32/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 32/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dalam hal ini diwakili oleh Hariyadi BS. Sukamdani selaku Ketua Umum DPP GIPI Alamat : Jalan Bojonegoro Nomor 8, Kelurahan Mentang, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : PT. Kawasan Pantai Indah, dalam hal ini diwakili oleh Ruswandi selaku Direktur Utama Alamat : Jalan Mawar II, RT. 004, RW. 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : CV. Puspita Nirwana, dalam hal ini diwakili oleh Anfar selaku Direktur Utama. Alamat : Jalan Kebon Kacang Gang 22 Nomor 24, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : PT. Serpong Abadi Sejahtera, dalam hal ini diwakili oleh Suprayogi selaku Direktur Utama. 2 Alamat : Jalan Belimbing Yaper Nomor 37, RT.008, RW.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : PT. Citra Kreasi Terbaik, dalam hal ini diwakili oleh Ruswandi selaku Direktur Utama Alamat : Jalan Mawar II, RT. 004, RW. 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : PT. Serpong Kompleks Berkarya, dalam hal ini diwakili oleh Ruswandi selaku Direktur Utama Alamat : Jalan Mawar II, RT. 004, RW. 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 Januari 2024, 2 Februari 2024, 5 Februari 2024, dan 6 Februari 2024, memberi kuasa kepada Muhammad Joni, S.H., M.H., Zulchaina Tanamas, S.H., Amri Lubis, S.H., M.H., Paisal Lubis, S.H., dan Maiyanda Ibrahim Johan, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Joni & Tanamas, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, 10330, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Mendengar keterangan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; 3 Mendengar keterangan saksi Presiden Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PUU/PAN.MK/ AP3/02/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 32/PUU-XXII/2024 pada tanggal 13 Februari 2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi tertulis dengan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 4 pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenanag mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai polittik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 4. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan konstitusi tertulis di atas, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review) baik uji formil maupun uji materil terhadap UUD 1945 sebagai batu ujinya; 5. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK RI”), dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2),ayat (3), ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021”) mengatur obyek Permohonan Pengujian Materil terhadap Undang-undang adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 5 7. Bahwa oleh karena obyek Pengujian Materil yang dimohonkan Para Pemohon termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap UUD 1945; 8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk pengujian materil undang-undang dengan parameter atau batu uji UUD 1945. Bersamaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang, melekat pula 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi yakni sebagai Pengawal Konstitusi (Guardian of Constitution); Penafsir Akhir Konstitusi (Final Interpreter of Constitution); Pengawal Demokrasi (Guardian of Democracy); Pelindung hak konstitusional warga negara (Protector of Citizen’s Constitutional Rights); Pelindung Hak Asasi Manusia (Protector of Human Rights); 9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (Guardian of Constitution). Dalam menjalankan fungsi Pengawal Konstitusi, maka dalam hal Pengujian Materil Undang-undang cq. Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menguji konstitusionalitas norma tersebut dengan batu uji UUD 1945; 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materil terhadap konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap UUD 1945; 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon berkenan kiranya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan kepentingan konstitusional para Pemohon. 6 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 antara lain menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional. Namun dengan menganalogikan pada definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan hak konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang- undang, yakni terdiri dari syarat-syarat sebagai berikut: a. memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang; c. untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai legal standing Pemohon akan diuraikan di bawah ini. 5. Bahwa secara formal kedudukan hukum PEMOHON I merupakan subyek hukum dan merupakan organisasi yang memiliki dasar pembentukannya sebagai mandatori dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (“UU Nomor 10 Tahun 2009”) yang juga mengatur 7 pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 berbunyi: “Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia”. Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi: “Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas: a. pengusaha pariwisata; b. asosiasi usaha pariwisata; c. asosiasi profesi; dan d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata”. Selain itu diatur pula Gabungan Industri Pariwisata Indonesia berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba; 6. Bahwa merujuk Pasal 50 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, memberikan mandatori kepada Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain: a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia; b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan; c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan; d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan; 8 7. Bahwa dengan demikian maka Pemohon I memiliki kualifikasi bertindak selaku Pemohon yang mempunyai hak dan kewenangan konstitusional atas terbitnya dan diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, dan Pemohon I sebagai subyek hukum yang merupakan badan hukum (recht persoon) yang karenanya mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam melakukan upaya hukum Permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi: “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”. 8. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum (recht persoon) yakni badan hukum privat sebagai Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai Akta Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2023 yang dibuat Notaris NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn., tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia disingkat GIPI tanggal 08 Maret 2023, dan pertama kali disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023; yang dalam hal ini bertindak melalui Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran dasar (AD) jo. Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) GIPI yang disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional GIPI tanggal 23 Mei 2023 yang berkedudukan dan beralamat di Hotel Grand Sahid Jaya, Shopping Arcade No.04-05, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta 10220; 9. Bahwa Pemohon I sebagai struktur organisasi di tingkat pusat dan adanya struktur pengurus daerah sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, serta memiliki anggota dari induk organisasi industri pariwisata di Indonesia sehingga memiliki kepentingan konstitusional untuk Pemohon I maupun anggota Pemohon I dalam melakuan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022; 9 10. Bahwa Pemohon I memiliki tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam jiwa dan semangat UUD 1945 [vide Pasal 8 ayat (1) AD GIPI], dan berfungsi antara lain sebagai koordinator organisasi/ asosiasi pariwisata di Indonesia menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelanggaraan dan pembangunan kepariwisataan bekelanjutan serta sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang kepariwisataan, baik dalam skala nasional maupun internasional [vide Pasal 9 AD GIPI]; 11. Bahwa Pemohon I sebagai induk organisasi industri pariwisata di Indonesia yang memiliki asosiasi sektoral yang merupakan anggota GIPI cq, Pemohon I, misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang saat ini memiliki 3.427 anggota yang terdiri 2.471 hotel, 830 restoran, 59 lembaga pendidikan, 60 afiliasi serikat dan 7 afiliasi gabungan. Sebagai induk atau konfederasi organisasi industri pariwisata terdiri atas sejumlah induk organisasi industri pariwisata di Indonesia 26 (dua puluh enam) asosiasi (PHRI, ORGANDA, ASPERAPI, IINTOA, HIPPINDO, ASTINDO, APJI, GAHAWISRI, ASPPI, APPBI, PPJI, ARKI, PKBSI, INACA, HPI, PUTRI, HILDIKTIPARI, ASPI, BARINDO, APERKI, REI, PPHI, FORUM HALAL TORISM, ASITA) ditambah 2 perusahaan, yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu terdiri atas 17 (tujuh belas) DPD GIPI di seluruh Indonesia (DPD Propinsi Bali, DPD Propinsi Bangka Belitung, DPD Propinsi Jawa Barat, DPD Propinsi Jawa Tengah, DPD Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta, DPD Propinsi Jawa Timur, DPD Propinsi Kepulauan Riau, DPD Propinsi Lampung, DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, DPD Propinsi Nusa Tenggara Timur, DPD Propinsi Sulawesi Selatan, DPD Propinsi Sulawesi Tengah, DPD Propinsi Sulawesi Tenggara, DPD Propinsi Sulawesi Utara, DPD Propinsi Sumatera Selatan, DPD Propinsi Sumatera Utara, DPD Propinsi Kalimantan Timur) yang menjadi mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata nasional secara tersistem, terstruktur, dan terukur; sehingga berwenang melindungi hak dan kepentingan anggotanya atas hak-hak konstitusional UUD 1945; 10 12. Bahwa Pemohon I berperan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia termasuk dengan melakukan “Deklarasi Industri Pariwisata Bergerak dan Perang Terhadap COVID-19” yang diupayakan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dalam mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak roda kegiatan perekonomian masyarakat, melalui pengembangan pariwisata domestik secara tersistem, terstruktur, dan terukur; 13. Bahwa Pemohon I selaku badan hukum privat yang pembentukannya memiliki landasan mandatori UU Nomor 10 Tahun 2009 dan dengan berdasarkan pendiriannya berdasarkan Akta Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2023 yang dibuat Notaris NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn. [vide Bukti P-1] dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023 [vide Bukti P-2] terbukti merupakan badan hukum privat yang menjadi induk organisasi industri pariwisata di Indonesia sekaligus merupakan subyek pembayar pajak (tax payer), dan karenanya menjadi pihak yang terdampak langsung dan berkepentingan secara konstitusional atas disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang menjadi obyek pengujian materil aquo; 14. Bahwa dengan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut maka Pemohon I dalam status badan hukum Perkumpulan yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang karenanya merupakan badan hukum privat yang mempunyai hak konstitusional sesuai UUD 1945 dan dengan demikian mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon I dalam permohonan pengujian materil a quo Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 ke Mahkamah Konstitusi; 15. Bahwa dengan demikian maka Pemohon I sebagai subyek hukum yang merupakan badan hukum (recht persoon) mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam melakukan upaya hukum Permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi: “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, 11 dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”. 16. Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) KAWASAN PANTAI INDAH yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan dan karenanya Pemohon II merupakan badan hukum privat yang terdampak langsung dan berkepentingan secara konstitusional atas disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang menjadi obyek pengujian materiil a quo, karena: (a) sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [5601] usaha jasa menyajikan makanan dan minuan untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [90011] jasa pertunjukan kesenian dan hiburan panggung; [56301] usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220026831 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-1 tanggal 14 Juni 2023 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [Bukti P-21]; (b) Pemohon II merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak yang berkedudukan di Propinsi DKI Jakara dengan NPWP No. 60.191.256.1-047.000 [Bukti P-35], sehingga Pemohon II sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, yang kemudian diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Propinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Pemohon II terdampak langsung dengan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) juncto Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang mengenakan tarif pajak (tax rate) jasa hiburan sebesar 40% (empat puluh persen); 12 (c) Pemohon II merupakan badan hukum privat yang menjalankan kegiatan usaha jasa hiburan sebagai anggota dan dalam naungan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) cq. Pemohon I dan karenanya Pemohon II secara formal memiliki legalitas hukum yang sah, bidang usaha yang sesuai dengan perijinan yang berlaku dan termasuk ke dalam daftar positif (positive list) kegiatan usaha cq. usaha parisiwata cq. jasa hiburan yang legal dan termasuk ke dalam klasifikasi subyek Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) yaitu jasa kesenian dan hiburan sesuai ketentuan Pasal 50 huruf e juncto Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022; 17. Bahwa Pemohon III merupakan badan hukum Persekutuan Komanditer (CV) Puspita Nirwana yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan dan karenanya Pemohon II merupakan badan hukum privat yang terdampak langsung dan berkepentingan secara konstitusional atas disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang menjadi obyek pengujian materil a quo, karena: (a) sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [56302] suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria; [93294] suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman; [56301] usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya; [56303] usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah 13 minum dari instansi yang membinanya maupun belum; [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [93292] usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120002900695 yang diterbitkan tanggal 9 September 2018, Perubahan ke-10 tanggal 10 Juli 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [Bukti P-22]; (b) Pemohon III merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak dengan NPWP No. 02.190.683.9-072.000 [Bukti P-36], sehingga Pemohon III sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berkedudukan di Propinsi DKI Jakara, sehingga Pemohon III sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, yang kemudian diterbitkannya Perda Propinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 sehingga Pemohon III terdampak langsung dengan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) juncto Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang mengenakan tarif pajak (tax rate) jasa hiburan sebesar 40% (empat puluh persen); 18. Bahwa Pemohon IV merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) SERPONG ABADI SEJAHTERA yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [56303] usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum; [46334] usaha 14 perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya; [46339] usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409230027141 yang diterbitkan tanggal 14 September 2023 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [Bukti P-23], dan tentunya sebagai pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak dengan NPWP No. 50.366.413.8-451.000 [Bukti P-37], sehingga Pemohon IV sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022; 19. Bahwa Pemohon V merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) CITRA KREASI TERBAIK yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [90011] kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya; [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [56301] usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya; [56302] suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan 15 fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220014264 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-3 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [Bukti P-24], dan tentunya sebagai pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak NPWP No. 60.195.476.1-085.000 [Bukti P-38], sehingga Pemohon V sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022; 20. Bahwa Pemohon VI merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) SERPONG KOMPLEKS BERKARYA yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, meliputi dan termasuk: [90011] kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya; [56101] usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya; [56301] usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya; dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220049375 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-5 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [Bukti P-25], dan tentunya sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak NPWP No. 60.195.780.6-451.000 [Bukti P-39], sehingga Pemohon VI sebagai badan hukum privat mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022; 16 21. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian atas berlakunya tarif pajak hiburan tertentu sebagaimana obyek pengujian materiil a quo, yang terdampak dan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan obyek pengujian materiil a quo, oleh karena menimbulkan akibat secara causal verbant kerugian konstitusional atas norma obyek pengujian materiil a quo; 22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 3) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi; 23. Bahwa untuk menjelaskan adanya kerugian konstitusional Para Pemohon maka penting dimulai dengan pemahanan secara yuridis-sistematis terhadap norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang karenanya patut disampaikan pasal-pasal yang saling berkaitan untuk mendalami analisa yuridis-sistematis atas obyek pengujian materiil a quo, yakni: a. Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi: “Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)”. 17 b. Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: ”Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapn untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa”. c. Pasal 50 yang berbunyi: “Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/ atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan”. d. Pasal 1 angka 42 yang berbunyi: “Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu”; e. Pasal 1 angka 43 yang berbunyi: “Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir”. 24. Bahwa Pemohon I terdampak dan mempunyai kepentingan konstitusional atas pemberlakuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bertanggung jawab melindungi kepentingan 3.427 anggota GIPI yang merupakan pelaku usaha pariwisata dan bertindak selaku induk organisasi 18 industri pariwisata sesuai mandatory Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (5), UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan AD dan ART GIPI; 25. Bahwa Pemohon II terdampak langsung dan mengalami kerugian konstitusional atas disahkan dan diberlakukan ketentuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pengenaan pajak (tax rate) atas jasa hiburan yang diperlakukan secara berbeda dan bersifat norma khusus dari klasifikasi PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) yang hanya dikenakan pada obyek jasa hiburan yakni diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa; yang dengan perlakuan yang berbeda dalam pengenaan tarif pajak yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Padahal, pada 5 (lima) obyek jasa hiburan tersebut secara yuridis formal dinormakan secara sama (similar) ke dalam klasifikasi obyek PBJT yakni obyek jasa kesenian dan hiburan sebagaimana Pasal 50 huruf e juncto Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022; 26. Bahwa dengan demikian terhadap 5 jasa hiburan diperlakukan berbeda berdasarkan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan obyek pengujian materiil a quo, adalah perlakuan yang berbeda yang melanggar hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serra perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], karena norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo, mengandung dan terdiri atas konsep hukum (legal consept) yang melanggar hak-hak konstitusional dan menimbulkan kerugian konstitusional yang teridentifikasi dalam hal-hal: a. Perlakuan berbeda yang dinormakan secara khusus sehingga bersifat diskriminatif dengan pengenaan tarif pajak (tax rate) PBJT yang graduatif yakni paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Padahal hasil reklasifikasi UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo, kebijakan pengenaan tarif pajak untuk obyek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022] dengan tarif tunggal (singgle rate) dan hanya sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen) [vide Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Namun terhadap jasa hiburan tertentu yang 19 berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta tidak diskriminatif, dan apabila diperlakukan tarif pajak tunggal yang sama sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen), maka tidak terjadi kerugian konstitusional; b. Pemberlakuan atas 5 jasa hiburan diperlakukan berbeda seakan adalah jasa hiburan khusus, dengan menggunakan kata “Khusus” pada Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo, padahal reklasifikasi obyek pajak cq. obyek PBJT sudah merupakan norma khusus dengan menggunakan kata “tertentu” pada frasa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sehingga adanya norma yang sama untuk obyek PBJT [vide Pasal 50 huruf e] dan disamakan dalam reklasifikasi jasa kesenian dan hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l], akan tetapi adanya perlakuan yang berbeda pengenaan tarif pajak menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), maka adanya perlakuan yang berbeda atau aturan dan tindakan diskriminasi untuk tarif pajak untuk 5 jasa hiburan diperlakuan berbeda [vide Pasal 58 ayat (2)]; c. Perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif pada obyek diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa adalah tidak konsisten dan bertentangan dengan garis kebijakan hukum reklasifikasi obyek pajak atas PBJT [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022] yang merupakan obyek pajak dengan pengenaan tax rate tunggal paling tinggi 10% (sepuluh persen); d. Pengenaan tarif pajak graduatif dengan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) adalah perlakuan yang berbeda dan bersifat diskriminatif atas obyek pajak PBJT yang menurut UU a quo masuk ke dalam klasifikasi jasa kesenian dan hiburan dengan tax rate tunggal paling tinggi 10% (sepuluh persen); e. Pengenaan tarif pajak graduatif tersebut adalah perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif karena UU Nomor 1 Tahun 2022 (disebut “UU HKPD”) yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut “UU PDRD”) karena UU HKPD untuk jasa hiburan justru dengan kebijakan umum penurunan tarif pajak hiburan yang sebelumnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima 20 persen) menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen); Quod non untuk jasa hiburan dengan tarif pajak tunggal (single tax rate) menjadi tarif graduatif telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak adil dan tidak selaras; dan tarif pajak yang tanpa batas bawah atau tarif bawah pajak 0% (nol persen) dalam UU PDRD menjadi dengan batas bawah 40% (empat puluh persen) adalah perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Terdahap keberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo, bukan hanya menimbulkan dampak langsung dan kerugian konstitusional Pemohon I atas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi dengan kondisi dan keadaan sedemikian secara bersamaan merupakan kerugian konstitusional atas hak-hak konstitusional, sebagaimana diidentifikasi berikut ini:  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni atas hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu terhadap perlindungan harta kekayaan dalam kekuasaan, karena adanya: (i) perlakuan yang berbeda untuk 5 jasa hiburan tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak; (ii) perlakuan yang berbeda dan pengenaan tarif pajak yang berbeda untuk 5 jenis jasa hiburan tertentu tersebut;  Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yakni hak konstitusional bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, karena adanya ketentuan norma hukum dan tindakan pengenaan tarif pajak hiburan yang berbeda, yakni paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dengan tarif hiburan untuk jasa hiburan lainnya sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai huruf l juncto Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahuh 2022;  Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk perlindungan harta kekayaan dari pengenaan tarif pajak hiburan yang 21 berbeda untuk 5 jenis jasa hiburan yang graduatif dan melonjak tinggi dengan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), dan dari tarif pajak atas PBJT yang diturunka menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif pajak paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dalam UU PDRD, sehingga terjadinya pengenaan tarif pajak melonjak tinggi yang menjadi kausalitas kerugian dan bahkan mematikan kegiatan usaha jasa hiburan tersebut, sehingga merugikan hak konstitusional atas perlindungan harta kekayaan setiap orang [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945];  Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yakni hak konstitusional atas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang untuk diberlakukan pada tarif pajak jasa hiburan yang adil dan selaras pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa yang disamakan dengan tarif pajak Jasa Kesenian dan Hiburan pada umumnya sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen) sesuai Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022;  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yakni hak konstiusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karena dengan pengenaan tarif pajak hiburan yang melonjak tinggi (40% sampai 75%) dan bersifat diskriminatif yang menjadi kausalitas yang wajar matinya kesempatan berusaha dan entitas pelaku usaha yang menyediakan jasa hiburan sehingga menjadi kausal mengakibatkan pekerja dari pelaku usaha jasa hiburan mengalami pengurangan pekerja bahkan memutuskan hubungan kerja (PHK) massal darena tidak mampu bertahannya pelaku usaha jas hiburan; 27. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena: a. Obyek pengujian materiil a quo yang menggunakan kata “Khusus” untuk tarif PBJT dengan reklasifikasi obyek pajak secara keliru, ambigu, sehingga tidak memiliki legitimasi (unlegitimated) rumusan norma hukum yang melanggar hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 22 serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Obyek pengujian materiil a quo yang menggunakan frasa “atas jasa hiburan” dengan reklasifikasi yang keliru, ambigu, unlegitimated, dan bukan keadaan yang sebenarnya atau tidak otentik menjadi rumusan norma hukum; sehingga norma dan sekaligus perlakuan yang melanggar hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak perlindungan dari pelakuan diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan hak konstitusional atas layanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; c. Obyek pengujian materiil a quo yang menggunakan frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa”, dengan reklasifikasi yang keliru, ambigu, dan tidak otentik sebagai kualitas jasa hiburan khusus namun adalah nama jenis usaha bersifat umum yang tidak identik diklaim bersifat mewah (luxury) dan dituduh yang perlu dikendalikan. Akibatnya, wajib pajak termasuk Para Pemohon mengalami perlakuan diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak hiburan tertentu sehingga menimbulkan kerugian konstitusional atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif, yang merugikan hak kesematan berusaha sehingga mematikan pelaku usaha jasa hiburan dan menjadi kausalitas adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak konstitusional atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; d. Obyek pengujian materiil a quo yang menggunakan frasa “ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” adalah norma yang diskriminatif, dan tidak ada 23 rasio legis-nya, serta tidak sesuai dengan maksud asli (original intens) dalam Naskah Akademis RUU HKPD sehingga melanggar hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, hak atas layanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 28. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon dengan rumusan norma yang keliru, cacat logis, dan tidak otentik mengasumsikan profil jasa hiburan bersifat khusus yang dinormakan dengan kata “Khusus” seakan jasa hiburan khusus; padahal pada jenis hiburan khusus tersebut sejatinya tidak khusus, tidak pula disajikan khusus pada konsumen khusus. Selain itu, norma yang dibunyikan dengan kata “Khusus” sejatinya bersifat nama umum (generic) yang tidak serta merta dimaknai sebagai nama khusus (specific; particular; precise). Namun rumusan norma tersebut bersifat diskriminatif, tidak otentik, gagal paham konsep hukum yang spesifik atau khusus yang dikenakan tarif pajak tertentu, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional Para Pemohon atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo yang daya berlakunya bersifat memaksa dari kekuasaan memaksa (coersif power) kaidah hukum pajak. Misalnya rumusan norma dari kata “karaoke” adalah jenis hiburan seni menyanyi kosong yang bersifat massa/populer dan bukan khusus. Karaoke（カラオケ） adalah salah satu kebudayaan populer Jepang yang termasuk dalam kategori kebudayaan massa (mass culture) yang merupakan tempat tujuan para pekerja (salaryman) melepaskan stres setelah bekerja. Demikian halnya spa yang bukan jasa hibuan kesenian an sich, namun layanan kesehatan, terapi kesehatan melalui media air (Salus Per Aquam; Health Through Water), sajian jamu tradisional khas dan kekeyaan intektual bangsa Indonesia. Oleh karena itu rumusan 24 norma pada kata “Khusus” tidak memiliki dasar dan nihil legitimasi (unlegitimated). Walaupun suatu norma hukum itu memiliki keberlaku (efficacy) namun nihil keaabsahan (invalidity of the norm) sehingga tidak memiliki legitimasi (unlegitimated) yang menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon. Berikut ini dikemukakan alasan dan dalil kontra-identifikasi subyek dan obyek pajak sebagaimana berikut ini: a. Norma obyek pengujian materiil a quo keliru mengidentifikasi subyek pengguna jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa; yang secara keliru dianggap hanya dikonsumsi pengguna hiburan tertentu dan mewah, padahal secara ontologis konsep dan kenyataan sosial yang dikandungnya tidak mutlak (100%) inheren mewah bahkan jenis jasa hiburan tertentu dalan norma a quo merupakan hiburan populer, kebudayaan massa (mass culture) dan karenanya terjangau bahkan kemungkinan murah. b. Norma obyek uji materiil a quo keliru mengidentifikasi obyek usaha/ unit usaha pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa; yang beranggapan hanya unit usaha hiburan an sich, padahal terdapat jasa bukan hiburan namun dominan layanan kesehatan, terapi kesehatan (wellness) seperti jasa terapi mandi uap/ spa terapi yang berisi layanan kesehatan tradisional dan sajian jamu tradisional nusantara. Norma a quo keliru mendefenisikan konsep umum dari hiburan massa/popular, latihan bernyanyi dan menyalurkan bakat/hobi yang jauh dari dominasi sifat kemewahan, sehingga tidak logis jika diasumsikan jasa hiburan tertentu/khusus dan bersifat mewah. Sebaliknya unit usaha lain-lain yang direklasifikasi sebagai Jasa Kesenian dan Hiburan yang lebih mahal dan bersifat komersial sehingga tentunya bersifat mewah karena tarif harga jual mahal. Sifat khusus suatu barang atau jasa karena jenis atau tipikal spesifik, standardisasi terukur, atau penggunaan terbatas. Norma a quo yang melekatkan kata “khusus” pada jasa hiburan tidak mutlak lebih mewah dan komersial serta tertentu atau khusus apabila diperbandingkan dengan jasa kesenian dan hiburan 25 yang direklasifikasi dan dikenakan tarif pajak PBJT yang serupa, semisal jasa pameran mobil mewah, properti mewah, perhiasan mahal, benda/ karya seni, lukisan masterpiece namun tidak dinormakan jasa yang bersifat mewah. Hanya karena tidak dinormakan dengan kata “Khusus” maka jasa pameran barang mewah dan komersial tersebut bebas dari tarif pajak tinggi seperti pada hiburan tertentu [vide Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Adanya kekeliruan, ambigu, cacat logis, tidak otentik, dan ketidakjelasan rumusan norma aquo menimbulkan beban pajak tinggi yang berbeda dengan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan lainnya dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. c. Norma obyek uji materiil a quo keliru mengidentifikasi kenyataan empiris dan konsep hukum pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang diasumsikan sebagai jasa hiburan yang “sifatnya mewah (luxury)” dan “sifatnya perlu dikendalikan” sehingga menjadi dalil ditetapkannya pajak hiburan “mewah”. Padahal kenyataan empiris profil pelaku usaha dalam bidang itu adalah pelaku usaha kecil dan menengah bahkan kemungkinan pelaku usaha informal. Oleh karena itu tidak berdasar jika jasa hiburan dengan melekatkan norma “khusus” serta merta didalilkan hiburan yang sifatnya mewah dan khusus untuk kalangan tetentu saja, apalagi dianggap sebagai jasa hiburan yang sifatnya perlu dikendalikan. Dengan demikian adanya kontradiksi terminologi (contradictio in terminis) dalam rumusan Pasal 58 ayat (2) aquo. d. Norma obyek uji materiil a quo keliru mengidentifikasi relasi khusus subyek pengguna dan obyek unit usaha pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai keadaan tertentu yang bersifat khusus. Hal itu ditelusuri dari alasan yang keliru dalam Naskah Akademis RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) [Bukti P-26] yang menyebutnya sebagai jasa hiburan khusus “yang sifatnya mewah (luxury) atau perlu dikendalikan”. Sehingga adanya kekeliruan basis asumsi tarif pajak yang merugikan wajib pajak. Terbukti adanya 26 kekeliruan sekaligus ambigu dalam memasukkan basis kebijakan pajak hiburan ke dalam Ruang Lingkup Materi Muatan Undang- undang, padahal tidak ada alasan dan kajian akademis memasukkannya sebagai jasa hiburan khusus yang dirumuskan dengan kata “Khusus” pada norma Pasal 58 ayat (2) a quo. Berikut ini diturunkan bukti tidak adanya ratio legis dan original intens perumusan norma Pasal 58 ayat (2) aquo yang diambil dari dokumen Penyelarasan Naskah Akademis RUU HKPD aquo yang antara lain berbunyi: “... meskipun PBJT pada dasarnya menganut prinsip tarif tunggal tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktifitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi upa/ spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dalam RUU ini” [Hasil Penyelarasan Naskah Akademis RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021, hlm. 295] [vide Naskah Akademis RUU HKPD, vide Bukti P-26]. Dokumen tersebut mencakup Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang yang telah diperiksa dan dilakukan penyelarasan sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [Bukti P-27], sehingga mengikat sebagai acuan dan panduan pembuat undang- undang dalam merumuskan norma dan sistem pengenaan tarif pajak hiburan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 termasuk Pasal 58 ayat (2). Naskah Akademis (academic draft) penting dan mengikat karena mencakup hasil kajian perubahan UU dengan metode tertentu yang ditentukan dalam UU Pembentukan Perundang-undangan; misalnya menggunakan RIA (Regulatory Impact Asseesment) sehingga bukan berdasarkan anggapan keliru, cacat logis, prejudice, maupun spekulasi apalagi psueodo science yang tidak kredibel sengaja diselipkan masuk ke dalam Naskah Akademis menjadi Naskah 27 Yuridis. Oleh karena itu tidak ada ratio legis yang berdasarkan hukum dan konstitusi pengenaan tarif pajak jasa hiburan yang melonjak tinggi menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) jika dibandingkan dengan tarif pajak hiburan lainnya yang diklasifikasi sama (similar) namun tarif pajak ditetapkan hanya paling tinggi 10% (sepuluh persen) sehingga adanya perbedaan perlakuan dan bersifat diskriminatif; e. Norma obyek uji materiil a quo keliru dan sewenang-wenang menerapkan kebijakan tarif pajak jasa hiburan oleh karena tidak ada dasar kebijakan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) sampai paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) apabila diperbandingkan dengan dokumen Naskah Akademis RUU HKPD aquo. Quod non pengenaan tarif maksimum 40% (empat puluh persen) itu sendiri masih mengandung kekeliruan subyektif dan obyektif serta bersifat diskriminatif dengan kebijakan umum tarif pajak hiburan yang dipatok paling tinggi 10% (sepuluh persen). Prinsip umum tarif pajak dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 ini harus konsisten dengan reklasifikasi jenis PBJT yang dituangkan ke dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan pengenaan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan demikian maka pengenaan tarif pajak hiburan tinggi dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang tidak ada acuan dan panduan serta dasar hukumnya dalam Ruang Lingkup Materi Muatan Undang- undang yang merupakan garis kebijakan untuk perumusan RUU HKPD, maka tidak dapat dibantah penyeludupan hukum terhadap dasar kebijakan tarif pajak (tax rate). f. Norma obyek uji materiil a quo bukan hanya keliru merumuskan konsep hukum, yang tidak sesuai dengan garis kebijakan materi muatan yang dipatok dalam Naskah Akademis RUU HKPD aquo, namun mengandung inkonsistensi antar norma dalam pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) bahkan dirumuskan diskriminatif, sewenang-wenang, cacat logis apabila 28 diperhadapkan dengan Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, serta Pasal 50 huruf e. Perumusan norma sedemikian bukan saja buruk dalam disiplin materi muatan dalam tata cara pembuatan undang-undang namun lebih jauh lagi adanya norma hukum yang tidak memiliki validitas (validity) sehingga merugikan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, termasuk dan tidak terbatas pada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif [vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], hak atas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras dengan undng-undang [vide Pasal 18A ayat (2) UUD 1945], hak atas perlindungan harta benda dalam kekuasaannya [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], serta hak atas hiburan yang kemudian difasilitasi undang-undang dengan jenis kegiatan pariwisata [vide Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2009]. 29. Bahwa dalam hal asumsi pembuat undang-undang cq pemerintah dalam bidang keuangan yang keliru dalam dasar kebijakan pengenaan pajak hiburan yang tinggi karena dimaksud sebagai upaya intervensi atas dampak sosial atau dampak negatif jasa hibutan. Hal itu adalah asumsi yang tidak berdasar, berlebihan, prejudice karena industri jasa hiburan sebagaimana halnya industri pariwisata adalah industri yang diijinkan (permitted), kausal pembolehan (verlof), terikat etika dan kode etik, aturan dan standar, serta kepatuhan regulasi sehingga merupakan jenis usaha jasa hiburan yang legal dan daftar positif (positive list) seperti halnya semua jenis Jasa Kesenian dan Hiburan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022, bahkan jasa hiburan merupakan salah satu jenis kegiatan pariwisata yang sah dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dengan demikian instrumen pengenaan tarif pajak tinggi tidak tepat dan bahkan tidak berkeadilan jika dipergunakan untuk mengatasi permasalahan sosial 29 karena tidak relevan dikaitkan dan dibebankan kepada pengenaan pajak kepada jasa hiburan, akan tetapi dengan kewenangan pemerintah daerah yang memiliki wewenang pemerintahan melakukan pengendalian (kontrol) melalui mekanisme dan instrumen perijinan, pengawasan, pembinaan, dan mengembangkan standarisasi industri hiburan, bukan dengan instrumen penerapan tarif pajak hiburan yang melonjak tinggi; 30. Bahwa perumusan norma dari frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa” yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengalami percampuran dan pertukaran atau kemenduaan (ambiguity) dalam rumusan norma (jus sciptum) yang apabila diperhadapkan dengan bentuk jasa layanan dengan kesenian musik, tari (vide Pasal 55 ayat (1) huruf b), pertunjukan sulap (vide Pasal 55 ayat (1) huruf f), dengan jenis layanan PBJT pada layanan makanan dan minuman (food and beverage services) sehingga secara ilmu hukum keadaan sedemikian dikenali sebagai norma yang kabur, norma yang tidak spesifik atau an sich, sehingga cacat logis dalam perumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Namun demikian, quod non jenis jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa [vide Pasal 55 ayat (1) huruf l] tersebut secara hukum tidak tepat dinilai sebagai jasa hiburan “yang bersifat perlu dikendalikan” sebab unit usaha yang memiliki kausal yang diijinkan (permitted), kausal pembolehan (verlof), terikat etika dan kode etik, aturan dan standar, serta kepatuhan regulasi sehingga merupakan jenis usaha jasa hiburan yang legal dan daftar positif (positive list) seperti halnya semua jenis Jasa Kesenian dan Hiburan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l UU Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena itu tidak beralasan reklasifikasi jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 itu barang mewah (luxury), perlu dikendalikan, daftar negatif (negative list), dan laten menyimpangi aturan (against the law), namun dimanfaatkan sebagai dalih menetapkan tarif pajak yang tidak logis, sewenang-wenang, melanggar asas keadilan dan asas kepastian hukum dengan ditetapkan pajak hiburan melonjak tinggi (4 kali sampai 7,5 kali) sehingga menjadi kausalitas pemutusan hubungan kerja (PHK) 30 massal bahkan lonceng kematian usaha jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dalam realitas empiris dan sosio- ekonomis jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa bukan bersifat mewah (luxury) dan tidak tepat mengasumsikannya sebagai jasa hiburan yang sifatnya perlu dikendalikan. Adanya asumsi keliru seakan jasa yang sifatnya perlu dikendalikan –yang diformalkan ke dalam arah kebijakan dalam dokumen Naskah Akademis RUU HKPD a quo, maka kenyataan norma itu adalah kekeliruan mendasar karena dengan berasumsi sifatnya perlu dikendalikan itu hanya dipakai dalam rezim hukum cukai yang dianalogikan sebagai “pajak dosa” (sin tax). Mencampurkan rezim hukum cukai itu ke dalam norma obyek uji materiil a quo adalah keliru mendasar, cacat logis, sewenang-wenang menggunakan kekuasan, bahkan syakwasangka, prejudice, ataupun ilusionis terhadap jasa hiburan sehingga menjadi causal verbant kerugian konstitusional Para Pemohon. Apalagi kekeliruan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk pengenaan tarif pajak jasa hiburan yang berlaku khusus dengan tarif yang jauh melonjak tinggi apabila diperhadapkan dengan tarif pajak jasa hiburan lain yang hanya sebesar 10% (sepuluh persen). 31. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo yang keliru dan tidak otentik dalam reklasifikasi obyek pajak hiburan, dan tidak diperoleh apa alasan, dasar, dan rasio hukum (ratio legis) merumuskan kata “Khusus” pada bagian awal bunyi Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 selain sebagai dalih perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak jasa hiburan. Padahal untuk mengatur jasa tertentu atau bersifat khusus telah dirumuskan dengan kata “tertentu” pada frasa “Pajak Barang dan Jasa Tertentu” disingkat PBJT sehingga adanya kekhususan yang berlebihan merupakan alasan yang dipaksakan untuk merumuskan sistem pengenaan tarif pajak hiburan yang berbeda (dan melonjak tinggi) dari pengenaan tarif pajak hiburan dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022. Norma sedemikian melanggar hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai 31 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak konstitusional bebas dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 32. Bahwa dalam hal menunjukkan Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dan/ atau kerugian empiris akibat diberlakukan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bersifat diskriminatif, maka diuraikan alasan-alasan berikut ini:  adanya norma khusus dengan rumusan frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa” akan tetapi mengandung cacat logis, kekeliruan asumsi, tidak otentik, dan bahkan prejudice, oleh karena itu tidak beralasan merumuskan norma khusus dengan menggunakan kata “Khusus”;  sehingga premis normatif yang menetapkan tarif khusus yang berbeda atau jauh lebih tinggi sebesar paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) merupakan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif apabila diperhadapkan dengan tarif pajak hiburan lain hanya 10% (sepuluh persen);  menimbulkan perlakukan berbeda atau bersifat diskriminatif dengan pajak hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k UU Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan dengan tarif tetap 10% (sepuluh persen). Berbeda jauh dengan tarif pajak hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40% (empat puluh persen dan tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang masih lebih tinggi dari tarif lama sebesar paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) tanpa batas bawah. Kenaikan dari tarif lama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) terbukti merugikan Para Pemohon karena melonjak lebih 100% (seratus persen) sehingga menjadi causal verbant kerugian konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;  menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon karena adanya berbagai kenaikan nyata tarif pajak hiburan pada daerah kabupaten/ kota yang cenderung meningkat naik daripada menurun dan tetap 32 dibandingkan tarif pajak hiburan sebelumnya. Menurut data analisa pajak hiburan yang disajikan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dalam acara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 10 (sepuluh) daerah telah menerapkan ambang atas pajak 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pajak hiburan [vide Bukti -34]; 33. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo secara causal verbant menimbulkan resiko usaha dengan terbitnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) pada berbagai daerah kabupaten/ kota yang menggunakan tarif maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sehingga adanya kerugian konstitusional Para Pemohon; 34. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo menimbulkan resiko dan akibat kerugian besar dalam berusaha dan tidak terjaminnya hak berusaha yang berkeadilan. Bahkan akibat kerugian tersebut maka pelaku usaha anggota Para Pemohon terancam kelangsungan kegiatan usahanya, pemutusan hubungan kerja pekerja/ karyawan skala massal, berikut berdampak pada pekerja informal (mandiri) sebagai turunan dari penutupan usaha jasa hiburan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon; 35. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dan pelaku usaha anggota Para Pemohon sebagai causal verbant dari norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo tidak akan terjadi apabila tarif pajak hiburan tersebut ditetapkan dengan tarif yang sama dan berkeadilan, tidak bersifat diskriminatif apabila ditetapkan sama dengan pajak hiburan dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, dengan pengenaan tarif pajak tunggal paling tinggi 10% (sepuluh persen). Oleh karena itu beralasan Para Pemohon memohon dan mengajukan pengenaan tarif pajak untuk/pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa, beralasan hukum ditetapkan sama seperti halnya jasa hiburan lain sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen); 36. Bahwa secara formil pembuatan UU (law making process) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan ruang lingkup materi muatan kegiatan usaha industri pariwisata yang merupakan lingkup kegiatan usaha anggota daripada Para Pemohon akan tetapi tidak adanya 33 konsultasi publik dan tidak melibatkan partisipasi bermakna berupa menjaring pendapat, masukan dan aspirasi pelaku usaha pariwisata cq Para Pemohon, khususnya Pemohon I. Bahkan terbukti tidak adanya konsultasi dan sosialisasi yang dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) industri hiburan dan industri pariwisata yang berhimpun dalam organisasi induk pariwisata di Indonesia cq. Pemohon I [vide Bukti P-3] sehingga meniadakan hak partisipasi bermakna Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan, pihak yang terdampak langsung terhadap pengaturan reklasifikasi jenis jasa hiburan dan terlebih lagi pengenaan tarif pajak hiburan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022; 37. Bahwa dalam keadaan pembentuk undang-undang menggunakan kekuasan memaksa (coersive power) yang mencari-cari alasan untuk pengenaan jenis layanan tertentu yang dikenakan pajak untuk menghimpun pajak dengan reklasifikasi dan pengenaan pajak hiburan yang melonjak tinggi seperti halnya pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen dan tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), merupakan penyalahgunaan kekuasaan, dengan alasan-alasan: a. merujuk pendapat pakar hukum konstitusi bahwa bentuk penggunaan kekuasaan (machstaat) atau "tangan besi" dalam pembuatan undang-undang, sehingga melanggar ajaran negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat) [vide Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme di Indonesia, hlm. 57]; b. tidak diperbolehkan mencari-cari barang atau jasa kena pajak, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum angka [3.19], halaman 81 yang selengkapnya berbunyi berikut ini: “Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. 34 Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”; Dengan demikian Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara faktual dan secara prakiraan yang pasti atas pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) a quo sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena mengalami kerugian konstitusional dan selanjutnya beralasan menurut hukum Para Pemohon berwenang mengajukan Permohonan Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) a quo. 38. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil di atas maka diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 telah menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon karena melanggar UUD 1945, termasuk:  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;  Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.  Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.  Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 35  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 39. Bahwa dengan alasan dan dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan Permohonan Pengujian Materil atas UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) a quo, dan telah mengalami kerugian konstitusional secara causal verbant atas diberlakukan obyek uji materiil a quo sehingga melanggar supremasi konstitusi UUD 1945. III. Alasan-alasan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 A. Tentang Norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tidak konstitusional karena mengandung perbedaan perlakuan bersifat diskriminatif sehingga melanggar hak konstitusional pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (2) juncto Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 2. Bahwa konstitusi memberikan jaminan konstitusional setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 3. Bahwa konstitusi memberikan jaminan konstitusional atas huungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil dan selars sesuai Pasal 18A ayat (2) yang berbunyi: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” 36 4. Bahwa mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi mengambil alih secara mutatis mutandis alasan dan dalil pada bagian kedudukan hukum dan kerugian konstitusional di atas sebagai alasan dan dalil dalam bagian alasan-alasan Permohonan pengujian materiil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo; 5. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”, merupakan perumusan norma yang bertentangan dengan hak konstitusional yakni atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam pemberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo, sehingga menjadi ketentuan dengan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif, dan adanya perlakuan yang diskriminatif, oleh karena: 5.1. reklasifikasi yang sama atas Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yakni kategori Jasa Kesenian dan Hiburan [vide Pasal 50 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2022] yang kemudian dirumuskan lebih terinci ke dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l yang dimasukkan kategorikan sama sebagai Jasa Kesenian dan Hiburan, namun dengan berlakunya norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo, maka adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif khusus untuk jasa hiburan tertentu pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa, yang selanjutnya adanya perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif dalam hal pengenaan tarif pajak (tax rate) yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) [vide Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Padahal untuk jenis dan kategori yang sama sebagai Jasa Kesenian dan Hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l] dengan reklasifikasi yang sama akan tetapi berbeda dalam hal pengenaan tarif pajak ditetapkan paling tinggi 37 10% (sepuluh persen) [vide Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022]. Oleh karena dasar kebijakan reklasifikasi yang sama dan masuk kategori yang sama, maka untuk seluruh kategori Jasa Kesenian dan Hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022], termasuk pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi upa/ spa dikenakan tarif pajak yang sama paling tinggi 10% (sepuluh persen). Dengan demikian pengaturan dan pemberlakuan norma obyek pengujian materiil a quo perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif, sehingga menjadi kausal kerugian konstitusional Para Pemohon karena bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan memakai tafsir secara a contrario apabila Obyek PBJT pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tersebut tidak diperlakukan berbeda dalam hal tarif pajak untuk kategori yang sama, maka tidak ada kerugian konstitusional Para Pemohon. Dengan adanya perlakuan yang berbeda atas untuk tarif pajak untuk obyek pajak yang diketegorikan sama sebagai Jasa Kesenian dan Hiburan, maka terbukti adanya ketentuan norma dan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif terhadap Para Pemohon; 5.2. tidak jelas apa rasio legis adanya diksi “Khusus” yang memulai frasa “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa...”, sehingga tidak ditemukan kejelasan justifikasi yuridis konstitusional maupun argumentasi hukum (legal reasoning) yang menjadi kausal perumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Tidak adanya justifikasi yuridis konstitusional yang menjamin pengakuan, perlindungan, berkeadilan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam obyek pengujan materiil a quo, sehingga norma tersebut bukan hanya tidak memiliki validitas (validity of norm) akan tetapi justru bertentangan dengan 38 hak konstitusional atas perlundungan dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adanya tindakan pemberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang dituangkan ke dalam berbagai Peraturan Daerah (Perda) adalah tindakan perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan hak konstitusional atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 5.3. adanya kata “Khusus” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa”, yang dirumuskan sebagai jenis jasa tertentu atau khusus telah keliru dan prejudice karena dianggap gaya hidup mewah kelas atas. Hal itu merupakan cacat logis, kekeliruan dalam pemahaman yang tidak otentik terhadap jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sehingga perumusan secara khusus norma a quo merupakan pengaturan yang bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan hak konstituional atas kepastian hukum yang adil; dan bebas dari perlakuan diskriminatif bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 5.4. quod non, walaupun reklasifikasi secara khusus namun seluruh jenis Jasa Kesenian dan Hiburan secara hukum termasuk ke dalam jenis kegiatan pariwisata yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM), hak berusaha dan atas hak pekerjaan layak, keutuhan dasar yang menjadi bagian dari HAM, sebagaimana dalam ketentuan: (a) Kegiatan perjalanan dan waktu luang dalam wujud berwisata adalah HAM [vide Konsideran huruf b UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berbunyi “bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia”; 39 (b) Kegiatan hiburan dan rekreasi, termasuk Spa merupakan jenis usaha pariwisata[vide Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009]. Padahal, jenis usaha Spa adalah kegiatan yang sah, dengan persyaratan dan perijinan sesuai ketentuan berlaku, sehingga tidak beralasan diperlakukan diskriminatif yang dinormakan khusus karena dengan keliru dan prejudice dianggap jasa hiburan yang mewah (luxury) dan perlu dikendalikan; (c) Kepariwisataan adalah bagian HAM [vide Penjelasan Umum UU Nomor 10 Tahun 2009 Alinia Ketiga] yang antara lain berbunyi: “Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi”]. Oleh karena itu, adanya norma Obyek Pengujian materil aquo yang normanya bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) atas kegiatan kepariwisataan dan hak atas waktu luang, maka norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yuncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 5.5. merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 24 yang berbunyi: “Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay”. Oleh karena itu, Obyek Pengujian Materil aquo yang bersifat diskriminatif terhadap jenis kegiatan pariwisata yang merupakan bagian HAM adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 5.6. apabila merujuk Naskah Akademis RUU HKPD sebagai acuan, panduan dan dasar legitimasi akademis dan rujukan yuridis pembentukan norma hukum ke dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, ternyata tidak ditemukan alasan, dasar kebijakan, rasio legis dan maksud asli (original intens) reklasifikasi Jasa Kesenian dan Hiburan dengan perlakukan berbeda yang khusus untuk jenis jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan tarif pajak hiburan menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling 40 tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Tidak ditemukan alasan obyektif dan justifikasi rasional mengapa kelima jenis hiburan tersebut direklasifikasi ke dalam ayat yang sama dengan membuat rasional sebagai jenis usaha hiburan yang sifatnya mewah dan perlu dikendalikan, tanpa penjelasan dan kajian mendalam. Sehingga norma Obyek Pengujian Materil aquo merupakan menyimpang jauh dari “blue print” rancangan undang-undang sehingga tidak adanya alasan dan dasar obyektif dan justifikasi rasional (an objective and reasonable justification) sehingga patut diduga merupakan cacat bawaan dan cacat logis bahkan penyeludupan hukum dalam disiplin materi muatan pembuatan undang-undang sesuai Naskah Akademis RUU HKPD [vide Bukti P-26]. 5.7. Dalam doktrin perlindungan HAM dari asas non diskriminasi ditegaskan larangan pelanggaran atas prinsip kesetaran dan non diskriminasi karena tidak adanya perlakuan berbeda untuk kategori yang sama (differential treatment) tanpa adanya justifikasi obyek dan rasional (an objective and reasonable justification). Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI dalam hal interpretasi yudisial-konstitusional terhadap hak perlindungan dari perlakuan berbeda yang diskriminatif dan bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif yang pada pokoknya mengambil prinsip umum apabila ada perlakuan berbeda untuk kategori yang sama maka adanya diskriminasi, untuk itu beralasan dilakukan pengawasan yang ketat (strict scrutiny) apalagi terhadap norma undang-undang tarif pajak yang bersifat memaksa kepada warga dan pembayar pajak (tax payer). [vide Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discrimanatory Treatment, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm.21-42]. Oleh karena itu tidak berdasar dan tidak ada rasio legis dan justifikasi yuridis konstitusional maupun HAM ditetapkannya tarif pajak hiburan tertentu yang berbeda, diskriminatif dengan tarif lain karena melonjak 41 tinggi yang tidak sesuai pokok kebijakan ruang lingkup materi hukum dari Naskah Akademis RUU HKPD a quo [vide Bukti P-26]. Dengan demikian maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo norma yang kabur, memiliki cacat logis yang dibawa semenjak awal perumusan yang menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon. 6. Bahwa norma Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 membuat reklasifikasi yang sama atas Obyek PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang meliputi kesenian dan hiburan yang dikategorikan sama/serupa [huruf a sampai dengan huruf l), akan tetapi adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam hal pengenaan tarif pajak (tax rate) untuk jenis Obyek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yakni pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa, yang tarif pajaknya ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan tarif pajak untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang lain [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l] dengan tarif tunggal ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). 6.1. Jelas adanya norma aquo dengan pemberlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif atas Obyek PBJT yang sama-sama dikategorikan Jasa Kesenian dan Hiburan melalui pengaturan secara khusus norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 6.2. Selanjutnya, dengan disahkan dan diberlakukan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak daerah atas hiburan tertentu yang menerapkan ambang batas tarif pajak ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yakni: Kabupaten Siak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Lebak, Kabupaten Grobokan, Kota Tual, Kabupaten Badung, DKI Jakarta, dan Kota Mataram [vide Bukti P-34] yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian terbukti telah adanya tindakan dan perlakuan pajak daerah atas jasa hiburan yang bersifat diskriminatif 42 yang bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 6.3. Pengaturan sedemikian juga bertentangan dengan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum yang menjadi acuan pembentukan aturan hukum dan tarif pajak sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang analog dengan hak konstitusional Paal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Kepatuhan pada Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum itu bersifat mengikat kepada pembuat UU, sebagai pengendalian atas sifat memaksa norma hukum pajak dan tarif pajak. Pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) merupakan kewenangan hukum untuk yang bersifat memaksa pengenaan pajak hiburan tertentu dengan norma yang khusus sehingga tarif pajak jasa hiburan melonjak tinggi sehingga pengaturan berbeda yang bersifat diskriminatif; dan bentuk tindakan atau perlakuan pembuatan undang-undang yang diskriminatif dalam hal apabila diperhadapkan dan dibandingkan dengan ketentuan pajak jasa hiburan dalam Pasal 58 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang tarif pajaknya paling tinggi 10% (sepuluh persen). maupun perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif Pemberlakuan tarif pajak graduatif pada pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang melonjak tinggi melebihi tarif pajak sejenis dalam UU yang sebelumnya (lex prior) menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang sudah dicabut, sehingga dengan pemberlakuan norma obyek uji materiil a quo merupakan satu-satunya jenis Obyek PBJT dari pajak hiburan yang justru dinaikkan sedangkan yang lain diturunkan. Oleh karena itu adanya diskriminasi langsung dan tidak langsung padahal masuk ke dalam kategori yang sama yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang dikenakan tarif pajak tunggal yang justru diturunkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Dengan kata lain, terjadinya perlakuan berbeda dan tindakan diskriminasi karena kebijakan pokok Obyek PBJT atas semua jenis Jasa Kesenian dan Hiburan berlaku penurunan tarif pajak menjadi paling tinggi 10%, namun hanya jasa hiburan saja sebagai Obyek PBJT ditetapkan tarif pajak 43 graduatif dan satu-satunya dinaikkan menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 7. Bahwa reklasifikasi Jasa Kesenian dan Hiburan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kekeliruan dan ambiguitas serta tidak konsisten untuk jenis jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa (huruf l), karena reklasifikasi tanpa rasio legis yang legitimated tetapi cacat logis, dipaksakan, ambigu, sehingga tidak jelas alasan mengenakan secara khusus tarif pajak hiburan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Tidak ditemukan basis kebijakan pajak dan rasio legis pelabelan dengan kata “Khusus” untuk/pada frasa “diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa”, sehingga melanggar hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 8. Bahwa ketidak jelasan rumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo merupakan kekacauan dalam merumuskan konsep hukum yang berakibat perbedaan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena adanya keliru kategorisasi dengan reklasifikasi khusus pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa, yang merupakan perlakuan berbeda (diffrential treatment) untuk reklasifikasi/kategori yang sama tanpa adanya objektifitas dan justifikasi yang rasional, sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena: a. Jika dianalisis kategori maupun konten konsep hukum dari Jasa Kesenian dan Hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, tidak ada kualifikasi dan faktor khusus sebagai justifikasi rasional dan alasan obyektif memperlakukan khusus tarif pajak hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa; karena bukan nama obyek yang khusus yang jelas (clear), tertentu (particular), langsung, dan inheren diasosiasikan bersifat mewah; b. Keadaan yang sedemikian membuktikan rumusan norma Pasal 58 ayat (2) a quo tidak sesuai dengan kriteria kenyataan faktual (faktisitas hukum) dalam merumuskan norma a quo karena tidak sesuai dengan kenyataan empiris dan sosiologis serta bias dan bahkan keliru dalam 44 merumuskan diksi (dictionary) secara pasti tanpa kekaburan norma atas obyek pajak yang dikenakan PBJT, dalam hal ini kata “pada” dan frasa “diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa” yang dinormakan sebagai obyek pajak Jasa Kesenian dan Hiburan denhgan tarif pajak tinggi yang bersifat memaksa. Terlebih lagi tidak ada defenisi dan penjelasan apapun dalam Ketetuan Umum, Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Pasal UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai kriteria, bentuk empiris yang tepat presisi, jelas (clear), tertentu (particular), dan otentik sehingga adanya kekeliruan setidaknya ketidakpastian hukum yang bahkan tidak adil. c. Norma a quo keliru atau setidaknya adanya kekaburan norma (obscuur norm) dalam konsep hukum (legal concept) Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo. Dalam kajian ontologis, apakah masih disebut mobil jika tak bisa bergerak? Ketika mengulas kekusutan tiori hukum (perplexities of legal theory) dalam bukunya ‘Konsep Hukum’ (The Concept of Law), H.L.A Hart mempertanyakan, “Is flaying boath a ‘vessel’? Is it still ‘chess’ if the game is played without a queen?” (Apakah sebuah kapal layang masih bisa digolongkan sebagai ‘kapal’? Apakah masih bisa disebut sebuah permainan ‘catur’ bila kurang salah satu raja?) [vide H.L.A Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, Second Edition, 1994, p. 4]. Apakah berdasar disebutkan jasa atau kegiatan mewah (luxury) dan perlu dikendalikan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa? Bukankah jenis hiburan itu disediakan dengan harga yang tidak mahal, terjangkau bahkan lebih mahal dari jenis pergelaran konser musik, pacuan kuda, dan lomba balam mobil? Konser musik Coldplay di Jakarta dengan harga tiket Ultimate Experience (CAT 1) IDR 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); tiket menikmati Formula E Jakarta 2023 kursi VIP Royal Suite kategori 1 seharga IDR 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). d. Kekaburan norma (obscuur norm) itu telah mengakibatkan ketidakpastian hukum –yang menjadi kausal perbedaan perlakuan dan diskriminatif— secara teknis bisa karena kebingungan mendalam dan ketidaktahuan atau kelalaian atau ketidakmampuan pembuat 45 undang-undang merumuskan norma hukum, namun apabila menjadi pelanggaran HAM maka hal itu berbahaya bagi demokrasi konstitusional. Perlu kehati-hatian yang puncak dan pengawasan ketat untuk aktif mencegah masuknya anasir bersifat diskriminatif ke dalam rumusan norma. Oleh karena itu, pada norma a quo mengandung perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif sehingga logis dan koheren jika disebut sama sekali tidak memiliki justifikasi obyek dan rasional (an objective and reasonable justification) yang membenarkan. Lebih dari itu dalam hal menguji konstitusionalitas norma yang berurusan dengan syarat kesetaran perlakuan, nondiskriminasi dan kepastian hukum yang adil, maka beralasan mengujinya dengan rasa keadilan yang diupayakan dengan bimbingan “sinar ketuhanan” dari spirit, hukum dan etika konstitusi –yang bisa diupayakan dengan mencermati dan menggunakan yurisprudensi badan peradilan dari putusan-putusan bermutu atau landmark decition Mahkamah Konstitusi. Oleh karena mandatory mengawal aspek keadilan dalam pengaturan pajak dan pengenaan tarif pajak menjadi landmark decition Mahkamah Konstitusi, apalagi terhadap ketentuan pajak yang bersifat memaksa dalam institusi negara sehingga perlu menjamin aspek keadilan warga dan pembayar pajak (tax payer). Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 juncto Nomor 52/PUU-IX/2011 terkandung kaidah hukum bahwa Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional. Mahkamah menegaskan dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan keuangan negara namun mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak. e. Kekaburan norma menimbulkan ketidakpastian yang berlanjut ketidakadilan hukum pajak yang bersifat memaksa dilakukan institusi pemerintah kepada warga atau wajib pajak. Untuk mencermati aspek keadilan dalam pengenaan pajak, beralasan merujuk tiori keadilan John Rawls, bahwa keadilan adalah keutamaan pertama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Prinsip kedilan pertama dari John Rawls bahwa setiap orang harus memiliki hak 46 yang sama pada sistem kebebasan-kebebasan dasar yang setara dalam bentuknya yang paling luas yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua orang. Jika demikian keuntungan ekonomi termasuk pengenaan pajak tidak dapat membenarkan pelanggaran atas tuntutan mutlak kebebasan.  Apabila jenis Jasa Kesenian dan Hiburan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 diperbandingkan secara kategoris maupun nilai komersial-ekonomis setiap jenis dari Jasa Kesenian dan Hiburan, maka jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa justru tidak identik dan inheren jasa hiburan yang bersifat mewah.  Apabila diuji dengan konsep hukum jasa kesenian dan hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, justru tidak/belum tentu bersifat mewah atau lebih mahal jika diperbandingkan tarif masuk dan konsumsinya dengan jasa pergelaran kesenian (huruf b); pameran (huruf e) (misalnya: pameran/expo properti komersial mewah, pameran mobil mewah, pameran lukisan); pacuan kuda dan perlombaan kenderaan bermotor (huruf g).  Quod non, kategorisasi pajak dan pengenaan tarif pajak tidak berkeadilan apabila obyek pajak aquo dirumuskan keliru dan secara tidak adil dan mengabaikan aspek keadilan. Karena itu, dalil-dalil keadilan yang diangkat ke dalam kaidah hukum konstitusi maupun etika konstitusi, menjadi pengawal, penguji dan penafsir konstitusi dengan bimbingan sorotan sinar ketuhan demi menjaga dan mempertahankan moralitas keadilan yang terkandung dalam norma hukum terutama ketentuan hukum pajak yang bersifat memaksa sesuai Pasal 23A UUD 1945.  Secara kategoris karaoke bukan jenis hiburan mewah, dan bahkan secara sosiologis-historis asal muasal karaoke adalah hiburan populer di Jepang yang termasuk kategori kebudayaan kesenian massa, dan berkembang luas untuk melepas stres. Karaoke berkembang menjadi hiburan massa termasuk kenyataan di 47 Indonesia yang bahkan berkembang jasa karaoke keluarga sebagai wujud hak atas hiburan dan waktu luang, dikelola pelaku usaha skala kecil dan menengah bahkan menjadi usaha kreatif dan informal. Jasa hiburan populer/ massa karaoke secara sosiologis dan empiris bukan hiburan “yang bersifat mewah (luxury)” dan “yang bersifat perlu dikendalikan”. Dalam kenyatan empiris lazim lazim dan faktual layanan hiburan karaoke tarif paket hemat ‘Nyanyi 2 Jam Ruangan Small & Medium Cuma 25 Ribu’, layanan karaoke keluarga dengan tarif sewa ruangan yang terjangkau sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) yang merupakan bukti mematahkan asumsi keliru karaoke adalah jasa hiburan “yang sifatnya mewah (luxury) dan “yang sifatnya perlu dikendalikan”. Bahkan adanya penganugerahan MURI (Museum Rekor Indonesia) untuk klasifikasi ‘Karaoke Keluarga Pertama di Indonesia’ merupakan konsep sosial dan usaha yang nyata di lapanhan yang mematahkan asumsi keliru pada karaoke sebagai pranata yang netral sebagai jasa hiburan. Dengan kenyataan karaoke yang tarifnya terjangkau, paket hemat, dan karaoke keluarga serta karaoke yang dikelola UKM maka reklasifikasi karaoke sebagai jasa hiburan mewah dan dikonsumsi kelas khusus/ tertentu adalah tidak berdasar dan terbantahkan.  Apabila merujuk ketentuan Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata”, maka adanya inharmoni dengan norma UU Nomor 10 Tahun 2009 sehingga keadaan tersebut menjadi delegitimasi yuridis norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo.  Untuk reklasifikasi Spa sebagai jasa hiburan khusus adalah kekeliruan yuridis, karena profil Spa menurut hukum tidak termasuk kegiatan hiburan dan rekreasi [vide Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2009] namun jenis kegiatan usaha pariwisata tersendiri yang bukan hiburan dan rekreasi [vide Pasal 14 ayat (1) Huruf m UU Nomor 10 Tahun 2009] sehingga adanya inkonsistensi 48 dengan UU Nomor 10 Tahun 2009. Selain kekeliruan yuridis dan konflik norma dalam cara melakukan reklasifikasi, untuk jenis Spa tidak dipahami sebagai jenis terapi kesehatan dan perawatan melalui media air, termasuk layanan obat jamu tradisional bangsa Indonesia sehingga tidak beralasan dikualifikasi sebagai jenis khusus yang dikenakan tarif pajak tinggi dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil karena tidak ada alasan obyektif dan justifikasi rasional. Malahan perumusan norma a quo telah keliru, ambigu dan prejudice serta inharmoni, menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum akibat diberlakukannya norma obyek uji materiil a quo. Bahkan sama sekali tidak ada alasan dan argumentasi hukum menerapkan tarif pajak graduatif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang sah dipakai sebagai dasar dalam Naskah Akademis RUU HKPD [vide Bukti P-26]. Keadaan dan penjelasan di atas menjadi alasan dan faktor adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif baik diskriminasi langsung maupun tidak langsung. Apabila merujuk pendapat Dijk & Hoof yang menyatakan doktrin dalam perlindungan oleh asas non-diskriminasi sebagai berikut: “A violation of the principle of equality and non-discrimination arises if there is (a) differential treatment of (b) equal cases without there being (c) an objective and reasonable justiication, of if (d) proportionality between the aim sought and the means employed is lacking”. [vide Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi danHak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discrimanatory Treatment, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm.41]; 9. Bahwa norma obyek pengujian materiil a quo yang dirumuskan secara diskriminatif dan telah keluar jauh dari sistem norma yang dikemas ke dalam reklasifikasi Jasa Kesenian dan Hiburan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena: 49 a. telah menyimpangi sistem hukum yang bersifat utuh-menyuluruh (wholism), dan menjatuhkan penilaian keliru (dianggap “sifatnya mewah” dan “sifatnya perlu dikendalikan”), dan telah keliru basis argumentasi hukum karena ambigu dan mencampurkan baurkan, tumpang tindih antara jasa hiburan dengan hak kesehatan yang justru dijamin konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 maupun UU Kesehatan. b. telah kontradiksi dengan hak kesempatan berusaha yang adil bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), tanggungjawab pemenuhan HAM atas istirahat dan waktu luang (right to rest and leisure, and periodic holidays), termasuk hiburan sehingga perlakuan yang diskriminatif, prejudice dan stereotyping pada jasa hiburan adalah melanggar perlindungan HAM. c. pengenaan tarif pajak hiburan yang ditetapkan tidak berdasar karena tidak ditemukannya dasar kebijakan tarif pajak tinggi pada jasa hiburan tertentu dengan batas bawah 40% (empat puluh persen) apabila diperhadapkan dengan Naskah Akademis RUU HKPD. Oleh karena itu pengenaan tarif pajak naik untuk jasa hiburan tertentu dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kenaikan yang tidak berdasar, tidak logis, dan terlebih lagi tidak memenuhi aspek keadilan karena tarif pajak 5 jenis jasa hiburan tertentu aquo yang tidak terjangkau, sehingga dalam penilaian wajar dipastikan mematikan kelangsungan hidup pelaku usaha jasa hiburan. d. Pengenaan tarif pajak hibutan tertentu yang melonjak tinggi tidak logis dan tidak berkeadilan serta mematikan pelaku usaha serta semakin menurunkan daya saing pariwisata di Indonesia. Karena pajak hiburan di Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan Thailand sebesar 5% (lima persen), Malaysia sebesar 6% (enam persen), Singapura sebesar 9 (sembilan persen), Filipina sebesar 18% (delapan belas persen) [Bukti P-28]. Merujuk data Channel News Asia (2/1/2024), mulai 2024 Thailand menerapkan tarif pajak 5% (lima persen) untuk tempat hiburan seperti kelab malam, yang dipangkas dari tarif tahun lalu yang besarnya 10% (sepuluh persen). Berdasarkan data Malaysia Sales & Service Tax (MySST) negara jiran Malaysia menerapkan pajak jasa 6% (enam 50 persen) untuk tempat hiburan seperti kelab malam, kelab privat, dan sebagainya. Di Singapura, berdasarkan data Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), mulai tahun ini mereka menerapkan tarif Goods and Services Tax (GST) 9% (sembilan persen) untuk pajak semua penjualan barang dan jasa. Berdasarkan data Bureau of Internal Revenue (BIR) menerapkan pajak 18% (delapan belas persen) untuk kelab malam, karaoke, bar. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/15/tarif-pajak- hiburan-indonesia-jauh-lampaui-negara-tetangga, diunduh tanggal 11 Maret 2024]. [Bukti P-40]. Fakta-fakta tersebut membuktikan perumusan norma obyek pengujian materiil a quo tidak memiliki legitimasi (unlegitimated), keliru dan tidak absah norma (invalidity of the norm). Merujuk Hans Kelsen yang mengajarkan sistem hukum yang utuh menyeluruh menjadi satu kesatuan, yang menjadi dasar menguji legitimacy dan validity norma hukum. “Sistem hukum tidak terdiri atas aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga menjadi suatu sistem, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja” [Hans Kelsen, General Theory, dalam Jimly Assyddiqie, M.Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 13). Hukum membedakan antara keabsahan (validity) dan keberlakuan (efficacy). Validity suatu norma mengasumsikan eksistensi norma dan mengasumsikan kekuatan mengikat (binding force). Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah bukan norma. Menurut Kelsen, untuk menjadikan norma itu valid mesti memenuhi syarat; (a) satu norma mesti bagian dari sistem norma; (b) sistem itu mesti diberlakukan. (“… for a norm to be valid, the following conditions must be fulfilled: (1) A norm must be part of a system of norms; (2) the system must be efficacious”) [Hari Chand, Modern Jurisprudence, International Book Services, Kuala Lumpur, 1994, p. 93]; 10. Bahwa dengan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berisi perbedaan atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 51 hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif yang bukan hanya pelanggaran hak konstitusi Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, namun pelanggaran atas jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang terkait erat dengan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, oleh karena: a. pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, maupun perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam bentuk apapun merupakan tanggung jawab Negara (state responsibility), terutama pemerintah atas perlindungan HAM [vide Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945]. Termasuk tanggung jawab Negara atas pemberlakuan norma undang-undang dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2); b. perlindungan HAM adalah tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi, sebaliknya kegagalan perlindungan dan penghormatan HAM akan menjadi ancaman bagi demokrasi [vide Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional – Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2012), hlm. 29]; c. memastikan tidak adanya pelanggaran atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan menjamin bebas dari perlakuan yang diskriminatif merupakan pilar dalam menjaga demokrasi yakni demokrasi konstitusional (constitutional democracy) yang setarikan nafas dengan prinsip negara hukum demokratis (democratisch rechstaat) [Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]; d. tanpa adanya persamaan perlindungan hukum yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif alam bentuk apapun, termasuk dalam peberlakuan norma UU, maka yang terjadi adalah kesewenang- wenangan, pelanggaran perlindungan HAM, melanggar sendi-sendi ketatanegaraan negara hukum demokratis dan demokrasi konstitusional sehingga melanggar supremasi konstitusi; e. adanya norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bersifat diskriminatif adalah pelanggaran perlindungan HAM, yang menjadi kausal adanya pelanggaran atas sensi-sendi kenegaraan yang dijamin 52 dalam UUD 1945. Tanggungjawab menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang setat8kan nafas dengan perlindungan HAM yang menjadi tanggungjawab Negara, terutama pemerintah; f. perlakuan yang konstitusional yang diambil Negara cq pemerintah terhadap Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah mendukung pengujian materil dan bertindak secara positif-aktif menyisihkan anasir perlakuan diskriminatif, dengan dekonstruksi norma diskriminatif, melakukan pengujian ulang (reexamining) undang-undang, dan bertindak konstruktif dalam memulihkan keadilan substantif akibat dari kerugian konstitusional atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 sebagai wujud tanggung jawab Negara terutama pemerinah atas HAM sesuai Pasal 28I ayat (4) juncto Pasal 28I ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 11. Bahwa perkenankan menurunkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI yang berpendapat bahwa: “Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang- undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional..” [vide, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153]; 12. Bahwa pengaturan pengenaan pajak yang secara hukum bersifat memaksa, namun untuk menjamin hak konstitusional atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] maupun hak konstitusional bebas dari perlakuan diskriminatif [vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945] terhadap pembayar pajak (tax payer) maupun Para Pemohon maka tidak konstitusional apabila mencari-cari barang atau jasa dikenakan pajak tanpa dengan pengawasan ketat mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajiib pajak. Perkenankan menurunkan dan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum angka [3.19], halaman 81 yang selengkapnya berbunyi berikut ini: “Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga 53 mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”; 13. Bahwa ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan rezim hukum pajak dan masuk ke dalam lingkup pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagamana judul undang-undang, maka kaidah konstitusi Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mempersyaratkan norma UU termasuk Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yakni diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Persyaratan konstitusional Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan hubunan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan frasa “diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”, beralasan penting untuk dikawal ketat karena berkaitan erat dengan sifat hukum pajak yang bersifat memaksa yang diberikan Pasal 23A UUD 1945 sehingga hubungan keuangan a quo diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras agar mencegah kekuasaan sewenang-wenang dan aturan maupun tindakan pelanggaran HAM terhadap warga dan pembayar pajak (tax payer) sebagai Wajib Pajak. Adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam kategorisasi Jasa Kesenian dan Hiburan dan pengenaan tarif pajak hiburan yang diskriminatif serta kekaburan norma (obscuur norm) dan tidak adanya rasio legis dalam merumuskan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, maka hal-hal tersebut merupakan kausal adanya kekacauan konstitusional dalam perumusan norma Pasal 58 ayat (2) a quo sehingga tidak adanya pengaturan secara adil dan selaras dalam hubungan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah yang mengikat dalam pembentukan norma undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan segenap alasan dan dalil yang diturunkan dalam dalam permohonan Pengujian Materil a quo maka pengujiannya terikat mandatory dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yang karenanya telah menimbulkan 54 norma hukum yang tidak adil dan tidak selaras yang dijamin dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai Pasal 18A ayat (2) UUD 1945; 14. Bahwa dengan alasan-alasan di atas maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Tentang kerancuan konstitusional norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bertentangan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan bebas dari perlakuan diskriminatif yang menimbulkan pelanggaran atas hak konstitusional atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaan, pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (2) juncto Pasal 28G ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. B.1. Norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 2. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang diskrimatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 3. Bahwa mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi mengambil alih secara mutatis mutandis sebagai alasan dan dalil dalam Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 55 pada bagian huruf A Permohonan ini sebagai bagian tidak terpisah dari alasan-alasan dan dalil dalam bagian Alasan huruf B Permohonan ini; 4. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”, merupakan norma yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena: a. perumusan norma a quo semenjak awal dibuat dengan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dengan menggunakan kata “Khusus” untuk melakukan pembedaan atau pengecualian daripada ketentuan tarif pajak hiburan paling tinggi 10% (sepuluh persen). b. Permumusan norma a quo perlakuan berbada pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa, yang ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); c. perumusan norma a quo membuat pengenaan tarif dalam skala yang melonjak lebih tinggi dari ketentuan ayat (1) Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2022 (dari 40% sampai 75%), yang secara prinsip telah keluar dari rezim dan prinsip tarif turun pajak hiburan yang dipatok paling tinggi 10% (sepuluh persen); d. perumusan norma a quo bertentangan dengan maksud reklasifikasi pajak daerah ke dalam PBJT yang terjangkau dan diturunkan, namun diubah lebih tinggi khusus untuk/ pada jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa; padahal tidak benar dan bukan jenis jasa hiburan khusus dan yang bersifat mewah karena termasuk layanan kesehatan, hiburan massa/ popular, dan diusahakan pelaku usaha kelas UKM; e. perumusan norma a quo yang menggunakan kata “pada” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa” mengandung kekeliruan dan ketidakpastian hukum karena tidak jelas sasaran pengenaan pajak pada unit usaha atau pada jasa hiburannya. 56 Dalam keadaan konkrit unit usaha karaoke lazim menyediakan layanan tambahan seperti longue atau kafe atau bar standar kecil atau bahkan biliar dalam lokasi yang sama, maka penggunaan kata “pada” menjadi penting dan berdampak bagi regulator, aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota, maupun operator pelaksana pajak di lapanan. Selain itu kata “pada” tersebut bahkan peluang dibebani pajak berganda dalam keadaan konkrit banyaknya varian layanan pada tempat usaha hiburan sehingga norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. 5. Bahwa norma obyek pengujian materiil a quo membuka kemungkinan pengenaan berbagai pajak pada industri pariwisata termasuk pelaku jasa hiburan yang pada lokus usahanya, misalnya pada tempat usaha/ entitas hukum ‘xyz’ yang mengusahan jasa karaoke, yang tempat usahanya mencakup/memiliki fasilitas ruang-ruang karaoke (sebagai layanan primer/ utama), fasilitas lounge atau kafe, bahkan bar di area tempat usaha yang sama, sehingga entitas ‘xyz’ sebagai wajib pajak dikenakan PPN, PPh, bahkan sejumlah jenis PBJT sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, yakni terhadap layanan makanan dan minuman, layanan parkir dan valet, selain layanan hiburan karaoke. Kekaburan makna, dan ambigu, dan percampuran profil jenis usaha maupun rumusan konsep norma yang diberikan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi upa/spa, maka adanya kemungkinan adanya pajak berganda ini menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon; 6. Bahwa adanya kekaburan makna, ambigu dan percampuran dalam konsep norma pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, dapat diidentifikasi dengan dekonstruksi konsep karaoke sebagai hiburan mewah (luxury) dan kelompok tertentu dengan adanya realitas karaoke keluarga, hiburan massa/populer, mandi uap/spa sebagai profil usaha layanan kesehatan, terapi, wellness, pijak refleksi, dan sajian jamu tradisional. Demikian pula adanya fakta pelaku usahanya yang dalam skala UKM yang membuka usaha pada lingkup usaha sebagaimana Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, dan terbuka kemungkinan 57 pengenaan pajak berganda atas beban pajak hiburan tertentu dengan pengenaan PPN untuk layanan makanan dan minuman (F&B) dalam satu lokasi usaha, pajak hiburan dengan pajak perhotelan yang membuktikan adanya cacat logis, ambigu dan ketidakjelasan konsep hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengenaan tarif pajak hiburan tettentu sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional Para Pemohon. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU- IX/2011, Angka [3.20], antara lain berpendapat: “....Mahkamah sependapat dengan Ahli T.B Eddy Mangkuprawira yanG menerangkan bahwa tumpang tindih pengenaan pajak oleh dua Undang- undang yang berbeda terhadap satu objek pajak berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak atau abused of power yang melahirkan stigma power tax is the the power to destroy”; 7. Bahwa norma obyek pengujian materiil a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian materil serta peluang berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak bagi pelaku usaha maupun pekerja dengan adanya pengenaan tarif pajak hiburan yang tinggi dan menyimpang dari prinsip pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) hasil reklasifikasi kepada PBJT, dengan situasi dan alasan-alasan: a. Dalam keadaan konkrit pelaku usaha jasa hiburan mengalami diskriminasi yang dipastikan menimbulkan kerugian materil dengan tarif pajak hiburan yang tinggi menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga merusak bahkan mematikan pondasi berusaha, iklim kenyamanan berusaha, keamanan berinvestasi dan beban-beban resiko berusaha dan investasi akibat dari ketidakpastian hukum yang akhirnya mengakibatkan kematian massal usaha hiburan yang merupakan kegiatan industri pariwisata yang sentral dalam masa depan pariwisata; b. Norma a quo tidak memiliki dasar kajian yang mendalam dan kredibel jika dimaksudkan untuk meningkatkan pajak daerah atas kelima jenis jasa yang dikenakan pajak hiburan sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, karena tidak ditemukan sebagai pokok kebijakan hukum yang 58 dirumuskan dalam dokumen Naskah Akademis RUU HKPD. Apabila meneliti anggapan keliru ditujukan pada kelima jasa hiburan karena “yang sifatnya perlu dikendalikan”, maka pengenaan tatif pajak hiburan untuk/ pada kelima jenis pajak hiburan tersebut tidak berbasis kewajaran dan keadilan tarif pajak, akan tetapi tendensi politis yang berpeluang mematikan pondasi berusaha dan kenyamanan berusaha. Bahkan bukan mustahil menganjlokkan indeks kemudahan dan keamanan berinvestasi di bidang pariwisata di Indonesia; c. Norma a quo menimbulkaan dampak bagi kemunduran serius hak berusaha (bisnis) dalam kelima jenis jasa hiburan oleh karena secara kalkulasi bisnis dipastikan tidak mampu bertahan hidup (survival) dengan pengenaan tarif pajak sebesar 40% (empat puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) oleh karena dibebani biaya tetap gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, biaya royalty musik dan lain- lain; d. Norma a quo berdampak pada aspek tenaga kerja, terdapat penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata yang signifikan yakni sebesar 21,26 juta orang [BPS Tahun 2021). Oleh karena jasa hiburan adalah termasuk dalam ekosistem pariwisata yang menjadi daya tarik pariwisata Indonesia, maka norma aquo dapat dipastikan mematikan kesempatan berusaha, hilangnya lapangan pekerjaan bagi sektor padat karya sebagai jaring pengaman sosial (social savety nett) karena tidak memerlukan syarat pendidikan tinggi dan keterampilan tinggi; e. Norma a quo berdampak luas bukan hanya untuk/pada lima jasa hiburan tersebut, karena mata rantai jasa hiburan yang berkaitan dengan pemasok yang merupakan usaha dalam skala UKM seperti pemasok bahan makanan dan minuman, petani, peternak dan lainnya, termasuk artis, pekerja kesenian, penyewaan properti dan lainnya. Sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional atas hak berusaha dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; B.2. Norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan hak konstitusional Pasal 28G ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 59 8. Bahwa pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi dimaksud tidak sesuai dengan kesanggupan pelaku usaha industri pariwisata dan kondisi pasar, maka kebijakan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi sesuai norma a quo menghambat produktifitas usaha dan mendistorsi kegiatan perkonomian di daerah bahkan mematikan kesempatan berusaha dalam industri jasa hiburan dengan tariff pajak yang melonjak tinggi karena perlakuan pajak yang ditetapkan secara diskriminatif. Selain itu pengenaan tarif pajak hibuan semikian membebani masyarakat dan pelaku usaha serta pekerja berikut rantai usaha dari industri partiwata dan hiburan yang mencakup banyak pelaku usaha skala UKM, koperasi dan bahkan sektor informal dan industri rumah (home industri) yang terdampak dari tarif pajak hiburan dimaksud; 9. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengantikan UU Nomor tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (selanjutnya disebut “UU PDRD”), justru menyimpang dan bertentangan dengan pokok-pokok kebijakan hukum yang digariskan dalam Naskah Akademis RUU HKPD [vide Bukti P-26], sehingga tidak memiliki legitimasi hukum yang mengakibatkan kerugian konstitusional atas perlindungan harta kekayaan dan jaminan pekerjaan yang layak oleh karena: a. UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menjawab pemasalahan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) bagi masyarakat (vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm.14), namun kontraproduktif dan menyimpang karena norma UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) a quo mengenakan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi antara batas bawah 40% (empat puluh persen) dan batas atas 75% (tujuh puluh lima persen); b. merujuk dasar pemikiran Naskah Akademis RUU HKPD yang mengambil pendapat Machfud Sidik bahwa “pajak daerah yang baik harus memenuhi kriteria antara lain bijaksana dalam menghindari tarif pajak sangat tinggi (wisdom in avoiding very hight tax rate), beban pajak yang terjangkau (the tax burden must be affordable), pajak tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional (the tax must not prejudice national economic policies..)” [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 53-54), yang merupakan bagian dari 13 (tiga belas) kriteria pajak daerah 60 yang telah diterima luas di Indonesia. Sejumlah syarat obyektif pajak darah tersebut tidak terpenuhi pada tarif pajak hiburan tertentu untuk lima obyek Pasal 58 ayat (2) a quo, dan karenanya melanggar pokok- pokok kebijakan yang ditentukan dalam Naskah Akademis RUU HKPD; c. UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) bertentangan dengan Asas Equality yang mensyaratkan pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan pajak. Penting dikemukakan negara bertanggung jawab melindungi wajib pajak dari norma dan tindakan diskriminatif [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 60]. Dengan demikian pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi dengan batas bawah 40% dan batas atas 70% adalah melanggar Asas Equality yang dianut dalam Nasakah Akademis RUU HKPD. Dengan berdasarkan Asas Equality dan mengacu syarat pengenaan pajak daerah yang bijaksana menghindari tarif pajak sangat tinggi (wisdom in avoiding very hight tax rate), dengan beban pajak yang musti dijangkau (the tax burden must be affordable), maka tidak logis, tidak berkeadilan, dan diskriminatif pengenaan tarif pajak hiburan tertentu Pasal 58 ayat (2) a quo; d. UU Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk menjawab hambatan karena beririsan dengan UU lain sehingga menimbulkan multi interpretasi di lapangan [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm.14], namun justru UU a quo menimbulkan multi interpretasi karena penggunan kata “pada” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/bar” dalam Pasal 58 ayat (2) a quo. Rumusan sedemikian justru mengulangi kekeliruan dalam hal penerapan pajak hotel sebagai pajak daerah yang ambigu dan potensial berganda dengan pajak pusat atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kasus konkrit misalnya persewaan atas ruang lokasi ATM di dalam hotel atau persewaan toko souvenir [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 228]; e. UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) tidak menutup kemungkinan pajak berganda karena unit usaha hiburan, seperti karaoke bukan hanya menyajikan layanan karaoke, namun menyajikan 61 layanan makanan dan minuman. Sesuai KBLI Karaoke mencakup usaha pokok ruangan karaoke dan dapat usaha pendukung termasuk layanan makanan dan minuman. Dengan demikian ada potensi kekaburan dalam realisasi antara pajak hiburan dengan pajak hiburan tertentu dengan pajak makanan dan minuman bahkan pajak perhotelan (hotel) sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengenaan tarif pajak; f. UU Nomor 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk memperkuat diskresi dan kewenangan perpajakan (local taxing power) khususnya bagi pemeritah kabupaten/ kota sebab menurut data tahun 2018 proporsi Pendapatan Asli daerah (PAD) kabupaten/ kota secara nasional hanya 14,75% dari total penerimaan APBD [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 200], akan tetapi akumulasi penerimaan pajak hiburan secara nasional hanya sekitar 2% (dua persen) saja. Untuk Propinsi DKI Jakarta, realisasi pajak hiburan hanya menyumbang 1,6% (satu koma enam persen) dari total pajak daerah sepanjang tahun 2023, atau Rp687 miliar dari total Rp43,5 triliun [vide lampiran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta, Bukti P-29]. Dengan demikian tidak kuat alasan mengejar realisasi pajak pada bidang yang tidak signifikan apalgi dengan pengenaan taruf pajak yang melonjak tinggi karena berdampak kelesuan pelaku usaha hiburan dan distorsi kegiatan pariwisata di daerah; g. UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU PDRD melakukan reklasifikasi jenis jasa hiburan sebagai jenis pajak daerah, akan tetapi dalam Naskah Akademis RUU HKPD sama sekali tidak ada kajian akademis yang menjadi acuan dan panduan dalam reformulasi pajak hiburan ke dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l a quo. Sebab Naskah Akademis RUU HKPD hanya memberi acuan perubahan UU PDRB yang berkaitan dengan pajak daerah hanya untuk: (1) Pajak Air Tanah; (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB); (3) Pajak Hotel; (4) Pajak Restotan. Dengan demikian maka tidak ada acuan dan panduan reklasifikasi pajak hiburan tertentu ke dalam Pasal 55 ayat (1) a quo; dan tidak ada dasar legitimasi pengenaan tarif pajak 62 hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) yang terbatas hanya jenis jasa sebagaimana Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai huruf k saja. Selanjutnya, tidak ada dasar legitimasi pengenaan tarif pajak hiburan tertentu menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 58 ayat (2) a quo; dan perubahan dan penggantian UU PDRD dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 justru tidak membuat diskresi dan kewenangan perpajakan (local taxing power) pajak daerah karena tidak fokus mencari sumber pajak baru, akan tetapi hanya mengubah tarif pajak hiburan secara diskriminatif. Pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang lebih tinggi pada lima jasa hiburan ke dalam Pasal 58 ayat (2) a quo tidak berdasar dan tidak mematuhi Naskah Akademis RUU HKPD; Dengan alasan dan dalil di tas maka Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas perlindungan harta kekayaan dibawah kekuasaannya yang menjadi terdampak langsung yakni berkurangnya pendapatan pelaku usaha jasa hiburan akibat dari terganggu iklim usaha dan berkurangnya kesempatan usaha sebagai kausal dari pengenaan tarif pajak hiburan yang tinggi dan bersifat diskriminatif dengan diberlakukannya norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. 10. Bahwa adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif terhadap industri jasa hiburan tertentu dengan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 karena adanya sikap mendua tarif pajak hiburan dalam UU aquo, yakni menurunkan tarif pajak hiburan semula paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dengan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, namun menaikkan tarif pajak hiburan tertentu menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sehingga adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif pada jasa hiburan tertentu sehingga merugikan hak konstitusional pelaku usaha jasa hiburan tertentu yang merupakan anggota Pemohon I. Berikut ini disajikan data perbandingan tarif pajak hiburan UU PDRD dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 (“UU HKPD”); 63 Sumber: KADIN, 2024, ‘Polemik Pajak Hiburan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bardasarkan data adanya kenaikan tarif jasa hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa (menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) pada UU HKPD yang berbeda dengan jasa hiburan lainnya yang sebelumnya sebesar paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen). Hal itu perlakuan berbeda yang diskriminatif karena untuk jasa hiburan lain malah diturunkan menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) [ex Pasal 58 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan k UU HKPD], akan tetapi tidak berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa. Oleh karena itu adanya berkali-kali perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif pada lima jenis jasa hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa), yaitu: a. Diskriminasi kesatu, yaitu reklasifikasi jenis pajak hiburan dengan tarif pajak tunggal dan seragam yang diturunkan menjadi 64 paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari sebelumnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen). Namun, tarif pajak pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa, justru dinaikkan menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%; b. Diskriminasi kedua, yaitu pengenaan tarif pajak hiburan tertentu dinaikkan dengan norma “pemaksaan” berupa batas bawah 40% (empat puluh persen) pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar. Padahal tarif pajak hiburan sebelumnya (menurut UU PDRD) tanpa batas bawah atau tarif pajak paling rendah 0% (nol persen); c. Diskriminasi ketiga, yaitu tarif pajak naik yang tidak dilindungi dari kemungkinan pajak berganda karena adanya layanan utama dan layanan penunjang pada jenis usaha yang sama, seperti dengan pajak atas makanan dan minuman, parkir, valet, royalty, dan lain- lain; 11. Bahwa apabila dilakukan perbandingan antara tarif pajak hiburan yang berlaku sebelumnya berdasarkan UU PDRD dengan tarif pajak baru berdasarkan UU HKPD maka ditemukan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif untuk obyek pajak hiburan yang serupa menurut reklasifikasi Pasal 55 ayat (1) UU HKPD, sebagaimana tabel berikut ini: No. Objek Pajak Tarif UU 28/2009 Tarif UU 1/2022 1. Tontonan Film Maks. 35% Maks. 10% 2. Pagelaran Kesenian, Musik, dan Tari Maks. 35% Maks. 10% 3. Pameran Maks. 35% Maks. 10% 4. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, Sulap Maks. 35% Maks. 10% 5. Permainan Biliar, Gold, Boling Maks. 35% Maks. 10% 6. Pacuan Kuda dan Lomba Kendaraan Bermotor Maks. 35% Maks. 10% 7. Rekreasi Wahana Air, Maks. 35% Maks. 10% 65 Ekologi, Pendidikan, Budaya Salju, Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang 8. Panti Pijat dan Refleksi Maks. 35% Maks. 10% 9. Hiburan Kesenian Rakyat/ Tradisional Maks. 10% Bebas Pajak 10. Mandi Uap/Spa 0%-35% 40% - 75% 11. Diskotek, Karoke, Kelab Malam, dan Bar 0%-75% 40% - 75% Dari sajian data perbandingan kenaikan tarif pajak jasa hiburan dapat diidentifikasi fakta hukum berikut ini: (1) reklasifikasi pajak hiburan dari UU PDRD kepada UU HKPD mengakui prinsip umum tarif turun jasa hiburan dari paling tinggi 35% menjadi paling tinggi 10%; (2) prinsip umum tarif turun jasa hiburan dalam UU HKPD dimaksudkan untuk restrukturisasi pajak daerah karena ekonomi biaya tinggi (hight cost economy) dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf yang dinilai pajak berganda, dengan memberikan sumber baru pajak daerah; (3) diakuinya prinsip umum tarif pajak turun aquo menjadi paling tinggi 10%, namun ternyata untuk ketegori pajak hiburan terjadi tarif pajak naik sebesar 15% dengan analisa berikut ini: (a) pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa diberlakukan tarif pajak gradatif paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, adalah perlakuan berbeda dari prinsip umum tarif turun dalam UU HKPD dari 35% (tiga puluh lima persen) menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen); (b) perlakuan berbeda pada 5 (lima) jasa hiburan tersebut dari prinsip umum tarif turun ditemukan pada 3 bentuk ini: (1) 66 diskriminasi dari prinsip umum tarif pajak turun paling tinggi 10% (sepuluh persen) terhadap tarif pajak naik jasa hiburan tertentu (40% sampai 75%); (2) diskriminasi dari prinsip tarif pajak tunggal menjadi tarif pajak gradatif; (3) diskriminasi dari “kuncian” tanpa batas bawah (0%) [nol persen] menjadi tarif pajak dengan batas bawah (40%) [empat puluh persen]; (c) adanya diskiriminasi obyektif dan subyektif, yaitu: (1) diskriminasi obyek tarif pajak naik (dari 35% ke 40% sampai 75%) yang semustinya diturunkan seragam menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen); dan diskriminasi subyek reklasifikasi pajak hiburan tertentu yang diperlakukan berbeda karena karena asumsi keliru “yang bersifat mewah (luxury) dan ”yang bersifat perlu dikendalikan” dilekatkan pada jasa hiburan tertentu; (d) anjloknya realisasi pajak hiburan (tahun 2019 sd. tahun 2020) sebagai alasan akademis mengakui prinsip umum tarif pajak turun (menjadi paling tinggi 10%), namun ternyata tarif pajak turun [-25%] (dari 35% ke 10%) yang terjadi adalah transfer tarif pajak yang menjadi beban 5 (lima) jasa hiburan tertentu/ khusus dari semula [35%] menjadi tarif baru [40% sampai 75%]; (e) selisih tarif pajak dari batas bawah [0%] menjadi batas bawah [40%] terjadi transfer tarif pajak naik [15%] dari hasil konsolidasi tarif pajak turun [25%] dengan tarif pajak hiburan tertentu naik dari batas bawah [40%], maka UU HKPD pada kenyataannya menerapkan tarif pajak naik jasa hiburan [15%] tanpa adanya dasar legitimasi. Dari analisa data ternyata UU HKPD menerapkan kebijakan makro pajak yang “menerkam” jasa hiburan tertentu/khusus, yang justru menyimpang dari prinsip umum tarif pajak turun. Methapor kebijakan makro tarif pajak kesenian dan hiburan ini keadaan itu seperti pepatah lama: “tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan”, namun tiba di mulut diterkam”. 67 Tidak sampai di situ, karena tarif pajak hiburan tertentu tidak betahan pada batas bawah tarif pajak dengan fakta kecenderungan pemerintah kabupaten/kota menaikkankan pajak hiburan tertentu/ khusus dari batas bawah [40%]. Misalnya, Kabupaten Denpasar semula (UU PDRD)= [10%] naik menjadi (UU HKPD)= [40%]; Propinsi DKI Jakarta semula (UU PDRD)=[25%] menjadi (UU HKPD)= [40%]; Kota Mataram semula (UU PDRD) 40% naik menjadi (UU HKPD)=[60%]. Dengan demikian UU HKPD yang dimaksudkan menciptakan sumber baru pajak daerah justru berkutat dengan jenis/sumber pajak hiburan sebelumnya (UU PDRD), dan kenaikan tarif pajak hiburan tertentu yang menimbulkan distorsi kegiatan industri/jasa hiburan di daerah. Hal itu berdampak luas pada kegiatan pariwisata di daerah dan nasional yang terbukti dengan keberatan dan penolakan pelaku usaha jasa hiburan dan pariwisata. Jika diperhadapkan dengan maksud perubahan (dari UU PDRD ke UU HKPD) untuk menciptakan sumber pajak baru, namun terbukti tidak ada sumber baru pajak daerah karena pengenaan pajak hiburan hanya reklasifikasi dan transfer tarif pajak naik bukan diskresi dan kewenangan mencai sumber pajak baru dalam restrukturisasi pajak daerah. Dengan kenyataan tarif pajak naik jasa hiburan tertentu yang melonjak tinggi adalah bukan tarif pajak yang bijaksana, bukan beban pajak yang dapat dijangkau (be affordable), sehingga tidak sesuai dengan maksud perubahan UU sebagaimana Naskah Akademis RUU HKPD yang menggariskan: “pajak daerah yang baik harus memenuhi kriteria antara lain bijaksana dalam menghindari tarif pajak sangat tinggi (wisdom in avoiding very hight tax rate), beban pajak yang terjangkau (the tax burden must be affordable), pajak tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional (the tax must not prejudice national economic policies..)” [vide Naskah Akademis RUU HKPD, hlm. 53-54). 68 Dapat disimpulkan kebijakan tarif pajak kesenian tidak memiliki dasar kebijakan sehingga tidak memiliki legitimasi (unlegitimated). Kebijakan tarif pajak hiburan denan perlakuan yang berbeda dan bersifat diskriminatif bertentangan dengan hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil [melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak konstitusional atas perlakuan diskriminatif [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], hak konstitusional atas perlindungan harta benda di bawah keuasaannya (wajib pajak) [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], hak konstitusional atas pekerjaan dan penghiduan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 945]. Merujuk pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3.19], halaman 81, menegaskan bahwa pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar, namun Mahkamah Konstitusi menggariskan amanat agar tarif pajak mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak; 12. Bahwa pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi mencapai paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) [ex Pasal 58 ayat (2) a quo] dipastikan memberatkan dan mematikan kesempatan berusaha karena industri jasa hiburan tertentu dikenakan juga beban- beban pajak lain yang bersifat memaksa. Jika didaftarkan beban-beban pajak hiburan tertentu yang melonjak tinggi dan menjadi “tsunami” bagi industri pariwisata dimana jasa hiburan rantai usaha pentingnya, sehingga tidak akan mencapai tujuan UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk restrukturisasi tarif pajak menyokokong pemulihan ekonomi dari sektor industri pariwisata. Berikut beban-benan pajak jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022], misalnya yang dibebankan pada unit usaha karaoke (yang menyediakan layanan tambahan atas makanan dan 69 minuman, lounge/caffe, bar, dan layanan parkir dan valet, dan lainnya) dengan simulasi berikut ini:  Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%;  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen),  Pajak Penghasilan (PPh) badan 25% (dua puluh lima persen),  PPh pribadi selaku pengusaha sebesar 5% sampai 35% tergantung penghasilan kena pajak;  Pajak parkir dan valet;  Pajak perhotelan (hotel) jika dalam satu kawasan hotel dan karaoke, bahkan juga menyasar dan berimbas pada jasa perhotelan lainnya selain hotel. Andai hanya menghitung pajak hiburan dengan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen), ditambah dengan PPh badan 25% (dua puluh lima persen) saja menjadi 65% (enam puluh lima persen), adalah beban pajak yang tidak logis dan rasional sehingga penetapan tarif pajak (rate tax) sedemikian tidak berkeadilan dan melanggar Asas Equality. Belum lagi beban atas royalty atas pengunaan karya musik dan lagu yang disajikan, dan menanggung biaya tetap untuk gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, biaya royalty musik dan lain-lain. Pengenaan tarif pajak yang tinggi dan tidak rasional itu dipastikan kematikan usaha hiburan, seperti methapor ‘menyembelih angsa bertelur emas’ dari cerita asli berjudul ‘The Goose and the Golden Egg’ yang mengajarkan keburukan parah keserakahan. Oleh karena itu pengenaan tarif pajak yang melonjak tinggi pada jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2) a quo] secara langsung berdampak (direct impact) kepada hidup-matinya industri jasa hiburan yang merupaan rantai penting industri pariwisata, dan lebih dari itu berdampak kepada aspek tenaga kerja karena penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata yang signifikan sebesar 21,26 juta orang sesuai data BPS Tahun 2021. Dengan demikian menjadi causal verbant kerugian konstitusional pelaku usaha dan asosiasi yang bergabung ke dalam Gabungan Industri 70 Pariwisata Indonesia cq Pemohon I maupun yang dialami pelaku usaha sebagaimana Pemohon. Adalah tidak konstitusional apabila mengenakan tarif pajak kepada barang dan jasa tertentu namun tidak jelas, ambigu dan tidak presisi dalam menetapkan obyek yang dikenakan pajak, yang seakan hanya mengejar obyek barang dan jasa yang dikenakan pajak untuk kepentingan kebutuhan pembangunan demi kemaslahatan umum, sekalipun. Hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum angka [3.19], halaman 81 yang lengkapnya berbunyi: “Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”; 13. Bahwa tidak benar anggapan yang keliru bahwa kegiatan jasa hiburan sudah pulih dari dampak luar biasa pendemi COVID-19 apabila diperhadapkan dengan data realisasi pajak hiburan, sehingga anggapan tersebut merupakan kekeliruan dalam dari disiplin pemikiran. Menurut data di masa sebelum pendemi COVID-19 pada tahun 2019, realisasi pajak hiburan sebesar Rp2,4 triliun. Bandingkan dengan di masa pendemi COVID-19 pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hiburan di daerah anjlok menjadi Rp787 miliar, dan pada tahun 2021 semakin anjlok menjadi Rp477 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2023 sebesar Rp2,2 triliun. Oleh karena itu, jika membandingkan sebelum dengan setelah pendemi COVID-19 maka realisasi pajak hiburan belum menyamai realisasi tahun 2019, oleh karena itu tidak berdasar anggapan yang menyebutkan jasa hiburan sudah pulih yang dipakai sebagai dalih 71 pembenaran pengenaan pajak hiburan tertentu tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) a quo oleh karena: a. tidak valid dan menggelikan apabila membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2023 untuk pembenaran pengenaan pajak hiburan tertentu dinaikkan menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), karena RUU HKPD tersebut dirancang pada tahun 2021 dan diundangkan tahun 2022 sebagai UU Nomor 1 Tahun 2022 sehingga acuannya bukan data tahun 2023. b. jika RUU HKPD dirancang tahun 2021 maka logis jika analisa ekonomi penerimaan pajak tahun 2021 dan 2020 dipergunakan dalam merancang RUU HKPD, sehingga beralasan jika tarif pajak jasa hiburan tertentu ikut diturunkan bukan dinaikkan; c. quod non menguji validitas norma tatif pajak yang tinggi untuk jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2)] dengan memperhadapkannya pada data realisasi pajak hiburan tahun 2023, terbantahkan dengan realiasi pajak hiburan tahun 2023 yang dipublikasi Bapenda DKI Jakarta yang menyumbang hanya 1,6% (satu koma enam persen) dari total pajak daerah, atau hanya Rp687 miliar dari Rp43,5 triliun [vide lampiran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta, [vide Bukti P-29]; 14. Bahwa dengan demikian pengenaan pajak hiburan melonjak tinggi sebagaimana Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 berdampak bagi kelangsungan usaha/industri hiburan yang berdampak pada kehilangan daya saing, hilangnya lapangan kerja bahkan tutupnya usaha hiburan yang menjadi efek domino kepada konsumen dan tenaga kerja yang selanjutnya bermuara pada kondisi industri pariwisata di Indonesia yang tidak menarik dan kompetitif apalagi paska pendemi COVID-19 sebagaiman analisa dan pandangan dari KADIN Indonesia [Bukti P-30]. Padahal, jenis usaha hiburan masuk dalam daftar positif (positive list) baik dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 14 ayat (1) maupun dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 55 ayat (1). Selain itu, jenis usaha hiburan yang diijinkan, 72 memiliki daftar dalam KLBI, terikat dengan etika dan kode etik, memiliki standar yang bahkan berstandar internasional, pengawasan dan kepatuhan kepada instrumen internasional, sehingga tidak beralasan mengembangkan asumsi keliru bahwa jasa hiburan sebagai “yang bersifat perlu dikendalikan” sehingga menjadi dalih pengenaan tarif pajak tinggi dibanding dengan jenis usaha hiburan lainnya bahkan lebih tinggi dari tarif pajak perhotelan yang justru merupakan “landmark” dalam industri pariwisata. 15. Bahwa dengan diberlakukannya norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan pengenaan tarif pajak graduatif yang melonjak menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) bukan saja menimbulkan kerugian konstitusional atas perlindungan harta kekayaan Para Pemohon, namun dalam penalaran yang wajar mengakibatkan kerugian materil pelaku usaha cq. Para Pemohon yang berdampak langsung pada hak untuk menjalankan perkerjaan yang layak bagi [elaku usaha maupun pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal; 16. Bahwa oleh karena itu keberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo menimbulkaan dampak langsung bagi kemunduran serius bagi hak berusaha (bisnis) pelaku usaha jasa hiburan dalam jenis jasa hiburan tertentu oleh karena secara kalkulasi bisnis dipastikan tidak mampu bertahan hidup (survival) dengan pengenaan tarif pajak sebesar 40% (empat puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) oleh karena dibebani biaya tetap gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, biaya royalty musik dan lain-lain. Menurut pelaku usaha industry jasa hiburan karaoke, Inul Daratista menyebut aturan pajak ini dapat mematikan industri hiburan [vide detikfinance, Inul cs Sebut Kenaikan Pajak Bisa Matikan Usaha Karaoke-Spa, Senin, 22 Januati 2024], dengan pengenaan tarif pajak hiburan yang harus dibayarkan paling rendah 45% dan paling tinggin 75% ditambah dengan pajk-pajak lain yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen), Pajak Penghasilan (Pph) badan 25% (dua puuh lima persen), Pph pribadi 73 selaku pengusaha 5% (lima persen), pajak parkir dan valet, royalty lagu, berikut gaji karyawan, dan biaya operasional, dan lain-lain maka secara logis dan dalam penalatan yang wajar memaytikan usaha jasa hiburan. Dengan kondisi sedemikian, maka pengenaan tarif pajak menjadi kausal matinya usaha jasa hiburan yang menjadi bagian dari mata rantai kegiatan kepariwisataan di Indonesia; 17. Bahwa keberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 aquo menimbulkaan dampak langsung bagi pekerja atau tenaga kerja dalam bidang jasa hiburan tersebut, oleh karena dalam bidang jasa hiburan yang bagian tak terpisahkan dari mata rantai bidang pariwisata. Berdasarkan data terdapat penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata yang signifikan yakni sebesar 21,26 juta orang [BPS Tahun 2021). Oleh karena jasa hiburan adalah termasuk dalam ekosistem pariwisata yang menjadi daya tarik pariwisata Indonesia, maka norma a quo dapat dipastikan mematikan kesempatan berusaha, hilangnya lapangan pekerjaan bagi sektor padat karya sebagai jaring pengaman sosial (social savety nett) karena tidak memerlukan syarat pendidikan tinggi dan keterampilan tinggi; 18. Bahwa keberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo berdampak langsung dan meluas bukan hanya untuk/pada lima jenis jasa hiburan tersebut namun meluas ke bidang lainnya, karena mata rantai jasa hiburan yang berkaitan dengan pemasok yang merupakan usaha dalam skala UKM seperti pemasok bahan makanan dan minuman, petani, peternak dan lainnya, termasuk artis, pekerja kesenian, penyewaan properti dan lainnya. Sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional atas hak berusaha dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 19. Bahwa terbitnya norma a quo yang mendapat kritikan kencang dan terbukti telah berdampak meluas bagi industri pariwisata di Indonesia, pemerintah mengambil sikap memahami seriusnya kerugian bisnis yang nyata dan berlanjut, serta berakibat kerugian konstitusional usaha pariwisata khususnya jasa hiburan, sehingga menyadarkan 74 terbitnya kebijakan Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Palaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Bukti P-31], sebagai respon atas keberatan pelaku usha pada pajak hiburan tertentu yang diterbitkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah dengan memberikan peluang kebijakan untuk memberikan insentif fiskal sebagaimana Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022. Bukti Surat Edaran menteri Dalam Negeri a quo membuktikan adanya pengakuan terbuka dan kebijakan yang berterus terang dari pemerintah bahwa pengenaan tarif pajak hiburan tertentu yang tinggi (40% - 75%) atas kelima jenis jasa hiburan dimaksud telah terbukti (i) menimbulkan dampak luas bagi iklim usaha yang kondusif dan kompetitif di daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah; (ii) adanya kerugian bisnis dan tentunya kerugian konstitusional pelaku usaha jasa hiburan; (iii) pemahaman akan pengakuan adanya kekeliruan mendasar dalam merumuskan norma a quo yang mengenakan tarif pajak hiburan tertentu tinggi sebesar paling rendah 45% (empat puluh lima peren) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); 20. Bahwa jika mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri aquo merupakan pengakuan benar adanya kerugian materil dan kerugian konstitusional Para Pemohon dalam industri jasa hiburan, sehingga absah melakukan pengujian materil atas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, menjamin hak berusaha yang berkeadilan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan bahkan hak atas layanan kesehatan yang berarsiran dengan jenis jasa hiburan spa terapis, hiburan keluarga. 21. Bahwa pemberlakuan norma a quo secara bisnis telah menimbulkan kecenderungan adanya pengaturan pajak daerah atas jasa hiburan 75 yang mengenakan tarif pajak maksimal sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) ke dalam peraturan daerah [vide Bukti P-32 dan Bukti P-34] dan fakta kecenderungan pemerintah daerah kabupaten/ kota menaikkan tarif pajak hiburan tertentu untuk kelima jenis jasa hiburan sampai dengan tarif pajak maksimal sebesar 75%. (tujuh puluh lima persen) daripada pengenaan tarif pajak tetap dan/atau menurunkan tarif pajaknya sehingga telah nyata menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon; Dengan demikian, apabila dikalkulasi dengan beban-beban pajak lainnya serta komponen biaya tetap dan tidak tetap maka beralasan jika dipastikan timbulnya akibat menurun drastis dan bahkan hilangnya seluruh penerimaan dari pelaku usaha jasa hiburan tertentu [ex Pasal 58 ayat (2) a quo] sehingga menimbulkan kerugian nyata dan kerugian konstitusional pelaku usaha yang dalam hal ini bergabung ke dalam organisasi induk industri pariwisata Indonesia cq. Pemohon I demikian pula Para Pemohon secara bersama-sama; 22. Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas maka pengenaan tarif pajak jasa hiburan dengan norma Pasal 58 aat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang bertentangan dengan UUD 1945, dank arena itu beralasan dalam pemohonan pengujian materiil a quo Para Pemohon meminta diadakannya keadilan penerapan pajak hiburan yang sebelumnya ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi setarakan atau disamakan dengan pengenaan tarif pajak untuk Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2022 yang meliputi jenis jenis Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai uraian dalam Pasal 55 ayat (1) huruf sampai dengan huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022 yakni sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen), termasuk pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa; 23. Bahwa dengan demikian Para Pemohon menyampaikan permohonan agar majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 76 Tahun 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terhadap jenis Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa secara hukum diberlakukan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan tarif pajak ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); 24. Bahwa perkenankan mengambil alih dan menurunkan pendapat hukum dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 07/PUU-II/2004 yang antara lain berbunyi: “.. Mahkamah berpendapat, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu, seperti dirumuskan dalam Black’s Law Dictionary, 2004, hlm. 500, “differential treatment; ...a failure to treat all persons equality, when no reasonable distinction can’t be found between those favored and those not favored” ; 25. Bahwa mohon berkenan mengambil alih dan menurunkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menerbitkan pendapat bahwa: “Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional..” [vide, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153]. 26. Bahwa merujuk pendapat pakar hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., antara lain berpendapat bahwa: “ketentuan undang-undang mengenai pajak dan pungutan memaksa yang mencakup tidak hanya jenis kekayaan yang dijadikan obyek pajak maupun besaran nilai pajaknya (tax rate) harus didasarkan atas kesepakatan bersama”. Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie bahwa: “undang-undang yang tidak secara tegas mencantumkan ketentuan mengenai obyek pajak atau besaran nilai pajak, oleh Mahkaah Konstitusi atau Mahkamah Agung masing-masing 77 negara telah dianggap betentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi sehingga dinyatakan tidak mengikat untuk umum” [Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Penerbit Buku Kompas, hlm, 294]. 27. Bahwa dengan alasan-alasan di atas maka norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 telah menimbulkan kerugian konstitusional dalam UUD 1945 yakni atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan terbitnya obyek pengujian materiil a quo sesuai Pasal 28D ayat (1), atas tindakan dalam bentuk apapun yang diskriminatif dengan pengenaan pajak hiburan yang diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2), atas tergerusnya harta benda di bawah kekuasaaannya akibat dari pengenaan pajak hiburan tertentu sesuai Pasal 28G ayat (1), atas layanan kesehatan dengan karena norma a quo diasumsikan sebagai termasuk hiburan an sich sesuai Pasal 28H ayat (1), dan atas kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk kesempatan berusaha sesuai Pasal 27 ayat (2). Oleh karena itu terbitnya obyek pengujian materiil a quo telah bertentangan dengan UUD 1945; 28. Bahwa dengan alasan-alasan di atas berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Permohonan pengujian materiil a quo menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IV. Petitum Dengan alasan-alasan tersebut di atas, mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Materiil a quo atas UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) terhadap UUD 1945, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut: 78 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon atas Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) untuk seluruhnya; 2. Menyatakan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau, Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Perubahan terakhir Akte Pengesahan Badan Hukum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GIPI. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Ketua Umum DPP GIPI: IR. Hariyadi BS. Sukamdani NIK: 3171060402650004. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akte Pendirian PT. KAWASAN PANTAI INDAH, dibuat oleh Dr. Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Juli 2022. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0046233.AHA.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT KAWASAN PANTAI INDAH tertanggal 11 Juli 2022. 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Tuan Ruswandi, Direktur Utama, PT KAWASAN PANTAI INDAH. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akte Pendirian CV PUSPITA NIRWANA, dibuat oleh Sri Sumiyati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 28 November 2005. 79 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008164-AHA.01.15 Tahun 2021 tentang Pengesahan CV Puspita Nirwana tertanggal 24 Februati 2021. 10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP Tn. ANFAR, Direktur Utama CV Puspita Nirwana. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akte Pendirian PT. SERPONG ABADI SEJAHTERA Nomor 9 dibuat oleh Notaris Rinaldi Putra, SH., MKn., di Kabupaten Lebak, Banten, tanggal 28 Agustus 2023. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0068649.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan PT. SERPONG ABADI SEJAHTERA tertanggal 13 September 2023. 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Tuan SUPRAYOGI, Direktur Utama PT. Serpong Abadi Sejahtera. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Akte Pendirian PT. CITRA KREASI TERBAIK dibuat oleh Dr. Stefanie Hartanto S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Juli 2022. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0046236.AH.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT CITRA KREASI TERBAIK tertanggal 11 Juli 2022. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Tuan RUSWANDI, Direktur Utama PT. Citra Kreasi Terbaik. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Akte Pendirian PT. SERPONG KOMPLEKS BERKARYA dibuat oleh Dr. Stefanie Hartanto S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Juli 2022. 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0046245.AH.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SERPONG KOMPLEKS BERKARYA tertanggal 11 Juli 2022. 19. Bukti P-19 : Fotokopi Tuan RUSWANDI, Direktur Utama PT. SERPONG KOMPLEKS BERKARYA 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang disahkan tanggal 5 Januari 2022 dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4. 21. Bukti P-21 : Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk 80 Berusaha: 1207220026831 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-1 tanggal 14 Juni 2023 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama KAWASAN PANTAI INDAH. 22. Bukti P-22 : Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120002900695 yang diterbitkan tanggal 9 September 2018, Perubahan ke-10 tanggal 10 Juli 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama CV. Puspita Nirwana. 23. Bukti P-23 : Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409230027141 yang diterbitkan tanggal 14 September 2023 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama PT. SERPONG ABADI SEJAHTERA. 24. Bukti P-24 : Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220014264 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-3 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama PT) CITRA KREASI TERBAIK. 25. Bukti P-25 : Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220049375 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-5 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama PT) SERPONG KOMPLEKS BERKARYA. 26. Bukti P-26 : Fotokopi Naskah Akademik RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Kemenkumham Nomor PHN-HN.02-04-12 tertanggal 30 April 2021 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 28. Bukti P-28 : Fotokopi Gambar Info Grafis: Perbandingan Pajak Hiburan Beberapa Negara ASEAN, Sumber The Economic Times. 29. Bukti P-29 : Fotokopi Sumber Data dari Pusdatin Bapenda DKI Jakarta, dari Unggahan Media Online BPK RI dengan judul “Pemprov DKI Jakarta Kantongi Pajak Hiburan Ro687 Miliar Sepanjang 2023” tertanggal 18 Januari 2024 dengan sumber: https://jakarta.bpk.go.id/pemprov-dki-jakarta-kantongi-pajak- hiburan-ro687-miliar-sepanjang-2023/. 30. Bukti P-30 : Fotokopi Presentasi Kadin Indonesia Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif pada acara Webinar Investortu tentang “Polemik Pajak Hiburan Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 81 Pemerintah Daerah. 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/403/SJ tertanggal 19 Januari 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022. 32. Bukti P-32 : Fotokopi Gambar Infografis Perubahan tarif pajak hiburan dari Undang-Undang 28Ttahun 2009 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 33. Bukti P-33 : Fotokopi Pengumuman Badan Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahn 2024 tentang Implementasi Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tertanggal 29 Januari 2024, yang pada angka 4 berbunyi: “4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka proses pemugutan PBJT dilakukan sesuai dengan ketentuan objek pajak dan tarif pajak ya g berbasis konsumsi sebagaimana dimaksud pafa angka 2 dan angka 3. Adapun pemungutan PBJT pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa menggunakan tarif sebesar 40% (empat uluh persen) atas jasa hiburan, dan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) atas penjualan dan/ atau penyerahan makanan dan atau minuman”. 34. Bukti P-34 : Fotokopi Presentassi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai Dampak Perubahan Pajak Hiburan terhadap Perekonomian Daerah 35. Bukti P-35 : Fotokopi NPWP PT. Kawasan Pantai Indah Nomor 60.191.256.1-047.000, tertanggal 11/07/2022 36. Bukti P-36 : Fotokopi NPWP CV. Puspita Nirwana, Nomor 02.190.683.9- 072.000, tertanggal 23/11/1005 37. Bukti P-37 : Fotokopi NPWP PT. Serpong Abadi Sejahtera, Nomor 50.366.413.8-451.000, tertanggal 13/09/2023 38. Bukti P-38 : Fotokopi NPWP PT. Citra Kreasi Terbaik, Nomor 60.195.476.1-085.00, tertanggal 11/07/2022 39. Bukti P-39 : Fotokopi NPWP PT. Serpong Kompleks Berkarya, Nomor 60.195.780.6.451.000, tertanggal 11/07/2022 40. Bukti P-40 : Fotokopi Tangkapan Layar postingan media databoks tertanggal 15 Januari 2024 yang berjudul “Tarif Pajak Hiburan Indonesia Jauh Lampaui Negara Tetangga” dengan sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/15/tarif- 82 pajak-hiburan-indonesia-jauh-lampaui-negara-tetangga. 41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang diusulkan oleh fraksi-fraksi partai di DPR: DIM No. 443 Ayat (2): “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen)”. Selain itu, para Pemohon telah dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2024 mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof.Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA., dan Dr. Sandra Aulia, S.E., M.S. Ak., yang menyampaikan keterangan lisan dibawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 26 Agustus 2024, serta dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2024 dan 10 Septermber 2024 mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Wirawan Nurisa Saputra, S.H., dr. Yuno Abeta Lahay, dan Ita Utamiwati, S.ST.Par., DiplCidesco yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 dan 10 Septermber 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli Para Pemohon 1. Prof.Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA. 1. Hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah hanya indah dalam teori dan manis dalam konstitusi tapi pahit dan rumit dalam praktik pemerintahan. Termasuk dalam hal ini perkara hubungan keuangan pemerintah pusat- pemerintah daerah yang adil dan selaras sesuai Amanah Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 2. Faktor utama penyebabnya: Keengganan pemerintah pusat berbagi. Pajak yang gemuk dan empuk2 diambilnya, dan yang kurus tak seberapa hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Akibatnya sedikit sekali daerah yang memiliki kemandirian fiskal (dari 508 kab/kota, hanya 3 kab/kota atau 0,59% yang mandiri fiskal. Jadi, ketergantungan daerah kepada dana transfer pusat sangat tinggi (tidak sehat). Tanpa dana transfer, banyak daerah yang berhenti beroperasi (bangkrut). 83 3. Ketika pemerintah dan DPR membuat UU HKPD Nomor 1/2022 di masa pandemi covid-19, saat itu terjadi penurunan serius kapasitas fiskal daerah (ekonomi lumpuh). Terjadilah kesembronoan penetapan tarif PBJT khususnya jasa 5 (lima) hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2). 4. Tarif pajak untuk kelima jasa hiburan itu yang semula ambang batas bawahnya 0% (UU No. 28/1999) kini diangkat menjadi 40%. Ambang batas atas mandi uap/spa yg semula 35%, disamakan dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar menjadi 75%. Maksudnya tentu untuk membantu daerah menggenjot PAD-nya. 5. Dampak dari penetapan tarif pajak yang “ugal-ugalan” itu, tidak dilakukan oleh pemerintahan di banyak negara yang juga dilanda covid-19, terancam membuat “gulung tikarnya” pengusaha, merosotnya indeks kebahagiaan warga, menurunnya hasil PBJT pemerintah daerah, dan memicu berkembangnya bisnis jasa hiburan ilegal yang memusingkan pemerintah daerah. 6. Berdasarkan penjelasan tersebut, penetapan tarif PBJT khusus 5 (lima) jasa hiburan sebagaimana diatur sembrono dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1/2022 telah mencederai konstitusi dan juga melemahkan otonomi daerah yang menjadi amanah reformasi, sehingga layak dibatalkan oleh MK. Ketidakadilan kebijakan 7. Hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlangsung tidak adil dan tidak selaras. 8. Kepada pemerintah daerah otonom (546) oleh pemerintah pusat diserahkan secara konkuren 32 jenis urusan pemerintahan terdiri atas 6 urusan wajib pelayanan dasar (seperti: Pendidikan, Kesehatan, PU), 18 urusan wajib non pelayanan dasar (seperti: perhubungan, industri, dan perdagangan), dan 8 urusan pilihan (seperti: pertanian, pariwisata, dan kelautan); pemerintah pusat sendiri memegang 6 urusan absolut (pol LN, pertahanan, keamanan, judicial, moneter & fiskal, dan agama) plus bagian pusat terkait urusan konkuren itu. 9. Untuk mengurus urusan pemerintahan yang banyak itu, pemerintah pusat mendistribusikan 3,4 juta (78%) ASN kepada 546 daerah otonom. 84 Sedangkan ASN yang menangani urusan pemerintah pusat berjumlah 999.065 ribu (22%). 10. Tetapi pemerintah pusat hanya menyediakan pembiayaan sekitar 25-30% dari APBN setiap tahunnya kepada 546 daerah otonom tersebut berupa dana transfer, sedangkan 70-75% dipakai pemerintah pusat untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangannya termasuk Program Strategis Nasional (PSN) yang menelan banyak duit. 11. Pemerintah daerah rata2 kewalahan dalam membiayai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya, seperti tampak dari kasus ditangguhkannya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN, banyaknya jalan daerah yang rusak, tidak terbangunnya trotoar oleh pemerintah kota, atau irigasi tertier oleh pemerintah kabupaten. 12. PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah yang juga tersedot untuk mengongkosi biaya anggota DPRD tentu menjadi tumpuan harapan pemerintah daerah. Sayangnya, pemerintah pusat tidak memenuhinya pula dengan adil seperti tampak dari kasus PBJT atas jasa hiburan khusus. Maka, paripurnalah hubungan keuangan yang tidak adil itu. Pajak untuk keadilan 13. Sebenarnya pajak tidak semata-mata untuk meningkatkan PAD. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat menggunakannya juga sebagai instrumen keadilan. 14. Atas ketidaksanggupan pemerintah pusat memperbesar alokasi jumlah dana transfer, menambah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat telah membuat pula kecerobohan dengan menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan khusus (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) minimal 40% dan maksimal 75%. 15. Akibatnya, ruang bagi kepala daerah otonom untuk bermanuver dlm menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan khusus yang mempertimbangkan keadilan bagi berbagai lapisan warganya sulit ditunaikan. Walau dalam Pasal 101 UU HKPD Nomor 1/2022 diatur pemberian insentif fiskal, tetapi prosedur untuk mendapatkannya yang berbelit-belit tidak akan banyak membantu kepala daerah dalam mewujudkan pajak daerah yang berkeadilan. 85 Pendapat Ahli 16. Berdasarkan semua penjelasan dan argumentasi ahli tadi, dengan tegas dapat dikatakan bahwa penetapan tarif PBJT khusus 5 (lima) jasa hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD Nomor 1/2022 telah mencederai konstitusi Pasal 18A ayat (2) dan melemahkan otonomi daerah. Karena itu, mohon kiranya MK dapat membatalkan dan menyatakannya tidak mengikat. 2. Dr. Sandra Aulia, S.E., M.S. Ak. 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Saksi Para Pemohon 1. Wirawan Nurisa Saputra, S.H.  Saksi menerangkan perusahaan tempat saksi bekerja yakni HW Group, mengedepankan berbagai macam lifestyle yang bertujuan untuk menghilangkan citra buruk tentang pengusaha bar dan klub malam;  Saksi menerangkan dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan tempat saksi bekerja telah membayara berbagai macam pajak diantara pajak badan hukum, penghasilan untuk karyawan, reklame, pajak jasa makanan dan hiburannya, serta pajak-pajak lainnya, seperti pajak royalty, dan lain-lainnya. Selain itu, ada juga cost operasional secara IPL, iuran lingkungan, gaji karyawan, listrik, air, bahan baku, dan kebutuhan;  Saksi menerangkan adanya pengenaan tarif pajak 40% (empat puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), menyebabkan pelanggan kabur. Selain itu, ada juga stigma yang mengatakan tempat usaha saksi adalah tempat bagi orang-orang buang uang, padahal kenyataanya tidak seperti itu, tempat kerja saksi tidak memaksakan orang- orang yang datang untuk membeli alkohol. Terlebih tempat kerja saksi 95 adalah tempat hiburan yang mengutamakan lifestyle dan tempat untuk menghilangkan stres;  Saksi menerangkan HW Group dalam membangun kegiatan usahanya selalu berelasi dengan pemerintah sekitar dalam rangka mengurus perizinannya. Selain itu, dalam membuka usaha HW Group juga memberikan training agar para pekerja dalam keadaan siap untuk bekerja;  Saksi menerangkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 sangat mendiskriminasi kegiatan usaha tempat saksi bekerja, karena dipandang sebelah mata;  Saksi menerangkan saat ini HW Group ada kurang lebih 13 cabang, dan kesemua cabang tersebut, pembangunan selalu mengikuti aturan perizinan dari pemerintah daerah setempat. 2. dr. Yuno Abeta Lahay.  Saksi menerangkan, bahwa saksi merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Bogor, dan juga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi di BPP PHRI Pusat;  Saksi menerangkan pemberlakuan UU 1/2022 tidak membawa dampak signifikan, karena pada faktanya UU 1/2022 tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena adanya manipulasi izin karena lahirnya UU 1/2022 ini;  Saksi menerangkan dengan pemberlakukan UU 1/2022 makin banyak terjadi pungutan liar dan negosiasi di lapangan karena terjadinya manipulasi izin. Artinya maksud dan tujuan pemerintah untuk membatasi dan menghilangkan sisi negatif dari jenis hiburan itu sendiri tidak tercapai;  Saksi menerangkan di tempat tinggalnya Kota Bogor, ada Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembatasan Izin Minumam Beralkohol;  Saksi menerangkan Kode KBLI usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha di lapangan, itu tidak sesuai. Hal ini menjadi penting agar penerapan besaran PBJT sebuah usaha, itu dapat sesuai dengan izin dan juga kategori usaha yang dimiliki. Faktanya, peraturan daerah seringkali hanya bersifat formalitas, sehingga penegakan di daerahnya kurang berjalan; 96  Saksi menerangkan ada daftar yang sudah saksi lampirkan. saksi meminta dan bersurat langsung kepada Kepala DPMPTSP Kota Bogor dan saksi minta perizinan dari sektor hiburan. faktanya semua berlindung di bawah kategori jenis usaha restoran, kafe, dan karaoke. Tidak ada satu pun bar, diskotek, dan kelab malam. Padahal daftar ini baru saja dirilis ke saksi minggu lalu. Namun, begitu saksi cek, ternyata izin yang diterbitkan pun hanya sebatas masih TDUP. Padahal semua izin, saat ini sudah berbasis NIB. Artinya, dari sisi izin yang dimiliki sebuah tempat usaha pun, tidak ada update dan adanya pembiaran oleh pemerintah daerah.  Saksi menerangkan dampak negatif yang dipikirkan oleh pemerintah pusat, dan hendak dilakukan pembatasan melalui UU 1/2022, sama sekali tidak tercapai. Mereka dengan leluasa melakukan promosi dan juga mereka mengakui dirinya bahwa mereka adalah sebetulnya club. Namun, besaran pajak yang disetorkan, itu tidak sesuai dengan aturan yang dimiliki. Padahal Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembatasan.  Saksi menerangkan contoh konkret, adalah Pemprov DKI berhasil yang berhasil menutup Alexis. kesimpulannya, tanpa instrumen pajak sekalipun sebetulnya bisa dilakukan apabila memang dirasa tempat atau usaha tersebut memang memiliki dampak negatif bagi masyarakat. 3. Ita Utamiwati, S.ST.Par., DiplCidesco.  Saksi menerangkan Martha Tilaar SPA, berhasil mengembangkan SPA outlet khas Indonesia, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Melalui jaringan waralaba, Martha Tilaar Group memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terus mengembangkan SPA di Indonesia dan mancanegara. Saat ini jaringan Martha Tilaar SPA telah memiliki 40 outlet di Indonesia, 3 outlet di Brunei Darussalam dan satu di Colombo, Sri Lanka;  Saksi menerangkan Pemberdayaan perempuan telah menjadi salah satu pilar utama Martha Tilaar Group dengan program pelatihan terapi SPA yang digagas oleh perusahaan tidak hanya menciptakan peluang pekerjaan, tetapi juga menengangkat martabat perempuan dengan memberikan keterampilan yang diakui, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 97  Saksi menerangkan Melalui Martha Tilaar Training Center, Puspita Martha Beauty School, dan Akademi Martha Tilaar, Martha Tilaar Group telah melahirkan ribuan terapis, beautician, hair stylist, makeup artist, dan entrepreneur yang profesional di bidangnya;  Saksi menerangkan meskipun industri SPA di Indonesia diakui di dunia dan memiliki potensi yang sangat besar, pengenaan pajak yang sangat tinggi, justru menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha ini. Alih-alih mendukung pertumbuhan industri yang berperan dalam Wellness Tourism, kebijakan pajak yang diterapkan sangat memberatkan dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) telah memasukkan mandi uap atau SPA pada jasa hiburan. Padahal, SPA tidak hanya tentang mandi uap;  Saksi menerangkan beberapa Outlet Martha Tilaar SPA telah mengajukan penutupan. Salah satunya, di Pangkalan Bun yang dikenakan pajak sebesar 75% dan di Outlet Ciawi Bogor yang dikenakan pajak sebesar 50%. Hal ini sangat memberatkan. Walaupun telah mengajukan insentif fiskal, namun sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti dari Bapenda setempat;  Saksi menerangkan di sisi lain, terdapat usaha SPA yang melanggar izin, norma, etika profesional, dan beroperasi di luar standar kesehatan, bahkan prostitusi yang berkedok SPA, hanya melayani tamu-tamu pria, terus berkembang tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah. Bahkan secara aktif, mempromosikan outlet-outletnya melalui media sosial yang provokatif dan tidak sesuai dengan marwah SPA, sehingga memunculkan stigma negatif di masyarakat terhadap bisnis SPA. Hal ini, sebagai dampak pembiaran terhadap pelanggaran usaha SPA yang tidak sesuai definisi dan standar;  Saksi menerangkan Pajak yang tidak proporsional ini tidak hanya membunuh bisnis spa, tetapi juga menghancurkan potensi besar yang dimiliki Indonesia, sektor wellness tourism. Dengan beban pajak setinggi 40-75%, bagaimana mungkin bisa bersaing secara sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Terlebih, Dengan semua prestasi dan reputasi internasional yang telah diraih Martha Tilaar SPA 98 seharusnya menjadi bekal kuat bagi Indonesia untuk memimpin kancah wellness tourism dunia. Martha Tilaar SPA hanya meminta keadilan agar usaha yang telah dibangun dengan dedikasi tinggi ini tidak mati sia-sia, agar sesuatu yang berbeda jangan disamakan. Jangan biarkan usaha SPA yang memperjuangkan kesehatan, kesejahteraan rakyat Indonesia diperlakukan sama dengan bisnis hiburan malam. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara tertulis bertanggal 1 Oktober 2024 yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 1 November 2024. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima oleh Mahkamah pada 10 Juli 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2024, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Berdasarkan pada masing-masing permohonannya, ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah: Dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024 Pasal 58 ayat (2) UU HKPD terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; II. DALIL-DALIL PERMOHONAN Dalil-Dalil Permohonan Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024: Terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dikarenakan norma pasal yang diuji bersifat diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak hiburan tertentu. Menurut Para Pemohon, diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa adalah jenis usaha bersifat umum yang tidak identik/bersifat mewah (luxury) dan tidak seharusnya perlu dikendalikan. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 99 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu membahas apakah telah tepat dan benar permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD terhadap UUD 1945 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 1. Sebagaimana diketahui bersama, ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 23A UUD 1945 telah memberikan pilihan kebijakan yang bebas/terbuka (open legal policy) kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur masalah perpajakan dalam suatu Undang-Undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dimaksud, pembuat Undang-Undang memiliki kewenangan dalam menetapkan pajak-pajak yang dapat dipungut baik yang dipungut oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 3. Bahwa pengaturan mengenai jenis pungutan berupa pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pembuat Undang-Undang telah mengaturnya dengan UU HKPD. Dalam UU HKPD, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan jenis pajak, subjek dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak. Dengan adanya pengaturan tersebut, pembuat Undang-Undang memberikan batasan mengenai jenis pajak beserta tarif pajak yang dapat dipungut daerah. Tarif pajak daerah yang dipungut daerah tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Lebih lanjut pelaksanaan untuk melakukan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai prinsip otonomi daerah, yaitu wewenang untuk memungut pajak. 4. Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai penetapan tarif untuk objek pajak atas Jasa Kesenian dan Hiburan, sejak berlakunya UU PDRD untuk jenis hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi 100 uap/spa), besaran tarif maksimalnya sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya. 5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penetapan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT yang dapat dipungut daerah adalah kebijakan yang bebas/terbuka (open legal policy) bagi pembentuk Undang-Undang berdasarkan Pasal 23A UUD 1945. 6. Berdasarkan ketentuan tersebut, UU HKPD merupakan penjabaran dari Pasal 23A UUD 1945 yang merupakan open legal policy karena memuat pendelegasian kewenangan dan memuat kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD tersebut bukan merupakan objek yang dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU- VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, apabila norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang- undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.” 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan, dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD merupakan delegasi kewenangan terbuka. Pilihan kebijakan (open legal 101 policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan di UU HKPD itu pun juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 8. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Selain penetapan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT dalam ketentuan UU HKPD tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD juga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma. B. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; 102 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 3. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: 103 a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan bahwa: a. Para Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai kerugian yang mungkin akan timbul dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek 104 Pajak Hiburan di UU HKPD. Tanggapan Pemerintah terkait hal ini adalah Mandi Uap/Spa sudah termasuk sebagai bentuk hiburan yang khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 (UU PDRD) sebagai objek Pajak Hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa), besaran tarif maksimalnya sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya. Dengan demikian, dalil pemohon terkait kerugian Para Pemohon tidak berdasar. b. Dalam permohonannya, para Pemohon dalam kedudukannya selaku Badan Hukum Privat berupa Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang mana anggotanya terdiri dari unsur Pelaku usaha SPA/Husada Tirta) dan Perkumpulan Terapis SPA Indonesia yang bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) serta Para pelaku Usaha Husada Tirta/Mandi Uap/Spa memposisikan kedudukan Para Pemohon sebagai Subjek PBJT dan menjadi penanggung beban pajak. Adapun sesuai definisi Subjek PBJT dalam Pasal 56 ayat (1) UU HKPD diatur bahwa yang menjadi Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan Perkumpulan/ Asosiasi/Pelaku Usaha Spa sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UU HKPD merupakan Wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT kepada Pemerintah Daerah (Para Pemohon tidak menanggung beban pajak), sehingga dalil Para Pemohon terkait kerugian yang dialami Para Pemohon tidaklah berdasar. c. Bahwa terkait legal standing Para Pemohon, Pemerintah berpendapat kedudukan legal standing Para Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon adalah ranah implementasi dan bukan disebabkan oleh permasalahan konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Pemerintah telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah selaku pihak yang paling dekat dan paling mengenal wajib pajaknya serta mengetahui 105 potensi sumber-sumber penerimaan daerahnya, dalam menentukan langkah yang paling optimal untuk pengenaan pajak dan penentuan besaran tarif pajak atas hiburan khusus, termasuk apabila pemerintah daerah akan memilih untuk memberikan fasilitas insentif fiskal antara lain berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan,atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. d. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon akibat berlakunya UU HKPD hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. e. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak satupun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari Para Pemohon dengan mempersoalkan UU HKPD dan dalil- dalil Para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. 6. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 dan Nomor 32/PUU-XXII/2024 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan bahwa: PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD merupakan jenis pajak dimana pihak yang membayar pajak adalah konsumen yang menikmati atau mengonsumsi kesenian dan hiburan tersebut yang oleh Pasal 56 ayat (1) UU HKPD ditetapkan sebagai subjek pajak. Di sisi lain, pengusaha atau pemilik jasa kesenian dan hiburan yang dalam Pasal 56 ayat (2) UU HKPD ditetapkan sebagai wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang oleh UU HKPD diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, beban pajak (tax burden) atas penetapan tarif PBJT dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen (subjek pajak) 106 yang menikmati atau mengonsumsi jasa kesenian dan hiburan tersebut. Dengan kata lain, beban pajak tersebut tidak ditanggung oleh pengusaha atau pemilik (wajib pajak) jasa kesenian dan hiburan serta tidak menjadi komponen biaya usaha, melainkan dibebankan kepada konsumen/penerima layanan. 7. Kerugian yang didalilkan para pemohon hanya merupakan permasalahan pada tataran implementasi dan bukan pada tataran konstitusional dikarenakan UU HKPD mengamanatkan bahwa terdapat kewenangan atau diskresi pada pemerintah daerah untuk dapat memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis UU HKPD Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis UU HKPD sebagai berikut: 1. Landasan Filosofis UU HKPD Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara telah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi 107 warganya sebagai sarana untuk ikut serta dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Kewajiban kenegaraan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 23A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Dalam pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempertimbangan sistem desentralisasi sebagaimana dituangkan dalam amandemen kedua UUD 1945, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerahpun disusun dengan 108 mempertimbangkan aspek yang memungkinan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Desentralisasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan kemudian dilengkapi dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menempatkan Transfer ke Daerah, pembiayaan utang daerah, dan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka penguatan desentralisasi fiskal, UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah diganti dengan UU HKPD. Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, maka diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, mengingat bahwa level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintahan daerah, Salah satu tujuan implementasi desentralisasi fiskal adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi penerimaan daerah yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian, eksistensi pemerintahan di daerah sangat diperlukan karena Pemerintah Daerah lebih mengetahui dan memahami segala potensi yang ada di wilayahnya, sehingga diharapkan daerah akan dapat mengoptimalkan pemungutan pajak daerah yang pada akhirnya akan memberikan dukungan pada ketersediaan dana untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya fiscal power sharing (pembagian wewenang pengelolaan keuangan) yang di dalamnya terdiri dari aspek expenditure assignment dan revenue assignment dengan tujuan utama adalah untuk tercapainya peningkatan 109 kesejahteraan masyarakat secara luas. Pembagian wewenang perpajakan secara substantif mengandung makna dan tujuan sebagai bentuk fiscal power sharing untuk membangun kemandirian daerah dalam hal fiskal, karena sisi paling penting dalam revenue assignment adalah kewenangan perpajakan. Fiscal power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih maksimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, sekaligus memberikan keleluasaan fiskal bagi daerah dalam merancang belanja daerah sesuai dengan pendapatan dan pembiayaan masing- masing daerah. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal diwujudkan salah satunya dengan adanya pergeseran taxing power (kekuasaan perpajakan) dari pemerintah pusat ke daerah, karena kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya terkait dengan masalah kewenangan penggunaan anggaran (belanja daerah) semata, melainkan juga mencakup revenue assignment (kewenangan penerimaan), terutama local taxing power. Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seharusnya menjadi sumber pendanaan utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah, serta meminimalkan ketergantungan daerah kepada pusat sehingga terwujud kemandirian daerah. Seperti halnya pajak negara (pajak pusat), bahwa sesuai dengan asas pembagian beban pajak yang telah diterima dan dilaksanakan secara universal, maka pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar seseorang, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pada prinsipnya, beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Konsep seperti ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas telah dianut oleh hampir semua pemerintahan. Selain itu, salah satu syarat yang juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang 110 diterapkan itu telah adil adalah asas equality and equity (persamaan dan keadilan). Menurut asas ini, pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak dilakukan secara seimbang dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. Bahwa Pasal 55 UU HKPD mengatur PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/atau Minuman Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Jenis-jenis Jasa Kesenian dan Hiburan, yakni: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa Pada prinsipnya, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bukanlah suatu jenis pajak baru, mengingat pada UU PDRD objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan telah dipungut dengan nama Pajak Hiburan. Secara umum Pemerintah melakukan penurunan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang semula paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10%. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka 111 penyeragaman besaran tarif pungutan pajak berbasis konsumsi lainnya seperti atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir yang selaras dengan upaya untuk melakukan simplifikasi jenis Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk Jasa Kesenian dan Hiburan Umum yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di daerah. Namun demikian, Pemerintah juga mengkhususkan besaran tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle) dan status sosial. Objek pajak tersebut pada umumnya memiliki tarif layanan yang relatif lebih tinggi, sehingga hanya dinikmati oleh kalangan tertentu/terbatas. Dalam praktik di beberapa negara lain, hiburan berupa karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan pajak pusat dan pajak daerah sebagai bagian dari upaya untuk mengatur dan mengendalikan industri ini. Pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tarif pajak dan kebijakan terkait, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. Adapun negara-negara yang mengenakan pajak atas jasa tersebut misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, China, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, India, Saudi Arabia dan banyak negara lainnya. 112 Penyusunan dan penetapan kebijakan tersebut telah melalui partisipasi publik, pembahasan serta perumusan bersama antara Pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, serta telah sejalan dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara. 2. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui pemberian otonomi yang lebih luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses desentralisasi perpajakan dan pemindahan hak belanja ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah merupakan unsur penting dalam reformasi fiskal, baik di negara maju maupun negara berkembang. Desentralisasi didukung dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah selaku pihak yang paling dekat dan paling mengenal masyarakatnya serta lebih mengetahui sumber-sumber penerimaan daerahnya. Kondisi di atas akan meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan dan juga meningkatkan efisiensi dalam alokasi anggaran dengan menutup celah antara pengeluaran dan sumber pendapatan. Dengan peningkatan efisiensi alokasi anggaran yang signifikan tersebut, maka desentralisasi fiskal juga akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan biaya operasional dan informasi dalam pemberian pelayanan dan merampingkan kegiatan sektor publik karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan 113 masyarakatnya, yang pada akhirnya akan memfasilitasi konsolidasi fiskal dan meningkatkan kinerja ekonomi makro secara keseluruhan. Pemerintah Daerah umumnya tidak mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk memberikan pelayanan dasar pada tingkat daerah. Untuk itu, melalui desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat menyerahkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Daerah salah satunya melalui pelimpahan wewenang di bidang perpajakan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. 3. Keadilan Di Bidang Perpajakan Menurut Ilyas dan Burton (2004) fungsi pajak terdiri dari 4 fungsi, yaitu 2 fungsi utama (budgeter dan regulerend) dan 2 fungsi tambahan (demokrasi dan distribusi). Fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Khususnya pada fungsi distribusi, pemungutan pajak lebih ditekankan pada unsur kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Konsep kesetaraan dan keadilan di bidang perpajakan merupakan urat nadi sistem perpajakan yang baik. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak Iebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih kecil. Konsep keadilan dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan horizontal (horizontal equity) dan keadilan vertikal (vertical equity). Yang dimaksud dengan horizontal equity adalah pengenaan pajak dimana setiap orang yang keadaannya sama haruslah menanggung beban pajak yang sama besarnya, sedangkan vertical equity adalah kondisi dimana orang yang keadaannya berbeda haruslah menanggung beban pajak yang berbeda juga (konsep ability to pay). Para peneliti di bidang perpajakan telah menaruh perhatian besar pada pemikiran klasik tentang keadilan di bidang perpajakan antara lain dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith di abad ke-18 dan Richard 114 Musgrave di abad 20. Menurut Adam Smith pengenaan pajak harus memenuhi prinsip-prinsip yang baik yang disebut dengan the four canons of taxation, yaitu, (James dan Nobes, 1992: 13) sebagai berikut: 1. Prinsip keadilan (equity), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak tersebut; 2. Prinsip kepastian (certainty), pajak hendaknya tegas, jelas, dan menjamin kepastian bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh wajib pajak dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri; 3. Prinsip kemudahan (convenience). Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak mengonsumsi barang atau jasa; 4. Prinsip efisiensi (efficiency), pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya. B. Pemerintah Menjamin Kesejahteraan Setiap Warganya untuk Mewujudkan Welfare State sesuai dengan Amanat UUD 1945 Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal ini tercantum dalam ketentuan alinea IV pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kemudian Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan, bahwa; “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 115 Ketentuan tersebut di atas mengandung arti bahwa pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan industri harus memprioritaskan atau mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jurgen Habermas, filsuf dan sosiolog Jerman, berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas risiko-risiko sosial. Selanjutnya C.A. Kulp dan John W menyatakan risiko-risiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus. Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok risiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena risiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana risiko ekonomis. Sedangkan risiko khusus yaitu risiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha. Dari perspektif terbatas, welfare state merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, welfare state dapat digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut James Midgley, negara kesejahteraan terfokus pada dua konsep, yaitu: - Social welfare. - Economic development. Economic development (pembangunan ekonomi) berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal dan keuntungan ekonomi. Sedangkan social welfare (kesejahteraan sosial) berhubungan dengan altruisme, hak- hak sosial dan redistribusi asset. Tentu saja kedua hal tersebut saling berkaitan dalam hubungan membangun negara kesejahteraan, karena 116 dengan adanya pembangunan ekonomi yang merupakan cara untuk memperoleh pendapatan, maka selanjutnya terdapat keniscayaan untuk adanya redistribusi pendapatan tersebut untuk memenuhi hak-hak sosial- ekonomi masyarakat. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state dimana negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya untuk mewujudkan welfare state yang mana telah sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam kondisi perekonomian memburuk, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, salah satunya Pemerintah dengan memberikan subsidi/bantuan sosial yang bersumber dari penerimaan pajak. Pajak akan digunakan untuk memenuhi kelayakan hidup Masyarakat secara keseluruhan. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan Pembangunan. Subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk mendukung hidup masyarakat demi meningkatkan perekonomian. Tujuan pemberian subsidi pemerintah secara umum adalah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu contoh program subsidi dari negara adalah di tengah pandemi Covid-19, dalam rangka menjaga agar perekonomian individu dan industri dapat terlindungi, pemerintah juga terus berupaya menggulirkan berbagai bentuk subsidi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, seperti melalui pemberian bantuan langsung untuk individu, bantuan pembayaran upah pekerja, insentif pajak, hingga subsidi tagihan listrik, dan lain-lain. 117 Contoh program subsidi di tingkat Pemerintah Kota terlihat dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah, yang memberikan subsidi beras dan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk membantu mereka saat terjadi kenaikan harga dan menstabilkan harga demi pengendalian inflasi. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Program Subsidi Bunga, memberikan subsidi bunga 100% dari bunga kredit per tahun kepada pelaku usaha mikro untuk memfasilitasi akses permodalan dan mendukung pemulihan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai tujuan bernegara, Negara harus memberikan ruang yang sama, layanan yang sama untuk seluruh masyarakat, terutama untuk pelayanan yang bersifat dasar (basic services). Oleh karena itu, Negara harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara, dimana orang yang berpenghasilan lebih besar akan membayar lebih besar, sedangkan orang berpenghasilan lebih rendah akan mendapatkan subsidi/bantuan sosial dari Negara. C. Penjelasan Pemerintah atas Penetapan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagai Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang ditetapkan dengan tarif khusus dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD 1. Khusus objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle) dan status sosial. Objek pajak tersebut pada umumnya memiliki tarif layanan yang relatif lebih tinggi, sehingga hanya dinikmati oleh kalangan tertentu/terbatas. 2. Aktivitas-aktivitas mandi uap/spa, karaoke, dan diskotek, merupakan lifestyle dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan dan papan (pakaian, makanan dan tempat tinggal). Tarif layanan yang relatif tinggi tersebut menjadi alasan mengapa aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan 118 oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi dimana kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 3. Sifat konsumen tidak selalu rasional secara ekonomi dalam membuat keputusan konsumsinya seperti yang ada pada hukum permintaan, yaitu ketika harga naik maka permintaan akan turun, hal tersebut selaras dengan Teori Conspicuous Consumption yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899 oleh seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang bernama Thorstein Veblen, dimana konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik (termasuk di dalamnya akibat kenaikan pajak) sepanjang barang/jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial mereka. 4. Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Dimana dalam teori penetapan tarif pajak dikenal prinsip keadilan (equity) dimana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat ekslusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, telah diatur antara lain mengenai sarana minimum, fasilitas minimum, dan kondisi lingkungan karaoke. Selanjutnya dari sisi pendirian usaha karaoke, setiap pengusaha yang akan membuka usaha karaoke, harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Standar usaha karaoke tersebut antara lain standar produk yang mencakup luas ruangan tertentu, penyejuk udara, tempat duduk dan meja, ruang kedap suara, monitor dan sistem 119 perangkat tata suara, tempat pembayaran, tempat penjualan makanan dan minuman, ruang tunggu, toilet bersih yang terawat dan terpisah antara pria dan wanita, lift/escalator untuk ruangan lantai 4 atau lebih, fasilitas parkir, dan fasilitas lainnya 6. Pada prinsipnya tidak terdapat pembedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, sehingga dari aspek perpajakan daerah tidak membedakan antara ada dasar yang memadai untuk membedakan pengenaan pajak antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya. Dengan demikian, pengaturan karaoke sebagai objek Pajak Hiburan dalam UU HKPD dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya telah tepat. Dengan memperhatikan layanan dan tarif/harga pada karaoke, dapat dipahami bahwa usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan yang menjadi kebutuhan bagi kalangan masyarakat tertentu dan tidak dinikmati atau dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat lainnya. 7. Terhadap penentuan tarif pajak Objek PBJT pada diskotek, karaoke, dan mandi uap/spa masing-masing negara bisa saja berbeda. Tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak terutama khususnya tarif pajak diskotek, karaoke, dan mandi uap/spa, dikarenakan variasi penerapan tarif pajak tergantung pada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain sosial-budaya, keagamaan, ekonomi, dan insentif pajak. 8. Disinilah letak Negara untuk melihat kebutuhan dan kondisi yang mempengaruhi faktor penentuan tarif pajak. Dalam arti lain, Negara memiliki kekuasan sepenuhnya untuk merumuskan kebijakan penetapan tarif pajak, sehingga penetapan tarif pajak merupakan kebijakan terbuka (open legal policy). Pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945. 120 9. Bahwa Pemerintah juga mengkhususkan konsumsi atas jasa kesenian dan hiburan yang sifatnya mewah seperti pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75%. 10. Penerapan tarif pajak yang tinggi tersebut tidak serta merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain, sehingga tidak secara langsung menurunkan daya tarik masyarakat untuk menikmati hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di Indonesia. 11. Sebagai contoh biaya yang dikeluarkan untuk menikmati jasa hiburan mandi uap/spa dan karaoke di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Nurkholis (Peneliti dan Pengajar FEB UI), sebagaimana pada grafik berikut: Grafik 1. Biaya Mandi Uap/Spa (Termasuk Pajak) dalam Ribuan Rupiah per Paket untuk Kelas Atas di Beberapa Negara pada Tahun 2023 121 Grafik 2. Biaya Karaoke (Termasuk Pajak) dalam Rupiah per Jam di Beberapa Negara pada Tahun 2023 12. Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, biaya mandi uap/spa dan biaya karaoke untuk jenis pelayanan yang sama, Indonesia masih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat. D. Penjelasan Pemerintah atas Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD 1. Pengaturan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam UU PDRD, mandi uap/spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam UU HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Bahkan secara historis penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000. 122 2. Dalam UU PDRD diatur definisi hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan definisi tersebut, UU PDRD mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan. Sementara dalam UU HKPD, definisi Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Berdasarkan definisi tersebut, UU HKPD juga mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai sebuah bentuk rekreasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan dalam UU PDRD dan sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD telah sesuai dengan definisi pajak tersebut. E. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD Yang Dimohonkan Uji Materiil 1. Bahwa Pemohon keberatan atas ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang berbunyi: Pasal 55 ayat (1) huruf I UU HKPD (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentu tontonan audio…; b. pergelaran kesenian, musik, tari….; …. l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa; Pasal 58 ayat (2) UU HKPD (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima 123 persen). 2. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai bagian dari Jasa Kesenian dan Hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 3. Atas dalil tersebut, Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai Lampiran II Angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur bahwa “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur”. Dengan demikian, suatu pengertian dalam peraturan perundang- undangan dapat berbeda dan harus diletakan pada konteks sesuai substansi/materi dalam masing-masing peraturan perundang- undangan. Oleh karenanya, suatu layanan mandi uap/spa dapat dipandang dari berbagai sisi baik sebagai layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, sebagai usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ataupun sebagai jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Oleh karenanya pembedaan pendefinisian dan pengkategorian atas suatu kegiatan akan bersifat relatif dan tergantung substansi/materi pada masing-masing peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 49 UU HKPD, telah jelas diatur bahwa “Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 124 penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.” Selanjutnya jenis-jenis Jasa Kesenian dan Hiburan yang dikenakan PBJT telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU HKPD, dimana mandi uap/spa termasuk di dalamnya. 5. Selanjutnya bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “rekreasi” memiliki arti “penyegaran kembali badan dan pikiran”. Hal ini selaras dengan pendefinisian spa, baik dalam peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan kepariwisataan bahwa sejatinya spa adalah kegiatan untuk mewujudkan keseimbangan jiwa (pikiran) dan raga (badan). Oleh karena itu, pemasukan layanan spa sebagai bagian dari Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD adalah tepat dan sesuai konteks/materi pengaturan dalam Undang- Undang tersebut, dimana layanan spa merupakan bagian dari kegiatan “rekreasi” yang menjadi bagian dari definisi Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 49. 6. Selain itu, Para Pemohon berdalil, mandi uap/spa tidak seharusnya termasuk dalam kategori sebagai hiburan yang dipersamakan dengan diskotek, karaoke, dan bar. 7. Para Pemohon mendalilkan pada UU HKPD yang mengkategorikan mandi uap/spa sebagai hiburan seperti diskotek, karaoke, dan bar telah menimbulkan kerugian karena pengenaan tarif pajak daerah paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Bahwa selain itu, mandi uap/spa yang dikategorikan sebagai hiburan, telah mengakibatkan citra yang berbeda yang seolah olah orang yang pergi ke mandi uap/spa untuk menjaga kesehatannya disamakan dengan orang yang mencari hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar yang dapat menggiring opini yang kurang baik dalam masyarakat selaku pihak yang berkecimpung dalam usaha mandi uap/spa dan masyarakat pengguna layanan mandi uap/spa yang seolah-olah disamakan dengan pergi ke diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar yang menurut para pemohon sangat merugikan para pemohon. 125 8. Pemerintah tegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat karena pada prinsipnya PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bukanlah hal baru, mengingat pengaturan atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama Pajak Hiburan pada UU PDRD, sehingga pengenaan pajak atas jasa kesenian dan hiburan yang merupakan muatan UU HKPD meskipun baru diimplementasikan pada tahun 2024, tetapi materinya sudah ada sejak berlakunya UU PDRD pada tanggal 1 Januari 2010. Lebih lanjut, pengkategorian mandi uap/spa sebagai bentuk hiburan khusus dalam UU HKPD dengan mempertimbangkan bahwa objek tersebut secara umum, hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup), sehingga penetapan mandi uap/spa sebagai salah satu objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang memiliki tarif khusus tidak memberikan stigma negatif bagi konsumennya maupun bagi pelaku usahanya. 9. Bahwa Pemerintah juga mengkhususkan konsumsi atas jasa hiburan seperti pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif batas bawah dan batas atas karena hiburan tersebut lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu. 10. Terdapat beberapa perubahan muatan penetapan tarif di UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD sebagai upaya untuk mendorong kemajuan industri kesenian dan hiburan. Pemerintah telah melakukan penurunan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan secara umum, termasuk panti pijat dan pijat refleksi, yang semula (di UU PDRD) paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10% (di UU HKPD). Hal ini dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi pemungutan Pajak Daerah yang berbasis konsumsi atas barang dan jasa seperti makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir. 11. Bahwa dalam pembahasan dan penetapan tarif, Pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha dan berbagai elemen masyarakat, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang 126 kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat, melalui optimalisasi pendapatan daerah. 12. Selain hal tersebut butir 11, Pemerintah juga menunjukkan komitmen dengan menetapkan penurunan tarif dan memberikan pengecualian untuk Jasa Kesenian dan Hiburan umum yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dan dengan tidak dipungut bayaran. Selain untuk menyeragamkan dengan tarif pungutan berbasis konsumsi lainnya, tentu juga pemerintah berpihak dan mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 13. Bahwa dapat Pemerintah jelaskan, ketentuan frasa ”mandi uap/spa” sudah termasuk sebagai hiburan yang dikelompokkan dengan diskotek, karaoke, klab malam sejak tahun 2009 sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU PDRD, sehingga dalil keberatan Para Pemohon tidak berdasar, mengingat mandi uap/spa dengan diskotek, karaoke, dan kelab malam merupakan kategori hiburan yang serumpun sejak tahun 2009. 14. Bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah tersebut merupakan salah satu kebijakan dari perluasan basis pajak daerah dimaksud, yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari penanggung pajak sangat memadai. Selain itu, penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan local taxing power dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 15. Bahwa terkait pengenaan tarif pajak hiburan, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing, karena terhadap pajak hiburan yang terutang, dipungut di wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan. 16. Bahwa Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah (termasuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan) untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD. Pasal 101 127 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/ bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. 17. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala Daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak. 18. Pengenaan pajak hiburan atas mandi uap/spa telah berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 19. Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai objek hiburan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, melainkan yang memanfaatkan jasa hiburan tersebut adalah orang pada golongan tertentu atau tingkat pendapatan tertentu, yang fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi tren pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 20. Selain itu, apabila dikaitkan dengan jenis barang berdasarkan pada klasifikasi ekonomi, maka jasa hiburan yang disebut di atas, bukan merupakan kebutuhan primer ataupun sekunder bagi masyarakat secara umum. Sehingga orang yang memerlukan dan memanfaatkan 128 jasa ini, berarti orang ini memiliki willingness to pay yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya. Sehingga layak untuk dikenai pajak yang lebih besar atau dikenai pajak pada tingkat tertentu. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi pajak yang keempat (yang dikemukakan oleh Ilyas dan Burton (2004), yakni fungsi distribusi. Fungsi distribusi merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang berpenghasilan lebih besar, dan membutuhkan jasa hiburan ini, memiliki keharusan membayar pajak atas jasa hiburan yang dinikmatinya. 21. Pemerintah menilai permasalahan Para Pemohon yang mendalilkan ”Mandi uap/spa” termasuk sebagai hiburan yang yang diatur dalam UU HKPD, sangatlah tidak berdasar karena tidak berkaitan dengan rumusan norma melainkan hanya pada tataran implementasi. Jikalau benar (quod non) terdapat permasalahan sebagaimana yang disampaikan Pemohon, maka Pemerintah berpendapat jika adanya penafsiran dan penerapan norma terkait yang sekiranya merugikan Para Pemohon, maka hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan norma tersebut, karena hal tersebut adalah merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. F. Tanggapan Pemerintah terhadap Dalil Adanya Diskriminasi Pajak 1. Selanjutnya dapat Pemerintah sampaikan pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan dimana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik oleh pemerintah. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat deskriminatif (quod non), maka pengaturan 129 tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. 2. Khusus objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup). Objek pajak tersebut biasanya memiliki tarif layanan yang relatif tinggi, sehingga penikmat layanan tersebut hanya dari kalangan tertentu/terbatas. 3. Di beberapa negara tertentu, Mandi Uap/Spa dan karaoke diklasifikasikan sebagai: a. Pajak Penjualan (Sales Tax): Misalnya, di negara seperti Inggris dan Jerman, pajak penjualan diterapkan pada layanan spa dan hiburan serupa. b. Pajak Barang Mewah (Luxury Tax): layanan yang tidak esensial dan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, misalnya di Thailand dan Filipina. c. Pajak Daerah (Local Tax): misalnya di Amerika Serikat, di mana pajak hiburan dapat diberlakukan oleh otoritas lokal. 4. Negara memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan penetapan tarif pajak objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, sehingga penetapan tarif pajak merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan di UU HKPD itu pun juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 5. Selanjutnya dapat Pemerintah sampaikan pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan dimana hasil pendapatan pajak dimanfaatkan sebesar- 130 besarnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tentunya juga akan dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat deskriminatif (quod non), maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. 6. Dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan tarif pajak atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dianggap tidak adil dan diskriminatif adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, dikarenakan pengklasifikasi kategori diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek pakak yang juga telah diterapkan oleh negara-negara lain dan tidak dianggap sebagai suatu diskriminasi. 7. Menurut Dr. Hefrizal Handra dalam keterangannya sebagai Ahli dalam Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 42 ayat (2) huruf i pada frasa “pusat kebugaran (fitness center) UU PDRD dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XI/2013, menyampaikan beberapa argumentasi, yaitu: “Dalam praktek perpajakan, perlakuan berbeda terhadap kelompok usaha sejenis sudah terjadi dengan pertimbangan prinsip keadilan, efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak negara. “ “... Kalau perbedaan pengenaan pajak dianggap diskriminatif, berarti pengecualian pajak penghasilan terhadap orang miskin juga bisa dianggap diskriminatif. Padahal salah satu tujuan perpajakan adalah agar terjadinya redistribusi pendapatan, sehingga orang kaya dikenai pajak tinggi sementara orang miskin tidak.” Terkait dengan UUD 45 Pasal 28H ayat (1), rasanya kecil sekali hubungan langsung antara hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dengan pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran. Demikian juga halnya untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masyarakat dapat hidup sehat tanpa adanya pusat kebugaran, sebagaimana dialami oleh masyarakat kita selama ini termasuk yang diperkotaan. Bukankah masyarakat berpendapatan rendah juga dapat hidup sehat dengan berolahraga selain yang disediakan oleh Pusat Kebugaran yang moderen. Bukankah munculnya jasa pusat kebugaran adalah karena pebisnis melihat adanya potensi yang disebabkan oleh permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat kelas menengah ke atas. Ahli sangat yakin 131 bahwa pengenaan pajak tersebut tidak akan menurunkan permintaan masyarakat moderen perkotaan. Ahli harus mengatakan bahwa gugatan ini tidak lebih dari sekedar upaya untuk mengurangi beban pajak kelompok tertentu dan masyarakat kelas menengah ke atas yang notabene mampu membayar beban pajak tersebut. Berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak selalu dilakukan oleh kelompok “mampu” termasuk dengan melakukan beberapa kali gugatan terhadap UU 28/2009 (UU PDRD: Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ini. Sepengetahuan ahli ini adalah gugatan yang keempat terhadap UU 28/2009. Pertama, gugatan terhadap objek “golf” dalam pajak hiburan, yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Kedua dan ketiga gugatan terhadap objek “alat berat” dalam Pajak Kendaraan Bermotor dan objek pajak air permukaan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Keempat, gugatan ini, yaitu objek “pusat kebugaran” dalam objek pajak Hiburan. Sungguh memprihatinkan memang, ketika kelompok masyarakat yang terkategori “mampu” ternyata melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya termasuk dengan menggugat UU 28/2009 ini. Setelah membaca gugatan, saya juga memahami bahwa yang dijadikan dasar untuk menggugat utamanya mengenai penempatan “pusat kebugaran” sebagai bagian pajak hiburan. Argumentasi para ahli yang dihadirkan penggugat kemudian melebar kepada manfaat olah raga, khususnya (pusat kebugaran) terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat. Dengan argumentasi itu kemudian pemohon meminta MK untuk menghapus “pusat kebugaran” dari daftar objek Pajak Hiburan. Sama persis seperti gugatan terhadap objek alat berat dalam Pajak Kendaraan Bermotor yang memunculkan berbagai argumen bahwa alat berat bukanlah kendaraan bermotor. Untuk kasus ini (alat berat) patut disyukuri bahwa ternyata MK kemudian memahami bahwa upaya memperkuat dan memperluas basis pajak daerah terhadap objek pajak yang memang “patut” dipajaki justru lebih penting dari pada “nama” objek pajak tersebut. Ahli sampaikan bahwa negeri yang tercinta ini baru mampu mengumpulkan pajak pada tingkat 13% Produk Domestik Bruto, dimana 0,4% adalah disumbang oleh Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan bahasa sederhana saya mengatakan bahwa baru 13% pendapatan kotor penduduk negeri ini dan hanya 0,4% disumbangkan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sungguh sangat rendah, jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand yang tingkat pajaknya adalah sekitar 18% PDB, apalagi jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Korea dengan tingkat pajaknya masing-masing sekitar 28% dan 26% PDB. Padahal ketika UU 28/2009 ini dirancang untuk menggantikan UU 34/2000, secara keseluruhan terdapat semangat untuk meningkatkan tingkat pajak Nasional dengan memperkuat Pendapatan Pemerintah Daerah. Penguatan pendapatan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menambah jenis pajak daerah dan memperluas basis pajak termasuk menambah objek pajak. Dalam upaya penggalian objek pajak, begitu banyak jenis yang berpotensi untuk dimasukkan menjadi bagian 132 dari objek pajak daerah. Namun, akhirnya pilihan politik dijatuhkan kepada objek pajak yang dinilai “patut” dikenai pajak termasuk objek pusat kebugaran. Pengenaan pajak terhadap penyedia/pemakai jasa pusat kebugaran sudah sesuai dengan kriteria pajak daerah seperti objek yang jelas, kelayakan administrasi, efisiensi ekonomi, keadilan (equity), dll. Meskipun pada dasarnya Negara dapat memaksakan pengenaan pajak terhadap objek apapun, namun sesungguhnya tidak mudah mencari objek pajak yang potensial, mudah diadministrasikan dan berkelanjutan. Pusat kebugaran yang didirikan oleh pebisnis di wilayah perkotaan disamping berbagai objek pajak hiburan lainnya adalah sebuah potensi pendapatan Negara yang jelas dan nyata. Pusat kebugaran di daerah perkotaan tersebut akan terus bertambah, seiring peningkatan kebutuhan dan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan akan rekreasi dan olahraga. Objek pajaknya jelas dan tidak bisa disembunyikan. Seterusnya jenis pajak ini akan sangat mudah diadministrasi seperti objek pajak lainnya dengan system self- assessment. Saya punya keyakinan bahwa objek pajak ini akan terus bertambah meskipun dikenai pajak oleh daerah. Kalau dianalisis dari kriteria keadilan dalam perpajakan, saya berpendapat bahwa tidak ada masalah memasukkan “pusat kebugaran” sebagai bagian dari objek Pajak Hiburan. Definisi keadilan yang umum dikenal diperpajakan adalah keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal diartikan sebagai “unequal treatment of unequal” (perlakukan tidak sama terhadap yang tidak sama). Dua objek pajak yang tidak sama (berbeda) diperlakukan secara berbeda pula. UU 28/2009 membedakan tarif maksimum bagi kelompok objek yang berbeda. Disinilah letak keadilan vertikal tersebut. Untuk objek pajak hiburan kesenian rakyat, tarif maksimum yang bisa dikenakan hanya10% [Pasal 45 ayat (3)], sedangkan untuk objek pusat kebugaran, tarif maksimum adalah 35% [Pasal 45 ayat (1)]. Selain itu, aspek keadilan vertikal juga dikaitkan dengan kemampuan subjek/wajib pajak untuk membayar pajak. Artinya, dari sudut pandang keadilan vertikal, wajib pajak yang lebih mampu diperlakukan berbeda (dikenai pajak yang lebih tinggi) dari wajib/subjek pajak yang kurang mampu. Karena wajib/subjek pajak dari pusat kebugaran pada umumnya dapat dikategorikan kelompok yang mampu sehingga sesungguhkan pengenaan pajak tidak dipersoalkan dari sudut pandang keadilan vertikal. Artinya pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran menurut prinsip keadilan vertikal tidak ada masalah, karena diyakini tidak akan ada penduduk miskin yang akan memanfaatkan jasa pusat kebugaran tersebut. Keadilan horizontal diartikan sebagai “equal treatment of equal” (perlakuan yang sama terhadap subjek/objek yang sama). UU 28/2009, memberikan ruang tarif yang sama untuk objek/subjek pajak yang sama. Untuk Pajak Hiburan khususnya pusat kebugaran, tarif maksimum yang boleh ditetapkan daerah adalah 35%. Di sini ada potensi terjadinya perbedaan tarif antar daerah sebagai konsekuensi dari pemberian kekuasaan perpajakan ke daerah. Kebijakan daerah 133 melalui Peraturan Daerah, bahkan dapat menetapkan tarif 0% untuk pusat kebugaran jika otoritas daerah menganggap pentingnya mendorong tumbuhnya pusat-pusat kebugaran. Seterusnya pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran juga tidak melanggar kriteria economic efficiency (efisiensi ekonomi) atau sering juga disebut economic neutrality (netral secara ekonomi). Sebuah pajak dikatakan tidak efisien secara ekonomi jika menimbulkan dampak terhadap ekonomi, antara lain, misalnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mengakibatkan keengganan untuk berinvestasi. Kemudian yang dimaksud netral secara ekonomi adalah pajak tersebut tidak mengganggu efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Pengusaha sering mengeluh terhadap pengenaan pajak yang mengakibatkan tambahan biaya produksi, yang tentunya akan mengurangi potensi profit. Pemerintah juga seringkali merasa kesulitan untuk menambah pendapatan negara/daerah karena rendahnya potensi pendapatan berbagai jenis pajak, sehingga cenderung mengenakan pajak yang tinggi bagi yang mudah dipajaki. Disinilah diperlukan analisis netralitas secara ekonomi. Apabila pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran ini memang berdampak terhadap aktivitas ekonomi/produksi disebuah wilayah/negara maka pemerintah harus mengevaluasi keberadaan pajak ini dan dapat mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang. Namun sebelum itu, Pemerintahan Daerah terkait juga dapat mengubah Peraturan Daerahnya dengan mengecualikan Pusat Kebugaran dari objek pajak hiburan. Namun, sepanjang pengamatan dan pengetahuan saya pengenaan pajak terhadap jasa pusat kebugaran masih jauh dari kemungkinan akan menurunkan niat pengusaha untuk berinvestasi dibidang ini. Satu hal yang juga telah dilupakan adalah bahwa pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UU PDRD adalah dengan Peraturan Daerah. UU PDRD memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merinci objek pajak hiburan dan menetapkan tarif di bawah tarif maksimum. Disitulah otonomi daerah yang juga dijamin oleh UUD kita. Kesimpulan dari penjelasan tersebut terlihat bahwa argumen untuk mengeluarkan Pusat Kebugaran dari objek pajak hiburan sangat lemah. Pengenaan pajak terhadap jasa pusat kebugaran tidak dapat dianggap sebagai perlakuan diskriminatif terhadap penyedia/ pemakai jasa tersebut. Pengenaan pajak terhadap Pusat Kebugaran tidak akan mengurangi hak hidup sehat lahir dan batin masyarakat banyak. Berbagai kriteria pajak telah dipenuhi seperti objek yang jelas, keadilan, efisiensi ekonomi. 8. Berdasarkan keterangan Ahli dimaksud, maka perbedaan dalam pengenaan tarif pajak bukanlah suatu yang bersifat diskriminatif sebagaimana asas keadilan di bidang perpajakan yang baik. Orang yang berpenghasilan lebih besar akan membayar lebih besar, 134 sedangkan orang berpenghasilan lebih rendah akan mendapatkan subsidi/bantuan sosial dari Negara. G. Tanggapan Pemerintah terhadap PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada Mandi Uap/Spa merupakan Pajak Ganda 1. Bahwa Para Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak ganda. Para Pemohon pada perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 berdalil bahwa pengkategorian penyedia jasa hiburan sebagai Wajib Pajak PBJT mengakibatkan para pemohon harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan daerah. Para pemohon telah membayar pungutan pajak yang merupakan pajak pusat seperti PPN, PPh, PBB, dan Pajak Pembangunan I untuk restauran, sehingga mendalilkan bahwa pencantuman kata mandi uap/spa sebagai hiburan di dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, jelas akan menambah beban para pemohon atas pajak tambahan yaitu pajak hiburan sebesar 40% - 75% yang harus disetor ke Kas Daerah dengan besaran tarif berada dalam kisaran tersebut yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat. 2. Atas dalil penambahan beban pajak kepada pengusaha mandi uap/spa, dapat Pemerintah sampaikan bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU HKPD menyebutkan bahwa Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. 3. Dari pasal di atas jelas bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan terdapat beban tambahan yang harus dibayarkan oleh pengusaha adalah tidak tepat. Pemerintah tegaskan pengusaha mandi uap/spa merupakan wajib pajak yang kewajibannya hanya menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT yang sudah dibayar konsumen mandi uap/spa yang merupakan subjek pajak. 4. Selanjutnya, atas dalil Para Pemohon bahwa telah terjadi pembebanan pajak berganda atas usaha mandi uap/spa adalah tidak berdasar, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa untuk dapat dikatakan telah 135 terjadi suatu pajak berganda setidak-tidaknya harus memenuhi 4 (empat) kriteria sesuai teori Manuel Pires, 1989, yakni: - dikenakan terhadap subjek pajak yang sama - dikenakan atas suatu objek pajak yang sama - dikenakan atas jenis pajak yang sama, dan - dikenakan untuk periode (masa pajak) yang sama. 5. Berdasarkan keempat kriteria tersebut, secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPh, PBJT atas makanan dan minuman, PBB P2, Pajak Reklame ataupun PBJT atas jasa parkir. Khusus untuk PPN, dengan dimasukkannya mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah dalam Pasal 50 juncto Pasal 55 UU HKPD, yang selaras dengan ketentuan serupa dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang mengatur bahwa jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah dikecualikan dari pengenaan PPN. Hal ini kemudian diperjelas dalam pengaturan pelaksanaan undang-undang tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kritera dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 6. Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 30/PUU-XI/2013 terkait frasa “fitness center” yakni: “Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran adalah merupakan pajak ganda terhadap objek yang sama yang memberatkan para Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, menurut Mahkamah, untuk pengenaan pajak ganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda maka itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama 136 akan tetapi subjeknya berbeda maka hal itu bukanlah pajak ganda. Dalam hubungannya dengan dalil para Pemohon tentang adanya beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada (subjek) para Pemohon, yakni biaya yang dikeluarkan untuk jasa pengerjaan, yaitu biaya jasa kebersihan, jasa konsultan, jasa keamanan, biaya royalty, penggunaan hak cipta, bunga, pinjaman, biaya sewa tempat di pusat kebugaran, termasuk listrik, alat pendingin (air conditioner), dan biaya servis (service charge), pajak atas gaji karyawan merupakan objek yang lain dari pajak hiburan. Hal itu berarti bahwa subjek pajaknya adalah para Pemohon, akan tetapi objek pajaknya berbeda, yakni pajak hiburan, sehingga tidak benar sebagai pajak ganda. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum” 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada mandi uap/spa bukan merupakan pajak berganda, sehingga alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa mandi uap/spa telah dikenakan pajak berganda tidak berdasar hukum. H. Dalam UU HKPD, Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Insentif Fiskal Kepada Para Pelaku Usaha Di Daerahnya 1. Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retrubusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. Pasal 101 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya; (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. (3) Dst. 2. Di dalam pengaturan Pasal 101 UU HKPD tersebut, pemberian insentif fiskal oleh Kepala Daerah lebih dipertegas dibandingkan dengan pengaturan sejenis yang ada pada UU PDRD. 137 3. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/ 403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala Daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak. 4. Selanjutnya dalam Pasal 101 UU HKPD, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal berdasarkan permohonan Wajib Pajak ataupun secara jabatan oleh Kepala Daerah, sehingga dapat diberikan secara massal sesuai kondisi, pertimbangan, dan kebijakan daerah. 5. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak sebagai langkah yang paling optimal dalam pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tetap mempertimbangan kearifan lokal. Beberapa Pemerintah Daerah telah menggunakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud, antara lain: No Nama Daerah Nomor Perkada 1 Kab. Bangli Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024 2 Kab. Karangasem Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2024 3 Kab. Buleleng Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 4 Kab. Klungkung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 5 Kab. Tabanan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2024 6 Kab. Badung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 7 Kab. Gianyar Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 8 Kab. Jembrana Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2024 9 Kota Denpasar Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2024 I. Kesimpulan 138 1. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD. 2. Dengan adanya UU HKPD, Pemerintah daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya sehingga Pemerintah Daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri dan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara lebih nyata dan bertanggung jawab, menguatnya desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatkan tingkat kemandirian daerah. 3. UU HKPD memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 4. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Review) melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. 5. Bahwa dengan demikian, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon. 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para Pemohon. V. PETITUM 139 Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menolak permohonan pengujian materiil Para Pemohon seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Bertanggal 15 Agustus 2024 A. Pengaturan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD 1. UU HKPD khususnya pada substansi perpajakan daerah disusun dengan mengusung semangat peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah dan sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian daerah. 2. Terhadap penentuan tarif pajak Objek PBJT Jasan Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa masing- masing negara bisa saja berbeda. Tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak terutama khususnya tarif pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dikarenakan variasi penerapan tarif pajak tergantung pada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain sosial-budaya, keagamaan, ekonomi, dan insentif pajak. 140 3. Dalam praktik di beberapa negara lain, hiburan berupa karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan pajak pusat atau pajak daerah sebagai bagian dari upaya untuk mengatur dan mengendalikan industri ini. Pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tarif pajak dan kebijakan terkait, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. 4. Disinilah letak Negara untuk melihat kebutuhan dan kondisi yang mempengaruhi faktor penentuan tarif pajak. Dalam arti lain, Negara memiliki kekuasan sepenuhnya untuk merumuskan kebijakan penetapan tarif pajak, sehingga penetapan tarif pajak merupakan kebijakan terbuka (open legal policy). Pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang dalam menetapkan tarif objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945. 5. Dalam ketentuan Pasal 55 UU HKPD mengatur PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/atau Minuman Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi 12 macam, antara lain sebagai berikut: 1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 2. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 3. kontes kecantikan; 4. kontes binaraga; 5. pameran; 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 8. permainan ketangkasan; 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; 141 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; 11. panti pijat dan pijat refleksi; dan 12. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa 6. Secara umum, terdapat beberapa perubahan muatan penetapan tarif di UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD sebagai upaya untuk mendorong kemajuan industri kesenian dan hiburan. Pemerintah telah melakukan penurunan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, termasuk panti pijat dan pijat refleksi, yang semula di UU PDRD paling tinggi sebesar 35%, menjadi paling tinggi sebesar 10% dalam UU HKPD. 7. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penyeragaman besaran tarif pungutan pajak berbasis konsumsi lainnya seperti atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir yang selaras dengan upaya untuk melakukan simplifikasi jenis Pajak Daerah. 8. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha pariwisata daerah. Komitmen Pemerintah ditunjukkan selain dengan menetapkan penurunan tarif menjadi paling tinggi 10%, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk Jasa Kesenian dan Hiburan seperti yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dan dengan tidak dipungut bayaran sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 9. Pemerintah juga sangat peduli terhadap pengembangan dan ikut andil mendorong pertumbungan ekonomi kreatif di Indonesia seperti film dan televisi, musik, desain komunikasi visual, fashion, fotografi, kriya (kerajinan tangan), seni pertunjukan, seni rupa, dan lain-lain. Ekonomi kreatif memiliki potensi ekonomi yang signifikan karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya. 10. Salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif dengan menghadirkan kebijakan penurunan tarif PBJT menjadi paling tinggi 10% seperti tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, permainan ketangkasan, dan lain-lain. Kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional 142 semakin nyata. Nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan setiap tahun. 11. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan memajukan industri ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan peningkatan daya saing, peningkatan citra dan identitas suatu daerah, dan dapat berperan dalam pengembangan pariwisata. Dengan penetapan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan menjadi paling tinggi 10%, menunjukkan Pemerintah mendukung kemajuan pariwisata di daerah, industri kesenian dan hiburan, industri ekonomi kreatif dan promosi budaya nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. 12. Lebih lanjut, Pemerintah juga mengkhususkan besaran tarif yang lebih tinggi pada jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, yakni dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% yang telah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu yang menjadi pertimbangan penerapan tarif pajak ini adalah kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keadilan (equity), di mana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat tertentu bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Selain itu, layanan pada jasa tersebut juga memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle) dan status sosial kepada para penggunanya. 13. Penetapan batas bawah tarif menjadi paling rendah 40% dan batas atas 75% dalam UU HKPD pada jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa dipandang perlu untuk diatur secara khusus oleh pemerintah sebagai fungsi regulerend dan fungsi redistribusi pendapatan dari sistem perpajakan. 14. Fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, yang mana merupakan pajak 143 sebagai instrumen untuk mengendalikan tingkat konsumsi atas suatu objek tertentu. Fungsi redistribusi pendapatan di mana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik oleh pemerintah. Mengingat pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu. 15. Berikut tabel rata-rata tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDRD yang telah dicabut dengan UU HKPD. TABEL RATA-RATA TARIF PAJAK ATAS JASA HIBURAN TERTENTU SESUAI DENGAN UU PDRD UU PDRD Data Presentase Tarif Per Pulau Daerah dengan Data Perda Pajak Hiburan tersedia 436 Daerah Rata-Rata Tarif Nasional 40% Rata-Rata Tarif per Pulau Sumatera 40% Jawa 43% Nusra dan Bali 31% Kalimantan 38% Sulawesi 37% Papua dan Maluku 40% Sampel Tarif Beberapa Kota di Indonesia Nama Daerah Persentase Kabupaten Aceh Besar 75% Kota Banda Aceh 75% Kota Medan 30% Kota Palembang 40% Provinsi DKI Jakarta 35% Kota Depok 75% Kota Bandung 35% Kabupaten Majalengka 40% Kota Semarang 35% Kabupaten Blora 75% Kota Surabaya 50% Kabupaten Pasuruan 40% 144 Kota Blitar 40% Kota Pontianak 75% Kota Bontang 40% Kota Samarinda 40% Kota Makassar 35% Kabupaten Badung 15% Kabupaten Klungkung 40% Kota Jayapura 30% Kota Sorong 75% Sumber: Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2024 16. Pengenaan tarif juga mempertimbangkan praktik pemungutan di lapangan berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah atas 436 (empat ratus tiga puluh enam) daerah di Indonesia. Mengingat dalam ketentuan UU PDRD tidak mengenakan tarif batas bawah, namun tarif yang berlaku pajak untuk hiburan tertentu pada daerah-daerah tersebut menunjukkan rata-rata tarif nasional sebesar 40%. 17. Penyusunan dan penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk didalamnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan meaningful participation seperti serap aspirasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan diseminasi. B. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Menetapkan Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan 1. Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan Daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinan 145 daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. 2. Kebijakan desentralisasi fiskal, selain untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, juga ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Di samping merupakan salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya, desentralisasi fiskal yang baik juga berkaitan dengan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi sumber- sumber dana untuk melaksanakan pembangunan daerah (capital investment). (Hansjorg Blochliger dan Oliver Petzold, “Taxes or Grants: On the Revenue Mix of Sub-Central Governments”, OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Governments No. 7 (2009): 8) 3. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal adalah melalui reformasi struktural, dengan menetapkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU HKPD didesain untuk meningkatkan pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akutabel, dan berkeadilan. 4. Selain melakukan penyesuaian dan reformulasi hubungan fiskal antarpemerintah, UU HKPD juga berfokus untuk memperkuat sistem pajak daerah. Beberapa reformasi pajak daerah yang termaktub pada UU HKPD meliputi simplifikasi struktur pajak daerah, penggalian potensi Pajak Daerah serta mendorong kemudahan berusaha di daerah. 5. UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaanya. 6. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur pemungutan pajak di wilayahnya sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah yang bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan diatur di Peraturan Daerah. 146 7. Sebagai contoh di Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%. Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khusus tarif PBJT atas jasa Hiburan pada Mandi uap/spa dan karaoke ditetapkan sebesar 40% dan diskotek, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 75%. Sedangkan untuk Wilayah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). 8. Berdasarkan contoh beberapa daerah yang Pemerintah sampaikan di atas, menunjukkan Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur pemungutan pajak di wilayah daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah yang bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. C. Penjelasan Implementasi Pasal 101 UU HKPD (Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Insentif Fiskal Kepada Para Pelaku Usaha Di Daerahnya) 1. Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retrubusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 2. Dalam pengaturan Pasal 101 UU HKPD tersebut, pemberian insentif fiskal oleh Kepala Daerah lebih dipertegas dibandingkan dengan pengaturan sejenis yang ada pada UU PDRD. 3. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 147 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala Daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak. 4. Ketentuan dalam angka 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ menyatakan: “Sehubungan dengan adanya keberatan dari Pelaku Usaha pada Pajak Hiburan Tertentu sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, sehingga membuka peluang kepada Kepala Daerah untuk memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang mengamanatkan dalam mendukung kebijakan kemudahan berivestasi, Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, dan ditindaklanjuti dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan bahwa insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak (WP) atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan: 1) kemampuan membayar WP 2) kondisi tertentu objek pajak; 3) mendukung dan melindung pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 4) mendukung kebijakan daerah untuk mendukung program prioritas daerahl 5) mendukung kebijakan pemerintah dalam pencapaian prioritas nasional. Selanjutnya memperhatikan factor: 1) kepatuhan membayar dan pelaporan pajak oleh WP selama 2 (dua) tahun terakhir; 2) kesinambungan usaha WP; 3) kontribusi usaha dan penanaman modal WP terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja; 4) factor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.” 5. Selanjutnya dalam Pasal 101 UU HKPD dan sebagaimana ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal berdasarkan permohonan Wajib Pajak ataupun secara jabatan oleh Kepala Daerah, sehingga dapat diberikan secara massal sesuai kondisi, pertimbangan, dan kebijakan daerah. 148 6. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak sebagai langkah yang paling optimal dalam pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tetap mempertimbangan kearifan lokal. 7. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD, yaitu: Pasal 101 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/ bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Perkada. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 8. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 101 ayat (2) UU HKPD, insentif fiskal dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 149 penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Pemberian insentif fiskal untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan in casu dapat berupa pengurangan atas pokok pajak terutang yang dibayarkan oleh konsumen jasa kesenian dan hiburan (subjek pajak). 9. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 101 ayat (3) UU HKPD, selain atas permohonan Wajib Pajak, Insentif fiskal dapat diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah. Pemberian insentif fiskal untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan in casu dapat diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (3) huruf d yaitu untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah. 10. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal dapat diberikan secara jabatan dan berlaku massal untuk semua transaksi atas jenis objek pajak yang ditetapkan untuk diberikan insentif dalam Peraturan Kepala Daerah terkait pemberian insentif. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pokok pajak terutang. Dengan kata lain insentif dapat diberikan dalam bentuk pengurangan pajak yang harus dibayar konsumen kepada penyedia jasa saat melakukan konsumsi atas jasa kesenian dan hiburan sehingga insentif yang diberikan menjadi tepat sasaran karena dirasakan secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak. 11. Sebagaimana contoh dari Peraturan Kepala Daerah terkait pemberian insentif fiskal yang sudah ditetapkan dan berlaku yaitu Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar Dan Mandi Uap/spa. Pengaturan pemberian insentif yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 diatur dalam ketentuan Pasal 3 yang berbunyi: BAB III INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH Pasal 3 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati memberikan insentif fiskal secara jabatan kepada pelaku usaha di Daerah dalam bentuk pengurangan Pajak untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. (2) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengurangi pokok Pajak terutang yang akan dibayarkan oleh subjek Pajak. 150 (3) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan atas pokok PBJT terutang dengan ketentuan sebagai berikut: a. diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar diberikan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan b. mandi uap/spa diberikan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Pasal 4 (1) Perhitungan pengurangan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam SPTPD sebagai berikut: (pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan x tarif) – persentase pengurangan = besaran Pajak yang dibayarkan. (2) Pengenaan denda atas keterlambatan pelaporan SPTPD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 12. Sebagaimana dapat dilihat pada contoh salah satu Peraturan Kepala Daerah pemberian insentif fiskal yang sudah ditetapkan dan berlaku tersebut di atas, pemberian insentif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak. 13. Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 101 UU HKPD insentif diberikan kepada pelaku usaha, namun pemberian insentif ini tentunya ditujukan agar pelaku usaha juga menyesuaikan pungutannya kepada konsumen sesuai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah. Pada dasarnya, pelaku usaha disini berlaku sebagai wajib pajak yang “membantu/perpanjangan tangan” pemerintah daerah untuk memungut PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu dari konsumen layanan tersebut. Apabila pemerintah daerah telah menetapkan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu sebesar 40%, kemudian kepada Wajib Pajak diberikan insentif berupa pengurangan pokok PBJT yang harus dibayarkan sebesar 25% melalui penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu. Atas pemberian insentif tersebut, penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu tersebut kemudian hanya memungut pajak PBJT atas Jasa yang diberikan sebesar 25% pokok PBJT. 14. Sebagai salah satu instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan kepala daerah tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 151 dan Retribusi Daerah memberi kewenangan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dilakukan dalam hal diantaranya terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, atau wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan berdasarkan analisis risiko. Adapun Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam hal antara lain untuk pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 15. Sebagai contoh perhitungan, dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tarif sebesar 40% atas PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu. WP ABC sebagai penyelenggara Jasa Mandi Uap di Kabupaten Buleleng menerapkan tarif Mandi Uap sebesar Rp1.000.000,- per 90 Menit. Atas penetapan tarif tersebut, Kabupaten Buleleng menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan, Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa, yang memuat pemberian insentif fiskal kepada Penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu berupa pengurangan sebesar 75% atas Pokok PBJT terutang. Atas penerapan insentif tersebut, maka jumlah pokok PBJT yang dipungut WP ABC dan harus dibayarkan konsumen (masyarakat) adalah: Tarif Mandi Uap Rp1,000,000.00 Tarif PBJT atas Mandi Uap 40% Pokok PBJT atas Mandi Uap Rp400,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap Rp400,000.00 Pemberian Insentif atas Pokok PBJT 75% Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT Rp300,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap Rp400,000.00 Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT (Rp300,000.00) Besaran PBJT yang dibayarkan konsumen Rp100,000.00 152 16. Berdasarkan contoh perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan kepala daerah mengenai insentif dimaksud. D. Kesimpulan 1. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa Para Pemohon tidak tepat dalam menafsirkan ketentuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD. 2. Dengan adanya UU HKPD, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya antara lain melalui pembiayaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya sejalan dengan pelaksanaan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah. 3. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur pemungutan pajak di wilayah daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah yang bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. 4. Pemerintah mengkhususkan besaran tarif yang lebih tinggi pada jasa hiburan pada Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa yakni dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% telah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu yang menjadi pertimbangan penerapan tarif pajak ini adalah kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keadilan (equity). Pengenaan batas bawah 40% dan batas atas 75% telah mempertimbangkan fungsi regulerend dan fungsi redistribusi pendapatan dari sistem perpajakan. 5. Penyusunan dan penetapan kebijakan tersebut yang salah satunya terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk di dalamnya telah dilaksanakan 153 serangkaian kegiatan meaningful participation seperti serap aspirasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan diseminasi. 6. Pemberian insentif fiskal dapat dilakukan secara jabatan dan berlaku massal untuk semua transaksi atas jenis objek pajak yang ditetapkan untuk diberikan insentif dalam Peraturan Kepala Daerah terkait pemberian insentif berupa pengurangan pokok pajak terutang. Walaupun pengaturan pemberian insentif dalam Pasal 101 UU HKPD diberikan kepada Wajib Pajak, namun dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan kepala daerah mengenai insentif fiskal dimaksud. 7. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para Pemohon. [2.5] Menimbang bahwa Presiden dalam persidangan tanggal 10 September 2024 dan 1 Oktober 2024 telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc., Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D., dan Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 September 2024 dan tanggal 30 September 2024 serta dalam persidangan tanggal 10 September 2024 dan tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Dr. Sydrastini, S.H., M.Hum., dan Wahid Suryono, S.Pi yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 September 2024 dan tanggal 30 September 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 154 AHLI PRESIDEN 1. Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc. Argumentasi utama yang Ahli baca dari permohon adalah bahwa tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" adalah diskriminatif dan tidak adil terhadap kelompok orang tertentu. Selain itu juga ada argumen khusus, antara lain, yaitu (1) bahwa tarif PBJT untuk objek "mandi uap/spa" berpotensi mengganggu perkembangan spa di Indonesia yang notabene adalah kearifan lokal budaya bangsa Indonesia, (2) penyamarataan perlakuan terhadap semua jenis karaoke (tidak mengecualikan karaoke keluarga yang tidak menyediakan pemandu lagu) adalah tidak adil, dll. Pertama, Ahli ingin menyampaikan argumen terkait anggapan diskriminasi. Pengertian diskriminasi yang selama ini Ahli pahami adalah perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok orang, yang antara lain disebabkan perbedaan warna kulit, golongan atau suku, jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya, tanpa alasan. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk yang mengkonsumsi/menggunakan jasa tersebut. Tarif pajak yang lebih tinggi memang akan menyebabkan peningkatan harga jual, namun tidak ditentukan untuk individu yang mana tarif tersebut dikenakan. Memang pada akhirnya, harga yang tinggi akan menyebabkan konsumen yang menggunakan akan 155 tersegmentasi kepada kelompok yang punya kemampuan bayar, namun itu tidak dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif. Apabila Tarif PBJT atas "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" dianggap diskriminatif, maka pada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Barang Mewah (PPN-BM) yang selama ini sudah dipraktekkan dengan tarif yang lebih tinggi dari PPN di Indonesia dan berbagai Negara di Dunia, dapat juga dianggap sebagai diskriminatif. Demikian juga Pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih tinggi untuk yang berpenghasilan tinggi, ataupun pengecualian pajak penghasilan terhadap orang miskin, tentu juga bisa dianggap diskriminatif. Penting untuk kita pahami bahwa salah satu tujuan perpajakan adalah agar terjadinya redistribusi pendapatan, di mana orang kaya dikenai pajak tinggi sementara orang miskin tidak. Selanjutnya, Tarif PBJT terhadap "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa", dianggap oleh pemohon tidak adil. Ahli coba jelaskan pengertian keadilan yang selama ini dipraktekkan dalam perpajakan. Keadilan (fairness) dalam kontek perpajakan dapat dilihat dari dua aspek. Pertama adalah keadilan horizontal yang dengan ringkas didefinisikan "equal treatment of equals" yaitu perlakuan yang sama terhadap individu yang posisinya sama. Dalam konteks penghasilan, prinsip keadilan horizontal telah ditegakkan jika individu yang sama penghasilannya dikenakan besaran/tarif pajak yang sama. Kedua adalah keadilan vertikal yang dengan ringkas didefinisikan "unequal treatment of unequals" yaitu perlakuan berbeda untuk individu yang berbeda posisinya. Jika diterapkan ke pajak penghasilan, dapat diartikan bahwa adalah adil jika individu yang berbeda penghasilannya dikenakan besaran/tarif pajak yang berbeda, di mana individu yang penghasilannya lebih besar dikenakan tarif/besaran pajak yang lebih besar dari yang penghasilannya lebih rendah. Dalam ekonomi publik, prinsip keadilan vertikal juga dikaitkan dengan konsep ablity to pay (kemampuan membayar). Individu yang kemampuan membayarnya lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi. Sehingga dalam kebijakan tarif barang dan jasa yang disediakan Pemerintah atau Institusi Publik pada umumnya, diterapkan konsep kemampuan membayar. Semakin tinggi kemampuan membayar individu, semakin besar tarif yang dikenakan. 156 Dalam konteks tarif PBJT dengan objek jasa "hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" yang lebih tinggi dari tarif PBJT untuk objek lainnya, Ahli berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan keadilan dikaitkan dengan kemampuan membayar (keadilan vertikal). Pengguna jasa ini bukanlah masyarakat umum, apalagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari berbagai riset ditemukan bahwa pengguna/konsumen jenis jasa ini adalah masyarakat penghasilan menengah dan tinggi, sesuai dengan jenis jasa yang merupakan kebutuhan sekunder, bahkan tersier, dan bukan kebutuhan primer masyarakat. Dalam perekonomian, kita mengenal pengelompokan barang dan jasa sebagai kelompok primer, sekunder dan tersier. Di mana barang dan jasa primer adalah jenis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap jenis barang dan jasa primer akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah. Barang dan jasa sekunder adalah tingkatan lebih tinggi dari kebutuhan masyarakat dan merupakan pelengkap atau tambahan agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer dan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Sebagai contoh, perlengkapan rumah seperti kulkas, laptop, internet, televisi, mesin cuci, make up dan lain-lain adalah barang sekunder. Terakhir adalah barang dan jasa tersier yang merupakan kebutuhan manusia akan sesuatu yang bersifat mewah. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ialah untuk kesenangan pribadi, bersifat prestise yang ditujukan untuk memperlihatkan kemewahan. Barang mewah, dan berbagai jasa/layanan penuh kemewahan dapat dikategorikan sebagai barang/jasa tersier. Jasa "hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" yang pasti tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, namun bisa dikategorikan sebagai jasa sekunder/tersier jika dianggap bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, dan apalagi kalau jasanya disediakan dengan kemewahan. Sebagai barang/jasa sekunder/tersier, jasa tersebut dipastikan hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan membelinya. 157 Sehingga tidak ada masalah keadilan dalam konteks pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, karena hanya dikenakan untuk jenis barang/jasa yang akan dikonsumsi oleh yang mampu (keadilan vertikal) Terkait dengan dampak dari pengenaan tarif yang lebih tinggi, maka dapat dijelaskan antara lain"  PBJT adalah jenis pajak yang dipungut berbasis penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PP 35/2023).  Sebagai Wajib Pajak PBJT, Pengusaha penyedia jasa, berkewajiban untuk memungut PBJT kepada konsumen dan menyetorkan ke Kas Daerah. Jumlah Pajak yang disetorkan ke Kas Daerah dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, sehingga dalam hal ini, dituntut kejujuran Wajib Pajak dan sekaligus pengawasan dan penerapan sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak oleh Pemerintah Daerah.  Jumlah PBJT yang menjadi dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa. Sebagai contoh harga jasa sebelum pajak adalah Rp. 200.000,-. Jika tarif pajak adalah 50%, berarti pajak yang harus disetorkan ke Kas Daerah adalah Rp 100.000 (50%xRp200.000). Jika semua pajak dibebankan ke konsumen, maka yang dibayar konsumen adalah Rp. 300.000,-  Dalam teori tax incidence, besaran pajak Rp. 100.000 tersebut dapat juga ditanggung sebagiannya oleh pengusaha (produsen), jika jumlah yang dibayar konsumen diperkirakan akan menurunkan permintaan (demand) secara tajam. Dengan kata lain, Produsen/Pengusaha akan berupaya untuk menurunkan harga dengan menanggung sebagian beban pajak untuk menghindari penurunan permintaan. Sebaliknya, pengusaha juga dapat meningkatkan harga yang akan dibayar konsumen pada saat tertentu ketika diperkirakan permintaan meningkat tajam (misal pada akhir pekan). Dalam bisnis, adalah lumrah, pengusaha memberikan discount, harga promo pada saat tertentu, dan meningkatkan harga pada saat permintaan tinggi, dll. Kesemuanya adalah bagian dari keputusan bisnis. 158 Sejauh mana harga akan mempengaruhi penurunan permintaan, sangat tergantung kepada jenis barang/jasanya. Ahli mengutip salah satu paragraf dalam laporan riset yang dilakukan oleh BRIN, khususnya Pusat Riset Ekonoi Makro dan Keuangan pada bulan Juni 2024, sbb: "Hoffer & Shughart (2018) memperlihatkan bahwa permintaan produk mewah dengan golongan konsumsi selektif (selective consumption) relatif inelastis terhadap perubahan harga dan cenderung elastis terhadap pendapatan. Temuan kajian tersebut dapat menjadi cerminan bagi preferensi dan pilihan konsumen produk hiburan tertentu. Kenaikan harga, akibat kenaikan batas bawah tarif pajak, hanya sedikit mengurangi konsumsi produk bahkan lebih kecil dari nilai proposionalnya selama tidak ada faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan". Dari laporan penelitian tersebut Ahli berkesimpulan, bahwa kenaikan harga jasa hiburan tertentu dimaksud, yang disebabkan oleh kenaikan tarif, tidak perlu ditanggung oleh pengusaha penyedia jasa, karena tidak akan menurunkan permintaan. Jadi klaim pemohon yang menyatakan bahwa tarif yang lebih tinggi akan mempengaruhi usaha/penghasilan mereka, adalah tidak akurat. Permintaan baru akan mengalami penurunan jika konsumennya mengalami penurunan penghasilan. Dan ini tentu bisa terjadi karena adanya krisis ekonomi atau bencana, yang akan berdampak kepada semua sektor, seperti Covid 19 di tahun 2020-2022. Selanjutnya, jika kita analisis lebih spesifik berkaitan dengan konsumen dari jasa hiburan diskotek, karaoke dan kelab malam, ditemukan dalam berbagai penelitian bahwa konsumennya tidak hanya orang dewasa, namun juga dari kalangan remaja. Tiga hasil penelitian yang berkaitan dengan jasa dimaksud mengungkapkan hasil sbb: 1. Yuliamah dan Santoso (2013) dalam penelitiannya terhadap perkembangan hiburan malam dan diskotik di Surabaya mengungkapkan bahwa konsumen diskotik dan hiburan malam cukup banyak dari kalangan remaja dan identik dengan trend tempat berkumpulnya remaja. 2. Lisa, Kasim dan Yani (2021) dalam penelitiannya tentang remana dan karaoke malam di Lhokseumawe mengungkapkan dampaknya terhadap 159 remaja, antara lain, berdampak terhadap pergaulan remaja yang cenderung mengarah ke pergaulan bebas dan pada gilirannya merusak kualitas pendidikan, bermalas-malasan untuk sekolah. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya remaja ke karaoke dengan tujuan mencari penghasilan tambahan sebagai pelayan atau menjadi penyanyi yang dibooking oleh pejabat atau pengusaha. Bahkan ada remaja yang menjadi wanita penggilan untuk melayani tamu karaoke. 3. Anggraini, Holilulloh, dan Nurmalisa (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh aktivitas tempat hiburan malam terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat mengungkapkan temuan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari aktivitas tempat hiburan malam terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Aktivitas tempat hiburan malam telah menjadikan masyarakat bersifat individualis serta mengakibatkan maraknya pelanggran norma hukum dan susila, baik yang dilakukan di dalam tempat hiburan dan di tengah-tengah masyarakat. Ketiga hasil penelitian ini mengungkapkan dampak negatif dari jasa hiburan diskotek, karaoke dan kelab malam. Dampak negatif untuk masyarakat, generasi muda dan masa depan bangsa. Jenis jasa tersebut perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan oleh Pemerintah Daerah setempat dan tentu saja dapat melalui mekanisme perpajakan, karena pajak tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan penerimaan, namun juga dapat berfungsi sebagai pengaturan (regulerend). Dengan tarif yang lebih tinggi dari jasa lainnya, menunjukkan bahwa jasa tersebut adalah kelompok jasa yang perlu dikendalikan. Dalam literatur keuangan negara hal tersebut dikenal sebagai pigouvian tax yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas/ dampak negatif, sebagai kompensasi biaya sosial yang ditimbulkan oleh jenis barang/jasa tersebut. Selanjutnya terkait dengan jasa "mandi uap/spa" yang juga dikenakan tarif 40%- 75%, tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pigouvian tax. Banyak tulisan dalam bentuk buku ataupun hasil penelitian yang mengungkapkan manfaat kesehatan dari jasa tersebut. Salah satu yang Ahli kutip adalah hasil penelitian Harini dan Ilmiasari (2021) yang menyimpulkan bahwa aromatherapi 160 yang dihasilkan dari uap air hangat dapat meningkatkan efek relaksasi, mengurangi tingkat stress dan meningkatkan imunitas tubuh melawan virus Covid-19. Meskipun demikian, tidak jarang kita menemukan berbagai penelitian yang mengungkap adanya aktivitas prostitusi terselubung di balik jasa layanan mandi uap/spa sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh: 1. Mahendra Bagus (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bagaimana panti pijat mandi uap menyalahi aturan peraturan daerah (PERDA), yang dilakukan oleh para terapis yang merupakan praktek prostitusi terselubung. 2. Amelia dan Sumarwan (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan adanya praktik prostitusi terselubung pada Spa "X" di Jakarta Barat yang dilakukan oleh pekerja spa dengan motivasi untuk mendapatkan uang dengan cara aman dan cepat. 3. Hasil penelitian yang lebih komprehensif terkait jaringan prostitusi terselubung pada spa diungkap oleh Lestari (2020) dalam disertasinya. Terdapat paling tidak enam jaringan, yaitu jaringan owner, jaringan agen, jaringan bunda, jaringan terapis, jaringan informan dan jaringan media sosial. Jaringan owner yaitu pemilik spa memiliki kapasitas dalam memberikan keamanan untuk keberlangsungan spa. Jaringan agen terbentuk karena adanya permintaan ketersediaan terapis. Jaringan bunda terbentuk karena diperlukan dalam cek body, training, serta mengelola terapis. Terlihat bahwa ada kontroversi manfaat/dampak untuk jenis jasa "mandi uap/spa". Pengenaan tarif yang lebih tinggi oleh pembentuk Undang-Undang diwarnai pandangan yang melihat jasa "mandi uap/spa" dan karaoke dikonsumsi oleh kalangan tertentu yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan mempertimbangkan aspek sosio-religi. Sebagai catatan, dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, tidak ada pembedaan jenis karaoke dan tidak menyebutkan sama sekali terkait Karaoke Keluarga. Untuk itu, cukup fair jika Undang-Undang memberikan jalan keluar berupa pasal yang memungkinkan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal berupa 161 pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101, Undang-Undang HKPD. Pengaturan Pasal 101 Undang-Undang HKPD merupakan dasar hukum yang jelas dan pasti bagi pemerintah daerah untuk menetapkan langkah yang paling optimal dalam menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha yang tepat. Dan sepengetahuan Ahli dan juga dari penjelasan Pemerintah, hingga saat ini, sudah ada Pemerintah daerah yang menerapkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD dengan memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak atas PBJT jasa kesenian dan hiburan, antara lain, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jemberana, dan Kota Denpasar. Pengaturan terkait insentif fiskal ini juga terdapat dalam PP 35/2023 Pasal 99, sehingga lebih memastikan bagi pelaksanaannya di Daerah. Kelebihan PBJT sebagai Pajak Daerah yang diatur oleh UU HKPD adalah memungkinkan Pemerintah Daerah menetapkan tarif dan insentif yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah. Untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa", meskipun tarif terendah adalah 40%, Pemda dapat memberikan insentif fiskal, misalnya untuk layanan spa dan karaoke keluarga, sehingga pajak yang harus dibayarkan konsumen menjadi lebih rendah. Pertimbangan pemberian insentif fiskal oleh Kepala Daerah menurut UU HKPD, antara lain terkait dengan kemampuan membayar wajib pajak, kondisi tertentu objek pajak, pelaku usaha mikro dan ultra mikro, mendukung program prioritas daerah, pencapaian prioritas nasional, kepatuhan Wajib Pajak, dan lain-lain. Sementara itu, bagi Daerah yang bermaksud membatasi jumlah jenis jasa tersebut, dapat mengatur secara lebih ketat, sekaligus menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi. Dengan kata lain Daerah dapat menggunakan kewenangan yang diberikan UU HKPD dan PP 35/2023 untuk menetapkan tarif yang menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya lokal, sehingga keberagaman kondisi ekonomi sosial dan budaya mayarakat antar daerah dapat sejalan dengan kebijakan PBJT. Kesimpulan 162 Argumentasi pemohon bahwa tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" adalah diskriminatif dan tidak adil terbantahkan karena: 1. tarif tidak membedakan siapa yang mengkonsumsi jasa tersebut, meskipun pada dasarnya tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan harga layanan meningkat, namun tidak dimaksudkan untuk individu dan kelompok tertentu. Harga yang tinggi karena pajak, akan menyasar kelompok yang punya kemampuan bayar, namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. 2. jenis jasa tersebut bukanlah jenis barang/jasa primer (menjadi kebutuhan pokok masyarakat), melainkan adalah jenis jasa sekunder/tersier (jenis jasa sebagai pelengkap atau tambahan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, menambah kebahagiaan hidup, dan bahkan sesuatu yang bersifat mewah) dan hanya dikonsumsi oleh yang memiliki kemampuan bayar, maka pengenaan tarif yang lebih tinggi tidak dapat dianggap melanggar prinsip keadilan (fairness). Perlu dicatat bahwa memang terdapat objek PBJT yang memiliki karakteristik yang relatif berbeda dengan "diskotek, kelab malam, bar, dan karaoke (pada umumnya), yakni jenis "mandi uap/spa" dan "karaoke keluarga", namun terdapat alternatif jalan keluar yang diberikan UU HKPD dan PP 35/2003, yang memungkinkan Pemda memberikan insentif fiskal untuk jenis jasa tersebut, apabila Pemda menganggap jenis tersebut memberi manfaat positif dan sejalan dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya lokal. 2. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D. A. Ruang legislasi pajak bagi pemerintah daerah 1. Penentuan objek pajak, termasuk pajak daerah, utamanya didasarkan pada potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari pengenaan pajak tersebut. Konsep ini sesuai dengan fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan negara/daerah (i.e., fungsi budgeter). Konsep ini juga sesuai dengan asas efisiensi (i.e., economy of collection) dalam pemungutan pajak, di mana biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus secara signifikan lebih kecil daripada penerimaan yang dihasilkan. 163 2. Khusus untuk penentuan objek pajak daerah, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengidentifikasi rentang derajat kewenangan pemerintah daerah dalam mengenakan pajak-pajak daerah, sebagai berikut: Gambar 1. Rentang Derajat Kewenangan Pemungutan Pajak Pemerintah Daerah (sumber: diolah dari dokumen OECD) 3. Di Indonesia, pedoman penetapan objek pajak daerah dapat diambil dari pengaturan pajak daerah yang lampau, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (UU PDRD 2000, SUDAH TIDAK BERLAKU). Suatu objek dapat ditetapkan sebagai pajak daerah jika memenuhi kriteria: a. bersifat pajak dan bukan Retribusi; b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat; e. potensinya memadai; f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan h. menjaga kelestarian lingkungan. 4. Sementara itu, sesuai dengan penjelasan umum UU HKPD, restrukturisasi terhadap PBJT dilakukan untuk: Pemerintah Daerah menetapkan objek dan tarif pajak daerah Pemerintah Daerah menetapkan tarif pajak daerah Pemerintah Daerah menetapkan objek pajak daerah Pembagian hasil penerimaan pajak kepada Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat menetapkan objek dan tarif pajak daerah 164 “(i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.” 5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, ruang legislasi pajak bagi pemerintah daerah hanya terbatas pada jenis pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, karena pemerintah daerah tidak dapat menambah suatu objek sebagai objek pajak daerah, betapapun potensial penerimaannya sebagai wujud pemberian kepastian hukum dan menjaga iklim investasi di daerah. Untuk itu, penetapan tarif merupakan bentuk keleluasaan legislasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan mencapai kemandirian fiskal. 6. Dalam laporannya pada tahun 2022, Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi peningkatan tarif maksimum bagi pajak-pajak daerah sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah, selain perbaikan administrasi pemungutan pajak, dan perluasan objek pajak-pajak daerah dalam jangka panjang. (Asian Development Bank (April 2022), Modernizing Local Government Taxation in Indonesia, Asian Development Bank, Manila, hlm. 54.) 