33/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 33/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. Alamat : Jalan Harapan Nomor 9 LK I RT/RW. 004/000, Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : H. Khoerul Huda, S.T., M.M. Alamat : Jalan Cipto Mangunkusumo RT/RW 004/004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 April 2021, memberi kuasa kepada Zul Armain Aziz, S.H., M.H., Wiwik Handayani, S.H., M.H., Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H., dan Kassabella Vivata Justitia Satyo, S.H., kesemuanya merupakan advokat/pengacara yang tergabung pada kantor ZWA Law Office yang beralamat di Jalan Green Lake City Boulevard Ruko New Castle A-23, Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, bertindak untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 23 Juni 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/PUU/PAN.MK/AP3/6/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 16 Juli 2021 dengan Nomor 33/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 Agustus 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya Disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya 3 bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, “Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945” dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 6. Terkait dengan itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang- undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. 7. Kebertentangan norma undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah dalam dimensi tekstual, kontekstual, maupun substansial. Oleh karena itu, Mahkamah sebagai the guardian of the constitution bukan hanya berwenang menyatakan suatu norma undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga berwenang melakukan interpretasi konstitusional terhadap norma undang-undang yang diuji, yang dalam praktik beracara di Mahkamah dibingkai dalam konstruksi putusan konstitusional bersyarat, baik dalam perspektif conditionally constitution maupun dalam perspektif conditionally unconstitution. 8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi (Judicial Review) terhadap norma terhadap Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) selanjutnya disebut: 4 “UUOJK” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Ipso jure, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warganegara Republik Indonesia (Bukti P-1) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang diubah kembali dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut “UU MK”; 2. Bahwa para Pemohon merupakan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Pemohon I adalah Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan (DP) III – Sumatera Bagian Selatan, yang meliputi: Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung berdasarkan Akta Notaris No. 05 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, tertanggal 02 Agustus 2016; (Bukti P-2) 3. Bahwa dalam badan usaha yang seperti ini, sudah barang tentu pemegang polis adalah pemilik dari badan usaha tersebut, sebagaimana tertuang dan diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang termuat dalam Mukadimah serta dalam Pasal 3–5, Pasal 7, dan Pasal 36–45 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama(AJB) Bumiputera 1912 (Bukti P-3). Pemohon I adalah pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Nomor: 215100159571 (Bukti P-4) dan Pemohon II adalah Pemegang 4 Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 (Bukti P-5), yaitu Polis Nomor: 2002462894, Nomor: 211103627748, Nomor: 211103864964, Nomor: 216100363817; 5 4. Bahwa masa jabatan Pemohon I menjadi Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah diperpanjang sampai dengan tahun 2026 berdasarkan Akta No. 35 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tertanggal 31 Oktober 2018 (Bukti P-6) dan Pemohon II adalah anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) IX – Kalimantan, meliputi: Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera No. SK.06/BPA/I/2019 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 Selama 1 (satu) Periode Masa Jabatan; (Bukti P-7). 5. Bahwa, dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Pemohon I telah diperiksa oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian ditetapkan sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Nomor: S-R/98/III/2021/DPJK (Bukti P-8) kemudian ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI melalui Surat Perintah Penahanan No. 122/M.1.14.3/Eku.2.0/06/2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan; (Bukti P-9) 6. Bahwa, terhadap Pemohon II , dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Pemohon II telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkara melanggar ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (Bukti P-10), untuk perkara siapa Pemohon II tidak tahu/tidak mengetahui yang kemudian akan dimintai keterangan lagi oleh Penyidik OJK dengan Surat Panggilan Nomor SPGL/526/VII/2021/DPJK, tanggal 28 Juli 2021; (Bukti P-11) 7. Bahwa, Pemohon I oleh penyidik ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian ditahan oleh Penuntut Umum dikarenakan Pemohon I telah disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana diatur Pasal 53 dan Pasal 54 UUOJK, begitu juga dengan Pemohon II dimintai keterangan sebagai saksi oleh Penyidik OJK berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UUOJK; 6 8. Bahwa, penetapan Pemohon I sebagai tersangka, kemudian dilanjutkan dengan tindakan penahanan, menurut Pemohon I telah didasarkan pada pemaknaan atau pemahaman yang keliru terhadap norma telah “…dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK…” sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) UUOJK, dan/atau “...dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f,..” sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UUOJK; 9. Bahwa oleh karena, Pemohon I dan Pemohon II hanya sebatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yang menurut Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 Nomor 15, tanggal 10 Mei 2011 meliputi: Pasal 8 ayat (2) “BPA mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi.“ Pasal 17 ayat (1) “Sidang Tahunan BPA pertama selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun berjalan, membahas: a. Laporan Direksi mengenai jalannya Perusahaan dalam tahun berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. b. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun yang akan datang.” c. Hal-hal strategis yang dipandang yang dipandang perlu.” Pasal 17 ayat (2) “Sidang Tahunan BPA kedua selambat-lambatnya bulan Juli tahun berikutnya membahas: a. Pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahun sebelumnya. b. Penetapan pembagian laba. c. Menentukan Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan AJB Bumiputera 1912 tahun buku berjalan. d. Hal-hal strategis yang dipandang perlu.” 10. Bahwa, sebagai anggota BPA yang bertanggungjawab agar AJB Bumiputera 1912 tetap dapat melanjutkan usahanya demi membela kepentingan para anggota, maka dalam rapat BPA dengan para Direksi, Pemohon I selaku 7 pimpinan rapat menyampaikan pendapat yang menurut Pemohon I sebagai masukan yang diperlukan untuk menyelamatkan AJB Bumiputera 1912. Untuk meyakinkan Rapat Anggota BPA bersama beberapa anggota BPA lainnya dan Direksi dalam rangka pembahasan Surat Perintah Tertulis OJK Nomor: S13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 (Bukti P-12), dalam rapat via zoom meeting tersebut Pemohon I sebagai Ketua BPA menyampaikan atau mengucapkan kalimat yang intinya ”...saya garis bawahi bahwa niat baik OJK itu tidak ada, jadi kita jangan terjebak dalam bisikan dari oknum-oknum OJK, saya sebut oknum-oknum OJK karena dia melakukan, mungkin komunikasi informal sehingga kita harus melakukan 1,2,3 dst…” kemudian “…saya sebagai ketua BPA sudah mempersiapkan ini semua sebenarnya untuk kita tidak takut menghadapi sifat OJK yang seperti ini, dia akan ancam kita 5 tahun penjara, silahkan dst.”. Maksud Pemohon I, mengucapkan kalimat “tidak takut menghadapi sifat OJK” Semata-mata agar anggota BPA lainnya dan Direksi tetap gigih mempertahankan dan mengelola AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan Anggaran Dasar dan aturan yang berlaku demi melindungi kepentingan para anggota sebagai pemegang polis. 11. Pemohon I mengucapkan kalimat tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) atau dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UUOJK. 12. Bahwa, unsur materiil utama norma Pasal 53 ayat (1) berupa: (1). Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat, (2). Adanya tindakan konkrit OJK untuk melaksanakan kewenangannya. Sedangkan unsur materiil utama norma Pasal 54 ayat (1) adalah (1). Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis, (2). Adanya perintah tertulis yang ditujukan kepada para Pemohon. 13. Dengan demikian, penetapan Pemohon I sebagai tersangka hanya oleh karena Pemohon I mengucapkan kata-kata: “tidak takut menghadapi sifat OJK” yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan, merupakan 8 pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon I, terutama hak atas “jaminan kepastian hukum yang adil” yang diatur Pasal 28D ayat (1), dan/atau“…hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Para Pemohon yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. 14. Dengan demikian, Pemohonan Uji Materi a quo telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang sesuai Putusan Mahkamah Nomor: 006/PUU- III/2005 juncto Perkara Nomor: 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan Mahkamah lainnya tentang kualifikasi Pemohon kedudukan hukum Pemohon yang meliputi: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 15. Ipso constitusion, Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materi terhadap norma Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU OJK a quo. C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa, para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya terutama terutama hak atas “jaminan kepastian hukum” yang diatur Pasal 28D ayat (1), dan/atau“…hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Para Pemohon yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUOJK. 9 2. Kerugian hak konstitusional para Pemohon terjadi karena rumusan norma Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUOJK bersifat meluas atau absurd sehingga tidak memberi kepastian hukum. Rumusan norma undang-undang hanya memberi kepastian hukum apabila rumusan tersebut memenuhi syarat jelas (clear), padat (coincise), dan lengkap (complete). 3. Absurditas norma Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUOJK terjadi oleh karena norma Pasal 53 ayat (1) memuat rumusan “dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK.” Rumusan demikian tidak memberi pembatasan bahwa unsur materiil utama norma Pasal 53 ayat (1) berupa: (1). Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat, (2). Adanya tindakan konkrit OJK untuk melaksanakan kewenangannya. Sedangkan unsur materiil utama Pasal 54 ayat (1) adalah (1). Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis, (2). Adanya perintah tertulis yang ditujukan kepada Para Pemohon. 4. Bahwa Pasal yang sedang di batu ujikan telah menimbulkan kerugian Hak Konstitusional khususnya terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) bagi para Pemohon, yang mana Pemohon menganggap bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan Pasal yang sedang dibatu uji untuk menjerat dan menjatuhkan harkat dan martabat para Pemohon. Bahwa frasa “dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis” tersebut menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan tidak logis sehingga menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma; 5. Bahwa frasa “dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan” dan frasa “dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis” tersebut menurut hemat Pemohon merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena frasa tersebut mempunyai unsur subjektifitas bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana apabila suatu perintah tertulis 10 yang terdiri dari beberapa poin dan salah satu poin belum dilaksanakan, maka OJK dapat melakukan kewenangannya dengan mempergunakan Pasal 53 dan Pasal 54 tersebut sebagai acuan hukum. Padahal kenyataannya 6 dari 7 poin di dalam perintah tertulis tersebut telah dilaksanakan oleh seseorang ataupun Badan Hukum; 6. Bahwa yang menjadi pertanyaan para Pemohon adalah Apabila suatu korporasi dianggap tidak melaksanakan kewenangan OJK berdasarkan Pasal 9 huruf d dan/atau huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, apakah kedua Pasal tersebut dapat dikenakan kepada Korporasi tersebut? Hal inilah yang menurut hemat para Pemohon kedua pasal tersebut menyebabkan ketidakpastian Hukum dan SANGAT BERTENTANGAN dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 7. Bahwa Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Frasa “dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan” dan frasa“dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis menurut hemat Para Pemohon bersifat subjektif, karena berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat serta merta melakukan abuse of power yang menurut OJK apabila seseorang atau Badan Hukum telah melanggar Pasal yang sedang dibatuujikan hanya berdasarkan penilaian subjektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa ada ukuran dan maksud yang jelas makna dari kata mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan tersebut; 8. Dengan demikian, unsur materiil utama delik yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) UUOJK adalah adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat; sedangkan unsur materiil utama delik yang dimaksud Pasal 54 ayat (1) UUOJK adalah adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis. Dengan demikian, yang dituju sebagai unsur materiil delik yang diatur Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) UUOJK adalah daya upaya atau tindakan. Tidak termasuk berupa ucapan; 11 9. Bahwa Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Dengan demikian, penetapan Pemohon I sebagai tersangka dan Pemohon II sebagai saksi ataupun penahanan terhadap Pemohon I tentu tidak akan terjadi, apabila penyidik mampu memberi pemaknaan dan/atau pemahaman yang tepat dan benar atas norma Pasal 53 dan Pasal 54 UUOJK menurut UUD Tahun 1945; 10. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberi tafsir konstitusional terhadap rumusan Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) UUOJK dengan menegaskan bahwa ucapan bukan merupakan unsur materiil delik yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) UUOJK. D. PETITUM Berdasarkan uraian dalil Permohonan di atas, para Pemohon, izinkanlah para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili a quo kiranya berkenan untuk memutus dengan amar putusan yang, antara lain, berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan: 2.1. Norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang kecuali untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan 12 kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”. 2.2. Norma Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang kecuali untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”. 2.3. Memerintahkan putusan dimuat dalam Lembaran Negara. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan pada 16 Agustus 2021, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Anggaran Dasar Nomor 15 Tahun 2011 Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 05 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 13 tertanggal 02 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta; 4. Bukti P-4 : Fotokopi polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas nama Pemohon I Nomor 215100159571; 5. Bukti P-5 : Fotokopi polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas nama Pemohon II, yaitu Polis Nomor 2002462894, Nomor 211103627748, Nomor 211103864964, Nomor 216100363817; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 35 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tertanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera Nomor SK.06/BPA/I/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 Selama 1 (satu) Periode Masa Jabatan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor S-R/98/III/2021/DPJK; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor 122/M.1.14.3/ Eku.2/06/2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor SPGL/526/VII/2021/DPJK tanggal 28 Juli 2021; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Perintah Tertulis OJK Nomor S13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 14 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU 21/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 15 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 16 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 sebagai berikut: Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 2. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sekaligus Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) dari Daerah Pemilihan III (Sumatera Bagian Selatan). Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya; 3. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemegang polis AJB Bumiputera 1912 sekaligus Anggota BPA dari Daerah Pemilihan IX (Kalimantan). Pemohon II merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan karena telah dipanggil oleh penyidik sebagai saksi atas dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya; 17 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa sebagai anggota BPA, para Pemohon memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan mempertahankan AJB Bumiputera 1912 agar tetap dapat melanjutkan usahanya dengan memberikan masukan yang diperlukan demi melindungi kepentingan para anggota sebagai pemegang polis; b. Bahwa dalam salah satu rapat antara BPA dengan para direksi AJB Bumiputera 1912, Pemohon I selaku pimpinan rapat menyampaikan perkataan “tidak takut menghadapi sifat OJK” dengan tujuan semata-mata agar anggota BPA lainnya serta para direksi tetap gigih mempertahankan dan mengelola AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan Anggaran Dasar dan aturan yang berlaku demi melindungi kepentingan para anggota; c. Bahwa kemudian Pemohon I telah ditetapkan sebagai tersangka dan Pemohon II telah dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011; d. Bahwa penetapan Pemohon I sebagai tersangka hanya oleh karena ucapan “tidak takut menghadapi sifat OJK” yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan dan Pemohon II yang juga berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana sektor jasa keuangan merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon, terutama hak atas “jaminan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta “hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan 18 pengujian, yakni Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi; Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011, para Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 a quo bersifat meluas dan menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) serta tidak logis sehingga menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma; 2. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan” dalam Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 dan frasa “dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis” dalam Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 19 1945, karena frasa tersebut bersifat subjektif. OJK dapat serta merta melakukan abuse of power jika seseorang atau badan hukum telah melanggar ketentuan pasal-pasal a quo tanpa adanya ukuran yang jelas mengenai makna kata mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan dalam pasal a quo; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 yang memuat rumusan “dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK” tidak memberikan pembatasan terhadap unsur materiil norma Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011, yaitu: (a) adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat; (b) adanya tindakan konkret OJK untuk melaksanakan kewenangannya. Sedangkan, unsur materiil utama Pasal 54 ayat (1) adalah (a) adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis, (b) adanya perintah tertulis yang ditujukan kepada para Pemohon; 4. Bahwa dengan demikian, menurut para Pemohon, unsur materiil utama delik yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 adalah adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat. Sedangkan unsur materiil utama delik yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 adalah adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis. Dengan demikian, yang dituju sebagai unsur materiil delik yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 adalah daya upaya atau tindakan, tidak termasuk berupa ucapan; 5. Bahwa menurut para Pemohon, OJK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas a quo untuk menjerat dan menjatuhkan harkat dan martabat para Pemohon, karena apabila suatu perintah tertulis yang terdiri dari beberapa poin dan salah satu poin belum dilaksanakan, maka OJK dapat melakukan kewenangannya dengan menggunakan pasal-pasal a quo sebagai acuan hukum. Padahal dalam kenyataannya, 6 dari 7 poin dalam perintah tertulis OJK tersebut telah dilaksanakan; 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar: 20 6.1. Menyatakan norma Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang kecuali untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”; 6.2. Menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang kecuali untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; 21 [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan” dalam Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 dan frasa “dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis” dalam Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena frasa tersebut menyebabkan subjektifitas dari OJK yang dapat serta-merta melakukan abuse of power karena frasa tersebut tidak mengatur ukuran dan maksud yang jelas mengenai makna perbuatan mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum, negara mengakui dan menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hukum pidana yang dianut di Indonesia, pengakuan dan jaminan tersebut tercermin melalui asas legalitas yang menjadi prinsip untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi warga negara dari ketidakadilan atas nama penegakan hukum. Oleh karenanya, dalam merumuskan setiap perbuatan dalam hukum pidana harus memenuhi prinsip-prinsip dalam asas legalitas, yaitu harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), tidak multitafsir (lex certa), dan tidak berlaku surut (non-retroactive). Dengan demikian, rumusan norma pasal atau ayat yang memuat ketentuan pidana tidak boleh bersifat multitafsir, karena norma yang multitafsir selain dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan suatu perbuatan pidana, juga potensial untuk disalahgunakan sehingga sangat berpotensi melanggar hak konstitusional warga untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum yang adil; [3.11.2] Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan ketentuan pidana yang dirumuskan untuk menjamin dilaksanakannya wewenang OJK yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka fungsi pengawasan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan. Apabila diuraikan unsur perbuatan kesengajaan (opzet) yang terdapat dalam norma kedua pasal a quo adalah mengabaikan, tidak memenuhi, menghambat, serta tidak melaksanakan. Terdapat perbedaan di antara keempat bentuk perbuatan yang dilarang dalam norma a quo, yaitu dalam perbuatan mengabaikan, tidak memenuhi, dan tidak melaksanakan, pelaku telah melakukan 22 perbuatan tertentu untuk tidak mengindahkan pelaksanaan kewenangan OJK. Sedangkan, dalam perbuatan menghambat, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses pelaksanaan kewenangan OJK yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan. Rumusan kedua norma yang dimohonkan pengujian a quo merupakan kategori delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang, sehingga suatu delik dianggap telah selesai meskipun pelakunya belum menyelesaikan perbuatan yang dilarang tersebut atau belum menimbulkan sesuatu akibat. Di sini nampak kehendak pembentuk undang- undang adalah untuk memastikan kewenangan OJK dapat dilaksanakan dan mencegah timbulnya gangguan atau tidak terlaksananya kewenangan tersebut yang muncul dari suatu perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, perumusan perbuatan yang dilarang tersebut tanpa perlu menitikberatkan pada akibat dari perbuatan sebagaimana halnya delik materiil; [3.11.3] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, para Pemohon mendalilkan bentuk perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 a quo dikecualikan terhadap perbuatan dalam bentuk ucapan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah daya jangkau atau cakupan dari perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya, karena dalil para Pemohon a quo sudah merupakan implementasi norma. Sebagai contoh, perbuatan menghambat dapat diaktualisasikan melalui berbagai tindakan, misalnya menyembunyikan atau melenyapkan suatu dokumen atau keterangan, menghalang- halangi, mengulur-ulur waktu, hingga mengeluarkan ucapan yang bersifat memengaruhi, memprovokasi atau mengarahkan agar orang lain melakukan suatu perbuatan untuk menghambat pelaksanaan wewenang OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU 21/2011. Namun demikian, penegakan hukum atas kedua norma pasal a quo harus dilakukan secara hati-hati dan tetap melindungi kepentingan hukum pelaku karena tidak menutup kemungkinan perbuatan pelaku tidak bertentangan dengan hukum sehingga pelaku perlu membuktikan bahwa perbuatannya adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jaminan perlindungan atas kepentingan hukum seseorang yang sedang menjalani proses pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga di pengadilan telah diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan mulai dari Kitab Undang- 23 Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, faktor penegakan hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Posisi penyidik, penuntut umum dan hakim serta advokat menjadi sentral dalam menyeimbangkan antara perlindungan atas kepentingan umum yang hendak dilindungi dari perbuatan yang dilarang dalam norma pidana dengan kepentingan individu pelaku. Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon yang mengaitkan dalilnya dengan kewenangan OJK yang menurut para Pemohon dapat menimbulkan abuse of power, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pertimbangan hukum dalam Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 bertanggal 18 Desember 2019 yang telah mempertimbangkan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan agar tidak menimbulkan tindakan kesewenang- wenangan (abuse of power), sebagai berikut: “[3.15] Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari. [3.16] Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan Integrated Criminal Justice System karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah 24 konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.” Berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan OJK dalam melakukan proses penyidikan harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal demikian selain untuk menghindari potensi timbulnya kesewenang-wenangan dan tumpang- tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu, yang lebih penting menurut Mahkamah adalah terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, sekalipun ia dalam posisi sebagai tersangka. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam menguraikan alasan permohonannya juga mempertanyakan apabila suatu korporasi dianggap tidak melaksanakan kewenangan OJK berdasarkan Pasal 9 huruf d dan/atau huruf f UU 21/2011, apakah kedua pasal yang dimohonkan pengujian konstitusonalitasnya tersebut juga dapat dikenakan kepada korporasi? Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah penggunaan frasa “setiap orang” baik dalam Pasal 53 ayat (1) maupun Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 menunjukkan bahwa addressaat norm dari kedua ketentuan pidana tersebut adalah meliputi orang perseorangan (natural person) atau korporasi [vide Pasal 1 angka 24 UU 21/2011]. Hal demikian juga telah sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) yang memberikan pedoman perumusan ketentuan pidana yaitu apabila ketentuan pidana berlaku bagi siapapun (baik natural maupun legal person) maka subyek hukum dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang, namun apabila ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, maka subjek tersebut dirumuskan 25 secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi [vide angka 119 dan angka 120 Lampiran II UU 12/2011]. Terlebih lagi, Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) UU 21/2011 juga telah menentukan secara spesifik bahwa korporasi juga dapat dipidana karena melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011. Oleh sebab itu, dalam hal pertanggungjawaban pidana diberlakukan bagi korporasi, menurut Mahkamah, secara universal hanya dapat dilakukan apabila terdapat kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam suatu korporasi dengan tindak pidana yang terjadi. Artinya, terdapat unsur kesalahan korporasi jika terpenuhi syarat: (i) korporasi tidak menjadikan dapat dihindarinya tindak pidana sebagai bagian kebijakan menjalankan kegiatan/usahanya (standard of care); (ii) korporasi tidak memiliki kebijakan yang harus dipedomani “pengurus”, “pegawai” atau “orang-orang yang dapat dipersamakan dengan hal itu” dalam melaksanakan kegiatan untuk dan atas nama korporasi (strandard operating procedure); dan (iii) korporasi dalam kenyataanya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tingkat pengamanan dalam mencegah dilakukannya tindak terlarang oleh “pengurus”, “pegawai” atau “orang-orang yang dapat dipersamakan dengan hal itu” (standard of liability); [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya meminta agar Mahkamah menyatakan yang pada pokoknya keberlakuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 dikecualikan bagi setiap orang yang melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah (petitum selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). Terhadap petitum permohonan yang demikian, menurut Mahkamah sangat berkaitan dengan unsur melawan hukum sebagai bagian dari syarat pemidanaan yang meliputi penilaian terhadap aspek perbuatan maupun sikap batin pelakunya. Dari aspek perbuatan (actus reus), disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sebagai salah satu unsur mutlak dari suatu delik, maka unsur melawan hukum ini tidak perlu dirumuskan sebagai unsur tertulis dari tindak pidana kecuali pembentuk undang- undang menghendaki suatu perbuatan yang dilarang boleh dilakukan oleh orang- orang yang memiliki kewenangan melakukan perbuatan tersebut berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, yang dikehendaki para Pemohon dalam petitum permohonannya tersebut sebenarnya telah terakomodir dalam alasan penghapusan 26 pidana dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, khususnya mengenai alasan pembenar dalam hal ini karena melaksanakan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP. Dalam doktrin ilmu pidana, alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar. Lebih lanjut, dari aspek teori hukum acara dan pembuktian, apabila unsur melawan hukum merupakan unsur yang tidak tertulis dalam suatu rumusan delik, maka beban pembuktian ada pada terdakwa. Hal demikian berarti apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa unsur melawan hukumnya suatu perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi maka terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah perumusan delik dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 a quo telah mengakomodir maksud dari permohonan para Pemohon. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada paragraf di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011, sehingga dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 27 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 28 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha