PUU
Tahun 2026
328/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pemohon: Mahamuddin
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 328/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Mahamuddin
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Desa Pangalil Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten
Majene, Sulawesi Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2026 memberi kuasa
kepada Sangap Tua Ritonga, S.E., S.H., M.A., Drs. Robby Tampubolon, AK., S.H.,
M.M., Timbul P. Siahaan, SH., MBA., M. Awi Ekolaksono, S.E., AK., S,H., Adv. Ir.
Mak Kuk Tjiang, S.H., M.H., Cuaca, S.E.,AK., M.Si., S.H., M.H., Marnija, S.H., S.E.,
M.H., M.M., M.Ak., Sugianto, S.E., S.H., M.AK., Jony, S.E., S.H., M.Si., Joko
Siswanto, S.Kom., S.H., dan Deri Hafizh, S.H., M.M., M.Kn., kesemuanya adalah
Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mai Law Firm, yang beralamat
di Pantai Indah Kapuk 2 Rukan Osaka OTC-S07 Salembaran, Kosambi, Tangerang,
Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
31 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31
Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
328/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 September 2026 dengan
Permohonan Nomor 328/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima
Mahkamah pada tanggal 21 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya
diberikan
oleh
Undang-Undang
Dasar,
memutus
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum”;
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),
menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
3
ditulis UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945…”;
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:
(1) Obyek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
(5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk mengadili permohonan PEMOHON untuk Pengujian Materiil frasa
“…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat
(2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
8. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa PEMOHON adalah
4
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara;
9. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”;
10. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam
Putusan No. 006/PUU-III/2005 juncto Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan
putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan
kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional”
dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
11. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi dasar Pemohon dalam perkara
pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga ditentukan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan
bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki
kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
5
tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation
without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”.
Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “Setiap Warga Negara Pembayar Pajak
mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-
Undang”;
12. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan sebagai
pembayar pajak (tax payer) atau wajib pajak yang dibuktikan dengan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 74.508.657.9-805.000. Kemudian,
Pemohon telah membayar pajak dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Tahun Pajak 2025 dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
terlampir sehingga Pemohon telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU MK
Juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
13. Bahwa PEMOHON adalah Wajib Pajak Perorangan memiliki hak
konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
yaitu hak untuk memperoleh Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum
yang adil atau dikenal dengan asas Kepastian Hukum. Prinsip kepastian
hukum yang adil merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum;
14. Bahwa Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) menyatakan
kepentingan
konstitusionalnya
telah
dilanggar
oleh
frasa
“…Serta
Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan” dalam ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf e
dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya ditulis UU HPP) telah
menghilangkan hak Pemohon memperoleh Kepastian Hukum yang adil.
15. Bahwa hilangnya hak memperoleh Kepastian Hukum yang adil tersebut
dapat dipastikan akan terjadi dalam hal Pemohon membutuhkan seseorang
yang menurut Pemohon memiliki Kompetensi untuk mewakili Pemohon
dalam menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Pemohon.
6
16. Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat disampaikan sebagai berikut:
a. Pemohon sebagai Wajib Pajak, menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan mengalami kerugian akibat diberlakukannya frasa
“…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E
Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP. Bahwa Pemohon
berprofesi sebagai pedagang yang mendapatkan penghasilan dari
kegiatan bisnis perdagangan. Atas penghasilan yang diperoleh dari
kegiatan perdagangan tersebut, Pemohon tentu dibebani kewajiban pajak
berupa pembayaran sejumlah nilai pajak tertentu kepada negara melalui
kantor pelayanan pajak. Bahwa dalam rangka menjalankan hak dan
kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak tersebut, sangat mungkin
terjadi
persoalan.
Bahwa
Pemohon
dapat
dianggap
tidak
melaporkan/membayar kewajiban pajak yang sebenarnya, di mana
dugaan tersebut dapat berujung pada Pemohon memerlukan Pihak lain
sebagai Kuasa Pajak yang Pemohon anggap punya kompetensi untuk
mewakili Pemohon untuk memenuhi Hak dan Kewajiban Pemohon.
Berdasarkan hal demikian, maka sesuai ketentuan di bidang perpajakan,
Direktorat
Jenderal
Pajak
dapat
melakukan
pemeriksaan
atau
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan kepada
Pemohon, yang mana Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk
menghadapi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sehingga
Pemohon merasa membutuhkan Pihak Lain yang memiliki Kompetensi
untuk mewakili Pemohon menghadapi pemeriksaan atau pemeriksaan
bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan. Bahwa syarat dan
tata cara untuk menunjuk pihak lain yang memiliki Kompetensi untuk
mewakili Pemohon diatur dengan frasa “…Serta Kompetensi Tertentu
Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal
32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2
Angka 19 UU HPP yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan
7
Menteri Keuangan nomor 44/2026 dan Peraturan Menteri Keuangan
nomor 55/2026. Berdasarkan hal demikian, maka sesuai ketentuan di
bidang perpajakan yang berbunyi:
Pasal 32 ayat (3) UU HPP
Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan
surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pasal 32 ayat (3a) UU HPP
Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan,
kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga
sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.
Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3a) UU HPP
tersebut mengatur bahwa Orang pribadi dapat menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Bahwa menunjuk seorang kuasa ternyata harus dilakukan
sesuai dengan frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki
Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam
Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP.
Bahwa Kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang Kuasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) Dalam Ketentuan Pasal
44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP ternyata diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Di Bidang Perpajakan Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa Di Bidang
Perpajakan (PMK 44/2026) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55
tahun 2026 tentang Konsultan Pajak Dan Pihak Lain Yang Bertindak
Sebagai Kuasa Wajib Pajak (PMK 55/2026).
Oleh karena itu, dengan tidak bermaksud menguji kedua Peraturan
Menteri Keuangan tersebut dalam Permohonan ini, Pemohon merasa
perlu menyebutkan substansi kedua Peraturan Menteri Keuangan ini
karena berasal dari Frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus
Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a)
8
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam
Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP,
yang dapat dipastikan akan memberikan kerugian Konstitusional kepada
Pemohon.
Adapun substansi kedua Peraturan Menteri Keuangan ini yang dapat
dipastikan akan memberikan kerugian Konstitusional kepada Pemohon
adalah:
1) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK 44/2026 yang berbunyi:
Ayat (1):
“Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa
Khusus untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.”
Ayat (2):
“Pihak yang dapat ditunjuk menjadi seorang kuasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Konsultan Pajak;
b. Pihak Lain; dan
c. Keluarga”
2) Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) huruf b PMK 44/2026
yang berbunyi:
Ayat (1):
“Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek
perpajakan, kecuali Keluarga.”
Ayat (4):
“Pihak Lain yang bertindak sebagai seorang kuasa dianggap memiliki
kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila memiliki Surat Keterangan Terdaftar.”
Ayat (5) huruf b:
“Tata cara memperoleh:
a. Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
b. Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang
mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak
sebagai kuasa wajib pajak.”
3) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b PMK 44/2026 yang
berbunyi:
Ayat (1):
“Konsultan Pajak dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) huruf a dan huruf b harus terdaftar dalam sistem administrasi
Direktorat Jenderal Pajak.”
9
Ayat (2) huruf b:
“Pendaftaran dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
menyampaikan:
b. Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku bagi Pihak Lain.”
4) Ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Surat Keterangan Terdaftar adalah dokumen yang menerangkan
seseorang telah terdaftar sebagai seseorang yang memiliki
kompetensi di bidang perpajakan.”
5) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Menteri
berwenang
melakukan
pembinaan,
pengembangan,
dan/atau pengawasan kepada:
a. Konsultan Pajak;
b. Kantor Konsultan Pajak; dan
c. Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.”
6) Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf l PMK 55/2026 yang menyebutkan:
“Pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
l. penerbitan Surat Keterangan Terdaftar;”
7) Ketentuan Pasal 2 ayat (5) PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
sampai dengan huruf m dilimpahkan dalam bentuk delegasi kepada
Direktur Jenderal.”
8) Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PMK 55/2026 yang berbunyi:
Ayat (1):
“Ketentuan mengenai perizinan Konsultan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap Surat Keterangan Terdaftar bagi Pihak Lain yang Bertindak
sebagai Kuasa Wajib Pajak.”
Ayat (2):
“Ketentuan mengenai surat keterangan kompetensi Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
dan Pasal 11, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Surat
Keterangan Kompetensi bagi Pihak Lain yang Bertindak sebagai
Kuasa Wajib Pajak.”
9) Ketentuan Pasal 3 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Setiap orang yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak wajib memiliki
Izin Konsultan Pajak.”
10) Ketentuan Pasal 4 PMK 55/2026 yang berbunyi:
(1) “Izin Konsultan Pajak diklasifikasikan menjadi:
a. izin tingkat A;
b. izin tingkat B; dan
c. izin tingkat C.
10
(2) Izin tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada
orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara
yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda
dengan Indonesia.
(3) Izin tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada
orang pribadi dan badan, kecuali badan dengan penanaman modal
asing, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan yang
berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran
pajak berganda dengan Indonesia.
(4) Izin tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada
seluruh orang pribadi dan badan.”
11) Ketentuan Pasal 7 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (3) huruf b diperoleh dengan cara mengikuti uji kompetensi di
bidang perpajakan dan dinyatakan lulus.”
12) Ketentuan Pasal 8 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Seseorang yang akan mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia; dan
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berupa Nomor Induk
Kependudukan yang telah diaktivasi sebagai Nomor Pokok Wajib
Pajak dalam administrasi perpajakan.”
13) Ketentuan Pasal 9 PMK 55/2026 yang berbunyi:
(1) “Seseorang yang akan mengikuti uji kompetensi di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus
menyampaikan
permohonan
pendaftaran
secara
elektronik
kepada Unit Pengelola.
(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian
Keuangan.
(3) Dalam hal proses pendaftaran uji kompetensi melalui sistem
informasi belum dapat dilaksanakan, proses pendaftaran uji
kompetensi dilakukan melalui media lainnya yang dikoordinasikan
oleh Unit Pengelola”.
14) Ketentuan Pasal 10 PMK 55/2026 yang berbunyi:
(1) “Unit
Pengelola
menyelenggarakan
uji
kompetensi
dan
menerbitkan Surat Keterangan Kompetensi bagi seseorang yang
telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Surat Keterangan Kompetensi diberikan sesuai dengan klasifikasi
uji kompetensi di bidang perpajakan yang diikuti.
(3) Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diklasifikasikan menjadi:
a. Surat Keterangan Kompetensi tingkat A;
b. Surat Keterangan Kompetensi tingkat B; dan
11
c. Surat Keterangan Kompetensi tingkat C.
(4) Surat Keterangan Kompetensi tingkat A menerangkan tingkat
kompetensi
seseorang
dalam
pelaksanaan
hak
dan/atau
pemenuhan kewajiban perpajakan atas orang pribadi, kecuali
orang pribadi yang berdomisili di negara yang mempunyai
persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
(5) Surat Keterangan Kompetensi tingkat B menerangkan tingkat
kompetensi
seseorang
dalam
pelaksanaan
hak
dan/atau
pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi dan badan,
kecuali badan dengan penanaman modal asing, bentuk usaha
tetap, dan orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara
yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda
dengan Indonesia.
(6) Surat Keterangan Kompetensi tingkat C menerangkan tingkat
kompetensi
seseorang
dalam
pelaksanaan
hak
dan/atau
pemenuhan kewajiban perpajakan untuk seluruh orang pribadi dan
badan.
(7) Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan
Surat Keterangan Kompetensi.
(8) Masa berlaku Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan perpanjangan paling cepat
1 (satu) bulan sebelum Surat Keterangan Kompetensi berakhir.
(9) Perpanjangan Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan mengikuti ujian
penyegaran yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan
Kementerian
Keuangan
yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pendidikan,
pelatihan,
dan
sertifikasi
kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen
pengetahuan dan dinyatakan lulus.
(10) Dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang
disampaikan dalam permohonan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 terbukti tidak benar, Surat Keterangan
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
berlaku.”
15) Ketentuan Pasal 11 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Unit Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam
penyelenggaraan uji kompetensi di bidang perpajakan.”
16) Ketentuan Pasal 1 angka 16 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Unit Pengelola Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Unit
Pengelola adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan
negara, dan manajemen pengetahuan”.
Berdasarkan PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 tersebut menegaskan
bahwa:
1. Pemohon dipaksa oleh Frasa Hukum yang diuji untuk hanya dapat
menggunakan Kuasa Pihak lain sebagai Kuasa Pajak Pemohon yang
12
memiliki
Kompetensi
yang
ditentukan
oleh
Unit
Pengelola
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PMK 55/2026, sehingga
Pemohon tidak dapat menggunakan Kuasa Pihak Lain sebagai Kuasa
Hukum Pemohon yang tidak memiliki kompetensi yang ditentukan oleh
Unit Pengelola padahal Pemohon sangat membutuhkan Kompetensi
di luar Kompetensi yang ditentukan oleh Unit Pengelola untuk
menjalankan hak dan kewajiban Pemohon.
2. Frasa yang diuji telah memberikan kewenangan kepada Menteri
Keuangan untuk mengatur dan membatasi kompetensi Kuasa Pajak
yang dikehendaki Pemohon yang nyata-nyata tidak hanya mengatur
bersifat
teknis-administrasi.
Selanjutnya
kewenangan
Menteri
Keuangan tersebut mendelegasikannya lagi kepada Direktur Jenderal
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) PMK 55/2026.
3. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur dan
membentuk
badan
baru
tentang
Unit
Pengelola
yang
menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan Surat Keterangan
Kompetensi bagi seseorang yang telah dinyatakan lulus dalam uji
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PMK 44/26.
b. Bahwa kerugian dapat dialami oleh Pemohon, sebab dalam penunjukan
seorang
kuasa
yang
dilaksanakan
berdasarkan
frasa
“…Serta
Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf
e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP (yang selanjutnya diatur dalam PMK
44/2026 dan PMK 55/2026) yang apabila dicermati secara rinci, maka
dalam menunjuk Seorang Kuasa harus mengikuti Kompetensi Kuasa
yang diatur oleh Menteri Keuangan. Pemohon harus (berkewajiban)
mengikuti Kompetensi yang dimiliki oleh Seorang Kuasa tanpa dapat
memilih Kompetensi di luar Kompetensi yang ditentukan oleh Peraturan
Menteri Keuangan dan tanpa dapat mempersoalkan/menggugat apabila
Kompetensi Seorang Kuasa yang diatur menurut Peraturan Menteri
Keuangan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan Pemohon.
c. Bahwa meskipun di dalam norma hukum yang diuji tersebut dinyatakan
Pihak Lain yang memiliki Kompetensi untuk menjadi Kuasa Pajak, tetapi
13
Kompetensi tersebut belum tentu dapat memenuhi kebutuhan Pemohon
untuk mewakili Pemohon dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban
Perpajakannya. Alasan utamanya adalah tingkat Kompetensi yang
dihasilkan dari Norma Hukum yang diuji tersebut belum tentu memenuhi
Kompetensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan Kompleksitas
persoalan Perpajakan yang dihadapi Pemohon.
17. Dengan demikian menurut penalaran yang wajar, kerugian Pemohon dapat
dipastikan akan terjadi apabila Pemohon membutuhkan Seorang Kuasa yang
memiliki Kompetensi di luar Kompetensi yang diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan untuk melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan
Pemohon, Pemohon tidak dapat mempertahankan hak-haknya melalui
Kompetensi yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
44/2026 dan 55/26. Bahwa Pemohon kehilangan hak untuk memperoleh dan
menggunakan Kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan hak-hak dan
kewajiban perpajakan Pemohon yang di luar Kompetensi yang ditentukan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, frasa “…Serta
Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e
Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP membatasi Kompetensi yang dibutuhkan
oleh
Pemohon
untuk menunjuk sebagai
Kuasa
Pemohon dalam
melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Pemohon. Sehingga
Pemohon tidak mendapat jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
18. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Juncto Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa PEMOHON
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat;
14
d. Lembaga negara;
19. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”;
20. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam
Putusan No. 006/PUU-III/2005 juncto Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan
putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan
kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional”
dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
21. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi dasar Pemohon dalam perkara
pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, juga ditentukan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa
“Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki
kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation
without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”.
Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “Setiap Warga Negara Pembayar Pajak
mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-
Undang”;
22. Bahwa PEMOHON adalah merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (tax payer)
memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
15
1945 yaitu hak untuk memperoleh Kepastian Hukum yang adil atau dikenal
dengan asas Kepastian Hukum.
23. Bahwa PEMOHON menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya
dengan berlakunya frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki
Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan
Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP, karena frasa
tersebut mengandung makna yang sempit yaitu: Kompetensi Seorang Kuasa
yang dikehendaki Pemohon dibatasi hanya dapat ditentukan oleh Peraturan
Menteri Keuangan.
24. Bahwa Kompetensi Seorang Kuasa yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk
mewakili
Wajib
Pajak
dalam
melaksanakan
Hak
dan
Kewajiban
Perpajakannya tidak dapat dibatasi atau dikurangi melalui Peraturan Menteri
Keuangan.
25. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON tersebut
dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44
Tahun 2026 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Di Bidang Perpajakan
Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa Di
Bidang Perpajakan (PMK 44/2026) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
55 tahun 2026 tentang Konsultan Pajak Dan Pihak Lain Yang Bertindak
Sebagai Kuasa Wajib Pajak (PMK 55/2026)
26. Bahwa oleh karena terdapat ketidakpastian hukum pada frasa “…Serta
Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e
Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP berakibat merugikan hak konstitusional
PEMOHON.
27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa
berlakunya frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang
Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat
(2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP yang bertentangan dengan
Ketentuan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 berakibat telah merugikan hak
16
konstitusional PEMOHON berupa tidak memperoleh Kepastian Hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu
frasa ““…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat
(2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP haruslah dimaknai sebagaimana
Petitum PEMOHON untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
28. Bahwa
berkaitan
dengan
adanya
kemungkinan
bahwa
dengan
dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan
tidak akan terjadi. Bahwa sesuai dengan penjelasan dan uraian di atas, maka
apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON, maka
kerugian yang berpotensi dialami oleh PEMOHON tidak akan terjadi di
kemudian hari. Apabila frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus
Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam
Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP
dimaknai sebagaimana Petitum PEMOHON, maka tidak akan terjadi
pertentangan antara frasa ““…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki
Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan
Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP dengan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga ketidakpastian hukum tidak akan
terjadi;
29. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan di atas, maka
PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pengujian frasa ““…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus
Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam
Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP
terhadap UUD NRI 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1)
UU MK dan telah memenuhi syarat kerugian hak konstitusional.
17
III. ALASAN PERMOHONAN
A. Konsep Taxing Power Dan Prinsip Legalitas Pungutan Pajak
30. Bahwa Taxing Power menunjukkan kewenangan suatu negara untuk
mengenakan pajak di negaranya. Taxing Power dikenal juga sebagai
yurisdiksi pemajakan yang menunjukkan dasar kewenangan suatu negara
memungut pajak kepada seseorang atau suatu badan, terutama mengenai
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang dituangkan dalam
undang-undang (UU). Kriteria-kriteria tersebut di antaranya berkenaan
dengan orang, barang, atau objek yang berada di wilayah kekuasaannya;
31. Bahwa konsep Taxing Power membahas yurisdiksi pemajakan sebagai
sebuah kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan
ketentuan perpajakan. Lazimnya, ketentuan perpajakan tersebut ditempatkan
dan diatur dalam konstitusi sebuah negara. Misalnya negara Amerika Serikat
yang menggunakan konsep Taxing Power sebagai “the Power To lay and
collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for
the common Defence and general Welfare of the United States” (Erik M.
Jensen, The Taxing Power, the Sixteenth Amendment, and the Meaning of
‘Incomes, 2006);
32. Bahwa prinsip legalitas pungutan pajak (perpajakan) merupakan kaidah yang
menyatakan bahwa suatu pajak tidak dapat dipungut atas seseorang tanpa
pajak itu diatur oleh undang-undang (UU), yaitu dengan suatu undang-
undang yang diambil oleh kekuasaan legislative (the principle of the legality
of taxation is defined as the rule according to which no tax can be levied on a
person without that tax having been provided for by statute, that is to say by
an act adopted by the legislative power);
33. Bahwa pada tataran internasional, the principle of the legality of taxation
dapat dilihat dari Pasal 1 Protokol the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms 20 Maret 1952. Ketentuan tersebut
menyatakan perihal perlindungan atas properti, bahwa: “Every natural or
legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one
shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject
to the conditions provided for by law and by the general principles of
international law”. Ketentuan ini menjunjung tinggi hak seseorang atau badan
18
hukum untuk menikmati kepemilikannya (properti) tanpa beban dari negara
kecuali atas dasar undang-undang dan prinsip hukum internasional;
34. Bahwa dalam konsep perpajakan, begitu ketatnya prinsip yang harus
dijunjung tinggi, sebab dalam Taxing Power terdapat batasan-batasan.
