33/PUU-XII/2014

PUTUSAN Nomor 33/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: [1.2] Nama : Paulus Agustinus Kafiar Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 2 Agustus 1967 Pekerjaan : Swasta Alamat : Kampung Ruar, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Januari 2014 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., SpN., advokat dan konsultan hukum dari Kamasan Law Firm, berkedudukan di Gedung JCD Lantai 4, Jalan Wahid Hasyim Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.3] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 82/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XII/2014 pada tanggal 19 Maret 2014 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pengujian Undang-Undang in casu Undang-Undang Otsus Papua terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara a quo; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prisnip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”; 2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni: Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” (P-2); 4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan dan hak untuk menguji materil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa Pemohon adalah seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat dan wartawan, yang menjalankan aktivitasnya dengan melakukan advokasi atas kelompok masyarakat marginal yang umumnya tidak mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana, seperti halnya Pemohon yang hanya berpendidikan sekolah lanjutan atas; 6. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia merasa berkewajiban untuk membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat marginal yang hanya mengandalkan kemampuan dan ketrampilannya berdasarkan tingkat pendidikannya yang hanya sekolah lanjutan atas (SLTA) tersebut untuk memenuhi kesejahteraan dalam hidupnya; 7. Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon bekerja di lembaga swadaya masyarakat, Pemohon berniat untuk memperjuangkan masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat yang terpinggirkan ini, dengan berniat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur pada kesempatan mendatang, dengan harapan akan lebih mudah menunaikan cita-cita pengabdian Pemohon, bila terpilih menjadi gubernur; 8. Bahwa niat dan cita-cita Pemohon yang tulus ini, rasanya menjadi terhalang dengan ketentuan dalam Pasal 12C UU Nomor 21 Tahun 2001 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua ini, yang mensyaratkan untuk berpendidikan “sarjana atau setara” untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur; 9. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon yang bercita-cita untuk menjadi Gubernur ini, sebagaimana disebutkan, “dengan mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yag adil dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 terhalang dengan berlakunya Pasal 12C UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua tersebut; 10. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan ini, tidak semata-mata hanya tertuang dalam UUD 1945, tetapi harusnya termuat pula dalam peraturan perundangan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang, dalam hal ini, UU Nomor 21 Tahun 2001sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 11. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi, untuk mewujudkan hak-hak politiknya baik untuk memilih maupun dipilih sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan khususnya prospek sebagai calon gubernur/wakil gubenur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 12. Bahwa Provinsi Papua yang luasnya 3 ½ kali luas Pulau Jawa, berpotensi untuk dimekarkan dan membentuk daerah-daerah otonomi baru berupa provinsi baru, seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, sebagaimana tengah dibahas oleh DPR RI saat ini; 13. Bahwa pemekaran daerah otonomi baru ini, sejalan dengan kemajuan pembangunan nasional, membuka prospek dan potensi baru bagi semua warga negara Indonesia, termasuk Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan pembangunan nasional itu sendiri; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 14. Bahwa hak Pemohon dan potensi atau prospek partisipasi Pemohon sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah suatu saat, telah dibatasi oleh pemberlakuan dari Pasal 12C UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang dimohonkan pengujian ini; 15. Bahwa menurut Pemohon, syarat minimal pendidikan “sarjana atau setara” dalam Pasal 12C UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ini sangat tidak adil, distkriminatif, dan telah melanggar atau berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon, menghalangi hak Pemohon yang hanya berpendidikan sekolah lanjutan atas (SLTA), (P-3); 16. Bahwa seandainya ketentuan syarat pendidikan “sarjana atau setara” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian Pemohon atau potensi kerugian bagi Pemohon untuk waktu yang akan datang dapat dihilangkan; III. POKOK PERMOHONAN 17. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini; 18. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, salah satu putera Indonesia asal Papua, berdomisili di Papua, mempunyai hak dan kewajiban konstitusional untuk memilih dan dipilih serta berkepentingan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di waktu mendatang; 19. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan saat ini didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814),(P-4); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 20. Bahwa salah satu ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah berkenaan dengan penetapan syarat pendidikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 58 yang antara lain menyatakan: ”Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; 21. Bahwa ketentuan tentang syarat minimal pendidikan SLTA dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 58C UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini, kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1C) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PP Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344) dan Pasal 9 ayat (1c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (P-5, P-6); 22. Bahwa syarat minimal pendidikan “sekolah lanjutan atas dan/atau sederajat”, secara umum dianut dalam berbagai peraturan perundangan lainnya di Indonesia, seperti: - UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf f berkenaan dengan syarat minimal pendidikan dari calon anggota KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); - UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 12 huruf e dan Pasal 51 huruf e berkenaan dengan syarat minimal pendidikan calon anggota DPR, DPD dan DPRD Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); - UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 huruf p berkenaan dengan syarat minimal pendidikan dari calon presiden dan wakil presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); (P-7, P-8, P-9); 23. Bahwa syarat pendidikan serendah-rendahnya “sarjana atau setara” pada Pasal 12C UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bukanlah bagian dari kekhususan Otonomi Khusus Papua, sehingga syarat ini tidak ada landasan hukumnya, serta akan menimbulkan pertentangan karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang telah Pemohon sebutkan sebelumnya; 24. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusannya Nomor 81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 dan Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012, kekhususan Provinsi Papua hanya berkenaan dengan: - Adanya Lembaga Majelis Rakyat Papua - Adanya Pengangkatan Sejumlah Anggota DPRP - Nama Kecamatan menjadi Distrik, dan - Gubernur dan Wakil Gubernur harus putera daerah asli Papua 25. Bahwa dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak ada penegasan tentang keharusan berpendidikan minimalnya yang harus “sarjana atau setara” sebagai bagian dari kekhususan Provinsi Papua, karena soal pendidikan tunduk pada syarat-syarat umum sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah (P-10, P-11); 26. Bahwa selain itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur di Papua merupakan bagian dari rezim pemilihan umum, karenanya penyelanggaraan dan syarat-syarat umum para calonnya tunduk pada peraturan perundangan dibidang pemilihan umum yang bersifat umum; 27. Bahwa karena itu, bilamana Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf c UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, tidaklah berarti terjadi kekosongan hukum, karena pengaturan tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) telah diatur dalam peraturan perundangan lainnya yang telah Pemohon sebutkan di atas; Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 12 huruf c UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat” 3. Menyatakan Pasal 12 huruf c UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id ATAU Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 23 April 2014, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 18 OB og 0900220 atas nama Paulus Agustinus Kafiar; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 6. Bukti P-6 : Bukti fisik tidak ada; 7. Bukti P-7 : Bukti fisik tidak ada; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 9. Bukti P-9 : Bukti fisik tidak ada; 10. Bukti P-10 : Bukti fisik tidak ada; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU- VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884, selanjutnya disebut UU Otsus Provinsi Papua), yang menyatakan, “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. ..., b. ..., c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara”. Bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan“. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dan wartawan; [3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya: 1. Pemohon merasa berkewajiban untuk membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat marginal yang hanya mengandalkan kemampuan dan keterampilannya berdasarkan tingkat pendidikan yang hanya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk memenuhi kesejahteraan dalam hidupnya; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Pemohon berniat memperjuangkan masalah sosial ekonomi masyarakat yang terpinggirkan dengan mencalonkan diri sebagai gubernur pada kesempatan mendatang; 3. Bahwa niat dan cita-cita Pemohon menjadi terhalang dengan ketentuan Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua yang mensyaratkan pendidikan “sarjana atau setara” untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur; 4. Syarat minimal pendidikan “sarjana atau setara” dalam Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua sangat tidak adil, diskriminatif, dan telah melanggar atau berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon, serta menghalangi hak Pemohon yang hanya berpendidikan SLTA; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.7] serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setidak-tidaknya terdapat potensi kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Pemohon akibat berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dan terdapat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua, dengan alasan yang pada pokoknya: 1. Syarat pendidikan serendah-rendahnya “sarjana atau setara” pada Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua bukanlah bagian dari kekhususan Otonomi Khusus Papua, sehingga syarat ini tidak ada landasan hukumnya dan akan menimbulkan pertentangan karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 2. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Nomor 81/PUU- VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011 dan Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, bahwa kekhususan Provinsi Papua hanya berkenaan dengan: - adanya lembaga Majelis Rakyat Papua; - adanya pengangkatan sejumlah anggota DPRP; - nama kecamatan menjadi distrik, dan; - gubernur dan wakil gubernur harus putera daerah asli Papua; 3. Dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada penegasan tentang keharusan berpendidikan minimal “sarjana atau setara” sebagai bagian dari kekhususan Provinsi Papua, karena soal pendidikan tunduk pada syarat-syarat umum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah; 4. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua merupakan bagian dari rezim pemilihan umum, karenanya penyelenggaraan dan syarat-syarat umum para calonnya tunduk pada peraturan perundangan di bidang pemilihan umum yang bersifat umum; 5. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, tidaklah berarti terjadi kekosongan hukum, karena pengaturan tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan lainnya; [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Pendapat Mahkamah [3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua kepada Mahkamah yang telah diputus dalam Putusan Nomor 102/PUU-X/2012, tanggal 5 Februari 2013 dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon gugur”. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id permohonan Pemohon sebelumnya diputus tidak menyangkut pokok permohonan melainkan karena Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya dan dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan demikian, pengajuan permohonan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) UU MK, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tetap dapat mengajukan permohonan a quo; [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon adalah apakah syarat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c UU Otsus Provinsi Papua merupakan syarat yang bertentangan dengan UUD 1945? [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah perlu menguraikan kembali latar belakang serta maksud dan tujuan dibentuknya Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pembentukan otonomi khusus bagi Provinsi Papua telah dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dalam Bab IV huruf (g) angka 2 yang menetapkan perlunya pemberian status otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya pada tahun 2000, MPR kembali mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus tersebut melalui penetapan suatu Undang-Undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua kemudian dibentuk dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Bahwa semangat pembentukan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, diantaranya, adalah untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Provinsi Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain (vide Penjelasan Umum UU Otsus Provinsi Papua paragraf 8); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut Mahkamah perlu mempertimbangkan pentingnya pendidikan minimal sampai pada jenjang sarjana dalam pengisian jabatan kepala daerah di Provinsi Papua. Pengisian jabatan kepala daerah pada Provinsi Papua tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus. Percepatan pembangunan daerah Provinsi Papua membutuhkan pemikiran yang mendasar, matang, komprehensif dan berdimensi jauh ke depan. Dengan kekhususan dan keragaman yang dimiliki serta kompleksitas persoalan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia, pada Provinsi Papua, dibutuhkan kepala daerah yang memiliki wawasan yang luas dan menjangkau ke depan, memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni agar mampu berpikir dan bertindak secara holistik untuk membangun, mensejahterakan, dan memperkokoh ketahanan Provinsi Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan yang baik akan memungkinkan terbukanya aksesibilitas informasi yang luas yang beriringan dengan meningkatnya pemahaman untuk menyatukan berbagai keragaman suku, budaya, dan etnik yang ada di Provinsi Papua serta untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung dalam bumi Provinsi Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, melalui sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh negara sebagai amanat dari ketentuan UUD 1945, negara menyediakan pendidikan formal secara berjenjang sampai jenjang pendidikan tinggi yang di dalamnya termasuk jenjang sarjana. Sistem pendidikan nasional ini dibangun dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Terpenuhinya syarat ini justru akan meneguhkan kapasitas dan kapabilitas calon kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagai sosok yang telah teruji secara akademik melalui jenjang pendidikan tinggi sebelum terjun ke tengah-tengah masyarakat; [3.17] Menimbang bahwa syarat minimal berpendidikan sarjana berlaku secara sama kepada semua warga Provinsi Papua yang berkehendak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tidak ada pembedaan antara satu dengan lainnya. Bahwa perbedaan pengaturan mengenai syarat pendidikan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id minimal sebagaimana diatur dalam UU Otsus Provinsi Papua tidak dapat diperlakukan secara sama dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang syarat pengisian jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah termasuk Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339). Perbedaan ini bukanlah merupakan pengaturan yang bersifat diskriminatif sebab masing-masing daerah memiliki keragaman dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Pengaturan yang berbeda ini merupakan pilihan kebijakan hukum yang diambil berdasarkan kebutuhan khusus masing-masing daerah dalam hal ini Provinsi Papua untuk kebaikan masyarakat Provinsi Papua serta percepatan pembangunan di Provinsi Papua dalam menghadapi era global yang sangat kompetitif; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.42 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd Hamdan Zoelva Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Arief Hidayat ttd Muhammad Alim ttd Patrialis Akbar ttd Ahmad Fadlil Sumadi ttd Anwar Usman ttd Maria Farida Indrati ttd Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd Rizki Amalia Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id