33/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 33/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Asep Muhidin, S.H. Pekerjaan : Wiraswasta / Advokat. Alamat : Kampung Mariuk RT. 01 RW. 04 Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Rahadian Pratama Mahpudin, S.H. Pekerjaan : Wiraswasta. Alamat : Kampung Salagedang RT. 01 RW. 013 Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 28/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 33/PUU-XXI/2023 pada tanggal 27 Maret 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 April 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa selanjutnya perkenankanlah para Pemohon untuk mengemukakan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan uji materiil konstitusionalitas (constitusional review/judivicial review) tentang Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Bukti P-1) yang menyatakan: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya” Diuji terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan (Bukti P-2): Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 27 ayat (1): “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Bahwa hubungan para Pemohon dengan Permohonan Uji Materil a quo karena para Pemohon tidak mendapatkan keadilan lahir batin dan kepastian hukum yang nyata dalam menjalankan peran serta masyarakat untuk pencegahan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana secara khusus diatur dan ditegaskan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan 3 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI 1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut "MKRI" Sebagai salah satu pelaku bahwa perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru kekuasaan kehakiman, MKRI diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. MKRI juga diharuskan mampu memberikan keseimbangan (checks and balances) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional agar hukum dasar yang terkandung dalam UUD 1945 tetap terjaga. 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4 5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Bukti P-3) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Bukti P-4) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berkesimpulan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON. A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: 5 a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Bahwa yang dimaksud dengan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana huruf a di atas adalah perorangan atau kelompok orang yang memiliki niat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya yang merasa telah dilanggar oleh berlakunya suatu undang-undang yang berlaku, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok atau secara kolektif, sebagaimana tertuang dan diatur oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangn masyarakat, bangsa, dan negaranya” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 6 Mahkamah Konstitusi, perlu dijelaskan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan II) merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana terlampir sebagai alat bukti dalam Perkara a quo. (Bukti P-6) 4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka para Pemohon berkesimpulan telah memenuhi syarat dan ketentuan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang- Undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir kali oleh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 5. Bahwa para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal a quo sebagaimana syarat-syarat kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengkualifikasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai kapasitas para Pemohon yang merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 7 b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud tersebut, maka diuraikan sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. - Hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap para Pemohon dalam perkara a quo ialah terkait dengan jaminan akan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. - Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, menurut Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya Inleiding tot de Rechtswetenschap yang dikutif R Soeroso, SH dalam buku Pengantar Ilmu Hukum mendefinisikan “hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam bermasyarakat”. Artinya dalam mentaati norma dan peraturan dalam hidup merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara/setiap 8 orang tanpa terkecuali, selain itu peraturan hukum memiliki sifat yang memaksa. - Bahwa para Pemohon tidak mendapatkan keadilan sosial lahir batin dalam melaksanakan peran serta massyarakat, yang dimaksud lahir batin yatu seharusnya hukum memerintah dan melarang, memaksa, dan mempunya daya yang mengikat fisik dan psikologis maka hukum harus memberikan keadilan dan menentukan tindakan yang benar dan yang salah serta ditaatinya hukum oleh aparat penegak hukum sebagai pedoman tindakan dalam rangka pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dipertegas oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (BUKTI P- 7) yang menyebutkan: Pasal 41 (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 9 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; - Bahwa Pemerintah telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam menjalankan peran sertanya terhadap upaya adanya dugaan tindak pidana korupsi, bahkan pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia merasa dirugikan konstitusionalnya dengan tidak adanya kepastian hukum dari