33/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 33/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Nelly Rosa Yulhiana Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7, RT 002 RW 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Mei 2020 2020, memberi kuasa kepada Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., H. Elvan Games SH., Ananta Rangkugo SH., Hendri Badiri Siahaan SH., Julianta Sembiring SH., Nikson Aron Siahaan SH. Suta Widhya SH., dan Agustian Effendi SH, kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Andita’s Law Firm yang beralamat di 88@Kasablanka Tower A Lantai 18, Jalan Kasablanka Kav-88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Mei 2020 2 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 67/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Mei 2020 dengan Nomor 33/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 3. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang- Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusuannya bersifat fnal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah Permohonan Pengujian Undang- Undang (PUU) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON LEGAL STANDING 1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. HARUS ADA HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUTIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945; Bahwa, terlahir sebagai WNI secara turun temurun Suku Batak Agama Kristen dan belum pernah dicabut kewarganegaraanya sebagai WNI yang dapat dibuktikannya dengan NIK 3172025307700003 (Bukti P-1). 4 Bahwa, terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusi PEMOHON secara otomatis diberikan (given) oleh UUD 1945 dan ternyata dalam penerapannya oleh Pemerintah (rezim) dalam membuat dan/atau menerapkan Undang- Undang (norma) ternyata telah dan/ atau dapat diabaikan dan/atau dikesampingkan secara sengaja atau tidak sengaja Bahwa, Amandemen UUD 1945 diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Naskah perubahan tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa, berdasarkan Konstitusi tersebut maka PEMOHON memiliki hak/ kewenangan konstitusi sebagaimana berikut ini (1) Pasal 1 Ayat (2); (2) Pasal 1 Ayat (3); (3) Pasal 28D Ayat (1); (4) Pasal 28E Ayat (2); (5) Pasal 28E Ayat (3); (6) Pasal 28G Ayat (1) (7) Pasal 28I Ayat 2; b. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL TERSEBUT DIANGGAP TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN; Bahwa, sebagai WNI dengan kegiatan PEMOHON adalah Aktifis termasuk juga suaminya Aktivis, Jurnalis dan Analis Negara yaitu Yudi Syamhudi Suyuti Bin Zarkowi dan Soejoeti yang saat ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 483/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL., sejumlah 3 (tiga) dakwaan yaitu : alternatif ke-1 adalah Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau alternatif ke-2 adalah Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau alternatif ke-3 adalah Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 5 Bahwa, sebagai akrifis jalanan yang berseberangan dengan politik penguasa maka PEMOHON dengan menggunakan cara-cara penyampaian pendapatnya melalui : orasi/ pernyataan, surat, media sosial dan press conference akan menjadi mudah / rentan mengalami diskriminasi dan/atau kriminalisasi dengan berlakunya norma Pasal 14 dan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 110 Ayat (1) KUHP, Pasal 107 Ayat (1) KUHP, Pasal 87 KUHP, Pasal 297 KUHP, Pasal 207 KUHP Bahwa, sebagaimana fakta kejadian antara PEMOHON dan Ir. Joko Widodo sewaktu Pemilihan Gubernur sehingga pada tahun 2011/2 bersama sebagai TIM SUKSES dan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan setelah waktu itu menjadi tidak sejalan lagi/ berlawanan sehingga PEMOHON sebagai aktifis menjadi beresiko hukum pidana / dikriminalisasi oleh Kepolisian dengan menggunakan norma yang diajukan dalam judicial review Bahwa, dengan telah diberlakukannya norma yang dibuat bermaksud dan bertujuan sebagaimana dimaksud oleh normat tersebut maka PEMOHON dapat menyatakan pendapatnya mengenai norma a-quo dibuat dalam keadaan KONSTITUSI yang menjadi hak/kewenangannya belum ada sehingga dengan kasat mata Mahkamah melalui Kekuasaan Kehakimannya sepatutnya sependapat dengan PEMOHON menyatakan norma Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak konstitusional sepanjang diuji dengan pasal Pasal 1 Ayat (2); Pasal 1 Ayat (3); Pasal 28D Ayat (1); Pasal 28G Ayat (1); Pasal 28I Ayat 2; berdasarkan argumen berikut ini - Pasal 1 Ayat (2); Pasal 1 Ayat (3) adalah perubahan ke-3 ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 sedangkan norma telah dibuat sebelum konstitusi ada dan tidak pernah diuji di Mahkamah - Pasal 28D Ayat (1); Pasal 28E Ayat (1); Pasal 28E Ayat (2);Pasal 28G Ayat (1); Pasal 28I Ayat 2 adalah perubahan ke-2 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 sedangkan norma telah dibuat sebelum konstitusi ada dan norma tidak pernah diuji di Mahkamah 6 Bahwa, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Negara Indonesia adalah negara hukum; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tidak pernah dinyatakan atau belum dikandung dalam frasa norma Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun; frasa norma Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun; frasa norma Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun c. KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL TERSEBUT BERSIFAT SPESIFIK DAN AKTUAL, SETIDAK-TIDAKNYA BERSIFAT POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI; Bahwa, alasan diajukannya judicial review ke Mahkamah guna membuktikan adanya kerugian PEMOHON yang dapat direpresentasikan sebagaimana berikut ini 7 a. Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap Warga Negera Indonesia. b. Sebagai WNI berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945 maka pendapat dari PEMOHON selaku akrifis maka secara otomatis memiliki hak dasar yaitu : Kedaulatan; Negara Hukum; Kepastian Hukum; Menyatakan Pikiran dan Sikap; Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat; Rasa Aman dan Perlindungan Dari Ancaman; Perlindungan Terhadap Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif c. Kegiatan dan/atau pekerjaan sebagai aktifis tidak pernah dilarang oleh NEGARA baik secara individu, kelompok, organisasi dan partai politik maka dengan demikian hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut perlu dikandung dalam UU yang dikeluarkan oleh Presiden secara inisiatif (PERPU) dan/atau usulan DPR RI (RUU) agara tidak terjadi perselisihan horizontal dan vertical dimasyarakat serta terjaminnya konstitusi lainnya berupa hak asasi dan hak terbebas dari diskriminatif yang secara dengan sendiri telah diatur oleh UU dan atau Putusan Mahkamah Konstitusi Bahwa, mengingat fungsi utama UUD ialah memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar dari individu-individu tersebut terutama warga negara, maka ketika hak dasar sudah dijamin di dalam konstitusi maka hak dasar itu menjadi hak konstitusional. Di negara hukum, hak-hak dasar atau hak asasi (basic right) setiap warga negara yang kemudian menjadi hak konstitusional bukan sekadar harus dihormati dan dilindungi, melainkan juga harus dijamin pemenuhannya sehingga dengan demikian dapat dinyatakan kerugian PEMOHON yang telah dirasakan dan atau potensi di suatu hari kelak sebagai aktifis sebagaimana berikut ini 1) Sebagai istri Aktifis telah mengalami siksa jasmani dan rohani akibat suaminya oleh Penguasa in casu SPKT Bareskrim Mabes Polri telah menerima Laporan Polisi nomor LP/B/0041/I/2020/Bareskrim tanggal 22 Januari 2020 dengan PELAPOR Sdr. HENGKY SAPUTRA dan Saksi 8 Pelapor JULKY BREMER alamat Kampung Jembatan RT 006 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur NIK 3175030905761001, Jakarta Selatan NIK 3174031609530002 HP 085774239494 dan SOERONO alamat Kuningan Barat RT03.RW02 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan NIK 3174031609530002 HP 085774239494 sehingga dijadikan tersangka dan ditahan sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan permohonan ini diajukan berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 107 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 297 KUHP dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana . Akibat kegiatan sebagai Aktifis pada tanggal 21 Oktober 2015 maka Suami Pemohon dikriminalisasi dengan norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara nomor 483/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL. dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif 2) Telah menjadi konsekuensi Aktifis memberikan pernyataan (lisan, tertulis) secara offline atau online Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat setelah ada Kepastian Hukum di Negara Hukum karena kedaulatan ada pada rakyat sehingga jika ada norma yang bertentangan, ada norma yang melarang PEMOHON dalam Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat atau tidak ada norma yang melarang PEMOHON dalam Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat tetapi PEMOHON dapat dilaporkan atau dijadikan terlapor di Kepolisian, dijadikan Tersangka,dilakukan penahanan dan diajukan sebagai Terdakwa maka keadaan ini harus diuji oleh Mahkamah agar suatu hari kelak kejadian kriminalisasi atau diskriminasi tidak terjadi suatu hari kelak terhadap PEMOHON setelah Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat kepada orang lain atau kepada Penguasa Umum baik secara langsung atau tidak secara langsung secara offline dan/atau online 3) Berdasarkan catatan PEMOHON telah terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Menyatakan Pikiran, Sikap dan 9 Mengeluarkan Pendapat oleh rekan Aktifis antara lain : Robertus Robet, Ratna Sarumpaet, Bagus Bawana Putra, Saididu, dan Ruslan Buton yang dilaporkan, ditetapkan sebagai tersangka/ terdakwa/ terpidana Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Bahwa, belum pernahnya PEMOHON dikriminalisasi oleh Penguasa/ Kepolisian dengan Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga tidak berarti suatu hari kelak akan terbebas sebagaimana suaminya Yudi Syamhudi Suyuti Bin Zarkowi Soejoeti, Robertus Robet, Ratna Sarumpaet, Bagus Bawana Putra, Saididu, dan Ruslan Buton sehingga telah menjadi ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasinya. d. ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (CAUSAL VERBAND) ANTARA KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DENGAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN; dan Bahwa, menjadi Aktifis dalam era reformasi dan teknologi digital 5.0 akan dapat berjalan terus seandainya Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah dinyatakan oleh Mahkamah memberi perlindungan konstitusi kepada PEMOHON quod non dan dengan demikian untuk dapat dinyatakan oleh Mahkamah perlu dilakukan judicial review untuk pertama kalinya dalam registrasi Mahkamah Konstitusi RI Bahwa, norma berisikan frasa berita atau pemberitahuan bohong, berita atau mengeluarkan pemberitahuan, kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap akan dapat berakibat PEMOHON sebagai Aktivis selamnya tersandera yang dimaknai “menjadi ketakutan untuk berbuat Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat” karena dapat dilaporkan oleh siapa saja yang berbeda pilihan politik (diskriminatif) terhadap Penguasa/Pemerintah yang sekarang ini dalam Rezim Presiden Ir. H. Joko Widodo, Partai Penguasa PDI-P dan Bangkitnya PKI sehingga sangat jelas apa-apa yang menjadi pernyataan pikiran, sikap dan pengeluaran pendapat pasti berbeda atau berlawanan (kritik, protes, dll.) 10 sehingga sebagai Penguasa akan dengan mudah menyiapkan perangkap di Kepolisian dan di Kejaksaan (Eksekutif) berupa alat bukti yaitu : saksi, ahli dan barang bukti/ surat guna terpenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti telah ada sebelum penetapan status tersangka sebagaimana Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014). Bahwa, sebagai Aktivis yang berseberangan Politik dengan Penguasa/ Pemerintah (Penguasa Umum/ Oknum) maka PEMOHON akan Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat dengan cara menyiarkan yang tentunya akan berakibat Penguasa/ Rezim akan menggunakan kekuasaannya dengan menyatakan HOAX : bohong, kabar yang tidak pasti, kabar yang berkelebihan, yang tidak lengkap danterjadi keonaran dikalangan rakyat. Bahwa, dengan menggunakan INTEL (CEPU) yang berada di sekitar PEMOHON pada waktu Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat dan/atau oleh buzzer yang melakukan download atau upload file/ rekaman (audio, video, media) sebagai bentuk dari Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat sehingga suatu hari kelak maka PEMOHON akan dikriminalisasi dengan norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga sepatutnya Mahkamah sepakat dengan PEMOHON menyatakan norma belum memuat jaminan konstitusi UUD 1945 e. ADA KEMUNGKINAN BAHWA DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN, MAKA KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN TIDAK AKAN ATAU TIDAK LAGI TERJADI Bahwa, dalam pembukaan UUD 1945 pada sebagian paragraph ke-3 “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” telah dimaknai oleh PEMOHON mengenai Pemerintah in casu Presiden sebagai Penguasa atau REZIM telah diberikan persyaratan melindungi PEMOHON sehingga adalah suatu pelanggaran konstitusi membuat norma yang bersikan frasa betentangan dengan konstitusi UUD 1945 11 Bahwa, sesuai dengan maksud dan tujuan olen pembuat norma dan oleh Presiden Ir. Soekarno ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Pebruari 1946 adalah berdasarkan pertimbangan “bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang” maka telah terjadi pelanggaran Konstitusi UUD 1945 sebelum perubahan Pasal 5 Ayat (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, karena sampai dengan normat diajukan judicial review belum pernah ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan demikian jika norma tidak dilakukan judicial review oleh yang berwenang melakukanya dan terus dipergunakan oleh Pemerintah in casu REZIM maka sebagaimana era Presiden Ir. Soekarno mengenai normat telah dipergunakan dan tidak pernah dipergunakan era Presiden Soeharto sampai dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka ternyata dalam era Presiden Ir. Jokow Widodo dipergunakan kembali sehingga dengan demikian menjadi penting norma tersebut dinyatakan tidak memiliki perlindungan konstitusi terhadap PEMOHON dalam rezim yang sekarang ini sehingga menjadi penting bagi Mahkamah untuk menyatakannya dalam suatu putusan. Bahwa, sebagai aktivis akan terus Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat maka dengan dimuatnya kandungan hak atau kewenangan konstitusi UUD 1945 pada norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana akan melepaskan PEMOHON dari kriminalisasi Berdasarkan uraian di atas maka kedudukan hukum PEMOHON cukup jelas sebagai “perorangan warga negara Indonesia” yang telah dapat dinyatakan terjadi atau akan terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya memenuhi ke-5 syarat yang ditentukan oleh Mahkamah III. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dengan demikian menjadi pelindung Rakyat in casu PEMOHON guna menganulir NORMA dan/atau Frasa 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 12 Hukum Pidana sebagai akibat Norma atau Frasa yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), dan hal lain yang menjadi pendapat PEMOHON mengenai Mahkamah Konstitusi yang berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap norma atau frasa a-quo yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi mengenai materi / isi / norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak dimuatnya jaminan konstitusi UUD 1945 yang berikut ini : Pasal 14 1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan la patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15 Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun. PENJELASAN SEPASAL DEMI PASAL Pasal XIV dan pasal XV. Menggantikan pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pada masa pancaroba ini perlu diperluas Pasal XIV. Ialah sama dengan "Verordening No. 18 van het Militair Gezag". 13 Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan meuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan "verspreiden" dalam pasal 171 Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Pasal XV. Disusun tidak begitu luas sebagai "verordening No. 19 van het Militair Gezag". Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum. Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal XIV. 2. Bahwa, norma yang tidak pernah disahkan oleh DPR tersebut ternyata telah dipergunakan kembali oleh Pemerintah terhadap aktivis sekarang yang tentu berbeda dengan keadaan tahun 1946 dan secara nyata pula norma belum pernah dinyatakan telah sesuai mengandung konstitusi UUD 1945 sehingga dalam PUU a-quo berdasarkan kepentingan dan keperluan PEMOHON akan membandingkan norma atau frasa dengan UUD 1945 berikut ini (1) Pasal 1 Ayat (2); “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. PEMOHON sebagai Rakyat yang telah menggunakan hak suaranya secara langsung memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga Presiden dan Wakil Presiden adalah berdasarkan pilihannya atau bukan pilihannya. Setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik maka PEMOHON sebagai Rakyat masih dapat menggunakan kedaulatannya sebagai Aktivis guna Menyatakan Pikiran, Sikap dan Mengeluarkan Pendapat yang bertujuan sebagai oposisi/ menantang / mengkritik dan tujuan lain sepanjang menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat secara offline atau 14 online dan dihadapan orang banyak atau orang tertentu adalah sebagai hak konstitusinya sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Bahwa, dengan tidak adanya ketentuan dari norma mengenai perbedaan atau persamaan antara menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap maka Rakyat menjadi tidak lagi dapat menggunakan hak dan/atau kewenangannya sesuai dengan konstitusional karena setiap ia PEMOHON menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan Pemerintah akan dapat secara cepat dinyatakan melanggar pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bahwa, secara bebas dan menggunakan kewenangaanya Penyidik, Penuntut dan Hakim akan menterjemahkan makna dari menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap karena norma dibuat sebenarnya untuk tujuan perekonomian sebagaimana pada saat tahun 1946 yang akan membut onar adalah masalah harga/perekonomian dan atau pemberontakan. Bahwa, dengan telah diberikannya kepada PEMOHON suatu kedaulatan maka menjadi relevan dirinya sebagai Aktivis yang berbeda politik dan atau menentang kebijakan Presiden/ Pemerintah dengan demikian wujud dari kedaulatan itu adalah dengan menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat dan tidak dimaknai berita atau pemberitahuan bohong, kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Dengan demikian Frasa 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana inskontitusional jika ditujukan kepada PEMOHON setelah menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat selaku Aktivis (2) Pasal 1 Ayat (3); “Negara Indonesia adalah negara hukum” 15 Bahwa, tidak ada hukum yang lebih tinggi dari UUD 1945 sehingga dengan demikian terhadap norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana harus dinyatakan inskonstitusional karena tidak pernah disahkan oleh DPR . Bahwa, sebagai dengan tidak pernah disahkan oleh DPR dan tidak ada UU lain yang menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku dan belum adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dan tidak adanya ketentuan yang setara dengan itu yang menyatakan secara dengan sendirinya Norma menjadi sah walaupun tidak ada persetujuan dari DPR. Bahwa, telah menjadi hak dan/atau kewenangan konstitusi dari PEMOHON untuk dapat diberlakukan ketentuan negara hukum dan tidak menjadi kesewenangan kepada Pemerintah melanggar hukum terutama hukum yang merugikan konstitusi rakyat Berdasarkan fakta hukum dan riwayat dari Norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang tidak pernah disetujui oleh DPR, tidak pernah ada ketentuan yang menyatakan berlaku kembali dan tidak ada judicial review oleh Presiden dan/atau DPR maka menjadi kewenangan Mahkamah mencabutnya dari Sistim Perundang-Undangan Republik Indoensia (3) Pasal 28D Ayat (1); “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa, sebagai Aktivis yang menentang Pemerintah dan atau sebagai Aktivis yang mendukung Pemerintah maka sepatutnya diberikan hak konstitusi UUD 1945 dalam berlakunya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dengan sangat mudahnya siapa saja yang berlawanan dengan Pemerintah untuk disangkakan / dilaporkan ke Polisi sementara terhadap Aktivis yang sejalan dengan Pemerintah akan sulit dilaporkan walaupun telah dapat diungkapkan apa-apa yang diberitakan sebagai kebohongan. 16 Bahwa, dalam menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat selaku Aktivis maka perlu mendapatkan perlindungan konstitusi walaupun bagi Pemerintah hal tersebut berbeda atau berlawanan dengan kebijakannya dan ada kalanya sampai kepada membuat Presiden dan jajarannya menjadi kewalahan dan tidak berakibat adanya keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahwa, norma tidak secara jelas menyebutkan ukuran rakyat sehingga seorang dapat dinyatakan membuat keonaran akibat menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat sehingga dengan demikian menjadi beresiko hukum kepada PEMOHON sebagai Aktivis. Bahwa, sepatutnya uraian norma “barang siapa”, “memberitakan”, “kabar bohong”, “keonaran” dan “rakyat” dengan memberikan pengakuan konstitusi berupa syarat, kualifikasi, kuantitas, waktu serta nilai kerugian dari masing- masing uraian agar PEMOHON sebagai Aktivis tidak melampaui ketentuan konstitusi. Berdasarkan uraian di atas maka kerugian konstitusi dapat diukur secara langsung yang dapat dialami oleh PEMOHON dan atau siapa saja yang telah disangkakan, didakwa dan divonis dengan Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akibat norma tidak memberikan pengakuan terhadap Aktivis dalam menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat, tidak memberikan jaminan terhadap Aktivis dalam menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat, tidak memberikan perlindungan terhadap Aktivis dalam menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Aktivis dalam menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat, sehingga dengan demikian norma inskontitusional kepada siapa saja dalam menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat (4) Pasal 28E Ayat (2); “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. 17 Bahwa, norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan dapat dijerat kepada siapa saja sepanjang Penguasa/ Pemerintah bermaksud menyatakan perbuatan seseorang setelah menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat adalah BOHONG (HOAX) misalnya “akan kiamat”, “masuk neraka”, “masuk surga” dan sebagainya walaupun hal tersebut tidak berkaiatan dengan kegiatan Aktivis dalam rangka menentang Pemerintah/ Penguasa. Bahwa, belum pernah ada tersangka, terdakwa dan terpidana dengan Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan akan kiamat, gempat bumi dan seterusnya walaupun telah terpenuhi makna keonaran pada norma, dan hal ini memberi keyakinan kepada PEMOHON mengenai norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 hanya akan dipergunakan oleh Pemerintah guna melumpukan lawan politiknya yang dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Bahwa, secara nyata PEMOHON dapat meyakini mengenai norma bila di uji dengan UUD 1945 telah dapat dinyatakan inkontitusional karena makna bohong secara cepat dapat diketahui oleh siapa saja karena teknologsi 5.0 yang tidak sebanding lagi dengan tahun1946 dimana alat komunikasi yang belum ada dan atau terbatas sehingga penyebaran yang terjadi secara offline dan berakibat keonaran secara kasat mata. Bahwa, dengan telah diberikan oleh konstitusi menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani maka makna bohong menjadi tidak bermakna lagi karena setiap orang yang memiliki jangkauan pikiran dan hati nurani sehingga makna bohong tersebut akan inkonstitusional. Berdasarkan uraian diatas maka norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak dapat dipertahankan lagi karena makna konstitusi ”sesuai dengan hati nurani” akan memberikan kebebasan kepaa siapa saja baik bohong atau benar yang dirasakan oleh yang mendengar berita tersebut sepanjang dapat diukur oleh ahli mengenai “hati nurani”. Dengan demikian norma menjadi inkonstitusional sepanjang belum dapat dibuktikan berita dimsud tersebut berasal dari hati nurani atau diluar hati nurani yang menyatakan pikiran, sikap dan 18 mengeluarkan pendapat. Dan oleh karena akan menjadi kesulitan hukum dalam penerapannya terhadap norma setelah diuji dengan konstitusi maka sepatutnya Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 di cabut atau dibatalkan (5) Pasal 28E Ayat (3); “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Bahwa, sebagai seorang Aktivis maka PEMOHON telah diberikan jaminan konsitusi dalam menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat sehingga dengan berlakuknya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berakibat tidak dapat menikmati lagi konstitusi tersebut. Bahwa, kebebasan mengeluarkan pendapat telah disandera dengan uraian norma/ frasa “berita bohong” demikian juga berkumpul guna menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat akan beresiko pidana sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena diantara yang berkumpul mendengarkan pernyataan aktivis akan ada Intel/ Cepu atau penyadapan sehingga berakibat berita bohong dijadikan viral dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan aktivis tersebut. Bahwa, dengan demikian norma menjadi tidak efektif lagi sebagaimana maksud dari pembuatan norma pada tahun1946 karena dapat berakibat keonarang karena berita bohong (isu) berupa harga, bencana alam, dll., yang tidak dapat diuji kebenaran berita tersebut dalam waktu yang cepat karena teknologi komunikasi yang berbeda dengan sekarang. Berdasarkan sistim demokrasi Indonesia yang telah berjalan maka norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan membatasi gerakan demokrasi karena tidak ada peraturan yang khsus melepaskan Aktivis dari norma tersebut sebagai akibat menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat yang sebenarnya isinya mengandung makna politik atau berseberangan dengan Pemerintah. Dengan demikian untuk kemajuan alam demokrasi, politik dan aktivis maka norma perlu diberikan syarat jika Mahkamah menilai akan ada kekosongan 19 hukum pidana jika dicabut dan untuk syarat/ kondisi norma tersebut “inkontitusional” jika berlaku kepada Aktivis (6) Pasal 28G Ayat (1) ; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Bahwa, sangat jelas konstitusi kepada Aktivis in casu PEMOHON dalam menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat sebagai untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sehingga dengan demikian norma harus dikecualikan kepada aktivis. Bahwa, telah terjadi berbagai berita mengenai COVID-19 oleh Penguasa, Pengusaha, dll., berkenaan penyembuhan COVID-19 yang ternyata tidak satupun dinyatakan sebagai tersangka pasal Berdasarkan sistim demokrasi Indonesia yang telah berjalan maka norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 walaupun telah dapat dinyatakan obat, vaksin dll., tidak dapat dinyatakan kebenarannya (bohong) dengan demikian berdasarkan pemahaman tersebut maka norma ternyata tidak dapat diberlakukan sembarang orang. Bahwa, ternyata oleh Pemerintah/ Penguasa mengenai norma telah dipergunakan terhadap suami PEMOHON Yudi Syamhudi Suyuti Bin Zarkowi Soejoeti, Robertus Robet, Ratna Sarumpaet, Bagus Bawana Putra, Saididu, dan Ruslan Buton sehingga dengan demikian norma sebagai daya menghalau lawan politik atau Aktivis yang berbeda pendapat sehingga dengan demikian norma inkonsitusional sepanjang dipergunakan terhadap aktivis yang telah menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat. Bahwa, dengan diberikan konstitusi kepada PEMOHON untuk berbuat menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat tentang Penguasa/ Pemerintah maka sepatutnya dibebaskan dari berlakunya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. 20 Bahwa, tidak menjadi penting lagi mengenai menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat sebagai berita bohong atau tidak bohong sepanjang dasarnya adalah konstitusi “berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Berdasarkan uraian diatas maka inkonstitusional Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jika dipergunakan dalam Laporan Polisi, Penetapan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana setelah menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat (7) Pasal 28I Ayat (2); Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa, perbedaan politik antara PEMOHON dengan Penguasa/ Pemerintah telah dapat terpenuhi makna diskriminatif dengan demikian norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan menjadi penting untuk diuji apakah telah melepaskan PEMOHON dari diskriminatif yang dimaksudkan oleh UUD 1945 dan Putusan MK. Bahwa, menjadi aktivis akan berakibat hukum pidana terhadap PEMOHON jika tidak mendapatkan perlindungan konstitusi pada norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahwa, tidak pernah diketahui oleh PEMOHON mengenai resiko pidana dalam menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat terhadap Penguasa/Pemerintah karena akan dinyatakan HOAX sehingga dapat dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahwa, dengan tidak pernahnya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dipergunakan oleh Presiden sebelumnya dalam menghadapai aktivis atau lawan politiknya maka dirasa perlu norma tersebut dinyatakan inkonstitusional terhadap aktivis setelah menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat sepanjang aktivis tersebut berbeda pilihan politik dengan yang melaporkannya. 21 Berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya norma Pasal 14 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dicabut oleh Mahkamah karena tidak tepat lagi dipergunakan pada saat demokrasi telah terbuka dan Pemilihan Presiden secara langsung. Dan jika akan terjadi kekosongan hukum pidana jika dilakukan pencabutan norma maka dapat dilakukan secara bersyarat norma inkontitusional jika tidak dimaknai setelah aktivis menyatakan pikiran, sikap dan mengeluarkan pendapat Berdasarkan alasan permohonan di atas maka selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim MK untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya IV. PETITUM (1) Mengabulkan permohonan Pemohon (2) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (3) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-11, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 KTP 3172025307700003 atas nama Nelly Rosa Yulhiana 2. Bukti P-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 3. Bukti P-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 4. Bukti P-4 Surat Panggilan nomor: S.Pgl/246-Subdit I/I/2020/Dit.Tipidum Tanggal 23 Januari 2020. Laporan Polisi nomor LP/B/0041/I/2020/Bareskrim. Tanggal 22 Januari 2020 Pelapor Sdr. HENGKY SAPUTRA 22 5. Bukti P-5 Surat Nomor B/08.54 Subdit/I/I/2020/Dit.Tipidum perihal pemberitahuan dimulainua penyidikan (SPDP) Tanggal 29 Januari 2020 6. Bukti P-6 Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04 Subdit I/I/2020/Dit.Tipidum tanggal 29 Januari 2020 7. Bukti P-7 Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) nomor B- 73/M.1.14.3/Eku.2/3/2020, tanggal 26 Maret 2020 8. Bukti P-8 Surat Dakwaan 9. Bukti P-9 Opini: Tatanan Dunia Intelijen karya Yudi Syamhudi Suyuti 10. Bukti P-10 Kajian: Kerangka Tinjauan Dan Kajian Politik Tentang Kelompok Separatis Papua Merdeka Tahun 2015 Hingga 2018 karya Yudi Syamhudi Suyuti 11. Bukti P-11 Penelitian: The Silent Angel Operation Dibuat Untuk Badan Intelejen Strategis karya Yudi Syamhudi Suyuti [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada 23 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 selanjutnya disebut KUHP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 9 Juni 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK Nomor 6/PMK/2005). [3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juni 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam perbaikan permohonan, Pemohon telah menguraikan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format 24 permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan Pemohon setelah dilakukan perbaikan dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara yang berpotensi akan mengalami kriminalisasi. Mahkamah tidak meyakini bahwa Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal tersebut karena yang dijadikan bukti oleh Pemohon hanya KTP yang menunjukan bahwa Pemohon adalah berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga atau mengurus rumah tangga [vide bukti P-1 KTP Pemohon]. Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang menunjukan bahwa Pemohon adalah aktivis yang secara aktif melakukan berbagai kegiatan, sedangkan bukti lain yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-2 s.d. P-11] sama sekali tidak dapat membuktikan aktivitas Pemohon sebagai aktivis sebagaimana yang dijelaskan Pemohon dalam persidangan. Terlebih lagi, permohonan Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai adanya kausalitas (causal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma. Akan tetapi Pemohon dalam permohonannya justru lebih banyak menguraikan argumentasi terkait dengan berita bohong dan aktivis yang sebenarnya hal tersebut merupakan bagian dari kasus konkret yang dialami oleh suami Pemohon yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam argumentasi Pemohon baik dalam uraian kedudukan hukum ataupun posita. Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 9 Juni 2020 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum serta memperjelas argumentasi dalam pokok permohonan terkait dengan mengapa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap 25 bertentangan dengan UUD 1945 [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juni 2020], akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal- pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan “secara bersyarat” dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan yang demikian adalah kabur; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 26 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Aswanto ttd Arief Hidayat ttd Suhartoyo ttd Daniel Yusmic P. Foekh 27 ttd Manahan M.P. Sitompul ttd Enny Nurbaningsih ttd Wahiduddin Adams ttd Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd Hani Adhani