PUU
Tahun 2026
321/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Andik Mannulusi, dan Alfian Mansyur
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 321/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
:
I Wayan Satria Pratama Bayu Negara
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Banjar Serongga, Desa Songan B, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Andik Mannulusi
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Kalianak Barat 53, RT/RW 004:001 Kelurahan
Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota
Surabaya, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Alfian Mansyur
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Dusun Labuang, Desa Pasabu, Kecamatan
Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi
Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 27 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 27 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 321/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 321/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 28 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 12 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal
15 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan:
“Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Mengemban amanat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, berdasarkan
Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, salah satu wewenang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) ialah untuk mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
3
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya
menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perpu”.
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 29
ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29
Ayat (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:
a. “6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu
mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
atau
b. “9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak
mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak
mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
Ayat (2)
“Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-
masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.”
7. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil
undang-undang, in casu norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD
NRI Tahun 1945 maka menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili permohonan a quo.
4
II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “para Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik dan privat; atau;
d. lembaga negara”.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan
putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau
kewenangan
konstitusional
sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon
yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.
3. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur bahwa Pemohon
5
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara.
4. Bahwa selain kelima syarat di atas, MK dalam yurisprudensi putusannya
juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon,
ditegaskan oleh MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama
pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap
suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah
daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki
legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil
maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;
5. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas
telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “Warga masyarakat
pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai
dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Hal ini sesuai dengan adagium ‘no taxation without participation’ dan
sebaliknya “no participation without tax”. MK mengungkapkan, “Setiap
warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk
mempersoalkan setiap undang-undang”. Sebagai penegasan, dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUUXVI/2018, kedudukan hukum sebagai
pembayar pajak (tax payer) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan
causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-
undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai
pembayar pajak (tax payer).
6
6. Bahwa dalam permohonan a quo, terdapat 3 (tiga) pemohon perorangan
Warga Negara Indonesia, yaitu I Wayan Satria Pratama Bayu
Negara(Pemohon I), Andik Mannulisi (Pemohon II), Alfian Mansyur
(Pemohon III). Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang
memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; yang
menyebutkan bahwa :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Selain itu, para Pemohon merupakan warga negara yang dalam
aktivitasnya secara nyata menggunakan hak untuk menyampaikan
pendapat, menulis, melakukan kritik, serta menyampaikan informasi
kepada masyarakat.
Aktivitas tersebut pada waktu tertentu dapat
bersinggungan dengan ketentuan Tindak Pidana aduan, sehingga Para
Pemohon memiliki kepentingan hukum yang nyata terhadap kejelasan dan
kepastian mengenai batas waktu pengaduan sebagaimana diatur dalam
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketidakjelasan
mengenai kapan seseorang dianggap “mengetahui adanya Tindak Pidana”
menimbulkan ketidakpastian mengenai sampai kapan Para Pemohon dapat
berada dalam posisi berpotensi diadukan, yang secara langsung berkaitan
dengan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. yang
secara rinci dijelaskan sebagai berikut :
-
Bahwa Pemohon I merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia
berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 5106042906030004 atas nama I Wayan Satria
Pratama Bayu Negara (Bukti P-1). Dalam kesehariannya, Pemohon
I secara konsisten menjalankan aktivitas sebagai aktivis mahasiswa
yang aktif melakukan aksi-aksi demonstrasi guna menyuarakan
aspirasi masyarakat (Bukti P-6). Dalam dinamika penyampaian orasi
politik atau kritik sosial, Pemohon I dapat merespons isu publik
secara spontan dengan menyebut langsung nama pejabat publik
tertentu yang menjadi subjek kritik. Mengingat aksi demonstrasi
7
Pemohon I bersifat terbuka dan dapat direkam serta disebarluaskan
melalui media digital, aktivitas tersebut berpotensi bersinggungan
dengan ketentuan Tindak Pidana aduan, termasuk yang berkaitan
dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam keadaan
demikian, berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang
menentukan
dimulainya
tenggang
waktu
pengaduan
berdasarkan
frasa
“mengetahui
adanya
Tindak
Pidana”
menempatkan Pemohon I pada keadaan yang tidak dapat
memastikan secara objektif kapan tenggang waktu pengaduan mulai
berjalan dan kapan potensi pengaduan terhadap dirinya berakhir.
Ketidakpastian tersebut secara langsung timbul akibat berlakunya
norma a quo, karena sekalipun suatu orasi telah disampaikan dan
direkam pada waktu tertentu, tidak terdapat ukuran yang objektif
dalam norma a quo untuk menentukan kapan pihak yang merasa
dirugikan secara hukum dianggap telah “mengetahui” adanya Tindak
Pidana. Dengan demikian, Pemohon I berada dalam posisi hukum
yang terus-menerus tidak pasti terhadap kemungkinan penggunaan
mekanisme
pengaduan
pidana
atas
aktivitas
penyampaian
pendapatnya,
sehingga
berpotensi
mengalami
kerugian
konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945;
-
Bahwa Pemohon II merupakan Perorangan Warga Negara
Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3578040804960011 atas nama Andik
Mannulisi (Bukti P-2). Dalam kesehariannya, Pemohon II aktif
sebagai penulis dan pengamat isu-isu sosial, politik, serta tata
kelola kelembagaan negara di media. Pemohon II secara intensif
mempublikasikan karya tulis kritis, di antaranya tulisan yang
mengkritisi dan menganalisis tata kelola pemerintahan Prabowo
Subianto
(P-7
atau
bisa
diakses
dalam
link
berikut:..https://www.kompasiana.com/andik57907/6a24a84d34777c
014f6ac422/reformasi-birokrasi-dalam-pemerintahan-era-prabowo-
8
subianto-mewujudkan-tata-kelola-pemerintahan-yang-efektif-
transparan-dan-akuntabel). Aktivitas tersebut merupakan bentuk
penggunaan kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat
melalui tulisan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Namun
demikian, karya tulis yang telah dipublikasikan dapat tetap tersedia
dan diakses dalam ekosistem digital dalam jangka waktu yang
panjang. Dalam kondisi tersebut, berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan
ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan persoalan
konstitusional bagi Pemohon II karena dimulainya tenggang waktu
pengaduan tidak ditentukan berdasarkan peristiwa yang dapat
diverifikasi secara objektif, melainkan berdasarkan kapan pihak
yang merasa dirugikan dianggap “mengetahui adanya Tindak
Pidana”. Akibatnya, Pemohon II tidak memperoleh kepastian
mengenai kapan potensi pengaduan terhadap tulisan yang telah
dipublikasikannya berakhir. Ketidakpastian tersebut merupakan
kerugian konstitusional yang bersifat potensial dan aktual secara
hukum, karena secara langsung bersumber dari berlakunya norma a
quo yang membuat posisi hukum Pemohon II terhadap kemungkinan
pengaduan pidana tidak dapat diprediksi secara objektif, sehingga
mengurangi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
-
Bahwa Pemohon III merupakan Perorangan Warga Negara
Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 7602130412010001 atas nama Alfian
Mansyur (Bukti P-3). Dalam kesehariannya, Pemohon III secara
intensif menulis dan merespons isu-isu sosial, khususnya mengenai
kelemahan pengawasan kelembagaan dan pelayanan publik.