Penegak Hukum Kejaksaan yang menangani laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut lebih dari 1 (satu) tahun tidak memberikan progres sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). b. Hak dan/atau konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang- Undang atau PERPPU yang dimohonkan pengujiannya. - Hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Pasal 27 ayat (1) “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” tersebut, merasa 10 dirugikan dengan berlakunya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu: Pasal 80 “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. Sehingga menurut para Pemohon, kerugian konstitusional telah nyata terasa akibat tidak ditanggapi dan/atau ditindaklanjutinya Laporan Pengaduan Masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum pada Kejaksaan yang berlarut-larut lebih dari 1 (satu) tahun, tidak mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa para Pemohon adalah masyarakat hukum yang konsen melakukan pengawasan, kontrol sosial dan pemerrhati terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan, kebijakan publik serta turut serta dalam pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi. - Bawa kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pemohon telah menyampaikan beberapa laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Garut dan laporan masyarakat lain, yang tidak mendapatkan kepastian hukum, diantaranya: - Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bumdes Trimitra Abadi terhadap Bantuan keuangan dari Kemendes PDTT Tahun 2016 Nomor: 02/LP/IX/LBG/2016 tanggal 5 Oktober 2016; 11 - Dugaan Korupsi Dana Biaya Operasional (BOP), Dana RESES, dan Anggaran POKIR DPRD Kabupaten Garut Periode 2014-2019 Yang Dilaporkan dan mulai diperiksa sejak tahun 2019; - Surat laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut Nomor: 137/IV/Masyarakat-Garut/2021 tanggal 8 April 2021; - Surat laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Inspektorat Kabupaten Garut Nomor: 143/IV/ Masyarakat-Garut/2021 tanggal 26 April 2021; - Surat laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman (DISPERKIM) Kabupaten Garut Nomor: 297/VI/Masyarakat-Garut/2022 tanggal 28 Juni 2022; [Selanjutnya akan menjadi satu dokumen dalam bukti yang diajukan (Bukti P-15)]. - Bahwa dengan tidak melakukan tindakan faktual / konkrit dan tindakan hukum terhadap laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut lebih dari 1 (satu) tahun merupakan perbuatan yang tidak terpuji, hal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, di mana Aparat Penegak Hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum; - Bahwa seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa pada Kejaksaan dapat segera melakukan langkah-langkah dan tindakan nyata terhadap adanya laporan pengaduan masyarakat berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan: (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 12 diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan; - Bahwa Pasal 106 KUHAP pula menyebutkan “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan” - Bahwa berdasarkan uraian di atas tentang kerugian hak konstitusional yang bersifat atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial nyata terjadi dan dirasakan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang melaksanakan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi, karena harus berkali-kali menanyakan progres perkembangan laporan pengaduan dengan mengirimkan surat kepada Kejaksaan. Tindakan Kejaksaan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional yang tidak mempedomani hukum sebagai peraturan yang memaksa semua orang untuk ditaati. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; - Dengan berlakunya Pasal a quo, menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang bersifat khusus, yaitu para Pemohon harus melakukan upaya-upaya hukum, baik secara administrasi maupun permohonan Praperadilan, diantaranya para Pemohon mengajukan Praperadilan terhadap laporan pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Inspektorat Kabupaten Garut Nomor: 143/IV/Masyarakat- Garut/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Garut, yaitu putusan nomor: 1) Putusan Nomor: 19/Pid.Prap/2022/PN Bdg 2) Putusan Nomor: 21/Pid.Prap/2022/PN Bdg 13 3) Putusan Nomor: Pid.Prap/2023/PN Grt Yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak Permohonan Praperadilan para Pemohon karena masih Prematur. Sehingga terhadap berlakunya Pasal 80 KUHAP yang diartikan secara sempit mengenai penghentian penyidikan sangatlah merugikan para Pemohon, masyarakat dan/atau para pelapor/pengadu adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum (APH) di Kejaksaan. Dengan berlarut-larutnya penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut akan berpotensi trust buruk kepada penegak hukum yang akan muncul praduga mempermainkan perkara dan menciptakan pembangkangan hukum oleh aparat penegak hukum. - Bahwa artinya Kejaksaan Negeri Garut tidak menindaklanjuti adanya laporan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur internal Kejaksaan yang mewajibkan Jaksa tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum serta Jaksa harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. - Bahwa Undang-Undang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: 1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh 14 pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. 