32/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rachmad Rofik Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Sekapuk, RT. 2, RW. 3, Jalan Letjen S. Parman 23, Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Januari 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Januari 2026 dengan Nomor 32/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 2 yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 2. Bahwa kewenangan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 4. Bahwa perihal permohonan a quo adalah permohonan pengujian materiil (judicial review) terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD 1945; 5. Berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan batasan kumulatif mengenai kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yaitu: 3 a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Hak Konstitusional Pemohon: Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, khususnya: a. Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." b. Pasal 28H ayat (4): "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun." c. Pasal 33 ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." 4. Uraian Kerugian Konstitusional Spesifik (Fakta Hukum): a. Bahwa Pemohon adalah nasabah/debitur yang mengalami kerugian nyata akibat praktik perbankan/pembiayaan yang berlindung di balik kekosongan dan ketidakjelasan norma UU a quo. 4 b. Bahwa Pemohon mengalami praktik predatory lending (pinjaman memangsa) melalui skema Top-Up/Refinancing yang eksploitatif dari PT MNC Leasing. c. Bahwa secara faktual, Pemohon hanya menerima dana bersih (net disbursement) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun, akibat ketiadaan batasan norma yang jelas dalam UU Perbankan dan UU P2SK mengenai larangan Anatocismus (bunga berbunga), utang pokok Pemohon dimanipulasi secara akuntansi menjadi Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan saat ini dituntut hingga Rp204.000.000,-. d. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan sekadar kerugian ekonomi, melainkan kerugian konstitusional berupa hilangnya martabat Pemohon sebagai subjek hukum yang setara. Dalam praktik yang dialami Pemohon, terjadi apa yang dalam doktrin hukum disebut sebagai "Penyalahgunaan Keadaan" (Misbruik van Omstandigheden). Pihak Kreditur memanfaatkan posisi dominannya untuk menyodorkan kontrak yang mengandung perhitungan bunga tidak wajar yang dilegitimasi oleh pasal-pasal a quo. e. Bahwa saat ini Pemohon sedang berjuang menuntut keadilan di Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor Perkara: 7/Pdt.G/2026/PN Gsk. Namun, perjuangan tersebut terhambat karena UU a quo tidak memberikan perlindungan status quo (larangan eksekusi) selama sengketa berlangsung, sehingga hak milik Pemohon (objek jaminan) terancam dieksekusi paksa secara sewenang-wenang. 5. Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband): Kerugian Pemohon timbul secara langsung karena norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan dan Pasal 236 ayat (1) UU P2SK memberikan ruang tafsir yang terlalu luas (multitafsir) dan tidak memberikan batasan tegas mengenai larangan bunga berbunga serta kewajiban transparansi dokumen. Jika norma tersebut dimaknai ulang oleh Mahkamah Konstitusi sesuai petitum Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon berupa ketidakpastian hukum dan ancaman perampasan hak milik tidak akan terjadi lagi. 6. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan permohonan ini. 5 III. OBJEK PERMOHONAN Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil terhadap UUD 1945 adalah: 1. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), yang berbunyi: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." 2. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang berbunyi: “Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor keuangan, PUSK memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi.” 3. Pasal 238 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845), yang selengkapnya berbunyi: 1. PUSK memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. 2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perjanjian tertulis. 3. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Perjanjian Baku yang memuat klausul baku, kecuali yang dilarang berdasarkan undang-undang ini. 4. PUSK dilarang membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat klausul baku yang berisi: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUSK kepada Konsumen; b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUSK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, 6 kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUSK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab PUSK; d. memberi hak kepada PUSK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan; e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUSK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran; f. menyatakan bahwa PUSK dapat menambah, mengubah dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati; g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUSK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen; h. memberikan kewenangan bagi PUSK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul; i. menyatakan bahwa PUSK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak; j. menyatakan bahwa PUSK membatasi tanggungjawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian pegawai dan/atau pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan PUSK; k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUSK ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian; dan l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 7 IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. LANDASAN FILOSOFIS: PELANGGARAN TERHADAP ASAS KEADILAN DAN DEMOKRASI EKONOMI 1. Bahwa Pancasila Sila Kelima mengamanatkan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti adanya kesetaraan (equality) dan ketiadaan penindasan (exploitation) dalam transaksi keuangan. 2. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan prinsip "Efisiensi Berkeadilan". Namun, norma dalam Pasal 236 ayat (1) UU P2SK yang memberikan kewenangan luas kepada Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tanpa batasan yang jelas, telah disalahgunakan untuk melegalkan praktik Anatocismus (Bunga Berbunga). 3. Bahwa praktik membebankan bunga lama menjadi pokok utang baru dalam skema Top-Up adalah bentuk modern dari perbudakan finansial. Bank/Leasing mendapatkan keuntungan ganda yang tidak wajar (Unjust Enrichment), sementara nasabah seperti Pemohon terjerat dalam utang abadi (Perpetual Debt). Hal ini bertentangan secara diametral dengan semangat Demokrasi Ekonomi dalam UUD 1945. 4. Bahwa secara komparatif, dalam sistem hukum Civil Law (seperti Perancis dan Belanda yang menjadi rujukan KUHPerdata Indonesia), praktik Anatocismus sangat dilarang keras kecuali bunga yang sudah jatuh tempo minimal satu tahun dan diperjanjikan secara tegas. Namun, dalam praktik yang dialami Pemohon melalui UU a quo, bunga langsung dikapitalisasi menjadi pokok baru dalam hitungan hari/bulan melalui skema Top-Up. Ini adalah bentuk penyelundupan hukum yang merampas hak milik pribadi [Pasal 28H ayat (4) UUD 1945]. B. LANDASAN YURIDIS: KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN PELANGGARAN HAK MILIK [Pasal 28D ayat (1) & Pasal 28H ayat (4) UUD 1945] 1. Terkait Praktik Anatocismus (Bunga Berbunga) 4. Bahwa asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian mengikat sebagai UU) yang sering didalilkan oleh Bank, tidaklah bersifat mutlak. Asas tersebut dibatasi oleh asas Itikad Baik (Good Faith) dan Kepatutan. 8 5. Bahwa pasal a quo tidak memberikan definisi limitatif mengenai komponen "Utang". Kekosongan norma ini dimanfaatkan oleh Industri Keuangan untuk melakukan manipulasi akuntansi. Fakta hukum yang dialami Pemohon (Terima Rp 50 juta, menjadi Pokok Utang Rp 157 juta) membuktikan bahwa UU a quo gagal memberikan kepastian hukum yang adil. Seharusnya, "Pokok Utang" dimaknai secara tegas sebagai "Dana Riil yang Diterima Debitur ditambah Sisa Pokok Lama", tanpa memasukkan unsur bunga berjalan. 2. Terkait Hak Transparansi dan Salinan Dokumen (Akta Fidusia) 6. Bahwa Pasal 28F UUD 1945 menjamin Hak Atas Informasi. Dalam hubungan kontraktual, Akta Jaminan Fidusia dan Rincian Hutang adalah dokumen vital bagi Debitur untuk mengetahui hak dan kewajibannya. 7. Bahwa praktik di lapangan menunjukkan Kreditur seringkali menyembunyikan atau mempersulit Debitur mendapatkan salinan Akta Fidusia dengan dalih "Rahasia Perusahaan". Hal ini menyebabkan terjadinya Asimetri Informasi (Information Asymmetry) yang menempatkan Debitur dalam posisi buta hukum. 8. Tanpa memegang dokumen asli, Debitur kehilangan hak untuk melakukan pembelaan diri (Right to Defense) ketika terjadi sengketa eksekusi. Oleh karena itu, Pasal 8 UU Perbankan harus dimaknai mewajibkan transparansi mutlak dokumen kredit kepada nasabah. C. DISHARMONI ANTARA UU A QUO DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN (ANALISIS KHUSUS) 1. Bahwa merespons petunjuk Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan pendahuluan terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Pemohon perlu menegaskan adanya kekaburan hukum yang fatal dalam implementasi Pasal a quo. 2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, disebutkan: 9 "Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan." Konsekuensi dari skema Penjaminan adalah timbulnya Hak Subrogasi (Hak Penjamin untuk menagih kembali kepada Debitur setelah membayar utang ke Bank). 3. Namun, fakta hukum yang terjadi dalam kasus Pemohon dan jutaan nasabah lainnya adalah praktik Hibrida yang Manipulatif. o Di satu sisi, Bank membebankan biaya kepada Debitur dengan istilah "Premi Asuransi Jiwa Kredit" atau "Biaya Proteksi". Dalam hukum asuransi, jika Tertanggung (Debitur) membayar premi, maka seharusnya terjadi Pengalihan Risiko (Risk Transfer). Artinya, jika terjadi risiko (meninggal/gagal bayar), maka utang dianggap lunas oleh klaim asuransi. o Di sisi lain, ketika risiko terjadi, Bank atau Perusahaan Penjamin tetap melakukan penagihan kepada Debitur atau Ahli Warisnya dengan menggunakan dalih Hak Subrogasi (seolah-olah skema Penjaminan). 4. Bahwa Pasal 8 UU Perbankan dan Pasal 236 UU P2SK a quo inkonstitusional karena tidak memberikan batasan tegas. UU a quo membiarkan Bank menerapkan standar ganda: Memungut uang nasabah dengan kedok Asuransi (Risk Transfer), tetapi tetap mengejar harta nasabah dengan kedok Penjaminan (Subrogasi). 5. Bahwa praktik "Double Dipping" (mengambil keuntungan dua kali) ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Seharusnya, apabila biaya perlindungan dibebankan kepada Debitur, maka sifatnya wajib berupa Asuransi Pembebasan Utang tanpa Subrogasi. Hak Subrogasi hanya boleh ada jika Bank yang membayar sendiri biaya penjaminan tersebut kepada pihak ketiga (Jamkrindo/Askrindo) tanpa memotong dana nasabah. D. LANDASAN SOSIOLOGIS: STATUS QUO ASET DALAM SENGKETA 1. Bahwa prinsip negara hukum (Rechtsstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan penghormatan terhadap proses peradilan (Due Process of Law). 10 2. Bahwa ketiadaan aturan mengenai Penangguhan Eksekusi Otomatis (Automatic Stay) dalam UU a quo menyebabkan maraknya tindakan "Main Hakim Sendiri" (Eigenrichting) oleh Kreditur/Debt Collector. 3. Bahwa meskipun Debitur sedang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri untuk menguji keabsahan utang, Kreditur tetap merasa berhak melakukan eksekusi jaminan (menarik kendaraan/rumah). Hal ini merendahkan kewibawaan pengadilan dan melanggar hak konstitusional warga negara atas perlindungan aset selama proses hukum berjalan. E. TABEL PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL Bahwa untuk memperjelas argumentasi, Pemohon menyajikan tabel perbandingan antara kondisi saat ini akibat norma UU a quo dengan kondisi konstitusional yang diharapkan: NO. ASPEK YANG DIUJI PRAKTIK SAAT INI (INKONSTITUSION AL) PRAKTIK KONSTITUSIONAL YANG DIHARAPKAN 1. Komponen Utang (Top Up/Refinancing) Sisa bunga lama ditambahkan ke pokok hutang baru, lalu dibungakan lagi (Bunga Berbunga/Anatocism us). Pokok hutang baru harus murni sisa pokok lama + dana baru yang diterima. Bunga lama tidak boleh dikapitalisasi menjadi pokok. 2. Asuransi Pelunasan Hutang Biaya dibayar Debitur, tapi asuransi hanya melindungi Bank. Bank/Penjamin tetap menagih Debitur (Subrogasi). Jika premi dibayar Debitur, maka wajib berupa Risk Transfer. Utang lunas otomatis saat risiko terjadi. Subrogasi dilarang. 3. Transparansi Dokumen Debitur dipersulit mendapatkan salinan Akta Fidusia & Rincian Hutang. "Rahasia Bank" dijadikan alasan. Debitur wajib diberikan salinan asli kontrak & akta fidusia seketika setelah tanda tangan. Transparansi mutlak. 4. Posisi Saat Sengketa Objek jaminan tetap dieksekusi paksa (Debt Collector) meski sedang proses Objek jaminan wajib status quo (tidak boleh dieksekusi) sampai ada putusan pengadilan yang 11 gugatan di Pengadilan. berkekuatan hukum tetap (inkracht). F. URGENSI REFORMASI PARADIGMA PERLINDUNGAN NASABAH SEBAGAI KONSUMEN JASA KEUANGAN (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025) 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan terbaru Nomor 235/PUU- XXIII/2025 (diputus tanggal 2 Februari 2026) telah memberikan arah baru (new legal paradigm) dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Mahkamah menegaskan bahwa undang-undang yang mengatur perlindungan masyarakat dalam transaksi perdagangan harus selaras dengan perkembangan zaman dan dinamika teknologi. 2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo, Mahkamah menyatakan: "Perlu adanya evaluasi oleh pembentuk undang-undang untuk mengkaji kembali kesesuaian landasan hukum perlindungan konsumen saat ini yang telah berlaku selama hampir 27 tahun... dengan dinamika dan kemajuan teknologi dalam aktivitas perdagangan kontemporer yang terus berkembang." 3. Relevansi dengan UU Perbankan (UU 10/1998): Bahwa jika UU Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) yang berusia 27 tahun saja dianggap Mahkamah sudah "ketinggalan zaman", maka UU Perbankan (UU 10/1998) yang menjadi dasar keberlakuan Pasal 8 ayat (1) dalam permohonan ini, yang telah berusia 28 tahun, jauh lebih mendesak untuk dikaji ulang konstitusionalitasnya. UU Perbankan lama ini gagal mengantisipasi praktik Predatory Lending digital dan manipulasi akuntansi seperti Anatocismus (bunga berbunga) yang dilakukan lembaga keuangan modern. 4. Konsumen Sebagai Subjek, Bukan Objek Bisnis: Bahwa Pemohon sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan 235 tersebut yang menyatakan bahwa kemudahan akses jasa berpotensi menempatkan konsumen semata-mata sebagai "objek kegiatan bisnis". Dalam kasus yang dialami Pemohon (PT MNC Leasing), Pemohon ditempatkan sebagai objek eksploitasi di mana 12 utang pokok dimanipulasi secara akuntansi (dari Rp50 juta menjadi Rp157 juta) tanpa perlindungan hukum yang memadai dari UU Perbankan dan UU P2SK. 5. Kewajiban Negara dalam Evaluasi Menyeluruh: Bahwa Mahkamah dalam Putusan 235 menekankan aspek "mekanisme penyelesaian sengketa" dan "pengawasan". Pemohon berargumen bahwa Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan dan Pasal 236 ayat (1) UU P2SK saat ini mengandung kekosongan hukum (legal vacuum) karena tidak mengatur kewajiban Status Quo (Penangguhan Eksekusi) saat sengketa berlangsung. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha jasa keuangan bertindak sewenang-wenang melakukan eksekusi jaminan di tengah proses peradilan, yang jelas mengabaikan kepentingan dan keselamatan nasabah sebagai konsumen. 6. Independensi Perlindungan: Bahwa sebagaimana Mahkamah menegaskan pentingnya independensi lembaga perlindungan konsumen (BPKN), Pemohon juga memohon agar Mahkamah menegaskan bahwa prinsip "kehati-hatian" dalam UU P2SK harus dimaknai secara independen untuk melindungi nasabah, bukan justru digunakan sebagai dalih untuk melakukan praktik "Bunga Berbunga" yang menjerat rakyat kecil dalam utang abadi. G. PENGADOPSIAN DOKTRIN "UNDANG-UNDANG KETINGGALAN ZAMAN" BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 235/PUU-XXIII/2025 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan terbaru tertanggal 2 Februari 2026, yaitu Putusan Nomor 235/PUU-XXIII/2025 (Bukti P-9), telah memberikan Landmark Decision yang memperkuat kedudukan konsumen di Indonesia. Dalam pertimbangan hukum paragraf [3.16], Mahkamah menegaskan: “...perlu adanya evaluasi oleh pembentuk undang-undang untuk mengkaji kembali kesesuaian landasan hukum perlindungan konsumen saat ini yang telah berlaku selama hampir 27 tahun, yaitu UU 8/1999, dengan dinamika dan kemajuan teknologi dalam aktivitas perdagangan kontemporer yang terus berkembang.” 13 2. Analogi konstitusional terhadap objek permohonan a quo: Bahwa jika Mahkamah memandang UU 8/1999 yang berusia 27 tahun sudah usang, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Objek Perkara 30) yang berusia 27 tahun, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Objek Perkara 32) yang telah berusia 28 tahun, jauh lebih mendesak untuk dinyatakan inkonstitusional karena gagal melindungi rakyat kecil di era ekonomi digital. 3. Perubahan Paradigma Konsumen: Dari Objek Menjadi Subjek Hukum Bahwa Pemohon sangat setuju dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 235 tersebut yang menyatakan bahwa kemudahan akses digital saat ini: “...sangat berpotensi menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan dan keselamatan konsumen.” Dalam Perkara 30 (Kuota Hangus): Praktik menghanguskan sisa kuota data internet yang telah dibayar lunas adalah bukti nyata nasabah hanya dijadikan "objek peraup keuntungan" tanpa adanya jaminan hak milik digital. Dalam Perkara 32 (Perbankan/Leasing): Praktik Anatocismus (bunga berbunga) dan ketiadaan penangguhan eksekusi (automatic stay) adalah bentuk nyata pengabaian "kepentingan dan keselamatan konsumen" demi keuntungan sepihak korporasi keuangan. 4. Kewajiban Negara Menjamin Keamanan Data dan Keadilan Transaksi Bahwa Mahkamah dalam Putusan 235 Paragraf [3.16] menekankan bahwa perlindungan konsumen harus mencakup: “...keamanan data dan privasi, jaminan standar mutu barang dan/atau jasa, kualitas produk, standar kesehatan, hingga dampak terhadap lingkungan.” Pemohon berargumen bahwa sisa kuota internet adalah bagian dari "jaminan mutu jasa" yang tidak boleh dihilangkan sepihak. Demikian pula dalam sektor perbankan, transparansi dokumen (Akta Fidusia) 14 adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh Putusan MK terbaru ini. 5. Amanat Konstitusi untuk Evaluasi Menyeluruh Bahwa Mahkamah memerintahkan evaluasi komprehensif mencakup: “...mekanisme, perizinan, pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga pengenaan sanksi apabila diperlukan.” Oleh karena itu, melalui permohonan a quo, Pemohon memohon agar Mahkamah memulai evaluasi tersebut dengan membatalkan norma- norma dalam UU Cipta Kerja, UU Telekomunikasi, dan UU Perbankan yang selama ini menghambat efektivitas perlindungan konsumen dan menciptakan ketidakpastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. H. PENGAKUAN NEGARA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI SEKTOR JASA KEUANGAN (Analisis Yuridis Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025) 1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan POJK Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh OJK untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Bukti P-11). Pemohon menegaskan bahwa terbitnya regulasi ini merupakan "Bukti Pengakuan Institusional" bahwa di lapangan telah terjadi pelanggaran hak-hak konsumen yang masif dan terstruktur oleh Pelaku Usaha Jektor Jasa Keuangan (PUJK). 2. Validasi Terhadap Dalil Kerugian Pemohon: Bahwa dalam artikel tersebut (Bukti P-12), OJK menegaskan bahwa gugatan diajukan terhadap PUJK yang melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” dan “Bertindak dengan itikad tidak baik sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen”. Pemohon berargumen bahwa praktik Anatocismus (bunga berbunga) yang dialami Pemohon—di mana dana bersih Rp50.000.000,- membengkak menjadi utang pokok Rp157.000.000,- (Bukti P-5)—adalah wujud nyata dari "Perbuatan Melawan Hukum" dan "Itikad Tidak Baik" yang dimaksud oleh OJK. Namun, karena kelemahan norma dalam Pasal 8 UU Perbankan dan 15 Pasal 236 UU P2SK, praktik jahat ini seringkali berlindung di balik frasa "kesepakatan kontrak". 3. Fakta Sosiologis: Kerugian Nasional Rp9 Triliun: Bahwa merujuk pada data dari Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikelola OJK dan Polri, terdapat 411.055 laporan penipuan dengan total kerugian mencapai Rp9 Triliun dalam kurun waktu satu tahun terakhir (November 2024 - Desember 2025). Pemohon menegaskan bahwa angka kerugian yang fantastis ini membuktikan adanya ketidakpastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Negara (melalui UU Perbankan dan UU P2SK) telah gagal menciptakan sistem pencegahan, sehingga OJK terpaksa membuat regulasi untuk "menggugat" guna memulihkan kerugian setelah jatuhnya korban. 4. Urgensi Kepastian Hukum atas Akses Keadilan: Bahwa POJK 38/2025 mengakui bahwa konsumen seringkali terkendala biaya perkara untuk menuntut keadilan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan kondisi Pemohon yang harus berjuang melalui fasilitas prodeo di Mahkamah Konstitusi. Pemohon berargumen bahwa "Akses Keadilan" seharusnya tidak hanya diberikan di tahap gugatan (kuratif), tetapi harus dijamin sejak awal melalui norma Undang- Undang yang melarang praktik Bunga Berbunga dan Mewajibkan Transparansi Dokumen secara mutlak. 5. Disharmoni antara regulasi OJK dengan Undang-Undang a quo: Bahwa terdapat kontradiksi yang membahayakan konstitusi: o Di satu sisi, OJK menerbitkan regulasi untuk menggugat PUJK demi "keadilan dan kepastian hukum". o Di sisi lain, Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan dan Pasal 236 ayat (1) UU P2SK tetap membiarkan "Prinsip Kehati-hatian" dimaknai secara sepihak oleh bank untuk membebani nasabah dengan bunga yang tidak wajar. Bahwa selama norma dalam undang-undang tersebut tidak dimaknai secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi (sesuai petitum Pemohon), 16 maka POJK 38/2025 hanya akan menjadi "pemadam kebakaran" yang tidak menyentuh akar permasalahan konstitusionalnya. 6. Kaitan dengan Putusan MK Nomor 235/PUU-XXIII/2025: Bahwa tindakan progresif OJK menerbitkan POJK gugatan ini membuktikan kebenaran pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 235/2025 (P-9), bahwa undang-undang lama (seperti UU Perbankan 1998) sudah ketinggalan zaman dan menempatkan konsumen hanya sebagai "objek aktivitas bisnis semata untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya". Jika OJK saja merasa perlu membuat aturan untuk menggugat pelaku usaha keuangan, maka sudah saatnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma induknya (UU Perbankan & UU P2SK) memang mengandung cacat konstitusional sepanjang tidak melindungi nasabah dari eksploitasi finansial. 7. Terhadap Bukti P-9 (Putusan MK 235/2025): "Bahwa Bukti P-9 adalah 'kompas' bagi keadilan konsumen di Indonesia. Mahkamah secara progresif mengakui bahwa regulasi yang lahir pada akhir dekade 90-an (seperti UU Perbankan 1998) tidak lagi mampu memproteksi warga negara dari keganasan ekonomi digital dan praktik perbankan yang eksploitatif." 8. Terhadap Bukti P-11 & P-12 (POJK 38/2025): "Bahwa Bukti P-11 dan P-12 merupakan 'pengakuan dosa' secara institusional oleh negara melalui OJK. Jika industri keuangan kita sehat, tidak mungkin OJK sampai menerbitkan aturan untuk menggugat bank/leasing demi melindungi konsumen. Angka kerugian Rp9 Triliun adalah bukti nyata bahwa Pasal 8 UU Perbankan yang Pemohon uji telah gagal total memberikan kepastian hukum." 9. Analisis urgensi pemaknaan norma berdasarkan paradigma baru Mahkamah Konstitusi Bahwa Pemohon ingin mengetengahkan fakta hukum terbaru di mana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tertanggal 2 Februari 2026, telah memberikan sinyal kuat mengenai perlunya evaluasi total terhadap regulasi yang sudah tidak relevan dengan zaman. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut: 17 (Kutipan Putusan Nomor 235/PUU-XXIII/2025) [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa perlindungan konsumen pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan hidup untuk dipenuhi. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder yang tidak dapat dipenuhinya sendiri kemudian melahirkan suatu aktivitas jual beli atau perdagangan. Dalam perkembangannya, aktivitas jual beli bukan lagi hanya sebatas pada untuk memenuhi kebutuhan hidup namun berkembang menjadi sarana pertukaran barang dan/atau jasa dan juga sarana untuk mencari keuntungan bagi penjual. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan, sehingga barang dan/atau jasa yang dipasarkan dengan mudah dapat dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, seiring kemajuan teknologi dan intensitas perdagangan, rentan terjadi suatu kondisi ketidakseimbangan posisi antara penjual dan konsumen yang mengakibatkan konsumen menjadi pihak yang dirugikan oleh produk barang dan/atau jasa yang tidak aman, tidak berkualitas, ataupun tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam iklan atau promosi. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan hukum yang menjamin hak konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa dalam aktivitas jual beli atau perdagangan. [3.11.2] Bahwa bagi Indonesia, segala bentuk aktifitas perekonomian haruslah berpedoman pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyebutkan salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui amanat konstitusi pula, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab dalam urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Peranan aktif yang dilakukan negara adalah dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha sehingga akan mendorong terbentuknya iklim berusaha yang sehat. Salah satu bentuk tanggung jawab negara tersebut adalah dengan memberikan kepastian hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia. Meskipun sebelumnya telah ada beberapa undang-undang yang materinya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan konsumen, namun undang-undang yang pertama secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999. Dibentuknya UU 8/1999 adalah sebagai perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat [vide Konsiderans Menimbang huruf f UU 8/1999], sekaligus untuk menjawab perkembangan era globalisasi ekonomi dengan tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa [vide Konsiderans 18 Menimbang huruf c UU 8/1999]. Adanya UU 8/1999 yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen menjadi dasar hukum dan pedoman untuk menjamin kepastian hukum serta hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. [3.12] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefektifan pengawasan karena tidak menetapkan BPKN sebagai koordinator pengawasan atau setidaknya mengikutsertakan BPKN dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam UU 8/1999, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen [vide Pasal 1 angka 12 UU 8/1999]. BPKN mempunyai fungsi di antaranya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia [vide Pasal 33 UU 8/1999]. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 menyatakan, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, dengan turut melibatkan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam pengawasan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, sebagaimana menjadi tujuan dibentuknya UU 8/1999 [vide Konsiderans Menimbang huruf d UU 8/1999]. Adapun pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar [vide Pasal 30 ayat (3) UU 8/1999]. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat 3 (tiga) unsur dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu (i) pemerintah, (ii) masyarakat, dan (iii) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ketiga unsur tersebut adalah berkedudukan setara dan saling melengkapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika BPKN diposisikan sebagai koordinator pengawasan sebagaimana keinginan para Pemohon dalam petitumnya, maka hal demikian akan menghilangkan sifat kesetaraan tersebut dan justru dapat menghambat sinergitas jalannya pengawasan dimaksud. Terlebih, pada norma Pasal 30 ayat (2) UU 8/1999 disebutkan “Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait”. Artinya, tanpa BPKN menjadi pengawas, telah ada perwakilan dari pemerintah yang melakukan 19 pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila BPKN turut menjadi pengawas maka hal tersebut justru menjauh dari tujuan dibentuknya BPKN dalam UU 8/1999 yaitu sebagai badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia melalui fungsinya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefektifan pengawasan karena tidak menetapkan BPKN sebagai koordinator atau setidaknya mengikutsertakan BPKN dalam pengawasan perlindungan konsumen, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 31 UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan posisi BPKN dalam struktur ketatanegaraan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan konsumen karena di dalam rumusan norma Pasal 31 UU 8/1999 tidak ada frasa/klausula yang menegaskan independensi dan kemandirian BPKN, berbeda halnya dengan lembaga lain yang terdapat penegasan mengenai independensi dan kemandirian yang dimuat dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga tersebut. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa secara doktriner yang juga menjadi pendirian Mahkamah dalam beberapa putusannya, independensi dibutuhkan oleh lembaga yang menjalankan fungsi peradilan, penyelesaian sengketa, pengawasan, penegakan hukum, regulator ekonomi dan keuangan, penyelenggara pemilihan umum, ataupun lembaga yang keputusannya berdampak langsung pada hak konstitusional warga. Lembaga tersebut pada umumnya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pula institusi yang meskipun ada pada ranah eksekutif juga tetap memerlukan independensi mengingat tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilaksanakannya. Bahwa dalam ranah perlindungan konsumen, fungsi penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh BPSK yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen [vide Pasal 1 angka 11 UU 8/1999]. Keberadaan BPSK dalam UU 8/1999 menjadi perangkat yang mengakomodir gap (kesenjangan) antara posisi konsumen dan pelaku usaha ketika terjadi sengketa di antara kedua pihak. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum melalui BPSK. Tugas dan wewenang BPSK meliputi: a) penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen; c) pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran UU 8/1999; e) menerima pengaduan dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 20 konsumen; f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU 8/1999; i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU 8/1999 [vide Pasal 52 UU 8/1999]. Tugas dan wewenang demikian, menurut Mahkamah, mengharuskan adanya independensi pada BPSK karena di dalam kewenangannya tersebut BPSK menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, pengawasan, dan penegakan hukum yang mengharuskan BPSK bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Bahwa adapun BPKN yang menjadi pokok permohonan yang dipersoalkan para Pemohon, merupakan lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 32 UU 8/1999]. Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada DPR [vide Pasal 35 ayat (2) UU 8/1999]. BPKN mempunyai fungsi di antaranya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia [vide Pasal 33 UU 8/1999]. Berkaitan dengan petitum para Pemohon yang memohon adanya penegasan independensi pada BPKN, menurut Mahkamah, BPKN sebagai badan yang juga menjalankan fungsi penelitian dalam bidang perlindungan konsumen keberadaannya dibutuhkan dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen antara lain dengan melakukan riset dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, serta melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Hasil penelitian BPKN tersebut menjadi bahan bagi BPKN dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen [vide Pasal 34 ayat (1) UU 8/1999]. Oleh karena itu, hasil penelitian yang dihasilkan oleh BPKN sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai tahapan proses studi, riset, dan eksperimen yang dilakukan secara netral tanpa campur tangan ataupun pengaruh pihak manapun. Sebagai institusi penelitian, BPKN tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain, baik pihak pelaku usaha, sponsor, ataupun dari pemerintah sebagai penyedia anggaran. Penelitian BPKN haruslah menerapkan metode ilmiah yang didasarkan pada fakta dan data di lapangan, bukan hasil pesanan ataupun manipulasi. Hasil penelitian yang berkualitas dan bertanggung jawab tersebut tentunya diharapkan akan membawa dampak positif bagi iklim usaha jual beli pada khususnya bagi 21 konsumen dan iklim perekonomian pada umumnya. Dengan demikian, meskipun BPKN adalah badan yang bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 32 UU 8/1999], sebagai institusi penelitian BPKN harus bersifat independen yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen. Penegasan BPKN sebagai badan yang independen, menurut Mahkamah, semakin diperlukan di tengah kemajuan teknologi dan intensitas transaksi produk barang dan/atau jasa sebagaimana Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf [3.11] di atas. Berkenaan dengan kedudukan lembaga BPKN, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234/PUU-XXIII/2025 pada Sub-paragraf [3.12.2] yang diucapkan sebelumnya, sebagai berikut: [3.12.2] .... bahwa secara doktriner pembentukan lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan perundangundangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (importance) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan juga lembaga yang menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (auxiliary state organ). Dalam praktik, istilah yang digunakan untuk penyebutan auxiliary organ dapat berupa komisi atau badan. Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance), seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), OJK, dan lain sebagainya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidaklah tepat menyamakan kedudukan BPKN dengan lembaga-lembaga di atas, terlebih UU 8/1999 sama sekali tidak menyebutkan BPKN sebagai lembaga yang independen atau mandiri, dan termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) PP 4/2019 yang menyatakan bahwa BPKN merupakan lembaga nonstruktural. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ditegaskan bahwa berkaitan dengan kedudukan lembaga independen seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain sebagainya, dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, karena merupakan lembaga 22 yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance). Dengan demikian, berkenaan dengan sifat lembaga BPKN tidak dapat dipersamakan dan dilekatkan sifat independen dimaksud sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Namun demikian, berkaitan dengan independensi BPKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah penting untuk ditegaskan melalui amar putusan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 31 UU 8/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen”. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 31 UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan posisi BPKN dalam perlindungan konsumen karena di dalam rumusan Pasal 31 UU 8/1999 tersebut tidak ada frasa/klausul yang menegaskan independensi dan kemandirian BPKN, adalah dalil yang berdasar, namun karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya maka dalil a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN hanya pada menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen yang membuat BPKN tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan yang memerlukan penyelesaian hukum lebih jauh. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa BPKN dibentuk adalah dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia [vide Pasal 31 UU 8/1999]. BPKN mempunyai tugas yaitu: a) memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; c) melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; d) mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; e) menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; f) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; g) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen [vide Pasal 34 ayat (1) UU 8/1999]. Apabila dipahami secara saksama, BPKN pada dasarnya instansi/badan yang diharapkan banyak berkontribusi dalam penelitian pada bidang perlindungan konsumen yang hasil penelitiannya tersebut kemudian menjadi saran dan masukan kepada pemerintah sebagai bekal pemerintah ketika menyusun kebijakan terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan penanganan 23 dan penyelesaian pengaduan yang menjadi sengketa adalah menjadi kewenangan dari BPSK sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan dalam Paragraf [3.13] di atas. Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tugas BPKN sebatas menerima pengaduan tanpa kewenangan menangani dan menyelesaikan pengaduan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999, menurut Mahkamah, harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan tugas lainnya yaitu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dalam konteks keperluan penelitian atau riset di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPKN. Apabila BPKN turut diberikan tugas menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen, hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih tugas dan wewenang antara BPSK dan BPKN sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan pengaduan yang menjadi bagian dari sengketa konsumen. Dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan antara kedua badan tersebut maka akan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen karena masing-masing dapat berfokus pada fungsi pokok dibentuknya badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN sehingga tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon telah menempatkan BPKN dalam posisi subordinat Kementerian sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN serta menimbulkan ketergantungan anggaran BPKN pada Kementerian Perdagangan karena Sekretaris pada BPKN bukan sebagai Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengutip ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 8/1999 yang menyatakan bahwa BPKN dibantu oleh sekretariat yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas BPKN [vide Pasal 39 ayat (1) UU 8/1999]. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 menyatakan, “Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional”. Adapun para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Sekretariat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Terhadap petitum demikian, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.10.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 26 Oktober 2020, dan pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.12.3] Putusan Mahkamah 24 Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 5 Juni 2025, sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020: [3.10.2] ... sekretariat KPPU merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU yang susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur berdasarkan keputusan Komisi. Oleh karena itu, adanya keinginan para Pemohon yang meminta agar sekretariat KPPU dimaksud ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut Mahkamah, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yakni dengan meningkatkan status kesekretariatan jenderal pada KPPU, quod non, hal tersebut sama halnya memaksa Mahkamah harus melakukan analisa tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan kesekretariatan-jenderal KPPU, namun sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat menggambarkan konsekuensi anggaran atau biaya yang akan dikeluarkan oleh negara jika permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan kata lain, hal ini menegaskan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Oleh karena itu, setelah secara kelembagaan kesekretariatan dapat ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal maka hal tersebut baru mempunyai korelasi dengan peraturan yang mengaturnya, apakah tetap diatur dengan keputusan presiden ataukah dengan peraturan presiden, penyesuaian tersebut sangat tergantung pada sifat dan kebutuhan kelembagaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025: [3.12.3] ... Keinginan para Pemohon agar “Sekretariat DKPP” ditafsirkan dimaknai menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP”, sama halnya dengan memaksa Mahkamah melakukan analisis tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan “sekretariat jenderal DKPP”. Padahal, sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukan desain dan struktur kelembagaan suatu lembaga. Dengan kata lain, menegaskan 25 bahwa “Sekretariat DKPP” ditingkatkan menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP” bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Artinya, hingga saat ini, berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” atau “sekretaris” menjadi “sekretaris jenderal”, Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XVIII/2020. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, dikaitkan dengan petitum para Pemohon yang menghendaki Sekretaris pada BPKN dimaknai Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden, menurut Mahkamah, hingga saat ini berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” atau “sekretaris” menjadi “sekretaris jenderal”, bukan menjadi kewenangan Mahkamah, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Terlebih, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga dimaksud, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon telah menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN serta menimbulkan ketergantungan anggaran BPKN pada Kementerian Perdagangan karena Sekretaris BPKN bukan sebagai Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa terlepas dari pendirian Mahkamah tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal tantangan dalam perlindungan konsumen saat ini yang telah memasuki babak baru dengan adanya era digital dan kemajuan teknologi informasi yang memunculkan transaksi modern seperti e-commerce dan bentuk kemudahan transaksi lainnya dalam perdagangan. Kemajuan dalam transaksi jual beli tentunya harus sejalan dengan aspek dalam perlindungan konsumen meliputi keamanan data dan privasi, jaminan standar mutu barang dan/atau jasa, kualitas produk, standar kesehatan, hingga dampak terhadap lingkungan. Perlindungan hukum kepada konsumen menjadi semakin penting mengingat perkembangan globalisasi dan teknologi informasi serta kemajuan transportasi semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan yang tidak hanya mencakup wilayah di dalam negeri namun juga hingga melintasi batas-batas wilayah negara lain. Hal tersebut semakin mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dipasarkan untuk dapat dikonsumsi atau digunakan. Akibatnya, fenomena demikian sangat berpotensi menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata 26 untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sebagai bentuk tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi, perlu adanya evaluasi oleh pembentuk undang-undang untuk mengkaji kembali kesesuaian landasan hukum perlindungan konsumen saat ini yang telah berlaku selama hampir 27 tahun, yaitu UU 8/1999, dengan dinamika dan kemajuan teknologi dalam aktivitas perdagangan kontemporer yang terus berkembang. Evaluasi terhadap undang-undang tersebut perlu dilakukan secara komprehensif meliputi mekanisme, perizinan, pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga kemungkinan adanya sanksi apabila dibutuhkan, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan jaminan perlindungan hak konstitusional konsumen dan pelaku usaha dengan mengakomodir kondisi masyarakat saat ini, sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keseimbangan, serta keamanan dan keselamatan konsumen. Bahwa Pemohon adalah manifestasi nyata dari 'Konsumen yang dijadikan Objek Bisnis' yang dikhawatirkan oleh Mahkamah dalam putusan tersebut. Melalui permohonan ini, Pemohon meminta Mahkamah menghentikan tren 'Undang-Undang Usang' yang tidak lagi memanusiakan nasabah. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak melanggar hak untuk memajukan dirinya, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta tidak bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 31 UU 8/1999 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum, melanggar hak untuk memajukan dirinya, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 31 UU 8/1999 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 27 I. ANALISIS KONSTITUSIONALITAS "JEBAKAN" KLAUSUL BAKU DALAM PASAL 238 AYAT (4) UU P2SK 1. Bahwa Pemohon menegaskan Pasal 238 ayat (4) UU P2SK yang memuat 12 poin larangan klausul baku (huruf a s.d. l) adalah bentuk "Norma yang Mandul" dan "Ilusi Perlindungan". Mengapa demikian? Karena meskipun larangan tersebut ada, Undang-Undang a quo tidak memberikan sanksi pembatalan kontrak demi hukum (null and void) apabila PUSK terbukti mencantumkan klausul tersebut. 2. Bedah pelanggaran poin-poin spesifik oleh PT MNC Leasing terhadap Pemohon: o Analisis Poin (i) - Larangan Menafsirkan Secara Sepihak: Bahwa korporasi menggunakan klausul baku yang memberikan hak bagi mereka untuk menghitung bunga, denda, dan sisa utang secara sepihak. Fakta hukum yang dialami Pemohon, PT MNC Leasing menafsirkan bahwa bunga berjalan boleh dikonversi menjadi pokok utang baru. Ini adalah penafsiran ekonomi sepihak yang merampas hak milik nasabah. Tanpa pemaknaan konstitusional, poin (i) ini hanyalah pajangan teks tanpa daya paksa. o Analisis Poin (b) - Larangan Pemberian Kuasa Tindakan Sepihak: Bahwa sejak awal kontrak, nasabah dipaksa menandatangani "Kuasa Menjual" atau "Kuasa Menarik Kendaraan". Meskipun poin (b) melarang tindakan sepihak, namun adanya frasa pengecualian “kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” menjadi pintu belakang bagi PUSK untuk tetap melakukan eksekusi sepihak dengan tameng UU Fidusia. Pemohon memohon agar Mahkamah memutus bahwa perlindungan di poin (b) ini wajib dimaknai sebagai larangan eksekusi selama sengketa berlangsung (Automatic Stay). o Analisis Poin (f) dan (g) - Larangan Aturan Lanjutan Sepihak: Bahwa skema Top-Up seringkali digunakan sebagai "aturan lanjutan" yang dipaksakan ketika nasabah kesulitan bayar. Bunga yang tadinya adalah "biaya jasa" tiba-tiba berubah status hukumnya menjadi "pokok utang". Ini adalah perubahan substansi perjanjian secara sepihak yang 28 sangat zalim, yang dilakukan sejak awal melalui kontrak yang berlapis- lapis. o Analisis Poin (k) - Membatasi Hak Menggugat: Bahwa banyak kontrak PUSK menyisipkan klausul "Penyelesaian Sengketa hanya melalui Arbitrase tertentu" yang biayanya sangat mahal bagi nasabah kecil. Ini secara de facto adalah pembatasan hak menggugat nasabah. Akibatnya, nasabah seperti Pemohon terhambat akses keadilannya (Access to Justice) sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Doktrin "Kontrak Adhesi" dan Pelanggaran Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: Bahwa kontrak yang ditandatangani Pemohon adalah kontrak adhesi di mana seluruh isinya ditentukan oleh PT MNC Leasing. Pemohon tidak diberi kesempatan untuk mengubah satu kata pun. Dalam kondisi ini, negara (melalui Pasal 238 UU P2SK) seharusnya hadir untuk melarang segala bentuk manipulasi angka. Membiarkan PUSK menggunakan klausul baku untuk menciptakan bunga berbunga adalah bentuk penindasan ekonomi yang dilegitimasi oleh negara. 4. Relevansi dengan Putusan MK Nomor 235/PUU-XXIII/2025 (P-9): Bahwa Mahkamah telah menyatakan dalam Putusan 235 tersebut bahwa perlindungan konsumen haruslah nyata. Pemohon menegaskan bahwa Pasal 238 ayat (4) ini gagal memberikan jaminan mutu perlindungan karena tidak melarang secara spesifik Anatocismus (Bunga Berbunga). Jika Mahkamah tidak memberikan pemaknaan baru, maka korporasi akan terus menggunakan 12 poin ini sebagai "topeng" untuk tetap memeras rakyat melalui celah-celah akuntansi yang tidak dilarang. V. PETITUM (TUNTUTAN) Bahwa seluruh dalil-dalil dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 29 2. Menyatakan Pasal 238 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: 'Segala bentuk klausul baku yang mengandung praktik penggabungan bunga menjadi pokok utang (Anatocismus) atau yang memberikan wewenang eksekusi sepihak tanpa putusan pengadilan adalah batal demi hukum dan PUSK wajib mengembalikan posisi utang nasabah ke dana riil yang diterima; 3. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, Bank Umum wajib memberikan salinan kontrak perjanjian dan Akta Jaminan Fidusia kepada Debitur secara transparan, serta wajib menyertakan Asuransi Pelunasan Hutang (Credit Life Insurance) yang bersifat membebaskan Debitur dari sisa kewajiban tanpa adanya hak penagihan kembali (subrogasi) dari pihak manapun, apabila biaya premi/pertanggungan tersebut dibebankan kepada Debitur”; 4. Menyatakan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Prinsip kehati-hatian wajib dimaknai termasuk larangan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan untuk melakukan penggabungan komponen bunga berjalan menjadi pokok utang baru (Anatocismus) dalam skema restrukturisasi atau top-up, serta larangan melakukan tindakan eksekusi jaminan selama objek jaminan tersebut sedang dalam proses sengketa di pengadilan.” 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang tidak disahkan, sebagai berikut: 30 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rachmad Rofik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Gugatan Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2026/PN Gsk di Pengadilan Negeri Gresik; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon (Bermeterai) mengenai penerimaan dana bersih (net disbursement) Rp50.000.000,- pada Kontrak 14824551100032; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan/Kontrak PT MNC Leasing Nomor: 14824551100032; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Ledger/Bukti Pembayaran/Struk Angsuran (sebanyak 9 kali angsuran); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Registrasi Perkara Nomor: 30/PUU- XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 31 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU 10/1998) serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 dan Pasal 236 ayat (1) serta Pasal 238 UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Rachmad Rofik, bertanggal 15 Januari 2026. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, tanggal 15 Januari 2026, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 32/PUU-XXIV/2026, pada tanggal 19 Januari 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti (DAB) yang berisikan daftar alat Bukti P-1 sampai Bukti P-6 dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB tanpa dibubuhi meterai; [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan serta pemberian nasihat kepada Pemohon pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni 32 kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Januari 2026, hlm. 4-12]. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat untuk melengkapi alat bukti yang belum diajukan Pemohon karena hanya melampirkan daftar alat bukti dalam permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Januari 2026, hlm. 13]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 27 Januari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 9 Februari 2026, pukul 12.00 WIB dan Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026; [3.3.3] Bahwa pada tanggal 9 Februari 2026, pukul 15.49 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun demikian, pada sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak melengkapi alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga alat bukti tersebut tidak dapat disahkan dalam persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 9 Februari 2026, hlm. 17]. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-6. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti Pemohon tersebut tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak satu eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagiamana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. 33 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 34 Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani 35 PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi