PUU
Tahun 2026
324/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon: Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil.
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 324/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Syamsul
Jahidin.,
S.IKOM.,
S.H.,
M.I.KOM.,
M.H.MIL.
Pekerjaan
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan Karang
Baru, RT. 001/RW. 223, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat
:
Mahasiswa/Anggota Satuan Pengamanan (Satpam)
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
28 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28
Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
324/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 324/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 31 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 18 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 September
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang
diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk
ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;”
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun
2022), menyatakan:
3
“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara
konstitusional
yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”
B. TIDAK NEBIS IN IDEM
3. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian UU POLRI dengan nomor
perkara: 195/PUU-XXIII/2025, yang di mana di ajukan oleh Pemohon,
sebelumnya di nyatakan N/O atau “Tidak dapat di terima” dengan
pertimbangan mahkamah sebagai berikut:
[3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu
sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format
permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta
Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian,
sekalipun telah disusun secara formal sesuai dengan sistematika
permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian
perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada
sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan
ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud.
Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, antara
lain, Mahkamah mendapatkan fakta, yakni permohonan Pemohon pada
bagian uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon menyebutkan menguji
norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 [vide
perbaikan permohonan Pemohon, hlm. 3-4]. Sedangkan pada bagian
kedudukan hukum, Pemohon menyebutkan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 [vide perbaikan permohonan
Pemohon hlm. 14]. Selanjutnya pada Petitum, Pemohon memohon agar
Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002
bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut
Mahkamah, berkenaan dengan fakta tersebut, Pemohon tidak cermat
menyusun permohonan a quo karena mencantumkan norma Pasal 28 ayat
4
(3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang berbeda dengan norma
yang dimohonkan dalam petitum, yaitu memohon untuk menyatakan
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002. Hal tersebut terlihat dari
adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam penyebutan norma
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, yang sebenarnya dimaksud
oleh Pemohon untuk diuji.
4. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian UU POLRI dengan nomor
perkara: 251/PUU-XXIII/2025, yang di mana di ajukan juga oleh Pemohon
saat ini, sebelumnya di nyatakan “Menyatakan permohonan Pemohon
gugur.” dengan pertimbangan mahkamah sebagai berikut:
“bahwa berkenaan dengan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan
tersebut, Mahkamah melalui Juru Panggil telah memanggil Pemohon
secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor
1081.251/PUU/PAN.MK/ PS/12/2025, bertanggal 12 Desember 2025
perihal Panggilan Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan
melalui pesan singkat WhatsApp, yakni pada tanggal 12 Desember 2025
pukul 16.07 WIB. Selanjutnya, Mahkamah telah melakukan konfirmasi
kepada Pemohon pada tanggal 16 Desember 2025 pukul 15.39 WIB dan
pukul 17.31 WIB terkait dengan konfirmasi kehadiran Pemohon dalam
persidangan yang semula dijadwalkan pukul 08.00 WIB menjadi pukul
07.30 WIB. Pada tanggal 16 Desember 2025 pukul 17.37 WIB, Pemohon
menyatakan akan datang ke Mahkamah pukul 07.00 WIB, namun sampai
dengan dibukanya persidangan pada pukul 07.30 WIB hingga dipanggil
kembali pada pukul 08.09 WIB, Pemohon belum juga hadir dalam sidang
tersebut.
Berkenaan
dengan
ketidakhadiran
Pemohon
tersebut,
Mahkamah tetap membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran
Pemohon, dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang
telah ditentukan, Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide
Risalah Sidang Perkara Nomor 251/PUU-XXIII/2025 tanggal 17
Desember 2025, hlm. 17 dan hlm. 18].”
Bahwa, Permohonan PEMOHON sebelumnya dinyatakan Gugur karena
tanpa kehadiran Pemohon sebelumnya di persidangan.
5. Bahwa, Konsep NO “Niet Ontvankelijke Verklaard” atau “TIDAK DAPAT
DITERIMA” berakar pada prinsip bahwa sebelum memeriksa dan memutus
pokok perkara (materi sengketa / pokok perkara), pengadilan harus
memastikan terlebih dahulu bahwa gugatan / permohonan yang diajukan
telah memenuhi semua persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-
undang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga tertib hukum acara, efisiensi
proses peradilan, dan mencegah adanya gugatan yang prematur, kabur, atau
tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dengan kata lain, putusan NO
5
“Niet Ontvankelijke Verklaard” merupakan bentuk kontrol prosedural oleh
pengadilan untuk memastikan kelayakan suatu gugatan sebelum melangkah
lebih jauh ke ranah pembuktian dan pertimbangan hukum substantif.
6. IMPLIKASI dan KONSEKUENSI PUTUSAN NO “Niet Ontvankelijke
Verklaard”.
Bahwa, Putusan NO “Niet Ontvankelijke Verklaard”. memiliki implikasi yang
signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO “Niet Ontvankelijke
Verklaard”., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti
substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak
dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat
memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali
selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala
cacat formil yang menjadi dasar putusan NO “Niet Ontvankelijke Verklaard”.
sebelumnya. Putusan NO “Niet Ontvankelijke Verklaard”. Atau “TIDAK
DAPAT DITERIMA” tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem (tidak dapat
digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama), karena
tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara.
7. Bahwa, dalam pengujian tersebut belum memeriksa pokok perkara karena
hal tersebut termaktub dalam perkara 195/PUU-XXIII/2025 dan 251/PUU-
XXIII/2025: (VIDE BUKTI P16) (VIDE BUKTI P19)
8. Bahwa oleh karenanya berbeda alasan permohonan PEMOHON saat ini
berbeda dengan permohonan sebelumnya, dan Pemohon saat ini sudah
memenuhi permohonan nya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam
Perkara
Pengujian
Undang-Undang
(PMK
7/2025).,
Maka
permohonan PEMOHON saat ini tidaklah Nebis In Idem.
9. Bahwa, PEMOHON mengajukan uji materiil (judicial review) terhadap
ketentuan Frasa: “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan’, dan Frasa:
“Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c dan Pasal 15 ayat (2)
huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168), yang berbunyi:
6
Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf c;
“Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah
suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan
kepentingan
Masyarakat
sendiri
yang
kemudian
memperoleh
pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan
pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian
terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied)
meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan
pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada
pertokoan.
Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri.
Terhadap Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 15 ayat (2) huruf f, yang berbunyi:
(f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badan usaha di bidang jasa pengamanan;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon in casu
pengujian konstitusional Frasa: “dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan’, dan Frasa: “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa
merupakan kewenangan Kapolri. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168),
Terhadap Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
7
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi
terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
8
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan
bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan identitas (VIDE P01-KTP) yang hak-hak konstitusionalnya
secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan
Norma Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c, UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam
perkara a quo;
4. Bahwa, dengan berlakunya Frasa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Huruf c
UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
berbunyi;
Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf c;
“Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah
suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan
kepentingan
Masyarakat
sendiri
yang
kemudian
memperoleh
pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan
pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian
terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied)
meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan
pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada
pertokoan.
Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri.
Dengan frasa “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.”, dalam
Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Huruf c UU 2/2002 Tentang Kepolisian,
berpotensi terjadinya Komersialisasi yang terjadi dalam pengelolaan PAM
SWAKARSA, yang sejatinya menciptakan norma baru dan bertentangan
dengan batang tubuh pasal 3 ayat 1 huruf c itu sendiri, yang berbunyi
“Bentuk – Bentuk Pengamanan Swakarsa.”
Dengan frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan
kewenangan
Kapolri”,
Kepolisian
Republik
Indonesia
dalam
penjelasannya tidak mengenal batasan dalam pengelolaan PAM
SWAKARSA, hingga menciptakan Norma baru dan bisa menciptakan
9
aturan tersendiri tanpa kontrol sesuai dengan amanat dari UUD NRI 1945”
sehingga oleh keberlakuan norma tersebut Pemohon Kehilangan hak
konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang
sama dalam hukum dan perlakuan yang adil dan layak, sebagaimana
dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 15 ayat (2) huruf f, yang berbunyi:
(f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badan usaha di bidang jasa pengamanan;
5. Bahwa. Dengan adanya Pasal 15 ayat (2) huruf f “memberikan izin
operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang
jasa pengamanan” Kepolisian Republik Indonesia dalam norma tersebut tidak
mengenal batasan dalam pengelolaan PAM SWAKARSA, apakah hal
tersebut sesuai dengan kontrol sesuai dengan amanat dari UUD NRI 1945”
dalam domain Kemenaker dan /atau Menkum sehingga oleh keberlakuan
norma tersebut Pemohon Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan
jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam hukum dan perlakuan
yang adil dan layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga Negara, Pemohon yang
juga berprofesi sebagai SATPAM (SATUAN PENGAMANAN), berdasarkan
pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2002, yang berbunyi:
(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat
pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi
pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
lingkungannya.
(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.
Sementara juga di dalam Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:
(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban
fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai
keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban
fungsinya.
10
(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan
penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Kapolri.
7. Bahwa, Pemohon yang memiliki Ijazah dan KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)
SATPAM kualifikasi Gada Pratama dan Gada Utama yang termaktub pasal
34 & pasal 36 UU 2/2002 Tentang Kepolisian dalam KTA PEMOHON yang
menjadi landasan hukum sebagai satuan pengamanan.
(BUKTI VIDE P04 – IJAZAH DAN KTA SATPAM GADA PRATAMA & GADA
UTAMA PEMOHON)
7.1.
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Anggota
Satuan Pengamanan (Satpam), Pemohon yang juga berstatus
sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan
intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan
memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana
mestinya;
7.2.
Bahwa, Pemohon Sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam),
Pemohon berhak mendapatkan kepastian dan terhindar dari
kapitalisme komersialisasi dalam menjalani profesinya sebagai
Petugas
satuan
pengamanan
(SATPAM)
untuk
kepastian
mendapatkan penghidupan yang layak.
7.3.
Bahwa, Pemohon sebelum menjalani profesi sebagai Anggota Satuan
Pengamanan (Satpam) harus mengikuti pendidikan Gada Pratama /
pelatihan berbayar dengan biaya yang cukup besar sejumlah
Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah), adapun ketika pemohon ingin naik
status menjadi Chief / Danru dan /atau Manager harus menjalani
pendidikan kualifikasi Gada utama dengan biaya sejumlah Rp.
13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus), dengan biaya yang begitu
besar untuk kualifikasi tersebut tidak sejalan dengan imunitas
kewenangan dan penghasilan sebagai Anggota Satuan Pengamanan
(Satpam) sehingga menciptakan ketidakseimbangan (inequality of
arms) dalam proses kepastian hukum.
7.4.
Bahwa, Pemohon sebelum menjalani profesi sebagai Anggota Satuan
Pengamanan (Satpam), Pemohon mendaftarkan diri ke BUJP (Badan
Usaha Jasa Pengamanan) Pelatihan, yang menyelenggarakan
11
sebagai fasilitator dan untuk Ijazah satpam & KTA di keluarkan oleh
POLRI., dengan adanya pelatihan tersebut berpotensi di anulir oleh
Para pejabat POLRI karena berada dalam lingkup wewenangnya yang
di sebutkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf c UU No.2 Tahun 2002. (VIDE
P05 – IJAZAH SATPAM PEMOHON)
7.5.
Bahwa, Pemohon merasa kebingungan di satu hal harus mengikuti
aturan dari Kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi satu sisi lainnya
Pemohon sekalipun sebagai anggota Satuan Pengamanan (SATPAM)
harus tunduk juga pada UU Tenaga kerja sebagai pekerja sipil dan
/atau swasta.
7.6.
Bahwa, PEMOHON pernah di larang / dihimbau untuk mengikuti aksi
unjuk rasa / demo karena berstatus sebagai anggota satuan
pengamanan (SATPAM) karena memiliki legalitas sebagai Satuan
pengamanan dalam menuntut upah yang di bawah Upah minimum
Rakyat (UMR) dengan alasan Himbauan dari kepolisian Republik
Indonesia., oleh karena hal tersebut terjadilah ambiguitas apakah
PEMOHON harus mengikuti Himbauan Kepolisian Republik Indonesia
atau tunduk pada undang-undang yang menjamin kebebasan
mengemukakan pendapat di muka umum, mengingat SATUAN
PENGAMANAN (SATPAM) adalah profesi Swasta.
7.7.
Bahwa, Aktualnya saat ini PEMOHON sekalipun sudah memiliki
legalitas sebagai petugas satuan pengamanan Kualifikasi Gada
Pratama & Gada Utama yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik
Indonesia, Pemohon sebagai petugas satuan pengamanan juga di
tuntut memiliki Sertifikasi Kualifikasi Gada Utama dari BNSP (Badan
Nasional Sertifikasi Profesi) dengan Biaya Rp.7.000.000.000 (Tujuh
Juta Rupiah), oleh karena hal tersebut menciptakan ketimpangan dan
ketidakpastian
terhadap
Legalitas
Profesi
petugas
satuan
pengamanan (SATPAM). (VIDE P05 – IJAZAH SATPAM PEMOHON)
7.8.
Bahwa, PEMOHON juga sudah tersertifikasi dan memiliki sertifikasi
Investigator
dengan
surat
keterangan
dengan
Nomor:
SKET/020/XI/2019 yang dikeluarkan lembaga pendidikan dan
pelatihan reserse – POLRI. (VIDE BUKTI P06 – SERTIFIKASI
INVESTIGASI PEMOHON)
12
7.9.
Bahwa, PEMOHON juga sudah tersertifikasi dan memiliki legalitas
sertifikasi
Security
International
dengan
nomor
registrasi:
CCT2019942 “Corporate Security Management specialist”. (VIDE
BUKTI
P07
–
SERTIFIKASI
SECURITY
INTERNATIONAL
PEMOHON)
7.10. Bahwa, Sekalipun pemohon Memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota)
Satuan pengamanan Kualifikasi Gada Pratama dan Gada Utama,
pemohon mengetahui bahwa KTA dan ijazah tersebut tidak memiliki
hak imunitas yang digunakan pada saat bertugas menjadi Anggota
satuan pengamanan. (VIDE P08 - BERITA SATPAM MENANGKAP
MALING MALAH DI PENJARA)
7.11. Bahwa, PEMOHON mengalami perubahan pergantian seragam
sebanyak 3 kali yang di keluarkan kebijakan oleh Kepolisian Republik
Indonesia, 1. Putih Biru, 2. Cokelat Muda (2021), 3 Krem – Coklat
(2022 S/d sekarang)., akan tetapi dengan perubahan seragam yang
harus di tanggung oleh Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM).,
membuat Terjadinya membengkaknya biaya tanpa menimbang
kebutuhan kejelasan dan kepastian serta kemanfaatan yang
berkeadilan untuk Petugas Anggota satuan pengamanan itu sendiri
termasuk PEMOHON di dalamnya dan terkesan menjadi lahan bisnis
kepentingan. (Vide BUKTI P09 – Berita Perubahan Warna Seragam
Satpam Dari Masa Ke Masa, Berubah 3 Kali)
7.12. Mengingat bahwa dalam Penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf c UU No. 2
Tahun 2002 menyatakan adanya frasa “Dan badan usaha di bidang
jasa pengamanan.”, & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan
swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.
Akibatnya, hak PEMOHON sebagai Anggota Satuan pengamanan (SATPAM)
berpotensi dapat di kriminalisasi karena tidak adanya kepastian petugas
satuan pengamanan berada bawah kementerian tenaga kerja atau di bawah
kepolisian republik Indonesia, Kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial
yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas
satuan pengamanan dan kepastian duduk posisi sebagai Anggota satuan
pengamanan
(SATPAM)
secara
spesifik
karena
berkaitan
dengan
13
kelangsungan kesejahteraan anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) yang
menjadi profesi Pemohon.
Bahwa, kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan
dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal
verband) dengan berlakunya Frasa: “dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan’, dan Frasa: “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa
merupakan kewenangan Kapolri. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002., Oleh karena itu, PEMOHON memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian
materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa, PEMOHON sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional
yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta
hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur
dan dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat
(2) UUD NRI 1945;
Pasal 27 ayat 2 Yang Berbunyi: (2) Tiap – tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28 D Ayat 1 Yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum. **)
Pasal 28 D Ayat 2 Yang Berbunyi: (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
**)
Bahwa
Pemohon
merupakan warga
negara Indonesia
yang hak
konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Frasa: “dan
badan usaha di bidang jasa pengamanan’, dan Frasa: “Pengaturan mengenai
pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Dalam Penjelasan
Pasal 3 ayat (1) Huruf c UU No 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang selengkapnya berbunyi:
Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah
suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan
kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan
14
dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan
lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian
terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied)
meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan
pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada
pertokoan.
Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri.
9. Bahwa dengan adanya frasa “Dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan.”, & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa
merupakan kewenangan Kapolri dalam penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf (c)
menciptakan anomali hukum, Mengaburkan makna “Bentuk – Bentuk
Pengamanan Swakarsa” serta memberikan celah bagi Kepolisian Republik
Indonesia potensi untuk melakukan Monopoli usaha bidang jasa
pengamanan termasuk pelatihan dan pendidikan serta menciptakan
Kontradiktif kewenangan karena frasa “Dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan.”, yang lebih tepat melegalkan atau Letterlijk Polri sebagai
pengusaha swasta dalam bidang jasa pengamanan. Hal ini jelas
bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan pembatasan
kekuasaan dalam negara hukum. Secara doktrin, penjelasan ini sudah
melampaui kewenangan karena mengubah makna norma pokok di Pasal 3
Ayat 1 huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002.
Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf c menggeser norma pasal utama yang di
mana di pasal utama mengatakan “Bentuk – Bentuk Pengamanan
Swakarsa.” Yang dalam awal penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf c ““Yang
dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu
bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan
kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan
dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”, jika menduduki jabatan di luar
kepolisian, namun persoalan muncul ketika Penjelasan dengan “Dan badan
usaha di bidang jasa pengamanan.”, & frasa “Pengaturan mengenai
15
pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri memperluas bentuk
– bentuk pengamanan Swakarsa tanpa batas yang jelas. Secara teori
perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau
mengubah norma, tetapi di sini penjelasan justru menambah dan
mengaburkan makna norma yang ada di Batang tubuh pasal 3 Ayat 1 huruf
c; “Bentuk – Bentuk Pengamanan Swakarsa.”
10. Bahwa, oleh karena keberlakuan Penjelasan Pasal a quo yang tidak
mempunyai kepastian, sehingga terjadi pula ketidakjelasan dari pelaksanaan
Penjelasan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti
terkait dengan penjelasan dalam aturan hukum tersebut maka hal ini
memberikan celah bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memonopoli
badan usaha jasa pengamanan dalam lingkupnya untuk kepentingannya
secara definitif, Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf c UU 2/2002 Polri telah
menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan kepastian Hal ini: Melanggar
prinsip persamaan dan perlakuan yang adil (Pasal 28D ayat (2) UUD NRI
1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam
mendapatkan kepastian di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
Pasal 15 ayat (2) huruf f, yang berbunyi:
(f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badan usaha di bidang jasa pengamanan;
11. Bahwa. Dengan adanya Pasal 15 ayat (2) huruf f “memberikan izin
operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang
jasa pengamanan” ., Bahwa banyak pandangan ahli Polri sebaiknya lebih
fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga ketertiban umum, penegakan
hukum, dan pelayanan masyarakat, daripada mengurusi administrasi bisnis
pengamanan swasta.
12. Bahwa, Norma ini secara substantif menciptakan “Ambiguitas” karena
bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam monopoli
usaha jasa pengamanan swasta, birokrasi, dan kehidupan sosial
masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap
warga sipil yang ingin dan /atau sudah menjadi anggota satuan pengamanan
termasuk Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang
16
bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca
REFORMASI.
13. Bahwa, berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa PEMOHON
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam Frasa: “dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan’, dan Frasa: “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa
merupakan kewenangan Kapolri. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c
dan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168) telah berdampak pada kerugian hak
konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 27
Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 Kerugian
hak konstitusional Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan
potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan
sesuai dengan petitum permohonan ini.
III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PEMOHON
A. Frasa: “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan”, dan Frasa
“Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri”, Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang – Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168),
bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27
Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, yang
mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi:
A. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 Yang Berbunyi: (2) Tiap – tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
B. Pasal 28 D Ayat 1 UUD NRI Yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)
17
C. Pasal 28 D Ayat 2 UUD NRI 1945 Yang Berbunyi: (2) Setiap orang
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja. **)
Bahwa
tentang
negara
hukum,
menurut
Wirjono
Projodikoro,
penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara
hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat
perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari
Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara
maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh
sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan
hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam
berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan
hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa
Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan
tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala
badan atau alat-alat perlengkapan negara.”
Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari
negara hukum yaitu:
1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van
bestuur);
4) Adanya peradilan tata usaha negara.
Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi
beberapa unsur antara lain:
1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya,
dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan,
pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara
18
memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat
pengawasan dari badan peradilan.
Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam
menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan
perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak
konstitusional warga negara termasuk di dalamnya Pemohon tetap
terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan)
negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan
hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara
terhadap individu.
Bahwa dalam Penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf “(c) “Yang dimaksud
dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk
pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan
19
Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan
lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian
terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied)
meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan
pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada
pertokoan.
Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri.
Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam Penjelasan Pasal 3
Ayat 1 huruf c adanya frasa “Dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan.” & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa
merupakan kewenangan Kapolri. telah menimbulkan tafsir bahwa Badan
usaha jasa pengamanan dan SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) adalah
di bawah pengelolaan secara penuh oleh kepolisian Republik Indonesia,
adapun faktanya bahwa semua yang bersentuhan dengan pengamanan
swasta haruslah di bawah kendali kepolisian republik Indonesia, termasuk
dengan pengamanan Perusahaan – perusahaan, pelatihan dan
pendidikan serta perpanjangan KTA (kartu Tanda Anggota) yang
aktualnya tidak memiliki fungsi dan imunitas, dan fakta nyata di lapangan
bahwa status dari Satuan pengamanan adalah pekerja swasta yang
mengikuti dan tunduk pada UU tenaga kerja., dengan adanya Frasa
“Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri. Membuat SATPAM tunduk pada PERKAP DAN PERPOL yang di
keluarkan oleh POLRI, yang seharusnya PERKAP dan PERPOL yang
hanya untuk Internal kepolisian Republik Indonesia., hal ini terjadi karena
adanya potensi Bisnis terselubung yang di paksa di legalkan untuk
kepentingan karena pengaturan merupakan kewenangan kapolri.
Jelas hal di atas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, di mana Satuan
20
Pengamanan (SATPAM) sebagai Fungsi yang menjalankan fungsi
Kepolisian terbatas yang seharusnya bebas dari benturan kepentingan.
Frasa “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” justru membuat
Masyarakat yang menjadi anggota Satuan pengamanan (SATPAM) harus
masuk melalui BUJP yang banyaknya di kendalikan oleh POLISI aktif dan
Purnawirawan, hal tersebut terjadinya tumpang tindih—penegak hukum
sekaligus pengusaha di luar kepolisian.
3. Bahwa secara gramatikal, kata “Dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan” bersifat disjungtif, memberikan pilihan bebas antara
beberapa kondisi. Akibatnya, penjelasan dalam norma ini tidak tegas
“Sebagai kepolisian terbatas”, sehingga membuka peluang terjadinya
konflik kepentingan antara Fungsi kepolisian terbatas dengan Fungsi Sipil
yang di perbantukan, terganggunya independensi dan netralitas sipil,
sebagaimana diamanatkan SATPAM adalah “Pengemban Fungsi
Kepolisian terbatas” dalam batang tubuh Pasal 3 Ayat 1 huruf (c) UU Polri
dan jika hal tersebut terjadi maka akan ada potensi penyalahgunaan
kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,
karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma pokok dalam
batang tubuh pasal yang justru hanya menjabarkan “bentuk – bentuk
pengamanan swakarsa”., bukan Satuan Pengamanan (SATPAM) sebagai
fungsi kepolisian absolut dan tidak memiliki kewenangan sebagaimana
termaktub di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kopolisian itu
sendiri, dan dengan frasa penjelasan “Dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan” melegitimasi Kepolisian Sebagai pengusaha swasta bidang
jasa pengamanan jika frasa penjelasan tersebut tetap di pertahankan.
Bahwa Penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf “(c) “Yang dimaksud dengan
“bentuk-bentuk
pengamanan
swakarsa”
adalah
suatu
bentuk
pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan
Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari
21
Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan
lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian
terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied)
meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan
pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada
pertokoan.
Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri.
Bahwa, Jika dianalisis secara sistematik maka ditemukan adanya
Pergeseran makna dari Norma sbb:
Pasal 3 Ayat 1 huruf c
(Norma Tegas)
Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf (c)
(Norma longgar / kabur)
Pasal
Pokok
menyatakan
Bentuk – Bentuk Pengamanan
Swakarsa
Penjelasan membuka alternatif norma
baru:
Frasa: dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan.
Frasa:
Pengaturan
mengenai
pengamanan swakarsa merupakan
kewenangan Kapolri.
Tabel Perbandingan Norma & Penjelasan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No.
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia di atas membuka
Peluang Benturan Kepentingan di mana SATPAM sebagai Fungsi
Pengemban tugas Kepolisian terbatas “PAM SWAKARSA” , di satu
kepolisian republik Indonesia Berpotensi bisa menjadi pengusaha yang
melakukan Monopoli melalui BUJP yang berpotensi politis dan
bertentangan dengan netralitas, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar
Konstitusional dalam Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur
di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4)
UU PPP.
4. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, penjelasan pasal tidak boleh
menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh pasal,
melainkan hanya berfungsi menjelaskan. Apabila penjelasan pasal
mengandung norma baru atau memunculkan makna yang berbeda dari
22
batang tubuhnya, maka penjelasan tersebut berpotensi inkonstitusional,
Hal yang dimaksud Pemohon Norma yang nyata-nyatanya telah terjadi
pada praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan
ketidakpastian di hadapan hukum.
5. Bahwa, Secara regulasi, hubungan antara Polri dan BUJP saat ini
didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Polri
memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan
perizinan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, termasuk
BUJP dan Satpam.
BUJP Seharusnya Lepas dari Polisi?
Pemisahan Sektor Publik dan Privat: Para Ahli menilai bahwa BUJP
adalah entitas bisnis (sektor swasta), sehingga pengelolaannya
secara komersial dan operasional seharusnya diserahkan pada
mekanisme pasar dan asosiasi profesi, bukan lembaga penegak
hukum negara.
Potensi Konflik Kepentingan: Adanya kekhawatiran mengenai
tumpang tindih peran atau potensi konflik kepentingan jika oknum aktif
atau purnawirawan kepolisian terlibat terlalu jauh dalam struktur bisnis
atau manajemen BUJP.
Fokus Polri: bahwa Polri sebaiknya lebih fokus pada tugas utamanya,
yaitu menjaga ketertiban umum, penegakan hukum, dan pelayanan
masyarakat, daripada mengurusi administrasi bisnis pengamanan
swasta.
Di beberapa negara maju, industri keamanan swasta umumnya diregulasi
oleh badan independen atau kementerian dalam negeri/keamanan
domestik, bukan langsung oleh institusi kepolisian, meskipun mereka
tetap menjaga jalur koordinasi yang erat saat di lapangan
6. Bahwa, Frasa: dan badan usaha di bidang jasa pengamanan., sangat
besar di Kendali Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 1.300 Badan
Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan 3 Kali Lipat dari jumlah Polisi,
Jumlah Satpam Tembus 1,6 Juta personel satpam. (VIDE BUKTI P10 -
TOTAL BUJP & PERSONIL SATPAM DI INDONESIA)
23
7. Bahwa, Frasa: Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan
kewenangan Kapolri , hal ini menciptakan kesewenang – wenangan dan
benturan dengan UU Ketenagakerjaan, yang di mana hal tersebut
menciptakan ketimpangan yang di artikan atau digambarkan pengelolaan
Satuan pengamanan untuk strata kualifikasi, pendidikan dan pelatihan,
perpanjangan KTA dan sertifikasi di bawah naungan atau kendali POLRI,
sedangkan faktanya satpam adalah pekerja mandiri / swasta yang tunduk
kepada UU Tenaga kerja, di lain hal, hal tersebut terlihat pergantian
Seragam dalam jangka 5 tahun bisa berganti 3 (tiga) Kali, dan
perpanjangan KTA yang harus di bayar oleh pekerja Swasta sejumlah
Rp.75.000 (Tujuh puluh lima Ribu Rupiah) dan pembiayaan pendidikan
dan pelatihan yang sangatlah mahal hingga ada yang mencapai Rp.
17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima ratus ribu rupiah), dan pembayaran
penerbitan dan perpanjangan SIO (Surat Izin Operational) Badan usaha
jasa pengamanan yang tidak dapat di uraikan karena tidak dapat di
“akses” oleh pemohon, Hal tersebut sebagian kecil yang di uraikan
pemohon
ketimpangan
karena
penjelasan
norma
sebagaimana
dimaksud. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas, menurunkan
kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta
merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan
profesional
sipil
untuk
mendapat
perlakuan
setara
dalam
mengembangkan diri, kesejahteraan dan pengakuan atas profesi.
Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, penjelasan
pasal yang mengaburkan makna norma pokok dapat dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan MK Nomor 27/PUU-
V/2007, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012).
8. Bahwa, frasa “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.”, & frasa
“Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri dalam penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf (c) UU 2/2002 Tentang
kepolisian Norma yang Kabur dan Multitafsir (Vague Norm) tanpa
menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis
wewenang polri apa saja terkait pengelolaan PAM SWAKARSA.
Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex
certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), norma
24
hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi
yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum.
B. KETENTUAN NORMA PENJELASAN PASAL A QUO HINGGA MEMBUAT
POLISI MENJADI PENGUSAHA TERORGANISIR
9. Bahwa, Ketentuan penjelasan frasa “Dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan dalam penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf (c) pasal a quo jelas
telah Berpotensi digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan para
pejabat Polri untuk menjadi pengusaha aktif terorganisir.
10. Bahwa, karena berlakunya penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf c memuat
Frasa: dan badan usaha di bidang jasa pengamanan & Frasa: Pengaturan
mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.,
banyaknya BUJP yang di kelola oleh perwira aktif yang secara tidak
langsung pengamanan-pengamanan perkebunan kelapa sawit, tambang
atau pun Objek Vital nasional lainnya yang seharusnya di Kelola oleh
pengamanan swasta / SATPAM., akan tetapi faktanya Makna norma
tersebut menjadikan banyaknya POLISI yang menjadi penjaga dan
bertugas di perusahaan tersebut berdalih karena membantu PAM
SWAKARSA.
11. Bahwa, Pemohon memberikan contoh: “Kehadiran personel Brimob
bersenjata lengkap kembali menjadi sorotan publik setelah mereka
tampak melakukan patroli bersama sekuriti perusahaan PT Pasangkayu,
anak perusahaan Astra Agro Lestari (AAL), di wilayah perkebunan sawit
yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat.” Hal
tersebut adalah contoh aktual nyata terselubungnya kepentingan secara
tidak langsung karena pemberlakuan norma penjelasan pasal 3 ayat 1
huruf c. (VIDE P11 - Berita Brimob Kembali Jaga Kebun Sawit - Aparat
Negara atau Pagar Korporasi)
12. Bahwa, karena berlakunya penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf c memuat
Frasa: dan badan usaha di bidang jasa pengamanan & Frasa: Pengaturan
mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.,
banyaknya ketimpangan karena menjadikan posisi SATPAM yang
notabene adalah pekerja swasta yang harus tunduk pada aturan POLRI,
yang di mana hal tersebut termaktub Satpam (Satuan Pengamanan)
25
diatur dan berada di bawah pembinaan teknis kepolisian melalui Polri
berdasarkan Peraturan Kepolisian Perpol No. 4 Tahun 2020. hal ini juga
PEMOHON uraikan ketimpangan antara SATPAM / POLRI / TNI / ASN
sebagai berikut:
A. PELATIHAN & PENDIDIKAN SATPAM
Bahwa, Semua Pendidikan dan /atau pelatihan satpam atau calon
satpam di laksanakan oleh BUJP Pelatihan dengan biaya variatif Rp.
4.000.000 – Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang sebagian
masuk dalam PNBP yang berbanding terbalik dengan POLRI / TNI /
ASN yang mendapatkan Pendidikan / pelatihan Gratis (tidak
berbiaya)., hal ini di ungkapkan oleh Bp Oegroseno (Ex WAKAPOLRI)
yang mengatakan bahwa Negara masih meminta SATPAM. (VIDE
BUKTI P11 - Pendapat Bp Oegroseno (Ex Wakapolri)
B. PERPANJANGAN KTA (KARTU TANDA ANGGOTA) & IJAZAH
SATPAM.
Bahwa, KTA SATPAM sendiri tidak bersifat permanen, karena kartu
tersebut memiliki masa berlaku selama 3 tahun. Dan anggota satpam
harus memperpanjang KTA satpam ketika sudah habis masa
berlakunya. Karena kalau tidak diperpanjang, sesuai dengan Perpol
No 4 Tahun 2020 pasal 43, ayat (1) dan (2).
1. Anggota Satpam yang tidak memperpanjang KTA Satpam yang
telah habis masa berlakunya sebelum1 (satu) tahun diberikan: a.
peringatan tertulis pertama; dan b. peringatan tertulis kedua.
2. Anggota Satpam yang tidak memperpanjang KTA Satpam yang
habis masa berlakunya lebih dari1 (satu) tahun dikenakan sanksi
tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Satpam.
Bahwa, biaya KTA Satpam masuk dalam Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Polri yang ditetapkan senilai Rp.75 ribu per KTA
Satpam. Sedangkan untuk PNBP penerbitan ijazah satpam disahkan
pemerintah senilai Rp.85 ribu per penerbitan (Sedangkan Faktanya
Pendidikan Satpam Bisa Mencapai Rp.13.500.000 – Tiga Belas Juta
lima ratus ribu rupiah)., dan di satu sisi SATPAM di haruskan ter
sertifikasi GADA UTAMA dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi
Profesi) yang semakin membebani Anggota Satuan Pengamanan.
(VIDE BUKTI P12 – BIAYA PENDIDIKAN SATPAM)
26
C. KTA (KARTU TANDA ANGGOTA) & IJAZAH SATPAM TIDAK
MEMILIKI LEGALITAS HAK IMUNITAS.
Bahwa, Sekalipun anggota Satuan Pengamanan Memiliki KTA &
IJAZAH SATPAM yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik
Indonesia, tidak mengikat bagi petugas Anggota Satuan Pengamanan
(SATPAM) yang banyaknya anggota Satpam yang menjalankan
tugasnya menangkap pencuri malah di penjarakan, hal ini bukti
tidaknya Legal standing yang jelas terhadap Petugas Anggota Satuan
pengamanan., semua itu terjadi karena pemberlakuan Norma pasal A
quo.
D. PERBANDINGAN YANG PEMOHON LAMPIRKAN:
Bahwa, Ijazah Gada Utama resmi dikeluarkan dan diterbitkan oleh
Korbinmas Baharkam Polri (Korps Pembinaan Masyarakat Badan
Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia) di
tingkat Mabes Polri:
Bahwa, selain dikeluarkan oleh orbinmas Baharkam Polri (Korps
Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian
27
Negara Republik Indonesia), di keluarkan juga oleh Sertifikasi BNSP
Gada Utama adalah proses pengujian resmi yang diselenggarakan
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) guna memberikan pengakuan hukum atas
kompetensi manajerial seorang Manajer Keamanan (Security
Manager).
Bahwa, Berdasarkan Perpol No. 4 Tahun 2020, kepemilikan ijazah
kedinasan dari Polri saja belum cukup; personel pengamanan tingkat
tinggi diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja resmi dari BNSP
agar diakui secara nasional maupun internasional.
28
Perbedaan Output Dokumen: Polri vs BNSP
perbedaan program sertifikasi Polri atau uji kompetensi Gada Utama,
dengan dokumen dengan otoritas yang berbeda:
Ijazah & KTA Gada Utama: Diterbitkan oleh Korbinmas Baharkam
Polri sebagai bukti legalitas keanggotaan dan kelulusan pelatihan
kedinasan Satpam tingkat manajer.
Sertifikat Kompetensi Gada Utama: Diterbitkan oleh BNSP sebagai
bukti teknis hukum bahwa Anda dinyatakan “Kompeten” dalam
melakukan fungsi-fungsi manajemen risiko strategis di dunia
industri.
Bahwa, dengan yang dijabarkan oleh PEMOHON di atas, terjadi
Dualisme perbedaan yang signifikan, Mana yang harus di penuhi oleh
warga negara yang tersertifikasi sebagai SATUAN PENGAMANAN
(SATPAM)…???
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan MK No. 003/PUU-
IV/2006: Norma multitafsir bertentangan dengan UUD NRI 1945
karena melanggar kepastian hukum. Putusan MK No. 50/PUU-
VI/2008: Pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi asas
legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, Putusan MK No. 70/PUU-
XVII/2019: Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus
ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan.
Bahwa dalam Penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf “(c) “Yang dimaksud
dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk
pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan
kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh
pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti
satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan.
Bentuk-bentuk
pengamanan
swakarsa
memiliki
kewenangan
kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir
gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan
kerja, lingkungan pendidikan.
29
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman,
satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan
pengamanan pada pertokoan.
Pengaturan
mengenai
pengamanan
swakarsa
merupakan
kewenangan Kapolri.
Jika dilihat dari frasa di atas maka Setiap sendi Badan usaha jasa
pengamanan swasta dapat dan /atau BERPOTENSI di monopoli dan
di anulir oleh kepolisian Republik Indonesia, hal tersebut merupakan
bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut
berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap Pengelolaan
pengamanan swasta. Tanpa batasan dan kekuasaan yang jelas.
Selanjutnya apabila tidak terdapat kepastian Anggota SATPAM di
bawah kepolisian Republik Indonesia atau di bawah kementerian
tenaga kerja (Kemenaker) yang memiliki hak peto dalam pengelolaan
dan pengawasan tenaga kerja, jika tidak di perjelas maka berpotensi
terjadinya pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan
asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi
konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga
Eksekutif satu dengan lainnya.
13. Bahwa, dengan adanya frasa dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan’, Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia. penjelasan tersebut yang menjadi dasar Badan Usaha Jasa
Pengamanan (BUJP) harus memiliki SIO BUJP (Surat Izin Operasional)
karena dokumen ini merupakan bukti legalitas resmi dari Kepolisian RI
(Polri) agar perusahaan berwenang menyediakan layanan keamanan
secara komersial.
Bahwa, selain BUJP harus Memiliki SIO BUJP yang di terbitkan POLRI,
harus juga bukti keanggotaan ABUJAPI (Asosiasi Badan Usaha Jasa
Pengamanan Indonesia) umumnya menjadi salah satu dokumen
pendukung wajib dalam proses pengajuan SIO BUJP., hal ini menciptakan
ambiguitas kewenangan karena adanya dokumen pendukung ABUJAPI
30
(Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia) yang banyak
menimbulkan pertanyaan:
Kenapa BUJP Harus Ada SIO?
Kenapa BUJP SIO harus di keluarkan POLRI bukan dengan Menkum
atau dengan Kemnaker..??
14. Bahwa, hal tersebut banyak menjadi pertanyaan, sedangkan aktualnya
Satuan Pengamanan (SATPAM) adalah tenaga kerja yang menjadi
domain Kementerian tenaga kerja, dan karena BUJP menyalurkan tenaga
satuan pengamanan (Satpam). Penggunaan atribut, pelatihan, hingga
penugasan personel keamanan terikat dengan ketentuan hukum yang
tercantum dalam SIO yang seharusnya di keluarkan oleh Menkum atau
Kemnaker.
15. Bahwa, Bukti Legalitas Hukum: SIO adalah izin operasional resmi yang
diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korbinmas
Baharkam Polri) harusnya dikeluarkan oleh menkum dan /atau Kemnaker
bersama sistem perizinan berusaha. Tanpa SIO Mabes Polri karena jika
dilihat dari Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia tidak memiliki Kewenangan mengeluarkan izin usaha
akan tetapi hanya sebatas mengesahkan:
Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Nomor 2 tahun 2002, berbunyi:
(f) “memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan”.,
Bahwa, dengan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Nomor 2 tahun
2002 tersebut, tidak memberikan penjelasan sampai mana batasan
memberikan dan pengawasan sektor swasta tersebut.
16. Bahwa, polemik berbenturan kepentingan karena muncul konflik
kepentingan, karena ia di satu sisi sebagai Kepolisian Republik Indonesia
sebagai alat negara dan di satu sisi ia sebagai pengelola badan usaha
jasa pengamanan (BUJP) pertanyaan yang paling mendasar ialah ia
apakah Kepolisian Republik Indonesia sudah boleh berbisnis dan masuk
ranah swasta? Dan bagaimana pula pertanggung jawabannya.
Bahwa, hal tersebut haruslah di maknai oleh mahkamah Konstitusi,
karena Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Judicial review yang
menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran The Guardian of
31
Constitution (pengawal konstitusi) dan The Sole Interpreter of The
Constitution (penafsir tunggal konstitusi).
C. SUMBANGSIH SATPAM UNTUK NEGARA, APAKAH NASIB SATPAM DI
PERTIMBANGKAN?
17. bahwa Satpam sangat dominan lebih banyak dibandingkan dengan
personil TNI/POLRI. Yang mana sebagai pengamanan tentu memberikan
kontribusi terhadap Negeri tercinta ini.
A. Satpam itu sama halnya seperti TNI/POLRI, yang membedakan hanya
di ruang lingkup pekerjaan yang terbatas dengan tanggung jawab lebih
kepada tugas dari user/customer sesuai indikator kerja sama
pengamanan yang disepakati bersama dengan pihak penyedia jasa
Satpam dan stakeholder lainnya.
B. Ditinjau dari banyaknya sumber daya Satpam di Indonesia, secara
bisnis Satpam menjadi sasaran empuk dari pelaku bisnis yakni
penyedia jasa Satpam untuk mencari keuntungan dengan regulasi
ketenagakerjaan yang memanusiakan Satpam baik dari standar upah
sampai dengan hal teknis lainnya.
C. Siklus keuntungan penghasilan Satpam, meliputi aspek di antaranya
“penyedia jasa Satpam sebagai pihak mempersiapkan Sumber daya
Satpam, pengguna jasa Satpam sebagai pihak yang menilai rasa
aman dan nyaman dilingkungan kerja dan Satpam itu sendiri sebagai
alat untuk melakukan pengamanan di lingkungan kerja.
D. Semunya menerima manfaat dan keuntungan dari “Seorang Satpam”
terutama pemerintah sebagai penikmat pajak bulanan yang
disumbangkan oleh para Satpam Indonesia melalui pajak atau gaji
setiap bulannya yang dipotong secara otomatis.
Penelusuran Sumbangsih Satpam:
18. bahwa Satpam Indonesia “pada tahun 2025 sebanyak 1,6 Juta orang”.
Jika dikalkulasikan dengan pembayaran upah UMK/UMP sebagai rata-
rata nilai yang di tengah Rp.4.000.000 sebesar Rp 6.400.000.000.000. /
setiap bulannya.
19. Dari jumlah Rp 6.400.000.000.000. berapa % nya sudah tentu kenapa
potongan pajak artinya hasil Jeri payah Satpam ikut serta membangun
32
Negeri. Sekarang, sudah sangat jelas bahwa Satpam sebagai pahlawan
pengamanan dilingkungan kerja terbatas yang bermanfaat untuk semua
pihak baik dari diri sendiri, organisasi atau perusahaan tertentu,
masyarakat umum, dan lain sebagainya.
A. Secara logika dari jumlah Satpam 1,6 Juta Personel Satpam dikalikan
20.000 (Dua puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya diberikan kepada
Negara sebesar 32.000.000.000 (Tiga Puluh Dua Milyar ribu rupiah) /
Per bulan, ini hanya hitungan kasar dan analisa dari Pemohon.
B. Hitungan 32 miliar per bulan bagian analisa sementara dan dihitung
menyesuaikan banyaknya jumlah personel Satpam dengan potongan
20 ribu setiap bulannya, sedangkan hitungan sebenarnya sudah pasti
berbeda, karena sudah ditetapkan berdasarkan keputusan regulasi
dari pemerintah.
C. Jadi, sebetulnya sumbangsih Satpam yang mulia dan bermartabat ini,
melebihi dari 32 miliar setiap bulannya. Oleh sebab itu, sudah
waktunya Satpam diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan upah
yang lebih “tidak hanya sebatas UMP/UMK saja” yang harusnya
berada di bawah kementerian Tenaga kerja.
Nasib dan Kondisi Satpam:
20. Bahwa, Satpam bukan cita-cita yang abadi melainkan batu loncatan
karena mencari pekerjaan dan kebutuhan untuk hidup? Satpam hanya
dipandang sebelah mata belum punya masa depan yang menjanjikan
namun ada juga karier Satpam bagi yang minat belajar dan nasibnya lebih
baik.
21. Bahwa, Jika dilihat dari sumbangsih Satpam, seharusnya sudah waktunya
Satpam sejahtera dengan pekerjaan yang menjanjikan artinya walaupun
masih di atas UMK/UMP, setidaknya ada harapan untuk masa akan
datang, harus ada pembeda antara profesi Satpam dengan profesi
lainnya, hal ini harusnya statusnya “DI PERJELAS” agar menciptakan
kepastian hukum.
#Satpam Profesi Mulia
#Satpam Bermanfaat
#Satpam GARDA NKRI
33
22. Bahwa karena pemberlakuan Norma Dengan frasa “Dan badan usaha di
bidang jasa pengamanan.” & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan
swakarsa merupakan kewenangan Kapolri”, SATPAM banyak di
manfaatkan oleh POLRI untuk melakukan tugasnya dengan irah – irah
SATPAM Anak Kandung POLRI, hal terbukti jelas dengan permintaan
pasukan kepada Badan usaha jasa pengamanan dengan nomor surat: B/
/XI/TUK.4.1./2025/Ditbinmas., dengan permintaan yang berjumlah 21
Badan usaha Jasa Pengamanan dengan total anggota satuan
pengamanan 1005(Seribu lima anggota satuan pengamanan) yang
sejatinya adalah petugas swasta, hal ini bentuk pemanfaatan dari petugas
satuan pengamanan karena berlakunya norma pasal dan penjelasan
pasal a quo:
Berikut Personel yang di minta:
NO.
BUJP
Jumlah
1
PT AGUNG KELOLA BERSAMA
100
2
PT AGUNG RAHARDJA MANUNGGAL YUDHA
20
3
PT ANK INDONESIA ONE
20
4
PT BAKTI ARTHA REKSA SEJAHTERA
100
5
PT BHARATA SATYA SEJAHTERA 50 PERS
50
6
PT BHAWATA NUSA SURYA PERDANA
20
7
PT BIMA BANGUN SENTANA
50
8
PT BIMA GLOBAL SECURITY
20
9
PT BRAVO SATRIA PERKASA
100
10
PT BRAVO SEKURITI INDONESIA
50
11
PT BRIPINDO SEJAHTERA
50
12
PT CAKRA SATYA INTERNUSA
30
13
PT CAREGUARD JASA INDONESIA
50
14
PT CENTRAL CIPTA SECURINDO
25
15
PT CIKAL KARYA LAKSANA
50
16
PT DELTA TEKNO PERKASA
50
17
PT DUA RAJA BALOHAN
50
18
PT ESA GADA PRATAMA
50
34
19
PT FORZA PURI SAKTI
20
20
PT GARDA BHAKTI NUSANTARA
50
21
PT GLOBAL JASA SEJAHTERA
50
TOTAL PERSONNEL
1005
(VIDE BUKTI P14 - PERMINTAAN PASUKAN APEL BESAR PAM
SWAKARSA 2025)
23. Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas
menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota
Polri dalam kegiatan Usaha atau politik. Dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf c,
dijelaskan bahwa “Bentuk – bentuk Pengamanan Swakarsa”.
Dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat negara, Polri
menjabarkan “Bentuk – Bentuk Pengamanan Swakarsa” harus tetap
berada di luar tarik-menarik kepentingan usaha dan /atau politik.
24. Bahwa, dalam UU 2/2002 POLRI dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf
c menyatakan Frasa “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.”
bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta
prinsip Trias Politica (pemisahan kekuasaan) dengan alasan bahwa Trias
Politica adalah teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan
oleh Montesquieu. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi
tiga cabang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif:
Berdasarkan uraian di atas apabila anggota POLRI berpotensi menjadi
pengusaha yang mengurusi swasta, maka terjadi percampuran fungsi
eksekutif ganda yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena
seseorang yang seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan
dalam usaha.
25. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara
hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu
luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk
melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (legal certainty),
dan prinsip non-arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara
hukum dari Friedrich Julius Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa
35
segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus
berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis
maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks penjelasan Pasal 3 Ayat (1)
huruf c ini menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan
wewenang, diskresi Polri yang bisa berpotensi menjadi bentuk kekuasaan
yang absolut atau tidak terkendali Ketika bidang usaha jasa pengamanan
di anulir dan /atau dimonopoli POLRI.
Bahwa, berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Polri Meskipun boleh berbisnis, Pasal 5 PP ini melarang keras
polisi memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan
usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaan tempatnya bertugas.
26. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan
mendasar antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas
publik (natural law theory). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik
dan literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik,
dan HAM, maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya” dan
badan usaha di bidang jasa pengamanan.”.
27. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c menggeser norma pasal utama
yang di mana di batang tubuh pasal utama “Bentuk – bentuk pengamanan
swakarsa”, namun persoalan muncul ketika Penjelasan frasa “dan badan
usaha di bidang jasa pengamanan.” memperluas makna tanpa batas yang
jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak
boleh menambah atau mengubah norma. Dan /atau bertentangan dengan
asas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan:
“Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
36
g. keterbukaan.
Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun
2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
28. Bahwa ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengurusi
dan komersialisasi usaha pengamanan swasta. Hal ini menimbulkan
ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan
hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin oleh:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: (1) Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)
29. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam
membentuk
peraturan
perundang-undangan
harus
dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau
pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan
materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan
kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.”
D. PERBANDINGAN SYSTEM SATPAM INDONESIA DENGAN NEGARA
LAIN
30. Bahwa, PEMOHON Membandingkan System SATPAM di Indonesia
dengan Satpam di negara lain yang PEMOHON ambil Example Sebagai
berikut:
37
1. Malaysia
Regulator: Diatur oleh kementerian dalam negeri melalui asosiasi
industri keamanan swasta dan agensi resmi, bukan langsung di
bawah kendali operasional Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM),
meski standar lisensi dan izin tetap terikat pada undang-undang
federal pengamanan swasta.
Karakteristik: Terdapat klasifikasi ketat seperti pengamanan biasa,
pengamanan bersenjata, hingga pengawal pribadi (bodyguard)
dengan standarisasi gaji nasional.
2. Amerika Serikat dan Kanada
Regulator: Diatur oleh lembaga lisensi swasta atau departemen
perizinan tingkat negara bagian/provinsi (state/provincial licensing
board), bukan oleh kepolisian federal atau lokal.
Karakteristik: Kepolisian tidak membina satpam secara langsung.
Satpam (security guard) murni pekerja swasta yang izin kerjanya
diterbitkan oleh badan regulasi atau departemen consumer affairs
pemerintah setempat.
31. Bahwa, Industri keamanan swasta diatur oleh lembaga atau kementerian
khusus industri dan lisensi komersial (seperti PDRM di Malaysia untuk izin
operasional, namun standarisasi kerja, lisensi agensi, dan pelatihan lebih
terintegrasi dengan industri atau badan sertifikasi profesi swasta/industri,
tidak sedekat pembinaan atribut harian seperti POLRI (KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA)., Bahkan Di beberapa negara barat seperti
Amerika Serikat atau Inggris, security guard diatur oleh lisensi negara
bagian (state license) atau badan regulasi swasta industri keamanan
(private security regulatory authority).
32. Bahwa, Perbedaan utama antara Satpam di Indonesia dan petugas
keamanan (security guard) di luar negeri terletak pada legalitas,
pembinaan langsung oleh kepolisian, serta seragam resmi yang diatur
oleh negara. Istilah “Satpam” (Satuan Pengamanan) sendiri merupakan
kekhasan yang hanya berlaku di Indonesia, sedangkan di luar negeri
disebut security guard atau security officer, rincian perbedaan utamanya
sebagai berikut:
38
1. Legalitas dan Pembinaan
Satpam Indonesia: Berada di bawah pembinaan dan pengawasan
resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Anggota wajib
memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan sertifikat pelatihan resmi
seperti Gada Pratama, Gada Madya, atau Gada Utama dari Polri.
Luar Negeri: Diatur oleh lisensi atau regulasi pemerintah
lokal/negara bagian (misalnya state security license di AS atau SIA
license di Inggris), tetapi tidak memiliki ikatan hierarki pembinaan
langsung dengan institusi kepolisian nasional seperti di Indonesia.
2. Seragam dan Atribut
Satpam Indonesia: Sejak beberapa tahun terakhir, seragam
satpam di Indonesia diatur memiliki kemiripan gradasi warna
dengan seragam Polri (cokelat kemerah-merahan/krem) untuk
menunjukkan kejelasan ikatan pembinaan hukum.
Luar Negeri: Seragam security guard sangat bervariasi tergantung
perusahaan swasta yang mempekerjakannya. Umumnya berupa
setelan jas, kemeja biasa dengan badge perusahaan, atau pakaian
taktis (tactical pants) tanpa ada kemiripan dengan seragam polisi
setempat.
3. Ruang Lingkup dan Istilah
Satpam Indonesia: Fokus pada pengamanan fisik, penertiban, dan
pelayanan di suatu area kerja tertentu sesuai standar operasional
prosedur (SOP).
Luar Negeri: Istilah security sering kali mencakup manajemen
risiko, teknologi pengawasan siber/elektronik, hingga perencanaan
strategi
pengamanan
korporat
yang
lebih
luas
(security
management).
33. Bahwa Dengan demikian kejelasan struktur SATUAN PENGAMANAN
(SATPAM) yang Berpotensi di Monopoli oleh Kepolisian merupakan
pelanggaran serius terhadap prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta
norma hukum positif di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar
undang-undang, tetapi juga mengancam integritas institusi dan merusak
kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam jangka panjang,
39
toleransi terhadap pelanggaran seperti ini dapat membuka ruang bagi
penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan dalam
setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan penegakan
sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam menjaga
demokrasi yang berkeadilan dalam konteks konstitusional Indonesia.
Bahwa Frasa: “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan’, dan Frasa:
“Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan
Kapolri. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c Harus dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi.
Bahwa, Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2002, (f) emberikan
izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di
bidang jasa pengamanan; Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi., karena tegasnya menurut
PEMOHON bertentangan dengan:
Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 Yang Berbunyi: (2) Tiap – tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Pasal 28 D Ayat 1 UUD NRI 1945 Yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)
Pasal 28 D Ayat 2 UUD NRI 1945 Yang Berbunyi: (2) Setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja. **)
34. Bahwa Norma penjelasan Pasal a quo telah menimbulkan kerugian
konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional
yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat
diberlakukannya Frasa: “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan’,
dan Frasa: “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan
kewenangan Kapolri. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c dan
Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena bertentangan terhadap
40
Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Bahwa, Tegasnya Menurut PEMOHON Frasa: “dan badan usaha di
bidang
jasa
pengamanan’,
dan
Frasa:
“Pengaturan
mengenai
pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Dalam
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c dan Pasal 15 ayat (2) huruf (f)
emberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan
Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka PEMOHON
mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk
menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat:
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” dalam
Penjelasan Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan UUD NRI
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan
frasa
“Pengaturan
mengenai
pengamanan
swakarsa
merupakan kewenangan Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 huruf c
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) emberikan izin operasional dan
melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan”
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
41
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, namun
tidak disahkan.
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk & Profesi Pemohon;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi KTA Gada Utama & Gada Pratama Pemohon;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Ijazah Satpam Pemohon;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Suket investigator Syamsul Jahidin;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Certified Corporate security Management Specialist
- Syamsul Jahidin;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi berita Satpam Menangkap Maling Malah Di Penjara;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi berita Perubahan Warna Seragam Satpam Dari
Masa Ke Masa, Berubah 3 Kali!;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Total Bujp & Personil Satpam Di Indonesia;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Berita Brimob Kembali Jaga Kebun Sawit – Aparat
Negara atau Pagar Korporasi;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Pendapat Bp Oegroseno (Ex Wakapolri);
13. Bukti P-13
: Fotokopi Biaya Pendidikan Satpam;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Permintaan Pasukan Apel Besar PAM SWAKARSA
2025;
15. Bukti P-15
: Fotokopi berita Kepada Jokowi, Perwakilan Satpam Keluhkan
Mahalnya Biaya Sertifikasi;
42
16. Bukti P-16
: Fotokopi putusan_195_2025;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Packlaring – Ganendra Paraka Satria;
18. Bukti P-18
: Fotokopi SKPK – Syamsul Jahidin;
19. Bukti P-19
: Fotokopi Putusan_215_2025.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan” dan frasa “pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan
kewenangan Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c serta Pasal 15 ayat
(2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut
43
UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan Pemohon a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 28 Agustus 2026
melalui daring (online), diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2026 sesuai
Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 324/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026
bertanggal 31 Agustus 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan
Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan softcopy permohonan dalam
bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx, disertai daftar alat bukti serta alat bukti
untuk mendukung permohonan dan alat bukti belum dibubuhi dengan meterai
(nazegel).
[3.3.2]
Bahwa perihal permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan
sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 7 September 2026 dengan agenda
mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal
36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah
telah memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Pemohon memperbaiki dan
melengkapi
permohonan
dengan
memperjelas
kewenangan
Mahkamah,
kedudukan hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita),
dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan
sistematika permohonan dalam PMK 7/2025. Selanjutnya, berkenaan dengan
nasihat tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk
memperbaiki dan mengajukan perbaikan permohonan termasuk melengkapi alat
bukti yang telah dibubuhi meterai atau di-nazegel paling lambat 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal 7 September 2026, yaitu paling lambat diterima
Mahkamah pada tanggal 21 September 2026, pukul 12.00 WIB [vide Risalah
Sidang, tanggal 7 September 2026, hlm. 18].
[3.3.3]
Bahwa ihwal tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan dimaksud,
hingga batas waktu penyerahan perbaikan permohonan yaitu tanggal 21 September
2026, pukul 12.00 WIB, Pemohon hanya mengajukan perbaikan permohonan pada
44
pukul 11.01 WIB melalui surat elektronik, sedangkan berdasarkan Tanda Terima
Berkas Nomor 2132/PUU/PAN.MK/TT/09/2026 berkas permohonan fisik, daftar alat
bukti, dan alat bukti untuk mendukung permohonan diterima Mahkamah tanggal 21
September 2026 pukul 13.47 WIB.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada Sub-paragraf
[3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas, dalam mengajukan
permohonan pengujian undang-undang, salah satu syarat formil berkenaan dengan
permohonan pengujian undang-undang, ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025
menyatakan, “Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan”.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Pengajuan
Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu)
eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti yang
diajukan dalam permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat
sebagaimana ditentukan dalam PMK 7/2025 dan disampaikan dalam batas waktu
yang telah ditentukan. Dalam konteks permohonan a quo, meskipun Pemohon telah
menyerahkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai atau nazegel, penyerahan
tersebut dilakukan melewati batas waktu penyerahan daftar alat bukti dan alat bukti
yang telah ditentukan, yaitu seharusnya bersamaan dengan diterimanya perbaikan
permohonan paling lambat pada tanggal 21 September 2026, pukul 12.00 WIB.
Karena adanya keterlambatan tersebut, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti
Pemohon dalam persidangan pada tanggal 21 September 2026. Dengan demikian,
permohonan Pemohon tidak disertai alat bukti yang sah, meskipun Pemohon telah
dinasihati untuk melengkapi alat bukti sesuai dengan ketentuan PMK dan batas
waktu yang ditentukan, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena
permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan
45
pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua
46
ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum substantif. 6. IMPLIKASI dan KONSEKUENSI PUTUSAN NO “Niet Ontvankelijke Verklaard”. Bahwa, Putusan NO “Niet Ontvankelijke Verklaard”. memiliki implikasi yang signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO “Niet Ontvankelijke Verklaard”., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala cacat formil yang menjadi dasar putusan NO “Niet Ontvankelijke Verklaard”. sebelumnya. Putusan NO “Niet Ontvankelijke Verklaard”. Atau “TIDAK DAPAT DITERIMA” tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem (tidak dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara. 7. Bahwa, dalam pengujian tersebut belum memeriksa pokok perkara karena hal tersebut termaktub dalam perkara 195/PUU-XXIII/2025 dan 251/PUU- XXIII/2025: (VIDE BUKTI P16) (VIDE BUKTI P19) 8. Bahwa oleh karenanya berbeda alasan permohonan PEMOHON saat ini berbeda dengan permohonan sebelumnya, dan Pemohon saat ini sudah memenuhi permohonan nya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)., Maka permohonan PEMOHON saat ini tidaklah Nebis In Idem. 9. Bahwa, PEMOHON mengajukan uji materiil (judicial review) terhadap ketentuan Frasa: “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan’, dan Frasa: “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c dan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang berbunyi: 6 Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf c; “Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Terhadap Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 15 ayat (2) huruf f, yang berbunyi: (f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon in casu pengujian konstitusional Frasa: “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan’, dan Frasa: “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Terhadap Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 7 Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 8 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (VIDE P01-KTP) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan Norma Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Huruf c, UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam perkara a quo; 4. Bahwa, dengan berlakunya Frasa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Huruf c UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi; Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf c; “Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa temp
