33/PUU-XV/2017

# Putusan [[33/PUU-XV/2017]] - Pengujian UU Perlindungan Anak ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[33/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ditolak - **Tanggal Putusan**: 19 Oktober 2017 - **File**: [[33 PUU 2017-UU_Perlindungan Anak-TOLAK-telahucap-19Okt2017. Doc]] ## Perihal Pengujian [[UU No. 35 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas [[UU No. 23 Tahun 2002]] tentang [[Perlindungan Anak terhadap [[UUD 1945. ## Pemohon - **[[Tajudin bin Tatang Rusmana]]** (Penjual Cobek) - **Alamat**: Kampung Pojok RT. 004/010 Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ### Kuasa Hukum - **[[Abdul Hamim Jauzie]], S.H.** - **[[Ahmad Muhibullah]], S.H.** - **[[Andy Wiyanto]], S.H.** - **[[Anto Tuntas Widi Setiawan]], S.H. M.H.** - Dan tim advokat lainnya dari [[Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten]] (LBH Keadilan) ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 35 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas [[UU No. 23 Tahun 2002]] tentang [[Perlindungan Anak terhadap [[UUD 1945 ### Pasal yang Diuji - Pasal-pasal dalam [[UU No. 35 Tahun 2014]] yang berkaitan dengan [[perlindungan anak - Ketentuan yang berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak ### Dasar Pengujian - [[Pasal 24C UUD 1945]] - Kewenangan [[Mahkamah Konstitusi - [[Pasal 27 UUD 1945]] - Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak - [[Pasal 28D UUD 1945]] - Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum - [[Pasal 28H UUD 1945]] - Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin - [[Pasal 28I UUD 1945]] - Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ## Pokok Permohonan Pemohon memohon kepada [[Mahkamah Konstitusi]] untuk menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam [[UU No. 35 Tahun 2014]] tentang [[Perlindungan Anak bertentangan dengan [[UUD 1945 dan merugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. ## Duduk Perkara Perkara ini berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas [[UU No. 35 Tahun 2014]] tentang [[Perlindungan Anak. Pemohon, seorang penjual cobek, merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut. ### Kronologi 1. **26 Mei 2017**: Permohonan diajukan dan diterima di Kepaniteraan [[Mahkamah Konstitusi]] 2. **2017**: Proses persidangan dan pemeriksaan permohonan 3. **19 Oktober 2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] memutuskan untuk menolak permohonan ### Alasan Permohonan - Pemohon menganggap ketentuan dalam [[UU No. 35 Tahun 2014]] merugikan hak konstitusionalnya - Permasalahan terkait dengan [[hak atas pekerjaan]] dan penghidupan yang layak - Isu-isu konstitusional terkait dengan [[perlindungan anak]] yang berpotensi merugikan orang dewasa ## Pertimbangan Hukum ### Kewenangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C [[UUD 1945]] dan [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]]. ### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan pengujian karena tidak dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang nyata dan langsung akibat berlakunya [[UU No. 35 Tahun 2014]]. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] menolak permohonan karena: 1. Pemohon tidak memiliki [[legal standing]] yang memadai 2. Argumentasi konstitusional yang diajukan tidak cukup kuat 3. Ketentuan dalam [[UU No. 35 Tahun 2014]] tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]] ### Analisis Konstitusional - [[UU No. 35 Tahun 2014]] sejalan dengan prinsip [[perlindungan anak]] dalam [[UUD 1945]] - Ketentuan undang-undang tidak melanggar [[hak asasi manusia]] pemohon - Regulasi [[perlindungan anak]] diperlukan untuk melindungi kepentingan terbaik anak ## Pendapat Hakim ### Pendapat Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat bahwa: 1. Pemohon tidak memiliki [[legal standing]] yang memadai 2. [[UU No. 35 Tahun 2014]] tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]] 3. Regulasi [[perlindungan anak]] diperlukan untuk melindungi kepentingan terbaik anak ### Dissenting Opinion (jika ada) Tidak ada dissenting opinion dalam putusan ini. ## Amar Putusan **MENOLAK** permohonan pengujian [[UU No. 35 Tahun 2014]] tentang Perubahan Atas [[UU No. 23 Tahun 2002]] tentang [[Perlindungan Anak]] terhadap [[UUD 1945]] yang diajukan oleh [[Tajudin bin Tatang Rusmana]]. ## Timeline - **2017-06-21**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-07-19**: Perbaikan permohonan diterima - **2017-10-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases - [[Putusan tentang Perlindungan Anak]] - Kasus-kasus terkait perlindungan anak - [[Putusan tentang Hak Atas Pekerjaan]] - Kasus-kasus terkait hak ekonomi ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Legal Standing]]**: Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai 2. **[[Perlindungan Anak]]**: Regulasi diperlukan untuk melindungi kepentingan terbaik anak 3. **[[Hak Atas Pekerjaan]]**: Tidak ada pelanggaran terhadap [[Pasal 27 [[UUD 1945]] ### Precedential Value Putusan ini memperkuat prinsip bahwa regulasi [[perlindungan anak]] tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]] dan diperlukan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. ### Court Reasoning [[Mahkamah Konstitusi]] menolak permohonan karena pemohon tidak memiliki [[legal standing]] dan [[UU No. 35 Tahun 2014]] tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum - [[UU No. 35 Tahun 2014]] tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]] - Memperkuat legitimasi regulasi [[perlindungan anak]] di Indonesia - Memberikan kepastian hukum bagi implementasi [[perlindungan anak]] ### Tindak Lanjut - Implementasi [[UU No. 35 Tahun 2014]] terus berjalan - Tidak ada perubahan dalam regulasi [[perlindungan anak]] ## Hakim Konstitusi **Majelis Hakim:** 1. **[[I Dewa Gede Palguna]]** 2. **[[Maria Farida Indrati]]** 3. **[[Yunita Rhamadani]]** 4. **[[Saldi Isra]]** 5. **[[Arief Hidayat]]** 6. **[[Anwar Usman]]** 7. **[[Aswanto]]** 8. **[[Wahiduddin Adams]]** 9. **[[Manahan M.P Sitompul]]** 10. **[[Suhartoyo]]** ## Catatan Penting - Putusan ini menunjukkan pentingnya [[legal standing]] dalam permohonan pengujian - Memperkuat prinsip [[perlindungan anak]] sebagai kepentingan negara - Memberikan panduan untuk kasus-kasus serupa di masa depan ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **Negara Hukum**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **Keadilan Sosial**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU**: Apakah pembentuk memiliki kewenangan konstitusional 2. **Prosedur pembentukan**: Kesesuaian dengan tata cara yang ditentukan 3. **Materi muatan**: Kesesuaian substansi dengan norma konstitusi ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 35 Tahun 2014]] - Perubahan Atas [[UU No. 23 Tahun 2002]] - [[UU No. 23 Tahun 2002]] - Perlindungan Anak - [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[Mahkamah Konstitusi]] ### Putusan Terkait - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] tentang Perlindungan Anak]] - Kumpulan putusan terkait - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] tentang Hak Ekonomi]] - Kasus-kasus serupa --- <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2017 on 2025-07-18 17:51:08 --> *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2017-01-18*