomsel pada dasarnya telah
melakukan inovasi, antara lain:
a) Penyempurnaan sistem notifikasi, agar pelanggan memperoleh
peringatan awal ketika kuota atau masa aktif mendekati batas, antara
lain H-3 hari, H-1 hari, dan 1 jam sebelum masa aktif habis.
b) Pengembangan rekomendasi paket berbasis pola penggunaan, untuk
membantu pelanggan memilih paket yang lebih tepat sesuai
kebutuhannya, mengingat sebagian pengguna seringkali tidak benar-
benar mengetahui pola kebutuhan penggunaan data harian atau
bulanannya; dan
c) Menawarkan paket dengan fitur rollover sebagai alternatif pilihan bagi
pelanggan yang membutuhkan.
64.
Bahwa Sejak 1 Juli 2025, Telkomsel menghadirkan fitur rollover melalui
paket SIMPATI Terbaik Untukmu. Dengan menghadirkan fitur ini, kami
memberikan pelanggan tambahan pilihan produk yang sesuai dengan
kebutuhannya, tanpa menjadikan fitur tersebut sebagai standar yang
diterapkan untuk seluruh layanan internet Telkomsel.
65.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai bagaimana fitur rollover dapat
muncul di tengah penjelasan bahwa sisa kuota yang tidak terpakai pada
dasarnya tidak disimpan, dialihkan, atau dikumpulkan, maka menurut
hemat kami yang perlu dipahami adalah bahwa fitur rollover merupakan
desain layanan yang secara khusus dirancang dengan perhitungan dan
batasan tertentu.
66.
Dalam penerapan fitur rollover tersebut, pada prinsipnya yang dilakukan
secara teknis adalah memperpanjang batas waktu penggunaan atas sisa
volume data yang masih dimiliki pelanggan, sesuai syarat dan ketentuan
yang telah ditetapkan pada produk tersebut. Dengan demikian, fitur ini
281
bukan dimaksudkan untuk menyimpan atau mengakumulasi kapasitas
jaringan, melainkan sebagai desain layanan yang memberi kesempatan
terbatas kepada pelanggan untuk menggunakan sisa hak aksesnya
dalam periode berikutnya.
67.
Telkomsel juga menerapkan fitur rollover tersebut secara hati-hati dan
terukur. Dengan memperhatikan concern teknis mengenai kapasitas
jaringan sebagaimana kami uraikan pada bagian sebelumnya, Telkomsel
hanya menawarkan paket rollover dengan nilai volume data yang relatif
kecil.
68.
Pendekatan ini dilakukan agar fitur tersebut tetap dapat menjawab
kebutuhan sebagian pelanggan, namun pada saat yang sama tidak
menimbulkan penumpukan sisa volume data dalam jumlah besar yang
dapat berdampak pada penggunaan jaringan secara keseluruhan.
69.
Telkomsel menghadirkan fitur ini sebagai salah satu alternatif bagi
pelanggan yang membutuhkannya. Namun demikian, apabila model
seperti ini diterapkan secara luas untuk seluruh paket internet, maka
perlu
dipertimbangkan
secara
hati-hati
dampaknya
terhadap
pengelolaan kapasitas jaringan dan pemerataan akses layanan
telekomunikasi.
70.
Dari sudut pandang Telkomsel, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam
kerangka regulasi eksisting pun, kami sebagai operator tetap memiliki
ruang untuk menghadirkan alternatif layanan yang berbeda sesuai
kebutuhan masyarakat, dimana layanan dengan fitur rollover dapat
ditawarkan secara berdampingan dengan layanan lain yang memiliki
karakteristik volume, masa aktif, harga, dan manfaat yang berbeda.
71.
Dengan demikian, menurut hemat kami, Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi, variasi layanan, termasuk adanya fitur rollover
pada produk tertentu, harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk
menciptakan inklusivitas layanan agar masyarakat dapat memilih
layanan
sesuai
kebutuhannya.
Inklusivitas
dalam
layanan
telekomunikasi justru terwujud ketika masyarakat diberikan pilihan yang
beragam, bukan ketika seluruh layanan dipaksakan menjadi satu model
yang seragam.
282
E. TELKOMSEL SENANTIASA TRANSPARAN DALAM MENYAMPAIKAN
INFORMASI MENGENAI PRODUK DAN LAYANANNYA SEBAGAI BAGIAN
DARI PERLINDUNGAN PELANGGAN BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
72.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami memandang
bahwa
perlindungan
pelanggan
sangat
berkaitan erat dengan
tersedianya informasi yang memadai mengenai layanan yang digunakan
pelanggan. Karena itu, dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi,
Telkomsel senantiasa berupaya menyampaikan informasi mengenai
produk dan layanannya secara terbuka, termasuk mengenai volume,
masa aktif, harga, serta syarat dan ketentuan penggunaan layanan
tersebut.
73.
Dalam keterangan Telkomsel sebelumnya, telah dijelaskan bahwa
informasi mengenai paket dan layanan disampaikan melalui berbagai
kanal resmi, termasuk website Telkomsel, aplikasi MyTelkomsel, USSD,
layanan pelanggan, serta saluran komunikasi resmi lainnya.
74.
Melalui kanal-kanal tersebut, pelanggan dapat mengetahui pilihan paket
yang tersedia, rincian manfaatnya, masa aktif layanan, dan cara
memantau penggunaan layanan yang sedang berjalan. Dengan
demikian, informasi mengenai layanan tidak hanya disampaikan pada
satu saluran komunikasi, tetapi tersedia melalui beberapa saluran yang
dapat diakses pelanggan.
75.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. mengenai kekhawatiran bahwa paket yang dipahami
berlaku 30 hari ternyata dalam praktik dipersepsikan masyarakat dapat
berakhir dalam 28 hari, perlu kami sampaikan bahwa Telkomsel selalu
menyampaikan informasi masa aktif paket secara transparan. Masa aktif
paket yang kami tawarkan berbeda-beda, tergantung produk yang dipilih
pelanggan, misalnya 1 hari, 3 hari, 7 hari, 28 hari, atau 30 hari. Karena
itu, paket dengan masa aktif 28 hari sebenarnya bukan paket 30 hari
yang dipersingkat, melainkan memang salah satu pilihan paket yang
dirancang dengan masa aktif 28 hari. Dengan adanya pilihan masa aktif
283
yang berbeda-beda ini, pelanggan dapat memilih paket yang paling
sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.
76.
Di samping itu, Telkomsel juga menyediakan mekanisme agar pelanggan
dapat mengetahui sisa kuota dan masa berlaku layanannya selama
periode penggunaan. Pelanggan dapat memantau hal tersebut secara
real time melalui aplikasi MyTelkomsel, menu USSD, dan notifikasi yang
dikirimkan kepada pelanggan. Menurut hemat Telkomsel, mekanisme ini
penting agar pelanggan tidak hanya memperoleh informasi pada saat
awal pembelian, tetapi juga selama layanan berjalan.
77.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,
M.PA. mengenai syarat dan ketentuan layanan pada kartu perdana yang
pada praktiknya belum tentu mudah ditemukan atau diakses oleh seluruh
pelanggan, kami memahami perhatian tersebut sebagai masukan yang
sangat penting. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
keterbatasan informasi yang dapat dicantumkan pada kemasan kartu
perdana pada dasarnya membuat kami menempatkan deskripsi produk
serta syarat dan ketentuan layanan secara transparan pada setiap
aktivitas pembelian paket internet oleh pelanggan. Menurut hemat kami,
syarat dan ketentuan tersebut rasanya tidak cukup hanya ditampilkan
satu kali pada kemasan perdana, melainkan perlu terus tersedia pada
setiap transaksi pembelian. Di luar aktivitas pembelian pun, syarat dan
ketentuan layanan tetap kami sediakan melalui saluran resmi Telkomsel,
terutama website, aplikasi, dan kanal digital lainnya.
78.
Namun demikian, Telkomsel juga memahami bahwa tidak seluruh
pelanggan memiliki tingkat akses, kebiasaan, atau kemampuan yang
sama dalam menjangkau informasi tersebut. Karena itu, Telkomsel
memandang bahwa kemudahan akses terhadap syarat dan ketentuan
layanan perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Meskipun saat
ini kami telah menempatkan informasi pemanfaatan paket internet secara
transparan, upaya untuk menambah aksesibilitas tersebut juga akan
terus kami kembangkan pada kartu perdana, antara lain melalui: (a)
penempatan beberapa poin syarat dan ketentuan yang paling penting
dengan bahasa yang lebih sederhana, (b) penambahan aksesibilitas
284
melalui QR code, dan (c) penyediaan shortlink yang lebih mudah diingat
pelanggan.
79.
Pada prinsipnya, Telkomsel senantiasa berupaya meningkatkan
aksesibilitas informasi mengenai produk, layanan, serta syarat dan
ketentuannya melalui berbagai saluran resmi. Sebagai contoh, jika
sebelumnya pelanggan banyak mengakses bantuan melalui GraPARI,
aplikasi MyTelkomsel, USSD, dan layanan 188, saat ini Telkomsel juga
terus mengembangkan inovasi layanan, salah satunya berbasis artificial
intelligence melalui asisten virtual VERONIKA, untuk membantu
pelanggan memperoleh informasi dengan lebih cepat dan mudah.
80.
Mempertimbangkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian
penting dari perlindungan pelanggan, maka pengembangan saluran
komunikasi dan bantuan pelanggan akan terus dilakukan agar informasi
mengenai layanan dapat semakin mudah dijangkau sesuai dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat.
81.
Selain keterbukaan informasi, perlindungan pelanggan juga diwujudkan
melalui ketersediaan kanal pertanyaan, masukan, dan keluhan.
Pelanggan memiliki akses untuk menyampaikan pertanyaan atau
keberatan melalui berbagai kanal resmi Telkomsel.
82.
Dalam pandangan Telkomsel, hal ini penting karena perlindungan
pelanggan tidak berhenti pada saat layanan ditawarkan atau dibeli, tetapi
terus menjadi bagian dari keseluruhan proses penyelenggaraan layanan
oleh kami kepada pelanggan.
83.
Telkomsel juga memandang bahwa variasi layanan, notifikasi masa aktif,
pengecekan sisa kuota secara real time, dan inovasi produk seperti
rollover pada paket tertentu merupakan bagian dari upaya yang terus
dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Langkah-langkah
tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan layanan internet,
Telkomsel terus berupaya menjaga keseimbangan antara kualitas
layanan, keterbukaan informasi, dan perlindungan pelanggan.
84.
Dengan
demikian,
menurut
hemat
kami,
transparansi
dalam
menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan Telkomsel
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan pelanggan
285
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Telkomsel akan terus
berupaya meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas akses
komunikasi dengan pelanggan, dan menghadirkan inovasi layanan yang
semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya
Telkomsel perlu menegaskan bahwa dalam menerapkan layanan internet
berbasis volume dan batas waktu tertentu, Telkomsel sama sekali tidak memiliki
itikad untuk merugikan pelanggan. Sejak awal, tujuan utama Telkomsel adalah
menghadirkan layanan telekomunikasi yang dapat digunakan secara lebih adil
dan merata oleh masyarakat luas, di tengah kapasitas jaringan yang terbatas
dan kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.
Karena itu, model layanan tersebut tidak kami terapkan untuk mengambil
keuntungan dari sisa volume pelanggan, tetapi sebagai bagian dari cara kami
mengelola jaringan agar kualitas layanan tetap dapat dinikmati oleh sebanyak
mungkin masyarakat. Dalam pandangan Telkomsel, yang dijaga bukan hanya
kepentingan satu pelanggan, tetapi juga kepentingan masyarakat luas agar
tetap memperoleh akses internet yang layak, stabil, dan merata.
Telkomsel memahami bahwa internet saat ini telah menjadi bagian
penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, Telkomsel
akan terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin baik, semakin
inklusif, dan semakin mudah diakses, tanpa meninggalkan tanggung jawab
untuk menjaga pemerataan akses dan keberlanjutan layanan telekomunikasi di
seluruh Indonesia.
Dengan demikian, Telkomsel berharap keterangan tambahan ini dapat
memberikan gambaran yang lebih utuh bahwa kebijakan layanan internet
berbasis volume dan batas waktu tertentu pada dasarnya diterapkan bukan
untuk merugikan siapapun, melainkan untuk menjaga keadilan dalam distribusi
akses layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Demikian keterangan tambahan ini kami ajukan. Atas perhatian dan
kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim, kami menyampaikan terima
kasih.
[2.9]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PT
Indosat Tbk. (Indosat Ooredoo Hutchison) memberikan keterangan tertulis yang
286
diterima Mahkamah pada tanggal pada tanggal 15 April 2026 dan didengarkan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, serta
keterangan tambahan bertanggal 4 Mei 2026 dan didengarkan keterangannya
dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) mengatur bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang
terhadap UUD NRI 1945.
2.
Bahwa kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 9 ayat
(1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
3.
Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara a quo mengajukan pengujian
materiil atas norma dalam undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
4.
Bahwa meskipun demikian, dalam memeriksa perkara a quo, Mahkamah
perlu mencermati secara seksama apakah dalil-dalil yang diajukan oleh
Pemohon benar-benar menyangkut konstitusionalitas norma undang-
undang yang diuji, atau justru berkenaan dengan aspek implementasi,
desain layanan, model bisnis, atau preferensi atas bentuk layanan tertentu
dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT ATAS POKOK PERMOHONAN
5.
Bahwa untuk membuat terang pokok permohonan a quo, Pihak Terkait
memandang perlu menjelaskan secara langsung dari perspektif Indosat
sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, yakni bagaimana Indosat
memperoleh dan mengelola kapasitas jaringan, bagaimana Indosat
mendistribusikan akses internet kepada pelanggan melalui produk-produk
layanannya, bagaimana hubungan hukum yang lahir antara Indosat dan
pelanggan, serta mengapa dalam praktik penyelenggaraan jasa layanan
287
internet seluler, “kuota internet” tidak tepat dipersamakan dengan barang
yang menjadi hak milik permanen pelanggan.
6.
Bahwa penjelasan tersebut penting karena dalil Pemohon pada pokoknya
berangkat dari pemahaman bahwa “kuota internet” yang telah dibayar
merupakan sesuatu yang seharusnya dapat digunakan sepenuhnya oleh
pelanggan bahkan setelah masa berlaku layanannya berakhir. Menurut
Pihak Terkait, pemahaman demikian tidak sejalan dengan karakter
layanan yang disediakan.
7.
Yang Mulia Majelis Hakim, Pihak Terkait juga perlu menegaskan sejak
awal
bahwa
perkara
a
quo
pada
hakikatnya
berangkat
dari
kesalahpahaman Pemohon terhadap satu model layanan tertentu dalam
industri
telekomunikasi,
yang
kemudian
ditarik
menjadi
isu
konstitusionalitas norma tarif.
8.
Bahwa
Pihak
Terkait
memahami
sepenuhnya
bahwa
layanan
telekomunikasi, khususnya internet, pada masa kini memiliki fungsi yang
sangat penting bagi masyarakat, termasuk untuk kepentingan pendidikan,
komunikasi, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan kehidupan sosial
secara umum.
9.
Bahwa sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, Indosat turut berperan
dalam mendukung konektivitas nasional melalui penyediaan layanan
telekomunikasi dan internet kepada masyarakat di berbagai wilayah
Indonesia, termasuk melalui perluasan jangkauan jaringan, peningkatan
kualitas layanan, pengembangan produk yang beragam, dan upaya
berkelanjutan untuk menjaga keterjangkauan layanan bagi berbagai
lapisan masyarakat.
10. Bahwa peran tersebut dijalankan dalam konteks geografis Indonesia yang
luas, termasuk pada wilayah-wilayah yang secara teknis, geografis, dan
ekonomis lebih sulit dijangkau, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan
terluar (3T). Dalam praktiknya, penyediaan layanan pada wilayah demikian
Peran Indosat dalam Mendukung Konektivitas Nasional dan
Kepentingan Publik
288
memerlukan investasi, pengelolaan jaringan, pengendalian kualitas, dan
keberlanjutan operasional yang tidak sederhana.
11. Bahwa oleh karena itu, penyelenggaraan layanan internet seluler selalu
harus dipahami dalam kerangka keseimbangan antara perluasan akses,
keterjangkauan harga, kualitas jaringan, kepentingan pelanggan, dan
keberlanjutan investasi. Tanpa keseimbangan tersebut, penyelenggaraan
layanan justru berpotensi kehilangan kemampuan untuk menjangkau
masyarakat secara luas dan berkesinambungan.
12. Bahwa dalam penyediaan jasa telekomunikasi, Indosat menjalankan
kegiatan usaha yang bersifat padat modal (capital intensive) serta
memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan. Karakter tersebut tercermin
dari kebutuhan investasi awal yang besar untuk pembangunan jaringan,
kebutuhan
pembaruan
teknologi
secara
terus-menerus
seiring
perkembangan standar komunikasi, serta kewajiban operasional untuk
menjaga agar jaringan tetap tersedia, andal, dan berkualitas bagi seluruh
pelanggan di berbagai wilayah layanan.
13. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan jasa layanan internet seluler
kepada masyarakat, Indosat tidak dapat secara langsung menawarkan
layanan tanpa terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan hukum dan
teknis yang ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini, Indosat wajib, antara
lain:
a. memperoleh
perizinan
berusaha
sebagai
penyelenggara
telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. memperoleh hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai
sumber daya alam terbatas yang dikelola oleh negara;
c. membangun dan/atau menyediakan infrastruktur jaringan;
d. mengoperasikan sistem jaringan dan sistem pendukung;
e. menjaga mutu layanan secara berkelanjutan;
Karakter Industri Telekomunikasi
289
f.
melakukan perencanaan, pengelolaan, serta optimalisasi kapasitas
jaringan agar layanan tetap tersedia, stabil, dan dapat diakses oleh
seluruh pelanggan secara simultan.
14. Bahwa berbeda secara fundamental dengan transaksi jual beli barang
pada umumnya, penyelenggaraan jasa layanan internet seluler tidak
berangkat dari penguasaan suatu benda yang kemudian dialihkan menjadi
hak milik pelanggan. Layanan internet seluler pada dasarnya berangkat
dari penyediaan akses terhadap jaringan telekomunikasi yang dibangun,
diperoleh, dioperasikan, dan dipelihara secara aktif oleh Indosat. Dengan
demikian, tidak terdapat objek berwujud yang berpindah kepemilikan,
melainkan pemberian hak akses terhadap suatu sistem jaringan yang
bersifat dinamis dan terintegrasi.
15. Bahwa oleh karena itu, layanan internet seluler pada hakikatnya
merupakan
jasa
penyediaan akses dan
layanan atas jaringan
telekomunikasi, bukan penjualan suatu barang yang berdiri sendiri. Dalam
konteks ini, pelanggan memperoleh hak untuk menggunakan kapasitas
jaringan dalam batasan tertentu. Hal ini berbeda dengan hak milik atas
suatu objek yang dapat dikuasai secara permanen.
16. Bahwa kapasitas jaringan yang digunakan Indosat untuk menyediakan
layanan internet seluler tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil
integrasi dari berbagai elemen teknis yang saling bergantung, antara lain:
a. spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas;
b. base transceiver station (BTS) sebagai titik akses radio bagi perangkat
pelanggan;
c. radio access network yang menghubungkan perangkat pelanggan
dengan jaringan operator;
d. transport network yang mengalirkan trafik data dari jaringan akses ke
jaringan inti;
e. core network yang mengelola pengolahan data, autentikasi, routing,
dan pengendalian layanan;
f.
pusat data (data center) sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan
data serta aplikasi pendukung layanan;
290
g. sistem pengelolaan jaringan serta sistem pendukung operasional
lainnya yang memastikan seluruh komponen tersebut dapat berfungsi
secara terpadu.
17. Bahwa seluruh elemen tersebut memerlukan investasi yang sangat besar,
baik
dalam
tahap
pembangunan
awal
maupun
dalam
tahap
pengembangan dan pemeliharaan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan
jaringan juga memerlukan perencanaan teknis yang cermat, termasuk
dalam hal proyeksi trafik, distribusi beban jaringan, serta peningkatan
kapasitas secara bertahap. Oleh sebab itu, Indosat wajib mengelola
kapasitas jaringannya secara optimal, terukur, dan berkelanjutan, agar
dapat menjamin ketersediaan layanan, menjaga kualitas pengalaman
pelanggan,
serta
memastikan
bahwa
seluruh
pelanggan
dapat
memperoleh akses tanpa menimbulkan gangguan pada jaringan secara
keseluruhan.
18. Bahwa dalam penyediaan jasa layanan internet seluler, penggunaan
layanan internet oleh pelanggan pada hakikatnya terjadi secara langsung
(real-time utilization), sehingga “kuota” yang dimaksud tidak dapat
diberlakukan sebagai objek yang tersimpan atau dialokasikan secara
tetap, melainkan akses terhadap kapasitas jaringan yang digunakan
secara dinamis dan simultan oleh seluruh pelanggan yang berada di dalam
jaringan Indosat.
19. Bahwa dalam kondisi tersebut, kapasitas jaringan bergantung pada
spektrum frekuensi radio, yaitu sumber daya alam yang terbatas dan
pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara. Dengan
karakteristik tersebut, penggunaan kapasitas jaringan oleh pelanggan
memerlukan mekanisme pengaturan yang terukur.
20. Bahwa oleh karena itu, penyediaan layanan internet kepada pelanggan
tidak dapat dilakukan dalam bentuk pemberian akses yang tidak terbatas,
melainkan harus dituangkan dalam suatu kerangka layanan yang secara
eksplisit menetapkan ruang penggunaan, baik dari sisi volume maupun
Tahapan Penyediaan Layanan Internet Seluler oleh Indosat
291
jangka waktu, sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan
penggunaan jaringan.
21. Bahwa kerangka layanan tersebut diwujudkan dalam bentuk paket internet
yang mengombinasikan parameter harga, volume layanan internet, dan
masa berlaku layanan, yang secara bersama-sama tidak hanya
menentukan hak penggunaan pelanggan, tetapi juga berfungsi sebagai
mekanisme distribusi kapasitas jaringan agar tetap optimal, terukur, dan
dapat diprediksi.
22. Bahwa keberagaman produk tersebut sekaligus mencerminkan adanya
diferensiasi nilai layanan, di mana tingkat fleksibilitas penggunaan,
manfaat tambahan, serta karakteristik konsumsi layanan internet yang
berbeda akan berimplikasi pada kebutuhan pengelolaan jaringan dan
struktur biaya yang berbeda pula, sehingga tidak tepat apabila seluruh
bentuk layanan dipaksakan untuk mengikuti satu model penggunaan yang
seragam.
23. Bahwa dalam praktiknya, paket layanan yang disediakan tidak bersifat
tunggal, melainkan terdiri dari berbagai variasi produk dengan karakteristik
yang berbeda, termasuk perbedaan masa berlaku layanan (harian,
mingguan, bulanan, hingga jangka panjang), volume penggunaan, serta
fitur tambahan tertentu seperti akumulasi penggunaan dalam kondisi
tertentu, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pelanggan atas fleksibilitas
penggunaan telah diakomodasi dalam desain layanan yang beragam.
24. Bahwa melalui mekanisme paket layanan tersebut, penggunaan jaringan
dapat didistribusikan secara proporsional antar pelanggan, sehingga tidak
terjadi konsumsi kapasitas yang berlebihan oleh sebagian pihak yang
berpotensi menurunkan kualitas layanan bagi pelanggan lainnya,
khususnya dalam kondisi kapasitas jaringan yang terbatas.
25. Bahwa tanpa adanya pengaturan melalui parameter volume dan masa
berlaku layanan, penggunaan layanan berpotensi menjadi tidak terkendali
dan tidak terprediksi, yang tidak hanya berdampak pada penurunan
kualitas layanan secara keseluruhan, tetapi juga berpotensi meningkatkan
biaya penyediaan layanan yang pada akhirnya akan berdampak pada
keterjangkauan layanan bagi masyarakat luas.
292
26. Bahwa dengan demikian, sistem paket internet pada hakikatnya tidak
dapat dipisahkan dari karakter layanan telekomunikasi yang berbasis
akses, real-time utilization, serta keterbatasan kapasitas jaringan,
sehingga merupakan konsekuensi yang inheren dalam penyelenggaraan
layanan tersebut.
27. Bahwa oleh karena itu, pengaturan penggunaan layanan melalui
parameter harga, volume layanan internet, dan masa berlaku layanan
bukan merupakan pembatasan
yang bersifat
sewenang-wenang,
melainkan mekanisme yang secara rasional dan proporsional diperlukan
untuk menjaga kualitas layanan, keadilan distribusi akses antar pelanggan,
serta keberlanjutan penyediaan layanan telekomunikasi bagi masyarakat
secara keseluruhan.
28. Bahwa paket internet pada hakikatnya merupakan jasa layanan
telekomunikasi yang lahir dari hubungan hukum kontraktual antara
operator dan pelanggan, di mana pelanggan tidak membeli suatu barang,
melainkan memperoleh hak untuk mengakses jaringan dalam batasan
tertentu. Hubungan kontraktual tersebut tertuang dalam syarat dan
ketentuan layanan (terms and conditions) yang telah disampaikan secara
transparan, jelas, dan dapat diakses, bahkan sebelum pelanggan memilih
paket internet yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu,
pelanggan diharapkan telah memahami hak dan kewajiban yang timbul
dari penggunaan layanan dimaksud.
29. Bahwa hubungan hukum tersebut tunduk pada Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (pacta sunt servanda), yang menegaskan bahwa
setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi para pihak, sehingga seluruh parameter layanan yang telah
disepakati, termasuk harga, volume layanan internet, dan masa berlaku
layanan, tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga merupakan bentuk
kesepakatan yang sah dan wajib dihormati serta dilaksanakan dengan
itikad baik oleh para pihak.
Kuota sebagai Hak Akses
293
30. Bahwa dengan demikian, ketika pelanggan memilih paket internet, yang
timbul bukanlah peralihan hak milik atas suatu objek, melainkan hak
kontraktual (contractual right) yang secara inheren dibatasi oleh dimensi
penggunaan (volume) dan waktu (masa berlaku layanan), sehingga yang
terjadi bukanlah kepemilikan atas “kuota” secara terpisah, melainkan
sebagai satu kesatuan hak akses yang sejak awal telah ditentukan
batasannya dalam perjanjian layanan.
31. Bahwa secara teknis, penggunaan layanan oleh pelanggan pada
hakikatnya terjadi secara langsung (real-time utilization), di mana layanan
internet bukan merupakan objek yang disimpan dan diserahkan kepada
pelanggan, melainkan proses transmisi informasi yang berlangsung secara
simultan dan terus-menerus, yang sangat bergantung pada kondisi
jaringan, tingkat trafik, serta sistem pengelolaan yang bersifat dinamis dan
adaptif terhadap perubahan pola penggunaan.
32. Bahwa dalam praktiknya, “kuota” merupakan parameter dalam sistem
pengendalian penggunaan yang berfungsi untuk menginformasikan
satuan ukur dari akses pelanggan terhadap jaringan yang ditunjukkan
dalam bentuk volume dan waktu, sehingga tidak memiliki karakter sebagai
benda atau komoditas yang dapat dimiliki, disimpan, atau dialihkan secara
mandiri di luar sistem layanan, melainkan semata-mata merupakan
instrumen teknis untuk menjaga keteraturan penggunaan jaringan.
33. Bahwa oleh karena itu, istilah “kuota hangus” tidak tepat secara
konseptual, karena menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat suatu
objek yang hilang, padahal dalam kenyataannya yang berakhir adalah
masa berlaku dari hak akses layanan sebagaimana telah disepakati sejak
awal.
34. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan layanan, kapasitas jaringan
merupakan sumber daya alam yang terbatas dan digunakan secara
bersama oleh seluruh pelanggan dalam suatu sistem yang terintegrasi,
sehingga setiap penggunaan oleh satu pelanggan pada suatu waktu
secara langsung mempengaruhi ketersediaan kapasitas bagi pelanggan
lainnya, yang pada akhirnya menuntut adanya mekanisme pengaturan
yang adil, proporsional, dan berkelanjutan.
294
35. Bahwa sistem paket internet yang mengombinasikan parameter harga,
volume layanan internet, dan masa berlaku layanan pada hakikatnya
merupakan instrumen pengaturan akses terhadap kapasitas jaringan
tersebut, yang memungkinkan penggunaan jaringan yang bersifat real-
time dapat dikelola secara terukur dan dapat diprediksi, mencegah
terjadinya konsentrasi penggunaan yang berlebihan, serta memastikan
bahwa kualitas layanan tetap dapat dinikmati secara wajar oleh seluruh
pelanggan.
36. Bahwa dalam pelaksanaannya, Indosat juga secara konsisten memenuhi
kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada
pelanggan, termasuk terkait informasi paket, masa berlaku, serta
pemberian notifikasi atas sisa hak akses atas kuota dan masa berlaku
layanan secara berkala dan proaktif, sehingga pelanggan memiliki
kesempatan yang memadai untuk mengelola penggunaan layanannya
secara optimal.
37. Bahwa praktik tersebut mencerminkan pelaksanaan perjanjian dengan
itikad baik (good faith) serta sejalan dengan prinsip perlindungan
konsumen, khususnya dalam hal pemberian informasi yang benar, jelas,
dan tidak menyesatkan, sehingga hubungan antara operator dan
pelanggan telah berjalan secara transparan, proporsional, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Bahwa dalam praktik penyediaan layanan, Indosat saat ini menyediakan
berbagai varian paket internet dengan kombinasi harga, volume layanan
internet, masa berlaku, dan manfaat tambahan yang berbeda-beda, yang
secara
keseluruhan
dirancang
untuk
mengakomodasi
kebutuhan
pelanggan yang sangat beragam.
39. Bahwa variasi paket tersebut mencerminkan pendekatan layanan yang
berbasis segmentasi, mulai dari kebutuhan penggunaan ringan,
komunikasi intensif, hingga kebutuhan akses layanan internet dengan
fleksibilitas yang lebih tinggi, sehingga pelanggan memiliki pilihan yang
luas sesuai dengan preferensi dan kemampuan ekonominya.
Variasi Paket Layanan
295
40. Bahwa di antara ratusan varian paket tersebut, Indosat juga menyediakan
produk dengan fitur rollover, antara lain melalui Family Plan, Freedom
Unlimited dan AlwaysOn (AON), yang memungkinkan sisa kuota dalam
kondisi tertentu tetap dapat digunakan pada periode berikutnya sesuai
syarat dan ketentuan yang berlaku.
41. Bahwa keberadaan produk dengan fitur rollover tersebut menunjukkan
bahwa pada prinsipnya Indosat telah menyediakan pilihan layanan dengan
fleksibilitas penggunaan lintas periode, di samping berbagai paket lain
dengan karakteristik manfaat, masa berlaku layanan, dan struktur harga
yang berbeda.
42. Bahwa keberagaman desain paket tersebut juga merupakan bagian dari
mekanisme pengelolaan jaringan yang optimal, mengingat setiap
karakteristik layanan memiliki implikasi berbeda terhadap beban jaringan,
distribusi trafik, serta kebutuhan kapasitas yang harus dijaga secara
berkelanjutan.
43. Bahwa melalui variasi tersebut, pelanggan diberikan kebebasan untuk
memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya (freedom to
choose), sehingga mendukung prinsip inklusivitas dan keterjangkauan
layanan bagi berbagai lapisan masyarakat.
44. Bahwa dengan demikian, kebutuhan pelanggan atas fleksibilitas
penggunaan, termasuk kemungkinan rollover ke periode selanjutnya, pada
dasarnya telah diakomodasi dalam desain layanan yang beragam, tanpa
menghilangkan ketersediaan paket yang lebih sederhana dan ekonomis
bagi segmen pelanggan lainnya.
45. Bahwa oleh karena itu, tidak ideal apabila satu model layanan tertentu
dipaksakan untuk berlaku secara seragam, karena hal tersebut justru
berpotensi mengurangi pilihan pelanggan, mengganggu optimalisasi
pengelolaan jaringan, serta berdampak pada kualitas layanan secara
keseluruhan.
Ketidaktepatan Istilah “Kuota Hangus” dan Penjelasan Mekanisme
Berakhirnya Layanan Internet Seluler
296
46. Bahwa istilah “kuota hangus” yang digunakan dalam permohonan pada
dasarnya merupakan istilah populer yang merujuk pada kondisi ketika sisa
penggunaan paket internet tidak lagi dapat digunakan setelah masa
berlaku layanan berakhir. Namun demikian, penggunaan istilah tersebut
kurang tepat apabila dipahami sebagai hilangnya suatu objek atau barang,
karena dalam layanan internet seluler, “kuota” adalah hak akses yang tidak
diberlakukan sebagai benda yang dimiliki secara mandiri oleh pelanggan.
47. Bahwa layanan internet seluler pada hakikatnya disediakan dalam bentuk
akses yang dibatasi oleh dua parameter utama, yaitu jumlah penggunaan
(volume layanan internet) dan jangka waktu (masa berlaku layanan), mana
yang terlebih dahulu tercapai. Dengan demikian, pelanggan memperoleh
hak penggunaan dalam periode tertentu, bukan kepemilikan atas suatu
objek yang dapat digunakan tanpa batas waktu.
48. Bahwa dalam kerangka tersebut, berakhirnya masa berlaku paket tidak
dapat dipahami sebagai “hangusnya” suatu kuota, melainkan sebagai
berakhirnya masa berlaku layanan sesuai dengan hubungan kontraktual
yang sejak awal telah diketahui dan disepakati oleh pelanggan.
49. Bahwa oleh karena itu, pemaknaan “kuota hangus” sebagai hilangnya hak
milik pelanggan tidak sejalan dengan prinsip layanan internet seluler,
karena yang berakhir bukanlah kepemilikan suatu objek, melainkan hak
akses yang memang sejak awal bersifat terbatas dan berbasis waktu.
50. Bahwa dengan pemahaman tersebut, penggunaan istilah “kuota hangus”
dalam konteks permohonan a quo berpotensi menimbulkan kekeliruan
dalam melihat substansi layanan internet seluler, yang pada dasarnya
merupakan layanan akses berbasis waktu, bukan penjualan barang yang
menimbulkan hak milik permanen.
51. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mengaitkan sisa penggunaan
kuota dengan adanya nilai yang dianggap hilang apabila tidak digunakan.
Menurut Pihak Terkait, dalil tersebut didasarkan pada asumsi yang tidak
Penjelasan atas Pemahaman Pemohon terkait Sisa Penggunaan
Layanan Internet
297
tepat dan perlu diluruskan, karena tidak sejalan dengan karakter biaya,
model bisnis, serta mekanisme teknis penyediaan layanan internet seluler.
52. Bahwa dalam penyediaan layanan internet seluler, struktur biaya operator
pada dasarnya bersifat capital-intensive dan front-loaded, di mana biaya
utama telah timbul sejak tahap awal penyediaan layanan, antara lain untuk
pembangunan dan/atau penyewaan infrastruktur jaringan, perolehan
spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas, penyediaan
dan pengelolaan kapasitas jaringan, pemeliharaan sistem secara
berkelanjutan, serta pengoperasian seluruh sistem pendukung layanan.
Biaya-biaya tersebut tetap harus ditanggung untuk menjaga kesiapan dan
ketersediaan
layanan
secara
menyeluruh,
terlepas
dari
tingkat
penggunaan aktual oleh pelanggan.
53. Bahwa operator pada hakikatnya telah menyediakan kesiapan kapasitas
jaringan agar pelanggan dapat menggunakan layanan secara sewaktu-
waktu selama masa berlaku berlangsung, sesuai dengan parameter
(volume dan masa berlaku) yang telah disepakati. Penyediaan tersebut
tidak bersifat conditional terhadap tingkat konsumsi aktual, melainkan
merupakan komitmen layanan yang melekat sejak awal periode
penggunaan.
54. Bahwa konsekuensinya, kewajiban operator untuk menyediakan akses
terhadap jaringan tetap berjalan secara penuh sepanjang masa berlaku
paket, tanpa bergantung pada apakah pelanggan menggunakan seluruh
volume layanan internet yang tersedia atau tidak. Dengan demikian, tidak
terdapat korelasi langsung antara tingkat penggunaan aktual dengan
beban biaya yang telah ditanggung oleh operator.
55. Bahwa dalam kerangka tersebut, sisa volume yang tidak digunakan oleh
pelanggan tidak dapat dipandang sebagai sumber keuntungan tambahan
bagi operator, karena kapasitas jaringan telah disiapkan dan dialokasikan
untuk pelanggan tersebut, tanpa dapat dimanfaatkan kembali, baik oleh
Indosat maupun pelanggan lain.
56. Biaya penyediaan kapasitas, termasuk amortisasi aset jaringan dan biaya
operasional lainnya, tetap timbul dan tidak berkurang akibat tidak
digunakannya sebagian kuota oleh pelanggan.
298
57. Bahwa dengan pemahaman tersebut, konstruksi Pemohon yang
mengaitkan sisa kuota dengan adanya nilai yang dianggap hilang tidak
memiliki dasar dalam karakter layanan internet seluler, karena yang
dibayarkan oleh pelanggan bukanlah harga atas suatu barang, melainkan
hak akses terhadap jaringan dalam periode tertentu. yang telah disediakan
dan siap digunakan selama masa berlaku layanan berlangsung.
58. Bahwa oleh karena itu, sepanjang layanan telah disediakan sesuai dengan
hubungan kontraktual yang telah disepakati, tidak digunakannya sebagian
akses oleh pelanggan dalam periode tersebut tidak dapat dikualifikasikan
sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh operator, melainkan merupakan
konsekuensi dari model layanan berbasis akses yang secara inheren
dibatasi oleh dimensi waktu dan penggunaan.
59. Bahwa setelah menguraikan karakter layanan internet seluler secara
komprehensif, Pihak Terkait menilai bahwa dalil Pemohon pada hakikatnya
tidak diarahkan pada pengujian norma tarif sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan yang diuji, melainkan berupaya mempersoalkan konsekuensi
operasional dari desain layanan yang dalam praktiknya ditentukan oleh
kondisi teknis jaringan, pola penggunaan pelanggan, serta strategi
penyediaan layanan oleh operator. Dengan demikian, isu yang diangkat
oleh Pemohon secara sistematis berada di luar ruang lingkup norma a quo.
60. Bahwa norma yang diuji pada pokoknya mengatur kerangka penetapan
tarif serta kewenangan Pemerintah dalam melakukan pengaturan dan
pengawasan terhadap tarif layanan telekomunikasi, dengan tujuan
menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlanjutan
industri, dan persaingan usaha yang sehat. Norma tersebut berfungsi
sebagai dasar pembentukan harga layanan, dan tidak dimaksudkan untuk
mengatur desain produk, mekanisme operasional, maupun siklus
penggunaan layanan oleh pelanggan.
61. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon secara implisit telah menggeser
objek pengujian dari norma tarif menjadi keberatan terhadap berakhirnya
masa berlaku layanan, dengan membangun konstruksi bahwa kuota
Ketidaksesuaian Dalil Pemohon dengan Ruang Lingkup
Pengaturan Norma Tarif
299
merupakan suatu nilai yang tidak boleh hilang. Pendekatan tersebut pada
dasarnya merupakan reinterpretasi sepihak terhadap karakter produk
layanan, dan bukan merupakan pengujian terhadap norma undang-
undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
62. Bahwa pendekatan tersebut menunjukkan kekeliruan mendasar dalam
memahami struktur layanan telekomunikasi, di mana parameter layanan
seperti volume layanan internet dan masa berlaku layanan diperlakukan
sebagai objek hukum yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya, parameter
tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengendalian penggunaan
dalam suatu sistem layanan yang terintegrasi, yang tidak dapat dipisahkan
dari pengelolaan kapasitas jaringan secara keseluruhan.
63. Bahwa dalil Pemohon yang menyamakan kuota dengan objek bernilai
ekonomi yang tidak boleh berakhir juga mengabaikan fakta bahwa dalam
praktik penyelenggaraan layanan, nilai yang diberikan kepada pelanggan
bukan terletak pada “sisa penggunaan”, melainkan pada ketersediaan
layanan dan kesiapan kapasitas jaringan yang harus dijaga oleh operator
selama masa berlaku layanan berlangsung. Operator tetap berkewajiban
memastikan jaringan tersedia setiap saat melalui investasi infrastruktur,
pemeliharaan jaringan, serta pengelolaan trafik secara real-time, terlepas
dari tingkat pemanfaatan oleh pelanggan.
64. Bahwa dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon pada
dasarnya bukan merupakan kerugian yang bersumber dari norma tarif,
melainkan konsekuensi dari pilihan penggunaan layanan oleh pelanggan
dalam periode yang telah disepakati. Dalam praktiknya, pelanggan
memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan layanan
dalam batas waktu tersebut, sehingga konsekuensi atas sisa penggunaan
tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab normatif pembentuk
undang-undang.
65. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon yang mengaitkan berakhirnya masa
berlaku layanan dengan pelanggaran hak konstitusional, termasuk hak
atas pendidikan dan akses informasi, tidak memiliki dasar yang tepat,
karena dalam praktiknya tidak terdapat penghilangan akses terhadap
layanan internet, melainkan semata-mata berakhirnya hak penggunaan
300
sesuai parameter layanan yang telah disepakati. Layanan tetap tersedia
dan dapat diakses melalui berbagai pilihan paket, sehingga tidak terdapat
hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional
yang didalilkan.
66. Bahwa dalam konteks perlindungan konsumen, hubungan antara Pihak
Terkait dan pelanggan telah dilaksanakan secara transparan dan
berdasarkan persetujuan yang sah, di mana seluruh parameter layanan,
termasuk harga, volume layanan internet, dan masa berlaku layanan, telah
disampaikan secara jelas melalui syarat dan ketentuan layanan, serta
didukung dengan pemberian notifikasi secara berkala mengenai sisa kuota
dan masa berlaku paket. Dengan demikian, pelanggan menggunakan
layanan secara sadar dan berdasarkan informasi yang memadai (informed
consent), sehingga tidak terdapat praktik yang menyesatkan, tidak adil,
maupun bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.
67. Bahwa rujukan Pemohon terhadap praktik di beberapa yurisdiksi lain yang
mengenal fitur rollover tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai
konstitusionalitas norma a quo, mengingat desain layanan dalam industri
telekomunikasi bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi masing-
masing pasar, termasuk struktur biaya, tingkat kepadatan jaringan, serta
profil konsumsi pelanggan. Dalam praktik global, berbagai model layanan
berjalan
berdampingan
tanpa
adanya
kewajiban
hukum
untuk
menyeragamkan satu model tertentu sebagai standar umum.
68. Bahwa dalam praktik industri yang kompetitif, keberadaan berbagai model
paket, baik dengan masa berlaku layanan tetap maupun dengan
fleksibilitas tambahan, justru mencerminkan bahwa kebutuhan pelanggan
telah diakomodasi melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, intervensi
untuk
menyeragamkan
model
layanan
berpotensi
mengganggu
keseimbangan antara inovasi produk, optimalisasi pengelolaan jaringan,
serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.
69. Bahwa lebih lanjut, dalam praktik aktual penyediaan layanan oleh Indosat,
mayoritas pelanggan masih menggunakan paket dengan karakteristik
masa berlaku layanan tertentu tanpa fitur rollover, yang umumnya
menawarkan struktur harga yang lebih sederhana dan terjangkau sesuai
301
kebutuhan penggunaan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa
preferensi terhadap paket non rollover merupakan pilihan dominan di
pasar, khususnya bagi segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga.
70. Bahwa apabila model layanan berbasis rollover dipaksakan sebagai
standar umum, hal tersebut berpotensi mengabaikan kebutuhan mayoritas
pelanggan, sekaligus mengurangi ketersediaan paket dengan harga yang
lebih ekonomis yang selama ini menjadi akses utama masyarakat dalam
memperoleh layanan internet seluler.
71. Bahwa selain itu, pendekatan tersebut juga berpotensi menimbulkan
implikasi nyata dalam praktik penyelenggaraan layanan, antara lain
terganggunya perencanaan kapasitas jaringan yang selama ini disusun
secara terukur, meningkatnya beban operasional akibat perubahan pola
trafik yang tidak terprediksi, serta potensi penyesuaian harga layanan yang
pada akhirnya dapat merugikan pelanggan secara keseluruhan.
72. Bahwa dalam kerangka tersebut, jelas bahwa yang dipersoalkan oleh
Pemohon bukanlah konstitusionalitas norma tarif, melainkan preferensi
terhadap desain layanan tertentu yang merupakan bagian dari dinamika
industri dan mekanisme pasar, sehingga tidak tepat untuk diuji dalam
forum pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
73. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon tidak memenuhi karakter sebagai
isu konstitusional, melainkan merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap
praktik layanan yang sah dan lazim dalam industri telekomunikasi.
74. Bahwa dengan demikian, permohonan a quo tidak memiliki dasar
konstitusional untuk mengubah, membatalkan, atau menafsirkan ulang
norma tarif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diuji.
75. Bahwa seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait secara
konsisten menunjukkan bahwa:
a. Layanan seluler bergantung pada spektrum frekuensi radio yang
merupakan sumber daya alam yang terbatas dan pengelolaannya
berada di bawah kewenangan negara, dilisensikan kepada operator
Kesimpulan Substansi Pihak Terkait/Indosat
302
untuk jangka waktu tertentu, dengan cakupan wilayah tertentu, serta
dengan kewajiban penggunaan yang optimal dan tidak menimbulkan
interferensi.
b. layanan internet seluler merupakan jasa penyediaan akses terhadap
jaringan telekomunikasi, bukan transaksi jual beli barang yang
menimbulkan hak milik permanen.
c. paket internet merupakan hubungan kontraktual yang mencakup
kesepakatan terkait harga, volume penggunaan, dan masa berlaku
sebagai satu kesatuan yang membentuk struktur layanan dalam
bentuk hak akses.
d. istilah yang dikenal sebagai “kuota hangus” tidak tepat, karena yang
berakhir adalah masa berlaku hak akses layanan sesuai parameter
yang disepakati, bukan hilangnya objek milik pelanggan.
e. dalam praktiknya, Indosat menyediakan berbagai varian paket layanan
dengan karakteristik yang beragam sebagai bentuk pemenuhan
kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda untuk menjaga inklusivitas
layanan.
f. sisa penggunaan yang tidak dimanfaatkan oleh pelanggan tidak
mengubah karakter layanan sebagai hak akses yang telah disediakan
selama masa berlaku layanan.
g. tidak terdapat dasar untuk menganggap sisa penggunaan kuota
sebagai suatu nilai yang berdiri sendiri di luar kerangka layanan yang
telah disepakati.
h. Indosat mengimbau pelanggan untuk memilih layanan sesuai dengan
kebutuhan penggunaan masing-masing.
76. Bahwa berdasarkan keseluruhan penjelasan Pihak Terkait, dalil-dalil
Pemohon yang berangkat dari asumsi bahwa kuota internet merupakan
objek yang dimiliki secara penuh dan tidak dapat berakhir pada saat masa
berlaku layanan habis, tidak sejalan dengan sifat layanan, struktur tarif,
maupun mekanisme teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler.
77. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon pada hakikatnya tidak menunjukkan
adanya persoalan konstitusionalitas norma tarif, melainkan mencerminkan
pemahaman yang tidak tepat terhadap struktur tarif layanan internet
303
seluler, yang secara inheren terdiri dari parameter harga, volume, dan
masa berlaku layanan sebagai satu kesatuan.
78. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo tidak menunjukkan adanya
pertentangan norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, melainkan lebih merupakan perbedaan pandangan
terhadap desain dan karakteristik layanan, yang berada dalam ranah
praktik penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
79. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak tepat untuk
ditempatkan sebagai isu konstitusional dalam pengujian undang-undang,
melainkan lebih tepat dipahami sebagai bagian dari dinamika preferensi
layanan dalam industri telekomunikasi, yang dalam praktiknya telah
diakomodasi melalui berbagai pilihan produk yang tersedia bagi
masyarakat.
80. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka permohonan a quo
pada dasarnya tidak memiliki relevansi konstitusional terhadap norma
yang diuji.
C.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait
dalam hal ini PT Indosat Tbk, memohon kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau
2. Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak
beralasan menurut hukum.
KETERANGAN TAMBAHAN
A.
TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN DAN CATATAN YANG MULIA
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI
Struktur Layanan Data Internet serta Implikasinya terhadap Sisa Kuota
1.
Pihak Terkait memahami bahwa istilah "beban" menjadi pertanyaan Yang
Mulia Majelis Hakim pada persidangan tanggal 16 April 2026, hal mana
perlu kami jabarkan secara lebih konkret agar tidak menimbulkan kesan
304
yang tidak proporsional. Izinkan Pihak Terkait menjelaskan melalui uraian
berikut.
2.
Layanan data internet pada dasarnya merupakan layanan akses
terhadap kapasitas jaringan yang disediakan oleh operator seluler. Sejak
pelanggan memilih dan mengaktifkan paket layanan, kapasitas jaringan
telah dialokasikan dan didedikasikan untuk pelanggan tersebut dan
penyediaannya tetap harus dijaga sepanjang masa berlaku layanan,
terlepas dari tingkat pemanfaatan aktual oleh pelanggan.
3.
Hal ini bersumber dari karakter mendasar jasa layanan data internet
sebagai layanan berbasis real-time utilization atas kapasitas jaringan
yang bersifat terbatas—sebagaimana telah kami uraikan dalam
keterangan kami pada tanggal 16 April 2026.
4.
Struktur biaya penyediaan layanan tidak ditentukan secara sepihak oleh
penyelenggara, melainkan telah diatur secara rinci dalam Lampiran V
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021
(”Permenkominfo 5/2021”) dengan menetapkan komponen biaya serta
tata cara perhitungan tarif jasa telekomunikasi. Adapun beberapa
komponen biaya yang timbul secara konkret, antara lain meliputi:
• Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP
Frekuensi), dimana BHP Frekuensi kami bayarkan kepada negara
setiap tahun tanpa tergantung pada tingkat konsumsi aktual
pelanggan;
• Biaya Operasional Jaringan, hal ini mencakup biaya operasional
jaringan akses (Radio Access Network/RAN, termasuk BTS, Transport
Network, Core Network, Data Centre dan aspek teknis lainnya yang
wajib kami pastikan berjalan dan beroperasi 24 jam sehari, 7 hari
seminggu, sepanjang masa berlaku;
• Biaya Pendukung Aktivitas Penyediaan Layanan, hal ini mencakup
biaya-biaya
pendukung
lainnya
dalam
rangka
mendukung
penyelenggaraan jasa telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas
pada biaya pemasaran dan biaya distribusi.
5.
Selain itu, dalam Lampiran V Permenkominfo 5/2021 juga memuat
pedoman teknis perhitungan tarif yang secara rinci mencakup
305
komponen lainnya seperti biaya sewa bandwidth domestik maupun
internasional, sumber daya manusia, serta biaya administrasi yang
menjadi dasar penetapan tarif yang merupakan hasil perhitungan terukur
dan berbasis pada komponen biaya yang nyata.
6.
Dengan demikian, kewajiban teknis dan finansial tersebut pada dasarnya
telah timbul sejak - bahkan sebelum layanan diaktifkan dan terus berjalan
sepanjang masa berlaku layanan. Oleh karena itu, “beban” yang dirujuk
dalam persidangan pada tanggal 16 April 2026, perlu dipahami sebagai
konsekuensi dari penyediaan layanan, bukan sebagai suatu hal yang
bersifat negatif.
7.
Izinkan Indosat untuk kembali memberikan penjelasan, mengingat masih
terdapat kesalahpahaman di masyarakat terkait istilah “kuota hangus”
yang secara konseptual kurang tepat. Kami berterima kasih atas
kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan klarifikasi ini secara
lebih terang.
8.
Hubungan hukum antara Indosat dan pelanggan adalah perikatan
kontraktual yang objeknya bukan suatu benda atau barang, melainkan
prestasi berupa penyediaan akses terhadap kapasitas jaringan dalam
parameter volume dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.
9.
Dalam kerangka tersebut, berakhirnya masa berlaku paket bukan
merupakan “hangusnya” suatu benda milik pelanggan, melainkan
pemenuhan kewajiban kontraktual Indosat yang telah menyediakan hak
akses kepada pelanggan untuk volume dan pada waktu tertentu sesuai
dengan yang diperjanjikan, terlepas hak akses tersebut digunakan atau
tidak oleh pelanggan.
10. Sisa kuota yang tidak terpakai tidak “berpindah” ke mana pun, baik ke
Indosat, pelanggan lain, maupun ke “jaringan” dalam pengertian abstrak,
melainkan mencerminkan bahwa kapasitas jaringan telah disediakan dan
dapat diakses selama masa layanan berlangsung. Oleh karena itu, yang
berakhir adalah hak akses pelanggan atas kapasitas tersebut sesuai
jangka waktu yang disepakati, bukan suatu kehilangan atas hak milik
yang dapat dipertahankan dalam kerangka hukum kebendaan.
306
11. Lebih lanjut, penting untuk ditegaskan bahwa kerangka kontraktual
sebagaimana diuraikan di atas telah tercermin dalam seluruh
dokumentasi layanan yang Indosat sampaikan kepada pelanggan,
dimana pelanggan perlu membaca dan memahami, syarat dan ketentuan
layanan.
12. Dengan demikian, parameter waktu yang melekat pada setiap paket
bukan merupakan ketentuan yang tersembunyi atau sepihak, melainkan
bagian dari kesepakatan yang telah dikomunikasikan secara terbuka
sejak sebelum pelanggan memutuskan untuk berlangganan.
13. Indosat memastikan bahwa penyampaian informasi mengenai layanan,
termasuk syarat dan ketentuan, dilakukan secara berlapis dan mudah
diakses oleh pelanggan pada setiap tahap penggunaan layanan.
Informasi tersebut telah tersedia sejak sebelum pelanggan melakukan
aktivasi melalui berbagai materi pemasaran di kanal resmi Indosat. Pada
saat aktivasi, Pihak Terkait juga menyertakan informasi yang
mengarahkan pelanggan untuk mengakses syarat dan ketentuan secara
lengkap, hal mana pelanggan tetap dapat memperoleh informasi tersebut
setiap saat melalui aplikasi, situs resmi Indosat, maupun kanal layanan
pelanggan resmi lainnya yang disediakan oleh Indosat.
14. Jauh sebelum perkara a quo bergulir, Indosat memahami adanya
keberagaman segmen pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda.
Sejalan dengan hal tersebut, Indosat secara konsisten menghadirkan
berbagai inovasi produk yang memberikan fleksibilitas lebih bagi
pelanggan, antara lain:
Freedom Combo, yang menyediakan fitur rollover sehingga sisa
volume yang telah disediakan dapat digunakan pada periode
berikutnya hingga jangka waktu tertentu, dengan syarat dilakukannya
perpanjangan layanan;
Freedom U, yang memungkinkan akumulasi sisa kuota dalam hal
pelanggan melakukan pembelian paket lanjutan dengan nilai tertentu;
Inovasi yang Telah Dikembangkan Indosat
307
AlwaysOn
(AON),
yang
menyediakan
fitur
rollover
yang
memungkinkan pelanggan menggunakan volume internet yang telah
disediakan, sepanjang masa berlaku kartu perdana masih berada
dalam masa aktif.
15. Dalam penyelenggaraan layanan, Indosat tidak memandang seluruh
pelanggan secara seragam. Indosat justru telah membangun ekosistem
layanan yang berjenjang—dari paket sederhana harian untuk masyarakat
dengan kebutuhan dasar, hingga paket dengan fitur rollover untuk
pelanggan yang memerlukan fleksibilitas lebih.
16. Keberagaman ini lahir dari pemahaman bahwa tidak ada satu model
layanan yang mampu menjawab seluruh kebutuhan rakyat Indonesia
yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari perkotaan hingga
daerah 3T, dari pelajar hingga pelaku UMKM.
17. Berdasarkan data per 31 Maret 2026, data menunjukkan bahwa 95%
pelanggan paket internet Indosat masih memilih paket non-rollover,
sementara hanya 5% yang memilih paket rollover. Dalam konteks ini,
menerapkan satu bentuk dengan model bisnis rollover justru berpotensi
meniadakan pilihan dari pelanggan yang selama ini lebih memilh paket
yang sederhana dengan harga lebih terjangkau yang dimungkinkan
dengan model paket yang berbatas waktu.
18. Oleh karena itu, mekanisme seperti rollover pada dasarnya merupakan
fitur tambahan yang bersifat opsional dan tidak dapat dipisahkan dari
pertimbangan teknis maupun model layanan yang mendasarinya, dan
kehadirannya dalam sebagian produk Indosat justru merupakan bukti
nyata inovasi yang bertanggung jawab pada kebutuhan pelanggan telah
308
berjalan sebagaimana mestinya. Dengan mengabulkan permohonan
Para Pemohon, akan mengakibatkan penerapan fitur rollover sebagai
satu-satunya pilihan bagi pelanggan. Hal ini, menjadi kontraproduktif dan
justru menghilangkan pilihan yang selama ini menjadi kekuatan
ekosistem layanan telekomunikasi nasional dalam melayani masyarakat
yang beragam kebutuhannya.
19. Indosat secara konsisten mengembangkan inovasi layanan dengan
memperhatikan kebutuhan spesifik berbagai kelompok masyarakat
dalam
ekosistem
digital.
Pendekatan
ini
diwujudkan
melalui
pengembangan produk, program, dan inisiatif yang bersifat segmentatif
serta berbasis kebutuhan nyata di lapangan, antara lain:
Segmen Pendidikan – relevan dengan Perkara 33. Indosat telah
menghadirkan paket khusus bagi siswa maupun guru dengan skema
kuota yang lebih terjangkau dan terfokus. Bahkan, dalam situasi
tertentu seperti masa pembelajaran jarak jauh di tahun 2020, Indosat
turut mendukung penyediaan kuota internet untuk akses ke puluhan
platform pendidikan digital guna memastikan keberlangsungan proses
belajar mengajar secara daring. Di daerah 3T, program ini memiliki
signifikansi lebih besar mengingat terbatasnya alternatif akses internet
yang tersedia bagi pelajar.