3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan Publik berasaskan: 1. Kepentingan umum 2. Kepastian hukum 3. Kesamaan hak 4. Keseimbangan hak dan kewajiban 5. Keprofesionalan 6. Partisipatif 7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 8. Keterbukaan 9. Akuntabilitas 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 11. Ketepatan waktu 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sehingga dengan tidak melaksanakan pelayanan, Kejaksaan telah menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi didapatkan kepada semua warga negara dalam hal masyarakat biasa yang menyampaikan Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi tidak diberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan. Sehingga patut yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon. 15 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. - Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon melalui perkara a quo, yaitu Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diuji Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan terciptanya kepastian hukum apabila pengertiannya diperluas yaitu apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Aparat penegak Hukum tidak menindaklanjuti dan memberikan informasi progres penanganan laporan pengaduan, maka dipersamakan dengan penghentian penyidikan. Hal tersebut selaras dengan tujuan hukum, adalah kefaedahan, kepastian hukum. - Menurut Prof. Mr. J Van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Jelas bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (eigenrichting is verboden). 7. Bahwa karena tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian meluas atau korban suatu tindak pidana korupsi adalah seluruh warga negara sehingga diperlukan pintu bagi korban (warga negara) yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada Kejaksaan Repblik Indonesia terhadap jangka waktu pada Laporan warga negara (Masyarakat) tersebut agar tidak berlarut-larut yang menimbulkan akibat tidak adanya kepastian hukum yang hakiki; 8. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap seluruh laporan pengaduan sebagaimana angka 5 ke (4) tersebut dari Kejaksaan Republik Indonesia cq. Kejaksaan Negeri Garut kepada masyarakat 16 khsusnya Pelapor telah menimbulkan kerugian konstitsional di negara hukum; 9. Bahwa Penjelasan Pasal 80 KUHAP menyebutkan “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.” sehingga pabila laporan pengaduan masyaraat dibiarkan berlarut-larut tidak ditindaklanjuti oleh Institusi Kejaksaan sesuai dengan kewajiban hukum Jaksa atau aparat penegak hukum ketika menerima laporan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan penanganan segera, maka maksud dari pengawasan dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP tidak akan tercapai; 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Juga terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual (tidak mendapatkan kepastian hukum di negara hukum) atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan ada pula hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji dengan upaya para Pemohon sebagai warga negara yang baik dengan melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur; 11. Bahwa berdasarkan penjelasan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan secara potensial dari para Pemohon dan potensi kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dan logis dapat dipastikan akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam kasus-kasus konkret di masyarakat. Sehingga apabila ketentuan dalam pasal permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 17 1945 maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. 12. Bahwa oleh karenanya, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional pemohon sebagaimana tertuang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. III. ALASAN PERMOHONAN 1. Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1) Bahwa Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil tanpa adanya peran serta masyarakat. Salah satu bentuk peranan yang bisa dilakukan masyarakat adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan; 2) Bahwa kedudukan warga negara sama di hadapan hukum, artinya hukum harus bisa diakses dan didapatkan oleh setiap warga negara untuk melaksanakan peran sertanya dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan dipertegas oleh Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Bukti P-14) yang menyatakan: Pasal 8 UU 28 Tahun 1999: (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. 18 (2) Hubungan antar Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pada Penjelasan ayat (1) menjelaskan: “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat”. 3) Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia dijamin oleh konstitusi (UUD 1945), dan diatur secara jelas oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: Pasal 41 (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau 19 saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 4) Hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 4) Bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”; 5) Bahwa secara khusus diatur pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Bukti P-16) Di mana Porsi masyarakat untuk terlibat secara aktif tersebut juga diatur secara khusus di United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003); 2. PENGHENTIAN PENYIDIKAN 6) Bahwa Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan: (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 20 diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan; 7) Bahwa Pasal 106 KUHAP pula menyebutkan “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”; 8) Bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P-9) menyebutkan: “Demi mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.” 9) Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan aparat penegak hukum pada Kejaksaan telah cukup jelas bagaimana tata cara menangani laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi; 10) Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dijadikan pedoman dan rujukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Peraturan Jaksa Agung RI nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P-10), menyebutkan: - Pasal 4 : “dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat” 21 - Pasal 987 huruf c : “Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung” - Pasal 1001 : menyebutkan “Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum kejaksaan negeri. Sehingga dengan berpedoman dan mengacu kepada landasan hukum tersebut yang merupakan standar prosedur, Kejaksaan Negeri Garut telah berupaya melakukan inkonstitusional yang nyata dengan tidak memberikan kepastian hukum dan tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan; 11) Bawa Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Garut tidak mempedomani Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER- 017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Bukti P-8) yang termaktub pada BAB IV Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan Negeri, yang menjadi pedoman secara khusus Kejaksaan Negeri dalam melakukan tindakan dan perbuatan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kewewenangnya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. 22 12) Bahwa institusi Kejaksaan memiliki kewajiban hukum untuk menanggapi laporan masyarakat, memberikan pelayanan publik, melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan yang diperlukan dengan segera, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan yang diperlukan, dalam hal ini ditegaskan oleh: a) Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan: (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan; (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b; (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. b) Pasal 106 KUHAP: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan” c) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya” 13) Bahwa Jaksa pada lembaga Kejaksaan wajib mempedomani dan menjadikan landasan serta acuan dalam melakukan langkah-langkah 23 terhadap laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA- 017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus: Pasal 5 ayat (1): Jangka waktu penyelidikan tindak pidana korupsi adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja. ayat (2): Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih diperlukan dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja, atas dasar permohonan dari tim penyelidik kepada jaksa agung muda tindak pidana khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan negeri dengan menjelaskan alasan waktu penyelidikan. ayat (4): Setelah habis masa perpanjangan ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (2), penyelidikan harus dianggap selesai dengan putusan dari pimpinan. Sehingga jangka waktu Kejaksaan dalam menangani laporan dugaan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan SOP, asas hukum, norma hukum dan UUD 1945; 14) Bahwa selanjutnya asas kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; 24 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; 4) Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah. 15) Bahwa diungkapkan juga oleh Sudikno Mertokusumo (2007: 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. 16) Bahwa menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. 17) Bahwa sebagaimana yurisprudensi, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 (Bukti P-18) pada halaman 6 yang mengutip Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/PRA/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014, pada halaman 25 menyatakan: “Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai APARAT HUKUM 25 TIDAK BOLEH MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM TERHADAP SUATU PERKARA; Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi kontrol tehadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat Walaupun Secara Formil Termohon I Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo Namun Secara Materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo; 18) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Bukti P-19) pada halaman 96 angka 1, angka 2 dan angka 3 menyatakan dengan mempertimbangkan sebagai berikut: 1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip due process of law yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) Bahwa asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang. 3) Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, 26 ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspekif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 281 ayat (4) UUD 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945); 19) Bahwa Pemohon pernah mengajuan permohonan Praperadilan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diputus oleh pengadilan sebagaimana nomor putusan: 1) Putusan Nomor: 19/Pid.Prap/2022/PN Bdg (Bukti P-11) 2) Putusan Nomor: 21/Pid.Prap/2022/PN Bdg (Bukti P-12) 3) Putusan Nomor: 1 /Pid.Prap/2023/PN Grt (Bukti P-13) Bahwa pada pokoknya, kesimpulan pertimbangan pada ketiga Putusan tersebut adalah menolak permohonan praperadilan dikarenakan kejaksaan belum melakukan serangkaian pemeriksaan dalam menanggapi laporan pengaduan masyarakat sehingga majelis hakim menilai prematur; 27 20) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah dirugikan secara konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum dari lembaga Kejaksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti dengan segera dan tidak melakukan serangkaian tindakan faktuan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dan Pasal 80 KUHAP telah diberlakukan pada Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon sehingga dengan belum/tidak adanya tindakan hukum dan tanggapan pada laporan/pengaduan masyarakat dari Jaksa pada Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq. Kejaksaan Negeri Garut, membuktikan adanya kerugian nyata secara konstitusi, karena Majelis Hakim pada Praperadilan menilai masih Prematur karena Jaksa belum melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan dan dianggap belum masuk tahap penyidikan; 21) Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 (Bukti P-17) pada halaman 6 yang mengutif Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/PRA/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014, pada halaman 25 menyatakan: Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara; Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi kontrol tehadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Perkara a quo namun secara materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo; 28 Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan...”; 22) Bahwa diungkapkan juga oleh Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. 23) Bahwa Jaksa ST Burhanuddin memerintahkan agar hal ini dilakukan dengan memperhatikan batas waktu dalam setiap tahapan penanganan perkara. Ini untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. (Bukti P-20). (dikutip dari berita Tempo dengan judul “Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Segera Tangani Aduan Penyelewengan Keuangan Desa”). IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon mohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan para Pemohon a quo untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Frase “Penghentian Penyidikan” dalam Pasal 80 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 29 tetap sepanjang tidak dimaknai “Termasuk Penghentian Penyidikan Apabila Aparat Penegak Hukum Tidak Melakukan Serangkaian Tindakan Pemeriksaan Sejak Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Disampaikan Sampai Dengan Jangka Waktu 1 (satu) Tahun”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 30 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Prap/ 2022/PN Bdg, tanggal 21 November 2022; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor: 21/Pid.Prap/ 2022/PN Bdg, tanggal 22 Desember 2022; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Prap/ 2023/PN Grt, tanggal 14 Februari 2023; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Laporan-laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Garut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2018; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014, tanggal 28 April 2015; 19. Bukti P- 19 : Print Out berita online TEMPO.CO bertanggal 19 Februari 2023: “Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Segera Tangani Aduan Penyelewengan Keuangan Desa”. 31 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 32 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 yang selengkapnya sebagai berikut: 33 Pasal 80: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena gugatan praperadilan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) yaitu dalam Perkara Nomor: 19/Pid.Prap/2022/PN Bdg dan dalam Perkara Nomor: 21/Pid.Prap/2022/PN Bdg, serta pada Pengadilan Negeri Garut (PN Garut) dalam Perkara Nomor: 1/Pid.Prap/2023/PN Grt atas tidak ditindaklanjutinya laporan yang diajukan pada Kejaksaan, ditolak dan dianggap merupakan gugatan yang prematur. Dengan adanya Putusan Praperadilan PN Garut dan PN Bandung tersebut laporan yang diajukan para Pemohon semakin tidak jelas kelanjutannya. Menurut para Pemohon hal ini tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai masyarakat hukum yang concern melakukan pengawasan, kontrol sosial dan pemerhati kinerja penyelenggara pemerintahan, kebijakan publik serta turut serta dalam pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi. Para Pemohon menganggap putusan praperadilan atas gugatan para Pemohon dari PN Bandung dan PN Garut telah menghalangi hak para Pemohon sebagai masyarakat untuk menjalankan peran sertanya dalam upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi; 4. Bahwa para Pemohon menganggap, kerugian konstitusional yang dialaminya telah nyata dan bersifat spesifik (khusus) akibat tidak ditindaklanjutinya laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Garut dan laporan masyarakat lain, yang tidak mendapatkan kepastian hukum, di antaranya (vide bukti P-15): - Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Bumdes Trimitra Abadi terhadap Bantuan Keuangan dari Kemendes PDTT Tahun 2016 Nomor: 02/LP/IX/LBG/2016, tanggal 5 Oktober 2016; 34 - Dugaan Korupsi Dana Biaya Operasional (BOP), Dana RESES, dan Anggaran POKIR DPRD Kabupaten Garut Periode 2014-2019 yang dilaporkan dan mulai diperiksa sejak tahun 2019; - Surat Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut Nomor: 137/IV/Masyarakat-Garut/2021, tanggal 8 April 2021; - Surat Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Inspektorat Kabupaten Garut Nomor: 143/IV/Masyarakat-Garut/2021, tanggal 26 April 2021; - Surat Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM) Kabupaten Garut Nomor: 297/VI/Masyarakat-Garut/2022, tanggal 28 Juni 2022; Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, in casu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang concern melakukan pengawasan, kontrol sosial dan pemerhati kinerja penyelenggara pemerintahan, kebijakan publik serta turut serta dalam pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas jaminan adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Sebagai pelapor dari beberapa laporan masyarakat kepada Kejaksaan (vide bukti P-15) yang belum ditindaklanjuti sampai dengan lebih dari satu tahun, yang kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan (vide bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13) namun gugatannya ditolak, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusionalnya secara aktual. Selain itu, Pemohon I yang merupakan advokat juga memiliki potensi mengalami kerugian konstitusional karena potensial mengajukan permohonan praperadilan dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat. Dengan demikian, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan 35 kerugian dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah menjamin peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berlandaskan hal ini, para Pemohon mengajukan laporan adanya tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Negeri Garut (vide bukti P-15), namun laporan para Pemohon tidak ditindaklanjuti. Padahal institusi Kejaksaan memiliki kewajiban hukum untuk menanggapi laporan masyarakat, memberikan pelayanan publik, melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan yang diperlukan dengan segera berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dijadikan pedoman dan rujukan Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang di antaranya menyebutkan bahwa Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum; 36 2. Bahwa menurut para Pemohon, oleh karena tidak ada tindak lanjut atas laporan yang diajukannya, para Pemohon mengajuan permohonan praperadilan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: - Putusan Nomor: 19/Pid.Prap/2022/PN Bdg (Bukti P-11) - Putusan Nomor: 21/Pid.Prap/2022/PN Bdg (Bukti P-12) - Putusan Nomor: 1 /Pid.Prap/2023/PN Grt (Bukti P-13) ketiganya telah diputus dengan amar putusan menolak permohonan praperadilan dengan alasan Kejaksaan belum melakukan serangkaian pemeriksaan dalam menanggapi laporan pengaduan masyarakat sehingga majelis hakim menilai permohonan para Pemohon prematur; 3. Bahwa menurut para Pemohon, dengan belum adanya tindakan hukum atas laporan para Pemohon baik oleh Kejaksaan maupun dengan adanya putusan praperadilan yang menolak gugatan para Pemohon, maka para Pemohon telah dirugikan secara konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal menurut para Pemohon, Pasal 106 UU 80/1981 telah mengatur bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, gugatan praperadilan para Pemohon seharusnya diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 (vide Bukti P-17) pada halaman 6 yang mengutip Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/PRA/ 2014/PN.Byl yang diucapkan tanggal 8 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara dan tindakan aparat yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan aparat hukum telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara; 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghentian penyidikan 37 apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Sebelumnya Pasal 80 UU 8/1981 pernah diajukan 38 pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2013 dengan amar putusan ditolak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2013, yang amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon. Dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 76/PUU- X/2012 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, sementara itu untuk permohonan Nomor 98/PUU-X/2012 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan para Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga semua dasar pengujian yang digunakan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo telah digunakan dalam permohonan sebelumnya. Namun demikian, ketiga permohonan ternyata memiliki alasan permohonan yang berbeda. Permohonan Nomor 76/PUU-X/2012 meminta Mahkamah untuk mempersempit makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981, sedangkan permohonan Nomor 98/PUU-X/2012 meminta Mahkamah untuk memperluas makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981. Berbeda dengan dua permohonan sebelumnya, permohonan para Pemohon a quo dalam positanya menguraikan alasan-alasan agar Mahkamah memperluas makna frasa “penghentian penyidikan” dengan menafsirkan agar penghentian penyidikan dimaknai termasuk apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian, meskipun norma Pasal 80 UU 8/1981 telah pernah diuji dengan dasar pengujian yang sama, namun karena terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka terlepas dari apakah secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 permohonan pengujian norma Pasal 80 UU 8/1981 dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian Pasal 80 UU 8/1981 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai pokok 39 permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, inti permohonan a quo adalah frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon yang mengajukan gugatan praperadilan atas tidak ditindaklanjutinya laporan kepada aparat penegak hukum, in casu Kejaksaan, jika tidak dimaknai “termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.” Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa norma Pasal 80 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang terdapat dalam Bagian Kesatu tentang Praperadilan pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili dalam UU 8/1981. Sehingga, norma Pasal 80 UU 8/1981 menjadi bagian dari pengaturan mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan. Pada bagian Ketentuan Umum UU 8/1981 telah diatur pengertian mengenai praperadilan yaitu dalam Pasal 1 angka 10 UU 8/1981 bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstiutusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015, memperluas kewenangan praperadilan yaitu termasuk juga untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 40 Bahwa frasa “penghentian penyidikan” yang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo, merupakan bagian dari proses penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981 yang menyatakan bahwa “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Dengan demikian, terdapat tiga batasan di mana penyidik dapat menghentikan penyidikan sebagaimana disebut dalam Pasal 109 UU 8/1981, yaitu 1) jika tidak terdapat cukup bukti, 2) peristiwa yang menjadi objek penyidikan bukan merupakan tindak pidana, dan 3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam petitum permohonan para Pemohon meminta Mahkamah untuk memperluas batasan penghentian penyidikan, yaitu termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. [3.12.2] Bahwa dari petitum yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mencoba memahami apa sesungguhnya yang para Pemohon kehendaki. Karena jika mengaitkan antara permohonan praperadilan yang para Pemohon ajukan, yang bermula dari laporan para Pemohon yang tidak ditindaklanjuti, dikaitkan dengan petitum para Pemohon yang meminta perluasan makna penghentian penyidikan, dapat dipahami bahwa pengujian Pasal 80 UU 8/1981 merupakan upaya hukum lanjutan para Pemohon agar laporannya dapat ditindaklanjuti. Namun demikian, laporan para Pemohon yang menjadi akar persoalan permohonan a quo, belum sampai pada tahapan penyidikan, sehingga jika petitum permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka tidak akan berpengaruh apapun pada laporan yang para Pemohon ajukan. Kalaupun laporan tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan, quod non, lalu Mahkamah mengabulkan permohonan a quo dan laporan yang tidak ditindaklanjuti tersebut ditetapkan penyidikannya dihentikan karena tidak ditindaklanjuti selama lebih dari satu tahun (sebagaimana petitum permohonan para Pemohon), maka upaya para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan laporan tindak pidana korupsi justru tidak akan terwujud karena penyidikannya terhenti. Selain itu, Pasal 80 UU 8/1981 hanya mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan yang objek 41 pemeriksaannya mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini, Pasal 80 UU 8/1981 tidak mengatur substansi penghentian penyidikan yang hendak diperluas maknanya oleh para Pemohon. Sedangkan, pengaturan penghentian penyidikan yang dimaksud para Pemohon telah jelas secara khusus diatur dalam Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981; [3.12.3] Bahwa perluasan makna yang para Pemohon mohonkan dalam petitumnya, dengan memberi batasan waktu 1 tahun bagi proses penyidikan dan jika tidak maka akan dinyatakan sebagai sebuah penghentian penyidikan, menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian hukum sebagaimana yang para Pemohon kehendaki, namun justru sebaliknya kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum, terlebih khusus bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana kasus yang para Pemohon laporkan. Mengungkap kasus tindak pidana korupsi bukan merupakan hal mudah, apalagi jika bukan kasus tertangkap tangan, namun dari laporan masyarakat. Untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dari laporan tindak pidana korupsi tidaklah mudah, karena itulah UU Tipikor mengamanatkan agar masyarakat ikut berperan serta membantu penegak hukum dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi [vide Pasal 41 UU Tipikor]. Jika dalam proses pencarian bukti awal telah memakan waktu lebih dari satu tahun, lalu penyidikannya dihentikan, maka perjuangan pemberantasan korupsi akan menjadi sia-sia; [3.12.4] Bahwa oleh karena terhadap kewajiban aparat untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat sudah diatur dalam Pasal 106 UU 8/1981, yaitu bahwa bagi penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang para Pemohon kehendaki, masyarakat dalam hal ini para Pemohon dapat mendorong ditingkatkannya keterbukaan informasi atas laporan yang diajukan. Jika seseorang warga masyarakat melaporkan lalu sampai dengan jangka waktu yang lama tidak ditindaklanjuti, pelapor berhak menerima informasi sampai sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Jika ada kekurangan dalam pelaporannya pelapor pun berhak mengetahui dan melengkapi sehingga perkara dapat bergulir ke tahap selanjutnya. Demikian halnya, aparat penegak hukum pun harus secara berkala menyampaikan 42 kepada masyarakat/pelapor mengenai tindak lanjut atas laporan masyarakat dimaksud. [3.12.5] Bahwa dengan demikian persoalan hukum yang para Pemohon dalilkan menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 80 UU 8/1981 terutama dalam frasa “penghentian penyidikan”. Norma dalam Pasal 80 UU 8/1981 mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan secara substansi telah diperiksa oleh Mahkamah dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- 43 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan MP Sitompul 44 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani