PUU
Tahun 2026
320/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon: Syamsul Jahidin., S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon I), Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H. (Pemohon II), Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M. (Pemohon III), Achmad Azhari, S.H. (Pemohon IV), Fitri Kharisma, S.H., M.H. (Pemohon V), dan Meilani Mindasari, S.H. (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 320/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
: Syamsul Jahidin., S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil
Pekerjaan : Advokat/Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum
Alamat
: Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang Baru,
RT/RW.
001/223,
Kecamatan
Selaparang,
Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat dan Penggiat/Praktisi Konstitusi
Alamat
: Jalan Haji Gadung III G Nomor 196 RT/RW 006/003,
Pondok Ranji/Ciputat Timur
Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Kharisma Jomenta Surbakti, S.H.,M.M.
Pekerjaan : Advokat/Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum
Alamat
: Reni Jaya Jalan Pinus XIII Blok Ai 2/6, Pamulang Barat,
Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 25 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 25 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 320/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 320/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 26 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 15 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal
16 September 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang
berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang
berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum";
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut
UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
3
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara
PPUU), menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD
NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud
dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK),
termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;
7. Bahwa, berdasarkan putusan-putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara in casu
guna memastikan tegaknya Konstitusi yang menjamin hak konstitusional
serta hak asasi setiap warga negara, termasuk PARA PEMOHON, sehingga
diperlukan suatu penafsiran yang progresif dan konstitusional agar norma
yang diuji tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan
perlindungan hak-hak fundamental sebagaimana diamanatkan dalam UUD
NRI 1945;
4
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in
casu pengujian norma konstitusional Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2026 NOMOR 62, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7180) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PARA
PEMOHON.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
UndangUndang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
10. Bahwa, PARA PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang memiliki
hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh
5
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai
wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum;
11. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI
1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, hal mana pengujian Undang-Undang terhadap
UUD NRI 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap
pelaksanaan hak dasar setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi
merupakan Badan Judicial Review yang menjaga hak asasi manusia
sebagai manifestasi peran The Guardian of Constitution (pengawal
konstitusi) dan The Sole Interpreter of The Constitution (penafsir tunggal
konstitusi); [Vide Putra, Anggar. "Rule of Islamic Law dan Mekanisme
Penambahan
Kewenangan
Constitutional
Complaint
Mahkamah
Konstitusi." Bulletin of Community Engagement 4.3 (2024): 24-34]
12. Bahwa
berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor:
006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:
11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima)
syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan
terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
6
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
13. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa
“warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki
kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without
participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK
“setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk
mempersoalkan setiap Undang-Undang” yang berkaitan dengan sektor
keuangan dalam pengujian undang – undang;
(VIDE BUKTI P04) (VIDE BUKTI P05) (VIDE BUKTI P06) (VIDE BUKTI P11)
(VIDE BUKTI P12) (VIDE BUKTI P13) (VIDE BUKTI P14) (VIDE BUKTI P15)
(VIDE BUKTI P16)
14. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dan untuk mengukur
apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon
adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan
Identitas [VIDE BUKTI P-1, BUKTI P-02, BUKTI P-03], yang hak - hak
konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar yang dapat di
pastikan akan dapat terjadi dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal
248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
7
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN
2026
NOMOR
62,
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7180) dalam
perkara a quo;
15. Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus
menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Soepomo bahkan menyatakan:
“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya,
negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku
pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”
Secara
doktriner,
negara
hukum
merupakan
sebuah
konsep
penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang
harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap
tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan
berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main
(rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan
paraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu
keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas,
konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka
ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu
dalam implementasinya.
16. Bahwa berlakunya norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan “UU 4/2026 P2SK” yang berbunyi:
248A ayat (5): Pusat Finansial Internasional Indonesia dikelola oleh dewan
Pusat Finansial Internasional Indonesia.
248A ayat (6): Dalam rangka mencapai tqluan Pusat Finansial
Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan
usaha pada Pusat Finansial Internasional Indonesia diterapkan perlakuan
perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas perpajakan khusus dan
fasilitas khusus lainnya.
248A ayat (7): Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial
Internasional Indonesia diatur secara khusus dengan Undang-Undang
yang dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang Undang
ini diundangkan.
8
17. Bahwa, kepentingan PARA PEMOHON terkait dengan norma yang di uji,
maka PARA PEMOHON menguraikan sebagai berikut:
248A ayat (5): Pusat Finansial Internasional Indonesia dikelola oleh
dewan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Dengan Norma yang ada pada 248A ayat (5): Pusat Finansial Internasional
Indonesia dikelola oleh dewan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Norma tersebut sangat jelas bertentangan dengan memberikan jaminan
kepastian hukum atas kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, maka dengan hal
tersebut dengan kedudukan Hukum para Pemohon a quo yang memiliki
tujuan untuk Pelaku Kekuasaan Kehakiman tidak terbelenggu oleh
cengkraman kekuasaan Eksekutif.,
Bahwa, dengan adanya “dewan Pusat Finansial Internasional Indonesia”
lembaga yang belum pernah dikenal sistem peradilan kita: sebuah
pengadilan yang bersidang dan menjatuhkan putusan dalam bahasa
Inggris, membuka ruang bagi hakim ad hoc berkewarganegaraan asing, dan
putusannya tidak dapat dimintakan banding, kasasi, maupun peninjauan
kembali., maka terhadap Kedudukan hukum serta kerugian konstitusional
yang telah diruaikan tentunya telah memiliki kedudukan hukum dan secara
konsisten haruslah dinilai oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum atas kekuasaan kehakiman yang
merdeka yang telah diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945
yang harus diperjuangkan secara bersama-sama., sehingga oleh
keberlakuan norma tersebut para Pemohon Kehilangan hak konstitusional
yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945.
248A ayat (6): Dalam rangka mencapai tqluan Pusat Finansial
Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan
usaha pada Pusat Finansial Internasional Indonesia diterapkan perlakuan
perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas perpajakan khusus dan
fasilitas khusus lainnya.
Dengan Norma yang ada pada 248A ayat (6): Dalam rangka mencapai
tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kegiatan usaha pada Pusat Finansial Internasional Indonesia
diterapkan perlakuan perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas
9
perpajakan khusus dan fasilitas khusus lainnya. Bahwa terkait dengan
Perpajakan yang seharusnya jika ditinjau berdasarkan dengan Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
26/PUU-XXI/2023,
Mahkamah
memerintahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan
Pengadilan
Pajak
dialihkan
dari
Kementerian
Keuangan
kepada
MAHKAMAH AGUNG (MA), selambat-lambatnya 31 Desember 2026.
Bahwa, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung harus menuntaskan
penyatu atapan satu pengadilan khusus, akan tetapi belum selarasnya akan
hal tersebut dengan adanya norma 248A ayat (6) UU P2SK menciptakan
anomaly baru lahir pengadilan khusus baru yang urusan non-yudisialnya
dinyatakan
independen,
akan
tetapi
hal
tersebut
menciptakan
ketidakpastian bahwa pengelolaan perkara, kepaniteraan, anggaran,
kepegawaian, hingga eksekusi dijalankan tafsir yang konsekuensinya
bertolak belakang terhadap eksekutif, yang mana hal tersebut tidak sejalan
dengan semangat sistem satu atap, atau sebaliknya terhadap Mahkamah
Agung, yang mana justru membalik arah reformasi peradilan yang dibangun
sejak tahun 2004. Norma tersebut sangat jelas bertentangan dengan tidak
memberikan jaminan kepastian hukum atas kekuasaan kehakiman yang
merdeka yang telah diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945,
maka dengan hal tersebut dengan kedudukan Hukum para Pemohon a quo
yang memiliki tujuan untuk Pelaku Kekuasaan Kehakiman tidak terbelenggu
oleh cengkraman kekuasaan Eksekutif.
248A ayat (7): Dalam rangka mencapai tqluan Pusat Finansial
Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan
usaha pada Pusat Finansial Internasional Indonesia diterapkan perlakuan
perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas perpajakan khusus dan
fasilitas khusus lainnya.
Dengan Norma yang ada pada 248A ayat (7): Ketentuan mengenai
penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara
khusus dengan Undang-Undang yang dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan. Bahwa norma terkait
dengan bersifat Gebod “Perintah” yang jelas di bentuknya UU PFII yang
memberikan waktu 3 (tiga) bulan kepada pembentuk undang-undang untuk
membuat undang-undang Khusus PFII.
10
Bahwa, berdasarkan hal tersebut DPR RI Selasa 21/7/2026 resmi
mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial
Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat
Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di
Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Persetujuan tersebut diambil
setelah seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU yang merupakan
amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun
Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara I., dengan cepatnya UU PFII di
sahkan menimbulkan pertanyaan besar terhadap PARA PEMOHON
Urgentsitas harusnya ada pengadilan baru dengan system hukum
common law untuk apa……….?
Sumber:
https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-PFII-Resmi-Sah-DPR-
Targetkan-Indonesia-Jadi-Pusat-Keuangan-Berdaya-Saing-Global-
67427
Bahwa Pengadilan PFII berpotensi menjadi beban baru bagi peradilan
Indonesia, Pembedanya terletak pada hal-hal yang hari ini tampak teknis:
siapa yang membina, sampai di mana batas kewenangannya, dan siapa
yang duduk sebagai Hakim dan sifat putusan., Norma tersebut sangat jelas
bertentangan dengan tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas
kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah diamanatkan dalam Pasal
24 ayat (1) UUD NRI 1945, maka dengan hal tersebut dengan kedudukan
Hukum para Pemohon a quo yang memiliki tujuan untuk Pelaku Kekuasaan
Kehakiman tidak terbelenggu oleh cengkraman kekuasaan Eksekutif dan
menggeser makna independensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman,
maka secara langsung potensi kerugian constitutional PARA PEMOHON
dapat di pastikan akan terjadi dan bertentangan dengan UUD NRI 1945:
Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945:
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)
Pasal 24 ayat (1).
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
***)
11
Pasal 28C Ayat 2 UUD NRI 1945:
(2)
Setiap
orang
berhak
untuk
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya. **)
Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
**)
18. Bahwa, Adapun Penjelasan tentang Kedudukan Hukum dan hubungan
pertautan langsung dari masing-masing dari PARA PEMOHON adalah
sebagai berikut:
A. SYAMSUL JAHIDIN – PEMOHON I
19. Bahwa, PEMOHON I sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum dengan NPM:
25730911, yang juga PEMOHON I adalah seorang advokat tersumpah
dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W29-U/46/HK-ADV/III/2022
pada pengadilan tinggi Banten, dan Pemohon I juga memiliki Profesi Kurator
& Pengurus dengan nomor : AHU-38.AH.04.05-2026 yang tercatat dalam
pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum, dan juga
tercatat memiliki izin kuasa hukum sebagai kuasa hukum pajak dan Kuasa
Hukum bea dan cukai, dengan nomor SK: KEP-514/PP/IKH/2026 & KTA:
KHP-04339
“KUASA
HUKUM
PAJAK”,
dan
nomor
SK:
KEP-
2547/PP/IKH/2025 & KTA: KHB-00469 “KUASA HUKUM BEA DAN CUKAI”,
19.1. Bahwa, PEMOHON I berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5
ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus
sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum
dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas
penegakan hukum tersebut., akan tetapi PEMOHON I berpotensi
dirugikan Hak konstitutionalnya karena mengingat Pembentukan
pengadilan PFII sedikitnya akan menimbulkan 3 masalah yang
berpotensi merugikan hak konsitusi bagi PEMOHON I, sebagai berikut
12
1. Bahwa menurut PEMOHON I efektivitas pelaksanaan putusan
pengadilan PFII, utamanya di luar wilayah PFII. Misalnya terkait
kontrak yang sebagian dibuat di wilayah PFII, sebagian lagi dibuat
dan dilaksanakan di luar wilayah PFII. Berpotensi muncul
persoalan terkait kontrak yang pelaksanaannya di luar wilayah
PFII, karena menjadi kewenangan pengadilan umum.
2. Bahwa menurut PEMOHON I sengketa kompetensi/wewenang
mengadili dengan pengadilan lain, Terutama dalam sengketa yang
menjadi turunan dari sengketa bisnis/komersial seperti sengketa
kepemilikan objek bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian
kepailitan, persaingan usaha, sengketa konsumen dan lainnya.
Termasuk sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan yang
merupakan kewenangan MA, bukan pengadilan PFII
3. Bahwa, Menurut PEMOHON I wilayah hukum PFII perlu diperjelas
apakah bersifat silo atau mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Termasuk perlu memperjelas aturan tentang putusan pengadilan
PFII sebagai pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum
lanjutan.
B. DR SINGGIH TOMI GUMILANG – PEMOHON II
20. Bahwa benar, sehari-hari Pemohon II berprofesi sebagai Advokat, yang
telah disumpah dan memperoleh izin beracara serta terdaftar pada
organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia [PERADI] pimpinan
Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang diakui berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
serta menjalankan praktik hukum melalui SITOMGUM Law Firm yang
berkantor di ISE Building Tower 1 Level 3 Suite 304, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 52–53, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta -
12190, Negara Republik Indonesia;
21. Bahwa benar, di samping berprofesi sebagai advokat, Pemohon II
adalah penggiat / praktisi hukum konstitusi yang secara aktif terlibat
dalam berbagai proses pengujian undang-undang di MKRI, baik selaku
kuasa hukum maupun selaku Pemohon dalam perkara-perkara yang
menyangkut kepentingan hukum publik.
13
C. KHARISMA JOEMANTA SOEBAKTI – PEMOHON III
22. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang
juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18
Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat
(1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai
penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum
tersebut, Pemohon III memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan
langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada
prinsip supremasi sipil.
Bahwa, Pemohon III Sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Pada
Universitas Borobudur pro-aktif dalam berbagai kegiatan advokasi
kebijakan publik, penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia;
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon III yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum program
doctoral memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta
dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip
hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
(VIDE BUKTI P-02)
23. Bahwa, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara
berlakunya Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-undang Nomor 4
Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK” tehadap UUD NRI 1945 dengan kerugian konstitusional PARA
PEMOHON Sebagai Warga Negara.
24. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK” Potensi Kerugian hak konstitusional
14
Para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak
lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan
petitum permohonan ini.
III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON
A. RUU PFII DISAHKAN: INDONESIA MEMILIKI PENGADILAN BARU?
25. Pembentukan UU PFII merupakan amanat Pasal 248A Ayat (7) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan “UU 4/2026 P2SK”), yang diundangkan pada 17 Juni 2026.
Ketentuan tersebut mewajibkan pembentukan undang-undang (Open Legal
Policy) khusus penyelenggaraan PFII paling lambat tiga bulan sejak
perubahan UU P2SK diundangkan, dan DPR memenuhi tenggat tersebut.
26. Bahwa, PFII dirancang sebagai kawasan keuangan khusus yang berpotensi
menggantikan, sistem keuangan nasional yang telah berjalan., Kawasan ini
disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan industri jasa
keuangan global, dengan transaksi yang dirancang menggunakan valuta
asing sehingga tidak berkompetisi langsung dengan industri perbankan
domestic, karena dalam system kelembagaan UU PFII membentuk struktur
berlapis: Dewan Pertimbangan PFII, Dewan PFII, Lembaga Pengelola (LP)
yang mengurus infrastruktur fisik kawasan, serta Lembaga Pengawas Jasa
Keuangan (LPJK) yang berfungsi layaknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
di dalam kawasan tersebut.
27. Bahwa,
pembentukan
Pengadilan
PFII
sebagai
pengadilan
khusus (specialized court), yang tidak bersentuhan langsung dengan
MAHKAMAH AGUNG yang dimana berdasarkan amanat undang – undang
dasar 1945 sebagai Lembaga peradilan, Adapun dalam pengadilan PFII
tercipta:
Lembaga Arbitrase PFII sebagai mekanisme alternatif penyelesaian
sengketa. Pengadilan PFII memiliki kewenangan memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara yang berkaitan dengan aktivitas usaha di
kawasan PFII, termasuk sengketa komersial internasional yang memiliki
keterkaitan dengan kawasan tersebut. Undang-undang ini bahkan
mengatur susunan pengadilan dan hukum acaranya sendiri, termasuk
15
ketentuan khusus mengenai bahasa hukum yang digunakan di kawasan
PFII yang bertentangan dengan system hukum di Republik Indonesia.
28. Bahwa, jika cermati Pengadilan PFII ini diposisikan dalam sistem peradilan
Indonesia yang menyisakan berbagai penafsiran, Bahwa jika di lihat dari
Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenal
empat lingkungan peradilan, yaitu:
1) peradilan umum,
2) Peradilan Agama,
3) Peradilan Militer,
4) Peradilan tata usaha negara
yang seluruhnya bermuara pada Mahkamah Agung, bahwa PARA
PEMOHON mencermati PFII tidak menjadi pengadilan khusus di bawah
salah satu lingkungan tersebut, dan justru membentuk mekanisme tersendiri
yang berjalan paralel……….!
Bahwa, pengadilan dan arbitrase PFII tetap berpegang pada kedaulatan
sistem hukum Indonesia, dan menurut PARA PEMOHON kekhususan ini
berpotensi berkembang menjadi “negara di dalam negara”, mengingat
pengawasan
risiko
sistemik,
pencegahan
pencucian
uang,
dan
perlindungan konsumen semestinya tetap tunduk pada hukum nasional.
Bahwa berpotensi menjadi Pengadilan PFII yang menyisakan celah yang
mengaburkan batas kedaulatan yurisdiksi nasional serta mengancam
kebebasan Kehakiman yang merdeka yang di termaktub di dalam pasal 24
ayat (1) UUD NRI 1945.
29. Bahwa, Pengadilan PFII tidak punya kekhasan karena menangani semua
perkara yang masuk dalam lingkupnya dan hal tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap independensi kekuasaan
kehakiman serta berpotensi merugikan Hak Konstitutional Para Pemohon.
30. Bahwa, PARA PEMOHON menerangkan secara Expressis Verbis yang di
maktub dalam Poin ke 31 di atas bahwa “berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum terhadap independensi kekuasaan kehakiman serta
berpotensi merugikan Hak Konstitutional Para Pemohon” karena PFII
dirancang sebagai kawasan keuangan khusus yang secara tidak langsung
menggantikan, sistem keuangan nasional yang telah berjalan. Bahwa
Pemerintah memperkirakan kawasan tersebut mampu menarik investasi
16
asing sekitar Rp300 triliun hingga Rp500 triliun, didukung sejumlah insentif,
termasuk pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 50 tahun bagi
investor yang masuk ke kawasan tersebut dan hal tersebut Meliputi
pembebasan withholding tax, PPN tidak dipungut untuk jasa finansial
tertentu, pengurangan PPh 100% untuk tenaga ahli, serta fasilitas bea cukai
dan PPnBM.
Bahwa, dengan adanya pembebasan pajak penghasilan (PPh) hingga 50
tahun berpotensi merugikan keuangan nasional, karena tidakpastian hukum
atas pembebasan pajak tersebut dan berbanding terbalik dengan PARA
PEMOHON yang diharuskan membayar pajak penghasilan dan pajak
lainnya, maka dengan hal tersebut sudah sangat jelas merugikan hak
konstitusi para pemohon dalam kedudukan dan kepastian hukum.
Sumber:
https://www.idnfinancials.com/id/news/66310/pusat-finansial-internasional-
dirancang-bebas-pajak-50-tahun
B. POIN – POIN UTAMA UU PFII
31. Bahwa, PARA PEMOHON Meringkas BAB dalam UU PFII memuat 10 pokok
pengaturan yang terbagi ke dalam 10 bab sebagai berikut.
Bab I: Ketentuan Umum
Bab ini mengatur definisi, ruang lingkup, serta asas penyelenggaraan
PFII.
Bab II: Pembentukan, Kedudukan, dan Tujuan PFII
Mengatur
pembentukan
PFII,
kedudukannya,
serta
tujuan
penyelenggaraan pusat finansial internasional di Indonesia.
Bab III: Kegiatan Usaha di PFII
Bab ini mengatur berbagai kegiatan usaha yang dapat diselenggarakan
di PFII, baik di sektor keuangan maupun sektor penunjang.
Kegiatan usaha sektor keuangan meliputi:
perbankan;
perasuransian;
keuangan syariah;
pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
dana pensiun;
pembiayaan;
17
modal ventura;
inovasi teknologi sektor keuangan;
penjaminan;
perdagangan atau bursa komoditas internasional;
bullion;
pengelola dana perwalian;
pengelolaan instrumen keuangan;
perusahaan induk konglomerasi;
pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatif;
lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office); serta
kegiatan usaha sektor keuangan lainnya.
Sementara itu, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan
mencakup antara lain akuntan publik, jasa penilai, notaris, konsultan
hukum, konsultan keuangan, serta profesi dan kegiatan penunjang
lainnya.
Bab IV: Kelembagaan PFII
Bab ini mengatur tata kelola kelembagaan PFII yang terdiri atas enam
bagian, yaitu:
1. Ketentuan
umum,
termasuk
pendelegasian
kewenangan
pengelolaan PFII dari Presiden kepada Gubernur PFII dan
pembentukan Dewan Pertimbangan PFII.
2. Pengaturan mengenai Dewan Pertimbangan PFII, meliputi status,
kedudukan, organ, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian
anggota, serta tugas dan kewenangannya.
3. Pengaturan mengenai Lembaga Pengelola PFII, termasuk status,
organ, tugas, kewenangan, dan modal awal.
4. Pengaturan mengenai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII,
termasuk status, organ, tugas, kewenangan, dan modal awal.
5. Ketentuan mengenai akuntabilitas, termasuk penyampaian laporan
pertanggungjawaban penyelenggaraan PFII kepada Presiden dan
laporan pelaksanaan tugas kepada DPR.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan PFII yang akan diatur
melalui Peraturan Presiden (Perpres).
18
Bab V: Lembaga Arbitrase PFII
Mengatur
pembentukan
lembaga
arbitrase
sebagai
alternatif
penyelesaian sengketa bagi para pelaku usaha di PFII.
Bab VI: Pengadilan PFII
Bab ini terdiri atas enam bagian yang mengatur:
status dan kedudukan Pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus;
kewenangan mengadili perkara di PFII;
susunan pengadilan;
kewenangan ketua pengadilan;
hukum acara yang berlaku; serta
pendanaan pengadilan yang bersumber dari Lembaga Pengelola
PFII.
Bab VII: Dukungan Pemerintah
Mengatur bentuk dukungan yang diberikan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan PFII.
Bab VIII: Fasilitas Perpajakan dan Fasilitas Khusus Lain
Bab ini terdiri atas sembilan bagian yang mengatur:
1. Ketentuan umum mengenai fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus
lainnya.
2. Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), termasuk bentuk fasilitas,
penerima fasilitas, dan persyaratannya.
3. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau PPnBM, beserta
subjek penerima dan kriterianya.
4. Fasilitas kepabeanan, termasuk bentuk fasilitas, penerima fasilitas,
serta syarat dan ketentuannya.
5. Perlakuan perpajakan atas warisan, termasuk pengecualian
ketentuan tertentu di wilayah PFII.
6. Perlakuan perpajakan atas pendanaan modal awal PFII.
7. Hak dan kewajiban pelaporan serta administrasi bagi pelaku usaha
di PFII.
8. Ketentuan sanksi terkait penyalahgunaan fasilitas perpajakan.
9. Fasilitas khusus lainnya bagi pelaku usaha, tenaga ahli, maupun
pihak lain yang beroperasi di wilayah PFII.
19
Bab IX: Kekhususan PFII
Mengatur berbagai kekhususan yang berlaku di PFII, antara lain
penggunaan bahasa hukum, mekanisme perizinan, penggunaan valuta
asing, dan transaksi keuangan.
Bab X: Ketentuan Penutup
Mengatur ketentuan mengenai pengecualian terhadap peraturan
perundang-undangan
tertentu,
amanat
pembentukan
peraturan
pelaksana, mulai berlakunya UU PFII, serta penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Bahwa, sekalipun sudah di sahkan pada 21 Juli 2026, hingga saat ini PARA
PEMOHON belum dapat mengakses naskah akademik dan naskah UU PFII
yang sudah di tandatangani presiden dan masuk dalam Lembaran negara,
serta di laman DPR – RI pun tidak dapat mengakses naskah yang dimaksud,
PARA PEMOHON rangkum sebagai berikut:
1. TIDA ADA NASKAH YANG DI UPLOAD DALAM LAMAN DPR – RI.
20
Sumber:
https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/informasi-
legislasi?search=finansial#prolegnas-uu
34. Bahwa, dengan adanya pengesehan RUU PFII oleh DPR – RI pada 21 Juli
2026, akan tetapi hingga saat ini belum UU PFII yang dapat di akses publik,
yang PARA PEMOHON kutip dari laman: https://jdih.setneg.go.id/produk-
hukum/All yang hingga 16 september 2026 tidak ada lembaran negara atau
UU yang di sahkan.
21
35. Bahwa, dengan adanya pemberitahuan oleh Bapak Presiden Prabowo
Subianto Prabowo mengatakan, telah menentukan lokasi sementara PFII di
Jakarta.
Ke
depan,
pemerintah
juga
membuka
kemungkinan
mengembangkan PFII di Bali serta kawasan lain di Indonesia yang dinilai
mampu menarik dana-dana besar dari luar negeri.
“Ketiga agenda strategis tersebut disampaikan Presiden dalam
Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota
Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna
Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di
Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus
2026.”
Sumber:
https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-umumkan-pusat-
finansial-internasional-indonesia-dan-dorong-pembiayaan-proyek-
strategis-jangka-panjang/
https://nasional.kontan.co.id/news/prabowo-umumkan-pfii-buka-di-jakarta-
dan-bali-bidik-pusat-keuangan-berstandar-dunia
Bahwa, sudah di tentukan tempat pengadilannya dan sudah di sampaikan
Bp Presiden Prabowo subianto, akan tetapi tidak dapat di aksesnya ke
22
public menciptakan pertanyaan besar kepada public seperti apa dan
“bagaimana bentuk pengadilan PFII tersebut ..?”
36. Bahwa, terlepas ada dugaan persoalan kepentingan politik, seharusnya
setiap RUU yang sudah disahkan menjadi UU bisa dimohonkan pengujian
meski tanpa tanda tangan presiden setelah sudah melewati 30 hari sejak
disahkan. Sebab, UU yang telah disetujui bersama (DPR dan pemerintah)
dan tidak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari secara otomatis
berlaku sebagai UU dan wajib diundangkan dalam lembaran negara sesuai
Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945.
Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945 berbunyi “Dalam hal suatu RUU yang
telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden tidak disahkan oleh presiden
dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, RUU tersebut sah (otomatis)
menjadi UU dan wajib diundangkan.”
Bahwa, seperti yang di ketahui RUU PFII di sahkan pada 21 Juli 2026 oleh
DPR – RI.
37. Bahwa, pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional
Indonesia UU PFII amanan Pasal 248 Ayat (7) Undang-undang Nomor 4
Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK” memicu perdebatan karena memunculkan potensi ketidakpastian
hukum, paradoks konstitusional akibat adopsi sistem common law di wilayah
khusus, serta kekhawatiran risiko sistemik dan pencucian uang karena
berlakuknya norma a quo yang di uji PARA PEMOHON.
Permasalahan Utama UU PFII
- Ketidakpastian Pengadilan Khusus: PARA PEMOHON menyoroti
bahwa
pengadilan
khusus
PFII
berpotensi
menimbulkan
ketidakpastian hukum karena tidak memiliki kekhasan yang jelas
dalam memeriksa perkara yang berimplikasi dengan pasa 24 ayat (1)
UUD NRI 1945.
- Paradoks Konstitusi Hukum: Penerapan aturan khusus dan adopsi
prinsip internasional dikhawatirkan menciptakan fragmentasi dari
sistem hukum nasional yang berbasis civil law.
23
- Penunjukan Pimpinan: Sorotan tajam muncul terhadap mekanisme
pengangkatan Gubernur kawasan PFII yang dipilih langsung oleh
Presiden tanpa uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
- Risiko Tata Kelola dan Pencucian Uang: Lemahnya pengawasan
atas arus modal internasional memicu kekhawatiran PARA
PEMOHON dalam kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat
pencucian uang atau pelarian aset.
- Kedaulatan Ekonomi: PARA PEMOHON menilai aturan ini disahkan
terlalu terburu-buru dan berisiko membebankan kerugian sistemik
kepada negara ketimbang memberi manfaat nyata bagi rakyat.
38. Bahwa, terjadinya Kontroversi Hukum mengenai pemberlakuan norma
tentang Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-undang Nomor 4
Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK” Imunitas absolut, ancaman konstitusional, dan celah moral hazard
yang disoroti para pakar hukum nasional, Imunitas Absolut: "Ground for
Non-Prosecution" yang Belum Pernah Ada Norma ini tidak memiliki
preseden dalam sejarah legislasi Indonesia — sebuah terra incognita dalam
doktrin hukum pidana nasional.
39. Bahwa, Menurut beberapa pakar hukum adanya Potensi Tiga Ancaman
Konstitusional Menurut Para Pemohon mengidentifikasi tiga risiko serius
yang ditimbulkan norma a quo:
24
1. Equality Before the Law Berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD
NRI 1945 — memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok investor
tertentu di hadapan hukum.
2. Moral Hazard Sistemik Pelaku kejahatan dapat menempatkan hasil
kejahatan, mengonversinya menjadi surat utang khusus, lalu
memperoleh kekebalan hukum — sebuah celah yang nyata.
3. Legalisasi Tindak Pidana Asal Pencucian uang, korupsi, penggelapan
pajak, dan bisnis haram berpotensi "dilegalkan" melalui instrumen ini.
Sumber:
https://infobanknews.com/uu-p2sk-dan-pasal-50a-jalan-pintas-fiskal-
yang-mengorbankan-kepercayaan-publik
https://ikpi.or.id/patriot-bond-dalam-perspektif-perlindungan-fiskal-
kepercayaan-publik-dan-keadilan-pajak/
40. Bahwa, Potensi Pencucian Uang: Celah yang Diakui Sendiri oleh Menkeu,
"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya memang ada
loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke
ekonomi kita.
Sumber:
https://ikpi.or.id/menkeu-purbaya-tanggapi-kekhawatiran-risiko-
pencucian-uang-di-patriot-merah-putih-bond/
C. PERBANDINGAN Lembaga kuasi-pengadilan (quasi-judicial) Dengan
PFII (Pusat Finansial Internasional Indonesia)
41. Bahwa, Lembaga kuasi-pengadilan (quasi-judicial) di Republik Indonesia
adalah instansi non-peradilan yang memiliki kewenangan mirip pengadilan
untuk memeriksa, memutus, atau menyelesaikan sengketa tertentu.
Contoh Lembaga kuasi-pengadilan (quasi-judicial)
KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha): Mengadili pelanggaran
hukum persaingan usaha dan praktik monopoli.
BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen): Menangani dan
memutus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar
pengadilan.
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu): Memeriksa dan memutus sengketa
proses pemilu serta pelanggaran administratif pemilu.
KIP ([Komisi Informasi Pusat]): Menyelesaikan sengketa informasi
publik melalui proses ajudikasi non-litigasi.
25
KPCPPI / KPPU atau PPNS tertentu: Memiliki kewenangan mirip
yudisial dalam ranah penegakan regulasi khusus
ARBITRASE: adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh pihak-
pihak yang bersengketa
42. Bahwa, PARA PEMOHON mengambil sampel ‘ARBITRASE” yang juga
masuk dalam forum kuasi-pengadilan (quasi-judicial), bahwa Arbitrase
Dalam sistem hukum, arbitrase dikategorikan sebagai lembaga kuasi-
pengadilan karena memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus sengketa perdata di luar pengadilan resmi negara. Putusan yang
dihasilkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat (binding), mirip dengan
kekuatan hukum putusan hakim di pengadilan., berikut karateristik Arbitrase
sebagai berikut:
1. Karakteristik Kuasi-Pengadilan pada Arbitrase
Kewenangan Memutus: Arbiter memiliki wewenang hukum yang
diberikan oleh undang-undang (di Indonesia melalui UU No. 30 Tahun
1999) dan kesepakatan para pihak untuk menjatuhkan putusan.
Proses yang Menyerupai Sidang: Proses arbitrase mengikuti
hukum acara tertentu, di mana terdapat penyampaian klaim,
jawaban, pemeriksaan bukti-bukti, serta pemeriksaan saksi atau ahli.
Sifat Putusan Mandiri: Lembaga peradilan negara (pengadilan
negeri) tidak boleh mengintervensi proses pemeriksaan arbitrase
yang sedang berjalan.
2. Perbedaan Utama dengan Pengadilan Umum (Resmi)
Meski memiliki fungsi peradilan, arbitrase memiliki batasan yang
membedakannya dengan pengadilan murni:
Dasar Kewenangan: Pengadilan resmi mendapatkan wewenang
mutlak dari konstitusi negara. Sementara arbitrase mendapatkan
wewenangnya berdasarkan klausula arbitrase (kesepakatan tertulis)
antara pihak yang bersengketa.
Eksekusi Putusan: Lembaga arbitrase tidak memiliki juru sita atau
aparat penegak hukum sendiri. Jika pihak yang kalah tidak mau
menjalankan putusan secara sukarela, eksekusi tetap harus
dimintakan melalui perintah (eksekuatur) dari Pengadilan Negeri.
26
Ranah Sengketa: Arbitrase hanya berwenang mengadili sengketa di
bidang perdagangan atau hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para
pihak (perdata komersial), dan tidak bisa mengadili perkara pidana
atau hukum keluarga.
43. Bahwa, PARA PEMOHON Menjelaskan lebih rinci perbandingannya,
Bahwa, Dasar hukum utama pelaksanaan arbitrase di Republik Indonesia
adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Landasan Hukum Utama dan Pendukung:
UU No. 30 Tahun 1999: Aturan utama yang mengatur tata cara
penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, penunjukkan
arbiter, hingga pelaksanaan putusan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): Khususnya
Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar
kesepakatan para pihak untuk memilih arbitrase.
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Mengatur
penyelesaian sengketa penanaman modal melalui musyawarah,
arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
UU No. 5 Tahun 1968: Pengesahan Konvensi tentang Penyelesaian
Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai
Penanaman Modal (ICSID).
Lingkup Sengketa: Berdasarkan Pasal 5 UU 30/1999, arbitrase hanya
berlaku untuk sengketa di bidang perdagangan dan hak yang dikuasai
sepenuhnya oleh para pihak.
Sifat Putusan: Putusan arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap serta mengikat para pihak (final and binding).
Bentuk Perjanjian: Harus dibuat tertulis, baik berupa klausula arbitrase
dalam perjanjian sebelum sengketa (factum de compromitendo)
maupun perjanjian tersendiri setelah sengketa terjadi (akta kompromis).
(VIDE BUKTI P-17)
44. Bahwa, berbeda dengan UU PFII yang jika di tinjau dalam pasal 248A ayat
(6) UU P2SK, yang dimana mengambil peran pengadilan pajak yang
termaktub dalam:
27
248A ayat (6): Dalam rangka mencapai tqluan Pusat Finansial
Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kegiatan usaha pada Pusat Finansial Internasional Indonesia
diterapkan perlakuan perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas
perpajakan khusus dan fasilitas khusus lainnya.
Bahwa, sudah sangat jelas akan menggeser Independensi kekuasaan
kehakiman yang merdeka, karena mencampur – adukan dan mengambil
kewenangan Lembaga peradilan yang berada dalam one roof system MA
(Mahkamah Agung) dengan Lembaga kuasi-pengadilan (quasi-judicial).
D. PERBANDINGAN HUKUM INTERNATIONAL DAN PERTENTANGAN
DENGAN SYSTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA
45. Bahwa, jika ditinjau dari preseden internasional. PARA PEMOHON
membandingkan dengan beberapa negara di international sebagai berikut:
Dubai
membangun
DIFC
Courts
sebagai
yurisdiksi common
law berbahasa Inggris yang independen dari sistem peradilan federal
Uni Emirat Arab, meski tetap berada dalam wilayah kedaulatan negara
tersebut.
Kazakhstan mengikuti jejak serupa melalui AIFC Court, yang bahkan
disebut oleh pejabatnya sendiri sebagai “copy-paste” dari model Dubai,
dengan sistem hukum berbasis common law Inggris yang terpisah dari
peradilan nasional Kazakhstan.
Bahwa, dengan hal tersebut menurut PARA PEMOHON Pola inilah yang
tampaknya turut menginspirasi arsitektur hukum Pengadilan PFII, yang
bertentangan dengan system hukum yang berlaku di Republik Indonesia
yang dimana menganut system “CIVIL LAW”.
46. Bahwa, Undang - Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia
(PFII) memperkenalkan lembaga yang belum pernah dikenal sistem
peradilan di Republik Indonesia., Bahwa PFII sebuah pengadilan yang
bersidang dan menjatuhkan putusan dalam bahasa Inggris, membuka ruang
bagi hakim ad hoc berkewarganegaraan asing, dan putusannya tidak dapat
dimintakan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
Bahwa, PARA PEMOHON berpotensi kehilangan hak constitutional dan hal
tersebut bertentangan dengan Pelaku kekuasaan Kehakiman yang merdeka
28
dan seharusnya dinyatakan bertentangan dengan azas kepastian hukum
pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945.
47. Bahwa, Menurut PARA PEMOHON kedudukan Pengadilan PFII dalam
arsitektur kekuasaan kehakiman, batas kompetensi absolutnya, serta
kesiapan sumber daya Hakim., kekhususan yang diberikan undang-undang
menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai sumber legitimasi
pengadilan tersebut tanpa kejelasan mengenai kendali pembinaannya yang
bertentangan dengan kekuasaan kehakiman pasal 24 ayat (1) UUD NRI
1945.
E. KEKHUSUSAN
YANG
SEMESTINYA
TETAP
BERMUARA
PADA
MAHKAMAH AGUNG (MA).
48. Bahwa, Pengadilan khusus seharusnya dipahami sebagai pengadilan yang
berwenang memeriksa perkara tertentu, hanya dapat dibentuk dalam salah
satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA).
49. Bahwa, melihat pertimbangan Putusan mahkamah konstitusi Nomor
26/PUU-XXI/2023, mahkamah konstitusi memerintahkan pembinaan
organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dialihkan dari
Kementerian Keuangan kepada MA, selambat-lambatnya 31 Desember
2026., dengan pertimbangan yang di kutip para pemohon dalam
pertimbangan mahkamah konstitusi sebagai berikut:
[3.12.1] Bahwa salah satu unsur fundamental dari negara hukum yaitu
adanya lembaga peradilan yang independen. Terkait hal ini dalam
konstitusi juga telah ditentukan secara tegas, bahwa negara Republik
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Secara
doktriner, sebagai negara hukum, salah satu faktor atau ciri terpenting
terletak pada kemandirian lembaga peradilan, di mana dimungkinkan
selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang
memerintah. Dalam hal ini, sengketa antara penyelenggara negara yang
berhadapan dengan rakyatnya, sebagaimana halnya yang berkenaan
dengan tugas dan kewenangan pengadilan pajak. Salah satu prinsip dari
negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan
merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun.
Tanpa adanya independensi maupun kemandirian terhadap badan
kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dapat
berdampak tercederainya rasa keadilan termasuk peluang munculnya
penyalahgunaan
atau
penyimpangan
kekuasaan
maupun
juga
diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Berdasarkan
ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman di
Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan
29
umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan hal tersebut
Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan
kehakiman, mempunyai kedudukan yang sentral, sebab pada dasarnya
kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan-
badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan juga termasuk tugas dan kewenangannya
masing-masing yang mempunyai sifat dan perlakuan yang sama.
Bahwa, sudah sangat jelas artinya Mahkamah Konstitusi dapat menentukan
arah pembangunan dalam tubuh kekuasaan kehakiman, in casu Pusat
Finansial Internasional Indonesia (PFII) agar dapat menjadi Lembaga yang
independent seutuhnya terlepas dari cengkraman kekuasaan Eksekutif dan
diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung., agar Mahkamah Agung
(MA) harus menuntaskan penyatuatapan satu pengadilan khusus,
pengadilan khusus baru yang urusan non-yudisialnya dinyatakan
independen.
50. Bahwa, norma Pasal 248A ayat (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK
berkaitan dengan fakta hukum adanya potensi dualisme kewenangan
pembinaan pada PFII dimaksud, maka menurut PARA PEMOHON hal
demikian jelas sama dengan mencampuradukan pembinaan lembaga
peradilan yang seharusnya secara terintegrasi berada dalam satu lembaga
yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan terpisah dengan
campur tangan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan manapun. Sebab,
makna pembinaan secara universal adalah melakukan bimbingan baik
secara teknis yudisial maupun non yudisial, di mana kedua hal tersebut
berpotensi tumpang tindih (overlapping) karena tidak dapat dipisahkan satu
dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan pilar akan kemandirian
lembaga peradilan.
51. Bahwa, dalam perspektif negara hukum berkaitan dengan sistem peradilan
dan proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga
kepastian hukum bagi pencari keadilan, merupakan unsur yang
fundamental dalam penguatan kedudukan lembaga peradilan yang
merupakan satu kesatuan implementasi adanya konsep negara hukum
yang mencita-citakan adanya supremasi hukum maupun penegakkan
30
hukum yang adil. Dengan demikian, tanpa adanya independensi dalam
lembaga peradilan dan juga setidak-tidaknya badan peradilan yang masih
berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah dan /atau eksekutif, hal
ini dapat memperlebar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau
adanya
kesewenang-wenangan
dalam
pemerintahan
termasuk
diabaikannya hak asasi manusia/hak konstitusional warga negara yang
didalamnya ada PARA PEMOHON oleh penguasa, akibat terabaikannya
independensi badan peradilan yang sudah di jamin dalam pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
52. Bahwa, berkenaan dengan sistem peradilan terdapat perubahan dalam
sistem peradilan di Indonesia berdasarkan perubahan UUD NRI 1945 dan
perubahan UU 48/2009, di antaranya adalah tentang ketentuan mengenai
pengadilan khusus dan hubungannya dengan lingkungan - lingkungan
peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebab, sejak tahun 2004, hanya ada
4 (empat) lingkungan peradilan yang diakui di Indonesia yaitu lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan
Peradilan Militer. Dengan demikian, mengenai pengadilan khusus hanya
dapat dibentuk dalam dan melekat pada salah satu dari lingkungan
peradilan tersebut, akan tetapi norma Pasal 248A ayat (7) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU
4/2026 P2SK” menciptakan pengadilan baru di Indonesia yang tidak
memiliki sangkut – paut dengan 4 lembaga lingkungan peradilan tersebut.,
Secara konstitusional, perihal independensi peradilan, telah diatur secara
jelas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Sehingga, tujuan yang ingin dicita-citakan dari adanya kekuasaan
kehakiman yang merdeka atau dalam hal ini disebut sebagai independensi
peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Independensi peradilan merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dan
telah menjadi sifat kekuasaan peradilan. Kekuasan kehakiman di Indonesia
dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan juga badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum,
31
peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara,
dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
53. Bahwa, untuk mahkamah konstitusi menjaga lembaga peradilan Dengan
demikian perlu dilakukan “one roof system”, seharusnya ada perlakuan yang
sama untuk satu atap terhadap PFII di mana pembinaan secara teknis
yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada
sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa adanya campur
tangan lembaga lain, Bahwa dengan diwujudkannya sistem peradilan satu
atap maka akan diperoleh adanya badan peradilan yang terbebas dari
pengaruh-pengaruh pihak lain, hal ini membuktikan fungsi lembaga
peradilan yang memberikan keadilan secara independen benar-benar dapat
dinikmati oleh para pencari keadilan (justiciabelen) dan dengan sendirinya
keadilan dan kepastian hukum adalah keadilan dan kepastian hukum
sebagaimana yang diharapkan dan dipercaya public.
54. Bahwa, sesuai dengan yang di dalilkan PARA PEMOHON hal tersebut
tentunya semakin nyata dan terang benderang norma Pasal 248A ayat (7)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK” telah melanggar dan bertentangan
dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang secara tegas dijamin
oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, karena untuk mewujudkan Pusat
Finansial Internasional Indonesia (PFII) sepenuhnya masuk dalam
kekuasaan kehakiman, dibutuhkan pengaturan ulang atas ketentuan
mengenai pembinaan “dual roop” tersebut menjadi sistem pembinaan “satu
atap/one roop system” di bawah Mahkamah Agung. Hal ini merupakan
prinsip yang tidak bisa ditawar dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi
sebagai “The Guardian of Constitution” untuk menegakan prinsip-prinsip
yang dijamin dalam UUD NRI 1945.
55. Bahwa, jika kita lihat fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian
of Constitution, maka terhadap adanya pelanggaran terhadap Prinsip
Negara Hukum dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1)
UUD NRI 1945, dalam ketentuan Norma a quo menjadi tugas Mahkamah
Konstitusi untuk meluruskan dan menempatkan kedudukan Pengadilan
Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) pada tempat yang tepat (on
32
the track) yakni dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana
diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 demi terwujudnya jaminan
atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, walaupun Mahkamah
dengan terpaksa harus mengambil peran Pembentuk Undang-Undang
(open legal policy).
56. Bahwa, sesuai dengan yang didalilkan PARA PEMOHON hal tersebut
tentunya norma Pasal 248A ayat (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK”
berpotensi berbeda dengan yang akan terjadi di Pengadilan Pusat Finansial
Internasional Indonesia (PFII) , karena pengaturan PFII tentunya tidak
terjadi di pengadilan-pengadilan lainnya yang berada di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung. Artinya telah nyata dan terang benderang dan
berdampak secara sistematis atas diberikannya kewenangan pembinaan
organisasi, administrasi dan keuangan, kewenangan relatif dan absolut.
Karena UU PFII tidak selaras dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum. bagi pengadilan telah melanggar prinsip kekuasaan Kehakiman
yang merdeka dan kepastian hukum sebagaimana telah dijamin dalam
suatu Negara Hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal
24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI1945
57. Bahwa, Norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU
4/2026 P2SK”., menimbulkan potensi bertentangan dengan konstitusi ada
beberapa sebab yang di rangkum sebagai berikut:
1) Bahwa, Supremasi Hukum Pembangunan yang mengorbankan hukum
akan menciptakan preseden buruk dan merusak tatanan sosial jangka
panjang.
2) Bahwa, Prinsip Etika Kepentingan publik dan moralitas harus menjadi
kompas, memastikan setiap langkah pembangunan tidak menodai
kepercayaan rakyat.
33
3) Potensi Pencucian Uang: Insentif dan rezim khusus yang longgar
dikhawatirkan menjadi celah pencucian uang, pelarian modal, atau
tempat daur ulang uang kotor bagi konglomerat lokal maupun asing.
4) Hambatan Aksesi OECD: Kebijakan khusus dalam undang-undang ini
dinilai berbenturan dengan standar Organisasi Kerja Sama dan
Pembangunan Ekonomi (OECD) terkait transparansi dan pemberantasan
penyuapan
5) Pengadilan Khusus Tanpa Banding: pengadilan khusus PFII putusannya
tidak bisa digugat lewat banding atau kasasi, sehingga memicu
ketidakpastian hukum
6) mengorbankan kedaulatan ekonomi demi menarik modal global
58. Bahwa, Secara resmi, pemerintah ingin menggalang dana “idle” yang
selama ini tersimpan di luar sistem keuangan formal. Dengan adanya
obligasi khusus, dana tersebut diharapkan masuk ke instrumen
pembangunan, mendukung proyek strategis nasional, dan memperkuat
cadangan devisa. Namun, perlindungan hukum yang absolut justru
membuka celah besar bagi praktik pencucian uang. Dana hasil korupsi,
narkoba, atau “shadow economy” dapat masuk ke sistem keuangan tanpa
konsekuensi hukum. Ketentuan ini bertolak belakang dengan prinsip Know
Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) yang menjadi
standar global lih-alih memperkuat kredibilitas fiskal, Pasal 248A ayat (5),
ayat (6), Ayat (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK berpotensi menjadikan
Indonesia sebagai “surga pencucian uang” dengan legitimasi hukum. Hal ini
bukan sekadar isu teknis, melainkan ancaman serius terhadap reputasi
internasional Indonesia di mata lembaga global seperti FATF dan IMF.
59. Bahwa, Dampak paling nyata Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan “UU 4/2026 P2SK adalah ketidakadilan sosial. Buruh, ASN, dan
UMKM tetap wajib membayar pajak, bahkan berisiko dikriminalisasi bila
gagal bayar kredit. Sebaliknya, pemilik dana gelap justru mendapat
perlindungan dan insentif bebas pajak. Ketimpangan ini menciptakan rasa
34
ketidakadilan yang mendalam. Publik melihat negara memberi karpet merah
bagi oligarki, sementara rakyat kecil terus menanggung beban fiskal.
Akibatnya, kepercayaan terhadap penyelenggara negara bukan hanya
kepada pemerintah, tetapi juga terhadap lembaga hukum dan keuangan,
akan semakin terkikis. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang tak
ternilai. Tanpa kepercayaan, kebijakan fiskal dan moneter kehilangan
legitimasi. Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-undang Nomor 4
Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK, dengan segala implikasinya, berpotensi memicu krisis kepercayaan
yang lebih dalam daripada sekadar pelemahan rupiah atau defisit fiskal.
Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK
bahkan berpotensi konflik dengan asas-asas yang tertuang dalam pasal
28D ayat UUD NRI 1945.
60. Bahwa, adanya dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun
2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Bahwa, Jelas di dalam norma dalam norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6),
Ayat (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
35
Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK” tidak mencerminkan asas
kepastian hukum dan lebih terlihat melindungi Tindakan pencucian uang.
Sumber:
https://www.hukumonline.com/berita/a/pfii-disorot--pakar-ingatkan-pajak-
0-persen-berisiko-jadikan-indonesia-surga-pencucian-uang-
lt6a66d665c8ad0/
61. Bahwa dalam Black’s Law Dictionary, kata “understand” artinya “To know; to
apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and
effect of an act”. Artinya, “understand” dalam konteks hukum bukan sekadar
mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh terhadap
makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.
62. Bahwa, berdasarkan urian tersebut diatas Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat
(7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan “UU 4/2026 P2SK haruslah dinyatakan bertentangan
dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D
Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga selanjutnya
agar tidak terjadi dengan tidak memberikan kepastian hukum yang adil,
maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dalam putusannya memberikan kepastian hukum yang adil, dan haruslah
dinyatakan “Inkonstitutional” atau bertentangan dengan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
63. Bahwa, Tegasnya Menurut Para Pemohon Ketentuan Norma Pasal a quo
telah menimbulkan kerugian konstitusional bersifat potensial yang menurut
36
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya
norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-undang Nomor 4
Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan “UU 4/2026
P2SK Bertentangan Terhadap Pasal 1 Ayat 3, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C
Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Beralasan menurut hukum untuk di kabulkan.
64. Bahwa, Para Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan
a quo untuk menyatakan Pasal 248A ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026
NOMOR 62, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7180) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
IV. PETITUM
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti
(terlampir) yang telah diuraikan, maka PARA PEMOHON memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima,
memeriksa, dan mengadili Permohonan pengujian Materill a quo untuk memutus
sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 248A ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 62, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7180) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 248A ayat (6) Undang - undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 62, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7180) bertentangan dengan
37
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 248A ayat (7) Undang - undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 62, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7180) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi kartu tanda penduduk & profesi Pemohon I;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi identitas Doktor Singgih;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi identitas Kharisma J Subakti S.H. Pemohon III;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi bukti legal standing Pemohon I;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi bukti legal standing Pemohon I;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi bukti legal standing Pemohon I;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi UU Nomor 4 Tahun 2026;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi UUD NRI 1945;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi KTM Syamsul Jahidin;
10. Bukti P-10
: Fotokopi KTM Kharisma Joemanta Soebakti;
11. Bukti P-11
: Fotokopi NPWP Elektronik - Syamsul Jahidin;
12. Bukti P-12
: Fotokopi IKH Bea dan Cukai – Syamsul Jahidin;
13. Bukti P-13
: Fotokopi IKH Pajak – Syamsul Jahidin;
14. Bukti P-14
: Fotokopi bukti bayar pajak Kharisma J Soerbakti;
15. Bukti P-15
: Fotokopi sertipikat pajak Pemohon III;
16. Bukti P-16
: Fotokopi bukti bayar pajak Kharisma Joemanta Surbakti;
17. Bukti P-17
: Fotokopi UU_1999_30.
38
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180, selanjutnya disebut UU 4/2026),
terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
39
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
40
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3]
dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, yang apabila
dirumuskan Mahkamah sebagai berikut:
1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah
Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 4/2026, yang rumusan
selengkapnya sebagai berikut.
Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 4/2026
(5) Pusat Finansial Internasional Indonesia dikelola oleh dewan Pusat Finansial
Internasional Indonesia.
(6) Dalam rangka mencapai tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha pada Pusat Finansial
Internasional Indonesia diterapkan perlakuan perpajakan khusus, serta
diberikan fasilitas perpajakan khusus dan fasilitas khusus lainnya.
(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional
Indonesia diatur secara khusus dengan Undang-Undang yang dibentuk
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
2. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai
Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum, advokat (termasuk kuasa hukum pajak serta
kuasa hukum bea dan cukai), dan kurator. Menurut Pemohon I, ketentuan norma
Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 4/2026 berpotensi merugikan hak
konstitusional Pemohon I sebagai berikut:
a. efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan Pusat Finansial Internasional
Indonesia (PFII), terutama di luar wilayah PFII, berpotensi memunculkan
persoalan terkait kontrak yang pelaksanaannya di luar wilayah PFII yang
menjadi kewenangan pengadilan umum.
b. sengketa kompetensi/wewenang mengadili dengan pengadilan lain, antara
lain seperti turunan dari sengketa bisnis/komersial, kepailitan, persaingan
usaha, sengketa konsumen, dan sengketa kewenangan mengadili antar
pengadilan yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.
41
c. ketidakjelasan wilayah hukum PFII yang bersifat silo atau mencakup seluruh
wilayah Indonesia serta aturan tentang putusan pengadilan PFII yang tidak
ada upaya hukum lanjutan.
3. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai
advokat sekaligus penggiat/praktisi hukum konstitusi yang secara aktif terlibat
dalam berbagai proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Namun demikian, terkait dengan Pemohon II a quo telah ternyata pada Sidang
Pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
perbaikan
permohonan tidak hadir dalam persidangan tersebut tanpa alasan yang sah
meskipun Mahkamah telah memanggil secara patut menurut hukum serta tidak
memberikan kuasa untuk mewakili kehadirannya dalam persidangan [vide
Risalah Sidang, tanggal 16 September 2026, hlm. 1]. Oleh karena itu, Mahkamah
tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo sepanjang Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon III merupakan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai
advokat sekaligus mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan advokasi
kebijakan
publik,
penguatan
demokrasi,
serta
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III, menjelaskan sebagai warga masyarakat
pembayar pajak (tax payer) sehingga mempunyai hak konstitusional untuk
mempersoalkan undang-undang yang berkaitan dengan sektor keuangan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III, menjelaskan memiliki hak konstitusional
sebagai warga negara sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat
(2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
[3.6]
Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon
I dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum
Pemohon I dan Pemohon III sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan
Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai
berikut.
[3.6.1]
Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh
Pemohon I dan Pemohon III berkenaan dengan ketentuan lembaga PFII termasuk
ketentuan untuk membentuk undang-undang khusus mengenai penyelenggaraan
PFII dalam norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 4/2026, menurut
42
Pemohon I dan Pemohon III bertentangan dengan prinsip negara hukum,
kekuasaan kehakiman yang merdeka, hak kolektif, serta kepastian hukum yang adil
karena adanya kekhususan dalam bidang perpajakan antara lain perlakuan khusus
wajib pajak dan penanganan sengketa oleh peradilan khusus yang berkaitan
dengan PFII. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma-norma
a quo, Pemohon I dan Pemohon III menjelaskan sebagai perseorangan warga
negara Indonesia berprofesi sebagai kurator (Pemohon I), mahasiswa, dan advokat
(Pemohon I dan Pemohon III), [vide Bukti P-1, Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6,
Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti 12, Bukti P-13, dan Bukti P-15]. Pemohon I dan
Pemohon III menerangkan memiliki hak konstitusional antara lain hak kolektif
membangun bangsa dan negara serta kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang
dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7) UU 4/2026.
[3.6.2]
Bahwa UU 4/2026 telah mengamanatkan pembentukan undang-undang
yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan PFII, yang wajib
dibentuk paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak UU 4/2026
diundangkan, yaitu terhitung sejak tanggal 17 Juni 2026. Artinya, batas waktu paling
lambat dibentuknya undang-undang khusus dimaksud adalah tanggal 17 September
2026. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu
penjelasan dari Pemohon I, setelah Mahkamah menelusuri laman portal resmi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), telah ternyata Undang-
Undang tentang PFII telah disetujui bersama pada tanggal 21 Juli 2026 [vide Risalah
Sidang, tanggal 16 September 2026, hlm. 2 dan Risalah Rapat Paripurna DPR RI,
tanggal 21 Juli 2026, hlm. 43]. Lagipula, berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI
Tahun 1945 terdapat batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari bagi presiden
untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama.
Namun demikian, berkenaan dengan Undang-Undang tentang PFII dimaksud,
hingga saat ini Mahkamah belum mendapatkan fakta berkenaan dengan
pengundangan undang-undang PFII dimaksud. Oleh karenanya, menurut
Mahkamah hingga permohonan a quo diputus Undang-Undang tentang PFII
tersebut belum berlaku dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[3.6.3]
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, jika hal-hal
tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah yang menerapkan beberapa syarat
43
anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan
kedudukan hukum kepada pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3]
dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon III telah dapat
menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, jika dikaitkan dengan
syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh
Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dirugikan
oleh berlakunya Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 4/2026, menurut
Mahkamah, terkait dengan hal a quo secara tegas diperlukan syarat yang bersifat
imperatif yaitu anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon I
dan Pemohon III dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta
hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh Pemohon I dan
Pemohon III, telah ternyata hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III tersebut
belum ada kaitan dengan berlakunya norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat
(7) UU 4/2026. Dengan kata lain, ketentuan pasal-pasal a quo berkaitan dengan
PFII diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang PFII, di mana hingga saat
ini secara faktual Undang-Undang tentang PFII belum diundangkan, sehingga
Undang-Undang tentang PFII belum berlaku dan dengan sendirinya belum
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
menyatakan, “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai
kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”. Dengan demikian, norma-
norma yang secara an sich mengatur mengenai PFII belum berdampak terhadap
adanya anggapan kerugian hak konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara
aktual kepada Pemohon I dan Pemohon III. Oleh karena itu, Pemohon I dan
Pemohon III telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian
hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian. Dalam kaitan ini, oleh karena syarat-syarat anggapan kerugian hak
konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
44
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
serta putusan-putusan setelahnya bersifat kumulatif, maka tidak terdapat
relevansinya lagi untuk mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya, yaitu adanya
anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan
sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian, serta syarat jika permohonan dikabulkan maka
anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual tidak terjadi lagi dan yang
bersifat potensial tidak akan terjadi.
[3.6.4]
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon)
tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Namun
demikian, seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, quod non,
namun oleh karena ketentuan norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU
4/2026 diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri dan secara faktual
hingga permohonan para Pemohon a quo diputus, undang-undang tentang PFII
masih belum diundangkan, sehingga belum memiliki kekuatan hukum mengikat,
maka permohonan para Pemohon adalah prematur.
[3.7]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan
permohonan lebih lanjut.
[3.8]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
45
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo, quod non, pokok permohonan para
Pemohon adalah prematur;
[4.4]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta
46
dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Nurlidya Stephanny Hikmah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180, selanjutnya disebut UU 4/2026), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 39 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 40 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 4/2026, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 4/2026 (5) Pusat Finansial Internasional Indonesia dikelola oleh dewan Pusat Finansial Internasional Indonesia. (6) Dalam rangka mencapai tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha pada Pusat Finansial Internasional Indonesia diterapkan perlakuan perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas perpajakan khusus dan fasilitas khusus lainnya. (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara khusus dengan Undang-Undang yang dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 2. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum, advokat (termasuk kuasa hukum pajak serta kuasa hukum bea dan cukai), dan kurator. Menurut Pemohon I, ketentuan norma Pasal 248A ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 4/2026 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagai berikut: a. efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), terutama di luar wilayah PFII, berpotensi memunculkan persoalan terkait kontrak yang pelaksanaannya di luar wilayah PFII yang menjadi kewenangan pengadilan umum. b. sengketa kompetensi/wewenang mengadili dengan pengadilan lain, antara lain seperti turunan dari sengketa bisnis/komersial, kepailitan, persaingan usaha, sengketa konsumen, dan sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. 41 c. ketidakjelasan wilayah hukum PFII yang bersifat silo atau mencakup seluruh wilayah Indonesia serta aturan tentang putusan pengadilan PFII yang tidak ada upaya hukum lanjutan. 3. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat sekaligus penggiat/praktisi hukum konstitusi yang secara aktif terlibat dalam berbagai proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, terkait dengan Pemohon II a quo telah ternyata pada Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan tidak hadir dalam persidangan tersebut tanpa alasan yang sah meskipun Mahkamah telah memanggil secara patut menurut hukum serta tidak memberikan kuasa untuk mewakili kehadirannya dalam persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 16 September 2026, hlm. 1]. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo sepanjang Pemohon II; 4. Bahwa Pemohon III merupakan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat sekaligus mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan advokasi kebijakan publik, penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III, menjelaskan sebagai warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) sehingga mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan undang-undang yang berkaitan dengan sektor keuangan; 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III, menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagai warga negara sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon III sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon I dan Pemohon III berkenaan dengan ketentuan lembaga PFII termasuk kete