Batasan tersebut bersifat spesifik, misalnya untuk menerapkan pajak
haruslah dengan undang-undang yang melibatkan kekuasaan parlemen dan
bahkan dalam kacamata internasional, penerapan pajak harus sesuai
dengan prinsip hukum internasional (konvensi perlindungan HAM);
35. Bahwa sebagai perbandingan, banyak negara-negara di Eropa yang
mengatur mengenai prinsip legalitas perpajakan dalam konstitusinya. Belgia
misalnya, dalam Pasal 170 ayat (1) konstitusinya menyatakan bahwa “taxes
for the benefit of the State can only be introduced by a law”. Negara Denmark
dalam Pasal 43 konstitusinya mengatur bahwa “no taxes shall be imposed,
altered or repealed except by statute”. Konstitusi negara Spanyol bahkan
lebih rinci dan tegas mengatur bahwa pajak harus dilaksanakan berdasarkan
undang-undang. Dalam Pasal 31 konstitusi negara Spanyol diatur: “Personal
or property contributions for public purposes may only be imposed in
accordance with the law”. Kemudian dalam Pasal 133 ayat (1) and (3), dalam
BAB Ekonomi dan Keuangan, diatur: (1) The primary power to raise taxes is
vested exclusively in the State by lawʼ, (3) Any fiscal benefit affecting State
taxes must be established by virtue of lawʼ. Negara Finlandia dalam
konstitusinya (Pasal 81 ayat 1) juga menyatakan: “The State tax is governed
by an Act, which shall contain provisions on the grounds for tax liability and
the amount of the tax, as well as on the legal remedies available to the
persons or entities liable to taxation”. Perancis dalam konstitusi 4 Oktober
1958 Pasal 34 menyatakan bahwa: “reserves for the legislature ʻthe, base,
rates and methods of collection of all types of taxes”. Selanjutnya Itali, dalam
Pasal 23 konstitusinya menyebutkan “no obligation of a personal or financial
nature may be imposed on any person except by law”. Belanda dalam
konstitusinya Pasal 104 menyatakan “taxes imposed by the State shall be
levied pursuant to Act of Parliament. Other levies imposed by the State shall
be regulated by Act of Parliament”;
36. Bahwa terlihat dari negara-negara di Eropa, prinsip legalitas pungutan pajak
ditegaskan dalam konstitusi negara masing-masing. Pengaturan dalam
19
konstitusi masing-masing negara di atas terlihat kesamaan, bahwa legalitas
pungutan pajak haruslah dilakukan berdasarkan undang-undang yang
disetujui oleh parlemen (act of parliament). Artinya, tanpa melalui undang-
undang yang disetujui parlemen, maka tindakan pungutan pajak tersebut
menjadi tindakan yang illegal (melanggar konstitusi);
37. Bahwa untuk memenuhi prinsip legalitas perpajakan, biasanya muatan
undang-undang perpajakan juga ditentukan, minimal terdapat unsur-unsur
pokok yang harus diatur seperti menentukan subjek pajak (perorangan dan
badan), objek pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak serta upaya
hukum bagi Wajib Pajak. Hal ini terlihat dalam pengaturan pajak di Jerman,
Perancis, dan Belanda. Kemudian, perlu diatur mengenai penerima pajak,
serta tata cara pembayaran dan tanggal terutangnya pajak, harus ditetapkan
dengan undang-undang (Estonia). Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan
aspek prinsip legalitas perpajakan harus diwujudkan dalam bentuk undang-
undang;
38. Bahwa dalam perspektif Taxing Power dan prinsip legalitas perpajakan (the
principle of the legality of taxation), pengaturan perpajakan harus dilandasi
dengan undang-undang termasuk semua tindakan administratif dalam
rangka pelaksanaan pajak harus ada landasan hukumnya pada tataran
undang-undang serta putusan penyelesaian konflik (sengketa) perpajakan
haruslah dilandasi dengan undang-undang.
B. Frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E
Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP Bertentangan Dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
39. Bahwa negara Indonesia memiliki konstitusi yang juga memuat aturan
mengenai perpajakan. Bahwa ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 berbunyi:
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini bermakna bahwa segala
tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-
lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan
wakil rakyat (DPR);
20
40. Falsafah yang terkandung dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 ini sama dengan
falsafah pajak yang sangat popular, yaitu: “No Taxation Without
Representation” dan “Taxation Without Representation is Roberry”. Falsafah
tersebut telah menjadi prinsip global dalam pemungutan pajak atau pungutan
lain yang bersifat memaksa. Dalam konteks hukum Indonesia, setiap
pajak/pungutan yang bersifat memaksa harus dilandasi undang-undang,
sementara untuk tingkat daerah, maka dilandasi peraturan daerah tingkat
provinsi, dan peraturan daerah tingkat kabupaten/kota;
41. Sedemikian sifat memaksa dan wajibnya pajak tentunya bukan tanpa adanya
alasan dan landasan fakta dan teori yang kuat. Menurut Prof. Mardiasmo,
secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi
dalam kehidupan negara dan masyarakat, yaitu:
a. Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya;
b. Fungsi regulerend Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
42. Hakikat pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat;
43. Bahwa di setiap negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan
pada hukum, termasuk yang menyangkut urusan publik seperti menarik
pajak. Hal ini disebabkan karena pungutan pajak dapat dipandang sebagai
sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis dan daya beli
masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan secara serampangan. Dengan
adanya syarat pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, dengan
sendirinya di dalamnya disyaratkan pula adanya persetujuan rakyat terhadap
pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dikatakan telah disetujui rakyat
melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR, melalui undang-undang yang
mendasarinya;
21
44. Terhadap kewenangan negara dalam memungut pajak, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, pada pertimbangannya antara lain
menyatakan:
Bahwa secara doktriner, baik berdasarkan ajaran ilmu negara umum
maupun hukum tata negara, kewenangan negara untuk memungut pajak
adalah diturunkan dari ajaran tentang hak-hak istimewa negara sebagai
organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hal
itu telah diterima secara universal. Namun, sesuai dengan prinsip dasar
yang berlaku dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum, agar
dalam pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, kewenangan negara
untuk memungut pajak tersebut harus diatur dengan dan didasarkan atas
undang-undang. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 secara jelas
menegaskan hal itu dalam Pasal 23A yang menyatakan, “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang.” Undang-undang adalah salah satu perwujudan
kehendak rakyat. Dengan kata lain, meskipun negara berdasarkan hak
istimewa yang dimilikinya berwenang memungut pajak (dan pungutan lain
yang bersifat memaksa), sesungguhnya kewenangan itu diberikan atas
persetujuan rakyat dan hanya digunakan untuk keperluan negara (vide
halaman 93 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018)
45. Dalam pertimbangan putusan nomor 41/PUU-XVIII/2020, Mahkamah
berpendapat:
Menimbang bahwa Pajak merupakan hak konstitusional Negara atas
rakyatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yang
menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian hak
negara untuk memungut pajak adalah hak mutlak yang tidak dapat ditolak.
Namun hal demikian tidak lantas negara, melalui fiskus (petugas/instansi
pengumpul
pajak),
dapat
bertindak
sewenang-wenang
dalam
menentukan besaran dan tata cara pemungutan pajak. Pasal 23A UUD
NRI 1945 di atas menegaskan bahwa “pajak dan pungutan lain yang
bersifat memaksa” hanya boleh diterapkan selama ditujukan “untuk
keperluan negara”. Pasal a quo juga mengatur bahwa pajak dan pungutan
ini harus “diatur dengan undang-undang”. Pengaturan pajak dengan
undang-undang tidak lain bertujuan agar setiap pembebanan pajak
mendapat persetujuan dari lembaga yang merupakan representasi rakyat
(asas no taxation without representation)
46. Bahwa Pasal 23A UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum bagi
pemungutan pajak oleh negara kepada rakyat, sekaligus juga mengandung
dasar falsafah pajak. Dengan adanya syarat bahwa yang menjadi dasar
pemungutan pajak adalah undang-undang, maka dengan sendirinya di
dalamnya disyaratkan pula adanya persetujuan dari rakyat terhadap
pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan mekanisme pembentukan
undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR,
22
yang dalam prosesnya telah meminta masukan dari rakyat yang diwakilinya.
Dengan demikian, pemungutan pajak dari rakyat kepada negara telah
disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR (Y. Sri
Pudyatmoko: Pengantar Hukum Pajak);
47. Bahwa berdasarkan Pasal 23A UUD NRI 1945 menentukan, “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
undang-undang”, negara justru diharapkan dapat memberikan perlindungan
terhadap kebebasan (liberty), persamaan (equality), solidaritas sosial
(fraternity), dan juga hak milik (property). Oleh karena itu, ketentuan tentang
perpajakan dan pungutan lain yang bersifat memaksa, terutama ketentuan-
ketentuan lain yang bersifat materiel, haruslah diatur dengan undang-
undang. Ketentuan yang bersifat materiil tentang perpajakan itu berkenaan
dengan (i) siapa saja yang dibebani kewajiban membayar pajak dan
pungutan memaksa lainnya; (ii) apa saja yang dikenai pajak (objek pajak) dan
pungutan memaksa itu; (iii) bagaimana cara menghitung pajak dan pungutan
yang harus dibayar serta cara pelunasannya (tax base dan tax rate) (Prof. Dr.
Jimly Asshidiqie: Perihal Undang-Undang di Indonesia);
48. Bahwa ketentuan yang bagaimana yang harus dituangkan dalam bentuk
undang-undang, Rochmat Soemitro mengungkapkan, ketentuan yang perlu
diatur dalam undang-undang meliputi:
1. subjek pajak, ketentuan yang mengatur mengenai siapa yang dijadikan
subjek pajak, syarat-syarat agar seseorang menjadi subjek pajak,
pembagian subjek pajak, dan sebagainya;
2. objek pajak, ketentuan yang mengatur mengenai apa yang dijadikan
3. objek pajak dan apa syarat-syaratnya, bagaimana definisinya, apa yang
bukan merupakan objek pajak dan sebagainya;
4. tarif pajak, ketentuan yang mengatur mengenai berapa besarnya tarif,
dalam hal apa tarif diterapkan dan tidak diterapkan, dan sebagainya
termasuk ketentuan mengenai hukum pajak formal yang merupakan
prinsip atau ketentuan pokok yang harus dituangkan dalam ketentuan
undang-undang seperti tentang surat pemberitahuan, surat ketetapan
pajak, surat keberatan, penagihan, pembukuan, penyelesaian keberatan
dan sengketa, dan sebagainya. Hal demikian dilakukan untuk
23
memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak (Rochmat Soemitro, 1988,
Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Bandung: Eresco);
49. Bahwa ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 secara jelas dan terang
(expressive verbis) menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa harus diatur dengan undang-undang. Bunyi Pasal 23A UUD NRI
1945 jelas menyebut “undang-undang” sebagai dasar pemungutan pajak,
bukan peraturan perundang-undangan;
50. Bahwa ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf e UU HPP berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang kuasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) serta kompetensi tertentu
yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3a);
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
51. Bahwa frasa yang diuji adalah frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang
Harus Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat
(3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam
Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP.
52. Bahwa dalam hal ini Pemohon tidak bermaksud menguji PMK 44/2026 dan
PMK 55/2026, namun Peraturan Menteri Keuangan tersebut perlu Pemohon
uraikan karena bersumber dari Frasa Hukum yang diuji yang memberikan
dampak merugikan Hak Konstitusional Pemohon, yaitu:
1) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK 44/2026 yang berbunyi:
Ayat (1):
“Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus
untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”
Ayat (2):
“Pihak yang dapat ditunjuk menjadi seorang kuasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Konsultan Pajak;
b. Pihak Lain; dan
c. Keluarga”
2) Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) huruf b PMK 44/2026
yang berbunyi:
24
Ayat (1):
“Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan,
kecuali Keluarga.”
Ayat (4):
“Pihak Lain yang bertindak sebagai seorang kuasa dianggap memiliki
kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila memiliki Surat Keterangan Terdaftar.”
Ayat (5) huruf b:
“Tata cara memperoleh:
a. Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
b. Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur
mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa
wajib pajak.”
3) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b PMK 44/2026 yang
berbunyi: Ayat (1):
“Konsultan Pajak dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a dan huruf b harus terdaftar dalam sistem administrasi
Direktorat Jenderal Pajak.”
Ayat (2) huruf b:
“Pendaftaran dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan:
b. Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku bagi Pihak Lain.”
4) Ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Surat Keterangan Terdaftar adalah dokumen yang menerangkan
seseorang telah terdaftar sebagai seseorang yang memiliki kompetensi di
bidang perpajakan.”
5) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Menteri berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, dan/atau
pengawasan kepada:
a. Konsultan Pajak;
b. Kantor Konsultan Pajak; dan
c. Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.”
6) Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf l PMK 55/2026 yang menyebutkan:
“Pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
l. penerbitan Surat Keterangan Terdaftar;”
7) Ketentuan Pasal 2 ayat (5) PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
sampai dengan huruf m dilimpahkan dalam bentuk delegasi kepada
Direktur Jenderal.”
8) Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PMK 55/2026 yang berbunyi:
25
Ayat (1):
“Ketentuan mengenai perizinan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
Surat Keterangan Terdaftar bagi Pihak Lain yang Bertindak sebagai
Kuasa Wajib Pajak.”
Ayat (2):
“Ketentuan mengenai surat keterangan kompetensi Konsultan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 11, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Surat Keterangan
Kompetensi bagi Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.”
9) Ketentuan Pasal 3 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Setiap orang yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak wajib memiliki Izin
Konsultan Pajak.”
10) Ketentuan Pasal 4 PMK 55/2026 yang berbunyi:
(1) “Izin Konsultan Pajak diklasifikasikan menjadi:
a. izin tingkat A;
b. izin tingkat B; dan
c. izin tingkat C.
(2) Izin tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada orang
pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara yang mempunyai
persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
(3) Izin tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada orang
pribadi dan badan, kecuali badan dengan penanaman modal asing,
bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan yang berdomisili di
negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda
dengan Indonesia.
(4) Izin tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada
seluruh orang pribadi dan badan.”
11) Ketentuan Pasal 7 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf b diperoleh dengan cara mengikuti uji kompetensi di bidang
perpajakan dan dinyatakan lulus.”
12) Ketentuan Pasal 8 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Seseorang yang akan mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia; dan
b. memiliki
Nomor
Pokok
Wajib
Pajak
berupa
Nomor
Induk
Kependudukan yang telah diaktivasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak
dalam administrasi perpajakan.”
13) Ketentuan Pasal 9 PMK 55/2026 yang berbunyi:
(1) “Seseorang yang akan mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus menyampaikan
permohonan pendaftaran secara elektronik kepada Unit Pengelola.
26
(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian
Keuangan.
(3) Dalam hal proses pendaftaran uji kompetensi melalui sistem informasi
belum dapat dilaksanakan, proses pendaftaran uji kompetensi
dilakukan melalui media lainnya yang dikoordinasikan oleh Unit
Pengelola”.
14) Ketentuan Pasal 10 PMK 55/2026 yang berbunyi:
(1) “Unit Pengelola menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan
Surat Keterangan Kompetensi bagi seseorang yang telah dinyatakan
lulus dalam uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Surat Keterangan Kompetensi diberikan sesuai dengan klasifikasi uji
kompetensi di bidang perpajakan yang diikuti.
(3) Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diklasifikasikan menjadi:
a. Surat Keterangan Kompetensi tingkat A;
b. Surat Keterangan Kompetensi tingkat B; dan
c. Surat Keterangan Kompetensi tingkat C.
(4) Surat Keterangan Kompetensi tingkat A menerangkan tingkat
kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan
kewajiban perpajakan atas orang pribadi, kecuali orang pribadi yang
berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran
pajak berganda dengan Indonesia.
(5) Surat Keterangan Kompetensi tingkat B menerangkan tingkat
kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan
kewajiban perpajakan orang pribadi dan badan, kecuali badan dengan
penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau
badan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan
penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
(6) Surat Keterangan Kompetensi tingkat C menerangkan tingkat
kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan
kewajiban perpajakan untuk seluruh orang pribadi dan badan.
(7) Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat
Keterangan Kompetensi.
(8) Masa berlaku Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dapat dilakukan perpanjangan paling cepat 1 (satu)
bulan sebelum Surat Keterangan Kompetensi berakhir.
(9) Perpanjangan Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dilakukan dengan mengikuti ujian penyegaran yang
diselenggarakan oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan
sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen
pengetahuan dan dinyatakan lulus.
(10) Dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang
disampaikan dalam permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 terbukti tidak benar, Surat Keterangan Kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.”
15) Ketentuan Pasal 11 PMK 55/2026 yang berbunyi:
27
“Unit Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam
penyelenggaraan uji kompetensi di bidang perpajakan.”
16) Ketentuan Pasal 1 angka 16 PMK 55/2026 yang berbunyi:
“Unit Pengelola Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Unit Pengelola
adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan
manajemen pengetahuan”.
53. Bahwa berdasarkan PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 ternyata Frasa Hukum
yang diuji telah menciptakan wewenang baru bagi Menteri Keuangan untuk
Pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan yang meliputi penerbitan
Surat Keterangan Terdaftar, mendelegasikan wewenang kepada Direktur
Jenderal untuk menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar, dan menciptakan
lembaga Unit Pengelola untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi yang mana
semua ini tidak dapat diperkenankan di dalam Peraturan Menteri Keuangan
sehingga Norma Hukum atas Frasa Hukum yang diuji haruslah dibatasi
maknanya.
54. Bahwa apabila Kompetensi tertentu yang harus dimiliki Seorang Kuasa
ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 44/2026), maka
Pemohon yang apabila hendak menggunakan Seorang Kuasa untuk
mewakilinya menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya berakibat
Pemohon dipaksa hanya dapat menggunakan Seorang Kuasa yang
Kompetensinya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan dan tidak dapat
menggunakan Seorang Kuasa yang Kompetensinya ditentukan dan
dibutuhkan oleh Pemohon untuk mewakili kepentingan hukumnya.
55. Bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis
administrasi, pengaturan dalam Frasa Hukum yang diuji tidak boleh
mengandung materi muatan yang merugikan hak Wajib Pajak dalam
memberikan kuasa kepada Pihak manapun yang dinilainya mampu
memperjuangkan hak-haknya sebagai Wajib Pajak dan menurut UU absah
untuk menerima Surat Kuasa demikian serta tidak menghambat atau
mengurangi kewenangan negara untuk memungut Pajak yang diturunkan
dari UUD 1945.
C. Frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau
28
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E
Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP Menimbulkan
Ketidakpastian Hukum Dan Oleh Karenanya Bertentangan Dengan Pasal
28D Ayat (1) UUD NRI 1945.
56. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
57. Bahwa menurut pandangan Lon Fuller, terdapat 8 (delapan) syarat agar suatu
kaidah dapat dikatakan sebagai kaidah hukum, yang disebutkan sebagai
persyaratan moral hukum internal atau inner morality of law. Kedelapan
syarat tersebut adalah: (1) Harus ada aturan (rules); (2) Harus berlaku ke
depan (prospektif), bukan ke belakang (retrospektif); (3) Aturan tersebut
harus diumumkan; (4) Aturan tersebut harus sesuai akal sehat (intelligible);
(5) Aturan tidak boleh saling kontradiktif; (6) Aturan tersebut harus mungkin
diikuti; (7) Aturan tidak boleh berubah secara konstan; (8) Harus ada
kesesuaian (congruence) antara aturan yang tertulis dengan yang diterapkan
oleh penegak hukum (N.E. Simmonds, 1986);
58. Bahwa secara teoritik, frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus
Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam
Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP yang
dimohonkan pengujian menimbulkan permasalahan konstitusionalitas,
karena tidak dapat memberikan kepastian hukum, jaminan perlindungan
hukum yang akhirnya tidak memberi rasa keadilan. Oleh karena frasa
“…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat
(2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP bertentangan dengan norma
konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 meniadakan Hak Konstitusional
Pemohon mengakibatkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil
bagi Pemohon dimasa yang akan datang. Frasa “…Serta Kompetensi
Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2
29
Angka 19 UU HPP yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi syarat
kaidah hukum sebagaimana dikemukakan Fuller, terutama syarat “aturan
tersebut harus sesuai akal sehat (intelligible)” dan “harus ada kesesuaian
(congruence)”.
59. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD NRI 1945 meletakkan suatu
prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian
mewajibkan
orang
lain,
termasuk
di
dalamnya
negara,
untuk
menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional
tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan
negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD NRI
1945]. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (4)
UUD
NRI
1945,
bahwa
negara berkewajiban
untuk
memberikan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM;
60. Prinsip kepastian hukum yang adil merupakan salah satu ciri utama negara
hukum Indonesia. Menurut Gustav Radburch (E. Utrecht, Pengantar dalam
Hukum Indonesia, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta) menyatakan ada
kepastian oleh hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian oleh
hukum adalah hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam
hubungan-hubungan kemasyarakatan. Sementara kepastian hukum tercapai
apabila dalam hukum tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan
dan dalam hukum tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat
ditafsirkan secara berlain-lainan. Senada dengan pendapat Gustav
Radburch, Indroharto menekankan bahwa kepastian hukum menyangkut
kepastian norma hukum (Indroharto, Rangkuman Asas-Asas Umum Tata
Usaha Negara, Jakarta, 1984);
61. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memberikan makna terhadap
prinsip kepastian hukum yang adil. Dalam putusannya (vide Putusan Nomor
1/PUU-XI/2003 dan Putusan Nomor 15/PUU-XVI/2018), bahwa kepastian
hukum apabila dikaitkan dalam konteks norma hukum adalah harus
dihindarkan perumusan norma hukum yang tidak dapat diukur secara objektif
yang dalam implementasinya membuka peluang bagi APARATUR negara
maupun pihak lainnya untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain.
Kemudian, bahwa adil atau tidaknya sebuah aturan harus dinilai dari semua
30
aspek, khususnya bagaimana aturan tersebut melindungi dan menjaga
keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur;
62. Bahwa frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang
Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat
(2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP menimbulkan Kompetensi
Seorang Kuasa yang dibutuhkan oleh Pemohon ternyata hanya dapat
ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 44 Tahun 2026 sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan
Seorang Kuasa yang memiliki Kompetensi di luar Kompetensi yang diatur
oleh Menteri Keuangan mengakibatkan Pemohon kehilangan Hak untuk
menggunakan Seorang Kuasa sesuai dengan yang dikehendakinya sehingga
Hak Pemohon tersebut tidak terlindungi dan tidak memberikan Kepastian
Hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
63. Bahwa PEMOHON menganggap akan dirugikan Hak Konstitusionalnya
dengan berlakunya frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki
Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan
Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP karena frasa
tersebut mengandung makna yang sempit atau membatasi Hak Pemohon
dan juga melanggar Hak Asasi Pemohon dalam memilih kompetensi yang
dikehendakinya untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.
64. Bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum perpajakan
disebabkan oleh dasar hukum yang sangat sempit. Seharusnya dasar hukum
yang digunakan untuk menentukan Kompetensi tidak dapat dibatasi
berdasarkan atau diatur oleh Menteri Keuangan.
65. Bahwa sistem perpajakan membutuhkan jaminan kepastian hukum. Hal ini
sesuai dengan 5 (lima) prinsip dalam pengaturan pajak. Pertama, prinsip
kepastian hukum, prinsip ini berkaitan dengan sistem perpajakan yang
menentukan objek dan subjek pajak serta basis perhitungan perpajakan, tarif,
dan administrasi perpajakan. Kedua, prinsip kejelasan dasar kewenangan
pemungutan pajak oleh pemerintah yang mencakup bestuur. Dalam
menjalankan UU ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
31
Pemerintah Daerah. Ketiga, ada hubungan hukum antara wajib pajak dan
pemungutnya sehingga memberi hak dan kewajiban antara negara dan
masyarakat. Keempat, penegakan hukum dengan penerapan sanksi
administrasi dan pidana. Kelima, perlindungan hukum yang diatur dalam UU
Pengadilan Pajak;
66. Bahwa pertentangan antara frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus
Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam
Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 UU HPP
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 jelas bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945. Sebab, terjadi ketidakpastian berkenaan dengan dasar hukum
Kompetensi
Seorang
Kuasa
yang
diperoleh
Wajib
Pajak
dalam
melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakannya dan terjadi pemaksaan
kehendak melalui Peraturan Menteri Keuangan.
67. Ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh frasa “…Serta Kompetensi
Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2
Angka 19 UU HPP tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”. Pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum
tersebut juga melanggar prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum
sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
68. Bahwa mengatur Kompetensi Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU HPP kepada Menteri
Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis-
administratif maka, di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh
mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak (Pemohon)
dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu
memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-
undang absah untuk menerima kuasa dan tidak menghambat atau
32
mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari
UUD NRI 1945. Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat
teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan
yang lebih (over capacity of power) kepada Menteri Keuangan melainkan
hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai “syarat dan tata cara
pelaksanaan kuasa”. Artinya, pengaturan itu tidak boleh berisikan materi
muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan yang lebih
tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang. Oleh karena itu,
pendelegasian kewenangan mengenai “syarat dan tata cara Kompetensi
kuasa” sebagaimana diatur dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2
angka 19 UU HPP hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi
muatannya semata-mata bersifat teknis-administratif.
69. Bahwa dibandingkan Kompetensi menurut frasa “…Serta Kompetensi
Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang Kuasa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat (2) huruf e Dalam Pasal 2
Angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan dengan Surat Izin Kuasa Hukum di Bidang
Perpajakan, sebagaimana dilampirkan sebagai bukti dalam Permohonan ini,
yaitu Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-1489/PP/IKH/2024
tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan diterbitkan berdasar Pasal 34
UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi
Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak ternyata norma hukum yang diuji
tersebut lebih membatasi kompetensi Kuasa Pajak daripada norma hukum
yang mendasari diterbitkannya Izin Kuasa Hukum di Bidang Perpajakan.
Sehingga norma hukum yang diuji tersebut lebih mengandung ketidakpastian
hukum daripada norma hukum yang mengatur Izin Kuasa Pajak di
Pengadilan Pajak.
IV. PETITUM
Berdasarkan uraian–uraian sebagaimana di atas, PEMOHON memohon kepada
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili
permohonan ini untuk memutuskan:
1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
33
2. Menyatakan frasa “…Serta Kompetensi Tertentu Yang Harus Dimiliki Seorang
Kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” Dalam Ketentuan Pasal 44E Ayat
(2) huruf e Dalam Pasal 2 Angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan
hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau
perluasan hak dan kewajiban warga negara;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun
2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang
Perpajakan
dan Tata
Cara
Pelaksanaan
Hak
dan
Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun
2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain Yang
Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor
Kep-1489/PP/IKH/2024;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.
34
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “…serta kompetensi tertentu yang
harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a),
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam Norma Pasal
44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
35
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007,
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
36
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian frasa “…serta kompetensi tertentu yang
harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a),
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam norma
Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021.
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi dirinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta (pedagang) dan juga
sebagai pembayar pajak (taxpayers) yang juga menjalankan usaha sebagai
pedagang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa
“…serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan” dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka
19 UU 7/2021.
4. Bahwa adanya pengaturan frasa dalam norma pasal a quo telah menyebabkan
hilangnya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, khususnya pada
saat Pemohon membutuhkan seseorang yang menurut Pemohon memiliki
kompetensi untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam menjalankan hak dan
kewajiban perpajakan.
5. Bahwa menurut Pemohon, dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban
pelaporan dan pembayaran pajak sangat mungkin terjadi persoalan yang dialami
Pemohon yang dapat dianggap tidak melaporkan atau membayar kewajiban
pajak yang sebenarnya, di mana dugaan tersebut dapat berujung pada Pemohon
memerlukan pihak lain sebagai kuasa pajak yang Pemohon anggap mempunyai
kompetensi untuk mewakili Pemohon dalam rangka memenuhi hak dan
kewajiban Pemohon. Dalam hal ini, maka sesuai ketentuan di bidang perpajakan,
Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Pemohon, yang mana
37
Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi pemeriksaan atau
pemeriksaan bukti permulaan sehingga Pemohon merasa membutuhkan pihak
lain yang menurut Pemohon memiliki kompetensi untuk mewakili Pemohon
menghadapi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di
bidang perpajakan.
6. Bahwa menurut Pemohon, dengan mendasarkan pada norma Pasal 32 ayat (3)
dan Pasal 32 ayat (3a) UU 7/2021 yang mengatur terkait dengan orang pribadi
dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan
hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, namun penunjukan seorang kuasa dimaksud ternyata
harus dilakukan sesuai dengan frasa sebagaimana yang ada dalam norma pasal
yang diuji. Adanya kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) yang dirujuk dalam norma
Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 ternyata diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026.
7. Bahwa adanya pengaturan tersebut di atas menyebabkan kerugian bagi diri
Pemohon karena dalam penunjukan seorang kuasa yang dilaksanakan
berdasarkan frasa tersebut harus seorang kuasa yang memiliki kompetensi kuasa
yang diatur oleh Menteri Keuangan, di mana Pemohon harus atau berkewajiban
memilih kuasa yang memiliki kompetensi sebagiamana ditentukan oleh Peraturan
Menteri Keuangan, tanpa dapat mempersoalkan/menggugat apabila kompetensi
seorang kuasa yang diatur menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak
sesuai dengan kebutuhan Pemohon.
8. Bahwa menurut Pemohon, meskipun di dalam norma pasal yang diuji a quo juga
dinyatakan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menjadi kuasa pajak, tetapi
kompetensi tersebut belum tentu dapat memenuhi kebutuhan Pemohon untuk
mewakili Pemohon dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, oleh
karena tingkat kompetensi yang dihasilkan sebagaimana diatur dalam frasa yang
dimohonkan pengujian tersebut belum tentu memenuhi kompetensi yang cukup
memadai untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan perpajakan yang
dihadapi oleh Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon beranggapan dirinya memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian
frasa “…serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa
38
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3a), diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf
e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat
menjelaskan kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia, berprofesi
sebagai wiraswasta (pedagang), dan taxpayer [vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-5], yang
memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 yang menurut anggapan Pemohon hak konstitusional dimaksud
dirugikan karena berlakunya frasa “… serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki
seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a), diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam norma Pasal 44E ayat (2)
huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 yang dimohonkan pengujian. Dalam
kaitan ini, frasa dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian jika dibaca secara
utuh selengkapnya menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai: …
e. pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang kuasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) serta kompetensi tertentu yang
harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a); …
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. Norma a quo
merujuk pada Pasal 32 ayat (3a) yang menentukan bahwa, “Seorang kuasa yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kompetensi
tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami,
istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.”
Berkenaan dengan kutipan norma a quo, menurut Mahkamah, Pemohon telah
ternyata tidak dapat menguraikan secara jelas dan memadai terkait dengan
anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 44E ayat
(2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021, yang pada prinsipnya justru
menegaskan mengenai kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa.
Artinya, UU 7/2021 menghendaki agar kuasa yang mendampingi kliennya benar-
benar orang yang berkompeten dalam bidang perpajakan. Kompetensi dalam kaitan
ini adalah tingkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan, serta sikap dasar yang
harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu, in casu di bidang
perpajakan. Terlebih, ketidakjelasan uraian anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon terkait dengan berlakunya norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal
39
2 angka 19 UU 7/2021 disebabkan karena uraian tersebut lebih banyak dikaitkan
dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan menteri keuangan, in casu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk
Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan [vide Bukti P-2] dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain
Yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak [vide Bukti P-3]. Di mana menurut
Pemohon kompetensi yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan menteri
tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan Pemohon dalam menyelesaikan
persoalan perpajakan yang dialaminya. Namun, Mahkamah tidak menemukan
adanya bukti bahwa Pemohon dalam menjalankan profesi/pekerjaannya sebagai
wiraswasta
dan
ataupun
sebagai
pedagang
yang
dalam
menjalankan
pekerjaan/profesi dimaksud berpotensi tidak mendapatkan kemudahan untuk
menunjuk seorang kuasa di bidang perpajakan sebagai akibat keberlakuan dari
frasa “…serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan” dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka
19 UU 7/2021 yang dimohonkan pengujian.
Lebih lanjut, uraian Pemohon yang berpotensi mengalami persoalan
perpajakan apabila dianggap tidak melaporkan/membayar kewajiban pajak yang
sebenarnya, di mana dugaan tersebut dapat berujung pada Pemohon yang
memerlukan pihak lain sebagai kuasa pajak yang Pemohon anggap mempunyai
kompetensi untuk mewakili hak dan kewajiban Pemohon, terkait ihwal ini pun,
Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya peristiwa
yang benar-benar sedang dialami ataupun potensial akan dialami Pemohon yang
memiliki hubungan dengan pekerjaan/profesi Pemohon yang terkait dengan
persoalan konstitusionalitas frasa dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Sebab, alat bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan sama sekali tidak
dapat menjelaskan bahwa pekerjaan/profesi Pemohon memiliki hubungan dengan
persyaratan kompetensi sebagai kuasa, in casu dalam aspek perpajakan, karena
bukti salinan keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-1489/PP/IKH/2024
[vide Bukti P-4] justru membuktikan bahwa salah seorang kuasa hukum dari
Pemohon yakni Sdr. Mochamad Awi Ekolaksono, memiliki izin kuasa hukum bidang
perpajakan untuk jangka waktu dua tahun, yakni sejak tanggal 11 Desember 2024.
40
Oleh karena itu, bukti a quo tidak secara jelas membuktikan adanya potensi kerugian
yang dialami oleh Pemohon. Termasuk dalam hal ini, terkait dengan lampiran
permohonan berupa NPWP dan SPT Pemohon, bukti Peraturan Menteri Keuangan
[vide Bukti P-2 dan Bukti P-3], hal tersebut juga tidak cukup membuktikan kaitan
dengan adanya potensi kesulitan yang akan dialami oleh Pemohon untuk menunjuk
kuasa apabila mengalami persoalan perpajakan atau apabila dianggap tidak
melaporkan/membayar kewajiban pajak sehingga berkorelasi dengan keberlakuan
norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik, aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan
terjadi ihwal anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa
“…serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan” dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka
19 UU 7/2021 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, tidak terdapat
keterkaitan logis hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan
kerugian hak konstitusional yang dialami atau anggapan potensi kerugian hak
konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma a quo. Berkenaan dengan hal
ini, mengingat syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana
dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan
selanjutnya bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu syarat
dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki dan
oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan syarat selebihnya.
Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
41
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB,
42
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Hani Adhani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “…serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam Norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 35 terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 36 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian frasa “…serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta (pedagang) dan juga sebagai pembayar pajak (taxpayers) yang juga menjalankan usaha sebagai pedagang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “…serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021. 4. Bahwa adanya pengaturan frasa dalam norma pasal a quo telah menyebabkan hilangnya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, khususnya pada saat Pemohon membutuhkan seseorang yang menurut Pemohon memiliki kompetensi untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. 5. Bahwa menurut Pemohon, dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak sangat mungkin terjadi persoalan yang dialami Pemohon yang dapat dianggap tidak melaporkan atau membayar kewajiban pajak yang sebenarnya, di mana dugaan tersebut dapat berujung pada Pemohon memerlukan pihak lain sebagai kuasa pajak yang Pemohon anggap mempunyai kompetensi untuk mewakili Pemohon dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban Pemohon. Dalam hal ini, maka sesuai ketentuan di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Pemohon, yang mana 37 Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sehingga Pemohon merasa membutuhkan pihak lain yang menurut Pemohon memiliki kompetensi untuk mewakili Pemohon menghadapi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. 6. Bahwa menurut Pemohon, dengan mendasarkan pada norma Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3a) UU 7/2021 yang mengatur terkait dengan orang pribadi dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, namun penunjukan seorang kuasa dimaksud ternyata harus dilakukan sesuai dengan frasa sebagaimana yang ada dalam norma pasal yang diuji. Adanya kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) yang dirujuk dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 ternyata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026. 7. Bahwa adanya pengaturan tersebut di atas menyebabkan kerugian bagi diri Pemohon karena dalam penunjukan seorang kuasa yang dilaksanakan berdasarkan frasa tersebut harus seorang kuasa yang memiliki kompetensi kuasa yang diatur oleh Menteri Keuangan, di mana Pemohon harus atau berkewajiban memilih kuasa yang memiliki kompetensi sebagiamana ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, tanpa dapat mempersoalkan/menggugat apabila kompetensi seorang kuasa yang diatur menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan Pemohon. 8. Bahwa menurut Pemohon, meskipun di dalam norma pasal yang diuji a quo juga dinyatakan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menjadi kuasa pajak, tetapi kompetensi tersebut belum tentu dapat memenuhi kebutuhan Pemohon untuk mewakili Pemohon dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, oleh karena tingkat kompetensi yang dihasilkan