Salah satu karya tulis Pemohon III adalah tulisan yang menyoroti
peristiwa dugaan perjudian yang terjadi di atas kapal penumpang
milik
PT
Pelayaran
Nasional
Indonesia
(PELNI)
sebagaimana
(Bukti
P-8,
atau
bisa
di
akses
melalui
link
berikut:
https://www.celebespost.
eu.org/2026/08/kapal-pelni-tidak-menjadi-wilayah-bebas.html.).
Tulisan tersebut merupakan bentuk aktivitas Pemohon III dalam
9
menyampaikan informasi dan kritik kepada publik mengenai
persoalan yang memiliki kepentingan sosial. Dalam konteks
demikian, apabila suatu tulisan kemudian dianggap menyerang
kehormatan atau nama baik pihak tertentu yang secara hukum
memiliki hak untuk mengajukan pengaduan, Pemohon III dapat
berada dalam posisi sebagai pihak yang berpotensi diadukan.
Persoalan konstitusional timbul karena Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
UU Nomor
1 Tahun 2023 tidak memberikan ukuran objektif
mengenai
kapan
pihak
yang
merasa
dirugikan
dianggap
“mengetahui adanya Tindak Pidana”. Dengan demikian, Pemohon III
tidak dapat secara objektif mengetahui sejak kapan tenggang waktu
pengaduan mulai berjalan dan kapan hak untuk mengajukan
pengaduan tersebut berakhir. Keadaan tersebut memiliki hubungan
sebab akibat secara langsung dengan berlakunya norma a quo,
sebab ketidakpastian mengenai titik awal penghitungan tenggang
waktu pengaduan bersumber dari penggunaan ukuran “mengetahui”
yang tidak disertai parameter objektif. Oleh karena itu, Pemohon III
mengalami kerugian konstitusional yang setidak-tidaknya bersifat
potensial, berupa ketidakpastian mengenai batas waktu ancaman
pengaduan pidana terhadap aktivitas penulisan dan penyampaian
kritik yang dilakukannya, yang merugikan hak atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
7. Bahwa untuk memperjelas hubungan antara aktivitas para Pemohon
dengan potensi Tindak Pidana aduan serta kerugian konstitusional yang
timbul akibat berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
No
Pemohon
Aktivitas
yang
Berpotensi
Menjadi
Delik
Aduan
Persoalan
Frasa
“Mengetahui”
Potensi
Kerugi
an Konstitusional
10
1
Pemohon I
Demonstrasi dan
orasi
yang
menyebut
atau
mengkritik pejabat
tertentuberpotensi
menjadi
delik
aduan
apabila
memenuhi unsur
Tindak Pidana.
Tidak jelas kapan pihak
yang merasa dirugikan
dianggap “mengetahui”
adanya Tindak Pidana.
Pemohon I tidak
dapat memastikan
kap
an
tenggang
wakt
u
pengaduan
dimu
lai dan berakhir,
sehingga
menimbulkan
ketidakpastian
hukum.
2
Pemohon II
Tulisan dan kritik
yang
dipublikasikan
melalui
media
berpotensi
menjadi
delik
aduan
apabila
memenuhi unsur
Tindak Pidana.
Tulisan
dapat
diketahui
pihak
yang
merasa dirugikan pada
waktu
yang berbeda,
sementara
tidak
terdapat ukuran objektif
mengenai
kapan
“mengetahui” terjadi.
Pemohon II tidak
dapat memastikan
sampai
kapan
tulisan
yang
tela
h
dipublikasikan
dapat
menjadi
das
ar
pengaduan
pidana.
3
Pemohon III Tulisan mengenai
dugaan perjudian
di kapal
PELNI
berpotensi
menjadi
delik
aduan
apabila
memenuhi unsur
Tindak
Pidana
terhadap pihak
tertentu.
Tidak terdapat
parameter objektif untuk
menentukan
kapan
pihak
yang
merasa
dirugikan
dianggap “mengetahui”
tulisan tersebut.
Pemohon
III
tida
k
dapat
memastikan Kapan
potensi pengaduan
atas
tulisannya
berakhir, sehingga
menimbulkan
ketidakpastian
hukum
Bahwa berdasarkan tabel tersebut, kerugian potensial para Pemohon
memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023, karena frasa
“mengetahui adanya Tindak Pidana” tidak memberikan parameter objektif
mengenai dimulainya tenggang waktu pengaduan, sehingga para Pemohon
tidak memperoleh kepastian mengenai kapan potensi pengaduan terhadap
dirinya berakhir.
8. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
secara potensial dengan batas penalaran yang wajar dipastikan akan
merugikan Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Kerugian ini berakar dari konstruksi norma a quo,
khususnya pada frasa “Mengetahui adanya Tindak Pidana” yang
dirumuskan secara sangat subjektif dan tidak memiliki parameter serta tolak
11
ukur pembuktian objektif. Ketiadaan indikator untuk mengukur kapan
seseorang
dianggap
telah
“Mengetahui”
suatu
peristiwa
pidana
mengakibatkan penentuan awal hitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan
atau 9 (sembilan) bulan sepenuhnya bergantung pada klaim batiniah
secara sepihak dari calon pelapor.
Bahwa secara penalaran hukum yang wajar, norma yang multitafsir dan
subjektif ini secara potensial sangat kuat akan menimbulkan kerugian hak
konstitusional bagi para Pemohon yang dalam kesehariannya aktif
bertindak sebagai aktivis sosial, melakukan advokasi publik,
serta sering mempublikasikan tulisan-tulisan dan pandangan kritis
mengenai berbagai isu sosial-politik di ruang publik maupun media digital.
Dalam menjalankan kiprah demokrasinya, karya tulis, riset, serta aksi
advokasi yang dilakukan para Pemohon kerap bersinggungan dengan
kepentingan pihak-pihak tertentu yang berpotensi menyikapi kritik tersebut
melalui delik aduan.
Bahwa ketiadaan batas terluar yang pasti sejak peristiwa pidana terjadi,
norma a quo berpotensi menempatkan Para Pemohon dalam ancaman
pidana tanpa batas waktu. Menurut penalaran yang wajar, Para Pemohon
sewaktu-waktu potensial dituntut atas suatu delik aduan bahkan bertahun-
tahun setelah peristiwa berlalu, bahkan berdasarkan klaim batiniah pelapor
yang menyatakan “Baru mengetahui” kejadian tersebut. Selain itu, norma
yang kabur ini secara potensial memberikan diskresi tanpa batas bagi
aparat penegak hukum untuk menafsirkan titik awal pengetahuan secara
sewenang-wenang. Kondisi ini berpotensi memicu tindakan abuse of
power, di mana penyidik dapat dengan mudah menerima aduan yang
secara
faktual
sudah
kedaluwarsa.
Keadaan
ini
juga
potensial
membebankan pembuktian yang tidak adil, bagi Para Pemohon untuk
membuktikan hal negatif, yaitu membuktikan bahwa pelapor sebenarnya
sudah tahu sejak lama. Dengan demikian, meskipun kerugian tersebut
belum terjadi secara nyata saat ini, timbulnya ketidakpastian hukum dan
potensi kesewenang-wenangan penegakan hukum di masa depan adalah
hal yang sangat potensial dan niscaya terjadi menurut penalaran yang
wajar, sehingga secara nyata telah mengancam dan merugikan hak
konstitusional Para Pemohon atas jaminan kepastian hukum yang adil
12
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
9. Bahwa menurut para Pemohon terdapat kemungkinan yang nyata bahwa
dengan dikabulkannya permohonan pengujian Undang-Undang a quo,
potensial kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi, karena
norma yang diuji menjadi jelas, konsisten, dan memberikan jkepastian
hukum yang adil mengenai batas waktu pemngaduan tindak pidana, dan
gugurnya hak untuk mengadu terhadap tindak pidana; Mengingat putusan
Mahkama Konstitusi bersifat final dan mengikat secara umum (erga
ormes), maka manfaat pengujian ini tidak hany dirasakan oleh Para
Pemohon secara individual, melainkan juga oleh seluru masyarakat
Indonesia yang menjadi subjek dari Undang-Undang yang diuji. Dengan
demikian, pengujian norma a quo beralsan hukum untuk diterima karena
berfungsi menegaskan kembali batas waktu hak mengadu terhadak tindak
pidana. Oleh karena itu, para Pemohon telah memenuhi kualitas dan
kapasistas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jelas pula para Pemohon memiliki
hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk
mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Hukum Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa para
Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.
III.
POKOK PERMOHONAN
Bahwa persoalan konstitusional dalam permohonan a quo tidak terletak pada
keberadaan hak mengadu maupun keberadaan Tindak Pidana aduan, melainkan
pada konstruksi pembatasan waktu pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 29
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menentukan
dimulainya tenggang waktu berdasarkan frasa “mengetahui adanya Tindak Pidana”.
Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum karena tidak
memberikan ukuran yang objektif mengenai kapan pengetahuan tersebut terjadi,
sekaligus menetapkan batas waktu 6 (enam) bulan atau 9 (sembilan) bulan yang
tidak dikaitkan dengan karakteristik dan berat-ringannya Tindak Pidana. Oleh
karena itu, persoalan a quo perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan
13
antara perlindungan hak pihak yang berhak mengadu dan kepastian hukum bagi
pihak yang berpotensi diadukan, dengan menjadikan ketentuan mengenai
daluwarsa penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai batas
temporal yang objektif, terukur, dan proporsional.
Adapun dalil-dalil yang para Pemohon gunakan untuk menguatkan penilaian
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
menyatakan :
Ayat (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu
a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu
mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat
tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu
mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat
tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (2)
Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing
pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai
berikut:
”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
3. Bahwa persoalan konstitusional dalam permohonan a quo terletak pada
penentuan batas waktu pengaduan dalam tindak pidana aduan yang tidak
memiliki hubungan yang proporsional dengan tujuan pembatasan hak mengadu
serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi pihak yang berpotensi
menjadi pihak yang diadukan
-
Bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa
pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan bagi orang
yang berhak mengadu yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan 9 (sembilan) bulan bagi orang yang bertempat tinggal
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dihitung sejak
orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana. Apabila
14
terdapat lebih dari satu orang yang berhak mengadu, tenggang waktu
tersebut dihitung sejak masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak
Pidana.
-
Bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan tindak pidana
aduan sebagai suatu mekanisme hukum. Tindak pidana aduan pada
hakikatnya merupakan bentuk pembatasan terhadap penggunaan hukum
pidana yang hanya dapat dijalankan atas dasar kehendak pihak yang oleh
undang-undang diberikan hak untuk mengadu. Hal tersebut juga telah
ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 yang menentukan bahwa dalam hal tertentu pelaku Tindak
Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan dan Tindak Pidana aduan
harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
-
Bahwa persoalan konstitusional bukan terletak pada ada atau tidak adanya
hak untuk mengadu, melainkan pada model pembatasan waktu penggunaan
hak tersebut, khususnya karena Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
menggantungkan dimulainya tenggang waktu pada keadaan subjektif berupa
“mengetahui adanya Tindak Pidana”, sekaligus memberikan jangka waktu
yang sangat singkat dan seragam, yaitu 6 (enam) bulan atau 9 (sembilan)
bulan, tanpa mempertimbangkan karakteristik, tingkat keseriusan, dan
ancaman pidana dari tindak pidana yang menjadi objek pengaduan.
4. Bahwa pembatasan hak mengadu harus mempunyai dasar filosofis yang jelas,
rasional, proporsional, dan seimbang antara perlindungan korban dengan
kepastian hukum bagi pihak yang berpotensi diadukan
-
Bahwa setiap pembatasan terhadap suatu hak atau mekanisme hukum harus
mempunyai tujuan yang sah dan rasional. Dalam konteks tindak pidana
aduan, pembatasan waktu pengaduan pada dasarnya dapat dibenarkan
untuk mencegah suatu perkara pidana dibiarkan tanpa batas, menjaga
kepastian hukum, mencegah penggunaan hukum pidana secara tidak
terbatas, serta mempertimbangkan semakin sulitnya pembuktian suatu
peristiwa pidana setelah waktu yang panjang.
-
Bahwa tujuan tersebut pada dasarnya telah diakomodasi oleh pembentuk
undang-undang melalui rezim gugurnya kewenangan penuntutan karena
daluwarsa. Pasal 132 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
menentukan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena
15
daluwarsa. Selanjutnya, Pasal 136 menentukan jangka waktu daluwarsa
berdasarkan berat-ringannya tindak pidana, yaitu 3 (tiga), 6 (enam), 12 (dua
belas), 18 (delapan belas), dan 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan ancaman
pidananya.
-
Bahwa bahkan Penjelasan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum terhadap status tindak pidana, karena setelah
lewat jangka waktu tertentu pada umumnya semakin sulit menentukan alat-
alat bukti. Penentuan tenggang waktu tersebut juga disesuaikan dengan
berat-ringannya tindak pidana, sehingga tindak pidana yang lebih berat
mempunyai tenggang waktu daluwarsa yang lebih panjang.
-
Bahwa dengan demikian terdapat persoalan konstitusional ketika terhadap
tindak pidana aduan pembentuk undang-undang menetapkan tenggang
waktu yang hanya 6 (enam) bulan atau 9 (sembilan) bulan sejak “mengetahui
adanya Tindak Pidana”, sementara terhadap kewenangan penuntutan
secara umum pembentuk undang-undang justru menggunakan ukuran yang
lebih objektif dan proporsional berdasarkan berat-ringannya tindak pidana.
-
Bahwa konstruksi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan. Di satu sisi,
pihak yang berhak mengadu dapat kehilangan akses terhadap mekanisme
hukum hanya karena melewati jangka waktu 6 (enam) atau 9 (sembilan)
bulan sejak waktu yang secara subjektif diklaim sebagai saat “mengetahui”;
sedangkan di sisi lain, sistem hukum pidana masih mengakui bahwa
kewenangan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dapat tetap
berlangsung selama belum melewati batas daluwarsa sebagaimana
ditentukan oleh undang-undang.
5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa
sehingga menghapus atau mempersempit secara tidak proporsional hak
masyarakat yang oleh undang-undang diberikan hak untuk mengadu
-
Bahwa para Pemohon memahami dan menghormati kepentingan hukum dari
pihak yang menjadi korban atau pihak yang secara sah diberikan hak
mengadu. Oleh karena itu, permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk
menutup ruang pengaduan masyarakat, menghilangkan hak korban, atau
memberikan kekebalan hukum kepada pelaku tindak pidana aduan.
-
Bahwa justru sebaliknya, para Pemohon memohon agar terdapat
16
keseimbangan antara dua kepentingan konstitusional, yaitu:
a. kepentingan korban atau pihak yang berhak mengadu untuk memperoleh
akses terhadap mekanisme penegakan hukum; dan
b. kepentingan setiap orang untuk memperoleh kepastian bahwa dirinya
tidak terus-menerus berada dalam ancaman pengaduan pidana tanpa
batas yang dapat diprediksi.
-
Bahwa apabila tenggang waktu 6 (enam) bulan atau 9 (sembilan) bulan
dipertahankan sebagai satu-satunya batas penggunaan hak mengadu, maka
terdapat kemungkinan pihak yang berhak mengadu kehilangan kesempatan
memperoleh perlindungan hukum meskipun kewenangan penuntutan atas
tindak pidana tersebut menurut rezim kedaluwarsa belum gugur.
-
Bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan a quo tidak semata-
mata mengenai kepentingan pihak yang berpotensi menjadi terlapor, tetapi
juga mengenai desain pembatasan hak masyarakat dalam menggunakan
mekanisme hukum pidana. Oleh karena itu, penyelesaian konstitusional yang
dimohonkan Para Pemohon harus tetap mempertahankan keberadaan tindak
pidana aduan dan hak untuk mengadu, tetapi menghilangkan pembatasan 6
(enam) dan 9 (sembilan) bulan yang bertumpu pada keadaan subjektif
“mengetahui”.
6. Bahwa frasa “mengetahui adanya Tindak Pidana” tidak mempunyai parameter
objektif yang memadai sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
-
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan
kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
-
Bahwa kepastian hukum tidak cukup hanya dengan mencantumkan suatu
jangka waktu secara numerik dalam undang-undang. Kepastian hukum juga
mensyaratkan bahwa titik awal penghitungan suatu jangka waktu harus dapat
ditentukan secara jelas, objektif, terukur, dan dapat diverifikasi.
-
Bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 justru
menjadikan frasa “mengetahui adanya Tindak Pidana” sebagai titik awal
penghitungan tenggang waktu pengaduan. Persoalannya, pengetahuan
seseorang merupakan keadaan subjektif yang berada dalam ruang batin
orang tersebut, sedangkan norma a quo tidak memberikan parameter yang
17
cukup mengenai kapan seseorang secara hukum dianggap telah mengetahui
adanya Tindak Pidana.
-
Bahwa menurut Lon L. Fuller dalam gagasan internal morality of law, hukum
harus memiliki kejelasan (clarity) agar dapat berfungsi sebagai pedoman bagi
perilaku manusia. Suatu aturan tidak cukup hanya ditetapkan secara formal,
tetapi harus dapat dipahami oleh subjek hukum sehingga subjek hukum
tersebut mampu mengetahui dan menyesuaikan perilakunya berdasarkan
aturan yang berlaku.
-
Bahwa sejalan dengan pemikiran tersebut, Gustav Radbruch menempatkan
kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental dalam hukum, yang
menghendaki adanya hukum positif yang dapat memberikan pedoman dan
kepastian mengenai apa yang berlaku serta bagaimana hukum tersebut
diterapkan. Dengan demikian, hukum tidak seharusnya meninggalkan subjek
hukum dalam keadaan tidak pasti mengenai konsekuensi hukum yang dapat
dikenakan kepadanya.
-
Bahwa dengan konstruksi Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun
2023, terdapat kemungkinan perbedaan antara: (1) kapan suatu Tindak
Pidana secara faktual terjadi; (2) kapan Tindak Pidana tersebut dapat
diketahui oleh masyarakat; (3) kapan korban atau orang yang berhak
mengadu memperoleh informasi mengenai peristiwa tersebut; (4) kapan
orang tersebut dianggap secara hukum telah “mengetahui adanya Tindak
Pidana”; dan (5) kapan aparat penegak hukum menerima serta menilai
pengaduan tersebut.
-
Bahwa perbedaan tersebut menunjukkan bahwa frasa “mengetahui adanya
Tindak Pidana” tidak memiliki titik acuan yang secara objektif dapat
diverifikasi oleh pihak yang berpotensi menjadi teradu. Padahal, titik awal
tersebut menentukan dimulainya tenggang waktu 6 (enam) bulan atau 9
(sembilan) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat
(2) UU Nomor 1 Tahun 2023.
-
Bahwa tidak adanya parameter objektif tersebut juga menimbulkan persoalan
pembuktian. Pihak yang berpotensi menjadi teradu pada akhirnya dapat
dihadapkan pada keadaan untuk mempersoalkan atau membantah klaim
pihak pengadu mengenai kapan pengadu tersebut sebenarnya mengetahui
adanya Tindak Pidana. Dengan demikian, persoalan tidak hanya
18
menyangkut kapan tenggang waktu dimulai, tetapi juga bagaimana dan
berdasarkan alat bukti apa keadaan “mengetahui” tersebut dapat ditentukan.
-
Bahwa dalam perspektif prinsip lex certa, norma hukum pidana harus
dirumuskan dengan tingkat kejelasan yang memadai agar subjek hukum
dapat mengetahui batas penerapan dan konsekuensi hukum yang mungkin
dihadapinya. Oleh karena frasa “mengetahui adanya Tindak Pidana” tidak
disertai ukuran objektif mengenai kapan pengetahuan tersebut dianggap
terjadi, maka norma a quo membuka ruang bagi ketidakpastian dalam
menentukan awal dan berakhirnya hak untuk mengajukan pengaduan.
-
Bahwa dengan demikian, meskipun Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor
1 Tahun 2023 secara formal telah menentukan jangka waktu 6 (enam) bulan
dan 9 (sembilan) bulan, ketentuan tersebut belum memberikan kepastian
hukum yang adil apabila titik awal penghitungannya sendiri tidak dapat
ditentukan
secara
objektif.
Ketidakjelasan
tersebut
pada
akhirnya
menempatkan pihak yang berpotensi menjadi teradu dalam keadaan tidak
dapat memperkirakan secara wajar kapan ancaman pengaduan pidana
terhadap dirinya berakhir.
-
Bahwa oleh karena itu, frasa “mengetahui adanya Tindak Pidana” dalam
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 telah menimbulkan
ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional para Pemohon
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
7. Bahwa secara doktrinal, kepastian hukum menuntut agar norma memberikan
ukuran yang dapat diprediksi dan tidak menggantungkan konsekuensi hukum
pada keadaan batin yang tidak mempunyai ukuran objektif
-
Bahwa Lon L. Fuller melalui gagasan internal morality of law menempatkan
kejelasan (clarity), konsistensi (consistency), kestabilan (constancy), serta
kesesuaian
antara
aturan
yang
ditetapkan
dengan
penerapannya
(congruence) sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar
hukum dapat berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia. Menurut
Fuller, hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk aturan, tetapi harus
memungkinkan subjek hukum memahami dan menyesuaikan perilakunya
berdasarkan aturan tersebut.
-
Bahwa dalam konteks hukum pidana, tuntutan tersebut mempunyai arti yang
lebih kuat karena hukum pidana membawa konsekuensi yang serius
19
terhadap kebebasan, kehormatan, nama baik, dan martabat seseorang. Oleh
karena itu, setiap norma pidana yang menentukan kapan seseorang masih
dapat dikenai proses pidana harus memberikan batas yang jelas, terukur, dan
dapat diprediksi oleh subjek hukum.
-
Bahwa prinsip lex certa menghendaki agar norma pidana dirumuskan secara
jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai batas penerapannya.
Prinsip tersebut berkaitan erat dengan gagasan bahwa seseorang harus
dapat mengetahui secara wajar konsekuensi hukum yang mungkin timbul
dari suatu perbuatan (fair warning), sehingga kewenangan negara untuk
menggunakan hukum pidana tidak berlangsung berdasarkan ukuran yang
berubah-ubah atau sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif.
-
Bahwa prinsip tersebut menjadi relevan dalam menguji Pasal 29 ayat (1) dan
ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023, karena norma a quo menentukan
dimulainya tenggang waktu pengaduan berdasarkan keadaan subjektif
berupa “mengetahui adanya Tindak Pidana”, tetapi tidak memberikan
parameter objektif mengenai kapan seseorang secara hukum dianggap telah
mengetahui
adanya
Tindak
Pidana.
Dengan
demikian,
persoalan
konstitusional bukan terletak pada keberadaan hak untuk mengadu,
melainkan pada ketidakjelasan mengenai titik awal penghitungan tenggang
waktu pengaduan.
-
Bahwa apabila awal tenggang waktu pengaduan bergantung pada keadaan
subjektif “mengetahui” tanpa ukuran objektif yang dapat diverifikasi, maka
pihak yang berpotensi diadukan tidak memperoleh fair warning mengenai
kapan ancaman pengaduan terhadap dirinya berakhir. Keadaan tersebut
menyebabkan batas waktu yang secara formal ditentukan selama 6 (enam)
bulan atau 9 (sembilan) bulan tidak memiliki titik awal yang dapat dipastikan
secara objektif, sehingga kepastian mengenai berakhirnya hak mengadu
turut menjadi tidak pasti.
-
Bahwa oleh karena itu, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun
2023 tidak cukup hanya dilihat dari adanya jangka waktu 6 (enam) bulan dan
9 (sembilan) bulan, tetapi harus dinilai pula dari kepastian mengenai kapan
jangka waktu tersebut mulai dihitung. Ketidakjelasan titik awal tersebut
menjadikan norma a quo tidak memberikan pedoman yang memadai bagi
subjek hukum untuk mengetahui kapan risiko pengaduan pidana terhadap
20
dirinya secara hukum telah berakhir, sehingga bertentangan dengan tuntutan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
8. Bahwa terdapat ketidakseimbangan normatif antara batas waktu pengaduan
dalam Pasal 29 dengan rezim daluwarsa dalam Pasal 132, Pasal 136, dan Pasal
137 KUHP
-
Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah membangun suatu
sistem mengenai gugurnya kewenangan penuntutan. Pasal 132 ayat (1)
menentukan berbagai keadaan yang menyebabkan kewenangan penuntutan
gugur, termasuk karena kadaluarsa. Pasal 136 kemudian menetapkan
jangka waktu kadaluarsa berdasarkan ancaman pidana, sedangkan Pasal
137 menentukan bahwa jangka waktu kadaluwarsa pada prinsipnya dihitung
mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, dengan pengecualian
tertentu.
-
Bahwa konstruksi tersebut menunjukkan adanya pilihan kebijakan hukum
pidana yang menjadikan peristiwa objektif berupa dilakukannya tindak pidana
sebagai titik awal penghitungan kadaluarsa, bukan keadaan subjektif berupa
kapan seseorang menyatakan mengetahui adanya tindak pidana.
-
Bahwa terdapat persoalan rasionalitas apabila dalam satu sistem hukum
pidana pembentuk undang-undang menggunakan peristiwa objektif sebagai
titik awal daluwarsa kewenangan penuntutan, tetapi untuk tindak pidana
aduan justru menggunakan keadaan subjektif “mengetahui” sebagai titik awal
penghitungan.
-
Bahwa perbedaan tersebut menjadi semakin problematik karena tenggang
waktu dalam Pasal 29 hanya 6 (enam) atau 9 (sembilan) bulan sejak yang
berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, sedangkan rezim
daluwarsa penuntutan dalam Pasal 136 memberikan rentang waktu yang
lebih panjang dan proporsional berdasarkan berat-ringannya tindak pidana.
-
Bahwa oleh karena itu, para Pemohon berpendapat bahwa pembatasan hak
mengadu tidak seharusnya berdiri sebagai pembatasan yang terpisah dan
berpotensi lebih ketat daripada rezim daluwarsa penuntutan, melainkan
harus dikonstruksikan dalam satu sistem yang memberikan keseimbangan
antara kepentingan korban dan kepastian hukum bagi pihak yang berpotensi
menjadi pelaku.
21
9. Bahwa penghapusan frasa “mengetahui adanya Tindak Pidana” tidak
menghilangkan tindak pidana aduan dan tidak menjadikan setiap orang bebas
mengadukan setiap perbuatan pidana.
-
Bahwa sifat suatu tindak pidana sebagai tindak pidana aduan tetap
ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2) dan ketentuan tindak pidana yang
bersangkutan dalam Undang-Undang. Pasal 24 ayat (2) secara tegas
menentukan bahwa tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas
dalam Undang-Undang.
-
Bahwa dengan demikian, pengujian a quo tidak ditujukan untuk mengubah
suatu tindak pidana biasa menjadi tindak pidana aduan, tidak memperluas
subjek yang berhak mengadu, dan tidak memberikan hak mengadu kepada
setiap orang.
-
Bahwa yang dimohonkan para Pemohon semata-mata adalah perubahan
terhadap batas temporal penggunaan hak mengadu, sehingga tetap terdapat
tiga batasan yang harus dipenuhi, yaitu:
a. perbuatan tersebut memang merupakan Tindak Pidana aduan yang
ditentukan oleh Undang-Undang;
b. pengadu dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai hak untuk
mengadu berdasarkan Undang-Undang; dan
c. pengaduan
dilakukan
sebelum
kewenangan penuntutan
terhadap Tindak Pidana tersebut gugur karena kadaluarsa.
10. Bahwa menjadikan rezim kedaluwarsa sebagai batas akhir pengaduan
memberikan batas yang lebih objektif, proporsional, dan konsisten dengan
sistem hukum pidana nasional
-
Bahwa para Pemohon tidak bermaksud menghilangkan batas waktu
pengaduan secara absolut. Sebaliknya, para Pemohon memohon agar batas
waktu tersebut dikembalikan kepada sistem yang telah dibangun oleh KUHP
mengenai gugurnya kewenangan penuntutan karena daluwarsa.
-
Bahwa pendekatan tersebut mempunyai dasar rasional karena Pasal 136
KUHP telah membedakan jangka waktu kadaluarsa berdasarkan ancaman
pidana. Tindak pidana yang lebih ringan mempunyai batas kadaluarsa lebih
singkat, sedangkan tindak pidana yang lebih berat mempunyai batas
kadaluarsa lebih panjang.
-
Bahwa sistem tersebut lebih proporsional daripada menetapkan satu
22
tenggang waktu 6 (enam) atau 9 (sembilan) bulan untuk seluruh tindak
pidana aduan tanpa memperhatikan karakteristik dan berat-ringannya tindak
pidana.
-
Bahwa dengan demikian, rezim kedaluwarsa bukanlah penghapusan batas
waktu, melainkan penggantian batas waktu yang subjektif dan tidak terukur
dengan batas waktu yang objektif, terukur, proporsional, dan telah tersedia
dalam sistem KUHP.
11. Bahwa terdapat hubungan kausal antara Potensial kerugian konstitusional para
Pemohon dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun
2023
-
Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon bukan semata-mata
disebabkan oleh keberadaan tindak pidana aduan, melainkan secara
langsung disebabkan oleh berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), karena
norma tersebut menentukan bahwa awal tenggang waktu pengaduan
bergantung pada kapan pihak yang berhak mengadu menyatakan dirinya
mengetahui adanya Tindak Pidana.
-
Bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang dalam aktivitasnya
melakukan penyampaian pendapat, penulisan, kritik sosial, advokasi publik,
dan kegiatan lain yang dapat bersinggungan dengan kepentingan pihak
tertentu sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kedudukan hukum para
Pemohon.
-
Bahwa akibat berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), para Pemohon tidak
memperoleh batas temporal yang dapat diprediksi mengenai kapan suatu
risiko pengaduan terhadap dirinya berakhir, karena pihak yang berhak
mengadu dapat mendalilkan waktu “mengetahui” yang berbeda dari waktu
terjadinya perbuatan.
-
Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat yang jelas (causal
verband) antara:
berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menghendaki titik awal pengaduan
ditentukan oleh “mengetahui” selanjutnya waktu dimulainya tenggang waktu
tidak objektif dengan demikian tidak terdapat kepastian mengenai
berakhirnya ancaman pengaduan maka timbul potensi kerugian terhadap hak
konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil.
-
Bahwa
kerugian
tersebut
dapat
dihilangkan
atau
setidak-tidaknya
23
diminimalisasi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para
Pemohon dengan memberikan pemaknaan yang menempatkan rezim
kedaluwarsa sebagai batas temporal objektif terhadap penggunaan
mekanisme pengaduan.
12. Bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memberikan keseimbangan yang adil antara
kepentingan pengadu dan kepentingan pihak yang berpotensi diadukan
-
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memberikan
perlindungan kepada seseorang yang telah menjadi terdakwa, melainkan
juga menghendaki agar sejak awal negara membentuk norma yang
memberikan kepastian mengenai batas penggunaan kewenangan hukum
terhadap seseorang.
-
Bahwa kepastian hukum yang adil menghendaki agar seseorang dapat
memperkirakan secara wajar kapan suatu konsekuensi hukum dapat muncul
dan kapan konsekuensi hukum tersebut berakhir.
-
Bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) gagal memberikan kepastian tersebut
karena waktu berakhirnya hak mengadu bergantung terlebih dahulu pada
waktu subjektif ketika seseorang dianggap mengetahui adanya Tindak
Pidana.
-
Bahwa keadaan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan karena pihak
yang berhak mengadu memperoleh posisi menentukan titik awal tenggang
waktu melalui klaim mengenai pengetahuannya, sementara pihak yang
berpotensi diadukan tidak memiliki instrumen yang sama untuk menentukan
atau memverifikasi kapan pengetahuan tersebut sebenarnya terjadi.
-
Bahwa oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana
dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
13. Bahwa solusi konstitusional yang paling tepat bukan menghapus mekanisme
tindak pidana aduan, melainkan menghilangkan pembatasan 6 (enam) dan 9
(sembilan) bulan berbasis “mengetahui” dan mengembalikan batas temporal
pengaduan kepada rezim daluwarsa penuntutan
-
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon berpendapat
bahwa persoalan konstitusional dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) tidak
terletak pada keberadaan tindak pidana aduan, melainkan pada desain
24
tenggang waktunya yang menggunakan keadaan subjektif “mengetahui”
sebagai titik awal dan membatasi pengaduan hanya dalam waktu 6 (enam)
atau 9 (sembilan) bulan.
-
Bahwa oleh karena itu, solusi yang dimohonkan kepada Mahkamah
Konstitusi harus tetap menjaga keseimbangan antara hak korban dan
kepastian hukum pihak yang berpotensi diadukan.
-
Bahwa solusi tersebut dapat diwujudkan dengan menyatakan Pasal 29 ayat
(1) dan ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga batas
temporal
pengaduan
tunduk
pada
ketentuan
mengenai
gugurnya
kewenangan penuntutan karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal
132 dan Pasal 136 sampai dengan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023.
-
Bahwa dengan konstruksi demikian, suatu tindak pidana aduan tetap hanya
dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari pihak yang berhak sebagaimana
ditentukan oleh Undang-Undang, namun pengaduan tersebut tidak lagi
dibatasi oleh klaim subjektif mengenai kapan pengadu mengetahui adanya
Tindak Pidana, melainkan dibatasi oleh batas kadaluwarsa penuntutan yang
objektif dan proporsional berdasarkan jenis dan berat-ringannya tindak
pidana.
14. Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)UU
Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945
-
Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Para Pemohon berpendapat
bahwa:
a. frasa “mengetahui adanya Tindak Pidana” dalam Pasal 29 ayat (1) dan
ayat (2) menggunakan keadaan subjektif yang tidak memiliki parameter
pembuktian objektif;
b. jangka waktu 6 (enam) bulan dan 9 (sembilan) bulan tidak memberikan
proporsionalitas karena tidak membedakan berat-ringannya tindak
pidana;
c. pembatasan tersebut berpotensi menghilangkan hak pihak yang berhak
mengadu
sebelum
kewenangan
penuntutan
berdasarkan
rezim
kedaluwarsa berakhir;
d. pada saat yang sama, norma tersebut tidak memberikan kepastian
25
kepada pihak yang berpotensi diadukan mengenai batas akhir ancaman
pengaduan;
e. KUHP sendiri telah menyediakan rezim kedaluwarsa yang objektif dan
proporsional sebagai batas gugurnya kewenangan penuntutan; dan
f. oleh karenanya, keberadaan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dalam
konstruksi tersebut bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang
adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
-
Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menyatakan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga
batas waktu pengajuan pengaduan terhadap Tindak Pidana aduan tunduk
pada ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan karena
daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Kitab Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023.
IV. PETITUM
Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami
memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara ini agar dapat memberi putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa batas temporal pengajuan pengaduan terhadap Tindak
Pidana aduan tunduk pada ketentuan mengenai gugurnya kewenangan
penuntutan karena daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)
huruf c, Pasal 136, dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
26
Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Satria
Pratama Bayu;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andik Mannulusi;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfian Mansyur;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;
6.
Bukti P-6
: Printout Dokumentasi Kegiatan Aktivis atas nama Pemohon
(I Wayan Satria Pratama Bayu Negara);
7.
Bukti P-7
: Printout tulisan dalam laman kompasiana.com dengan judul
“Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan Era Prabowo
Subianto: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif,
Transparan dan Akuntabel”;
8.
Bukti P-8
: Printout tulisa dalam laman Celebes Post dengan judul “Kapal
Pelni Tidak Menjadi (Wilayah Bebas Hukum) Menyoal
Pencegahan dan Penindakan Perjudian di Atas Kapal”;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023)
terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan,
memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 3
September 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan
nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki substansi kedudukan hukum,
alasan-alasan permohonan (posita) khususnya uraian pertentangan antara norma
yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945,
dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai
dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 3 September 2026, hlm. 7-15].
Terhadap nasihat yang disampaikan tersebut, para Pemohon diberikan kesempatan
memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga paling
lama tanggal 16 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu
dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, pada tanggal
28
16 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan
agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya, perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-
paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai perihal syarat formil suatu permohonan
terutama uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal
10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.3]
Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil suatu permohonan di atas,
Mahkamah menilai pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai
dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31
ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan telah
menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-
alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum).
Walakin, dalam menilai keterpenuhan dimaksud, penilaian Mahkamah tidak hanya
berdasarkan pada kesesuaian sistematika an sich, tetapi juga menilai permohonan
29
berdasarkan keterpenuhan dan/atau ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang
ada dalam sistematika dimaksud. Selain itu, keterpenuhan persyaratan formil suatu
permohonan dapat pula dinilai dari ketersambungan atau keterkaitan alasan-alasan
permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. Terkait dengan syarat
demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;
[3.4]
Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada persyaratan permohonan
tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para
Pemohon, Mahkamah menemukan 3 (tiga) fakta hukum berikut.
Pertama, pada bagian alasan-alasan permohonan, para Pemohon masih
menguraikan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian atau
potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 [vide Alasan-Alasan Permohonan, Angka 11,
hlm. 24-25]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
seyogyanya hal tersebut diuraikan pada bagian kedudukan hukum (legal standing),
bukan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita). Dengan fakta tersebut,
sadar atau tidak para Pemohon telah mempercampurkan antara materi yang
seharusnya diuraikan pada bagian kedudukan hukum dengan materi yang
seharusnya dimaktubkan pada alasan-alasan permohonan. Dalam persidangan
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan,
Mahkamah telah mengingatkan hal ini kepada para Pemohon [vide Risalah Sidang,
tanggal 3 September 2026, hlm. 14-15].
Kedua, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), para Pemohon
pada pokoknya menguraikan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2) UU 1/2023 tidak terletak pada keberadaan hak untuk mengadu atau
delik aduan dalam norma a quo, melainkan pembatasan waktu pengaduan. Dalam
hal ini, norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 yang menentukan dimulainya
tenggang waktu suatu tindak pidana berdasarkan frasa “mengetahui adanya tindak
pidana”. Artinya, persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian
30
bertumpu pada frasa “mengetahui adanya tindak pidana” yang dianggap para
Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang adil dalam menentukan batas
waktu pengaduan suatu tindak pidana yang digantungkan pada adanya pengaduan.
Namun demikian, pada bagian petitum permohonan, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU
1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat secara keseluruhan. Fakta tersebut menunjukkan, adanya
perbedaan antara hal yang diuraikan pada alasan-alasan permohonan (posita)
dengan yang dimohonkan dalam petitum. Ihwal ini, apakah para Pemohon hanya
menginginkan frasa “mengetahui adanya tindak pidana” untuk dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat atau menyatakan keseluruhan norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU
1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Dengan fakta hukum tersebut, secara terang-benderang terdapat
ketidaksesuaian antara yang diuraikan dalam alasan-alasan permohonan dengan
yang dimohonkan untuk diputus dalam petitum.
Ketiga, selain kedua fakta hukum tersebut di atas, pada bagian petitum
permohonan, in casu petitum angka 4, para Pemohon memohon kepada Mahkamah
untuk, “Menyatakan batas temporal pengajuan pengaduan terhadap tindak pidana
aduan tunduk pada ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan karena
daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c, Pasal 136, dan
Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana”. Perihal petitum a quo, selain dikonstruksikan tidak sebagaimana
perumusan petitum yang lazim pengujian undang-undang di Mahkamah, konstruksi
yang meletakkan tenggang waktu pengajuan pengaduan terhadap tindak pidana
aduan tunduk pada ketentuan gugurnya kewenangan penuntutan karena daluwarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c, Pasal 136, dan Pasal 137
UU 1/2023, baik langsung maupun tidak langsung, sekaligus berakibat makin tidak
jelasnya rumusan petitum angka 2 dan petitum angka 3. Bahkan, apabila diletakkan
dalam keseluruhan petitum para Pemohon, model perumusan petitum permohonan
a quo tidak sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang. Lebih khusus,
seandainya tidak dikaitkan dengan petitum angka 2 dan petitum angka 3, rumusan
petitum angka 4 tidak mempertentangkan antara norma yang dimohonkan pengujian
dengan dengan UUD NRI Tahun 1945.
31
Berdasarkan uraian ketiga fakta hukum di atas, menurut Mahkamah oleh
karena terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalam posita dengan rumusan dalam
petitum, serta ketidaklaziman rumusan petitum dalam pengujian undang-undang di
Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan
bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau
kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
32
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,
dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
33
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Agusniwan Etra
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 3 September 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki substansi kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khususnya uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 3 September 2026, hlm. 7-15]. Terhadap nasihat yang disampaikan tersebut, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga paling lama tanggal 16 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, pada tanggal 28 16 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil suatu permohonan di atas, Mahkamah menilai pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan- alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Walakin, dalam menilai keterpenuhan dimaksud, penilaian Mahkamah tidak hanya berdasarkan pada kesesuaian sistematika an sich, tetapi juga menilai permohonan 29 berdasarkan keterpenuhan dan/atau ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. Selain itu, keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula dinilai dari ketersambungan atau keterkaitan alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. Terkait dengan syarat demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; [3.4] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada persyaratan permohonan tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan 3 (tiga) fakta hukum berikut. Pertama, pada bagian alasan-alasan permohonan, para Pemohon masih menguraikan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 [vide Alasan-Alasan Permohonan, Angka 11, hlm. 24-25]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, seyogyanya hal tersebut diuraikan pada bagian kedudukan hukum (legal standing), bukan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita). Dengan fakta tersebut, sadar atau tidak para Pemohon telah mempercampurkan antara materi yang seharusnya diuraikan pada bagian kedudukan hukum dengan materi yang seharusnya dimaktubkan pada alasan-alasan permohonan. Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, Mahkamah telah mengingatkan hal ini kepada para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 3 September 2026, hlm. 14-15]. Kedua, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), para Pemohon pada pokoknya menguraikan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 tidak terletak pada keberadaan hak untuk mengadu atau delik aduan dalam norma a quo, melainkan pembatasan waktu pengaduan. Dalam hal ini, norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 yang menentukan dimulainya tenggang waktu suatu tindak pidana berdasarkan frasa “mengetahui adanya tindak pidana”. Artinya, persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian 30 bertumpu pada frasa “mengetahui adanya tindak pidana” yang dianggap para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang adil dalam menentukan batas waktu pengaduan suatu tindak pidana yang digantungkan pada adanya pengaduan. Namun demikian, pada bagian petitum permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan. Fakta tersebut menunjukkan, adanya perbedaan ant
