PUU
Tahun 2026
326/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Pemohon: Perkumpulan Pemuda Kaum Betawi yang diwakili oleh Masykur Isnan selaku Ketua dan Brahma Aryana selaku Sekretaris (Pemohon I), Dr. Syaiful Amri, S.Ap., M.M. (Pemohon II), Fikri (Pemohon III), dan Achmad Akbar (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 326/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Perkumpulan Pemuda Kaum Betawi, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama
:
Masykur Isnan
Jabatan
:
Ketua Perkumpulan Pemuda Kaum Betawi
Alamat
:
Gg. Langgar II Nomor 22 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Nama
:
Brahma Aryana
Jabatan
:
Sekretaris Perkumpulan Pemuda Kaum Betawi
Alamat
:
Jalan Penyelesaian Tomang, Meruya, Jakarta Barat
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Dr. Syaiful Amri, S.Ap., M.M.
Pekerjaan
:
Seniman
Alamat
:
Kompleks Saka Permai B-6 Jalan Pangarango
Jatimakmur, Pondok Gede, Jakarta Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Fikri
Pekerjaan
:
Sejarawan
Alamat
:
Jalan H. Naman No. 54 Menara Samawa Lt.1120
Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Achmad Akbar
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan Pinang VI Nomor 94 Pondok Labu Cilandak,
Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon IV;
2
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 31 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 31 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 326/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 326/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 31 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2026, pukul
13.19 WIB, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru
yang berfungsi mengawal konsitusi yang disebut sebagai Mahkamah
Konstitusi selanjutanya disebut “MK” sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B,
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi Termasuk
Pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang selanjutnya
disebut “UU MK”
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945, menyatakan: "Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan
3
pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam
pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
undang Dasar ...”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK mempunyai kewenangan untuk
melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang
juga didasarkan pada, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk:
(a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076),
selanjutnya disebut “UU MK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
6. Bahwa lebih lanjut kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 9
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU
PPP), menyatakan:
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."
7. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 7/2025) , yang
4
menyatakan:
"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI TAHUN 1945 adalah
perkara konstiutsi yang menjadi kewenangan mahkamah sebagaimana
dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan
ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah
konstitusi Termasuk Pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang –
Undang Sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi ."
8. Bahwa dengan mengacu kepada seluruh pertimbangan di atas, ketentuan
yang dilakukan pengujian adalah ketentuan suatu norma pasal dalam
Undang-Undang, dengan demikian terhadap hal tersebut MK berwenang
menguji Norma a quo terhadap UUD 1945.
9. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo juga
merupakan perwujudan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of
the constitution sekaligus the protector of constitutional rights. Dalam konteks
ini, pengujian Norma a quo tidak semata-mata menyangkut aspek legal-
formal norma undang-undang, tetapi menyentuh langsung perlindungan hak
konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI TAHUN
1945. Oleh karena itu, MK berwenang dan berkewajiban untuk menilai
konstitusionalitas norma tersebut agar hak-hak konstitusional warga negara
tidak tereduksi oleh norma undang-undang yang bersifat multitafsir dan tidak
memberikan kepastian hukum.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang
harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI TAHUN 1945 kepada MK
sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK “Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
1 Perorangan warga negara Indonesia;
2 Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3 Organisasi kebudayaan publik atau privat; atau
5
4 Lembaga negara.”
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan para Pemohon juga diatur dalam Pasal 4
ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga
negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan
sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Organisasi
kebudayaan betawi publik atau organisasi kebudayaan betawi privat; atau
d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang
mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007,
apabila:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI TAHUN 1945.
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi
4. Bahwa untuk mengukur kualifikasi para Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) PMK
Nomor 7 Tahun 2025, perlu terlebih dahulu ditegaskan Pemohon I adalah
organisasi
kebudayaan
betawi
berbentuk
perkumpulan
bernama
Perkumpulan Pemuda Kaum Betawi (PK Betawi), yang didirikan berdasarkan
akta pendirian perkumpulan Nomor 03 tertanggal 2 Juli 2026 [Bukti P.3] yang
dibuat dihadapan Notaris Fuad Rahman, S.H., M.K.n dan disahkan
berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-0005209.AH.01.07.TAHUN 2026 [Bukti P.4], yang dalam hal ini diwakili
oleh Masykur Isnan sebagai Ketua dan Brahma Aryana sebagai Sekretaris
PK Betawi, seorang Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP
6
[Bukti P.5].
5. Bahwa kepentingan hukum Pemohon I terhadap norma yang dimohonkan
pengujian memiliki hubungan langsung dengan maksud, tujuan, dan kegiatan
perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan
Pemuda Kaum Betawi pada Bab IV “Tujuan, fungsi Dan Usaha-Usaha” [Bukti
P-6].
6. Bahwa lebih lanjut Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Pemuda Kaum Betawi
menyatakan “Pengurus berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian..” dan Pasal
16 ayat (2) huruf a menyatakan “Ketua bersama dengan salah seorang
anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama
pengurus serta mewakili Perkumpulan...” [vide Bukti P-6]. Sesuai dengan
Akta Pendirian Perkumpulan Pemuda Kaum Betawi, Pengurus terdiri dari
Ketua Sdr. Masykur Isnan dan Sekretaris Perkumpulan Sdr. Brahma Aryana
[vide Bukti P-3].
7. Bahwa kedudukan dan kewenangan Pemohon I dalam menjalankan kegiatan
perkumpulan juga dibuktikan dengan dokumentasi organisasi yang
menunjukkan kedudukan Pemohon I sebagai perkumpulan yang bergerak
dalam ruang sosial dan kebudayaan Betawi (Bukti P.7). Dengan demikian,
Pemohon I memiliki kepentingan yang nyata terhadap pengaturan mengenai
tata kelola, keterlibatan, dan representasi lembaga serta masyarakat dalam
pemajuan kebudayaan Betawi di Daerah Khusus Jakarta.
8. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan KTP [Bukti P-8], yang memiliki kapasitas sebagai seniman
dan budayawan Betawi. Kapasitas Pemohon II sebagai seniman dan
budayawan Betawi dibuktikan melalui kontribusi dan keterlibatan dalam
berbagai kegiatan kebudayaan Betawi [Bukti P.9], sedangkan kapasitas
Pemohon III adalah seorang Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan KTP [Bukti P.10] yang berprofesi sebaga sejarawan dengan fokus
kajian kebijakan publik, khususnya di bidang filantropi Islam dan dibuktikan
melalui riwayat hidup dan karya/aktivitas [Bukti P.11].
9. Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan Warga Negara Indonesia
Indonesia yang dibuktikan dengan KTP [Bukti P.12] yang secara aktif terlibat
dalam berbagai kegiatan sosial dan kegiatan kebudayaan Betawi, khususnya
7
kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian, pengembangan, dan pemajuan
kebudayaan Betawi. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa PEMOHON
IV memiliki kepentingan nyata terhadap kebijakan dan tata kelola pemajuan
kebudayaan Betawi di Daerah Khusus Jakarta. Keterlibatan PEMOHON IV
dalam kegiatan kebudayaan Betawi dibuktikan dengan dokumen kegiatan
kebudayaan betawi [Bukti P.13].
HAK-HAK KONSTITUSIONAL
PEMOHON
I YANG
DIRUGIKAN
OLEH
IMPLIKASI PASAL 31 AYAT (1) HURUF b UU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
DAERAH KHUSUS JAKARTA ANTARA LAIN:
Bahwa Pemohon I merupakan organisasi kebudayaan betawi privat berbentuk
perkumpulan, yaitu Perkumpulan Pemuda Kaum Betawi, yang secara aktif
menjalankan kegiatan di bidang kepemudaan, sosial kemasyarakatan, serta
pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan Betawi sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
dibuktikan
dengan
dokumen
pendirian
dan
pengesahan
organisasi
kebudayaan betawi (Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8). Kedudukan tersebut
menempatkan Pemohon I sebagai organisasi yang memiliki kepentingan
langsung terhadap tata kelola pemajuan kebudayaan Betawi di Daerah Khusus
Jakarta. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 31 ayat (1) huruf b UU Nomor 2
Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, khususnya sepanjang frasa
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi”, memiliki hubungan langsung dengan
kepentingan hukum dan konstitusional Pemohon I dalam menjalankan tujuan
serta kegiatan perkumpulan.
Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan tersebut
memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengakui dan
menghormati keberadaan, identitas, nilai, serta hak-hak tradisional yang
hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Betawi, pengakuan
dan penghormatan tersebut memiliki keterkaitan dengan keberadaan
organisasi masyarakat yang secara nyata menjalankan kegiatan pelestarian
dan pemajuan kebudayaan Betawi.
8
Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya.” Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi
masyarakat untuk membentuk dan menggunakan wadah bersama dalam
memperjuangkan kepentingannya secara kolektif.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Jaminan tersebut menghendaki adanya norma yang jelas, objektif, dan
dapat diprediksi dalam mengatur kedudukan serta hak setiap pihak yang
terlibat dalam suatu bidang yang diatur oleh negara. Dalam hal ini, frasa
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi” dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b UU
DKJ tidak memberikan parameter yang jelas mengenai siapa yang dapat
dikategorikan sebagai lembaga adat dan kebudayaan Betawi, bagaimana
legitimasi dan keterwakilannya ditentukan, serta berdasarkan mekanisme
apa pelibatan tersebut dilakukan.
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I YANG BERSIFAT SPESIFIK,
AKTUAL, DAN POTENSIAL
10. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I bersifat spesifik
(khusus) karena Pemohon I merupakan organisasi kebudayaan Betawi
berbentuk badan hukum privat, yaitu Perkumpulan Pemuda Kaum Betawi,
yang berdasarkan maksud, tujuan, dan kegiatan perkumpulannya secara
aktif bergerak dalam bidang kepemudaan, sosial kemasyarakatan, serta
pelestarian,
pengembangan,
dan
pemajuan
kebudayaan
Betawi.
Kedudukan tersebut menempatkan Pemohon I pada posisi yang memiliki
kepentingan langsung terhadap pengaturan mengenai pelibatan lembaga
adat dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan di Daerah
Khusus Jakarta.
11. Bahwa sifat spesifik kerugian Pemohon I juga terletak pada adanya
kepentingan langsung untuk menjalankan maksud, tujuan, dan kegiatan
perkumpulan dalam bidang pemajuan kebudayaan Betawi. Namun, Norma
a quo menggunakan frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tanpa
memberikan kejelasan mengenai pengertian, kriteria, legitimasi, dan
9
keterwakilan lembaga yang dimaksud. Kekaburan tersebut semakin
diperparah karena istilah “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tidak
terlebih dahulu dijelaskan dalam Ketentuan Umum UU DKJ, sehingga
Pemohon I tidak memperoleh kepastian mengenai konstruksi kelembagaan
yang dimaksud oleh Norma a quo.
12. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I bersifat aktual karena
keberlakuan Norma a quo telah menimbulkan ketidakpastian mengenai
kedudukan dan ruang partisipasi Pemohon I sebagai badan hukum privat
yang memiliki tujuan dan kegiatan dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
Ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud sebagai “lembaga adat dan
kebudayaan Betawi”, yang semakin diperkuat oleh tidak adanya penjelasan
dalam Ketentuan Umum UU DKJ, menyebabkan Pemohon I tidak
memperoleh kepastian mengenai dasar dan ukuran yang digunakan dalam
menentukan pihak yang dapat dilibatkan dalam pemajuan kebudayaan
Betawi.
13. Bahwa kerugian aktual tersebut semakin nyata karena Norma a quo tidak
menentukan ukuran yang dapat digunakan untuk membedakan lembaga
atau organisasi yang memiliki legitimasi dan keterwakilan dengan lembaga
atau organisasi yang tidak memiliki legitimasi tersebut. Keadaan demikian
menyebabkan Pemohon I berada dalam keadaan hukum yang tidak pasti
mengenai apakah organisasi yang memiliki tujuan dan kegiatan nyata dalam
pemajuan kebudayaan Betawi akan memperoleh ruang partisipasi
berdasarkan ukuran yang objektif dan setara.
14. Bahwa selain kerugian aktual, Pemohon I juga mengalami kerugian yang
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi selama Norma a quo tetap berlaku tanpa memberikan parameter
yang jelas mengenai lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Pemohon I
berpotensi tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi
dalam program, kebijakan, forum konsultasi, kerja sama, maupun bentuk
pelibatan lainnya dalam pemajuan kebudayaan Betawi yang berkaitan
dengan tujuan dan kegiatan perkumpulan.
15. Bahwa potensi kerugian tersebut bukan merupakan kekhawatiran yang
bersifat abstrak, melainkan merupakan konsekuensi logis dari kekaburan
Norma a quo yang tidak memberikan parameter mengenai subjek,
10
legitimasi, dan keterwakilan lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Dalam
keadaan demikian, penentuan pihak yang dilibatkan berpotensi bergantung
pada penilaian yang subjektif dan tidak seragam, sehingga membuka
kemungkinan organisasi yang memiliki tujuan dan kegiatan nyata dalam
pemajuan kebudayaan Betawi, termasuk Pemohon I, tidak memperoleh
ruang partisipasi yang semestinya.
16. Bahwa keadaan tersebut pada akhirnya berpotensi menghambat Pemohon
I dalam menjalankan maksud, tujuan, dan kegiatan perkumpulan
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, khususnya kegiatan yang
berkaitan dengan pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan
Betawi, karena ruang partisipasi dalam kebijakan pemajuan kebudayaan
ditentukan berdasarkan Norma a quo yang tidak memberikan ukuran
objektif mengenai keterwakilan dan legitimasi.
17. Bahwa dengan demikian, kerugian Pemohon I berkaitan secara langsung
dengan kedudukan dan fungsi Pemohon I sebagai badan hukum privat yang
memiliki tujuan serta kegiatan dalam bidang pemajuan kebudayaan Betawi.
Kekaburan Norma a quo, yang semakin diperparah oleh tidak adanya
definisi dan konstruksi mengenai “lembaga adat dan kebudayaan Betawi”
dalam Ketentuan Umum UU DKJ, secara langsung memengaruhi kepastian
kedudukan dan ruang partisipasi Pemohon I dalam menjalankan fungsi dan
tujuan perkumpulannya.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kerugian konstitusional Pemohon I
dapat dibedakan secara jelas, yaitu bersifat spesifik karena Pemohon I
merupakan badan hukum privat yang memiliki tujuan dan kegiatan nyata
dalam bidang kepemudaan serta pemajuan kebudayaan Betawi; bersifat
aktual karena Norma a quo yang kabur dan tidak dijelaskan dalam
Ketentuan Umum UU DKJ telah menimbulkan ketidakpastian mengenai
kedudukan dan ruang partisipasi Pemohon I; dan bersifat potensial karena
kekaburan tersebut dapat menyebabkan Pemohon I tidak memperoleh
kesempatan yang objektif dan setara untuk terlibat dalam kebijakan,
program, forum, dan bentuk pelibatan lainnya dalam pemajuan kebudayaan
Betawi.
11
HUBUNGAN
SEBAB-AKIBAT
(CAUSAL
VERBAND)
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON I
19. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang nyata antara
keberlakuan Pasal 31 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Daerah Khusus Jakarta, khususnya sepanjang frasa “lembaga adat dan
kebudayaan Betawi”, dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh
Pemohon I sebagai organisasi kebudayaan Betawi berbentuk badan hukum
privat. Norma a quo secara langsung menjadi dasar hukum pelibatan
lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan,
namun tidak memberikan parameter yang jelas mengenai pengertian,
kriteria, legitimasi, keterwakilan, maupun mekanisme penentuan lembaga
yang dimaksud.
20. Bahwa kekaburan Norma a quo tersebut semakin diperparah karena frasa
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tidak terlebih dahulu dijelaskan atau
diberikan batasan dalam Ketentuan Umum UU DKJ, sehingga tidak terdapat
pijakan normatif yang memadai untuk memahami cakupan, kedudukan,
serta
karakter
kelembagaan
yang
dimaksud.
Keadaan
tersebut
menyebabkan norma yang menjadi dasar pelibatan tersebut tidak memiliki
ukuran yang cukup jelas untuk menentukan pihak yang secara sah dan
objektif dapat diposisikan sebagai lembaga adat dan kebudayaan Betawi.
21. Bahwa akibat dari keadaan tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai
organisasi atau lembaga mana yang memiliki legitimasi dan keterwakilan
untuk dilibatkan dalam pemajuan kebudayaan Betawi. Ketidakpastian
tersebut secara langsung berkaitan dengan Pemohon I sebagai organisasi
kebudayaan Betawi privat yang berdasarkan maksud, tujuan, dan kegiatan
perkumpulannya secara nyata bergerak dalam bidang kepemudaan, sosial
kemasyarakatan, serta pelestarian, pengembangan, dan pemajuan
kebudayaan Betawi.
22. Bahwa ketika norma a quo tidak memberikan kriteria dan parameter yang
objektif mengenai lembaga adat dan kebudayaan Betawi, Pemohon I tidak
memperoleh kepastian mengenai kedudukan dan ruang keterlibatan
organisasinya dalam pemajuan kebudayaan Betawi. Dengan demikian,
kerugian konstitusional Pemohon I bukan semata-mata timbul akibat
pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Daerah, melainkan bersumber dari
12
konstruksi norma dalam undang-undang yang sejak awal tidak memberikan
kejelasan mengenai subjek kelembagaan yang dapat dilibatkan.
23. Bahwa terhadap hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945, hubungan sebab-akibat tersebut terlihat dari tidak
adanya jaminan normatif bahwa pelibatan lembaga adat dan kebudayaan
Betawi didasarkan pada legitimasi dan keterwakilan yang tumbuh serta
diakui dalam masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap
kepentingan Pemohon I sebagai organisasi yang secara nyata menjalankan
kegiatan pemajuan kebudayaan Betawi untuk memperoleh pengakuan dan
ruang keterlibatan berdasarkan ukuran yang objektif.
24. Bahwa terhadap hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945, hubungan sebab-akibat tersebut timbul karena
Pemohon I menggunakan bentuk perkumpulan sebagai wadah untuk
menjalankan tujuan dan kepentingannya secara kolektif, termasuk dalam
bidang pemajuan kebudayaan Betawi. Namun, kekaburan Norma a quo
mengenai lembaga yang dapat dilibatkan menyebabkan ruang partisipasi
Pemohon I tidak memiliki kepastian normatif dan berpotensi bergantung
pada penentuan yang tidak memiliki parameter keterwakilan yang jelas.
25. Bahwa terhadap hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, hubungan sebab-akibat tersebut timbul karena tidak
adanya kejelasan mengenai pengertian dan batasan “lembaga adat dan
kebudayaan Betawi”, yang semakin diperparah dengan tidak adanya
penjelasan dalam Ketentuan Umum UU DKJ. Keadaan tersebut
menyebabkan Pemohon I tidak dapat mengetahui secara pasti kriteria,
legitimasi, serta mekanisme keterwakilan yang menjadi dasar penentuan
pihak yang akan dilibatkan dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
26. Bahwa rangkaian hubungan sebab-akibat tersebut dapat dijelaskan secara
sistematis, yaitu: kekaburan frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi”
tidak adanya penjelasan dan batasan dalam Ketentuan Umum yang
kemudian
menyebabkan
tidak
adanya
parameter
legitimasi
dan
keterwakilan yang objektif ketidakpastian mengenai pihak yang dapat
dilibatkan ketidakpastian kedudukan dan ruang partisipasi Pemohon I
terganggunya kepentingan Pemohon I dalam menjalankan tujuan dan
kegiatan pemajuan kebudayaan Betawi timbulnya kerugian konstitusional
13
Pemohon I.
27. Bahwa oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband)
yang nyata, langsung, dan rasional antara keberlakuan Norma a quo
dengan kerugian konstitusional Pemohon I. Sumber kerugian tersebut
terletak pada konstruksi norma yang kabur dan tidak memberikan parameter
yang memadai mengenai lembaga adat dan kebudayaan Betawi, yang
diperparah dengan tidak dijelaskannya frasa tersebut dalam Ketentuan
Umum UU DKJ. Dengan diperjelasnya Norma a quo melalui penentuan
kriteria, legitimasi, dan mekanisme keterwakilan yang objektif, maka sumber
kerugian konstitusional Pemohon I dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya
tidak lagi terjadi.
HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON II DAN PEMOHON III dan PEMOHON
IV YANG DIRUGIKAN OLEH IMPLIKASI PASAL 31 AYAT (1) HURUF b UU
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DAERAH KHUSUS JAKARTA ANTARA
LAIN:
Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kapasitas
sebagai seniman dan budayawan Betawi, sedangkan Pemohon III seorang
sejarawan dengan fokus kajian kebijakan publik, khususnya di bidang filantropi
Islam, yang secara aktif memiliki perhatian, keterlibatan, dan kepedulian terhadap
pelestarian, pengembangan, serta pemajuan kebudayaan Betawi. Kapasitas
tersebut dibuktikan dengan dokumen identitas, riwayat kegiatan, karya, dan/atau
dokumen pendukung lainnya. Kedudukan Pemohon II sebagai seniman dan
budayawan Betawi menunjukkan adanya hubungan langsung dengan
keberadaan dan perkembangan kebudayaan Betawi, sedangkan kapasitasnya
Pemohon III sebagai sejarawan dan pengkaji kebijakan publik menunjukkan
adanya kepentingan akademik dan keilmuan terhadap bagaimana negara
membentuk dan melaksanakan kebijakan pemajuan kebudayaan. Dengan
demikian, Pemohon II dan Pemohon III memiliki hubungan yang nyata dan
langsung dengan objek pengaturan Norma a quo, khususnya mengenai pelibatan
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi”, serta memiliki kepentingan
konstitusional terhadap adanya pengaturan yang jelas, objektif, dan menjamin
keterwakilan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
14
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan tersebut
merupakan dasar konstitusional bagi negara untuk mengakui dan
menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta identitas, nilai,
dan hak-hak tradisional yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks
masyarakat Betawi, pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan
kebudayaan sebagai objek yang dilestarikan, tetapi juga dengan
masyarakat, pelaku budaya, dan unsur yang memiliki pengetahuan serta
legitimasi sosial-kultural dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan
tersebut. Namun, norma a quo tidak memberikan kriteria yang jelas
mengenai siapa yang dapat merepresentasikan lembaga adat dan
kebudayaan Betawi serta bagaimana legitimasi dan keterwakilan tersebut
ditentukan. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi terhadap Pemohon II dan
Pemohon III sebagai seniman dan budayawan Betawi yang memiliki
keterlibatan langsung dalam kebudayaan, sekaligus sebagai sejarawan
yang memiliki perhatian terhadap kebijakan publik, karena tidak terdapat
kepastian mengenai bagaimana kapasitas, pengetahuan, dan keterlibatan
sosial-kultural
tersebut
memperoleh
pengakuan
dalam
pemajuan
kebudayaan Betawi.
Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya.” Hak tersebut memberikan jaminan kepada Pemohon II dan
Pemohon III untuk berpartisipasi dan memperjuangkan kepentingan
kebudayaan secara kolektif, baik melalui kapasitasnya sebagai seniman
dan budayawan Betawi maupun melalui kapasitas keilmuannya sebagai
sejarawan dan pengkaji kebijakan publik. Namun, Norma a quo tidak
memberikan ukuran yang jelas mengenai lembaga yang dapat dilibatkan
serta tidak menjamin adanya keterwakilan yang bersumber dari legitimasi
sosial-kultural masyarakat Betawi. Ketidakjelasan tersebut berpotensi
membatasi ruang Pemohon II dan Pemohon III untuk menggunakan
pengetahuan, pengalaman, dan kapasitasnya dalam memperjuangkan
serta memajukan kebudayaan Betawi secara kolektif. Dengan demikian,
15
keberlakuan Norma a quo berimplikasi terhadap hak konstitusional
Pemohon
II
dan
Pemohon
III
untuk
memajukan
dirinya
dan
memperjuangkan kepentingannya secara kolektif sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Jaminan tersebut menghendaki adanya norma yang jelas, objektif, dan
dapat diprediksi mengenai kedudukan serta kesempatan setiap warga
negara dalam bidang yang diatur oleh negara. Namun, frasa “lembaga adat
dan kebudayaan Betawi” dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b UU DKJ tidak
memberikan ukuran yang jelas mengenai kriteria, legitimasi, keterwakilan,
maupun mekanisme penentuan lembaga yang dimaksud, yang semakin
diperparah karena istilah tersebut tidak terlebih dahulu dijelaskan dalam
Ketentuan Umum UU DKJ. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan Pemohon
II dan Pemohon III tidak memperoleh kepastian mengenai bagaimana
kapasitas, pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatannya sebagai
seniman, budayawan, dan sejarawan akan memperoleh ruang yang objektif
dalam proses pemajuan kebudayaan Betawi. Keadaan tersebut juga
membuka kemungkinan adanya perlakuan yang berbeda terhadap unsur
masyarakat yang memiliki kapasitas dan keterlibatan dalam kebudayaan
Betawi tanpa dasar kriteria yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, keberlakuan Norma a quo berimplikasi terhadap hak
konstitusional Pemohon II dan Pemohon III atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II DAN PEMOHON III YANG
BERSIFAT SPESIFIK, AKTUAL, DAN POTENSIAL
28. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II dan Pemohon
III bersifat spesifik (khusus) karena Pemohon II dan Pemohon III memiliki
kedudukan dan kapasitas sebagai tokoh dan/atau budayawan Betawi serta
sejarawan yang secara aktif berkecimpung dalam bidang pendidikan, seni,
sejarah, dan kebudayaan. Salah satu Pemohon II merupakan dosen pada
16
Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Jurusan Teater, penulis buku, sutradara
komedi Betawi, narasumber, serta pelaku seni, sedangkan Pemohon III
merupakan sejarawan dengan fokus kajian kebijakan publik, khususnya di
bidang filantropi Islam. Kedudukan dan aktivitas tersebut menunjukkan
adanya hubungan nyata dan langsung antara Pemohon II dan Pemohon III
dengan
pelestarian,
pengembangan,
pengkajian,
dan
pemajuan
kebudayaan, termasuk kebudayaan Betawi.
