PUU
Tahun 2026
325/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon: Lukman Nulhakim
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 325/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Lukman Nulhakim
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan Moch. Toha Nomor 27/204 A, RT/RW: 001/006,
Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Bandung
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
31 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31
Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
325/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 325/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 31 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 16 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
2
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa objek permohonan a quo adalah norma dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya:
a. Pasal 12 ayat (1) huruf d, yang menyatakan:
“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
...
d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak
mampu membiayai pendidikannya;”
b. Pasal 12 ayat (2) huruf b, yang menyatakan:
“Setiap peserta didik berkewajiban:
...
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi
peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
4. Bahwa oleh karena objek pengujian merupakan norma undang-undang yang
didalilkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a
quo.
II.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan orang tua yang
mempunyai tanggung jawab nyata untuk membiayai pendidikan anak-anak
Pemohon.
6. Bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak yang sedang berada pada
jenjang pendidikan yang berbeda, yaitu:
a. anak pertama sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi
swasta;
b. anak kedua sedang menempuh pendidikan SMA dan akan memasuki
jenjang perguruan tinggi;
c. anak ketiga sedang menempuh pendidikan SD dan akan memasuki
jenjang SMP.
3
7. Bahwa kondisi tersebut menyebabkan Pemohon menghadapi beban
pembiayaan pendidikan secara bersamaan dan berkelanjutan, bukan
sekadar kemungkinan abstrak mengenai biaya pendidikan.
8. Bahwa kondisi ekonomi Pemohon berasal dari usaha/home industry yang
dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan pendapatan.
9. Bahwa di sisi lain, Pemohon tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN) dengan klasifikasi Desil 6.
10. Bahwa Pemohon memahami bahwa DTSEN dan klasifikasi desil
merupakan instrumen administrasi pemerintah untuk memetakan kondisi
sosial ekonomi masyarakat dan bukan semata-mata penetapan hak
individual atas bantuan tertentu.
11. Bahwa justru karena desil merupakan klasifikasi relatif, persoalan
konstitusional yang dialami Pemohon bukanlah keberadaan DTSEN sebagai
instrumen negara, melainkan ketika klasifikasi tersebut dalam praktik
dijadikan batas administratif yang dapat menentukan apakah seseorang
dipandang “mampu” atau “tidak mampu” membiayai pendidikan, tanpa
memberikan bobot yang memadai terhadap keadaan ekonomi aktual
keluarga.
12. Bahwa BPS menjelaskan desil merupakan pengelompokan tingkat
kesejahteraan dan dalam pengembangannya menggunakan berbagai
karakteristik sosial ekonomi. BPS juga menjelaskan bahwa pemutakhiran
DTSEN merupakan bagian penting untuk memastikan data menggambarkan
kondisi masyarakat.
13. Bahwa dengan demikian, status Desil 6 tidak dengan sendirinya
membuktikan bahwa Pemohon mampu membiayai seluruh kebutuhan
pendidikan anak-anaknya, sebagaimana status suatu desil juga tidak
dengan sendirinya merupakan ukuran tunggal kemampuan membayar biaya
pendidikan.
14. Bahwa persoalan tersebut menjadi konkret karena Pemohon menghadapi
kebutuhan pembiayaan pendidikan pada tiga jenjang secara bersamaan.
15. Bahwa untuk anak pertama, Pemohon menghadapi biaya pendidikan
perguruan tinggi swasta dan pernah berupaya mencari keringanan biaya
pendidikan.
4
16. Bahwa dalam proses tersebut, Pemohon menghadapi keterkaitan antara
kemampuan memperoleh keringanan pembiayaan pendidikan dengan
status sosial ekonomi/desil.
17. Bahwa untuk anak kedua, Pemohon menghadapi kebutuhan biaya
pendidikan perguruan tinggi pada tahun berikutnya, dengan kemungkinan
biaya UKT apabila diterima melalui jalur perguruan tinggi negeri maupun
biaya masuk dan pendidikan apabila menempuh perguruan tinggi swasta.
18. Bahwa untuk anak ketiga, Pemohon menghadapi kebutuhan memasuki
jenjang SMP pada tahun berikutnya. Apabila tidak memperoleh akses ke
satuan pendidikan negeri yang tersedia, pilihan sekolah swasta dapat
menimbulkan biaya uang pangkal dan SPP yang harus ditanggung
keluarga.
19. Bahwa persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut
biaya, baik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan
pemerintah maupun masyarakat.
20. Bahwa SMP termasuk dalam jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu,
kebutuhan pendidikan anak ketiga Pemohon bukan sekadar persoalan
bantuan sosial, melainkan bersinggungan langsung dengan kewajiban
konstitusional negara di bidang pendidikan dasar.
21. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bukanlah klaim bahwa setiap anak
Pemohon secara otomatis berhak menerima suatu program bantuan
tertentu.
22. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon terletak pada adanya keadaan di
mana:
hak peserta didik untuk memperoleh biaya pendidikan bagi mereka yang
orang tuanya tidak mampu sebagaimana dijamin Pasal 12 ayat (1) huruf d
dan pengecualian dari kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan
sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf b berpotensi ditentukan melalui
klasifikasi administratif yang bersifat relatif, sementara kondisi kemampuan
ekonomi aktual keluarga dapat berbeda dari posisi relatif tersebut.
5
23. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat antara norma a
quo, cara norma tersebut dapat dioperasionalkan melalui kriteria
administratif, dan kerugian konstitusional yang dialami atau secara wajar
berpotensi dialami Pemohon.
24. Bahwa apabila Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional
sebagaimana dimohonkan dalam petitum, maka kerugian tersebut dapat
dicegah karena penentuan “tidak mampu” tidak semata-mata didasarkan
pada posisi relatif dalam klasifikasi kesejahteraan, melainkan harus
memberikan ruang bagi pemeriksaan keadaan ekonomi aktual yang relevan
dengan kemampuan membiayai pendidikan.
III.
OBJEK PERMOHONAN
25. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan DTSEN, tidak meminta
Mahkamah membatalkan DTSEN, tidak meminta Mahkamah menentukan
bahwa Pemohon seharusnya berada pada Desil 4, serta tidak meminta
Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai penerima KIP Kuliah atau PIP.
26. Bahwa yang diuji dalam permohonan ini adalah konstitusionalitas norma
Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas
sepanjang norma tersebut belum memberikan jaminan bahwa penentuan
“orang tua tidak mampu membiayai pendidikan” dan pembebasan dari
kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan tidak boleh ditentukan secara
semata-mata dan kaku berdasarkan klasifikasi kesejahteraan yang bersifat
relatif.
27. Bahwa dengan demikian, objek pengujian tetap merupakan norma undang-
undang, sedangkan DTSEN/desil ditempatkan sebagai konteks faktual dan
contoh konkret mengenai persoalan implementasi norma.
IV.
NORMA KONSTITUSIONAL YANG MENJADI BATU UJI
28. Bahwa Pemohon menggunakan batu uji:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
6
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya.”
29. Bahwa Pemohon tidak lagi menjadikan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 sebagai batu uji utama, karena inti permohonan bukanlah diskriminasi
berdasarkan kategori identitas sebagaimana dimaksud dalam norma
tersebut, melainkan kepastian hukum, kesetaraan akses, dan pelaksanaan
hak atas pendidikan.
30. Bahwa Pemohon juga tidak mendalilkan bahwa UUD 1945 mengharuskan
seluruh pendidikan hingga perguruan tinggi diberikan secara cuma-cuma
kepada seluruh warga negara.
31. Bahwa permohonan a quo secara khusus menempatkan pendidikan dasar
sebagai batas minimum kewajiban konstitusional negara berdasarkan
Pasal 31 ayat (2), sedangkan pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi
digunakan untuk menunjukkan beban pendidikan keluarga secara
keseluruhan dan persoalan akses pendidikan.
V.
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
A. Hak memperoleh biaya pendidikan bagi orang tua yang tidak mampu
justru menunjukkan bahwa UU Sisdiknas mengakui adanya kewajiban
perlindungan terhadap peserta didik yang tidak mampu
32. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Sisdiknas secara tegas memberikan
hak kepada peserta didik untuk mendapatkan biaya pendidikan apabila
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.
33. Bahwa norma tersebut merupakan bentuk pengakuan legislator bahwa
kemampuan ekonomi orang tua tidak selalu sama dan bahwa peserta didik
yang orang tuanya tidak mampu harus memperoleh perlindungan
pembiayaan pendidikan.
34. Bahwa dengan demikian, pembentuk undang-undang telah membuat
hubungan hukum yang jelas:
ketidakmampuan orang tua → hak peserta didik memperoleh biaya
pendidikan.
35. Bahwa persoalan konstitusional kemudian muncul pada tahap berikutnya,
yaitu ketika negara harus menentukan siapa yang masuk kategori “tidak
mampu”.
7
36. Bahwa UU Sisdiknas tidak memberikan ukuran tunggal berupa jumlah
penghasilan tertentu yang secara otomatis menentukan seseorang mampu
atau tidak mampu membiayai pendidikan.
37. Bahwa kondisi tersebut membuka ruang bagi kebijakan administratif untuk
menentukan penerima manfaat.
38. Bahwa penggunaan instrumen administratif pada prinsipnya tidak
bertentangan dengan konstitusi.
39. Namun, instrumen administratif tersebut tidak boleh mengubah substansi
hak yang diberikan oleh undang-undang menjadi sekadar hak administratif
yang hanya dapat dinikmati apabila seseorang berada pada peringkat
tertentu dalam suatu klasifikasi.
40. Bahwa dengan kata lain, alat untuk mengidentifikasi ketidakmampuan tidak
boleh berubah menjadi pengganti makna ketidakmampuan itu sendiri.
VI.
PERSOALAN KONSTITUSIONAL UTAMA: KETIDAKMAMPUAN EKONOMI
TIDAK SELALU IDENTIK DENGAN POSISI RELATIF DALAM KLASIFIKASI
KESEJAHTERAAN
41. Bahwa klasifikasi desil pada dasarnya merupakan pemeringkatan relatif
masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi.
42. Bahwa secara konseptual, seseorang dapat berada pada posisi relatif
tertentu dalam masyarakat tanpa berarti memiliki kemampuan yang
memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan keluarganya.
43. Bahwa sebaliknya, seseorang yang berada pada desil lebih rendah belum
tentu memiliki struktur kebutuhan pendidikan yang sama dengan keluarga
lainnya.
44. Bahwa keluarga dengan jumlah anggota, jumlah anak yang sedang
bersekolah, jenjang pendidikan, biaya sekolah, biaya transportasi, biaya
tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang berbeda dapat mempunyai
kemampuan membayar pendidikan yang berbeda walaupun berada dalam
kelompok kesejahteraan yang sama.
45. Bahwa BPS sendiri menjelaskan bahwa DTSEN/desil merupakan
instrumen pemetaan tingkat kesejahteraan dan menggunakan berbagai
karakteristik sosial ekonomi. Dalam pengelolaan DTSEN juga tersedia
mekanisme pemutakhiran untuk menyesuaikan data dengan kondisi aktual.
8
46. Bahwa fakta adanya mekanisme pemutakhiran tersebut menunjukkan
bahwa kondisi sosial ekonomi seseorang tidak dipandang sebagai keadaan
yang selalu tetap.
47. Bahwa karena kondisi ekonomi dapat berubah, maka penentuan
kemampuan membiayai pendidikan harus memiliki mekanisme yang
memungkinkan kondisi aktual tersebut dipertimbangkan.
48. Bahwa persoalan tersebut bukan berarti Pemohon meminta setiap orang
yang berada pada Desil 6 otomatis dianggap tidak mampu.
49. Sebaliknya, Pemohon memohon agar orang yang berada pada Desil 6 tidak
otomatis dianggap mampu hanya karena posisi relatif tersebut, apabila
berdasarkan pemeriksaan kondisi ekonomi aktual terdapat keadaan yang
menunjukkan ketidakmampuan membiayai pendidikan.
50. Bahwa prinsip tersebut justru lebih sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf d
UU Sisdiknas karena norma tersebut menggunakan ukuran substantif:
“orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”
bukan:
“orang tuanya berada pada desil tertentu.”
VII. PASAL 12 AYAT (2) HURUF b HARUS DIBACA BERSAMA DENGAN HAK
DALAM PASAL 12 AYAT (1) HURUF d
51. Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b mengatur kewajiban peserta didik untuk
ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
52. Bahwa kewajiban tersebut mempunyai pengecualian:
“kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
53. Bahwa pengecualian tersebut sangat penting karena menunjukkan bahwa
UU Sisdiknas tidak menempatkan seluruh peserta didik pada posisi yang
sama dalam menanggung biaya pendidikan.
54. Bahwa norma Pasal 12 ayat (2) huruf b harus dibaca bersama Pasal 12
ayat (1) huruf d.
55. Bahwa apabila peserta didik yang orang tuanya tidak mampu mempunyai
hak mendapatkan biaya pendidikan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf d,
maka kewajiban “ikut menanggung biaya” tidak boleh diterapkan dengan
cara yang menghilangkan substansi perlindungan tersebut.
56. Bahwa oleh karena itu, persoalan konstitusional bukan terletak pada
keberadaan frasa “ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan”.
9
57. Bahwa Pemohon justru menerima bahwa dalam sistem pendidikan,
terdapat ruang partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pembiayaan
sesuai kemampuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Bahwa yang dipersoalkan adalah bagaimana pengecualian bagi peserta
didik yang tidak mampu benar-benar dapat dilaksanakan apabila ukuran
ketidakmampuan ditentukan secara terlalu kaku melalui klasifikasi
administratif.
VIII. PERBEDAAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 11-14-21-126 DAN 136/PUU-
VII/2009
59. Bahwa Pemohon menyadari bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 12
ayat (2) huruf b pernah menjadi objek pengujian dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.
60. Bahwa dalam perkara tersebut, Pemohon antara lain mendalilkan bahwa
seluruh biaya pendidikan seharusnya ditanggung negara sehingga tidak
perlu lagi dibedakan antara orang tua yang mampu dan tidak mampu.
61. Bahwa
Mahkamah
tidak
menerima
konstruksi
tersebut
dan
mempertahankan keberadaan mekanisme partisipasi masyarakat dalam
pembiayaan pendidikan.
62. Bahwa khusus Pasal 12 ayat (2) huruf b, Mahkamah memberikan
pemaknaan bahwa frasa “ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan” tidak berarti negara melepaskan tanggung jawab pembiayaan
pendidikan kepada peserta didik.
63. Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak mengajukan kembali argumentasi
bahwa seluruh biaya pendidikan harus ditanggung negara tanpa
membedakan kemampuan ekonomi peserta didik.
64. Bahwa permohonan a quo memiliki persoalan konstitusional yang berbeda,
yaitu:
«bagaimana menentukan “orang tua yang tidak mampu” dan bagaimana
memastikan pengecualian dari kewajiban ikut menanggung biaya benar-
benar dapat dinikmati oleh peserta didik yang secara substantif tidak
mampu, ketika negara menggunakan klasifikasi kesejahteraan yang bersifat
relatif sebagai salah satu dasar administrasinya.»
65. Bahwa persoalan mengenai mekanisme DTSEN/desil sebagai instrumen
pemetaan kesejahteraan merupakan perkembangan kebijakan dan
10
administrasi pemerintahan yang berbeda dari konteks ketika Putusan
Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 diputus.
66. Bahwa dengan demikian, permohonan a quo tidak meminta Mahkamah
mengubah pendirian mengenai diperbolehkannya partisipasi masyarakat
dalam pembiayaan pendidikan.
67. Bahwa Pemohon meminta Mahkamah memberikan batas konstitusional
mengenai cara menentukan ketidakmampuan ketika hak pembiayaan dan
pembebasan biaya pendidikan hendak diberikan.
IX.
PERBEDAAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026
68. Bahwa Pemohon juga memahami adanya Putusan Nomor 216/PUU-
XXIV/2026.
69. Bahwa perkara tersebut berkaitan dengan persoalan biaya-biaya
tambahan dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain biaya yang tetap
dibebankan kepada mahasiswa meskipun telah membayar UKT.
70. Bahwa Mahkamah dalam perkara tersebut menyatakan permohonan tidak
dapat diterima karena terdapat persoalan formal dan ketidakjelasan dalam
perumusan
petitum/posita.
Mahkamah
tidak
memberikan
putusan
mengenai pokok konstitusionalitas Pasal 12 ayat (2) huruf b.
71. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo tidak mengulang persoalan
mengenai apakah biaya tutorial, wisuda, legalisasi, remedial, atau biaya
tambahan lainnya dapat dibebankan kepada mahasiswa.
72. Bahwa permohonan a quo mempunyai fokus berbeda, yaitu penentuan
kemampuan ekonomi orang tua dan pelaksanaan pengecualian biaya bagi
peserta didik yang tidak mampu.
X.
PERBEDAAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 286/PUU-XXIV/2026
73. Bahwa Pemohon juga memperhatikan Putusan Nomor 286/PUU-
XXIV/2026 yang menguji Pasal 12 ayat (2) huruf b dan norma terkait
pembiayaan pendidikan.
74. Bahwa sebagaimana perkara 216/PUU-XXIV/2026, perkara 286/PUU-
XXIV/2026 berakhir pada putusan tidak dapat diterima karena persoalan
kejelasan permohonan dan kesesuaian antara posita dan petitum, sehingga
tidak dapat diposisikan sebagai putusan yang menyatakan bahwa substansi
Pasal 12 ayat (2) huruf b telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah.
11
75. Bahwa perkara a quo tidak mempersoalkan batas biaya tambahan
pendidikan atau pembatasan UKT sebagaimana pokok persoalan dalam
perkara tersebut.
76. Bahwa permohonan a quo mempersoalkan persoalan yang berbeda dan
lebih spesifik, yaitu: standar konstitusional dalam menentukan siapa yang
secara substantif tidak mampu membiayai pendidikan.
77. Bahwa dengan demikian, meskipun terdapat persamaan objek berupa
Pasal 12 ayat (2) huruf b, alasan konstitusional dan persoalan hukum yang
diajukan Pemohon berbeda. ---
XI.
PASAL 60 UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PMK 7/2025: TIDAK
TERDAPAT NE BIS IN IDEM
78. Bahwa Pemohon memahami ketentuan mengenai pengujian kembali suatu
undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Mahkamah
Konstitusi dan Pasal 72 PMK Nomor 7 Tahun 2025.
79. Bahwa perbedaan permohonan a quo dengan perkara-perkara sebelumnya
terletak pada fokus dan alasan konstitusional.
80. Bahwa perbedaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
Perkara
Persoalan Utama
11-14-21-126-136/PUU-VII/2009
Apakah negara harus menanggung
seluruh biaya pendidikan dan apakah
partisipasi
masyarakat
dalam
pembiayaan bertentangan dengan UUD
216/PUU-XXIV/2026
Biaya tambahan pendidikan di luar UKT
dan persoalan perumusan petitum
286/PUU-XXIV/2026
Batas tanggung jawab mahasiswa/PTN
dalam pembiayaan pendidikan serta
persoalan kejelasan posita-petitum
Permohonan a quo
Bagaimana ketidakmampuan orang tua
ditentukan
dan
bagaimana
hak
pembebasan biaya dapat dijamin ketika
klasifikasi
kesejahteraan
relatif
digunakan sebagai dasar administratif
81. Bahwa dengan demikian, permohonan a quo tidak meminta Mahkamah
mengulang pengujian mengenai boleh atau tidaknya partisipasi masyarakat
dalam pembiayaan pendidikan.
82. Bahwa permohonan a quo meminta Mahkamah menguji batas
konstitusional dalam menentukan ketidakmampuan ekonomi sebagai
syarat untuk memperoleh hak pembiayaan dan pembebasan biaya
pendidikan.
12
83. Bahwa perbedaan alasan tersebut penting karena PMK Nomor 7 Tahun
2025 mengatur bahwa pengujian kembali dapat dilakukan apabila terdapat
perbedaan dasar pengujian atau alasan permohonan, meskipun objek
norma memiliki persamaan.
XII. PASAL 28D AYAT (1): KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL
84. Bahwa Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil.
85. Bahwa kepastian hukum dalam perkara a quo bukan berarti negara wajib
menggunakan satu indikator sederhana untuk menentukan kemampuan
ekonomi setiap keluarga.
86. Bahwa kepastian hukum justru mengharuskan adanya hubungan yang
rasional antara kriteria administratif yang digunakan dengan hak yang
hendak diberikan.
87. Bahwa apabila undang-undang memberikan hak kepada peserta didik yang
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, maka mekanisme
pelaksanaannya harus dapat membedakan antara:
a. klasifikasi administratif mengenai posisi relatif kesejahteraan; dan
b. kemampuan aktual orang tua dalam membiayai pendidikan.
88. Bahwa kedua hal tersebut dapat berkorelasi, tetapi tidak selalu identik.
89. Bahwa oleh karena itu, seseorang yang tidak berada dalam kelompok
prioritas tertentu tidak semestinya secara otomatis dipandang mampu
apabila terdapat bukti yang relevan mengenai ketidakmampuan aktualnya
membiayai pendidikan.
90. Bahwa demikian pula sebaliknya, Pemohon tidak meminta agar status
sosial ekonomi administratif diabaikan seluruhnya.
91. Bahwa yang dimohonkan adalah agar terdapat mekanisme koreksi
individual yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
XIII. PASAL 31 AYAT (1): HAK ATAS PENDIDIKAN
92. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada
setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
93. Bahwa hak tersebut tidak berhenti pada pengakuan formal bahwa
seseorang boleh bersekolah.
94. Bahwa bagi keluarga yang secara aktual mengalami kesulitan membiayai
pendidikan, biaya pendidikan dapat menjadi faktor yang menentukan
apakah hak tersebut dapat dijalankan secara nyata.
13
95. Bahwa karena itu, ketika UU Sisdiknas sendiri telah mengakui adanya hak
peserta didik untuk memperoleh biaya pendidikan apabila orang tuanya
tidak mampu, mekanisme pelaksanaannya harus dibuat sedemikian rupa
agar hak tersebut tidak menjadi hak yang secara formal ada tetapi sulit
dijangkau secara substantif.
XIV. PASAL 31 AYAT (2): PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI BATAS MINIMUM
KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL NEGARA
96. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.
97. Bahwa Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 memperkuat pemaknaan tersebut
dengan menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus
menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan
dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan dasar yang
diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
98. Bahwa pendidikan dasar merupakan minimum constitutional floor, bukan
berarti negara hanya mempunyai tanggung jawab pada pendidikan dasar.
99. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo tidak mendalilkan bahwa
pendidikan menengah dan perguruan tinggi harus seluruhnya gratis.
100. Bahwa untuk anak ketiga Pemohon yang akan memasuki SMP, persoalan
biaya pendidikan memiliki hubungan langsung dengan kewajiban negara
berdasarkan Pasal 31 ayat (2).
101. Bahwa apabila keluarga yang secara aktual mengalami kesulitan
pembiayaan pendidikan dasar tidak dapat memperoleh perlindungan hanya
karena posisi administratifnya berada di luar kelompok prioritas, maka
terdapat
persoalan
mengenai
efektivitas
pelaksanaan
kewajiban
konstitusional negara tersebut.
XV. NEGARA TETAP MEMILIKI RUANG UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS
102. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah mengambil alih kewenangan
Pemerintah dalam menentukan penerima bantuan pendidikan.
103. Bahwa Pemohon memahami bahwa negara memiliki keterbatasan
anggaran dan harus menentukan prioritas.
14
104. Bahwa Pemohon juga memahami bahwa tidak setiap warga negara yang
memiliki kebutuhan pendidikan otomatis harus memperoleh bantuan
dengan bentuk dan jumlah yang sama.
105. Bahwa yang dimohonkan adalah agar sistem prioritas tersebut tidak
menutup secara mutlak kemungkinan bagi keluarga yang secara aktual
tidak mampu
membiayai
pendidikan untuk
membuktikan
kondisi
ekonominya.
106. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan antara:
“tidak menjadi prioritas utama” dengan
“secara hukum dianggap mampu dan tidak berhak memperoleh
pembebasan meskipun keadaan aktual menunjukkan ketidakmampuan.”
107. Bahwa negara tetap dapat mempertahankan sistem targeting dan prioritas,
tetapi harus tersedia ruang koreksi bagi keadaan individual yang secara
nyata berbeda dari klasifikasi administratif.
XVI. CONTOH KONKRET KERUGIAN PEMOHON
108. Bahwa Pemohon tidak mengajukan keadaan ekonomi sebagai alasan
abstrak.
109. Bahwa Pemohon mempunyai lima anggota keluarga dengan tiga anak yang
sedang menempuh pendidikan pada tiga jenjang berbeda.
110. Bahwa pendapatan usaha Pemohon mengalami penurunan.
111. Bahwa pada saat yang sama, kebutuhan biaya pendidikan anak-anak
Pemohon justru meningkat karena:
a. anak pertama masih menjalani pendidikan tinggi;
b. anak kedua akan memasuki pendidikan tinggi;
c. anak ketiga akan memasuki SMP.
112. Bahwa struktur kebutuhan tersebut menimbulkan beban aktual yang tidak
dapat direpresentasikan hanya dengan melihat satu indikator kepemilikan
aset atau kondisi rumah.
113. Bahwa Pemohon memiliki rumah dua lantai serta kendaraan berupa sepeda
motor dan kendaraan roda empat lama yang digunakan untuk mendukung
kegiatan usaha.
114. Bahwa keberadaan aset tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa
Pemohon memiliki kemampuan likuid untuk membiayai seluruh pendidikan
anak.
15
115. Bahwa sebuah rumah merupakan tempat tinggal keluarga dan kendaraan
yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat merupakan sarana produktif,
bukan semata-mata kekayaan yang tersedia untuk membayar biaya
pendidikan.
116. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah menyatakan kepemilikan
rumah atau kendaraan tidak boleh menjadi indikator sosial ekonomi.
117. Bahwa Pemohon meminta agar indikator tersebut tidak menjadi dasar yang
bersifat menentukan secara mutlak tanpa mempertimbangkan keseluruhan
kondisi ekonomi keluarga dan beban pendidikan yang sedang ditanggung.
XVII. KERUGIAN
TERSEBUT
BUKAN
BERARTI
PEMOHON
BERHAK
OTOMATIS ATAS KIP KULIAH ATAU PIP
118. Bahwa Pemohon memahami bahwa KIP Kuliah dan PIP merupakan
program pemerintah dengan persyaratan dan mekanisme tersendiri.
119. Bahwa karena itu, Pemohon tidak meminta Mahkamah menyatakan
Pemohon atau anak Pemohon sebagai penerima program tertentu.
120. Bahwa program-program tersebut digunakan Pemohon sebagai contoh
konkret mengenai bagaimana status sosial ekonomi dapat berpengaruh
terhadap akses terhadap bantuan atau keringanan pendidikan.
121. Bahwa inti permohonan tetap berada pada norma UU Sisdiknas, bukan
pada pengujian terhadap peraturan teknis KIP Kuliah, PIP, maupun DTSEN.
XVIII. KEBUTUHAN AKAN PENILAIAN KONDISI EKONOMI AKTUAL
122. Bahwa agar hak dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan secara
adil, penentuan “tidak mampu membiayai pendidikan” setidaknya harus
membuka ruang bagi penilaian terhadap:
a. pendapatan aktual keluarga;
b. jumlah anggota keluarga;
c. jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan;
d. jenjang pendidikan masing-masing anak;
e. kewajiban pembiayaan pendidikan yang sedang berjalan;
f. pengeluaran pokok keluarga;
g. kondisi usaha dan perubahan pendapatan;
h. sifat produktif atau nonproduktif aset yang dimiliki;
i. keadaan
khusus
lain
yang
secara
objektif
memengaruhi
kemampuan membiayai pendidikan.
16
123. Bahwa daftar tersebut tidak dimaksudkan sebagai daftar tertutup yang
harus seluruhnya digunakan oleh Mahkamah.
124. Bahwa daftar tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membiayai
pendidikan merupakan persoalan yang bersifat substantif dan individual,
bukan sekadar persoalan posisi relatif dalam masyarakat.
XIX. PEMOHON
TIDAK
MEMINTA
MAHKAMAH
MENENTUKAN
DESIL
PEMOHON
125. Bahwa Pemohon menegaskan kembali bahwa Mahkamah tidak diminta
untuk menentukan Pemohon berada pada Desil 4, Desil 5, Desil 6, atau
desil tertentu.
126. Bahwa penentuan klasifikasi DTSEN tetap merupakan kewenangan
lembaga yang berwenang.
127. Bahwa Mahkamah hanya diminta menetapkan prinsip konstitusional bahwa
klasifikasi administratif tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya dasar
yang secara mutlak menutup penilaian mengenai kemampuan aktual orang
tua dalam membiayai pendidikan.
128. Bahwa dengan konstruksi demikian, permohonan a quo tidak berubah
menjadi sengketa administrasi mengenai benar atau salahnya data
Pemohon.
XX. KESIMPULAN ALASAN KONSTITUSIONAL
129. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d memberikan hak kepada peserta didik yang
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.
130. Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b memberikan kewajiban ikut menanggung
biaya sekaligus mengakui pengecualian bagi peserta didik yang dibebaskan
dari kewajiban tersebut.
131. Bahwa kedua norma tersebut secara sistematis mengakui adanya
perbedaan kemampuan ekonomi peserta didik/orang tua.
132. Bahwa persoalan konstitusional muncul ketika penentuan “tidak mampu”
dilaksanakan melalui suatu klasifikasi administratif yang bersifat relatif dan
kemudian digunakan secara kaku sebagai batas hak.
133. Bahwa keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara:
kondisi administratif seseorang dan kemampuan aktual seseorang
membiayai pendidikan.
17
134. Bahwa apabila ketidaksesuaian tersebut tidak mempunyai mekanisme
koreksi yang efektif, maka hak yang secara eksplisit diberikan oleh Pasal
12 ayat (1) huruf d dan pengecualian dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat
kehilangan efektivitasnya.
135. Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), hak atas pendidikan dalam Pasal 31
ayat (1), dan khususnya kewajiban negara membiayai pendidikan dasar
dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
XXI. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang
Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus:
PRIMAIR
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya” dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai:
“mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya,
dengan penentuan ketidakmampuan yang tidak semata-mata didasarkan
pada klasifikasi atau pemeringkatan kesejahteraan yang bersifat relatif,
melainkan harus memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan
kondisi ekonomi aktual keluarga dan beban pembiayaan pendidikan yang
secara nyata ditanggung orang tua”;
3. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “kecuali bagi peserta didik
yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku” tidak dimaknai:
“termasuk bagi peserta didik yang berdasarkan kondisi ekonomi aktual
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dengan penentuan
ketidakmampuan yang tidak semata-mata didasarkan pada klasifikasi atau
pemeringkatan kesejahteraan yang bersifat relatif dan harus tersedia
18
mekanisme penilaian atau koreksi berdasarkan kondisi ekonomi aktual
keluarga”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
SUBSIDAIR
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
XXII. PENUTUP
136. Bahwa permohonan ini pada hakikatnya tidak meminta negara menghapus
sistem penargetan bantuan pendidikan.
137. Bahwa permohonan ini juga tidak meminta semua peserta didik dibebaskan
dari biaya pendidikan.
138. Bahwa Pemohon bahkan tidak meminta agar status Desil 6 dianggap
identik dengan kemiskinan atau ketidakmampuan.
139. Bahwa yang dimohonkan adalah prinsip yang lebih mendasar: “Ketika
undang-undang memberikan hak pembiayaan pendidikan kepada peserta
didik yang orang tuanya tidak mampu, maka negara harus memastikan
bahwa
ukuran
administratif
yang
digunakan
untuk
menentukan
ketidakmampuan tidak berubah menjadi penghalang mutlak bagi orang
yang secara nyata tidak mampu membiayai pendidikan.”
140. Bahwa negara tetap dapat menggunakan DTSEN, desil, data sosial
ekonomi, dan instrumen targeting lainnya.
141. Namun, harus tersedia ruang untuk melihat keadaan aktual apabila kondisi
nyata keluarga berbeda dari klasifikasi administratif.
142. Bahwa dengan demikian, permohonan a quo bukanlah permohonan agar
Pemohon “dinaikkan” atau “diturunkan” desilnya, melainkan permohonan
untuk memastikan agar hak konstitusional atas pendidikan tidak berhenti
pada klasifikasi administratif ketika klasifikasi tersebut tidak lagi
mencerminkan kemampuan nyata keluarga dalam membiayai pendidikan.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2, sebagai berikut.
1.
Bukti P-1
: Fotokopi tangkapan layar Desil Pemohon;
19
2.
Bukti P-2
: Fotokopi tangkapan layar Sistem Desil Terbaru Tahun 2026.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan
Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (1) huruf d dan
Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut
UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
20
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan
Pemohon,
namun
sebelum
mempertimbangkan
lebih
lanjut
permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan guna memeriksa kelengkapan
dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 8 September 2026. Dalam
persidangan tersebut, sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK
7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki
sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, antara lain
mengenai penulisan identitas Pemohon, kedudukan hukum Pemohon, alasan-
alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum),
agar permohonan Pemohon bersesuaian dengan sistematika permohonan
sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025. Mahkamah juga mengingatkan agar berkas
Permohonan yang diserahkan kepada Mahkamah telah ditandatangani oleh
Pemohon [vide Risalah Sidang tanggal 8 September 2026]. Sesuai dengan
ketentuan hukum acara, Mahkamah juga telah memberikan kesempatan kepada
Pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, yakni tanggal 21
September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud,
Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan melalui e-mail pada tanggal
16 September 2026, pukul 16.00 WIB. Di samping itu, Pemohon juga menyerahkan
berkas permohonan melalui pos, yang diterima Mahkamah pada tanggal 18
September 2026, pukul 09.45 WIB. Kedua naskah perbaikan permohonan tersebut,
tidak ditandatangani oleh Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah kembali menerima
perbaikan permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon melalui e-mail
yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2026 pukul 16.14 WIB.
Berkenaan dengan penyerahan perbaikan permohonan dimaksud, berdasarkan
Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan,
(3) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam
tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang telah diajukan sebelum
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemohon tidak dapat memperbaiki kembali Perbaikan Permohonan yang
telah diajukan.
21
Oleh
karena
itu,
Mahkamah
mempertimbangkan
permohonan
dengan
menggunakan perbaikan permohonan yang pertama kali diterima Mahkamah, yaitu
perbaikan permohonan bertanggal 16 September 2026, pukul 16.00 WIB.
[3.3.2]
Bahwa
selanjutnya
terhadap
perbaikan
permohonan
Pemohon,
Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan
dengan uraian ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal
10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Terkait dengan keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat
pula dinilai dari keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan
(posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan
syarat demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
22
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;
[3.3.3]
Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil permohonan tersebut di
atas, Mahkamah menilai pada pokoknya permohonan Pemohon secara formil
disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31
ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Dalam kaitan ini, permohonan
Pemohon telah menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan
hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum). Namun demikian, terkait dengan sistematika
permohonan tersebut, selain menilai pemenuhan syarat formil, Mahkamah juga
akan menilai permohonan berdasarkan ketepatan isi atau substansi dari masing-
masing sistematika dimaksud.
[3.4]
Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan mengenai
persyaratan permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, pada bagian posita, Pemohon juga tidak menguraikan secara
jelas dan memadai pertentangan norma Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 ayat
(2) huruf b UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945
yang menjadi dasar pengujiannya, padahal uraian demikian menjadi hal esensial
bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas norma undang-undang. Norma-
norma a quo mengatur ihwal hak dan kewajiban peserta didik, di mana norma Pasal
12 ayat (1) huruf d UU 20/2003 pada pokoknya menentukan salah satunya setiap
peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan
bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
Sedangkan norma Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003 pada pokoknya
menentukan setiap peserta didik berkewajiban salah satunya ikut menanggung
biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari
kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemohon tidak menguraikan pertentangan norma Pasal 12 ayat (1) huruf d dan
Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003 secara jelas dan memadai apakah
keseluruhan norma tersebut ataukah bagian dari norma tersebut yang dimohonkan
23
pengujian bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana
dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta kaitannya dengan
persoalan hak atas pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1)
dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujiannya. Sebab di satu
sisi, Pemohon mempersoalkan ketidakjelasan ukuran frasa “orang tuanya yang tidak
mampu” agar dapat memastikan pengecualian dari kewajiban ikut menanggung
biaya dalam norma Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU
20/2003, yang dikaitkan dengan kondisi ketidakmampuan Pemohon secara ekonomi
untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon, yang masing-masing memiliki
jenjang pendidikan yang berbeda, yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang
pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Namun, di sisi yang lain dalam
menguraikan kondisi faktual Pemohon tersebut, Pemohon juga tidak ingin anak-
anaknya menerima program pemerintah, berupa bantuan pendidikan bagi anak usia
sekolah atau mahasiswa yang tidak mampu, seperti Program Indonesia Pintar (PIP)
yang dikaitkan dengan klasifikasi desil. Uraian posita Pemohon tidak menunjukkan
persoalan konstitusionalitas norma dalam pengujian undang-undang a quo, yang
terkait dengan pengecualian untuk dibebaskan dari menanggung biaya pendidikan
sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) UU 20/2003 mengenai kewajiban peserta
didik, namun lebih pada kehendak Pemohon atas tanggung jawab biaya pendidikan.
Kedua, pada bagian petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah agar
menyatakan norma Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU
20/2003 sebagai berikut:
1. …
2. Menyatakan frasa “mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya” dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 20/2003
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya,
dengan
penentuan
ketidakmampuan
yang
tidak
semata-mata
didasarkan pada klasifikasi atau pemeringkatan kesejahteraan yang
bersifat relatif, melainkan harus memberikan kesempatan untuk
mempertimbangkan kondisi ekonomi aktual keluarga dan beban
pembiayaan pendidikan yang secara nyata ditanggung orang tua”;
3. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003 bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang frasa “kecuali bagi peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku” tidak dimaknai:
“termasuk bagi peserta didik yang berdasarkan kondisi ekonomi aktual
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dengan
24
penentuan ketidakmampuan yang tidak semata-mata didasarkan pada
klasifikasi atau pemeringkatan kesejahteraan yang bersifat relatif dan
harus tersedia mekanisme penilaian atau koreksi berdasarkan kondisi
ekonomi aktual keluarga”;
Terhadap petitum tersebut, Mahkamah menilai bahwa Pemohon
menginginkan pengecualian dalam hal pembiayaan pendidikan anak-anaknya,
karena merasa tidak mampu. Namun demikian, dalam posita permohonan, tidak
terdapat uraian mengenai pengecualian pembiayaan pendidikan seperti apa yang
dimaksudkan oleh Pemohon. Jika pengecualian yang diinginkan oleh Pemohon
dengan memaknai frasa “mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya” dalam norma Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 20/2003, dengan
“memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi aktual
keluarga dan beban pembiayaan pendidikan yang secara nyata ditanggung orang
tua”, sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2, maka menurut Mahkamah tidak
terdapat suatu standar yang dapat digunakan untuk mensyaratkan pemenuhan
terhadap kriteria tersebut, sehingga apabila kondisi tersebut tidak didefinisikan dan
tidak dapat diukur, maka hal tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan dalam
melaksanakan norma Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 20/2003. Selanjutnya, terhadap
petitum angka 3, jika dikaitkan dengan norma Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003
adalah merupakan norma pengecualian berupa pembebasan kewajiban bagi
peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal demikian, jika pengecualian
dimaknai lagi dengan pengecualian secara bersyarat sebagaimana petitum
Pemohon angka 3 maka ketentuan norma pengecualian dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf b UU 20/2003 menjadi tidak jelas yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian
hukum.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas argumentasi
yang menjadi alasan permohonan serta tidak dapat menjelaskan pengecualian bagi
orang yang tidak mampu dalam uraian alasan-alasan permohonan, mengakibatkan
ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sehingga Mahkamah mengalami
kesulitan memahami pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian
dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan dalam
permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, tidak
25
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak
jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
26
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September,
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
27
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Siska Yosephin Sirait
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 20 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan guna memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 8 September 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, antara lain mengenai penulisan identitas Pemohon, kedudukan hukum Pemohon, alasan- alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), agar permohonan Pemohon bersesuaian dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025. Mahkamah juga mengingatkan agar berkas Permohonan yang diserahkan kepada Mahkamah telah ditandatangani oleh Pemohon [vide Risalah Sidang tanggal 8 September 2026]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, yakni tanggal 21 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan melalui e-mail pada tanggal 16 September 2026, pukul 16.00 WIB. Di samping itu, Pemohon juga menyerahkan berkas permohonan melalui pos, yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 September 2026, pukul 09.45 WIB. Kedua naskah perbaikan permohonan tersebut, tidak ditandatangani oleh Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah kembali menerima perbaikan permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon melalui e-mail yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2026 pukul 16.14 WIB. Berkenaan dengan penyerahan perbaikan permohonan dimaksud, berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan, (3) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang telah diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat memperbaiki kembali Perbaikan Permohonan yang telah diajukan. 21 Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan permohonan dengan menggunakan perbaikan permohonan yang pertama kali diterima Mahkamah, yaitu perbaikan permohonan bertanggal 16 September 2026, pukul 16.00 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya terhadap perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Terkait dengan keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula dinilai dari keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan syarat demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: 22 a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil permohonan tersebut di atas, Mahkamah menilai pada pokoknya permohonan Pemohon secara formil disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Dalam kaitan ini, permohonan Pemohon telah menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Namun demikian, terkait dengan sistematika permohonan tersebut, selain menilai pemenuhan syarat formil, Mahkamah juga akan menilai permohonan berdasarkan ketepatan isi atau substansi dari masing- masing sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan mengenai persyaratan permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, pada bagian posita, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan memadai pertentangan norma Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujiannya, padahal uraian demikian menjadi hal esensial bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas norma undang-undang. Norma- norma a quo mengatur ihwal hak dan kewajiban peserta didik, di mana norma Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 20/2003 pada pokoknya menentukan salah satunya setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sedangkan norma Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003 pada pokoknya menentukan setiap peserta didik berkewajiban salah satunya ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon tidak meng
