33/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 33/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Samiani Alamat : Banyu Urip Kidul 7-A/46, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Februari 2022 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Runik Erwanto, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Yusuf Andriana, S.H., dan Efendi, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Advokat ”Sholeh and Partners”, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 2 Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 22 Februari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 8 Maret 2022 dengan Nomor 33/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 4 April 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 April 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 3 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara. 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 3. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 4 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. 4. Bahwa, Pemohon adalah warga Indonesia yang tinggal di Surabaya dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3516176607870001. 5. Bahwa, Pemohon adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan PT. Top Food Indonesia (Es Teler 77) cabang Mall BG Junction Surabaya, diangkat sebagai karyawan tetap sejak bulan April tahun 2014 hingga sekarang ini. 6. Bahwa, Pemohon, tidak mungkin bekerja sebagai karyawan di perusahaan sampai usia pensiun, sebab Pemohon berkeinginan untuk mandiri, ingin punya usaha sendiri. Tentu dalam bekerja ini, bisa jadi 5 atau 10 tahun lagi Pemohon akan mengundurkan diri untuk mengembangkan usaha sendiri. 7. Bahwa, Pemohon sangat dirugikan atas berlakunya Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Jika suatu saat Pemohon mengundurkan diri atau pada saat di PHK oleh perusahan, Pemohon tidak bisa mencairkan dana Jaminan Hari Tua saat itu juga. Pemohon harus menunggu dulu sampai usia Pemohon mencapai 56 tahun sesuai ketentuan turunan dari UU a quo, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 yang menyatakan: Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. 8. Kenapa aturan JHT bagi Pemohon jika mengundurkan diri dan atau jika terkena PHK harus menunggu usia 56 tahun baru JHT dicairkan, ini disebabkan karena Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tidak mengatur tentang norma mengundurkan diri dan terkena PHK. Sehingga, Menteri Tenaga kerja asal saja membuat aturan yang akhirnya berootensi merugikan Pemohon. 9. Bahwa, bekerja di sebuah perusahaan adalah hak Pemohon, bisa saja suatu saat Pemohon mandiri usaha wiraswasta, agar kehidupan Pemohon bisa lebih sejahtera dibanding kerja diperusahaan. Maka Pemohon mengundurkan diri dari perusahaan Pemohon bekerja, tapi menjadi aneh, jika uang JHT Pemohon baru bisa cair setelah Pemohon berusia 56 tahun, 5 padahal Pemohon sangat berharap dengan tabungan JHT Pemohon untuk modal usaha. 10. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, maka Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi merugikan Hak Konstitusional Pemohon. 11. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas Pemohon mempunyai legal standing terhadap pengujian Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. Pokok Permohonan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 35 ayat (2) 1. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. 2. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pasal 37 1. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 2. Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. 3. Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. 4. Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 6 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28H ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. D. Argumentasi Hukum 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Stahl, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua di antaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum. 2. Bahwa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa, setelah Pemohon baca, dalam Undang- Undang Cipta Kerja hanya menambah Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, dan Pasal 46E ini mengatur tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali 7 tidak mengubah ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. 3. Bahwa, sekarang ini demo buruh menentang diberlakukannya atas berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua sudah reda, pasca dipanggilnya Menteri Tenaga Kerja dan Mengko Perekonomian oleh Presiden. Bahwa, Menteri Tenaga Kerja IDA FAUZIAH sudah menegaskan akan merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, kembali ke peraturan lama. 4. Bahwa, setelah Pemohon pelajari, ternyata permasalahan utamanya bukan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022, tetapi ada pada Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 yang tidak memasukkan norma mengundurkan diri dan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, Pemohon harus melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa, Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap dan saat pekerja berhenti bekerja, entah karena PHK maupun karena mengundurkan diri. 6. Bahwa, jika dibaca secara seksama Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 sama sekali tidak menyinggung pekerja yang menungundurkan diri dan terkena PHK. Hal ini menurut Pemohon adalah kelalaian dari pembuat UU. Di mana norma Jaminan hari tua hanya menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 7. Bahwa, iuran Jaminan Hari Tua atau JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan: a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja. (2) Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain 8 penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ini sesuai dijelaskan di dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 8. Bahwa, konsep jaminan hari tua, tentu tidak boleh dimaknai terlalu kaku, harus cair saat usia sudah tua, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia. Jika berhenti bekerja terkena PHK atau mengundurkan diri pada usia 30 tahun, maka uang JHT tidak bisa dicairkan harus nunggu usia 56 tahun. Tentu ini sungguh aneh dan merugikan Pemohon. Bahwa, Pembuat UU lupa, berhenti kerja tidak hanya karena memasuki usia pensiun, cacat total tetap dan meninggal dunia. Bisa juga orang berhenti kerja karena mengundurkan diri, dan terkena PHK. Karena pembuat UU lalai memasukkan norma mengundurkan diri dan terkena PHK, akhirnya oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jaminan Hati Tua hanya dimaknai bisa cair bagi yang mengundurkan diri dan Terkena PHK saat dia berusia 56 tahun. 9. Bahwa, menurut Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap dalam siaran pers, bahwa aturan JHT sudah sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 (13/2/2022). https://ekonomi.bisnis.com/read/20220214/12/1499938/klaim-kemenaker- terkait-aturan-baru-jht. Bahwa, penjelasan ini patut dipertanyakan, karena sebenarnya di dalam UU Nomor 40 tahun 2004 sama sekali tidak menyinggung tentang pekerja yang mengundurkan diri maupun pekerja terkena PHK, artinya apology bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 memasukkan pekerja mengundurkan diri dan terkena PHK bisa dapat Jaminan Hari Tua asal menunggu usia 56 tahun, sebenarnya juga tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004, sebab UU a quo sama sekali tidak memberi ruang kepada pekerja yang mengundurkan diri maupun terkena PHK untuk dapat Jaminan Hari Tua. 10. Bahwa, hakekat norma yang terkandung di dalam Jaminan Hari Tua sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 adalah pemberian sejumlah uang dari hasil jerih 9 payah pekerja dan pengusaha yang dibayarkan setiap bulannya kepada asuransi sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan). 11. Bahwa, hari tua bermakna ketika pekerja sudah tidak cakap lagi bekerja. Bahwa, tidak cakap bekerja, bisa karena pekerja sudah tua (memasuki masa pensiun) atau pekerja beralih profesi menjadi wiraswasta, atau pekerja terkena PHK, esensinya sama-sama keluar dari pekerjaan disuatu perusahaan maka simpanan yang selama bertahun-tahun dibayarkan harus dikembalikan kepada pekerja saat itu juga. 12. Bahwa, menjadi aneh dan tidak adil, jika ada orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri tidak bisa mendapatkan uang Jaminan Hari Tua (JHT) harus menunggu usia 56 tahun baru bisa dicairkan. Apabila ada pekerja terkena PHK berusia 30 tahun, maka harus menunggu 26 tahun untuk mendapatkan uang JHT-nya. 13. Bahwa, apakah PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja yang dikarenakan pekerja itu melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana di perusahaan, apakah dia mendapatkan JHT? Bahwa, menurut Pemohon, karena JHT adalah uang tabungan yang setiap bulannya dibayarkan oleh Pekerja dan pengusaha, maka meskipun pekerja di PHK karena melakukan kesalahan, sampai tindak pidana di perusahaan, pekerja tersebut berhak mendapatkan JHT pada saat dia berhenti bekerja. 14. Bahwa, tidak memasukkan norma mengundurkan diri dan terkena PHK yang berhak mendapatkan Jaminan Hari Tua. Bahwa, sudah jelas dan terang jika orang berhenti bekerja itu tidak hanya karena memasuki usia pensiun, karena cacat total tetap dan meninggal dunia saja yang berhenti bekerja, tapi juga bisa karena mengundurkan diri dan terkena PHK. Itu artinya Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN tidak memberikan perlindungan dan kepastian bagi Pemohon jika mengundurkan diri atau terkena PHK untuk bisa mendapatkan dana JHT Pemohon sebagaimana di atur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 15. Bahwa, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN ini sangat diskriminatif jika pekerja mengalami cacat total hak atas manfaat JHT 10 diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap [Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permenaker Nomor 2 Tahun 2022]. Begitupun pekerja yang meninggal, Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia JHT diberikan kepada ahli waris (Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenaker Nomor 2 Tahun 2022). Yang menjadi pertanyaan, apa bedanya pekerja mengundurkan diri, terkena PHK dan pekerja mengalami cacat total dan meninggal. Hakekatnya kan sama-sama sudah tidak bekerja kembali, kenapa jika mengundurkan diri dan terkena PHK, harus menunggu usia 56 tahun baru bisa mencairkan asuransi JHT-nya? Padahal para pekerja jelas membutuhkan dana JHT untuk modal kerja dan membiayai keluarga. Jelas bagi Pemohon ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 diskriminatif dan tidak memberikan kepastian kepada Pemohon. 16. Makna diskriminasi dalam Permasalahan a quo adalah, pembuat UU memberikan perlakuan berbeda bagi pekerja yang mengalami cacat total tetap, meninggal dunia dan pensiun berbeda dengan pekerja mengundurkan diri dan terkena PHK. Padahal hakekatnya sama-sama berhenti kerja, oleh karenanya Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 17. Bahwa, sungguh merugikan hak konstitusional Pemohon, jika Pemohon harus menunggu usia 56 tahun baru bisa mencairkan dana JHT a quo. Padahal, jika uang JHT yang diterima hari ini sejumlah Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah), tentu sangat berharga, tapi jika menunggu 26 tahun lagi, uang Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) juta nilainya mengalami penyusutan. 18. Bahwa, jika Pemohon menunggu 26 tahun, dan anehnya proses menunggu selama 26 tahun tidak menjadikan uang Pemohon yang ngendon di BPJS Ketenagakerjaan menjadi bertambah. Tentu ini sangat merugikan diri Pemohon, bisa jadi jika uang Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) yang diterima Pemohon saat terkena PHK, bisa dibuat usaha 11 oleh Pemohon dan berkembang menjadi ratusan kali lipat selama 26 tahun. Itu artinya dana JHT Pemohon tidak bisa berkembang hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan; Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 19. Bahwa, sebenarnya pembuat UU tidak ada ruginya jika JHT dibayarkan setelah pekerja mengundurkan diri atau pekerja terkena PHK, faktanya sejak diberlakukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang mengatur pembayaran JHT, tidak pernah ada keluhan apapun dari BPJS Ketenagakerjaan, dan kementerian Tenaga Kerja, menjadi aneh bin ajaib jika tiba-tiba kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi membatalkan aturan ini. 20. Bahwa Pemohon menjadi bertanya-tanya, kenapa aturan yang sudah baik terkait pencairan JHT yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230) justru dicabut, padahal sekarang ini saat pandemic Covid-19, ribuan pekerja mengalami PHK seharusnya pemerintah berpihak pada pekerja, bukan malah membuat sengsara para pekerja yang terkena PHK? 21. Apakah BPJS Ketenagakerjaan sekarang ini lagi tidak punya uang sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022, terus ke mana uang yang selama ini dibayarkan oleh pekerja dan pengusaha? 22. Bahwa, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana di atur di dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Bagaimana disebut adil, jika Pasal 12 5 merugikan hak pekerja yang mengundurkan diri atau di PHK oleh perusahaan dia tidak bisa langsung mencairkan dana Jaminan Hari Tuanya. 23. Bahwa, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN tidak mencerminkan asas “asas ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Bahwa, banyaknya penolakan dari para Pekerja, hal itu menunjukkan jika norma Pasal 5 a quo materi muatan ayat-nya mengadung ketidaktertiban dan kepastian hukum buat para Pekerja, hal ini tercermin dari masa tunggu sampai usia 56 tahun baru bisa dicairkan dana Jaminan Hari Tuanya. 24. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon berkeyakinan jika Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merugikan Hak Konstitusional Pemohon sebab bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25. Bahwa, oleh karenanya: Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja”. 13 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja”. Petitum Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan: Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, mengundrukan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja”. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja". 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik lndonesia sebagaimana mestinya; 14 Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili 15 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya dalam putusan a quo disebut UU 40/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 16 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya, menjelaskan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan tetap pada PT Top Food Indonesia (Es Teler 77) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 yang menyatakan: Pasal 35 ayat (2) “Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.” 17 Pasal 37 ayat (1) “Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.” 3. Bahwa Pemohon, menjelaskan juga memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 4. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 karena ketentuan a quo tidak mengatur perihal peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaan atau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Pemohon ketiadaan pengaturan demikian memunculkan ketentuan turunan UU 40/2004, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, yang dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b mengatur pada pokoknya manfaat jaminan hari tua diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun; 5. Bahwa setelah mencermati uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon memang benar perorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-4) yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (vide Bukti P-5); 6. Bahwa terhadap alasan-alasan mengenai hak konstitusional yang diterangkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai ketentuan/norma UUD 1945 yang disebutkan Pemohon memang memberikan hak konstitusional kepada Pemohon berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum, jaminan sosial, sekaligus bebas dari perlakuan diskriminatif; 18 7. Bahwa kerugian potensial yang dijelaskan Pemohon, menurut Mahkamah telah memenuhi syarat berupa bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial. Khususnya aggapan kerugian potensial, berupa terputusnya hubungan kerja antara Pemohon dengan pemberi kerja, menurut penalaran yang wajar, dapat terjadi kapan saja sehingga kebutuhan akan manfaat jaminan hari tua pun dapat muncul kapan saja. 8. Bahwa kebutuhan akan manfaat jaminan hari tua terkait erat dengan UU 40/2004 yang dimohonkan pengujian terutama Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1). Namun, karena ketentuan a quo tidak mengatur secara jelas/lengkap isu jaminan sosial yang sedang dipermasalahkan dan/atau potensial dialami Pemohon, maka menurut Mahkamah hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan oleh keberadaan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004. 9. Bahwa dengan demikian telah terdapat hubungan kausal (sebab-akibat) antara anggapan kerugian potensial yang dianggap dirugikan oleh Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. 10. Bahwa Mahkamah berpendapat terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan terjadi, terlepas dari penilaian mengenai konstitusionalitas Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 yang akan dipertimbangkan Mahkamah dalam bagian Pokok Perkara; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon; Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya ketentuan norma Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak 19 mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah sebagai berikut (alasan-alasan permohonan selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan norma Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 sama sekali tidak menyinggung pekerja yang menungundurkan diri dan terkena PHK. Hal ini menurut Pemohon adalah kelalaian pembuat UU, di mana norma Jaminan Hari Tua hanya menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sebab, berkaitan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan: a. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja; dan b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja. Besarnya iuran program JHT bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 2. Bahwa menurut Pemohon konsep jaminan hari tua tidak boleh dimaknai terlalu kaku yaitu harus cair sat usia sudah tua, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jika seseorang berhenti bekerja, karena PHK atau mengundurkan diri, pada usia 30 tahun maka pencairan jaminan hari tua harus menunggu hingga usia 56 tahun. Hal demikian merugikan Pemohon. Padahal berhenti kerja tidak hanya karena memasuki usia pensiun, cacat total tetap, dan meninggal dunia, melainkan bisa juga karena mengundurkan diri atau terkena PHK. Karena pembuat UU lalai memasukkan norma mengundurkan diri dan terkena PHK, akhirnya oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi JHT hanya dimaknai bisa cair bagi yang mengundurkan diri dan Terkena PHK saat dia berusia 56 tahun. 3. Bahwa menurut Pemohon hakekat Jaminan Hari Tua sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 adalah pemberian sejumlah uang dari hasil jerih payah pekerja dan pengusaha yang dibayarkan setiap bulannya kepada asuransi sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan). Adapun hari tua bermakna ketika pekerja sudah tidak cakap lagi bekerja. Tidak cakap bekerja bisa karena pekerja sudah berusia tua (memasuki masa pensiun) atau pekerja beralih profesi di bidang wiraswasta, atau pekerja terkena PHK, di mana 20 esensinya adalah sama-sama keluar dari pekerjaan di suatu perusahaan. Dalam hal demikian simpanan yang selama bertahun-tahun dibayarkan harus dikembalikan kepada pekerja saat itu juga. 4. Bahwa menurut Pemohon adalah aneh dan tidak adil jika seseorang terkena PHK atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri, namun harus menunggu hingga usia 56 tahun baru dana jaminan hari tua dapat dicairkan. Apabila seorang pekerja terkena PHK pada usia 30 tahun maka yang bersangkutan harus menunggu 26 tahun untuk memperoleh uang jaminan hari tua-nya. 5. Bahwa menurut Pemohon, apabila norma mengundurkan diri dan terkena PHK tidak dimasukkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan Jaminan Hari Tua, hal demikian berarti Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN tidak memberikan perlindungan dan kepastian bagi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa menurut Pemohon Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN diskriminatif karena bagi pekerja yang mengalami cacat total maka hak atas manfaat JHT diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap [vide Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permenaker Nomor 2 Tahun 2022]. Begitu pula dalam kasus pekerja meninggal, maka manfaat jaminan hari tua diberikan kepada ahli waris [vide Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permenaker Nomor 2 Tahun 2022]. Hal demikian memunculkan pertanyaan, apa perbedaan antara pekerja yang mengundurkan diri, pekerja terkena PHK, pekerja mengalami cacat total, dan pekerja meninggal, mengingat hakikatnya semua tidak bekerja kembali. Mengapa ketika pekerja mengundurkan diri atau terkena PHK, yang bersangkutan harus menunggu hingga berusia 56 tahun untuk bisa mencairkan asuransi jaminan hari tua. Sementara pekerja jelas membutuhkan dana jaminan hari tua untuk modal kerja dan membiayai keluarga. Dengan demikian menurut Pemohon ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 diskriminatif dan tidak memberikan kepastian kepada Pemohon. 7. Bahwa menurut Pemohon hak konstitusional Pemohon dirugikan jika Pemohon harus menunggu hingga berusia 56 tahun untuk bisa mencairkan dana jaminan hari tua a quo. Seandainya uang jaminan hari tua diterima hari ini sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hal demikian sangat berharga, namun 21 jika menunggu 26 tahun lagi nilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mengalami penyusutan. Anehnya proses menunggu selama 26 tahun tidak menjadikan uang Pemohon yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan menjadi bertambah. Hal demikian sangat merugikan Pemohon karena jika uang yang diterima Pemohon saat terkena PHK kemudian dijadikan modal usaha, bisa jadi akan berkembang menjadi ratusan kali lipat dalam 26 tahun. Itu artinya dana JHT Pemohon tidak bisa berkembang. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 8. Bahwa menurut Pemohon Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 merugikan hak pekerja yang mengundurkan diri atau dikenai PHK oleh perusahaaan karena pekerja bersangkutan tidak bisa langsung mencairkan dana jaminan hari tua. 9. Bahwa menurut Pemohon Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN tidak mencerminkan asas “asas ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Banyaknya penolakan dari para pekerja menunjukkan materi muatan Pasal 5 a quo mengandung ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum bagi para pekerja. 10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: a. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) UU 40/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja”. 22 b. Menyatakan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total, mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja". [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5; [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon berkaitan dengan penafsiran norma Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004. Di dalam kedua pasal yang saling terkait tersebut diatur bahwa program “jaminan hari tua” ditujukan untuk menjamin peserta program menerima manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian pencapaian tujuan demikian dipertegas dengan pengaturan bahwa pembayaran uang jaminan hari tua dilakukan secara sekaligus; Bahwa Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 beserta Penjelasan, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 35 ayat (2) “Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.” Pasal 37 ayat (1) “Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.” 23 Penjelasan Pasal 35 ayat (2) “Jaminan hari tua diterimakan kepada peserta yang belum memasuki usia pensiun karena mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa lagi bekerja dan iurannya berhenti.” Penjelasan Pasal 37 ayat (1) “Cukup jelas” Bahwa menurut Pemohon ketentuan norma-norma a quo tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, serta bersifat diskriminatif, karena norma tersebut tidak mengakomodir pembayaran jaminan hari tua bagi pekerja yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja. Norma pasal-pasal tersebut hanya mengakomodir pembayaran jaminan hari tua bagi pekerja yang memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, setelah dicermati secara saksama Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 pada hakikatnya adalah ketentuan yang mengatur tujuan jaminan hari tua dan tata cara pembayaran jaminan hari tua. Oleh karena itu, sebelum menjawab persoalan dasar yang didalilkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu esensi dasar berkenaan dengan hakikat jaminan hari tua bagi pekerja sebagaimana dimaksudkan dalam UU 40/2004. Bahwa program jaminan hari tua adalah tabungan wajib yang dibebankan negara kepada pemberi kerja dan pekerja untuk masa depan pekerja. Oleh karena itu, terdapat perbedaan fundamental dengan tabungan personal ataupun komersial yang dananya ditempatkan pada perbankan, baik mengenai sifat maupun tujuannya. Dalam tabungan yang bersifat personal atau komersial, uang tabungan dapat diambil setiap saat atau setiap waktu dibutuhkan karena memang hanya untuk mengantisipasi kebutuhan personal pemilik tabungan bersangkutan tanpa negara dapat melibatkan diri dalam urusan privat tersebut. Sedangkan tabungan jaminan hari tua yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja adalah kewajiban yang dibebankan oleh negara dalam rangka mengejawantahkan perlindungan konstitusional bagi warga negara, khususnya terkait masa depan pekerja. Dengan demikian, jaminan hari tua mempunyai karakteristik berbeda dalam 24 pelaksanaannya, termasuk mengenai tata cara pembayaran jaminan hari tua dimaksud. Bahwa dalam konteks tata cara pembayaran jaminan hari tua, negara dengan kewenangan yang dimiliki dapat mengatur skema tata cara pembayaran jaminan hari tua dimaksud. Pengaturan demikian harus selalu mengedepankan kepentingan yang bersifat umum daripada mengutamakan kepentingan yang bersifat perorangan atau individu. Dengan demikian, berangkat dari esensi yang terdapat dalam semangat norma-norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat korelasi antara alasan yang membatasi pembayaran jaminan hari tua hanya terbatas karena pensiun, meninggal dunia atau cacat total tetap sebelum pensiun (vide Pasal 37 UU 40/2004) dengan alasan cacat total tetap, sehingga berhenti bekerja dan iurannya juga berhenti (vide Pasal 35 UU 40/2004). [3.10.2] Bahwa selanjutnya dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, apakah dengan demikian norma-norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menjadi tidak berkeadilan dan tidak berkepastian hukum serta diskriminatif karena tidak mengakomodir pekerja, yang terkena pemutusan hubungan kerja dan mengundurkan diri, untuk mendapatkan pembayaran/pemberian jaminan hari tua. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa esensi mendasar tujuan jaminan hari tua adalah diperolehnya manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, dan cacat total tetap. Sehingga dengan demikian bagi peserta yang sudah tidak mempunyai penghasilan lagi, disebabkan karena pensiun, atau bagi yang meninggal dunia untuk keluarga yang ditinggalkan, dan peserta yang mengalami cacat total tetap, uang pembayaran jaminan hari tua tersebut sesungguhnya dapat menjadi bekal bagi peserta yang bersangkutan atau ahli warisnya dalam mempertahankan derajat kehidupan yang layak. Bahwa oleh karena itu, titik krusial manfaat dari jaminan hari tua sebenarnya terletak pada saat peserta menghadapi masa pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap yang berakibat “tertutupnya” kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan bekerja kembali. Dengan demikian, pembayaran uang tunai yang berasal dari jaminan hari tua sangat bermanfaat untuk menyambung 25 biaya kehidupan peserta dan keluarga/ahli warisnya, khususnya dalam mempertahankan derajat kehidupan yang layak. Hal ini berbeda dengan peserta yang berhenti bekerja karena alasan-alasan lain, seperti karena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri, yang masih dimungkinkan mendapatkan kesempatan bekerja di tempat lain. Bahwa oleh karena itu lebih lanjut dapat dipertimbangkan, menjadi tidak sepadan apabila pembayaran jaminan hari tua yang diproyeksikan sebagai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah peserta tidak mampu lagi bekerja karena usia lanjut atau cacat total tetap, bahkan meninggal dunia, dipersamakan dengan yang berhenti karena alasan-alasan lain. Namun demikian, karena iuran yang dipergunakan untuk membayar jaminan hari tua sejatinya sebagian juga dari pekerja, maka terhadap pekerja yang berhenti membayar iuran jaminan hari tua karena terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri haruslah tetap dipertimbangkan untuk diberikan haknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam arti pemberian pembayaran jaminan hari tua tersebut tidak menggeser tata cara pembayaran sebagaimana ditentukan dalam skema pembayaran yang diatur dalam peraturan pelaksana atau dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Penegasan Mahkamah tersebut didasarkan pertimbangan hukum, yaitu apabila peserta yang berhenti bekerja karena terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri dipersamakan dengan peserta yang diberikan pembayaran jaminan hari tua karena pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Bahwa mempersamakan kedua hal demikian dikhawatirkan Mahkamah akan berdampak pada pergeseran makna jaminan hari tua. Bahkan kebijakan mempersamakan demikian bisa berkembang menjadi “modus” peserta untuk mendapatkan pembayaran jaminan hari tua dan dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak sejalan dengan tujuan jaminan hari tua sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap nasib pekerja yang perlu dicampuri urusannya oleh negara, meskipun konsep jaminan hari tua termasuk ranah privat. [3.10.3] Bahwa dengan merujuk uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan persoalan yang berpotensi dialami oleh Pemohon dengan eksistensi Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004. Lebih lanjut apabila dicermati, konteks berhenti bekerja selain karena 26 meninggal dunia, pensiun, atau cacat total tetap, dapat pula disebabkan karena mengundurkan diri atau karena terkena pemutusan hubungan kerja. Dalam perspektif ini UU 40/2004 tidak mengatur secara tegas bahwa yang dimaksud berhenti bekerja adalah termasuk mengundurkan diri atau karena terkena pemutusan hubungan kerja, namun istilah pensiun pada UU 40/2004 apabila merujuk pada pengertian pensiun secara umum adalah suatu kondisi ketika seseorang “tidak bekerja lagi krn masa tugasnya sudah selesai” [vide Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Depdiknas, 2008:1047)]. Dengan demikian, adalah kurang tepat jika mengundurkan diri dari pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja yang mendasarkan pada kontrak/perjanjian kerja berjangka waktu relatif pendek akan dikategorikan sebagai pensiun. Adapun frasa “mengalami cacat total” atau “meninggal dunia” jelas tidak mungkin ditafsirkan meliputi makna mengundurkan diri dari pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja. [3.11] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan potensi permasalahan yang dihadapi Pemohon, Mahkamah berpendapat meskipun UU 40/2004 tidak secara tegas mengakomodir permasalahan yang berpotensi merugikan peserta jaminan hari tua yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja, namun apabila ditelisik lebih detail permasalahan tersebut telah terakomodir di dalam peraturan pelaksana UU 40/2004, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, bertanggal 2 Februari 2022, yang diundangkan pada 4 Februari 2022. Peraturan a quo kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, bertanggal 26 April 2022 (selanjutnya disebut Permenaker 4/2022), dan diundangkan pada tanggal yang sama. Bahwa sebelum lebih lanjut mengutip dan mempertimbangkan substansi Permenaker tersebut, Mahkamah harus menegaskan bahwa pengutipan dan pertimbangan demikian bukan berarti Mahkamah menilai legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apalagi menjadikan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai parameter/batu uji bagi pengujian konstitusionalitas undang-undang. Pengutipan dan/atau rujukan yang demikian diperlukan Mahkamah untuk mengetahui keberagaman penafsiran atas 27 suatu undang-undang, terutama penafsiran oleh pelaksana undang-undang yang dalam hal ini Pemerintah. Dengan kata lain, pengutipan dan/atau rujukan demikian diletakkan oleh Mahkamah sebagai substansi yang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fakta hukum yang mengemuka dalam persidangan terkait dengan perkara pengujian undang-undang. Bahwa terkait peraturan dimaksud, dalam Pasal 4 junctis Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Permenaker 4/2022 diatur sebagai berikut: Pasal 4 “Manfaat JHT dibayarkan kepada Peserta jika: a. mencapai usia pensiun; b. mengalami cacat total tetap; atau c. meninggal dunia.” Pasal 5 “(1) Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja. (2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peserta yang mengundurkan diri; b. Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.” Pasal 8 “Manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja.” Pasal 9 “Pengajuan pembayaran manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan melampirkan: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya; dan c. keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja tempat Peserta bekerja.” Bahwa beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja memaknai istilah “pensiun” dalam UU 40/2004 meliputi pula seseorang “yang berhenti bekerja”. Sehingga, konsep peserta BPJS Ketenagakerjaan yang pensiun meliputi juga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti bekerja. Selanjutnya, konsep berhenti bekerja tersebut dimaknai meliputi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 28 Bahwa dengan adanya pengaturan yang demikian, maka permasalahan yang dihadapi Pemohon dalam perkara a quo, secara normatif sebenarnya sudah terselesaikan. Artinya, pencairan dana/manfaat jaminan hari tua bagi peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat, jika dilakukan sesuai prosedur yang diatur Permenaker 4/2022. Namun demikian, sekali lagi Mahkamah harus menegaskan bahwa norma Permenaker bukan merupakan norma undang-undang, yang artinya kekuatan hukum norma Permenaker lebih rendah dibandingkan dengan norma undang-undang. Dalam kaitannya dengan perbedaan hierarki norma tersebut, fungsi/kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah menguji konstitusionalitas undang- undang terhadap UUD 1945. Artinya, dalam suatu perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang, ketika suatu undang-undang tidak mengatur isu tertentu namun peraturan pelaksana undang-undang tersebut mengatur atau menafsirkan dengan lebih rinci isu tersebut, hal demikian tetap tidak dapat dianggap sebagai materi/substansi undang-undang. [3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keberadaan UU 40/2004 yang tidak mengatur pencairan manfaat/dana jaminan hari tua bagi peserta jaminan hari tua yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum waktu pensiun, serta telah mempertimbangkan pula keberadaan Permenaker yang memungkinkan adanya perubahan makna/tafsir terkait pencairan manfaat/dana jaminan hari tua di atas, Mahkamah berpendapat tidak perlu adanya perluasan makna Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004. Namun demikian, melalui putusan ini Mahkamah menegaskan agar solusi hukum atas hal-hal yang potensial dialami Pemohon diakomodir dalam peraturan pelaksana, dengan tidak boleh merugikan hak peserta jaminan hari tua sepanjang pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja yang dialaminya benar- benar berakibat terhentinya yang bersangkutan untuk tidak bekerja kembali atau karena alasan-alasan yang bersifat adanya “keadaan memaksa” (force majeure), seperti halnya dalam kondisi pandemi Covid-19. Lebih lanjut, perluasan makna lebih detail dalam peraturan pelaksana demikian ditujukan agar dapat mengakomodir hak peserta jaminan hari tua, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat jaminan hari tua 29 dalam hal peserta dimaksud berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau karena mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum tercapai usia pensiun sewajarnya. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sedangkan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan 30 Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams 31 PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo