PUU
Tahun 2026
322/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa (Pemohon I), Eko Prasetyo, S.H., M.H. (Pemohon II), dan Bernita Matondang (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-09-29T15:45:00+07:00
Amar Putusan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 7 dan Pemohon II dan Pemohon III sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 322/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Viktor Santoso Tandiasa
Pekerjaan
:
Advokat/Ketua
Yayasan
Pembela
Hak
Konstitusional
Alamat
:
Tower
Kasablanka
Lantai
9
Unit
A,
Jalan
Casablanca Raya Kav. 88, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon I;
2.
Nama
:
Eko Prasetyo, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Dosen
Alamat
:
Tower
Kasablanka
Lantai
9
Unit
A,
Jalan
Casablanca Raya Kav. 88, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Bernita Matondang
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Tower
Kasablanka
Lantai
9
Unit
A,
Jalan
Casablanca Raya Kav. 88, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III;
4.
Nama
:
Sarwono, S.H., LL.M.
Pekerjaan
:
Pensiunan Kementerian Luar Negeri
2
Alamat
:
Tower
Kasablanka
Lantai
9
Unit
A,
Jalan
Casablanca Raya Kav. 88, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon IV;
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Agustus 2026 Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Imamudin, S.H.,
Syamsul Alam Agus, S.H., Muhammad Arman, S.H., M.H., Judianto Simanjuntak,
S.H., Nur Rizky Khafifah, S.H., Gabby Mayang Sari, Didi Supandi, dan Isam Saifudi,
yaitu advokat, konsultan hukum, mahasiswa, dan staf pada kantor VST and Partners
Law Firm, yang semuanya berdomisili di Kantor VST and Partners Law Firm yang
beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; serta berdasarkan
Surat Kuasa bertanggal 15 September 2026 Pemohon IV memberi kuasa dengan
hak substitusi kepada Imamudin, S.H., Nur Rizky Khafifah, S.H., Didi Supandi, dan
Isam Saifudi, yaitu advokat, konsultan hukum, dan staf pada kantor VST and
Partners Law Firm, yang semuanya berdomisili di Kantor VST and Partners Law
Firm yang beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya
Kav. 88, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan
surat permohonan bertanggal 27 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 322/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28
Agustus 2026 dengan Permohonan Nomor 322/PUU-XXIV/2026, yang telah
3
diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2026, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan
Kehakiman) yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
4
undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU
PPP), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”
6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 7/2025),
yang menyatakan:
"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya
disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945
dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."
7. Bahwa terhadap adanya proses Perubahan Undang-Undang in casu
Rancangan Undang-Undang atas suatu Undang-Undang yang diuji
konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi tentunya tidak dapat menjadi
alasan bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang
yang sedang dilakukan proses perubahan menjadi tidak dapat diuji
konstitusionalitas normanya, dengan alasan sebagai berikut:
7.1. Apabila
suatu
undang-undang
menjadi
tidak
bisa
diuji
konstitusionalitas normanya, karena undang-undang tersebut sedang
dalam proses dilakukan perubahan oleh Pembentuk Undang-
Undang, maka akan banyak undang-undang yang secara nyata telah
menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau
sedang terjadi. Artinya apabila harus menunggu proses perubahan
undang-undang tersebut, sementara sebagaimana kita ketahui
bahwa proses perubahan undang-undang tidak memiliki kepastian
waktu hingga perubahan undang-undang tersebu diundangkan,
5
maka akan menimbulkan kerugian hak konstitusional yang nyata
“Justice delayed is justice denied”.
7.2. Apabila
suatu
undang-undang
menjadi
tidak
bisa
diuji
konstitusionalitasnya karena undang-undang tersebut sedang dalam
proses perubahan, maka akan banyak pengujian konstitusionalitas
norma yang berhenti di Mahkamah Konstitusi.
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tentunya tetap melakukan
konstitusionalitas norma atas suatu norma dalam undang-undang yang
menimbulkan kerugian konstitusional.
8. Berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan
norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 5 ayat (2) UU
Kementerian Negara dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM terhadap UUD NRI
Tahun 1945.
II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para
Pemohon
1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan WNI
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI
Yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4
ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara.
6
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang
menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang
mengacu pada Putusan MK NO. 006/PUU-III/2025 dan No. 011/PUU-
V/2007, apabila:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusÍonal dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
4. Bahwa berkaitan dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) para
Pemohon, sebagai berikut:
4.1. Untuk menunjukan adanya hak konstitusional para Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945 maka perlu para Pemohon uraikan sebagai
berikut:
1) Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin
pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
2) Terhadap ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian
Negara sepanjang tidak dibatasi hanya pada urusan administratif
dalam rangka pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia,
serta Ketentuan Norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1)
UU HAM sepanjang tidak dimaknai termasuk fungsi ajudikasi
yang putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat, maka
7
terhadap ketentuan-ketentuan norma tersebut tidak memberikan
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum, Hal tersebut tentunya
telah menimbulkan kerugian Konstitusional bagi Para Pemohon
4.2. Untuk menunjukan adanya Hak konstitusional para Pemohon yang
dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan norma a quo baik
bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
maka perlu para Pemohon uraikan sebagai berikut:
Pemohon I
1) Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.4) yang berprofesi
sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Advokat (Bukiti
P.5) dan Berita Acara Sumpah (BAS) (Bukti P.6). yang concern
dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia.
2) Pemohon I adalah Advokat yang concern dalam penegakan nilai-
nilai konstitusionalisme di Indonesia. Aktivitas Pemohon I dalam
melakukan penegakan nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia
yang telah dilakukan selama ini dengan upaya-upaya seperti
Pengujian
Undang-Undang
ataupun
Gugatan
terhadap
keputusan/tindakan Badan/Pejabat TUN yang bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB.
3) Artinya Pemohon I memiliki Landasan/Hak Konstitusional yang
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk
melakukan pengujian Konstitusionalitas terhadap ketentuan
Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta Pasal 1 angka 7
dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM yang menyebabkan
ketidakpastian hukum yang adil yang berdampak langsung
sehingga menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon
I baik dalam melakukan pembelaan terhadap Warga Negara
Indonesia yang menjadi Korban Pelanggaran HAM ataupun
dalam hal penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip
good governance dan conflict of interest prevention dalam
penyelenggaraan negara. Perlu dipahami oleh Mahkamah
8
Konstitusi bahwa Advokat sebagai penegak hukum juga memiliki
tanggung jawab untuk memastikan hak-hak dari kliennya
terpenuhi atas upaya-upaya yang telah ditempuh.
Pemohon II
1) Pemohon II, adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.9), yang berprofesi
sebagai tenaga pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, yang dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan
Pengangkatan Nomor 679/TPT/PYBW/IV/2024 diberikan tugas
mengampu
mata
kuliah
Hukum
Lingkungan,
Hukum
Kepegawaian, dan Employment Law (Bukti P.10), serta secara
aktif turut mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara,
Advokasi Masyarakat, dan Hukum Pengawasan Pemerintahan.
2) Hak konstitusional Pemohon II dalam kapasitas ini dilindungi oleh
Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia.”
3) Objek yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam
perkara a quo yakni desain kelembagaan yang menyangkut
hubungan antara kewenangan eksekutif dalam urusan HAM
dengan kemandirian lembaga HAM nasional dalam hal ini
Komnas
HAM
adalah
materi
yang
secara
langsung
bersinggungan dengan bidang keilmuan yang diampu Pemohon
II, khususnya Hukum Administrasi Negara (yang mengkaji batas
dan hierarki norma kewenangan pemerintahan) dan Hukum
Pengawasan Pemerintahan (yang mengkaji mekanisme kontrol
terhadap penyelenggaraan kekuasaan eksekutif).
Pemohon III
1) Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.11), yang beraktivitas
sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
9
Mahasiswa yang concern terhadap penegakan nilai-nilai
konstitusionalisme dengan giat menempuh upaya pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
2) Pemohon III memiliki Hak Konstitusional yang dijamin dalam
Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
dan hak konstitusional tersebut berpotensi di dirugikan dan
langgar dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU
Kementerian Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1)
UU HAM.
Pemohon IV
1) Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.12), sebagai Pensiunan
PNS Kementerian Luar Negeri (Bukti P.13)
2) Saat ini Pemohon IV sedang menempuh perjuangan ke Komnas
HAM dan Kementerian HAM terkait dengan Hak Asasi Manusia
atas Gaji Pokok yang seharusnya diterima oleh Pemohon IV
selama ditugaskan oleh negara ke Perwakilan RI di luar Negeri
tidak dibayarkan sejak Pemohon IV bekerja sebagai PNS di
Kementerian Luar Negeri hingga diberhentikan dengan Hormat
sebagai PNS Kementerian Luar Negeri.
4.3. Untuk menunjukan Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian
konstitusional dan berlakunya ketentuan-ketentuan norma a quo.
Pemohon I
1) Aktivitas Pemohon I dalam perkara a quo, dalam melakukan
penegakan nilai-nilai konstitusionalisme juga telah diakui oleh
Mahkamah
Konstitusi
dalam
Putusan
Nomor
128/PUU-
XXIII/2025 dimana dalam bagian Pertimbangan Hukum Paragraf
[3.5], halaman 39, Mahkamah menmpertimbangkan:
“..., meskipun Mahkamah menegaskan bahwa UU 39/2008
mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan
sehingga mengikat bagi penyelenggara negara/organ
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan tidak
mengikat bagi warga negara pada umumnya. Namun,
Mahkamah juga menegaskan bukan berarti UU 39/2008
tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya jika terdapat
warga negara yang tersangkut kepentingan hukumnya baik
10
secara langsung maupun tidak langsung terhadap Undang-
Undang a quo.”
Lebih lanjut dalam Putusan No. 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dalam
pengujian UU 39/2008, dimana Mahkamah Mempertimbangkan:
“Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar
merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti
P-3] dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan
profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi.
Pemohon I memiliki perhatian dan kepedulian terhadap
penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good
governance dan conflict of interest prevention dalam
penyelenggaraan negara. Pemohon I berangggapan hak
konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh
kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan
atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good
governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola
kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon
I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya
ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana
mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019”
Perlu kami jelaskan Pemohon I dalam Putusan 128/PUU-
XXIII/2025 tersebut di atas, adalah Pemohon I dalam perkara a
quo
2) Pemohon I juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pembela Hak
Konstitusional (Constitutional Rights Defender Foundation)
dibuktikan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum Nomor
AHU-0009467.AH.01.04.Tahun
2026
tentang
Pengesahan
Pendirian Yayasan Pembela Hak Konstitusional (Bukti P.7).
3) Pemohon I dalam kapasistasnya sebagai ketua Yayasan
Pembela Hak Konstitusional kerugian yang dialami oleh
Pemohon I terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian
Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM
bersifat
potensial
mengingat
Yayasan
Pembela
Hak
Konstitusional baru dibentuk dan baru akan menjalankan agenda-
agenda
pembelaan
terhadap
hak
konstitusional
warga
masyarakat dengan menggunakan Komnas HAM sebagai salah
satu upaya pembelaan terhadap adanya hak asasi manusia yang
11
dilanggar.
4) Berikutnya terhadap hubungan sebab akibat Pemohon I dalam
melaksanakan aktivitasnya sebagai Advokat baik dalam tugas
Pembelaan
Klien
ataupun
karena
kepedulian
terhadap
penegakan
nilai-nilai
konstitusi,
khususnya
prinsip
good
governance
dan
conflict
of
interest
prevention
dalam
penyelenggaraan negara, ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU
Kementerian Negara sepanjang tidak dibatasi hanya pada urusan
administratif dalam rangka pemajuan dan pemenuhan hak asasi
manusia, sehingga dalam Penalaran yang wajar memiliki
ketersangkutan kepentingan hukum baik secara langsung
ataupun tidak langsung kepada Pemohon I.
5) Kemudian terhadap berlakunya ketentuan norma Pasal 1 angka
7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM. Kerugian Konstitusional yang
dialami Pemohon I adalah bersifat spesifik karena berkaitan
langsung dengan profesi dan aktivitas keseharian Pemohon I
sebagai
Advokat
dan
Ketua
Yayasan
Pembela
Hak
Konstitusional. Dimana setiap kali Pemohon I mendampingi
korban pelanggaran HAM dan mengadukan perkaranya kepada
Komnas HAM, Pemohon I secara nyata dan langsung
berhadapan dengan keterbatasan kewenangan Komnas HAM
yang hanya dapat menempuh mekanisme pemantauan, mediasi
dan rekomendasi yang tidak mengikat, sehingga proses
pendampingan hukum yang dilakukan Pemohon I tidak bermuara
pada kepastian hukum yang dijamin konstitusi.
6) Beberapa pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM yang
Pemohon I lakukan antara lain:
-
Pemohon I pernah menangani perkara terkait dengan
pelanggaran hak asasi manusia para pensiunan jaksa yang
tidak dipenuhi oleh insttusi kejaksaan pasca Putusan MK No.
70/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 37/PUU-XXI/2023.
Dengan mengajukan Pengaduan ke Komnas HAM, yang
berakhir pada ketidakhadiran Pimpinan Institusi Kejaksaan RI
pada undangan Mediasis serta hingga diterbitkannya
12
Rekomendasi oleh Komnas HAM, hak-hak yang seharusnya
dipenuhi, hingga saat ini juga belum terpenuhi. Sehingga
Pemohon I tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil
dalam mekanisme yang disediakan oleh negara in casu
Komnas HAM dalam melakukan pembelaan terhadap hak-hak
klien Pemohon I karena tidak adanya fungsi ajudikasi yang
putusannya
memiliki
kekuatan
hukum
mengikat
(Rekomendasi Komnas HAM – Bukti P.8)
-
Pemohon I saat ini sedang menangani perkara terkait dengan
pelanggaran hak asasi manusia para pensiunan kementerian
luar negeri yang tidak dipenuhi oleh institusi Kementerian Luar
Negeri pasca Putusan MK No. 184/PUU-XXII/2024 dan
Putusan
No.
177/PUU-XXIV/2026,
dan
kemudian
mengajukan surat ke Kementerian HAM untuk mendapatkan
Perlindungan dan Penegakan HAM, namun hingga saat ini
Kementerian HAM tidak memberikan respon apapun. Hal ini
tentunya membuat Pemohon I tidak mendapatkan kepastian
hukum yang adil dalam mekanisme yang disediakan oleh
negara in casu pada kementerian HAM. (Masukan Bukti Surat
Pengaduan dan tanda terima ke kementerian HAM).
7) Artinya Hak Konstitusional Pemohon I yang dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan
berlakunya Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta Pasal
1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM karena menyebabkan
ketidakpastian hukum yang adil yang berdampak langsung serta
menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon I baik
dalam melakukan pembelaan terhadap Warga Negara Indonesia
yang menjadi Korban Pelanggaran HAM ataupun dalam hal
penegakan
nilai-nilai
konstitusi,
khususnya
prinsip
good
governance
dan
conflict
of
interest
prevention
dalam
penyelenggaraan negara. Perlu dipahami oleh Mahkamah
Konstitusi bahwa Advokat sebagai penegak hukum juga memiliki
tanggung jawab untuk memastikan hak-hak dari kliennya
terpenuhi atas upaya-upaya yang telah ditempuh.
13
8) Selanjutnya, berlakunya Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara
serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM memiliki
hubungan sebab akibat dengan kerugian atas jaminan hak
konstitusional yang dialami Pemohon I, karena dengan
berlakunya norma pasal-pasal a quo, yakni tanpa batasan tegas
kewenangan pada Kementerian HAM serta tanpa adanya fungsi
ajudikasi di Komnas HAM yang sifat putusannya mengikat,
Pemohon I megalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan
advokasi hukum bagi korban Pelanggaran HAM. Sebaliknya
dengan norma Pasal-Pasal a quo dimaknai sebagaimana
dimohonkan, maka kerugian konstitusional Pemohon I tidak akan
terjadi setiap kali Pemohon I menjalankan pembelaannya kepada
para korban Pelanggaran HAM.
9) Maka telah terbukti bahwa terdapat hubungan sebab akibat
antara kerugian konstitusional Pemohon I sebagaimana telah
diuraikan pada angka 4.2 tersebut di atas dengan ketentuan
norma Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta Pasal 1
angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM
Pemohon II
1) Bahwa Pasal 1 angka 7 UU HAM menegaskan kedudukan
Komnas HAM sebagai "lembaga mandiri yang kedudukannya
setingkat dengan lembaga negara lainnya", dan Pasal 76 ayat (1)
UU HAM menegaskan fungsinya meliputi "pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi
manusia",
termasuk
memantau
pelaksanaan
HAM
oleh
penyelenggara negara in casu pemerintah.
2) Bahwa di sisi lain, Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara
menempatkan
"hak
asasi
manusia"
sebagai
urusan
pemerintahan, dan menurut Pasal 3 UU Kementerian Negara
setiap kementerian "berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden". Frasa "hak asasi manusia" tersebut tidak
diberi batas. Tanpa batas itu, Perpres 156/2024 dan Permenham
1/2024 mengisinya dengan tugas pengaduan, pembelaan,
penilaian, dan pemantauan (Pasal 16 dan Pasal 17 huruf b dan d
14
Perpres 156/2024; Pasal 97 dan Pasal 98 Permenham 1/2024),
serta penerimaan dan penanganan pengaduan, pemeriksaan,
laporan hasil pemeriksaan dan/atau rekomendasi, pemenuhan
hak korban, dan advokasi HAM (Pasal 111 huruf c, f, g; Pasal
113; Pasal 114 huruf b, c, g; Pasal 117 Permenham 1/2024).
Seluruhnya dijalankan oleh organ yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 2 ayat (1) Perpres
156/2024 dan Permenham 1/2024) dan yang Menterinya melapor
kepada Presiden (Pasal 38 Perpres 156/2024; Pasal 177
Permenham 1/2024).
3) Bahwa
keadaan
ini
menimbulkan
disharmoni
norma
(normverwarring) yang nyata. Pada tataran UU, fungsi Komnas
HAM (Pasal 76 ayat (1) UU HAM) tidak memuat ajudikasi,
sehingga hasil penanganannya tidak mengikat. Pada tataran
peraturan
pelaksana,
Kementerian
HAM
menjalankan
pemantauan, pemeriksaan, dan rekomendasi atas objek yang
sama. Perpres 156/2024 dan Permenham 1/2024 tidak menyebut
Komnas HAM sama sekali dan tidak mengatur pembagian objek,
hubungan
kerja,
daya
ikat
hasil
penanganan,
maupun
penyelesaian apabila keduanya berbeda kesimpulan. Koordinasi
hanya diatur umum "dengan lembaga lain yang terkait" (Pasal 40
ayat (1) Perpres 156/2024; Pasal 179 ayat (1) Permenham
1/2024). Kondisi ini juga menggerus prinsip independensi
lembaga HAM nasional dalam fungsi pemantauan terhadap
pemerintah sebagaimana didalilkan pada Bagian III.
4) Bahwa disharmoni tersebut menyebabkan kerugian Pemohon II
dengan mata rantai sebagai berikut:
a. Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara, karena tidak
dibatasi pada urusan administratif pemajuan dan pemenuhan
HAM, menjadi dasar Perpres 156/2024 dan Permenham
1/2024 memberikan tugas penegakan dan pemantauan
kepada organ eksekutif.
b. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM, karena tidak
memuat fungsi ajudikasi, membuat hasil penanganan
15
Komnas HAM tidak mengikat, sehingga keluarannya berdiri
sejajar dengan keluaran Kementerian HAM tanpa hierarki
dan tanpa kaidah penyelesaian.
c. Akibatnya, Pemohon II tidak dapat menyampaikan dan
menilai
dalam
perkuliahan,
serta
mengkaji
dalam
penelitiannya, pembagian kewenangan dan daya ikat
mekanisme HAM negara dengan kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5) Bahwa Perpres 156/2024 dan Permenham 1/2024 diajukan
bukan
sebagai
objek
pengujian,
tetapi
sebagai
fakta
implementasi norma a quo yang menunjukkan bahwa kerugian
Pemohon II nyata dan bersumber dari norma yang diuji.
6) Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat yang
jelas antara berlakunya norma a quo dan kerugian konstitusional
Pemohon II sebagai pengajar dan peneliti bidang hukum
administrasi negara dan pengawasan pemerintahan. Kerugian itu
bersifat spesifik, karena hanya dialami mereka yang wajib
mengajarkan dan mengkaji norma tersebut, dan bersifat aktual,
karena berlangsung sejak Perpres 156/2024 diundangkan pada
5 November 2024.
7) Bahwa apabila permohonan dikabulkan, urusan HAM pada
Kementerian HAM terbatas pada urusan administratif pemajuan
dan pemenuhan HAM, sedangkan fungsi Komnas HAM dimaknai
mencakup ajudikasi. Pembagian peran antara pemerintah dan
lembaga mandiri kemudian bersumber dari undang-undang dan
hasil penanganan Komnas HAM memiliki daya ikat, sehingga
Pemohon II dapat mengajarkan dan mengkaji pembagian peran
itu dengan kepastian hukum dan kerugian sebagaimana butir 4
tidak akan terjadi lagi
Pemohon III
1) Ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta
Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM menimbulkan
potensi kerugian atas jaminan hak konstitusional Pemohon III
karena mengakibatkan ketidakpastian hukum yang adil serta
16
potensi konflik kewenangan dalam proses penegakan HAM yang
dalam penalaran yang wajar dapat dialami oleh Pemohon III saat
melakukan penegakan HAM dengan melakukan upaya ke
Komnas HAM atau Kementerian HAM.
2) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon III Sebagai mahasiswa
Fakultas Hukum yang mempelajari hak asasi manusia, dan juga
telah
mengalami
secara
langsung
ketika
Pemohon
III
menjalankan haknya untuk menyampaikan pendapat di muka
umum pada tanggal 27 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut,
Pemohon III bersama mahasiswa lainnya telah menyampaikan
pemberitahuan mengenai pelaksanaan unjuk rasa kepada Polda
Metro Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,
Pemohon III bersama mahasiswa yang melakukan long march
dihentikan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan
terhadap kendaraan yang digunakan, tas milik peserta aksi serta
pemeriksaan terhadap tubuh peserta. Setelah pemeriksaan
dilakukan dan tidak ditemukan barang-barang berbahaya,
Pemohon III bersama peserta lainnya kembali melanjutkan long
march.
3) Bahwa setelah sampai di sekitar Gerbang Pemuda, Pemohon III
bersama mahasiswa lainnya kembali dihadapkan pada barikade
Kepolisian dan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Pada
saat itu Pemohon III dan mahasiswa lainnya telah berupaya
melakukan komunikasi secara baik dengan pihak Kepolisian
serta menjelaskan bahwa pemberitahuan mengenai kegiatan
telah disampaikan sebelumnya dan peserta aksi juga telah
menjalani pemeriksaan. Pemohon III juga telah mengikuti arahan
untuk menunggu dan berusaha mencari kepastian mengenai
apakah barikade tersebut akan dibuka. Namun, ketika Pemohon
III menanyakan kepada pihak Kepolisian mengenai kapan
barikade akan dibuka, tidak diperoleh jawaban yang jelas dan
petugas yang sebelumnya menjadi pihak yang berkomunikasi
justru meninggalkan lokasi, sementara peserta aksi tetap
17
berhadapan dengan barikade Kepolisian.
4) Bahwa keadaan tersebut kemudian semakin tidak terkendali
karena massa yang berada di belakang peserta aksi terus
mendorong ke arah depan dan mulai terjadi pelemparan botol air
mineral. Pemohon III yang pada saat itu berada di bagian depan
dan sedang berupaya melakukan komunikasi dengan pihak
Kepolisian mengenai pembukaan barikade akhirnya terdorong
dan terinjak oleh peserta aksi lainnya ketika keadaan menjadi
semakin berdesak-desakan. Setelah keadaan menjadi semakin
tidak terkendali, barikade Kepolisian kemudian dibuka. Keadaan
tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon III mengenai
kepastian prosedur dalam pengamanan penyampaian pendapat
di muka umum, khususnya ketika peserta aksi yang telah
bersikap kooperatif, telah menyampaikan pemberitahuan dan
telah menjalani pemeriksaan tetap tertahan dalam barikade
sampai keadaan menjadi tidak terkendali.
5) Bahwa atas peristiwa yang dialami secara langsung tersebut,
Pemohon III kemudian menggunakan mekanisme pengaduan
yang disediakan oleh negara dengan menyampaikan pengaduan
kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan
Kementerian Hak Asasi Manusia. Pengaduan tersebut bukan
dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon III,
tetapi juga untuk memperoleh kejelasan mengenai perlindungan
hak peserta aksi serta mekanisme penanganan apabila terjadi
dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan penyampaian
pendapat di muka umum. Pada sistem pengaduan Komnas HAM,
sebagaimana terlihat dalam bukti dokumentasi, pengaduan
Pemohon III telah berhasil dibuat dan sistem menyatakan
“Berhasil” serta “Aduan baru berhasil dibuat dan akan segera
diproses.” Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon III telah
benar-benar menggunakan mekanisme kelembagaan HAM yang
disediakan oleh negara, sehingga keterkaitan Pemohon III
dengan norma yang diuji bukan bersifat abstrak.
6) Bahwa Pemohon III juga mengajukan pengaduan melalui
18
SIMASHAM Kementerian HAM RI, sebagaimana dibuktikan
dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemohon III yang
menyatakan bahwa komunikasi telah diterima dan akan segera
direspons serta Pemohon III diminta untuk memeriksa email guna
mengetahui proses selanjutnya. Dalam sistem tersebut juga
dijelaskan bahwa pengaduan ditangani melalui prosedur standar,
dimulai dari penyampaian pengaduan, verifikasi dan registrasi,
analisis dan kajian, mediasi dan tindak lanjut, sampai
penyelesaian dan pelaporan. Dengan demikian, dalam satu
persoalan HAM yang dialami Pemohon III, terdapat dua institusi
negara yang memiliki mekanisme penanganan di bidang HAM,
yaitu Komnas HAM dan Kementerian HAM. Kondisi tersebut
secara langsung memperlihatkan persoalan yang menjadi pokok
permohonan a quo, yaitu perlunya kejelasan mengenai batas
kewenangan, mekanisme penanganan dan hubungan antara
kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri dengan
Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan.
7) Bahwa pengalaman konkret tersebut kemudian semakin
memperkuat
keterlibatan
Pemohon
III
dalam
persoalan
kelembagaan HAM ketika pada tanggal 16 September 2026
Pemohon III mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) di Komnas
HAM dan menyampaikan pandangan secara langsung mengenai
hubungan kewenangan Komnas HAM dengan Kementerian
HAM. Dalam forum tersebut Pemohon III menyampaikan bahwa
masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai kepada siapa
harus mengadu, siapa yang menangani pengaduan, bagaimana
proses penanganannya dan bagaimana tindak lanjut dari
pengaduan tersebut, khususnya setelah terdapat Kementerian
HAM yang juga menjalankan fungsi pemerintahan di bidang
HAM. Pemohon III juga menyampaikan persoalan apabila
Komnas HAM dan Kementerian HAM menangani kasus yang
sama tetapi menghasilkan rekomendasi atau pandangan yang
berbeda, sehingga masyarakat dapat berhadapan dengan lebih
dari satu lembaga dengan hasil penanganan yang tidak jelas
19
hubungan hukumnya. Dalam forum tersebut Pemohon III
merekomendasikan
agar
Komnas
HAM
memiliki
atau
memperkuat mekanisme informasi publik apabila terdapat
perbedaan hasil rekomendasi atau tindak lanjut antara Komnas
HAM dengan kementerian atau lembaga negara lainnya dalam
menangani kasus yang sama. Keterlibatan langsung tersebut
menunjukkan bahwa persoalan yang diuji dalam perkara a quo
telah bersentuhan langsung dengan pengalaman dan aktivitas
Pemohon III sebagai mahasiswa hukum sekaligus warga negara
yang menggunakan mekanisme perlindungan HAM
Pemohon IV
1) Pemohon IV dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma
Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara yang menjadi dasar
pembentukan kementerian HAM, dimana sebelumnya masuk
dalam bagian dari Kementerian Hukum dan HAM.
2) Dengan adanya kementerian HAM saat ini, dengan urusan
pemerintahan yang tidak dibatasi, hingga masuk dalam
Penegakan
HAM,
secara
nyata
telah
merugikan
hak
konstitusional Pemohon IV.
3) Saat ini Pemohon IV sedang menghadapi permasalahan dugaan
pelanggaran HAM yang dialami secara langsung, yakni tidak
dibayarkannya Gaji Pokok Pemohon IV oleh Kementerian Luar
Negeri selama Pemohon IV ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar
Negeri selama Pemohon IV menjadi PNS di Kementerian Luar
Negeri Hingga Pensiun.
4) Pemohon IV telah mengirimkan surat Pengaduan kepada
Kementerian HAM melalui Pemohon I selaku kuasa hukum dari
Pemohon IV. Namun hingga saat ini Pemohon IV belum
mendapatkan respon dari Kementerian HAM. (Bukti P.14)
5) Pemohon IV juga dirugikan secara potensial dalam penalaran
yang wajar, apabila surat pengaduannya kepada Kementerian
HAM ternyata malam menyatakan bahwa tindakan tidak
membayarkan gaji pokok Pemohon IV semasa tugas di luar
negeri bukanlah bentuk pelanggaran HAM dan tidak dapat
20
dipenuhi karena merupakan suatu tindakan pemerintah masa lalu
yang sudah kedaluarsa. Potensi ini bukanlah asumsi semata,
namun sudah banyak bukti dimana sikap Kementerian HAM
bertolak belakang dengan Komnas HAM dalam menyikapi
tindakan-tindakan yang diduga bentuk pelanggaran HAM.
6) Artinya, ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian
Negara yang menjadi dasar pembentukan Kementerian HAM
apabila tidak dibatasi hanya pada urusan yang bersifat
administrasi dalam rangka pemenuhan dan pemajuan ham, maka
menjadi merugikan Hak Konstitusional Pemohon IV. karena
seharusnya urusan Penegakan HAM menjadi kewenangan
KOMNAS HAM sepenuhnya.
5. Bahwa artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
para Pemohon maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami
oleh para Pemohon baik secara aktual oleh Pemohon I, Pemohon II dan
Pemohon IV ataupun bersifat potensial sebagaimana dialami oleh
Pemohon III sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 4 di atas,
terhadap kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan
terjadi
6. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah
diuraikan di atas, maka para Pemohon merasa memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan
norma Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta Pasal 1 angka 7 dan
Pasal 76 ayat (1) UU HAM terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena telah
memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya
dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal
4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025.
III. Alasan Permohonan
Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya
adalah:
UU Kementerian Negara
Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan:
Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan,
21
industri,
perdagangan,
pertambangan,
energi,
pekerjaan
umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
Terhadap Frasa “Hak Asasi Manusia”, bertentangan secara bersyarat,
sepanjang tidak dimaknai:
“Urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh
Kementerian Hak Asasi Manusia, terbatas pada urusan administratif dalam
rangka melaksanakan tanggung jawab pemajuan dan pemenuhan hak asasi
manusia.
UU HAM
Pasal 1 angka 7, yang menyatakan:
“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas
HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan
lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,
penelitian, penyuluhan dan mediasi hak asasi manusia.”
Terhadap frasa: “berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan
dan mediasi
Pasal 76 ayat (1), yang menyatakan:
Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian,
penelitian penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
Terhadap frasa “fungsi pengkajian, penelitian penyuluhan, pemantauan, dan
mediasi”,
Terhadap ketentuan norma tersebut di atas bertentangan secara bersyarat
dengan UUD NRI Tahun 1945, antara lain:
Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:
"Negara Indonesia adalah negara hukum."
Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan:
“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”
Pasal 28I ayat (5), yang menyatakan:
Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan.
22
Bahwa adapun alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal
5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1)
UU
HAM
secara
bersyarat/inkonstitusional
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:
I.
Pertentangan Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara terhadap UUD
NRI Tahun 1945
Sebelum menjelaskan pertentangan norma Pasal 5 ayat (2) UU
Kementerian Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945, perlu para Pemohon
sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara mengatur:
“Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan,
hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial,
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi,
pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi,
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan
perikanan”
2. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU
Kementerian Negara, menyatakan:
Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia.
b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan
sinkronisasi program pemerintah.
3. Bahwa selanjutnya ayat 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 4,
menyatakan: Setiap Menteri Membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.
4. Bahwa berikutnya Pasal 6 UU Kementerian HAM mengatur bahwa:
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam suatu kementerian
tersendiri.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 inilah, urusan Hukum dan HAM
digabungkan
ke
dalam
1
kementerian
dengan
nomenklatur
Kementerian Hukum dan HAM. dimana urusan HAM ada pada
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sudah berjalan
23
sejak tahun 2004 hingga tahun 2024.
6. Bahwa apabila melihat struktur Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
pada kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa direktorat
antara lain:
- Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia
- Direktorat Kerjasama Hak Asasi Manusia
- Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia
- Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia
- Direktorat Sistem dan Teknologi Hak Asasi Manusia.
7. Bahwa terlihat jelas bahwa urusan HAM yang dilekatkan pada
Kementerian Hukum dan HAM tidak menyentuh pada wilayah
penegakan HAM sebagaimana menjadi Constitutional Core Business
Komnas HAM.
8. Bahwa namun pada Rezim Pemerintahan 2024-2029, Kementerian
Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 Kementerian yakni:
- Kementerian Hukum
- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarkatan
9. Bahwa apabila kita melihat Nomenklatur Kementerian HAM, terhadap
urusan HAM yang menjadi kewenangan kementerian HAM juga
termasuk pada kewenangan pelaksanaan pemantauan, pengaduan,
pembelaan Hak Asasi Manusia.
10. Bahwa Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
156 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Perpres 156/2024), pada Pasal 16
yang menyatakan:
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan, pengaduan, pembelaan, dan
penilaian hak asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa kemudian dalam Pasal 17 huruf b dan huruf d Perpres 156/2024,
menyatakan:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi
Manusia menyelenggarakan fungsi:
24
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pengaduan,
pembelaan, dan penilaian hak asasi manusia dalam lingkup
hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan
negara, dan bidang lain;
d. Pelaksanaan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pelayanan, pengaduan, pembelaan dan penilaian hak
asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.
12. Bahwa terhadap pemberian kewenangan terhadap pengaduan dan
pembelaan HAM yang dilakukan oleh Kementerian HAM juga diatur
dalam Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian HAM (Selanjutnya
disebut PermenHAM 1/2024, antara lain:
Pasal 97 yang menyatakan:
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan, pengaduan, pembelaan, dan
penilaian hak asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 98 huruf b dan huruf d, yang menyatakan:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi
Manusia menyelenggarakan fungsi:
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pengaduan,
pembelaan, dan penilaian hak asasi manusia dalam lingkup
hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan
negara, dan bidang lain;
d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pelayanan, pengaduan, pembelaan, dan penilaian hak
asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain;
Pasal 112 huruf b, yang menyatakan:
Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
b. Subdirektorat Pembelaan Hak Asasi Manusia
Pasal 116, yang menyatakan:
Subdirektorat Pembelaan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis terkait pembelaan
Hak Asasi Manusia
Pasal 117 huruf f, menyatakan:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116,
Subdirektorat
Pembelaan
Hak
Asasi
Manusia
menyelenggarakan fungsi:
25
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas
pembelaan hak asasi manusia; dan
Pasal 118, yang menyatakan:
Subdirektorat Pembelaan Hak Asasi Manusia terdiri atas kelompok
jabatan fungsional dan pelaksana.
13. Bahwa secara struktur, Subdirektorat Pembelaan Hak Asasi Manusia
ada di bawah Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia, sebagaimana
bagan dalam Lampiran PermenHAM 1/2024, di bawah ini:
14. Bahwa uraian tersebut di atas membuktikan bahwa pembentukan
Kementerian HAM telah mengambil Constitutional Core Business yang
seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Komnas HAM, sebagaimana
diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang
menyatakan: Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan. yang kemudian didelegasikan pada
Pasal 75 huruf b UU HAM yang menyatakan: Pasal 75 huruf b, yaitu
Komnas HAM bertujuan: meningkatkan perlindungan dan penegakan
hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia
seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang
26
kehidupan."
15. Bahwa tanpa bermaksud menarik Mahkamah Konstitusi ke dalam
masalah konkrit, namun terdapat fakta yang tidak terbantahkan dimana
sering terjadi perbedaan penilaian serta sikap antara Kementerian HAM
dengan Komnas HAM sebagaimana diuraikan pada tabel pada lampiran
Alat Bukti (Bukti P.15)
16. Bahwa artinya pertentangan norma Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian
Negara secara nyata telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan
yang nyata antara Kementerian HAM dengan Komnas HAM, dimana
rumusan Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara yang menyebut
urusan hak asasi manusia sebagai salah satu urusan pemerintahan
yang diserahkan kepada Kementerian HAM tanpa adanya batasan
ruang lingkup. Hal demikian menjadi dasar bagi kementerian HAM untuk
mengatur perluasan serta penentuan tugas serta fungsinya melalui
instrument Peraturan Presiden in casu Perpres 156/2024 dan Peraturan
Menteri in casu Permen HAM 1/2024.
17. Bahwa adanya tumpang tindih tugas dan fungsi serta kewenangan
antara Kementerian HAM (diberikan oleh Peraturan Pelaksana) dengan
Komnas HAM (yang diberikan oleh UU) dibuktikan dalam tabel di bawah
ini:
Fungsi
Komnas HAM
(UU HAM
Kementerian HAM
(Perpres 156/2024 dan
Permen HAM 1/2024
Pengaduan
Pasal 90 ayat (1) UU
HAM:
setiap
orang
dan/atau
sekelompok
orang yang memiliki
alasan kuat bahwa hak
asasinya
telah
dilanggar
dapat
mengajukan
laporan
dan pengaduan kepada
Komnas HAM
Pasal 16 dan Pasal 17
huruf
b
Perpres
156/2024 serta Pasal
97 dan Pasal 98 huruf b
PermenHAM
1/2024:
pelaksanaan kebijakan
di bidang pelayanan,
pengaduan, pembelaan,
dan penilaian HAM.
Pemantauan
Pasal 76 ayat (1) dan
Pasal 89 ayat (3) UU
HAM:
pengamatan
pelaksanaan
HAM,
penyelidikan
dan
pemeriksaan peristiwa
yang
patut
diduga
terdapat
pelanggaran
Pasal
17
huruf
d
Perpres 156/2024 dan
Pasal
98
huruf
d
PermenHAM
1/2024:
pelaksanaan
pemantauan,
analisis,
evaluasi, dan pelaporan
di bidang pelayanan,
27
HAM,
serta
pemanggilan
pihak-
pihak terkait.
pengaduan, pembelaan,
dan penilaian HAM.
Perlindungan,
Penegakan
dan
Pembelaan HAM
Pasal 75 huruf b UU
HAM: Komnas HAM
bertujuan
meningkatkan
perlindungan
dan
penegakan HAM
Pasal 112 huruf b,
Pasal 116, dan Pasal
117
huruf
f
PermenHAM
1/2024:
Subdirektorat
Pembelaan
HAM
melaksanakan
kebijakan
teknis
pembelaan HAM serta
monitoring,
evaluasi,
dan pelaporannya
18. Bahwa dengan demikian, satu peristiwa dugaan pelanggaran HAM
dapat diadukan, dipantau, dan dibela oleh dua organ yang karakter
kelembagaannya bertolak belakang, yakni Komnas HAM sebagai
lembaga yang independen/mandiri (Pasal 1 angka 7 UU HAM) dan
Kementerian HAM sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang
berada di bawah garis komando Presiden sebagai Pemegang
Kekuasaan Eksekutif. Di mana para pelaku Pelanggaran HAM kerap
dilakukan oleh Aparatur Negara yang berada pada rumpun kekuasaan
Eksekutif.
19. Keadaan ini membuktikan bahwa rumusan Pasal 5 ayat (2) UU
Kementerian Negara, sepanjang tidak dibatasi, maka tidak dapat
berjalan berdampingan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
dan Pasal 75 huruf b UU HAM tanpa saling meniadakan.
20. Bahwa penilaian dan sikap antara Kementerian HAM dengan Komnas
HAM sebagaimana tercantum tabel (vide Bukti P.15), merupakan bukti
nyata dari tumpang tindih tersebut. Bagi Korban pelanggaran HAM
(Pencari Keadilan) tumpang tindih ini menimbulkan ketidakjelasan
mengenai lembaga mana yang berwenang menerima pengaduan,
menilai dan membela haknya, serta penilaian lembaga mana yang
harus dijadikan rujukan. Ketidak jelasan demikian menimbulkan
persoalan konstitusionalitas yang serius, dan juga bertentangan dengan
jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
28
A. Pembagian
Tanggung
Jawab
Negara
dalam
melakukan
Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi
Manusia
1. Bahwa Kedudukan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang
menyatakan:
“Perlindungan,
Pemajuan,
Penegakan,
dan
Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah”.
2. Bahwa Frasa “negara, terutama Pemerintah” dalam ketentuan
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila dimaknai secara
gramatikal sistematis membedakan antara tanggung jawab negara
dalam pengertian luas in casu mencakup seluruh cabang
kekuasaan dan lembaga negara termasuk lembaga negara
independen, dengan tanggung jawab pemerintah dalam pengertian
sempit in casu Eksekutif.
3. Bahwa konsekuensi logisnya, terhadap keempat fungsi in casu
Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi
Manusia tidak dapat ditafsirkan secara kumulatif tunggal sebagai
kewenangan yang harus dilaksanakan sekaligus oleh satu organ
yang sama in casu Kementerian Hak Asasi Manusia.
4. Bahwa sebaliknya, norma ini bersifat distributif, dimana masing-
masing fungsi dilaksanakan oleh organ negara sesuai dengan sifat
dan karakter kewenangannya masing-masing, sebagaimana
kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 28I ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945 yang mendelegasikan pengaturan pelaksanaan HAM
kepada peraturan Perundang-undangan.
5. Bahwa Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 secara spesifik hanya
menyebut Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 inilah
menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU
39/1999"), yang kemudian di dalamnya menjadi landasan
29
dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ("Komnas HAM")
dengan tujuan yang diamanatkan dalam Pasal 75 huruf b, yaitu
Komnas
HAM
bertujuan:
meningkatkan
perlindungan
dan
penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi
manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi
dalam berbagai bidang kehidupan."
7. Bahwa secara doktrinal, fungsi penegakan (enforcement) dan
Perlindungan (protection) HAM inheren memerlukan independensi
dari kekuasaan yang diawasi. Sebab objek yang diawasi/ditegakan,
seringkali adalah tindakan negara/aparatur negara itu sendiri.
Prinsip ini melahirkan konsep state auxilary organ/independent
commission sebagaimana tercermin dalam pembentukan Komnas
HAM berdasarkan UU HAM yang tujuannya secara eksplisit
dirumuskan dalam Pasal 75 huruf b UU HAM.
8. Bahwa sebaliknya, terhadap fungsi pemajuan (promotion) dan
Pemenuhan (fulfillment) bersifat programatik administratif yaitu
berupa penyusunan kebijakan edukasi, harmonisasi regulasi, dan
pelayanan
publik
yang
secara
alamiah
menjadi
domain
eksekutif/pemerintah,
sebagaimana
tercermin
dalam
praktik
ketatanegaraan sebelumnya dimana fungsi ini melekat pada
DIrektorat Jenderal HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM sebelum dipecah menjadi Kementerian HAM.
9. Bahwa
perbedaan
karakter
kewenangan
ini
menjadi
isu
Konstitusionalitas yang perlu mendapatkan penegasan dan
kejelasan atas rumusan norma Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian
Negara, agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai batas
kewenangan dan independensi suatu lembaga dari pengaruh
kekuasaan lain.
10. Bahwa dengan demikian, secara tekstual dan historis, delegasi
kewenangan atas fungsi perlindungan dan penegakan hak asasi
manusia yang dimaksud Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 telah
terlembagakan secara khusus melalui Komnas HAM sebagai
lembaga negara independen, terpisah dari struktur kekuasaan
eksekutif, dan tidak pernah dicabut atau dialihkan oleh undang-
30
undang manapun, termasuk UU Kementerian Negara.
B. Ketidakjelasan Ruang Lingkup Kewenangan Urusan Hak Asasi
Manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian HAM bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Kementerian Negara merumuskan urusan
pemerintahan bidang Hak Asasi Manusia secara umum, tanpa
batasan yang jelas dan tegas mengenai ruang lingkupnya.
2. Bahwa ketidaan batasan ini membuka ruang tafsir bahwa
Kementerian HAM sebagai organ eksekutif yang secara struktural
berada dalam garis komando Presiden dan tidak independen dapat
pula menjalankan fungsi penegakan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia. Padahal kewenangan tersebut sejatinya telah diberikan
kepada Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf b
UU HAM.
3. Bahwa Kementerian HAM adalah bagian dari pemerintah (eksekutif)
yang menjadi subjek yang paling mungkin diduga sebagai pihak
yang bertanggung jawab dalam suatu dugaan pelanggaran HAM,
mengingat mayoritas kasus pelanggaran HAM di Indonesia
melibatkan aparatur negara/eksekutif yang dalam penalaran yang
wajar dapat pula dilakukan oleh Pemegang kekuasaan tertinggi
dalam lingkup kekuasaan eksekutif in casu Presiden.
4. Bahwa
artinya
apabila
lembaga
yang
sama
(Unsur
Pemerintah/Pembantu Presiden) diberi kewenangan menegakan
dan memulihkan hak korban atas pelanggaran HAM yang dilakukan
oleh sesama unsur pemerintah (eksekutif) atau atasan dari
Kementerian HAM in casu Presiden, maka Independensi dan
objektivitas proses penegakan HAM menjadi terstruktur secara
inheren tidak dapat dipercaya, karena proses penegakan atas
pelanggaran HAM dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan
dapat terjadi tindakan intervensi dari Presiden sebagai Pemegang
kekuasaan tertinggi Pemerintah (kekuasaan eksekutif).
5. Bahwa ketidakjelasan demikian bertentangan dengan asas lex
Certa yang merupakan derivasi dari prinsip negara hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
31
dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal urusan
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa oleh karena itu agar tanggung jawab negara dalam Pasal
28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dapat dilaksanakan secara efektif
dan bukan sekedar formalitas normatif, maka perlu adanya
pembagian secara tegas, dimana terhadap ketentuan norma Pasal
5 ayat (2) UU Kementerian Negara, terhadap urusan pemerintahan
dalam urusan hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh
Kementerian HAM terbatas pada urusan administrasi dalam rangka
melaksanakan tanggung jawab pemajuan dan pemenuhan Hak
Asasi Manusia.
C. Urusan HAM yang diberikan kepada Kementerian HAM secara tidak
terbatas dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian HAM,
menimbulkan Konflik Kepentingan Struktural yang Bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
1. Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung prinsip fundamental
bahwa penegakan hukum dan penyelesaian hak asasi manusia
harus dilakukan secara tidak memihak. Prinsip ini dikenal dengan
adagium nemo judex in causa sua, yakni tidak seorangpun boleh
menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.
2. Bahwa Kementerian HAM adalah bagian dari kekuasan eksekutif
yang secara struktural berada di bawah garis komando Presiden.
Apabila rumusan “hak asasi manusia” dalam Pasal 5 ayat (2) yang
menjadi dasar pembentukan Kementerian HAM, juga mencakup
fungsi penegakan, pengaduan, dan pembelaan atas dugaan
pelanggaran HAM yang melibatkan aparatur pemerintah, maka
pemerintah ditempatkan pada posisi menilai dan memulihkan
pelanggaran HAM yang diduga dilakukannya sendiri. Kondisi ini
secara inheren bertentangan dengan prinsip “nemo judex in causa
sua” dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa posisi korban pelanggaran HAM yang harus menempuh
32
pengaduan dan pembelaan pada organ dari kekuasaan yang sama
dengan pihak yang diadukan tidak setara secara struktural. Hal
tersebut tentunya bertentangan dengan jaminan perlakuan yang
sama dihadapan hukum dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, karena keadilan tidak hanya harus ditegakan, tetapi juga
harus tampak ditegakan secara objektif dan independen (Justice
must not only be done, but must also be seen to be done).
D. Pemberian Tanggung jawab Perlindungan dan Penegakan Hak
Asasi Manusia kepada Kementerian HAM bertentangan dengan
Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
1. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian A di atas, Pasal 28I ayat
(5) UUD NRI Tahun 1945 tidak sekedar memberikan delegasi
pengaturan secara umum, melainkan telah terlaksana dan terwujud
secara konkret melalui pembentukan UU HAM yang secara khusus
(lex specialis) mengatur mekanisme kelembagan bagi pelaksanaan
fungsi perlindungan dan penegakan HAM, in casu melalui
pembentukan
Komnas
HAM
dengan
mandat
yang
tegas
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 75 huruf b UU HAM.
2. Bahwa dengan demikian, delegasi konstitusional Pasal 28I ayat (5)
UUD NRI Tahun 1945 sepanjang menyangkut tanggung jawab
perlindungan dan penegakan HAM telah terpenuhi melalui UU HAM,
sehingga pengaturan mengenai fungsi yang sama tersebut di dalam
undang-undang lain yang tidak secara khusus mengatur substansi
HAM in casu UU Kementerian Negara, yang pada hakekatnya
adalah undang-undang yang bersifat organisasi administratif
tentang kelembagaan pemerintahan, bukanlah undang-undang
yang
mengatur
substansi
HAM
tidak
dapat
menciptakan
kewenangan baru yang tumpang tindih dengan kewenangan yang
telah dilembagakan secara khusus tersebut. Terlebih jika
pengaturan
pemberian
kewenangan
dalam
melaksanakan
tanggung jawab perlindungan dan penegakan HAM kepada
Kementerian HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang in casu Peraturan Pemerintah/Peraturan
33
Presiden.
3. Bahwa secara filosofi, pemberian tanggung jawab perlindungan dan
penegakan HAM dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
yang kemudian dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
kepada Komnas HAM berdasarkan Pasal 75 huruf b UU HAM
adalah untuk memastikan fungsi perlidungan dan penegakan HAM
dilaksanakan oleh lembaga yang Independen dan bebas dari
intervensi kekuasaan yang berpotensi menjadi pihak yang diduga
melakukan pelanggaran HAM itu sendiri.
4. Bahwa artinya, apabila tanggung jawab Perlindungan dan
Penegakan HAM dimaknai termasuk dalam urusan Hak Asasi
Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU
Kementerian Negara yang dalam melaksanakannnya dilakukan
oleh Kementerian HAM yang notabene adalah bagian dari struktur
eksekutif dan merupakan pembantu Presiden. Maka pemaknaan
demikian bertentangan decara diameteral dengan maksud dan
tujuan dari pembentukan norma delegatif Pasal 28I ayat (5) UUD
NRI
Tahun
1945,
sekaligus
menegasikan
independensi
kelembagaan yang telah dijamin oleh Pasal 75 huruf b UU HAM
yang selama ini in casu dari Tahun 1999 hingga Tahun 2024 telah
berjalan.
5. Bahwa oleh karenanya Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara
terhadap frasa “Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan oleh
Kementerian HAM apabila tidak dimaknai “Urusan pemerintahan di
bidang hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh Kementerian
Hak Asasi Manusia, hanya pada urusan administratif dalam
melaksanakan tanggung jawab pemajuan dan pemenuhan hak
asasi manusia” adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD
NRI Tahun 1945.
E. Urusan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian
Negara apabila dimaknai mencakup Fungsi Perlindungan dan
Penegakan HAM bertentangan dengan tanggung jawab Negara
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945.
34
1. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memang
menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang terutama dalam
melaksanakan tanggung jawab atas HAM. Namun kata “terutama”
bermakna penekanan atau prioritas beban tanggung jawab, bukan
bentuk monopoli.
2. Bahwa Frasa “negara, terutama pemerintah” tetap mengakui bahwa
tanggung jawab tersebut berada pada negara secara keseluruhan,
termasuk lembaga negara independen yang dibentuk untuk tujuan
itu, sebagaimana juga diamanatkan juga dalam Pasal 28I ayat (5)
UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 75 huruf b UU HAM.
3. Bahwa Pemaknaan Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara yang
membuka seluruh fungsi ham (perlindungan, pemajuan, penegakan
dan pemenuhan) kepada Kementerian HAM mengubah makna
“terutama pemerintah” menjadi “hanya pemerintah”, dan karenanya
bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa norma yang memberi ruang bagi sebuah kementerian yang
tunduk pada garis komando Presiden untuk menjalankan fungsi
yang sama atas objek yang sama menciptakan pertentangan norma
di dalam sistem hukum HAM Indonesia, sekaligus menggerus
tujuan delegasi Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yakni
pelaksanan HAM yang sesuai dengan Prinsip Negara Hukum yang
demokratis.
II. Pertentangan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM terhadap
UUD NRI Tahun 1945
A. Preseden Konstitusional, Pemberian Fungsi Ajudikasi pada
Lembaga Negara Independen di Indonesia.
1. Bahwa dalil fungsi ajudikasi yang bersifat mengikat hanya dapat
dimiliki oleh para pelaku kekuasaan kehakiman, adalah dalil yang
tidak lagi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan indonesia
saat ini.
2. Bahwa Ajudikasi pada pokoknya dimaknai sebagai proses
penyeelsaian
sengketa
yang
menyerupai
fungsi
peradilan
(mengadili dan memutus) namun tidak dilakukan oleh lembaga
pengadilan formal (yudisial) namun dilakukan lembaga non
35
pengadilan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk
memutus/menyelesaikan sengketa seperti hakim. Lembaga yang
melaksanakan fungsi Ajudikasi bukanlah bagian dari sistem
peradilan / Pelaku Kekuasaan Kehakiman, namun memiliki fungsi
yang mirip dengan pengadilan (semi peradilan).
3. Bahwa karakteristik utama Ajudikasi antara lain:
-
Dijalankan oleh badan pemerintah, komisi independen atau
dewan khusus.
-
Adanya sengketa antar pihak, Melibatkan pemeriksaan bukti,
saksi dan argumen para pihak atas adanya suatu pengaduan.
-
Hasil Putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib
dipatuhi
-
Hasil Putusannya bisa diajukan keberatan (banding) ke Badan
Peradilan.
4. Bahwa di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Negara
Independen yang melaksanakan fungsi ajudikasi, sebagaimana
tabel di bawah ini:
Lembaga
Objek yang diPutus
Sifat Putusan
KPPU
Pelanggaran
Persaingan
Usaha
Mengikat,
Sanksi
Administratif/Denda
Bawaslu
Sengketa
Proses
Pemilu/Pilkada
Mengikat,
Eksekutorial
DKPP
Pelanggaran
Kode
Etik
Penyelenggaraan Pemilu
Final dan Mengikat
BPSK
Sengketa Konsumen
Final dan Mengikat
KIP
Sengketa Informasi Publik
Mengikat.
5. Bahwa beberapa lembaga negara sebagaimaan pada tabel di atas
pada pokoknya bukan bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman
yang diberikan fungsi ajudikasi dengan sifat putusan yang mengikat
oleh Undang-Undang.
6. Bahwa artinya apabila terhadap perlindungan dan penegakan in
casu persaingan usaha, sengketa pemilu/pilkada, pelanggaran,
sengketa konsumen, sengketa informasi publik dapat diberikan
fungsi ajudikasi kepada lembaga yang ditunjuk untuk mengurusi hal
tersebut dengan sifat putusan yang mengikat. Maka seharusnya
terhadap lembaga yang diamanatkan oleh Konstitusi untuk
melaksanakan tanggung jawab perlindungan dan penegakan HAM
36
in casu Komnas HAM, juga diberikan fungsi Ajudikasi dengan sifat
putusan yang mengikat.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemberian fungsi ajudikasi yang
bersifat mengikat kepada lembaga negara independen di luar
pelaku kekuasaan kehakiman telah dipraktikan di beberapa
lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Praktik
ketatanegaraan ini menunjukan bahwa fungsi ajudikasi pada
lembaga negara diluar dari pelaku kekuasaan kehakiman (Badan
Peradilan) dimungkinkan sepanjang memenuhi unsur karakteristik
ajudikasi.
B. Ketiadaan fungsi Ajudikasi dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76
ayat (1) UU HAM bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 1 angka 7 UU HAM mendefinisikan fungsi Komnas
HAM secara limitatif yakni pengkajian, penelitian, penyuluhan,
pemantauan dan mediasi, tanpa memasukan fungsi ajudikasi.
Sedangkan Pasal 76 ayat (1) UU HAM mengatur ruang lingkup
pelaksanaan fungsi Komnas HAM juga secara limitatif yakni
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi.
Artinya secara a contrario UU HAM mengatur dan menegaskan
diluar perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM
berat yang menjadi kewenangan Pengadilan HAM, penanganan
pelanggaran HAM hanya berhenti pada mekanisme non-ajudikasi di
Komnas HAM
2. Bahwa apabila dibaca secara sistematis, terdapat desain hukum
yang tertutup, dimana hak konstitusional pelanggaran HAM yang
tidak tergolong berat (lingkup kewenangan Pengadilan HAM), tetap
diatur secara normatif yang diserahkan kepada Komnas HAM,
namun tidak disediakan mekanisme perlindungan dan penegakan
HAM yang mampu memberikan putusan yang mengikat dan dapat
dieksekusi. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang
adil.
3. Bahwa hal tersebut dapat terlihat dari mekanisme pengaduan yang
kemudian hanya dapat ditindaklanjuti dengan dua tahapan antara
37
lain pemantauan dan/atau mediasi. Dimana terhadap forum mediasi
Komnas HAM berperan sebagai Mediator yang tidak dalam
kapasitas dapat memberikan tindakan/keputusan yang memaksa
apabila pihak yang melakukan pelanggaran HAM menolak untuk
menghadiri proses mediasi dengan Korban. Hal yang dapat
dilakukan oleh Komnas HAM adalah menerbitkan Rekomendasi
yang sifatnya tidak mengikat, sehingga setiap Rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Komnas HAM atas pengaduan-pengaduan yang
tidak dapat diselesaikan pada tingkat Mediasi.
4. Bahwa apabila kita melihat fungsi Mediasi Komnas HAM tentunya
tidak memiliki daya paksa dalam menghadirkan pelaku pelanggar
HAM, sehingga menciptakan situasi dimana pelaku pelanggaran
HAM (khususnya ketika pelaku adalah institusi negara dan/atau
aparatur negara) secara sepihak dapat menolak untuk hadir tanpa
konsekuensi hukum apapun. Ini bertentangan secara langsung
dengan asas kesetaraan dihadapan hukum (equality before the
law), karena posisi korban secara struktural lebih lemah dibanding
pelaku yang justru sering memiliki kekuatan institusional untuk
mengabaikan proses.
5. Bahwa sementara fungsi Rekomendasi tentunya tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadikan hasil akhir dari
proses Komnas HAM bersifat fakultatif bagi pelaku pelanggar,
hanya bergantung sepenuhnya pada itikad baik pihak yang justru
terbukti melanggar hak korban. Hal ini menciptakan ketidakpastian
hukum dalam upaya memberikan perlindungan dan penegakan
HAM, di mana korban telah menempuh mekanisme yang disediakan
oleh negara, namun hasilnya tidak memiliki kekuatan hukum yang
setara dengan putusan pengadilan. Ini adalah bentuk perlindungan
dan penegakan yang tampak tersedia secara formal namun kosong
secara substansial.
6. Bahwa Padahal Negara Hukum mensyaratkan setidaknya terdapat
3 (tiga) prinsip yang harus ditegakan, antara lain: (a) pengakuan dan
jaminan HAM, (b) pembagian kekuasaan, dan (c) Supremasi
Hukum. Ketiadaan fungsi Ajudikasi dalam mekanisme perlindungan
38
dan penegakan HAM di luar kategori “berat” sama saja negara
mengakui secara normatif namun tidak menjaminnya secara
instrumental, hal tersebut tentunya melanggar prinsip negara hukum
yang demokratis serta melanggar prinsip kepastian hukum yang
adil.
7. Bahwa artinya tanggung jawab Komnas HAM yang diamanatkan
oleh Konstitusi untuk memberikan perlindungan dan Penegakan
HAM, menjadi tidak bermakna dan cenderung membuat mekansime
yang tidak memiliki kepastian hukum yang adil ketika tidak terdapat
fungsi ajudikasi dengan putusan yang bersifat mengikat. Hal ini
tentunya bertentangan dengan semangat ketentuan Pasal 1 ayat (3)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
C. Fungsi Komnas HAM tanpa adanya Fungsi Ajudikasi Menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang berbeda
dihadapan hukum
1. Bahwa untuk untuk menilai apakah rumusan fungsi Komnas HAM
dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM telah
menjamin penegakan HAM yang efektif, perlu dilihat rangkaian
kewenangan Komnas HAM dalam UU HAM secara sistematis.
2. Bahwa kewenangan pemanggilan paksa melalui bantuan ketua
Pengadilan (Pasal 94 jo Pasal 95 UU HAM) hanya melekat pada
fungsi pemantauan, takni pemanggilan pengadu, korban, pihak
yang diadukan, dan saksi (Pasal 89 ayat (3) huruf c dan huruf c dan
huruf d UU HAM) dengan tujuan memperoleh keterangan dan bukan
memaksakan pemulihan hak korban. Pada fungsi mediasi, hasil
penyelesaian
hanya
lahir
dari
kesepakatan
tertulis
yang
ditandatangani para pihak (Pasal 96 ayat (2) UU HAM), sehingga
bergantung pada kesediaan pihak yang diadukan untuk hadir dan
bersepakat.
3. Bahwa pada tahap akhir, komnas HAM hanya dapat menyampaikan
Rekomendasi keapda Pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti
(Pasal 89 ayat (4) huruf d dan huruf e UU HAM), sedangkan UU
HAM tidak mengatur akibat hukum apapun apabila rekomendasi
yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak ditindaklanjuti.
39
4. Bahwa rangkaian kewenangan tersebut menunjukan bahwa seluruh
instrumen Komnas HAM berhenti pada upaya persuasif yang
bergantung pada itikad baik pihak yang diadukan. Pada saat yang
sama, sebagaimana tabel pada uraian mengenai preseden
konstitusional
di
atas,
pembentuk
undang-undang
telah
memberikan putusan yang mengikat KPPU, Bawaslu, DKPP, BPSK,
dan KIP untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha,
sengketa proses pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu, sengketa konsumen, dan sengketa informasi publik.
5. Bahwa perbedaan tersebut menimbulkan ketimpangan yang tidak
rasional,
karena
mekanisme
penyelesaian
yang
mengikat
disediakan untuk sengketa-sengketa sebagaimana lembaga-
lembaga seperti KPPU, Bawaslu, DKPP, BPSK, dan KIP.
Sementara pelanggaran HAM yang bukan kategori Pelanggaran
HAM berat, tidak diberikan mekanisme penyelesaian yang
mengikat. Perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip
perlakuan yang sama dihadapan hukum dan kepastian hukum yang
adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa
meskipun fungsi lembaga negara pada dasarnya
merupakan kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy)
pembentuk undang-Undang, namun mengacu pada Putusan Nomor
22/PUU-XV/2017 dan Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, pada
pokoknya menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka (Open
Legal Policy) tetap dapat diuji dan dikesampingkan apabila secara
nyata-nyata melanggar moralitas, rasionalitas dan menimbulkan
ketidakadilan yang bersifat intolerable. Rumusan fungsi Komnas
HAM yang limitatif tanpa instrumen penegakan hukum yang
mengikat dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM
memenuhi kriteria tersebut karena secara nyata melanggar
moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang bersifat
intolerable bagi korban pelanggaran HAM. Sehingga bukan lagi
wilayah kebijakan hukum terbuka yang bebas dari pengujian
konstitusionalitas.
40
D. Ketiadaan fungsi Ajudikasi dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76
ayat (1) UU HAM bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) dan ayat
(5) UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa ketiadaan fungsi ajudikasi yang putusannya mempunyai
kekuatan hukum mengikat pada organ Komnas HAM sebagaimana
termuat dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM harus
dipahami sebagai suatu negara dalam memenuhi tanggung jawab
atas penegakan dan Perlindungan serta Pemenuhan HAM
sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
karena desain kelembagaan yang hanya mengakomodasi fungsi
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi
tantang hak asasi manusia tanpa adanya fungsi ajudikasi yang
putusannya mempunyai kekuatan hukum mengikat, hanya bisa
mengakomodasi tanggung jawab pemajuan HAM saja.
2. Bahwa selain itu, terdapat pula kegagalan pembentuk undang-
undang dalam menjalankan delegasi konstitusional yang mengatur
pelaksanaan HAM secara konsisten dengan prinsip negara hukum
yang demokratis sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 28I ayat
(5) UUD NRI Tahun 1945. Padahal kedua ayat dalam Pasal 28I in
casu ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan
tanggung jawab kepada Komnas HAM dalam melaksanakan
perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
3. Bahwa secara gramatikal, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
menegaskn bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama
pemerintah. Ketentuan ini memuat 4 (empat) kata yang masing-
masing memiliki muatan hukum berbeda dan tidak dapat saling
menggantikan,
yakni:
Perlindungan
(protection),
Pemajuan
(promotion),
Penegakan
(enforcement),
dan
pemenuhan
(fulfillment). Di antara keempatnya, frasa “penegakan” secara
khusus mengandung makna tersedianya instrumen hukum yang
mampu memaksakan pemulihan HAM ketika terjadi pelanggaran,
bukan sekedar kewajiban bersifat administratif untuk mengkaji,
menyuluh, memantau atau menawarkan mediasi.
41
4. Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM, justru
merumuskan fungsi Komnas HAM secara limitatif hanya pada fungsi
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi.
Suatu rangkaian fungsi yang secara keseluruhan berkarakter
“pemajuan” dan “pengawasan”, tanpa satupun yang berkarakter
penegakan (enforcement), dalam arti menghasilkan putusan yang
memiliki daya ikat dan daya paksa hukum.
5. Bahwa ketika norma dasar konstitusi in casu Pasal 28I ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945 memerintahkan 4 (empat) jenis tanggung jawab
negara
yang
berbeda,
namun
norma
turunannya
hanya
menerjemahkan sebagian dari perintah tersebut ke dalam desain
kelembagaan
Komnas
HAM
yang
terbatas
hanya
untuk
melaksanakan
fungsi
pengkajian,
penelitian,
penyuluhan,
pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Maka telah
terjadi reduksi konstitusional atas cakupan tanggung jawab negara
yang semestinya utuh. Reduksi tersebut merupakan persoalan
substansial karena fungsi “mediasi” dapat diabaikan begitu saja oleh
pihak teradu/terlapor tanpa adanya konsekwensi hukum, sementara
fungsi “rekomenadi” yang tidak memiliki daya ikat apapun terhadap
pelaku pelanggaran, pada hakekatnya tidak dapat dikategorikan
sebagai bentuk “penegakan” sebagaimana dimkasud dalam Pasal
28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, namun hanya sebatas himbauan
yang keberlakuannya sepenuhnya bergantung pada “itikad baik”
pihak yang justru telah terbukti melanggar HAM korban.
6. Desain kelembagaan yang demikian menjadi semakin nyata jika
dikaitkan dengan pembagian yurisdiksi antara Komnas HAM dan
Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000
tentang peradilan Hak Asasi Manusia yang hanya berwenang
mengadili pelanggaran HAM berat yakni genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Sementara itu pelanggaran HAM yang tidak
memenuhi kualifikasi tersebut yang secara kuantitatif justru
merupakan mayoritas pengaduan yang diterima Komnas HAM
setiap tahunya hanya dapat ditangani melalui mekanisme
pengkajian, pemantauan, mediasi dan rekomendasi sebagaimana
42
diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM.
7. Bahwa akibatnya tercipta kelompok pencari Keadikan yang secara
faktual tidak memiliki forum manapun yang dapat menjatuhkan
putusan yang mengikat atas pelanggaran HAM yang mereka alami.
Hal tersebut dikarenakan Komnas HAM hanya tersedia dan berhenti
pada tahap mediasi dan rekomendasi yang dapat diabaikan secara
sepihak, terlebih apabila yang diadukan adalah aparatur negara.
8. Bahwa situasi ini merupakan bentuk kekosongan penegakan HAM
yang bersifat sistemik yang sudah berlangsung sejak indonesia
masuk pada era Reformasi 1998 dan UU HAM diundangkan tahun
1999.
9. Bahwa oleh karenanya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 7 UU
HAM Terhadap frasa: “berfungsi melaksanakan pengkajian,
penelitian, penyuluhan dan mediasi”, sepanjang tidak dimaknai:
“berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,
mediasi dan/atau ajudikasi”, dan terhadap ketentuan Pasal 76 ayat
(1) UU HAM terhadap frasa “fungsi pengkajian, penelitian
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi”, sepanjang dimaknai:
Fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi
dan/atau ajudikasi, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) dan ayat
(5) UUD NRI Tahun 1945
IV. Petitum
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan
mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916) terhadap Frasa: “Hak Asasi Manusia” bertentangan secara
bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Urusan pemerintahan di
bidang hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak
43
Asasi Manusia, terbatas pada urusan administratif dalam rangka
melaksanakan tanggung jawab pemajuan dan pemenuhan hak asasi
manusia.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) Terhadap
frasa: “berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan dan
mediasi”, Bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang
tidak
dimaknai:
“berfungsi
melaksanakan
pengkajian,
penelitian, penyuluhan, mediasi dan/atau ajudikasi”
4. Menyatakan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) Terhadap
frasa “fungsi pengkajian, penelitian penyuluhan, pemantauan, dan
mediasi”, bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
Fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi dan/atau
ajudikasi.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara;
44
2. Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Anggota Organisasi Advokat Pemohon I;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon I;
7. Bukti P-7
: Fotokopi
Keputusan
Kementerian
Hukum
Nomor
AHU-
0009467.AH.01.04.Tahun 2026 tentang Pengesahan Pendirian
Yayasan Pembela Hak Konstitusional;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Rekomendasi Komnas HAM;
9. Bukti P-9
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
10. Bukti P-10 : Fotokopi
Surat
Keputusan
Pengangkatan
Nomor
679/TPT/PYBW/IV/2024 (Pemohon II);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang Pemberhentian dengan hormat kepada Pemohon IV;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan HAM ke Kementerian
Hak Asasi Manusia;
15. Bukti P-15 : Tabel Perbandingan Penyikapan Pelanggaran HAM antara
Komnas HAM dan Kementerian HAM.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
45
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994); serta norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
46
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
47
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I
sampai dengan Pemohon IV sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII mengajukan pengujian materiil
norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 serta norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76
ayat (1) UU 39/1999, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008
Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan,
industri,
perdagangan,
pertambangan,
energi,
pekerjaan
umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
Pasal 1 angka 7 UU 39/1999
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat
dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi
manusia.
Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999
Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang
hak asasi manusia.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan memiliki hak
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia
berprofesi advokat; Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia
berprofesi pengajar/dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
Pemohon III sebagai perseorangan warga negara Indonesia berstatus
mahasiswa; dan Pemohon IV sebagai perseorangan warga negara Indonesia
pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri. Dalam kaitan dengan norma-norma
yang dimohonkan pengujian, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa
dirugikan hak konstitusionalnya karena berlaku norma Pasal 5 ayat (2) UU
48
39/2008 serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 dengan uraian
sebagai berikut:
a) Pemohon I adalah advokat dan Ketua Yayasan Pembela Hak
Konstitusional, yang mengalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan
pembelaan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban
pelanggaran HAM maupun dalam penegakan nilai-nilai konstitusi
khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention.
Pemohon I menjelaskan setiap kali mendampingi korban pelanggaran HAM
dalam pengaduan ke Komnas HAM, Pemohon I berhadapan dengan
keterbatasan kewenangan Komnas HAM yang hanya dapat melakukan
pemantauan, mediasi dan rekomendasi yang bersifat tidak mengikat.
b) Pemohon II adalah pengajar mata kuliah antara lain Hukum Administrasi
Negara, Advokasi Masyarakat, dan Hukum Pengawasan Pemerintahan.
Pemohon II menjelaskan kerugian hak konstitusional karena UU
Kementerian Negara menempatkan hak asasi manusia sebagai urusan
pemerintahan, yang hal demikian bersinggungan dengan kewenangan
Komnas HAM. Apalagi dalam peraturan pelaksana Kementerian HAM
menjalankan pemantauan, pemeriksaan, dan rekomendasi atas objek yang
sama dengan objek yang diperiksa Komnas HAM. Selain itu Komnas HAM
tidak diberi fungsi ajudikasi yang membuat hasil penanganan Komnas HAM
menjadi tidak mengikat. Hal-hal demikian membuat Pemohon II dalam
perkuliahan tidak dapat menyampaikan dan menilai mengenai pembagian
kewenangan dan daya ikat mekanisme HAM di Indonesia.
c) Pemohon III adalah mahasiswa yang concern terhadap penegakan nilai-
nilai konstitusionalisme. Pemohon III pernah mengadukan kepada Komnas
HAM dan Kementerian HAM perihal prosedur pengamanan demonstrasi
mahasiswa oleh pihak Kepolisian dan perlindungan bagi peserta
demonstrasi. Pemohon III juga pernah menyampaikan pandangannya
mengenai
hubungan
kewenangan
antara
Komnas
HAM
dengan
Kementerian HAM pada Forum Konsultasi Publik di Komnas HAM.
d) Pemohon IV adalah pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri yang sedang
menempuh upaya/perjuangan ke Komnas HAM dan ke Kementerian HAM
atas dugaan pelanggaran HAM terkait gaji pokok Pemohon IV sebagai PNS
yang tidak dibayarkan oleh Kementerian Luar Negeri selama bertugas di
49
perwakilan RI di luar negeri. Pemohon IV telah mengirimkan surat
pengaduan kepada Kementerian HAM namun hingga saat ini belum
memperoleh tanggapan. Menurut Pemohon IV seharusnya kewenangan
Kementerian HAM dibatasi hanya pada urusan administratif, sementara
penegakan HAM menjadi kewenangan Komnas HAM sepenuhnya.
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa hak konstitusional para
Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 5 ayat (2) UU
39/2008 serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum di atas, Mahkamah memberikan penilaian atas kedudukan
hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam pengujian norma Pasal 5 ayat
(2) UU 39/2008 serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 sebagai
berikut:
a) Pemohon I telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang berstatus sebagai advokat dan Ketua Yayasan Pembela
Hak Konstitusional [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7]. Menurut
Mahkamah Pemohon I dalam kedudukannya sebagai advokat telah dapat
membuktikan pernah melakukan upaya hukum pembelaan HAM ke Komnas
HAM yang berujung pada dikeluarkannya Surat Rekomendasi Komnas HAM
[vide Bukti P-8], namun tidak memperoleh kepastian hukum yang adil karena
hasil rekomendasi Komnas HAM tidak dilaksanakan atau ditegakkan, yang
menurut Pemohon I hal demikian dikarenakan norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal
76 ayat (1) UU 39/1999 tidak mengatur fungsi ajudikasi bagi kelembagaan
Komnas HAM.
Dalam kaitan ini, Pemohon I telah dapat menguraikan secara spesifik
dan aktual anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya karena
berlakunya norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 yang
dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon I. Akan tetapi dalam
kaitannya dengan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008, sekalipun Pemohon I
pernah mengajukan permohonan perlindungan dan penegakan HAM kepada
Menteri HAM [vide Bukti P-14] dan tidak memperoleh tanggapan, menurut
Mahkamah uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I karena
berlakunya norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 yang mengatur urusan
50
pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945,
telah ternyata tidak mempunyai keterkaitan logis hubungan sebab-akibat
(causal verband) dengan uraian anggapan kerugian hak konstitusional
Pemohon I. Terlebih, urusan pemerintahan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) UU 39/2008 ditentukan lebih lanjut pengaturan tugas, fungsi, dan susunan
organisasi untuk setiap kementerian dengan peraturan presiden.
Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76
ayat (1) UU 39/1999, Pemohon I telah dapat menguraikan secara spesifik dan
aktual anggapan kerugian hak konstitusional karena berlakunya norma-norma a
quo yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil karena Komnas
HAM tidak menjalankan fungsi ajudikasi sehingga aduan yang disampaikan
Pemohon IV tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, apabila permohonan a
quo dikabulkan anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan
oleh Pemohon I tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau
tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76
ayat (1) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah
Pemohon I mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU
39/1999, namun tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008.
b) Pemohon II telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengajar untuk mata kuliah, antara
lain Hukum Administrasi Negara, Advokasi Masyarakat, dan Hukum
Pengawasan Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
[vide Bukti P-9 dan Bukti P-10].
Akan tetapi posisi Pemohon II sebagai pengajar yang mengajarkan
mengenai penegakan HAM, walaupun dalam materi kuliahnya sangat mungkin
menerangkan mengenai norma hukum maupun fakta hukum mengenai posisi
Komnas HAM dan Kementerian HAM, menurut Mahkamah tidak secara
otomatis Pemohon II dirugikan oleh norma hukum yang diuraikannya sebagai
materi kuliah. Dengan kata lain, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya
kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, maupun potensial,
yang dialami atau potensial dialami Pemohon II akibat berlakunya norma-norma
yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas. Dengan tidak adanya kerugian
51
atas hak konstitusional Pemohon II maka tidak terdapat pula hubungan sebab-
akibat (causal verband) dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya oleh Pemohon II. Berdasarkan pertimbangan hukum
tersebut, menurut Mahkamah Pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) UU
39/2008 maupun Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999.
c) Pemohon III telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia [vide Bukti P-11] namun tidak mengajukan alat bukti yang
dapat membuktikan bahwa saat ini Pemohon III masih berstatus sebagai
mahasiswa. Seandainya pun dianggap masih berstatus mahasiswa yang
sedang mempelajari hak asasi manusia di fakultas hukum, quod non, dan
pernah mengajukan pengaduan kepada Kementerian HAM perihal perlindungan
hak bagi peserta aksi/demonstrasi yang melakukan kegiatan pada tanggal 27
Agustus 2026, namun Mahkamah juga tidak menemukan uraian yang spesifik
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial mengenai anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon III karena keberlakuan norma Pasal 5 ayat (2) UU
39/2008 serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 yang
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Lebih lanjut, karena Pemohon III
tidak terbukti mengalami kerugian hak konstitusional, maka dapat dipastikan
tidak akan terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional
dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh
Pemohon III. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah
Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008
maupun norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999.
d) Pemohon IV telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang merupakan pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri
[vide Bukti P-12 dan Bukti P-13]. Pemohon IV juga telah membuktikan sebagai
pihak (Pengadu) yang mengadu kepada Menteri HAM atas tindakan
Kementerian Luar Negeri yang tidak membayarkan gaji pokok Pemohon IV
selama ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri ke Perwakilan RI di luar negeri
[vide Bukti P-14].
Sekalipun Pemohon IV pernah mengadu kepada Menteri HAM, namun
tidak dapat menguraikan secara spesifik, aktual atau setidak-tidaknya potensial
52
ihwal anggapan kerugian hak konstitusional karena berlakunya norma Pasal 5
ayat (2) UU 39/2008 yang mengatur urusan pemerintahan yang ruang
lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, urusan
pemerintahan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 ditentukan
lebih lanjut pengaturan tugas, fungsi, dan susunan organisasi untuk setiap
kementerian dengan peraturan presiden. Oleh karenanya tidak terdapat
keterkaitan logis hubungan sebab-akibat (causal verband) antara uraian
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon IV dengan berlakunya norma
Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008.
Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76
ayat (1) UU 39/1999, Pemohon IV telah menguraikan secara spesifik anggapan
potensi kerugian hak konstitusionalnya dengan tidak dibayarkannya gaji pokok
Pemohon IV selama ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri ke Perwakilan RI
di luar negeri, lebih lanjut hal demikian berakibat hak Pemohon IV atas kepastian
hukum yang adil dan hak untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
tidak dapat dinikmati karena berlakunya norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76
ayat (1) UU 39/1999 yang tidak menentukan kewenangan Komnas HAM untuk
menegakkan pelanggaran HAM dimaksud melalui fungsi ajudikasi. Oleh karena
itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak
konstitusional seperti yang dijelaskan oleh Pemohon IV tidak akan terjadi.
Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal
inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999
yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon IV mempunyai
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999, namun tidak mempunyai
kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat
(2) UU 39/2008.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon I dan
Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7 dan
Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999, namun tidak mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008.
Sedangkan, Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum untuk
53
mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat
(1) UU 39/1999 maupun Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo serta Pemohon I dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para
Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1)
UU 39/1999 maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan
para Pemohon sepanjang mengenai norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1)
UU 39/1999.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok
permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7
dan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu mengenai keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan terutama
berkaitan dengan penulisan rumusan petitum yang diajukan para Pemohon. Pada
petitum angka 3 permohonan a quo tertulis:
3. Menyatakan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
terhadap frasa: “berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,
penyuluhan
dan
mediasi”,
bertentangan
secara
bersyarat
(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: “berfungsi
melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, mediasi dan/atau
ajudikasi”.
Setelah melakukan pencermatan, Mahkamah menilai rumusan demikian
adalah rumusan yang tidak lengkap karena para Pemohon tidak menyebutkan Pasal
1 angka 7 UU 39/1999 bertentangan dengan apa. Ketidaklengkapan demikian
menjadikan petitum angka 3 tidak dapat dipahami oleh Mahkamah. Walaupun dapat
diduga, dalam batas penalaran yang wajar, hal yang mungkin dimaksud oleh para
Pemohon adalah bertentangan secara bersyarat “dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat”, namun Mahkamah tidak dapat mengadili dengan hanya mendasarkan
pada dugaan semata akan maksud para Pemohon. Apalagi dalam sidang
pendahuluan Mahkamah sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada para
54
Pemohon untuk memperbaiki permohonan dan kesempatan demikian telah
dipergunakan oleh para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon
sepanjang petitum angka 3 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur) karena tidak
dapat dipahami atau diketahui maksudnya dengan jelas, sehingga berkenaan
dengan pengujian norma Pasal 1 angka 7 UU 39/1999 tidak dipertimbangkan lebih
lanjut oleh Mahkamah. Oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan
permohonan para Pemohon hanya sepanjang norma Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999.
[3.8]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 76 ayat (1)
UU 39/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal
28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya
dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh
Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 mengatur
ruang lingkup pelaksanaan fungsi Komnas HAM secara limitatif, yaitu
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi, tanpa disertai
fungsi ajudikasi. Secara a contrario, menurut para Pemohon, di luar pelanggaran
HAM berat yang menjadi kewenangan Pengadilan HAM, penanganan
pelanggaran HAM di Komnas HAM hanya berhenti pada mekanisme non-
ajudikasi.
2. Bahwa menurut para Pemohon, berkaitan dengan hal tersebut di atas
menjadikan mekanisme pengaduan ke Komnas HAM hanya dapat ditindaklanjuti
dengan dua tahapan berupa pemantauan dan/atau mediasi, di mana fungsi
mediasi Komnas HAM tidak memiliki daya paksa untuk menghadirkan pelaku
pelanggar HAM sehingga pelaku (khususnya institusi negara) secara sepihak
dapat menolak untuk hadir tanpa konsekuensi apapun. Sehingga, hal demikian
bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the
law) karena posisi korban secara struktural lebih lemah dibandingkan pelaku.
3. Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Peradilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000) mengatur kewenangan Pengadilan
HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sementara pelanggaran HAM
yang tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran HAM berat menjadi kewenangan
55
Komnas HAM namun hanya dapat ditangani melalui mekanisme pengkajian,
pemantauan, mediasi dan rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76
ayat (1) UU HAM. Hal demikian menciptakan situasi adanya pencari keadilan
yang tidak memiliki forum apapun yang dapat menjatuhkan putusan mengikat
atas pelanggaran HAM yang mereka alami.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para
Pemohon dalam petitum, sepanjang Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999, pada pokoknya
memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:
4. Menyatakan Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 terhadap frasa “fungsi
pengkajian,
penelitian
penyuluhan,
pemantauan,
dan
mediasi”,
bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan,
pemantauan, mediasi dan/atau ajudikasi.”
[3.9]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena persoalan yang diajukan para Pemohon
telah jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansi bagi Mahkamah untuk
mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dan membaca secara saksama
permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah pertanyaan yang harus dijawab
Mahkamah adalah apakah dengan tidak diberikan kewenangan ajudikasi pada
Komnas HAM menyebabkan norma Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 bertentangan
dengan prinsip negara hukum, prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta
prinsip perlindungan HAM oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan
para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
56
[3.11.1] Bahwa norma Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 yang dipersoalkan
konstitusionalitasnya oleh para Pemohon mengatur mengenai kelembagaan
Komnas HAM, khususnya yang terkait dengan fungsi pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Pelaksanaan fungsi tersebut dikaitkan
dengan tujuan dibentuknya Komnas HAM, yakni untuk mengembangkan kondisi
yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun
1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (Duham) dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM
[vide Pasal 75 UU 39/1999]. Berkaitan dengan fungsi yang dilekatkan pada Komnas
HAM dijabarkan secara limitatif dalam Pasal 89 UU 39/1999 untuk masing-masing
fungsi tersebut.
Dalam kaitan dengan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM
bertugas dan berwenang melakukan: pengkajian dan penelitian berbagai instrumen
internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai
kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasi; memberikan rekomendasi mengenai
pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan HAM; penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; studi
kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi
manusia; pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan kerja sama dengan organisasi,
lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.
Sedangkan, dalam fungsi penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang
melakukan penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat;
meningkatkan kesadaran masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan non
formal serta berbagai kalangan lainnya; dan kerja sama dengan organisasi, lembaga
atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
Dalam hal pemantauan Komnas HAM bertugas dan berwenang
melakukan: pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil
pengamatan tersebut; penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul
dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat
pelanggaran HAM; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak
yang dilakukan untuk dimintakan dan didengar keterangannya; pemanggilan saksi
untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta
menyerahkan bukti yang diperlukan; peninjauan di tempat kejadian dan tempat
57
lainnya yang dianggap perlu; pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai
dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan; pemeriksaan setempat
terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki
atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan; dan pemberian
pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu
yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat
pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan
yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim
kepada para pihak.
Berkenaan dengan mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang
melakukan: perdamaian kedua belah pihak; penyelesaian perkara melalui cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; pemberian saran
kepada
para
pihak
untuk
menyelesaikan
sengketa
melalui
pengadilan;
penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah
untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan penyampaian rekomendasi atas suatu
kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
untuk ditindaklanjuti [vide Pasal 89 UU 39/1999].
[3.11.2] Bahwa cakupan pelaksanaan fungsi Komnas HAM yang ditentukan
dalam norma Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 89 UU 39/1999 yang didalilkan para
Pemohon tidak menguatkan upaya penegakan hukum atas pelanggaran HAM yang
terjadi, khususnya yang bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Sebab,
untuk pelanggaran HAM yang berat mekanismenya telah ditentukan dalam UU
26/2000, yakni terkait dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan yang diadili di pengadilan HAM [vide Pasal 1 angka 3 dan Pasal 7 UU
26/2000]. Namun demikian, dalam kaitan dengan penegakan pelanggaran HAM
yang berat, sekalipun dalam Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999, Komnas HAM
ditentukan
fungsinya
terbatas
pada
pengkajian,
penelitian,
penyuluhan,
pemantauan, dan mediasi, akan tetapi untuk proses penegakan hukum
pelanggaran HAM yang berat pembentuk undang-undang menambahkan fungsi
dan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap
pelanggaran HAM yang berat dengan membentuk tim ad hoc yang terdiri atas
Komnas HAM dan unsur masyarakat [vide Pasal 18 UU 26/2000].
58
Dengan adanya kewenangan penyelidikan tersebut Komnas HAM
selaku penyelidik berwenang: a) melakukan penyelidikan dan pemeriksaan
terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau
lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat; b) menerima
laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya
pelanggaran HAM yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti; c)
memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan
didengar keterangannya; d) memanggil saksi untuk diminta dan didengar
kesaksiannya; e) meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan
tempat lainnya yang dianggap perlu; f) memanggil pihak terkait untuk memberikan
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai
dengan aslinya; atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: (1)
pemeriksaan surat; (2) penggeledahan dan penyitaan; (3) pemeriksaan setempat
terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki
atau dimiliki pihak tertentu; (4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan
penyelidikan. Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa
yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat penyelidik (Komnas HAM)
memberitahukan hal itu kepada penyidik (Jaksa Agung) [vide Pasal 19 UU
26/2000].
Bertolak dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 UU 26/2000 menunjukkan
bahwa Komnas HAM mendapatkan tambahan fungsi dan kewenangan yang
semula tidak ditentukan dalam norma Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999, yakni dengan
kewenangan penyelidikan atas pelanggaran HAM yang berat. Penambahan
kewenangan dimaksud dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan
merumuskannya secara komprehensif dalam kaitan dengan proses penegakan
hukum atas pelanggaran HAM yang berat.
[3.11.3]
Bahwa sementara itu, dalil para Pemohon memohon agar Mahkamah
memberikan penambahan fungsi dan kewenangan Komnas HAM dalam kaitan
dengan perbuatan/tindakan yang diduga terdapat pelanggaran HAM, di luar
pelanggaran HAM yang berat, yang menurut para Pemohon tidak terdapat
kejelasan atau kepastian hukum atas penegakannya. Oleh karenanya, para
Pemohon memohon agar fungsi Komnas HAM ditambahkan dengan fungsi
ajudikasi. Kewenangan ajudikasi yang dimaksudkan para Pemohon dalam
permohonan a quo menurut Mahkamah lebih tepat jika disebut sebagai
59
kewenangan “kuasi peradilan”. Hal demikian karena makna istilah ajudikasi pada
dasarnya sama dengan makna istilah pengadilan, sehingga penggunaan istilah
ajudikasi akan menimbulkan kerancuan apabila konteks yang dimohonkan para
Pemohon adalah adanya kewenangan pada lembaga lain di luar pengadilan untuk
memeriksa dan memutus suatu konflik, in casu sengketa pelanggaran HAM.
Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah penambahan fungsi dan
kewenangan lembaga demikian, dari semula tidak ada menjadi ada, merupakan
kewenangan pembentuk undang-undang yang harus dilakukan melalui proses
legislasi, sebagaimana halnya ketika Komnas HAM diberi kewenangan
penyelidikan yang ditentukan dalam norma Pasal 18 dan Pasal 19 UU 26/2000
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih, dalam kaitan dengan yang
dimohonkan para Pemohon, yakni ditambahkannya fungsi dan kewenangan
Komnas HAM untuk melakukan ajudikasi, hal demikian juga memerlukan
pengaturan yang lebih detail/terperinci mengenai tindakan/perbuatan apa saja yang
dapat diperiksa dan/atau diputus oleh lembaga kuasi peradilan tertentu, in casu
Komnas HAM, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, tidak
dapat dilakukan hanya dengan sekedar menambahkan kata “ajudikasi” ke dalam
norma Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999.
[3.11.4]
Bahwa
Mahkamah
dalam
kedudukannya
sebagai
pengadilan
konstitusionalitas tidak dapat mengurangi atau menambah kewenangan suatu
lembaga (negara) kecuali apabila adanya kewenangan atau tidak adanya
kewenangan lembaga yang bersangkutan benar-benar bertentangan secara nyata
dengan rumusan kewenangan lembaga negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun
1945. Mahkamah juga tidak dapat kemudian merumuskan pengaturan secara
detail/terperinci ke dalam UU 39/1999 sebagai konsekuensi ditambahkannya
kewenangan ajudikasi yang dimohonkan tersebut. Hal demikian tidak lain karena
Mahkamah adalah pengadilan konstitusionalitas yang pada dasarnya bertugas
menilai kesesuaian norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Apabila dikaitkan dengan konteks menilai dan/atau mengadili
kewenangan suatu lembaga (negara), dikarenakan menurut para Pemohon
kewenangan Komnas HAM berimpitan dengan kewenangan Kementerian HAM,
Mahkamah baru akan mempunyai kewenangan demikian apabila diajukan
permohonan/perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), di mana
para pihak bersengketa adalah lembaga-lembaga negara yang masing-masing
60
menganggap memiliki kewenangan yang sama. Namun demikian, perkara SKLN
pun pada dasarnya hanya dapat diajukan oleh lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula, perkara
SKLN tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi/menghilangkan kewenangan
yang sudah ada, maupun menambahkan kewenangan dari sebelumnya tidak ada,
melainkan untuk memutuskan dan/atau menegaskan lembaga mana yang
secara konstitusional berhak untuk memiliki/mengampu kewenangan yang
dipersengketakan tersebut.
Terlepas dari persoalan tersebut di atas, oleh karena penambahan fungsi
atau kewenangan yang dimohonkan para Pemohon tersebut berimplikasi pada
berbagai norma dalam UU 39/1999 yang terkait dengan kelembagaan Komnas HAM
secara utuh, dan hal demikian memerlukan pengaturan tambahan yang lebih rinci,
serta ihwal penambahan kewenangan lembaga merupakan ranah kewenangan
pembentuk undang-undang maka para Pemohon dapat menempuh sekaligus
mewujudkan partisipasi publik melalui jalur legislative review dengan mendorong
atau memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang terkait dengan
substansi perubahan UU 39/1999 yang diinginkan para Pemohon. Ihwal ini
mengingat UU 39/1999 pernah masuk dalam daftar program legislasi nasional
(Prolegnas) berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan
Undang-Undang Tahun 2020-2024.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon yang
mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 adalah dalil
yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, norma Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 telah ternyata tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum; prinsip pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum; serta prinsip perlindungan HAM oleh negara, yang diatur dalam
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon I dan Pemohon IV sepanjang norma
Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum.
61
Sedangkan, berkenaan dengan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas norma a quo. Adapun
berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka (7) UU 39/1999 adalah tidak
jelas atau kabur (obscuur).
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU
39/2008;
[4.3] Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan pengujian sepanjang norma Pasal 1 angka 7 dan
Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999;
[4.4] Pemohon I dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian sepanjang norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76
ayat (1) UU 39/1999;
[4.5] Permohonan Pemohon I dan Pemohon IV sepanjang berkenaan dengan
norma Pasal 1 angka 7 UU 39/1999 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.6] Pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon IV sepanjang berkenaan
dengan norma Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 adalah tidak beralasan
menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
62
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1.
Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sepanjang
berkenaan dengan pengujian norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994); permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV
sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 7 dan Pemohon
II dan Pemohon III sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), tidak dapat diterima;
2.
Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon IV untuk selain dan
selebihnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.45 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P.
63
Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Mardian Wibowo
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Pertimbangan Hukum Paragraf [3.5], halaman 39, Mahkamah menmpertimbangkan: “..., meskipun Mahkamah menegaskan bahwa UU 39/2008 mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan sehingga mengikat bagi penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan tidak mengikat bagi warga negara pada umumnya. Namun, Mahkamah juga menegaskan bukan berarti UU 39/2008 tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya jika terdapat warga negara yang tersangkut kepentingan hukumnya baik 10 secara langsung maupun tidak langsung terhadap Undang- Undang a quo.” Lebih lanjut dalam Putusan No. 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dalam pengujian UU 39/2008, dimana Mahkamah Mempertimbangkan: “Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I berangggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019” Perlu kami jelaskan Pemohon I dalam Putusan 128/PUU- XXIII/2025 tersebut di atas, adalah Pemohon I dalam perkara a quo 2) Pemohon I juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pembela Hak Konstitusional (Constitutional Rights Defender Foundation) dibuktikan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum Nomor AHU-0009467.AH.01.04.Tahun 2026 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Pembela Hak Konstitusional (Bukti P.7). 3) Pemohon I dalam kapasistasnya sebagai ketua Yayasan Pembela Hak Konstitusional kerugian yang dialami oleh Pemohon I terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM bersifat potensial mengingat Yayasan Pembela Hak Konstitusional baru dibentuk dan baru akan menjalankan agenda- agenda pembelaan terhadap hak konstitusional warga masyarakat dengan menggunakan Komnas HAM sebagai salah satu upaya pembelaan terhadap adanya hak asasi manusia yang 11 dilanggar. 4) Berikutnya terhadap hubungan sebab akibat Pemohon I dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai Advokat baik dalam tugas Pembelaan Klien ataupun karena kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara, ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara sepanjang tidak dibatasi hanya pada urusan administratif dalam rangka pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, sehingga dalam Penalaran yang wajar memiliki ketersangkutan kepentingan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Pemohon I. 5) Kemudian terhadap berlakunya ketentuan norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM. Kerugian Konstitusional yang dialami Pemohon I adalah bersifat spesifik karena berkaitan langsung dengan profesi dan aktivitas keseharian Pemohon I sebagai Advokat dan Ketua Yayasan Pembela Hak Konstitusional. Dimana setiap kali Pemohon I mendampingi korban pelanggaran HAM dan mengadukan perkaranya kepada Komnas HAM, Pemohon I secara nyata dan langsung berhadapan dengan keterbatasan kewenangan Komnas HAM yang hanya dapat menempuh mekanisme pemantauan, mediasi dan rekomendasi yang tidak mengikat, sehingga proses pendampingan hukum yang dilakukan Pemohon I tidak bermuara pada kepastian hukum yang dijamin konstitusi. 6) Beberapa pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM yang Pemohon I lakukan antara lain: - Pemohon I pernah menangani perkara terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia para pensiunan jaksa yang tidak dipenuhi oleh insttusi kejaksaan pasca Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 37/PUU-XXI/2023. Dengan mengajukan Pengaduan ke Komnas HAM, yang berakhir pada ketidakhadiran Pimpinan Institusi Kejaksaan RI pada undangan Mediasis serta hingga diterbitkannya 12 Rekomendasi oleh Komnas HAM, hak-hak yang seharusnya dipenuhi, hingga saat ini juga belum terpenuhi. Sehingga Pemohon I tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam mekanisme yang disediakan oleh negara in casu Komnas HAM dalam melakukan pembelaan terhadap hak-hak klien Pemohon I karena tidak adanya fungsi ajudikasi yang putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat (Rekomendasi Komnas HAM – Bukti P.8) - Pemohon I saat ini sedang menangani perkara terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia para pensiunan kementerian luar negeri yang tidak dipenuhi oleh institusi Kementerian Luar Negeri pasca Putusan MK No. 184/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 177/PUU-XXIV/2026, dan kemudian mengajukan surat ke Kementerian HAM untuk mendapatkan Perlindungan dan Penegakan HAM, namun hingga saat ini Kementerian HAM tidak memberikan respon apapun. Hal ini tentunya membuat Pemohon I tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam mekanisme yang disediakan oleh negara in casu pada kementerian HAM. (Masukan Bukti Surat Pengaduan dan tanda terima ke kementerian HAM). 7) Artinya Hak Konstitusional Pemohon I yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM karena menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil yang berdampak langsung serta menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon I baik dalam melakukan pembelaan terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban Pelanggaran HAM ataupun dalam hal penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Perlu dipahami oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Advokat sebagai penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak dari kliennya terpenuhi atas upaya-upaya yang telah ditempuh. 13 8) Selanjutnya, berlakunya Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian atas jaminan hak konstitusional yang dialami Pemohon I, karena dengan berlakunya norma pasal-pasal a quo, yakni tanpa batasan tegas kewenangan pada Kementerian HAM serta tanpa adanya fungsi ajudikasi di Komnas HAM yang sifat putusannya mengikat, Pemohon I megalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan advokasi hukum bagi korban Pelanggaran HAM. Sebaliknya dengan norma Pasal-Pasal a quo dimaknai sebagaimana dimohonkan, maka kerugian konstitusional Pemohon I tidak akan terjadi setiap kali Pemohon I menjalankan pembelaannya kepada para korban Pelanggaran HAM. 9) Maka telah terbukti bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon I sebagaimana telah diuraikan pada angka 4.2 tersebut di atas dengan ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM Pemohon II 1) Bahwa Pasal 1 angka 7 UU HAM menegaskan kedudukan Komnas HAM sebagai "lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya", dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM menegaskan fungsinya meliputi "pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia", termasuk memantau pelaksanaan HAM oleh penyelenggara negara in casu pemerintah. 2) Bahwa di sisi lain, Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara menempatkan "hak asasi manusia" sebagai urusan pemerintahan, dan menurut Pasal 3 UU Kementerian Negara setiap kementerian "berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden". Frasa "hak asasi manusia" tersebut tidak diberi batas. Tanpa batas itu, Perpre