29. Bahwa sifat spesifik tersebut semakin nyata karena Pemohon II dan
Pemohon III tidak hanya berkedudukan sebagai warga negara yang
menikmati
kebudayaan,
tetapi
merupakan
pihak
yang
memiliki
pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan aktif dalam ruang pendidikan,
seni, sejarah, penelitian, serta kehidupan sosial-kultural masyarakat.
Kapasitas tersebut memberikan kepentingan khusus terhadap bagaimana
kebudayaan Betawi dipahami, direpresentasikan, dikembangkan, dan
diwariskan kepada masyarakat dan generasi berikutnya.
30. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II dan Pemohon III bersifat aktual
karena Norma a quo telah berlaku dan menimbulkan ketidakpastian
mengenai siapa yang dimaksud sebagai “lembaga adat dan kebudayaan
Betawi”, bagaimana legitimasi lembaga tersebut diperoleh, serta bagaimana
keterwakilannya ditentukan. Kekaburan tersebut semakin diperparah
karena frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tidak diberikan
batasan atau penjelasan dalam Ketentuan Umum UU DKJ, sehingga tidak
tersedia ukuran normatif yang jelas mengenai pihak yang dapat
merepresentasikan adat dan kebudayaan Betawi.
31. Bahwa keadaan tersebut secara nyata memengaruhi kepentingan
Pemohon II dan Pemohon III karena tidak terdapat kepastian apakah
pengetahuan, pengalaman, kapasitas, dan keterlibatan Pemohon II dan
Pemohon III sebagai seniman, budayawan, akademisi, maupun sejarawan
akan memperoleh ruang partisipasi dalam proses pemajuan kebudayaan
Betawi. Dengan demikian, kerugian aktual Pemohon II dan Pemohon III
tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk kelembagaan, melainkan
dengan ketidakpastian mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk
merepresentasikan dan menentukan arah pemajuan kebudayaan Betawi.
32. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II dan Pemohon III juga bersifat
17
potensial karena selama frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tetap
berlaku tanpa kriteria mengenai legitimasi, keterwakilan, dan mekanisme
penentuannya, terdapat kemungkinan bahwa lembaga yang dilibatkan
dalam
pemajuan
kebudayaan
Betawi
tidak
merepresentasikan
keberagaman pengetahuan, pengalaman, serta unsur masyarakat yang
hidup dan berkembang dalam kebudayaan Betawi.
33. Bahwa potensi kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan terjadi karena tidak adanya parameter normatif yang menentukan
bagaimana legitimasi sosial-kultural, kapasitas keilmuan, pengalaman, dan
keterlibatan pelaku kebudayaan dapat dipertimbangkan dalam menentukan
keterwakilan lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Keadaan tersebut
membuka ruang bagi penentuan representasi berdasarkan ukuran yang
tidak objektif, sehingga Pemohon II dan Pemohon III berpotensi tidak
memperoleh ruang partisipasi yang proporsional dalam kebijakan dan
program pemajuan kebudayaan Betawi.
34. Bahwa
potensi
kerugian
tersebut
juga
dapat
mengakibatkan
terpinggirkannya pengetahuan dan pengalaman yang berkembang melalui
pendidikan, seni, penelitian, sejarah, serta aktivitas kebudayaan lainnya
yang selama ini menjadi bagian dari keterlibatan Pemohon II dan Pemohon
III. Apabila representasi kebudayaan Betawi ditentukan tanpa parameter
legitimasi dan keterwakilan yang jelas, maka kontribusi Pemohon II dan
Pemohon III sebagai bagian dari ekosistem akademik dan pelaku
kebudayaan berpotensi tidak terakomodasi secara memadai dalam proses
pemajuan kebudayaan Betawi.
35. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon II dan Pemohon
III memiliki karakter yang berbeda dari kerugian warga negara secara umum
karena berkaitan langsung dengan kapasitas dan keterlibatan Pemohon II
dan Pemohon III sebagai seniman, budayawan, akademisi, dan sejarawan
yang memiliki hubungan nyata dengan pendidikan, penelitian, sejarah, serta
pemajuan kebudayaan. Ketidakjelasan Norma a quo secara langsung
memengaruhi kepastian mengenai ruang pengakuan dan partisipasi
Pemohon II dan Pemohon III dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kerugian konstitusional Pemohon II
dan Pemohon III dapat dibedakan secara jelas, yaitu bersifat spesifik karena
18
berkaitan langsung dengan kedudukan dan aktivitas Pemohon II dan
Pemohon III sebagai seniman, budayawan, akademisi, dan sejarawan;
bersifat aktual karena keberlakuan Norma a quo telah menimbulkan
ketidakpastian mengenai pengertian, legitimasi, dan keterwakilan “lembaga
adat dan kebudayaan Betawi”; serta bersifat potensial karena ketidakjelasan
tersebut berpotensi mengakibatkan tidak terakomodasinya kapasitas,
pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan Pemohon II dan Pemohon III
dalam ruang partisipasi pemajuan kebudayaan Betawi.
HUBUNGAN
SEBAB-AKIBAT
(CAUSAL
VERBAND)
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON II DAN PEMOHON III
37. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang nyata antara
keberlakuan Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024
tentang Daerah Khusus Jakarta, khususnya sepanjang frasa “lembaga adat
dan kebudayaan Betawi”, dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh
Pemohon II dan Pemohon III sebagai perorangan Warga Negara Indonesia
yang memiliki kapasitas sebagai seniman, budayawan, akademisi, dan
sejarawan. Norma a quo secara langsung mengatur pelibatan lembaga adat
dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan, namun tidak
memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian, legitimasi,
keterwakilan, dan mekanisme penentuan lembaga yang dimaksud.
Kekaburan tersebut semakin diperparah karena frasa “lembaga adat dan
kebudayaan Betawi” tidak dijelaskan dalam Ketentuan Umum UU DKJ,
sehingga makna dan cakupan lembaga yang dimaksud tidak memiliki
pijakan normatif yang memadai.
38. Bahwa ketidakjelasan Norma a quo tersebut secara langsung berpengaruh
terhadap kepentingan Pemohon II dan Pemohon III karena kapasitas,
pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan Pemohon II dan Pemohon III
dalam bidang seni, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah berkaitan dengan
pemajuan kebudayaan Betawi. Ketika undang-undang tidak menentukan
secara jelas lembaga yang dimaksud dan dasar keterwakilannya, Pemohon
II dan Pemohon III tidak memperoleh kepastian mengenai bagaimana
kapasitas dan perannya sebagai bagian dari unsur masyarakat yang
memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam kebudayaan Betawi dapat
memperoleh pengakuan dan ruang keterlibatan dalam pemajuan
19
kebudayaan.
39. Bahwa terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan
sebab-akibat tersebut timbul karena pengakuan dan penghormatan
terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya berkaitan
dengan keberadaan unsur masyarakat yang memiliki hubungan nyata
dengan adat, tradisi, dan kebudayaan yang hidup di masyarakat. Namun,
Norma a quo tidak memberikan parameter mengenai lembaga yang dapat
merepresentasikan adat dan kebudayaan Betawi, bahkan tidak memberikan
definisi awal dalam Ketentuan Umum. Akibatnya, Pemohon II dan Pemohon
III tidak memperoleh kepastian mengenai bagaimana pengetahuan,
pengalaman, dan keterlibatannya dalam kehidupan kebudayaan Betawi
dapat memperoleh pengakuan dalam proses pemajuan kebudayaan.
40. Bahwa terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan
sebab-akibat tersebut terlihat dari tidak adanya kepastian mengenai ruang
bagi Pemohon II dan Pemohon III untuk menggunakan kapasitas dan
pengalamannya dalam memperjuangkan pemajuan kebudayaan Betawi
secara kolektif. Kekaburan Norma a quo mengenai lembaga adat dan
kebudayaan Betawi, yang semakin diperparah dengan tidak adanya
penjelasan dalam Ketentuan Umum, menyebabkan ruang partisipasi
tersebut tidak memiliki dasar dan ukuran yang jelas, sehingga kemampuan
Pemohon II dan Pemohon III untuk berpartisipasi dalam pemajuan
kebudayaan Betawi menjadi tidak memperoleh kepastian normatif.
41. Bahwa terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hubungan
sebab-akibat tersebut timbul karena Pemohon II dan Pemohon III tidak
memperoleh kepastian hukum mengenai siapa yang dimaksud sebagai
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi”, bagaimana legitimasi dan
keterwakilannya ditentukan, serta siapa yang berwenang menentukannya.
Ketiadaan definisi dalam Ketentuan Umum semakin memperluas ruang
penafsiran terhadap Norma a quo, sehingga kedudukan dan kesempatan
Pemohon II dan Pemohon III untuk memperoleh pengakuan serta
berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan Betawi tidak didasarkan pada
ukuran yang objektif dan dapat diprediksi.
42. Bahwa rangkaian hubungan sebab-akibat tersebut dapat dijelaskan secara
sistematis, yaitu kekaburan frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi”
20
tidak adanya definisi dan batasan dalam Ketentuan Umum tidak adanya
kepastian mengenai bentuk, legitimasi, dan keterwakilan lembaga yang
dimaksud tidak adanya kepastian mengenai ruang pengakuan dan
partisipasi Pemohon II dan Pemohon III timbulnya kerugian terhadap hak
konstitusional Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana dijamin dalam
Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
43. Bahwa sumber kerugian konstitusional Pemohon II dan Pemohon III dengan
demikian bukan semata-mata berasal dari pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah, melainkan bersumber sejak tingkat undang-undang,
yaitu dari konstruksi Norma a quo yang tidak memberikan batasan yang
memadai mengenai lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Selama
kekaburan tersebut tetap dipertahankan, tetap terbuka ruang bagi
penentuan lembaga dan keterwakilan berdasarkan ukuran yang tidak
seragam, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pengakuan dan ruang
partisipasi Pemohon II dan Pemohon III sebagai bagian dari unsur
masyarakat yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan pengalaman dalam
bidang seni, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah.
44. Bahwa hubungan sebab-akibat tersebut bukan merupakan hubungan yang
bersifat hipotetis, melainkan merupakan konsekuensi logis dari konstruksi
norma a quo yang tidak memberikan parameter yang cukup untuk
menentukan lembaga yang dimaksud secara objektif. Ketidakjelasan
tersebut secara langsung menempatkan Pemohon II dan Pemohon III dalam
keadaan hukum yang tidak pasti mengenai apakah kapasitas, pengetahuan,
pengalaman, dan keterlibatannya akan memperoleh ruang pengakuan dan
partisipasi dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
45. Bahwa oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband)
yang nyata, langsung, dan rasional antara keberlakuan Norma a quo
dengan kerugian konstitusional Pemohon II dan Pemohon III. Apabila
Norma a quo diperbaiki dengan memberikan batasan yang jelas mengenai
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi”, disertai kriteria legitimasi sosial-
kultural, keterwakilan masyarakat Betawi, dan mekanisme pelibatan yang
objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka sumber
ketidakpastian yang dialami Pemohon II dan Pemohon III dapat dihilangkan
21
atau setidak-tidaknya diminimalisasi, sehingga Pemohon II dan Pemohon III
memperoleh kepastian mengenai pengakuan dan ruang partisipasinya
dalam pemajuan kebudayaan Betawi sebagaimana dijamin dalam Pasal
18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON IV YANG DIRUGIKAN OLEH
IMPLIKASI PASAL 31 AYAT (1) HURUF b UU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
DAERAH KHUSUS JAKARTA
Bahwa Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang secara aktif terlibat
dalam berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan Betawi, khususnya kegiatan
yang berkaitan dengan pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan
Betawi. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya hubungan dan kepentingan
yang nyata dengan keberlangsungan kebudayaan Betawi serta kebijakan
pemerintah mengenai pemajuan kebudayaan Betawi. Dengan demikian,
Pemohon IV tidak hanya berkedudukan sebagai warga negara secara umum,
tetapi memiliki keterlibatan konkret dalam kegiatan kebudayaan Betawi yang
menyebabkan keberadaan mengenai pelibatan “lembaga adat dan kebudayaan
Betawi” memiliki hubungan langsung dengan kepentingan untuk memperoleh
ruang partisipasi dan keterwakilan dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan tersebut
memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengakui dan
menghormati keberadaan, nilai, serta praktik sosial dan kebudayaan yang
hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Betawi, pengakuan dan
penghormatan tersebut semestinya memberikan ruang terhadap masyarakat
dan pelaku kebudayaan yang secara nyata menjalankan, menjaga, dan
mengembangkan kebudayaan Betawi. Pemohon IV sebagai warga negara
yang secara aktif terlibat dalam kegiatan kebudayaan Betawi memiliki
kepentingan
langsung
terhadap
keberlangsungan
dan
pemajuan
kebudayaan tersebut. Namun, Norma a quo tidak memberikan kriteria yang
jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan “lembaga adat dan kebudayaan
22
Betawi”, termasuk mengenai sumber legitimasi, keterwakilan, dan hubungan
lembaga
tersebut
dengan
masyarakat
yang
direpresentasikannya.
Ketidakjelasan tersebut berpotensi menyebabkan representasi kebudayaan
Betawi ditentukan tanpa memperhatikan legitimasi yang tumbuh dari
masyarakat dan pelaku kebudayaan Betawi, sehingga berimplikasi terhadap
kepentingan konstitusional Pemohon IV untuk memperoleh pengakuan dan
ruang partisipasi dalam pemajuan kebudayaan Betawi sebagaimana dijamin
dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap
orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Hak
tersebut memberikan jaminan kepada Pemohon IV untuk berpartisipasi dan
memperjuangkan kepentingan kebudayaan secara kolektif sebagai warga
negara yang secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kebudayaan
Betawi. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk nyata dari partisipasi
Pemohon IV dalam menjaga, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan
Betawi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, Norma a quo
tidak memberikan mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa
masyarakat dan pelaku kebudayaan yang secara aktif menjalankan dan
melestarikan kebudayaan Betawi memperoleh ruang partisipasi yang
proporsional dalam pemajuan kebudayaan Betawi. Ketidakjelasan tersebut
berpotensi membatasi ruang Pemohon IV untuk menyampaikan aspirasi dan
memperjuangkan kepentingan kebudayaan Betawi secara kolektif. Dengan
demikian, keberlakuan Norma a quo berimplikasi terhadap hak konstitusional
Pemohon IV untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan kepentingannya
secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Jaminan tersebut
memberikan hak kepada Pemohon IV untuk memperoleh kepastian
mengenai kedudukan dan ruang partisipasinya sebagai warga negara yang
aktif dalam kegiatan kebudayaan Betawi. Namun, frasa “lembaga adat dan
kebudayaan Betawi” dalam Norma a quo tidak memberikan ukuran yang jelas
23
mengenai kriteria lembaga yang dimaksud, sumber legitimasi, mekanisme
keterwakilan, maupun bagaimana hubungan lembaga tersebut dengan
masyarakat dan pelaku kebudayaan Betawi yang direpresentasikannya.
Ketidakjelasan tersebut menyebabkan Pemohon IV tidak memperoleh
kepastian hukum mengenai bagaimana aspirasi dan keterlibatannya sebagai
bagian dari masyarakat yang aktif dalam kegiatan kebudayaan Betawi dapat
disalurkan dan diakomodasi dalam kebijakan pemajuan kebudayaan Betawi.
Keadaan tersebut juga membuka kemungkinan adanya perlakuan yang
berbeda terhadap masyarakat dan pelaku kebudayaan Betawi berdasarkan
ukuran keterwakilan yang tidak objektif dan tidak dapat diprediksi. Dengan
demikian, keberlakuan Norma a quo berimplikasi terhadap hak konstitusional
Pemohon IV atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON IV YANG BERSIFAT SPESIFIK,
AKTUAL, DAN POTENSIAL
46. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon IV bersifat spesifik (khusus)
karena Pemohon IV merupakan Warga Negara Indonesia yang secara aktif
terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan Betawi.
Keterlibatan tersebut menempatkan Pemohon IV pada posisi yang memiliki
kepentingan langsung terhadap keberadaan dan pelaksanaan kebijakan
pemajuan kebudayaan Betawi.
47. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon IV bersifat aktual karena
keberlakuan Norma a quo, khususnya frasa “lembaga adat dan kebudayaan
Betawi”, menimbulkan kekaburan mengenai apa yang dimaksud dengan
lembaga tersebut. Kekaburan tersebut semakin diperparah karena Norma a
quo tidak diberikan penjelasan atau batasan dalam Ketentuan Umum UU
DKJ, sehingga Pemohon IV tidak memperoleh kepastian mengenai cakupan
dan kedudukan lembaga yang dimaksud dalam pemajuan kebudayaan
Betawi.
48. Bahwa ketidakjelasan norma a quo tersebut secara nyata berpengaruh
terhadap Pemohon IV sebagai warga negara yang aktif dalam kegiatan
kebudayaan Betawi, karena tidak terdapat kepastian mengenai bagaimana
masyarakat dan pelaku kebudayaan Betawi ditempatkan dalam konstruksi
24
pelibatan yang dimaksud oleh undang-undang. Dengan demikian, kerugian
aktual Pemohon IV bersumber dari kekaburan norma pada tingkat undang-
undang, bukan semata-mata dari pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah
Daerah.
49. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon IV bersifat potensial karena
selama kekaburan Norma a quo tetap dipertahankan, terdapat kemungkinan
timbulnya perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang dimaksud dan
pihak yang dapat dilibatkan dalam pemajuan kebudayaan Betawi. Keadaan
tersebut berpotensi memengaruhi ruang partisipasi Pemohon IV sebagai
warga negara yang secara aktif terlibat dalam kegiatan kebudayaan Betawi.
50. Bahwa potensi kerugian tersebut bukan merupakan kekhawatiran yang
abstrak, melainkan merupakan konsekuensi yang wajar dari norma yang
tidak memberikan kejelasan mengenai objek yang diaturnya. Terlebih lagi,
tidak adanya penjelasan dalam Ketentuan Umum menyebabkan Norma a
quo tidak memiliki batasan konseptual yang memadai untuk menjadi dasar
dalam menentukan ruang pelibatan masyarakat dalam pemajuan
kebudayaan Betawi.
51. Bahwa selama Norma a quo tidak memberikan batasan yang jelas dan tidak
terdapat penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Ketentuan Umum,
maka potensi ketidakpastian dalam pelaksanaannya akan tetap ada. Hal
tersebut berpotensi menyebabkan masyarakat dan pelaku kebudayaan
Betawi, termasuk Pemohon IV, tidak memperoleh kepastian mengenai
ruang partisipasinya dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
52. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon IV dapat
dibedakan secara jelas, yaitu bersifat spesifik karena Pemohon IV
merupakan Warga Negara Indonesia yang secara aktif terlibat dalam
kegiatan kebudayaan Betawi; bersifat aktual karena Norma a quo telah
menimbulkan kekaburan mengenai “lembaga adat dan kebudayaan
Betawi”, yang semakin diperparah karena tidak dijelaskan dalam Ketentuan
Umum UU DKJ; dan bersifat potensial karena kekaburan tersebut dapat
menimbulkan ketidakpastian mengenai pelibatan dan ruang partisipasi
Pemohon IV dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
25
HUBUNGAN
SEBAB-AKIBAT
(CAUSAL
VERBAND)
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON IV
53. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang nyata antara
keberlakuan Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024
tentang Daerah Khusus Jakarta, khususnya sepanjang frasa “lembaga adat
dan kebudayaan Betawi”, dengan kerugian konstitusional Pemohon IV
sebagai Warga Negara Indonesia yang secara aktif terlibat dalam berbagai
kegiatan sosial dan kebudayaan Betawi. Norma a quo secara langsung
menjadi dasar hukum pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi
dalam pemajuan kebudayaan, namun tidak memberikan kejelasan
mengenai pengertian, kedudukan, legitimasi, dan keterwakilan lembaga
yang dimaksud.
54. Bahwa kekaburan Norma a quo tersebut semakin diperparah karena frasa
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tidak dijelaskan dalam Ketentuan
Umum UU DKJ. Keadaan tersebut menyebabkan tidak terdapat pijakan
normatif yang memadai untuk memahami batasan dan cakupan lembaga
yang dimaksud, sehingga membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam
menentukan pihak yang dianggap memiliki kedudukan dan legitimasi untuk
dilibatkan dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
55. Bahwa dalam praktiknya, telah dilakukan pengukuhan Dewan Adat dan
Kebudayaan Betawi oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta sebagai bagian
dari penataan kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi. Namun, tindakan
administratif tersebut tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan
konstitusional yang bersumber dari Norma a quo. Sebaliknya, tanpa adanya
konstruksi normatif yang jelas dalam undang-undang mengenai apa yang
dimaksud dengan “lembaga adat dan kebudayaan Betawi”, kedudukan,
legitimasi, serta dasar keterwakilannya, pembentukan atau pengukuhan
suatu lembaga pada tingkat pemerintahan tetap menyisakan persoalan
mengenai dasar dan batas kewenangan dalam menentukan lembaga yang
dianggap merepresentasikan adat dan kebudayaan Betawi.
56. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi
Pemohon IV bukan semata-mata mengenai ada atau tidak adanya lembaga
adat dan kebudayaan Betawi, melainkan mengenai ketiadaan standar
normatif yang menentukan legitimasi dan keterwakilan lembaga tersebut.
26
Tanpa standar tersebut, penentuan lembaga yang dilibatkan dalam
pemajuan kebudayaan Betawi berpotensi bergantung pada kebijakan atau
penafsiran administratif yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan
Pemerintah Daerah pada setiap periode.
57. Bahwa kondisi tersebut memiliki hubungan langsung dengan kepentingan
Pemohon IV sebagai warga negara yang aktif dalam kegiatan kebudayaan
Betawi, karena Pemohon IV tidak memperoleh kepastian mengenai
bagaimana masyarakat dan pelaku kebudayaan Betawi yang secara nyata
hidup dan beraktivitas dalam lingkungan masyarakat dapat memperoleh
ruang partisipasi dan keterwakilan dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
58. Bahwa dengan demikian, sumber kerugian konstitusional Pemohon IV tidak
semata-mata berasal dari pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah,
melainkan bersumber dari kekaburan Norma a quo pada tingkat undang-
undang. Ketidakjelasan mengenai lembaga adat dan kebudayaan Betawi,
yang semakin diperparah dengan tidak adanya penjelasan dalam Ketentuan
Umum, menyebabkan tidak adanya ukuran normatif yang dapat menjadi
dasar untuk menentukan legitimasi, keterwakilan, dan ruang pelibatan
masyarakat dalam pemajuan kebudayaan Betawi.
59. Bahwa selama norma a quo tetap berlaku tanpa memberikan kejelasan
mengenai lembaga adat dan kebudayaan Betawi beserta dasar legitimasi
dan keterwakilannya, maka tetap terbuka kemungkinan terjadinya
penentuan lembaga yang tidak didasarkan pada ukuran yang objektif dan
seragam. Keadaan tersebut berpotensi menyebabkan masyarakat dan
pelaku kebudayaan Betawi, termasuk Pemohon IV, tidak memperoleh ruang
partisipasi yang memadai dalam proses pemajuan kebudayaan Betawi.
60. Bahwa sebaliknya, apabila Norma a quo diperbaiki dengan memberikan
batasan dan parameter yang jelas mengenai “lembaga adat dan
kebudayaan Betawi”, termasuk dasar legitimasi dan keterwakilannya, maka
akan tercipta kepastian mengenai pihak yang dapat dilibatkan dalam
pemajuan kebudayaan Betawi. Dengan demikian, Pemohon IV memperoleh
kepastian mengenai ruang partisipasinya sebagai warga negara yang aktif
dalam kegiatan kebudayaan Betawi, sehingga kerugian konstitusional yang
dialami maupun yang berpotensi dialami Pemohon IV dapat dihilangkan
atau setidak-tidaknya tidak lagi terjadi.
27
61. Bahwa oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband)
yang nyata, langsung, dan rasional antara keberlakuan Norma a quo
dengan kerugian konstitusional Pemohon IV, karena kekaburan frasa
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi”, yang semakin diperparah dengan
tidak dijelaskannya frasa tersebut dalam Ketentuan Umum, menyebabkan
tidak adanya kepastian mengenai legitimasi, keterwakilan, dan ruang
pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan Betawi. Apabila Norma
a quo diperbaiki dengan memberikan konstruksi norma yang jelas dan
objektif, maka sumber kerugian konstitusional Pemohon IV dapat
dihilangkan atau setidak-tidaknya tidak lagi terjadi, sebagaimana hak
konstitusional Pemohon IV yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal
28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN (POSITA)
Dialektika Historis, Sosiologis, dan Realitas Dinamika Kebudayaan Betawi
dalam Sistem Kelembagaan Daerah Khusus Jakarta
1. Bahwa perubahan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibukota menjadi
Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2024 menandai transformasi mendasar tata kelola pemerintahan daerah.
Pembentukan undang-undang ini berlandaskan pada Pasal 18B ayat (1)
dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk mengakui
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta menghormati
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam
kerangka kekhususan tersebut, Pasal 19 ayat (3) huruf k UU DKJ
menetapkan kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan yang
dilimpahkan sebagai kewenangan khusus, yang teknis penataan
normatifnya diatur dalam Pasal 31 UU DKJ.
2. Bahwa masyarakat Betawi merupakan komunitas budaya asli Jakarta yang
secara historis tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi
fundamental dalam membentuk identitas sosial, ekonomi, serta politik kota
Jakarta sejak era pra-kolonial hingga masa modern. Kebudayaan Betawi
bukanlah entitas statis, melainkan ekosistem kebudayaan hidup (living
culture) yang diekspresikan melalui ragam Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan.
28
3. Bahwa sebagaimana dicatat dalam Kajian Hukum & Akademis Fakultas
Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Muhtar Said & Masykur
Isnan, 2026), ekspresi budaya Betawi mencakup tradisi lisan, adat istiadat,
dan ritus yang dijaga secara komunal. Hal ini terbukti dari keberlangsungan
tradisi Palang Pintu dalam prosesi pernikahan, seni pertunjukan Lenong dan
Ondel-ondel, musikalitas Tanjidor, tradisi Nyorog menjelang Ramadan,
hingga tradisi komunal Gotong Royong Ngaduk Dodol di Perkampungan
Budaya Betawi Setu Babakan serta penyelenggaraan tahunan Festival
Bandeng Rawa Belong di Jakarta Barat yang memadukan nilai sejarah
akulturasi budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Bahwa dalam mengawal pelestarian nilai-nilai budaya tersebut di tengah
dinamika transformasi Jakarta menuju Kota Global, masyarakat Betawi
secara swadaya dan partisipatif telah melakukan konsolidasi organisasi
secara berjenjang guna membentuk satu wadah payung (umbrella
organization) yang inklusif yaitu:
1) Deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) pada 22
Desember 2022 di Balai Agung Kota DKI Jakarta, yang disepakati oleh
seluruh tokoh, ormas Betawi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan
DPRD DKI Jakarta.
2) Kongres MAPKB di Candi Bentar, Ancol, pada 10 Juni 2023, yang secara
bersejarah menyatukan dua entitas utama yaitu Badan Musyawarah
Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) dan Badan Musyawarah Suku Betawi
1982 (Bamus Suku Betawi 1982) menjadi Lembaga Adat Majelis Kaum
Betawi (MKB).
3) Kongres Istimewa Majelis Kaum Betawi pada 18 Oktober 2025 di
Padepokan Pencak Silat TMII, yang mengukuhkan Dr. Ir. H. Fauzi Bowo
sebagai Ketua Dewan Adat/Formatur Utama, serta diikuti dengan
pengesahan organisasi kebudayaan betawi perkumpulan sah dari
Menkumham RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-000367.AH.01.07
Tahun 2025.
4) Silaturahmi Akbar Kaum Betawi pada 15 Februari 2026 di Museum M.H.
Thamrin, Jakarta Pusat, serta Pertemuan Koordinasi Resmi di Balai Kota
Jakarta pada 24 Juni 2026 yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pimpinan
MKB, KH. Lutfi Hakim (FBR), dan Tim Hukum Pemprov DKI Jakarta yang
29
dipimpin Prof. Todung Mulya Lubis.
5) Pengukuhan Dewan Adat dan Kebudayaan Betawi oleh Gubernur Daerah
Khusus Jakarta pada tahun 2026 sebagai bentuk penataan kelembagaan
adat dan kebudayaan Betawi di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus
Jakarta. Pengukuhan tersebut pada satu sisi menunjukkan adanya
kebutuhan nyata terhadap keberadaan kelembagaan adat dan
kebudayaan Betawi dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan,
5. Bahwa rangkaian fakta sosiologis tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
Betawi secara mandiri telah melakukan konsolidasi kelembagaan secara
bertahap dan berkelanjutan hingga melahirkan Majelis Kaum Betawi (MKB)
sebagai salah satu wadah konsolidasi dan representasi masyarakat Betawi
yang memiliki legitimasi sosiologis, organisatoris, dan legal-formal. Namun,
pada sisi lain, adanya pengukuhan Dewan Adat dan Kebudayaan Betawi
oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta menunjukkan bahwa penentuan
dan pengakuan terhadap lembaga yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf b UU DKJ masih berlangsung dalam praktik administratif. Keadaan
tersebut semakin menegaskan persoalan konstitusional dalam Norma a
quo, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tidak memberikan
konstruksi normatif yang secara tegas menentukan bentuk, kedudukan,
legitimasi, maupun parameter keterwakilan “lembaga adat dan kebudayaan
Betawi”. Dengan demikian, konsolidasi kelembagaan yang telah dibangun
secara mandiri oleh masyarakat Betawi berhadapan dengan norma induk
yang masih kabur, sehingga membuka ruang bagi penentuan representasi
adat dan kebudayaan Betawi berdasarkan kebijakan administratif dan
berpotensi mengesampingkan legitimasi yang telah tumbuh dari proses
sosial dan konsolidasi masyarakat Betawi itu sendiri.
Pasal 31 ayat (1) huruf b UU DKJ Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum
yang Adil (Lex Certa dan Lex Stricta) sebagaimana Dijamin Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945
6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan landasan konstitusional
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam doktrin hukum tata negara dan perancangan peraturan perundang-
undangan, asas kepastian hukum menuntut agar norma yang disusun
30
memiliki kejelasan perumusan (lex certa), ditafsirkan secara tegas (lex
stricta), dan tidak menimbulkan keterbukaan penafsiran tanpa batas yang
membingungkan subjek hukum (vague norm).
7. Bahwa pakar ilmu perundang-undangan (Maria Farida Indrati, 2007)
menegaskan bahwa asas kejelasan rumusan merupakan salah satu asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan
material. Apabila suatu norma dirumuskan secara kabur, tidak jelas kriteria
operasionalnya, dan menimbulkan kesulitan eksekusi dalam masalah
hukum konkret, maka norma tersebut secara mutatis mutandis melanggar
asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan berakibat pada
ketidakpastian hukum yang inkonstitusional.
8. Bahwa sejalan dengan hal tersebut (Bagir Manan, 1993), kepastian hukum
dalam suatu undang-undang merupakan prasyarat mutlak untuk mencegah
timbulnya kesewenang-wenangan (willekeur) administrasi negara. Undang-
undang harus memberikan batasan yang terukur (predictability) bagi
pemerintah dalam menjalankan kewenangan diskresinya. Teori kepastian
hukum (Jan M. Otto & Sudikno Mertokusumo, 2011) juga mensyaratkan
hadirnya realistic legal certainty, di mana norma hukum harus konsisten,
transparan, dan memberikan jaminan agar hukum berjalan sebagaimana
mestinya
tanpa
menimbulkan
interprestasi
ganda
yang
merusak
kepercayaan publik.
9. Bahwa kelemahan mendasar Norma a quo berdiri di atas dua lapis cacat
perumusan norma (inherent drafting flaw):
1) Ketiadaan Definisi Otentik (Authentic Definition): Bab I Ketentuan Umum
Pasal 1 UU DKJ sama sekali tidak memberikan batasan operasional
mengenai apa yang dimaksud dengan "lembaga adat Betawi" maupun
"lembaga kebudayaan Betawi". Begitu pula dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, tidak ditemukan
norma generik yang mendefinisikan kriteria keterwakilan suatu lembaga
representatif budaya etnis tertentu. Ketiadaan batasan ini meninggalkan
ruang kosong yang rawan diisi oleh penafsiran sepihak penguasa.
2) Absensinya Norma Delegasi Prosedural (Delegated Legislation):
Berbeda dengan rezim pengakuan masyarakat adat pada umumnya
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara
31
dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat atau
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat UU
DKJ
tidak
menyediakan
perintah
delegasi
yang
mewajibkan
pembentukan mekanisme identifikasi, verifikasi, dan penetapan lembaga
representatif tersebut melalui prosedur yang objektif1. Delegasi Pasal 31
ayat (4) UU DKJ hanya menyerahkan perincian kewenangan khusus
kebudayaan dan Dana Abadi Kebudayaan kepada Peraturan Daerah
secara umum, tanpa memberikan garis panduan (guidelines) bagi
verifikasi kelembagaan.
10. Bahwa kelemahan mendasar dalam perumusan Norma a quo pada
hakikatnya tidak dapat dipandang sebagai sekadar persoalan teknis
pembentukan
peraturan
perundang-undangan,
melainkan
telah
menimbulkan persoalan konstitusional mengenai kepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Suatu norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat
diprediksi agar memberikan pedoman yang objektif bagi subjek hukum
maupun pelaksana norma serta tidak membuka ruang penafsiran yang tidak
terbatas dan tindakan yang sewenang-wenang contoh pada putusan
tersebut adalah:
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 khususnya
pertimbangan hukum Mahkamah mengenai frasa “sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1)
butir 1 KUHP, yang dinilai “menimbulkan ketidakpastian hukum dan
ketidakadilan.”
(Vide
Pertimbangan
hukum
Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 hal.37 paragarf [3.16]).
2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025, ketika
Mahkamah menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung”
dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan
tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat.
Mahkamah
mempertimbangkan bahwa frasa tersebut potensial digunakan secara
Karet (“lentur atau elastis”) (Vide Pertimbangan Hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 hal. 245 paragraf
[3.18]).
32
11. Bahwa prinsip tersebut relevan dengan Norma a quo, karena frasa
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tidak disertai dengan definisi
maupun parameter normatif yang memadai mengenai bentuk, kedudukan,
legitimasi, dan keterwakilan lembaga yang dimaksud, bahkan tidak
dijelaskan dalam ketentuan umum UU DKJ. Ketiadaan konstruksi tersebut
menyebabkan makna dan cakupan Norma a quo menjadi terbuka untuk
ditentukan lebih lanjut melalui penafsiran maupun kebijakan administratif,
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai lembaga mana
yang secara sah dapat dipandang sebagai representasi adat dan
kebudayaan Betawi.
12. Dengan demikian, persoalan konstitusional Norma a quo bukan semata-
mata terletak pada tidak adanya pengaturan teknis, melainkan pada
ketidakjelasan konstruksi norma pada tingkat undang-undang yang dapat
memengaruhi kepastian hukum, legitimasi, dan keterwakilan masyarakat
Betawi dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Ketiadaan Definisi dalam Ketentuan Umum dalam UU DKJ Memperluas
Ketidakjelasan Norma a quo
13. Bahwa salah satu persoalan mendasar dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta
terletak pada penggunaan frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi”
tanpa didahului dengan definisi maupun konstruksi kelembagaan dalam Bab
I Ketentuan Umum. Frasa tersebut langsung digunakan sebagai salah satu
pihak yang dilibatkan dalam pemajuan kebudayaan, tetapi UU DKJ tidak
menjelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga tersebut, apakah
merupakan lembaga adat, lembaga kebudayaan, atau lembaga yang
sekaligus menjalankan fungsi adat dan kebudayaan, serta tidak
menentukan karakteristik dan kedudukan kelembagaannya. Dengan
demikian, sejak tingkat undang-undang telah terdapat ketidakjelasan
mengenai apa dan siapa yang dimaksud oleh Norma a quo.
14. Bahwa ketidakjelasan tersebut menjadi semakin nyata karena UU DKJ tidak
memberikan parameter mengenai legitimasi dan keterwakilan lembaga
yang dimaksud. UU DKJ tidak menentukan apakah lembaga tersebut harus
lahir dari proses konsolidasi masyarakat Betawi, memiliki pengakuan sosial-
33
kultural, berbentuk badan hukum atau perkumpulan, dibentuk oleh
pemerintah, atau memenuhi persyaratan tertentu lainnya. UU DKJ juga tidak
menentukan siapa yang berwenang menetapkan bahwa suatu organisasi
atau lembaga merupakan “lembaga adat dan kebudayaan Betawi”.
Akibatnya, terdapat ruang penafsiran yang luas mengenai siapa yang
berhak disebut, diakui, dan dilibatkan berdasarkan Pasal 31 ayat (1)
huruf b.
15. Bahwa konstruksi demikian berbeda dengan pengaturan kelembagaan adat
dalam peraturan perundang-undangan lain yang memberikan identitas
kelembagaan secara lebih konkret. Dalam Undang-Undang Pemerintahan
Aceh, misalnya, Lembaga Wali Nanggroe terlebih dahulu dikenali dan
didefinisikan dalam Ketentuan Umum sebelum kemudian diatur mengenai
kedudukan dan fungsinya. Demikian pula dalam rezim Otonomi Khusus
Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) secara tegas didefinisikan sebagai
representasi kultural Orang Asli Papua dan selanjutnya diberikan
kedudukan, tugas, serta kewenangan. Dengan demikian, terdapat
konstruksi yang jelas mengenai identitas lembaga, kedudukan, dan dasar
keterwakilannya sebelum lembaga tersebut menjalankan fungsi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
16. Bahwa berbeda dengan konstruksi tersebut, UU DKJ hanya menyebut
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi” sebagai pihak yang dilibatkan,
tanpa membentuk, mendefinisikan, ataupun menentukan kedudukan
lembaga tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekosongan normatif mengenai
identitas kelembagaan yang dimaksud, sekaligus menimbulkan pertanyaan
mendasar mengenai apakah frasa tersebut menunjuk pada satu lembaga
tertentu atau dapat mencakup berbagai organisasi dan lembaga yang
mengklaim atau dianggap memiliki hubungan dengan adat dan kebudayaan
Betawi. Oleh karena itu, persoalan dalam Norma a quo bukan hanya
mengenai ketiadaan definisi, tetapi juga mengenai ketidakjelasan objek
kelembagaan yang menjadi sasaran pengaturan.
17. Bahwa kekosongan tersebut selanjutnya berpotensi menimbulkan efek
berantai pada norma pelaksana (normative cascading effect), karena
peraturan pelaksana akan dihadapkan pada kebutuhan untuk menentukan
hal-hal yang justru tidak terlebih dahulu ditentukan oleh undang-undang,
34
antara lain mengenai bentuk lembaga, kriteria legitimasi, sumber
keterwakilan, mekanisme pengakuan, dan pihak yang berwenang
menentukan lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Dengan demikian,
norma pelaksana berpotensi tidak lagi sekadar melaksanakan atau
menjabarkan Pasal 31 ayat (1) huruf b, tetapi justru membentuk substansi
baru mengenai siapa yang dapat memperoleh status sebagai lembaga adat
dan kebudayaan Betawi.
18. Bahwa keadaan tersebut penting secara konstitusional karena peraturan
pelaksana tidak seharusnya menjadi dasar utama untuk menciptakan
batasan dan kriteria baru mengenai subjek yang secara langsung disebut
dalam undang-undang, terlebih ketika subjek tersebut berkaitan dengan
representasi masyarakat, adat, dan kebudayaan. Apabila penentuan
mengenai siapa yang dapat disebut sebagai lembaga adat dan kebudayaan
Betawi sepenuhnya diserahkan pada kebijakan administratif, maka terdapat
kemungkinan bahwa perubahan kebijakan atau penafsiran pejabat
pemerintahan pada suatu periode dapat memengaruhi siapa yang diakui
dan dilibatkan. Dengan demikian, ketidakjelasan pada tingkat undang-
undang berpotensi menghasilkan ketidakpastian yang lebih besar pada
tingkat pelaksanaan.
19. Bahwa kondisi tersebut pada akhirnya membuka ruang diskresi yang luas
dalam menentukan representasi adat dan kebudayaan Betawi, karena tidak
terdapat ukuran normatif yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu
lembaga benar-benar memiliki legitimasi sosial, hubungan nyata dengan
masyarakat Betawi, dan kapasitas untuk merepresentasikan kepentingan
adat dan kebudayaan Betawi. Dalam keadaan demikian, pengakuan dan
pelibatan suatu lembaga berpotensi bergantung pada penilaian administratif
yang berubah-ubah, sementara masyarakat Betawi tidak memiliki standar
hukum yang dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang berhak
mewakili, bagaimana legitimasi tersebut diperoleh, dan bagaimana proses
pengakuannya dilakukan.
20. Bahwa persoalan tersebut menjadi semakin relevan dengan adanya
perkembangan kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi dalam praktik
pemerintahan, termasuk pengukuhan Dewan Adat dan Kebudayaan Betawi
oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. Fakta tersebut menunjukkan
35
bahwa kebutuhan terhadap kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi
memang nyata, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa penentuan
mengenai lembaga yang ditempatkan dalam posisi tersebut masih dapat
berlangsung melalui kebijakan administratif karena UU DKJ sendiri tidak
memberikan konstruksi kelembagaan yang memadai. Dengan demikian,
keberadaan praktik administratif tersebut tidak menghilangkan kekaburan
Norma a quo, melainkan justru menunjukkan akibat konkret dari tidak
adanya parameter normatif pada tingkat undang-undang.Bahwa oleh
karena itu, ketiadaan definisi dan konstruksi kelembagaan “lembaga adat
dan kebudayaan Betawi” dalam Ketentuan Umum UU DKJ merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan konstitusional Pasal 31 ayat
(1) huruf b. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan Norma a quo tidak
memiliki parameter yang cukup mengenai identitas, kedudukan, legitimasi,
dan keterwakilan lembaga yang dimaksud, serta berpotensi menyerahkan
pembentukan makna dan batas norma kepada peraturan pelaksana
maupun kebijakan administratif. Keadaan tersebut pada akhirnya
menimbulkan ketidakpastian mengenai subjek yang berhak mewakili adat
dan kebudayaan Betawi dan membuka ruang perlakuan yang tidak
seragam, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang
adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta berimplikasi
terhadap jaminan pengakuan masyarakat adat dan hak untuk berpartisipasi
secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal
28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Kekaburan
Norma
Induk
yaitu
Undang-Undang
DKJ
Berpotensi
Menimbulkan Kekaburan pada Norma Pelaksana
21. Bahwa ketidakjelasan frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf b UU DKJ tidak berhenti pada persoalan norma yang
diuji, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan dalam pembentukan
peraturan pelaksana. Hal tersebut disebabkan karena undang-undang
sebagai norma induk tidak memberikan parameter yang jelas mengenai
bentuk kelembagaan, kriteria keterwakilan, sumber legitimasi, serta
mekanisme penentuan lembaga yang dimaksud.
22. Bahwa dalam keadaan demikian, peraturan pelaksana yang dibentuk
berdasarkan Norma a quo berpotensi memiliki tafsir yang berbeda-beda
36
mengenai siapa yang dimaksud sebagai “lembaga adat dan kebudayaan
Betawi”. Ketika norma induknya tidak menentukan batasan mengenai
subjek dan kriteria keterwakilan, pembentuk peraturan pelaksana pada
akhirnya akan memiliki ruang yang luas untuk menentukan sendiri substansi
yang seharusnya terlebih dahulu memperoleh batasan pada tingkat undang-
undang.
23. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional yang dihadapi para
Pemohon bukanlah semata-mata mengenai ada atau tidaknya peraturan
pelaksana, melainkan mengenai ketidakcukupan pedoman dalam norma
induk
yang
berpotensi
menyebabkan
norma
pelaksana
dibentuk
berdasarkan tafsir yang berbeda-beda dan tidak memiliki standar
keterwakilan yang seragam. Keadaan tersebut berpotensi menghasilkan
ketidakpastian mengenai lembaga mana yang dapat dikategorikan sebagai
lembaga adat dan kebudayaan Betawi.
24. Bahwa potensi kekaburan tersebut menjadi semakin serius karena materi
yang belum memiliki parameter dalam UU DKJ menyangkut persoalan
fundamental, yaitu mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk
merepresentasikan masyarakat Betawi. Persoalan mengenai sumber
legitimasi representasi tidak semestinya sepenuhnya diserahkan kepada
pembentuk peraturan pelaksana, karena pilihan tersebut dapat menentukan
siapa yang memperoleh akses dan posisi sebagai representasi masyarakat
Betawi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemajuan kebudayaan.
25. Bahwa apabila norma pelaksana kemudian memberikan tafsir bahwa
lembaga yang representatif adalah lembaga yang dibentuk, ditunjuk, atau
ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pada saat yang sama terdapat
lembaga yang memperoleh legitimasi melalui proses internal masyarakat
Betawi, maka akan timbul konflik mengenai sumber legitimasi kelembagaan.
Konflik tersebut bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan
merupakan konsekuensi langsung dari tidak adanya parameter yang jelas
dalam norma induk.
26. Bahwa keadaan tersebut berpotensi menciptakan executive capture, karena
pemerintah memiliki ruang yang luas untuk mempengaruhi atau
menentukan desain kelembagaan representasi masyarakat Betawi melalui
norma pelaksana. Risiko tersebut bertentangan dengan semangat Pasal
37
18B ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki pengakuan dan penghormatan
terhadap keberadaan serta hak tradisional masyarakat, serta berpotensi
mereduksi hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya secara
kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
27. Bahwa lebih lanjut, potensi lahirnya norma pelaksana yang berbeda-beda
dalam menafsirkan frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi”
menunjukkan adanya persoalan kepastian hukum sebagaimana dijamin
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Masyarakat tidak memperoleh ukuran yang
dapat diprediksi mengenai lembaga apa yang akan diakui dan berdasarkan
mekanisme apa legitimasi keterwakilannya ditentukan.
28. Bahwa oleh karena itu, pembentuk undang-undang tidak dapat
menyerahkan persoalan fundamental mengenai identifikasi dan legitimasi
lembaga representatif masyarakat Betawi kepada peraturan pelaksana
tanpa terlebih dahulu memberikan batasan dan pedoman yang memadai
dalam norma induk. Kekaburan norma induk pada akhirnya berpotensi
diwariskan ke dalam norma pelaksana (normative uncertainty spillover),
sehingga ketidakpastian hukum tidak hanya terjadi pada tingkat undang-
undang, tetapi juga berpotensi berlanjut pada seluruh peraturan yang
dibentuk untuk melaksanakannya.
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon tidak mempersoalkan
kewenangan pembentuk peraturan untuk mengatur lebih lanjut mengenai
kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi, melainkan mempersoalkan
tidak adanya parameter konstitusional yang cukup dalam Norma a quo
untuk memastikan bahwa pengaturan lebih lanjut tersebut tetap menjamin
legitimasi yang berasal dari masyarakat, mencegah dominasi sepihak
pemerintah, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang
berkepentingan.
Ketidakjelasan Norma Berpotensi Menggeser Otonomi Representasi
Masyarakat Betawi dan Mereduksi Hak Memajukan Diri Secara Kolektif
serta Bertentangan dengan Pengakuan Masyarakat Adat dan Jaminan
Kepastian Hukum
30. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak
tradisionalnya
sepanjang
masih
hidup
dan
sesuai
dengan
38
perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut
mengandung konsekuensi bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat
tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan harus memperhatikan
keberadaan, identitas, tradisi, serta pranata yang tumbuh dan berkembang
dari masyarakat itu sendiri.
31. Bahwa jaminan tersebut berkorelasi dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya. Dalam konteks masyarakat Betawi, hak tersebut
mencakup
ruang
bagi
masyarakat
untuk
mengembangkan
dan
memperjuangkan kepentingan kolektifnya melalui pranata sosial dan
kebudayaan yang lahir dari proses internal masyarakat, termasuk dalam
menentukan bentuk keterwakilan yang dipandang sah dan representatif
oleh komunitasnya.
32. Bahwa oleh karena itu, negara dalam melakukan pengaturan mengenai
pelibatan “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tidak seharusnya berhenti
pada pengakuan formal terhadap keberadaan suatu lembaga, tetapi harus
menyediakan parameter hukum yang menjamin bahwa lembaga yang
dilibatkan benar-benar memiliki dasar keterwakilan yang bersumber dari
masyarakat Betawi. Ketiadaan parameter tersebut justru membuka
kemungkinan terjadinya *executive capture*, yaitu keadaan ketika
pemerintah memiliki ruang yang terlalu besar untuk menentukan atau
membentuk sendiri entitas yang kemudian diposisikan sebagai representasi
masyarakat Betawi.
33. Bahwa risiko tersebut bukanlah persoalan yang bersifat hipotetis semata.
Ketika undang-undang tidak menentukan siapa yang dimaksud sebagai
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi”, tidak menentukan kriteria
keterwakilan, serta tidak menentukan mekanisme identifikasi, verifikasi, dan
pengakuannya, maka pemerintah daerah memperoleh ruang untuk
menentukan secara administratif pihak yang dianggap mewakili masyarakat
Betawi. Dalam keadaan demikian, terdapat risiko terjadinya pergeseran dari
representasi
yang
tumbuh
dari
masyarakat
(community-based
representation) menjadi representasi yang ditentukan oleh pemerintah
39
(state-determined representation)
34. Bahwa keadaan tersebut menjadi semakin problematik apabila terdapat
lembaga atau struktur representasi yang telah terbentuk melalui proses
internal masyarakat Betawi, tetapi pada saat yang sama pemerintah daerah
menggagas atau menetapkan entitas lain melalui kebijakan administratif
tanpa adanya standar objektif mengenai hubungan, legitimasi, dan
keterwakilan masing-masing lembaga. Norma a quo dengan demikian tidak
hanya gagal memberikan kepastian mengenai lembaga yang wajib
dilibatkan, tetapi juga berpotensi memberikan legitimasi normatif kepada
pemerintah untuk menentukan sendiri siapa yang dianggap sebagai
representasi masyarakat Betawi.
35. Bahwa kondisi demikian berpotensi mereduksi hak masyarakat Betawi
untuk memajukan dirinya secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal
28C ayat (2) UUD 1945. Hak untuk memperjuangkan kepentingan secara
kolektif tidak akan bermakna apabila negara dapat menentukan secara
sepihak wadah yang dianggap mewakili kepentingan kolektif tersebut tanpa
menyediakan mekanisme yang menjamin keterlibatan dan legitimasi
masyarakat yang direpresentasikan.
36. Bahwa pada saat yang sama, ketidakjelasan mengenai subjek yang
dimaksud sebagai “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” juga
menimbulkan persoalan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Masyarakat tidak memperoleh ukuran yang
jelas mengenai siapa yang berhak diposisikan sebagai representasi
kelembagaan, sedangkan pemerintah tidak memiliki parameter normatif
yang membatasi kewenangannya dalam menentukan lembaga tersebut.
Dengan demikian, Norma a quo menciptakan ketidakpastian hukum
sekaligus membuka ruang diskresi yang terlalu luas dalam pelaksanaannya.
37. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional dalam Norma a quo tidak
semata-mata terletak pada ada atau tidaknya pelibatan masyarakat Betawi,
melainkan pada siapa yang menentukan representasi tersebut dan
berdasarkan standar hukum apa representasi itu ditetapkan. Apabila
undang-undang menyerahkan persoalan tersebut tanpa definisi, kriteria,
dan prosedur yang objektif, maka pengakuan terhadap masyarakat dan
kebudayaan Betawi sebagaimana dikehendaki Pasal 18B ayat (2) UUD
40
1945 berpotensi berubah menjadi pengakuan yang bersifat administratif dan
dikendalikan
oleh
pemerintah,
sementara
hak
masyarakat
untuk
memperjuangkan kepentingannya secara kolektif sebagaimana dijamin
Pasal 28C ayat (2) kehilangan substansi dan kepastian hukum yang dijamin
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak terpenuhi.
38. Bahwa oleh karena itu, norma a quo seharusnya tidak hanya memberikan
perintah untuk melibatkan “lembaga adat dan kebudayaan Betawi”, tetapi
juga harus memberikan parameter yang menjamin bahwa lembaga yang
dilibatkan
memiliki
legitimasi
dan
keterwakilan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan proses yang objektif, transparan, dan
berasal dari masyarakat yang direpresentasikan. Ketiadaan parameter
tersebut menyebabkan norma a quo berpotensi bertentangan secara
bersamaan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan masyarakat adat
dalam Pasal 18B ayat (2), hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif
dalam Pasal 28C ayat (2), serta jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.
Telaah Komparatif Pengaturan Kelembagaan Adat Tingkat Provinsi di
Indonesia sebagai Tolok Ukur Kepastian Hukum
39. Bahwa guna menilai proporsi kecacatan Norma a quo dalam UU DKJ secara
komparatif, penting untuk menyandingkannya dengan kerangka hukum
kelembagaan adat di provinsi lain yang telah memiliki penataan adat yang
matang di Indonesia, sebagaimana tabel berikut:
Tabel Perbandingan Kelembagaan Adat dan Representasi Kultural
Aspek Perbandingan
UU No. 11/2006 -
Pemerintahan
Aceh
UU No. 2/2021 -
Otsus Papua
UU No. 2/2024 -
Provinsi DK
Jakarta
Penyebutan
lembaga
dalam ketentuan umum
Pasal 1 angka 17
secara
khusus
mendefinisikan
Lembaga
Wali
Nanggroe sebagai
lembaga
kepemimpinan adat
sebagai pemersatu
masyarakat
dan
pelestarian
kehidupan adat dan
budaya.
Pasal 1 angka 8
secara
khusus
mendefinisikan
Majelis
Rakyat
Papua
(MRP)
sebagai representasi
kultural Orang Asli
Papua.
Tidak
terdapat
ketentuan
umum
yang secara khusus
mendefinisikan atau
membentuk
“lembaga adat dan
kebudayaan Betawi”.
Istilah tersebut baru
muncul dalam Pasal
31 ayat (1) huruf b.
41
Aspek Perbandingan
UU No. 11/2006 -
Pemerintahan
Aceh
UU No. 2/2021 -
Otsus Papua
UU No. 2/2024 -
Provinsi DK
Jakarta
Bentuk/eksistensi
kelembagaan
Lembaga
Wali
Nanggroe
diatur
sebagai
lembaga
kepemimpinan adat
yang
memiliki
kedudukan
dalam
kehidupan adat dan
budaya Aceh.
MRP
dibentuk
secara
khusus
dalam
rangka
penyelenggaraan
Otonomi Khusus di
Provinsi Papua.
UU
DKJ
tidak
membentuk
atau
menentukan
nama
lembaga
tertentu
sebagai
lembaga
adat
dan
kebudayaan Betawi.
Hanya
menyebut
pelibatan
lembaga
tersebut.
Kedudukan lembaga
Pasal 96 mengatur
secara
khusus
mengenai Lembaga
Wali
Nanggroe,
sebagai
lembaga
adat
dalam
penyelenggaraan
kehidupan
masyarakat Aceh.
Pasal 5 ayat (2)
secara
tegas
menyatakan bahwa
dalam
rangka
penyelenggaraan
Otonomi
Khusus
dibentuk MRP, yang
merupakan
representasi kultural
Orang Asli Papua
dengan kewenangan
tertentu
dalam
rangka perlindungan
hak-hak Orang Asli
Papua berdasarkan
penghormatan
terhadap adat dan
budaya.
Pasal 31 ayat (1)
hanya menempatkan
“lembaga adat dan
kebudayaan Betawi”
sebagai salah satu
pihak yang dilibatkan
dalam
pemajuan
kebudayaan.
Tidak
dijelaskan
kedudukan
kelembagaannya.
Fungsi utama
Sebagai
kepemimpinan adat,
pemersatu
masyarakat,
serta
pelestarian
kehidupan adat dan
budaya Aceh.
Sebagai
representasi kultural
Orang Asli Papua,
khususnya
dalam
perlindungan
hak-
hak
Orang
Asli
Papua
dengan
berlandaskan
penghormatan
terhadap adat dan
budaya.
Sebagai salah satu
unsur yang dilibatkan
dalam
pemajuan
kebudayaan Betawi
dan kebudayaan lain
yang berkembang di
Jakarta.
Tugas dan kewenangan
Pasal 96 dan Pasal
98
memberikan
pengaturan khusus
mengenai
kelembagaan adat
dalam
konteks
Aceh.
Pasal 20 secara rinci
memberikan
tugas
dan
wewenang
kepada MRP, antara
lain
memberikan
pertimbangan
dan
persetujuan
terhadap bakal calon
Gubernur/Wakil
Gubernur,
Tidak
terdapat
pengaturan
mengenai
tugas,
fungsi, kewenangan,
atau hak lembaga
adat
dan
kebudayaan Betawi
dalam
Pasal
31.
Norma
hanya
menyebutkan
42
Aspek Perbandingan
UU No. 11/2006 -
Pemerintahan
Aceh
UU No. 2/2021 -
Otsus Papua
UU No. 2/2024 -
Provinsi DK
Jakarta
memberikan
pertimbangan
terhadap Rancangan
Perdasus,
memberikan
pertimbangan
terhadap kerja sama
yang
berkaitan
dengan
perlindungan
hak
Orang Asli Papua,
menerima
dan
menyalurkan
aspirasi masyarakat
adat,
serta
memberikan
pertimbangan
kepada
DPRP,
Gubernur,
DPRK,
dan
Bupati/Wali
Kota.
adanya
pelibatan
lembaga tersebut.
Representasi
masyarakat
adat/kultural
Lembaga
Wali
Nanggroe
ditempatkan
sebagai
lembaga
kepemimpinan adat
dan
pemersatu
masyarakat Aceh.
MRP secara eksplisit
dinyatakan sebagai
representasi kultural
Orang Asli Papua.
Tidak
terdapat
ketentuan
yang
menjelaskan apakah
“lembaga adat dan
kebudayaan Betawi”
merupakan
representasi
masyarakat Betawi,
siapa yang berhak
mewakili,
dan
bagaimana legitimasi
keterwakilannya
ditentukan.
Dasar
legitimasi/keterwakilan
Legitimasi
kelembagaan
dibangun
melalui
pengaturan khusus
mengenai Lembaga
Wali
Nanggroe
dalam
UU
Pemerintahan
Aceh.
Legitimasi
MRP
ditegaskan langsung
oleh
UU
sebagai
representasi kultural
Orang Asli Papua
dan
diberikan
kewenangan
tertentu.
Tidak
ditentukan
secara
eksplisit
dalam
UU
DKJ
mengenai
kriteria
legitimasi,
keterwakilan,
mekanisme
verifikasi,
maupun
pihak
yang
berwenang
menentukan
lembaga adat dan
kebudayaan Betawi.
Pengaturan lebih lanjut
UU
mengatur
kelembagaan adat
Pasal
21
menyatakan bahwa
Pasal
31
tidak
memberikan
43
Aspek Perbandingan
UU No. 11/2006 -
Pemerintahan
Aceh
UU No. 2/2021 -
Otsus Papua
UU No. 2/2024 -
Provinsi DK
Jakarta
Aceh
secara
khusus,
termasuk
melalui
Pasal
96
dan Pasal 98.
ketentuan mengenai
pelaksanaan
tugas
dan wewenang MRP
diatur
dengan
Perdasus.
pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
bentuk
kelembagaan, tugas,
kewenangan,
legitimasi,
atau
mekanisme
keterwakilan
lembaga adat dan
kebudayaan Betawi.
Karakter pengaturan
Konkret
dan
institusional:
lembaga
disebut,
didefinisikan, diberi
kedudukan, fungsi,
dan
pengaturan
khusus.
Konkret
dan
institusional:
lembaga
disebut,
didefinisikan sebagai
representasi kultural,
dibentuk,
diberi
tugas
dan
kewenangan.
Umum dan terbuka
hanya
menyebut
“lembaga adat dan
kebudayaan Betawi”
sebagai pihak yang
dilibatkan
tanpa
konstruksi
kelembagaan
yang
jelas.
40. Bahwa tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa pengaturan
kelembagaan adat/kultural di tingkat provinsi lain dalam sistem hukum
Indonesia baik Provinsi Aceh melalui Lembaga Wali Nanggroe maupun
Provinsi Papua melalui Majelis Rakyat Papua senantiasa dirumuskan
secara konkret dan institusional: lembaga dimaksud didefinisikan secara
eksplisit dalam ketentuan umum, memiliki kedudukan hukum yang tegas,
diberikan fungsi serta tugas dan kewenangan yang rinci, dan legitimasi
keterwakilannya
ditentukan
langsung
oleh
undang-undang.
Pola
pengaturan demikian mencerminkan kaidah teknik legislasi yang baik yakni
norma yang jelas (lex certa) dan tidak menimbulkan multitafsir dalam
pelaksanaannya.
41. Bahwa sebaliknya, Pasal 31 ayat (1) huruf b UU DKJ menempatkan frasa
"lembaga adat dan kebudayaan Betawi" secara umum dan terbuka, tanpa
disertai definisi dalam ketentuan umum, tanpa kedudukan kelembagaan
yang tegas, tanpa fungsi dan kewenangan yang dirumuskan, serta tanpa
dasar legitimasi dan keterwakilan yang dapat diverifikasi. Perbandingan ini
membuktikan bahwa pembentuk undang-undang secara nyata mampu
merumuskan norma kelembagaan adat/kultural secara konkret dan terukur
sebagaimana telah dilakukan dalam UU Pemerintahan Aceh dan UU Otsus
44
Papua, namun tidak melakukan hal yang sama dalam UU DKJ.
42. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, ketidakjelasan frasa
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi” dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b UU
DKJ bukan sekadar persoalan teknis perumusan norma, melainkan
merupakan cacat normatif yang menimbulkan ketidakpastian hukum
mengenai subjek, legitimasi, keterwakilan, dan mekanisme pelibatan
lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan.
Ketiadaan parameter tersebut membuka ruang bagi penentuan representasi
melalui ukuran yang tidak objektif dan tidak dapat diprediksi, sehingga
berpotensi menimbulkan executive capture serta menggeser kedudukan
masyarakat sebagai subjek pemajuan kebudayaan menjadi sekadar objek
kebijakan.
43. Bahwa
keadaan
tersebut
pada
akhirnya
menimbulkan
kerugian
konstitusional bagi para Pemohon karena tidak terdapat jaminan bahwa
pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi dilakukan berdasarkan
legitimasi sosial-kultural, keterwakilan masyarakat, dan mekanisme yang
objektif. Dengan demikian, Norma a quo tidak hanya menimbulkan
persoalan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga berimplikasi terhadap hak untuk
memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat dan
hak-hak tradisional sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) serta
hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan kepentingan secara kolektif
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
44. Bahwa oleh karena itu, Pasal 31 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2024
tentang Daerah Khusus Jakarta sepanjang frasa “lembaga adat dan
kebudayaan Betawi” telah gagal memenuhi tuntutan konstitusional
mengenai kejelasan dan kepastian norma, karena tidak memberikan
parameter yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan legitimasi,
keterwakilan, dan mekanisme pelibatan lembaga dimaksud. Kondisi
tersebut menyebabkan norma a quo dapat ditafsirkan dan dilaksanakan
secara berbeda-beda serta membuka ruang bagi penentuan representasi
secara subjektif, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak
memberikan jaminan yang memadai terhadap pengakuan dan partisipasi
45
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal
28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
45. Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut, terdapat alasan konstitusional
yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa ketentuan
a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
dengan
memberikan
parameter
yang
jelas
mengenai
legitimasi,
keterwakilan, dan mekanisme penentuan lembaga adat dan kebudayaan
Betawi, sehingga ketentuan tersebut memperoleh kepastian hukum
sekaligus tetap menjamin pengakuan, partisipasi, dan keterlibatan
masyarakat Betawi dalam pemajuan kebudayaannya secara objektif,
transparan, dan berkeadilan.
PETITUM
Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum, fakta sosiologis, yurisprudensi, dan
argumentasi doktrinal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan
memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6913)
bertentangan
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai "pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, “lembaga adat dan
kebudayaan Betawi” yang memiliki legitimasi sosial-kultural dan keterwakilan
masyarakat Betawi berdasarkan kriteria yang objektif, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16,
sebagai berikut:
46
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan “Pemuda Kaum
Betawi” Nomor 03 tertanggal 2 Juli 2026;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-0005209.AH.01.07.TAHUN 2026
tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Pemuda Kaum
Betawi;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Anggaran Dasar Perkumpulan Pemuda Kaum
Betawi;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Dokumentasi aktivitas Pemohon I;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi
Dokumentasi
kegiatan
Kebudayaan
Betawi
Pemohon II;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Surat Perintah Kerja, Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
Dinas
Sosial,
Bidang
Pemberdayaan Sosial. (Dokumentasi Sejarawan Pemohon
III);
12. Bukti P-12
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV;
13. Bukti P-13
: Fotokopi
Dokumentasi
kegiatan
Sosial
Kebudayaan
Pemohon IV;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Surat Perintah Kerja, Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
Dinas
Sosial,
Bidang
Pemberdayaan Sosial (SK Penugasan Pemohon IV dalam
penelitian dan pengkajian kedaerahan Jakarta);
15. Bukti P-15
: Fotokopi Surat Perintah Kerja, Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
Dinas
Sosial,
Bidang
Pemberdayaan Sosial Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2026 tentang Lembaga
Adat dan Kebudayaan Betawi;
16
Bukti P-16
: Fotokopi Surat Perintah Kerja, Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
Dinas
Sosial,
Bidang
Pemberdayaan Sosial Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 797 Tahun 2026 tentang Penetapan
Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi.
47
Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6913, selanjutnya disebut UU 2/2024) terhadap UUD NRI
Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili, namun
sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah
akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda
mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan
materi Permohonan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Dalam
48
persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat
(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025),
Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki
sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon,
yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal
standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum)
sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana
diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 8 September 2026, hlm. 6-
14]. Selanjutnya, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 September 2026,
Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda pemeriksaan
perbaikan permohonan. Namun demikian, para Pemohon menyampaikan perbaikan
permohonan melalui surat elektronik (e-mail) pada hari Senin, tanggal 21 September
2026 pukul 13.19 WIB. Terlebih, para Pemohon juga menyampaikan naskah
perbaikan permohonannya kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21
September 2026 pukul 14.10 WIB. Oleh karena itu, perbaikan permohonan para
Pemohon disampaikan melewati batas tenggat waktu yang telah ditentukan, yaitu
seharusnya diajukan paling lambat hari Senin, tanggal 21 September 2026 pukul
12.00 WIB, sehingga Mahkamah menilai naskah perbaikan permohonan para
Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam mempertimbangkan
permohonan para Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 41
ayat (4) PMK 7/2025, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal para
Pemohon bertanggal 31 Agustus 2026.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan permohonan awal para
Pemohon, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta
Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK:
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 31 ayat (1) UU MK:
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
49
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025:
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat
nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025:
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.3]
Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan
para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa pokok persoalan permohonan
para Pemohon adalah inkonstitusionalitas norma Pasal 31 ayat (1) huruf b UU
2/2024 karena ketiadaan parameter keterwakilan yang terdapat dalam frasa
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi”. Menurut para Pemohon, persoalannya
terletak pada konstruksi norma Pasal 31 ayat (1) huruf b UU 2/2024 disebabkan
karena tidak adanya definisi mengenai “lembaga adat Betawi” dan “lembaga
kebudayaan Betawi” yang diatur dalam Pasal 1 UU 2/2024. Berkaitan dengan hal
tersebut,
dalam
posita
permohonan,
para
Pemohon
pada
pokoknya
mempersoalkan frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” yang menurut para
Pemohon tidak terdapat definisinya dalam Bab I Ketentuan Umum, namun
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tersebut ditetapkan sebagai salah satu
pihak yang terlibat dalam pemajuan kebudayaan tanpa penjelasan apakah lembaga
tersebut merupakan lembaga adat, lembaga kebudayaan, atau lembaga yang
sekaligus menjelaskan fungsi adat dan kebudayaan tanpa menentukan karakteristik
dan kedudukan kelembagaannya. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, norma
Pasal 31 ayat (1) huruf b UU 2/2024 merupakan norma yang kabur karena tidak
memiliki parameter yang jelas mengenai identitas, kedudukan, legitimasi, dan
keterwakilan lembaga dimaksud, serta berpotensi menyerahkan batas norma
kepada peraturan pelaksana maupun kebijakan administratif. Di samping itu,
kekaburan norma Pasal 31 ayat (1) huruf b UU 2/2024 semakin jelas karena
50
ketiadaan parameter yang merupakan persoalan fundamental, yakni siapa yang
memiliki legitimasi untuk merepresentasikan masyarakat Betawi. Dengan demikian,
norma Pasal 31 ayat (1) huruf b UU 2/2024 menimbulkan ketidakpastian hukum dan
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berimplikasi
terhadap tidak adanya jaminan pengakuan masyarakat adat dan hak untuk
berpartisipasi secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa namun demikian berkenaan dengan alasan permohonan para
Pemohon tersebut di atas, jika dicermati secara saksama pada bagian petitum
permohonan, para Pemohon telah ternyata memohon agar norma Pasal 31 ayat (1)
huruf b UU 2/2024 dinyatakan bertentangan secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai "pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan,
“lembaga adat dan kebudayaan Betawi” yang memiliki legitimasi sosial-kultural dan
keterwakilan masyarakat Betawi berdasarkan kriteria yang objektif, transparan, dan
dapat dipertanggungjawabkan, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan."
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, rumusan petitum yang menyebutkan tidak
hanya “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” karena juga menyertakan pelibatan
badan usaha dan lembaga pendidikan memiliki legitimasi sosial-kultural dan
keterwakilan masyarakat Betawi berdasarkan kriteria yang objektif, transparan, dan
dapat dipertanggungjawabkan, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan,
maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hal-hal yang
dipersoalkan para Pemohon dalam posita dengan hal-hal yang dimohonkan dalam
petitumnya. Dengan kata lain, dalam alasan-alasan permohonan para Pemohon
hanya mempersoalkan konstitusionalitas frasa “lembaga adat dan kebudayaan
Betawi”, dalam norma Pasal 31 ayat (1) huruf b UU 2/2024, namun dalam hal-hal
yang dimohonkan, para Pemohon memohon agar badan usaha dan lembaga
pendidikan juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena tidak
adanya kesesuaian antara alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang
dimohonkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU
MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 68 huruf a PMK 7/2025 tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
51
untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur
(obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
52
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-
masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
53
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dewi Nurul Savitri
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Mahkamah mengenai frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, yang dinilai “menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.” (Vide Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 hal.37 paragarf [3.16]). 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025, ketika Mahkamah menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah mempertimbangkan bahwa frasa tersebut potensial digunakan secara Karet (“lentur atau elastis”) (Vide Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 hal. 245 paragraf [3.18]). 32 11. Bahwa prinsip tersebut relevan dengan Norma a quo, karena frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tidak disertai dengan definisi maupun parameter normatif yang memadai mengenai bentuk, kedudukan, legitimasi, dan keterwakilan lembaga yang dimaksud, bahkan tidak dijelaskan dalam ketentuan umum UU DKJ. Ketiadaan konstruksi tersebut menyebabkan makna dan cakupan Norma a quo menjadi terbuka untuk ditentukan lebih lanjut melalui penafsiran maupun kebijakan administratif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai lembaga mana yang secara sah dapat dipandang sebagai representasi adat dan kebudayaan Betawi. 12. Dengan demikian, persoalan konstitusional Norma a quo bukan semata- mata terletak pada tidak adanya pengaturan teknis, melainkan pada ketidakjelasan konstruksi norma pada tingkat undang-undang yang dapat memengaruhi kepastian hukum, legitimasi, dan keterwakilan masyarakat Betawi dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan Definisi dalam Ketentuan Umum dalam UU DKJ Memperluas Ketidakjelasan Norma a quo 13. Bahwa salah satu persoalan mendasar dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta terletak pada penggunaan frasa “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” tanpa didahului dengan definisi maupun konstruksi kelembagaan dalam Bab I Ketentuan Umum. Frasa tersebut langsung digunakan sebagai salah satu pihak yang dilibatkan dalam pemajuan kebudayaan, tetapi UU DKJ tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga tersebut, apakah merupakan lembaga adat, lembaga kebudayaan, atau lembaga yang sekaligus menjalankan fungsi adat dan kebudayaan, serta tidak menentukan karakteristik dan kedudukan kelembagaannya. Dengan demikian, sejak tingkat undang-undang telah terdapat ketidakjelasan mengenai apa dan siapa yang dimaksud oleh Norma a quo. 14. Bahwa ketidakjelasan tersebut menjadi semakin nyata karena UU DKJ tidak memberikan parameter mengenai legitimasi dan keterwakilan lembaga yang dimaksud. UU DKJ tidak menentukan apakah lembaga tersebut harus lahir dari proses konsolidasi masyarakat Betawi, memiliki pengakuan sosial- 33 kultural, berbentuk badan hukum atau perkumpulan, dibentuk oleh pemerintah, atau memenuhi persyaratan tertentu lainnya. UU DKJ juga tidak menentukan siapa yang berwenang menetapkan bahwa suatu organisasi atau lembaga merupakan “lembaga adat dan kebudayaan Betawi”. Akibatnya, terdapat ruang penafsiran yang luas mengenai siapa yang berhak disebut, diakui, dan dilibatkan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) huruf b. 15. Bahwa konstruksi demikian berbeda dengan pengaturan kelembagaan adat dalam peraturan perundang-undangan lain yang memberikan identitas kelembagaan secara lebih konkret. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, misalnya, Lembaga Wali Nanggroe terlebih dahulu dikenali dan didefinisikan dalam Ketentuan Umum sebelum kemudian diatur mengenai kedudukan dan fungsinya. Demikian pula dalam rezim Otonomi Khusus Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) secara tegas didefinisikan sebagai representasi kultural Orang Asli Papua dan selanjutnya diberikan kedudukan, tugas, serta kewenangan. Dengan demikian, terdapat konstruksi yang jelas mengenai identitas lembaga, kedudukan, dan dasar keterwakilannya sebelum lembaga tersebut menjalankan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 16. Bahwa berbeda dengan konstruksi tersebut, UU DKJ hanya menyebut “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” sebagai pihak yang dilibatkan, tanpa membentuk, mendefinisikan, ataupun menentukan kedudukan lembaga tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekosongan normatif mengenai identitas kelembagaan yang dimaksud, sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah frasa tersebut menunjuk pada satu lembaga tertentu atau dapat mencakup berbagai organisasi dan lembaga yang mengklaim atau dianggap memiliki hubungan dengan adat dan kebudayaan Betawi. Oleh karena itu, persoalan dalam Norma a quo bukan hanya mengenai ketiadaan definisi, tetapi juga mengenai ketidakjelasan objek kelembagaan yang menjadi sasaran pengaturan. 17. Bahwa kekosongan tersebut selanjutnya berpotensi menimbulkan efek berantai pada norma pelaksana (normative cascading effect), karena peraturan pelaksana akan dihadapkan pada kebutuhan untuk menentukan hal-hal yang justru tidak terlebih dahulu ditentukan oleh undang-undang, 34 antara lain mengenai bentuk lembaga, kriteria legitimasi, sumber keterwakilan, mekanisme pengakuan, dan pihak yang berwenang menentukan lembaga adat dan kebudayaan Betawi. Dengan demikian, norma pelaksana berpotensi tidak lagi sekadar melaksanakan atau menjabarkan Pasal 31 ayat (1) huruf b, tetapi justru membentuk substansi baru mengenai siapa yang dapat memperoleh status sebagai lembaga adat dan kebudayaan Betawi. 18. Bahwa keadaan tersebut penting secara konstitusional karena peraturan pelaksana tidak seharusnya menjadi dasar utama untuk menciptakan batasan dan kriteria baru mengenai subjek yang secara langsung disebut dalam undang-undang, terlebih ketika subjek tersebut berkaitan dengan representasi masyarakat, adat, dan kebudayaan. Apabila penentuan mengenai siapa yang dapat disebut sebagai lembaga adat dan kebudayaan Betawi sepenuhnya diserahkan pada kebijakan administratif, maka terdapat kemungkinan bahwa perubahan kebijakan atau penafsiran pejabat pemerintahan pada suatu periode dapat memengaruhi siapa yang diakui dan dilibatkan. Dengan demikian, ketidakjelasan pada tingkat undang- undang berpotensi menghasilkan ketidakpastian yang lebih besar pada tingkat pelaksanaan. 19. Bahwa kondisi tersebut pada akhirnya membuka ruang diskresi yang luas dalam menentukan representasi adat dan kebudayaan Betawi, karena tidak terdapat ukuran normatif yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu lembaga benar-benar memiliki legitimasi sosial, hubungan nyata dengan masyarakat Betawi, dan kapasitas untuk merepresentasikan kepentingan adat dan kebudayaan Betawi. Dalam keadaan demikian, pengakuan dan pelibatan suatu lembaga berpotensi bergantung pada penilaian administratif yang berubah-ubah, sementara masyarakat Betawi tidak memiliki standar hukum yang dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang berhak mewakili, bagaimana legitimasi tersebut diperoleh, dan bagaimana proses pengakuannya dilakukan. 20. Bahwa persoalan tersebut menjadi semakin relevan dengan adanya perkembangan kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi dalam praktik pemerintahan, termasuk pengukuhan Dewan Adat dan Kebudayaan Betawi oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. Fakta tersebut menunjukkan 35 bahwa kebutuhan terhadap kelembagaan adat dan kebudayaan Betawi memang nyata, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa penentuan mengenai lembaga yang ditempatkan dalam posisi tersebut masih dapat berlangsung melalui kebijakan administratif karena UU DKJ sendiri tidak memberikan konstruksi kelembagaan yang memadai. Dengan demikian, keberadaan praktik administratif tersebut tidak menghilangkan kekaburan Norma a quo, melainkan justru menunjukkan akibat konkret dari tidak adanya parameter normatif pada tingkat undang-undang.Bahwa oleh karena itu, ketiadaan definisi dan konstruksi kelembagaan “lembaga adat dan kebudayaan Betawi” dalam Ketentuan Umum UU DKJ merupakan bagian yang tidak terpisahkan da
