32/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 32/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Petrus Ricolombus Omba Pekerjaan : Swasta Alamat : Komplek Puskesmas, Kampung Persatuan RT/RW 000/000, Kelurahan Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Februari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Frederika Korain, S.H., MAAPD.; dan Fatiatulo Lazira, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor VST & Partners Law Firm yang berkedudukan di Tower Kasablanka Lt. 9 Unit A, Jalan Cassablanca Raya Kav. 88, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 12 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 14 Maret 2025 dengan Nomor 32/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah ketentuan norma dalam undang-undang, di mana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; 4 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, maka perlu kami jelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029, yang kemudian mengundurkan diri untuk mendaftar sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk syarat menjadi pemohon dalam pengujian materiil perkara a quo UU 10/2016 terhadap UUD 1945 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021. 5. Kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021 yang menyatakan ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 serta hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Maka perlu kami jelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD kepada Pemohon, yang kemudian dirugikan oleh berlakunya ketentuan Norma a quo, adalah: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Terhadap Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma a quo, dengan uraian sebagai berikut: 5.1. Dalam Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta diperlakuan berbeda di hadapan hukum dan tidak mendapatkan perlindungan atas diskriminasi in casu diskriminasi hukum sebagaimana dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, Sub- paragraf [3.19.2], mengatakan: “… Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda”. 5.2. Pemohon didiskualifikasi oleh Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/ PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Sub-paragraf [3.8.6], mengatakan: 6 “…, Oleh karena calon Bupati Petrus Ricolombus Omba secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana, maka Mahkamah menilai Petrus Ricolombus Omba tidak memenuhi syarat formil sebagai calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan karenanya Petrus Ricolombus Omba harus dinyatakan di- diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.” 5.3. Sementara dalam penanganan Kabupaten Belu, Calon Wakil Bupati Nomor urut 1, oleh Majelis Panel 3 Mahkamah Konstitusi, pada Sub- paragraf [3.10.1], halaman 169, mengatakan: Bahwa berkenaan dengan tahapan pandaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus 2024. Pada saat pendaftaran tersebut, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun. Oleh karenanya menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Lebih lanjut Mahkamah mengatakan: “…, Walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, akan tetapi di dalam Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya “pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua” [vide Bukti PT-9]. Selain itu, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Vicente Hornai Gonsalves sejak Tahun 2007 telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Belu.[vide Bukti PT-11] 5.4. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Panel 3 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, apabila dikaitkan dalam konteks untuk memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana dimaknai telah dimaknai oleh Mahkamah 7 Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019, terlebih lagi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada Kabupaten Belu, yang merupakan mantan terpidana ancaman pidananya penjara 7 Tahun. Seharusnya memiliki kewajiban masa jeda 5 Tahun dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. 5.5. Artinya, dalam hal persyaratan mengumumkan mengenai Latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana dimaknai telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/20204 haruslah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 dan Pasal 22 PKPU 8/2024 yang pada pokoknya melampirkan surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya; 5.6. Apabila mengacu pada syarat Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 serta Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 22 PKPU 8/2024 maka seharusnya Calon Wakil Bupati Belu tidak memenuhi syarat formil sebagai calon Wakil Bupati Belu 2024 karena tidak melaksanakan syarat yang bersifat kumulatif. Namun menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara pada Panel 3 bahwa mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun. Terlebih lagi Selain itu, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 sejak Tahun 2007 telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 8 Kabupaten Belu. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025). 5.10. Maka menjadi sangat jelas dan terang benderang, adanya perlakuan berbeda terhadap penerapan syarat yang sama bagi mantan terpidana in casu Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yakni antara Pemohon sebagai Calon Bupati Boven Digoel yang merupakan Mantan Terpidana Militer yang ancaman pidana 2 tahun 8 bulan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 (Panel 2) yang tidak diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari KEWAJIBAN untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana, dengan Calon Wakil Bupati Belu yang Mantan Terpidana (sipil) yang ancaman Pidananya di atas 5 Tahun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Panel 3) yang diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka berkenaan yang bersangkutan mantan terpidana. 5.11. Artinya terhadap ketentuan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 10/2016 telah menimbulkan kerugian atas Hak Konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya Pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. 6. Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c dan huruf d PMK 2/2021 yang menyatakan kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensian yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya. Maka perlu kami sebagai berikut: 6.1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.10 tersebut diatas, telah terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon secara langsung bersifat spesifik dan aktual 9 serta kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya ketentuan norma a quo yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena belum memberikan kepastian hukum terhadap Mantan Terpidana untuk lepas dari kewajibannya mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana penafsiran Panel 1 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan penafisiran Panel 3 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025. 6.2. Bahwa perlu kami jelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang punya hak untuk memilih dan dipilih. Dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Boven Digoel Pemohon mendapatkan mandat untuk maju sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Marlinus sebagai Calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Perindo dan PKS. 6.3. Bahwa sebelumnya Pemohon adalah Prajurit TNI yang bertugas di Batalyon Infanteri 751/Vira Jaya Sakti Komando Daerah militer XVIII/Cendrawasih dengan Pangkat Terakhir Sersan Dua, NRP 21000121250680 yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III–19 Jayapura No. Put/223-K/PM.III-19/AD/XI/2004 bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu Damai (Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHP Militer) dengan Vonis Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer. 6.4. Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Militer III – 19 Jayapura No. Put/223-K/PM.III-19/AD/XI/2024 diperkuat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. Put/06-K/PMT.III/BDG/AD/ V/2005, yakni Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer. 6.5. Bahwa terakhir status hukum Pemohon berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Kamar Militer No. 101/K/Mil/2005, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2005. Artinya sejak Tahun 2005, Pemohon sudah menjadi Warga Sipil yang tunduk pada Hukum Sipil. 10 6.6. Bahwa perlu Pemohon Jelaskan bahwa tindakan desersi militer dalam waktu damai adalah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari (vide Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHP Militer). Apabila dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka hanya mendapatkan sanksi administratif paling berat adalah Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PDTH). 6.7. Bahwa setelah tidak menjadi warga militer dan kembali dalam kehidupan sebagai Warga Sipil, Pemohon kemudian masuk ke dalam dunia Politik menjadi Ketua DPC Boven Digoel Partai Gerindra, dan pada tahun 2014 Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Boven Digoel dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Periode 2019 sampai dengan 2024, dan kemudian terpilih kembali menjadi anggota DPRD kabupaten Boven Digoel Periode 2024 sampai dengan 2029. 6.8. Bahwa Pemohon mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Boven Digoel berpasangan dengan Marlinus. 6.9. Bahwa dalam proses pendaftaran sebagai Calon Bupati Boven Digoel, Pemohon telah menyiapkan semua persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b UU 10/2016 antara lain: - Dokumen Surat Keterangan hasil Pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f). - Dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukum calon (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g). - Dokumen Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi 11 tempat tinggal calon (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h). - Dokumen Surat Keterangan tidak perrnah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i). - Dokumen Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k). - Dokumen Surat Keterangan tidak dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l). - Dokumen surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara (sebagai bukti pemenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j). - Dokumen Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah di legalisir oleh Pihak yang berwenang (Sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c). - Dokumen Kartu Nomor Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar (sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m). - Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elekteronik dengan Nomor induk kependudukan. 12 - Dokumen Daftar Riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai partai. - Pas foto terbaru calon bupati dan calon wakil bupati. - Naskah Visi, Misi dan Program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. 6.10. Bahwa perlu Pemohon jelaskan bahwa terhadap pemenuhan persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 serta Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024, sebagai berikut: - Setiap Pasangan Calon memiliki Liasion Officer (LO), Demikian juga Pemohon saat mencalonkan sebagai Calon Bupati kabupaten Boven Digoel pada Pilkada 2024 mempunyai LO yang bernama Heronimus Anu, di mana dalam hal ini LO tidak dalam kapasitas bukan sebagai Ahli Hukum yang dapat menafsirkan norma terkait syarat pencalonan bagi Mantan Terpidana, LO adalah masyarakat awan hukum yang ditunjuk oleh gabungan partai pengusung (Partai Gerindra, Perindo, dan PKS) untuk mengurus pendaftaran calon baik secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) maupun secara Manual dengan menyerahkan berkas dokumen persyaratan ke KPU Boven Digoel. - Pemahaman LO Pemohon adalah berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari Sosialisasi PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Sosialisasi PKPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah, tanggal 08 Agustus 2024. - Selain itu pula pada saat bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, 13 di mana Pemohon bersama LO menghadiri Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 681/HK.06-Und/93/2024, Sosialisasi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertempat di Swissbell Hotel Merauke. Dalam kesempatan tersebut LO dipanggil oleh Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU terkait isu yang beredar terhadap status hukum “desersi militer” Pemohon. Kemudian LO menjelaskan bahwa untuk desersi tidak memiliki ruang (kolom) untuk di upload pada SILON disebabkan karena Pemohon sudah menjabat sebagai anggota DPRD aktif (pekerjaan yang diisi sebagai Anggota DPRD Boven Digoel) dan juga Pemohon merupakan terpidana militer yang ancamannya di bawah 5 tahun, sebab yang bersangkutan hanya mendapatkan hukuman disipliner dari militer dan telah menjalankan hukuman yang diberikan oleh militer selama 6 bulan penjara. Berdasarkan penjelasan tersebut oleh Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU tersebut LO diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen Putusan Pengadilan Militer untuk menghadapi tanggapan dan klarifikasi untuk diserahkan apabila seandainya ada tanggapan masyarakat karena ruang tanggapan masyarakat akan dibuka pada tanggal 15 September hingga 18 September 2024. Ternyata hingga masa sanggah/tanggapan masyarakat ditutup, tidak ada tanggapan masyarakat baik dari LO Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan LO Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta masyarakat umum. - Artinya dalam kapasitasnya sebagai LO, hanya memahami dan melaksanakan sebagaimana yang tertulis secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 UU 10/2016, yang mengatur: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, 14 Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2, UU 10/2016, yang mengatur: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g; 6.11. Bahwa berdasarkan ketentuan norma tersebut, dan berbekal pengetahuan dari Sosialisasi PKPU 8/2024 dan PKPU 2/2024 yang diselenggarakan KPU Boven Digoel, serta Bimtek yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, dan Arahan dari Helpdesk KPU Boven Digoel, serta dalam pemahaman masyarakat awam hukum, maka LO mengisi silon dan formulir persyaratan calon pada kolom bebas terpidana dengan pemahaman LO adalah sebagai berikut: - Ancaman Pidana yang dikenakan ke Pemohon karena melakukan desersi militer adalah 2 tahun 8 bulan dan mendapatkan vonis 6 bulan. - Pemohon menjalankan hukumannya dan selesai serta bebas dari kewajibannya dan dipecat dari kesatuannya tahun 2005 (20 tahun yang lalu) - Pemohon sudah memenuhi syarat pencalonan sebagai anggota DPRD dan terpilih menjadi Anggota DPRD selama 2 periode (2019-2024 dan 2024-2029) yang kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan sebagai Calon Bupati. - Tidak terdapat kolom untuk memasukan putusan pengadilan militer karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 secara ekspisit mengatur menyebutkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri. - Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bahwa nama tersebut di atas, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Mengingat catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk kegiatan kriminal 15 yang diatur dalam KUHP bukan KUHP Militer. Terlebih Desersi Militer sebagaimana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHP Militer adalah Tindakan “melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari” bukanlah tindakan kegiatan kriminal. Oleh karenanya Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua (Polda Papua) menerbitkan SKCK tersebut. - Surat keterangan Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat sejak Tahun 2005 setelah Pemohon dipecat sebagai Prajurit militer dan menjadi Warga Masyarakat Sipil. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan Pelanggaran ataupun Kejahatan yang diatur dalam KUHP sehingga saat meminta surat keterangan dari Pengadilan Negeri, maka sesuai catatan Pengadilan Negeri Merauke tidak terdapat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena terdapat perbedaan dan pemisahan antara Pengadilan Militer dengan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya Pengadilan Negeri menerbitkan surat keterangan bebas terpidana untuk Pemohon sebagai dokumen yang diperuntukan sebagai pemenuhan syarat pencalonan Pilkada. Artinya keterangan pengadilan negeri tersebut dibuat secara sadar tanpa adanya rekayasa dari Pengadilan Negeri ataupun tanpa adanya upaya dari Pemohon untuk menutup- nutupi status hukum militer saat membuat Surat Keterangan Bebas terpidana dari di Pengadilan Negeri Merauke. 6.12. Bahwa LO juga telah menanyakan ke helpdesk KPU Boven Digoel terkait dengan Putusan Militer tersebut, namun menurut KPU ikuti saja ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena KPU Boven Digoel juga akan melaksanakan proses pendaftaran calon sampai penetapan pasangan calon berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara eksplisit tertulis dalam naskah peraturan tersebut. 16 6.13. Bahwa artinya bukan persoalan unwilling dari Pemohon untuk berlaku tidak jujur atau menutup-nutupi, namun karena tidak tersedianya pilihan yang disediakan baik dalam kolom silon ataupun dalam formulir sebagaimana kondisi Pemohon sebagai Mantan Terpidana Militer, sehingga kondisi tersebut masuk pada faktor unable yakni untuk bisa memasukan Putusan Pengadilan Militer terkait dengan Desersi Militer Pemohon, sehingga secara jelas dan nyata tidak adanya unwilling dari LO untuk menyembunyikan status hukum Pemohon. Namun semata-mata karena pemahaman LO melakukan sebagaimana yang diatur dan tertulis dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024. 6.14. Bahwa sekali lagi perlu Pemohon ingatkan dan tegaskan bahwa LO dan Pemohon melaksanakan tahapan Pendaftaran calon berdasarkan ketentuan UU 10/2016 dan PKPU 8/2024, bukan dalam kapasitas menafsirkan peraturan perundang-undangan tersbut atau melakukan lain dari apa yang termuat dalam UU 10/2016 dan PKPU 8/2024 apalagi melompat dengan melakukan penafsiran langsung kepada konstitusi (asas jujur dan adil) sebagaimana yang dilakukan mahkamah konstitusi, dengan mengabaikan eksistensi dan kekuatan hukum ketentuan pasal-pasal dalam UU 10/2016 dan PKPU 8/2024. 6.15. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 8/2024). 6.16. Bahwa secara normatif Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana dimaknai telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/20204 haruslah memenuhi dokumen 17 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 dan Pasal 22 PKPU 8/2024. 6.17. Bahwa Kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati bersama dengan Marlinus sebagai Calon Wakil Bupati. 6.18. Bahwa Pemohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada secara jujur dan adil hal tersebut dibuktikan dengan keterpilihan Pemohon dengan mendapatkan 12.739 suara (Pasangan calon No. 3), sementara untuk pasangan calon No. 1 sebanyak 6.074 suara, Pasangan calon No. 2 sebanyak 6.038 suara, Pasangan Calon No. 4 sebanyak 6.158 Suara. 6.19. Bahwa Perolehan suara sebesar 12.739 diperoleh Pemohon tanpa adanya pelanggaran, money Politic, ataupun pengerahan aparatur pemerintah untuk memenangkan Pemohon. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya keberatan, tidak adanya laporan ataupun rekomendasi Bawaslu, tidak ada kejadian khusus atau keberatan pada proses yang berjenjang mulai dari TPS sampai pada tingkat kecamatan. Baru pada saat selesai rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten Pasangan Calon No. 4 mengajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terkait dengan Persoalan Status Hukum Mantan Terpidana Militer Pemohon yang anggap menyembunyikan status hukum desersi militernya saat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati ke KPU Kabupaten Boven Digoel. Hal tersebut di lakukan karena Pasangan Calon No. 4 selaku incumbent sudah tahu akan kalah dan untuk dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan Laporan ke Bawaslu. 6.20. Bahwa kemudian Pasangan Nomor Urut 4 Hengky Yaluwo dan Melkior Okaibob mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan 18 mempersoalkan 1 permasalahan yakni terkait dengan status hukum Pemohon, di mana yang menurut Pemohon dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 kalau Pemohon menyembunyikan status hukum pada saat proses pendaftaran. 6.21. Bahwa perlu diketahui bahwa Selisih Suara yang diperoleh Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menjadi Pemohon dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebesar 50% atau apabila dihitung dengan selisih seluruh suara sah adalah sebesar 21,22% Pemohon Pasangan Calon No.4 Pihak Terkait (Pemohon) Selisih Suara Calon Suara Sah Selisih (Persentase) 6.158 12.739 6.581 31.009 21,22% 6.22. Bahwa sementara terhadap Persoalan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menjadi Pemohon dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah Pelanggaran Pemilihan bukan Perselisihan Hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalam tahap Pencalonan sampai dengan Penetapan Calon tidak ada tanggapan masyarakat, tidak ada keberatan ke KPU Boven Digoel, tidak ada Laporan ke Bawaslu, tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu yang berkaitan dengan persoalan dalam Pendaftaran Pasangan Calon ataupun Permasalahan pelanggaran pemilihan apapun, tidak ada juga upaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mempermasalahkan Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan Pasangan Calon. Artinya secara jelas dan nyata bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menjadi Pemohon dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 bukan karena Unable tapi karena unwilling. 6.23. Bahwa artinya dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel dalam faktanya, sebagai berikut: - seluruh proses pilkada yang telah dijalani tidak terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilihan ataupun Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. - tidak adanya keberatan masyarakat pada saat masa Sanggah/ saat KPU Boven Digoel membuka masa tanggapan Masyarakat. 19 - tidak ada kejadian khusus disemua TPS ataupun pada tingkat yang berjenjang. - tidak ada laporan ke Bawaslu, tidak adanya laporan ke Sentra Gakumdu baik dari Masyarakat ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4. - tidak adanya rekomendasi bawaslu atas permasalahan status hukum Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025. - tidak adanya gugatan ke PTUN terkait dengan Surat Keputusan Penetapan Pasangan calon yang diterbitkan oleh KPU. - selisih suara lebih 21,22% (lebih dari 2%). - tidak terbukti adanya ketentuan dalam dalam UU 10/2016 dan PKPU 8/2024 yang dilanggar oleh Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025. - terdapat surat keterangan dari 4 kepala suku besar di boven digoel yang telah dijadikan alat bukti oleh Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pada pokoknya masyarakat yang ada di bawah kepemimpinan kepala suku tersebut sudah mengetahui status hukum desersi militer dari Pemohon dan tadak mempermasalahkan serta tetap memberikan mandat suara kepada Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan harapan menjadikan Kabupaten Boven Digoel menjadi lebih baik dan terlepas dari rezim yang selama ini berkuasa dan tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Boven Digoel. - terdapat video kampanye di mana Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang telah menjelaskan tentang status hukum militernya kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut yang telah dijadikan alat bukti oleh Pihak Terkait I. - terdapat berita yang telah mempublikasikan putusan-putusan pengadilan militer Pemohon yang telah dijadikan alat bukit oleh Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Link Berita RMOL Papua 20 https://www.rmolpapua.id/petromas-menjadi-pendaftar-pertama- di-kpud-boven-digoel). - Terdapat Surat keterangan dari Oditurat Militer IV-20 Jayapura yang menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi Proses Hukum yang bersangkutan di Oditurat Militer IV-20 Jayapura. - Tindakan Desersi Militer dalam waktu damai yang dilakukan Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 dilakukan tahun 2004 dan memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2005 (20 Tahun yang lalu). - Sudah melewati tenggang waktu 5 Tahun sejak Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 divonis melakukan tindak pidana militer yakni desersi militer dalam waktu damai. - Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 adalah anggota DPRD di kabupaten Boven Digoel periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029. - Memiliki SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah yang menyatakan tidak memiliki catatan kriminal apapun (sipil). - Memiliki Keterangan Pengadilan yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana. - Tanpa adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK No. 56/PUU- XVII/2019 dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024. Namun, berdasarkan keyakinan Majelis Panel 2 terhadap adanya intensi ketidakjujuran Pemohon yang dinilai bertentangan dengan asas jujur dan adil dalam UUD 1945, Pemohon didiskualifikasi. Artinya Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi telah menghukum Pemohon karena apa yang dilakukan oleh LO nya yang melakukan proses pendaftaran berdasarkan apa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 dan 21 Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024 serta arahan dari Helpdesk KPU Boven Digoel. 6.24. Bahwa padahal apabila dibandingkan dengan Perkara No. 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Panel 3, Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu didiskualifikasi oleh Majelis Panel 3 Mahkamah Konstitusi, dengan pertimbangan yang pada pokoknya, Mahkamah menilai: - Tidak relevan lagi mempersoalkan syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jatidirinya sebagai mantan terpidana karena sudah melewati masa jeda 5 tahun. - Sejak Tahun 2007 telah menjadi PNS di Kabupaten Belu. - Pada masa Tanggapan Masyarakat dalam masa sanggah pencalonan. Dengan mendasarkan pada alasan tersebut di atas, dan walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan nara pidana akan tetapi dengan adanya Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusan Tenggara Timur, yang bersangkutan (Calon Wakil Bupati Belu) dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya “pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah di Putus di Pengadilan Negeri Atambua. Mahkamah Konstitusi tidak mendiskualifikasi Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu. Padahal apabila diukur berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2, UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan ketentuan norma yang mengatur teknis pengumuman latar belakang mantan terpidana pada Pasal 22 PKPU 8/2024 juga tidak dilakukan oleh calon wakil bupati Nomor urut 1 Kabupaten Belu seharusnya di diskualifikasi. Namun menurut Majelis hakim Panel 3 karena telah melewati 5 tahun maka menurut Panel 3 dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. 22 6.25. Bahwa terakhir, Mahkamah Konstitusi mengambil kesimpulan dalam Sub-paragraf [3.8.6] dengan mengatakan: “..Mahkamah Menilai Petrus Ricolombus Omba tidak memenuhi syarat formil sebagai calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan karenanya Petrus Ricolombus Omba harus dinyatakan di diskualifikasi dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.” Sementara untuk dapat menentukan terpenuhinya syarat formil tentunya haruslah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU 10/2016 dan PKPU 8/2024, karena acuan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu adalah peraturan perundang-undangan tidak hanya Konstitusi semata, terlebih perkara PHPU adalah perkara konkrit (interpartes) di mana Pihak Terkait I dan Termohon sebagai penyelenggara negara haruslah patuh dan tunduk serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang- undang dan pkpu tanpa menafsirkan selain dari yang sebagaimana tertulis. Apabila berbicara syarat formil maka harus ada acuan ketentuan pasal yang mengatur syarat pendaftaran calon antara lain: - Pertama, tidak terbuktinya Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 namun langsung melompat dengan menggunakan asas fundamental yang didasarkan pada intensi yang diyakini majelis hakim panel 2. hal tersebut dapat terlihat dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, Sub- paragraf [3.8.5], halaman 164, yang mengatakan: Bahwa menurut Mahkamah pasangan calon yang hendak berkontestasi dalam pemilihan pejabat publik haruslah jujur tentang status hukumnya, terlepas dari adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Adanya intensi pasangan calon untuk menutupi status hukumnya menurut Mahkamah telah mengabaikan dan melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, yaitu asas jujur atau kejujuran. Pengabaian 23 dan pelanggaran demikian menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain dan juga menimbulkan ketidakadilan bagi pemilih yang berhak mengetahui status hukum pasangan calon pilihannya. Menurut Mahkamah kepentingan masyarakat dan/atau pemilih untuk mendapatkan kandidat atau pasangan calon berkualitas harus menjadi perhatian utama penyelenggara pemilihan. Padahal Pemohon selaku pasangan calon bupati yang melaksanakan proses tahapan pencalonan yang dibantu oleh LO yang bekerja berdasarkan arahan-arahan KPU Boven Digoel tentunya tidak dalam kapasitas sampai pada menafsirkan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g dengan menggunakan asas fundamental yang ada dalam UUD 1945, karena aturan yang dipahami oleh Pemohon adalah rumusan ketentuan-ketentuan norma dalam UU 10/2016 dan PKPU 8/2024. - Kedua, tidak terbuktinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 Hal tersebut terlihat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Sub-paragraf [3.8.5] halaman 162: “…Dari keterangan demikian, serta pencermatan pada keterangan para pihak dalam persidangan, Mahkamah meyakini dalam aplikasi SILON memang tidak tersedia kolom pilihan jenis perbuatan/tindak pidana yang dapat diisi oleh bakal pasangan calon (misalnya keterangan mengenai desersi). Terlepas dari ketiadaan kolom pilihan dimaksud, apabila diletakkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b angka 2 UU 10/2016, sebagai mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba harusnya secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi SILON dengan menyatakan sebagai mantan terpidana.” Selain itu, apabila melihat ketentuan norma Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 tersebut, terdapat syarat yang diatur adalah “ancaman pidananya 5 tahun atau lebih” dan “berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri”, ketentuan tersebut yang menyebabkan LO yang membantu Pemohon selaku Pihak terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi tidak dapat me-upload Putusan Pengadilan Militer dalam Silon. 24 - Ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seluruh Indonesia Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan, angka 2 huruf c Apabila melihat ketentuan angka 2 huruf c Sema 3/2016 tersebut, terdapat syarat yang diatur adalah “bagi pemohon yang berasal dari Militer”. Artinya frasa “pemohon yang berasal dari militer” dalam penalaran yang wajar dimaksudkan bagi Prajurit Militer yang akan Mencalonkan Diri sebagai Calon Kepala Daerah, yang sebelum mencalonkan masih berstatus militer aktif dan kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Sementara Pemohon selaku Pihak Terkait I dalam Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah dipecat sebagai Prajurit Militer pada tahun 2005 (20 tahun yang lalu), dan sudah menjadi warga sipil dan beraktifitas pada kehidupan sebagai warga masyarakat sipil, serta sudah menjadi anggota DPRD selama 2 periode (2019 – 2024 dan 2024 – 2029), dan kemudian mengundurkan diri saat akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Boven Digoel. Artinya status pekerjaan Pemohon adalah Anggota DPRD. 6.26. Bahwa artinya dari seluruh uraian pada angka 6.1 sampai dengan 6.25, Pemohon telah dirugikan atas pemberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. 7. Bahwa oleh karenanya menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON Objek permohonan (objectum litis) Pemohon dalam hal ini adalah pengujian materil ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 25 Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang berbunyi sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang; Ketentuan norma tersebut bertentangan secara bersyarat terhadap ketentuan norma dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2), UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak bebas atas dasar perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Namun sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah dilakukan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, oleh karenanya perlu Pemohon jelaskan bahwa ketentuan norma a quo masih dapat diuji oleh Pemohon dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 dengan dasar Konstitusionalitas sebagai berikut: Putusan Nomor Putusan Nomor Putusan Nomor 26 71/PUU-XIV/2016 56/PUU- XVII/2019 54/PUU- XXII/2024 Dasar Pengujian UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 18 ayat (4) Pasal 22E ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 18 ayat (4) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (4) 2. Bahwa terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 Putusan Nomor 56/PUU- XVII/2019 Putusan Nomor 54/PUU- XXII/2024 Petitum Para Pemohon Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang sepanjang frasa mantan terpidana adalah konstitusional sepanjang dimaknai: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally 27 mantan terpidana baik terpidana karena kealpaan (culpa levis), terpidana karena alasan politik terpidana yang menjalani pidana dalam penjara, telah secara terbuka dan jujur mengemukakakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: iii) bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, sepanjang wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana 28 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang” 3. Bahwa meskipun ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut sudah pernah dilakukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU- XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024. Namun terhadap permohonan a quo masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (tidak “nebis in idem”) dengan uraian sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, (Selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau 29 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda. 4. Bahwa Perkara a quo Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 (lima tahun) dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Mantan Terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.” Atau, “dikecualikan bagi Mantan Terpidana Militer yang diancam karena desersi militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu dalam lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih dalam dari empat hari.” 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon, memiliki dasar pengujian yang berbeda yakni tidak digunakannya Pasal 28I ayat (2) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon dalam perkara a quo dan alasan permohonan serta permintaan yang berbeda dari Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Oleh karenanya Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 oleh karenanya tidak “Nebis in Idem” Bahwa adapun Alasan Permohonan terkait adanya pertentangan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10//2016 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat karena telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitum Pemohon. 30 2. Bahwa ketidakpastian hukum serta diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah nyata terjadi dengan uraian sebagai berikut: 2.1. Bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketidakpastian hukum yang adil terjadi secara nyata pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Panel 3) yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 24 Februari 2025 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 (Panel 2) yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2025. 2.2. Bahwa menurut Majelis Panel 3 Mahkamah Konstitusi menafsirkan atas pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 terhadap kewajiban pemenuhan syarat Mengumumkan mengenai latar belakang Mantan Terpidana dalam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, Sub-paragraf [3.9.4], halaman 169, menyatakan: "Bahwa berkenaan dengan tahapan pandaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus 2024. Pada saat pendaftaran tersebut, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun. Oleh karenanya menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornai Gonsalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Vicente Hornai Gonsalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, akan tetapi di dalam Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian Resor Belu Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan dengan tulisan tangan (asli) telah menerangkan bahwa dirinya “pernah dihukum pada tahun 2004 31 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua” [vide Bukti PT- 9]. Selain itu, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Vicente Hornai Gonsalves sejak Tahun 2007 telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Belu." 2.3. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 (lima) tahun untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, menurut Mahkamah terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah tersebut telah pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil. 2.4. Bahwa namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 justru menjadi berbeda penafsirannya yang dibuat Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut: Sub-paragraf [3.7.3] halaman 157: “Bahwa terkait dengan permasalahan apakah calon Bupati bernama Petrus Ricolomus Omba pernah dipidana atau tidak, Mahkamah telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait dan menemukan fakta hukum bahwa pada tahun 2004 Petrus Ricolombus Omba dijatuhi pidana militer karena desersi oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura melalui Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Put/223- K/PM.III-19/AD/IX/2004 [vide Bukti PT-24], kemudian atas putusan tersebut diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya melalui Putusan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya Nomor: PUT/06- K/PMT.III/BDG/AD/V/2005 [vide Bukti P-8 = Bukti PT-25], dan kemudian putusan pidana demikian memperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2005 berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung melalui Putusan 32 Mahkamah Agung Nomor 101 K/MIL/2005, tanggal 23 Desember 2005 [vide Bukti P-9 = Bukti PT-26]. Dalam putusan pengadilan militer tersebut Petrus Ricolombus Omba dijatuhi pidana karena melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang ancaman hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan. Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada Petrus Ricolombus Omba adalah penjara 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer. Berdasarkan alat bukti demikian, serta keterangan dan pengakuan para pihak dalam persidangan, Mahkamah menilai adalah benar bahwa Petrus Ricolombus Omba merupakan mantan terpidana.” Sub-paragraf [3.8.5] halaman 162: “…Dari keterangan demikian, serta pencermatan pada keterangan para pihak dalam persidangan, Mahkamah meyakini dalam aplikasi SILON memang tidak tersedia kolom pilihan jenis perbuatan/tindak pidana yang dapat diisi oleh bakal pasangan calon (misalnya keterangan mengenai desersi). Terlepas dari ketiadaan kolom pilihan dimaksud, apabila diletakkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b angka 2 UU 10/2016, sebagai mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba harusnya secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi SILON dengan menyatakan sebagai mantan terpidana.” Sub-paragraf [3.8.6] halaman 164: “Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat keterpenuhan syarat seorang calon kepala daerah, in casu calon Bupati Boven Digoel, bukan hanya tentang sudah diserahkannya dokumen yang dipersyaratkan, namun informasi/keterangan yang dituangkan atau diterangkan dalam dokumen dimaksud secara materiil harus benar dan valid. Oleh karena calon Bupati Petrus Ricolombus Omba secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana, maka Mahkamah menilai Petrus Ricolombus Omba tidak memenuhi syarat formil sebagai calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan karenanya Petrus Ricolombus Omba harus dinyatakan di-diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.” 2.5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 tersebut dinyatakan terhadap Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dijatuhi hukuman pidana, kemudian telah selesai menjalani pidananya/mantan terpidana dan telah melewati masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun [dalam kasus tersebut adalah Pihak Terkait I in casu Pemohon dalam Perkara a quo, yang pernah dijatuhi hukuman pidana militer dengan ancaman 33 hukuman 2 tahun 8 bulan, kemudian divonis dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan serta dipecat dari dinas militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura melalui Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Put/223-K/PM.III-19/AD/IX/2004, kemudian putusan pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2005 berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/MIL/2005, tanggal 23 Desember 2005], Mahkamah Konstitusi justru tidak mempertimbangkan masa jeda 5 (tahun) yang telah dilewati oleh Calon Bupati Boven Digoel peraih suara terbanyak, selaku mantan terpidana setelah selesai menjalani pidananya tahun 2005, sehingga terhadap Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana yang dialami oleh Calon Bupati Boven Digoel peraih suara terbanyak dalam perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dilepaskan/dibebaskan dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan statusnya sebagai mantan terpidana, karena dinilai secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak memasukan dokumen putusan peradilan militer sebagai pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. 2.6. Bahwa Persyaratan Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah berupa “secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana” yang termuat dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 a quo ternyata juga menimbulkan pemaknaan yang beragam, selain sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai 34 bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g. 2.7. Bahwa selain itu pemenuhan syarat “secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 ternyata juga dimaknai dengan bentuk “tindakan menyatakan diri sebagai mantan terpidana dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon” [vide Pertimbangan Hukum Sub-paragraf [3.8.6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025]. 2.8. Bahwa apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, bentuk dari “tindakan menyatakan diri sebagai mantan terpidana” yang diakui oleh MK sebagai dokumen persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 a quo adalah “Formulir Pernyataan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal di Kepolisian” [vide Pertimbangan Hukum Sub-paragraf [3.9.4] halaman 169]. Sedangkan lain daripada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, bentuk pernyataan diri sebagai mantan terpidana yang diakui oleh MK sebagai dokumen persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 a quo adalah “secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi SILON dengan menyatakan sebagai mantan terpidana” [vide Pertimbangan Hukum Sub-paragraf [3.8.5] halaman 162]. Meskipun pada faktanya Mahkamah juga menyadari bahwa di dalam aplikasi SILON memang tidak tersedia kolom pilihan jenis perbuatan/tindak pidana yang dapat diisi oleh bakal pasangan calon (misalnya keterangan mengenai desersi militer). 2.9. Bahwa sedangkan sampai dengan saat ini pun tidak terdapat ketentuan di dalam UU Pilkada maupun Peraturan KPU yang menentukan bentuk dan standar dokumen yang dapat digunakan oleh calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang notabene merupakan mantan terpidana untuk memenuhi persyaratan berupa “menyatakan diri sebagai mantan terpidana dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon”, selain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 dan Pasal 22 PKPU 8/2024 yaitu berupa “Surat Keterangan dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional disertai dengan buktinya”. Syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati diri calon sebagai mantan terpidana melalui media massa lokal atau nasional itu pun apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.BUP- XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP- XXIII/2025 hanya berlaku dalam konteks apabila calon yang bersangkutan belum melewati masa jeda 5 (tahun) setelah selesai menjalani pidananya. 2.10. Bahwa ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan diskriminasi hukum karena telah terbukti dan nyata terjadi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang secara sederhana dapat diringkas dalam tabel berikut: Nomor Perkara Ancaman dan Vonis Pidana Putusan In Kracht dan selesai dijalani Pendirian MK terhadap Pemenuhan Syarat Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 100/PHPU.BUP- XXIII/2025 - Ancaman: maksimal 7 Tahun - Vonis: 11 Bulan Desember 2004 Telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 (lima) tahun, sehingga menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 (lima) tahun untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, 36 menurut Mahkamah juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun. 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 - Ancaman: 2 Tahun, 8 Bulan - Vonis: 6 Bulan Desember 2005 Fakta hukumnya telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi 5 (lima) tahun, akan tetapi tidak dilepaskan dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan status yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, karena dianggap secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana. 2.11. Bahwa mencermati Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XXII/2024, yang memberlakukan secara kumulatif syarat masa tunggu 5 (lima) tahun dan kewajiban mantan terpidana untuk secara jujur serta terbuka mengemukakan diri sebagai mantan terpidana, dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka secara a contrario, mantan terpidana yang terbukti diancam dengan pidana dibawah 5 (lima) tahun, tidak wajib menunggu masa tunggu (lima) tahun dan terlepas dari kewajiban untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024: [3.11.3] Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian menegaskan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam 37 dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti telah dilakukan. Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya, akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti yang dilakukan oleh terpidana yaitu 5 (lima) tahun atau lebih. Penegasan pendirian Mahkamah a quo penting dilakukan, karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam memberlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah. 2.12. Bahwa tentu yang menjadi persoalan kemudian adalah bilamana mantan terpidana melakukan tindak pidana yang diancam pidana dibawah 5 (lima) tahun secara berulang. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g romawi iii UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019, bahwa “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (iii) bukan mantan terpidana yang melakukan tindakan secara berulang baik pada tindak pidana yang sama dan/atau berbeda. 2.13. Bahwa melekatkan kewajiban untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana bagi terpidana yang diancam pidana di bawah 5 (lima) tahun, adalah tidak adil bilamana kewajiban tersebut dipersamakan dengan mantan terpidana bagi terpidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Mengingat secara doktiner tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dikarenakan semata-mata terpidana dinilai sebagai pelaku tindak pidana yang dikategorikan berat. Doktrin inilah yang kemudian dijadikan fondasi oleh Mahkamah dalam 38 menerapkan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024: [3.11.5] ... Namun demikian, terhadap hal tersebut, alasan yang fundamental adalah pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dikarenakan semata-mata terpidana dimaksud dinilai sebagai pelaku tindak pidana yang dikategorikan berat dan oleh karenanya diperlukan masa tunggu yang dianggap cukup agar mempunyai kesempatan beradaptasi dan menunjukkan kepada publik, khususnya calon pemilih bahwa yang bersangkutan telah menyadari akan kesalahan dan perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta menyesali dan kembali dapatditerima pada lingkungan sosialnya, dalam konteks ini dapat diterima kembali oleh calon pemilihnya” 2.14. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, telah menimbulkan penafsiran/pemaknaan yang berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 jelas bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena konstruksi normanya secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga berakibat pada penerapan yang berbeda pula dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 juga tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang dijamin dalam UUD 1945. 3. Bahwa selain telah nyata dan terang terjadinya ketidakadilan dan perlakuan berbeda (diskriminasi hukum) sebagai mana telah dijelaskan pada angka 2 tersebut di atas. Ketentuan Pasal 7 ayat ayat (2) huruf g UU 10/2016 juga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang adil serta 39 perlakuan berbeda (diskriminasi) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut: 3.1. Bahwa apabila kita melihat rumusan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang merupakan syarat pencalonan bagi Mantan Terpidana, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 jo. Pasal 22 PKPU 8/2024, secara jelas mengatur syarat bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dimana kesemuanya secara eksplisit mengatur yang berkaitan dengan dokumen dalam konteks tindak pidana sipil, bukan tindak pidana militer. 3.2. Bahwa perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan penegakan hukum dan penegakan displin pada sipil (ASN) dan kepolisian dengan Militer. Di mana terhadap pelanggaran disiplin kepegawaian pada instansi lembaga negara (ASN) dan Anggota Kepolisian saat melakukan tindakan meninggalkan tugas secara tidak sah/tanpa izin atasan selama waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3.3. Bahwa padahal dalam kontestasi pilkada, publik masih banyak yang memandang negatif terhadap Status Mantan Terpidana, dimana dalam kacamata dan pemahaman publik, Mantan terpidana sudah pasti memiliki “image” negatif yang akan menimbulkan kerugian bagi Mantan Terpidana tersebut. Terlebih apabila calon kepala daerah tersebut adalah mantan terpidana yang harus menyandang status mantan terpidana karena melakukan tindak pidana disiplinn sebagaimana yang diterapkan dalam Militer in casu bukan tindak pidana kejahatan ataupun perbuatan tercela. 3.4. untuk lebih memperjelas maksud uraian ini, berikut adalah perbedaan sanksi bagi Prajurit Militer, Anggota Kepolisian, dan ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama , pada tabel berikut: Profesi Tindakan Aturan Keterangan ASN tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara Pasal 11 ayat (3), PP No. 94 Tahun 2021 Bukan Tindak Pidana 40 kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun Prajurit Militer ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, Pasal 86 angka 1 dan Pasal 87 ayat (1) angka 2 KUHP Militer Tindak Pidana Anggota Kepolisian meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut Pasal 14 ayat (1) huruf a, PP No. 1 Tahun 2003 Bukan Tindak Pidana 3.5. Bahwa artinya ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap pelanggaran disipin dalam kepegawaian pada instansi sipil, di mana bagi ASN dan Anggota Kepolisian yang pernah mendapat kan sanksi Pemberhentian Dengan tidak Hormat saat akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Tidak harus melaksanakan ketentuan norma a quo karena bagi ASN dan anggota Kepolisian yang diberhentikan tidak hormat karena meninggalkan tugasnya tanpa izin/secara tidak sah tanpa izin atasan, tidak masuk dalam kategori Tindak Pidana sehingga tidak harus menyandang status sebagai mantan terpidana. 3.6. Bahwa berbeda dengan Prajurit Militer, yang telah diberhentikan dengan hormat, saat akan mencalonkan diri sebagai Calon kepala daerah maka dirinya harus memenuhi syarat sebagaimana dimasud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 padahal prajurit militer tersebut melakukan tindakan yang sama yakni meninggalkan tugasnya tanpa izin, namun 41 dalam militer hal tersebut menjadi tindak pidana. Sehingga calon Kepala Daerah yang pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau dengan istilah desersi di waktu damai harus mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana yang akhirnya harus mendapatkan stigma negatif sama seperti stigma negatif terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan/perbuatan tercela pada tindak pidana sipil. 3.7. Bahwa oleh karenanya menjadi tidak adil dan tidak berkepastian hukum serta diskriminatif apabila ketentuan norma a quo tidak dikecualikan terhadap mantan terpidana militer yang diancam karena desersi militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu dalam lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. 4. Bahwa dalam prinsip negara hukum, tidak dapat dibenarkan apabila suatu ketentuan peraturan perundang-undangan menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap situasi atau peristiwa hukum yang seharusnya diperlakukan (dihukumi) sama. Kecuali demi hukum untuk alasan penyetaraan pemenuhan hak asasi manusia, baru boleh diterapkan prinsip afirmasi. 5. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tidak memberikan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif in casu diskriminasi hukum sebagaimana dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, Sub-paragraf [3.19.2], mengatakan: “…, Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda”. 6. Bahwa dengan demikian, demi menegakkan prinsip negara hukum, menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta untuk menjamin keseragaman pemaknaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, menjadi adil apabila Mahkamah melakukan penyempurnaan makna (morfosa) ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang sebelumnya telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yakni dengan menambahkan pemaknaan: “bagi mantan terpidana yang 42 ancamannya di bawah 5 (lima tahun) dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan mantan terpidana yang melakukan tindakan secara berulang baik pada tindak pidana yang sama dan/atau berbeda, maka Mantan Terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.” Atau dengan alternatif lain, Mahkamah Konstitusi dapat membuat pemaknaan terhadap Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang sebelumnya telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 “dikecualikan bagi Mantan Terpidana Militer yang diancam karena desersi militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu dalam lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih dalam dari empat hari.” IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk memutus: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 (lima tahun) dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Mantan Terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya 43 untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.” Atau, Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dikecualikan bagi Mantan Terpidana Militer yang diancam karena desersi militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 44 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Formulir A3 – dengan Nama Pelapor Anshar, S.H. tertanggal 07 Desember 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 160/HK.03.1-Kpt/9161/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilihan Umum 2019; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/343/TAHUN 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2019-2024; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana No. 1344/SK/HK/05/2023/PN.Mrk dari Pengadilan Negeri Merauke, bertanggal 11 Mei 2023; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 542/PL.02.2-PU/9302/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 13 September 2024; 12. Bukti P-12 : Printout Dokumentasi moment saat pengambilan Nomor Urut yang diikuti oleh Para Pasangan Calon Kepala Daerah No. 1, No. 2, No. 3 dan No.4; 45 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor 681/HK.06-Und/93/2024 tanggal 09 September 2024, untuk bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupatid an Wakil Bupati yang diselenggarakan tanggal 14 September 2024, Swisbell Hotel Merauke, dalam acara sosialisasi perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati tahun 2024; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Mental Nomor 442-3/SKKM–II/24/VI/0453, bertanggal 4 Juni 2024; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 207/SK/HK/07/2024/ PN.Mks, bertanggal 26 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 116/SK/HK/07/2024/PN.Mrk, bertanggal 16 Juli 2024 oleh Pengadilan Negeri Merauke; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; 18. Bukti P-18 : Prinout tangkap layar (screenshoot) handphone laman Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON); 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/514/VI/YAN.2.3/2024/INTELKAM, bertanggal 3 Juni 2024; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor: 95/SK/HK/06/2024/PN. Mrk, bertanggal 11 Juni 2024 oleh Pengadilan Negeri Merauke; 21. Bukti P-21 : Printout tangkapan layar (Screenshoot) laman berita RMOL Papua dengan Judul Berita Petromas menjadi pendaftar pertama di KPUD Boven Digoel, tanggal 20 Agustus 2024; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan Status Hukum yang diterbitkan Oditurat Militer IV-20 Jayapura, Nomor: B/946/IX/2024, bertanggal 4 September 2024; 46 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Komando Daerah Militer XVIII/Cendrawasih Batalyon Infantri 751/Vira Jaya Sakti Nomor: B/593/IX/2004 tanggal 11 September 2024, perihal Surat Keterangan Status Hukum; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Oditurat Jenderal TNI Oditurat Militer IV-20 Jayapura, Nomor: B/102/II/2025, bertanggal 10 Februari 2025, Perihal Jawaban Surat permohonan penerbitan surat keterangan jawaban atas status hukum sdr. Petrus Ricolombus Omba; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya (IKABWAR) No. 04/PS/IKABWAR/I/2025, Perihal: Pernyataan Sikap Suku Wambon Menanggapi Sengketa Pilkada di MK. Ditujukan kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Lembaga Masyarakat Adat Perwakilan Suku Kombay. No: 081/PS/LMA-Kombay/I/2025, perihal: Pernyataan Sikap, bertanggal 04 Januari 2025. Ditujukan kepada Yth. Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Suku Besar AUYU, Kabupaten Boven Digoel, tanggal 05 Januari 2025, Ditujukan kepada Yth. Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan Penelitian Malpraktik Penyelenggaraan Pilkada 2024, dan Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Dewi Keadilan Indonesia dan Themis Indonesia Law Firm 2025; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2025; 30. Bukti P-30 : Video Rekaman Kampanye Pemohon dan Transkrip dari Video Rekaman Kampanye. 47 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 48 terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 49 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang mana Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menyatakan “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;” dan makna ketentuan a quo menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;” 50 2. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagai calon bupati, kemudian didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 24 Februari 2025; 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Kerugian hak konstitusional demikian menurut Pemohon timbul karena ketentuan a quo tidak memberikan perlakuan sama dan/atau kepastian atas pelanggaran disiplin antara instansi sipil dengan militer, di mana meninggalkan tugas tanpa izin (secara tidak sah tanpa izin atasan) bagi ASN dan anggota kepolisian tidak termasuk kategori tindak pidana, sementara bagi anggota militer termasuk kategori tindak pidana; 5. Bahwa menurut Pemohon kondisi perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta ketidakpastian hukum akibat ketentuan a quo akan hilang apabila ketentuan a quo dimaknai “bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 (lima tahun) dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Mantan Terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana” atau “dikecualikan bagi Mantan Terpidana Militer yang diancam karena desersi militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih dari empat hari.” 6. Adanya ketentuan atau kejelasan pengaturan demikian, menurut Pemohon, akan memulihkan hak konstitusional Pemohon yang sebelumnya terkurangi akibat adanya Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang 51 merupakan calon Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-6]. Di samping itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan menganggap dirugikan atau terkurangi hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (causal-verband) dan bersifat khusus (spesifik) serta aktual dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, di mana norma yang dimohonkan pengujian a quo tidak membedakan pengaturan perlakuan antara anggota militer, di satu sisi, dengan ASN dan anggota kepolisian di sisi lain, sehingga telah memunculkan kewajiban bagi Pemohon (sebagai mantan anggota militer) untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sementara ASN dan mantan anggota kepolisian tidak terkena kewajiban yang sama. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional, in casu terkuranginya hak konstitusional, Pemohon tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon berkaitan dengan masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berkesimpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian 52 Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan dan dipahami oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon sudah dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, namun pada periode kedua (2024-2029) mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Boven Digoel. 2. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 namun didiskualifikasi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena ketika mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai peserta pilkada, Pemohon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana. 3. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon merasa dirugikan oleh Putusan Mahkamah tersebut karena dalam perkara PHPU lain terdapat pemahaman bahwa setelah melewati 5 (lima) tahun seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana tidak lagi harus mengumumkan latar belakang atau jati dirinya sebagai mantan terpidana. Selain itu, sanksi pidana yang dijalani Pemohon adalah pidana militer karena desersi (meninggalkan tugas tanpa izin atau secara tidak sah tanpa izin atasan) yang di sisi lain bukan merupakan pidana bagi ASN dan anggota kepolisian. 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, penerapan pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 terhadap Pemohon (in casu Perkara/Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025) berbeda dengan penerapan pemaknaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon agar ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bagi mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 (lima tahun) dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) 53 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Mantan Terpidana tersebut telah terlepas dari kewajibannya untuk mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”, atau secara alternatif “dikecualikan bagi Mantan Terpidana Militer yang diancam karena desersi militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih dari empat hari.” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, sebagaimana telah pula dipertimbangkan pada Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon a quo, sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, mengingat bahwa terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah beberapa kali dimohonkan pengujian konstitusionalitas, maka terlebih dahulu Mahkamah akan menilai apakah permohonan pengujian atas ketentuan norma yang sama dan telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya telah menghalangi permohonan Pemohon a quo untuk dapat diajukan kembali, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Berkenaan dengan hal demikian, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah telah memberikan makna baru atas Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, sehingga dalam konteks penerapan ketentuan dapat atau tidaknya permohonan diajukan kembali adalah sejak pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Sebab, putusan 54 Mahkamah yang memaknai secara bersyarat terhadap suatu norma undang-undang berakibat keberlakukan norma tersebut diposisikan sebagai norma baru yang belum pernah diuji konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas pertama atas Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah pengujian dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXII/2024 yang kemudian diputus dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah akan membedakan permohonan a quo dengan Permohonan Nomor 54/PUU-XXII/2024, baik mengenai dasar pengujian atau alasan permohonannya. Bahwa Permohonan Nomor 54/PUU-XXII/2024 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, dalam Permohonan Nomor 32/PUU-XXIII/2025 Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, jika dicermati ternyata kedua permohonan tersebut menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Demikian halnya jika dicermati berkaitan dengan alasan permohonan, ternyata juga terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua permohonan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga permohonan Pemohon dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon bermuara pada tiga permasalahan pokok sebagai berikut: i) apakah syarat ”secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana” berlaku juga untuk mantan terpidana yang ancaman tindak pidana terkait perbuatannya adalah di bawah 5 (lima) tahun; ii) apakah syarat ”secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana” berlaku juga untuk mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara; dan 55 iii) apakah pidana militer berupa desersi karena sengaja tidak hadir tanpa izin merupakan bagian dari tindak pidana yang diatur/dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Berdasarkan alasan-alasan ketiadaan atau ketidakjelasan pengaturan tersebut, menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat kerugian Pemohon karena dinyatakan diskualifikasi sebagai calon Bupati Boven Digoel pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Periode 2024- 2029. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, penting untuk dijelaskan terlebih dahulu, bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 setelah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, selengkapnya mengatur sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;” Selanjutnya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengatur sebagai berikut. “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;” 56 [3.12] Menimbang bahwa substansi norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon tersebut telah diajukan oleh banyak Pemohon yang semuanya telah diputus oleh Mahkamah melalui berbagai putusan, baik sejak pengaturan substansinya masih dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015); maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Bahwa sistematika penuangan pertimbangan hukum Mahkamah atas suatu ketentuan atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, lazimnya adalah merujuk dan/atau mempertimbangkan pula pendapat Mahkamah dalam rangkaian putusan terdahulu, walaupun pada akhirnya Mahkamah berpendapat tetap sama dengan pendirian sebelumnya ataukah akan berubah pendirian. Namun Mahkamah dapat memahami bahwa bagi masyarakat atau pencari keadilan kadang kala menemui kesulitan dalam memahami model/sistematika yang dijadikan rujukan atau kutipan bagi Mahkamah yang mendasarkan pada pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya. Terutama hal tersebut dapat terjadi jika masyarakat atau pencari keadilan tidak membaca secara utuh dan hanya membaca secara parsial saja dari pertimbangan hukum yang dijadikan rujukan/kutipan dimaksud. Terlebih, hal tersebut dapat terjadi jika rujukan atau kutipan pertimbangan hukum dimaksud meliputi beberapa perkara pengujian undang-undang yang berbeda walaupun mempunyai substansi sama atau setidaknya berkelindan. Berdasarkan pertimbangan ”teknis” demikian dan mengingat norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon mengandung banyak aspek yang berkaitan, maka Mahkamah akan menyederhanakan penggunaan kutipan dan penyebutan rujukan, semata-mata agar masyarakat atau pencari keadilan lebih mudah 57 membaca dan memahami hal yang dimaksudkan, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Mahkamah berkenaan dengan norma a quo, jika terdapat alasan permohonan a quo untuk dikabulkan. [3.13] Menimbang bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon pada pokoknya mengatur syarat bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kaitannya dengan status hukum sebagai terpidana dan/atau mantan terpidana. Berkenaan dengan hal tersebut, jika ditarik sejak masa awal digagasnya pemilihan kepala daerah secara langsung pasca reformasi, hingga saat ini, syarat bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud sudah diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu: 1. UU 32/2004 Pasal 58 huruf f UU 32/2004 ”Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ... f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;” Berkaitan dengan norma Pasal 58 huruf f UU 32/2004 tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka umum pada tanggal 11 Desember 2007, dinyatakan ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang diartikan ”tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda”. 2. UU 12/2008 (Perubahan Kedua UU 32/2004) Pasal 58 huruf f UU 12/2008 ”Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ... f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;” Berkaitan dengan norma Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam 58 sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2009, dinyatakan ketentuan a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ”tidak memenuhi syarat- syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”. 3. UU 8/2015 (Perubahan UU 1/2015) Pasal 7 huruf g UU 8/2015 ”Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 ”Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.” Berkaitan dengan norma Pasal 7 UU 8/2015 tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juli 2015, menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menyatakan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Sementara itu, berkenaan dengan Penjelasan Pasal 7 UU 8/2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 59 Di samping itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XIII/2015 tersebut, Mahkamah juga memberikan pertimbangan hukum yang secara umum dapat dikatakan bahwa 4 (empat) syarat kumulatif yang merupakan pengembangan makna dari Pasal 58 huruf f UU 12/2008 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009]. Selanjutnya, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 ini keberlakuannya menjadi bersifat alternatif atau dengan kata lain semua syarat tersebut tidak lagi harus dipenuhi apabila mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. 4. UU 10/2016 (Perubahan Kedua UU 1/2015) Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 ”(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;” Berkaitan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 selengkapnya berbunyi: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang 60 berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;” Di samping menegaskan kembali syarat-syarat keberlakuan norma Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 tersebut juga memberlakukan kembali secara kumulatif atas 4 (empat) syarat yang merupakan pengembangan makna dari Pasal 58 huruf f UU 12/2008 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009], di mana sebelumnya pernah dinyatakan keberlakuannya bersifat alternatif (tidak kumulatif) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dengan demikian, sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, empat makna Pasal 58 huruf f UU 12/2008 berlaku untuk memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 walaupun dalam rumusan amarnya tidak lagi menyebut 4 (empat) syarat melainkan 3 (tiga) syarat. Syarat yang tidak lagi dicantumkan adalah syarat bahwa pembatasan terkait status terpidana demikian hanya berlaku bagi jabatan publik yang dipilih (elected officials). Dihilangkannya rumusan syarat mengenai elected officials bukan karena syarat tersebut tidak relevan dan tidak perlu diberlakukan lagi, melainkan karena syarat tersebut telah terserap (terabsorpsi) dan dengan sendirinya dianggap telah dilaksanakan mengingat Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 merupakan isi dari undang-undang yang secara spesifik mengatur tata cara pengisian jabatan yang dipilih (elected officials) oleh rakyat, yaitu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sementara munculnya 4 (empat) syarat kumulatif, yang salah satunya mengenai elected officials, berawal dari permohonan pengujian berkaitan dengan undang-undang mengenai pengisian jabatan-jabatan publik baik yang bersifat dipilih (elected) maupun ditunjuk (appointed), seperti UU perihal pemilihan anggota legislatif, UU perihal pemilihan kepala daerah, UU perihal Mahkamah Agung, UU perihal Mahkamah Konstitusi, dan UU perihal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta UU perihal Badan Pemeriksa Keuangan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- VII/2009]. 61 [3.14] Menimbang bahwa lebih lanjut ketentuan atau norma yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, di mana Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 semula menyatakan: ”(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa seseorang tidak boleh, atau dilarang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah apabila yang bersangkutan pernah dipidana (menjadi terpidana) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih, atau kurang dari 5 (lima) tahun, meskipun secara doktriner ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dipandang sebagai tindak pidana dengan jenis pelanggaran berat. Ketentuan demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menjunjung standar moralitas dan idealisme yang tinggi dalam menerapkan syarat calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, di mana para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini nantinya akan menjadi pemimpin rakyat. [3.14.1] Bahwa prinsip utama “larangan bagi terpidana baik pidana berat maupun ringan” untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, kemudian pada ketentuan yang sama “diringankan” oleh pembentuk undang- undang, dengan anak kalimat “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Demikian pula sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma dengan substansi yang sama dan termuat dalam Pasal 7 UU 1/2015 juga pernah dimaknai secara alternatif oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dengan ketentuan tersebut maka larangan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah bagi mantan terpidana baik karena tindak pidana berat atau ringan dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan telah secara 62 terbuka dan jujur mengemukakan kepada masyarakat mengenai statusnya sebagai mantan terpidana. Lebih lanjut, ketentuan dimaksud diubah (dimaknai) oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 selengkapnya menyatakan: “… g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;” Bahwa tiga syarat kumulatif demikian, yang dulunya terdiri dari 4 (empat) syarat sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.13] di atas, ternyata acapkali masih menyisakan persoalan dan perbedaan penafsiran pada masyarakat atau pencari keadilan karena secara redaksional dilekatkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Padahal rumusan huruf g secara teknis awalnya hanya mengatur/berisi satu syarat saja dari keseluruhan syarat yaitu sebanyak 19 syarat dari huruf a sampai dengan huruf u, (kecuali huruf d dan huruf r) yang diatur Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Hal tersebut terjadi karena norma yang mengatur calon kepala daerah yang pernah dijatuhi pidana mempunyai cukup banyak dimensi permasalahan, terutama jika dikaji dari sisi hukum pidana, serta adanya berbagai permohonan berkenaan dengan norma pasal tersebut yang selalu berbeda isu konstitusionalitasnya dibanding pemohon-pemohon sebelumnya, termasuk juga permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah harus selalu menyesuaikan dengan dinamika alasan pengujian konstitusionalitas norma pasal yang diajukan/ dimohonkan tersebut, sepanjang relevan untuk dilakukan penyesuaian. [3.14.2] Bahwa salah satu perbedaan penafsiran yang acapkali muncul adalah, apakah 3 (tiga) syarat kumulatif tersebut masing-masing syaratnya harus ditafsirkan secara tematik dalam arti semua syarat merujuk pada kategori ancaman atau sanksi pidana yang ancamannya 5 (lima) tahun atau lebih; ataukah masing-masing dari 3 63 (tiga) syarat demikian dapat ditafsirkan berdiri sendiri-sendiri tanpa harus dikaitkan secara khusus dengan lamanya ancaman pidana, baik ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maupun ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun. Dalam konteks penafsiran pertama, 4 (empat) syarat dimaksud semuanya dimaknai dalam konteks tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun atau lebih (pidana berat). Dengan pemaknaan tersebut maka syarat (i) hanya berlaku untuk elected officials; (ii) hanya untuk pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; (iii) melewati waktu tunggu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka; dan (iv) bukan pelaku kejahatan berulang, semuanya harus dipahami hanya bagi pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih. Artinya, syarat waktu tunggu 5 (lima) tahun hanya berlaku untuk mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Demikian halnya, syarat mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana secara jujur dan terbuka pun juga hanya akan berlaku bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Di samping itu, syarat bukan sebagai pelaku kejahatan berulang (residivis) pun hanya berlaku bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan secara a contrario bahwa syarat- syarat tersebut dimaknai masa tunggu 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun [pidana ringan]. Syarat mengumumkan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka atas status mantan terpidana juga tidak berlaku bagi terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun. Serta, pelaku tindak pidana berulang-ulang (residivis) pun boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama tindak pidana tersebut ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun. [3.14.3] Bahwa adanya potensi penafsiran yang memunculkan kesalahpahaman tersebut tidak dapat dilepaskan juga dari struktur redaksional susunan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 yang tidak memisahkan antara syarat-syarat yang bersifat materiil (kualitatif) dengan syarat-syarat yang bersifat administratif. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) a quo tidak memisahkan antara syarat-syarat yang pemenuhannya membutuhkan suatu rangkaian tindakan pembuktian tertentu, dengan syarat-syarat yang pembuktiannya cukup mendasarkan pada dokumen 64 administrasi sehari-hari, bahkan pembuktiannya cukup disandarkan pada pengetahuan bersama masyarakat sehingga tidak perlu dibuktikan dengan dokumen apapun. Misalnya, meletakkan sejajar antara syarat “a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dengan syarat “c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”, di mana cara pemenuhan/pembuktian antara dua syarat tersebut sangat berbeda. Syarat takwa bersifat transenden dan imanen sehingga penilaian atas pemenuhan syarat tersebut hanya bisa didasarkan pada keyakinan penyelenggara pemilu/pilkada berdasarkan pengamatan sehari-hari, sementara pemenuhan syarat kedua tentang pendidikan adalah bersifat administratif yang membutuhkan pembuktian dengan suatu dokumen tertentu walaupun acapkali pemeriksaan mengenai keasliannya hanya bersifat formalitas belaka. [3.14.4] Bahwa demikian pula antara syarat “i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian” dengan syarat “j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi”, di mana pemenuhan syarat pertama membutuhkan peran dan penilaian pihak lain in casu Kepolisian Republik Indonesia, sementara pemenuhan syarat kedua hanya oleh diri sendiri tanpa melibatkan orang/pihak lain. Terkait hal demikian, ada atau tidaknya orang maupun institusi tertentu yang ikut berperan dalam upaya pembuktian pemenuhan syarat- syarat tersebut tentunya akan memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pemenuhan dua syarat dimaksud. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan dicontohkan oleh Mahkamah tersebut, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan pentingnya dilakukan penataan ulang berkenaan dengan susunan syarat-syarat pencalonan agar masing- masing syarat berada dalam kategori yang setara, misalnya antara syarat yang bersifat transenden-imanen dengan yang bersifat empiris, atau bahkan yang cara pemenuhannya memerlukan pembuktian tertentu. Hal demikian perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang agar ke depan syarat-syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam undang-undang a quo lebih jelas, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, sehingga syarat-syarat dimaksud benar-benar sesuai dengan kualitas calon kepala daerah yang diinginkan. [3.15] Menimbang bahwa dalil pertama Pemohon mempermasalahkan apakah syarat ”secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya 65 sebagai mantan terpidana” berlaku juga untuk mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Bahwa penyebutan “5 (lima) tahun atau lebih” pertama kali muncul dalam UU 32/2004, yaitu pada Pasal 58 huruf f yang selengkapnya menyatakan: ”f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;” Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas, ketentuan a quo merepresentasikan tingginya moralitas yang dituntut agar dimiliki oleh calon pemimpin rakyat, in casu calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Hal itu tidak lain karena kepala daerah dan wakil kepala daerah akan memimpin pemerintahan dan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sekaligus bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat di daerah yang dipimpinnya, serta perilakunya akan menjadi teladan/contoh bagi masyarakat/warganya. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan atau kualifikasi yang jauh lebih unggul dibandingkan kemampuan rata-rata rakyat yang dipimpinnya. Di samping itu, keunggulan akan kemampuan kepemimpinan/manajerial yang dimiliki dalam tataran empiris harus diimbangi dengan kualitas moral dari kepala daerah yang bersangkutan, agar tidak terjadi penyelewengan maupun pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang berakibat tidak tercapainya kesejahteraan rakyat. [3.15.1] Bahwa salah satu ukuran kualitas moral dapat dilihat dari apakah calon kepala daerah yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana dipergunakan sebagai salah satu ukuran moralitas karena, secara ideal konseptual, norma pidana merupakan pengejawantahan kehendak rakyat yang melalui wakil rakyat kemudian dirumuskan sebagai norma yang keberlakuannya mengikat bagi semua orang dengan ancaman sanksi dari negara. Sehingga, apabila calon kepala daerah pernah melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan dapat diartikan telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang disepakati dan menjadi kehendak rakyat. Oleh karena itu, tindak pidana berupa pelanggaran norma pidana tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang menggoyahkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. 66 Lebih lanjut, masyarakat sebagai kesatuan sosial akan berusaha mengembalikan keseimbangan sosial yang goyah dengan cara mengeliminasi faktor-faktor penyebab goyahnya keseimbangan tersebut. Dalam konteks demikian, terkait dengan pemilihan kepala daerah, adalah penting dan fair apabila masyarakat mengetahui calon-calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang pernah melakukan tindak pidana, untuk kemudian masyarakat sebagai kesatuan sosial memutuskan apakah akan menerima yang bersangkutan sebagai bagian dari warganya kembali, bahkan menjadi kepala daerah di daerahnya, atau sebaliknya. Filosofi mempertahankan tatanan sosial serta panutan pada nilai-nilai moral dalam masyarakat dimaksud yang menurut Mahkamah menjadi salah satu latar belakang perumusan Pasal 58 huruf f UU 32/2004, yang hingga saat ini tetap dipertahankan dalam rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. [3.15.2] Bahwa berkenaan dengan pembatasan larangan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya berlaku bagi terpidana yang dihukum karena tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah berpendapat kaidah tersebut dilatarbelakangi oleh semacam “nilai kepantasan” di mana tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih secara umum dianggap potensial menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat secara lebih sistemik dan masif, dibandingkan dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun. Namun demikian, latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan pembentuk undang-undang tersebut, tentunya didasarkan/merujuk pada pengalaman-pengalaman sebelum dan pada saat ketentuan-ketentuan a quo dirumuskan pertama kali pada tahun 2004 [vide UU 32/2004], di mana sedikit banyak telah mengalami perubahan terutama di era ketika teknologi memberikan banyak kemudahan kepada manusia. Kemudahan yang ditawarkan membawa dampak negatif berupa semakin mudahnya bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran atas norma masyarakat (salah satunya norma hukum), dan pelanggaran demikian menimbulkan dampak yang bukan saja secara kualitas namun juga masif karena merugikan masyarakat luas. Namun demikian, tentu saja peran teknologi dalam peningkatan atau perubahan kualitas tindak pidana tidak boleh mengaburkan bahkan menghilangkan tanggung jawab manusia sebagai pelaku tindak pidana dimaksud. [3.15.3] Peningkatan modus tindak pidana dalam beberapa tahun terakhir, menurut pengamatan Mahkamah, terjadi tidak hanya atas tindak pidana berkategori 67 berat yang rata-rata ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun, melainkan terjadi juga pada tindak pidana berkategori ringan yang rata-rata ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun. Dengan kata lain, di era teknologi ini, dampak pidana yang berkategori ringan pun potensial memunculkan goncangan (disrupsi) yang secara modus maupun intensitas tidak kalah dari disrupsi akibat tindak pidana berkategori berat, maka menurut Mahkamah, dalam kaitannya dengan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah tidak relevan lagi untuk membedakan antara pidana berkategori berat dengan pidana berkategori ringan. Demi dapat mengimbangi pesatnya perkembangan dan pengaruh teknologi yang berdampak pada peningkatan modus dan intensitas kejahatan dan/atau tindak pidana, Mahkamah berpendapat lebih tepat dan pasti untuk menyamakan pengaturan atau syarat terkait dengan kedua kategori ancaman pidana tersebut. Dengan kata lain, berkenaan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menurut Mahkamah tidak perlu lagi membedakan antara terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman “5 (lima) tahun atau lebih” dengan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman “kurang dari 5 (lima) tahun”. Dengan perubahan pandangan demikian, selintas terlihat seperti kembali kepada rumusan UU 10/2016 sebelum dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang mana Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tidak membedakan aturan bagi terpidana menurut lamanya ancaman hukuman pidana. Semua terpidana, berapapun lama ancaman pidana yang terbukti dilakukan oleh terpidana atau mantan terpidana, dianggap sama oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dan semuanya dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah kecuali jika yang bersangkutan telah selesai menjalani hukumannya kemudian secara terbuka dan jujur mengaku kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. [3.15.4] Bahwa menurut Mahkamah, sesungguhnya kemiripan rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang lama dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan a quo memang berpijak pada isu yang sama, yaitu diperlukannya standar moralitas tinggi bagi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai pemimpin yang akan menjadi contoh bagi masyarakat, idealnya para kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah orang yang bersih dari pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela lainnya. Hal yang membedakan antara ketentuan dalam UU 10/2016 dengan pendapat Mahkamah adalah bahwa sebagai peradilan konstitusi 68 maka Mahkamah harus memutus berdasarkan atau menggunakan parameter konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 baik pada bagian Pembukaan di mana rumusan Pancasila berada, maupun pada bagian ”batang tubuh”, menurut Mahkamah menganut asas religius sekaligus kemanusiaan dalam arti menjunjung tinggi sifat- sifat Ketuhanan yang berkelindan dengan upaya-upaya meletakkan kemanusiaan pada derajat yang terbaik. Nilai religius kemanusiaan demikian maujud pada kultur bangsa Indonesia yang dominan dengan sifat welas asih serta mau memaafkan, bahkan kepada pelaku kejahatan sekalipun yang telah menebus kesalahannya. Di sisi lain, kultur dan sifat dominan bangsa Indonesia demikian membutuhkan perlindungan oleh hukum agar tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Salah satu cara perlindungannya adalah dengan mengejawantahkan nilai-nilai moral ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, serta memberikan sanksi hukum yang berat bagi pelanggarnya. Bertolak dari pandangan demikian, dalam konteks pemilihan kepala daerah, Mahkamah menilai UUD NRI Tahun 1945 masih memberikan ruang "pengampunan" bagi terpidana yang telah menebus kesalahan dan/atau memperbaiki dirinya, sehingga standar moralitas tinggi yang diuraikan sebelumnya yaitu melarang sama sekali mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, tidak seluruhnya dapat diterapkan. Dengan kata lain Mahkamah berpendapat selama telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Putusan Mahkamah a quo maupun dalam UU 10/2016 serta peraturan hukum lainnya, mantan terpidana masih mempunyai kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, baik mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman ”5 (lima) tahun atau lebih” maupun yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun. Adapun bagi mantan terpidana yang dijatuhi pidana karena alasan kealpaan (culpa) dan mantan terpidana yang dijatuhi pidana karena perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa pada saat itu, menurut Mahkamah sejak awal memang harus dikecualikan dari ketentuan seperti diuraikan di atas. Artinya, mantan terpidana yang dipidana karena alasan kealpaan atau mantan terpidana yang dipidana karena alasan perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa pada saat itu, pada dasarnya tidak terhalang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hal demikian karena bagi 69 Mahkamah suatu kealpaan maupun perbedaan pandangan politik sebenarnya tidak mengandung suatu niatan (mens rea/intensi) jahat bagi masyarakat. Di samping itu, argumentasi Mahkamah dimaksud juga telah diterangkan dan menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU- V/2007. Dengan demikian, karena sejak diucapkannya putusan tersebut oleh Mahkamah sudah dinyatakan tidak terhalang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka bagi mantan terpidana yang dipidana karena kealpaan atau dipidana karena perbedaan pandangan politik, secara prinsip tidak termasuk sebagai subjek hukum yang diatur oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dimaksud. [3.15.5] Bahwa persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, berkaitan dengan ditegaskannya secara bersyarat kesamaan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bagi mantan terpidana baik yang ancaman pidananya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, apakah tidak perlu dikenai pembedaan sama sekali mengingat kedua kategori besaran ancaman pidana demikian dianggap merepresentasikan dua kategori tindak pidana yang relatif berbeda secara kualitas, modus, maupun moralitas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembedaan antara terpidana yang ancaman hukumannya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan yang ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, dapat diletakkan pada semacam “masa transisi” atau “masa tunggu” bagi terpidana sebelum diperbolehkan menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terkait penentuan “masa tunggu” ini Mahkamah berpendirian bahwa mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana “5 (lima) tahun atau lebih” ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah harus terlebih dahulu melalui/melewati masa tunggu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan selesai atau tuntas menjalani pidananya. Pendirian Mahkamah dimaksud secara yuridis tidak berbeda dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Adapun bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun, menurut Mahkamah tidak diperlukan adanya masa tunggu sebelum yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. [3.15.6] Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 harus menegaskan 70 kesamaan hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, antara mantan terpidana yang ancaman hukumannya “5 (lima) tahun atau lebih” dengan mantan terpidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, namun dengan tambahan ketentuan bagi mantan terpidana yang ancaman pidananya “5 (lima) tahun atau lebih” manakala akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai atau tuntas menjalani masa pidananya baik yang dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan atau pun yang dijalani di luar lembaga pemasyarakatan. Misalnya, terhadap terpidana yang dijatuhi pidana dan sebagian masa pidananya dijalani di luar lembaga pemasyarakatan karena adanya pembebasan bersyarat, bagi yang bersangkutan tetap harus menunggu hingga masa pidananya habis/selesai. Demikian pula halnya terhadap terpidana yang dijatuhi pidana percobaan (tidak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan) juga harus menunggu masa pidana percobaannya telah habis atau selesai dijalani. [3.16] Menimbang bahwa terhadap permasalahan kedua yang diajukan oleh Pemohon, yaitu apakah syarat “secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana” berlaku juga untuk mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Dalam konteks pemilihan pejabat publik, in casu kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah berpendapat latar belakang atau rekam jejak masing- masing calon sangat diperlukan untuk membantu masyarakat pemilih menemukan serta menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah terbaik menurut masyarakat. Rekam jejak tersebut meliputi rekam jejak yang “baik” maupun yang “buruk”. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah adalah tidak fair jika rekam jejak yang dimunculkan dalam kontestasi pemilihan umum hanya meliputi hal yang bernilai baik atau bersifat prestasi bagi peserta kontestasi, misalnya, prestasi terkait pendidikan, pengalaman organisasi/jabatan, trah/keturunan, dan sebagainya. Namun pemilih juga perlu mengetahui rekam jejak yang menurut peserta kontestasi tidak bernilai baik. Artinya, dalam konteks pemilihan pejabat publik yang akan memimpin rakyat, in casu kepala daerah dan wakil kepala daerah, masyarakat pemilih harus diberi informasi rekam jejak seluas dan selengkap mungkin dari para 71 calon pejabat publik, agar pemilih dapat mempertimbangkan secara kritis dan matang dalam menentukan pilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjadi calon pemimpinnya, demi menghindarkan jebakan manipulasi serta pencitraan, terlebih di era disrupsi teknologi informasi yang marak dengan post-truth dan false-truth. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa kewajiban untuk menyampaikan rekam jejak kepada masyarakat, jika dicermati sebenarnya telah menjadi praktik yang lazim dalam kontestasi pemilihan umum, namun biasanya diformulasikan atau dipilah sedemikian rupa oleh para kontestan sehingga yang dimunculkan kepada publik adalah rekam jejak yang berkonotasi baik. Berkaitan dengan rekam jejak dimaksud seolah-olah formulasi informasi tersebut memang merupakan hak para kontestan, namun sebenarnya secara faktual dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf sebelumnya, titik tekan pemilihan umum bukan sekadar hak para kontestan untuk dipilih melainkan juga pada hak pemilih untuk memilih kontestan atau kandidat yang terbaik. Dalam rangka memilih secara rasional tentunya pemilih membutuhkan informasi memadai terkait pilihan-pilihan yang dihadapkan padanya. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemilih, maka dalam mekanisme pemilihan umum diperlukan adanya keterbukaan dan kejujuran dari para kontestan dalam bentuk mempublikasikan atau mengumumkan rekam jejak masing-masing, termasuk mempublikasikan atau mengumumkan secara jujur dan terbuka status mantan terpidana di masa lalu bagi calon yang pernah menjadi terpidana. Dalam konteks ini, secara faktual dan telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang merupakan mantan terpidana, baik terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun maupun yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, semuanya diwajibkan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Namun, terdapat kewajiban yang membedakan, yaitu bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana “5 (lima) tahun atau lebih” adalah harus menunggu/memenuhi masa tunggu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidananya untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kewajiban dimaksud menurut Mahkamah bukan merupakan pendzaliman maupun bentuk penghukuman dua kali bagi kontestan yang berstatus mantan terpidana, melainkan merupakan upaya pemenuhan hak 72 konstitusional pemilih untuk memperoleh informasi yang lengkap dalam menentukan pilihan secara kritis dan rasional serta menyediakan kecukupan waktu bagi pemilih untuk memberikan penilaian terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dipilih. Di samping itu, waktu tunggu 5 (lima) tahun juga dinilai sebagai waktu yang relatif cukup untuk membuktikan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah bersosialisasi kembali di tengah masyarakat. Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka sebagai mantan terpidana, hal tersebut sesungguhnya merupakan pengejawantahan konsep perlindungan hak pemilih untuk memperoleh informasi yang lengkap terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perlindungan hak pemilih demikian menurut Mahkamah tepat dilakukan dalam bentuk pengumuman kepada publik secara jujur dan terbuka oleh para kontestan mengenai rekam jejak mereka terutama terkait status sebagai mantan terpidana. Pengumuman rekam jejak demikian berlaku untuk semua mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk pertama kalinya tanpa memandang apakah yang bersangkutan telah melewati 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman pidananya, dan berlaku baik bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana “5 (lima) tahun atau lebih” maupun yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya. [3.16.2] Bahwa persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan Mahkamah dan sebagaimana yang juga didalilkan Pemohon adalah apakah kewajiban mengumumkan sebagai mantan terpidana tersebut hanya berlaku satu kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama setelah selesai menjalani masa pidananya ataukah berlaku seterusnya. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai statusnya sebagai mantan terpidana harus dilakukan oleh mantan terpidana bersangkutan secara mandiri, dengan prosedur atau mekanisme yang diatur KPU/KIP, ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk pertama kalinya (kontestasi pertama). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, pengumuman rekam jejak untuk kontestasi kedua dan seterusnya di daerah/wilayah yang sama, bukan lagi kewajiban mandiri mantan terpidana yang bersangkutan untuk menyampaikan kepada pemilih, akan tetapi merupakan kewajiban bagi 73 mantan terpidana dengan difasilitasi oleh penyelenggara, in casu Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KPU/KIP), melalui semacam pangkalan data (database) yang dapat diakses masyarakat, selama memenuhi hakikat suatu publikasi/pengumuman yaitu memberitahukan kepada khalayak luas, in casu masyarakat pemilih. Pengaturan mengenai pangkalan data, aplikasi, atau hal lain sejenisnya yang dipergunakan untuk memuat informasi rekam jejak demikian merupakan kewenangan KPU/KIP untuk mengaturnya lebih lanjut. [3.16.3] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan rekam jejak calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam praktik pemilihan umum selama ini terdapat fakta hukum berupa perpindahan wilayah/daerah pemilihan para kontestan pemilu, baik dalam pemilu anggota legislatif atau pun dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perpindahan wilayah/daerah pemilihan demikian bukanlah hal yang dilarang dan harus diterima sebagai bagian dari strategi partai politik yang mengajukan/mengusung calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan. Namun, jika dicermati lebih lanjut fenomena pergeseran wilayah/daerah pemilihan dimaksud, jika dikaitkan dengan kebutuhan informasi berkenaan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus juga dikaitkan dengan kewajiban untuk mengumumkan jati diri calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mantan terpidana, jika yang bersangkutan pernah menjadi terpidana. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, terdapat titik lemah pada mekanisme atau prosedur pergeseran wilayah/daerah pemilihan yang potensial dimanfaatkan untuk memanipulasi rekam jejak kontestan tertentu, misalnya mengurus surat keterangan pengadilan dan surat keterangan kepolisian di wilayah hukum yang berbeda dengan daerah/wilayah tempat yang bersangkutan mengikuti kontestasi. Pergeseran atau perpindahan wilayah/daerah pemilihan dimaksud juga berpotensi mengaburkan bahkan menghilangkan rekam jejak seseorang, di mana rekam jejak kontestan yang pindah ke wilayah/daerah pemilihan baru tidak diketahui oleh masyarakat pemilih di daerah/wilayah pemilihan baru dimaksud, terlebih jika pengumuman rekam jejak tersebut hanya dibebankan atau menjadi kewajiban KPU/KIP. Oleh karena itu, agar tidak menghilangkan, atau setidaknya demi mengurangi, potensi terjadinya kekurangan informasi bagi pemilih yang demikian, Mahkamah berpendapat bahwa ketika mantan terpidana mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah/wilayah lain yang bukan 74 di tempat tinggal ketika melakukan perbuatan pidana, baik untuk pencalonan sebagai kepala daerah yang setingkat maupun berbeda tingkat (yaitu dari bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota, menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur; atau dari kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden) maka yang bersangkutan tetap memiliki kewajiban untuk mengumumkan kembali secara jujur kepada masyarakat pemilih di daerah/wilayah dia mencalonkan diri mengenai statusnya sebagai mantan terpidana, seperti halnya pengumuman rekam jejak ketika untuk pertama kalinya mantan terpidana dimaksud mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo perlu ditegaskan berkenaan dengan pengumuman status mantan terpidana secara jujur dan terbuka melalui media massa demikian menurut Mahkamah pada dasarnya cukup sekali dilakukan, yaitu ketika yang bersangkutan untuk pertama kalinya mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sedangkan, untuk pencalonan pada kontestasi yang kedua dan seterusnya, pihak yang berkewajiban mengumumkan adalah KPU/KIP dengan terlebih dahulu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan data identitasnya secara jujur sebagai mantan terpidana, baik melalui SILON maupun SKCK kepada KPU/KIP, sepanjang yang bersangkutan mengikuti pemilu sebagai kontestan di tempat tinggal di mana tindak pidana dilakukan, bukan di tempat lain serta bukan pemilihan pada tingkat yang sama. Selanjutnya, apabila mantan terpidana tersebut mendaftarkan diri sebagai kontestan pemilu atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di wilayah/daerah yang berbeda (bukan di tempat tinggal pada waktu melakukan tindak pidana dan bukan di daerah/wilayah pencalonan periode sebelumnya), maka yang bersangkutan harus mengumumkan kembali statusnya sebagai mantan terpidana secara jujur dan terbuka melalui media massa di daerah/wilayah pemilihan baru tersebut. [3.17] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permasalahan ketiga yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu apakah pidana militer berupa desersi karena sengaja tidak hadir tanpa izin merupakan bagian dari tindak pidana yang diatur/dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan norma Pasal 7 ayat 75 (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, adalah norma yang pada pokoknya mengatur persyaratan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berkaitan dengan tidak pernah dijatuhi pidana yang ancamannya 5 (lima) tahun atau lebih yang kemudian dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, penekanan dari norma pasal a quo adalah jenis tindak pidana dan ancaman pidana yang terbukti dan dijatuhkan kepada terpidana. Jenis tindak pidana yang dikecualikan pada ketentuan tersebut hanyalah tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana karena kealpaan dan tindak pidana yang disebabkan adanya pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa ketika itu. Lebih lanjut, norma tersebut tidak mengatur jenis yang lain dari tindak pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana. Dengan kata lain, norma dimaksud sama sekali tidak mengatur atau membedakan apakah pidana yang dimaksud adalah pidana yang berlaku untuk umum, pidana yang berlaku khusus untuk militer, atau kah pidana yang berlaku untuk keduanya. Dalam perspektif hukum pidana, secara universal hanya terdapat pembedaan antara jenis tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Oleh karenanya, terlepas dari konteks tindak pidana berupa pelanggaran peraturan berkenaan dengan anggota militer yang kemudian dijatuhi pidana, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana maka terhadap mantan terpidana a quo yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tetap diberlakukan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019, di mana pengecualian yang diberlakukan hanyalah berkaitan dengan jenis tindak pidana karena kealpaan atau karena adanya perbedaan pandangan politik dengan rezim sebelumnya seperti telah dipertimbangkan Mahkamah sebelumnya. Dengan kata lain, jika anggota militer/tentara melakukan tindak pidana kemudian yang bersangkutan dipidana dengan pidana militer dan bukan dengan pidana umum, hal demikian menurut Mahkamah tetap dipandang sebagai seseorang dengan status hukum sebagai terpidana. [3.17.1] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan hal yang dimaksud dengan istilah terpidana adalah orang atau subjek hukum yang dijatuhi pidana dan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van 76 gewijsde). Hal demikian berbeda dengan anggota Polri, PNS, dan kepala desa/jabatan sejenis yang ketika melakukan pelanggaran pidana akan dipidana dengan pidana umum, karena anggota Polri, PNS, dan kepala desa/pejabat pada jabatan sejenis memang berada di bawah naungan atau tunduk pada hukum pidana umum. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah adalah tidak tepat jika anggota militer/tentara yang telah dijatuhi pidana militer, karena yang bersangkutan memang selama karirnya tunduk pada hukum pidana militer, namun setelah selesai menjalani masa pidana dan akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah kemudian kepada yang bersangkutan tidak diberlakukan/dikenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Dengan demikian, pertimbangan hukum di atas menegaskan bahwa jenis tindak pidana yang masuk dalam kategori pidana militer bukan termasuk jenis tindak pidana yang dikecualikan dari jenis tindak pidana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Berkenaan dengan hal itu, apabila Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 hanya dimaknai dalam konteks hukum pidana umum, quod non, maka semua tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana yang merupakan anggota militer/tentara yang kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan tidak menjadi bagian dari penilaian bagi pemenuhan syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Lebih lanjut, hal demikian membawa konsekuensi mantan terpidana anggota militer/tentara akan dikecualikan dari persyaratan yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang pengecualian demikian menurut Mahkamah jelas menimbulkan perlakuan berbeda (diskriminasi) bagi mantan anggota Polri, PNS, dan kepala desa/pejabat pada jabatan sejenis yang juga tunduk pada sistem hukum pidana tertentu, yaitu hukum pidana umum. [3.17.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat pengertian tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tetap harus dimaknai meliputi hukum pidana umum maupun hukum pidana militer, atau tidak membedakan kedua 77 jenis tindak pidana tersebut. Meskipun berkenaan dengan hal tersebut Pemohon beranggapan bahwa kedua jenis/kategori hukum pidana tersebut telah membedakan sanksi pidana untuk tindakan/perbuatan yang sama, in casu sanksi bagi tindakan desersi atau mangkir dari dinas tanpa izin bagi militer/tentara, namun menurut Mahkamah adanya perbedaan kebijakan hukum pidana tersebut, jika hal tersebut benar, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan dari makna Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Di samping pertimbangan hukum tersebut, kebijakan menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kriminalisasi) baik pada hukum pidana umum maupun hukum pidana militer tentunya didasari pertimbangan yang kompleks. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah adalah hal wajar apabila ada perbuatan yang terlihat sama namun diatur secara berbeda oleh dua profesi yang berbeda mengingat masing-masing profesi mempunyai peran, tugas, maupun tanggung jawab yang berbeda. Artinya, pengaturan sanksi yang lebih berat bagi profesi tertentu, untuk tindakan pelanggaran hukum yang relatif sama dengan profesi lain, menurut Mahkamah tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perlakuan diskriminasi serta pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum mempertimbangkan secara mendalam latar belakang atau argumentasi dilakukannya pembedaan dimaksud. Selain itu, tanpa bermaksud menilai kebenaran kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, seandainya benar terdapat perbedaan sanksi antara “mangkir dari dinas tanpa izin” bagi anggota militer/tentara dengan anggota Polri, PNS, dan kepala desa/pejabat dalam jabatan sejenis, sebagaimana didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah pengujian konstitusionalitas atas ketentuan demikian tidak dapat dilakukan melalui pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Hal demikian karena substansi perbedaan sanksi antara ”mangkir dari dinas tanpa izin” bagi anggota militer/tentara dengan anggota Polri, PNS, dan kepala desa/pejabat dalam jabatan sejenis, bukan merupakan materi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Menurut Mahkamah pengaturan sanksi pidana bagi anggota militer yang mangkir dari dinas tanpa izin, dan pengaturan sanksi administratif bagi anggota Polri, PNS, dan kepala desa/pejabat dalam jabatan sejenis, seharusnya diatur dalam undang-undang tentang profesi masing-masing yang bersangkutan. 78 [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan Mahkamah dalam paragraf-paragraf di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, perlu dilakukan penegasan ihwal pemaknaan bersyarat dengan formulasi yang mencakup penegasan hal-hal, termasuk yang dipersoalkan oleh Pemohon, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas, serta hal lain yang berpotensi menimbulkan multitafsir atas ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo. Namun, oleh karena substansi pemaknaan bersyarat dengan formulasi yang mencakup penegasan hal-hal atas norma a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019, mengakibatkan terlanggarnya kepastian hukum yang adil dan berpotensi menimbulkan diskriminasi seperti dimaksud Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan terhadap norma a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 79 [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: (i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud; (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana 80 bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan (v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;” sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: ”Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: (i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud; (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya 81 sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan (v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;” 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman 82 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo