PUU
Tahun 2026
323/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemohon: Donaldy Christian Langgar
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 323/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Donaldy Christian Langgar
Pekerjaan :
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan Bambu Kuning Nomor 1, RT.1/RW. 4, Pondok
Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
28 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28
Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
323/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 323/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 28 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 17 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 September
2026 pukul 14.03 WIB, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasał 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
berbunyi: ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dałam lingkungan peradilan umum,
2
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat finał untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat finał untuk:
a. Menguji Pasał 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi: "Selama
putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan
segala kewajibannya” terhadap UUD Tahun 1945, yaitu: Pasał 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: ”Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum. Dan, Pasał 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
berbunyi: "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan”. Serta, Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:
"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang Iain dalam tertib
kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;'' serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: "Dalam
hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
5. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang
berbunyi: "Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk
menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan
3
kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta
mengesahkan alat bukti Pemohon, dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Obyek
Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. Maka, obyek perbaikan
permohonan”: Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 terhadap UUD NRI
Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
melakukan pengujian atas Pasal a quo yang dijadikan instrumen hukum terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili perbaikan
permohonan a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah permohonan
pengujian konstitusionalitas Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Bukti P-1).
II. Kedudukan Pemohon (atau “legal standing”)
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang dan/atau
kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang,
yaitu:
A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) sebagai Pencari
Keadilan.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31
Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:
A. Pemohon.
Bahwa Pemohon mendapat putusan dari Pengadilan Negeri dengan Nomor 259/
Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. yang mana Putusan Nomor 340/Pdt.Sus-PHI/2020/
PN.Jkt.Pst. diketahui subyek yang sama. Dalam putusan yang sebagian
dikabulkan tentang upah kurang. Putusan itu berisi PHK dan pembayaran upah
kurang sebesar Rp. 1.020.500. Upah proses selama 6 bulan karena di PHK
dikabulkan dalam perkara Nomor 259/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., yang mana
sebagai pekerja listrik tegangan rendah dan mesin penyejuk udara telah
melaporkan ke Disnakertrans tentang perusahaan perseorangan membayar
4
upah kurang. Serta, perusahaan itu tidak pernah hadir dalam mediasi dan
persidangan PHI. Sebagai Pencari Keadilan [Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun
2009] tidak diijin untuk bekerja sejak laporan itu, yang mana hasil putusan itu
berkaitan dengan pekerjaan kelistrikan yang menunjang listrik tegangan rendah
walaupun tanda kelulusan di bidang kelistrikan selama 3 tahun diperoleh secara
legal dan memenuhi dasar ilmu listrik.
B. Kerugian Konstitusional Pemohon.
Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 "Selama putusan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha
maupun
pekerja/buruh
harus
tetap
melaksanakan
segala
kewajibannya". Upah proses sebagai frasa yang implisit itu diketahui secara
umum dan mengikat pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan yang
terbuka untuk umum. Pasal a quo tidak menyebutkan frasa itu secara eksplisit,
penyelesaian perselisihan hak atau PHK dapat berlangsung dengan
kesepakatan dalam bentuk pemberian kasih sayang atau hadiah yang disebut
upah proses. Pasal a quo yang aspiratif berlaku tak mungkin tanpa syarat
mengatur kurun waktu untuk memperoleh upah itu, yang mana upah proses itu
secara sukarela diberlakukan dengan syarat dan tanpa syarat tetap
mempekerjakan dan dipekerjakan selama 6 bulan sampai putusan pengadilan.
Jika dengan syarat, jaminan atas perlindungan dari Pasal a quo bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
C. Kerugian konstitusional Pemohon yang spesifik dan aktual.
Bahwa upah proses dengan syarat dipastikan tak tuntas. Sebelum penetapan
dan putusan pengadilan, frasa upah proses yang implisit itu digolongkan hasil
pemeriksaan oleh pengadilan TUN (Bukit P-2). Substansi dari Pasal a quo
adalah upah proses yang implisit itu untuk berupaya pencegahan PHK selama
perselisihan sampai di pengadilan tidak menunggu putusan BHT. Perusahaan
tidak menjamin pemberian upah itu di luar putusan pengadilan karena
perusahaan tidak selalu mengupayakan perjanjian dengan syarat kerja
walaupun perjanjian kerja waktu tertentu berdurasi pendek. Syarat formiil dari
hubungan industrial tidak berunsur memadamkan api. Tindakan untuk
menghindar dari bahaya dalam Putusan PHI No. 340/Pdt.Sus-PHI/2020/
PN.Jkt.Pst (Bukti P-2) diketahui dengan kesigapan untuk memadamkan api.
Unsur mempekerjakan dan dipekerjakan harus memenuhi jenis pekerjaan.
5
Perlindungan dengan kondisi kesepakatan pemberian itu atau hadiah
dimungkinkan dalam kondisi diakhiri jika perusahaan tidak berkeinginan untuk
musyawarah. Frasa yang implisit itu dimungkinkan untuk diberlakukan dengan
eksekusi setelah putusan BHT. Tak tuntas eksekusi yang berdasarkan HIR,
jaminan kewajiban eksekusi putusan BHT atas upah proses yang tertunda tidak
melindungi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Penundaan keadilan tidak memudahkan untuk memperoleh upah itu, penundaan
itu tidak mencapai persamaan sesuai dengan hukum materiil yang bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional sesuai
dengan putusan pengadilan merupakan hak asasi yang harus dihormati,
eksekusi yang tak tuntas tanpa kepastian hukum bertentangan dengan Pasal
28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
D. Sebab dan Akibat (hubungan kausalitas).
Bahwa frasa yang implisit dalam Pasal a quo tidak memudahkan pelaksanaan
eksekusi, yang mana hak atas norma undang-undang itu merupakan hak
konstitusional. Walaupun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,
eksekusi sejumlah uang yang sesuai dengan perintah pengajuan permohonan
sita eksekutorial tidak dilaksanakan secara tuntas karena hambatan unsur formiil
yang berupa syarat. Keadilan yang tertunda tanpa sukarela berakibat tidak
mencapai persamaan dan keadilan. Kewajiban yang timbul untuk melakukan
eksekusi yang tuntas dihambat oleh unsur formiil karena frasa itu hanya tersirat
dalam Pasal a quo. Manfaat upah proses untuk kelangsungan hidup tidak
mencapai persamaan dan keadilan, serta hak asasi tidak dihormati untuk
memperoleh upah proses.
E. Pemulihan yang Potensial.
Bahwa upah proses yang implisit itu merupakan sebuah ganjaran yang
menimbulkan kewajiban tanpa pelaksanaan eksekusi lanjutan. Unsur formiil
yang tak transparan dan berunsur prosedural yang internal mengabaikan hükum
yang substansi. Kaitan memadamkan api tanpa kesepakatan kerja itü
menghasilkan api yang padam. Bahaya kebakaran dihindari dan tak berdampak
pada lingkungan sekitar. limu hukum yang berisi sumber formal itu telah
dipraktekkan dan unsur paksaan mewajibkan pembayaran upah proses. Sampai
putusan pengadilan adalah upaya terakhir dengan dampak pelaksanaan norma
6
Pasal a quo yang berakhir. Eksekusi dengan kewenangan berdasarkan moral
saja tanpa kewajiban untuk menuntaskan sesuai dengan koordinasi.
III. Alasan (Posita)
Umum
Bahwa Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses itu menunggu
putusan pengadilan, dan pemisahan UU Ciptaker dari UU Nomor 13 Tahun 2003.
Dengan perjanjian bersama dimungkinkan untuk disepakati pembayaran upah
proses selama 6 bulan sejak penyelesaian perselisihan. Jika penetapan upah itu
dimulai sejak mediasi di Disnakertrans, waktu selama 30 hari dan persidangan
selama 5 bulan ditentukan upah proses yang BHT. Ketidakadilan itu berlangsung
ketika pekerja tidak diperbolehkan kerja dan terdapat etika tak baik dari perusahaan
untuk membayar upah proses selama proses penyelesaian perselisihan. Tanpa
sukarela tidak memungkinkan upah proses dibayarkan sesuai dengan Pasal a quo.
Sukarela harus dilakukan tanpa syarat, tetapi hubungan industrial menggolongkan
jenis pekerjaan sebagai syarat. Pekerja penunjang listrik harus sigap ketika bahaya
yang terkait listrik. Pilihan kerja untuk memadamkan api tidak diatur dalam hubungan
industrial, tetapi terkait tindakan sukarela atau hadiah tanpa syarat.
Bahwa putusan pengadilan dapat tak dihadiri oleh pihak yang ditetapkan sebagai
pembayar upah itü dengan putusan "ultra petita” yaitu PHK ketika perusahaan tidak
pernah hadir dalam musyawarah sampai putusan pengadilan PHI. Dengan
pembayaran upah kurang yang sebagian tanpa permohonan eksekusi sejumlah
uang itu, pekerja dimungkinkan untuk melakukan gugatan di peradilan perdata
umum untuk memperoleh upah itu ketika PHK ditetapkan tanpa diminta. Perusahaan
yang mangkir tidak beretika baik untuk bayar upah itu. Maka, gugatan atas upah
yang implisit itu diajukan oleh pekerja yang memadamkan api dan dikabulkan
bersama upah yang ditetapkan dalam undang-undang secara implisit itu. Unsur
kesepakatan dengan upah itu diperlukan, sehingga tanpa etika baik dari perusahaan
diajukan gugatan di lingkup peradilan perdata umum. Sehingga, Ganjaran (”reward”)
dalam memadamkan api harus diajukan gugatan yang berisi upah yang implisit itu
yang dikabulkan sebagian dalam lingkup perdata umum. Upah proses itu dikabulkan
dalam putusan pengadilan. Pelaksanaan yang sukarela dikehendaki untuk
mematuhi putusan pengadilan, yang mana obyek PHI juga telah selesai dengan
kekurangan upah yang sebesar Rp. 1.020.000 yang diberikan tanpa permohonan
dan perlawanan.
7
Kesempatan kerja yang sesuai dengan Pasal a quo tidak diijinkan. Sesuai dengan
asas cepat, jangka waktu putusan pengadilan yang berisi upah proses itu sejak
tahun 2022 tidak menghasilkan keadilan ketika Pasał a quo bersyarat jenis
pekerjaan. Eksekusi untuk sejumlah uang itu diketahui di luar kesepakatan yang
berunsur sukarela.
Bahwa obyek gugatan dałam memadamkan api tidak digolongkan obyek
perselisihan hubungan industrial. Walaupun disebut upah memadamkan api,
kemungkinan alokasi anggaran perusahaan belum dibuat transparan. Sedangkan,
upala proses digolongkan upah yang standar yang mana termasuk biaya
operasional yang dikenakan pajak dari total pemasukan perusahaan. Frasa yang
implisit itu dan upah memadamkan api berkorelasi ketika upah itu diatur secara
implisit dengan obyek di luar PHI dengan unsur sukarela, yang mana Putusan
Pengadilan No. 259/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. (Bukti P-2) diajukan. Paksaan yang tak
mungkin ketika frasa yang implisit itu dengan unsur sukarela hanya melengkapi
tanpa kesepakatan dari perusahaan. Pembuktian positif dipergunakan sesuai
dengan makna yang implisit yang terkait upah untuk memadamkan api. Aspirasi
dengan asas perwakilan itu disirat dałam Pasał a quo tentang pelaksanaan
penyelesaian perselisihan PHK dengan hak yang timbul. Kewajiban untuk
mengakhiri perselisihan dengan tahapan musyawarah sampai sebelum putusan
pengadilan yang BHT. Upaya yang diwajibkan untuk melaksanakan eksekusi sesuai
dengan HIR ketika etika tak baik dilakukan bertahap setelah permohonan.
Kewenangan yang subyektif dari pengadilan tidak lengkap jika dibandingkan dengan
UU, maka proses eksekusi putusan upah proses itu dipraktekkan di kantor
walikotamadya yang mungkin tak diketahui oleh Termohon eksekusi tanpa biaya.
Pasał a quo yang berisi frasa yang implisit diberlakukan dengan syarat jenis
pekerjaan. Penundaan menghasilkan tak tuntas dałam kurun waktu eksekusi,
jaminan atas perlindungan yang sama untuk memperoleh upah proses yang implisit
dengan syarat bertentangan dengan Pasał 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa etika baik untuk menghormati hak asasi orang lain tidak dipatuhi oleh
Termohon eksekusi secara sukarela. Tak hadir ketika dipanggil oleh pengadilan
diperintah sebagai syarat eksekusi secara formiil yaitu keterangan ahli waris. Kantor
Disdukcapil untuk menerangkan perihal data kependudukan yang terkait dengan
hubungan keluarga dałam data kependudukan. Tetapi, kebuntuan administrasi
terjadi ketika informasi data hubungan itu dirahasiakan. Serta, Pasał 2 huruf e UU
8
No. 5 Tahun 1986 tentang kewenangan pengadilan TUN tidak berwenang
memeriksa hasil pemeriksaan, yang mana obyek kebijakan TUN memerintahkan
keterangan ahli waris untuk memanggil ahli waris dari perusahaan yang berasaskan
depersonifikasi. Kepastian hukum tentang upah proses tanpa syarat tidak diketahui
ketika upah itu hanya tersirat secara normatif yang fakultatif. Upaya untuk
memperoleh upah proses yang sebagai pelengkap itu disyaratkan oleh undang-
undang dengan kewajiban mempekerjakan dan dipekerjakan berarti jenis pekerjaan
ditetapkan sebagai syarat. Pengadilan tidak memperhatikan unsur sukarela itu
sesuai dengan pembentukan norma upah proses itu yang aspiratif. Penundaan
diindikasikan oleh permohonan eksekusi diwajibkan dua tahap. Penundaan itu
berdampak tak tuntas, eksekusi upah proses itu tidak dilindungi. Untuk memperoleh
upah itu, penundaan tidak mencapai persamaan yang bertentangan dengan Pasał
28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa pencegahan api yang meluas ketika terjadi rambatan tidak digolongkan
dałam kesepakatan karena berunsur sukarela. Begitupula, upala proses yang logis
tersirat dałam undang-undang berlaku walaupun tanpa kesepakatan. Memadamkan
api walaupun tanpa kesepakatan diwajibkan bagi pekerja listrik untuk sigap. Unsur
memadamkan api dan upah proses berkaitan PHK di PHI itu yang diputuskan dałam
persidangan tanpa diminta menghasilkan kekurangan upah yang dibayarkan.
Secara morał upah proses itu disidangkan ketika memadamkan api di luar hubungan
industrial tanpa kesepakatan seperti upah proses yang implisit dengan unsur upah
memadamkan api yang dikabulkan itu. Hak konstitusional untuk memperoleh upah
proses yang implisit melalui eksekusi sejumlah uang terhambat oleh syarat jenis
pekerjaan dalam hubungan industrial. Eksekusi yang tak tuntas tidak menghormati
hak asasi untuk memperoleh upah proses yang implisit itu yang berlaku dengan
tanpa syarat secara hukum. Hak konstitusional sesuai dengan putusan pengadilan
merupakan hak asasi yang harus dihormati, eksekusi yang tak tuntas tanpa
kepastian hukum bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Upaya pencegahan
Bahwa "AWAS TEGANGAN TINGGI" sebagai peringatan bahaya dalam standar
keselamatan kerja. Sigap dalam peraturan ketenagalistrikan diwajibkan, sehingga
pekerja listrik harus berupaya untuk memperhatikan keselamatan. Tanda atau
rambu bahaya itu bagi pekerja diartikan secara sukarela untuk mematuhi unsur
formal ketika terjadi bahaya kebakaran. Salah satu bahaya adalah pemasangan stop
9
kontak dan tusuk kontak yang tak boleh longgar. Koherensi yang organik itu bermula
dari pekerjaan penunjang listrik terdapat bahaya, sehingga peringatan bahaya itu
dipatuhi secara sukarela. Upah proses itu secara implisit diperingatkan secara
tersirat agar dipatuhi secara sukarela. Ketika perusahaan mangkir selama
penyelesaian perselisihan, sukarela itu tidak dipatuhi. Selamat dari bahaya,
perusahaan itu harus memberikan penghargaan dalam mencegah bahaya
kebakaran besar yang disebabkan oleh tegangan di setiap titik beban yang terbatas,
yang mana longgar atau tak longgar tidak harus memeriksa. Ganjaran dari
pengadilan yang berupa putusan PHK dan disidangkan upah proses itu tidak
dipisahkan dari unsur memadamkan api. Putusan pengadilan itu mengabulkan upah
proses yang diabaikan di PHI. Dikabulkan upah proses yang berisi unsur
memadamkan itu (Bukti P-2), korelasi itu berhubungan. Syarat jenis pekerjaan tidak
memudahkan perolehan upah proses yang implisit itu yang diberlakukan secara
hukum.
Bahwa sebagai pekerja telah menunjukkan bukti tanda kelulusan atau ijasah di
bidang kelistrikan dan penyejuk udara. Dengan rata-rata penghasilan Rp. 2.500.000
di bawah UMR tahun 2020 di Kota Jakarta, biaya untuk membayar sertifikasi
sebagai pekerja penunjang dalam ketenagalistrikan tidak memungkinkan dengan
biaya hidup dan transportasi. Pilihan kerja itu dengan bahayanya ketika
memadamkan api tidak memerlukan ijasah tetapi kesigapan. Peraturan umum
instalasi listrik PUIL 2011 juga berkaitan dengan peringatan bahaya tentang
tegangan listrik. Upaya memadamkan api tidak berhubungan dengan jenis
pekerjaan yang berdasarkan hubungan industrial.
Fakta hukum upah proses dengan putusan pengadilan
Bahwa subyek hukum dalam gugatan berkaitan erat dengan subyek hukum dalam
perkara PHI No. 340/Pdt.Sus-PH1/2020/PN.Jkt.Pst., No. 286/Pdt.G/2021/PN.
Jkt.Pst., No. 580/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. yang mana pemilik/pengurus badan usaha
itu telah meninggal. Generasi baru menggantikan kedudukan generasi lama siapa
telah dipanggil untuk menghadiri "Aanmaning", tetapi pemilik/pengurus itu juga tidak
hadir. Dasar hukum Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 dibuatkan
panggilan tetapi generasi baru itu tidak mematuhinya. Jaminan untuk memperoleh
manfaat upah proses itu yang tak berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya
ringan yang aspiratif dengan syarat tidak berdasarkan hukum karena penundaan.
10
Pasal a quo yang berisi sukarela tanpa syarat bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa kepatuhan diwajibkan ketika upah proses itu ditetapkan sebagai hukuman
kepada badan usaha perseorangan secara langsung dengan interpretasi
depersonifikasi. Manusia dibandingkan secara langsung sebagai generasi baru
yang mengurus badan usaha dan mewakili usaha itu yang dikenal sebagai
perusahaan. Kepentingan eksekusi yang saling untung tidak beri satu pihak dengan
kepastian hukum yang adil ketika PHK tidak dapat dihindari. Jika pekerja tidak
menerima upah proses dengan dasar kepastian hukum yang adil itu, untuk
mencapai keadilan tidak berlangsung sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan
biaya ringan. Mengutamakan kepentingan yang implisit tanpa upah proses yang
sukarela menghasilkan penundaan untuk mengukur kepatuhan, tak tuntas tidak
mencapai persamaan dan keadilan yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa lembaga penyelesaian perselisihan dapat menetapkan secara administratif
upah proses, tetapi pembayaran upah itu dapat dilangsungkan sebelum penetapan
itu. Sehingga, substansi dari penetapan itu tetap berkaitan dengan kesepakatan
tetap mempekerjakan dan dipekerjakan dalam kurun waktu. Etika baik dari
perusahaan untuk mematuhi Pasal a quo yang berisi frasa implisit yang berlaku
secara hukum dimungkinkan terlambat. PHK telah dijatuhkan tanpa kehadiran
perusahaan. Administrasi publik dengan prinsip asas umum pemerintah yang baik
didasarkan pada penetapan itu, lembaga pemerintahan itu berupaya untuk
memeriksa laporan warga yang terkait upah proses itu tetapi putusan pengadilan itu
telah ditetapkan. Sehingga, kewenangan eksekusi berada di pengadilan. Pasal
a quo itu tidak berkorelasi dengan kewenangan pengadilan TUN, yang mana norma
hukum itu secara logis dimungkinkan tetap tidak diberikan sampai putusan
pengadilan yang BHT.
Bahwa Reformasi Birokrasi dimungkinkan untuk meminta keterangan yang terkait
wewenang pengadilan untuk koordinasi. Jenis pekerjaan juga dijadikan syarat
walaupun upah proses itu bersifat sukarela, asas prosedural saja tidak
menghasilkan sinergi yang berdampak pengabaian Pasal a quo yang berisikan upah
proses yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup pekeria selama penyelesaian
perselisihan PHK, yang mana secara prosedural butuh syarat jenis pekerjaan. Hak
konstitusional sesuai dengan putusan pengadilan merupakan hak asasi yang harus
11
dihormati, eksekusi yang tak tuntas tanpa kepastian hukum bertentangan dengan
Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 berisi norma kepastian hukum
yang adil tentang upah proses. Putusan pengadilan itu berisi norma yuridis yang
bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Putusan MK di tahun 2011 itu, dan
yurisprudensi No. 1/Yur/PHI/2018 serta SEMA No. 3 Tahun 2015 membatasi
kewajiban pengusaha untuk bayar upah proses selama 6 bulan dalam masa
penyelesaian perselisihan itu. Dengan adanya norma upah proses itu, kepastian
hukum yang adil diselaraskan oleh pembentukan frasa khusus yang tanpa syarat.
Pemberlakuan tetap peraturan ketenagakerjaan dengan frasanya tentang
pemberian upah proses, pemanfaatan sesuai dengan yurisdiksi tentang interpretasi
atau tafsir dengan batasan waktu selama di pengadilan. Serta, tak bertentangan
secara hirarkis dan luas berlaku dari Norma itu disesuaikan dengan konvensi serta
ratifikasi, maka hak asasi untuk memperoleh upah proses dihormati. Jika
pemberlakuan Pasal a quo hanya berdasarkan asas prosedural dengan frasa yang
implisit tanpa sukarela, Pasal a quo yang berisi norma yuridis itu bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945.
Frasa yang implisit
Bahwa kondisi ekonomi dengan kewenangan pengadilan memutus sesuai dengan
antaryurisdiksi
(intra-jurisdiction),
perusahaan
yang
kesulitan
likuiditas
menyebabkan eksepsi kompetensi absolut yang mendorong hak "ex officio" dari
hakim. Irisan kewenangan memeriksa frasa yang implisit didasarkan kewenangan
pengadilan untuk memeriksa. Untuk bayar upah itu tidak dipatuhi secara sukarela,
maka pengadilan perdata umum melangsungkan eksekusi dengan permohonan.
Dengan hukum acara ditetapkan eksekusi, sedangkan praktek administrasi yang
legal dan sah adalah kesempatan sampai sebelum penetapan. Sehingga, frasa yang
implisit menimbulkan ketidakpastian ketika penyelesaian perselisihan harus
dimohonkan eksekusi secara internal yang prosedural jika PHK terjadi tidak beri
kesempatan kerja selama penyelesaian itu. Pelayanan satu pintu dapat
memudahkan koordinasi putusan pengadilan yang berisi upah proses yang implisit
itu dan tanpa syarat. Tanpa upaya hukum di luar pengadilan PHI, secara moral
pemberlakuan Pasal a quo dengan hambatan yang berunsur formiil seperti tak
diijinkan kerja dan disertai putusan PHK tanpa diminta karena tak berunsur
mempekerjakan dan dipekerjakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
12
Bahwa Perusahaan sebagai waiib paiak diketahui untuk menyesuaikan peraturan
atau putusan berkekuatan hukum tetap, yang mana di dalam praktek diketahui
perusahaan dibebani biaya operasional. Kewenangan daerah meluas dalam upaya
penyelesaian itu ketika musyawarah berlangsung. Mediasi 30 hari akan menentukan
apakah perusahaan sanggup untuk bayar upah itu dalam proses PHK. Jangka waktu
pendek 21 hari kerja yang PKWT, Pekerja menjadi korban untuk menerima upah itu
selama 6 bulan dengan kemungkinan putusan pengadilan melampaui 6 bulan dan
tak bekerja atau menerima upah, serta eksekusi yang tak tuntas. Seperti, Putusan
No. 259/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. sebagai bukti belum diterima sejumlah uang sejak
tahun 2022. Pembentukan frasa khusus itu memudahkan kerja ketika unsur sukarela
itu diharapkan, tetapi upah proses itu tidak mengikat secara mutlak karena bersifat
pelengkap yang disertai syarat.
Bahwa tahap penyelesaian tidak mungkin tanpa eksekusi dengan permohonan.
Hasil pemeriksaan lembaga pemerintahan dan putusan pengadilan harus
diupayakan eksekusi dengan pemanfaatan sistem satu pintu. Doktrin non-delegasi
itu menunjuk tugas pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap. Asas sukarela
tidak dipenuhi, sita eksekusi harus dilaksanakan. Tanpa proses pengadilan sebagai
lembaga penegak hukum tidak menghasilkan kepatuhan untuk mematuhi Pasal
a quo yang berisi frasa yang implisit.
Bahwa tanda kelulusan dengan kemampuan sebagai penunjang kelistrikan
memperoleh upah proses tanpa konflik hukum yang substantif, yaitu kewajiban
bayar upah proses. Keadaan pekerja yang memadamkan api sebagai tindakan
pilihan tidak mempunyai hubungan korelasi secara langsung, tetapi makna yang
implisit itu terkait pada tindakan itu yang nyata. Jika selama 6 bulan diberikan
sebagai upah dengan keadaan PHK dalam perjanjian PKWT selama minimal 21 hari
kerja tidak beri perlindungan dengan perlakuan yang sama. Hak untuk memperoleh
upah proses tetap diberikan walaupun berdurasi 21 hari. Upaya untuk memadamkan
api di lokasi kerja adalah sebuah pilihan kerja.
Bahwa pilihan memadamkan api merupakan sebuah ganjaran ketika himbauan
untuk memasang peralatan listrik dengan tusuk kontak agar tak longgar tidak
dilakukan secara terus-menerus. Tegangan yang menaik atau berkurang itu
diindikasikan oleh perubahan suhu (KJ/kg0 C). Untuk itu, stop kontak dipastikan
terjepit dengan erat. Ganjaran yang berupa frasa upah proses yang implisit
ditekankan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan lama kerja diketahui
13
selama 21 hari kerja dengan pilihan memadamkan api. Keadaan ini dapat ditemui
dalam pekerjaan penunjang kelistrikan dengan kemungkinan rusak dan diperbaiki
ketika arus hubung pendek atau arus hubung singkat. Dalam keadaan listrik tidak
menyala, tindakan nyata yang cepat dan sederhana adalah dengan perbaikan
segera agar manfaat penerangan ditingkatkan. Frasa yang implisit itu tidak
bermanfaat ketika pilihan itu mencegah kebakaran yang meluas, maka keadilan tak
tercapai bertentangan dengan UUD 1945. Frasa yang implisit itu diwajibkan untuk
dibayarkan selama penyelesaian perselisihan sampai dengan putusan pengadilan
sesuai dengan keyakinan yang logis karena berunsur sukarela.
Bahwa upah proses tidak dipertimbangkan oleh pengadilan jika permintaan upah itu
tidak dicantumkan dalam gugatan. Kewajiban sesuai dengan Pasal a quo
diembankan kepada perusahaan, tetapi paksaan tidak memungkinkan. Secara
hukum formal pelaksanaan pemberian upah itu berdasarkan kebiasaan dalam beri
sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Maka, tanpa etika baik untuk
bayar upah proses tidak memungkinkan perlindungan dengan perlakuan yang sama
dalam pelaksanaan norma hukum yang implisit dengan unsur sukarela sesuai
dengan rezim hukum formal.
IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum).
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perbaikan permohonan dan menjatuhkan
putusan uji materiil sebagai berikut:
1. Mengabulkan perbaikan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan isi Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39, serta Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4279) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa
upah proses yang implisit dengan unsur sukarela dibayarkan selama proses
penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan sampai dengan putusan pengadilan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
14
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2, sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi halaman 52 yang berisi Pasal 155 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
5763/PN.W.10.U1/HK2.4/VII/2025 perihal Panggilan menghadap
kepada Sdr. Lister bertanggal 2 Juli 2025.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 155 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
15
Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap UUD
NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan
dan kejelasan materi Permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada
tanggal 7 September 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan
Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon
untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan
permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah,
Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan-alasan Permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga permohonan a quo sesuai
dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide
Risalah Sidang, tanggal 7 September 2026, hlm. 5-17]. Berdasarkan ketentuan
Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada
Pemohon untuk memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak
sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar pokok-pokok Permohonan,
memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan dengan batas waktu
penyerahan perbaikan pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 12.00
WIB. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2026 pukul 14.03 WIB Pemohon
telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah. Perbaikan
permohonan dimaksud telah pula diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan
dengan
agenda
penyampaian
pokok-pokok
perbaikan
permohonan
dan
pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 21 September 2026.
[3.3.2]
Bahwa setelah Mahkamah membaca secara komprehensif permohonan
a quo, terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan
oleh Pemohon, telah ternyata norma Pasal 155 UU 13/2003 seluruhnya telah
dihapus dengan Pasal 81 angka 46 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
16
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) dan materinya telah
dimasukkan dalam norma Pasal 157A angka 49 Lampiran UU 6/2023 pada BAB IV
KETENAGAKERJAAN, Bagian Kedua Ketenagakerjaan.
Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara
saksama perubahan materi dalam Lampiran UU 6/2023, ternyata salah satu materi
yang diubah atau direvisi adalah norma Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003. Pada
awalnya norma Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 selengkapnya berbunyi:
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan
segala kewajibannya.
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang
sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib
membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
Selanjutnya diubah menjadi Pasal 157A UU 6/2023 yang selengkapnya berbunyi:
(1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan
Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang
sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar
Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh.
(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial sesuai tingkatannya.
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas,
oleh karena eksistensi norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
oleh Pemohon, in casu norma Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 seluruhnya telah
dihapus dengan Pasal 81 angka 46 Lampiran UU 6/2023 dan materinya telah
dimasukkan dalam norma Pasal 157A angka 49 Lampiran UU 6/2023 maka
penghapusan tersebut menyebabkan norma yang dimohonkan pengujian tidak lagi
sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Oleh
karena itu, dengan telah berubahnya norma yang dimohonkan pengujian,
Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon adalah kehilangan objek.
17
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon adalah kehilangan objek;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua
18
ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Triyono Edy Budhiarto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 15 Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 7 September 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan-alasan Permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 7 September 2026, hlm. 5-17]. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan dengan batas waktu penyerahan perbaikan pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2026 pukul 14.03 WIB Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah. Perbaikan permohonan dimaksud telah pula diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 21 September 2026. [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah membaca secara komprehensif permohonan a quo, terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, telah ternyata norma Pasal 155 UU 13/2003 seluruhnya telah dihapus dengan Pasal 81 angka 46 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 16 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) dan materinya telah dimasukkan dalam norma Pasal 157A angka 49 Lampiran UU 6/2023 pada BAB IV KETENAGAKERJAAN, Bagian Kedua Ketenagakerjaan. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama perubahan materi dalam Lampiran UU 6/2023, ternyata salah satu materi yang diubah atau direvisi adalah norma Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003. Pada awalnya norma Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 selengkapnya berbunyi: (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. Selanjutnya diubah menjadi Pasal 157A UU 6/2023 yang selengkapnya berbunyi: (1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh. (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena eksistensi norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, in casu norma Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 seluruhnya telah dihapus dengan Pasal 81 angka 46 Lampiran UU 6/2023 dan materinya telah dimasukkan dalam norma Pasal 157A angka 49 Lampiran UU 6/2023 maka penghapusan tersebut menyebabkan norma yang dimohonkan pengujian tidak lagi sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan telah berubahnya norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon adalah kehilangan objek. 17 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon adalah kehilangan objek; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua 18 ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB oleh