Dukungan ini juga diberikan ke sekolah-sekolah yang mengalami
kesulitan mendapatkan akses internet dengan memberikan bantuan
berupa 1.000 unit modem & akses internet gratis sebesar 375GB per
modem kepada sekitar 400 institusi pendidikan di daerah 3T
(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui program Sedekah Kuota,
yang diberikan sebagai bentuk dedikasi Indosat untuk mendukung
pendidikan di Indonesia.
Inovasi untuk Beragam Segmen Masyarakat
309
Segmen Ekonomi Informal dan UMKM – relevan dengan Perkara 273.
Indosat juga memperhatikan kebutuhan pelaku ekonomi dan sektor
produktif, termasuk pengemudi transportasi daring (ojol) dan pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk segmen ini, Indosat
menyediakan paket layanan yang dirancang khusus untuk pengemudi
ojek online dan pelaku bisnis UMKM dengan kuota yang lebih besar
untuk penggunaan aplikasi operasional, serta program pemberdayaan
UMKM melalui pelatihan dan inisiatif digitalisasi usaha.
Di sisi lain, Indosat juga secara konsisten berperan aktif dalam
mendukung pemerintah sebagai garda
terdepan komunikasi,
khususnya pada situasi darurat dan bencana. Indosat melakukan
langkah-langkah cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga,
antara lain melalui optimalisasi jaringan serta pemberian paket
310
komunikasi darurat yang diberikan secara gratis kepada daerah
terdampak.
20. Keseluruhan inovasi segmentatif tersebut membuktikan satu hal yang
mendasar yaitu pasar layanan data internet di Indonesia tidak monolitik,
dan Indosat telah merespons kenyataan itu secara konsisten jauh
sebelum perkara a quo muncul. Misi kami adalah untuk menyediakan
akses internet secara inklusif kepada semua segmen pelanggan tanpa
terkecuali.
21. Dengan demikian, fleksibilitas dalam layanan data internet pada
praktiknya telah diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang
komprehensif, baik melalui desain produk, segmentasi layanan, maupun
program pemberdayaan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan
layanan.
311
22. Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, Indosat telah menyediakan
beragam pilihan paket data dengan variasi volume, masa aktif dari jangka
pendek hingga panjang, serta struktur harga yang beragam, sehingga
pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan
dan pola penggunaannya.
23. Yang Mulia, dalam persidangan tanggal 16 April 2026, telah diangkat
pertanyaan mengenai pemaknaan prinsip fairness dalam penetapan tarif
layanan data internet, serta implikasi dari kemungkinan perubahan
menjadi satu model layanan yang berbasis volume tanpa parameter
waktu.
24. Izinkan kami terlebih dahulu menegaskan bahwa penerapan tarif layanan
telekomunikasi tidak merupakan kebijakan yang berdiri sendiri,
melainkan berada dalam kerangka pengaturan dan pengawasan yang
ketat oleh Pemerintah, di mana susunan tarif, formula tarif, dan skema
pembayaran wajib dilaksanakan secara akuntabel serta tidak boleh
mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat,
maupun keberlangsungan layanan kepada masyarakat.
25. Dalam kerangka tersebut, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib
menyampaikan pelaporan penerapan tarif secara berkala kepada
Pemerintah, yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan
evaluasi dan pengawasan, sehingga prinsip fairness tidak hanya
tercermin dalam hubungan antara operator dan pelanggan, tetapi juga
Pemaknaan Fairness dalam Layanan Internet dan Risiko
Sistemik atas Penyeragaman Model Layanan
312
dijaga melalui mekanisme pengawasan negara. Hal ini juga sejalan
dengan Lampiran VI Permenkominfo 5/2021 yang mengatur secara rinci
mekanisme pengawasan dan pengendalian penerapan tarif jasa
telekomunikasi.
26. Sejalan dengan itu, Indosat memandang bahwa fairness kurang tepat
dimaknai sebagai kewajiban untuk menyeragamkan satu model layanan
bagi seluruh pelanggan, melainkan justru terwujudnya inklusivitas melalui
tersedianya pilihan layanan yang mampu menjawab kebutuhan
masyarakat yang beragam.
27. Dalam konteks ini, perlu pula ditegaskan bahwa model layanan data
internet yang menggabungkan parameter volume dan waktu tertentu
merupakan best practice yang berlaku secara internasional dan diakui
sebagai mekanisme paling efektif dan inklusif untuk mendistribusikan
akses jaringan kepada berbagai segmentasi pelanggan. Model ini
memungkinkan operator untuk merencanakan kapasitas jaringan secara
optimal, menjaga kualitas layanan, dan pada saat yang sama
menghadirkan variasi produk yang terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat.
28. Oleh karena itu, Indosat menyediakan berbagai model layanan dengan
karakteristik yang berbeda, di mana parameter waktu bukan sekadar
aspek tambahan, melainkan bagian penting dalam memastikan layanan
tetap terjangkau, terstruktur, dan dapat direncanakan secara baik oleh
penyelenggara maupun pelanggan.
29. Menjawab pertanyaan Yang Mulia mengenai kemungkinan layanan
berbasis volume tanpa parameter waktu, secara teknis model tersebut
membawa konsekuensi terhadap pengelolaan jaringan karena operator
harus menyediakan kapasitas untuk jangka waktu yang tidak dapat
diprediksi, yang pada akhirnya akan memengaruhi perencanaan
kapasitas serta pengelolaan jaringan secara keseluruhan, yang
berpotensi mendorong perubahan atau kenaikan pada struktur tarif
secara umum.
30. Untuk mempermudah pemahaman, kondisi tersebut dapat dianalogikan
seperti hotel dengan jumlah kamar terbatas. Apabila setiap tamu
313
diperbolehkan menyimpan sisa waktu menginap untuk digunakan
kembali di masa mendatang tanpa batas, maka pihak hotel tidak dapat
memprediksi tingkat hunian pada waktu tertentu. Akibatnya, hotel harus
menambah kapasitas secara signifikan atau menghadapi risiko
penurunan kualitas layanan.
31. Analogi ini menggambarkan bahwa tanpa adanya batasan waktu,
pengelolaan kapasitas menjadi tidak terukur dan sulit diprediksi.
Meskipun sektor telekomunikasi memiliki karakteristik yang berbeda,
mekanisme dasar pengelolaan kapasitas dalam sistem yang terbatas
tetap menghadapi tantangan yang serupa.
32. Dalam kondisi tersebut, hilangnya parameter waktu juga akan
mengurangi fleksibilitas dalam desain produk sehingga pilihan layanan
yang saat ini beragam dapat menjadi lebih terbatas, padahal selama ini
terdapat banyak pelanggan yang mengandalkan paket layanan
sederhana, baik harian maupun mingguan, untuk memenuhi kebutuhan
dasar mereka dalam berkomunikasi dan beraktivitas, yang hanya dapat
tetap tersedia karena adanya fleksibilitas dalam perancangan layanan
termasuk penggunaan parameter waktu.
33. Dengan demikian, menurut hemat kami, prinsip fairness dalam layanan
data internet sebaiknya dipahami sebagai keseimbangan antara
perlindungan konsumen, transparansi, keberagaman pilihan layanan,
serta keberlanjutan kualitas jaringan, di mana keberagaman model
layanan bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan justru
mekanisme untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang
berbeda-beda dapat tetap terlayani secara proporsional.
34. Yang Mulia, sebagaimana dikemukakan oleh H.L.A. Hart, terdapat prinsip
bahwa hal yang sama diperlakukan sama, sementara perbedaan kondisi
dapat dijawab melalui perlakuan yang berbeda secara proporsional.
Dengan kata lain, kesetaraan tidak selalu identik dengan penyeragaman.
35. Pendekatan yang sama juga tercermin dalam berbagai pertimbangan
Mahkamah Konstitusi, dimana mana salah satunya adalah Putusan No.
55/PUU-XVIII/2020,
yang
pada
pokoknya
menegaskan
bahwa
perbedaan perlakuan tidak dapat langsung dipandang sebagai
314
ketidakadilan, sepanjang didasarkan pada kondisi yang objektif dan
memiliki dasar yang rasional.
36. Oleh karena itu, keberagaman model layanan justru menjadi cara untuk
menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat yang memang
beragam, sehingga masing-masing dapat terlayani secara proporsional.
37. Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat bahwa setiap perubahan
terhadap model layanan tidak hanya berdampak pada aspek teknis atau
bisnis, tetapi juga membawa konsekuensi yang nyata terhadap akses
masyarakat terhadap layanan itu sendiri.
38. Yang Mulia, Pihak Terkait ingin menegaskan terlebih dahulu: “kerugian”
yang paling signifikan apabila permohonan dikabulkan justru akan
dirasakan oleh para pelanggan itu sendiri, terutama mereka yang selama
ini mengandalkan layanan dengan batas waktu tertentu yang lebih
terjangkau.
39. Sebagai gambaran, kebutuhan masyarakat terhadap layanan data
internet tidaklah seragam. Di kota besar, terdapat pengguna yang
mengandalkan layanan secara intensif dan berlangganan paket dengan
masa berlaku panjang untuk menunjang aktivitas kerja dan mobilitasnya.
Di sisi lain, di daerah terpencil di Indonesia, terdapat pula masyarakat
yang mengakses layanan secara lebih terbatas, dengan membeli paket
harian atau mingguan yang lebih terjangkau harganya agar sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan pada saat itu.
40. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan di atas, saat ini, lebih dari 50%
pelanggan Indosat memilih Paket dalam bentuk Harian (1 hari, 2 hari, 3
hari) maupun Mingguan (5 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari dan 15 hari). Ini
315
menunjukkan bahwa keberagaman layanan internet Indosat tersedia dan
relevan untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
41. Hal ini merupakan realitas yang menunjukan bahwa layanan data internet
tidak dapat dirancang dengan satu pendekatan yang seragam, melainkan
perlu tetap memberikan ruang pilihan agar dapat menjangkau berbagai
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
42. Apabila sisa kuota diwajibkan untuk tetap berlaku selama masa aktif
kartu, maka implikasi yang timbul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
sistemik
terhadap
keseluruhan
penyelenggaraan
layanan
telekomunikasi. Hal tersebut pada permukaan tampak memberikan
tambahan manfaat, namun tidak mempertimbangkan implikasi terhadap
struktur biaya, pengelolaan jaringan, dan desain layanan secara
keseluruhan, justru berpotensi mengubah keseimbangan yang selama ini
memungkinkan layanan tetap terjangkau dan sesuai dengan standar
kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat.
43. Implikasi lainnya dari sisi kapasitas jaringan, dengan keadaan bahwa
spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang
dikuasai oleh negara dan biaya penggelaran jaringan yang tinggi, apabila
sisa kuota dari jutaan pelanggan harus terus diakumulasikan tanpa batas
waktu, tekanan terhadap kapasitas jaringan akan meningkat secara
signifikan dan tidak dapat terprediksi, yang pada akhirnya berpotensi
menimbulkan network congestion serta menurunkan kualitas layanan
bagi seluruh pengguna.
44. Lebih lanjut, dari sisi struktur tarif, kewajiban tersebut akan
mempengaruhi keseimbangan sistem yang saat ini telah diatur dan
diawasi oleh negara, di mana berdasarkan Permenkominfo 5/2021,
penetapan tarif dilakukan berdasarkan formula Pemerintah dengan
pendekatan cost-based pricing, sehingga apabila kewajiban rollover
diterapkan secara universal, struktur biaya penyediaan layanan akan
berubah secara mendasar dan pada akhirnya mendorong penyesuaian
tarif menjadi lebih tinggi, yang berpotensi memengaruhi keterjangkauan
layanan bagi masyarakat.
316
45. Terakhir, dari sisi desain layanan, penyeragaman model berbasis
akumulasi tanpa batas waktu (rollover) akan mengurangi ruang inovasi
dan
menghilangkan
keberagaman
produk
yang
selama
ini
memungkinkan layanan disesuaikan dengan kebutuhan berbagai
segmen masyarakat, termasuk paket harian, mingguan, maupun varian
terjangkau lainnya yang saat ini banyak digunakan.
46. Dalam keseluruhan konteks tersebut, dampak yang timbul tidak berhenti
pada penyelenggara layanan, melainkan akan dirasakan langsung oleh
masyarakat sebagai pengguna akhir, baik dalam bentuk penurunan
kualitas layanan, perubahan struktur tarif, maupun berkurangnya pilihan
layanan yang selama ini dapat diakses sesuai kebutuhan masing-masing.
47. Yang Mulia Majelis Hakim, selama lebih dari setengah abad, Indosat
hadir dan tumbuh sebagai bagian dari perjalanan panjang pembangunan
konektivitas di Indonesia dan menyaksikan secara langsung bagaimana
akses terhadap layanan telekomunikasi berkembang dari kebutuhan
dasar menjadi fondasi penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat. Dari pengalaman tersebut, kami memahami bahwa layanan
data internet hanya dapat berjalan dengan baik apabila dikelola sebagai
suatu sistem yang utuh, di mana pengaturan kapasitas, desain layanan,
dan struktur tarif saling menopang satu sama lain.
48. Dalam perkara ini, Indosat berpandangan bahwa pendekatan yang tepat
bukanlah menyederhanakan kompleksitas tersebut ke dalam satu model
yang seragam, melainkan menjaga ruang agar layanan dapat terus
berkembang secara adaptif, efisien, dan tetap relevan dengan kebutuhan
masyarakat. Dalam kerangka itu, Indosat akan terus menjalankan
perannya untuk memastikan layanan tetap tersedia dengan baik.
49. Akhir kata, sebagai kesimpulan dari seluruh pemaparan kami
sebelumnya, kami berpandangan bahwa aspirasi untuk menyeragamkan
suatu model layanan berbasis volume tanpa parameter waktu untuk
memenuhi kebutuhan satu segmen pelanggan dikhawatirkan akan
menimbulkan dampak kerugian kepada segmen pelanggan lainnya.
317
B.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait
dalam hal ini PT Indosat Tbk, memohon kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; atau
2. Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak
beralasan menurut hukum.
[2.10]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PT
XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. memberikan keterangan tertulis yang diterima
Mahkamah pada tanggal pada tanggal 16 April 2026 dan didengarkan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, serta
keterangan tambahan bertanggal 4 Mei 2026 dan didengarkan keterangannya
dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa,
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
2.
Bahwa selanjutnya, pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU
No. 48/2009”), menegaskan kembali kewenangan dimaksud berbunyi
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945…”
3.
Bahwa secara lex specialis, dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
318
(“UU No. 24/2003”) yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas UU RI No. 24/2003 juga menegaskan kewenangan dimaksud
dengan bunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945…”
4.
Bahwa ketentuan di atas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12/2011”)
terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa, “Dalam
hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi.”
5.
Bahwa berdasarkan Ketetapan dan Panggilan Sidang oleh Mahkamah
Konstitusi yang menetapkan XLSMART selaku Pihak Terkait dalam
perkara Pengujian Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
yang diregistrasi dalam Perkara No. 273 dan Perkara No. 33, maka
XLSMART diminta memberikan keterangannya dalam kedua perkara a
quo.
6.
Bahwa adapun pokok Permohonan Para Pemohon adalah menguji
secara materiil Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang ("UU No. 6/2023") yang mengubah Pasal 28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi ("UU No. 36/1999"). Dengan kata lain, objek
permohonan Para Pemohon dalam hirarki peraturan perundang-
undangan berada pada tingkat Undang-Undang, yang didalilkan Para
Pemohon sebagai norma pasal yang bertentangan dengan UUD 1945.
II.
KEDUDUKAN HUKUM XLSMART
319
1.
Bahwa XLSMART adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas
Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia
dan telah memperoleh pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia
cq. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (saat ini menjadi
Kementerian Hukum Republik Indonesia).
2.
Bahwa XLSMART adalah Penyelenggara Telekomunikasi baik Jaringan
maupun Jasa Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat
(1), Ayat (2), dan Ayat (3), serta Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang berbunyi
("PP No. 46/2021"):
Pasal 9
1)
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari:
a.
penyelenggaraan jaringan tetap;
b.
penyelenggaraan jaringan bergerak.
2)
Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam:
a.
penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
b.
penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak
jauh;
c.
penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
d.
penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
3)
Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam:
a.
penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
b.
penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
c.
penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
Pasal 14
a.
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:
a.
penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
b.
penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
c.
penyelenggaraan jasa multimedia;"
2.
Bahwa berdasarkan kategori Penyelenggara Telekomunikasi di atas,
XLSMART adalah pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi
sebagai berikut :
1.1. XLSMART selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan,
yakni:
a)
Jaringan bergerak seluler
b)
Jaringan tetap tertutup
c)
Jaringan tetap lokal Packet Switched
320
d)
Jaringan tetap lokal Circuit Switched
1.2. XLSMART selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jasa, yakni :
a)
Penyedia Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
(ITKP)
b)
Penyedia Jasa Konten (Content Provider)
c)
Penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider)
d)
Penyedia Jasa Gerbang Akses Internet (Network Access
Provider)
e)
Penyedia Jasa Sistem Komunikasi Data (Siskomdat)
f)
Penyedia Jasa Pusat Panggilan Informasi (Call Center)
3.
Bahwa XLSMART adalah perseroan terbatas terbuka yang merupakan
hasil penggabungan antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom
Tbk, serta PT Smart Telecom, terhitung efektif sejak tanggal 16 April
2025 yang secara kebetulan tepat pada hari ini tanggal 16 April 2026,
XLSMART sedang merayakan ulang tahun (anniversary) pertama.
4.
Bahwa XLSMART dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Jasa
Telekomunikasi secara spesifik sebagai Penyedia Jasa Internet, maka
dalam aktifitas komersialnya menyediakan layanan akses internet
kepada Pelanggan dalam bentuk beragam pilihan jenis layanan paket
kuota internet.
5.
Bahwa Permohonan Pemohon dalam persidangan a quo baik dalam
Perkara No. 273 maupun dalam Perkara No. 33 adalah berkaitan dengan
permasalahan seputar layanan paket kuota internet khususnya terkait
sisa kuota internet yang tidak lagi dapat dipergunakan Pelanggan ketika
masa berlaku paket berakhir. Atas dasar itu, Para Pemohon mendalilkan
kondisi dimaksud telah merugikan hak Para Pemohon sebagai
Pelanggan, konsumen, atau warga negara yang dilindungi oleh UUD
1945.
6.
Bahwa Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia
(ATSI) telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pihak
Terkait dalam perkara a quo dan permohonan tersebut telah pula
dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
321
berdasarkan Ketetapan No. 9.33/PUU/TAP.MK/PT/3/2026 tanggal 4
Maret 2026. XLSMART sendiri merupakan salah satu anggota ATSI.
7.
Bahwa walaupun ATSI sudah dinyatakan sebagai Pihak Terkait dalam
perkara a quo, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga
tetap memberikan kesempatan kepada XLSMART untuk ikut serta hadir
dalam persidangan dengan memanggil dan menetapkan XLSMART
selaku
Pihak
Terkait
berdasarkan
Ketetapan
No.
24.273/PUU/TAP.MK/PT/4 /2026 tanggal 2 April 2026 (untuk Perkara No.
273) dan Ketetapan No. 29.33/PUU/TAP.MK/PT/4/2026 tanggal 2 April
2026 (untuk Perkara No. 33) guna didengarkan secara langsung
keterangannya.
8.
Bahwa sebagaimana diketahui dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 7/2025”)
disebutkan bahwa, “Para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon;
b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait.”
9.
Bahwa selanjutnya, ketentuan pada Pasal 6 Ayat (1) PMK No. 7/2025
bahwasanya, “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
c yaitu: a. lembaga negara; b. badan hukum publik atau badan hukum
privat; c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau d. kelompok
orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sama atau perorangan.”
Kemudian dilanjutkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (2) PMK No. 7/2025
yang menerangkan bahwa, “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok
Permohonan, baik yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan
Mahkamah.”
10. Bahwa atas dasar Surat Ketetapan Mahkamah Konstitusi di atas, maka
XLSMART menurut hukum sah untuk menghadiri sidang dan
memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam kedua perkara
yaitu Perkara No. 273 maupun dalam Perkara No. 33.
322
III.
KEBERATAN
XLSMART
TERHADAP
ASPEK
FORMALITAS
PERMOHONAN PEMOHON
A.
URAIAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERKESESUAIAN
DENGAN KETENTUAN NORMA UNDANG-UNDANG YANG DIUJI
1.
Bahwa subjek uji materiil Mahkamah Konstitusi adalah Undang-
Undang terhadap UUD 1945. Dalam perkara ini, ketentuan Undang-
Undang yang diajukan uji materiil oleh Para Pemohon adalah Pasal
71 Angka (2) UU No. 6/2023, yang berbunyi sebagai berikut:
"(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan
oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa
Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;
(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan atau
tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha
yang sehat."
2.
Selanjutnya, Pasal 51A Ayat (2) huruf (b) UU RI No. 24/2003
menyebutkan bahwa: "Uraian mengenai hal yang menjadi dasar
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf
b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi:
...
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak
dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap
dirugikan
dengan
berlakunya
undang-undang
yang
dimohonkan untuk dilakukan pengujian;"
3.
Bahwa merujuk pada Permohonan Pemohon, dapat diketahui
pokok permohonan dimaksud adalah terkait kerugian Para
Pemohon dalam layanan paket kuota internet yang dianggap
melanggar dan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusi
Para Pemohon karena adanya ketentuan Pasal 71 Angka (2) UU
No. 6/2023 yang dapat kami uraikan sebagai berikut:
323
Nomor Perkara
Intisari Hak dan/atau Kewenangan
Konstitusi yang Dirugikan
Perkara No. 273
Hak untuk bekerja dan/atau memperoleh
penghasilan akibat kuota internet yang
hangus setelah jangka waktu tertentu;
Hak atas kepemilikan kuota internet yang
hangus setelah jangka waktu tertentu.
Perkara No. 33
Hak untuk mengikuti dan/atau memperoleh
pendidikan (perkuliahan) secara utuh akibat
kuota internet yang hangus setelah jangka
waktu tertentu;
Hak
untuk
memperoleh
manfaat
ilmu
pengetahuan dan teknologi akibat kuota
internet yang hangus setelah jangka waktu
tertentu;
Hak atas kepemilikan kuota internet yang
hangus setelah jangka waktu tertentu.
4.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidaksesuaian
antara isi dari uraian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional
Para Pemohon dengan ketentuan Undang-Undang yang diuji
materiil. Uraian Permohonan Pemohon menitikberatkan pada
“layanan kuota internet”, sedangkan ketentuan Undang-Undang
yang dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional
Para Pemohon tersebut, dalam hal ini ketentuan Pasal 71 Angka (2)
UU No. 6/2023 mengatur mengenai “tarif Penyelenggaraan
Telekomunikasi” secara umum, baik tarif Penyelenggaraan
Jaringan maupun tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
5.
Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang menguji norma
Pasal 71 Angka (2) UU No. 6/2023 dengan uraian kerugian yang
secara spesifik terkait dengan layanan kuota internet adalah tidak
berkesesuaian.
B.
KETENTUAN TERKAIT LAYANAN KUOTA INTERNET TIDAK DIATUR
DALAM UNDANG-UNDANG MELAINKAN DALAM PERATURAN
MENTERI
324
6.
Bahwa selain itu, perlu XLSMART sampaikan bahwa ketentuan
mengenai kuota internet diatur dalam produk hukum pada tingkat
Peraturan Menteri dalam hal ini Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi ("PMKD No. 5/2021"), yang merupakan salah satu
peraturan pelaksana dari UU No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 6/2023.
7.
Bahwa pada kenyataannya, Para Pemohon menguji norma hukum
Pasal 71 Angka (2) UU No. 6/2023 yang hanya menguraikan
mekanisme tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi dan pasal
dimaksud tidak mengatur secara spesifik dan eksplisit tentang
layanan kuota internet.
8.
Bahwa dikarenakan subjek uji materiil dalam peradilan Mahkamah
Konstitusi adalah Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka
seharusnya permohonan uji materiil terkait layanan kuota internet
diajukan oleh Para Pemohon ke Mahkamah Agung karena
ketentuan perihal kuota internet ini diatur pada tingkat Peraturan
Menteri, dalam hal ini PMKD 5/2021, bukan pada tingkatan Undang-
Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945,
Pasal 29 Ayat (1) UU No. 48/2009, Pasal 10 Ayat (1) UU No.
24/2003, serta Pasal 9 Ayat (1) UU No. 12/2011.
IV.
KETERANGAN XLSMART TERKAIT PERMOHONAN PEMOHON
A.
POSISI
DAN
PERAN
XLSMART
DALAM
INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI
1.
Bahwa tidak dapat dipungkiri industri telekomunikasi telah
menjadi
penggerak
perekonomian
nasional
melalui
penyediaan layanan konektivitas (broadband), penciptaan
lapangan kerja, pendorong ekonomi digital, dan terbukanya
peluang ekonomi baru diantaranya bagi penyedia infrastruktur
menara, jaringan distribusi perangkat dan layanan, hingga
agen-agen penjualan pulsa dan layanan komunikasi yang
tersebar hingga ke pelosok daerah.
325
2.
Bahwa adapun perkembangan signifikan pada industri
telekomunikasi adalah tingginya tingkat adopsi internet di
Indonesia. Akses terhadap layanan internet telah menjadi
kebutuhan dalam keseharian masyarakat, sehingga harus
diikuti dengan penguatan peran industri telekomunikasi
sebagai pilar utama transformasi digital.
3.
Bahwa XLSMART secara sadar memiliki tanggung jawab dan
peran strategis dalam industri telekomunikasi di Indonesia.
XLSMART mendukung setiap kebijakan dan program
Pemerintah pada sektor telekomunikasi yang mendorong pada
pemerataan
pembangunan
infrastruktur
layanan
telekomunikasi
di
seluruh
wilayah
Indonesia,
dan
mempercepat digitalisasi serta penerapan teknologi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
4.
Bahwa selain itu, salah satu bukti konkrit tanggung jawab dan
peran strategis XLSMART tersebut adalah kepatuhan dalam
pemenuhan segala kewajiban sebagai pemegang izin
Penyelenggaraan Telekomunikasi, baik kewajiban pelaporan
maupun kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan
Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi), Biaya Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio (ISFR), Biaya Kewajiban Universal
(USO), dan lain-lain, yang berdampak signifikan pada
penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak maupun
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5.
Bahwa dapat XLSMART sampaikan pada tahun 2024,
XLSMART sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi
telah memberikan kontribusi pada pendapatan negara
mencapai Rp.579.590.000.000,- (lima ratus tujuh puluh
sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) untuk
sektor pajak dan Rp.7.314.655.100.004,- (tujuh triliun tiga
ratus empat belas milyar enam ratus lima puluh lima juta
seratus ribu empat Rupiah) untuk PNBP.
326
6.
Bahwa XLSMART memiliki komitmen yang tinggi untuk
mendukung setiap program dan kebijakan Pemerintah di
sektor
telekomunikasi
dan
senantiasa
berusaha
menghadirkan layanan telekomunikasi terbaik bagi seluruh
masyarakat. Termasuk pada pokok Permohonan Pemohon
dalam kaitannya dengan layanan kuota internet, XLSMART
secara konsisten melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif
dalam menghadirkan ragam layanan paket kuota internet
sesuai
kebutuhan
Pelanggan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
7.
Bahwa XLSMART dapat memastikan praktik penyediaan
layanan kuota internet selama ini berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
pelaporan secara periodik sebagai bagian kewajiban sebagai
pemegang izin Penyelenggaraan Telekomunikasi kepada
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia.
B.
PEDOMAN
XLSMART
DALAM
MENYEDIAKAN
DAN
MENENTUKAN NAMA JENIS, LOKASI, VOLUME DATA, DAN
MASA BERLAKU LAYANAN PAKET KUOTA INTERNET
1.
Bahwa selain kewajiban pelaporan, XLSMART juga memiliki
kewajiban lain yaitu kewajiban atas komitmen pembangunan
infrastruktur telekomunikasi dan ada pula kewajiban untuk
tetap menjaga kualitas layanan (quality of service) yang
disediakan kepada para pelanggan atau pengguna.
2.
Bahwa pemenuhan kewajiban kualitas layanan di atas menjadi
prioritas untuk pengalaman konsumen (customer experience),
tetapi berhadapan dengan kenyataan kemampuan daya beli
pelanggan terbatas dan masih mahalnya biaya investasi di
sektor telekomunikasi di Indonesia.
3.
Bahwa bahkan dalam suatu hasil studi tentang harga layanan
internet, Indonesia berada di peringkat 17 (https://cable.co.uk/
atau https://bestbroadbanddeals.co.uk/) dibandingkan negara-
327
negara di dunia yang secara relatif mengindikasikan harga
layanan internet di Indonesia masih tergolong rendah
sementara
di
sisi
lain
tuntutan
penerapan
teknologi
telekomunikasi baru seperti 4G maupun 5G dan seterusnya
maupun tuntutan pemerataan pembangunan infrastruktur
telekomunikasi di daerah-daerah membutuhkan biaya yang
sangat besar.
4.
Bahwa XLSMART selama ini berupaya secara konsisten untuk
menemukan cara dan strategi yang paling efektif dan efisien
untuk menghadapi kenyataan situasi industri telekomunikasi di
Indonesia, agar layanan terus inovatif sesuai kebutuhan
masyarakat dengan level kualitas layanan yang terjaga
dengan baik dan tetap memberikan imbal hasil investasi yang
baik
pula
bagi
XLSMART
sebagai
penyelenggara
telekomunikasi.
5.
Bahwa XLSMART berusaha terus memahami tipologi
Indonesia untuk industri telekomunikasi, atas dasar itu pula
XLSMART hadir pada tahun 2025 lalu sebagai salah satu
penyelenggara telekomunikasi hasil penggabungan usaha
antar penyelenggara telekomunikasi sebelumnya yaitu PT XL
Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, serta PT Smart
Telecom.
6.
Bahwa meskipun terdapat fakta paradoks antara harga
layanan yang rendah dan biaya penyelenggaraan yang tinggi,
tetapi XLSMART tidak dapat secara bebas menetapkan tarif
penyelenggaraan
secara
sewenang-wenang.
Alasannya
adalah karena Pasal 27 UU No. 36/1999 telah menegaskan
bahwa
jenis
maupun
struktur
tarif
penyelenggaran
telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa
bahkan pada Pasal 71 Angka 2 UU No. 6/2023 yang
mengubah Pasal 28 UU No. 36/1999 yang menjadi norma
hukum yang diminta diuji oleh Para Pemohon secara tegas
mengatur bahwa penetapan besaran tarif oleh penyelenggara
328
jaringan
telekomunikasi
dan
penyelenggara
jasa
telekomunikasi
harus
didasarkan
pada
formula
yang
ditetapkan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Pemerintah Pusat
dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah
penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
7.
Bahwa berdasarkan amanat pada Pasal 71 Angka 2 UU No.
6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU 36/1999 dimaksud,
Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan yang
mengatur secara detail mengenai penetapan tarif dan
perlindungan konsumen telekomunikasi, antara lain:
a.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
b.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
c.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
576 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Pungutan Jasa
Telekomunikasi.
8.
Bahwa sepengetahuan XLSMART, pedoman regulasi di atas
dilakukan dalam rangka menyeimbangkan antara kebebasan
berusaha
bagi
penyelenggara
telekomunikasi
dengan
perlindungan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa
telekomunikasi, sekaligus menjaga persaingan usaha yang
sehat di sektor telekomunikasi, sehingga akan mendorong
pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang bersifat
capital
intensive
(investasi
infrastruktur
jaringan
telekomunikasi sangat besar) dan high fixed cost – low
marginal cost ke seluruh wilayah Indonesia.
9.
Bahwa bahkan dalam PMKD No. 5/2021 secara spesifik
mengatur mengenai sistem tarif paket (package tariff) yang
memungkinkan
penyelenggara
telekomunikasi
untuk
menawarkan
paket
layanan
berdasarkan
kombinasi
parameter, meliputi jenis layanan, lokasi layanan, volume data,
329
dan masa berlaku layanan (time-bound service). Penetapan
masa berlaku paket (validity period) merupakan bagian
integral dari sistem tarif paket yang telah diatur dan diakui oleh
regulasi yang berlaku.
10.
Bahwa lebih jauh lagi dalam Pasal 29 Ayat (2) PP 46/2021 jo.
Pasal 63 PMKD No. 5/2021 menerangkan bahwa dalam
penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdapat 3 (tiga) struktur
tarif yaitu tarif aktivasi, tarif berlangganan bulanan, dan tarif
penggunaan. Sebagai contoh dalam hal tarif penggunaan
yang
akan
dibebankan
oleh
penyelenggara
jasa
telekomunikasi
kepada
pelanggan,
maka
formula
perhitungannya sudah diatur sebagai berikut:
11.
Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan di atas, XLSMART kemudian menyusun
kebijakan komersial terkait penyediaan layanan internet dalam
berbagai nama dan bentuk paket internet sebagai pilihan bagi
para Pelanggan.
12.
Adapun informasi tentang paket internet ini dapat diakses oleh
Pengguna XLSMART melalui berbagai cara yaitu aplikasi
MyXL, XLSmart Center, MySmartfren, USSD Menu Browser
(UMB), brosur, selebaran, poster, termasuk namun tidak
terbatas pada Iklan-Iklan paket layanan yang bisa dilihat pada
sosial media resmi XLSMART seperti misalnya Instagram, X,
TikTok dan lain sebagainya.
Hal ini telah sejalan dengan PMKD No. 5/2021 Pasal 79 yang
diamanatkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib
mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara
benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit
meliputi:
a.
nama jenis Produk Layanan;
Tarif Penggunaan = biaya pokok penyediaan layanan +
biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan +
keuntungan
330
b.
besaran volume tarif;
c.
lokasi (area) layanan;
d.
masa berlaku tarif; dan
e.
korespondensi untuk informasi.
13.
Bahwa XLSMART dapat menjelaskan bahwa mekanisme
keberlakuan paket internet dimaksud adalah berdasarkan
jumlah kuota dan jangka waktu yang bervariasi. Apabila
Pelanggan (konsumen) bermaksud memperoleh layanan roll-
over kuota, maka Pelanggan harus membeli jenis paket yang
sama dimana perlu XLSMART sampaikan juga bahwa
ketentuan ini telah secara jelas dan eksplisit disampaikan
kepada konsumen dalam Syarat dan Ketentuan Layanan
produk. Adapun hal Ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7
Butir (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen ("UU No. 8/1999") yang menyatakan:
"Kewajiban pelaku usaha adalah:
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta
memberi
penjelasan
penggunaan,
perbaikan
dan
pemeliharaan;"
vide ketentuan Pasal 4 Butir (b) dan (c) UU No. 8/1999 yang
menyatakan:
b.
hak
untuk
memilih
barang
dan/atau
jasa
serta
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;"
vide ketentuan Pasal 5 butir (a) dan (b) UU No. 8/1999 yang
menyatakan:
"Kewajiban konsumen adalah :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau
jasa, demi keamanan dan keselamatan;
331
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa;"
C.
LAYANAN PAKET DATA KUOTA INTERNET ADALAH PRODUK
LAYANAN ATAS HAK AKSES INTERNET BUKAN PRODUK
BARANG YANG DAPAT BERALIH KEPEMILIKANNYA
1.
Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada
intinya juga menyatakan seolah-olah kuota internet merupakan
suatu "barang" yang dapat beralih hak kepemilikannya, hal
mana dapat kami kutip sebagai berikut:
Permohonan Pemohon dalam Perkara No. 273 (pada halaman
19):
Permohonan Pemohon dalam Perkara No. 33 (pada halaman
21):
2.
Bahwa atas pernyataan Para Pemohon tersebut, XLSMART
merujuk pada definisi Jasa Telekomunikasi dalam Pasal 1 butir
3 PMKD No. 5/2021, dinyatakan bahwa Jasa Telekomunikasi
merupakan layanan telekomunikasi untuk memenuhi keperluan
332
bertelekomunikasi
dengan
menggunakan
jaringan
Telekomunikasi. Dengan demikian, jelas bahwa dalam hal ini
yang diperjualbelikan yaitu “layanan” bukan ”barang”.
3.
Bahwa lebih lanjut lagi pada ketentuan Pasal 76 PMKD No.
5/2021 menyebutkan sebagai berikut:
"1. Penyelenggara jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak
satelit, dan/atau jaringan tetap berbasis circuit switched dapat
melakukan sistem penarifan Bundling dan/atau paket terhadap
tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59;
2. Sistem penarifan Bundling dan/atau paket sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 berupa pembebanan tarif penggunaan
oleh
Penyelenggara
kepada
Pelanggan
dengan
menggabungkan beberapa jenis tarif penggunaan layanan
berbeda dan/atau 1 (satu) jenis layanan dalam volume dan/atau
waktu tertentu ke dalam 1 (satu) jenis tarif."
Dari bunyi ketentuan pasal ini dapat ditarik suatu kesimpulan
sebagai berikut:
a.
Kuota lahir dari sistem penarifan (billing system);
b.
Kuota adalah hasil bundling/paket tarif dan bukan
merupakan objek yang berdiri sendiri;
c.
Yang ditagihkan adalah hak penggunaan layanan dalam
batas waktu tertentu.
4.
Bahwa dalam pandangan hukum XLSMART, kuota juga tidak
dapat masuk ke dalam definisi "benda" sebagaimana diatur
dalam Buku II KUH Perdata, dimana Pasal 499 KUH Perdata
menentukan bahwa benda adalah tiap barang dan tiap hak yang
dapat menjadi objek hak milik. Artinya, menurut ketentuan pasal
ini, benda mencakup barang (wujud) maupun hak (tidak
berwujud) sepanjang dapat dimiliki atau menjadi objek hak milik.
5.
Bahwa sehubungan dengan ”hak kepemilikan” ini, Pasal 570
KUH Perdata menentukan beberapa persyaratan hak milik,
sebagai berikut: (i) Dapat dikuasai penuh, (ii) Dapat dialihkan
333
bebas, dan (iii) Tidak dapat dihapus sepihak oleh pihak lain.
Dengan kata lain, dapat dilihat bahwa ketiga syarat tersebut
tidak sesuai dengan karakteristik kuota yakni: (i) Dapat hangus
sepihak (karena masa berlaku), (ii) Tidak bebas dialihkan, (iii)
Tidak dapat dipertahankan jika layanan dihentikan.
6.
Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa kuota bukan merupakan "benda" secara
hukum keperdataan dan hak yang dimiliki oleh konsumen
merupakan hak kontraktual untuk menggunakan jasa
telekomunikasi dalam batas tertentu dan bukan merupakan
hak milik kebendaan.
D.
INFORMASI RAGAM PILIHAN LAYANAN PAKET DATA KUOTA
INTERNET DAN SYARAT KETENTUAN SETIAP JENIS PAKET
DATA DAPAT DIAKSES PELANGGAN SECARA TERBUKA DAN
TRANSPARAN
1.
Bahwa XLSMART kembali menegaskan dalil kami pada bagian
terdahulu dimana pada intinya seluruh informasi mengenai
jumlah kuota dan jangka waktu berlakunya kuota, telah
disampaikan secara jelas dan eksplisit oleh XLSMART selaku
Pelaku Usaha kepada Pelanggan/Pengguna selaku konsumen
dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Produk, sesuai amanah
UU No. 8/1999.
2.
Bahwa untuk itu sebelum menjelaskan mengenai Syarat dan
Ketentuan Layanan (Terms and Conditions) terkait kuota
internet XLSMART, berikut kami sajikan sampel produk kartu
perdana XLSMART yang saat ini dipasarkan:
(Sampel) Kartu Perdana Brand XL
334
(Sampel) Kartu Perdana Brand Smartfren
(Sampel) Kartu Perdana Brand Axis
3.
Bahwa XLSMART dapat menjelaskan bahwa untuk pengisian
kuota internet pada kartu perdana tersebut, setiap layanan
kuota internet XLSMART telah dilengkapi dengan Syarat dan
Ketentuan Layanan (Terms and Conditions) masing-masing,
termasuk perihal masa berlaku paket data dan ketentuan
pemanfaatan kuota internet, sehingga Konsumen dapat memilih
produk yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk apakah
Pelanggan memilih produk yang dapat dilakukan roll-over
maupun tidak. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim merujuk
pada Lampiran I Keterangan Pihak Terkait untuk Syarat dan
Ketentuan Layanan (Terms and Conditions) seluruh produk
layanan kuota internet yang dimiliki XLSMART.
335
4.
Bahwa Syarat dan Ketentuan Layanan (Terms and Conditions)
di atas, dapat dibaca dan diketahui oleh Pelanggan dan/atau
calon Pelanggan melalui situs resmi XLSMART maupun aplikasi
XLSMART, berikut XLSMART lampirkan beberapa sampel hasil
tangkap layar (screen-captured) Syarat dan Ketentuan Layanan
(Terms and Conditions) dari beberapa produk layanan kuota
internet XLSMART yang diambil dari situs resmi XLSMART
maupun aplikasi XLSMART tersebut:
Syarat dan Ketentuan Layanan Brand XL
-
Paket Xtra Combo Plus (hasil tangkap layar aplikasi
myXL)
336
Paket Xtra Combo Mini (hasil tangkap layar aplikasi myXL)
Syarat dan Ketentuan Layanan Brand Smartfren
-
Paket Prabayar (tanpa akumulasi kuota otomatis) (hasil
tangkap layar website www.smartfren.com)
Paket Prabayar (dengan akumulasi kuota otomatis) (hasil
tangkap layar website www.smartfren.com)
337
Syarat dan Ketentuan Layanan Brand Axis
- Paket
Bronet
Rollover
(hasil
tangkap
layar
websitewww.axis.co.id)
Paket
Bronet
24
Jam
(hasil
tangkap
layar
website
www.axis.co.id)
5.
Bahwa Syarat dan Ketentuan Layanan (Terms and Conditions)
yang diketahui dan disetujui oleh Pelanggan pada saat melakukan
pembelian layanan paket kuota internet, sejalan dengan prinsip
“Kesepakatan”, yang dalam hal ini mengikat antara XLSMART
selaku Penyedia Jasa dan Pelanggan selaku Konsumen, sesuai
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya
sebuah perjanjian sebagai berikut:
i.
kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
338
ii.
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
iii.
suatu pokok persoalan tertentu;
iv.
suatu sebab yang tidak terlarang.
E.
SEMUA LAYANAN PAKET DATA KUOTA INTERNET DIDASARKAN PADA
BATASAN JUMLAH VOLUME KUOTA DAN BATASAN JANGKA WAKTU,
ADAPUN FITUR ROLL-OVER PAKET DATA KUOTA INTERNET ADALAH
OPSI PILIHAN BAGI PELANGGAN
1.
Bahwa sebagaimana XLSMART telah sampaikan di atas, XLSMART
memiliki berbagai produk layanan internet dengan volume kuota dan
batasan masa berlakunya masing-masing (vide Lampiran I).
2.
Bahwa XLSMART telah menunjukkan Syarat dan Ketentuan Layanan
(Terms and Conditions) masing-masing produk, termasuk beragam
pilihan produk yang memiliki fasilitas roll-over, diantaranya:
a.
Paket Xtra Combo Plus;
b.
Paket Bronet Rollover;
c.
Paket Smartfren Prabayar;
d.
dan lain sebagainya.
3.
XLSMART juga senantiasa melaporkan secara resmi dan berkala kepada
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia perihal produk-
produk dan yang ditawarkan kepada Pelanggan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 41 PMKD No. 5/2021.
F.
XLSMART TIDAK MEMPEROLEH PENDAPATAN TAMBAHAN KARENA
TIDAK TERPAKAINYA JUMLAH VOLUME KUOTA OLEH PELANGGAN
SETELAH JANGKA WAKTU BERAKHIR
1.
Bahwa XLSMART dapat menerangkan tentang model bisnis layanan
data seluler merupakan bundled service berbasis masa berlaku dan
volume kuota, di mana harga layanan paket kuota internet telah
ditentukan di awal sebagai satu kesatuan layanan, bukan berdasarkan
pemakaian aktual semata. Oleh karena itu, XLSMART tegaskan tidak
terdapat pendapatan tambahan yang timbul dari sisa kuota yang tidak
terpakai setelah masa aktif berakhir.
2.
Bahwa pembayaran yang dilakukan Pelanggan merupakan kompensasi
atas hak akses terhadap jaringan dan kapasitas data selama periode
339
tertentu (right to access), termasuk ketersediaan layanan setiap saat,
bukan semata-mata atas jumlah data yang dikonsumsi.
3.
Bahwa
penetapan
harga
layanan
paket
kuota
internet
telah
memperhitungkan berbagai faktor seperti biaya investasi dan operasional
jaringan, kebutuhan penyediaan kapasitas yang selalu tersedia, serta
variasi pola penggunaan pelanggan, sehingga tidak dikaitkan secara
langsung dengan tingkat konsumsi individual.
4.
Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, penetapan
harga paket termasuk ke dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi,
dimana struktur tarif penyelenggaran telekomunikasi, diantaranya
Penyelenggaran Jasa Telekomunikasi terdiri atas 3 (tiga) struktur tarif
yaitu:
a. tarif aktivasi;
b. tarif berlangganan bulanan; dan
c. tarif penggunaan.
(vide Pasal 29 ayat (2) PP 46/2021 jo. Pasal 63 PMKD No. 5/2021).
5.
Bahwa selain itu, penyelenggara telekomunikasi termasuk XLSMART
selaku pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi sehingga berhak
menggunakan spektrum frekuensi sebagai sumber daya terbatas melalui
mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, memiliki
sejumlah kewajiban pembayaran kepada negara yang dihitung antara
lain berdasarkan pendapatan kotor (gross revenue), seperti Biaya Hak
Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi) dan kontribusi
Universal Service Obligation (USO), serta kewajiban biaya penggunaan
spektrum frekuensi radio/Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), Izin Stasiun
Radio (ISR), dan biaya akses validasi data kependudukan kepada
Dukcapil. Kewajiban-kewajiban tersebut menunjukkan bahwa struktur
biaya operator tetap berjalan terlepas dari tingkat konsumsi aktual
pelanggan.
6.
Bahwa sisa kuota yang tidak terpakai tidak dapat dikategorikan
sebagai nilai ekonomi yang tersimpan (stored value), melainkan
merupakan bagian dari hak akses layanan yang memiliki masa berlaku,
sehingga
tidak
menimbulkan
kewajiban
pengembalian
maupun
340
keuntungan
tambahan
bagi
XLSMART
selaku
penyelenggara
telekomunikasi.
7.
Bahwa praktik ini merupakan praktik yang lazim dalam industri
telekomunikasi global, dimana layanan kuota internet (data) ditawarkan
dalam bentuk paket dengan masa berlaku tertentu sebagai bagian dari
mekanisme pengelolaan kapasitas jaringan dan keberlanjutan layanan.
Selain itu, layanan paket kuota internet dengan masa berlaku juga telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) PMKD No. 5/2021 yang
dapat kami kutip sebagai berikut:
"(1) Dikecualikan dari kewajiban memberikan pilihan kepada Pelanggan
Jasa Telekomunikasi pada jaringan bergerak seluler untuk menolak
pengiriman layanan pesan pendek (short message service/SMS) yang
bersifat penawaran/marketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177,
penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib mengirimkan layanan
pesan pendek (short message service/SMS) yang menginformasikan hal-
hal yang perlu diketahui oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi pada
jaringan bergerak seluler terkait dengan layanan yang sudah dimiliki
Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi akan segera
berakhirnya masa laku nomor pelanggan/MSISDN dan berakhirnya masa
laku paket data."
8.
Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam angka 5 di atas, masa
berlaku layanan kuota internet juga turut mempertimbangkan adanya
batas waktu IPFR yang diberikan Pemerintah kepada pelaku usaha
sektor telekomunikasi, sesuai ketentuan Pasal 46 PP No.46/2021, yang
menyebutkan sebagai berikut:
"(1) IPFR berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
(2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1
(satu) kali dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
berdasarkan hasil evaluasi."
8.
Bahwa lebih dari pada itu, XLSMART senantiasa beritikad baik dan
memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Pelanggan,
bahkan termasuk kepada Para Pemohon dalam persidangan ini yang
mempertanyakan tentang praktik layanan paket kuota internet, karena hal
ini sejalan dengan budaya perusahaan yang dimiliki XLSMART yaitu “i-
CARE”, yang memiliki definisi: Integrity, Customer at Heart, Act Like
Owners, Rise as One, Enjoy Every Step.
341
V.
PETITUM
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami
hormati.
Berdasarkan uraian keterangan sebagaimana tersebut di atas, XLSMART
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
-
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
-
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Atau,
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian keterangan ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.
Lampiran I
Syarat & Ketentuan Layanan
1.
Layanan XL (Sisa Kuota Terakumulasi/Roll-over)
Nama
Paket
Mas
a
Aktif
Perpanjan
g
Otomatis
Sisa Kuota saat
masa aktif paket
berakhir
Sisa Kuota saat Paket
diperpanjang
otomatis
Syarat & Ketentuan
Xtra
Combo
Plus
3GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
1. Paket Xtra Combo Plus
merupakan paket internet
dengan masa aktif 28 hari
yang menawarkan benefit
lengkap meliputi kuota
utama, kuota nelpon ke
semua operator & bonus
kuota aplikasi yang bisa
dipilih
pada
saat
pembelian paket.
2. Paket Xtra Combo Plus
saat ini hanya dijual di
aplikasi myXL dengan
harga khusus.
3. Paket Xtra Combo Plus
merupakan paket yang
bersifat personal, yang
mana
memungkinkan
pelanggan
akan
mendapatkan harga dan
benefit
yang
berbeda
sesuai dengan riwayat
penggunaan
pelanggan
Xtra
Combo
Plus
10GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Plus
5GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Plus
20GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Plus
30GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Plus
52GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
342
Xtra
Combo
Plus
72GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
dalam
bulan-bulan
sebelumnya.
4. Paket akan diperpanjang
otomatis ke harga normal
di bulan berikutnya pada
jam 00:00 WIB (jika pulsa
mencukupi).
5. Kuota
paket
utama
Internet Xtra Combo Plus
akan terakumulasi dan
tetap dapat digunakan
selama paket masih aktif,
dengan
melakukan
perpanjangan
paket
ataupun membeli paket
Xtra Combo Plus dengan
varian sama atau lebih
tinggi.
6. Jika kuota sudah habis,
pelanggan
akan
dikenakan
tarif
dasar
internet.
7. Pelanggan
dapat
melakukan
pembelian
paket yang sama lebih
dari 1 kali.
8. Jika
pelanggan
mengaktifkan paket Xtra
Combo
Plus
maka
ketentuan
sebagai
berikut:
a. Jika paket kedua dan
seterusnya
memiliki
harga yang sama atau
lebih besar dari paket
sebelumnya:
• Sisa kuota Utama paket
sebelumnya akan tetap
dapat digunakan sampai
akhir masa aktif paket
terakhir
• Sisa kuota Bonus akan
terganti
dengan
paket
baru
yang
diaktifkan
• Masa aktif paket akan
mengikuti
masa
aktif
paket
yang
terakhir
diaktifkan
b. Jika paket kedua dan
seterusnya
memiliki
harga lebih kecil dari
paket
sebelumnya:
•
Sisa
kuota
paket
sebelumnya akan terganti
dengan paket yang baru
diaktifkan
9. Jika pelanggan dengan
paket Xtra Combo Plus
mengaktifkan
paket
internet
lainnya
maka
masing-masing
paket
akan diperpanjang.
10. Bonus
Kuota
Aplikasi
• Bonus Kuota Aplikasi
dapat
dipilih
dan
ditukarkan pada halaman
XTRA
Combo
VIP
Plus
10GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
XTRA
Combo
VIP
Plus
20GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
XTRA
Combo
VIP
Plus
30GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
XTRA
Combo
VIP
Plus
52GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
XTRA
Combo
VIP
Plus
72GB
30
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
343
Bonus setelah pembelian
paket Xtra Combo Plus
berhasil
• Masa aktif Bonus Kuota
Aplikasi mengikuti paket
Xtra Combo Plus
11. Bonus
Kuota
Lokal
• Bonus Kuota Lokal
hanya dapat ditemukan
dan
digunakan
oleh
pelanggan yang berada di
kota
tertentu
• Bonus Kuota Lokal yang
didapatkan
pelanggan
berbeda-beda tergantung
lokasi aktivasi & waktu
pembelian
paket.
• Kuota Lokal yang dapat
digunakan dapat berubah
sesuai dengan lokasi kota
keberadaan
pelanggan
pada saat menggunakan
paket Xtra Combo Plus
(Live
Area).
• Informasi jumlah Bonus
Kuota Lokal dapat dilihat
dengan memilih varian
Xtra
Combo
Plus
di
aplikasi myXL
12. Kuota WhatsApp Harian
• Kuota harian 50MB/hari
untuk aplikasi WhatsApp
yang dapat digunakan
pelanggan Xtra Combo
Plus setelah kuota utama
habis,
selanjutnya
menggunakan tarif dasar
13. Penggunaaan
Kuota
Urutan
1) Paket Kuota Belajar
Kemendikbud
2)
Paket
Akrab
3) Xtra Unlimited Turbo
Plus
(sesuai
varian
aplikasi yang diaktifkan)
4) Xtra Kuota (sesuai
varian
aplikasi
yang
diaktifkan)
5)
Bonus
Paket
Xtra
Combo Plus atau Xtra
Combo
Plus
6) Xtra Combo / Xtra
Combo / Xtra Combo Plus
/
Xtra
Combo
Plus
7) Kuota aplikasi harian
dari paket Xtra Combo
VIP Plus & Xtra Combo
Plus
14. Daftar
Aplikasi
Bonus
Kuota
YouTube,
Facebook,
Instagram,
TikTok,
WhatsApp
15. Harga
Produk
yang
tertera sudah termasuk
344
PPN
sesuai peraturan
perundang-undangan.
16. Jenis produk dan besaran
harga dari setiap produk
XL merupakan kebijakan
XL sendiri. XL berhak
mengubah jenis produk
dan
besaran
harga
produk
tanpa
pemberitahuan
sebelumnya
kepada
pelanggan
17. Dengan dipilihnya produk
XL
oleh
pelanggan,
pelanggan dianggap telah
membaca,
memahami,
dan
menyetujui
setiap
syarat
dan
ketentuan
yang tertera. XL tidak
bertanggung jawab atas
segala kerugian akibat
tidak
diaksesnya
atau
tidak dipahaminya syarat
dan ketentuan ini.
XL
Ultra
5G+
150GB
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
1.
Paket XL Ultra 5G+
merupakan
paket
internet dengan masa
aktif
28
hari
yang
menawarkan kecepatan
5G yang maksimal, dan
kuota
yang
dapat
digunakan di 9 negara
favorit.
2.
Paket XL Ultra 5G+ saat
ini
hanya
dijual
di
aplikasi myXL dengan
harga khusus.
3.
Paket XL Ultra 5G+
merupakan paket yang
bersifat personal, yang
mana
memungkinkan
pelanggan
akan
mendapatkan harga dan
benefit yang berbeda
dengan pengguna XL
lainnya.
4.
Paket
akan
diperpanjang
otomatis
ke harga normal di bulan
berikutnya
pada
jam
00:00 WIB (jika pulsa
mencukupi).
5.
Kuota
paket
utama
Internet XL Ultra 5G+
akan terakumulasi dan
tetap dapat digunakan
selama
paket
masih
aktif, dengan melakukan
perpanjangan
paket
ataupun membeli paket
XL Ultra 5G+ dengan
varian sama atau lebih
tinggi.
6.
Jika kuota sudah habis,
pelanggan
akan
XL
Ultra
5G+
250GB
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
XL
Ultra
5G+
500GB
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
345
dikenakan
tarif dasar
internet.
7.
Pelanggan
dapat
melakukan
pembelian
paket yang sama lebih
dari 1 kali.
8.
Jika
pelanggan
mengaktifkan paket XL
Ultra
5G+
maka
ketentuan
sebagai
berikut:
a. Jika paket kedua dan
seterusnya
memiliki
harga yang sama atau
lebih besar dari paket
sebelumnya:
• Sisa
kuota Utama
paket sebelumnya akan
tetap dapat digunakan
sampai akhir masa aktif
paket
terakhir
• Sisa kuota Bonus akan
terganti dengan paket
baru
yang
diaktifkan
• Masa aktif paket akan
mengikuti
masa
aktif
paket
yang
terakhir
diaktifkan
b. Jika paket kedua dan
seterusnya
memiliki
harga lebih kecil dari
paket
sebelumnya:
•
Sisa
kuota
paket
sebelumnya
akan
terganti dengan paket
yang baru diaktifkan
9.
Jika pelanggan dengan
paket
XL
Ultra 5G+
mengaktifkan
paket
internet lainnya maka
masing-masing
paket
akan diperpanjang.
10. Daftar Negara Favorit
Kuota Utama paket XL
Ultra
5G+
dapat
digunakan di 9 Negara
Favorit,
tanpa
menggunakan XL Pass
“1.Malaysia
2.Singapura
3.Kamboja
4.HongKong
5.Macau
6.Taiwan
7.Bangladesh
8.SriLanka
9. Nepal"
11. Harga
Produk
yang
tertera sudah termasuk
PPN sesuai peraturan
perundang-undangan.
12. Jenis
produk
dan
besaran
harga
dari
setiap
produk
XL
merupakan kebijakan XL
sendiri.
XL
berhak
346
mengubah jenis produk
dan
besaran
harga
produk
tanpa
pemberitahuan
sebelumnya
kepada
pelanggan.
13. Dengan
dipilihnya
produk
XL
oleh
pelanggan,
pelanggan
dianggap
telah
membaca, memahami,
dan menyetujui setiap
syarat dan ketentuan
yang tertera. XL tidak
bertanggung jawab atas
segala kerugian akibat
tidak diaksesnya atau
tidak
dipahaminya
syarat dan ketentuan ini.
Xtra
Combo
Flex
S+
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
1. Paket berlaku untuk
pelanggan
yang
sedang berlangganan
paket Xtra Combo Flex.
2. Masa aktif paket adalah
28 hari, dan paket akan
diperpanjang otomatis
dengan harga normal
setelah
masa
aktif
habis pada jam 00:00
WIB
(Jika
pulsa
mencukupi).
3. Kuota paket utama dari
Xtra Combo Flex akan
terakumulasi dan tetap
dapat
digunakan
selama paket masih
aktif,
dengan
melakukan
perpanjangan
paket
ataupun membeli paket
Xtra
Combo
Flex
dengan varian sama
atau lebih tinggi.
4. Pelanggan
dapat
melakukan pembelian
paket yang sama lebih
dari 1 kali.
5. Jika
pelanggan
mengaktifkan
paket
Xtra Combo Flex maka
ketentuan
sebagai
berikut:
a. Jika paket kedua dan
seterusnya
memiliki
harga yang sama atau
lebih besar dari paket
sebelumnya:
• Sisa kuota Utama
paket
sebelumnya
akan
tetap
dapat
digunakan
sampai
akhir masa aktif paket
terakhir
• Masa aktif paket akan
mengikuti masa aktif
Xtra
Combo
Flex M
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Flex
M+
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Flex L
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Flex
L+
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Flex
XL
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Flex
XXL
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Flex
XXXL
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Flex
4XL
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
Xtra
Combo
Flex
5XL
28
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi jika
diperpanjang otomatis
347
paket
yang
terakhir
diaktifkan
b. Jika paket kedua dan
seterusnya
memiliki
harga lebih kecil dari
paket
sebelumnya:
•
Sisa kuota paket
sebelumnya
akan
terganti dengan paket
yang baru diaktifkan
6. Harga
Produk
yang
tertera sudah termasuk
PPN sesuai peraturan
perundang-undangan.
7. Jenis
produk
dan
besaran
harga
dari
setiap
produk
XL
merupakan
kebijakan
XL sendiri. XL berhak
mengubah jenis produk
dan
besaran
harga
produk
tanpa
pemberitahuan
sebelumnya
kepada
pelanggan.
8. Dengan
dipilihnya
produk
XL
oleh
pelanggan, pelanggan
dianggap
telah
membaca, memahami,
dan menyetujui setiap
syarat dan ketentuan
yang tertera. XL tidak
bertanggung
jawab
atas segala kerugian
akibat tidak diaksesnya
atau tidak dipahaminya
syarat dan ketentuan
ini.
Bebas
Puas
2K
1
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota terakumulasi
jika
diperpanjang
otomatis
1. Paket
Bebas
Puas
berlaku
untuk
pelanggan Prabayar XL.
2. Paket
Bebas
Puas
hanya
tersedia
di
aplikasi myXL.
3. Pilihan Masa Aktif paket
Bebas Puas adalah 1
hari (24 jam), 3 hari (72
jam), 5 hari (120 jam) &
10 hari (240 jam).
4. Pelanggan
akan
mendapatkan
Kuota
Utama yang berbeda
berdasarkan kota/area
dimana
pelanggan
berada.
5. Bonus
Kuota
dapat
dipilih
pelanggan
langsung
pada
saat
membeli paket Bebas
Puas, atau ditukarkan di
Bonus
Redemption
center untuk pelanggan
yang
berhasil
memperpanjang
paket
Bebas Puas.
Bebas
Puas
3K
1
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota terakumulasi
jika
diperpanjang
otomatis
Bebas
Puas
6K
1
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota terakumulasi
jika
diperpanjang
otomatis
Bebas
Puas
8K
1
Ya
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota terakumulasi
jika
diperpanjang
otomatis
348
6. Berlaku
perpanjangan
paket otomatis ke varian
paket
yang
sama
dengan Masa Aktif 1 hari
atau 24 Jam.
7. Paket
akan
diperpanjang
pada
waktu/jam yang sama
dengan
waktu
pembelian
paket
terakhir.
8. Sisa
kuota
setiap
harinya (jika ada) akan
diakumulasikan ke hari
berikutnya
jika
perpanjangan
paket
berhasil.
9. Sisa kuota (jika ada)
akan
diakumulasikan
jika pelanggan membeli
kembali paket Bebas
Puas varian apapun.
10. Sisa
kuota
akan
terhapus
jika
paket
terhenti
dikarenakan
gagal
perpanjangan
paket Bebas Puas.
11. Pelanggan
yang
membeli paket Bebas
Puas
akan
mendapatkan XL Poin
yang
bisa
ditukarkan
dengan paket data di
myXL,
kecuali
pembelian Bebas Puas
dalam "bentuk voucher
ataupun kartu SIM baru
dengan
paket
Bebas
Puas di dalamnya.
12. Berlaku
perpanjangan
dengan harga normal,
untuk pelanggan yang
mendapatkan
harga
Promo.
2. Layanan XL (Sisa Kuota Tidak Terakumulasi/Non Roll-over)
Nama
Paket
Masa
Aktif
Perpanjang
Otomatis
Sisa Kuota
saat masa
aktif paket
berakhir
Sisa Kuota saat
Paket
diperpanjang
otomatis
Syarat dan Ketentuan
Xtra
Combo
Mini
1.5GB
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
1. Paket
berlaku
untuk
pelanggan Prabayar XL.
2. Paket
hanya
tersedia
di
aplikasi myXL.
3. Masa aktif paket adalah 7 hari
dan
tidak
berlaku
perpanjangan otomatis.
4. Kuota
Utama
dan
Kuota
Aplikasi berlaku Nasional.
5. Bonus Kuota Lokal hanya
dapat
ditemukan
dan
digunakan oleh pelanggan
yang berada di kota tertentu.
Xtra
Combo
Mini
2.5GB
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
Xtra
Combo
Mini
4GB
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
Xtra
Combo
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
349
Mini
6GB
diperpanjang
otomatis
6. Bonus Kuota Lokal yang
didapatkan
pelanggan
berbeda-beda
tergantung
lokasi
aktivasi
&
waktu
pembelian paket.
7. Informasi jumlah Bonus Kuota
Lokal dapat dilihat dengan
memilih varian Xtra Combo
Mini di aplikasi myXL.
8. Kuota
Lokal
yang
dapat
digunakan
dapat
berubah
sesuai dengan lokasi kota
keberadaan pelanggan pada
saat menggunakan paket Xtra
Combo Mini (Live Area).
9. Kuota yang akan digunakan
terlebih dahulu adalah Kuota
Aplikasi,
kemudian
Kuota
Area,
dan
Kuota
Utama
(Nasional) setelahnya.
10. Jika
pelanggan
membeli
paket Xtra Combo Mini lebih
dari 1, maka:
Kuota
Nasional
akan
terakumulasi;
Kuota Area & kuota aplikasi
akan tergantikan dengan
yang baru.
FlexMax
10GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
1. Paket berlaku untuk
pelanggan Prabayar XL.
2. Paket tidak dapat dihentikan
dan akan otomatis terhenti
ketika masa berlaku paket
habis.
3. Tidak berlaku perpanjangan
otomatis.
4. Kuota Utama berlaku
nasional.
5. Jika pelanggan mengaktifkan
lebih dari 1 paket FlexMax
maka Kuota Utama akan
terakumulasi dan masa aktif
paket akan mengikuti masa
aktif paket terpanjang.
6. Paket Flex Max merupakan
paket yang bersifat personal,
yang mana memungkinkan
pelanggan akan
mendapatkan harga dan
benefit yang berbeda sesuai
dengan riwayat penggunaan
pelanggan.
7. Harga Produk yang tertera
sudah termasuk PPN sesuai
peraturan perundang-
undangan.
8. Jenis produk dan besaran
harga dari setiap produk XL
merupakan kebijakan XL
sendiri. XL berhak mengubah
jenis produk dan besaran
harga produk tanpa
pemberitahuan sebelumnya
kepada pelanggan.
FlexMax
15GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
FlexMax
20GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
FlexMax
25GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
FlexMax
37GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
FlexMax
50GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
FlexMax
65GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
FlexMax
80GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
FlexMax
150GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
350
9. Dengan dipilihnya produk XL
oleh pelanggan, pelanggan
dianggap telah membaca,
memahami, dan menyetujui
setiap syarat dan ketentuan
yang tertera.
10. XL tidak bertanggung jawab
atas segala kerugian akibat
tidak diaksesnya atau tidak
dipahaminya syarat dan
ketentuan ini.
3. Layanan AXIS (Sisa Kuota Terakumulasi/Roll-over)
Nama
Paket
Masa
Aktif
Perpanjang
Otomatis
Sisa Kuota
Saat Masa
Aktif Paket
Berakhir
Sisa Kuota
saat Paket
Diperpanjang
Otomatis
Syarat dan Ketentuan
BRONET
Rollover
12GB 30hr
30
Ya
Bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
jika
diperpanjang
otomatis
1. Paket Bronet Rollover hanya
berlaku
untuk
pelanggan
AXIS.
2. Paket Bronet Rollover hanya
bisa diaktifkan dari Aplikasi
AXISNET.
3. Paket Bronet Rollover dapat
dinikmati di jam 00-24 di
semua jaringan, yang terdiri
dari:
- Kuota Utama;
- Kuota di Kota-mu (berlaku di
kota tertentu);
- Kuota Roll-over.
4. Urutan penggunaan kuota:
- Kuota Roll-over;
- Kuota Utama.
5. Setelah kuota habis, maka
berlaku tarif internet regular
sesuai dengan skema tarif
internet yang berlaku.
6. Paket ini akan diperpanjang
secara otomatis.
7. Sisa
kuota
utama
akan
pindah menjadi kuota rollover
setiap
pembelian
atau
perpanjangan paket.
8. Apabila masa aktif paket
berakhir dan paket gagal
diperpanjang otomatis, maka
paket
akan
expired
dan
seluruh sisa kuota, baik kuota
utama, kuota di Kota-mu, dan
kuota rollover akan tidak
berlaku
dan
tidak
dapat
digunakan Kembali.
9. Pelanggan
hanya
bisa
melakukan pembelian paket
dengan harga yang sama
atau lebih tinggi, pelanggan
tidak
bisa
melakukan
pembelian
paket
dengan
harga lebih rendah.
10. Kuota akan terakumulasi jika
melakukan
pembelian
di
varian yang sama atau lebih
BRONET
Rollover
33GB 30hr
30
Ya
Bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
Rollover
55GB 30hr
30
Ya
Bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
Rollover
120GB
30hr
30
Ya
Bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
Rollover
250GB
30hr
30
Ya
Bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
jika
diperpanjang
otomatis
351
tinggi sebelum masa aktif
paket berakhir.
4. Layanan AXIS (Sisa Kuota Tidak Terakumulasi/Non Roll-over)
Nama
Paket
Masa
Aktif
Perpanjang
Otomatis
Sisa Kuota
saat masa
aktif paket
berakhir
Sisa Kuota saat
Paket
diperpanjang
otomatis
Syarat & Ketentuan
BRONET
24Jam 3GB
1hr
1
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
1. Paket Bronet 24 Jam
hanya berlaku untuk
pelanggan AXIS.
2. Dapatkan
kuota
utama
dan
tambahan
bonus
kuota
di
Kota-mu
yang bisa digunakan
di kota tertentu.
3. Paket Bronet 24 Jam
hanya bisa diaktifkan
dari
Aplikasi
AXISNET.
4. Paket Bronet 24 Jam
dapat dinikmati di
jam 00-24 di semua
jaringan, yang terdiri
dari:
Kuota
Utama
(berlaku nasional);
Kuota di Kota-mu
(berlaku
di
kota
tertentu).
5. Kuota di Kota-mu
akan
digunakan
terlebih
dahulu
daripada
kuota
utama.
6. Setelah kuota habis,
maka berlaku tarif
internet
regular
sesuai
dengan
skema tarif internet
yang berlaku.
7. Pelanggan
dapat
membeli lebih dari
satu
paket
yang
sama.
8. Kuota
akan
terakumulasi
jika
melakukan
pembelian di varian
yang sama sebelum
masa
aktif
paket
berakhir.
9. Sisa
kuota
yang
tidak
habis
tidak
akan terakumulasi.
10. Apabila masa aktif
paket
berakhir
(expired),
maka
seluruh sisa kuota,
baik
kuota
utama
atau kuota di Kota-
mu
akan
tidak
BRONET
24Jam 5GB
1hr
1
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 8GB
1hr
1
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 2GB
2hr
2
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 3GB
2hr
2
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 5GB
2hr
2
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 8GB
2hr
2
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 1GB
3hr
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
1.5GB 3hr
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 2GB
3hr
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 3GB
3hr
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 5GB
3hr
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 8GB
3hr
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
20GB 3hr
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
352
diperpanjang
otomatis
berlaku
dan
tidak
dapat
digunakan
kembali.
11. Paket
ini
berlaku
sekali
pembelian,
pelanggan
bisa
mengaktifkan
fitur
aktivasi otomatis di
Aplikasi
AXISNET
apabila
ingin
melakukan
perpanjangan paket
secara otomatis.
BRONET
24Jam
2.5GB 5hr
5
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
4.5GB 5hr
5
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 6GB
5hr
5
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 9GB
5hr
5
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
15GB 5hr
5
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
20GB 5hr
5
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
1.5GB 7hr
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 2GB
7hr
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 3GB
7hr
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
4.5GB 7hr
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
6.5GB 7hr
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
10GB 7hr
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
14GB 7hr
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 3GB
14hr
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 4GB
14hr
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 6GB
14hr
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
353
BRONET
24Jam
11.5GB
14hr
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
18GB 14hr
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
30GB 14hr
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 6GB
28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam 8GB
28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
14GB 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
21GB 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
30GB 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
36GB 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
40GB 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
80GB 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
125GB 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
200GB 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
BRONET
24Jam
300GB 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
Paket Suka-
Suka 3hr
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
Paket Suka-
Suka 7hr
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
Paket Suka-
Suka 14hr
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
354
diperpanjang
otomatis
Paket Suka-
Suka 28hr
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota tidak
terakumulasi jika
diperpanjang
otomatis
5. Layanan Smartfren (Sisa Kuota Terakumulasi/Roll-over)
Nama
Paket
Masa
Aktif
Perpanjang
Otomatis
Sisa Kuota
saat masa
aktif paket
berakhir
Sisa Kuota saat
Paket
diperpanjang
otomatis
Syarat & Ketentuan
Unlimited
PAS
1GB/Hari -
7Hari
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
1. Smartfren
Unlimited
adalah layanan akses
data/internet,
dimana
Pengguna
dapat
melakukan
akses
data/internet
dengan
kecepatan akses data
hingga
kecepatan
tertentu dalam jangka
waktu tertentu (“Masa
Aktif”).
2. Smartfren menawarkan
beragam pilihan data
sesuai kebutuhan data
Unlimtied
Pengguna,
dengan
Masa
Aktif
paket
yang
lebih
panjang
untuk
pengalaman akses data
yang lebih baik.
3. Untuk menjaga kualitas
layanan
Smartfren
Unlimited dan menjaga
kesetaraan
kualitas
layanan akses data bagi
semua
Pengguna
Smartfren, bila jumlah
pemakaian data/internet
yang
telah
diakses
(unduh
maupun
unggah) oleh Pengguna
telah mencapai jumlah
pemakaian
data
tertentu,
maka
kecepatan
akses
data/internet Pengguna
akan
disesuaikan
hingga
kecepatan
tertentu
(Fair
Usage
Policy / FUP) hingga
768
Kbps
atau
mengikuti
ketentuan
paket
Existing
yang
digunakan sebelumnya.
4. Informasi
mengenai
jumlah pemakaian data
yang
dikenakan
penyesuaian akses data
dapat dibaca di website
smartfren.
Pengguna
dapat
mengetahui
jumlah
pemakaian
Unlimited
PUAS
2GB/Hari -
7Hari
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
SPESIAL
3GB/Hari -
7Hari
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
JUARA
5GB/Hari -
7Hari
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
PAS
1GB/Hari -
14Hari
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
JUARA
5GB/Hari -
14Hari
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
PAS
1GB/Hari -
28Hari
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
PUAS
2GB/Hari -
28Hari
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
SPESIAL
3GB/Hari -
28Hari
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
JUARA
5GB/Hari -
28Hari
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
PAS
1GB/Hari -
30Hari
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
PUAS
2GB/Hari -
30Hari
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
Unlimited
SPESIAL
4GB/Hari -
30Hari
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota FUP
Terakumulasi
355
data/internet yang telah
diakses dengan cara
menghubungi customer
care Smartfren di call
centre 24 jam 888 dari
nomor Smartfren Anda
atau 08811223344 dari
nomor bukan Smartfren.
5. Pengguna
layanan
Smartfren
Unlimited
yang terkena ketentuan
penyesuaian kecepatan
akses
data/internet
pada butir 3 di atas
(H+0), dapat menikmati
kembali
kecepatan
akses
data/internet
berdasarkan
paket
Smartfren
Unlimited
yang dipilih Pengguna
pada
hari
berikutnya
(H+1).
6. Paket ini
tidak bisa
digunakan di perangkat
MiFi.
7. Smartfren berhak untuk
merevisi,
mengubah
dan / atau mengganti
syarat dan ketentuan
yang
ada
atas
pertimbangan smartfren
sendiri
tanpa
pemberitahuan kepada
pelanggan.
Penggunaan layanan ini
secara terus menerus
setelah
adanya
perubahan
terhadap
syarat dan ketentuan
merupakan penerimaan
terhadap
perubahan
tersebut
(jika
ada).
Pelanggan disarankan
mengunjungi
halaman
ini secara berkala untuk
meninjau
syarat
dan
ketentuan yang ada.
Unlimited
Nonstop
6GB 3Hari
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
1. Produk
Smartfren
Nonstop berlaku untuk
pelanggan
prabayar
smartfren.
2. Kuota Utama dari paket
Nonstop akan diberikan
langsung saat aktivasi.
3. Kuota Utama adalah
Kuota berlaku 24 jam
semua
jaringan
XLSmart
dan
bisa
digunakan untuk semua
aplikasi dan aktivitas
penggunaan
layanan
data.
4. Sisa kuota dari paket
smartfren Nonstop (jika
ada) akan diakumulasi
ke paket Nonstop di
Unlimited
Nonstop
10GB 3Hari
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
20GB 3Hari
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
10GB 7Hari
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
40GB 7Hari
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
4GB + 1GB
14Hari
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
356
Unlimited
Nonstop
10GB
14Hari
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
periode
berikutnya
selama
paket
yang
dibeli adalah paket yang
sama
atau
paket
Nonstop
yang
lebih
tinggi.
5. Aktivasi paket smartfren
Nonstop
bersamaan
dengan
paket
lain
berlaku
ketentuan
sebagai
berikut
:
a)Jika
pelanggan
mengaktifkan
paket
smartfren Nonstop dan
juga
paket
lainnya,
maka kedua paket akan
aktif
dan
berjalan
masingmasing
sesuai
tipe
paketnya.
b)Aturan
priotitas
penggunaan
jika
mempunyai
paket
smartfren Nonstop dan
paket
tipe
Unlimited
pada
saat
yang
bersamaan akan tetap
mengikuti aturan yang
ada, yaitu kuota dari
paket
smartfren
Nonstop
akan
dikonsumsi
terlebih
dahulu baru kemudian
akan
mengkonsumsi
paket Unlimited.
6. Smartfren berhak untuk
merevisi,
mengubah
dan / atau mengganti
syarat dan ketentuan
yang
ada
atas
pertimbangan smartfren
sendiri
tanpa
pemberitahuan kepada
pelanggan.
7. Penggunaan layanan ini
secara terus menerus
setelah
adanya
perubahan
terhadap
syarat dan ketentuan
merupakan penerimaan
terhadap
perubahan
tersebut (jika ada).
8. Pelanggan disarankan
mengunjungi
halaman
ini secara berkala untuk
meninjau
syarat
dan
ketentuan yang ada.
9. Smartfren berhak untuk
merevisi,
mengubah
dan / atau mengganti
syarat dan ketentuan
yang
ada
atas
pertimbangan smartfren
sendiri
tanpa
pemberitahuan kepada
pelanggan.
Penggunaan layanan ini
Unlimited
Nonstop
20GB
14Hari
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
10GB
28Hari
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
15GB +
1GB 28Hari
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
22GB
30Hari
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
24GB
28Hari
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
30GB
30Hari
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
Unlimited
Nonstop
40GB
28Hari
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
terakumulasi
357
secara terus menerus
setelah
adanya
perubahan
terhadap
syarat dan ketentuan
merupakan penerimaan
terhadap
perubahan
tersebut
(jika
ada).
Pelanggan disarankan
mengunjungi
halaman
ini secara berkala untuk
meninjau
syarat
dan
ketentuan yang ada.
Kuota 66GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota
Terakumulasi
1. Produk smartfren Kuota
berlaku
untuk
pelanggan
prabayar
smartfren.
2. Kuota
Utama
akan
diberikan langsung saat
aktivasi.
3. Kuota Utama adalah
Kuota berlaku 24 jam
semua
aplikasi
dan
berlaku
secara
Nasional.
4. Urutan
pemakaian
kuota sebagai berikut:
*Kuota Utama (info yang
tertera di aplikasi mySF
adalah Kuota Internet)
*Atau, Kuota aplikasi
tertentu jika pelanggan
memiliki.
5. Sisa kuota dari paket
smartfren Kuota akan
diakumulasikan.
6. Aktivasi paket smartfren
Kuota
bersamaan
dengan
paket
lain
berlaku
ketentuan
sebagai
berikut
:
*Jika
pelanggan
mengaktifkan
paket
smartfren
Kuota
dan
juga
paket
lainnya,
maka kedua paket akan
aktif
dan
berjalan
masing-masing sesuai
tipe
paketnya.
*Aturan
priotitas
penggunaan
jika
mempunyai
paket
smartfren
Kuota
dan
paket
tipe
Unlimited
pada
saat
yang
bersamaan akan tetap
mengikuti aturan yang
ada, yaitu kuota dari
paket smartfren Kuota
akan
dikonsumsi
terlebih
dahulu
baru
kemudian
akan
mengkonsumsi
kuota
dari paket Unlimited.
7. Tarif
IsiGo
(konversi
pulsa Rp 5,000 menjadi
kuota
1GB)
akan
Kuota
100GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota
Terakumulasi
Kuota 150K
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota
Terakumulasi
Kuota
250GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota
Terakumulasi
Kuota
500GB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota
Terakumulasi
Kuota 1TB
28
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa Kuota
Terakumulasi
358
otomatis berlaku untuk
produk smartfren Kuota.
Tarif IsiGo ini berlaku
saat pelanggan sudah
tidak mempunyai paket
data apapun.
8. Smartfren berhak untuk
merevisi,
mengubah
dan/atau
mengganti
syarat dan ketentuan
yang
ada
atas
pertimbangan smartfren
sendiri
tanpa
pemberitahuan kepada
pelanggan.
Penggunaan layanan ini
secara terus menerus
setelah
adanya
perubahan
terhadap
syarat dan ketentuan
merupakan penerimaan
terhadap
perubahan
tersebut
(jikaada).
Pelanggan disarankan
mengunjungi
halaman
ini secara berkala untuk
meninjau
syarat
dan
ketentuan yang ada.
6. Layanan Smartfren (Sisa Kuota Tidak Terakumulasi/Roll-over)
Nama
Paket
Masa
Aktif
Perpanjang
Otomatis
Sisa Kuota
saat masa
aktif paket
berakhir
Sisa Kuota
saat Paket
diperpanjang
otomatis
Syarat & Ketentuan
Kuota
Hemat
1GB
1
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
1. Produk
smartfren
Kuota
berlaku
untuk
pelanggan
prabayar smartfren.
2. Kuota Utama akan diberikan
langsung saat aktivasi.
3. Kuota Utama adalah Kuota
berlaku
24
jam
semua
aplikasi dan berlaku secara
Nasional.
4. Urutan
pemakaian
kuota
sebagai
berikut:
*Kuota Utama (info yang
tertera
di
aplikasi
mySF
adalah
Kuota
Internet)
*Atau, Kuota aplikasi tertentu
jika pelanggan memiliki.
5. Aktivasi
paket
smartfren
Kuota
bersamaan
dengan
paket lain berlaku ketentuan
sebagai
berikut
:
*Jika
pelanggan
mengaktifkan paket smartfren
Kuota dan juga paket lainnya,
maka kedua paket akan aktif
dan berjalan masing-masing
sesuai
tipe
paketnya.
Aturan priotitas penggunaan
jika
mempunyai
paket
smartfren Kuota dan paket
Kuota Kilat
8 GB
1
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
Kuota
Hemat 4
GB
3
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
Kuota
Ekstra 1
GB
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
Kuota 6
GB
7
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
Kuota 5GB
14
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
359
tipe Unlimited pada saat yang
bersamaan
akan
tetap
mengikuti aturan yang ada,
yaitu
kuota
dari
paket
smartfren
Kuota
akan
dikonsumsi terlebih dahulu
baru
kemudian
akan
mengkonsumsi
kuota
dari
paket Unlimited.
6. Tarif IsiGo (konversi pulsa Rp
5,000 menjadi kuota 1GB)
akan otomatis berlaku untuk
produk smartfren Kuota. Tarif
IsiGo
ini
berlaku
saat
pelanggan
sudah
tidak
mempunyai
paket
data
apapun.
7. Smartfren
berhak
untuk
merevisi, mengubah dan /
atau mengganti syarat dan
ketentuan yang ada atas
pertimbangan
smartfren
sendiri tanpa pemberitahuan
kepada
pelanggan.
Penggunaan
layanan
ini
secara terus menerus setelah
adanya perubahan terhadap
syarat
dan
ketentuan
merupakan
penerimaan
terhadap perubahan tersebut
(jikaada).
Pelanggan
disarankan
mengunjungi
halaman ini secara berkala
untuk meninjau syarat dan
ketentuan yang ada.
Kuota 7GB
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
1. Produk
smartfren
Kuota
berlaku
untuk
pelanggan
prabayar smartfren.
2. Kuota Utama akan diberikan
langsung saat aktivasi.
3. Kuota Utama adalah Kuota
berlaku
24
jam
semua
aplikasi dan berlaku secara
Nasional.
4. Urutan
pemakaian
kuota
sebagai
berikut:
*Kuota Utama (info yang
tertera
di
aplikasi
mySF
adalah
Kuota
Internet)
*Atau, Kuota aplikasi tertentu
jika pelanggan memiliki.
5. Aktivasi
paket
smartfren
Kuota
bersamaan
dengan
paket lain berlaku ketentuan
sebagai
berikut
:
*Jika
pelanggan
mengaktifkan paket smartfren
Kuota dan juga paket lainnya,
maka kedua paket akan aktif
dan berjalan masing-masing
sesuai tipe paketnya.
6. Aturan priotitas penggunaan
jika
mempunyai
paket
smartfren Kuota dan paket
tipe Unlimited pada saat yang
Kuota 11
GB
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
Kuota
14GB
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
Kuota 22
GB
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
Kuota
24GB
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
Kuota
45GB
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
Kuota
85GB
30
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
360
On Terus
1 tahun
18GB
365
Tidak
Tidak bisa
digunakan
Sisa kuota
tidak
terakumulasi
bersamaan
akan
tetap
mengikuti aturan yang ada,
yaitu
kuota
dari
paket
smartfren
Kuota
akan
dikonsumsi terlebih dahulu
baru
kemudian
akan
mengkonsumsi
kuota
dari
paket Unlimited.
7. Tarif IsiGo (konversi pulsa Rp
5,000 menjadi kuota 1GB)
akan otomatis berlaku untuk
produk smartfren Kuota. Tarif
IsiGo
ini
berlaku
saat
pelanggan
sudah
tidak
mempunyai
paket
data
apapun.
8. Smartfren
berhak
untuk
merevisi, mengubah dan /
atau mengganti syarat dan
ketentuan yang ada atas
pertimbangan
smartfren
sendiri tanpa pemberitahuan
kepada
pelanggan.
Penggunaan
layanan
ini
secara terus menerus setelah
adanya perubahan terhadap
syarat
dan
ketentuan
merupakan
penerimaan
terhadap perubahan tersebut
(jikaada).
Pelanggan
disarankan
mengunjungi
halaman ini secara berkala
untuk meninjau syarat dan
ketentuan yang ada.
KETERANGAN TAMBAHAN
I. DAFTAR PERTANYAAN MAJELIS HAKIM DAN URAIAN JAWABAN
XLSMART
1.
Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
Kami mohon izin untuk tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapan
atas pertanyaan Hakim Dr. Suhartoyo S.H., M.H. karena ditujukan
kepada pihak Pemerintah.
2.
Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana pandangan dan upaya Operator Seluler akan kepastian
hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D UUD 1945
sehubungan dengan masa berlaku layanan kuota internet,
mengingat industri telekomunikasi merupakan industri yang
menyangkut hajat hidup orang banyak?
b.
Bagaimana tanggapan Operator Seluler atas masa berlaku kuota
361
yang tertulis 30 (tiga puluh) hari namun de facto berakhir setelah 28
(dua puluh delapan) hari dalam kaitannya dengan unsur fairness
dalam "good corporate governance"?
c.
Bagaimana tanggapan Operator Seluler atas biaya layanan
pascabayar yang semakin meningkat bagi pengguna jangka
panjang?
d.
Bagaimana potensi layanan yang berpijak pada aspek volume dan
bukan
masa
berlaku/jangka
waktu?
Mengingat
industri
telekomunikasi soma prinsipnya dengan listrik (Perusahaan Listrik
Negara/PLN) yang berbasis energi.
Jawaban:
a.
Berdasarkan amanat Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, industri
telekomunikasi pada mulanya memang hanya dijalankan oleh
Pemerintah (Telkom). Namun demikian, seiring perkembangan
teknologi dunia, kebutuhan dan kepentingan dalam industri
telekomunikasi juga meningkat, hal mana negara memiliki
keterbatasan dari segi finansial dan kemampuan, sehingga industri
telekomunikasi memberikan konsesi kepada pihak lain (swasta)
untuk menjalankan usaha jasa telekomunikasi, dimana XLSMART
merupakan salah satunya.
Untuk dapat terus melakukan jasa yang dibutuhkan secara
profesional, industri telekomunikasi, khususnya penyelenggara
jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi,
membutuhkan biaya tinggi, misalnya dalam hal perolehan
spektrum. Perlu kami sampaikan dalam kenyataannya hingga saat
ini
Indonesia
belum
mampu
menyediakan
infrastruktur
telekomunikasi
demi
terselenggaranya
jasa
telekomunikasi,
sehingga XLSMART harus membeli dan/atau mengadakan
teknologi tersebut (termasuk sumber daya manusia yang
diperlukan) dari luar Indonesia. Contoh lainnya yaitu adanya Biaya
Hak Penggunaan Spektrum dan Biaya Hak Penyelenggaraan
Telekomunikasi yang diatur oleh peraturan Pemerintah.
362
Dengan demikian, layanan kuota internet dengan sistem masa
berlaku, merupakan salah satu praktik yang lazim dilakukan dalam
industri telekomunikasi - dengan berpijak pada regulasi yang
berlaku - untuk mempertahankan berjalannya kinerja aktivitas
usaha dalam industri telekomunikasi.
b.
Sehubungan dengan isu perbedaan antara "30 (tiga puluh) hari"
dan "28 (dua puluh delapan) hari", perlu kami klarifikasi bahwa
dalam praktiknya, XLSMART tidak menggunakan istilah "bulan"
sebagai satuan masa berlaku, melainkan menggunakan jumlah hari
secara spesifik. Dalam produk layanan yang tersedia, masa berlaku
ditentukan secara eksplisit, misalnya 1 (satu) hari, 7 (tujuh) hari, 28
(dua puluh delapan) hari, 30 (tiga puluh) hari, hingga 365 (tiga ratus
enam puluh lima) hari, dan seluruhnya diinformasikan secarajelas
kepada Konsumen pada saat pembelian.
Dengan demikian, tidak terdapat kondisi di mana layanan yang
dijanjikan 30 (tiga puluh) hari secara de facto berakhir dalam 28
(dua puluh delapan) hari, karena masing-masing paket memiliki
masa berlaku yang berbeda dan dinyatakan secara transparan
dalam satuan hari, bukan bulan. Adapun penggunaan satuan hari
tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian yang lebih
presisi kepada Konsumen, sehingga tidak menimbulkan perbedaan
interpretasi sebagaimana dapat terjadi apabila menggunakan istilah
"bulan" yang memiliki variasi jumlah hari antara 1 (satu) buIan
dengan buIan lainnya.
Oleh karena itu, dari perspektif fairness dan prinsip good corporate
governance, XLSMART selaku penyelenggara jasa telekomunikasi
dan penyelenggara jaringan telekomunikasi berupaya memastikan
bahwa informasi yang diberikan kepada Konsumen bersifat jelas,
akurat, dan tidak menyesatkan.
c.
Pascabayar pada dasarnya adalah mekanisme pembayaran di
akhir periode. Besaran tagihan dapat dipengaruhi oleh paket yang
dipilih serta penggunaan di luar paket, namun Konsumen juga tetap
diberikan kendali atas penggunaan layanan, antara lain melalui
363
pengaturan limit dan notifikasi penggunaan.
Dalam praktiknya, layanan pascabayar dapat terdiri dari berbagai
skema, baik berbasis paket tetap (flat) maupun kombinasi dengan
penggunaan tambahan di luar paket. Oleh karena itu, perubahan
atau peningkatan tagihan yang dirasakan Konsumen tidak semata-
mata mencerminkan kenaikan tarif, melainkan dapat dipengaruhi
oleh pola penggunaan layanan di luar paket yang dipilih.
Dengan demikian, sistem pascabayar memang lebih memberikan
fleksibilitas tersendiri dalam berbagai fasilitasnya, namun demikian
tetap disertai transparansi dan kontrol penuh oleh Pelanggan itu
sendiri sebagai bagian dari perlindungan Konsumen.
d.
Perbandingan layanan internet dalam industri telekomunikasi
dengan layanan listrik perlu dilihat secara cermat, karena terdapat
perbedaan mendasar antara karakteristik kedua layanan tersebut.
Listrik merupakan komoditas energi yang dikonsumsi secara
langsung dan tidak memiliki dimensi waktu dalam penggunaannya,
sedangkan layanan telekomunikasi merupakan pemanfaatan
kapasitas jaringan bersama (shared network) yang sangat
dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan perilaku penggunaan secara
simultan.
Model berbasis volume tanpa batas waktu secara teoritis
dimungkinkan, namun dalam praktiknya akan menimbulkan
tantangan signifikan terhadap pengelolaan kapasitas jaringan,
kualitas layanan, serta kemungkinan potensi perubahan struktur
tarif.
Oleh karena itu, XLSMART saat ini mengadopsi pendekatan hybrid,
yaitu kombinasi antara volume dan masa berlaku, serta
menyediakan opsi tertentu seperti rollover secara terbatas, guna
menjaga keseimbangan antara fleksibilitas Konsumen dan
keberlanjutan layanan.
3. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
Pertanyaan:
364
Dalam hal terjadi kuota yang tiba-tiba hangus saat pemakaian, kuota
tersebut bermuara ke mana? Apakah hangus begitu saja atau ke
jaringan Operator Seluler kembali atau ke mana?
Jawaban:
Pertama-tama perkenankan XLSMART untuk menegaskan kembali
bahwasanya tidak terdapat konsep "hangus" ataupun "tiba-tiba hangus"
dalam layanan kuota internet. Adapun habisnya kuota internet hanya
dimungkinkan akibat penggunaan telah melampaui besaran kuota
internet dalam paket yang dipilih dan/atau masa akses sebagaimana
paket yang dipilih telah berakhir.
Sebagaimana penjelasan XLSMART sebelumnya melalui Bab IV.C
Keterangan Pihak Terkait, hak yang diberikan dalam pemakaian kuota
internet berbentuk "hak akses" dan bukan hak milik, sehingga yang
diberikan Operator Seluler kepada Konsumen adalah pengaksesan
bukan kepemilikan. Dengan demikian, ketika masa berlaku pengaksesan
sudah berakhir dan Pelanggan tidak lagi bisa menggunakan layanan
internet, hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa kuota internetnya
hangus atau bermuara ke saluran dan/atau tempat lain. Kuota internet
merupakan bagian dari suatu kapasitas jaringan Operator Seluler,
dimana kuota internet yang tidak dipakai memberi jatah pengaksesan
kuota internet bagi pengguna lainnya.
4. Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.
Pertanyaan:
Mempertimbangkan adanya produk-produk Operator Seluler yang
menggunakan skema rollover, bagaimana dan apa bentuk kerugian yang
akan dialami oleh para Operator Seluler jika seluruh produk layanan
kuota internet dapat diakumulasi (menggunakan skema rollover)?
Jawaban:
Jika seluruh layanan kuota internet menggunakan skema rollover, maka
terdapat beberapa potensi permasalahan dalam skala besar yang akan
dihadapi oleh industri telekomunikasi, dalam hal ini Operator Seluler
selaku penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan
telekomunikasi, sebagai berikut:
365
a. Kesulitan dalam menjaga kualitas jaringan;
b. Gangguan dalam perencanaan kapasitas jaringan;
c. Tidak adanya inklusivitas industri telekomunikasi, yakni terhalangnya
pengguna jasa yang 1 (satu) dikarenakan jatah kuota dipergunakan
secara terus-menerus dan tanpa batas oleh pengguna jasa lainnya
(risiko kepadatan trafik);
d. Kesulitan administratif dalam pencatatan operasional maupun
finansial dari masing-masing Pelanggan, sebagaimana mandat dari
Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang menyatakan:
“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara
rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna
telekomunikasi.”
Dampak lebih lanjut terkait poin (b) di atas, terdapat potensi
permasalahan lainnya yang tentu saja menjadi kekhawatiran utama
kami sebagai Operator Seluler. Guna menjaga kualitas jaringan dan
menambah kapasitas jaringan akibat skema akumulasi (rollover)
dalam pemakaian kuota internet, akan muncul kebutuhan biaya yang
ekstra, yang dapat mengakibatkan potensi perubahan struktur tarif
layanan kuota internet.
5. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi lsra, S.H.
Pertanyaan:
a.
Dalam hal para Operator Seluler menyatakan tidak diuntungkan
dengan adanya sisa kuota yang tidak dapat digunakan Konsumen
karena habisnya masa berlaku, mohon dijelaskan upaya yang
dapat dilakukan agar konsumen tidak terlalu dirugikan?
b.
Mohon penjelasan apakah terdapat opsi modifikasi Syarat dan
Ketentuan sehingga seminimal mungkin merugikan Konsumen?
(Jika dibandingkan dengan PLN yang tidak dapat melakukan
modifikasi karena segala ketentuan menyangkut konsumen
ditentukan oleh negara)
c.
Mempertimbangkan adanya produk-produk para Operator Seluler
yang menggunakan skema rollover, bagaimana dan apa bentuk
366
kerugian yang akan dialami oleh para Operator Seluler jika seluruh
produk layanan kuota internet dapat diakumulasi (menggunakan
skema rollover)?
Jawaban:
a.
Operator Seluler memahami bahwa optimalisasi pemanfaatan
kuota oleh Pelanggan merupakan aspek penting dalam penyediaan
layanan. Oleh karena itu, berbagai pendekatan telah diterapkan
untuk memastikan Pelanggan dapat menggunakan layanan secara
maksimal sesuai kebutuhannya.
Pendekatan tersebut antara lain melalui penyediaan variasi paket
kuota internet dengan masa berlaku yang beragam, sehingga
Konsumen memiliki fleksibilitas untuk memilih paket yang paling
sesuai dengan pola penggunaannya. Selain itu, Operator Seluler
selaku penyelenggara juga menyediakan fitur kontrol penggunaan
dan transparansi informasi secara real-time, serta pada beberapa
produk kuota internet telah diterapkan mekanisme tambahan
seperti rollover terbatas, guna memberikan fleksibilitas lebih bagi
Konsumen. Segala bentuk pendekatan ini mencerminkan upaya
XLSMART untuk menghadirkan layanan yang seimbang antara
fleksibilitas penggunaan, kejelasan informasi, dan kualitas layanan
bagi seluruh Konsumen.
b.
Terkait Syarat dan Ketentuan layanan, pada prinsipnya XLSMART
sebagai penyelenggara senantiasa melakukan evaluasi dan
penyesuaian secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas
layanan dan pengalaman Pelanggan. Penyesuaian tersebut
dilakukan dalam kerangka transparansi, kejelasan informasi, serta
kesesuaian dengan karakteristik layanan telekomunikasi sebagai
jasa berbasis kapasitas jaringan bersama.
Adapun beberapa bentuk pengembangan yang telah dan dapat
terus dilakukan antara lain penyediaan pilihan masa berlaku yang
lebih fleksibel, fitur tambahan pada produk tertentu seperti rollover
terbatas,
serta
peningkatan
mekanisme
informasi
kepada
Konsumen.
367
Namun
demikian,
setiap
penyesuaian
tetap
perlu
mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas layanan dan
keberlanjutan kualitas jaringan, sehingga manfaatnya dapat
dirasakan secara optimal oleh seluruh Konsumen.
c.
Mohan Yang Mulia dapat merujuk padajawaban kami dalam angka
(3) kepada Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.
6. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
Pertanyaan:
a.
Mohon penjelasan para Operator Seluler kemana kuota yang tidak
terpakai (hangus) terakumulasi? Apakah kembali ke masing-
masing Operator Seluler atau bagaimana?
b.
Sehubungan dengan adanya produk kuota internet yang dapat
diakumulasikan, apakah hal ini menjadi bentuk layanan yang
kontradiktif dengan produk kuota internet non-rollover? Apakah
produk ini dibuat "khusus" dalam rangka adanya perkara ini?
c.
Apa parameter bahwa Syarat dan Ketentuan yang ditentukan oleh
Operator Seluler sudah disepakati Konsumen? Mengingat
pembelian kuota saja umumnya dilakukan secara online.
Jawaban:
a.
Mohan Yang Mulia dapat merujuk padajawaban kami dalam angka
(2) kepada Hakim Prof. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
b.
Bahwa keberadaan layanan kuota internet dalam produk yang
dapat diakumulasikan tidak bersifat kontradiktif dengan produk
yang tidak dapat diakumulasikan (non-rollover). XLSMART sebagai
penyelenggara jasa telekomunikasi membuat berbagai varian
produk dengan spesifikasi masing-masing, agar Konsumen dapat
memilih produk kuota internet yang sesuai dengan kebutuhan dan
preferensinya masing-masing (tabel jenis produk kuota internet
XLSMART dapat dilihat pada Lampiran I Keterangan Pihak Terkait).
Perlu kami sampaikan bahwa produk kuota internet XLSMART
yang
dapat
diakumulasikan,
telah
ada
jauh
sebelum
berlangsungnya perkara a quo, yakni pada tahun 2021 sejak
368
diluncurkannya produk rollover XLSMARTyang bernama "Xtra
Combo".
c.
Bahwa setiap Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh XLSMART
dalam setiap produk kuota internet telah memperhatikan seluruh
ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan Konsumen.
Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterangan Pihak
Terkait, Konsumen maupun calon Konsumen dapat mengakses
serta mempelajari seluruh Syarat dan Ketentuan tersebut, sehingga
masing-masing Konsumen dan/atau caIon Konsumen dapat
mengerti produk kuota internet yang digunakan maupun akan
digunakan. Bahkan secara sistem, Konsumen juga menerima
notifikasi besaran dan masa berlaku kuota internet dari pihak
XLSMART dalam hal kuota internet yang dibeli sudah aktif, serta
ketika layanan kuota internet tersebut sudah mendekati akhir
periode layanan atau apabila penggunaan sudah hampir melewati
batasan kuota.
Berdasarkan penjelasan di atas, pada saat Konsumen bersedia
membeli paket kuota internet, Konsumen berarti telah menyetujui
Syarat dan Ketentuan dalam layanan kuota internet tersebut,
sebagaimana prinsip "persetujuan diam-diam" yang diatur dalam
Pasal 1347 KUH Perdata. Hal ini menyangkut pula kewajiban
Konsumen untuk mempelajari dan memahami Syarat dan
Ketentuan layanan, sesuai ketentuan Pasal 5 huruf (a) Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU
No. 8/1999") yang menyebutkan sebagai berikut:
"Kewajiban konsumen adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;"
Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa setiap Syarat dan
Ketentuan dalam produk kuota internet yang dimiliki dan dijual oleh
XLSMART, telah dilaporkan secara periodik dan diawasi oleh pihak
Regulator terkait yakni Kementerian Komunikasi dan Digital
369
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan
Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi ("PMKD No. 5/2021").
7.
Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
Pertanyaan:
Sehubungan dengan
dibutuhkannya
infrastruktur dalam layanan
telekomunikasi dalam hal ini layanan internet, apakah pengeluaran
penyelenggara jasa telekomunikasi yang relatif tinggi dan mahal
diakibatkan oleh infrastruktur sebagai faktor utama dan berapa persen
estimasi beban pengeluaran dari sisi infrastruktur tersebut?
Jawaban:
lnfrastruktur
merupakan
salah
satu
komponen
utama
dalam
penyelenggaraan layanan telekomunikasi, mengingat layanan ini
bergantung pada ketersediaan jaringan yang luas, andal, dan
berkapasitas tinggi. lnvestasi yang dilakukan mencakup pembangunan
dan pemeliharaan jaringan akses (BTS), jaringan transmisi (fiber optic
dan microwave), serta sistem inti jaringan (core network), yang
seluruhnya memerlukan biaya yang signifikan dan berkelanjutan. Selain
itu, biaya juga tidak hanya bersifat investasi awal, tetapi juga mencakup
biaya operasional seperti energi, sewa lokasi, pemeliharaan, serta
peningkatan kapasitas secara berkesinambungan seiring dengan
pertumbuhan trafik data.
Secara umum dalam industri, porsi pengeluaran yang terkait dengan
infrastruktur, baik capex maupun opex yang berkaitan langsung dengan
jaringan, merupakan komponen dominan. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa infrastruktur merupakan faktor utama dalam struktur
biaya layanan telekomunikasi yang sekaligus menjadi dasar dalam
perencanaan kapasitas jaringan, kualitas layanan, serta penetapan
model bisnis yang berkelanjutan.
8.
Yang Mulia Hakim Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Pertanyaan:
a. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan para Operator Seluler untuk
370
memberikan
perlindungan
yang
lebih
lagi
terhadap
hak
konstitusional (hak moral) Konsumen dalam penyediaan kuota
internet?
b. Apakah dimungkinkan dilakukan peningkatan dan penyederhanaan
dalam metode notifikasi kepada konsumen mengenai layanan kuota
internet yang akan maupun telah berakhir?
Jawaban:
a.
XLSMART memandang perlindungan hak Konsumen sebagai
bagian tak terpisahkan dari penyediaan layanan telekomunikasi,
termasuk dalam konteks hak atas informasi, kejelasan layanan, dan
kenyamanan dalam penggunaan. Dalam praktiknya, perlindungan
tersebut
diwujudkan
melalui
penyampaian
informasi
yang
transparan terkait besaran kuota, masa berlaku, serta syarat dan
ketentuan layanan sejak awal pembelian.
Selain itu, Operator Seluler selaku penyelenggara juga menyediakan
berbagai pilihan paket dengan karakteristik yang berbeda, sehingga
Pelanggan memiliki keleluasaan untuk menentukan layanan yang
paling sesuai dengan kebutuhannya. Ke depan, penyelenggara
terus melakukan penyempurnaan, antara lain melalui peningkatan
kejelasan komunikasi layanan, penyederhanaan informasi kepada
Pelanggan, serta pengembangan fitur-fitur yang mendukung
pengelolaan
penggunaan
secara
mandiri.
Pendekatan
ini
mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa Konsumen
memperoleh pengalaman layanan yang jelas, transparan, dan dapat
dikendalikan, sejalan dengan prinsip "perlindungan konsumen".
b.
Terkait notifikasi kepada Konsumen, pada prinsipnya hal tersebut
sangat dimungkinkan dan telah menjadi bagian dari praktik layanan
saat ini, seperti pemberitahuan sisa kuota internet dan masa berlaku
melalui SMS, aplikasi, maupun kanal digital lainnya. Namun
demikian, penyelenggara juga melihat adanya ruang untuk
peningkatan, khususnya dalam hal penyederhanaan format
informasi, konsistensi waktu penyampaian, serta kemudahan
pemahaman oleh Konsumen. Ke depannya, penguatan notifikasi
371
dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih proaktif dan user-
friendly, seperti pengingat sebelum masa berlaku berakhir,
penyajian informasi yang lebih ringkas danjelas, serta integrasi
notifikasi lintas kanal agar lebih mudah diakses oleh Pelanggan.
Upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kenyamanan
Pelanggan dalam mengelola penggunaan layanan secara optimal.
II.
KESIMPULAN
A. LAYANAN PAKET DATA KUOTA INTERNET ADALAH PRODUK
LAYANAN ATAS HAK AKSES INTERNET BUKAN PRODUK
BARANG YANG DAPAT BERALIH KEPEMILIKANNYA
Bahwa salah satu karakteristik layanan kuota internet sebagaimana
telah kami jelaskan sebelumnya, baik dalam Bab II Keterangan
Tambahan Pihak Terkait maupun dalam Keterangan Pihak Terkait,
adalah bentuk hak penggunaannya yang merupakan "hak akses" dan
bukan sebagai hak milik. Hal ini didasarkan pada bentuk layanan itu
sendiri yang bukan merupakan benda maupun barang yang dapat
dialihkan kepemilikannya, sejalan dengan prinsip yang berlaku dalam
hukum perdata Indonesia maupun ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.
B. INFORMASI
RAGAM
PILIHAN
LAYANAN
PAKET
KUOTA
INTERNET DAN SYARAT DAN KETENTUAN SETIAP JENIS
PAKET KUOTA INTERNET DAPAT DIAKSES PELANGGAN
SECARA TERBUKA DAN TRANSPARAN TERMASUK FITUR
ROLLOVER MAUPUN NON-ROLLOVER DENGAN BERBAGAI
OPSI PRODUK
Bahwa informasi tentang paket kuota internet ini dapat diakses oleh
Pengguna XLSMART melalui berbagai cara yaitu aplikasi MyXL,
XLSmart Center, MySmartfren, AXISnet, USSD Menu Browser
(UMB), brosur, selebaran, poster, termasuk namun tidak terbatas
pada iklan-iklan paket layanan yang bisa diIihat pada sosial media
resmi XLSMART seperti misalnya lnstagram, X, TikTok, dan lain
sebagainya.
372
Hal ini telah sejalan dengan PMKD No. 5/2021 Pasal 79 yang
diamanatkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib
mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara
benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit
meliputi:
a. nama jenis Produk Layanan;
b. besaran volume tarif;
c. lokasi (area) layanan;
d. masa berlaku tarif; dan
e. korespondensi untuk informasi.
Bahwa hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Butir (b)
UU No. 8/1999 yang menyatakan:
“Kewajiban pelaku usaha adalah:
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;”
vide ketentuan Pasal 4 Butir (b) dan (c) UU No. 8/1999 yang
menyatakan:
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;"
vide ketentuan Pasal 5 butir (a) dan (b) UU No. 8/1999 yang
menyatakan:
“Kewajiban konsumen adalah:
a.
membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan;
b.
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;"
Sesuai dengan penjelasan kami pada Bab II di atas, XLSMART
senantiasa mematuhi kewajiban pelaporan kepada pihak Regulator
373
dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
secara periodik sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan perlu kami
sampaikan bahwa sampai dengan saat ini XLSMART tidak pernah
mendapat teguran dan/atau sanksi terkait hal tersebut.
C.
XLSMART
TIDAK
MEMPEROLEH
PENDAPATAN
TAMBAHAN
KARENA TIDAK TERPAKAINYA JUMLAH VOLUME KUOTA OLEH
PELANGGAN SETELAH MASA BERLAKU BERAKHIR
Bahwa XLSMART berusaha terus memahami tipologi Indonesia untuk
industri telekomunikasi, atas dasar itu pula XLSMART hadir pada tahun
2025 lalu sebagai salah satu penyelenggara telekomunikasi hasil
penggabungan usaha antar penyelenggara telekomunikasi sebelumnya
yaitu PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, serta PT Smart
Telecom.
Bahwa meskipun terdapat fakta paradoks antara harga layanan yang
relatif masih rendah dan biaya penyelenggaraan yang tinggi, tetapi
XLSMART tidak dapat secara bebas menetapkan tarif penyelenggaraan
secara sewenang-wenang. Alasannya adalah karena Pasal 27 UU No.
36/1999 telah menegaskan bahwa jenis maupun struktur tarif
penyelenggaran telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bahwa bahkan pada Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menjadi norma hukum yang
diminta diuji oleh Para Pemohon secara tegas mengatur bahwa
penetapan besaran tarif oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan
penyelenggara jasa telekomunikasi harus didasarkan pada formula yang
ditetapkan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dapat
menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan
telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan
persaingan usaha yang sehat.
Tidak pernah ada intensi XLSMART untuk menyesatkan Pelanggan dan
memperoleh keuntungan daripadanya. XLSMART senantiasa tunduk
374
dan patuh pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia, serta memberikan pelayanan termasuk edukasi
kepada masing-masing Pelanggan atas produk-produk XLSMART.
Ill. PETITUM
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin
yang kami hormati.
Berdasarkan uraian keterangan sebagaimana tersebut di atas,
XLSMART memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Atau,
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian keterangan ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis
Hakim.
[2.11]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah didengar keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan memberikan keterangan
tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2026, serta keterangan
tambahan bertanggal 4 Mei 2026 yang didengarkan keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026. Selain itu, keterangan tambahan
yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026, yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Dalam sistem ketenagalistrikan nasional, penetapan dan pemberlakuan tarif tenaga
listrik bukan merupakan kebijakan yang ditentukan secara sepihak oleh
penyelenggara usaha, melainkan merupakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh
Pemerintah melalui instrumen peraturan perundang-undangan. Ketentuan tarif
tenaga listrik yang berlaku saat ini secara tegas mengacu pada Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2024, yang
375
mengatur struktur tarif, golongan pelanggan, serta mekanisme pengenaan biaya
tenaga listrik kepada masyarakat.
Dalam kerangka hukum tersebut, PT PLN (Persero) berkedudukan sebagai badan
usaha pelaksana (operator) yang menjalankan mandat negara dalam penyediaan
tenaga listrik bagi kepentingan umum. Dengan demikian, PLN tidak memiliki
kewenangan untuk menetapkan tarif secara independen, melainkan wajib
melaksanakan tarif sesuai dengan struktur, formula, dan ketentuan yang telah
ditetapkan melalui Permen ESDM dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan
tarif listrik merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat regulatif, bukan kebijakan
korporasi.
Permen ESDM tersebut juga mengatur bahwa dalam praktik pelayanan kepada
pelanggan, pengenaan tarif tenaga listrik dilaksanakan melalui dua skema layanan,
yaitu skema listrik prabayar dan listrik pascabayar.
Skema Listrik Prabayar
Listrik prabayar merupakan sistem pelayanan tenaga listrik di mana pelanggan
melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menggunakan energi listrik.
Melalui mekanisme ini, pelanggan membeli sejumlah satuan energi listrik (kWh)
dalam bentuk token sesuai dengan nilai nominal yang dibayarkan. Setelah transaksi
berhasil, sistem akan mengonversi nilai pembayaran tersebut menjadi kuantitas
kWh yang dapat langsung digunakan oleh pelanggan.
Karakteristik penting dari skema prabayar yang relevan secara hukum dan
administratif adalah sebagai berikut:
Tidak dikenakan biaya beban (fixed charge) maupun rekening minimum.
Pelanggan
dapat
mengatur
pemakaian/konsumsi
listriknya,
karena
penggunaan energi akan berhenti secara otomatis apabila kWh yang dibeli
telah habis.
Tidak terdapat risiko tunggakan pembayaran tagihan listrik, karena
pembayaran pembelian listrik di bayar di muka (sebelum pemakaian).
Sebaliknya, pada skema pascabayar, pelanggan menggunakan energi listrik terlebih
dahulu dan melakukan pembayaran setelah periode pemakaian berakhir. Dalam
skema ini, selain dikenakan biaya pemakaian energi (kWh), pelanggan juga
dikenakan biaya beban atau rekening minimum sesuai dengan golongan tarifnya,
sebagaimana diatur dalam Permen ESDM. Komponen ini mencerminkan adanya
376
kewajiban pembayaran minimum terlepas dari tinggi atau rendahnya konsumsi
energi listrik pelanggan dalam satu periode.
Implikasi Pengaturan Tarif terhadap Pelanggan
Pembedaan antara skema prabayar dan pascabayar sebagaimana diatur dalam
Permen ESDM menunjukkan adanya pilihan mekanisme layanan yang diberikan
kepada masyarakat, tanpa mengubah struktur tarif dasar yang telah ditetapkan
pemerintah. Pelanggan bebas memilih skema yang paling sesuai dengan
kebutuhannya, dengan konsekuensi pengenaan biaya yang berbeda sesuai
karakteristik masing-masing skema.
Khusus pada listrik prabayar, ketiadaan biaya beban dan rekening minimum
menunjukkan bahwa pelanggan tidak dibebani kewajiban pembayaran tetap,
melainkan hanya membayar sesuai jumlah energi yang secara nyata dibeli dan
digunakan. Hal ini memperlihatkan bahwa pada skema prabayar, tarif listrik
diterapkan secara proporsional dan berbasis konsumsi riil yang sepenuhnya
dikendalikan oleh pelanggan.
Dengan demikian, keseluruhan mekanisme pengenaan tarif tenaga listrik di
Indonesia, baik pada skema prabayar maupun pascabayar, merupakan
pelaksanaan langsung dari ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 7
Tahun 2024, yang dijalankan oleh PLN sebagai pelaksana kebijakan. Kerangka ini
menegaskan bahwa struktur tarif listrik memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat
mengikat secara nasional, dan dilaksanakan secara seragam kepada seluruh
pelanggan.
KETERANGAN TAMBAHAN TANGGAL 4 MEI 2026 DAN TANGGAL 29 JUNI
2026
1. Kedudukan Produk Iconnet dalam PLN Group
Berkenaan dengan produk yang dikenal masyarakat dengan nama
Iconnet, perlu dijelaskan secara jernih bahwa layanan tersebut merupakan
produk PT PLN Icon Plus. PT PLN Icon Plus merupakan entitas anak
perusahaan dalam ekosistem PT PLN (Persero), yang bergerak pada bidang
konektivitas, jaringan, dan solusi telekomunikasi. Dengan demikian, apabila
dalam praktik persidangan atau dalam pemahaman publik disebut sebagai
“produk Iconnet di PLN”, penyebutan tersebut pada dasarnya menggambarkan
bahwa layanan itu berada dalam lingkup PLN Group, namun penyelenggaraan
377
usaha dan operasional layanannya dilakukan oleh PT PLN Icon Plus sebagai
badan usaha yang memang memiliki fokus pada sektor telekomunikasi dan
konektivitas.
Penjelasan tersebut penting agar Majelis Hakim memperoleh gambaran
yang tepat bahwa hubungan antara PT PLN (Persero) dan PT PLN Icon Plus
adalah hubungan korporasi dalam satu grup usaha, bukan hubungan yang
meniadakan kedudukan PT PLN Icon Plus sebagai pelaksana usaha pada lini
layanan internet. Oleh sebab itu, penyampaian bahwa Iconnet merupakan
produk PT PLN Icon Plus tidaklah dimaksudkan sebagai bentuk pelepasan
tanggung jawab oleh PT PLN (Persero), melainkan sebagai penegasan
mengenai subjek usaha yang secara fungsional menjalankan layanan dimaksud
di dalam struktur PLN Group.
Adapun dari sisi karakter layanannya, Iconnet pada pokoknya merupakan
layanan internet tetap (fixed broadband) yang menggunakan jaringan fiber optic
atau kabel. Karakter utama layanan ini adalah tersedianya akses internet pada
titik lokasi tertentu, seperti rumah, apartemen, kantor, atau tempat usaha,
melalui media transmisi fiber optic yang terpasang secara tetap. Karena
berbasis fixed broadband, layanan tersebut berbeda secara mendasar dari
internet seluler yang menggunakan kartu SIM, jaringan bergerak seluler, kuota
data berbasis masa aktif, dan pemanfaatan utama melalui telepon seluler atau
perangkat bergerak lainnya.
Dengan demikian, untuk kepentingan penjelasan kepada Majelis Hakim,
dapat diterangkan bahwa Iconnet bukanlah produk internet seluler untuk
handphone, melainkan layanan internet berbasis kabel atau fiber optic pada
lokasi tetap. Penegasan ini relevan agar tidak terjadi penyamaan karakter
hukum maupun karakter teknis antara layanan internet tetap berbasis fiber optic
di lingkungan PLN Group dengan layanan jasa internet bergerak seluler yang
menjadi pokok diskursus dalam perkara a quo.
2. Skema dan Mekanisme Penggunaan Token Listrik Prabayar yang Dapat
Digunakan Sampai Habis
Dari sisi ketenagalistrikan, hal pertama yang perlu ditegaskan adalah
bahwa tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) bukanlah
kebijakan komersial yang ditetapkan sepihak oleh PLN, melainkan kebijakan
378
publik yang ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-
undangan. Kerangka hukumnya antara lain bersumber pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN
(Persero).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 7 Tahun 2024, tarif tenaga listrik pada praktik pelayanan kepada
pelanggan dibedakan ke dalam dua skema, yaitu tarif reguler dan tarif prabayar.
Pada skema reguler atau pascabayar, pelanggan menggunakan tenaga listrik
terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah periode pemakaian
berakhir. Sebaliknya, pada skema prabayar, pelanggan melakukan pembayaran
terlebih dahulu sebelum menggunakan energi listrik. Artinya, yang membedakan
kedua skema tersebut bukanlah hakikat tenaga listrik yang dijual, melainkan
waktu pembayaran dan tata cara pemanfaatannya.
Dalam skema prabayar, pelanggan membeli tenaga listrik di muka dalam
bentuk token. Token tersebut pada hakikatnya bukan merupakan pembelian
jasa berdasarkan jangka waktu tertentu, melainkan pembelian energi listrik yang
diukur dalam satuan kilowatt-hour (kWh). Dengan demikian, objek yang dibeli
pelanggan adalah sejumlah energi listrik terukur. Setelah transaksi pembelian
berhasil dilakukan, nilai pembelian yang telah dikurangi komponen tertentu
sesuai ketentuan yang berlaku, seperti biaya administrasi kanal pembayaran
dan Pajak Penerangan Jalan sesuai kebijakan daerah, akan dikonversi oleh
sistem menjadi sejumlah kWh yang masuk ke meter prabayar pelanggan.
Secara teknis, token listrik prabayar dikenal sebagai kode 20 digit yang
dimasukkan ke kWh meter prabayar. Ketika kode token tersebut diinput ke
meter, sistem tidak memperlakukannya sebagai voucher layanan yang tunduk
pada masa aktif tertentu, melainkan langsung mengonversinya menjadi saldo
energi dalam satuan kWh yang tercatat pada meter pelanggan. Saldo kWh itu
kemudian akan berkurang semata-mata berdasarkan pemakaian listrik aktual
oleh pelanggan. Selama energi tersebut belum digunakan, saldo kWh tetap
379
tersimpan pada meter. Dengan kata lain, ukuran pengurangannya adalah
konsumsi energi, bukan berlalunya waktu.
Karakter ini membedakan secara mendasar token listrik prabayar dari
layanan lain yang secara kontraktual memang berbasis durasi atau masa
berlaku. Dalam listrik prabayar, pelanggan tidak membeli akses selama sekian
hari atau sekian bulan, melainkan membeli energi yang dapat dipakai sesuai
kebutuhan sampai kWh yang dibeli tersebut habis dipergunakan. Karena itulah,
dari sudut desain sistem maupun dari sudut logika transaksinya, mekanisme
token prabayar secara inheren lebih tepat dipahami sebagai mekanisme
pembelian energi di muka yang pemanfaatannya berakhir ketika energi yang
dibeli habis digunakan.
Dari sisi fitur layanannya, sistem prabayar juga memberikan kendali yang
lebih besar kepada pelanggan. Pelanggan dapat memilih nominal pembelian
token sesuai kemampuan dan kebutuhannya, memantau sisa kWh secara
langsung pada meter, menerima peringatan ketika saldo energi menipis melalui
alarm low credit, dan melakukan pembelian ulang kapan pun diperlukan. Ketika
saldo kWh habis, penggunaan listrik akan berhenti secara otomatis sampai
pelanggan melakukan pembelian token berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa
sistem prabayar dirancang untuk memberi keleluasaan pengendalian konsumsi
kepada pelanggan, bukan untuk membebani pelanggan dengan kewajiban
pembayaran minimum yang tetap.
Selaras dengan itu, dalam skema prabayar pelanggan pada prinsipnya
tidak dikenakan biaya beban (fixed charge) maupun rekening minimum.
Pelanggan hanya membayar sebesar energi yang dibeli dan kemudian dipakai.
Berbeda dengan skema pascabayar yang mengenal konsekuensi tagihan
setelah pemakaian dan pada golongan tertentu mengandung unsur rekening
minimum, skema prabayar justru menempatkan pelanggan pada posisi dapat
mengatur sendiri konsumsi dan pengeluarannya. Hal ini sekaligus menjelaskan
mengapa token prabayar dipahami sebagai instrumen pengendalian pemakaian
listrik berbasis konsumsi riil.
Dari aspek regulasi, sampai saat ini tidak terdapat ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan sektor ketenagalistrikan yang mewajibkan
diberlakukannya masa aktif atau masa kedaluwarsa token listrik prabayar
380
sedemikian rupa sehingga kWh yang telah dibeli menjadi hangus hanya karena
lewatnya jangka waktu tertentu. Dalam posisinya sebagai pelaksana kebijakan,
PT PLN (Persero) tidak memiliki ruang untuk secara sepihak menambah
pembatasan yang berdampak pada hak pelanggan apabila pembatasan
demikian tidak diperintahkan oleh regulasi pemerintah. Karena itu, praktik
bahwa token prabayar pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis sejalan
dengan kerangka regulasi yang ada.
Penjelasan ini menjadi semakin penting apabila dilihat dari sisi sistem
keuangan dan pembukuan ketenagalistrikan. Dalam materi yang dipersiapkan
PLN untuk kebutuhan penjelasan kepada pemerintah dan persidangan,
diterangkan bahwa pada saat pelanggan membeli token, penjualan energi listrik
prabayar dibukukan dan diakui secara akrual. Volume kWh yang dibeli tersebut
tercatat sebagai penjualan energi listrik, walaupun secara fisik energi itu
mungkin belum seluruhnya dikonsumsi pada saat yang sama. Dengan kata lain,
secara administrasi dan pembukuan, transaksi pembelian token telah dianggap
selesai sejak token dibeli dan dikonversi menjadi kWh.
Dalam konteks pelanggan bersubsidi maupun pelanggan non-subsidi
tertentu yang memperoleh kompensasi karena kebijakan tarif pemerintah,
pencatatan volume kWh yang terjual tersebut juga berkaitan dengan mekanisme
subsidi dan/atau kompensasi yang ditanggung oleh negara. Selisih antara biaya
pokok penyediaan tenaga listrik dengan tarif yang dibayar pelanggan ditutup
melalui skema subsidi atau kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara. Dengan demikian, ketika token prabayar
dibeli dan kWh-nya telah dicatat sebagai penjualan, pada saat yang sama
terdapat implikasi fiskal karena negara pada dasarnya telah ikut menanggung
unsur biaya atas energi tersebut.
Apabila dalam situasi seperti itu token prabayar kemudian diberlakukan
memiliki masa kedaluwarsa sehingga kWh yang telah dibeli dan telah dicatat
sebagai penjualan menjadi hangus sebelum digunakan pelanggan, maka akan
timbul persoalan yang tidak sederhana. Pertama, akan terjadi ketidaksesuaian
antara transaksi yang secara akuntansi telah selesai dengan realisasi konsumsi
energi yang sesungguhnya. Kedua, dari sisi fiskal akan timbul inefisiensi karena
subsidi atau kompensasi negara sudah diperhitungkan atas energi yang secara
381
nyata tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketiga, dari sisi keadilan,
pelanggan tidak menerima manfaat penuh atas energi yang telah dibayarnya,
padahal energi tersebut juga mengandung unsur pembiayaan publik melalui
APBN.
Dengan sudut pandang tersebut, tidak diberlakukannya masa aktif yang
menghanguskan token listrik prabayar bukan sekadar kebiasaan operasional,
melainkan konsekuensi logis dari desain hukum, desain teknis, dan desain fiskal
layanan listrik prabayar itu sendiri. Sistem ini menjual energi listrik dalam satuan
kWh, bukan hak menikmati layanan selama periode tertentu. Sistem ini juga
menempatkan PLN sebagai pelaksana tarif yang ditetapkan pemerintah, bukan
sebagai pihak yang bebas merumuskan syarat komersial sendiri di luar
kerangka regulasi. Selain itu, sistem ini berkaitan dengan pembukuan penjualan
energi dan pertanggungjawaban subsidi maupun kompensasi yang menuntut
agar energi yang telah dibeli benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.
Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim memerlukan rumusan yang
sederhana, maka pokok penjelasan dari sisi PLN adalah bahwa token listrik
prabayar pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis karena yang dibeli
pelanggan adalah energi listrik dalam satuan kWh, bukan jangka waktu
pemakaian. Saldo token yang telah masuk ke meter akan berkurang menurut
pemakaian riil pelanggan, bukan menurut lewatnya hari, minggu, atau bulan.
Konstruksi ini selaras dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2024, selaras
dengan praktik billing prabayar PLN, dan selaras pula dengan logika
perlindungan kepentingan masyarakat serta tata kelola subsidi dan kompensasi
listrik.
3. Penutup
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disampaikan kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa, pertama, layanan Iconnet
merupakan produk PT PLN Icon Plus sebagai anak perusahaan/subholding
dalam ekosistem PLN Group dengan karakter sebagai layanan internet tetap
berbasis fiber optic atau kabel, sehingga tidak tepat dipersamakan dengan
internet seluler untuk handphone. Kedua, token listrik prabayar pada sisi PLN
merupakan mekanisme pembelian energi listrik di muka dalam satuan kWh yang
pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis sesuai pemakaian aktual
382
pelanggan, tanpa terikat masa aktif yang menghanguskan energi yang telah
dibeli.
Dengan demikian, penjelasan dari sisi PLN menunjukkan adanya
perbedaan mendasar antara karakter layanan internet yang dipersoalkan dalam
perkara a quo dengan karakter token listrik prabayar pada sistem
ketenagalistrikan nasional. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang
diperjualbelikan, dasar pengaturan, mekanisme teknis layanan, serta implikasi
fiskal dan akuntansinya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap token listrik
prabayar perlu ditempatkan dalam konteks hukum ketenagalistrikan yang
bersifat fully regulated dan tidak dapat dipersamakan secara sederhana dengan
model layanan berbasis masa aktif dalam sektor lain.
[2.12]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan keterangan tertulis
yang diterima Mahkamah pada tanggal pada tanggal 21 Mei 2026 dan didengarkan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026, serta
keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 dan
didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni
2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
LATAR BELAKANG: KONSUMEN BERGERAK KE RANAH KONSTITUSIONAL
Yang Mulia,
Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini sesungguhnya mencerminkan
sebuah fenomena yang signifikan: meningkatnya kesadaran dan keberanian
konsumen Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya di ruang konstitusional.
Ini adalah indikator bahwa budaya konsumen Indonesia mulai bergerak dari
konsumen yang pasif menuju konsumen yang kritis dan berdaya.
Berdasarkan data yang kami miliki, Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia saat
ini berada pada angka 63,44, yang berarti berada pada level “kritis”. Namun kondisi
ini masih perlu terus ditingkatkan menuju level “konsumen berdaya” yaitu konsumen
yang tidak hanya memahami haknya, tetapi juga mampu memperjuangkannya
secara aktif di hadapan pelaku usaha maupun di hadapan negara.
383
Legal Standing YLKI
Mengenai posisi YLKI dalam perkara ini, Yang Mulia, keterlibatan kami memiliki
dasar legal standing yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 huruf c
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal
tersebut memberikan hak kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat seperti YLKI untuk melakukan gugatan atau mewakili kepentingan
konsumen.
Internet sebagai Kebutuhan Dasar
YLKI memandang persoalan kuota hangus ini bukan sekadar persoalan teknis bisnis
telekomunikasi semata. Ini menyangkut prinsip dasar perlindungan konsumen di era
digital. Internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk bekerja, untuk
belajar, untuk mengakses layanan publik, hingga untuk menjalankan aktivitas
ekonomi sehari-hari.
PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN UNIVERSAL
Yang Mulia,
Sebelum memasuki substansi persoalan, izinkan kami menyampaikan landasan
filosofis yang mendasari posisi YLKI. Prinsip perlindungan konsumen secara
universal telah diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada
tanggal 15 Maret 1962. Prinsip-prinsip dasar tersebut hingga hari ini masih menjadi
acuan perlindungan konsumen di seluruh dunia:
1.
Hak atas Keselamatan (The Right to Safety)
Konsumen berhak atas perlindungan dari produk dan layanan yang
membahayakan kepentingan mereka, termasuk dari praktik bisnis yang
merugikan secara finansial.
2.
Hak atas Informasi (The Right to be Informed)
Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang mereka beli.
3.
Hak untuk Memilih (The Right to Choose)
Konsumen berhak memilih produk dan layanan yang sesuai kebutuhan mereka
tanpa paksaan atau manipulasi dari pelaku usaha.
4.
Hak untuk Didengar (The Right to be Heard)
Konsumen berhak menyampaikan pengaduan dan mendapatkan respons
yang memadai dari pelaku usaha maupun dari lembaga negara yang terkait.
384
Dalam kerangka prinsip-prinsip inilah, YLKI berpendapat bahwa kuota yang telah
dibeli oleh konsumen semestinya dipandang sebagai hak penggunaan yang tidak
dapat dihilangkan secara sepihak tanpa perlindungan yang adil dan transparan.
DATA PENGADUAN DAN KASUS NYATA KONSUMEN
Yang Mulia,
Paparan kami bukan sekadar teoritis. Persoalan kuota hangus adalah persoalan
nyata yang dialami jutaan konsumen Indonesia setiap harinya. YLKI mencatat, pada
tahun 2025, sektor telekomunikasi menerima sebanyak 106 pengaduan konsumen
menjadikannya salah satu sektor yang paling banyak dikeluhkan masyarakat
kepada kami dan masuk dalam 10 besar pengaduan konsumen di YLKI.
Izinkan kami menyampaikan empat kasus konkret yang menggambarkan betapa
nyata dan beragamnya kerugian yang dialami konsumen:
Kasus 1 - Kuota 50 GB Hangus Sebelum Masa Aktif Berakhir
Pada tanggal 19 April 2026, seorang konsumen membeli paket kuota sebesar 50
GB dengan masa aktif hingga 17 Mei 2026. Namun pada tanggal 1 Mei 2026 dua
minggu sebelum masa aktif berakhir kuota data tersebut hangus tanpa
pemberitahuan apapun. Sisa kuota pada saat itu masih sekitar 24 GB yang tidak
dapat digunakan kembali. Konsumen tidak mendapatkan pemberitahuan maupun
penjelasan yang memadai.
Kasus 2 - Paket "24 Jam" Hanya Berlaku 2 Jam 6 Menit
Seorang konsumen membeli paket data dengan keterangan masa aktif "1 hari" atau
"24 jam" melalui platform e-commerce pada tanggal 27 April 2026 pukul 21.53 WIB.
Namun ternyata, yang dimaksud operator dengan "1 hari" hanyalah sampai pukul
23.59 WIB di hari yang sama sehingga konsumen hanya menikmati layanan selama
sekitar 2 jam 6 menit saja. Ini adalah penipuan informasi yang terang-benderang.
Kasus 3 - 52 GB Hangus Akibat Urutan Penggunaan yang Salah
Pada 1 Januari 2026, konsumen mengisi paket 60 GB berlaku 30 hari. Pada 9
Januari 2026, ia menambah paket 58 GB berlaku 30 hari. Operator justru
mengutamakan penggunaan paket kedua yang masa berlakunya lebih panjang,
bukan menghabiskan paket pertama terlebih dahulu. Akibatnya, ketika masa berlaku
paket pertama berakhir, sisa kuota sekitar 52 GB hangus begitu saja. Kerugian
materiil konsumen diperkirakan sekitar Rp80.000,-.
385
Kasus 4 - Paket 32 GB Hangus Otomatis Saat Isi Ulang di Hari yang Sama
Pada 6 Oktober 2025, seorang konsumen mengisi paket 32 GB di pagi hari, lalu
sejam kemudian mengisi paket 10 GB ke nomor yang sama. Saat dicek di aplikasi
resmi, kuota yang tercatat hanya 10 GB bukan 42 GB. Operator menyampaikan
bahwa apabila dalam hari yang sama dilakukan pengisian paket sejenis, maka
hanya paket terakhir yang berlaku, sementara paket sebelumnya otomatis hangus.
Aturan ini, Yang Mulia, tidak pernah disosialisasikan secara jelas kepada konsumen.
Dari keempat kasus ini YLKI memandang bahwa pengetahuan konsumen soal
produk masih lemah dan adanya kebijakan yang tidak berkeadilan bagi konsumen
sehingga konsumen merasa hak nya tidak terpenuhi.
HAK-HAK KONSUMEN YANG RELEVAN DALAM UUPK
Yang Mulia,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
selanjutnya kami sebut UUPK memberikan landasan hukum yang kuat bagi
konsumen untuk menuntut haknya dalam persoalan kuota internet hangus.
Setidaknya terdapat lima pasal yang paling relevan:
1.
Hak atas Informasi - Pasal 4 huruf c UUPK
Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
2.
Hak Mendapatkan Barang/Jasa Sesuai Nilai Tukar - Pasal 4 huruf g UUPK
Konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau pelayanan sesuai nilai tukar
dan kondisi yang dijanjikan.
3.
Hak Mendapatkan Kompensasi atau Ganti Rugi - Pasal 4 huruf h & Pasal
19 UUPK
Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian
apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.
4.
Larangan Memperdagangkan Barang/Jasa Tidak Sesuai Janji - Pasal 8
UUPK
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai
dengan label, keterangan, iklan, promosi, maupun janji yang dinyatakan.
5.
Larangan Klausula Baku yang Merugikan - Pasal 18 UUPK
386
Pelaku usaha dilarang membuat klausula yang memberikan hak sepihak untuk
mengubah perjanjian atau menyatakan konsumen tunduk pada aturan baru
yang dibuat sepihak.
HAK ATAS INFORMASI: KEWAJIBAN OPERATOR
Yang Mulia,
Dalam konteks layanan kuota internet, konsumen seharusnya mendapatkan akses
informasi secara memadai atas empat hal: pertama, riwayat pembelian catatan
lengkap setiap transaksi; kedua, detail penggunaan kuota secara real-time dan
historis; ketiga, informasi akurat mengenai sisa kuota dan tanggal kedaluwarsa
setiap paket; dan keempat, riwayat pemotongan catatan transparan mengenai
setiap penghangusan kuota beserta alasan yang jelas dan dapat diverifikasi.
YLKI memandang penting adanya kewajiban bagi operator telekomunikasi untuk
menyediakan rekam data penggunaan minimal satu tahun terakhir sebagai bentuk
transparansi dan sebagai bahan evaluasi konsumen dalam menentukan pembelian
paket berikutnya.
HAK NILAI TUKAR, KOMPENSASI & LARANGAN KLAUSULA BAKU
Hak Mendapatkan Barang/Jasa Sesuai Nilai Tukar - Pasal 4 huruf g
Dalam praktik kuota internet, hak ini mencakup tiga hal: kuantitas kuota yang sesuai
dengan yang dibeli, kualitas layanan internet yang dijanjikan, serta jangka waktu
penggunaan yang sesuai janji kepada konsumen. YLKI menilai pengurangan masa
aktif secara sepihak misalnya dari yang seharusnya 30 hari menjadi hanya 28 hari
berpotensi mengurangi manfaat ekonomis yang seharusnya diterima konsumen
kenapa tidak diambil dari masa terpanjang kalender yaitu 31 hari sehingga
memberikan ruang lebih luas kepada konsumen dalam memanfaatkan kuota yang
telah dibeli.
Hak Kompensasi/Ganti Rugi - Pasal 4 huruf h & Pasal 19
Apabila kuota internet tidak dapat digunakan sesuai jumlah, kualitas, atau jangka
waktu yang dijanjikan, maka konsumen berhak memperoleh mekanisme
kompensasi yang adil. Seluruh informasi mengenai jumlah kuota, masa aktif,
kecepatan layanan, dan mekanisme penggunaan harus benar-benar sesuai dengan
yang dijanjikan dan tidak boleh menyesatkan dalam bentuk apapun.
Klausula Baku yang Merugikan - Pasal 18 UUPK
387
Pasal 18 huruf a melarang pelaku usaha membuat klausula yang memberikan hak
sepihak untuk mengubah perjanjian. Pasal 18 huruf g melarang pelaku usaha
menyatakan bahwa konsumen tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak. YLKI
memandang bahwa perubahan mekanisme kuota, pemotongan masa aktif, maupun
perubahan syarat penggunaan yang dilakukan sepihak tanpa persetujuan yang
seimbang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen
sebagaimana diatur dalam UUPK.
CATATAN KESIMPULAN YLKI
Yang Mulia,
Berdasarkan seluruh uraian di atas, YLKI merumuskan delapan catatan kesimpulan
yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat:
1.
Apresiasi atas Gugatan sebagai Bentuk Budaya Konsumen Berdaya
Gugatan terkait kuota hangus ini patut diapresiasi sebagai bentuk
perkembangan budaya konsumen menuju konsumen yang berdaya yang tidak
hanya memahami haknya, tetapi berani memperjuangkannya di ranah
konstitusional.
2.
Gugatan sebagai Koreksi Publik terhadap Praktik Bisnis
Gugatan ini merupakan bentuk koreksi publik terhadap kebijakan dan praktik
bisnis yang dinilai merugikan konsumen, sekaligus sinyal penting bagi pelaku
usaha untuk berbenah dalam menerapkan praktis bisnis yang lebih transparan
dan berkeadilan.
3.
Konsumen Berhak atas Apa yang Telah Dibayarkan
Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah mereka
bayarkan kepada pelaku usaha tidak kurang, tidak dikurangi secara sepihak.
4.
Transparansi Riwayat Kuota adalah Hak Konsumen
Informasi mengenai riwayat pembelian, penggunaan, dan sisa kuota
merupakan hak konsumen yang wajib dijamin keterbukaannya oleh operator
telekomunikasi.
5.
Negara Perlu Memperkuat Kepastian Perlindungan Konsumen Digital
Negara perlu memperkuat kepastian perlindungan konsumen digital agar
konsumen memiliki kedaulatan terhadap barang dan/atau jasa yang telah
mereka beli, termasuk layanan kuota internet.
6.
Lemahnya Posisi Tawar Konsumen di Sektor Telekomunikasi
388
Praktik kuota hangus ini menunjukkan masih lemahnya posisi tawar
konsumen. Diperlukan penguatan regulasi perlindungan konsumen digital
yang lebih tegas dan mengikat.
7.
Mendorong Mekanisme yang Lebih Adil
Pemerintah dan regulator perlu mendorong mekanisme yang lebih adil, seperti:
transparansi penuh penggunaan kuota, sistem rollover kuota, masa tenggang
penggunaan, hingga pengawasan ketat terhadap klausula baku yang
merugikan konsumen.
8.
Transformasi Digital Harus Menghormati Hak Konsumen
Transformasi digital tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan industri
semata. Transformasi digital harus senantiasa menjamin penghormatan
terhadap hak-hak konsumen sebagai pengguna layanan digital yang sah dan
berdaulat.
PENUTUP
Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,
Demikianlah paparan yang dapat YLKI sampaikan. Kami mengakhiri paparan ini
dengan satu kalimat yang menjadi inti dari seluruh posisi kami:
“Konsumen adalah kelompok ekonomi terbesar, yang memengaruhi dan
dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi publik maupun privat.
Namun, mereka adalah satu-satunya kelompok penting yang suaranya sering
kali tidak didengar..”- John F Kennedy
YLKI berharap Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan seluruh
argumentasi dan data yang telah kami sampaikan demi tegaknya keadilan bagi
konsumen digital Indonesia. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia, kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
KETERANGAN TAMBAHAN
PROLOG
Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
Menindaklanjuti pertanyaan dan pendalaman Yang Mulia Majelis Hakim pada
persidangan sebelumnya, perkenankan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) menyampaikan keterangan tambahan guna melengkapi keterangan yang
telah disampaikan sebelumnya, sehingga Mahkamah memperoleh gambaran yang
lebih utuh dari perspektif perlindungan konsumen dalam perkara a quo.
389
Keterangan tambahan ini disusun sebagai respons atas beberapa
pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim, khususnya terkait: (1) data pengaduan yang
diterima YLKI mengenai kuota internet dan tindak lanjut yang dilakukan; (2)
keterlibatan YLKI dalam pembentukan kebijakan di sektor telekomunikasi; (3)
pandangan YLKI mengenai kedudukan hukum kuota internet sebagai barang atau
jasa; serta (4) pandangan YLKI mengenai potensi kerugian konsumen akibat praktik
kuota hangus.
Sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang telah
berdiri sejak tahun 1973, YLKI menyampaikan keterangan ini berdasarkan
pengalaman dalam menerima dan menginventarisasi pengaduan konsumen,
melakukan kajian, serta menjalankan fungsi advokasi perlindungan konsumen. Oleh
karena itu, keterangan yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mewakili
kepentingan salah satu pihak, melainkan untuk memberikan perspektif perlindungan
konsumen guna membantu Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara a quo.
I.
DATA PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT YLKI
Sebelum permohonan pengujian ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, YLKI
mencatat terdapat satu pengaduan konsumen terkait kuota internet yang diterima
pada tanggal 24 November 2024. Dalam pengaduan tersebut, konsumen masih
memiliki sisa kuota sebesar 9 GB, kemudian melakukan pembelian kuota baru
sebesar 10 GB. Namun, kuota yang dapat digunakan bukan merupakan akumulasi
menjadi 19 GB, melainkan hanya tersisa 10 GB.
Dari pengaduan tersebut, YLKI melihat bahwa persoalan yang dikeluhkan
konsumen tidak semata-mata mengenai batas waktu masa berlaku paket, tetapi
juga mengenai hilangnya sisa kuota ketika konsumen melakukan pembelian paket
baru, padahal masa berlaku kuota sebelumnya masih belum berakhir.
Sebelum adanya perkara a quo, isu kuota hangus bukan merupakan isu yang
dominan di YLKI. Pengaduan yang lebih banyak diterima YLKI di sektor
telekomunikasi berkaitan dengan jaringan internet masalah, berhenti berlangganan
maupun pulsa yang tersedot atau berkurang tanpa sepengetahuan konsumen.
Terkait dengan pengaduan yang diterima pada tanggal 24 November 2024
tersebut, pada saat itu pengaduan masih berdiri sendiri dan belum menunjukkan
adanya pola permasalahan yang berulang. Oleh karena itu, YLKI belum
390
memandangnya sebagai persoalan yang bersifat sistemik yang memerlukan
advokasi
kebijakan
secara
khusus.
Meskipun
demikian,
YLKI
tetap
mendokumentasikan pengaduan tersebut sebagai bagian dari data pengaduan
konsumen.
Baru setelah isu kuota hangus berkembang dan menjadi objek pengujian di
Mahkamah Konstitusi baru banyak pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI.
Setelah masuk pentingnya bagi kami mendata dan mencatat pengaduan yang
masuk. Setelah itu, YLKI juga banyak dimintai pendapatnya dari para awak media
terkait pandangan terhadap gugatan uji mateiil soal kuota hangus. Menyikapi hal
tersebut YLKI banyak memberikan statement di media sebagai tanggung jawab
sosial sebagai Lembaga konsumen untuk menyuarakan dan mendukung upaya
konsumen dalam mendapatkan haknya. Selain itu bagian dari menyuarakan dan
mendukung perjuangan konsumen, YLKI melihat pentingnya memberikan perspektif
perlindungan konsumen secara lebih luas dan sistemik kepada Mahkamah. Dengan
demikian, kehadiran YLKI dalam persidangan ini merupakan bagian dari upaya
memberikan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi konsumen serta
memberikan analisis dari sudut pandang perlindungan konsumen.
Dalam praktiknya, terhadap pengaduan yang bersifat kasuistik, YLKI pada
umumnya meneruskan pengaduan kepada pelaku usaha operator telekomunikasi
untuk dilakukan investigasi dan penyelesaian sengketa. Sedangkan terhadap
persoalan yang bersifat sistemik, YLKI melakukan inventarisasi permasalahan dan
memberikan masukan kebijakan guna mendorong terciptanya perlindungan
konsumen yang lebih baik.
II.
KETERLIBATAN YLKI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DI SEKTOR
TELEKOMUNIKASI
YLKI beberapa kali dilibatkan dalam pembahasan kebijakan di sektor
telekomunikasi. Sebagai contoh, YLKI pernah terlibat dalam pembahasan mengenai
peredaran kartu Zein yang berasal dari Arab Saudi dan mendukung kebijakan
pelarangan penjualannya di Indonesia. Selain itu, YLKI juga beberapa kali
berdiskusi dengan pemerintah terkait berbagai persoalan telekomunikasi dan
infrastruktur jaringan internet.
Namun demikian, terkait dengan penetapan tarif layanan internet atau kuota
data, YLKI belum pernah dilibatkan secara khusus dalam proses pengambilan
391
kebijakan tersebut. YLKI lebih sering dilibatkan dalam pembahasan isu
telekomunikasi lainnya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menurut pandangan YLKI, pelibatan lembaga perlindungan konsumen dalam
pembentukan kebijakan tarif maupun layanan telekomunikasi merupakan hal yang
penting sebagai penyeimbang informasi dan untuk memastikan bahwa kepentingan
konsumen turut dipertimbangkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak
hanya mempertimbangkan aspek investasi dan keberlangsungan usaha, tetapi juga
memperhatikan kemampuan membayar (ability to pay) dan kemauan membayar
(willingness to pay) masyarakat sebagai konsumen.
III.
KEDUDUKAN HUKUM KUOTA INTERNET (Barang/Jasa)
Menurut pandangan YLKI, kuota internet secara hukum lebih tepat
dikualifikasikan sebagai barang tidak berwujud yang dapat dihabiskan.
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen mendefinisikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun
tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 499 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya mengakui bahwa benda
tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berwujud secara fisik, tetapi juga mencakup
barang dan hak yang mempunyai nilai ekonomis serta dapat dikuasai oleh subjek
hukum.
Dalam praktiknya, kuota internet memiliki karakteristik yang sejalan dengan
pengertian barang tidak berwujud tersebut. Kuota internet diperjualbelikan oleh
pelaku usaha dengan nilai tertentu, sehingga memiliki nilai ekonomis yang dapat
diukur. Selain itu, kuota internet diberikan kepada pelanggan dalam jumlah yang
terukur, misalnya 10 GB, 25 GB, atau 50 GB, yang selanjutnya dapat dipergunakan
dan dimanfaatkan oleh konsumen untuk mengakses berbagai layanan digital.
Di samping itu, kuota internet merupakan sesuatu yang dapat dihabiskan, karena
jumlah kuota yang tersedia akan berkurang seiring dengan penggunaannya sampai
akhirnya habis. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh konsumen atas kuota
internet
juga
berkurang
secara
proporsional
sesuai
dengan
tingkat
pemanfaatannya.
392
Oleh karena itu, menurut pandangan YLKI, kuota internet memiliki
karakteristik sebagai barang tidak berwujud yang dapat dihabiskan sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Adapun penyediaan
akses internet yang dilakukan oleh operator tetap merupakan bagian dari jasa
telekomunikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang telekomunikasi.
IV.
POTENSI KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT
PRAKTIK
KUOTA
HANGUS
YLKI tidak memiliki data kuantitatif mengenai besaran kerugian konsumen
akibat praktik kuota hangus. Namun demikian, YLKI berpandangan bahwa praktik
kuota hangus pada prinsipnya berpotensi merugikan konsumen karena mengurangi
manfaat yang seharusnya diterima konsumen atas produk yang telah dibayarnya.
Konsumen pada dasarnya membeli sejumlah kuota tertentu dengan harapan
dapat memanfaatkan seluruh kuota tersebut. Ketika sebagian kuota hilang atau
tidak dapat lagi digunakan, maka manfaat yang diterima konsumen menjadi
berkurang.
Oleh karena itu, menurut pandangan YLKI, diperlukan praktik bisnis yang
lebih berkeadilan (fair business practice), antara lain melalui pemberian ruang waktu
tambahan atau mekanisme tertentu yang memungkinkan konsumen tetap memiliki
kesempatan untuk memanfaatkan sisa kuota yang telah dibayarnya sehingga
manfaat ekonomis yang diperoleh konsumen menjadi lebih optimal.
PENUTUP
Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
Pada prinsipnya, YLKI tidak mempersoalkan inovasi dan perkembangan
model bisnis di sektor telekomunikasi. Kemajuan teknologi merupakan keniscayaan
yang patut didukung, namun setiap inovasi pada akhirnya harus tetap berpijak pada
prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak, khususnya konsumen sebagai
pengguna akhir dari layanan tersebut.
Meskipun YLKI tidak memiliki data kuantitatif mengenai besaran kerugian
konsumen akibat praktik kuota hangus, YLKI memandang bahwa perlindungan
konsumen pada hakikatnya tidak semata-mata berbicara mengenai angka dan
besaran kerugian, melainkan juga mengenai terjaganya kepercayaan, kepastian,
dan rasa keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.
393
Sebab pada akhirnya, hukum tidak hanya hadir untuk menjaga kepastian,
tetapi juga untuk memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan keadilan, dan
bahwa setiap manfaat yang dijanjikan kepada masyarakat benar-benar dapat
dinikmati secara layak oleh mereka yang telah mempercayakan hak dan
kepentingannya kepada pelaku usaha.
Dalam konteks tersebut, YLKI meyakini bahwa perlindungan konsumen
bukanlah upaya untuk menghambat inovasi, melainkan ikhtiar untuk memastikan
agar kemajuan teknologi tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap
hak-hak konsumen, sehingga tercipta hubungan yang sehat, seimbang, dan
berkeadilan.
Pada akhirnya, YLKI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkan
seluruh fakta, argumentasi, dan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara a
quo. Sebab, sebagaimana konstitusi hadir untuk melindungi segenap warga negara,
maka perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya merupakan bagian dari
upaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya hidup dalam norma, tetapi juga
dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian keterangan tambahan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
kesempatan yang diberikan kepada YLKI, kami mengucapkan terima kasih.
[2.13]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memberikan keterangan tertulis
yang diterima Mahkamah pada tanggal pada tanggal 21 Mei 2026 dan didengarkan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2026, serta
keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 dan
didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni
2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
I.
KEDUDUKAN HUKUM DAN KEWENANGAN BPKN RI
Bahwa berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”), BPKN RI mempunyai fungsi
memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya
pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia.
Bahwa BPKN RI memiliki kewenangan:
394
1.
memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah;
2.
melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan konsumen;
3.
menerima pengaduan masyarakat;
4.
melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen;
5.
menyebarluaskan informasi perlindungan konsumen.
Bahwa objek perkara a quo berkaitan langsung dengan kepentingan
konsumen jasa telekomunikasi, khususnya terkait praktik penghangusan sisa
kuota internet dalam layanan telekomunikasi prabayar dan pascabayar.
Bahwa oleh karena itu, BPKN RI memiliki kepentingan langsung dan relevan
untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo.
II.
NORMA YANG DIUJI
Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon adalah Pasal
71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 28
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang
berbunyi:
Pasal 28
1. Besaran
tarif
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi
dan/atau
penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara
jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas
bawah
penyelenggaraan
telekomunikasi
dengan
memperhatikan
kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan norma tersebut
bertentangan dengan:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Pasal 28F UUD 1945;
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
karena dianggap memberikan ruang bagi operator telekomunikasi untuk
menerapkan praktik penghangusan kuota internet tanpa perlindungan hukum
yang memadai terhadap konsumen.
395
III.
POKOK PANDANGAN BPKN RI
Bahwa menurut BPKN RI, persoalan konstitusional dalam perkara a quo tidak
semata-mata berkaitan dengan pengaturan tarif telekomunikasi, tetapi juga
berkaitan dengan perlindungan konsumen atas manfaat layanan yang telah
dibayar.
Bahwa dalam praktik hubungan hukum antara operator telekomunikasi dan
konsumen:
konsumen membayar terlebih dahulu untuk memperoleh akses layanan
data internet;
syarat dan ketentuan layanan dituangkan dalam bentuk klausula baku;
konsumen memiliki posisi tawar yang lemah;
masa aktif, penghangusan kuota, pembatasan penggunaan, dan
mekanisme kompensasi umumnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku
usaha.
Bahwa kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan
hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Bahwa berdasarkan
Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak untuk:
1. memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
2. memilih barang dan/atau jasa;
3. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur;
4. memperoleh kompensasi dan/atau ganti rugi.
Bahwa berdasarkan Pasal 18 UUPK, pelaku usaha dilarang membuat
klausula baku yang:
memberikan kewenangan sepihak;
mengurangi manfaat jasa yang dibeli konsumen;
mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.
IV.
ANALISIS KONSTITUSIONAL
1. Hak atas Pengembangan Diri dan Akses Teknologi
Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta
memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bahwa dalam era digital, layanan internet telah menjadi sarana utama untuk
berbagai kebutuhan kehidupan seperti dalam pendidikan, pekerjaan,
396
komunikasi, perdagangan, akses layanan publik dan juga pengembangan
diri masyarakat. Oleh karena itu, negara wajib memastikan pengaturan
telekomunikasi tidak menempatkan masyarakat semata-mata sebagai
objek bisnis, melainkan sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib
dilindungi.
2. Hak atas Kepastian Hukum yang Adil
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang
adil.
Bahwa konsumen berhak mengetahui secara jelas mengenai:
masa berlaku layanan;
status sisa kuota;
konsekuensi penghangusan;
mekanisme pemulihan atau kompensasi.
Ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
bagi konsumen jasa telekomunikasi.
3. Hak atas Perlindungan Nilai Ekonomi Konsumen
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin perlindungan hak milik pribadi.
Bahwa pembayaran yang dilakukan konsumen untuk membeli layanan data
internet melahirkan nilai ekonomi yang wajib memperoleh perlindungan
hukum. Dengan demikian, penghapusan manfaat layanan yang telah
dibayar tanpa mekanisme perlindungan yang wajar berpotensi merugikan
hak ekonomi konsumen.
V.
ANALISIS PROPORSIONALITAS
BPKN RI memahami bahwa pengelolaan kapasitas jaringan dan efisiensi
industri telekomunikasi merupakan tujuan yang sah. Namun demikian,
praktik
penghangusan
kuota
harus
diuji
berdasarkan
prinsip
proporsionalitas.
1.
Legitimate Aim
Pengelolaan kapasitas jaringan dan keberlanjutan industri merupakan
tujuan yang sah.
2.
Necessity
Penghangusan kuota bukan satu-satunya mekanisme yang tersedia
karena masih beberapa terdapat alternatif lain, antara lain:
397
rollover atau akumulasi kuota;
perpanjangan masa aktif;
pengalihan manfaat;
kompensasi;
pembatasan kecepatan layanan.
3.
Proportionality
Kerugian yang dialami konsumen berpotensi lebih besar dibanding
manfaat yang diperoleh pelaku usaha apabila tidak terdapat
perlindungan yang memadai. Karena itu, menurut BPKN RI,
penghangusan
kuota
tanpa
mekanisme
perlindungan
yang
proporsional berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan
konstitusional.
VI. PANDANGAN KONSTITUSIONAL BPKN RI
Bahwa BPKN RI berpandangan:
1. norma Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 pada dasarnya
diperlukan sebagai dasar hukum pengaturan tarif telekomunikasi;
2. negara tetap perlu hadir untuk menjaga:
o
keterjangkauan tarif;
o
keberlanjutan investasi;
o
kualitas layanan;
o
persaingan usaha yang sehat;
3. namun norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan kewenangan
tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan
skema layanan yang merugikan konsumen.
Bahwa frasa:
“berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat”; dan
“memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang
sehat”
harus dimaknai juga mencakup kewajiban perlindungan konsumen.
Bahwa
praktik
penghangusan
kuota
internet
tanpa
mekanisme
perlindungan yang memadai berpotensi berkaitan dengan:
hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945;
398
hak memperoleh informasi dan berkomunikasi sebagaimana Pasal 28F
UUD 1945;
hak atas perlindungan nilai ekonomi konsumen sebagaimana Pasal
28H ayat (4) UUD 1945.
VII. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT
BPKN RI memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional
terhadap Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023, yaitu:
“Penetapan besaran tarif dan/atau skema penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi
dan/atau
jasa
telekomunikasi
oleh
penyelenggara
berdasarkan
formula
yang
ditetapkan
Pemerintah
Pusat
wajib
memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi,
kepastian hukum, kewajaran masa berlaku layanan, serta mekanisme
pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar
konsumen namun belum dapat dinikmati.”
Bahwa mekanisme perlindungan tersebut dapat berupa:
rollover atau akumulasi kuota;
perpanjangan masa aktif;
pengalihan manfaat;
kompensasi;
refund;
atau bentuk perlindungan lain yang ditetapkan regulator.
VIII. REKOMENDASI
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, BPKN RI memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk:
1. Menerima dan mempertimbangkan Keterangan BPKN RI sebagai
Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah
Pasal
28
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
1999
tentang
Telekomunikasi tetap konstitusional sepanjang dimaknai bahwa
penetapan tarif dan/atau skema layanan telekomunikasi wajib memuat
399
prinsip perlindungan konsumen, transparansi, kepastian hukum,
kewajaran, dan mekanisme pemulihan yang proporsional;
3. Menyatakan norma a quo inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: “Wajib menyediakan pilihan
paket kuota non-limitatif (tanpa hangus) bagi konsumen, dan melarang
model limitatif tunggal yang merugikan konsumen."
4. Agar pemerintah dan regulator sektor telekomunikasi untuk segera
menerbitkan regulasi turunan yang mengatur perlindungan konsumen
dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang meliputi:
a. kewajiban penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan
model kuota (limitatif dan non-limitatif);
b. standar penyampaian informasi yang benar, jelas dan jujur kepada
konsumen mengenai masa aktif dan mekanisme penghangusan
kuota serta volume penggunaan kuota berjalan secara real time;
c. pemberian sanksi bagi penyelenggara telekomunikasi yang
melanggar.
5. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
PENUTUP
Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab
BPKN RI dalam memperkuat perlindungan konsumen nasional serta memastikan
penyelenggaraan telekomunikasi berjalan adil, transparan, dan berpihak pada
kepentingan masyarakat.
KETERANGAN TAMBAHAN
I.
PENGADUAN
MASYARAKAT
DAN
LANGKAH
YANG
TELAH
DILAKUKAN BPKN RI
BPKN Rl menerangkan bahwa persoalan mengenai penghangusan kuota
internet telah menjadi perhatian BPKN Rl sebelum perkara a quo diajukan
ke Mahkamah Konstitusi.
Pada pertengahan tahun 2025, BPKN Rl menerima pengaduan dari
Indonesian Audit Watch (IAW) mengenai praktik penghangusan kuota
internet yang belum terpakai oleh konsumen. Dalam pengaduan tersebut
400
disampaikan bahwa praktik tersebut berpotensi menirnbulkan kerugian bagi
masyarakat dan negara yang diperkirakan mencapai Rp63 triliun per tahun.
Namun demikian, BPKN Rl tidak memperoleh data, bukti, serta metodologi
perhitungan yang memadai untuk memverifikasi besaran kerugian
dimaksud. Perhitungan kerugian yang disampaikan dalam pengaduan
tersebut pada dasarnya dibangun berdasarkan asumsi jumlah nomor
pelanggan aktif setiap tahun serta estimasi harga paket internet harian
maupun bulanan, sehingga BPKN RI tidak dapat membenarkan maupun
menyimpulkan secara pasti angka kerugian tersebut.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, BPKN RI telah meminta penjelasan
dan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, yaitu:
1. Penyelenggara jasa telekomunikasi;
2. Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI); dan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Pada pokoknya, penjelasan yang clisampaikan oleh penyelenggara
telekomunikasi, ATSI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital sejalan
dengan keterangan yang telah clisampaikan dalam persidangan di hadapan
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.
Karena permasalahan tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah
Konstitusi, maka BPKN RI menghormati proses konstitusional yang sedang
berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun
1945.
II.
FORMULA
PENETAPAN TARIF
DAN
AKSES
INTERNET
YANG
BERKEADILAN BAGI KONSUMEN
BPKN RI berpandangan bahwa formula penetapan tarif telekomunikasi
sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek biaya,
investasi, keberlanjutan industri, dan persaingan usaha yang sehat. Formula
tersebut juga harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.
401
Menurut BPKN RI, formula tarif yang berkeadilan setidaknya harus
memperhatikan:
1. keterjangkauan tarif bagi masyarakat;
2. kualitas layanan;
3. transparansi informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku,
dan pembatasan penggunaan;
4. keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen;
5. mekanisme perlindungan terhadap manfaat layanan yang telah dibayar
tetapi belum dinikmati konsumen;
6. keberlanjutan investasi dan persaingan usaha yang sehat.
Dalam konteks kuota internet yang tidak terpakai, perlindungan terhadap
konsumen dapat dilakukan melalui:
a. akumulasi atau rollover kuota;
b. perpanjangan masa aktif;
c. pengalihan manfaat;
d. kompensasi;
e. refund; atau
f. bentuk perlindungan lain yang ditetapkan regulator.
Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak harus diwujudkan melalui
satu model yang seragam bagi seluruh operator dan seluruh jenis paket,
namun harus tersedia mekanisme yang proporsional dan tidak merugikan
konsumen.
III.
KETERLIBATAN
BPKN
DALAM
PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG
TELEKOMUNIKASI
BPKN RI menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi pada dasamya telah memuat berbagai norma
perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi.
Pasal 14 memberikan hak yang sama kepada setiap pengguna untuk
menggunakan jaringan dan jasa telekomunikasi.
Pasal 15 memberikan hak kepada pengguna untuk mengajukan tuntutan
ganti rugi apabila terdapat kesalahan atau kelalaian penyelenggara yang
menimbulkan kerugian.
402
Pasal 17 mewajibkan penyelenggara memberikan pelayanan berdasarkan
prinsip perlakuan yang sama, pelayanan terbaik, efisiensi, dan standar
pelayanan.
Pasal 18 mewajibkan penyelenggara mencatat pemakaian jasa dan
menyediakan catatan tersebut apabila diperlukan pengguna.
Pasal 42 mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan informasi
pelanggan.
Dengan
demikian,
perlindungan
pengguna
jasa
telekomunikasi
sesungguhnya telah menjadi bagian dari filosofi Undang-Undang
Telekomunikasi.
Namun demikian, BPKN RI menerangkan bahwa dalam proses perubahan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, BPKN RI tidak dimintai pendapat,
pertimbangan, maupun masukan secara khusus.
IV.
PANDANGAN BPKN TERHADAP MEKANISME PENTARIFAN DALAM
PASAL 28
BPKN RI berpandangan bahwa Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi
pada prinsipnya diperlukan sebagai dasar pengaturan tarif telekomunikasi.
Negara tetap harus hadir untuk menjaga:
1. keterjangkauan tarif;
2. kualitas layanan;
3. keberlanjutan investasi;
4. persaingan usaha yang sehat.
Namun demikian, norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan
kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk
menetapkan skema layanan secara sepihak.
Dalam praktik hubungan hukum antara operator telekomunikasi dan
konsumen:
a. konsumen membayar terlebih dahulu untuk memperoleh layanan;
b. syarat layanan dituangkan dalam kontrak baku;
c. posisi tawar konsumen tidak seimbang;
d. masa aktif paket, penghangusan kuota, serta kompensasi ditentukan
secara sepihak oleh pelaku usaha.
403
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan
hukum antara pelaku usaha dan konsumen.
Padahal berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk:
1. memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
2. memilih barang dan/atau jasa;
3. memperoleh informasi yang benar, jelas, danjujur;
4. memperoleh kompensasi dan/atau ganti rugi.
Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang
klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha,
mengurangi manfaat jasa yang dibeli konsumen, maupun mengalihkan
tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga, konsumen juga berhak mengetahui
secara jelas:
1. masa berlaku layanan;
2. status sisa kuota;
3. konsekuensi penghangusan;
4. mekanisme pemulihan atau kompensasi.
Oleh karena itu, BPKN RI tetap berpendapat sebagaimana telah disampaikan
dalam persidangan sebelumnya bahwa Pasal 71 angka 2 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 perlu dimaknai:
“Penetapan besaran tarif danlatau skema penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi oleh penyelenggara berdasarkan
formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat wajib memperhatikan prinsip
perlindungan konsumen, transparansi informasi, kepastian hukum, kewajaran
masa berlaku layanan, serta mekanisme pemulihan yang proporsional
terhadap manfaat layanan yang telah dibayar konswnen namun belum dapat
dinikmati.”
V. PERKEMBANGAN PRAKTIK INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
BPKN RI mencermati bahwa dalam perkembangan terkini sebagian
penyelenggara telekomunikasi telah mulai menyediakan layanan yang
memungkinkan akumulasi atau rollover kuota internet.
404
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme rollover pada
dasarnya
dimungkinkan
untuk
diterapkan
dalam
praktik
industri
telekomunikasi.
BPKN RI berpandangan bahwa keberadaan layanan rollover tidak harus
dimaknai sebagai kewajiban bagi seluruh jenis paket dan seluruh model bisnis
penyelenggara telekomunikasi melainkan alternatifpilihan, yaitu paket dengan
masa berlaku tertentu (limitatif) dan paket dengan fasilitas akumulasi atau
rollover kuota (non-limitatit). Karena itu, keberadaan pilihan layanan tersebut
perlu memperoleh landasan pengaturan yang jelas agar konsumen memiliki
kesempatan untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan
dan preferensinya.
BPKN RI juga mencatat bahwa sejumlah negara telah menerapkan berbagai
mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota internet, baik melalui fasilitas
rollover, perpanjangan masa berlaku, maupun bentuk perlindungan lainnya.
Dengan demikian, keberadaan mekanisme rollover tidak lagi semata-mata
merupakan kebijakan bisnis penyelenggara, tetapi telah berkembang menjadi
salah satu alternatif perlindungan konsumen yang patut dipertimbangkan
dalam pengaturan sektor telekomunikasi di Indonesia.
VI.
PENUTUP
BPKN RI memandang diperlukan harmonisasi dan penyesuaian peraturan
pelaksanaan di sektor telekomunikasi agar lebih sejalan dengan prinsip
perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk melalui
penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
5 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya.
Demikian
keterangan
tambahan
ini
disampaikan
untuk
menjadi
pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan
memutus perkara a quo.
[2.14]
Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2026 dan Presiden, Pihak Terkait Asosiasi
Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), PT Telekomunikasi
Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)), PT
405
XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional
(BPKN) telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah masing-masing
pada tanggal 7 Juli 2026, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan
sebagai berikut.
1)
KESIMPULAN PEMOHON:
KEWENANGAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI
&
LEGAL
STANDING
(KEDUDUKAN HUKUM)
Dalam perkara a quo (perkara ini), Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki
kewenangan penuh karena objek yang digugat adalah sebuah Undang-
Undang.
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon menguji secara materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU No.
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) terhadap UUD 1945. Karena yang diuji
adalah pasal dalam UU, maka MK secara absolut berwenang mengadili
perkara ini.
Bahwa sesuai aturan, yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
POKOK PERMOHONAN (POSITA)
DUDUK PERKARA PASAL YANG DIUJI MATERI
Bahwa Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta
Kerja) telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi.
Bunyi lengkap Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja (yang memuat perubahan
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) yang diuji para pemohon
menyatakan sebagai berikut:
406
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999:
(1) “Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara
Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
Jasa
Telekomunikasi
dengan
berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”
(2) “Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas
bawah
penyelenggaraan
telekomunikasi
dengan
memperhatikan
kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.”
Bahwa terjadi masalah sehingga Pemohon menilai pasal ini memberikan
kebebasan yang terlalu luas kepada operator seluler untuk memberlakukan
klausula baku berupa pembatasan masa aktif paket data; Akibatnya, sisa kuota
data internet prabayar yang sudah dibeli penuh oleh konsumen akan dihapus
atau dihanguskan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang adil jika masa
berlakunya habis.
ALASAN
PEMOHON
MEMINTA
PUTUSAN
"INKONSTITUSIONAL
BERSYARAT
Bahwa dalam hukum tata negara, putusan conditionally inconstitutional berarti
pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, KECUALI jika dimaknai sesuai dengan batasan
atau tafsir baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK.
Bahwa Pemohon mengajukan petitum agar frasa mengenai tarif dalam pasal
tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai
bahwa: Kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh
dihapus/dihanguskan sepihak. Wajib disediakan mekanisme data rollover
(akumulasi sisa kuota ke bulan berikutnya).
Atau, sisa kuota yang hangus wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa
atau dikembalikan (refund) secara proporsional kepada konsumen ketika
paket berakhir.
Bahwa Pemohon berargumen bahwa kuota internet merupakan hak milik
pribadi yang memiliki nilai ekonomi dan saat ini menjadi kebutuhan esensial
demi pemenuhan hak atas pendidikan dan pekerjaan.
FAKTA PERSIDANGAN
Sikap Pemerintah & DPR:
407
Pemerintah sempat berargumen bahwa pembatasan masa berlaku kuota
diperlukan secara teknis untuk menjaga kestabilan jaringan, beban server,
serta kesehatan industri telekomunikasi agar terhindar dari perang tarif.
Sikap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI):
YLKI ikut mendorong agar ada perlindungan yang lebih adil bagi konsumen
digital, karena masalah kuota hangus masuk dalam daftar pengaduan tertinggi
masyarakat.
YLKI menyuarakan dan mendukung upaya konsumen dalam mendapatkan
haknya. Terkait dengan kedudukan hukum kuota internet, YLKI berpandangan
bahwa praktik kuota hangus pada prinsipnya berpotensi merugikan konsumen
karena mengurangi manfaat yang seharusnya diterima konsumen atas produk
yang telah dibayarnya.
Konsumen pada dasarnya membeli sejumlah kuota tertentu dengan harapan
dapat memanfaatkan seluruh kuota tersebut. Ketika sebagian kuota hilang
atau tidak dapat lagi digunakan, maka manfaat yang diterima konsumen
menjadi berkurang.
Oleh karena itu, menurut pandangan YLKI, diperlukan praktik bisnis yang lebih
berkeadilan, antara lain melalui pemberian ruang waktu tambahan atau
mekanisme
tertentu
yang
memungkinkan
konsumen
tetap
memiliki
kesempatan dan atau memanfaatkan sisa kuota yang telah dibayarnya
sehingga manfaat ekonomis yang diperoleh konsumen menjadi lebih optimal.
Sikap Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI)
berpandangan bahwa formula penetapan tarif telekomunikasi sebagaimana
dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek biaya, investasi,
keberlanjutan industri, dan persaingan usaha yang sehat.
Formula tersebut juga harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.
Menurut BPKN RI, formula tarif yang berkeadilan setidaknya harus
memperhatikan:
1. Keterjangkauan tarif bagi masyarakat
2. Kualitas layanan.
408
3. Transparansi informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, dan
pembatasan penggunaan.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.
5. Mekanisme perlindungan terhadap manfaat layanan yang telah dibayar
tetapi belum dinikmati konsumen. Serta,
6. Mengenai keberlanjutan investasi dan persaingan usaha yang sehat.
Dalam konteks kuota internet yang tidak terpakai, perlindungan terhadap
konsumen dapat dilakukan melalui:
1. Akumulasi atau rollover kuota.
2. Perpanjangan masa aktif.
3. Pengalihan manfaat.
Kompensasi, refund, atau bentuk perlindungan lain yang ditetapkan regulator.
Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak harus diwujudkan melalui
satu model yang seragam bagi seluruh operator dan seluruh jenis paket,
namun harus tersedia mekanisme yang proporsional dan tidak merugikan
konsumen.
BPKN RI berpendapat bahwa Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 perlu dimaknai ‘penetapan besaran tarif dan/atau skema
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi oleh
penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat wajib
memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi,
kepastian hukum, kewajaran masa berlaku layanan, serta mekanisme
pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar
konsumen, namun belum bisa dinikmati’.
BPKN berpendapat mekanisme rollover pada dasarnya dimungkinkan untuk
ditetapkan dalam praktik industri telekomunikasi. Keberadaan layanan rollover
tidak harus dimaknai sebagai kewajiban bagi seluruh jenis paket dan seluruh
model bisnis penyelenggara telekomunikasi, melainkan alternatif pilihan, yaitu
paket dengan masa berlaku tertentu atau limitatif dan paket dengan fasilitas
akumulasi atau rollover kuota atau non-limitatif.
Karena itu, keberadaan pilihan layanan tersebut perlu memperoleh landasan
pengaturan yang jelas agar konsumen memiliki kesempatan untuk memilih
layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.
409
BPKN RI juga mencatat bahwa sejumlah negara telah menetapkan berbagai
mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota internet, baik melalui fasilitas
rollover, perpanjangan masa berlaku maupun bentuk perlindungan lainnya.
Dengan demikian, keberadaan mekanisme rollover tidak lagi semata-mata
merupakan kebijakan bisnis penyelenggara tetapi telah berkembang menjadi
salah satu alternatif perlindungan konsumen yang patut dipertimbangkan
dalam mengatur sektor telekomunikasi di Indonesia.
BPKN RI memandang diperlukan adanya harmonisasi dan penyesuaian
peraturan pelaksanaan di sektor telekomunikasi agar lebih sejalan dengan
prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk melalui
penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2021 berserta turunannya.
Sikap Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia dan
Operator Seluler Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia
(ATSI) dan Operator Seluler dengan penuh iktikad baik dan tangan terbuka
berusaha merumuskan alternatif formula yang dimaksud guna tetap menjaga
keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan
berkelanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia.
Adapun alternatif formula, sebagaimana rumusan pandangan bersama ATSI
dan Operator Seluler, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang
dalam perkara ini adalah sebagai berikut.
1. ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan
mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat
memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan di antara paket jasa layanan
internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (rollover, non-rollover,
maupun dengan inovasi layanan lainnya). Dengan tersedianya berbagai
pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling
sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-
masing.
2. ATSI dan Operator Seluler telah menyediakan dan akan terus
meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada
pelanggan, antara lain melalui penyampaian informasi produk jasa layanan
410
internet yang lebih sederhana, dan mudah dipahami, serta menyediakan
kanal atau media informasi yang memudahkan pelanggan memantau
penggunaan dan sisa kuota jasa layanan internet yang telah dipilihnya.
3. ATSI dan operator seluler akan terus memperkuat upaya perlindungan hak
pelanggan, termasuk melalui optimalisasi mekanisme penanganan
pengaduan pelanggan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang
disediakan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman
pelanggan, sekaligus menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan.
4. Kerangka regulasi dan kebijakan berlaku terkait jasa layanan internet,
pada prinsipnya juga turut mengakomodasi keseimbangan antara
kepentingan
pelanggan,
kualitas
layanan,
dan
keberlanjutan
penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Keseimbangan tersebut,
penting untuk dijaga dan selalu dipertimbangkan agar seluruh lapisan
masyarakat terus dapat menikmati layanan yang terjangkau (inklusif), dan
berkualitas.
Sikap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra
Wakil Ketua MK Saldi Isra secara tegas mengingatkan para operator seluler
(ATSI, Telkomsel, XL, Indosat) untuk tidak sekadar bertahan atau membela diri.
MK meminta pelaku industri mencari jalan tengah atau alternatif solusi
kompensasi agar hak konstitusional warga negara dilindungi namun bisnis
telekomunikasi juga tetap bisa berjalan sehat. Wakil Ketua MK Saldi Isra
meminta Operator Seluler mewujudkan fitur akumulasi kuota rollover lebih
konkrit.
Sikap Hakim Anggota: Enny Nurbaningsih
Petitum Pemohon soal jaminan akumulasi sisa kuota data, yaitu data yang
rollover sudah dijawab operator seluler. Dan berkenaan dengan tarif,
ditentukan bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan
penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan
telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sikap Hakim Anggota Guntur Hamzah
Apa yang diinginkan oleh Pemohon sudah masuk dalam bingkai kesepakatan
inti, yaitu adanya jaminan terhadap akumulasi kuota. Hanya memang
411
menggunakan frasa akumulasi kuota. Kalau yang non-rollover maupun
lainnya, itu wilayah kreativitas dari Para Operator maupun kesepakatan ATSI.
Dengan frasa di antaranya dan seterusnya sampai rollover itu, berarti itu tidak
ada tafsir lain selain berakhirnya masa data volume tanpa terikat masa aktif.
Artinya apa? Rollover ini meskipun masa aktifnya berakhir, tapi karena masih
ada pulsanya, masih ada datanya, maka ini tidak bisa dikatakan ini hangus
oleh operator.
Apakah seluruh Operator Seluler memang sudah committed dengan apa yang
disampaikan. Nanti tidak akan kita temukan lagi ada operator yang tidak
menggunakan pola rollover. Supaya apa? Menjembatani para ojek online yang
memang dia menggunakan, meskipun sekarang ada lagi paket ojek online, gitu
kan.
Jadi, ada paket disediakan. Itu baru terjadi seperti yang dikatakan YLKI, itu
baru muncul setelah ada perkara di sini. Jadi, ada kreativitas baru muncul di
situ kan, untuk menjembatani pengguna dari ojek.
Nah, bayangan saya, dengan hasil kesepakatan ini, berarti semua operator ini
nanti menyediakan, yang tidak bisa tidak, karena ini bisa dikategorikan
merugikan konsumen, yaitu paket yang rollover.
Tidak bisa semuanya harus menggunakan itu. Bahwa yang lain, mau
menggunakan paket yang lain, mau paket apa, silakan itu kreativitas yang non-
rollover ditawarkan dengan memberitahukan pada saat membeli kuota atau
pada saat mengisi pulsanya itu harus diberitahukan bahwa yang anda beli ini
adalah paket ini. Yang anda beli ini adalah paket ini. Sehingga ini kembali ke
pilihan dari konsumen menggunakan paket yang mana, kan begitu.
Kemudian efektifnya kesepakatan ini kapan? Kapan bisa dieksekusi oleh
kesepakatan dari ATSI ini, ya. Apakah setelah ini sudah berjalan atau masih
ada lagi pembicaraan dari ATSI dengan Operator, Jangan-jangan nanti akan
membuang-buang waktu lagi, mengambang lagi. Nah, kalau itu berarti bisa lagi
relevan lagi nih, Ahli mau menyampaikan untuk mengatakan efektivitasnya ini
sejak kapan.
Nah, kalau bayangan saya dengan adanya kesepakatan ini, mestinya pada
saat kesepakatan, maka semua operator langsung menindaklanjuti sesuai
dengan kesepakatan, dimana ada jaminan untuk memberikan konsumen ini
412
dalam bentuk tawaran. Salah satu paketnya adalah tawaran untuk yang
bersifat rollover.
ANALISIS HUKUM
Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum, keterangan para saksi, dan
keterangan Ahli yang telah diuraikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor
3/PUU-XXIV 2026 Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU No. 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi) terhadap UUD 1945, Pemohon menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1.
Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Bahwa Pemohon secara prinsipal adalah TB Yaumul Hasan Hidayat,
seorang Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa.
Kedudukan hukum sebagai Pemohon melekat pada diri mahasiswa
tersebut sebagai konsumen pengguna layanan jasa internet (perorangan
WNI);
Bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya
Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan
kausalitas (sebab-akibat) dengan keberlakuan norma a quo yang
melegalkan praktik hangusnya sisa kuota data prabayar Pemohon.
2.
Mengenai Pokok Permohonan
Bahwa berlakunya Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah
Pasal 28 UU Telekomunikasi telah memberikan legitimasi kepada pelaku
usaha (operator seluler) untuk menerapkan batas masa aktif yang
berakibat pada hilangnya sisa kuota internet yang telah dibeli lunas oleh
Pemohon.
Hal ini bertentangan secara nyata dengan prinsip kepastian hukum yang
adil serta perlindungan hak milik pribadi yang bernilai ekonomis
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI 1945.
413
Bahwa menurut Tim Penasehat hukum Pemohon pemberlakuan Pasal 71
angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja a quo
secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan
diskriminatif bagi kelompok masyarakat tertentu.
Bahwa Tim Penasehat hukum Pemohon berpendapat internet kini tidak
lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan infrastruktur sosial yang
menopang
berbagai
aktivitas
penting.
Dalam
kondisi
tersebut,
pembatasan berbasis waktu dinilai perlu dikaji ulang, terutama dari sudut
kepentingan publik.
3.
Ketidaksinkronan dengan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen
Bahwa kebijakan hangusnya sisa kuota sangat merugikan konsumen
karena nilai sisa kuota yang hangus tersebut menjadi keuntungan sepihak
bagi pelaku usaha. Hal ini bertentangan dengan asas dan tujuan
telekomunikasi serta prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang seharusnya
menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan keadilan rakyat.
Bahwa Tim Kuasa hukum Pemohon menilai ketika akses internet dibatasi
oleh sistem yang tidak berpihak, maka yang hilang bukan hanya koneksi,
tetapi juga kesempatan untuk belajar, bekerja, dan berkembang. Kondisi
ini berpotensi menciptakan tekanan berulang, terutama bagi masyarakat
yang memiliki keterbatasan ekonomi. Banyak yang harus menyesuaikan
diri dengan sistem yang ada. Ketika kuota habis sebelum kebutuhan
selesai, maka aktivitas mereka ikut terhenti. Ini bukan sekadar persoalan
teknis, tetapi persoalan keadilan.
Bahwa Tim Kuasa hukum Pemohon melihat akses internet memiliki peran
penting dalam menentukan masa depan generasi muda. Akses belajar
sangat bergantung pada internet. Jika akses itu terganggu, maka yang
tertunda bukan hanya proses belajar, tetapi masa depan itu sendiri.
Bahwa ketimpangan akses digital dapat memperlebar kesenjangan
sosial. Jika hanya sebagian masyarakat yang bisa terus terhubung,
sementara yang lain tertinggal, maka kita sedang menghadapi
ketimpangan baru yang harus disikapi secara serius.
414
Bahwa pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam dinamika
persidangan yang tidak hanya menguji norma hukum, tetapi juga
mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.
Bahwa setelah mencermati seluruh proses persidangan, Tim Kuasa
hukum Pemohon tetap pada pendiriannya bahwa Pasal 71 ayat 2
Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto
Pasal 28 UU 36 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dimaknai
"Penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib
memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (data rollover) yang telah
dibayar lunas oleh konsumen agar tidak hangus selama kartu prabayar
dalam masa aktif”, dengan alasan:
Bahwa frasa “besaran tarif ditetapkan pemerintah pusat" telah
menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya, sehingga mengabaikan
asas ketetapan hukum yang adil.”
Bahwa dalam proses perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang
dimuat dalam Pasal 71 angka (2) UU Cipta Kerja pada 2023, tidak
menyesuaikan adanya perkembangan teknologi informasi terutama yang
berkaitan dengan perkembangan data internet.
Bahwa Tim Kuasa hukum Pemohon telah membuktikan adanya kerugian
spesifik melalui 5 syarat kumulatif yang ditetapkan oleh MK (PMK No.
2/2021):
Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:
Pemohon menggunakan hak atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D
ayat 1), hak mendapatkan pendidikan (Pasal 28C ayat 1), serta hak milik
pribadi yang tidak boleh diambil sewenang-wenang (Pasal 28H ayat 4).
Hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang diuji:
Tim Kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa kuota internet yang sudah
dibeli lunas adalah hak milik pribadi yang bernilai ekonomis. Berlakunya Pasal
71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja dianggap memberi "cek kosong" bagi
operator seluler untuk menghanguskan sisa kuota secara sepihak tanpa
kompensasi atau mekanisme akumulasi (data rollover).
Kerugian bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial:
415
Sebagai
mahasiswa,
Pemohon
mengalami
kerugian
aktual
berupa
terhambatnya akses perkuliahan daring dan hilangnya kesempatan mengikuti
proses pendidikan secara utuh akibat sisa kuota internetnya hangus karena
masa aktif habis.
Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband):
Kerugian tersebut terjadi secara langsung akibat berlakunya aturan Undang-
Undang a quo yang menyerahkan mekanisme hangusnya kuota sepenuhnya
kepada pasar tanpa regulasi perlindungan konsumen yang ketat.
Masa berlaku kuota yang berujung pada penghapusan sisa penggunaan.
Sisa kuota data yang telah dibeli oleh konsumen tetap berlaku dan dapat
digunakan selama kartu prabayar dalam masa aktif, tanpa bergantung pada
masa berlaku paket (periodik) yang ditetapkan oleh operator.
Atau sisa kuota data yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai
pulsa atau dikembalikan (refund) secara proporsional kepada akun konsumen
pada saat masa berlaku paket berakhir.
Jika permohonan dikabulkan, kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi:
Jika MK mengabulkan permohonan (menyatakan pasal tersebut konstitusional
bersyarat sepanjang diwajibkan adanya mekanisme akumulasi kuota atau
kompensasi), maka hak ekonomi dan hak pendidikan Pemohon serta
masyarakat luas sebagai konsumen internet akan terlindungi secara hukum.
KESIMPULAN DAN PETITUM
Berdasarkan seluruh dalil permohonan, fakta yang terungkap di persidangan,
serta analisis hukum di atas, Tim Kuasa hukum Pemohon menyimpulkan
bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo memiliki landasan
hukum yang sangat kuat.
Oleh karena itu, Tim Kuasa hukum bersama Pemohon memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja (yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU No. 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
416
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,
"Penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib
memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (data rollover) yang telah
dibayar lunas oleh konsumen agar tidak hangus selama kartu prabayar
dalam masa aktif.”
3. Pemohon meminta pasal ini diubah menjadi:
“Kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau
dihanguskan secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa
berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional
guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional
warga negara.”
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
2)
KESIMPULAN PRESIDEN
I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
PERKARA 273 DAN PEMOHON PERKARA 33
Dalam perkara a quo, Pemerintah telah memberikan tanggapan terhadap
kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon 273 dan Pemohon 33
yang telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Pemerintah pada
masing-masing perkara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa
menurut Pemerintah, Para Pemohon 273 dan Pemohon Perkara 33 dalam
hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya
dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan
Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 dengan alasan Para Pemohon 273 dan
Pemohon 33 tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana
Putusan MK 006/PUU-III/2005. Hal ini dikarenakan Pasal a quo yang
dimohonkan pengujian sesungguhnya berkenaan dengan formula tarif
penyelenggaraan telekomunikasi secara umum yang tidak secara
langsung berkaitan dengan dalil permohonan a quo mengenai
“hangusnya” kuota internet yang merupakan implementasi teknis dari
penyelenggara jasa telekomunikasi berkenaan dengan penetapan tarif
417
layanan internet. Dengan demikian, tidak ada causa verband dalil kerugian
konstitusional Para Pemohon 273 dan Pemohon 33 dengan Pasal a quo.
Namun demikian, mengenai penilaian legal standing Para Pemohon 273
dan Pemohon 33, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada
kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.
II. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG
DIMOHONKAN UNTUK DIUJI
A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pasal 71 angka 2 UU 6/2023
sebagaimana telah mengubah Pasal 28 UU 36/1999
i. Landasan Filosofis
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.
Telekomunikasi merupakan sarana utama pemenuhan hak tersebut di era
digital
dan
negara
hadir
untuk
memastikan
akses
terhadap
telekomunikasi aman, andal dan terjangkau dapat diperoleh seluruh
warga negara dimanapun berada.
Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peran penting dan arti
strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian,
memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan
bangsa, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, mendukung
terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, serta
meningkatkan hubungan antar bangsa. Hal mana sebagaimana
tercermin dalam konsiderans menimbang huruf a, Penjelasan Umum
paragraf pertama, dan Pasal 3 UU 36/1999.
Oleh karena telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang
penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya
dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk
sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat dan
mendukung tujuan pembangunan nasional, sehingga pengaturannya
merupakan manifestasi fungsi pengaturan (regulatory function) negara.
Pengaturan telekomunikasi merupakan wujud tanggung jawab negara
418
untuk menjamin penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai arti
strategis menunjang tujuan pembangunan nasional antara lain
mendorong kegiatan perekonomian, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan mendukung pemerataan pembangunan.
ii. Landasan Sosiologis
UU
36/1999
disusun
dengan
semangat
untuk
menciptakan
penyelenggaraan telekomunikasi yang efisien, berkeadilan, dan
memberikan
manfaat
yang
sebesar-besarnya
bagi
kepentingan
masyarakat. UU 36/1999 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan
telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata,
kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada
diri sendiri.
Perubahan
lingkungan
global
dan
perkembangan
teknologi
telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong
terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi
yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan
telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan bidang terkait
telekomunikasi lainnya seperti teknologi informasi melalui internet, dan
perlunya memperhatikan kepentingan masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi dengan menjaga persaingan usaha yang sehat.
Pengaturan tarif telekomunikasi dalam Pasal 28 UU 36/1999, sebelum
diubah melalui UU 6/2023, berbunyi:
“Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi
dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang
ditetapkan oleh Pemerintah.”
Melalui Pasal 71 angka 2 UU 6/2023, ketentuan Pasal 28 UU 36/1999
diubah menjadi 2 (dua) ayat. Pasal 28 ayat (1) mempertahankan prinsip
penetapan tarif oleh penyelenggara berdasarkan formula Pemerintah
Pusat, dengan penambahan Pasal 28 ayat (2) UU 36/1999 yang
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan
tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyeimbangkan antara
419
kebebasan berusaha bagi penyelenggara telekomunikasi dengan
perlindungan
kepentingan
masyarakat
sebagai
pengguna
jasa
telekomunikasi, sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di
sektor telekomunikasi, sehingga akan mendorong pembangunan
infrastruktur telekomunikasi yang bersifat capital intensive (investasi
infrastruktur jaringan telekomunikasi sangat besar) dan high fixed cost –
low marginal cost ke seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut juga melahirkan beragam model bisnis dan variasi layanan
telekomunikasi, termasuk di dalamnya penggunaan sistem paket data
internet dengan karakteristik dan masa berlaku yang berbeda-beda
meliputi periode dan/atau volume dalam layanan akses internet.
Fleksibilitas
dalam
penawaran
layanan
merupakan
kebutuhan
masyarakat dan dunia usaha agar dapat menyesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan pengguna.
iii. Landasan Yuridis
Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 UU 36/1999 dijelaskan bahwa
memperhatikan penyelenggaraan dengan telekomunikasi sungguh-
sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas
manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas
kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas
keamanan, kemitraan dan etika.
Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung
persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan
ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan
antarbangsa.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, terdapat kontrol dan peran
pembinaaan
negara
dalam
penyelenggaraan
telekomunikasi,
di
antaranya adalah adanya ketentuan yang pada pokoknya mengatur:
a. kewajiban mempunyai izin yang diberikan oleh Pemerintah melalui
Menteri (vide Pasal 71 angka 1 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 11
UU 36/1999);
b. kewajiban pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat
420
telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan
atau digunakan di wilayah Republik Indonesia (vide Pasal 71 angka 4
UU 6/2023 yang mengubah Pasal 32 UU 36/1999);
c. melindungi hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan
masyarakat yang mengatur bahwa atas kesalahan dan/atau kelalaian
penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka
pihak pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi
kepada penyelenggara telekomunikasi. (vide Pasal 15 ayat (1) UU
36/1999);
d. penyelenggaraan telekomunikasi tunduk pada ketentuan larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (vide Pasal 10 UU
36/1999 dan Penjelasannya); dan
e. tarif dalam penyelenggaraan telekomunikasi baik bagi penyelenggara
jaringan telekomunikais maupun penyelenggara jasa telekomunikasi,
yang secara delegatif UU 36/1999 mengaturnya terutatama mengenai
susunan tarif baik jenis maupun struktur tarifnya lebih lanjut diatur
dengan Peraturan Pemerintah (vide Pasal 27 UU 36/1999). Dalam
penetapan besaran tarif oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi
dan penyelenggara jasa telekomunikasi adalah didasarkan pada
formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Pusat
dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah
penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan
masyarakat dan persaingan usaha yang sehat (vide Pasal 71 angka 2
UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU 36/1999).
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang telah mengubah Pasal
28 UU 36/1999 mengatur kerangka umum mengenai penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi,
termasuk kewenangan penetapan tarif layanan dalam pengawasan
pemerintah karena berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Ketentuan
dimaksud
berlaku
bagi
seluruh
penyelengara
telekomunikasi yang bersifat komersial baik penyelenggara jaringan
421
telekomunikasi maupun penyelenggara jasa telekomunikasi.
Berkenaan dengan pengaturan struktur tarif untuk menetapkan
besaran tarif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan juga
peraturan teknis setingkat Menteri. UU 36/1999 tidak mengatur secara
eksplisit mengenai istilah “kuota hangus”, melainkan mengatur
hubungan hukum antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna
jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian layanan serta
pengaturan teknis oleh Pemerintah.
Dengan demikian, norma a quo yang cakupannya adalah untuk
pengaturan besaran tarif bagi seluruh jenis penyelenggaraan
telekomunikasi
baik
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi
maupun penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dalam hal ini bukanlah
norma yang mengatur secara spesifik mengenai masa berlaku paket
data internet, mekanisme rollover, maupun konversi sisa kuota yang
merupakan pengaturan teknis antara penyelenggara jaringan bergerak
seluler dalam memberikan layanan jasa telekomunikasi kepada
pelanggannya.
Oleh karena itu, norma a quo sama sekali tidak menghilangkan hak
konstitusional warga negara karena pengaturan kuota dan masa
berlakunya
merupakan
bagian
dari
kebijakan
operasional
penyelenggara jaringan bergerak seluler dalam memberikan layanan
jasa telekomunikasi.
C. Latar
Belakang
Pengaturan
Tarif
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
1. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor strategis yang
berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang sangat pesat, sektor telekomunikasi telah
bertransformasi menjadi tulang punggung infrastruktur digital
nasional.
2. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 28 UU 36/1999, Pemerintah
telah menerbitkan berbagai regulasi turunan yang mengatur
422
secara detail mengenai penetapan tarif dan perlindungan
konsumen telekomunikasi, antara lain:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran;
b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576
Tahun
2022
tentang
Formula
Tarif
Pungutan
Jasa
Telekomunikasi.
3. Bahwa regulasi turunan tersebut mengatur secara komprehensif
mengenai
kewajiban penyelenggara
telekomunikasi dalam
menetapkan tarif, termasuk kewajiban untuk menetapkan tarif
berdasarkan formula yang diakui secara internasional, kewajiban
transparansi dalam penawaran paket layanan, kewajiban
menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan
kepada konsumen, serta larangan penerapan tarif yang bersifat
predatory atau anti persaingan.
4. Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2021 secara spesifik mengatur mengenai sistem tarif paket
(package
tariff)
yang
memungkinkan
penyelenggara
telekomunikasi untuk menawarkan paket layanan berdasarkan
kombinasi parameter, meliputi jenis layanan, lokasi layanan,
volume data, dan jangka waktu layanan (time bound service).
Penetapan masa berlaku paket (validity period) merupakan bagian
integral dari sistem tarif paket yang telah diatur dan diakui oleh
regulasi yang berlaku.
5. Bahwa keberadaan regulasi turunan yang komprehensif ini
menunjukkan bahwa norma a quo tidak memberikan “cek kosong”
atau
kebebasan
tanpa
batas
kepada
penyelenggara
telekomunikasi. Sebaliknya, norma a quo merupakan norma
delegasi (delegating norm) yang memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan formula tarif yang
harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, dan
423
Pemerintah telah melaksanakan kewenangan tersebut melalui
berbagai peraturan pelaksana yang bersifat detail dan terukur.
6. Bahwa kuota internet pada hakikatnya merupakan satuan
pengukuran akses layanan jasa telekomunikasi (service access
unit) yang berbasis pada kapasitas jaringan bersama (shared
network capacity), bukan barang atau komoditas yang menjadi
objek kepemilikan. Kuota internet menunjukkan batas maksimum
volume pertukaran data yang dapat diakses konsumen dalam
periode layanan tertentu, dan tidak berdiri sebagai entitas fisik
maupun
digital
yang
terpisah
dari
infrastruktur
jaringan
penyelenggara telekomunikasi. Kuota layanan telekomunikasi
pada hakikatnya bukan merupakan benda atau hak milik absolut,
melainkan hak untuk menikmati jasa telekomunikasi yaitu akses
internet dalam volume dan jangka waktu tertentu.
7. Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon 273 dan Pemohon
Perkara 33 selaku pengguna jasa telekomunikasi (konsumen)
dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler selaku penyedia
jasa telekomunikasi (pelaku usaha) pada dasarnya merupakan
hubungan penyediaan jasa (service provision), bukan hubungan
jual-beli barang. Hubungan ini bersifat kontraktual, yang meliputi
kesepakatan mengenai jumlah kuota, kualitas jaringan, dan masa
berlaku layanan. Ketika konsumen “membeli” paket kuota internet,
yang sesungguhnya terjadi adalah konsumen membayar imbalan
(counter-performance) atas hak untuk mengakses jaringan
telekomunikasi dengan batasan volume tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan sifat layanan telekomunikasi
sebagai jasa yang diatur dalam UU 36/1999.
8. Bahwa dalam praktiknya seluruh penyelenggara jaringan bergerak
seluler telah memberikan berbagai pilihan layanan yang
memungkinkan pengguna jasa telekomunikasi (konsumen) untuk
memilih paket data internet dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku sehingga sesungguhnya konsumen memiliki pilihan untuk
memilih jenis layanan.
424
9. Bahwa secara teknis, penyediaan layanan internet memerlukan
alokasi kapasitas jaringan (network capacity) yang bersifat
terbatas dan terbagi secara bersama (shared resources) di antara
seluruh
pengguna. Masa berlaku
paket (validity period)
merupakan
salah
satu
parameter
desain
layanan
yang
memungkinkan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan
perencanaan kapasitas jaringan (capacity planning), pengelolaan
beban jaringan (load management), dan penjaminan kualitas
layanan (quality of service) bagi seluruh penggunanya. Masa
berlaku merupakan karakter inheren layanan telekomunikasi
karena berkaitan
dengan pengelolaan kapasitas
jaringan
telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, serta kesinambungan
investasi.
10. Bahwa berbeda halnya dengan energi listrik yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,
dimana satuan kilowatt-hour (kWh) merupakan satuan energi fisik
yang merepresentasikan komoditas energi yang telah dikonversi
dan dikonsumsi secara langsung oleh pelanggan, kuota internet
dalam satuan Gigabyte (GB) merupakan satuan akses layanan
yang menunjukkan batasan volume pertukaran data melalui
infrastruktur jaringan telekomunikasi.
11. Bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, perbedaan antara
“jasa” dan “barang” telah diakui secara tegas. Pasal 1 angka 4 UU
Perlindungan Konsumen mendefinisikan “barang” sebagai setiap
benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat
diperdagangkan, sedangkan Pasal 1 angka 5 mendefinisikan
“jasa” sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi
yang
disediakan
bagi
masyarakat.
Layanan
telekomunikasi, termasuk penyediaan akses internet, secara
tegas masuk dalam kategori jasa, bukan barang.
D. Argumentasi Ekonomi, Keberlanjutan Industri dan Perlindungan
Konsumen
1. Sektor telekomunikasi merupakan industri padat modal (capital
425
intensive) yang memerlukan investasi besar dan berkelanjutan
untuk pembangunan jaringan, pengelolaan spektrum frekuensi
radio, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan
teknologi.
2. Kuota layanan merupakan kapasitas jaringan yang bersifat
dinamis dan terbatas sehingga harus dikelola secara efisien dan
terencana. Untuk itu penerapan masa berlaku kuota berfungsi
untuk:
a. menjaga efisiensi pemanfaatan jaringan;
b. mencegah penumpukan kapasitas semu;
c. memberikan kepastian perencanaan investasi; dan
d. menjaga kualitas layanan publik.
3. Pemerintah menempatkan perlindungan konsumen sebagai
prinsip
utama
dalam
penyelenggaraan
telekomunikasi.
Perlindungan konsumen dilakukan melalui kewajiban transparansi
informasi, larangan praktik menyesatkan, mekanisme pengaduan,
serta pengawasan administratif oleh Pemerintah.
4. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 83 ayat
(1), bahwa dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga
persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan
layanan kepada masyarakat, Direktur Jenderal melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif
oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Dalam ayat (2) Pasal
83 dinyatakan juga bahwa pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian terhadap penerapan besaran tarif berdasarkan:
a. laporan dan/atau pengaduan dari Penyelenggara Jasa
Telekomunikasi lain;
b. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan/atau
c. inisiatif Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi atas
pelaporan penerapan besaran tarif.
5. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2021 juga diatur sanksi bagi penyelenggara jasa
426
telekomunikasi yang melanggar kewajiban pelaporan tarif tersebut
berupa surat peringatan sampai dengan publikasi pelanggaran di
situs Kementerian Komunikasi dan Digital.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran VI Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penerapan Tarif Jasa
Telekomunikasi, sasaran pengawasan dan pengendalian terhadap
penerapan tarif jasa telekomunikasi dilakukan terhadap perilaku:
a. penyampaian informasi penerapan tarif layanan yang
diberikan oleh penyelenggara kepada konsumen yang kurang
jelas, tidak sesuai, dan/atau menyesatkan; atau
b. penerapan
tarif
terlalu
rendah
yang
mengganggu
iklim/persaingan
usaha
dan/atau
yang
mengancam
keberlangsungan masyarakat.
7. Bahwa pengawasan Pemerintah tersebut dilakukan untuk:
a. memastikan kepatuhan penetapan tarif oleh penyelenggara
telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
b. memastikan transparansi layanan yang diberikan oleh
penyelenggara telekomunikasi kepada konsumen untuk
mencegah
terdapat
penawaran
dari
penyelenggara
telekomunikasi yang menyesatkan atau mengandung unsur
"penipuan" kepada masyarakat.
c. memastikan
adanya
pilihan
(opsi)
bagi
masyarakat;
Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga agar tidak terjadi
perang tarif yang dapat merusak kualitas layanan dari industri
telekomunikasi, tetapi di sisi sebaliknya juga perlu mencegah
terjadinya kartel (baik disengaja maupun tidak) yang
menghilangkan pilihan bagi masyarakat. Hal ini merupakan
dua kutub yang berbeda antara menjaga kompetisi yang
sehat/anti monopoli dan mencegah kartel. Diperlukan desain
kebijakan yang menjamin adanya pilihan wajib bagi
konsumen.
427
d. memastikan
keterjangkauan
harga;
Pemerintah
perlu
memastikan layanan internet tersedia secara luas dengan
kualitas baik dan harga terjangkau. Keterjangkauan diukur
berdasarkan daya beli masyarakat (purchasing power),
dengan mempertimbangkan perbedaan wilayah (kota besar,
menengah, kecil, dan perdesaan).
8. Bahwa
sebagaimana
amanat
dalam
Peraturan
Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran VI
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap
Penerapan Tarif Jasa Telekomunikasi, pokok-pokok pengawasan
dan pengendalian meliputi:
a. Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen.
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen,
Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap perilaku
yang mengarah namun tidak terbatas pada pelanggaran
transparansi informasi yang diberikan penyelenggara terhadap
penerapan besaran tarif layanan. Dalam kaitannya dengan
transparansi informasi penerapan besaran tarif, Direktur
Jenderal melakukan penanganan atas laporan dan/atau
pengaduan dari konsumen atas kurang jelasnya dan/atau tidak
sesuainya informasi penerapan besaran tarif layanan yang
diberikan
oleh
penyelenggara.
Transparansi
informasi
penerapan besaran tarif diberikan untuk memenuhi hak
konsumen agar konsumen terlebih dahulu dapat mengetahui
dan memahami hak-haknya melalui petunjuk informasi yang
diberikan
sebelum
menggunakan
suatu
layanan
jasa
telekomunikasi.
b. Menjaga persaingan usaha yang sehat dan keberlangsungan
layanan jasa telekomunikasi
Dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat dan
428
keberlangsungan
layanan
jasa
telekomunikasi,
Direktur
Jenderal perlu melakukan pengawasan dan pengendalian
penerapan tarif jasa telekomunikasi. Sasaran pengawasan dan
pengendalian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal adalah
terhadap perilaku penyelenggara yang menerapkan tarif terlalu
rendah. Perilaku penyelenggara yang menerapkan tarif terlalu
rendah tidak selalu dapat disimpulkan sebagai perilaku yang
berlawanan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat
khususnya
jika
dilakukan
dalam
kegiatan
untuk
memperkenalkan produk layanan baru pada jangka waktu
tertentu (promosi) atau dilakukan guna memperkecil potensi
kerugian (loss minimization) seperti penerapan tarif yang sangat
rendah dengan tujuan memanfaatkan kapasitas menganggur
(idle capacity) sehingga utilisasi jaringan (network utilization)
menjadi lebih optimal, sepanjang perilaku tersebut tidak
mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap
pesaingnya yang mempunyai kekuatan pasar lebih rendah.
Strategi penerapan tarif terlalu rendah dapat dilakukan secara
langsung melalui kegiatan promosi layanan ataupun melalui
penawaran tarif bundling dan/atau paket beberapa layanan.
Kegiatan bundling dan/atau paket layanan di dalamnya dapat
terjadi subsidi silang tarif antar layanan, di mana subsidi silang
dilakukan melalui penerapan tarif yang rendah di bawah biaya
untuk layanan tertentu namun saat yang sama menaikkan tarif
di layanan yang lain. Promosi tarif dan penawaran tarif bundling
dan/atau
paket
beberapa
layanan
merupakan
strategi
pemasaran untuk menawarkan tarif layanan atau tarif paket
layanan yang lebih kompetitif dengan tujuan untuk menarik
calon konsumen atau meningkatkan penggunaan layanan oleh
pelanggan saat ini guna menaikkan angka penjualan. Promosi
tarif dan penawaran tarif bundling dan/atau paket beberapa
layanan bukan merupakan kegiatan yang dilarang oleh Direktur
Jenderal. Namun demikian, Direktur Jenderal perlu melakukan
429
pengawasan terhadap kegiatan tersebut sebagai upaya
pencegahan guna menghindari terjadinya penerapan tarif
terlalu rendah yang mengganggu persaingan usaha yang sehat,
dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat.
Perilaku penerapan tarif terlalu rendah yang dilakukan dalam
jangka
panjang
oleh
sebagian
besar
penyelenggara
telekomunikasi dapat mengancam keberlangsungan layanan
jasa
telekomunikasi
bagi
konsumen
baik
berupa
ketidakmampuan untuk mengembangkan cakupan wilayah
layanannya maupun ketidakmampuan untuk memenuhi kualitas
layanan bagi konsumen.
9. Bahwa sebelum membeli paket layanan, pengguna memperoleh
informasi mengenai jumlah kuota, masa berlaku, tata cara
penggunaan, serta konsekuensi apabila tidak digunakan. Dengan
adanya informasi tersebut, pengguna secara hukum dianggap
telah memberikan persetujuan (consent) terhadap karakteristik
layanan yang dibelinya.
10. Berdasarkan Pasal 79 Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika
Nomor
5
Tahun
2021
diamanatkan
bahwa
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan
setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak
menyesatkan, dan transparan yang paling sedikit meliputi:
a. jenis Produk Layanan;
b. besaran tarif;
c. area layanan;
d. waktu pemberlakuan tarif; dan
e. korespondensi untuk informasi;
yang dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau
elektronik dengan memperhatikan etika dalam beriklan sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Ketidakpatuhan atas kewajiban ini bagi Penyelenggara Jasa
Telekomunikasi dapat diberikan sanksi administratif berupa surat
peringatan sampai dengan publikasi pelanggaran di situs
430
Kementerian.
11. Apabila terdapat pelanggaran dalam penerapan layanan,
mekanisme penyelesaiannya adalah melalui hukum perlindungan
konsumen atau pengawasan administratif, bukan melalui
pengujian konstitusional norma undang undang.
E. KETERANGAN
PEMERINTAH
TERKAIT
DENGAN
POKOK
PERMOHONAN PERKARA 273/PUU-XXIII/2025
1. Norma Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU
36/1999, dalam hal ini khususnya Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999
yang dimohonkan pengujian dalam permohonan pengujian a quo
adalah terkutip sebagai berikut:
Pasal yang Diuji
Batu Uji Pemohon
Pasal 71 angka 2 UU 6/2023
Pasal 28
1)
Besaran
tarif
Penyelenggaraan
Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
Penyelenggaraan
Jasa
Telekomunikasi
ditetapkan
oleh
penyelenggara
Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
Jasa
Telekomunikasi dengan berdasarkan
formula
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah Pusat.
2)
Pemerintah Pusat dapat menetapkan
tarif batas atas dan latau tarif batas
bawah
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
dengan
memperhatikan
kepentingan
masyarakat dan persaingan usaha
yang sehat.
Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap
orang
berhak
mengembangkan
diri
melalui
pemenuhan
kebutuhan
dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh
manfaat
dari
ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia.”
Pasal 28F UUD NRI 1945
“Setiap
orang
berhak
untuk
berkomunikasi
dan
memperoleh
informasi
untuk
mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan
informasi
dengan
menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.”
Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945
“(4) Setiap orang berhak mempunyai
hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara paksa
sewenang-wenang oleh siapapun.”
2. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon Perkara 273 yang
pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023
431
sebagaimana telah mengubah Pasal 28 UU 36/1999 bertentangan
dengan 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945,
Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Para Pemohon Perkara 273 mendalilkan bahwa ketentuan a
quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena
dianggap tidak memberikan kepastian mengenai perlindungan
hak konsumen atas sisa manfaat layanan telekomunikasi
berupa kuota internet yang telah dibayar namun tidak
digunakan sampai habis dalam masa berlaku paket. Terhadap
dalil tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa dalil Para
Pemohon Perkara 273 tidak beralasan menurut hukum,
dengan pertimbangan sebagai berikut:
1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai
sebagai jaminan atas keberlangsungan manfaat ekonomi
tanpa batas waktu, melainkan jaminan bahwa norma
hukum disusun secara jelas, dapat dipahami, dan dapat
diterapkan secara konsisten.
2) Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 tidak
mengandung norma yang samar, multitafsir, ataupun
tidak dapat dilaksanakan, karena ketentuan tersebut
hanya mengatur kerangka umum kewenangan penetapan
besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
dan
penyelenggaraan
jasa
telekomunikasi
dalam
pengawasan Pemerintah karena berdasarkan formula
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah
Pusat,
tanpa
menetapkan atau memerintahkan mekanisme tertentu
terkait masa sebuah layanan.
3) Bahwa teknik perundang-undangan delegatif merupakan
teknik yang lazim dan konstitusional dalam sistem hukum
Indonesia, khususnya untuk pengaturan teknis yang
memerlukan fleksibilitas dan penyesuaian secara berkala.
432
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
mengakui keabsahan teknik pendelegasian kewenangan
pengaturan dari undang-undang
kepada
peraturan
pelaksana, sepanjang delegasi tersebut dilakukan secara
jelas dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
4) Dalam Penjelasan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang
mengubah Pasal 28 UU 36/1999 khususnya penjelasan
atas Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999 dijelaskan mengenai
formula sebagai berikut:
Ayat (1): Formula sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk
menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas
formula tarif awal dan formula tarif perubahan. Dalam
menetapkan formula tarif
awal, yang
harus 34
diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan untuk
menetapkan
formula
besaran
tarif
perubahan
diperhatikan juga antara lain faktor inflasi, kemampuan
masyarakat
dan
kesinambungan
pembangunan
Telekomunikasi.
Dalam hal ini ketentuan a quo memberikan batasan dari
penetapan besaran tarif oleh penyelenggara jaringan
telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi
(termasuk dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak
seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi
internet) yaitu dengan mengacu formula atau pola
perhitungan untuk menetapkan besaran tarif, misalnya
untuk penetapan tarif awal memperhatikan komponen
biaya, sedangkan untuk menetapkan formula besaran tarif
perubahan diperhatikan juga antara lain faktor inflasi,
kemampuan
masyarakat
dan
kesinambungan
pembangunan
Telekomunikasi.
Rumusan
dalam
ketentuan
a
quo
dimaksud
sudah
seimbang
memperhatikan baik dari sisi masyarakat maupun
433
kesehatan dari industri telekomunikasi.
5) Selain itu, Pasal 27 UU 36/1999 telah menentukan bahwa
susunan
tarif
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi dan/atau tarif penyelenggaraan jasa
telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam hal ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan
Penyiaran (selanjutnya disebut PP 46/2021) yang
mengubah beberapa ketentuan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 52
Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi, dan atas dasar Pasal 44 PP 46/2021
selanjutnya telah terdapat pengaturan teknis lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor
5
Tahun
2021
tentang
Penyelenggaraan
Telekomunikasi (selanjutnya disebut PM Kominfo 5/2021).
6) Pengaturan mengenai struktur tarif penyelenggaran
telekomunikasi
misal
dalam
penyelenggaraan
jasa
telekomunikasi terdiri atas 3 (tiga) struktur tarif yaitu:
a) tarif aktivasi;
b) tarif berlangganan bulanan; dan
c) tarif penggunaan.
(vide Pasal 29 ayat (2) PP 46/2021 jo. Pasal 63 PM
Kominfo 5/2021).
7) Masing-masing struktur tarif dimaksud mempunyai pola
perhitungan
sendiri,
sebagai
contoh
untuk
tarif
penggunaan yang merupakan tarif yang dibebankan oleh
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi kepada Pelanggan
atas penggunaan Jasa Telekomunikasi (vide Pasal 66 PM
Kominfo 5/2021), formulanya sebagaimana diatur dalam
Pasal 67 PM Kominfo 5/2021 sebagai berikut:
Formula perhitungan tarif penggunaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 per satuan unit untuk masing-
masing layanan yaitu:
434
Tarif Penggunaan=
biaya pokok penyediaan layanan + biaya pendukung
aktivitas penyediaan layanan + keuntungan
Dengan demikian ketentuan a quo Pasal 71 angka 2 UU
6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU 36/1999 tidak dapat
dibaca
hanya
memberikan
kebebasan
bagi
penyelenggara
telekomunikasi
untuk
menetapkan
besaran tarif karena terdapat ketentuan berdasarkan
formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal
ini pengaturan spesifik dan rinci tertuang dalam berbagai
peraturan pelaksana UU 6/2023 jo. UU 36/1999, seperti
PP 46/2021 dan PM Kominfo 5/2021.
8) Bahwa Para Pemohon Perkara 273 keliru dalam membaca
norma a quo secara terpisah dari peraturan pelaksananya.
Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan
sebagaimana diuraikan pada bagian C di atas. Membaca
norma a quo secara parsial tanpa memperhatikan
keseluruhan
kerangka
regulasi
adalah
pendekatan
interpretasi yang keliru dan menyesatkan.
9) Bahwa dengan adanya peraturan pelaksanaan atas
ketentuan Pasal 71 Angka 2 UU 6/2023 di atas telah
menunjukan bahwa norma tersebut tidaklah bersifat
multitafsir dan memiliki parameter pembatas yang jelas,
sehingga memberikan kepastian hukum yang adil antara
penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna jasa
telekomunikasi selaku konsumen;
10) Adapun kiranya dapat Pemerintah sampaikan dari segi
teknis bahwa Petitum Para Pemohon Perkara 273 pada
angka 2 yang meminta agar kuota data internet dapat tetap
digunakan mengikuti masa aktif kartu hal tersebut justru
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara
jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jasa
telekomunikasi
internet
karena
tidak
memberikan
435
kejelasan kapan berakhirnya kewajiban penyelenggara
jaringan bergerak seluler memberikan akses untuk
memanfaatkan jaringan telekomunikasi untuk digunakan
oleh pelanggan tersebut, sehingga justru berpotensi
melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
11) Bahwa argumentasi Para Pemohon Perkara 273 terkait
adanya ketidakpastian hukum bagi konsumen dikaitkan
dengan hilangnya sisa kuota karena variabel waktu yang
ditentukan secara sepihak merupakan argumentasi yang
tidak berdasar, karena faktanya pada saat konsumen
menentukan pilihan paket kuota internet yang disediakan
oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, secara sadar
konsumen mengetahui besaran volume (kuota) dan
jangka waktu berakhirnya hak akses atas kuota internet
tersebut;
12) Selain itu Petitum Para Pemohon Perkara 273 dimaksud
tidak mempertimbangkan beban kapasitas dan beban
ekonomi
yang
timbul
akibat
penyediaan
akses
pemanfaatan jaringan telekomunikasi melalui kuota data
internet yang tidak dibatasi jangka waktu dan berpotensi
menaikkan jumlah pemanfaatan jaringan telekomunikasi
dan biaya yang tidak dapat diperkirakan, sehingga
berdampak pada potensi penyesuaian tarif menjadi lebih
tinggi, berkurangnya variasi paket yang terjangkau,
menurunnya kualitas layanan akibat kepadatan jaringan,
dan terganggunya perencanaan kapasitas jaringan.
13) Masa berlaku paket data dan ketentuan mengenai
pemanfaatan kuota internet merupakan bagian dari
syarat dan ketentuan layanan (terms and conditions)
yang diketahui dan disetujui oleh konsumen pada saat
melakukan pembelian paket layanan. Dengan demikian,
keberlakuan masa berlaku paket data internet justru
mencerminkan adanya keterbukaan dan kepastian hukum
436
dalam hubungan hukum keperdataan antara konsumen
dan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang
menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet. Dalam
hal Para Pemohon Perkara 273 merasa berkeberatan
terhadap perikatan dimaksud, maka kurang tepat apabila
mengajukan permohonan uji materiil norma a quo melalui
Mahkamah Konstitusi. Perubahan drastis dan spesifik dari
norma a quo melalui pemaknaan dari Para Pemohon
Perkara 273 justru akan menimbulkan ketidakpastian
hukum berkenaan dengan hubungan hukum perikatan
yang telah terjadi antara masyarakat sebagai konsumen
dan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, termasuk
juga dalam implementasi norma yang telah diberikan
pemaknaan baru tersebut akan menjadi tidak jelas bagi
penyelenggara telekomunikasi lain di luar penyelenggara
jaringan bergerak seluler.
b. Terhadap Dalil Para Pemohon Perkara 273 yang menyatakan
ketentuan Pasal 71 Angka 2 UU 6/2023 bertentangan dengan
Pasal 28H UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan
keterangan sebagai berikut:
1) Kuota internet memanfaatkan merupakan atau hak
mengakses telekomunikasi, sehingga pelanggan untuk
jaringan
dapat
mengakses/mengunduh/mengunggah
suatu konten yang tersedia pada jaringan internet (dunia
maya) sesuai dengan perjanjian layanan (terms and
conditions) yang disepakati antara konsumen dan pelaku
usaha dalam hal ini penyelenggara jaringan bergerak
seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi
internet.
2) Kuota internet pada penyelenggara jaringan bergerak
seluler yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi
internet dibatasi oleh volume atau besaran maksimal
konten dari dunia maya yang dapat diakses/ diunduh/
437
diunggah oleh pengguna dari atau ke jaringan internet.
3) Pemerintah memberikan gambaran sebagai berikut:
a) Seorang konsumen hendak membeli layanan data
internet dari penyelenggara jaringan bergerak seluler
yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet.
b) penyelenggara
jaringan
bergerak
seluler
yang
menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet akan
menawarkan berbagai variasi paket layanan data
internet meliputi kapasitas data yang dapat diakses,
masa berlaku akses data, dan manfaat tambahan lain
misalnya bundling dengan paket bicara (voice)
dan/atau paket streaming layanan Over The Top
(OTT) seperti Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar,
VIU, dan lain-lain.
c) Besaran tarif yang dikenakan oleh penyelenggara
jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan
jasa
telekomunikasi
internet
pada
konsumen
bergantung
kepada
seberapa
besar
volume
maksimal/kapasitas data yang dapat digunakan oleh
konsumen dan seberapa lama waktu akses yang
diijinkan serta tambahan atau manfaat lain apabila
ada.
d) Layanan data internet yang dipilih konsumen menjadi
perjanjian layanan (service agreement) yang mengikat
baik penyelenggara jaringan bergerak seluler yang
menyelenggarakan jasa telekomunikasi internet dan
konsumen.
Pihak
Hak
Kewajiban
Konsumen
Mendapatkan hak
mengakses
data
internet
sesuai
kapasitas
dan
masa akses yang
dipilih
Membayar
tarif
yang
ditetapkan
penyelenggara jaringan
bergerak seluler yang
menyelenggarakan jasa
telekomunikasi
internet
terhadap layanan yang
dipilih
Penyelenggara
jaringan bergerak
seluler
yang
Mendapatkan
pembayaran atas
layanan
yang
Menyediakan
akses
terhadap data internet
sesuai
kapasitas
dan
438
menyelenggarakan
jasa
telekomunikasi
internet
dipilih konsumen
masa akses yang dipilih
konsumen
4) Berakhirnya masa berlaku paket layanan tidak dapat
dipersamakan dengan tindakan pengambilalihan secara
paksa atau sewenang wenang, melainkan berakhirnya
perjanjian layanan pemberian akses terhadap kapasitas
sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati
secara sadar dan sukarela oleh konsumen.
5) Ketentuan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 tidak
memberikan pembenaran hukum untuk melakukan
perampasan
atau
pengambilalihan
hak
milik,
melainkan
hanya
memberikan
ruang
pengaturan
mengenai
penetapan
tarif
dalam
penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa
telekomunikasi dalam kerangka pengawasan negara yaitu
berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
6) Penetapan
besaran
tarif
yang
diberikan
kepada
penyelenggara
penyelenggara
jaringan
jasa
telekomunikasi telekomunikasi, dan dalam menetapkan
skema tarif dan masa berlaku layanan tetap tunduk pada
formula
yang
ditetapkan
pemerintah
pusat,
memperhatikan
komponen
biaya,
faktor
inflasi,
kemampuan
masyarakat
dan
kesinambungan
pembangunan
Telekomunikasi,
serta
tunduk
pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait
misalnya yang mengatur mengenai larangan praktik
persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.
7) Dengan demikian, praktik berakhirnya masa berlaku paket
data tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan
pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, dan
oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI 1945.
439
c. Bahwa penentuan model bisnis, skema layanan, dan
mekanisme tarif telekomunikasi merupakan kewenangan
pembentuk
undang-undang
dan
regulator.
Mahkamah
Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan
bahwa Mahkamah tidak dapat menggantikan kebijakan
pembentuk undang-undang sepanjang kebijakan tersebut
tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945.
3. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon Perkara 273 yang
pada intinya mendalilkan perbandingan pengaturan kuota internet
di beberapa negara, Pemerintah memberikan keterangan sebagai
berikut:
a. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Perkara 273 yang
mengajukan perbandingan pengaturan penggunaan kuota
internet di beberapa negara, Pemerintah menegaskan bahwa
perbandingan tersebut pada pokoknya hanya menunjukkan
adanya
opsi
layanan
internet
yang
diberikan
oleh
penyelenggara jasa telekomunikasi, seperti data rollover, data
banking, atau mekanisme sejenis.
b. Para Pemohon Perkara 273 senyatanya tidak dapat
menguraikan bahwa opsi layanan dimaksud memiliki korelasi
secara langsung dengan kewajiban normatif yang ditetapkan
oleh negara melalui undang-undang di negara-negara
tersebut, melainkan opsi layanan tersebut hanya menunjukan
kebijakan komersial dan inovasi layanan yang ditentukan oleh
penyelenggara jasa telekomunikasi di negara lain, dengan
syarat, batasan, dan masa berlaku yang berbeda-beda.
c. Bahwa dengan demikian, perbandingan internasional yang
diajukan Para Pemohon Perkara 273 justru menegaskan
bahwa pengelolaan sisa kuota internet merupakan ranah
kebijakan operasional penyelenggara jasa telekomunikasi,
bukan substansi pengaturan yang secara lazim diatur pada
tingkat undang-undang.
d. Bahwa terhadap negara-negara yang dijadikan oleh Para
440
Pemohon Perkara 273 sebagai pembanding, faktanya negara-
negara tersebut tidak ada satu pun yang memiliki regulasi
khusus yang melarang penyelenggara telekomunikasi untuk
menghanguskan kuota data yang sudah habis masa
berlakunya. Fokus regulasi di negara-negara tersebut adalah
pada transparansi kontrak, perlindungan konsumen secara
umum, kualitas layanan, dan persaingan yang sehat, namun
tidak mengatur spesifik tentang pengelolaan kuota data yang
tidak terpakai, data rollover merupakan fitur bisnis/komersial
yang ditawarkan secara sukarela oleh penyelenggara
telekomunikasi untuk menarik pelanggan, bukan kewajiban
yang diatur oleh regulator.
e. Bahwa
senyatanya
terhadap
penyelenggara
jasa
telekomunikasi di negara lain yang dijadikan oleh Para
Pemohon Perkara 273 sebagai perbandingan, faktanya
penyelenggara jasa telekomunikasi di negara tersebut juga
menyediakan layanan kuota internet yang berbasis pada
volume (kuota) dan jangka waktu tertentu.
f. Bahwa data International Telecommunication Union (ITU)
mengidentifikasi “loss of prepaid value” sebagai salah satu isu
perlindungan konsumen. Namun, rekomendasi ITU bukan
dengan mewajibkan rollover melalui legislasi, melainkan
melalui penguatan transparansi, edukasi konsumen, dan
pengawasan regulasi, yang kesemuanya telah dan sedang
dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.
Berdasarkan tanggapan Pemerintah atas dalil Permohonan
Perkara 273 di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan pengujian
materiel Perkara 273 terhadap Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 tidak memiliki
dasar yang kuat. Dalil-dalil Para Pemohon Perkara 273 secara keseluruhan
tidak memiliki hubungan kausalitas yang solid dengan kerugian
konstitusional yang didalilkan, dan tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
441
F. KETERANGAN
PEMERINTAH
TERKAIT
DENGAN
POKOK
PERMOHONAN PEMOHON PERKARA 33/PUU-XXIV/2026
Pasal yang Diuji
Batu Uji Pemohon
Pasal 71 angka 2 UU 6/2023
Pasal 28
1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan
Telekomunikasi
dan/atau
Jasa
Telekomunikasi
dengan
berdasarkan
formula yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif
batas atas dan latau tarif batas bawah
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
dengan
memperhatikan
kepentingan
masyarakat dan persaingan usaha yang
sehat.
Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.”
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.”
Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh
diambil
alih
secara
paksa
sewenang-wenang oleh siapapun.”
1. Terhadap pokok Permohonan Pemohon Perkara 33 yang pada intinya
mendalilkan ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan
dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,
dengan pertimbangan sebagai berikut:
i.
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal
28C ayat (1) UUD NRI 1945
a. Pemohon Perkara 33 mendalilkan bahwa berlakunya norma a
quo telah menghambat hak Pemohon Perkara 33 untuk
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
memperoleh pendidikan, serta mendapatkan manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin dalam Pasal
28C ayat (1) UUD NRI 1945, karena berakhirnya masa berlaku
paket kuota internet yang telah dibeli. Pemerintah menegaskan
bahwa
hak
untuk
mengembangkan
diri,
memperoleh
pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh
UUD NRI 1945, dan negara berkewajiban untuk menciptakan
442
kondisi yang memungkinkan terpenuhinya hak tersebut bagi
setiap warga negara.
b. Ketentuan norma a quo tidak menghalangi, membatasi, atau
meniadakan akses Pemohon Perkara 33 terhadap pendidikan
maupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena
dengan berlakunya norma a quo Pemohon Perkara 33 tetap
memiliki berbagai pilihan sarana dan layanan untuk mengakses
internet sebagai pendukung kegiatan pendidikan.
c. Berakhirnya masa berlaku paket kuota internet merupakan
konsekuensi dari desain produk layanan yang menjadi bagian
dari hubungan hukum keperdataan antara konsumen dan
penyelenggara jasa telekomunikasi, yang didasarkan pada
kesepakatan mengenai volume dan jangka waktu layanan.
Oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 71 angka 2
UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD
NRI 1945.
ii.
Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal
28D ayat 1 UUD NRI 1945
a. Bahwa Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan a quo telah
sesuai
dengan
prinsip
kepastian
hukum
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu norma
hukum dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, dan
dapat dilaksanakan. Dalam hal ini kepastian hukum tidak dapat
dimaknai sebagai jaminan atas keberlangsungan manfaat
ekonomi atas suatu jasa tanpa batas waktu. Hal yang perlu
diperhatikan terkait dengan permasalahan Pemohon Perkara
33 a quo berkenaan dengan habisnya masa akses terhadap
layanan internet yang disediakan penyelenggara jaringan
bergerak
seluler
sesungguhnya
adalah
permasalahan
penyediaan layanan akses internet yang seharusnya lebih
informatif dan transparan bagi pengguna layanan.
b. Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 UU
Telekomunikasi
tidak
memberikan
kebebasan
bagi
443
penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan besaran tarif
layanan telekomunikasi karena telah secara tegas mengatur
bahwa penetapan tarif harus berdasarkan formula yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah dapat
menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah.
Lebih lanjut, norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja tidak
mengatur mengenai pembatasan akses internet, tidak mengatur
masa berlaku paket layanan internet, dan tidak mengatur
mengenai penghapusan sisa kuota internet.
c. Terkait formula telah dijelaskan dalam penjelasan norma a quo
yaitu
dengan
memperhatikan
komponen
biaya,
inflasi,
kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan
telekomunikasi.
d. Masa berlaku paket layanan merupakan bagian dari syarat dan
ketentuan layanan yang disepakati secara sukarela oleh
konsumen dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler
yang telah memberikan berbagai pilihan layanan sesuai dengan
kebutuhan pengguna yang memungkinkan pengguna untuk
memilih paket data internet, termasuk mekanisme rollover,
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga
sesungguhnya pengguna memiliki pilihan untuk memilih jenis
layanan.
e. Apabila
terdapat
dugaan
pelanggaran
hak
konsumen,
mekanisme penyelesaiannya berada dalam ranah hukum
perlindungan konsumen atau pengawasan administratif, bukan
melalui pengujian konstitusional norma undang-undang.
Dengan demikian, dalil Pemohon Perkara 33 mengenai
ketidakpastian hukum tidak memiliki dasar konstitusional.
iii.
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal
28F UUD NRI 1945
Bahwa terhadap Pasal 28F UUD NRI 1945, Pemohon Perkara 33
dalam positanya sama sekali tidak menguraikan dalil kerugiannya
secara khusus dan spesifik mengapa ketentuan a quo bertentangan
444
dengan Pasal 28F UUD NRI 1945, sehingga Pemerintah
berpandangan bahwa terhadap batu uji Pasal 28F UUD NRI 1945,
permohonan Pemohon Perkara 33 tidak beralasan menurut hukum.
Namun demikian, Pemerintah akan tetap menerangkan bahwa
ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI
1945 sebagai berikut:
a. Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi. Guna mewujudkan
hal tersebut maka dibutuhkan peran Pemerintah menetapkan
formula penghitungan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa
telekomunikasi untuk memastikan tarif terjangkau dengan tetap
memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang aman dan
andal.
b. Kehadiran norma a quo yang menyatakan tarif ditetapkan oleh
penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah
Pusat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan
bahwa penyedia layanan tidak menetapkan tarif secara sepihak
yang bersifat eksploitatif, sehingga akses masyarakat terhadap
informasi tetap terjamin sesuai amanat konstitusi.
c. Pengaturan tarif diperlukan untuk menjaga keberlangsungan
industri (sustainabilitas). Tanpa formula dari Pemerintah,
penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melakukan
predatory pricing (menjual di bawah modal) untuk mematikan
kompetitor dan berpotensi menciptakan monopoli yang pada
akhirnya dapat merugikan masyarakat.
Dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah, tercipta
kesetaraan atau keadilan dalam persaingan usaha sehingga
masyarakat tetap memiliki beragam pilihan untuk menggunakan
sarana telekomunikasi dalam mendapatkan informasi.
iv.
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI 1945
a. Bahwa atau mengakses jaringan telekomunikasi, sehingga
pelanggan dapat mengakses/mengunduh/ mengunggah suatu
445
konten yang tersedia pada jaringan sesuai dengan perjanjian
layanan (terms and conditions) yang disepakati antara
konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara
jaringan bergerak seluler yang menyediakan layanan akses
internet.
b. Kuota internet pada penyelenggara jaringan bergerak seluler
yang menyediakan layanan akses internet dibatasi oleh volume
atau besaran maksimal konten dari jaringan internet yang dapat
diakses/ diunduh/ diunggah oleh pengguna dari atau ke jaringan
internet.
c. Besaran tarif yang dikenakan oleh penyelenggara jaringan
bergerak seluler yang menyediakan layanan akses internet
pada konsumen bergantung kepada seberapa besar volume
maksimal/ kapasitas data yang dapat digunakan oleh konsumen
dan seberapa lama waktu akses yang diijinkan serta tambahan
atau manfaat lain apabila ada.
d. Layanan data internet yang dipilih konsumen menjadi perjanjian
layanan
(service
agreement)
yang
mengikat
baik
penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyediakan
layanan akses internet dan konsumen
Pihak
Hak
Kewajiban
Konsumen
Mendapatkan
hak
mengakses
data
internet
sesuai
kapasitas
dan
masa
akses yang dipilih
Membayar tarif yang
ditetapkan
penyelenggara jaringan
bergerak seluler yang
menyelenggarakan
jasa
telekomunikasi
internet
terhadap
layanan yang dipilih
Penyelenggara
jaringan bergerak
seluler
yang
menyelenggarakan
jasa
telekomunikasi
internet
Mendapatkan
pembayaran
atas
layanan
yang
dipilih
konsumen
Menyediakan
akses
terhadap data internet
sesuai kapasitas dan
masa akses yang dipilih
konsumen
e. Hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara adalah
hubungan
penyediaan
jasa
(service
provision),
dalam
hubungan
tersebut,
konsumen memperoleh
hak
untuk
446
mengakses jaringan telekomunikasi dalam volume dan jangka
waktu tertentu sesuai perjanjian layanan.
f. Berakhirnya masa berlaku paket layanan tidak dapat
dipersamakan dengan tindakan pengambilalihan secara paksa
atau sewenang-wenang, melainkan berakhirnya perjanjian
layanan pemberian akses terhadap kapasitas sesuai dengan
syarat dan kondisi yang telah disepakati.
g. Penetapan besaran tarif yang diberikan kepada penyelenggara
jaringan
telekomunikasi
dan
penyelenggara
jasa
telekomunikasi, dalam menetapkan skema tarif dan masa
berlaku layanan tetap tunduk pada formula yang ditetapkan
pemerintah pusat, memperhatikan komponen biaya, faktor
inflasi,
kemampuan
masyarakat
dan
kesinambungan
pembangunan Telekomunikasi, serta tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang terkait misalnya yang
mengatur mengenai larangan praktik persaingan usaha tidak
sehat dan monopoli.
h. Dengan demikian, praktik berakhirnya masa berlaku paket data
tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pengambilalihan
atau peramapasan hak milik secara sewenang-wenang, tidak
juga memberikan legitmasi terhadap tindakan pengambilalihan
hak milik, dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI 1945
2. Terhadap pokok permohonan Pemohon Perkara 33 yang pada intinya
mendalilkan perbandingan praktik penyelenggara telekomunikasi terkait
kuota internet di beberapa negara, Pemerintah memberikan keterangan
sebagai berikut:
a. Perbandingan dari Pemohon Perkara 33 mengenai terdapatnya
penyelenggara telekomunikasi di luar negeri yang dalam
kebijakannya menerapkan data rollover lebih menunjukkan adanya
fleksibilitas dalam penawaran layanan oleh penyelenggara
telekomunikasi agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan masyarakat selaku pengguna. Hal terkait adanya opsi
447
atau variasi produk layanan internet yang diberikan oleh
penyelenggara
telekomunikasi
seperti
data
rollover
oleh
penyelenggara telekomunikasi di luar negeri pada hakikatnya tidak
jauh berbeda dengan layanan yang tersedia di Indonesia dan
disesuaikan dengan karakterisitik konsumen serta kemampuan
finansial masyarakat.
b. Fleksibilitas dalam penawaran layanan tersebut menunjukkan
kebijakan komersial dan inovasi layanan yang ditentukan oleh
penyelenggara telekomunikasi yang memberikan opsi layanan
akses internet di negara lain, dengan syarat, batasan, dan masa
berlaku yang berbeda-beda.
c. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mendasarkan permohonannya
pada perbandingan praktik rollover di berbagai negara tidak
menunjukkan adanya permasalahan konstitusional dalam norma
Pasal
71
Angka
2
UU
Cipta
Kerja,
melainkan
hanya
menggambarkan variasi kebijakan layanan yang secara faktual
telah berjalan dalam kerangka persaingan usaha yang sehat.
Berdasarkan hal-hal yang Pemerintah telah berikan tanggapan atas
Permohonan Perkara 33, maka permohonan tidak beralasan menurut
hukum untuk seluruhnya.
G. KETERANGAN
TAMBAHAN
PEMERINTAH
ATAS
PERTANYAAN
MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSIDANGAN
TANGGAL 18 FEBRUARI 2026 DAN 4 MARET 2026
Bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim Konsitusi Yang Mulia
Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim
Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., dan Yang Mulia Hakim
Konstitusi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.,
M.P.A., pada persidangan 18 Februari 2026 dan 4 Maret 2026, bersama ini
kiranya dapat Pemerintah sampaikan hal sebagai berikut:
1. Terkait Sistem Token Listrik dan Kuota Internet
a. Bahwa dari segi penyelenggaraan telekomunikasi, dalam UU
Telekomunikasi tidak bersifat monopoli melainkan kompetisi,
sedangkan penetapan dan pemberlakuan tarif tenaga listrik
448
merupakan kebijakan yang ditetapkan langsung oleh Pemerintah
melalui PT PLN sehingga bersifat monopoli.
b. Adapun garis besar perbedaan Token Listrik dan Kuota Internet
sebagai berikut:
No.
PLN
Operator Seluler
1.
Sifat Layanan
Menjual
energi
sebagai
komoditi
yang
dikonsumsi
oleh pelanggan
PLN
membangkitkan
energi
listrik
sekaligus
menyalurkan energi
yang dibangkitkan
tersebut
kepada
pelanggan
Menyediakan
akses
terhadap
kapasitas
jaringan/jalan
kepada
pelanhggan
untuk
mengakses internet
Operator
tidak
menyediakan
konten
yang disalurkan melalui
kapasitas jaringan/”jalan”
2.
Sifat Industri
Monopolistik
Kompetisi
3.
Biaya Produksi
Dapat
disesuaikan
terhadap kebutuhan
dengan mengaktifkan
pembangkit
Pada
segmen
tertentu
kebanyakan
merupakan
biaya operasional yang
tetap harus dikeluarkan
seperti biaya listrik pada
BTS,
jaringan
backbone/backhaul yang
walaupun
hanya
beberapa pengguna yang
aktif
Terdapat
biaya
sewa
kepada
penyedia
fiber
optik yang bersifat fixed
terhadap kapasitas dan
jangka
waktu
tertentu
yang
tidak
dapat
dikurangi secara dinamis
pada saat penggunaan
menurun
4.
Dukungan
Pemerintah
Terdapat mekanisme
subsidi
dan
kompensasi apabila
terjadi
kenaikan
selisih tarif dengan
biaya produksi
Tidak ada dukungan subsidi
dan
kompensasi
dari
pemerintah, semua resiko
ditanggung
operator
(swasta)
c. Pembelian token listrik pada dasarnya adalah transaksi pembelian
komoditas energi yang telah diproduksi. Dalam Pasal 1 angka 2 UU
Ketenagalistrikan, sedangkan kuota data internet bukanlah energi
atau barang yang bersifat nyata melainkan hak akses atas kapasitas
jaringan telekomunikasi, yang dalam hal ini dapat dianalogikan
sebagai akses terhadap “jalan” yang disediakan dalam hal ini oleh
449
operator seluler sebagai pembangun atau penyedia “jalan”.
d. Berkenaan dengan ketentuan untuk tarif jasa telekomunikasi dalam
hal ini tarif internet diatur berdasarkan formula tarif penggunaan
yang ditetapkan Pemerintah dalam regulasi yaitu PM Kominfo No. 5
Tahun 2021, sedangkan Tarif Listrik ditentukan langsung oleh
Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik.
2. Terkait Keberadaan Kuota Hangus dan Kuota Data Internet Sebagai
Jasa Akses Internet
a. Pemaknaan terdapat paket/kuota hangus tidak tepat karena nature
penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis pada layanan
(service), bukan penjualan barang dalam hal ini berupa kuota/paket
internet.
b. kuota data dalam layanan telekomunikasi pada hakikatnya
merupakan hak penggunaan atas kapasitas layanan jaringan yang
diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada pelanggan
dalam jangka waktu tertentu.
c. ketika masa berlaku kuota berakhir, maka yang terjadi bukanlah
perpindahan atau pengambilalihan suatu objek oleh pihak
penyelenggara, melainkan berakhirnya hak penggunaan kapasitas
jaringan.
d. Adapun Rezim kuota data internet sebagai jasa akses internet diatur
dalam International Telecomunication Union (ITU), GATS Annex on
Telecommunications (WTO, 1998), Klasifikasi Berdasarkan W/120
dan CPC.
e. Perlu Pemerintah tegaskan bahwa kuota data internet sebagai jasa
akses internet bukan berasal dari satu traktat yang spesifik
memerintahkan model dimaksud, melainkan dari praktik regulasi
telekomunikasi global yang memang memandang internet access
sebagai “service”, dan bukan sebagai “sale of goods”.
f. Sisa kuota yang tidak terpakai tidak dapat dikategorikan sebagai
nilai ekonomi yang tersimpan (stored value), melainkan merupakan
bagian dari hak akses layanan yang memiliki masa berlaku, dan
450
bukan keuntungan tambahan bagi penyelenggara telekomunikasi.
3. Terkait Permasalahan Penerapan Mekanisme Rollover Tanpa Batas
Waktu dan Dampak bagi Implementasi Ketentuan A Quo
a. Dari segi praktik, saat ini operator seluler telah menyediakan paket
data yang dapat dilakukan rollover namun memiliki masa berlaku
mengikuti paket awal yang dibeli pelanggan, sehingga secara teknis
memungkinkan, namun jika rollover diwajibkan dalam tingkatan
undang-undang akan berimplikasi pada pengaturan pentarifan.
b. Jika mekanisme rollover kuota diberlakukan secara wajib tanpa
batas walktu untuk seluruh penyelenggara jasa layanan internet
akan berpotensi membuat ketidakpastian pengelolaan jaringan dan
terdapat konsekuensi teknis kualitas layanan dan ekonomi yang
perlu diperhitungkan.
c. Dalam aspek teknis Pihak Terkait ATSI dan para operator seluler
dalam persidangan tanggal 16 April 2026 menyampaikan bahwa
fitur rollover memungkinkan volume (data) yang tidak digunakan
dapat terakumulasi dari waktu ke waktu.
d. Dalam praktik-praktik industri jasa telekomunikasi, fitur rollover
bersifat alternatif/opsi yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai
bagian dari inovasi yang berasal dari operator seluler dan bila
sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan segmentasi tertentu.
4. Terkait Penetapan Tarif dan Kaitannya dengan Kepentingan Masyarakat
serta Persaingan Usaha Yang Sehat
a. Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi sebagaimana telah diubah
Pasal 71 angka 2 UU CK menyatakan bahwa penetapan tarif batas
atas dan tarif batas bawah harus memperhatikan kepentingan
masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
b. penetapan tarif batas atas dan batas bawah memiliki fungsi yang
sangat strategis, yaitu untuk mencegah dua bentuk distorsi pasar
yaitu: (1) Mencegah harga terlalu tinggi (eksploitasi pasar), dan (2)
Mencegah harga terlalu rendah (predatory pricing).
c. Jika diatur secara mendalam dan rigid, termasuk di dalamnya
mewajibkan mekanisme rollover kuota dapat menyebabkan
451
terbatasnya ruang inovasi, distorsi struktur biaya dan tarif, pelaku
usaha yang memiliki kekuatan finansial kecil akan mengalami
tekanan biaya yang besar.
d. Dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga persaingan usaha
yang sehat, dan menjamin keberlangsungan layanan kepada
masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) PM Kominfo
No. 5 Tahun 2021 maka Direktur Jenderal melakukan pengawasan
dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
5. Terkait Tranparansi kepada Pelanggan
a. Prinsip transparansi informasi kepada konsumen merupakan salah
satu
kewajiban
yang
harus
dipenuhi oleh
penyelenggara
telekomunikasi.
b. Pemerintah telah memberikan ketentuan yang mewajibkan
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk memberikan informasi
mengenai skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak
menyesatkan, dan transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 79
PM Kominfo No. 5 Tahun 2021.
c. Persoalan implementasi kewajiban transparansi pada level praktik
penyelenggara, bukan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 28
UU
Telekomunikasi.
Kewajiban
transparansi
penyelenggara
terhadap konsumen telah diatur secara komprehensif dalam Pasal
4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
d. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif terhadap
pelanggaran prinsip tranparansi sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 228 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021.
6. Terkait Batas Minimum Penggunaan Internet
a. Perlindungan anak di ruang digital diatur dalam kerangka hukum
tersendiri, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11
452
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta
perubahannya (UU ITE), serta turunan dari UU ITE.
b. Praktik di negara lain mengenai pembatasan akses internet untuk
anak umumnya tidak menggunakan pendekatan kuota minimum
dalam pengertian yang sama dengan tarif telekomunikasi.
Pendekatan yang lebih umum dianut adalah pembatasan akses
berdasarkan platform dan konten.
7. Terkait Praktik Rollover di Negara Lain dan Keberadaan Lembaga Audit
a. Terdapat variasi praktik yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi
sesuai dengan struktur pasar telekomunikasi, tingkat kompetisi, dan
paradigma regulasi yang dianut.
b. tidak terdapat satu model tunggal yang dianut secara universal, dan
masing- masing negara melakukan pilihan kebijakan yang berbeda
berdasarkan kondisi dan paradigma regulasi yang dipilih oleh
pembentuk undang-undang masing-masing.
c. Dalam kerangka regulasi sektor telekomunikasi Indonesia tidak
terdapat satu lembaga tunggal yang dibentuk secara khusus untuk
tujuan tersebut.
d. Pengawasan dan pengendalian Pemerintah atas besaran tarif
penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilakukan
melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator
sektoral, dengan fokus pada kepatuhan terhadap kerangka regulasi
yang berlaku, antara lain kepatuhan terhadap penerapan formula
tarif, transparansi informasi kepada konsumen, dan penanganan
pengaduan konsumen.
H. TANGGAPAN
TERHADAP
HASIL
KESEPAKATAN
ASOSIASI
PENYELENGARAAN TELEKOMUNIKASI SELURUH INDONESIA (ATSI)
DENGAN SELURUH OPERATOR SELULER
Adapun dalam rangka pemeriksaan permohonan, Mahkamah Konstitusi
telah mengundang dan meminta keterangan dari Pihak Terkait yaitu Asosiasi
Penyelengaraan Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).
Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi, ATSI bersama Penyelenggara Telekomunikasi
453
Seluler (Operator Seluler), yaitu PT. Indosat, PT. Telekomunikasi Seluler, PT.
XLSmart, telah menyampaikan komitmen bersama dalam persidangan
tanggal 18 Juni 2026, yang pada intinya sebagai berikut:
1. ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan
mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang
dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan di antara paket jasa
layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (rollover,
non-rollover, maupun dengan inovasi layanan lainnya). Dengan
tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat
memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan,
dan pola penggunaannya masing-masing.
2. ATSI dan Operator Seluler telah menyediakan dan akan terus
meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada
pelanggan, antara lain melalui penyampaian informasi produk jasa
layanan internet yang lebih sederhana, dan mudah dipahami, serta
penyediaan kanal atau media informasi yang memudahkan pelanggan
memantau penggunaan dan sisa kuota jasa layanan internet yang telah
dipilihnya.
3. ATSI dan Operator Seluler akan terus memperkuat upaya perlindungan
hak pelanggan, termasuk melalui optimalisasi mekanisme penanganan
pengaduan pelanggan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang
disediakan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman
pelanggan, sekaligus menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan.
4. Kerangka regulasi dan kebijakan berlaku terkait jasa layanan internet,
pada prinsipnya juga turut mengakomodasi keseimbangan antara
kepentingan
pelanggan,
kualitas
layanan,
dan
keberlanjutan
penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Keseimbangan tersebut,
penting untuk dijaga dan selalu dipertimbangkan agar seluruh lapisan
masyarakat terus dapat menikmati layanan yang terjangkau (inklusif),
dan berkualitas, sekaligus memastikan tersedianya ruang bagi Operator
Seluler untuk terus beroperasi, melakukan inovasi, serta meningkatkan
investasi dalam pembangunan jaringan, peningkatan kapasitas, dan
perluasan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
454
5. ATSI dan Operator Seluler senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan
menelaah secara bersama dengan dengan Pemerintah atau regulator,
masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, dan
pemangku kepentingan lainnya dari waktu ke waktu, guna memastikan
aspek perlindungan hak pelanggan yang sejalan dengan karakteristik
layanan internet, serta berkelanjutan industri telekomunikasi nasional.
Dalam semangat tersebut, ATSI dan Operator Seluler juga terus
mengeksplorasi berbagai inovasi layanan, dan dapat memberikan nilai
tambah, dan fleksibilitas yang lebih baik bagi pelanggan dan
keberlanjutan industri sesuai dengan pengembangan teknologi yang
ada.
Bahwa terhadap komitmen yang disampaikan oleh ATSI dan Operator
Seluler dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dengan ini
memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Pemerintah mengapresiasi kesepakatan ATSI dengan Operator
Seluler yang disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal
18 Juni 2026 mengenai isu kuota hangus. Kesepakatan yang dicapai
menunjukkan komitmen industri telekomunikasi nasional dalam
mematuhi regulasi serta menempatkan pelindungan konsumen
sebagai prioritas utama. Selain itu, komitmen tersebut telah menjawab
substansi atau keluhan Para Pemohon 273 dan Pemohon 33 berkaitan
dengan layanan rollover dan sisa kuota internet. Yang mana hal
tersebut akan menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi dalam memutuskan perkara a quo.
2. Bahwa Operator Seluler telah menyediakan berbagai variasi model
layanan kepada masyarakat, termasuk layanan pasca bayar, kuota
rollover, kuota non rollover, dan berbagai bentuk layanan lainnya. Hal
ini menunjukan bahwa mekanisme pasar dan inovasi industri
sesungguhnya telah berjalan secara dinamis dalam merespons
kebutuhan masyarakat tanpa harus dipaksakan secara seragam
melalui norma di dalam Undang-Undang. Keberadaan layanan kuota
rollover yang telah berkembang di industri telekomunikasi justru
membuktikan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki
455
ruang inovasi untuk menghadirkan layanan yang lebih fleksibel sesuai
dengan kebutuhan konsumen.
3. Dalam rangka mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan
konsumen, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan
layanan telekomunikasi, Pemerintah akan melakukan pembaharuan
regulasi dan kebijakan dalam tataran teknis yang lebih memberikan
pemenuhan kepentingan konsumen jasa telekomunikasi.
4. Selanjutnya Pemerintah juga akan terus melaksanakan fungsi
pengawasan dan pengendalian terkait pemenuhan komitmen yang
disampaikan oleh ATSI dan Operator Seluler, khususnya terkait
pemenuhan kualitas layanan, keterbukaan informasi layanan,
penyelesaian pengaduan konsumen dan perluasan layanan dari
Operator Seluler.
I.
TANGGAPAN TERHADAP AHLI PARA PEMOHON 273 DR. RAHMAT DWI
PUTRANTO, S.H., M.H.
1) Bahwa Pemerintah menghargai dan mengapresiasi perspektif akademis
yang disampaikan Ahli mengenai pentingnya perlindungan masyarakat
dalam ekosistem digital. Namun demikian, keterangan Ahli secara
keseluruhan bersifat konseptual-filosofis (das sollen) mengenai
bagaimana idealnya hukum teknologi diperkuat ke depan (ius
constituendum), dan tidak menunjukkan pertentangan konkret antara
rumusan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 UU
Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) maupun Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI 1945 sebagaimana didalilkan Para Pemohon 273 (hukum
yang berlaku saat ini/ius constitutum).
2) Bahwa sepanjang keterangan Ahli, tidak terdapat satu pun bagian yang
menguraikan secara spesifik rumusan Pasal 71 angka 2 UU 6/2023
yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ahli hanya mengemukakan
bahwa persoalan kuota internet “penting untuk diatur” dan “harus masuk
diatur dalam norma positif”, tanpa menjelaskan bagian mana dari norma
a quo yang secara konstitusional cacat, sehingga keterangan Ahli lebih
tepat dikualifikasikan sebagai usulan kebijakan hukum (legal policy
recommendation) mengenai perlunya norma tambahan yang lebih
456
protektif, bukan sebagai pembuktian pertentangan norma dengan UUD
NRI 1945.
3) Bahwa justru jawaban Ahli sendiri dalam sesi tanya jawab,
sebagaimana dikutip:
“Tapi yang menjadi concern dari saya adalah bagaimana kita bisa
menaruh ini, menempatkan situasi ini ke dalam norma positif yang
menjadi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya terkait
dengan pulsa yang mereka telah beli, mereka telah miliki, dan mereka
bisa pakai hingga habis. Ini kan sebenarnya tinggal kita atur lebih dalam
lagi, lebih teknis lagi.”
justru mengkonfirmasi dan memperkuat dalil Pemerintah sebagaimana
diuraikan pada Kesimpulan ini, yaitu bahwa pengaturan teknis
mengenai kuota dan rollover dapat dan lazimnya diletakkan pada
peraturan
pelaksana
melalui
teknik
pendelegasian
(delegated
legislation) dengan teknik legal drafting yang membuka ruang
pengaturan lebih lanjut, sebagaimana secara faktual telah dilakukan
Pemerintah melalui PP 46/2021 dan PM Kominfo 5/2021. Dengan
demikian, tidak terdapat keharusan konstitusional bagi Pasal 71 angka
2 UU 6/2023 untuk secara eksplisit mengatur mekanisme rollover pada
tingkat undang-undang.
4) “Asimetri teknologi” yang dikemukakan Ahli merupakan gejala umum
yang lazim ditemukan dalam hampir seluruh hubungan hukum antara
penyedia jasa berbasis teknologi dan penggunanya (termasuk pada
layanan keuangan digital, transportasi daring, dan perdagangan
elektronik), dan bukan merupakan kondisi yang unik atau eksklusif pada
sektor telekomunikasi. Ketimpangan informasi dan penguasaan
teknologi tersebut telah dan terus dimitigasi Pemerintah melalui
instrumen
hukum
perlindungan
konsumen
(UU
Perlindungan
Konsumen), kewajiban transparansi (Pasal 79 PM Kominfo 5/2021), dan
pengawasan sektoral (Pasal 83 PM Kominfo 5/2021) sehingga tidak
serta-merta menjadikan norma Pasal 71 angka 2 UU 6/2023
inkonstitusional.
5) Bahwa pendapat ahli mengenai “teknologi hukum sebagai pilar keempat
457
sistem hukum” dan teori Lex Informatica merupakan pandangan
akademis individual Ahli yang belum menjadi doktrin hukum tata negara
yang diterima secara umum dan digunakan sebagai batu uji
konstitusionalitas dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sehingga
tidak dapat dijadikan dasar pengujian norma dalam perkara a quo, yang
batu ujinya secara formal terbatas pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon Perkara
273 sendiri.
6) Bahwa dalam persidangan, Pemerintah juga telah mempertanyakan
secara langsung kepada Ahli Para Pemohon 273 mengenai potensi
rigiditas regulasi yang menyebabkan sulit untuk menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi apabila seluruh aspek teknis penyelenggaraan
telekomunikasi dimasukkan ke dalam undang-undang. Terhadap
pertanyaan tersebut, Ahli Pemohon pada pokoknya menyatakan
kekhawatiran Pemerintah mengenai rigiditas regulasi sebagai pendapat
yang “overthinking atau keliru”, karena menurut Ahli Pemohon
pengaturan mengenai rollover kuota, pulsa, dan penggunaan layanan
internet tetap dapat dimasukkan ke dalam undang-undang dengan
teknik legal drafting yang membuka ruang pengaturan lebih lanjut dalam
peraturan pelaksana.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa
keterangan Ahli Para Pemohon 273 tidak mendukung dalil pemohon
tentang adanya pertentangan norma a quo dengan UUD NRI 1945,
melainkan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai masa berlaku dan
mekanisme rollover kuota merupakan materi muatan yang tepat untuk
diatur pada tingkat peraturan pelaksana sesuai kebutuhan dan dinamika
industri telekomunikasi yang terus berkembang, bukan pada tingkat
undang-undang yang bersifat pokok, strategis, dan kerangka umum
sebagaimana telah diuraikan pada Kesimpulan ini. Sehubungan dengan
argumentasi Ahli Para Pemohon 273 seolah-olah menempatkan teknik
legal drafting sebagai solusi universal atas dinamika teknologi merupakan
pendekatan yang tidak realistis dalam tata kelola regulasi modern.
J. KETERANGAN AHLI PEMERINTAH DR. IR. AGUNG HARSOYO, M.SC.,
458
M.ENG
Pemerintah telah mengajukan 1 (satu) Ahli yaitu Dr. Ir. Agung Harsoyo,
M.Sc., M.Eng, yang dihadirkan pada persidangan tanggal 29 Juni 2026,
yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa apabila seluruh rangkaian norma hukum, praktik industri,
kepentingan konsumen, dan peran negara dilihat secara utuh, praktik
penyelenggaraan layanan internet seluler yang berlangsung selama ini
menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah melaksanakan
kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang dan pada saat yang
sama memperoleh manfaat yang sah sesuai dengan perannya masing-
masing, sehingga tidak terdapat hubungan yang bersifat eksploitatif,
melainkan
hubungan
yang
bersifat
timbal
balik
dan
saling
menguntungkan (mutual benefit).
2) Bahwa negara selaku regulator, telah melaksanakan kewajibannya.
Undang-Undang Telekomunikasi tidak memerintahkan Pemerintah
untuk merancang setiap paket layanan yang dijual oleh operator,
melainkan memerintahkan Pemerintah untuk membentuk kerangka
regulasi, mengatur formula tarif, melindungi konsumen, mengawasi
penyelenggaraan telekomunikasi, dan menjaga persaingan yang sehat,
yang telah dilaksanakan antara lain melalui PP 46/2021, PM Kominfo
5/2021, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576
Tahun 2022.
3) Bahwa
Pasal
3
UU
Telekomunikasi
memerintahkan
negara
menyelenggarakan telekomunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi, dan
mendukung kegiatan pemerintahan, sehingga regulasi harus menjaga
keseimbangan antara kepentingan konsumen, keberlanjutan industri,
dan kepentingan nasional; pengaturan tarif berdasarkan formula
maupun keberagaman jenis layanan (pascabayar, kuota berbatas
waktu, rollover) merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.
4) Bahwa operator telah melaksanakan kewajibannya, yaitu membangun
jaringan, memperluas cakupan layanan, meningkatkan kapasitas,
menyediakan berbagai pilihan produk layanan, menyampaikan syarat
459
dan ketentuan layanan, melaporkan tarif kepada Pemerintah selaku
regulator, dan berkompetisi menawarkan layanan yang semakin baik
dan terjangkau, termasuk memenuhi kewajiban layanan universal
(Universal Service Obligation/USO) berupa meaningful coverage dan
wilayah 3T serta pembayaran BHP USO, sekalipun pembangunan pada
titik-titik dimaksud tidak memberikan keuntungan bagi operator.
5) Bahwa keberagaman paket layanan, baik pascabayar, prabayar, paket
berbatas waktu, maupun rollover, merupakan instrumen revenue
assurance yang menjaga keberlanjutan ekosistem telekomunikasi
nasional, bukan mekanisme untuk memindahkan manfaat dari
konsumen kepada operator; terdapat hubungan kausal mulai dari
revenue assurance yang diperoleh operator, yang menghasilkan
sustainability, kemampuan investasi kembali, peningkatan kualitas
jaringan, hingga pada akhirnya bermuara pada customer protection.
6) Bahwa konsumen telah memperoleh haknya, berupa akses komunikasi,
akses internet, pilihan layanan yang beragam, informasi dan kepastian
mengenai tarif, transparansi syarat layanan, serta kebebasan memilih
produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, sehingga
perlindungan konsumen telah dijalankan melalui transparansi dan
kebebasan memilih, sekalipun tetap terbuka ruang untuk meningkatkan
pelindungan konsumen baik dari sisi transparansi maupun variasi
pilihan layanan.
7) Bahwa fakta empiris menunjukkan tidak terdapat kerugian sistemik bagi
konsumen. Apabila suatu sistem benar-benar merugikan konsumen
secara struktural, akan timbul gejala yang jelas, seperti harga yang terus
meningkat, pilihan layanan yang semakin sedikit, penetrasi layanan
yang menurun, kualitas layanan yang memburuk, atau terjadinya
kegagalan pasar. Sebaliknya, data antara lain dari APJI menunjukkan
bahwa jumlah pengguna internet, kapasitas jaringan, cakupan wilayah
yang terlayani, dan pilihan layanan di Indonesia justru terus meningkat,
sementara biaya akses internet menjadi semakin terjangkau.
8) Bahwa
diukur
berdasarkan
asas-asas
dalam
Pasal
2
UU
Telekomunikasi, yaitu asas manfaat (masyarakat telah memperoleh
460
akses digital yang luas dan terjangkau), asas adil dan merata (berbagai
segmen masyarakat telah dapat memilih layanan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya), dan asas kepastian hukum (hak,
kewajiban, harga, dan syarat layanan disampaikan secara transparan),
Ahli menyimpulkan bahwa negara telah melaksanakan kewajiban
regulasinya, operator telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan
layanannya, dan konsumen telah memperoleh haknya berupa akses,
informasi, serta kebebasan memilih, sehingga praktik yang berjalan
selama ini merupakan keseimbangan hak dan kewajiban yang
menghasilkan manfaat bersama (value co-creation) bagi konsumen,
industri, dan negara, bukan hubungan yang merugikan salah satu pihak.
9) Bahwa terkait dengan mekanisme pengaturan industri telekomunikasi,
regulator selalu menyeimbangkan kepentingan tiga pihak sekaligus,
yaitu kepentingan subscriber atau konsumen, kepentingan industri dan
kepentingan pemerintah sekaligus.
10) Bahwa pelanggan prabayar memiliki karakteristik pendapatan yang
terbatas dan tidak stabil, preferensi untuk mengontrol biaya, pola
konsumsi yang tidak kontinu, serta sensitivitas terhadap harga nominal,
yang menjadi dasar Pemerintah menyusun formula tarif sebagai alat
kontrol terhadap industri; dan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi
menganut
prinsip
cost-based,
yaitu
industri
wajib
mempertanggungjawabkan bahwa tarif yang dikenakan kepada
konsumen telah mencerminkan biaya yang dikeluarkan ditambah
keuntungan yang wajar.
11) Bahwa
Ahli
menegaskan
keseimbangan
pengaturan
industri
telekomunikasi dimaksud bersifat substansial.
12) Bahwa secara logika konsumen memilih paket layanan sesuai dengan
kebutuhannya dari pilihan yang tersedia secara luas, sehingga apabila
terdapat kuota yang berlebih atau tidak terpakai, hal tersebut pada
hakikatnya menunjukkan bahwa konsumen memilih paket yang tidak
sesuai dengan kebutuhannya, bukan menunjukkan adanya cacat
struktural dalam sistem layanan itu sendiri.
461
13) Bahwa Keterangan Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng sejalan
dengan pernyataan Pihak Terkait dari Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) yang disampaikan dalam sidang pada tanggal 18 Juni
2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlindungan konsumen
tidak harus diwujudkan melalui satu model yang seragam bagi seluruh
operator dan seluruh jenis paket, namun harus tersedia mekanisme
yang proporsional dan tidak merugikan konsumen.
14) Bahwa pendapat Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng pada angka
7) di atas, sejalan dengan pernyataan Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI), yang pada pokoknya menyatakan sebelum adanya
perkara a quo, isu kuota hangus bukan merupakan isu yang dominan di
YLKI. Pengaduan lebih banyak diterima di YLKI di sektor telekomunikasi
berkaitan dengan jaringan internet yang bermasalah, berhenti
berlangganan, maupun juga pulsa yang sering tersedot atau berkurang
tanpa sepengetahuan konsumen. YLKI menyatakan hanya menerima 1
(satu) pengaduan terkait kuota hangus yang diterima tanggal 24
November 2025 (sebelum adanya permohonan a quo), oleh karena itu
dikarenakan pengaduan masih berdiri sendiri dan belum menunjukkan
adanya pola permasalahan yang berulang, maka YLKI belum
memandang
sebagai
persoalan
yang
bersifat
sistemik
yang
memerlukan advokasi kebijakan secara khusus.
Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng,
Pemerintah sependapat dengan keterangan Ahli yang telah menunjukkan
secara jelas tentang penyelenggaraan layanan telekomunikasi saat ini yang
telah memenuhi asas manfaat, asas keadilan dan pemerataan, asas
kepastian hukum, serta prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara
konsumen dengan operator seluler dan negara. Hal ini bersesuaian dengan
apa yang telah disampaikan Pemerintah pada Keterangan Presiden dan
Keterangan Tambahan Presiden yang telah diserahkan ke Mahkamah
Konstitusi.
III. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik
462
Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian
(constitusional review) Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara 273/PUU-XXIII/2025 dan
Pemohon Perkara 33/PUU-XXIV/2026 tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standing);
3. Menolak permohonan Para Pemohon Perkara 273/PUU-XXIII/2025 dan
Pemohon Perkara 33/PUU-XXIV/2026 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak bertentangan dengan
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia,
kami ucapkan terima kasih.
3)
KESIMPULAN PIHAK TERKAIT ATSI:
A. KESIMPULAN DALAM EKSEPSI
A.1. Para Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal
Standing)
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang
463
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) jo. Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2025 tentangTata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (“PMK No. 7/2025”), telah diatur bahwa yang
memiliki kualifikasi mengajukan permohonan pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI 1945, yaitu pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (“Perppu”).
2.
Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7/2025 jo. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007, serta putusan-putusan setelahnya telah memberikan
pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud
dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu
norma undang-undang atau Perppu itu. Dari pengertian dan
batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan
“kerugian
konstitusional”,
berdasarkan
pemeriksaan
persidangan
perkara
a
quo,
Para
Pemohon
tidak
terkualifikasi memenuhi aspek kerugian konstitusional
sebagaimana secara kumulatif ditentukan di atas dan oleh
karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
3.
Dalam pemeriksaan perkara a quo, telah menjadi suatu fakta
persidangan yang diketahui dan dipahami bersama bahwasanya
hal yang hendak dimohonkan oleh Para Pemohon ialah tersedia
paket/kuota jasa layanan internet dengan fitur akumulasi (roll-
over).
Merujuk
pada
Keterangan-Keterangan
(beserta
lampirannya) dari Pihak Terkait, yakni ATSI, Telkomsel, Indosat,
dan XLSMART vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT - 20A s.d.
PT – 20P vide Hasil Diskusi/Pandangan Bersama ATSI dan
Operator Seluler yang dibacakan pada sidang tanggal 18 Juni
2026 vide Keterangan Ahli Presiden - Dr. Agung Harsoyo, S.T.,
M.Sc., M.Eng. (“Ahli Presiden - Dr. Agung Harsoyo”) dan
464
Keterangan Ahli Pihak Terkait ATSI Prof. Dr. Danrivanto
Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law, FCBArb., FIIArb (“Ahli Pihak
Terkait ATSI - Prof. Danrivanto”) telah terbukti bahwasanya
paket/kuota jasa layanan internet dengan fitur akumulasi (roll-
over) telah disediakan oleh seluruh Operator Seluler di Indonesia
jauh hari sebelum Permohonan Para Pemohon diregistrasi dan
diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks itu, maka
relevan untuk merujuk pada penjelasan Ahli Pihak Terkait ATSI -
Prof. Danrivanto dalam affidavit-nya (disampaikan kepada
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2026 bersamaan
dengan pengajuan Kesimpulan ini) bahwasanya:
“Teori Hukum Acara Konstitusional memberikan pengertian
bahwa suatu permohonan pengujian undang-undang yang
substansi tuntutannya telah terpenuhi secara faktual melalui
mekanisme
pasar
atau
regulasi
yang
berjalan,
dapat
dikualifikasikan
kehilangan
relevansi
objek
perkara
(mootness/loss of subject matter) sebagaimana dikenal dalam
doktrin justiciability Hukum Tata Negara Komparatif (U.S.
Supreme Court terkait case or controversy requirement).
Sebagaimana fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan
perkara
a
quo
bahwa
produk-produk
dengan
fitur
akumulasi/rollover (Telkomsel "Simpati Terbaik Untukmu," XL
“Bebas Puas," Indosat "Freedom Combo" dan "Freedom U,"
serta Axis "Bronet Rollover") telah tersedia secara faktual di
pasaran sejak sebelum perkara a quo diajukan. Fakta-fakta
dimaksud secara kondisi logis yuridis diperoleh pemahaman
bahwa sejatinya esensi tuntutan konstitusional Para Pemohon
yaitu ketersediaan opsi penggunaan sisa kuota lintas periode
telah dipenuhi melalui mekanisme pasar yang justru
difasilitasi oleh “struktur regulasi tarif” yang sedang diuji
konstitusionalitasnya.”
4.
Sejalan dengan itu, keterangan Ahli Presiden - Dr. Agung
Harsoyo yang dibacakan pada sidang tanggal 29 Juni 2026
menjelaskan bahwa sejatinya pelanggan pada dasarnya memiliki
berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masingnya (roll-over,
non-roll-over, ataupun inovasi paket jasa layanan internet
lainnya). Adapun dalam konteks masih terdapat Permohonan dari
Para Pemohon dalam perkara a quo merupakan akibat dari
pelanggan yang justru memilih paket jasa layanan internet
465
dengan variabel (kapasitas/volume ataupun waktu) yang tidak
sesuai dengan kebutuhannya sehingga mungkin saja ada
sebagian kuota jasa layanan internet tidak dimanfaatkan.
Hal ini juga menunjukkan bahwasanya keberlakuan Pasal 28
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana
telah diubah dengan Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang ("UU Telekomunikasi") tidak
memiliki hubungan kausalitas dan tidak menjadikan adanya
kerugian konstitusional Para Pemohon dalam perkara a quo.
5.
Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi yang menjadi Objek
Permohonan,
baik
berdasarkan
alasan
pembentukan
(kajian/naskah akademik), rumusan, ataupun sistematikanya
memang
tidak
diperuntukkan
untuk
mengatur
hal-hal
sebagaimana tafsiran atau kehendak Para Pemohon. Materi
muatan dan sistematika Pasal 28 UU Telekomunikasi mengatur
mengenai
besaran
tarif
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang ditetapkan
berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal
mana relevan dengan penetapan tarif berdasarkan formula
dimaksud, Pemerintah Pusat dapat pula menetapkan tarif batas
atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
Lebih lanjut, aturan lebih teknis dan lengkap berkenaan hal
tersebut telah pula tersedia secara berjenjang hierarkinya (sesuai
materi muatannya) pada tingkat peraturan pemerintah, peraturan
menteri, dan surat keputusan menteri (vide Bukti Surat dengan
Kode Bukti PT – 11, PT – 15A s.d. PT – 15E, Keterangan-
Keterangan Presiden, dan Keterangan-Keterangan DPR RI
dalam perkara a quo).
466
6.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon
terbukti tidak memenuhi aspek adanya kerugian konstitusional
yang memberikan kedudukan hukum (legal standing) atas dirinya
masing-masing. Oleh karena itu, telah terdapat dasar dan alasan
hukum yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan
Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
A.2 Permohonan Para Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur
Libel)
7.
Pasal 68 PMK No. 7/2025 telah memberikan kewenangan
kepada
Mahkamah
Konstitusi
untuk
menyatakan
suatu
permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan lebih lanjut
memutuskan bahwasanya suatu permohonan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard).
8.
Setelah membaca Permohonan Para Pemohon beserta fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa
Permohonan Para Pemohon a quo tidak menguraikan
kausalitas dan alasan-alasan berkenaan keberlakuan norma
Pasal 28 UU Telekomunikasi yang terbukti substansinya
merupakan
pengaturan/regulasi
atas
tarif,
bukan
pengaturan/regulasi
atas
jenis-jenis
paket/kuota
jasa
layanan internet. Namun demikian, dalam positanya, justru
Para Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan yang
menjelaskan mengenai “besaran tarif”, “formula”, dan “tarif
batas atas dan batas bawah” yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sehingga kemudian “besaran tarif”,
“formula”, dan “tarif batas atas dan batas bawah” itu
bertentangan dengan UUD NRI 1945 (vide Bukti Surat
dengan Kode Bukti PT – 11, PT – 15A s.d. PT – 15E,
Keterangan-Keterangan
Presiden,
dan
Keterangan-
Keterangan DPR RI dalam perkara a quo).
9.
Merujuk pada Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (“DPR RI”) yang dibacakan dalam persidangan tanggal
467
4 Maret 2026, pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan
Para Pemohon tidak berada atau bukan mengenai pengaturan
formula tarif maupun tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi. Baik
ditinjau dari aspek sejarah pembentukan, naskah akademik,
rumusan, dan implementasinya, Keterangan-keterangan dari
DPR itu dan begitu juga dengan Keterangan Presiden yang pada
pokoknya
menjelaskan
bahwasanya
Pasal
28
UU
Telekomunikasi merupakan regulasi mengenai tarif bukan
mengenai hal-hal yang dijelaskan pada bagian posita ataupun
petitum Para Pemohon. Itu pula yang menjadi alasan
bahwasanya keberlakuan Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak
menghalangi/membatasi/menghambat kehadiran paket/jasa
layanan
internet
dengan
fitur
akumulasi
(roll-over)
sebagaimana secara faktual telah tersedia di pasar (market).
10. Pada pemeriksaan-pemeriksaan pendahuluan yang lalu (vide
Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026 dan Risalah Sidang
tanggal 28 Januari 2026), Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi telah memberikan nasihat-nasihat untuk memperjelas
dan mengelaborasi berkenaan hal ini agar permohonan tidak
menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel). Namun demikian,
dalam Perbaikan Permohonan Para Pemohon, kami tidak
menemukan adanya penjelasan ataupun elaborasi yang
demikian itu. Dalam pemeriksaan persidangan juga tidak pernah
tersedia argumentasi dan pembuktian yang mengelaborasi dan
membuktikan mengenai keberlakuan dan rumusan norma Pasal
28
UU Telekomunikasi.
Namun,
Para
Pemohon
justru
mempersoalkan hal-hal yang berkenaan dengan fitur paket/kuota
jasa layanan internet (dalam hal ini yang dikehendaki oleh Para
Pemohon fitur akumulasi (roll-over)).
11. Bahwa hal tersebut membuktikan telah terdapat dasar dan alasan
hukum yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan
468
Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
B. KESIMPULAN DALAM POKOK PERMOHONAN
B.1. Penyelenggaraan Internet Seluler Berbasis pada Layanan dengan
Kerangka (Framework) Kontraktual – Jasa Bukan Jual Beli Barang
serta Hak Akses pada Jaringan Internet Seluler yang Berbasis
pada Hubungan Kontraktual - Jasa Tersebut Tidak Dapat
Dikategorikan sebagai Hak Milik
12. Berdasarkan pemeriksaan persidangan perkara a quo, telah
terbukti
bahwasanya
terdapat
kesalahpahaman
ataupun
ketidaktahuan Para Pemohon yang menganggap bahwasanya
paket/kuota jasa layanan internet seluler diperoleh berdasarkan
jual beli atas suatu barang dan kemudian dapat dikategorikan
sebagai hak milik seperti layaknya jual beli energi listrik.
13. Sebagaimana
telah
secara
konsisten
menjadi
fakta
persidangan melalui Keterangan-Keterangan Pihak Terkait
ATSI, Pihak Terkait Telkomsel, Pihak Terkait Indosat, Pihak
Terkait XLSMART, Keterangan Presiden, dan Keterangan
DPR bahwasanya paket/kuota jasa layanan internet berbasis
pada layanan dengan kerangka (framework) kontraktual
sektor jasa, bukan jual beli barang serta tidak dapat
dikategorikan sebagai hak milik. Hal ini sejalan pula dengan
konsepsi dan norma yang diatur dalam UU Telekomunikasi
yang bersifat universal berlaku di berbagai negara dunia.
14. Jasa layanan internet yang berbasis pada layanan dengan
kerangka (framework) kontraktual sektor jasa merupakan
karakter yang bersifat universal dan sejalan dengan standar dan
pedoman/regulasi (guidance) yang diterbitkan oleh International
Telecommunication Union (“ITU”) dan World Trade Organization
(“WTO”) (vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT-11, PT-12A s.d.
12D, PT-13, PT-14, PT-15A s.d. 15I, dan PT-16A s.d. 16C). Dalam
standar dan pedoman/regulasi (guidance) tersebut, layanan
internet tidak diperlakukan sebagai jual beli barang dan tidak
dikonsepsikan sebagai hak milik mengingat karakter (nature)-nya
469
yang khusus dan karenanya tidak dapat dikonsepsikan sebagai
jual beli barang dan hak milik, seperti misalnya energi listrik.
Hal ini tidak terlepas dari penyelenggaraan jasa layanan internet
seluler yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang
kedaulatan dan alokasi penggunaannya terbatas dan senantiasa
dialokasikan oleh negara untuk batas-batas waktu tertentu
(melalui pemberian izin) (vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT-
15A, PT-15B, dan PT-15F). Dengan demikian, kapasitas jaringan
internet yang menggunakan spektrum frekuensi radio berdimensi
publik sehingga tidak bisa dijadikan berdimensi privat (hak milik)
sebagaimana kekeliruan atau ketidaktahuan pemahaman Para
Pemohon. Kapasitas jaringan internet bersifat terbatas dan
berdimensi publik sehingga pengelolaan dan distribusinya wajib
secara proporsional, inklusif, dan memberikan kepastian
pengelolaan jaringan guna memenuhi seluruh kebutuhan
masyarakat secara luas dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat dengan disertai kualitas layanan yang optimal.
15. Pemahaman tersebut sejalan dengan Keterangan Presiden
yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Februari 2026
yang
menerangkan
bahwa
hubungan
hukum
antara
penyelenggara
telekomunikasi (Operator
Seluler)
dan
pelanggan
pada
hakikatnya
merupakan
hubungan
penyediaan jasa (service provision), bukan hubungan
hukum jual beli barang. Dalam hubungan hukum tersebut,
pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan merupakan imbalan
(counter-performance) untuk memperoleh hak mengakses
jaringan telekomunikasi dengan volume dan jangka waktu
tertentu sebagaimana dipilih oleh pelanggan itu sendiri.
16. Ahli Pihak Terkait ATSI - Prof. Danrivanto dalam affidavit-nya
menjelaskan bahwasanya:
“Kedua, Jasa Internet Bukan Barang dan Bukan Hak Milik.
Bahwa melalui pemahaman dari Teori Hak Milik Klasikal dari
Locke yang mensyaratkan pencampuran kerja ke objek bebas,
470
maupun Hegel yang mensyaratkan sifat permanen, eksklusif, dan
bebas dialihkan. Maka kuota internet tidak memenuhi satu pun
unsur tersebut. Demikian pula dari konstruksi Pasal 570
KUHPerdata, bahwa kuota internet (i) tidak dapat dikuasai penuh;
(ii) tidak bebas dialihkan; dan (iii) berakhirnya hak akses bukan
pencabutan
sepihak,
melainkan
pelaksanaan
kontraktual
konsensual yang telah disepakati sejak awal. Sehingga
paradigma hukum yang tepat untuk menjamin keterjangkauan
layanan internet ini bukanlah memaksakan konstruksi hak milik
yang secara hakikatnya tidak sesuai, melainkan instrumen
pelayanan universal yang sudah diatur dalam Pasal 16 UU
Telekomunikasi 1999.
Konstruksi dari Hukum Telekomunikasi memberikan cerminan
dari sifat hakiki layanan internet sebagai jasa (services) yang
bersifat temporal dan tidak berwujud. Kegagalan kuota internet
memenuhi
kualifikasi
kebendaan
ini
dengan
sendirinya
mengarahkan pada kesimpulan bahwa paradigma hukum yang
tepat untuk menjamin keterjangkauan dan aksesibilitas layanan
internet bukanlah melalui pemaksaan konstruksi hak milik
perdata yang secara doktrinal tidak sesuai, melainkan melalui
instrumen
pelayanan
universal
(Universal
Service
Obligation/USO) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU
Telekomunikasi 1999.
Instrumen USO dimaksud menjadi fundamental hukum bagi
Negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk
mereka yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
memperoleh akses layanan telekomunikasi yang layak dan
terjangkau, tanpa harus direduksi menjadi persoalan kepemilikan
privat atas kuota data. Keterkaitan antara ketidakmampuan kuota
internet sebagai objek hak milik dengan kewajiban pelayanan
universal (USO) bersifat sistemik dan komplementer, bukan
alternatif.
Jika Para Pemohon memaksakan kualifikasi hak milik atas kuota
471
internet, maka secara logika hukum justru akan timbul kontradiksi
dengan prinsip USO itu sendiri. Bahwa hak milik bersifat eksklusif
dan permanen, sedangkan instrumen USO justru memfasilitasi
adanya akses bersama (shared access) yang merata dan
berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Maka
secara ipso facto dan ipso jure instrumen USO berfungsi
sebagai negasi dari kualifikasi hak milik perdata serta sekaligus
sebagai afirmasi bahwa layanan internet adalah bagian dari
infrastruktur publik yang harus dikelola dengan prinsip keadilan
distributif dan keberlanjutan. Pada akhirnya, penegasan ini
mengembalikan persoalan pada akar konstitusionalnya, bahwa
Negara melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menguasai sumber
daya
alam
(termasuk
spektrum
frekuensi
radio)
dan
menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
bukan untuk dimiliki secara eksklusif oleh sebagian pihak
tertentu.”
17. Sektor jasa layanan internet memiliki karakternya sendiri
sebagai layanan/jasa (services) dengan basis kontraktual
yang menggunakan parameter dan volume tertentu. Dalam
pemeriksaan persidangan, telah terbukti pula bahwa jasa layanan
internet
seluler
tidak
dapat
disamakan
dengan
sektor
ketenagalistrikan. Sebagaimana keterangan Pihak Terkait PLN
pada persidangan tanggal 4 Mei 2026 yang menegaskan bahwa
kedua layanan tersebut memiliki karakteristik hukum, objek
transaksi, mekanisme teknis penyelenggaraan, serta kerangka
pengaturan yang berbeda secara mendasar. Dijelaskan oleh
Pihak Terkait PLN bahwasanya sektor tenaga listrik masuk ke
transaksi jual beli barang dan energi listrik yang diperjualbelikan
merupakan hak milik sehingga kepemilikannya tidak dapat
dibatasi dengan parameter waktu tertentu. Namun demikian,
Pihak Terkait PLN menjelaskan bahwa sektor telekomunikasi
khususnya layanan internet seluler berbeda dengan sektor
ketenagalistrikan mengingat basisnya yang merupakan
472
layanan/jasa (services) yang berbasis kontraktual yang
menerapkan parameter volume dan waktu tertentu. Atas itu,
Keterangan Pihak Terkait PLN pada tanggal 4 Mei 2026 (vide
Risalah Sidang tanggal 4 Mei 2026) berkesimpulan sebagaimana
kami kutip berikut:
“Dengan demikian, penjelasan dari sisi PLN menunjukkan
adanya perbedaan mendasar antara karakter layanan internet
yang dipersoalkan dalam perkara a quo dengan karakter token
listrik prabayar sistem ketenagalistrikan nasional. Perbedaan
tersebut terletak pada objek yang diperjualbelikan, dasar
pengaturan, mekanisme layan ... mekanisme teknis layanan,
serta implikasi fiskal dan akutansinya. Oleh sebab itu,
pemahaman terhadap token listrik prabayar perlu ditempatkan
dalam konteks hukum ketenagalistrikan yang fully regulated dan
tidak dapat dipersamakan secara sederhana dengan model
layanan berbasis masa aktif dan sektor lainnya.”
18. Dalam implementasinya, hubungan kontraktual antara pelanggan
dan Operator Seluler didahului dengan pilihan dan persetujuan
dari pelanggan terhadap syarat dan ketentuan (Terms and
Conditions (“T&C”)) yang disediakan oleh tiap-tiap Operator
Seluler dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-
undangan sektor telekomunikasi dan perlindungan konsumen
(vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT – 21A s.d. 21C).
Kebutuhan dan keberadaan parameter volume dan waktu
dimaksud pun, diakui sebagaimana Keterangan Pihak Terkait
BPKN dan YLKI pada persidangan tanggal 21 Mei 2026 dan 18
Juni 2026.
19. Hal selaras pun dijelaskan oleh Ahli yang dihadirkan oleh
Pemohon Perkara No. 273/PUU-XXIII/2025, Dr. Rachmat Dwi
Putranto, S.H., M.H. pada persidangan tanggal 29 Juni 2026,
yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika masyarakat
membeli paket/kuota jasa layanan internet, yang sesungguhnya
dipahami oleh masyarakat adalah melakukan pembayaran untuk
473
memperoleh “akses internet” yang dapat digunakan dalam
kehidupan sehari-hari. Bukan dalam konteks kebendaan untuk
menguasai atau menjadikan privat kapasitas jaringan internet.
20. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mendasarkan
permohonannya pada anggapan bahwa paket/kuota jasa
layanan internet seluler merupakan objek jual beli yang
melahirkan hak milik (kebendaan) merupakan pemahaman yang
berdasarkan pemeriksaan persidangan a quo terbukti keliru. Atas
dasar itu, sudah layak dan patut agar Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia menolak Permohonan Para Pemohon untuk
seluruhnya.
B.2. Regulasi dan Teknis Penyelenggaraan Jasa Layanan Internet
Seluler Harus Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan
Pelanggan,
Kualitas
Layanan,
dan
Keberlanjutan
Penyelenggaraan Telekomunikasi
21.
Pada pemeriksaan persidangan a quo, telah terungkap dan
terbukti sehingga menjadi pemahaman bersama bahwasanya
penyelenggaraan sektor telekomunikasi bersifat padat modal
(capital intensive industry), berdimensi publik, dan menuntut
pemenuhan jasa layanan internet pada area-area yang tidak
komersial bahkan cenderung memberikan beban kepada
Operator-Operator Seluler. Hal ini merupakan keniscayaan
mengingat internet menjadi kebutuhan dasar bagi peradaban
masyarakat saat ini. Oleh karenanya, regulasi dan teknis
penyelenggaraan jasa layanan internet harus senantiasa
menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan,
kualitas
layanan,
dan
keberlanjutan
penyelenggaraan
layanan telekomunikasi di Indonesia (vide Keterangan-
Keterangan Pihak Terkait ATSI, Pihak Terkait Telkomsel,
Pihak Terkait Indosat, Pihak Terkait XLSMART, Pihak Terkait
BPKN, Pihak Terkait YLKI, Keterangan Presiden, Keterangan
DPR, serta Bukti Surat dengan Kode Bukti PT-11, PT-14, PT-
15A s.d. 15I, PT-17, PT-18, dan PT-19).
474
22.
Merujuk pada Keterangan Ahli Presiden – Dr. Agung Harsoyo
pada persidangan tanggal 29 Juni 2026, pada pokoknya
menerangkan bahwa penyelenggaraan layanan internet seluler
merupakan suatu ekosistem yang dibangun berdasarkan
keseimbangan
hak
dan
kewajiban
seluruh
pemangku
kepentingan (value co-creation). Dalam konteks tersebut,
beliau menjelaskan bahwa keberagaman model layanan,
termasuk paket prabayar, pascabayar, paket berbatas waktu,
maupun roll-over, bukanlah mekanisme untuk mengalihkan
manfaat
dari
pelanggan
kepada
penyelenggara
telekomunikasi, melainkan merupakan instrumen untuk
menjaga keberlanjutan ekosistem telekomunikasi nasional.
Pada akhirnya, yang akan diuntungkan adalah pelanggan itu
sendiri.
Hal
ini
terbukti
pula
dengan
pencapaian
penyelenggaraan sektor telekomunikasi yang positif di Indonesia
dengan murahnya tarif, peningkatan akselerasi konektivitas
masyarakat pada jaringan internet, dan kualitas internet yang
baik (vide Bukti Surat dengan Kode Bukti PT-17, PT-18, dan PT-
19).
23.
Sejalan dengan hal tersebut, menarik untuk dicermati bahwa Dr.
Rachmat Dwi Putranto, S.H., M.H. selaku Ahli Pemohon Perkara
No. 273/PUU-XXIII/2025 pada persidangan tanggal 29 Juni 2026,
pokoknya juga menerangkan bahwa negara perlu hadir untuk
menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
perlindungan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan
layanan internet. Dengan demikian, diperlukan suatu kerangka
pengaturan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh
pemangku kepentingan secara proporsional, yaitu perlindungan
terhadap pelanggan, kepastian berusaha bagi penyelenggara
jasa telekomunikasi, serta kepentingan negara dalam menjamin
tersedianya layanan telekomunikasi yang berkualitas, merata,
dan berkelanjutan.
475
24.
Hal-hal tersebut kemudian relevan dengan Keterangan Ahli Pihak
Terkait – Prof. Danrivanto dalam affidavit-nya sebagaimana kami
kutip berikut ini:
“Ketiga, Urgensi Batasan Waktu bagi Keberlanjutan dan
Keadilan. Bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya
bersama yang dipakai dan dimanfaatkan secara serentak serta
sekaligus oleh jutaan Pengguna/Pelanggan Penyelenggaraan
Telekomunikasi. Tanpa batasan waktu dan volume maka
kapasitas jaringan akan terdistribusi secara tidak proporsional
kepada yang berdaya beli tinggi, secara ipso facto merugikan
justru yang paling membutuhkan pelindungan. Sebagaimana hal
dimaksudkan dijelaskan dalam Teori Keadilan Distributif dari
Rawls dan Teori Pengelolaan Sumber Daya Bersama dari
Ostrom. Kontekstual ini pula yang memberi Operator Seluler
kepastian tata kelola dan pendapatan untuk terus berinvestasi
membangun jaringan ke wilayah 3T yang secara ekonomi tidak
komersial. Upaya menjadikan kuota internet sebagai objek hak
milik adalah kekeliruan kategoris (category mistake) yang akan
mengganggu
keseimbangan
ekosistem
dan
industri
telekomunikasi, karena akan menempatkan kepentingan individu
di atas kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya
bersama yang terbatas. Sehingga pada gilirannya justru
mengancam akses digital yang adil dan berkelanjutan bagi
seluruh rakyat Indonesia.”
25.
Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon justru
bilamana dikabulkan atau tidak dikoreksi akan menimbulkan
persoalan konstitusional yang baru dan mengganggu
keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas
layanan,
dan
keberlanjutan
penyelenggaraan
layanan
telekomunikasi di Indonesia yang pada akhirnya akan
merugikan bangsa Indonesia dan pelanggan itu sendiri.
Alternatif
yang
lebih
pas
(terlepas
persoalan
konstitusionalitas yang menjadi Objek Permohonan Para
476
Pemohon) ialah sebagaimana saat ini telah tersedia dan
akan terus menjadi komitmen ATSI dan seluruh Operator
Seluler guna menyediakan dan mengembangkan berbagai
pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan
fleksibilitas lebih bagi pelanggan, di antaranya paket jasa
layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota
(roll-over), non-roll over, maupun dengan inovasi layanan
lainnya.
26.
Adapun
kehendak
Para
Pemohon
untuk
menerapkan
paket/kuota jasa layanan internet seluruhnya menjadi roll-over
dengan contoh-contoh paket/kuota layanan internet di beberapa
negara dunia yang dicantumkan pada Permohonan Para
Pemohon haruslah disikapi dengan cermat dan hati-hati. Hal ini
mengingat contoh-contoh paket/kuota layanan internet di
beberapa negara dunia dari Para Pemohon itu tidak serta-merta
akan mengakibatkan penyelenggaraan jasa layanan internet di
Indonesia menjadi lebih baik daripada saat ini. Contoh-contoh
yang diberikan oleh Para Pemohon itu jika diperhatikan lebih
seksama juga memiliki pembatasan-pembatasan dan harganya
jauh lebih mahal dibandingkan paket/kuota layanan internet yang
tersedia di Indonesia saat ini. Belum tentu paket/kuota layanan
internet itu dibutuhkan dan mampu diserap oleh pelanggan
internet di Indonesia yang mayoritas masih sangat terbatas daya
belinya. Bahkan cenderung sebatas menguntungkan kelompok
masyarakat yang berdaya beli tinggi sehingga mampu
menguasai kapasitas jaringan internet yang bersifat terbatas.
Mayoritas negara lain di seluruh dunia juga tidak mewajibkan roll-
over. Hal ini telah pula Pihak Terkait uraikan pada Keterangan
Pihak Terkait ATSI pada tanggal 16 April 2026 dan 4 Mei 2026
serta sampaikan pembuktiannya (vide Bukti Surat dengan Kode
Bukti PT – 20A s.d. PT – 20P).
27.
Hal-hal tersebut di atas, menjadikan sudah layak dan patut agar
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan
477
Para Pemohon untuk seluruhnya.
B.3. Pasal 28 UU Telekomunikasi Telah Selaras dengan UUD NRI 1945
28.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dari pemeriksaan
persidangan perkara a quo telah dapat dipahami bahwasanya
apa yang dikehendaki dan menjadi perhatian (concerns) Para
Pemohon tidak berada dalam ranah pengaturan yang terkandung
dalam Pasal 28 UU Telekomunikasi (Objek Permohonan Para
Pemohon). Materi muatan dan sistematika Pasal 28 UU
Telekomunikasi
mengatur
mengenai
besaran
tarif
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi
dan/atau
jasa
telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan formula yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal mana relevan dengan
penetapan tarif berdasarkan formula dimaksud, Pemerintah
Pusat dapat pula menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas
bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan
persaingan usaha yang sehat.
29.
Sebagaimana Keterangan Presiden dan DPR vide Bukti
Surat dengan Kode Bukti PT-11, PT-12A s.d. 12D, PT-13, PT-
15A s.d. PT-15I, telah terbukti bahwa tidak ada persoalan
konstitusionalitas norma Pasal 28 UU Telekomunikasi.
Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi justru menjadi
instrumen dan kontrol negara terhadap tarif sektor
telekomunikasi termasuk jasa layanan internet sehingga
senantiasa
menjaga
kepentingan
dan
perlindungan
pelanggan, kualitas layanan, praktik persaingan usaha yang
sehat, dan keberlanjutan penyelenggaraan telekomunikasi.
30.
Merujuk Keterangan Ahli Presiden – Dr. Agung Harsoyo
sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 29 Juni
2026, regulasi tarif dimaksud justru beresensi untuk melindungi
pengguna/pelanggan. Melalui Pasal 28 UU Telekomunikasi,
pembentuk undang-undang menghendaki hadirnya negara
dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam hal ini
melalui intervensi terhadap tarif. Ditambahkan oleh beliau
478
bahwasanya fakta empiris menunjukkan tidak ada kerugian
sistemik bagi pelanggan. Yang terjadi di Indonesia menunjukkan
pengguna data internet di Indonesia yang meningkat, kapasitas
jaringan meningkat, cakupan wilayah yang terlayani semakin
luas, pilihan layanan semakin banyak, inovasi produk terus
berkembang, dan biaya akses internet menjadi semakin
terjangkau. Dikatakan oleh beliau bahwa fakta tersebut
menunjukkan ekosistem yang ada telah bekerja secara efektif
dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Masih terdapat
Permohonan Para Pemohon sebatas oleh karena Para Pemohon
belum atau sebelumnya tidak memilih paket/kuota layanan
internet yang sesuai dengan kebutuhannya.
Hal ini diperjelas melalui Keterangan Ahli Pihak Terkait – Prof.
Danrivanto dalam affidavit-nya yang kami kutip sebagai berikut:
“3. Hans Kelsen dalam Teori Validitas Norma memberikan
pemahaman bahwa suatu norma hukum dinyatakan sah (valid)
apabila dibentuk sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam
hierarki (Stufenbau der Rechtsordnung). Pasal 28 Ayat (1) dan
(2) UU Telekomunikasi sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja
lahir melalui prosedur legislasi yang sah, dan secara hierarkis
tunduk
serta
tidak
bertentangan
dengan
norma
dasar
(Grundnorm) yaitu Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian dari
perspektif validitas formal maka norma a quo telah memenuhi
syarat keberlakuan hukum.
4. Namun pengujian konstitusionalitas tidak boleh berhenti pada
validitas formal semata. Gustav Radbruch mengingatkan
pentingnya tiga nilai dasar hukum yang harus berjalan secara
harmonis
yaitu
kepastian
hukum
(Rechtssicherheit),
kemanfaatan hukum (Zweckmässigkeit), dan keadilan hukum
(Gerechtigkeit). Diuji dari ketiga nilai dimaksud maka norma
Pasal 28 Ayat (2) UU Telekomunikasi 1999 justru memenuhi
keseluruhannya secara simultan yaitu (i) memberikan kepastian
hukum karena tarif ditetapkan melalui formula resmi yang
479
transparan dan dapat diprediksi; (ii) memberikan kemanfaatan
karena melindungi keberlanjutan investasi infrastruktur sekaligus
daya beli masyarakat; dan (iii) memenuhi keadilan karena
mendistribusikan kewenangan secara proporsional antara
negara, pelaku usaha, dan konsumen tanpa memihak secara
eksklusif kepada salah satu pihak.”
31.
Hal-hal tersebut di atas, menjadikan sudah layak dan patut agar
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan
Para Pemohon untuk seluruhnya.
B.4. Terlepas dari Persoalan Konstitusionalitas Norma yang Diuji, Hal-
Hal yang Menjadi Kehendak atau Perhatian (Concerns) Para
Pemohon
Telah
Teratasi
dengan
Tersedianya
Alternatif
Paket/Kuota Layanan Internet dengan Fitur Akumulasi (Roll-Over)
serta Adanya Hasil Diskusi/Pandangan Bersama antara ATSI dan
Operator Seluler yang Telah dan akan Terus Menyediakan Fitur
dan Layanan untuk Melindungi Hak-Hak Pelanggan
32.
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terlepas isu
konstitusionalitas norma sebagaimana yang menjadi objek
pengujian perkara a quo, pada persidangan perkara a quo,
atas inisiatif dan permintaan dari Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi telah pula dilakukan musyawarah antara ATSI dan
seluruh
Operator
Seluler
yang
menghasilkan
suatu
pandangan bersama yang secara pokok menyampaikan
bahwa ATSI dan seluruh Operator Seluler telah dan akan
terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan
paket jasa layanan internet yang dapat memberikan
fleksibilitas lebih bagi pelanggan, di antaranya paket jasa
layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota
(roll-over), non-roll over, maupun dengan inovasi layanan
lainnya. Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi
tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai
dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya
masing-masing (vide Hasil Diskusi ATSI dengan Operator Seluler
480
sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juni
2026 – hal mana Pihak Terkait ATSI lampirkan kembali
bersamaan dengan Kesimpulan ini dengan penyesuaian
formalitas dan pemberian meterai sesuai permintaan dari Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi). Rincian paket jasa layanan
internet dengan fitur akumulasi (roll-over) yang telah tersedia itu,
sebagaimana dimintakan oleh Mahkamah Konstitusi telah Pihak
Terkait uraikan dalam Keterangan Tambahan Pihak Terkait ATSI
tanggal 29 Juni 2026, di antaranya berupa paket/kuota Simpati
Terbaik Untukmu dari Telkomsel, Always On (AON), Freedom U,
dan Freedom Combo dari Indosat; Xtra Combo Plus, Xtra Combo
VIP, Ultra 5G+, Xtra Combo Flex, dan Bebas Puas 2K dari
XLSMART; dan Bronet Rollover (Axis) serta berbagai varian
paket Unlimited dari Smartfren. Begitu juga dengan tersedia
paket/kuota jasa layanan internet yang memberikan insentif
khusus pada bidang transportasi online dan bidang pendidikan,
misalnya dengan Paket Swadaya dan Ilmupedia/Kuota Belajar
Telkomsel beserta Paket Ojek Online Indosat (vide Keterangan
Tambahan Pihak Terkait ATSI tertanggal 29 Juni 2026 beserta
Lampiran I s.d Lampiran III).
33.
Sebagaimana telah kami uraikan juga di atas dan untuk
mempertegas, maka relevan untuk mengutip Keterangan Ahli
Pihak Terkait ATSI – Prof. Danrivanto pada affidavit-nya sebagai
berikut:
“Asas Kebebasan Memilih (freedom to choose) yang relevan di
sini bukanlah kebebasan untuk menuntut satu fitur tertentu
diberlakukan secara absolut kepada seluruh produk di pasar.
Namun eksistensial kebebasan bagi setiap konsumen untuk
memilih di antara opsi-opsi layanan yang tersedia sesuai
preferensi kebutuhan dan kemampuannya. Apabila Para
Pemohon menghendaki fitur rollover, opsi tersebut telah dan
terus tersedia di pasar sehingga pilihan Para Pemohon
menggunakan produk tanpa fitur rollover merupakan
481
keputusan
konsumtif
individual
(individual
consumer
choice) dan bukan akibat dari ketidakadilan struktural norma
undang-undang.”
34.
Kembali dalam rangka dan mengedepankan upaya penyelesaian
secara musyawarah sebagaimana menjadi ciri khas dari bangsa
Indonesia, terlepas dari isu konstitusionalitas norma yang diuji,
Pihak Terkait ATSI dan seluruh Operator Seluler menghormati,
mengapresiasi,
dan
telah
menindaklanjuti
arahan
dan
rekomendasi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada
persidangan perkara a quo, untuk menyampaikan suatu
pandangan bersama yang dapat ditawarkan sebagai alternatif
formula yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam menjawab
pokok-pokok perhatian Para Pemohon selaku konsumen atau
pelanggan jasa layanan internet di Indonesia sebagaimana
termuat pada permohonan Para Pemohon.
35.
Pihak Terkait ATSI dan seluruh Operator Seluler juga senantiasa
terbuka untuk berdiskusi dan menelaah secara bersama dengan
Pemerintah/regulator,
masyarakat,
lembaga
perlindungan
konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari
waktu ke waktu guna memastikan aspek perlindungan hak
pelanggan yang sejalan dengan karakteristik layanan internet
serta keberlanjutan industri telekomunikasi nasional. Dalam
semangat tersebut, Pihak Terkait ATSI dan seluruh Operator
Seluler juga akan terus mengeksplorasi berbagai inovasi layanan
yang dapat memberikan nilai tambah dan fleksibilitas yang lebih
baik bagi pelanggan dan keberlanjutan industri sesuai dengan
perkembangan teknologi yang ada.
36.
Melalui pemeriksaan persidangan ini, telah pula terbukti dan
dapat
diluruskan
berbagai
kesalahpahaman
ataupun
ketidaktahuan yang menjadi diskursus di publik selama ini,
misalnya mengenai adanya narasi penghapusan kuota
secara sepihak ataupun adanya kerugian ekonomi yang
dinarasikan mencapai puluhan triliun per tahun. Melalui
482
persidangan perkara a quo, justru telah pula terbukti
bahwasanya hal-hal dimaksud tidak benar adanya. Hal ini
sebagaimana
Keterangan
Pihak
Terkait
BPKN
yang
disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juni 2026 (vide
Risalah Sidang 18 Juni 2026) yang berkesimpulan tidak
dapat memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan akan
kerugian ekonomi yang dikatakan ratusan triliun dimaksud
mengingat tidak adanya data, bukti, serta metodologi
perhitungan
yang
tidak
memadai
karena
sebatas
menggunakan asumsi jumlah nomor pelanggan aktif setiap
tahun dan dihubungkan dengan estimasi harga paket/kuota
jasa layanan internet harian maupun bulanan.
37.
Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
menjadikan sudah layak dan patut agar Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia menolak Permohonan Para Pemohon untuk
seluruhnya.
C. PETITUM
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
1.
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2.
Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA
Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
Atau
apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
4)
KESIMPULAN PIHAK TERKAIT PT TELKOMSEL:
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang
kami hormati,
1.
Bahwa Telkomsel terlebih dahulu menyampaikan penghormatan kepada
Para Pemohon yang telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk
483
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telkomsel
memahami bahwa permohonan a quo berangkat dari perhatian Para
Pemohon terhadap perlindungan pelanggan dalam penggunaan jasa
layanan internet, khususnya terkait dengan isu masa aktif, sisa kuota,
dan fleksibilitas penggunaan layanan.
2.
Keterangan Telkomsel pada forum ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih utuh kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi mengenai karakter penyelenggaraan jasa layanan
internet, keterbatasan kapasitas jaringan, kebutuhan investasi yang
berkelanjutan, variasi kebutuhan pelanggan, serta pentingnya menjaga
keseimbangan antara perlindungan pelanggan dan keberlanjutan
industri telekomunikasi nasional.
3.
Bahwa sejak awal pemeriksaan perkara a quo, Telkomsel telah
menyampaikan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 14 April 2026
dan Keterangan Tambahan pada tanggal 30 April 2026. Dalam
keterangan-keterangan tersebut, Telkomsel pada pokoknya telah
menjelaskan bahwa jasa layanan internet merupakan layanan akses
yang penyelenggaraannya bergantung pada kapasitas jaringan yang
terbatas, spektrum frekuensi radio, infrastruktur yang besar, serta
kebutuhan pengelolaan jaringan secara efisien, adil, dan berkelanjutan.
4.
Bahwa dalam perkembangan persidangan, ATSI bersama seluruh
Operator Seluler juga telah menindaklanjuti arahan Yang Mulia Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menyampaikan kesepakatan
bersama pada tanggal 18 Juni 2026 dan keterangan tambahan pada
tanggal 29 Juni 2026. Pada pokoknya, ATSI dan seluruh Operator
Seluler telah menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan dan
mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet, termasuk
paket dengan fitur akumulasi kuota atau rollover, meningkatkan
keterbukaan
informasi
kepada
pelanggan,
serta
memperkuat
perlindungan pelanggan secara berkelanjutan.
5.
Bahwa setelah mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan
tersebut, Telkomsel berpandangan bahwa isu yang diajukan Para
484
Pemohon pada dasarnya tidak menunjukkan adanya pertentangan
norma Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD 1945. Isu tersebut lebih
tepat dipahami sebagai bagian dari teknis penyelenggaraan layanan,
pilihan paket, transparansi informasi, dan perlindungan pelanggan yang
terus dapat disempurnakan melalui regulasi di level teknis, dan inovasi
oleh pelaku industri.
6.
Bahwa oleh karena itu, melalui Kesimpulan ini Telkomsel akan
memberikan penegasan bahwa norma a quo menurut kami tidak
bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki hubungan
kausalitas dengan kerugian sebagaimana didalilkan Para Pemohon,
serta justru memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menjaga
keseimbangan
antara
kepentingan
masyarakat,
perlindungan
pelanggan, persaingan usaha yang sehat, kualitas layanan, dan
keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.
A. TELKOMSEL BERPANDANGAN BAHWA PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA
KERJA JO. PASAL 28 UU TELEKOMUNIKASI JUSTRU MEMBERIKAN
RUANG BAGI PEMERINTAH UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN
ANTARA PERLINDUNGAN PELANGGAN DAN KEBERLANJUTAN
INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
7.
Bahwa Telkomsel pada prinsipnya sejalan dengan keterangan Presiden
RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta Saksi Ahli Presiden yang pada
pokoknya telah menerangkan bahwa Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja
jo. Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak bertentangan dengan UUD RI
Tahun 1945.
8.
Bahwa norma a quo mengatur sebagai berikut:
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja jo. Pasal 28 UU Telekomunikasi
(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan
oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa
485
Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif
batas
bawah
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha
yang sehat.
9.
Bahwa dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa norma a quo justru
memberikan ruang kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan
pengaturan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya aspek
pentarifan, dengan tetap memperhatikan dua kepentingan utama, yaitu
kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
10. Bahwa ruang pengaturan tersebut menjadi penting karena sektor
telekomunikasi merupakan sektor yang strategis, padat modal, highly
regulated, serta sangat terkait dengan kualitas dan pemerataan jaringan.
11. Penyelenggaraan telekomunikasi tidak hanya menyangkut hubungan
komersial antara operator dan pelanggan, tetapi juga berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi, mengakses
informasi, menjalankan kegiatan ekonomi, mengikuti pendidikan, dan
berpartisipasi dalam kehidupan digital.
12. Layanan telekomunikasi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas hanya
dapat terus disediakan apabila industri yang menopangnya tetap sehat,
mampu melakukan investasi, mampu mengelola kapasitas jaringan,
serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan masyarakat.
13. Bahwa dalam industri digital, teknologi, dan telekomunikasi yang
sangat
dinamis,
norma
di
tingkat
undang-undang
perlu
memberikan kerangka pengaturan yang adaptif. Kerangka demikian
diperlukan
agar
pemerintah
dan
regulator
dapat
merespons
perkembangan teknologi, perubahan pola penggunaan layanan,
kebutuhan masyarakat, serta dinamika industri secara cepat dan
proporsional.
14. Bahwa ruang pengaturan yang diberikan oleh norma a quo
memungkinkan Pemerintah menetapkan kebijakan melalui regulasi di
486
level teknis, termasuk mengenai bagaimana layanan telekomunikasi
dapat dimanfaatkan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
15. Bahwa dengan kebutuhan tersebut, pengaturan pada tingkat undang-
undang
akan
ideal
jika
tidak
memuat
seluruh detail
teknis
penyelenggaraan layanan internet. Menurut hemat kami, peraturan
pelaksana turunan yang mengatur materi muatan teknis implementasi
suatu layanan cenderung dapat lebih efektif dalam merespons
perkembangan teknologi serta kebutuhan pelanggan.
16. Adapun selain melalui pembentukan regulasi, Pemerintah juga
menjalankan
fungsi
pengawasan
dan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan telekomunikasi. Fungsi tersebut penting untuk
memastikan bahwa perkembangan model layanan, upaya perlindungan
pelanggan, dan kualitas layanan dapat terus dievaluasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan teknologi.
17. Bahwa dengan demikian, tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi
yang saat ini diatur dalam UUD 1945, undang-undang, dan seluruh
peraturan pelaksananya telah memberikan tata kelola yang memadai
untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan dan
kepentingan keberlanjutan industri.
18. Dalam kerangka regulasi tersebut, Pemerintah tetap memiliki ruang
untuk mengarahkan,
mengatur, mengawasi,
dan mengevaluasi
penyelenggaraan telekomunikasi tanpa harus menjadikan setiap detail
teknis layanan sebagai materi muatan undang-undang.
19. Bahwa Telkomsel juga memandang bahwa desain pengaturan
tersebut sejalan dengan karakter sektor telekomunikasi yang
membutuhkan kepastian hukum di satu sisi, namun di sisi lain tetap
memerlukan fleksibilitas pengaturan. Kepastian hukum diperlukan
agar seluruh pelaku industri dapat menjalankan kewajibannya secara
tertib dan bertanggung jawab. Sementara itu, fleksibilitas pengaturan
diperlukan agar inovasi layanan tetap dapat berkembang dan kebutuhan
pelanggan yang beragam tetap dapat diakomodasi.
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Telkomsel berpandangan bahwa
Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja jo. Pasal 28 UU Telekomunikasi tidak
487
bertentangan dengan UUD 1945. Norma a quo justru merupakan bagian
dari desain pengaturan yang memungkinkan Pemerintah menjaga
kepentingan masyarakat, mengawasi penyelenggaraan
layanan,
memastikan persaingan usaha yang sehat, serta menjaga keberlanjutan
industri telekomunikasi nasional.
21. Bahwa sekalipun demikian, Telkomsel tetap berkomitmen untuk terus
melakukan
evaluasi
dan
penyempurnaan
layanan
secara
berkelanjutan bersama pemerintah, regulator, masyarakat, lembaga
perlindungan konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan
lainnya. Komitmen tersebut ditujukan untuk memastikan agar
perlindungan pelanggan tetap berjalan selaras dengan karakteristik
layanan internet, perkembangan teknologi, serta keberlanjutan industri
telekomunikasi nasional.
B. JASA
LAYANAN
INTERNET
MERUPAKAN
HAK
AKSES
ATAS
KAPASITAS
JARINGAN
YANG
BERTUMPU
PADA
SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO SEBAGAI SUMBER DAYA TERBATAS, BUKAN
BARANG ATAU HAK MILIK KEBENDAAN YANG BERALIH MENJADI
MILIK PELANGGAN
22.
Bahwa layanan internet seluler diselenggarakan dengan bertumpu
pada spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya
terbatas yang penggunaannya diatur oleh negara.
23.
Bahwa operator seluler tidak memiliki spektrum frekuensi radio
sebagai hak milik. Operator memanfaatkan spektrum frekuensi
radio berdasarkan izin dari Pemerintah, yang berlaku untuk
peruntukan, wilayah, dan jangka waktu tertentu.
24.
Bahwa atas penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut, operator
juga wajib membayar kompensasi berupa Biaya Hak Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio serta memenuhi kewajiban dan komitmen
tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
25.
Bahwa karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya
terbatas,
operator
seluler
diamanahkan
untuk
mengelola
kapasitas jaringan secara adil, efisien, dan berkelanjutan.
Pengelolaan tersebut dilakukan agar kapasitas jaringan dapat
488
digunakan secara merata oleh pelanggan dan masyarakat luas.
26.
Bahwa operator seluler tidak memperjualbelikan “barang” berupa
kuota internet yang kemudian beralih menjadi hak milik pelanggan.
Yang disediakan operator adalah ”jasa telekomunikasi”, yaitu
pemberian akses kepada pelanggan untuk menggunakan kapasitas
jaringan dalam volume dan/atau jangka waktu tertentu.
27.
Bahwa istilah “paket” atau “kuota” digunakan untuk memudahkan
pelanggan
memahami
karakteristik
layanan.
Namun
secara
substansi, yang diterima pelanggan adalah hak akses atas kapasitas
jaringan, bukan penguasaan atau kepemilikan atas kapasitas jaringan
itu sendiri.
28.
Bahwa hubungan antara operator dan pelanggan merupakan
hubungan perikatan atas jasa telekomunikasi. Pelanggan
memperoleh hak akses berdasarkan paket layanan yang dipilih,
sedangkan operator berkewajiban menyediakan akses sesuai
karakteristik paket tersebut.
29.
Bahwa dengan demikian, berakhirnya masa aktif paket atau tidak
dapat digunakannya sisa volume data internet setelah jangka waktu
layanan berakhir bukan merupakan pengambilan hak milik
pelanggan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berakhirnya
durasi hak akses sesuai karakteristik paket layanan yang dipilih
pelanggan.
30.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil yang menyatakan sisa kuota
sebagai barang atau hak milik kebendaan tidak sesuai dengan nature
dan karakteristik penyelenggaraan jasa layanan internet. Objek yang
dipersoalkan dalam perkara a quo bukanlah hak milik kebendaan
yang diambil alih, melainkan hak akses atas jasa telekomunikasi yang
sejak awal diberikan dalam volume dan/atau waktu tertentu.
C.
BATASAN VOLUME DAN WAKTU DALAM JASA LAYANAN INTERNET
DIPERLUKAN UNTUK MENJAGA KEADILAN DISTRIBUSI AKSES
TERHADAP KAPASITAS YANG DIGUNAKAN BERSAMA (SHARED
CAPACITY)
31.
Bahwa layanan internet seluler diselenggarakan melalui kapasitas
489
jaringan yang digunakan bersama-sama oleh banyak pelanggan
dalam wilayah dan waktu yang sama atau shared capacity.
32.
Bahwa karena kapasitas jaringan bersifat terbatas dan digunakan
bersama, operator perlu mengelola trafik secara terukur. Pengelolaan
tersebut diperlukan agar akses pelanggan tetap dapat didistribusikan
secara adil, efisien, dan berkelanjutan.
33.
Bahwa batasan volume dan waktu dalam paket layanan internet
merupakan salah satu instrumen pengelolaan kapasitas jaringan.
Batasan tersebut membantu operator memprediksi kebutuhan
kapasitas, mengatur beban jaringan, menjaga kualitas layanan, dan
memastikan ketersediaan akses bagi pelanggan lain.
34.
Bahwa apabila fitur akumulasi kuota atau rollover diterapkan
secara wajib dan seragam untuk seluruh layanan, terdapat risiko
akumulasi beban penggunaan pada periode berikutnya. Hal
tersebut dapat mengganggu prediksi trafik dan meningkatkan risiko
network congestion, terutama pada wilayah atau waktu dengan
kepadatan penggunaan tinggi.
35.
Bahwa risiko network congestion pada akhirnya dapat merugikan
pelanggan secara luas. Dampaknya dapat berupa akses yang
melambat, kapasitas jaringan yang lebih cepat penuh, meningkatnya
buffering, atau gangguan dalam menikmati layanan data.
36.
Bahwa oleh karena itu, keadilan dalam layanan telekomunikasi tidak
hanya dapat dilihat dari perspektif satu pelanggan atas sisa kuota.
Keadilan juga perlu dilihat dari perspektif seluruh pelanggan yang
menggunakan kapasitas jaringan yang sama.
37.
Bahwa dalam konteks tersebut, model paket berbasis volume dan
waktu tertentu memiliki latar belakang teknis dalam rangka
menciptakan keadilan distribusi sebagaimana pernah kami uraikan
pada keterangan sebelumnya. Model tersebut membantu memastikan
kapasitas jaringan yang terbatas dapat digunakan secara lebih merata
oleh pelanggan.
38.
Bahwa dengan demikian, batasan volume dan waktu tidak
dimaksudkan untuk mengurangi hak pelanggan. Batasan tersebut
490
diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara kualitas jaringan,
pemerataan akses, dan keberlanjutan layanan telekomunikasi.
39.
Bahwa Telkomsel tetap memahami bahwa sebagian pelanggan
membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi. Oleh karena itu, solusi yang
tepat adalah dengan menyediakan variasi paket layanan internet,
termasuk paket dengan fitur rollover, non-rollover, dan inovasi layanan
lain sesuai kebutuhan pelanggan.
40.
Bahwa dengan adanya variasi layanan tersebut, pelanggan tetap
memperoleh kebebasan untuk memilih (freedom to choose). Pada
saat yang sama, operator tetap dapat menjaga kualitas jaringan dan
mencegah risiko kepadatan trafik yang berlebihan (network
congestion).
D. GLOBAL BENCHMARK MENUNJUKKAN BAHWA LAYANAN SELULER
PRABAYAR BERBATAS WAKTU MERUPAKAN PRAKTIK YANG LAZIM,
SEDANGKAN FITUR ROLLOVER MERUPAKAN PILIHAN LAYANAN
DENGAN KARAKTERISTIK DAN BIAYA YANG BERBEDA
41.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati,
praktik layanan internet seluler berbasis volume dan waktu
tertentu juga tidak hanya diterapkan di Indonesia. Berdasarkan
global benchmark terhadap beberapa operator seluler di Singapura,
Thailand, India, Malaysia, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat,
operator seluler pada umumnya memberikan pilihan layanan kepada
masyarakat dalam bentuk kuota seluler dengan batas waktu dan
kuota seluler tanpa batas waktu atau rollover dengan biaya yang lebih
tinggi.
Gambar 1. Global Benchmark Layanan Internet Dengan Volume dan
Batas Waktu Tertentu Pada Operator Seluler di Beberapa Negara
491
42.
Bahwa benchmark tersebut menunjukkan bahwa layanan seluler
prabayar berbatas waktu merupakan praktik yang lazim dalam
industri telekomunikasi. Dengan demikian, keberadaan batas waktu
dalam layanan seluler tidak dapat serta-merta dipandang sebagai
praktik yang merugikan pelanggan atau bertentangan dengan prinsip
perlindungan konsumen.
43.
Bahwa fitur rollover juga dikenal dalam praktik internasional,
tetapi fitur tersebut ditempatkan sebagai salah satu pilihan
layanan dengan karakteristik dan biaya yang berbeda. Dengan
kata lain, rollover bukan satu-satunya model layanan yang wajib
diterapkan secara seragam untuk seluruh pelanggan dan seluruh jenis
layanan.
44.
Bahwa praktik internasional tersebut juga sejalan dengan karakteristik
pengelolaan spektrum frekuensi radio secara global. Dalam praktik
telekomunikasi, operator menggunakan spektrum frekuensi radio
yang dialokasikan oleh negara atau pemerintah, bukan spektrum yang
dimiliki secara bebas oleh operator. Hak penggunaan spektrum pada
umumnya diberikan melalui izin atau lisensi yang berjangka waktu
tertentu dan disertai kewajiban biaya, seperti upfront fee, annual
spectrum fee, spectrum usage charge, atau hasil lelang.
45.
Bahwa dengan demikian, model layanan berbasis volume dan waktu
tertentu sejalan dengan karakter industri telekomunikasi di seluruh
dunia yang menggunakan sumber daya terbatas, dikelola dengan
konsep izin/lisensi, dan membutuhkan perencanaan kapasitas
jaringan secara berkelanjutan untuk memastikan distribusi yang adil
bagi seluruh pelanggan.
46.
Bahwa benchmark tersebut juga memperkuat bahwa layanan internet
seluler tidak tepat disamakan dengan listrik prabayar. Layanan
internet seluler bukan penjualan energi berbasis kWh, akan tetapi
penyediaan jasa berupa hak akses internet berdasarkan kapasitas
jaringan telekomunikasi.
47.
Bahwa karena itu, batas waktu dalam layanan internet seluler
merupakan bagian wajar dari desain layanan jasa. Batas waktu
492
tersebut bukan pengecualian, bukan pengurangan hak, dan bukan
pengambilan hak milik pelanggan, melainkan bagian dari karakter
layanan yang sejak awal diberikan dalam volume dan/atau periode
tertentu.
48.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, global benchmark justru
memperkuat bahwa model layanan internet berbasis volume dan
waktu tertentu memiliki dasar praktik yang lazim dalam industri
telekomunikasi. Sementara itu, fitur rollover tetap dapat disediakan
sebagai pilihan layanan bagi pelanggan yang membutuhkan
fleksibilitas lebih, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik
layanan, biaya, kapasitas jaringan, dan keberlanjutan industri.
E.
VARIASI JASA LAYANAN INTERNET, TERMASUK FITUR AKUMULASI
KUOTA/ROLLOVER,
TELAH
TERSEDIA
DI
PASAR
SEBELUM
PERMOHONAN A QUO DIAJUKAN, YANG MENUNJUKKAN BAHWA
SEBENARNYA KEPENTINGAN PEMOHON TELAH DIAKOMODASI DAN
KERUGIAN
YANG
DIDALILKAN
PEMOHON
TIDAK
MEMILIKI
HUBUNGAN KAUSALITAS DENGAN NORMA YANG DIUJI
49.
Bahwa Telkomsel memahami bahwa permohonan a quo berangkat dari
perhatian Para Pemohon terhadap fleksibilitas penggunaan jasa
layanan internet, khususnya terkait masa aktif layanan, sisa kuota,
serta keinginan agar kuota yang belum digunakan tetap dapat
dimanfaatkan oleh pelanggan.
50.
Bahwa terhadap perhatian tersebut, Telkomsel perlu menegaskan
kembali bahwa dalam praktik penyelenggaraan jasa layanan internet,
pelanggan telah memiliki berbagai pilihan layanan yang dapat
disesuaikan
dengan
kebutuhan,
kemampuan,
dan
pola
penggunaannya masing-masing. Pilihan tersebut mencakup berbagai
variasi layanan, termasuk layanan berbasis volume dan masa aktif
tertentu, layanan non-rollover, layanan dengan fitur akumulasi kuota
atau rollover, serta inovasi layanan lainnya.
51.
Bahwa keberagaman pilihan layanan tersebut merupakan bagian dari
cara industri telekomunikasi mengakomodasi kebutuhan pelanggan
yang tidak seragam. Setiap pelanggan memiliki pola penggunaan
493
layanan internet yang berbeda. Oleh karena itu, penyediaan variasi
layanan merupakan bentuk perlindungan pelanggan berbasis
kebebasan memilih (freedom to choose).
52.
Bahwa Telkomsel dalam Keterangan sebelumnya juga telah
menyampaikan bahwa variasi masa aktif, variasi harga, variasi volume,
dan adanya fitur tertentu seperti rollover merupakan bagian dari upaya
Telkomsel untuk menjaga kebebasan memilih bagi pelanggan. Dengan
adanya berbagai pilihan tersebut, pelanggan dapat menentukan
layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-
masing.
53.
Bahwa dalam perkembangan persidangan, ATSI bersama seluruh
Operator Seluler juga telah menyampaikan Keterangan Tambahan
pada tanggal 29 Juni 2026 yang pada pokoknya menegaskan bahwa
seluruh Operator Seluler jasa layanan internet di Indonesia, yaitu
Telkomsel, Indosat, dan XLSMART, telah menyediakan paket jasa
layanan internet dengan fitur akumulasi kuota/data atau rollover.
Keterangan tersebut juga menjelaskan bahwa paket-paket dengan
fitur rollover tersebut telah diluncurkan sebelum adanya
permohonan Para Pemohon.
54.
Bahwa karena pilihan layanan dengan fitur akumulasi kuota atau
rollover telah tersedia, pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas
penggunaan kuota memiliki ruang untuk memilih paket jasa layanan
internet
yang
lebih
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
pola
penggunaannya. Dengan demikian, isu dan permintaan yang
didalilkan Para Pemohon sebenarnya telah diakomodasi, bahkan
tanpa
harus
terlebih
dahulu
mengubah
norma,
maupun
menambah pemaknaan atas norma yang diuji.
55.
Bahwa mengingat setiap penawaran produk selalu disertai dengan
deskripsi produk serta syarat dan ketentuan yang jelas dan
transparan sebelum Pelanggan melakukan pembelian, serta
adanya komitmen untuk memberikan keleluasaan kepada Pelanggan
dalam menentukan pilihan paket sesuai kebutuhannya (freedom to
choose), maka kami memandang bahwa sisa volume data internet
494
yang tidak terpakai tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu kerugian
bagi Pelanggan.
56.
Bahwa jikapun (quadnon) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
menganggap hal tersebut sebagai kerugian, maka kerugian yang
didalilkan
Para
Pemohon
tersebut
juga
tidak
dapat
dikualifikasikan sebagai akibat langsung dari norma a quo. Norma
yang diuji tidak memerintahkan, mewajibkan, ataupun melarang
penerapan satu model paket layanan tertentu. Norma a quo juga tidak
menentukan bahwa seluruh pelanggan harus menggunakan paket
dengan karakteristik tertentu. Sebagaimana telah diuraikan pada
Bagian A, norma a quo justru memberikan ruang bagi Pemerintah
untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat,
perlindungan pelanggan, persaingan usaha yang sehat, kualitas
layanan, dan keberlanjutan industri telekomunikasi melalui penetapan
tarif layanan.
57.
Bahwa apabila masih terdapat concern terhadap karakteristik paket
tertentu yang belum memiliki fitur akumulasi kuota atau rollover, hal
tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan norma
undang-undang dengan UUD 1945. Isu tersebut lebih tepat
ditempatkan sebagai bagian dari upaya dalam pengembangan pilihan
layanan,
edukasi
pelanggan,
transparansi
informasi,
dan
penyempurnaan produk.
58.
Bahwa dalam hal masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan
pemahaman pelanggan terhadap karakter masing-masing paket jasa
layanan internet, Telkomsel berpandangan bahwa hal tersebut dapat
terus disempurnakan melalui peningkatan keterbukaan informasi,
penyederhanaan informasi produk, optimalisasi kanal informasi, serta
penguatan mekanisme pengaduan pelanggan.
59.
Penyempurnaan
tersebut
merupakan
bagian
dari
evaluasi
berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa layanan internet, dan
bukan alasan untuk menyatakan norma a quo bertentangan dengan
UUD 1945.
60.
Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan kesepakatan bersama ATSI
495
dan seluruh Operator Seluler yang telah dibacakan pada persidangan
tanggal 18 Juni 2026, yaitu bahwa ATSI dan Operator Seluler telah
dan akan terus menyediakan serta mengembangkan berbagai
pilihan paket jasa layanan internet, termasuk paket dengan fitur
rollover, non-rollover, maupun inovasi layanan lainnya, agar
pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-
masing.
61.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Telkomsel berpandangan
bahwa variasi jasa layanan internet, termasuk fitur akumulasi kuota
atau rollover, telah tersedia di pasar sebelum permohonan a quo
diajukan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kepentingan pelanggan,
termasuk perhatian yang disampaikan Para Pemohon, telah dan terus
diakomodasi dalam praktik industri. Oleh karena itu, kerugian yang
didalilkan Para Pemohon tidak dapat secara langsung dianggap
sebagai akibat dari keberlakuan norma yang diuji, sehingga dalil Para
Pemohon tidak cukup beralasan untuk menyatakan Pasal 71 Angka 2
UU Cipta Kerja jo. Pasal 28 UU Telekomunikasi bertentangan dengan
UUD 1945.
F.
KESEPAKATAN BERSAMA ATSI DAN SELURUH OPERATOR SELULER
MENUNJUKKAN
KOMITMEN
INDUSTRI
UNTUK
TERUS
MENINGKATKAN
FLEKSIBILITAS
LAYANAN,
KETERBUKAAN
INFORMASI, DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN, YANG SEIMBANG
DENGAN KEBERLANJUTAN LAYANAN
62.
Bahwa dalam persidangan perkara a quo, Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi telah memberikan arahan agar ATSI dan seluruh
Operator Seluler dapat menyampaikan suatu formula atau pandangan
bersama untuk menjawab kekhawatiran Para Pemohon, khususnya
terkait fleksibilitas penggunaan jasa layanan internet oleh pelanggan.
63.
Bahwa menindaklanjuti arahan tersebut, ATSI dan seluruh Operator
Seluler telah menyampaikan pandangan bersama yang dibacakan
pada tanggal 18 Juni 2026. Pandangan tersebut pada pokoknya
merupakan bentuk itikad baik industri untuk tidak hanya menjelaskan
496
dan mengedukasi tentang karakteristik penyelenggaraan jasa layanan
internet, tetapi juga menunjukkan komitmen konkret untuk terus
melakukan penyempurnaan layanan kepada pelanggan.
64.
Bahwa dalam pandangan bersama tersebut, ATSI dan Operator
Seluler menegaskan bahwa industri telah dan akan terus
menyediakan serta mengembangkan berbagai pilihan paket jasa
layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi
pelanggan, termasuk paket dengan fitur akumulasi kuota atau rollover,
paket non-rollover, maupun inovasi layanan lainnya.
65.
Bahwa komitmen tersebut menunjukkan bahwa industri memahami
adanya kebutuhan pelanggan yang beragam. Oleh karena itu,
pendekatan yang diambil bukanlah dengan menyeragamkan seluruh
model layanan, melainkan dengan menyediakan berbagai pilihan
layanan agar pelanggan dapat memilih paket yang paling sesuai
dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-
masing.
66.
Bahwa selain mengenai fleksibilitas layanan, ATSI dan Operator
Seluler juga berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan
dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan. Hal ini antara
lain dilakukan melalui penyampaian informasi produk jasa layanan
internet yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta penyediaan
kanal atau media informasi yang memudahkan pelanggan memantau
penggunaan dan sisa kuota layanan yang telah dipilihnya.
67.
Bahwa peningkatan keterbukaan informasi tersebut penting karena
perlindungan
pelanggan
dapat
dicapai
dengan
meningkatkan
kemampuan pelanggan untuk memahami karakter, manfaat, masa
aktif, fitur, dan batasan dari layanan yang dipilihnya.
68.
Bahwa ATSI dan Operator Seluler juga berkomitmen untuk terus
memperkuat perlindungan hak pelanggan, termasuk melalui
optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan pelanggan dan
evaluasi berkala terhadap layanan yang disediakan. Langkah tersebut
dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus
menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan.
497
69.
Bahwa menurut Telkomsel, komitmen industri tersebut menunjukkan
bahwa concern Para Pemohon telah ditempatkan oleh para pelaku
industri
sebagai
bagian
dari
evaluasi.
Dengan
demikian,
penyempurnaan layanan internet dapat terus dilakukan, bahkan tanpa
harus menyimpulkan bahwa norma a quo bertentangan dengan UUD
1945.
70.
Bahwa Telkomsel juga perlu menegaskan bahwa peningkatan
fleksibilitas layanan, keterbukaan informasi, dan perlindungan
pelanggan
harus
tetap
dijalankan
secara
seimbang
dengan
keberlanjutan layanan telekomunikasi. Keseimbangan tersebut penting
karena layanan internet yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas
hanya dapat terus diberikan apabila operator tetap mampu menjaga
kualitas jaringan, mengelola kapasitas, melakukan investasi, dan
mengembangkan inovasi layanan secara berkelanjutan.
71.
Bahwa dalam pandangan bersama tersebut, ATSI dan Operator
Seluler juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan
antara
kepentingan
pelanggan,
kualitas
layanan,
dan
keberlanjutan
penyelenggaraan
layanan
telekomunikasi.
Keseimbangan tersebut diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat
tetap dapat menikmati layanan yang terjangkau dan berkualitas,
sekaligus memastikan tersedianya ruang bagi operator seluler untuk
terus beroperasi, berinovasi, dan meningkatkan investasi jaringan di
seluruh wilayah Indonesia.
72.
Bahwa Telkomsel berpandangan, penyempurnaan layanan internet
merupakan proses yang harus terus dilakukan secara adaptif melalui
dialog dan evaluasi bersama. Oleh karena itu, ATSI dan Operator
Seluler senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan menelaah bersama
Pemerintah/regulator, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen,
akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari waktu ke waktu.
73.
Bahwa ruang dialog tersebut penting untuk memastikan agar aspek
perlindungan pelanggan tetap berjalan selaras dengan karakteristik
jasa
layanan
internet,
perkembangan
teknologi,
kebutuhan
masyarakat, dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.
498
74.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Telkomsel berpandangan bahwa
Kesepakatan Bersama ATSI dan seluruh Operator Seluler telah
menunjukkan adanya komitmen industri untuk terus meningkatkan
fleksibilitas layanan, keterbukaan informasi, dan perlindungan
pelanggan.
75.
Komitmen tersebut sekaligus menunjukkan bahwa isu yang
diajukan Para Pemohon dapat diselesaikan dengan upaya-upaya
yang dilakukan pada tataran teknis, sehingga tidak terdapat
alasan yang cukup untuk menyatakan norma a quo bertentangan
dengan UUD 1945, dan memiliki hubungan kausalitas dengan
kerugian yang diuraikan Pemohon.
PENUTUP
Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Kesimpulan ini, Telkomsel
berpandangan bahwa permohonan Para Pemohon tidak menunjukkan adanya
pertentangan antara Pasal 71 Angka 2 UU Cipta Kerja jo. Pasal 28 UU
Telekomunikasi dengan UUD 1945.
Bahwa norma a quo justru memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menjaga
keseimbangan antara kepentingan masyarakat, perlindungan pelanggan,
persaingan usaha yang sehat, kualitas layanan, dan keberlanjutan industri
telekomunikasi nasional.
Bahwa isu yang diajukan Para Pemohon pada dasarnya berkaitan dengan
fleksibilitas layanan, transparansi informasi, pilihan paket, serta perlindungan
pelanggan dalam praktik penyelenggaraan jasa layanan internet. Isu tersebut
telah dan akan terus diakomodasi melalui variasi layanan, termasuk fitur
akumulasi kuota atau rollover, peningkatan keterbukaan informasi, penguatan
mekanisme pengaduan, serta komitmen bersama ATSI dan seluruh operator
seluler untuk terus melakukan penyempurnaan layanan.
Bahwa oleh karena itu, perhatian Para Pemohon tidak cukup menjadi dasar
untuk menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945. Apabila masih
diperlukan penyempurnaan dalam praktik layanan internet, maka kami
memandang penyempurnaan tersebut lebih tepat dilakukan melalui regulasi
sektoral, evaluasi berkala, dialog bersama para pemangku kepentingan, dan
inovasi industri yang berkelanjutan.
499
Bahwa Telkomsel tetap berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan jasa
telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta terus mendukung upaya perlindungan pelanggan yang sejalan dengan
karakteristik layanan internet, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan
industri telekomunikasi nasional.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Telkomsel memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan
memutus sebagai berikut:
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
Atau
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian Kesimpulan Pihak Terkait ini Telkomsel sampaikan. Atas perhatian dan
kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Telkomsel
mengucapkan terima kasih.
5)
KESIMPULAN PIHAK TERKAIT PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo
Hutchison (IOH):
Pendahuluan
Kesimpulan Pihak Terkait ini kami susun sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Keterangan Pihak Terkait yang telah kami sampaikan pada
persidangan tanggal 16 April 2026, serta Keterangan Tambahan Pihak Terkait
tertanggal 4 Mei 2026, serta keterangan lainnya yang telah disampaikan oleh
Pihak Terkait sepanjang pemeriksaan perkara a quo.
Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang telah dengan cermat dan
bijaksana memeriksa perkara a quo selama kurang lebih 6 (enam) bulan,
termasuk mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Pemerintah, DPR RI,
seluruh Pihak Terkait, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh
Indonesia (ATSI), Telkomsel, XLSMART, PT PLN (Persero), Badan
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI), serta para Ahli yang dihadirkan.
500
Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang melayani sekitar 100
(seratus) juta pelanggan dari Sabang hingga Merauke, Indosat memahami dan
menghargai kekhawatiran yang mendasari Permohonan a quo. Kesimpulan ini
kami sampaikan bukan untuk membela kepentingan industri semata,
melainkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan berbasis fakta
persidangan, agar Yang Mulia Majelis Hakim memperoleh pandangan yang
terang dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi seluruh pihak.
KESIMPULAN DALAM POKOK PERMOHONAN
Layanan Internet Seluler Merupakan Jasa Berbasis Akses Kontraktual
1.
Yang Mulia Majelis Hakim kiranya perlu mencermati bahwa selama
pemeriksaan perkara a quo tidak pernah terungkap adanya cacat
konstitusional pada norma Pasal 28 UU Telekomunikasi. Berdasarkan seluruh
keterangan yang telah Indosat sampaikan pada persidangan tanggal 16 April
2026, telah terbukti bahwa hubungan hukum antara Indosat dan pelanggan
merupakan perikatan kontraktual (Pasal 1338 KUH Perdata – pacta sunt
servanda) yang objeknya bukan suatu benda atau barang, melainkan prestasi
berupa penyediaan akses terhadap kapasitas jaringan telekomunikasi dalam
parameter volume dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
2.
Kapasitas jaringan yang digunakan Indosat untuk menyediakan layanan
internet seluler merupakan hasil integrasi berbagai elemen teknis, spektrum
frekuensi radio, base transceiver station (BTS), radio access network, transport
network, core network, hingga data centre, yang memerlukan investasi besar
dan bersifat capital intensive, serta bergantung pada spektrum frekuensi radio
sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai negara sesuai Pasal 33 ayat
(3) UUD RI 1945.
3.
Bahwa penggunaan layanan internet oleh pelanggan terjadi melalui
pemanfaatan kapasitas jaringan secara langsung (real-time utilization),
sehingga “kuota” bukan merupakan objek yang tersimpan atau dialokasikan
secara tetap, melainkan parameter dalam sistem pengendalian penggunaan
yang menginformasikan satuan ukur akses pelanggan terhadap jaringan,
sebagaimana telah kami jelaskan secara rinci dalam Keterangan Tambahan
tertanggal 4 Mei 2026.
4.
Karakter jasa (bukan barang) dari layanan internet ini justru diakui pula oleh
501
Pihak Terkait PLN pada persidangan tanggal 4 Mei 2026, yang secara tegas
membedakan layanan internet seluler dari token listrik prabayar:
“Dengan demikian, penjelasan dari sisi PLN menunjukkan adanya perbedaan
mendasar antara karakter layanan internet yang dipersoalkan dalam perkara a
quo dengan karakter token listrik prabayar sistem ketenagalistrikan nasional.
Perbedaan tersebut terletak pada objek yang diperjualbelikan, dasar
pengaturan, mekanisme teknis layanan, serta implikasi fiskal dan akuntansinya
... sehingga tidak dapat dipersamakan secara sederhana dengan model
layanan berbasis masa aktif dan sektor lainnya.” (vide Keterangan Pihak Terkait
PLN, Risalah Sidang tanggal 4 Mei 2026).
5.
Menariknya, hal tersebut bahkan diperkuat oleh keterangan Ahli yang
dihadirkan oleh Pemohon Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 sendiri, Dr.
Rachmat Dwi Putranto, S.H., M.H., pada persidangan tanggal 29 Juni 2026,
yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika masyarakat membeli
paket/kuota jasa layanan internet, yang sesungguhnya dipahami masyarakat
adalah pembayaran untuk memperoleh “akses internet” yang digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, bukan dalam konteks kebendaan untuk menguasai atau
menjadikan privat kapasitas jaringan. Pengakuan dari Ahli Para Pemohon
sendiri ini semakin menegaskan bahwa premis dasar Permohonan yang
menyamakan kuota internet dengan barang bergerak yang dapat dimiliki tidak
memiliki dasar, baik secara teknis maupun konseptual.
6.
Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mendasarkan Permohonan pada
anggapan bahwa paket/kuota jasa layanan internet merupakan objek jual beli
yang melahirkan hak milik kebendaan, terbukti keliru dan tidak sejalan dengan
karakter layanan, struktur tarif, keterangan Ahli Para Pemohon sendiri, maupun
mekanisme teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler. Runtuhnya
premis dasar tersebut dengan sendirinya meruntuhkan seluruh bangunan
argumentasi konstitusional yang dibangun di atasnya.
Istilah “Kuota Hangus” Tidak Tepat Secara Konseptual dan Yuridis, dan Sisa
Kuota Tidak Menimbulkan Keuntungan Tambahan bagi Indosat
7.
Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan penjelasan berikut untuk meluruskan
pemahaman yang kami yakini masih menjadi sumber kesalahpahaman dalam
perkara a quo.
502
8.
Layanan internet seluler disediakan dalam bentuk akses yang dibatasi oleh dua
parameter utama, yaitu jumlah penggunaan (volume) dan jangka waktu (masa
berlaku layanan), mana yang lebih dahulu tercapai. Berakhirnya masa berlaku
paket bukanlah “hangusnya” suatu benda milik pelanggan, melainkan
pemenuhan kewajiban kontraktual Indosat yang telah menyediakan hak akses
kepada pelanggan untuk volume dan pada jangka waktu tertentu sesuai yang
diperjanjikan.
9.
Sebagai konsekuensi logis dari karakter layanan berbasis akses tersebut, sisa
kuota yang tidak terpakai tidak “berpindah”, baik ke Indosat, pelanggan lain,
maupun ke jaringan dalam pengertian abstrak. Hal ini mencerminkan bahwa
kapasitas jaringan telah disediakan dan dapat diakses selama masa layanan
berlangsung.
10. Struktur biaya penyediaan layanan internet seluler bersifat capital-intensive
dan front-loaded. Sebagaimana telah kami rinci dalam Keterangan Tambahan
tertanggal 4 Mei 2026 dengan merujuk pada Lampiran V Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 (“Permenkominfo 5/2021”),
komponen biaya tersebut mencakup: (i) Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio (BHP Frekuensi) yang dibayarkan kepada negara setiap
tahun tanpa bergantung pada tingkat konsumsi aktual pelanggan; (ii) biaya
operasional jaringan (RAN termasuk BTS, transport network, core network,
data centre) yang wajib beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang
masa berlaku layanan; dan (iii) biaya pendukung lainnya termasuk pemasaran
dan distribusi. Seluruh kewajiban teknis dan finansial tersebut telah timbul
sejak sebelum layanan diaktifkan dan terus berjalan sepanjang masa berlaku
layanan, terlepas dari tingkat pemanfaatan aktual oleh pelanggan.
11. Dengan demikian, sisa volume yang tidak digunakan oleh pelanggan tidak
dapat dipandang sebagai sumber keuntungan tambahan bagi Indosat, karena
kapasitas jaringan telah disiapkan dan dialokasikan bagi pelanggan yang
bersangkutan, tanpa dapat dimanfaatkan kembali, baik oleh Indosat maupun
pelanggan lain. Konstruksi Para Pemohon yang mengaitkan sisa kuota dengan
potensi pengembalian nilai (refund) tidak memiliki dasar dalam karakter
layanan internet seluler berbasis akses.
12. Lebih lanjut, mohon perkenan kami menegaskan bahwa penerapan struktur
503
tarif tersebut tidak ditetapkan secara sepihak oleh Indosat, melainkan wajib
dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam
Lampiran VI Permenkominfo 5/2021, sehingga penerapannya senantiasa
berada dalam kerangka pengawasan negara demi menjaga perlindungan
konsumen dan persaingan usaha yang sehat.
13. Yang Mulia Majelis Hakim kiranya juga perlu mempertimbangkan bahwa fakta
persidangan menunjukkan tidak pernah terdapat larangan bagi penyelenggara
telekomunikasi untuk menghadirkan produk dengan fitur rollover. Sebaliknya,
mekanisme pasar justru telah memungkinkan lahirnya berbagai pilihan produk
sesuai kebutuhan pelanggan.
14. Oleh karena itu, anggapan Para Pemohon bahwa sisa kuota identik dengan
nilai ekonomi yang "beralih" kepada penyelenggara jasa telekomunikasi tidak
memperoleh dukungan dari fakta persidangan maupun karakter teknis
penyelenggaraan layanan internet seluler, yang mana dalil-dalil Para Pemohon
pada hakikatnya tertuju pada praktik atau pilihan produk tertentu dan bukan
pada konstitusionalitas norma itu sendiri, dua hal yang secara konsisten
dibedakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusannya.
Fitur Akumulasi/Rollover Telah Tersedia Secara Faktual Sejak Sebelum
Perkara Diajukan, sehingga Esensi Kehendak Para Pemohon Telah Terpenuhi
15. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Indosat telah menyediakan berbagai
varian paket dengan fitur akumulasi/rollover jauh sebelum Permohonan a quo
diregistrasi, sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterangan Tambahan
tertanggal 4 Mei 2026 dan dikonfirmasi dalam Keterangan Tambahan ATSI
tertanggal 29 Juni 2026, sebagai berikut:
No.
Nama Paket
Fitur
Rollover
Deskripsi Singkat
1
Freedom
Combo
Ya
Kuota utama dapat di-rollover ke periode
berikutnya sepanjang dilakukan
perpanjangan paket.
2
Freedom U
Ya
Akumulasi sisa kuota utama apabila
pelanggan membeli paket lanjutan
dengan nilai tertentu.
3
AlwaysOn
(AON)
Ya
Kuota utama tetap dapat digunakan
sepanjang kartu berada dalam masa
aktif.
504
16. Selain produk rollover di atas, Indosat juga secara konsisten mengembangkan
inovasi berbasis segmen kebutuhan masyarakat yang secara langsung relevan
dengan kekhawatiran Para Pemohon, di antaranya program-program yang
mendukung pemerintah, serta paket-paket khusus seperti untuk Ojol &
Merchant bagi mitra pengemudi daring dan pelaku UMKM.
17. Ketersediaan produk-produk tersebut, yang telah diluncurkan jauh sebelum
Permohonan a quo diregistrasi, secara faktual menunjukkan bahwa esensi
kehendak konstitusional Para Pemohon, yaitu untuk ketersediaan opsi
penggunaan sisa kuota lintas periode juga telah terpenuhi melalui mekanisme
pasar. Ketersediaan produk-produk tersebut secara faktual mematahkan
premis dasar Permohonan bahwa norma yang diuji “memaksa” hilangnya hak
penggunaan kuota tanpa alternatif.
Penyeragaman model Rollover Secara Universal Berpotensi Merugikan
Mayoritas Pelanggan
18. Berdasarkan data dan informasi telah kami sampaikan oleh Indosat dalam
persidangan, mayoritas pelanggan paket internet Indosat memilih paket non-
rollover. Data tersebut menunjukkan bahwa preferensi terhadap paket non-
rollover merupakan pilihan dominan di pasar, khususnya bagi segmen
pelanggan yang sensitif terhadap harga.
19. Apabila model rollover dipaksakan sebagai satu-satunya standar layanan, hal
tersebut berpotensi mengabaikan kebutuhan mayoritas pelanggan yang
selama ini justru memilih paket sederhana dan terjangkau.
20. Sebagaimana dikemukakan oleh H.L.A. Hart, terdapat prinsip bahwa hal yang
sama diperlakukan sama, sementara perbedaan kondisi dapat dijawab melalui
perlakuan yang berbeda secara proporsional, dengan kata lain, kesetaraan
tidak selalu identik dengan penyeragaman. Pendekatan ini pula yang tercermin
dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 55/PUU-
XVIII/2020, yang pada pokoknya menegaskan bahwa perbedaan perlakuan
tidak serta-merta dapat langsung dipandang sebagai ketidakadilan, sepanjang
didasarkan pada kondisi yang objektif dan memiliki dasar yang rasional.
21. Mohon perkenan Yang Mulia kami tegaskan pula bahwa model layanan yang
menggabungkan parameter volume dan waktu tertentu ini merupakan best
practice yang berlaku secara internasional, dan diakui sebagai mekanisme
505
yang efektif dan inklusif untuk mendistribusikan akses jaringan kepada
berbagai segmentasi pelanggan, sehingga bukan merupakan praktik yang
menyimpang dari standar wajar penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
22. Keberagaman model layanan ini pula yang ditegaskan oleh Ahli Presiden, Dr.
Agung Harsoyo, S.T., M.Sc., M.Eng., pada persidangan tanggal 29 Juni 2026,
yang menjelaskan bahwa keberagaman model layanan, termasuk paket
prabayar, pascabayar, berbatas waktu, maupun rollover, bukanlah mekanisme
untuk mengalihkan manfaat dari pelanggan kepada penyelenggara, melainkan
instrumen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem telekomunikasi nasional,
yang pada akhirnya menguntungkan pelanggan itu sendiri.
23. Berdasarkan seluruh fakta persidangan tersebut, menjadi semakin terang
bahwa keberagaman model layanan internet seluler justru merupakan
instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan,
keberlanjutan investasi jaringan, dan pemerataan akses telekomunikasi.
Komitmen Bersama ATSI dan Operator Seluler
24. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra pada persidangan, secara khusus
mengarahkan agar Indosat bersama Telkomsel dan XLSMART di bawah
koordinasi ATSI, untuk melakukan pertemuan bersama guna menjaga
keseimbangan, keberlanjutan usaha dan kepentingan konsumen.
25. Sebagai tindak lanjut konkret atas arahan tersebut, Indosat turut serta secara
aktif dalam musyawarah bersama ATSI, Telkomsel, dan XLSMART yang
menghasilkan
Hasil
Diskusi/Pandangan
Bersama,
dibacakan
pada
persidangan tanggal 18 Juni 2026. Berdasarkan diskusi tersebut, juga
dikemukakan
kembali
bahwa
Indosat
telah
menyediakan
alternatif
rollover/akumulasi (Freedom Combo, Freedom U, AON) sejak sebelum
perkara a quo diajukan. Sehubungan transparansi riwayat kuota sebagai hak
konsumen, Indosat menegaskan bahwa informasi mengenai sisa kuota dan
masa berlaku layanan telah dan akan terus disediakan secara berkala dan
proaktif melalui aplikasi resmi, kanal digital, dan layanan pelanggan Indosat,
sejalan dengan prinsip pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik (good faith).
26. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon sejatinya
telah dan akan terus diakomodasi melalui kombinasi antara mekanisme pasar
yang telah berjalan dan komitmen konkret yang disampaikan pada
506
persidangan tanggal 18 Juni 2026, tanpa perlu menempuh jalan pemaknaan
ulang atau pembatalan — tanpa perlu menempuh jalan pemaknaan ulang
maupun pembatalan norma Pasal 28 UU Telekomunikasi yang, sebagaimana
telah diuraikan oleh Pihak Terkait.diuraikan pada bagian berikut, telah selaras
dengan UUD RI 1945.
Pasal 28 UU Telekomunikasi Telah Selaras dengan UUD RI 1945
27. Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi merupakan instrumen kontrol negara
terhadap tarif sektor telekomunikasi, termasuk jasa layanan internet, yang
berfungsi untuk menjaga kepentingan dan perlindungan pelanggan, kualitas
layanan, praktik persaingan usaha yang sehat, serta keberlanjutan
penyelenggaraan telekomunikasi. Norma tersebut lahir melalui prosedur
legislasi yang sah dan secara hierarkis tidak bertentangan dengan norma
dasar (Grundnorm), yaitu Pasal 33 UUD RI 1945.
28. Lebih lanjut, desain pengaturan tarif sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28
UU Telekomunikasi pada hakikatnya merupakan pilihan kebijakan hukum
terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, yang menurut
yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 010/PUU-
III/2005, tidak dapat dibatalkan sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas
dan rasionalitas serta tidak menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat
ditoleransi (intolerable). Tidak satu pun dari kriteria tersebut terpenuhi dalam
perkara a quo.
29. Norma Pasal 28 UU Telekomunikasi telah mengakomodasi kepentingan
seluruh pihak secara seimbang. Di satu sisi, norma tersebut memberikan
kepastian hukum melalui mekanisme pengaturan tarif yang berada dalam
pengawasan negara. Di sisi lain, norma tersebut menjamin keberlanjutan
investasi dan penyelenggaraan layanan telekomunikasi, sekaligus tetap
memberikan
perlindungan
terhadap
kepentingan
konsumen
melalui
pengawasan regulator dan prinsip persaingan usaha yang sehat.
30. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Indosat berpandangan bahwa
Pasal 28 UU Telekomunikasi telah selaras dengan UUD RI 1945 dan tidak
terdapat
dasar
konstitusional
untuk
membatalkan,
mengubah,
atau
menafsirkan ulang norma tersebut sebagaimana dikehendaki oleh Para
Pemohon.
507
PENUTUP
Berdasarkan seluruh fakta persidangan, Pihak Terkait/Indosat berpandangan bahwa
perkara a quo telah memberikan pemahaman yang semakin utuh mengenai
karakteristik penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Pemeriksaan perkara ini
menunjukkan bahwa layanan internet seluler merupakan jasa berbasis akses yang
memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan objek
kebendaan sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Fakta persidangan juga
menunjukkan bahwa berbagai perhatian mengenai perlindungan konsumen telah
dijawab melalui mekanisme yang telah berjalan, baik melalui inovasi produk,
peningkatan transparansi informasi kepada pelanggan, maupun komitmen bersama
seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi.
Dengan demikian, tidak terdapat alasan konstitusional untuk mengubah ataupun
memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi,
yang justru telah memberikan keseimbangan antara perlindungan konsumen,
keberlanjutan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan kepentingan negara
dalam pengaturan sektor telekomunikasi.
Atas dasar tersebut, sudah layak dan patut bagi Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau
setidak-tidaknya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.
C. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait, dalam hal
ini PT Indosat Tbk, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; atau
2. Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak
beralasan menurut hukum.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
6)
KESIMPULAN PIHAK TERKAIT XLSMART:
I.
RINGKASAN KESIMPULAN
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang
kami hormati.
508
Bahwa merujuk pada seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan a quo,
dimana XLSMART berkedudukan selaku Pihak Terkait sebagai salah
satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jaringan
telekomunikasi (“Operator Seluler”) terhitung sejak tanggal 16 April
2026 dalam perkara ini, bermaksud untuk menyampaikan inti dari
Kesimpulan kami sebagai berikut:
1.
Mahkamah Konstitusi terbukti tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a quo karena objek perkara bukan merupakan
ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi;
2.
Pemohon keliru dalam memahami karakteristik produk kuota
internet yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni: (i)
berbentuk “jasa” dan bukan barang, (ii) disediakan berdasarkan
volume waktu;
3.
XLSMART telah memenuhi kewajiban kepatuhannya sebagai
perusahaan penyedia jasa telekomunikasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
4.
XLSMART telah membuat Proposal Formula Layanan Kuota
Internet yang mendukung perlindungan konsumen sekaligus
keberlanjutan industri, sebagaimana diamanatkan Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo.
Bahwa uraian atas fakta-fakta persidangan yang menjadi dasar dari inti
Kesimpulan Pihak Terkait tersebut di atas, akan XLSMART jelaskan
dalam Bab berikutnya.
II.
URAIAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang
kami hormati.
Bahwa merujuk pada keseluruhan fakta-fakta yang terungkap sepanjang
proses persidangan yang mulia ini, termasuk namun tidak terbatas pada
Permohonan Pemohon, Keterangan Presiden, Keterangan DPR,
Keterangan Pihak Terkait XLSMART, Keterangan Tambahan Pihak
Terkait XLSMART, Keterangan maupun Keterangan Tambahan Pihak
509
Terkait lainnya, serta Keterangan Ahli, XLSMART akan menguraikan
analisa hukum atas fakta-fakta persidangan tersebut sebagai berikut:
1.
Mahkamah Konstitusi Terbukti Tidak Berwenang Memeriksa
dan Mengadili Perkara A Quo karena Objek Perkara Bukan
Merupakan
Ruang
Lingkup
Kewenangan
Mahkamah
Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Bahwa kami merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal
51A ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (“UU No. 24/2003”), yang
menyebutkan sebagai berikut:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.
memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
“Uraian
mengenai
hal
yang
menjadi
dasar Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b
untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi:
...
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak
dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap
dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan
untuk dilakukan pengujian;"
Bahwa adapun fakta-fakta persidangan yang telah membuktikan
bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat
kami uraikan sebagai berikut:
Keterangan Pihak Terkait XLSMART
510
“Bahwa dikarenakan subjek uji materiil dalam peradilan Mahkamah
Konstitusi adalah Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka
seharusnya permohonan uji materiil terkait layanan kuota internet
diajukan oleh Para Pemohon ke Mahkamah Agung karena ketentuan
perihal kuota internet ini diatur pada tingkat Peraturan Menteri, dalam
hal ini PMKD 5/2021, bukan pada tingkatan Undang-Undang,
sebagaimana ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat
(1) UU No. 48/2009, Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24/2003, serta Pasal
9 Ayat (1) UU No. 12/2011.”
Keterangan
Pihak
Terkait
lainnya
(PT
Telekomunikasi
Selular/”Telkomsel”)
“Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat
dan keterbatasan kapasitas jaringan, mekanisme layanan internet
dengan batasan, volume, dan waktu tertentu dipandang sebagai
praktik yang paling ideal. Mekanisme tersebut diterapkan oleh
operator seluler sesuai dengan regulasi Pemerintah Republik
Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.”
Keterangan Ahli Dr. Agung Harsoyo, S.T, M.Sc, M.Eng (“Ahli
Pemerintah“)
“Berikutnya, mengatur formula tarif, melindungi subscriber atau
pengguna, mengawasi
penyelenggaraan
telekomunikasi, dan
menjaga persaingan yang sehat. Kewajiban tersebut telah
dilaksanakan, di antaranya melalui PP 46 Tahun 2021, PM 5 Tahun
2021, KM 576 Tahun 2022, …”
Yang Mulia Majelis Hakim, seluruh fakta-fakta persidangan yang kami
kemukakan di atas telah membuktikan bahwa objek perkara a quo
tidak diatur dalam UU Telekomunikasi melainkan dalam berbagai
Peraturan Menteri, khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (“PMKD No. 5/2021“). Berdasarkan UU No. 24/2003
maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Peraturan
Menteri bukan merupakan ruang lingkup pengujian oleh Mahkamah
511
Konstitusi. Lebih lanjut, adapun badan peradilan yang berwenang
untuk memeriksa dan mengadili objek perkara a quo pada prinsipnya
adalah Mahkamah Agung.
Dengan demikian, telah terbukti bahwasanya Mahkamah Konstitusi
tidak berwenang dalam kompetensinya untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya Permohonan
Pemohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2.
Pemohon Keliru dalam Memahami Karakteristik Produk Kuota
Internet yang Diatur dalam Ketentuan Hukum yang Berlaku
yakni: (i) Berbentuk “Jasa” dan Bukan Barang, (ii) Disediakan
Berdasarkan Volume Waktu
Bahwa Pasal 76 angka (2) PMKD No. 5/2021 yang mengatur
mengenai produk kuota internet menyebutkan sebagai berikut:
"Sistem penarifan Bundling dan/atau paket sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 berupa pembebanan tarif penggunaan oleh
Penyelenggara
kepada
Pelanggan
dengan
menggabungkan
beberapa jenis tarif penggunaan layanan berbeda dan/atau 1 (satu)
jenis layanan dalam volume dan/atau waktu tertentu ke dalam 1
(satu) jenis tarif."
Bahwa ketentuan hukum di atas dapat dielaborasi sebagai berikut:
a. Kuota lahir dari sistem penarifan (billing system);
b. Kuota adalah hasil bundling/paket tarif dan bukan merupakan
objek yang berdiri sendiri;
c.
Kuota bukan merupakan barang namun berbentuk sebagai
layanan atau jasa;
d. Yang ditagihkan adalah hak penggunaan layanan dalam batas
waktu tertentu.
Bahwa elemen-elemen tersebut di atas juga telah sejalan dengan
praktik jasa telekomunikasi yang berlangsung saat ini, hal mana
telah terbukti melalui fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
Keterangan Pihak Terkait XLSMART
512
“4. Bahwa dalam pandangan hukum XLSMART, kuota juga tidak
dapat masuk ke dalam definisi "benda" sebagaimana diatur
dalam Buku II KUH Perdata, dimana Pasal 499 KUH Perdata
menentukan bahwa benda adalah tiap barang dan tiap hak yang
dapat menjadi objek hak milik. Artinya, menurut ketentuan pasal
ini, benda mencakup barang (wujud) maupun hak (tidak
berwujud) sepanjang dapat dimiliki atau menjadi objek hak milik.
5. Bahwa sehubungan dengan ”hak kepemilikan” ini, Pasal 570
KUH Perdata menentukan beberapa persyaratan hak milik,
sebagai berikut: (i) Dapat dikuasai penuh, (ii) Dapat dialihkan
bebas, dan (iii) Tidak dapat dihapus sepihak oleh pihak lain.
Dengan kata lain, dapat dilihat bahwa ketiga syarat tersebut
tidak sesuai dengan karakteristik kuota yakni: (i) Dapat hangus
sepihak (karena masa berlaku), (ii) Tidak bebas dialihkan, (iii)
Tidak dapat dipertahankan jika layanan dihentikan.
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa kuota bukan merupakan "benda" secara
hukum keperdataan dan hak yang dimiliki oleh konsumen
merupakan hak kontraktual untuk menggunakan jasa
telekomunikasi dalam batas tertentu dan bukan merupakan
hak milik kebendaan.”
Keterangan Presiden cq, Kementerian Komunikasi dan Digital
(“Komdigi”) tertanggal 18 Februari 2026 dan tertanggal 4 Maret
2026
“Kuota data internet bukan hak aset pribadi. Kuota internet
merupakan hak untuk memanfaatkan atau mengakses jaringan
komunikasi, dalam hal ini internet, sehingga pelanggan dapat
mengakses, mengunduh, mengunggah suatu konten yang
tersedia pada jaringan internet sesuai dengan perjanjian layanan
yang telah terdapat persyaratan dan ketentuan yang disepakati
antara
konsumen
dan
pelaku
usaha,
dalam
hal
ini
penyelenggara jaringan bergerak seluler.”
513
“b. Hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara
adalah hubungan penyediaan jasa. Dalam hubungan tersebut,
konsumen
memperoleh hak untuk mengakses jaringan
telekomunikasi dalam volume dan jangka waktu tertentu sesuai
perjanjian layanan.
c. Berakhirnya masa berlaku paket merupakan berakhirnya hak
akses sesuai kesepakatan, bukan tindakan pengambilalihan hak
milik secara paksa atau sewenang-wenang karena ketentuan
akhir masa akses telah disepakati di awal antara konsumen
dengan penyelenggara telekomunikasi sebelum dimulainya
layanan.”
Keterangan Pihak Terkait lainnya (ATSI)
“Inilah salah satu hal utama yang menjadikan sektor jasa
telekomunikasi, penyediaan layanan internet oleh operator
seluler memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan sektor
lainnya. Atas itu, tidak pula bisa disamakan dengan sektor
lainnya, termasuk misalnya dengan penyelenggaraan sektor
ketenagalistrikan yang secara karakter atau natur, infrastruktur,
teknologi, model usaha dan pengaturannya menjadikan
dimungkinkannya hubungan hukum atas transaksi yang terjadi
dengan konsumen atau pelanggan berbasis jual-beli.”
Keterangan Tambahan Pihak Terkait lainnya (PT Perusahaan
Listrik Negara)
“Secara teknis, token listrik prabayar dikenal sebagai kode 20
digit yang dimasukkan ke dalam KWH meter prabayar. Ketika
token
tersebut
di
input
ke
meter,
sistem
tidak
memperlakukannya sebagai voucher layanan yang tunduk pada
masa aktif tertentu, melainkan langsung mengkonversinya
menjadi saldo energi dalam satuan KWH yang tercatat pada
meter pelanggan. Saldo KWH itu kemudian berkurang semata-
mata berdasarkan pemakaian listrik aktual oleh pelanggan.
Selama energi tersebut belum digunakan, saldo KWH tetap
tersimpan
pada
meter.
Dengan
kata
lain,
ukuran
514
pengurangannya adalah konsumsi energi, bukan berlalunya
waktu. Karakter ini membedakan secara mendasar token
listrik
prabayar
dari
layanan
lainnya
yang
secara
kontraktual memang berbasis durasi atau masa berlaku.
Dengan listrik prabayar, pelanggan tidak membeli akses selama
sekian hari atau sekian bulan, melainkan membeli energi yang
dapat dipakai sesuai kebutuhan sampai KWH yang dibeli
tersebut habis dipergunakan.
…
pokok penjelasan dari sisi PLN adalah bahwa token prabayar
pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis karena yang
dibeli pelanggan adalah energi listrik dalam satuan KWH,
bukan dalam jangka waktu pemakaian.”
Merujuk pada seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwasanya
produk kuota internet yang diperjualbelikan di Indonesia saat
ini merupakan sebentuk jasa dan yang diberikan hak
penggunaannya
dalam
bentuk
hak
akses
dengan
batasan/volume waktu tertentu. Konsekuensi hukumnya, dalil-
dalil Para Pemohon yang diantaranya sebagai berikut:
a. produk kuota internet merupakan “barang” dimana Operator
Seluler telah memutus hangus secara paksa sebelum barang
tersebut habis manfaatnya (vide halaman 17 s/d 18
Permohonan Perkara No. 273);
b. produk kuota internet merupakan “hak milik” konsumen (vide
halaman 10 Permohonan Perkara No. 273);
c. Operator Seluler telah melakukan tindakan penghapusan kuota
internet secara paksa (vide halaman 23 s/d 25 Permohonan
Perkara No. 33);
d. sisa kuota internet yang tidak terpakai dapat disimulasikan dan
dikalkulasikan sebagai kerugian materiil (vide halaman 17 s/d
18 Permohonan Perkara No. 273);
telah terbantahkan dan terbukti sebagai dalil hukum yang sangat
keliru dan menyesatkan.
515
Dengan demikian, UU Telekomunikasi telah bersifat konstitusional
dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard).
3.
XLSMART Telah Memenuhi Kewajiban Kepatuhannya sebagai
Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang Berlaku
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam
persidangan, XLSMART terbukti telah mematuhi seluruh ketentuan
hukum yang berlaku dalam sektor telekomunikasi di Indonesia, dalam
ruang lingkup: (i) syarat dan ketentuan produk kuota internet yang
dipasarkan, (ii) transparansi informasi kepada konsumen, dan (iii)
kewajiban pelaporan kepada regulator. Adapun alat-alat bukti yang
mendasarinya adalah sebagai berikut:
Keterangan Pihak Terkait XLSMART
“XLSMART juga senantiasa melaporkan secara resmi dan
berkala kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik
Indonesia perihal produk-produk dan yang ditawarkan kepada
Pelanggan, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 PMKD No.
5/2021.”
“1. Bahwa XLSMART kembali menegaskan dalil kami pada
bagian terdahulu dimana pada intinya seluruh informasi
mengenai jumlah kuota dan jangka waktu berlakunya kuota,
telah disampaikan secara jelas dan eksplisit oleh XLSMART
selaku Pelaku Usaha kepada Pelanggan/Pengguna selaku
konsumen dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Produk, sesuai
amanah UU No. 8/1999.
2. Bahwa untuk itu sebelum menjelaskan mengenai Syarat dan
Ketentuan Layanan (Terms and Conditions) terkait kuota internet
XLSMART, berikut kami sajikan sampel produk kartu perdana
XLSMART yang saat ini dipasarkan: ...”
“Adapun informasi tentang paket internet ini dapat diakses oleh
Pengguna XLSMART melalui berbagai cara yaitu aplikasi MyXL,
516
XLSmart Center, MySmartfren, USSD Menu Browser (UMB),
brosur, selebaran, poster, termasuk namun tidak terbatas pada
Iklan-Iklan paket layanan yang bisa dilihat pada sosial media
resmi XLSMART seperti misalnya Instagram, X, TikTok dan lain
sebagainya.
Hal ini telah sejalan dengan PMKD No. 5/2021 Pasal 79 yang
diamanatkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib
mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara
benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan yang paling
sedikit meliputi:
a. nama jenis Produk Layanan;
b. besaran volume tarif;
c. lokasi (area) layanan;
d. masa berlaku tarif; dan
e. korespondensi untuk informasi.”
Proposal Formula Layanan Kuota Internet ATSI – Operator
Seluler (“Proposal ATSI – Operator Seluler”)
“1. ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan
dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan
internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi
pelanggan, di antaranya paket jasa layanan internet dengan
menggunakan fitur akumulasi kuota (roll-over), non-roll over,
maupun dengan inovasi layanan lainnya. Dengan tersedianya
berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih
layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan,
dan pola penggunaannya masing-masing;
2. ATSI dan Operator Seluler telah menyediakan dan akan terus
meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi
kepada pelanggan, antara lain melalui penyampaian informasi
produk jasa layanan internet yang lebih sederhana dan mudah
dipahami serta penyediaan kanal/media informasi yang
memudahkan pelanggan memantau penggunaan dan sisa kuota
jasa layanan internet yang telah dipilihnya.”
517
Keterangan Ahli Pemerintah
“Kewajiban tersebut telah dilaksanakan, di antaranya melalui PP
46 Tahun 2021, PM 5 Tahun 2021, KM 576 Tahun 2022,
pengaturan formula tarif, mekanisme pelaporan tarif oleh
penyelenggara, pengawasan secara berkala, serta berbagai
instrumen perlindungan pengguna. Dengan demikian, dalam hal
ini negara telah melaksanakan amanat undang-undang.”
Sehubungan dengan hal ini, kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim
turut mempertimbangkan kewajiban dari pihak masyarakat selaku
konsumen, sesuai ketentuan Pasal 5 butir (a) dan (b) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
sebagai berikut:
“Kewajiban konsumen adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;”
Sebagai tambahan, saat ini XLSMART terus mengembangkan
mekanisme informasi atas produk-produk yang diperjualbelikan,
dalam rangka transparansi dan edukasi kepada para konsumen
dan/atau calon konsumen XLSMART, yang dilengkapi dengan
mekanisme pengaduan pelanggan (customer care) yang progresif
dan memadai.
Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti
bahwa UU Telekomunikasi telah bersifat konstitusional dan sudah
sepatutnya Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard).
4. XLSMART Telah Membuat Proposal Formula Layanan Kuota
Internet yang Mendukung Perlindungan Konsumen Sekaligus
Keberlanjutan Industri, Sebagaimana Diamanatkan Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi
518
Bahwa XLSMART bersama dengan ATSI dan Operator Seluler
lainnya telah membuat dan mengajukan Proposal ATSI – Operator
Seluler tertanggal 18 Juni 2026, sesuai dengan amanat Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tertanggal 21 Mei 2026.
Sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, Proposal ATSI –
Operator Seluler telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:
a. XLSMART sebagai bagian dari Operator Seluler di Indonesia
telah memiliki berbagai varian produk kuota internet yang dapat
dipilih oleh para konsumen dan/atau calon konsumen, sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuannya. XLSMART juga telah
memiliki mekanisme informasi produk kuota internet kepada
pelanggan yang transparan dan edukatif, yang telah memuat
informasi-informasi penting setidak-tidaknya meliputi masa
berlaku layanan kuota internet dan sisa kuota internet.
Bahwa hal tersebut sejalan dengan Keterangan Ahli Termohon
dan Keterangan Pihak Terkait lainnya (Badan Perlindungan
Konsumen Nasional/”BPKN”) sebagai berikut:
Keterangan Ahli Pemerintah
“Yang Mulia, konsumen telah memperoleh haknya, pelanggan
telah memperoleh akses komunikasi, akses internet, pilihan
layanan yang beragam, informasi mengenai tarif, dan
kepastian tarif, transparansi syarat layanan, serta kebebasan
memilih
produk
yang
sesuai
dengan
kebutuhannya.
Pelanggan yang membutuhkan tarif murah dapat memilih
paket tertentu, pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas
lebih tinggi dapat memilih rollover atau pascabayar. Hak untuk
memperoleh informasi dan hak untuk memilih telah tersedia.
Karena itu, pelindungan konsumen telah dijalankan melalui
transparansi dan kebebasan memilih.
Namun
demikian,
tetap
terbuka
untuk
meningkatkan
pelindungan konsumen, baik dari sisi transparansi maupun
variasi pilihan layanan. Dalam perspektif pelindungan
konsumen, keberadaan berbagai jenis paket layanan justru
519
menciptakan
keseimbangan,
pelanggan
memperoleh
kebebasan memilih variasi harga, variasi manfaat, dan variasi
tingkat
fleksibilitas.
Sementara
operator
memperoleh
kepastian usaha, keberlanjutan bisnis dengan kepastian untuk
berinvestasi kembali dalam rangka perluasan jangkauan dan
kualitas layanan, serta inovasi-inovasi layanan lainnya.
Sedangkan negara memperoleh perluasan akses digital bagi
masyarakat, pertumbuhan ekonomi digital, dan pembangunan
infrastruktur nasional. Dengan demikian, Yang Mulia sistem
yang
telah
berjalan
ini
menciptakan
keseimbangan
kepentingan antara pelanggan, industri, dan negara.”
Keterangan Pihak Terkait lainnya (BPKN)
“Yang keempat adalah transparansi riwayat kuota adalah hak
konsumen.
Informasi
mengenai
riwayat
pembelian,
penggunaan dan sisa kuota merupakan hak konsumen yang
wajib dijamin keterbukannya oleh operator telekomunikasi.”
b.
Regulasi yang berlaku saat ini telah mengatur keseimbangan antara
kepentingan keberlanjutan industri para pelaku usaha (Operator
Seluler) dan perlindungan konsumen.
Hal tersebut sejalan dengan Keterangan Ahli Pemerintah serta
Keterangan Komdigi sebagai berikut:
Keterangan Ahli Pemerintah
“Yang Mulia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi tidak memerintahkan negara untuk
mengoptimalkan kepentingan satu jenis pelanggan atau satu
model layanan tertentu. Pasal 3 memerintahkan negara
menyelenggarakan telekomunikasi untuk: satu, meningkatkan
kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mendukung
kehidupan ekonomi, dan mendukung kegiatan pemerataan
pemerintahan.
Karena
itu,
regulasi
harus
menjaga
keseimbangan antara kepentingan pengguna, keberlanjutan
industri, dan kepentingan nasional. Pengaturan tarif berdasar
formula maupun keberagaman layanan, baik pascabayar, kuota
520
berbatas waktu, maupun rollover, merupakan instrumen untuk
mencapai tujuan tersebut.”
Keterangan Komdigi
“g. Para Pemohon keliru karena memisahkan norma undang-
undang
dari
keseluruhan
kerangka
regulasi
sektor
telekomunikasi, apabila dibaca secara sistematis norma a quo
justru kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan antara
pengguna jasa, penyelenggara, dan negara.
h. Permintaan agar kuota internet tetap berlaku mengikuti masa
aktif kartu atau berlaku tanpa batas waktu, berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksinambungan
kewajiban ... saya ulang, ketidakseimbangan kewajiban bagi
penyelenggara komunikasi karena tidak terdapat batas yang
jelas mengenai berakhirnya tanggung jawab penyedia layanan.”
Dengan demikian, Proposal ATSI – Operator Seluler yang sejalan
dengan Keterangan Komdigi serta Keterangan Ahli Pemerintah telah
membuktikan bahwa telah tercipta: (i) mekanisme usaha, serta (ii)
regulasi dan sistem pengawasan yang menjaga keseimbangan antara
keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen. Berdasarkan hal
tersebut,
terbukti
bahwa
UU
Telekomunikasi
telah
bersifat
konstitusional dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk
ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard).
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang
kami hormati.
Berdasarkan seluruh uraian XLSMART selaku Pihak Terkait dalam
Kesimpulan ini, XLSMART percaya bahwa telah terbukti fakta-fakta
hukum dalam perkara a quo, yang meliputi: (i) Mahkamah Konstitusi
tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena
objek perkara diatur dalam Peraturan Menteri sehingga tidak
termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi,
(ii) Pemohon keliru dalam memahami karakteristik produk kuota
internet sebagai “jasa” dan disediakan berdasarkan volume waktu,
521
(iii) XLSMART telah memenuhi kewajiban kepatuhannya sebagai
perusahaan penyedia jasa telekomunikasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan (iv) XLSMART telah
membuat
Proposal
Formula
Layanan
Kuota
Internet
yang
mendukung perlindungan
konsumen sekaligus keberlanjutan
industri yang berkesinambungan.
Besar harapan XLSMART agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat
mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di
atas dalam menjatuhkan Putusannya, demi keadilan bagi seluruh
pemegang kepentingan dalam perkara a quo, i.e. masyarakat
(konsumen), pelaku usaha (penyedia jasa telekomunikasi), dan negara
(pemerintah).
III.
PETITUM
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang kami
hormati.
Berdasarkan uraian keterangan sebagaimana tersebut di atas, XLSMART
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
-
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
-
Menyatakan Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tetap berlaku dan memiliki kekuatan
hukum mengikat;
-
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Atau,
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
522
Demikian Kesimpulan Pihak Terkait ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima
kasih.
7)
KESIMPULAN PIHAK TERKAIT BPKN
I. Kesimpulan
1.
BPKN RI berpandangan bahwa Pasal 71 angka 2 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 pada prinsipnya masih diperlukan sebagai dasar
hukum pengaturan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
dan/atau jasa telekomunikasi, guna menjamin keterjangkauan tarif;
keberlanjutan investasi, kualitas layanan; serta persaingan usaha yang
sehat.
2.
Namun demikian, norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan
kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk
menetapkan skema layanan yang berpotensi mengurangi hak-hak
konsumen secara sepihak.
3.
Dalam praktik penyelenggaraan jasa telekomunikasi, hubungan hukum
antara penyelenggara dan konsumen pada umurnnya dibangun
melalui kontrak baku sehingga posisi tawar konsumen relatif lebih
lemah. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan agar
pengaturan tarif dan skema layanan tetap memenuhi prinsip keadilan,
keseimbangan, transparansi, dan perlindungan konsumen.
4.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh
informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak memilih barang dan/atau
jasa, serta hak memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian.
Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari pengaturan sektor telekomunikasi.
5.
BPKN RI mencatat bahwa persoalan penghangusan kuota internet
telah menjadi perhatian masyarakat dan pernah diadukan kepada
BPKN RI. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, BPKN RI telah
meminta penjelasan dari penyelenggara telekomunikasi, Asosiasi
Telekomunikasi
Seluler
Indonesia
(ATSI),
serta
Kementerian
Komunikasi dan Digital. Dalam proses tersebut BPKN RI tidak
523
memperoleh data dan metodologi yang memadai untuk memverifikasi
besaran kerugian yang pemah disampaikan dalam pengaduan
masyarakat, sehingga BPKN RI tidak menyimpulkan besaran kerugian
dimaksud sebagai fakta yang telah terbukti.
6.
BPKN RI juga menerangkan bahwa dalam proses perubahan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, BPKN RI tidak dimintai
pendapat maupun pertimbangan secara khusus, meskipun Undang-
Undang Telekomunikasi mengatur berbagai hak pengguna jasa
telekomunikasi yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen.
7.
BPKN
RI
mencermati
bahwa
dalam
perkembangan
industri
telekomunikasi saat ini sebagian penyelenggara telah menyediakan
layanan rollover atau akumulasi kuota. Hal tersebut menunjukkan
bahwa
mekanisme
tersebut
dapat
diterapkan
dalam
praktik
penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai kebijakan bisnis masing-
masing penyelenggara.
8.
Menurut BPKN RI, perlindungan konsumen tidak harus diwujudkan
melalui satu model layanan yang seragam bagi seluruh penyelenggara
telekomunikasi. Yang lebih penting adalah tersedianya pilihan yang
wajar bagi konsumen, sehingga konsumen dapat memilih paket
layanan limitatif maupun non-limitatif sesuai kebutuhan, disertai
informasi yang transparan mengenai hak dan kewajiban masing-
masing.
9.
Oleh karena itu, BPKN RI tetap berpendapat sebagaimana telah
disampaikan dalam persidangan bahwa Pasal 71 angka 2 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 perlu dimaknai bahwa penetapan
besaran
tarif
dan/atau
skema
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula
yang ditetapkan Pemerintah Pusat wajib memperhatikan prinsip
perlindungan konsumen, transparansi informasi, kepastian hukum,
kewajaran masa berlaku layanan, serta mekanisme pemulihan yang
proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar konsumen
namun belum dapat dinikmati.
524
10. BPKN RI berpandangan bahwa bentuk perlindungan tersebut dapat
diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain akumulasi
(rollover) kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat,
kompensasi, pengembalian (refund), atau bentuk perlindungan lain
yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai perkembangan teknologi,
model bisnis, dan kebutuhan masyarakat.
11. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen, BPKN
RI memandang perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian
peraturan pelaksanaan di sektor telekomunikasi agar selaras dengan
prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, termasuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 beserta peraturan
pelaksanaannya.
II. Permohonan
Berdasarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan selama
persidangan, BPKN RI memohon kepada Yang Muha Majelis Hakim
Konstitusi Republik Indonesia kiranya berkenan:
a. Menerima dan mempertimbangkan seluruh Keterangan dan
Keterangan Tambahan BPKN RT sebagai Pihak Terkait dalam
Perkara Nomor 273/PUU-XXTIT/2025 dan Perkara Nomor
33/PUU-XXIV/2026.
b. Mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Pasal 71 angka 2
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hams dilaksanakan secara
selaras
dengan
prinsip-prinsip
perlindungan
konsumen
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pengaturan tarif dan
skema layanan telekomunikasi tetap menjamin keterjangkauan,
kepastian hukum, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak, serta perlindungan terhadap manfaat layanan yang
telah dibayar oleh konsumen.
c.
Mendorong Pemerintah untuk melakukan harmonisasi dan
penyempurnaan peraturan pelaksanaan di bidang telekomunikasi
525
agar selaras dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Demikian kesimpulan ini disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas
dan fungsi BPKN RI dalam memberikan pertimbangan mengenai
perlindungan konsumen kepada Pemerintah serta sebagai masukan
kepada Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara a
quo.
[2.15]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah
menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae yaitu Southeast Asia Freedom of
Expression Network (SAFEnet), yang diterima Mahkamahn pada tanggal 7 Juli
2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa SAFEnet telah membaca Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026
diajukan oleh TB Yaumul Hasan Hidayat, seorang mahasiswa, yang
mempersoalkan norma yang sama dengan Permohonan Nomor 273/PUU-
XXIII/2025 dengan penekanan tambahan pada dampak penghangusan sisa
kuota terhadap hak atas pendidikan bagi mahasiswa yang bergantung pada
sistem pembelajaran jarak jauh;
2. Bahwa SAFEnet berpendapat norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka
2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 karena memberikan kepastian hukum yang bersifat parsial, yakni
kepada negara atas formula dan kepada penyelenggara atas kewenangan
menetapkan tarif, namun tidak memberikan kepastian pelindungan hukum
kepada pengguna layanan telekomunikasi mengenai hilangnya sisa volume
data yang telah dibayar;
3. Bahwa menurut SAFEnet, Pihak Terkait dalam permohonan a quo, seperti,
ATSI, PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, dan PT XLSmart, secara konsisten
mendasarkan perihal kuota internet pada karakter hubungan antara penyedia
layanan telekomunikasi dan pengguna layanan telekomunikasi adalah
“hubungan kontraktual atas jasa telekomunikasi” dan bukan jual-beli barang,
sehingga tidak terjadi peralihan kepemilikan;
526
4. Bahwa SAFEnet memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk mengabulkan seluruh Permohonan para Pemohon untuk
permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUUXXIV/2026 dengan
menyatakan norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU
6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan besaran tarif wajib memuat
jaminan atas salah satu dari empat perlakuan berikut terhadap sisa volume
data yang telah dibayar lunas oleh pengguna, selaras dengan petitum para
Pemohon dalam perbaikan permohonan Nomor 273/PUUXXIII/2025
bertanggal 18 Februari 2026 dan permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026
bertanggal 4 Maret 2026, serta dengan usulan pemaknaan konstitusional
yang
disampaikan Badan
Perlindungan Konsumen Nasional
pada
persidangan pada tanggal 21 Mei 2026 dan yang ditegaskan kembali pada
persidangan 18 Juni 2026:
a. pengakumulasian sisa kuota data (data rollover) ke periode berikutnya
selama kartu prabayar masih dalam masa aktif atau selama pelanggan
pascabayar mempertahankan hubungan langganan;
b. pemberlakuan sisa kuota data mengikuti masa aktif kartu prabayar dan
bukan masa aktif paket, sehingga sisa kuota dapat dipergunakan
sepanjang kartu tersebut dalam masa aktif;
c. konversi sisa kuota yang tidak terpakai menjadi pulsa atau pengembalian
(refund) secara proporsional kepada Pengguna Layanan Telekomunikasi
pada saat paket berakhir, dengan formulasi yang ditetapkan Pemerintah
Pusat; atau
d. kewajiban Penyedia Layanan Telekomunikasi untuk menyediakan pilihan
paket kuota non-limitatif atau tanpa hangus bagi konsumen, dengan
larangan model limitatif tunggal yang merugikan konsumen sebagaimana
direkomendasikan BPKN.
5. Bahwa SAFEnet menjelaskan keempat alternatif perlakuan sisa volume data
di atas dilekatkan pada norma melalui satu konstruksi pemaknaan: frasa
“berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” dalam norma
Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 wajib
527
dimaknai
memuat
parameter
perlindungan
konsumen,
transparansi
perlakuan sisa kuota pada titik transaksi, kewajaran masa berlaku layanan,
dan mekanisme pemulihan yang proporsional atas manfaat yang telah
dibayar tetapi belum dinikmati, selaras dengan usulan pemaknaan Badan
Perlindungan Konsumen Nasional pada Persidangan 18 Juni 2026;
6. Bahwa menurut SAFEnet, Putusan Mahkamah yang bersifat conditionally
unconstitutional memerlukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan atau
perubahan peraturan pelaksana agar norma yang telah dimaknai oleh
Mahkamah dapat diimplementasikan secara efektif, sekaligus mengisi
kekosongan hukum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor
5
Tahun
2021
tentang
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
(Permenkominfo 5/2021) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
melalui Jaringan Bergerak Seluler. Dalam rangka itu, SAFEnet memberikan
rekomendasi kepada Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan
Digital, sebagai berikut:
a. menambahkan
ketentuan
paralel
dengan
Pasal
74
ayat
(3)
Permenkominfo 5/2021 yang secara eksplisit mengatur perlakuan atas
sisa kuota data saat paket berakhir, sehingga tidak terjadi perlakuan
asimetris antara sisa deposit pulsa dan sisa volume kuota yang keduanya
lahir dari transaksi pembayaran yang sama;
b. memasukkan komponen transparansi informasi mengenai perlakuan
sisa kuota ke dalam formula tarif sebagaimana dimaksud Pasal 67
Permenkominfo 5/2021, agar variabel perlakuan sisa volume menjadi
unsur yang dikomunikasikan kepada pengguna pada titik transaksi dan
bukan informasi yang tersembunyi dalam syarat dan ketentuan baku; dan
c.
bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional
(BPKN),
mempertimbangkan
penerapan
mekanisme
pengawasan
transaksional
terhadap
pelaksanaan keempat alternatif perlakuan sisa kuota, dengan mengacu
pada praktik pengawasan di yurisdiksi pembanding.
528
[2.16]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 71 angka 2 Lampiran
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut
UU 6/2023) yang mengubah norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk
mengadili permohonan a quo;
529
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat;
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
530
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1.
Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 71
angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah norma Pasal 28 ayat (1) UU
36/1999 (disebut norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran
UU 6/2023), yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:
(1) “Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara
Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan
berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”
(2) …
2.
Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana
diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
3.
Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (WNI)
yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Pendudukn (KTP) [vide
Bukti P-2] yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas hukum dengan nomor
induk mahasiswa (NIM) 043593696 [vide Bukti P-3] pada perguruan tinggi di
Universitas Terbuka yang mengikuti proses pembelajaran melalui sistem
daring (online), sehingga akses internet merupakan sarana utama dan tidak
terpisahkan dari upaya pemenuhan hak Pemohon atas pendidikan dan
pengembangan diri;
4.
Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon secara rutin dan berkelanjutan
menggunakan layanan data internet untuk mengikuti seluruh rangkaian
531
kegiatan perkuliahan/akademik secara online, termasuk mengakses materi
perkuliahan secara digital, mengikuti ujian, diskusi akademik, dan evaluasi
pembelajaran, serta melakukan komunikasi akademik dengan dosen dan
institusi pendidikan terkait;
5.
Bahwa Pemohon memperoleh akses internet melalui pembelian kuota dengan
dana pribadi, sehingga kuota internet tersebut merupakan hak akses digital
yang sah dan bernilai ekonomi. Namun, berlakunya norma Pasal 28 ayat (1)
dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang memberikan kewenangan
kepada penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) yang menghanguskan
sisa kuota internet yang telah dibayar ketika berakhirnya masa aktif layanan,
meskipun masih terdapat sisa kuota yang secara faktual dapat dimanfaatkan
penuh oleh Pemohon namun hal tersebut menimbulkan kerugian hak
konstitusional karena terhentinya akses terhadap perkuliahan online yang
berdampak
hilangnya
kesempatan
mengikuti
proses
kegiatan
akademik/perkuliahan Pemohon secara utuh dan menyeluruh serta
terhambatnya pemenuhan hak untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut
di atas beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, Pemohon adalah
benar dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide
Bukti P-2], yang berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan
NIM 043593696 [vide Bukti P-3]. Dalam kualifikasi tersebut, Pemohon menguraikan
perihal hak konstitusional atas pengembangan diri melalui pendidikan, manfaat ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta
hak atas memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosial, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, juga hak atas
milik pribadi
dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hak
konstitusional Pemohon dimaksud dianggap dirugikan dengan berlakunya norma
Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang tidak mengatur
532
secara jelas keberlakuan dan jaminan terhadap kuota internet yang masih tersisa
ketika masa aktif layanan telah berakhir, sehingga hal tersebut membuka ruang bagi
perusahaan penyedia layanan komunikasi nirkabel dan akses data seluler (provider
telekomunikasi) menghanguskan sisa kuota yang telah dibayar/dibeli oleh Pemohon
sebagai pengguna padahal belum sepenuhnya habis digunakan [vide Bukti P-4].
Pemohon sebagai mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademiknya secara
daring (online) yang sangat bergantung pada kuota internet menjadi terhambat dan
terhenti mengikuti proses pendidikan secara utuh dan menyeluruh karena
berakhirnya masa aktif layanan kuota internet, padahal sisa kuota seharusnya masih
dapat digunakan Pemohon. Dalam kaitan ini, Pemohon telah dapat menguraikan
ihwal anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan
aktual yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya
norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023. Oleh
karenanya, jika permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialami tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti
atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian,
menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 28 ayat (1) dalam
Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan
mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang
apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, perkembangan teknologi telah mengubah layanan
internet menjadi sistem transmisi berbasis paket data (packet switched network)
yang terukur secara digital dan memiliki nilai ekonomi. Namun, ketentuan norma
533
Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 tetap
mempertahankan paradigma pengaturan telekomunikasi konvensional tanpa
mengakomodasi karakteristik layanan data internet. Akibatnya, norma Pasal a
quo tidak memberikan perlindungan terhadap kuota internet yang telah dibayar
tetapi masih tersisa pada saat masa aktif berakhir, sehingga membuka ruang
bagi provider telekomunikasi untuk menghanguskan sisa kuota tersebut,
meskipun secara teknis, kuota internet merupakan aset digital yang dapat
disimpan dan dikelola;
2. Bahwa menurut Pemohon, perkembangan teknologi informasi dan transformasi
digital serta akses internet telah berkembang menjadi kebutuhan primer yang
menunjang pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang seperti pendidikan,
pekerjaan, pelayanan publik, dan partisipasi sosial. Dalam bidang pendidikan,
akses internet merupakan sarana utama penyelenggaraan pembelajaran secara
daring (online), sehingga tanpa adanya akses internet yang memadai
mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan termasuk mengakses bahan ajar,
bahkan tidak dapat melaksanakan kegiatan akademik dengan baik, khususnya
bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan
terpencil (3T), di mana secara faktual masih terdapat keterbatasan akses
terhadap jaringan internet dan minimnya pilihan provider telekomunikasi serta
tarif/biaya kuota internet yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah
perkotaan;
3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2
Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, serta menikmati
manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam masyarakat digital, akses
internet merupakan sarana utama untuk mewujudkan hak-hak tersebut,
khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bergantung pada
teknologi informasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan
perlindungan hukum yang memadai terhadap keberlangsungan layanan akses
internet sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara;
4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2
Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
534
1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan norma Pasal a quo tidak mengatur
perlindungan dan jaminan terhadap kuota internet yang telah dibayar tetapi
masih terdapat sisa kuota pada saat masa aktif layanan telah berakhir, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi praktik
penghangusan kuota secara sepihak yang menempatkan pengguna layanan
pada posisi yang lebih lemah dari provider telekomunikasi, karena tidak adanya
mekanisme perlindungan, dan kompensasi, serta pemulihan yang memadai atas
hilangnya
sisa
kuota
internet
yang
telah
dibeli
oleh
pengguna
layanan/konsumen;
5. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2
Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 yang menjamin hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan hak milik
pribadi tersebut secara sewenang-wenang. Dalam konteks ekonomi digital,
kuota internet yang telah dibeli oleh pengguna layanan/konsumen menjadi hak
milik yang diperoleh secara sah. Akan tetapi, norma Pasal a quo tidak
memberikan perlindungan hukum dan jaminan terhadap sisa kuota internet yang
masih ada ketika masa aktif layanan telah berakhir. Akibatnya, pengguna
layanan/konsumen kehilangan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas
akses kuota internet yang telah diperoleh melalui pembayaran yang sah,
sehingga hak Pemohon yang seharusnya melekat pada sisa kuota internet
tersebut menjadi hangus.
Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitum
permohonanya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan
Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai: “kuota
internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan
secara sepihak, dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai
mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian
hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara.”
535
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4
yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2026.
Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada
tanggal 9 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Berkenaan
dengan penyerahan kesimpulan dimaksud, oleh karena telah melewati tenggat
waktu penyerahan kesimpulan yakni pada tanggal 7 Juli 2026 sehingga kesimpulan
dimaksud tidak dipertimbangkan;
[3.9]
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan
keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 dan telah
menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.10]
Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 dan menyerahkan keterangan
tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2026 dan keterangan tertulis
tambahan kepada Mahkamah tanggal 6 Mei 2026. Untuk mendukung
keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1, dan
seorang ahli, yaitu Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.SC., M. ENG. yang telah didengar
keterangannya di persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026. Selain itu,
Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 7 Juli 2026 (selengkapnya
dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.11]
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak
Terkait ATSI, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada
tanggal 15 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada
Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026 yang didengarkan keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026, serta keterangan tertulis hasil
diskusi ATSI dengan Operator Seluler yang didengarkan keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 dan menyerahkan keterangan
tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026, serta keterangan tertulis
tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026. Untuk mendukung
536
keterangannya, Pihak Terkait ATSI mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi
tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-21C. Selain itu, Pihak Terkait ATSI juga
menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026 dan
keterangan tertulis (affidavit) atas nama Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M
in IT Law, FCBArb., FIIArb., yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.12]
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak
Terkait PT Telkomsel, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah
pada tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah
pada tanggal 16 April 2026, dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada
Mahkamah pada tanggal 30 April 2026 yang didengarkan keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026. Selain itu, Pihak Terkait PT
Telkomsel juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7
Juli 2026, (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.13]
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak
Terkait PT Indosat Tbk, yang didengar keterangannya dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada
Mahkamah pada tanggal 15 April 2026, dan menyerahkan keterangan tertulis
tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2026 yang didengarkan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026. Selain itu,
Pihak Terkait PT Indosat Tbk juga menyerahkan kesimpulan yang diterima
Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026, (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk
Perkara);
[3.14]
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak
Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, yang didengar keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan
tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 16 April 2026, dan menyerahkan
keterangan tertulis tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026 yang
didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei
2026. Selain itu, Pihak Terkait PT PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk juga
menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
537
[3.15]
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak
Terkait PT PLN Persero, yang didengar keterangannya dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 16 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada
Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2026, dan menyerahkan keterangan tertulis
tambahan kepada Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026 yang didengarkan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2026. Selain itu,
Pihak Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk juga menyerahkan kesimpulan
yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam
bagian Duduk Perkara);
[3.16]
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak
Terkait YLKI, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 21 Mei 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada
tanggal 21 Mei 2026, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada
Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 yang didengarkan keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam
bagian Duduk Perkara);
[3.17]
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak
Terkait BPKN, yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 21 Mei 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada
tanggal 21 Mei 2026, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan kepada
Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2026 yang didengarkan keterangannya dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026. Selain itu, Pihak Terkait BPKN
menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026,
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.18]
Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima Amicus Brief
(pendapat hukum untuk pengadilan) dari amicus curiae yang diajukan oleh
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) melalui keterangan
tertulis bertanggal 6 Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.19]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti bukti, keterangan DPR, keterangan
538
Presiden beserta ahli, keterangan Pihak Terkait, keterangan affidavit, serta
kesimpulan Pemohon, kesimpulan DPR, kesimpulan Presiden, kesimpulan Pihak
Terkait, dan keterangan oleh amicus curiae, persoalan konstitusionalitas norma
yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal
71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme
perlindungan, dan kompensasi, serta pemulihan yang memadai atas hilangnya sisa
kuota internet yang telah dibeli oleh Pemohon sebagai pengguna/konsumen, namun
belum sepenuhnya habis digunakan pada saat masa aktif layanan telah berakhir,
sehingga mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum
permohonan Pemohon.
[3.20]
Menimbang
bahwa
Pemohon
pada
pokoknya
mempersoalkan
konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU
6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak memberikan jaminan terhadap
sisa kuota internet yang hangus ketika masa aktif layanan telah berakhir sehingga
menyebabkan hilangnya hak konstitusional Pemohon atas pengembangan diri
melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia, dan juga hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon
a quo, telah ternyata norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU
6/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya tersebut memiliki esensi yang sama
dengan permohonan yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 23 Juli 2026, yang diucapkan sebelumnya, dengan amar
antara lain sebagai berikut:
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
539
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak
dimaknai,
“Besaran
tarif
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi
ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa
telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa
telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa
telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan”;
Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, norma Pasal 28 ayat
(1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 telah dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana amar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tersebut di atas. Oleh karena terhadap
norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon a quo telah dilakukan
pemaknaan oleh Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, maka norma yang
dimohonkan pengujian dengan sendirinya keberadaannya telah tidak lagi
sebagaimana norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023
yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat
permohonan Pemohon telah kehilangan objek.
[3.21]
Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah
ternyata norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023
adalah kehilangan objek, sehingga permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan
lebih lanjut.
[3.22]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam
permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada
relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
540
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3] Permohonan Pemohon adalah kehilangan objek.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait ATSI dan/atau kuasanya, Pihak Terkait
541
PT Telkomsel atau yang mewakili, Pihak Terkait PT XLSMART Telecom Sejahtera
Tbk atau yang mewakili, Pihak Terkait PT PLN Persero atau yang mewakili, dan
Pihak Terkait YLKI atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Fenny Tri Purnamasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) yang mengubah norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 529 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 530 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah norma Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999 (disebut norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023), yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (1) “Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.” (2) … 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Pendudukn (KTP) [vide Bukti P-2] yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas hukum dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 043593696 [vide Bukti P-3] pada perguruan tinggi di Universitas Terbuka yang mengikuti proses pembelajaran melalui sistem daring (online), sehingga akses internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak Pemohon atas pendidikan dan pengembangan diri; 4. Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon secara rutin dan berkelanjutan menggunakan layanan data internet untuk mengikuti seluruh rangkaian 531 kegiatan perkuliahan/akademik secara online, termasuk mengakses materi perkuliahan secara digital, mengikuti ujian, diskusi akademik, dan evaluasi pembelajaran, serta melakukan komunikasi akademik dengan dosen dan institusi pendidikan terkait; 5. Bahwa Pemohon memperoleh akses internet melalui pembelian kuota dengan dana pribadi, sehingga kuota internet tersebut merupakan hak akses digital yang sah dan bernilai ekonomi. Namun, berlakunya norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) yang menghanguskan sisa kuota internet yang telah dibayar ketika berakhirnya masa aktif layanan, meskipun masih terdapat sisa kuota yang secara faktual dapat dimanfaatkan penuh oleh Pemohon namun hal tersebut menimbulkan kerugian hak konstitusional karena terhentinya akses terhadap perkuliahan online yang berdampak hilangnya kesempatan mengikuti proses kegiatan akademik/perkuliahan Pemohon secara utuh dan menyeluruh serta terhambatnya pemenuhan hak untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, Pemohon adalah benar dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-2], yang berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan NIM 043593696 [vide Bukti P-3]. Dalam kualifikasi tersebut, Pemohon menguraikan perihal hak konstitusional atas pengembangan diri melalui pendidikan, manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, juga hak atas milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon dimaksud dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang tidak mengatur 532 secara jelas keberlakuan dan jaminan terhadap kuota internet yang masih tersisa ketika masa aktif layanan