7. Walaupun demikian, dengan memperhatikan keragaman kebijakan pemerintah daerah, UU HKPD juga memberikan peluang bagi daerah untuk mengurangi dampak pengenaan tarif Pajak Daerah, khususnya PBJT terhadap konsumsi barang dan jasa di daerah, melalui pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur pada Pasal 101 UU HKPD. 165 B. Nomenklatur “insentif” dalam UU HKPD memiliki makna adanya pemberian keringanan oleh pemerintah daerah bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak- pajak daerah, salah satunya dengan memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Ratio legis dari ketentuan tersebut adalah untuk mendukung kemudahan berinvestasi bagi wajib pajak atas suatu sektor yang menjadi prioritas daerah. Insentif fiskal dapat bersifat jangka panjang jika ditautkan dengan kebijakan prioritas daerah, sedangkan jika pemberian insentif tersebut disebabkan oleh kondisi tertentu dari objek pajak, sifatnya untuk jangka pendek. Otonomi hukum pajak dalam mengatur objek pajak. 1. Penetapan objek dan non-objek pajak utamanya dilandaskan pada pemenuhan fungsi pajak (yang antara lain fungsi budgeter dan fungsi regulerend), dan asas-asas perpajakan (seperti equity, certainty, convenience of payment, economy of collection, simplicity) 2. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, penentuan objek pajak memiliki kriterianya sendiri. Ini berarti hukum pajak dapat memilih untuk tidak tunduk pada tipologi dan kategorisasi suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang diatur oleh undang-undang lain. Misalnya, kepemilikan hak atas tanah merupakan keadaan yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan di bidang agraria. Namun, untuk kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dapat ditetapkan sebagai keadaan yang menimbulkan utang PBB-P2. Artinya, dalam memungut PBB- P2, pemerintah cukup mengidentifikasi adanya penguasaan dan/atau pemanfaatan atas sebidang tanah dan/atau bangunan dan tidak lagi menitikberatkan pada kepemilikan atas bidang tanah dan/atau bangunan tersebut. 3. Secara simetris, hukum pajak juga dapat menentukan bahwa suatu objek tidak akan dipungut pajaknya, sekalipun pengenaannya berpotensi untuk mendatangkan penerimaan negara atau daerah. Misalnya, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) memuat daftar penghasilan yang tidak dikategorikan sebagai objek pajak, sekalipun secara karakteristik memenuhi kriteria sebagai penghasilan. Sementara itu, dalam perpajakan daerah, Pemerintah Daerah juga diperkenankan tidak melakukan 166 pemungutan Pajak Daerah sepanjang dicantumkan dalam peraturan daerah di Daerah tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU HKPD. 4. Sekalipun hukum pajak memilih untuk tunduk pada tipologi atau kategorisasi suatu objek yang dirumuskan pada lapangan hukum lain, hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan asas-asas di atas dan dengan alasan perlunya menciptakan keadilan vertikal (vertical equity) bagi para subjek pajak. 5. Alasan lainnya adalah bahwa dalam proses pembentukan legislasi pajak, para pembentuk undang-undang perlu melakukan “integrasi hukum pajak”, yang penting untuk dilakukan mengingat sifat pajak yang interdisipliner. (Victor Thuronyi, Tax Legislative Process, dalam Victor Thuronyi (ed.), 1996, Tax Law Design and Drafting, IMF, Washington DC, hlm. 5.). Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU PPh tidak mengatur definisi “gaji” sebagai salah satu objek PPh, melainkan mengikuti definisi yang berkembang dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi negara. Tipologi atau kategorisasi khusus objek tersebut dalam lapangan hukum pajak justru akan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan penerimaan negara. 6. Dengan demikian, otonomi hukum pajak bergantung pada arah kebijakan yang mampu mendatangkan penerimaan negara/daerah yang lebih besar. Otonomi yang demikian penting untuk dipertahankan, mengingat dalam tugas pemungutan pajak, fiskus memiliki kepentingan untuk segera mengisi kas negara atau daerah, sehingga upaya mensistematisasikan hukum perlu dilakukan selama tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai kepentingan tersebut. C. Makna diskriminasi dalam hukum pajak 1. Diskriminasi dalam perpajakan yang kami pahami adalah adanya perbedaan perlakuan pajak yang didasarkan pada faktor-faktor lain selain faktor kemampuan ekonomi. Istilah diskriminasi sering digunakan dalam konteks hukum pajak internasional, ketika suatu negara membedakan perlakuan pajak berdasarkan kewarganegaraan dari wajib pajak, sedangkan mereka sama-sama memiliki status sebagai wajib pajak dalam negeri dari negara 167 tersebut. Dengan demikian, penggunaan kata diskriminasi dalam konteks pengenaan tarif pajak kurang tepat. 2. Norma hukum yang membedakan perlakuan pajak antara berbagai subjek dan wajib pajak yang didasarkan pada kemampuan ekonomi justru mendekatkan norma tersebut dengan pemenuhan asas kesamaan (equity), di mana besaran pajak yang dikenakan wajib memperhatikan kemampuan membayar (ability to pay) dari para pembayar pajak (Pasquale Pistone et al, 2019, Fundamentals of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law, and Tax Administration, IBFD, Amsterdam, hlm. 10.). Dalam konteks pajak objektif, seperti pajak daerah, sejatinya tidak ada restriksi bagi pemerintah dalam menetapkan tarif pajak, sepanjang telah disetujui oleh parlemen dalam suatu undang-undang. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, beberapa hal terkait dengan pengenaan PBJT sebagai tindakan diskriminatif dan tidak adil tidaklah tepat dan terbantahkan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan fungsi budgeter dan fungsi regulerend dalam perpajakan daerah, pada satu sisi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah pada sektor yang menjadi prioritas daerah, di sisi lain dapat juga sebagai tools untuk mengendalikan suatu sektor tertentu yang tidak menjadi prioritas daerah. Penerapan fungsi budgeter juga dapat dioptimalkan juga dengan memanfaatkan pemberian kewenangan Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 UU HKPD perlu diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prioritas daerah yang akan berdampak langsung pada penerimaan daerah. Pengenaannya perlu memperhatikan keberhasilan program prioritas daerah yang melatarbelakangi pemberian insentif tersebut. 2) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD merupakan norma hukum pajak yang bersifat otonom terhadap norma hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, sehingga tipologi dan kategorisasi objek pajak dalam ketentuan- ketentuan tersebut tidak tunduk pada tipologi dan kategorisasi suatu keadaan, 168 perbuatan, atau peristiwa yang diatur oleh norma hukum lainnya, termasuk yang mengatur sektor lainnya. 3) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD bukan merupakan norma hukum pajak yang diskriminatif, karena diskriminasi dalam hukum pajak memiliki makna adanya perbedaan perlakuan pajak yang didasarkan pada kebangsaan dari wajib pajak. Sekalipun diterapkan dalam perpajakan domestik, parameter kemampuan ekonomi dapat terus digunakan sebagai dasar untuk membedakan perlakuan pajak antar subjek pajak. 3. Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc Ahli melihat yang menjadi dasar pemohon adalah tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk “jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, dan mandi uap/spa” adalah diskriminatif dan tidak adil pada kelompok tertentu. Alasan lain terkait dengan tarif PBJT tersebut adalah 1) tarif PBJT tersebut, untuk objek "mandi uap/spa" akan mengganggu perkembangan usaha spa di Indonesia yang notabene adalah kearifan lokal budaya bangsa Indonesia; 2) menyamakan perlakuan terhadap semua jenis karaoke (ada karaoke keluarga yang tidak menyediakan pemandu) adalah tidak adil. Tanggapan terhadap Nilai besaran Pajak Atas Jasa Tertentu 1. Pada UU HKPD dijelaskan berkaitan dengan Pajak Barang & Jasa Tertentu adalah pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa tertentu yang menjadi obyek PBJT tersebut diantaranya jasa hiburan dan kesenian. Sebagai pajak tidak langsung, maka beban pajak ini akan ditanggung oleh konsumen. Konsumen jasa tertentu ini pada umumnya merupakan konsumen dengan pendapatan menengah keatas yang memiliki keterjangkauan terhadap jasa-jasa tertentu yang dilayani. 2. Asas equity (keadilan) menitikberatkan bagaimana pajak dibayarkan oleh kelompok masyarakat berpendapat menengah dan tinggi untuk diberikan kepada kelompok berpendapatan rendah melalui program-program yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pajak akan selalu diberlakukan secara berbeda untuk kelompok masyarakat dengan penghasilan yang berbeda karena pemerintah harus menjalankan 3 fungsi pajak, yaitu (alokasi, distribusi dan stabilisasi), untuk menjalankan 169 proses pembangunan yang berkeadilan, serta semua golongan/tingkatan pendapatan memiliki peran pada pembangunan yang dijalankan. Kelompok kaya berkenan untuk membayar pajak lebih dibandingkan dengan kelompok pendapatan rendah. Jadi istilah diskriminatif ini tidak tepat dalam konteks yang disampaikan pemohon, kelompok berpendapatan tinggi memang harus dan wajib untuk membayar lebih dengan tujuan untuk ikut berperan dalam pembangunan melalui pajak yang dibayarkan. Bagaimana penggunaan penerimaan negara/daerah untuk pembangunan? Karena pajak daerah masuk pada wilayah daerah, maka pajak tersebut akan menjadi sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penerimaan APBD sebagian besar berasal dari dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan variasi yang hampir sama (60% sd 80% berupa Dana Transfer seperti DAU, DAK, DBH dan dana desa). Kenaikan tarif pada jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa merupakan bagian kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan local taxing power, sebagai salah satu pilar UU HKPD. Melalui peningkatan PAD, pemerintah daerah akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyediakan fasilitas publik dan infrastruktur yang lebih baik, sehingga semua sektor ekonomi dapat diuntungkan dan lebih berkembang. Penggunaan dana-dana transfer tersebut diatur dan diberikan Juknis (petunjuk teknis) dari K/L untuk dijalankan oleh daerah. Sementara PAD, penggunaannya menjadi kewenangan penuh oleh pemerintah daerah. Sehingga jenis usaha yang membayar pajak tersebut, bisa meminta (melalui proses perencanaan Pembangunan) untuk diberikan fasilitas pengembangan usaha yang lebih baik, dalam hal ini lingkungan usaha akan semakin lebih baik. Seperti pembangunan infrastruktur (jalan, air bersih, Listrik maupun pengelolaan sampah) dan penyiapan SDM andal melalui pemberian training dan keahlian di wilayah tersebut, sehingga para pengusaha tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan SDM-nya, yang pada ujungnya, diharapkan seluruh sektor ekonomi/usaha di wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. 3. Seperti kita semua tahu, pajak memiliki fungsi regulerend atau mengatur, untuk konsekuensi dari fungsi alokasi dan distribusi. Fungsi pemerintah 170 diperlukan untuk menjaga bahwa kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi telah berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan sosial untuk Indonesia sangatlah penting, mengingat Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang sangat kuat. Pemerintah mendukung perkembangan budaya tradisional, diantaranya dengan mengecualikan pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Sementara kegiatan usaha di bidang layanan diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa, seringkali memunculkan gesekan dengan budaya lokal yang sudah tumbuh dan berakar kuat di Masyarakat. Pengenaan pajak atas kegiatan yang diperkirakan memunculkan dampak negatif (eksternalitas negatif) sebagai upaya untuk mencegah munculnya dampak negatif yang lebih besar. Pajak yang digunakan untuk mengatasi eksternalitas negatif ini disebut sebagai Pajak Pigovian. Kegiatan yang diperkirakan akan memunculkan dampak negatif seperti kerawanan sosial, meningkatnya kriminalitas dan dampak lingkungan, perlu dikontrol pemerintah melalui pengenaan pajak. 4. Barang atau jasa yang masuk dalam kategori mewah, dapat dikenai pajak barang mewah (luxury tax). Barang ini adalah barang yang hanya mampu di konsumsi oleh kelompok pendapatan menengah tinggi dan barang ini bukanlah barang kebutuhan pokok (primer), seringkali disebut sebagai barang tersier dan lebih mengarah pada pembentukan gaya hidup (life style) bagi kelompok berpendapatan tinggi. Dalam hal gaya hidup, komoditas lain seperti konser musik Korea (misal black pink) atau Bintang pop lainnya yang dikenakan pajak lebih rendah (10%), padahal mereka juga bisa dikategorikan barang mewah. Komoditas ini tidak dikenakan PBJT dengan tarif khusus karena kegiatan tersebut bersifat insidentil dan tidak rutin diselenggarakan. Sementara konsumsi untuk layanan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa, cenderung bersifat rutin dan terus menerus (frequently). Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow atau yang lebih dikenal dengan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, kebutuhan setiap orang secara berurutan adalah kebutuhan fisik (dasar), safety, kebutuhan sosial, kebutuhan 171 penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Pada dasarnya kebutuhan ke diskotek, kelab malam, bar, mandi uap/spa bukan sebagai kebutuhan dasar, namun lebih kepada kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Fakta ini didukung dengan pernyataan Prihastuti & Nugroho (2015) yang menyatakan bahwa jenis-jenis hiburan tersebut adalah hiburan mewah yang bukan tergolong kebutuhan pokok, pajak tinggi itu ditetapkan pada jenis tempat hiburan tertentu yang dianggap memberikan pelayanan mewah dan dinikmati masyarakat berkecukupan. Selain itu, hiburan tersebut dikenai tarif tertinggi karena tingkat elastisitas terhadap harga jual layanannya rendah, artinya meskipun tarif layanannya dinaikkan tidak akan mengurangi jumlah konsumen sebab pengguna jasanya merupakan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Selain itu, Puskapu Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022) menyatakan bahwa penerapan tarif tinggi untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa secara tidak langsung merupakan penerapan fungsi regulerend pajak, misalnya pengenaan tarif tinggi menyebabkan masyarakat khususnya anak remaja untuk mengurangi penggunaan jasa hiburan dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tersebut Hal inilah sepertinya yang menjadi alasan pemerintah memerlakukan besar tarif pajak 40% s/d 75% pada jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa. Pada konteks pajak ini, pemerintah memang memberlakukan diskriminatif pajak, yang dasarnya adalah pihak fiscus (Pemerintah) menerapkannya pada sesuatu yang sifatnya ketegorikal (pengelompokan), yakni atas dasar kemampuan daya beli/tingkat kekayaan wajib pajak. Sehingga hal ini memang pemerintah menyadarinya dan mengambil kebijakan ini dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan mendorong upaya pemerataan di kalangan masyarakat. 5. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah berdasarkan kondisi spesifik di masing-masing wilayah. Penetapan ini mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan 172 perpajakan yang disusun dengan cermat berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Variasi tarif pajak antar daerah mencerminkan perbedaan kebutuhan, kebijakan, dan prioritas daerah masing-masing. Beberapa daerah, misalnya, memilih menetapkan tarif pada batas bawah sebesar 40%, sementara yang lain, menetapkan tarif pada batas atas, yaitu 75%. 6. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha di daerahnya sesuai ketentuan dalam Pasal 101 UU HKPD. Pada Pasal 101, disebutkan: (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur /bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya. Dengan demikian maka sebenarnya para pelaku usaha pada sektor ini dimungkinkan mendapatkan kemudahan dan keringanan atas beban pajak tersebut, sesuai dengan peraturan yang diterbitkan kepala daerah. Hal yang patut difahami adalah bahwa insentif yang diberikan harus bersifat target sektor yang jelas (targeted sector) dan memiliki batasan waktu (time-horizon) yang semua ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri melalui perundang- undangan. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, beberapa hal terkait dengan pengenaan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sebagai tindakan diskriminatif dan tidak adil tidaklah tepat dan terbantahkan. 1) G29Tarif yang berbeda yang diberikan kepada wajib pajak, adalah sebagai wujud keadilan yang diberikan kepada Masyarakat. Pemerintah mengatur (regulerend) bagaimana kelompok berpendapatan tinggi untuk memberikan kewajibannya dan diberikan kepada kelompok berpendapatan rendah sebagai wujud keadilan. 173 2) Merujuk pada teori Maslow, pemenuhan konsumsi jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa bukan merupakan kebutuhan pokok (primer) namun masuk pada kategori tersier, lebih mengarah kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri, sehingga sangat terkelompok (segmented). 3) UU HKPD juga memberikan peluang untuk pemerintah memberikan insentif kepada para wajib pajak dengan alasan tertentu untuk alasan menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik. Beberapa kabupaten/kota telah memberikan insentif kepada pelaku usaha dengan harapan penerimaan PAD tetap terjaga dengan baik sesuai target, sementara kegiatan usaha masih mampu tumbuh dan berkembang. SAKSI PRESIDEN 1. Dr. Sydrastini, S.H., M.Hum. Penyusunan Kebijakan Adapun Dasar Hukum pemberian insentif perpajakan sesuai Pasal 101 UU HKPD di Pemkab. Badung adalah Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA, melalui tahapan yang telah dilalui sebagai berikut: A. Pada tanggal 2 Januari Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melakukan Audiensi dari Asosiasi Spa dengan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha mandi uap/spa atas kenaikan tarif 40%. B. Pada tanggal 4 Januari 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melakukan koordinasi antara kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dengan Plt. Kabapenda Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha hiburan khusus atas kenaikan tarif 40% . C. Pada tanggal 5 Januari 2024 Bapenda Kabupaten Badung menerima Audiensi perwakilan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) dengan Plt. Kabapenda Badung terkait keberatan pengusaha hiburan khusus atas kenaikan tarif 40%. D. Pada tanggal 17 Januari 2024 Bapenda Kabupaten Badung menerima Audiensi penasihat hukum pelaku usaha hiburan khusus dengan Plt. 174 Kabapenda Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha hiburan atas kenaikan tarif 40%. E. Pada tanggal 18 Januari 2024 Melakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah di mana dilakukan secara daring 2024 yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Gubernur DKI Jakarta yang membahas mengenai keberatan atas diberlakukannya kenaikan tarif PBJT Hiburan khusus sebesar 40%. F. Pada tanggal 23 Januari 2024 dilakukan rapat terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Hiburan di Kabupaten Badung yang dipimpian oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung Bahwa Pemerintah Kabupaten Badung, telah melakukan kajian secara komprehensif yaitu sebagai berikut: A. Dasar Filosofis Landasan filosofis pada hakekatnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemeredekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa namun pelaksanaanya bersifat absolut sehingga diperluikannya penyesuaian dan penilaian dengan kondisi riil di masyarakat. Hal ini untuk memastikan agar beban pajak yang dikenakan kepada masyarakat dilakukan secara adil sebagaimana Teori Daya Pikul. Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran- pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya. Berdasarkan dasar filosofis ini, maka pengenaan pajak dengan peningkatan tarif yang tinggi tentu akan dirasakan sangat memberatkan 175 Masyarakat, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengatasi permasalahan atas kenaikan tarif pada usaha hiburan Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Karaoke, Bar dan Mandi Uap/Spa berupa pemberian insentif fiskal untuk menyesuaikan dengan pembebanan pajak kepada Masyarakat atas jasa hiburan yang telah dinikmati. B. Dasar Yuridis Dasar Hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Karaoke, Bar dan Mandi Uap/Spa di Kabupaten Badung, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026. 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. C. Dasar Sosiologis Sejak Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023 serta diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2024, telah menimbulkan reaksi negatif berupa penolakan, tuntutan untuk penundaan pemberlakuan undang-undang, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atas kenaikan tarif untuk jenis Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Karaoke, Bar dan Mandi Uap/Spa sebesar 40%. Berdasarkan keberatan tersebut, telah dilakukan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya pertemuan 176 yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 18 Januari 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Keuangan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Penjabat Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dan pewakilan dari beberapa daerah Kabupaten/Kota di Bali, membahas mengenai keberatan atas diberlakukannya kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu Hiburan Khusus sebesar 40%. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Implementasi Teknis Pemberian Insentif Pajak Pemberian insentif yang kami lakukan ini diberikan secara jabatan karena UU HKPD dan PP KUPDRD sudah memberi kewenangan kepada Kepala Daerah agar bisa memberikan insentif perpajakan secara jabatan. Dengan demikian, masing-masing Wajib Pajak tidak perlu mengusulkan kepada kami namun kami langsung memberikan insentif untuk seluruh Wajib Pajak pada sektor tersebut. Hal yang juga penting dalam implementasi pemberian insentif pajak ini adalah komunikasi kami dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan kebijakan tersebut, kami sudah melakukan beberapa rangkaian sosialisasi. Insentif fiskal yang kami berikan berupa pengurangan pokok pajak sebesar 62,5% dari pajak terutang sehingga equal dengan 15% yang merupakan tarif yg sebelumnya berlaku. Terkait implementasi teknis dari pemberian insentif di masyarakat di mana wajib pajak langsung memberikan konsumen sebesar sesuai dengan insentif fiskal yang diberikan. Berikut ini adalah contoh struk konsumen SPA. 177 Selain itu, pemerintah daerah berperan aktif dalam memantau pelaksanaan insentif ini. Pemantauan dilakukan melalui aplikasi online yang mengharuskan pelaku usaha mengunggah rekap penjualan bulanan sebagai bukti pelaksanaan insentif. Bapenda Kabupaten Badung secara rutin melakukan verifikasi laporan tersebut untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan. Hubungan baik kami dengan Wajib Pajak bukan hanya dalam koordinasi pelaporan pajak saja, kami juga membangun hubungan baik dengan cara memberikan dukungan teknis/pengembangan kapasitas pelaku usaha antara lain dengan kami memberikan dukungan cash management dengan nama zeepos dan web based aplikasi yg dapat mendukung tata kelola pelaku usaha menjadi lebih baik. Dari komunikasi tersebut tentunya menghasilkan masukan-masukan positif untuk meningkatkan hubungan kami dengan Wajib Pajak. Pemberian dukungan ini memudahkan kami, baik bagi Pemda Kab Badung untuk dapat menerima laporan secara real time dan pemantauan, maupun bagi para pengusaha untuk dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Berikut ini gambar dukungan mesin cash management tersebut. 178 Selanjutnya, pada saat Wajib Pajak melakukan pelaporan berupa SPTPD, Wajib Pajak hanya memasukkan nilai penjualan yang diterima selama sebulan. Teknis pemberian insentif pajak dari pelaku usaha kepada konsumen tidak ada perubahan, tetap seperti dulu di mana pelaku usaha (Wajib Pajak) memberikan potongan pajak sebesar presentase setelah dilakukan pemberikan insentif fiskal. Selanjutnya peran Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pemantauan terhadap Laporan SPTPD Wajib Pajak serta kebenaran data yang dilaporkan melalui pemeriksaan Wajib Pajak. Untuk bukti pemantauan implementasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melihat dari rekap penjualan yang laporkan oleh wajib pajak pada saat melaporkan SPTPD. Pelaporan SPTPD dilakukan secara online dengan mengupload rekap penjualan selama sebulan yang berisi besaran presentase. Tangkapan Layar menu pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak Tangkapan Layar menu Verifikasi laporan dari Wajib Pajak 179 Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Pemberian insentif pajak di sektor hiburan tidak mengurangi penerimaan pajak daerah secara signifikan. Data penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan khusus menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari tahun 2022 hingga 2024. Pada semester pertama tahun 2024, total penerimaan pajak hiburan khusus mencapai Rp36,03 miliar, naik 4,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang mencapai Rp34,41 miliar. Sedangkan pada tahun 2022, penerimaan hanya sebesar Rp10,51 miliar. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan dan konsumen di sektor hiburan. Di sisi lain, kebijakan insentif pajak memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk tetap kompetitif dan menjaga harga layanan hiburan tetap terjangkau. Berikut kami sampaikan data Penerimaan Pajak Hiburan Khusus Semester 1 TA 2024 dibandingkan dengan periode yang sama TA 2022 dan TA 2023 (nominal Rupiah dan Persentase). Rincian Pajak Hiburan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Semester 1 Tahun 2022 Jenis Pajak Usaha Nama Pajak Usaha Total Hiburan Mandi Uap/SPA 6.373.776.398,38 180 Hiburan Diskotik, Karaoke, Klub Malam Dan Sejenisnya 3.079.754.721,28 Restoran Bar 1.056.865.669,95 Total 10.510.396.789,61 Semester 1 Tahun 2023 Jenis Pajak Usaha Nama Pajak Usaha Total Hiburan Mandi Uap/SPA 22.187.704.466,26 Hiburan Diskotik, Karaoke, Klub Malam Dan Sejenisnya 12.219.453.670,41 Restoran Bar 4.118.067.628,12 Total 34.407.158.136,67 Semester 1 Tahun 2024 Jenis Pajak Usaha Nama Pajak Usaha Total PBJT PBJT-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar Dan Mandi Uap/SPA 36.027.504.313,62 Perbandingan Penerimaan PBJT Tahun 2022 2023 2024 Total Pendapatan 10.510.396.789,61 34.407.158.136,67 36.027.504.313,62 Persentase Kenaikan 227,36% 4,71% Kesimpulan Melalui hal-hal di atas dapat kami sampaikan: 1. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dan melalui amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengelola dan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dengan adanya kedua regulasi di atas, Pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat ini yakni 181 dengan memberikan dasar hukum yang memadai bagi kami untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah yg sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. 2. Berdasarkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan, maka Pemerintah Kabupaten Badung telah merancang Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Karaoke, Bar dan Mandi Uap/Spa di Kabupaten Badung sebagai sebuah kebijakan dalam rangka mendukung program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, khususnya pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung serta terwujudnya daya saing daerah yang tinggi melalui pengembangan ekosistem dan iklim penananam modal yang kondusif. 3. Pada prinsipnya kebijakan penetapan tarif Pajak Daerah maupun pemberian kewenangan insentif perpajakan merupakan kewenangan masing-masing daerah. Pemerintah Kabupaten Badung telah menggunakan instrumen Pajak Daerah tersebut tidak saja sebagai sumber pendapatan daerah namun juga untuk fungsi regulerend, dalam hal ini melalui pemberian insentif. 4. Sektor pariwisata memang menjadi kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, untuk itu kami berkomitmen untuk memberikan insentif perpajakan pada sektor tersebut. 5. Pemberian insentif yang kami lakukan ini diberikan secara jabatan, di Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah diatur bahwa Kepala Daerah bisa memberikan secara jabatan. Sehingga tanpa perlu masing-masing Wajib Pajak mengusulkan, kami langsung memberikan insentif untuk seluruh Wajib Pajak pda sektor tersebut yang menjadi krusial tentunya komunikasi kami dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan kebikakan tersebut, kami sudah melakukan beberapa rangkaian sosialisasi. 182 6. Insentif fiskal yang kami berikan berupa pengurangan pokok pajak sebesar 62,5% dari pajak terutang sehingga equal dengan 15% yang merupakan tarif yang sebelumnya berlaku. 7. Hasil penerapan insentif fiskal ini, nyata baik bagi pelaku usaha maupun bagi kami, melalui data yang menunjukkan kenaikan penerimaan dari PBJT Hiburan tertentu tersebut dibandingkan dengan tahun lalu (misalkan), yang naik dari Rp169.051.932.060 menjadi Rp320.722.605.442. 2. Wahid Suryono, S.Pi Penyusunan Kebijakan Adapun Dasar Hukum Pemerintah Kota Depok dalam menetapkan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan khususnya diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 pada Pasal 29 ayat (6) Khusus tarif PBJT atas hiburan pada : a. Mandi uap/spa dan karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan b. Diskotek, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) Tarif tersebut diatas juga ditetapkan guna mendukung Visi Kota Depok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 menetapkan visi Kota Depok adalah “Kota Niaga dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan”. Kota Niaga dan Jasa bermakna bahwa pembangunan kota berfokus pada sektor perdagangan dan jasa, terutama jasa pendidikan, layanan publik, akomodasi, perbankan, transportasi dan kesehatan. Religius. bermakna peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika. Salah satu, konsekuensi dan komitmen kami atas visi Kota Depok tersebut, kami terjemahkan dengan pengenaan tarif yang relative tinggi untuk membatasi perkembangan sektor yang tidak mendukung visi Kota Depok tersebut. Sosialisasi Kebijakan UU HKPD Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini juga di sosialisasikan 183 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak pada Bulan Januari dan Mei 2024 Perbandingan besaran tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan berdasarkan UU PDRD dan UU HKPD No Jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tarif berdasarkan UU PDRD (UU No. 28 Tahun 2009) Tarif berdasarkan UU HKPD (UU No. 1 Tahun 2022) 1 Tontonan Film 10% 10% 2 Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 10% 10% 3 Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya 20% 10% 4 Pameran 10% 10% 5 Diskotik, kelab malam, dan sejenisnya 75% 75% 6 Karaoke, dan sejenisnya 35% 40% 7 Sirkus, akrobat, dan sulap 10% 10% 8 Permainan bilyar dan boling 30% 10% 9 Pusat kebugaran (fitness center), dan panti pijat 20% 10% 10 Mandi uap/spa 20% 40% 11 Pacuan kendaraan bermotor 35% 10% 12 Pacuan kuda dan permainan ketangkasan 15% 10% 13 Refleksi 10% 10% 14 Pertandingan olahraga 10% 10% 15 Pagelaran kesenian tradisonal 0% 10% 16 Pagelaran kesenian semi tradisonal 7% 10% Implementasi Pemberian Insentif Pajak Pemberian insentif perpajakan sesuai Pasal 101 UU HKPD di Pemerintah Kota Depok tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 yaitu Khusus tarif PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak diberikan pengurangan tarif sebesar 3%, yakni: 184 1. Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran yang menggunakan system pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan system informasi pajak ditetapkan sebesar 7%. 2. Khusus tarif PBJT atas jasa Perhotelan yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak ditetapkan sebesar 7%. 3. Khusus tarif PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak ditetapkan sebesar 7%. Kebijakan ini merupakan keberlanjutan dari kebijakan insentif Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2020 yang ditetapkan melalui: 1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020) 2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Online. Sesuai arahan Kopsugah dari KPK, Pemerintah Kota Depok melakukan pengawasan wajib pajak dengan menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak yang dibiayai oleh Bank RKUD. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Depok melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait penerapan insentif fiskal tersebut dan mendapatkan respon yang positif dari para wajib pajak untuk pemasangan alat pencatatan omset terintegrasi tersebut. Jumlah alat pencatatan omset terintegrasi yang sampai saat ini terpasang adalah 200 alat. Data Perbandingan Jumlah Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD. Berikut kami sampaikan data Penerimaan Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bulan Januari – Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2024 185 No Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Sebelum berlaku UU HKPD Setelah berlaku UU HKPD Januari – Agustus 2023 Januari – Agustus 2024 1. Tontonan Film/Bioskop 5.707.660.055 6.771.834.320 2. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 23.325.000 0 3. Pameran 7.372.000 0 4. Karaoke 81.944.536 94.633.405 5. Sirkus/Akrobat/Sulap 700.000 8,096,636 6. Permainan Bilyar 120.000 112,746,035 7. Permainan Ketangkasan 5.571.478.359 5.141.278.300 8. Panti Pijat/Refleksi 65.119.588 120.923.734 9. Mandi Uap/Spa 105.014.656 166.335.316 10. Pusat Kebugaran 3.597.966.032 3.013.422.088 11. Pertandingan Olahraga 0 1.276.000 12. Tempat Rekreasi 0 80.299.199 13. Diskotik, kelab malam 0 0 Total Penerimaan 15.160.700.226 15.510.845.033 Dapat dilihat pada data diatas bahwa untuk objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk objek Karaoke dan Mandi Uap/Spa yang mengalami kenaikan tarif pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan penerimaan, sedangkan untuk objek Permainan Ketangkasan dan Pusat Kebugaran yang mengalami penurunan tarif di tahun 2024 juga mengalami penurunan penerimaan. Data Jumlah Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dari tahun 2019 – 2024. No Tahun Jumlah Wajib Pajak 1. 2019 109 2. 2020 109 3. 2021 112 4. 2022 124 5. 2023 148 6. 2024 168 186 Berdasarkan data keseluruhan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak khusus PBJT di Kota Depok sampai saat ini cenderung naik, walaupun saat pandemi covid – 19 ada beberapa objek pajak yang tutup sementara namun sekarang sudah berangsur membaik dan beroperasional kembali usahanya. Tabel pertumbuhan Wajib Pajak/Objek Pajak 5 Tahun terakhir di Kota Depok Jenis PBJT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 WP OP WP OP WP OP WP OP WP OP WP OP Jasa Perhotelan 304 321 303 323 304 324 307 327 308 328 317 338 Makanan dan/atau Minuman 975 1320 1038 1487 1164 1665 1353 1960 1517 2197 1730 2451 Jasa Kesenian dan Hiburan 109 167 109 173 112 177 124 191 148 216 168 236 Tenga Listrik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Jasa Parkir 144 722 264 736 749 749 292 904 310 927 319 943 Grafik pertumbuhan Wajib Pajak/Objek Pajak 5 Tahun terakhir di Kota Depok Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Depok Pemerintah Kota Depok dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023 telah mengalami peningkatan realisasi PAD yang cukup signifikan yaitu: No Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 1. 2019 1.138.499.654.711 1.293.003.769.037 113,57 2. 2020 1.140.891.422.838 1.214.939.201.530 106,49 187 3. 2021 1.349.600.629.760 1.536.968.635.023 113,88 4. 2022 1.543.043.585.869 1.642.228.601.282 106,43 5. 2023 1.740.007.778.309 1.753.005.474.073 100,75 6. 2024 1.762.303.928.855 1.342.394.463.942 76,17 80% dari PAD adalah penerimaan dari Pajak Daerah. Upaya dalam rangka pencapaian target PAD yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya : 1. Membuat sistem pendataan maupun pelaporan yang mudah di akses oleh wajib pajak maupun petugas pajak dalm menjalankan tugasnya 2. Mengkaji nilai jual objek pajak reklame (NJOPR) sesuai dengan harga ekonomis 3. Mengkaji nilai Harga Air Baku untuk Pajak Air Tanah dan merubah rumus perhitungan Nilai Perolehan Air sesuai ketentuan Peraturan Gubernur. 4. Memberikan insentif fiskal untuk objek PBJT yang dipasangkan alat perekam omset terintegrasi 5. Memberikan fasilitas pajak daerah berupa penghapusan denda selama pandemi covid – 19 6. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negri dalam hal Penagihan Pajak Daerah 7. Bekerjasama dengan Bank-Bank terkait perluasanan kanal pembayaran pajak daerah secara digital. 8. Melakukan sinergi dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan PBB 9. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak setiap ada perubahan kebijakan. 10. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik berdasarkan penilaian kepatuhan. Kesimpulan Melalui hal-hal di atas dapat kami sampaikan: 1. Kebijakan penetapan tarif PBJT di Kota Depok telah disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Depok dan mendapatkan respon yang baik dari wajib pajak. 188 2. Perubahan tarif PBJT atas atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Depok secara keseluruhan tidak mempengaruhi dari segi penerimaan PAD maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. 3. Pemberian insentif pengurangan tarif PBJT telah diberikan sejak dan sesuai kebijakan baik pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian insentif tersebut berupa pengurangan tarif PBJT sebesar 3% kepada Wajib pada sektor usaha makanan dan/atau minuman, perhotelan serta kesenian dan hiburan yang objek pajaknya bersedia dipasang alat perekam omset yang terntegrasi dengan sistem kami. Kebijakan tersebut telah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024. 4. Berdasarkan data realisasi pajak dan jumlah WP pada sektor jasa kesenian dan hiburan tertentu, menunjukkan bahwa kenaikan tarif tidak berdampak pada penurunan penerimaan pada sektor tersebut, justru mengalami peningkatan baik realisasi dan jumlah wp nya. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan terjadi karena adanya penurunan kemampuan membayar dari konsumennya, yang dalam hal ini saat terjadinya pandemic Covid-19. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi tertulis dengan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 189 2. Bahwa perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenanag mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 4. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan konstitusi tertulis di atas, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review) baik uji formil maupun uji materil terhadap UUD 1945 sebagai batu ujinya; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK RI”), dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- 190 undang (UU) terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021”) mengatur obyek Permohonan Pengujian Materil terhadap Undang-undang adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Pengujian Materil terhadap konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap UUD 1945; II. Kedudukan Hukum (legal standing) dan Kepentingan Konstitusional para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 antara lain menyebutkan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, yang dimaksud dengan kewenangan hak konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-undang yang melekat dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Terbukti memenuhi kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003; 191 b. Terbukti memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya suatu ketentuan undang-undang cq. Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022; 4. Bahwa terbukti secara formal kedudukan hukum Pemohon I merupakan subyek hukum dan merupakan organisasi yang memiliki dasar pembentukannya sebagai mandatori dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (“UU Nomor 10 Tahun 2009”) yang juga mengatur pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 berbunyi: “Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia”. Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi: “Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas: a. pengusaha pariwisata; b. asosiasi usaha pariwisata; c. asosiasi profesi; dan d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata”. 5. Bahwa merujuk Pasal 50 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, memberikan mandatori kepada Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain: a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia; b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan; c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan; d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan; 6. Bahwa terbukti Pemohon I memiliki kualifikasi bertindak selaku PEMOHON yang mempunyai hak dan kewenangan konstitusional atas 192 diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah (selanjutnya disebut “UU HKPD”). Pemohon I merupakan badan hukum (recht persoon) yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atas Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 a quo; 7. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum yakni badan hukum privat: a) Pemohon I adalah Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai dengan:  Akta Nomor 04 tertanggal 14 Februari 2023 yang dibuat Notaris NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn., tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia disingkat GIPI tanggal 08 Maret 2023;  pertama kali disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002322.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tertanggal 28 Maret 2023;  bertindak melalui Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran dasar (AD) jo. Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) GIPI yang berkedudukan dan beralamat di Hotel Grand Sahid Jaya, Shopping Arcade No.04-05, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta 10220; b) Pemohon I sebagai struktur organisasi di tingkat pusat dan adanya struktur pengurus daerah sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, serta anggota dari induk organisasi industri pariwisata di Indonesia sehingga memiliki kepentingan konstitusional melakuan permohonan Pengujian Materil Pasal 58 ayat (2) UU HKPD; c) Pemohon I memiliki tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam jiwa dan semangat UUD 1945 [vide Pasal 8 ayat (1) AD GIPI], dan berfungsi antara lain sebagai koordinator organisasi/asosiasi pariwisata di Indonesia menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelanggaraan dan pembangunan 193 kepariwisataan bekelanjutan serta sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang kepariwisataan, baik dalam skala nasional maupun internasional [vide Pasal 9 AD GIPI]; d) Pemohon I adalah induk organisasi industri pariwisata di Indonesia yang memiliki asosiasi sektoral yang merupakan anggota GIPI cq Pemohon I. Sebagai induk atau konfederasi organisasi industri pariwisata terdiri 26 (dua puluh enam) induk organisasi industri pariwisata di Indonesia; dan 17 (tujuh belas) DPD GIPI di seluruh Indonesia. 8. Bahwa Pemohon I subyek pembayar pajak (tax payer) yang terdampak langsung dan berkepentingan secara konstitusional atas UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang menjadi obyek pengujian materil a quo; 9. Bahwa terbukti Pemohon I merupakan badan hukum privat yang mempunyai hak konstitusional sesuai UUD 1945 dan kedudukan hukum dalam Pengujian Materiil a quo Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022; 10. Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) KAWASAN PANTAI INDAH yang terdampak langsung dan berkepentingan atas disahkannya UU HKPD Pasal 58 ayat (2), karena: a) Ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha yang terkait langsung dengan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dan mendapatkan ijin sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha [Bukti P-21]; b) Pemohon II merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak yang berkedudukan di Propinsi DKI Jakara dengan NPWP No. 60.191.256.1-047.000 [Bukti P-35]; c) Pemohon II merupakan badan hukum privat sebagai anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) cq. Pemohon I; d) Pemohon II memiliki legalitas hukum yang sah, bidang usaha yang sesuai dengan perijinan yang berlaku dan termasuk daftar positif (positive list) kegiatan usaha jasa hiburan yang legal dan termasuk ke dalam klasifikasi subyek Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) yaitu jasa kesenian dan hiburan sesuai Pasal 50 huruf e juncto Pasal 55 ayat (1) UU HKPD; 194 11. Bahwa Pemohon III merupakan badan hukum Persekutuan Komanditer (CV) Puspita Nirwana yang menjalankan usaha hiburan yang terdampak langsung atas disahkannya UU HKPD Pasal 58 ayat (2), karena: (a) lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa jasa hiburan dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120002900695 yang diterbitkan tanggal 9 September 2018, Perubahan ke-10 tanggal 10 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [Bukti P-22]; (b) Pemohon III merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak dengan NPWP No. 02.190.683.9-072.000 [Bukti P-36] terdampak langsung dengan penerapan UU HKPD Pasal 58 ayat (2) juncto Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang mengenakan tarif pajak jasa hiburan sebesar 40% (empat puluh persen); 12. Bahwa Pemohon IV merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) SERPONG ABADI SEJAHTERA yang menjalankan usaha hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa hiburan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1409230027141 yang diterbitkan tanggal 14 September 2023 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [Bukti P-23], dan sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak dengan NPWP No. 50.366.413.8-451.000 [Bukti P-37]. Pemohon IV terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya Pasal 58 ayat (2) UU HKPD; 13. Bahwa Pemohon V merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) CITRA KREASI TERBAIK yang menjalankan usaha hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa hiburan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220014264 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-3 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [Bukti P-24], dan sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak NPWP No. 60.195.476.1- 195 085.000 [Bukti P-38], sehingga Pemohon V mempunyai kepentingan dan terdampak kerugian serta mempunyai kepentingan konstitusional atas terbitnya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD; 14. Bahwa Pemohon VI merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) SERPONG KOMPLEKS BERKARYA yang menjalankan usaha dalam bidang hiburan sesuai ruang lingkup usaha dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa hiburan, dan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1207220049375 yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022, Perubahan ke-5 tanggal 12 Juli 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [Bukti P-25], dan tentunya sebagai pembayar pajak atau Wajib Pajak NPWP No. 60.195.780.6-451.000 [Bukti P-39]; 15. Bahwa terbukti Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPD karena secara causal verbant akibat dari diberlakukannya norma Obyek Pengujian Materil aquo; 16. Bahwa Para Pemohon mengalamai kerugian konstitusional sesuai 5 (lima) sayarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 yang menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni: (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (3) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 196 (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi; 17. Bahwa terbukti 5 jenis jasa hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) bersifat diskriminatif dengan norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang melanggar hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena: a. Norma/kata “Khusus” yang bersifat diskriminatif dengan pengenaan tarif pajak (tax rate) PBJT yang graduatif yakni paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan Jasa Hiburan dan Kesenian lain hanya dikenakan tarif pajak tunggal sebesar 10% (sepuluh persen); b. perlakuan berbeda terhadap 5 jasa hiburan tertentu dengan pengenaan tarif pajak graduatif yang dinaikkan menjadi 40% sampai 75% padahal UU HKPD memiliki kebijakan umum penurunan tarif pajak hiburan yang sebelumnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU PDRD menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen); c. Tarif pajak untuk 5 jasa hiburan tertentu tidak adil dan tidak selaras, karena UU HKPD menaikkan tarif pajak dari semula tanpa batas bawah atau 0% (nol persen) menjadi batas bawah 40% (empat puluh persen) namun ditetapkan tanpa alasan yang masuk akal (reasonable ground) sesuai kaidah hukum konstitusi dari Putusan MK Nomor 07/PUU-II/2024 --yang menjadi dasar acuan ada atau tidaknya perlakuan berbeda atau diskriminasi; 18. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, oleh karena: a. kata “Khusus” untuk tarif PBJT keliru, ambigu, tidak berdasar yang merupakan fallacy & contradictional local tax treatment sehingga merupakan perlakuan yang berbeda dan bersifat diskriminatif. Tidak ada dasar yang valid menormakan secara khusus dengan pengenaan tarif pajak berbeda menimbulkan kerugian konstitusional; b. frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa”, adalah kategorisasi yang keliru, ambigu, dan tidak berdasar karena 197 salah paham bahkan melabelisasi secara prejudice terhadap 5 jenis jasa hiburan diklaim sebagai yang bersifat mewah (luxury) dan stigatisasi buruk atau negatif jenis hiburan yang perlu dikendalikan padahal jenis jasa hiburan dimaksud bersifat netral, legal, dibutuhkan dan dibolehkan serta dilengkapi ijin berusaha, bahkan dengan sertifikasi dan standardisasi serta terikat kode etika (code of conduct). c. frasa “ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” adalah norma yang tidak ada rasio legis-nya bahkan tidak sesuai kajian akademis mendalam jika mengacu Naskah Akademis RUU HKPD. Padahal Naskah Akademis UU HKPD (halaman 295) justru telah mengkaji dan menentukan tarif pajak jasa hiburan denan tarif pajak maksimal 40% (empat puluh persen) [vide Bukti P-26], walaupun tidak memiliki justifikasi juridis- konstitusional sebagai syarat alasan yang masuk akal (reasonable ground) untuk menyimpangi atau berbeda kontras dengan kebijakan umum tarif pajak turun sebesar 10% (sepuluh persen) pada rezim UU HKPD; 19. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD adalah rumusan norma yang keliru mengasumsikan profil jasa hiburan bersifat khusus yang seakan jasa hiburan khusus; padahal sejatinya tidak khusus dan tidak hanya disajikan khusus pada konsumen khusus saja karena jenis jasa hiburan a quo adalah bersifat netral, legal, dan lazim atau awam (publik), dibutuhkan bahkan bagian hak atas hiburan dan waktu luang dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Oleh kerena itu tidak benar dan tidak berdasar apabila dalam Keterangan Presiden menanggap jenis jasa hiburan a quo hanya untuk kalangan tertentu saja apalagi dianggap memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (life style) dan status sosial (vide hal. 15). Anggapan itu keliru karena jasa hiburan dimaksud bersifat netral, legal, dan lazim atau awam (publik), dibutuhkan bahkan bagian HAM sehingga tidak bermakna sebagai hiburan mewah (luxury) bahkan pada faktanya hiburan yang umum/lazim dan bisa dinikmati semua kelas masyarakat; 20. Bahwa terbukti industri jasa hiburan adalah industri yang diijinkan (permitted), kausal pembolehan (verlof), terikat etika dan kode etik, 198 aturan dan standar, serta kepatuhan regulasi sehingga merupakan jenis usaha jasa hiburan yang legal dan merupakan daftar positif (positive list) seperti halnya semua jenis Jasa Kesenian dan Hiburan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU HKPD. Tidak berdasar dan tidak berkeadilan alasan Pemerintah mengenakan tarif pajak hiburan yang dipatok tinggi (graduatif 40% sampai 75%) dipergunakan sebagai instrumen pengendalian (kontrol) sosial masyarakat, karena:  pengenaan pajak bukan instrumen pengawasan dan pengendalian sosial apalagi dipergunakan dengan kekuasaan sewenang-wenang (arbitrary power), otoriterian, tidak adil dan selaras, perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif, dan pengenaan tarif pajak tidak terjangkau;  usaha jasa hiburan adalah diperbolehkan dan hanya bisa beroperasi apabila memiliki ijin yang sah, yang sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kode KBLI Cafe: 56303; Kode KBLI Restoran: 561, 5610, 56101, 56109; Kode KBLI Karaoke: 93292; Kode KBLI Bar: 56301; Kode KBLI Kelab Malam: 93291) yang diterbitkan instansi berwenanag adalah konfirmasi usaha hiburan yang dijalankan sesuai regulasi, bersifat layanan sesuai standar yang karenanya bukan jasa mewah (luxury) dan tidak dikualifikasi perlu dikendalikan;  KBLI adalah instrumen menyeragamkan konsep, defenisi, dan klasifikasi lapangan usaha yang mematuhi aturan hukum. KBLI tidak akan terbit jika tidak sesuai norma, standar, klasifikasi, dan pedoman (NSPK) lapangan usaha apalagi nyata-nyata melanggar auran hukum. Misalnya usaha Spa tidak akan terbit jika Spa yang tidak memenuhi NSPK.  anggapan pengenaan pajak tinggi sebagai instrumen pengawasan untuk jasa hiburan yang diklaim mewah dan perlu dikendalikan adalah keliru karena mengabaikan adanya kewajiban atas KBLI dan kepatuhan NSPK; dan akibat dari abainya pemerintah dalam pengawasan kegiatan usaha dan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu bukan problematika perpajakan dan tidak beralasan menjadi alasan dan kesempatan mengenakan pajak 199 hiburan tinggi tanpa mempertimbangkan segala aspek termasuk jenis usaha atau kegiatan serta aspek keadilan wajib pajak (vide Putusan MK Nomor Nomor 52/PUU-IX/2011, angka [3.19], hal. 81).  Quod non, pengenaan pajak jasa hiburan tertentu dan tarif pajak tinggi Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, pemerintah keliru memahami problematika abainya pengawasan, dan tidak mempertimbangkan segala aspek yang disyaratkan putusan Mahkamah Konstitusi RI a quo, termasuk aspek jenis usaha dan kegiatan usaha, dan aspek keadilan, termasuk kewajiban KBLI dan sesuai dengan NSPK. 21. Bahwa tidak beralasan rekategori jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dilabelisasi keliru bersifat mewah (luxury), dan bahkan distigmatisasi perlu dikendalikan --yang beranjak dari alam pemikiran seakan jasa hiburan a quo masuk daftar negatif (negative list), laten menyimpangi aturan (against the law), yang dipergunakan sebagai alasan tak valid dan bermutu untuk menaikkan tarif pajak hiburan yang tinggi (4 kali sampai 7,5 kali) namun tanpa alasan yang masuk akal (reasonable ground) sesuai kaidah hukum konstitusi dari Putusan MK RI Nomor 07/PUU-II/2024. Dengan realitas empiris dan kondisi sosio-ekonomis bahwa 5 jenis jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terbukti bukan bersifat mewah (luxury), dan karenannya terbantah anggapan keliru pemerintah terhadap 5 jenis jasa hiburan hanya untuk kalangan tertentu saja apalagi dianggap memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (life style) dan status sosial. 22. Bahwa terbukti ketentuan Pasal 58 ayat (2) a quo terbukti berdampak langsung pada kelangsungan hidup kegiatan usaha jasa hiburan, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja pekerja/ karyawan skala massal, berikut berdampak pada pekerja informal (mandiri) sebagai akibat dari penutupan usaha jasa hiburan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon; 23. Bahwa terbukti norma Pasal 58 ayat (2) a quo dibuat tanpa justifikasi yuridis-konstitusional karena tanpa alasan yang masuk akal (reasonable ground) yang mengacu Putusan MK RI Nomor 07/PUU-II/20024, namun ironisnya pembuat undang-undang mencari-cari alasan untuk 200 mengenakan tarif pajak tinggi diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang ditetapkan graduatif (paling rendah 40% dan tinggi 75%) yang justru tidak ditemukan rasio legis dan alasannya dalam Naskah Akademis RUU HKPD [vide Bukti P-26], dan bertentangan dengan prinsip umum tarif pajak turun dari 35% (tiga puluh lima persen) dalam rezim UU PDRD berubah menjadi hanya 10% (sepuluh persen) dalam rezim UU HKPD Menaikkan tingkat pajak (tax rate) menjulang tinggi dan perlakuan berbeda dari prinsip umum tarif pajak turun dalam rezim UU HKPD tanpa alasan yang masuk akal (reasonable ground) sesuai kaidah hukum konstitusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-II/2024 dan tidak adil dan selaras sesuai amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, merupakan penyalahgunaan kekuasaan (arbitrary power), otoriterian dan hukum represif (represive law), dan norma yang diskriminatif. Penggunaan kekuasaan (machstaat) atau "tangan besi" dalam pembuatan undang- undang melanggar ajaran negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat) [vide Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme di Indonesia, hlm. 57]. Oleh karena itu anggaan bahwa pengenaan tarif pajak tinggi versi Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo sebagai Open Legal Policy adalah keliru dan tidak berdasar. Mahkamah Konstitusi RI telah memandu pembuat undang-undang terkait pajak yang bersifat memaksa itu tidak diperbolehkan mencari-cari barang atau jasa kena pajak apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum angka [3.19], halaman 81 yang selengkapnya berbunyi berikut ini: “Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”; 201 III. TERBUKTI KETENTUAN PASAL 58 AYAT (2) UU NOMOR 1 TAHUN 2022 PERLAKUAN BERBEDA YANG DISKRIMINATIF SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945. A. Terbukti Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tidak konstitusional karena bersifat diskriminatif sehingga melanggar hak konstitusional pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (2) juncto Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD tidak konstitusional karena perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil merujuk Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan, hak konstitusional setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif merujuk Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; serta, jaminan konstitusional atas hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil dan selaras merujuk Pasal 18A ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo yang berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”, terbukti bertentangan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, oleh karena: 2.1. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) direklasifikasi ke dalam satu kategori Jasa Kesenian dan Hiburan, namun bersifat diskriminatif terhadap obyek 5 jenis jasa hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa); 2.2. kategorisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dengan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif karena pada 5 jenis jasa hiburan ditetapkan tarif pajak (tax rate) tinggi (paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) dan menyimpang dari prinsip umum tarif pajak turun dalam rezim UU HKPD, namun dilakukan sewenang-wenanag karena tanpa alasan yang masuk 202 akal (reasonable ground) sesuai kaidah hukum konstitusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-II/2024 --yang menjadi dasar acuan ada atau tidaknya perlakuan berbeda atau diskriminasi; 2.3. norma umum dan kebijakan pokok membuat satu kategori yang sama Jasa Kesenian dan Hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a s.d. huruf l UU HKPD] dikenakan tarif pajak yang seragam paling inggi 10% (sepukuh persen). Namun diperlakukan berbeda dan bersifat diskriminatif pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi upa/spa, tanpa alasan yang rasional yang masuk akal; 2.4. tidak ada alasan yang rasional dan masuk akal adanya perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif dengan menggunakan diksi “Khusus” pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa, sehingga merupakan kualifikasi fallacy & contradiction local tax treatment yang tidak ada argumentasi hukum (legal reasoning) memberlakukan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo; 2.5. terbukti kategori Jasa Kesenian dan Hiburan secara hukum merupakan kegiatan pariwisata yang tidak terpisahkan dari konteks hak asasi manusia (HAM), hak berusaha dan atas hak pekerjaan layak, kebutuhan dasar sebagai HAM cq hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob): a) Kegiatan perjalanan dan waktu luang dalam wujud berwisata adalah HAM [vide Konsideran huruf b UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berbunyi “bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia”; b) Kegiatan hiburan dan rekreasi, termasuk Spa merupakan jenis usaha pariwisata [vide Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009]; c) Kepariwisataan adalah bagian HAM [vide Penjelasan Umum UU Nomor 10 Tahun 2009 Alinia Ketiga] yang antara lain berbunyi: “Selain itu, kepariwisataan telah berkembang 203 menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi”]; d) merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 24 yang berbunyi: “Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay”. Oleh karena itu, Obyek Pengujian Materil a quo yang bersifat diskriminatif terhadap jenis kegiatan pariwisata yang merupakan bagian HAM adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yuncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa tarif pajak dalam norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang ditetapkan tinggi (paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) tidak memiliki alasan rasional yang masuk akal, oleh karena: 3.1. tidak mengacu Naskah Akademis RUU HKPD [vide Bukti P- 26] sehingga tidak ada dasar kajian akademis yang mendalam dan valid mengenakan tarif pajak hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tinggi (paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) yang menyimpang kontras dengan prinsip umum tarif pajak turun dalam rezim UU HKPD sehingga bersifat diskriminatif. 3.2. tidak adanya alasan dan dasar obyektif dan justifikasi rasional (an objective and reasonable justification) tarif pajak jasa hiburan (paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) sehingga merupakan cacat bawaan dan cacat logis, bahkan penyeludupan hukum dan kekuasaan sewenang-wenang (arbitrary power) yang melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28I ayat (2) bahkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3); 3.3. pelanggaran atas prinsip kesetaran dan non diskriminasi untuk kategori yang sama (differential treatment) tanpa adanya justifikasi obyek dan rasional (an objective and reasonable justification). Menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya mengambil prinsip umum apabila ada perlakuan berbeda untuk kategori yang sama maka adanya 204 diskriminasi untuk itu beralasan dilakukan pengawasan yang ketat (strict scrutiny) apalagi terhadap norma undang-undang tarif pajak yang bersifat memaksa kepada warga dan pembayar pajak (tax payer). [vide Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discrimanatory Treatment, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm.21-42]. 4. Bahwa reklasifikasi PBJT diberlakukan untuk satu kategori yang sama Jasa Kesenian dan Hiburan yang termasuk pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang semustinya diberlakukan sama secara adil dan selaras. Namun tanpa alasan yang masuk akal (reasonable ground) untuk/ pada 5 jenis jasa hiburan ditetapkan tarif graduatif (paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) tanpa alasan rasional yang masuk akal dan meyimpang dari prinsip umum tarif pajak turun yang dianut rezim UU HKPD. Dengan diperlakukan berbeda dari tarif pajak untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang lain [vide Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan l] dengan tarif pajak tunggal paling tinggi 10% (sepuluh persen) dalam rezim UU HKPD, maka norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo adalah perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif; 5. Bahwa dengan demikian norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo bertentangan dengan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum yang menjadi acuan pembentukan aturan hukum dan tarif pajak sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang analog dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesuai hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) yuncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa terbukti rumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo merupakan kekacauan hukum dikarenakan perlakuan berbeda yang, bersifat diskriminatif sehingga adanya perlakuan berbeda (diffrential treatment) pada 5 jenis jasa hiburan saja, namun tanpa alasan yang masuk akal (reasonable ground) sesuai kaidah hukum konstitusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-II/2024; karena: 205 a. tidak ada alasan yang obyektif dan masuk akal (an objective and reasonable justification) menetapkan tarif pajak hiburan secara khusus berbeda dari prinsip umum pajak turun ke dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo. Merujuk Dijk & Hoof yang menyatakan doktrin dalam perlindungan oleh asas non-diskriminasi sebagai berikut: “A violation of the principle of equality and non-discrimination arises if there is (a) differential treatment of (b) equal cases without there being (c) an objective and reasonable justification, of if (d) proportionality between the aim sought and the means employed is lacking”. [vide Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi danHak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discrimanatory Treatment, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm.41]; b. tidak benar anggapan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa diasosiasikan hiburan bersifat mewah (luxury) dan bersifat perlu dikendalikan. Kekeliruan itu menimbulkan kekacauan norma yang justru melabelisasi dan bahkan stigmatisasi negatif pada 5 jenis jasa hiburan a quo; c. rumusan norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD aquo tidak sesuai dengan kriteria kenyataan faktual (faktisitas hukum) karena tidak sesuai dengan fakta empiris dan realitas sosiologis serta fallacy dan kontradiksi dalam merumuskan diksi (dictionary), frasa, dan bahkan norma pajak hiburan. Sehingga dengan keliru dan “ugal-ugalan” melabelisasi 5 jenis jasa hiburan a quo sebagai jasa bersifat mewah (luxury) dan stigmatisasi negatif/ prejudice menganggap jasa hiburan a quo bersifat perlu dikendalikan; d. kekaburan norma (obscuur norm) dalam konsep hukum (legal concept) Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo berdampak luas dan langsung merugikan karena sifat memaksa pengenaan tarif pajak hiburan karena menjadi kausalitas kenaikan harga-harga menurut analisa dinamis (dynamic analisys) termasuk dan tak terbatas pada harga (price), purchasing power, demand, sales, profit margin, 206 production, cost production, deman of employment, overhead [vide Slide Implikasi Kenaikan Tarif dari Keterangan Ahli DR. SANDRA AULIA berjudul ‘Mengkritisi Kebijakan Batas Tarif Minimum PBJT Jasa Hiburan dalam UU No, 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)’; e. tidak beralasan pengenaan tarif pajak jasa hiburan a quo (paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) yang mengasumsikan hiburan mewah (luxury), karena telah keliru, gagal merumuskan legal tax concept, dan fallacy & contradiction tax treatment, karena terbukti:  secara faktual layanan hiburan karaoke tarif murah (paket hemat ‘Nyanyi 2 Jam Ruangan Small & Medium Cuma 25 Ribu’), dan adanya karaoke keluarga yang terjangkau sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) sehingga terbantah asumsi keliru bahwa karaoke adalah jasa hiburan sifatnya mewah (luxury) dan sifatnya perlu dikendalikan;  sebaliknya ada jenis jasa hiburan lain yang lebih mahal dari pergelaran konser musik, pacuan kuda, dan lomba balap mobil, misalnya konser musik Coldplay di Jakarta dengan harga tiket Ultimate Experience (CAT 1) IDR 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan tiket Formula E Jakarta 2023 kursi VIP Royal Suite kategori 1 seharga IDR 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). f. diksi “pada” yang diikuti dengan “hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa” dalam norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo, tidak beralasan dilabelisasi sebagai barang mewah dan distigmatisasi negatif/prejudice hiburan yang perlu dikontrol sehingga menimbukan kekacauan dan distorsi kegiatan ekonomi parwisata.  ada tidaknya anasir bersifat mewah (luxury) adalah pada varian layanan glamor dan intervensi life style jasa hiburan yang disajikan berlebihan, bukan pada konsepsi-intrinsik obyek hiburannya yang netral, lazim, yang berstandar biasa (ordinary) 207 yang dikonsumei karena dibutuhkan untuk relaksasi, healing, dan eksplorasi waktu luang, bukan services hiburan yang berlebihan dan luar biasa (extraordinary) sehingga tidak benar, tidak adil dan tidak adil digebyah uyah sehingga fallacy & contradiction local text treatment. Tidak beralasan, tidak adil dan selaras membangun argumentasi keliru yang menggiring jasa hiburan - -yang bersifat netral, lazim, dan dibutuhkan— diklaim kelakuan buruk/ negatif yang bersifatkan perlu dikendalikan. Alasan itu keliru dalam konsepsi-intrinsik jasa hiburan, misalnya menyewa kamar hotel tidak identik menikmati fasilitas mewah atau kejahatan moral atau melawan hukum (unlawfull), demikian pula menikmati hiburan karaoke pada fasilitas hotel tidak beralasan dan tidak adil dianggap kegiatan yang sifatnya perlu dikendalikan. Tidak benar dan tidak adil stigmatisasi negatif/ buruk terhadap jasa hotel, hiburan (hobby) karaoke, dan hiburan- hiburan lain dalam Pasal 58 ayat (2) UU HPKD a quo yang diperbolehkan dan sah (lawfull). Sebagai obyek, jasa hiburan sebagai suatu yang ada (being) analog aplikasi teknologi (as being) bersifat netral, eksistensialnya tidak bersalah karena itu tidak valid dan tidak adil dihakimi dengan “sifat” negatif/ buruk tertentu atau dalam pandangan subyektif yang tercemar fallacy, contradiction, prejudice, salah paham, disinformasi, misinformasi, lack of information, apalagi misconduct dan tidak disiplin dalam merumuskan norma hukum. Misalnya, tidak beralasan dan tidak adil jika menggunakan jasa transportasi pesawat terbang identik dianggap bersifat penerbangan mewah, karena perjalanan bebas tanpa hambatan adalah kebutuhan dasar dan HAM sehingga jasa penerbangan udara dengan tarif rendah (low-cost carriers) lazim dan dibutuhkan bahkan pelayanan publik bukan bersifat mewah (luxury) yang dipersepsikan pesawat terbang jet privat. Dengan konstruksi dan komparasi eksistensial itu maka tidak beralasan dan tidak adil dan selaras menggiring labelisasi jasa hiburan pada karaoke, diskotek, kelab malam, mandi uap/ spa ]Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo] adalah jasa hiburan 208 bersifat mewah (luxury) dan bahkan stigmatisasi negatif hiburan yang perlu dikendalikan. Sebaliknya, jasa hiburan yang netral, lazim, dibutuhkan, lawfull, bahkan terstandardisasi dan sertifikasi adalah bagian kegiatan pariwisata dan relaksasi, healing, mengekspresikan hoby dan bakat, hak atas waktu luang adalah bagian dari pemenuhan HAM sehingga absa jika jasa hiburan justru berdimensi kepentingan publik, bukan dengan keliru digebyah uyah jasa mewah (luxury) dan stigmatisasi kelakuan negatif yang perlu dikendalikan;  jasa hiburan versi Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo bukan hiburan mewah (luxury) karena klasifikasi, kriteria, dan standar yang sesuai klasifikasi baku sesuai KBLI (bukan klasifikasi mewah); dan tidak benar klaim sifatnya perlu dikendalikan, karena jasa hiburan itu bersifat netral, lazim, dan dibutuhkan yang bahkan diusahakan sebagai fasilitas jasa hiburan yang diperbolehkan, dengan memenuhi seluruh perijinan yang sah, dengan jenis/bentuk pelayanan yang memenuhi standardisasi, sertifikasi, sesuai klasifikasi baku lapangan usaha jasa hiburan cq KBLI, yang terikat norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK), kode etik (code of conduct), bahkan dengan menjamin kualitas layanan (quality assurance), kontrol kualitas (quality control) dan pengawasan yang terstandardisasi. Misalnya hiburan karaoke sesuai KBLI adalah rumah bernyanyi tanpa ada pelayanan lain; hiburan kelab malam diperbolehkan menyajikan minuman beralkohol sesuai klasifikasi yang diijinkan dan wajib memenuhi NSPK, termasuk ketentuan cukai. Oleh karena itu tidak beralasan dan tidak adil melabelisasi jasa hiburan a quo yang memauhi aturan, jasa pelayanan mengacu klasifikasi baku sesuai KLBI, yang bersifat standar sehingga tidak beralasan menganggap jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) a quo bersifat mewah (luxury) dan apalagi distigmatisasi negatif sifatnya perlu dikendalikan sebagaimana tudingan keliru dan tanpa alasan masuk akal dalam penyusunan UU KHPD 209 yang bermaksud membenarkan tindakan pengendalian sosial dengan pengenaan tarif pajak tinggi sebagai urusan pemerintahan bidang perpajakan. Akankah kementrian keuangan hendak mengambil alih portopolio urusan pengawasan sosial dan gaya hidup (life style) warga pembayar pajak? Hanya untuk menegakkan benang basah telah terlanjur keliru mengatur (dan memaksa) tarif pajak hiburan tinggi yang menyimpangi prinsip umum tarif pajak turun dalam rezim UU HKPD. Dalil tersebut bersesuaian dengan Keterangan Ahli PARA PEMOHON Prof. Djohermansyah Djohan yang dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Agustus 2024 antara lain menerangkan:  “..salah satu cara mengontrol dan mengendalikan adalah dengan memberikan aturan pajak … tarif pajak yang tinggi. Tapi, ini sebetulnya tidak tepat karena ini bukan wadahnya untuk … wahananya. Pajak is pajak, kontrol untuk soal perkembangan usaha dan bisnis, harusnya dipisahkan dari itu. Jadi, ini sebetulnya semacam salah kaprah, pengendalian kok lewat pajak. Itu aneh, saya enggak pernah dengar itu.”; [vide RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024, PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024, PERKARA NOMOR 32/PUU- XXII/2024, Tanggal 28 Agustus 2024, hal. 34-35].;  “Apakah kalau dihapus misalnya, nanti bagaimana income daerah PAD- nya? Kami berpendapat bahwa ini kan sebetulnya kalau Pasal 58 ayat (2) ini, kekhususan dari tarif PBJT di ayat (1), yang paling tinggi 10%. Nah, PBJT itu sendiri di Pasal 55 sudah di-list bahwa ada 12 macam. Nah, dengan demikian, maka kalau ini tidak ada, dia tergolong kepada PBJT yang 12 itu, sehingga masuk ke dalam kategori paling tinggi 10%, itu. Jadi tetap ada income yang masuk kepada pemerintah daerah kita”. [vide RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024, PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024, PERKARA NOMOR 32/PUU- XXII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, hal. 35].; 210 Terbukti tidak berdasar dan tanpa alasan rasional yang masuk akal mengenakan tarif pajak jasa hiburan graduatif paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, didukung oleh dan bersesuaian dengan Keterangan Ahli Para Pemohon Dr. SANDRA AULIA yang dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Agustus 2024 yang antara lain menerangkan:  “Dalam Undang-Undang HKPD RI Nomor 1 Tahun 2002, atas jasa kesenian dan hiburankhusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan, diskotek, karoke, klub malam, bar dan mandi uap dikenakan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Hal ini yang menimbulkan permasalahan dimana aturan lama tidak ada batas bawah, sekarang ada batas bawah, yaitu penetapan 40%. Yang kami permasalahkan adalah dasar untuk penetapan 40% itu seperti apa”;  “..bagaimana pajak itu berdampak terhadap kesejahteraan. Jadi, tarif pajak minimum 40% itu kira-kira seperti apa dampaknya?”  “..ternyata dengan pengenaan pajak, Q kuantitasnya berkurang dari Q1 menjadi Q2 karena pajak mendistorsi market. Jadi, kenaikan harga akan menurunkan apa … potensi dari market yang terdistorsi”.  “..bisa saya simpulkan adalah pengenaan tarif PBJT atas jasa hiburan masih perlu untuk dilakukan kajian analisis sebagai dasar penetapan tarif”;  .”... tarif minimum yang ditetapkan sebesar 40%,dapat mendistorsi kelangsungan iklim usaha yang berkelanjutan dan harus dikembalikan lagi..”. [vide RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024, PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024, PERKARA NOMOR 32/PUU- XXII/2024, Tanggal 28 Agustus 2024, hal. 5 s.d 7]; 7. Bahwa dengan asumsi keliru penyusunan UU HKPD dalam merumuskan norma jasa hiburan dan tarif pajak hiburan [vide Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo] maka aspek keadilan terabaikan dalam pengaturan pajak dan pengenaan tarif pajak hiburan. Merujuk landmark decition Mahkamah Konstitusi RI, bahwa ketentuan pajak yang bersifat memaksa kepada pembayar pajak (tax payer) tidak boleh mengabaikan aspek keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 211 1/PUU-VIII/2010 juncto Nomor 52/PUU-IX/2011 mengandung kaidah hukum bahwa Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional. Mahkamah menegaskan dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan keuangan negara namun mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak. Fakta dan dalil di atas bersesuaian dengan Keterangan Saksi Fakta Para Pemohon cq. ITA UTAMIWATI, S.ST. Par., DiplCidesco., dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa:  “kebijakan pajak tinggi ini bukannya mengendalikan usaha SPA, tetapi justru mematikan usaha yang taat hukum dan menjalankan perizinan sesuai aturan”;  “industri SPA diakui dunia dan memiliki potensi pasar yang sangat besar, pengenaan pajak yang sangat tinggi justru menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha ini. Alih-alih mendukung pertumbuhan industri yang berperan dalam Wellness Tourism, kebijakan pajak yang diterapkan sangat memberatkan. Sebagai contoh, beberapa outlet Martha Tilaar SPA terpaksa mengajukan proses penutupan salah satunya di Pangkalan Bun, yang dikenakan pajak 75%, dan outlet di Bogor yang dikenakan pajak 50%. Beban pajak yang tidak seimbang ini mengakibatkan kerugian besar bagi usaha kami. Hal ini sangat memberatkan, meskipun kami telah mengajukan insentif fiskal, namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak Dispenda”.  “Martha Tilaar SPA, berdasarkan riset dari RETA Consulting Indonesia, adalah Market Leader nomor satu secara nasional. Kami menjalankan perizinan dengan benar, menaati undang-undang, dan berusaha keras mengangkat budaya serta kearifan lokal Indonesia. Namun, satu per satu outlet kami harus tutup karena beban pajak yang tak masuk akal”.  “...Jika usaha-usaha SPA yang seharusnya menjadi pilar wisata kesehatan terus diberi beban pajak setinggi ini, maka kami tidak hanya kehilangan bisnis, tetapi Indonesia juga kehilangan 212 potensi besar untuk memimpin dalam Wellness Tourism di tingkat dunia”.  “..Dengan beban pajak setinggi 40-75%, bagaimana mungkin kami bisa bersaing secara sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional?”. Dampak langsung dan meluas dari pengenaan tarif pajak jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo yang terbukti merugikan pelaku usaha jasa hiburan bersesuaian dengan fakta yang disampaikan Keterangan Saksi WIRAWAN NURISA SAPUTRA dalam Sidang Pleno Mahamah Konstitusi tanggal 28 Agustus 2024, yang antara lain:  “..Di Jakarta itu ada sekitar 20 outlet existing, dengan outlet besarnya ada cukup banyak. Yang bisa saya estimasi dari total karyawan kami di Jakarta saja hanya ada sekitar 1.700-2.000 karyawan. Itu belum dari karyawan central office yang memang notabenenya bertotal 1.650 orang untuk office-nya dan 1.700-200 untuk operasional. Itu belum ada yang di Makassar, Palembang, Manado, Bali, dan di daerah lainnya. Dengan adanya pajak 40% sampai 75%, pelanggan kami kabur, Pak”.  “Beberapa temuan saya di lapangan, saya pernah satu kali ke Malaysia dan ... dan ... dan founder saya di Thailand, itu pajak hiburan itu tidak mencapai lebih dari 10%. Di Thailand bahkan cuma 5% untuk pajak hiburan, di Malaysia 6%. Dan … dan dari itu, kita langsung buat dua di Malaysia dan dua di Thailand. Hawai Group buat dua … dua Malay … dua outlet besar di Malaysia dan dua outlet di Thailand. Karena pajak hiburan mereka sangat bersahabat menurut kami, 5%. Kami selalu bayar pajak setiap bulan, itu tidak pernah ada yang dibohong-bohongi berdasarkan self-assessment kami karena pajak sifatnya self-assessment. Bahkan, di Singapura hanya 9%, di Filipina sekitar 10%, di Indonesia 40 sampai 75%”.  “Bahwa ada yang datang sana hanya untuk nonton live music, mereka patungan. Mereka patungan, satu table 4 orang, minimum 213 payment mereka Rp500.000,00-Rp1.000.000,00. Apa bedanya mereka dengan minum kopi di Starbucks? Enggak ada bedanya. Mereka hanya main … nonton dengan … nonton temannya yang mungkin perform sebagai vokalis atau sebagai band, atau satu sofa. Notabenenya … MC-nya adalah Rp2.000.000,00. Mereka datang 10 orang, bagi rata Rp200.000,00-an satu orang. Apa bedanya mereka ketika mereka main ke KFC, ke McD? Enggak jauh berbeda”; 8. Bahwa terbukti pengenaan tarif pajak hiburan tinggi Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo adalah perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif, fallacy & contradiction, menghakimi (prejudice; stereotyping) dengan memberlakukan tarif pajak hiburan tinggi secara “ugal-ugalan”, tidak adil, tidak selaras, dan tidak terjangkau, yang semakin merugikan karena ketentuan tarif pajak hiburan tersebut bersifat memaksa pembayar pajak, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pengenaan tarif pajak hiburan tinggi menurut Pasal 58 ayat (2) a quo sebagai rezim pajak daerah, bukan hanya perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif namun bertentangan dengan hak konstitusional hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengenaan tarif pajak daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras [vide Pasal 18A ayat (2) UUD 1945]; Dalil tersebut bersesuaian dengan Keterangan Ahli Para Pemohon Prof. DJOHERMANSYAH DJOHAN yang dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Agustus 2024 antara lain menerangkan:  “Ketika pemerintah dan DPR membuat UU HKPD No. 1/2022 di masa pandemi Covid-19, saat itu terjadi penurunan serius kapasitas fiskal daerah (ekonomi lumpuh). Terjadilah kesembronoan penetapan tarif PBJT khususnya jasa 5 (lima) hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2)”. 214  “Dampak dari penetapan tarif pajak yang “ugal-ugalan” itu, tak dilakukan oleh pemerintahan di banyak negara yang juga dilanda Covid-19, terancam membuat “gulung tikarnya” pengusaha, merosotnya indeks kebahagiaan warga, menurunnya hasil PBJT Pemda, dan memicu berkembangnya bisnis jasa hiburan ilegal yang memusingkan Pemda”.  “...penetapan tarif PBJT khusus 5 (lima) jasa hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD No. 1/2022 telah mencederai konstitusi Pasal 18A ayat (2) dan melemahkan Otda (otonomi daerah)”. 9. Bahwa terbukti pengenaan tarif pajak hiburan (paling rendah 40% sampai paling tinggi 75%) menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) a quo adalah melanggar asas keadilan (equality) dan asas keterjangkauan (affordability) serta netralitas hukum pajak (legal netrality on tax) atas jasa hiburan dalam bidang industri pariwisata –yang melayani pengguna dalam skala lokal, nasional dan transnasional. Oleh karena itu, pengenaan tarif pajak hiburan tidak lepas dari kepatuhan pada prinsip-prinsip kebijakan pajak yang baik. Terbukti tarif pajak jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) a quo tidak adil, tidak terjangkau dan mengabaikan netralitas karena diterapkannya tarif pajak hiburan di Indonesia paling tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yakni Thailand menerapkan pajak hiburan sebesar 5% (lima persen); Malaysia sebesar 6% (enam persen); Singapura sebesar 9 (sembilan persen); Filipina sebesar 18% (delapan belas persen) [Bukti P-28]. Dari sumber lain, Thailand menerapkan tarif pajak 5% (lima persen) untuk tempat hiburan seperti kelab malam yang diturunkan dari 10% (sepuluh persen). Negara jiran Malaysia menerapkan pajak jasa 6% (enam persen) untuk tempat hiburan seperti kelab malam, kelab privat, dan sebagainya. Negara Singapura menerapkan tarif Goods and Services Tax (GST) 9% (sembilan persen) untuk pajak semua penjualan barang dan jasa. Bureau of Internal Revenue (BIR) menerapkan pajak 18% (delapan belas persen) untuk kelab malam, 215 karaoke, bar. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/15/tarif-pajak- hiburan-indonesia-jauh-lampaui-negara-tetangga, diunduh tanggal 11 Maret 2024]. [Bukti P-40]; 10. Bahwa terbukti adanya pengenaan tarif pajak hiburan yang tanpa dasar, tidak presisi, dan dibuat dengan ugal-ugalan dengan tarif yang mencekik hak hidup pelaku usaha apalagi dengan sifat memaksa pengenaan pajak kepada pembayar pajak (tax payer) walaupun mengaku sebagai otonomi pengaturan pajak dan Open Legal Policy, namun menurut kaidah hukum konstitusi menegaskan tidak konstitusional apabila mencari-cari barang atau jasa dikenakan pajak tanpa dengan pengawasan ketat mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak. Dalam hal penerapan pajak hiburan tinggi yang idak adil, tdak selaras dan tidak terjangkau pelaku usaha menimbulkan akibat kekacauan dan distorsi ekonomi kegiatan pariwisata usaha jasa hiburan yang berimplikasi secara dynamic system. Hal itu terbukti akibat dari penerapan kebijakan tarif pajak hiburan tinggi dengan kinerja ekonomi dan perilaku pasar yang menimbulkan distorsi ekonomi kegiatan pariwisata yang bahkan berdampak kepada otoritas pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Keadaan dan fakta tersebut bersesuaian dengan Keterangan Saksi Para Pemohon YUNO ABETA LAHAY dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 10 September 2024 yang menerangkan antara lain:  “Sehingga keinginan dan maksud Pemerintah untuk membatasi dan menghilangkan sisi negatif hiburan pun itu tidak tercapai karena justru membuat semakin maraknya usaha hiburan, namun izinnya tidak sesuai”;  “Banyaknya manipulasi izin di daerah karena adanya Undang- Undang ini dan juga turunannya dalam bentuk Perda. Makin maraknya pungutan liar dan negosiasi di Lapangan karena terjadinya manipulasi izin. Keinginan dan maksud Pemerintah 216 untuk membatasi dan menghilangkan sisi negatif hiburan pun tidak tercapai karena justru membuat semakin maraknya usaha hiburan namun izinnya tidak sesuai”;  “ada upaya sebetulnya dari pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan dari sisi negatif, namun tidak dengan melakukan pembatasan dengan instrumen pajak. Pemprov DKI berhasil menutup Alexis. Jadi, tanpa instrumen pajak pun sebetulnya bisa dilakukan ketika memang dirasa tempat atau usaha tersebut memang memiliki dampak negatif bagi masyarakat”;  “Dalam pelaksanaannya, aturan ini tidak berjalan. Karena apa? Saya paparkan di sini bahwa banyaknya manipulasi izin di daerah karena adanya undang-undang ini dan juga turunannya dalam bentuk perda”;  “bahwa di dalam pelaksanaannya, aturan ini tidak berjalan. Karena apa? Saya paparkan di sini bahwa banyaknya manipulasi izin di daerah karena adanya undang-undang ini dan juga turunannya dalam bentuk perda. Lalu dampak kedua, adalah makin banyaknya pungutan liar dan negosiasi di lapangan karena terjadinya manipulasi izin”. Oleh karena itu pengenaan pajak yang memaksa mempertimbangkan segala aspek termasuk kemampuan (affordability) pelaku usaha, keadilan (equality), netralitas (neutrality), analisa dampak regulasi (regulation impact analysis), partisipasi bermakna (meanngfull participation), kesesuaian legal caracter of tax, dan kaidah hukum konstitusi dan mandatory konstitusi. Sehingga tidak benar dan tidak adil perumusan dan penerapan hukum pajak merupakan otonomi hukum pajak dan serta merta diklaim sebagai Open Legal Policy. Perkenankan menurunkan dan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3.19], halaman 81 yang selengkapnya berbunyi berikut ini: “Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya 217 kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”; 11. Bahwa terbukti tidak adanya prinsip adil dan selaras dlam pengenaan pajak daerah atas jenis jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo bertentangan dengan kaidah konstitusi Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 sebagai persyaratan konstitusional tarif pajak daerah. Adanya perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif dalam kategorisasi Jasa Kesenian dan Hiburan maka tidak adanya pengaturan secara adil dan selaras dalam hubungan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah. 12. Bahwa tidak benar anggapan jenis jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) a quo adalah bersifat perlu dikendalikan dengan menggunakan tarif pajak tinggi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian sosial, karena:  Pelaku usaha jasa hiburan a quo adalah pembayar pajak (tax payer) menjalankan usaha yang diijinkan (permitted), kausal pembolehan (verlof), terikat norma, standar, pedoman, kriteris (NSPK), etika dan kode etik (code of conduct), dengan staf dan jenis layanan yang terstandardarisasi dan sertifikasi, sehingga merupakan jenis usaha jasa hiburan yang legal dan merupakan daftar positif (positive list) --seperti halnya semua jenis hiburan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD;  Pelaku usaha jasa hiburan mengajukan ijin-ijin terlebih dahulu diuji, diperiksa memenuhi klasifikasi baku sesuai KBLI sesuai standar, dan bukan klasifikasi mewah;  Tidak benar klaim sifatnya perlu dikendalikan, karena jasa hiburan itu bersifat netral, lazim, dan dibutuhkan yang bahkan diusahakan sebagai fasilitas jasa hiburan yang diperbolehkan, dengan memenuhi seluruh perijinan yang sah, dengan jenis/ bentuk pelayanan yang memenuhi standardisasi, sertifikasi, sesuai 218 klasifikasi baku lapangan usaha jasa hiburan cq KBLI, yang terikat norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK), kode etik (code of conduct), bahkan dengan menjamin kualitas layanan (quality assurance), kontrol kualitas (quality control) dan pengawasan yang terstandardisasi. Misalnya jasa hiburan karaoke sesuai KBLI adalah rumah bernyanyi tanpa ada pelayanan lain. Hiburan kelab malam diperbolehkan menyajikan miuman beralkohol yang diijinkan dan memenuhi NSPK, termasuk ketentuan cukai. Jasa Spa dikelola sesuai standar dan mematuhi code of conduct yang ketat terhadap pelanggan, termasuk jam kerja, cara kerja bahkan cara menggunakan handuk. Standar Operational Procedure (SOP) Spa sampai mengatur bagaimana kita memegang handuk supaya selalu menutupi tubuh tamu, supaya tidak terjadi kontak mata terhadap tamu dan terapis.” [Keterangan Saksi Fakta ITA UTAMIWATI, Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, RISALAH SIDANG tanggal 10 September 2024].  Tidak berdasar dan tidak adil apabila anggaan jasa hiburan sifatnya perlu dikendalikan, karena keliru memahami jenis usaha dan kegiatan usaha jasa hiburan yang sesuai klasifikasi baku, yang terikat kode etik (code of conduct), menjamin kualitas layanan (quality assurance), kontrol kualitas (quality control) dan pengawasan yang terstandardisasi. Sehingga jasa hiburan yang KBLI dengan klasisifiksi baku tersebut tidak beralasan dan tidak adil dituding dengan stigmatisasi negatif;  Quod non, pengendalian dan pengawasan bukan dalil dalam lingkup urusan perpajakan karena merupakan urusan pengawasan pemerintah daerah dengan kewenangan melakukan pengawasan dan penegakan hukum;  Urusan pengawasan dan penegakan hukum jasa hiburan bukan urusan perpajakan sehingga tidak valid jika dipergunakan sebagai alasan pengenaan pajak dan menaikkan tarif pajak tinggi. Dalam hal adanya jasa hiburan yang tidak sesuai perijinan dan klasifikasi baku menurut KBLI maka intervensi dan tindakan yang dilakukan adalah pencabutan ijin dan penegakan hukum 219 bukan pengenaan pajak tinggi. Jika kegiatan jasa hiburan tidak sesuai ketentuan yang menyimpang KBLI, adalah wewenang pemerintah daerah mencabut perijinan dan bahkan melakukan penegakan hukum tegas, bukan dengan gegabah mengenakan tarif pajak tinggi. Jika tidak dilakukan pengawasan dan penegakan hukum tegas, maka yang terjadi adalah transaksi bawah meja, pemalakan bahkan pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab sehingga menimbulkan biaya sosial (social cost) tinggi. Dengan kondisi sedemikian maka terjadi distorsi dan iklim berusaha yang tidak sehat, rendahnya kepatuhan hukum yang merupakan urusan pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, mengatasi keadaan itu bukan dengan intervensi kebijakan pajak hiburan yang dipatok menjulang tinggi yang jauh melampaui pajak hiburtan pada negara-negara jiran dan ASEAN [vide Bukti P-28, Bukti P-40];  Menggunakan anggapan jasa hiburan bersifat perlu dikendalikan sehingga dipatok tarif pajak hiburan tinggi adalah keliru, tidak valid, dan tidak adil, serta mendistorsi kegiatan ekonomi pariwisata bidang jasa hiburan. Oleh karena itu tidak beralasan dan tidak adil melabelisasi jasa hiburan yang sesuai aturan, mengacu klasifikasi baku sesuai KLBI denan layanan bersifat standar melabelisasi jasa hiburan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD bersifat mewah (luxury); dan apalagi distigmatisasi negatif sifatnya perlu dikendalikan tanpa alasan masuk akal. Stigmatisasi negatif jasa hiburan perlu dikendalikann dalam penyusunan UU HKPD adalah tidak beralasan dan hanya akal-akalan yang bermaksud menjadi pembenaran pengenaan tarif pajak hiburan tinggi. Padahal, pengendalian sosial dan pengawasan bukan daar dan alasan valid menaikkan tarif pajak hiburan dan bukan urusan kebijakan perpajakan, namun penegakan hukum. Lemah atau tidak adanya pengawasan dan penagakan hukum tidak serta merta menjadi alasan menaikkan tarif pajak hibutan tnggi versi Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Akankah kementrian keuangan hendak mengambil alih portopolio urusan pengawasan sosial? 220 13. Bahwa dengan demikian terbukti ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo yang berbunyi: “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Terbukti kerancuan norma Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 menimbukan kerancuan konstitusional hukum pajak hiburan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (2) juncto Pasal 28G ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang diskrimatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa terbukti norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo yang berbunyi: “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)”, merupakan norma yang mengandung kerancuan norma secara yang secara substantif bersifat memaksa kepada warga pembayar pajak, walau dibuat dengan menerapkan perlakuan berbeda yang diskriminatif sehingga bertentangan dengan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut ini dikemukakan dalil dan alasan yang terbukti aanya kerancuan konstotusional pajak hiburan yang berdampak luas, diantaranya: a. kata “Khusus” sebagai dasar tidak memberlakukan tarif pajak hiburan paling tinggi 10% (sepuluh persen) pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, adalah kerancuan norma dan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif namun tanpa alasan yang masuk akal (reasonable ground) akan tetapi dipaksakan penerapannya sehingga berakibat kerancuan konstitusional hukum pajak hiburan. 221 b. rezim hukum UU HKPD yang mengantikan UU PDRD dengan kebijakan politik hukum yang menganut prinsip umum tarif tunggal dan penurunan tarif pajak hiburan menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen), namun dirancukan secara diskriminatif hanya untuk/ pada 5 jasa hiburan tertentu yang dipatok tarif pajak graduatif dan tarif pajak naik (paling bawah 40% dan paling tinggi 75%) adalah kusalitas kerancuan konstitusional yang tidak bisa ditolerir dalam hukum pajak yang bersifat memaksa dan memiliki otonomi hukum pajak. Kerancuan konstitusional itu terbut sebagai penolakan dan pengabaian pelaku usaha DPP Gabungan Indistri Pariwisata (GIPI) membayar pajak hiburan tarif baru dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 091/DPP/II/02/2024 tetanggal 12 Februari 2024; c. kata “pada” dalam frasa “pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa” bukan hanya kekelirian dalam merumuskan norma hukum pajak hiuran namun mee imbulkan kausal kerancuan konstitusional yang menimbulkan ketidakpastian hukum, karena substansi norma tersebut tidak jelas apakah mengikat pada jasa hiburannya, atau pada entitas usaha seperti hotel yang menyajikan layanan tambahan hiburan karaoke bagi tamu hotel atau services mandi uap/ spa. Atau jasa hiburan karaoke yang harga paketnya mencakup services makanan dan minuman (F&B), atau entitas usaha kelab malam/ bar ‘X’ namun pada lokasi bar ‘X’ di hotel ‘Y’ menyajikan coffee shop di siang hari. Sehingga terjadi kerancuan konstitusional yang menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kemungkinan pajak berganda (double tax) atau tumpang tindih pengenaan pajak yang merupakan cikal perlawanan publik atas kerancuan konstitusional hukum pajak. Merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011, angka [3.20], antara lain berpendapat: “....Mahkamah sependapat dengan Ahli T.B Eddy Mangkuprawira yang menerangkan bahwa tumpang tindih pengenaan pajak oleh dua Undang-undang yang berbeda terhadap satu objek pajak berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak atau abused of power yang melahirkan stigma power tax is the the power to destroy”; 222 3. Bahwa terbukti norma Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo berdampak langsung pada kerugian materil pelaku usaha, karena: a. melemahkan dan bahkan mematikan pondasi berusaha; b. terjadinya penyeludupan hukum maupun ketidakpatuhan hukum pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo yang menghambat kenyamanan dan keleluasaan pelaku usaha jasa hiburan bebas dari tindakan yang tidak sesuai aturan hukum (unlawfull) sehingga menjadi biang ekonomi biaya tinggi; c. kemunduran serius hak berusaha (bisnis) kelima jenis jasa hiburan oleh karena secara kalkulasi bisnis pelakun usaha tidak mampu bertahan hidup (survival) yang dibebani pajak hiburan (40%-75%), biaya tetap gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, biaya royalty musik untuk karaoke dan lain-lain yang jika terjadi distorsi ekonomi patowisata jasa hiburan maka terambat kesulitan sistemik untuk segara dipulihkan tanpa fasilitasi kebijakan perpajakan dan fasilitas keuangan; d. angka pemutusan hubungan kerja dan tingkat serapan tenaga kerja bidang pariwisata. Jasa hiburan termasuk ekosistem pariwisata yang menjadi daya tarik pariwisata Indonesia, sehingga ada kausal dari dynamic system tarif pajak hiburan tinggi (40%-75%) yang mematikan kesempatan berusaha, hilangnya lapangan pekerjaan bidang pariwisata yang membahayakan jaring pengaman sosial (social savety nett) akibat krisis pendapatan kepada krisis sosial; e. Berdampak luas pada kerusakan mata rantai jasa hiburan yang berkaitan dengan rantai pasok industri hiburan yang mencakup pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, pemasok bahan makanan dan minuman, kelompok petani, peternak dan lainnya, termasuk artis, pekerja kesenian, penyewaan properti dan lainnya sehingga melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa terbukti ketentuan Pasal 58 ayat (2) a quo yang mengenakan tarif pajak hiburan tinggi (paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) yang tidak berdasarkan kajian mendalam dan analisis dampak yang akuat dan terukur presisi, sehingga menimbulkan anomali kebijakan yang menimbulak 223 kerancuan konstitusional karena terbukti UU HKPD tidak terbukti meningkatkan pendapat asli daerah dan kapasitas fiskal daerah dengan kebijakan tarif pajak hibutan yang tinggi. Quod non Pasal 58 ayat (2) UU HKPD bersifat memaksa penerapan dan pengumpulannya yang mengklaim pajak hiburan sebagai rezim pajak daerah untuk memperkuat kekuatan pajak daerah (local taxing power) akan tetapi penerimaan pajak hiburan secara nasional hanya sekitar 2% (dua persen). Realisasi pajak hiburan Propinsi DKI Jakarta hanya menyumbang 1,6% (satu koma enam persen) dari total pajak daerah sepanjang tahun 2023, atau Rp687 miliar dari total Rp43,5 triliun [vide lampiran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta, Bukti P-29]. Alih-alih pajak hiburan untuk mengejar realisasi pajak dengan tarif pajak tinggi, malahan menimbulkan dampak kelesuan pelaku usaha hiburan dan distorsi kegiatan pariwisata di daerah. Dengan demikian terbukti pemerintah daerah pun mengalami distorsi dan kerancuan konstitusional dengan perapan pajak hiburan tinggi Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo. 5. Bahwa terbukti UU HKPD yang menggantikan UU PDRD melakukan rekategori jenis jasa hiburan akan tetapi dalam Naskah Akademis RUU HKPD sama sekali tidak ada kajian akademis reformulasi pajak hiburan ke dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UU HKPD a quo sehingga dalam penalaran wajar dipastikan mengalami kegagalan penerapan hukum yang berakibat pada kerancuan konstitusional hukum pajak hiburan yang berwujud sebagai menghentikan kegiatan usaha, pemutusan hubunga kerja (PHK), ketidakpatuhan membayar pajak pelaku usaha hiburan bahkan berskala massif, menyiasati penerbitan ijin-ijin dan mal administrasi, pungutan yang tidak sah di lapangan, bahkan mengubah tipikal kegiatan usaha di lapangan yang terbukti darti keterangan saksi- saksi. Dalam Naskah Akademis RUU HKPD hanya memberi acuan perubahan UU PDRB yang berkaitan pajak daerah untuk: (1) Pajak Air Tanah; (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB); (3) Pajak Hotel; (4) Pajak Restoran. Dengan demikian terbukti: 224 (a) tidak ada acuan dan panduan valid reklasifikasi pajak hiburan tertentu ke dalam Pasal 55 ayat (1) aquo; (b) tidak ada dasar legitimasi tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) terbatas hanya jenis jasa hiburan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai huruf k saja, yang tidak termasuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa; (c) perubahan dan penggantian UU PDRD dengan UU HKPD justru tidak membuat kewenangan perpajakan (local taxing power) pajak daerah, karena terbukti tidak fokus mencari sumber pajak baru, akan tetapi hanya mengubah tarif pajak hiburan yang lama namun dinormakan dengan perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif. 6. Bahwa terbukti adanya kerancuan konstitusional terbukti dengan sikap mendua pengenaan tarif pajak hiburan UU HKPD yakni kebijakan pokok adalah menurunkan tarif pajak hiburan semula paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen), namun secara diskriminatif menaikkan tarif pajak hiburan tertentu menjadi paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Pungutan pajak yang diamanatkan konstitusi yang dilaksanakan dengan undang-undang yang bersifat memaksa, maka kekacauan norma undang-undang pengenaan pajak dan tarif pajak hiburan adalah kerancuan konstitusional pajak. Berikut ini disajikan data perbandingan tarif pajak hiburan menurut UU PDRD yang dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 (“UU HKPD”); No. Objek Pajak Tarif UU 28/2009 Tarif UU 1/2022 1. Tontonan Film Maks. 35% Maks. 10% 2. Pagelaran Kesenian, Musik, dan Tari Maks. 35% Maks. 10% 3. Pameran Maks. 35% Maks. 10% 4. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, Sulap Maks. 35% Maks. 10% 5. Permainan Biliar, Gold, Boling Maks. 35% Maks. 10% 6. Pacuan Kuda dan Lomba Kendaraan Bermotor Maks. 35% Maks. 10% 7. Rekreasi Wahana Air, Ekologi, Pendidikan, Budaya Salju, Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang Maks. 35% Maks. 10% 8. Panti Pijat dan Refleksi Maks. 35% Maks. 10% 225 9. Hiburan Kesenian Rakyat/ Tradisional Maks. 10% Bebas Pajak 10. Mandi Uap/Spa 0%-35% 40% - 75% 11. Diskotek, Karoke, Kelab Malam, dan Bar 0%-75% 40% - 75% Dari sajian data perbandingan kenaikan tarif pajak jasa hiburan dapat diidentifikasi fakta hukum berikut ini: (1) rekategorisasi pajak hiburan dalam UU HKPD yang menetapkan prinsip umum tarif pajak turun jasa hiburan dari paling tinggi 35% (UU PDRD) menjadi paling tinggi hanya 10% (UU HKPD); (2) prinsip umum tarif pajak turun jasa hiburan dalam UU HKPD dimaksudkan untuk restrukturisasi pajak daerah karena ekonomi biaya tinggi (hight cost economy); (3) diakuinya prinsip umum tarif pajak turun aquo menjadi paling tinggi 10% (UU HKPD) dari 35% (UU PDRD), namun ternyata tarif pajak hiburan yang diberlakukan adalah dinaikkan sebesar 15%; dengan analisa berikut ini: (a) pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/ spa diberlakukan tarif pajak gradatif paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, adalah perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif dari prinsip umum tarif pajak turun dalam UU HKPD dari 35% (tiga puluh lima persen) menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen); (b) perlakuan berbeda pada 5 (lima) jasa hiburan tersebut dari prinsip umum tarif pajak turun ditemukan pada 3 bentuk ini: (1) diskriminasi dari prinsip umum tarif pajak turun paling tinggi 10% (sepuluh persen) terhadap tarif pajak naik jasa hiburan tertentu (40% sampai 75%); (2) diskriminasi dari prinsip tarif pajak tunggal menjadi tarif pajak gradatif; (3) diskriminasi dari “kuncian” tanpa batas bawah (0%) [nol persen] menjadi tarif pajak dengan batas bawah (40%) [empat puluh persen]; (c) adanya diskriminasi obyektif dan subyektif, yaitu: (1) diskriminasi obyek tarif pajak naik (dari 35% ke 40% sampai 75%) yang semustinya secara konsisten dan berkeadilan ikut serta diturunkan bersama menjadi paling tinggi 10% (sepuluh 226 persen); dan diskriminasi subyek reklasifikasi pajak hiburan tertentu yang diperlakukan berbeda karena karena asumsi keliru “yang bersifat mewah (luxury) dan ”yang bersifat perlu dikendalikan” dilekatkan pada jasa hiburan tertentu; (d) anjloknya realisasi pajak hiburan (tahun 2019 sd. tahun 2020) sebagai alasan akademis mengakui prinsip umum tarif pajak turun (menjadi paling tinggi 10%), namun ternyata tarif pajak turun [-25%] (dari 35% ke 10%) yang terjadi adalah transfer tarif pajak yang dibebankan pada 5 (lima) jasa hiburan tertentu/ khusus dari semula [35%] menjadi tarif baru [40% sampai 75%]; (e) selisih tarif pajak dari batas bawah [0%] menjadi batas bawah [40%] terjadi transfer tarif pajak hiburan naik [15%] dari hasil konsolidasi tarif pajak turun [25%] dengan tarif pajak hiburan tertentu naik dari batas bawah [40%]. Dengan demikian UU HKPD pada kenyataannya menerapkan tarif pajak naik jasa hiburan [15%] tanpa adanya alasan rasional yang masuk akal (reasonable ground) yang mengacu Putusan MK RI Nomor 07/PUU-II/20024. Dari analisa data ternyata UU HKPD menerapkan kebijakan makro pajak yang “menerkam” jasa hiburan tertentu/ khusus, yang justru menyimpang dari prinsip umum tarif pajak turun. Methapor kebijakan makro tarif pajak kesenian dan hiburan ini keadaan itu seperti pepatah lama: “tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan”, namun tiba di mulut pajak hiburan diterkam”. Keadaan menerkam pajak hiburan itu analog ketika menaikkan tarif pajak hiburan yang ironisnya dengan tuduhan labelisasi dan stimatisasi yang salah dan tidak adil. Lebih dari itu tanpa adanya alasan rasional yang masuk akal (reasonable ground) sehingga menciptakan kondisi kerancuan konstitusional. Dengan UU HKPD, terbukti kecenderungan pemerintah kabupaten/ kota menaikkan tartif pajak hiburan dari batas bawah [40%], yakni:  Kabupaten Denpasar semula (UU PDRD)= [10%] naik menjadi (UU HKPD)= [40%]; 227  Propinsi DKI Jakarta semula (UU PDRD)=[25%] menjadi (UU HKPD)= [40%];  Kota Mataram semula (UU PDRD) 40% naik menjadi (UU HKPD)=[60%]. Terbukti UU HKPD yang dimaksudkan menciptakan sumber baru pajak daerah justru berkutat dengan jenis/sumber pajak hiburan dengan menaikan tarif pajak hiburan tertentu. Hal itu berdampak luas pada kegiatan pariwisata di daerah dan nasional yang terbukti dengan penolakan pelaku usaha jasa hiburan dan pariwisata. Terbukti tidak ada sumber baru pajak daerah, oleh karena pengenaan pajak hiburan hanya reklasifikasi dan transfer tarif pajak naik bukan diskresi dan kewenangan mencai sumber pajak baru dalam restrukturisasi pajak daerah. Dapat disimpulkan kebijakan tarif pajak hiburan tidak memiliki dasar kebijakan sehingga tidak memiliki legitimasi (unlegitimated) namun yang terjadi perlakuan yang berbeda dan bersifat diskriminatif sehingga menimbulkan kerancuan konstitusional pajak hiburan yang menumbulkan kerugian konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], perlindungan atas perlakuan diskriminatif [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], perlindungan harta benda di bawah keuasaannya (wajib pajak) [Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945], pekerjaan dan penghiduan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 945]. Merujuk pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum angka [3.19], halaman 81, menegaskan bahwa pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar, namun Mahkamah Konstitusi menggariskan 228 amanat agar tarif pajak mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak; 7. Bahwa pengenaan tarif pajak hiburan tinggi Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo terbukti berdampak langsung karena memberatkan dan mematikan kesempatan berusaha karena beban-beban pajak lain yang bersifat memaksa. Sehingga terbukti adanya beban-bena pajak dan pungutan yang memaksa antara lain berikut ini:  Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%;  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen),  Pajak Penghasilan (PPh) badan 25% (dua puluh lima persen),  PPh pribadi selaku pengusaha sebesar 5% sampai 35% tergantung penghasilan kena pajak;  Pajak parkir dan valet;  Pajak perhotelan (hotel) jika dalam satu kawasan hotel dan karaoke, bahkan juga menyasar dan berimbas pada jasa perhotelan lainnya selain hotel. Keadaan ini adalah kekacauan konstitusional hukum pajak karena menghilangkan kesempatan berusaha dan akses pekerjaan yang layk serta resiko jaminan pengaman sosial atas pendapatan. Jika mengasumsikan penerapan pajak hiburan dengan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen), ditambah PPh badan 25% (dua puluh lima persen) saja menjadi 65% (enam puluh lima persen), adalah beban pajak yang tidak rasional. Belum termasuk kewajiban royalty lagu yang disajikan karaoke, biaya tetap gaji pegawai, biaya operasional, biaya sewa sewa tempat, dan lain- lain sehingga terbukti mengakibatkan bangkrutnya pelaku usaha hiburan. Keadaan ini bersesuaan dengan analisa dan pandangan dari KADIN Indonesia [vide Bukti P-30]. Keadaan ini persis seperti methapor ‘menyembelih angsa bertelur emas’ dari cerita asli berjudul ‘The Goose and the Golden Egg’. Oleh karena itu kerancuan konstitusional yang berdampak luas ini musti dihentikan dengan menghapuskan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir akhir 229 konstitusi memiliki landmark decition dan yurisprudensi yang konsisten menjaga prinsip keadilan (equality), keterjangkauan (affordability), prinsip larangan perlakuan diskriminasi, menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan prinsip adil dan selaras dalam pengujian norma hukum pajak. Dengan demikian tidak beralasan ketentuan tarif pajak Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo diklaim pemerintah sebagai Open Legal Policy. Konsistensi pengujian norma hukum pajak yang mempertimbangkan segenap aspek terutama aspek keadilan dan jenis kegiaan dan pelaku usaha dikenakan pajak adalah katup pengaman konstitusional untuk mengawal hukum pajak dan tarif pajak dari terciptanya kondisi kekacauan konstitusional pengenaan tarif pajak yang tidak adil, tidak terjangkau, dan tidak selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum angka [3.19], halaman 81 yang lengkapnya berbunyi: “Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”; 8. Bahwa terbukti pemerintah mengakui ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo menimbulkan dampak langsung dan meluas bagi industri pariwisata dan adanya kerugian materil pelaku usaha jasa hiburan yang terbukti dengan:  kebijakan darurat (emergency policy) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Palaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Bukti P-31], yang dimaksudkan memberi insentif fiskal sebagaimana Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022. Dampak langsung dan meluas itu semakin memberatkan pelau usaha 230 jasa hiburan dengan kecenderungan pemerintah daerah menaikkan tarif pajak secara maksimal sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) ke dalam peraturan daerah [vide Bukti P-32 dan Bukti P-34];  adanya penolakan membayar kenaikan pajak hiburan menjadi dari pelaku saha jasa hiburan dan DPP GIPI merupakan peringatan adanya pengabaian kepatuhan membayar pajak yang perlu dimitigasi dengan keadilan pajak dengan menghapuskan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD a quo namun tetapi dikenakan pajak jasa hiburan dan kesenian sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen) sesuai rezim hukum UU HKPD. 9. Bahwa pengenaan pajak hiburan yang tinggi dengan Pasal 58 ayat (2) a quo bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak sesuai dengan kaidah hukum konstitusi, yakni:  Putusan MK Nomor 07/PUU-II/2004 yang antara lain berbunyi: “.. Mahkamah berpendapat, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu, seperti dirumuskan dalam Black’s Law Dictionary, 2004, hlm. 500, “differential treatment; ...a failure to treat all persons equality, when no reasonable distinction can’t be found between those favored and those not favored” ;  Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153 yang berbunyi: “Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang- undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional..” [vide, pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153];  pakar hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., antara lain berpendapat bahwa: “ketentuan undang-undang mengenai pajak dan pungutan memaksa yang mencakup tidak hanya jenis kekayaan yang dijadikan obyek pajak maupun besaran nilai pajaknya (tax rate) harus didasarkan atas kesepakatan bersama”;  Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa: “undang-undang yang tidak secara tegas mencantumkan ketentuan mengenai obyek pajak atau besaran nilai pajak, oleh Mahkaah 231 Konstitusi atau Mahkamah Agung masing-masing negara telah dianggap betentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi sehingga dinyatakan tidak mengikat untuk umum” [Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Penerbit Buku Kompas, hlm, 294]; 10. Bahwa terbukti ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” adalah bertentangan dengan UUD 1945; IV. PETITUM Para Pemohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Materiil a quo atas UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) terhadap UUD 1945 menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon atas Pengujian Materiil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) untuk seluruhnya; 2. Menyatakan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan Pengujian Materil UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau, Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Presiden bertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 232 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sebagaimana telah kami sampaikan pada Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden dalam persidangan perkara a quo sebelumnya, 1. Secara konstitusional, pengaturan pajak melalui undang-undang adalah hal yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 a quo merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) di mana Konstitusi memberikan kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang untuk menetapkan pajak-pajak yang dapat dipungut baik yang dipungut oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 2. Sesuai dengan ketentuan yang ditemukan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”, maka kebijakan mengenai pajak dan pungutan memenuhi karakteristik sebagai open legal policy. 3. Pengaturan mengenai jenis pungutan berupa pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pembentuk Undang-Undang telah mengaturnya dengan UU HKPD. Dalam UU HKPD, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan jenis pajak, subjek dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak. Tarif pajak daerah yang dipungut daerah tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Lebih lanjut pelaksanaan untuk melakukan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai prinsip otonomi daerah. 4. Terkait dengan ketentuan mengenai penetapan tarif untuk objek pajak atas Jasa Kesenian dan Hiburan, sejak berlakunya UU PDRD besaran tarif maksimal untuk jenis hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa) sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya, yakni sebesar paling tinggi 75%. 233 5. Sehubungan dengan butir 2, penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang diatur dalam UU HKPD, merupakan kebijakan terbuka (open legal policy). Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang yang di dalamnya menetapkan tarif pajak atas objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945. 6. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena penetapan tarif khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT dalam ketentuan UU HKPD tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka (open legal policy) yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian, sehingga ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma. B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Sesuai dengan dalil dan fakta dalam persidangan yang telah diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Pemerintah menilai bahwa para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 3. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD 234 yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a. Terhadap Pemohon Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. b. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa para Pemohon menanggung beban pajak yang tinggi sehingga berdampak banyaknya usaha pada kelima jenis hiburan tersebut yang berhenti beroperasi. c. Permasalahan mengenai tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, dapat diselesaikan dengan dibukanya ruang pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 4. Dapat Pemerintah sampaikan, Pemohon perkara Nomor 19/PUU- XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, antara lain: a. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai kerugian yang mungkin akan timbul dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek Pajak Hiburan di UU HKPD. b. Tanggapan Pemerintah terkait hal ini adalah Mandi Uap/Spa sudah termasuk sebagai bentuk hiburan khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) sebagai objek Pajak Hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa), dan besaran tarif maksimalnya sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya. Dengan demikian, dalil pemohon terkait kerugian Para Pemohon tidak berdasar. 5. Dapat Pemerintah sampaikan, Para Pemohon bukan merupakan subjek PBJT dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU HKPD: a. Subjek PBJT dalam Pasal 56 ayat (1) UU HKPD diatur bahwa yang menjadi Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UU HKPD merupakan Wajib Pajak yang hanya memiliki kewajiban 235 memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT kepada Pemerintah Daerah, atau dengan kata lain, Para Pemohon tidak menanggung beban pajak. b. Dengan demikian, beban pajak (tax burden) atas penetapan tarif PBJT dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen (subjek pajak) yang menikmati atau mengonsumsi jasa kesenian dan hiburan tersebut. Dengan kata lain, beban pajak tersebut tidak ditanggung oleh pengusaha jasa kesenian dan hiburan (wajib pajak) serta tidak menjadi komponen biaya usaha, melainkan dibebankan kepada konsumen/penerima layanan. Sehingga dalil Para Pemohon terkait kerugian yang dialami Para Pemohon tidaklah berdasar. c. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan dampak diklasifikasikannya diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ke dalam kelompok Jasa Kesenian dan Hiburan dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, mengakibatkan banyaknya usaha pada kelima jenis hiburan tersebut yang berhenti beroperasi. d. Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat banyak usaha pada kelima jenis hiburan tersebut yang berhenti beroperasi setelah diberlakukannya UU HKPD. Justru setelah diberlakukannya UU HKPD baik jumlah Wajib Pajak maupun Penerimaan Pajak untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan menunjukkan kenaikan jumlah Wajib Pajak dan kenaikan penerimaan Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemerintah yaitu Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada persidangan tanggal 10 September 2024 dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024. e. Saksi Pemerintah, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok, menyatakan bahwa setelah 236 berlakunya UU HKPD, terjadi peningkatan penerimaan PBJT Jasa Hiburan pada tahun 2024 dan peningkatan jumlah Wajib Pajak PBJT atas Jasa Hiburan tertentu. 6. Kerugian konstitusional mengenai permasalahan terkait tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, dapat diselesaikan dengan dibukanya ruang pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD dan pengaturan dimaksud juga telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam persidangan a quo juga telah terbukti bahwa beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pemberian insentif fiskal PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 7. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Selanjutnya Pemerintah juga berpendapat kedudukan legal standing para Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan para Pemohon terletak pada tatanan implementasi dan bukan permasalahan konstitusionalitas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana untuk menolak Legal Standing Para Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON 237 A. PENJELASAN UMUM UU HKPD 1. Bahwa sebagai konsekuensi adanya hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dalam sistem negara kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka salah satunya perlu diikuti dengan pengaturan desentralisasi fiskal. Dalam konteks ini, Pasal 18A ayat (2) UUD Tahun 1945 telah menegaskan mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 dibentuk untuk pertama kali undang-undang yang nomenklaturnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18A a quo, yaitu Undang- Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, in casu UU HKPD. 2. Selama ini nomenklatur yang digunakan untuk mengatur substansi tersebut menggunakan istilah “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah”. Disahkannya UU HKPD dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang semula didasarkan pada Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sekaligus pengaturannya diintegrasikan dengan substansi pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009). Selain substansi kedua undang-undang tersebut yang masih sesuai yang diintegrasikan dalam UU HKPD, Undang-Undang a quo juga mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar sejalan dengan sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pusat dan daerah [vide Penjelasan Umum dan Pasal 1 angka 1 UU HKPD]. 3. Kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan tujuan bernegara, oleh karenanya 238 harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan urusan yang telah diserahkan kepada daerah sehingga berdampak pada meningkatnya pembangunan di daerah, termasuk menyediakan kemudahan layanan publik. 4. Cakupan yang diatur dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah (TKD), pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam UU HKPD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena pajak daerah dimaksud termasuk ujung tombak pembangunan daerah. 5. Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, mengingat bahwa level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintah daerah. 6. Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya fiscal power sharing (pembagian wewenang pengelolaan keuangan) yang di dalamnya terdiri dari aspek expenditure assignment (kewenangan belanja) dan revenue assignment (kewenangan penerimaan) guna membangun kemandirian daerah dalam hal fiskal, karena sisi paling penting dalam revenue assignment adalah kewenangan perpajakan. 7. Fiscal power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih optimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, sekaligus memberikan keleluasaan fiskal bagi daerah dalam merancang belanja daerah sesuai dengan pendapatan dan pembiayaan masing-masing daerah. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal diwujudkan salah satunya dengan adanya pergeseran taxing power (kekuasaan perpajakan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 239 8. UU HKPD khususnya pada substansi perpajakan daerah disusun dengan mengusung semangat peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah dan sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian daerah. 9. Pajak daerah tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dipungut provinsi dan pajak yang dipungut kabupaten/kota. Adapun pajak yang dipungut provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor (PKB); bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); pajak alat berat (PAB); pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); pajak air permukaan (PAP); pajak rokok; serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Sementara itu, pajak yang dipungut kabupaten/kota terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); pajak barang dan jasa tertentu (PBJT); pajak reklame; pajak air tanah (PAT); pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB); pajak sarang burung walet; opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). 10. Sesuai dengan asas pembagian beban pajak yang telah diterima dan dilaksanakan secara universal, maka pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar seseorang, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Salah satu syarat yang menunjukkan bahwa pajak yang diterapkan itu telah adil adalah asas equality and equity (persamaan dan keadilan). Menurut asas ini, pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak dilakukan secara seimbang dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. B. PENGATURAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN DALAM UU HKPD 240 1. Dalam UU HKPD mengatur bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 42 UU HKPD. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang salah satunya adalah Jasa Kesenian dan Hiburan. 2. Jenis-jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, yakni: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa 3. Pada prinsipnya, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bukan merupakan suatu jenis pajak baru, karena objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan telah dipungut dengan nama Pajak Hiburan pada UU PDRD. 4. Secara umum, terdapat beberapa perubahan muatan UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD di antaranya melalui penurunan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan secara umum, termasuk panti pijat dan pijat refleksi, yang semula di UU PDRD paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10% dalam UU HKPD. 5. Selain menetapkan penurunan tarif, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk Jasa Kesenian dan Hiburan Umum yang semata- 241 mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 6. Lebih lanjut, Pemerintah juga mengkhususkan besaran tarif yang lebih tinggi pada jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, yakni dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% yang telah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu yang menjadi pertimbangan penerapan tarif pajak ini adalah kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keadilan (equity), di mana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. 7. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat tertentu bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Selain itu, layanan pada jasa tersebut juga memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial kepada para penggunanya. 8. Penetapan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% dalam UU HKPD pada jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa dipandang perlu untuk diatur secara khusus oleh pemerintah sebagai wujud penerapan fungsi regulerend dan fungsi redistribusi pendapatan dari sistem perpajakan. 9. Fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi pajak sebagai instrumen pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada fungsi ini, pajak bertindak sebagai instrumen untuk mengendalikan tingkat konsumsi atas suatu objek tertentu. Selanjutnya fungsi redistribusi pendapatan adalah fungsi pajak sebagai instrumen untuk menyalurkan pajak yang dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 10. Penyusunan dan penetapan kebijakan tersebut telah melalui tahapan pembahasan serta perumusan bersama antara Pemerintah dan DPR 242 dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, partisipasi publik, praktik pemungutan di lapangan, serta mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. C. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PENETAPAN DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR, DAN MANDI UAP/SPA SEBAGAI OBJEK PBJT YANG DITETAPKAN DENGAN TARIF KHUSUS DALAM PASAL 58 AYAT (2) UU HKPD 1. Secara umum aktivitas Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa merupakan lifestyle dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan dan papan. Aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi di mana kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 2. Salah satu sifat kebutuhan sekunder ataupun tersier adalah adanya sifat konsumen tidak selalu rasional secara ekonomi dalam membuat keputusan konsumsinya. Hal ini selaras dengan Teori Conspicuous Consumption yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899 oleh seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang bernama Thorstein Veblen, di mana konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik (termasuk di dalamnya akibat kenaikan pajak) sepanjang barang/jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial. 3. Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Dalam teori penetapan tarif pajak, dikenal prinsip keadilan (equity) di mana kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 243 4. Hal ini juga sesuai dengan Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Chandra Fajri Ananda pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024 menyatakan: “Merujuk teori Maslow, pemenuhan konsumsi jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi/uap spa bukan merupakan kebutuhan pokok/primer, tetapi masuk pada kategori tersier, lebih mengarah kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri sehingga sangat terkelompok (segmented). Selain itu, Puskapu Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022) menyatakan pengenaan tarif tinggi untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa secara tidak langsung merupakan penerapan fungsi regulerend pajak, misalnya pengenaan tarif tinggi menyebabkan masyarakat khususnya anak remaja untuk mengurangi penggunaan jasa hiburan dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tersebut.” 5. Pengenaan tarif tinggi terhadap PBJT Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa pada UU HKPD dimaksud diwarnai oleh pandangan bahwa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa adalah objek PBJT yang dapat menimbulkan social cost, sebagaimana keterangan Ahli Pemerintah Hefrizal Handra pada persidangan tanggal 10 Oktober 2024. 6. Selanjutnya Pemerintah berpandangan bahwa penerapan tarif pajak yang tinggi tidak serta merta menyebabkan harga layanan untuk kelima jenis hiburan tersebut di dalam negeri menjadi tidak kompetitif apabila dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak secara langsung menurunkan daya tarik masyarakat untuk menikmati hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang ada di Indonesia. Biaya yang dikeluarkan untuk menikmati jasa hiburan mandi uap/spa dan karaoke di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara. Dengan demikian, biaya untuk menikmati layanan mandi uap/spa dan biaya karaoke, di Indonesia masih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. 7. Dari uraian-uraian di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, 244 dan mandi uap/spa, dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat. Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai salah satu Objek PBJT atas Jasa Hiburan dalam UU HKPD 8. Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai bagian dari Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 9. Terhadap dalil permohonan Pemohon di atas, dapat dijelaskan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam UU PDRD, mandi uap/spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam UU HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Bahkan secara historis penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000. 10. Sesuai ketentuan sebelumnya dalam UU PDRD, definisi hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan definisi tersebut, UU PDRD mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan. Sementara dalam ketentuan yang berlaku saat sebagaimana diatur dalam UU HKPD, definisi Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Berdasarkan definisi tersebut, UU HKPD juga mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai sebuah bentuk rekreasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan dalam UU PDRD dan sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD telah sesuai dengan definisi pada masing-masing UU. 245 11. Selain itu, Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai Lampiran II angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, telah diatur bahwa “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur”. 12. Dengan demikian, suatu pengertian dalam peraturan perundang- undangan dapat berbeda dan harus diletakan pada konteks sesuai substansi/materi dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, suatu layanan mandi uap/spa dapat dipandang dari berbagai sisi baik sebagai layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, sebagai usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ataupun sebagai jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Oleh karenanya pembedaan pendefinisian dan pengkategorian atas suatu kegiatan akan bersifat relatif dan tergantung substansi/materi pada masing-masing peraturan perundang-undangan. 13. Menurut Keterangan Ahli Pemerintah Adrianto Dwi Nugroho pada persidangan tanggal 01 Oktober 2024: “...tidak ada ketentuan yang melarang bahwa sektor kesehatan tidak boleh dipungut pajak dengan cara apa pun itu tidak ada, baik dalam institusi maupun yang lain seperti itu. Jadi, saya pikir seperti itu, klasifikasi dia sebagai layanan kesehatan juga tidak menjamin bahwa dia tidak boleh dipungut menjadi suatu objek pajak.” 14. Pengenaan PBJT atas jasa hiburan mandi uap/spa telah berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 246 serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 15. Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, melainkan fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan kebutuhan sekunder atau tersier berupa hiburan atau gaya hidup. Konsumen yang memanfaatkan jasa hiburan tersebut adalah orang pada golongan tertentu atau tingkat pendapatan tertentu. Terkait Adanya Pembedaan Antara Karaoke Keluarga Dengan Karaoke Lainnya 16. Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa UU HKPD bertentangan dengan konstitusi karena menyamaratakan seluruh jasa hiburan karaoke dan tidak membedakan karaoke keluarga. 17. Untuk PBJT atas jasa hiburan karaoke sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, telah diatur antara lain sarana minimum, fasilitas minimum, dan kondisi lingkungan karaoke. Selanjutnya, dari sisi pendirian usaha karaoke, setiap pengusaha yang akan membuka usaha karaoke, harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. 18. Dengan memperhatikan layanan dan tarif/harga pada karaoke, dapat dipahami bahwa usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan yang menjadi kebutuhan bagi kalangan masyarakat tertentu dan tidak dinikmati atau dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. 19. Pada prinsipnya tidak terdapat pembedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, sehingga dari aspek perpajakan daerah tidak 247 membedakan antara ada dasar yang memadai untuk membedakan pengenaan pajak antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya. Seandainya benar (quod non) terdapat pembedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, maka seharusnya cukup diatur di peraturan daerah masing-masing dan tidak perlu diklasifikasikan dalam Undang-Undang. 20. Hal ini juga sesuai dengan Keterangan Ahli Prof Chandra Fajri Ananda pada persidangan yaitu: “…Sementara di Undang-Undang HKPD itu tidak membagi klasifikasi karaoke keluarga, termasuk juga karaoke rumahan, atau karaoke yang tanpa dinding, tanpa bangunan lah, yang terbuka. Maka di dalam perda itu bisa saja pemda membuat klasifikasinya. Apalagi sudah di-support oleh yang tadi Yang Mulia Hakim Arief menyatakan itu ada insentifnya, ada. Jadi dengan adanya peluang itu sebenarnya perda bisa menyebutkan untuk karaoke jenis A, B, C dengan tarif-tarif yang berbeda. Itu sangat tergantung kepada kondisi daerahnya masing-masing” 21. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan dan membuktikan pengaturan karaoke sebagai objek PBJT Jasa Hiburan dalam UU HKPD dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya telah tepat dan tidak terdapat inkonstitusionalitas. D. PENJELASAN PENETAPAN TARIF PALING RENDAH 40% DAN PALING TINGGI 75% PADA PBJT ATAS JASA HIBURAN BERUPA DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR, DAN MANDI UAP/SPA DALAM UU HKPD 1. Dalam penetapan tarif PBJT atas Jasa Hiburan dalam UU HKPD, Pemerintah memperhatikan praktik pengenaan tarif pajak hiburan di daerah. Berdasarkan data, rata-rata tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDRD yang telah dicabut dengan UU HKPD, menunjukkan bahwa rata-rata tarif pajak hiburan tertentu secara nasional adalah sebesar 40%. 2. Penyusunan dan penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI. 248 3. Berikut tabel perbandingan rata-rata tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDRD dan UU HKPD. Tabel Rata-Rata Tarif Pajak Atas Jasa Hiburan Tertentu sesuai dengan UU PDRD dan UU HKPD Rata-Rata Tarif PBJT Berdasarkan: Wilayah UU PDRD* UU HKPD** Objek Pajak Hiburan Tertentu Diskotek Karaoke Kelab, Bar Mandi Uap/Spa Rata-Rata Tarif Nasional 40% 46% 44% 46% 44% Rata-Rata Tarif Per Pulau Sumatera 40% 48% 45% 48% 45% Jawa 43% 48% 45% 47% 45% Nusra dan Bali 31% 45% 41% 45% 44% Kalimantan 38% 46% 46% 46% 45% Sulawesi 37% 41% 41% 41% 41% Papua dan Maluku 40% 41% 41% 41% 41% Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah Catatan: * Berdasarkan data 436 daerah ** Berdasarkan data 267 daerah Sampel Perbandingan Tarif Berdasarkan UU HKPD dan UU PDRD di Beberapa Kota di Indonesia No Nama Daerah Tarif Objek Pajak Hiburan Tertentu Berdasarkan: UU PDRD UU HKPD Objek Pajak Hiburan Tertentu Diskotek Bar Kelab Malam Karaoke Mandi Uap/Spa 1 Kabupaten Aceh Besar 75% 50% 50% 50% 50% 50% 2 Kota Banda Aceh 75% 75% 75% 75% 75% 50% 249 3 Kota Medan 30% 40% 40% 40% 40% 40% 4 Kota Palembang 40% 40% 40% 40% 40% 40% 5 Provinsi DKI Jakarta 35% 40% 40% 40% 40% 40% 6 Kota Depok 75% 75% 75% 75% 40% 40% 7 Kota Bandung 35% 40% 40% 40% 40% 40% 8 Kabupaten Majalengka 40% 40% 40% 40% 40% 40% 9 Kota Semarang 35% 40% 40% 40% 40% 40% 10 Kabupaten Blora 75% 40% 40% 40% 40% 40% 11 Kota Surabaya 50% 50% 50% 50% 50% 50% 12 Kabupaten Pasuruan 40% 40% 40% 40% 40% 40% 13 Kota Blitar 40% 40% 40% 40% 40% 40% 14 Kota Pontianak 75% 40% 40% 40% 40% 40% 15 Kota Bontang 40% 40% 40% 40% 40% 40% 16 Kota Samarinda 40% 40% 40% 40% 40% 40% 17 Kota Makassar 35% 75% 75% 75% 40% 40% 18 Kabupaten Badung 15% 40% 40% 40% 40% 40% 19 Kabupaten Klungkung 40% 40% 40% 40% 40% 40% 20 Kota Jayapura 30% 40% 40% 40% 40% 40% 21 Kota Sorong 75% 40% 40% 40% 40% 40% Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah. 4. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan tarif pajak berdasarkan kondisi spesifik masing-masing wilayah. Penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% dimaksud mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah memandang kebijakan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan NKRI. 250 5. Kebijakan perpajakan yang disusun dengan cermat, berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Variasi tarif pajak antar daerah mencerminkan perbedaan kebutuhan, budaya, ekonomi, kebijakan, prioritas daerah masing-masing. Beberapa daerah memilih menerapkan tarif pada tarif paling rendah yaitu 40%, sementara yang lain menerapkan tarif pada tarif paling tinggi yaitu 75%. 6. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli Pemerintah Prof Chandra Fajri Ananda dalam persidangan, yang dapat kami simpulkan: “...Karena memang perbedaan kapasitas fiskal di masing- masing daerah, tentu saja daerah yang objeknya banyak, kegiatan itu dan dia membutuhkan dana itu seperti di Pulau Bali, di mana memang kegiatan jasa itu sangat besar di sana, tentunya ini memerlukan. Artinya Pemda memerlukan penerimaan daerah yang cukup penting untuk itu tadi supaya belanjanya karena PAD kelebihannya enggak ada aturan, Pak. PAD itu bisa dibelanjakan oleh Pemda semau dia, senyampang untuk menambah kepentingan menambah kesejahteraan masyarakatnya.” Kalau misalkan perdanya tidak mendukung ke sana, gimana? Ya, jangan dipilih partainya, kan gitu, Pak. Jadi sebenarnya kita udah mulai mengajarkan betapa aktivitas politik untuk memilih partai di DPRD itu menentukan nanti juga bisnis-bisnis yang akan berjalan di wilayah itu. Kemudian yang berikutnya, Pigouvian Tax. Jadi saya ingin menyampaikan sebenarnya kenapa sih Pemerintah harus mengawasi hal-hal yang negatif atau bertanggung jawab dengan memberikan instrumen pajak di sana? Jadi Pemerintah ini selalu melihat, apakah ini berbahaya untuk masyarakat saya atau enggak. Nah, kemudian Pigouvian itu diberlakukan. Nah, pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah memang tadi SPA ini buruk gitu, apakah ini buruk banget gitu atau apa. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa ada range tadi gitu, Pemerintah melihat bagi wilayah tertentu, mungkin ini buruk, bagi wilayah lain enggak. Sehingga kemudian kasih range itu, itu bagian menjaga NKRI juga menurut saya. Karena kalau diberlakukan sama semua, nah ini yang enggak benar, gitu. Tapi kalau kemudian ada range, berarti ada wilayah-wilayah tertentu yang tadi, di sana memang membolehkan di sana, maka itu dikasihkan angka yang tertentu yang menurut pemerintah sudah sesuai. 7. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% tersebut telah melalui perumusan dan 251 pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk didalamnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan seperti sosialisasi, serap aspirasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan diseminasi. Penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% juga mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah memandang kebijakan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan NKRI. E. IMPLEMENTASI PENETAPAN TARIF PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 58 AYAT (2) UU HKPD 1. Dengan adanya UU HKPD, Pemerintah Daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri dan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara lebih nyata dan bertanggung jawab, menguatnya desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatkan tingkat kemandirian daerah. 2. Khusus mengenai pengenaan tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan penerimaan daerah berupa PBJT. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, pada persidangan tanggal 10 September 2024 dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024. 3. Keterangan Saksi Pemerintah, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, menyatakan bahwa pada semester pertama tahun 2024, total penerimaan pajak hiburan tertentu mencapai Rp36,03 miliar, naik 4,71% dibandingkan periode yang sama pada semester I tahun 2023 252 yang mencapai Rp34,41 miliar. Sedangkan penerimaan pada semester I tahun 2022 hanya sebesar Rp10,51 miliar, sebagaimana tabel berikut: Rincian Realisasi Pajak Hiburan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Kabupaten Badung (Data Antar Semester I Tahun Berkenaan) Tahun Pajak Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) Mandi Uap/SPA Diskotek, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Bar Total % Kenaikan a b c d e = b + c + d f 2022 6.373.776.398 3.079.754.721 1.056.865.669 10.510.396.789 2023 22.187.704.466 12.219.453.670 4.118.067.628 34.407.158.136 ▲ 227,36% 2024 36.027.504.313 ▲ 4,71% Sumber Data: Keterangan Tertulis Saksi Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan Bapenda Kabupaten Badung pada sidang MK,10 September 2024 4. Sejalan dengan hal tersebut, data keseluruhan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PBJT tertentu di Kabupaten Badung mulai tahun 2022 sampai pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel Jumlah Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kabupaten Badung Tahun 2022-2024 Tahun Jumlah Wajib Pajak 2022 419 2023 410 2024 718 Sumber: Bapenda Kabupaten Badung (diolah). 5. Keterangan Saksi pemerintah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok menyatakan bahwa pada semester pertama tahun 2024 (Januari s.d. Agustus 2024) di Kota Depok, total penerimaan pajak hiburan tertentu mencapai Rp261 juta, naik 39,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang mencapai Rp187 juta. Sedangkan 253 penerimaan pada tahun 2022 hanya sebesar Rp88 juta, sebagaimana tabel berikut: Tabel Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Sebelum dan Sesudah UU HKPD No Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Sebelum berlaku UU HKPD Setelah berlaku UU HKPD Januari – Agustus 2023 Januari – Agustus 2024 1. Karaoke 81.944.536 94.633.405 2. Mandi Uap/Spa 105.014.656 166.335.316 3. Diskotik, kelab malam 0 0 Total Penerimaan Rp 186.959.192 Rp 260.968.721,00 6. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak PBJT di Kota Depok juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini. Grafik Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Depok Tahun 2017-2024 Sumber: BKD Kota Depok (diolah). 7. Berdasarkan data perbandingan jumlah penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD pada periode bulan Januari s.d. bulan Agustus, menunjukkan bahwa 254 untuk objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah penerimaan dan jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Badung dan Kota Depok. Hal ini menunjukkan dan membuktikan penetapan tarif PBJT atas Jasa Hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dapat meningkatkan penerimaan daerah dan menjaga keberlangsungan usaha hiburan. F. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP DALIL ADANYA DISKRIMINASI PAJAK 1. Pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan di mana pajak berfungsi untuk menyalurkan pungutan dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat deskriminatif (quod non), maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. 2. Khusus objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup). Objek pajak tersebut biasanya memiliki tarif layanan yang relatif tinggi, sehingga penikmat layanan tersebut hanya dari kalangan tertentu/terbatas. Selain itu, ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga menimbulkan social cost oleh jasa tersebut. 3. Objek PBJT atas jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, namun bisa dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder/tersier jika dianggap bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, terlebih jika 255 jasanya disediakan dengan kemewahan. Sebagai barang/jasa sekunder/tersier, jasa tersebut dipastikan hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membelinya. Sehingga tidak ada masalah keadilan dalam konteks pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, karena hanya dikenakan untuk jenis barang/jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu (keadilan vertikal). 4. Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk masyarakat yang mengkonsumsi/menggunakan jasa tersebut. Tarif pajak yang lebih tinggi memang akan menyebabkan peningkatan harga jual, namun tidak ditentukan untuk individu yang mana tarif tersebut dikenakan. Memang pada akhirnya, harga yang tinggi akan menyebabkan konsumen yang menggunakan akan tersegmentasi kepada kelompok yang mempunyai kemampuan bayar, namun tidak dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif. 5. Menurut Ahli Pemerintah Hefrizal Handra dalam persidangan a quo: “...Argumentasi pemohon bahwa tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" adalah diskriminatif dan tidak adil terbantahkan karena: 1. tarif tidak membedakan siapa yang mengkonsumsi jasa tersebut, meskipun pada dasarnya tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan harga layanan meningkat, namun tidak dimaksudkan untuk individu dan kelompok tertentu. Harga yang tinggi karena pajak, akan menyasar kelompok yang punya kemampuan bayar, namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. 2. jenis jasa tersebut bukanlah jenis barang/jasa primer (menjadi kebutuhan pokok masyarakat), melainkan adalah jenis jasa sekunder/tersier (jenis jasa sebagai pelengkap atau tambahan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, menambah kebahagiaan hidup, dan bahkan sesuatu yang bersifat mewah) dan hanya dikonsumsi oleh 256 yang memiliki kemampuan bayar, maka pengenaan tarif yang lebih tinggi tidak dapat dianggap melanggar prinsip keadilan (fairness).” 6. Hal ini juga sejalan dengan keterangan Ahli Pemerintah Adrianto Dwi Nugroho dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2024 yang menyatakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD bukan merupakan norma hukum pajak yang diskriminatif, karena diskriminasi dalam hukum pajak tidak dapat dimaknai sebagai pembedaan berdasarkan kemampuan ekonomi. 7. Menurut Pemerintah, dalil Para Pemohon yang menyatakan fasilitas mandi uap/Spa di Hotel yang dikenakan PBJT Hotel sebesar 10% adalah diskriminatif adalah dalil yang tidak benar. Dapat Pemerintah sampaikan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 47 UU HKPD, Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Maka, fasilitas mandi uap/spa di Hotel merupakan bagian dari layanan Hotel dan bersifat komplementer terhadap jasa utamanya. 8. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli Adrianto Dwi Nugroho dan Prof Chandra Fajri Ananda yang pada pokoknya menyatakan definisi dari PBJT jasa perhotelan dalam UU HKPD adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Sehingga sifat jasa hiburan adalah sebagai komplementer daripada jasa utamanya. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan tarif, ini pun juga nanti harus dilihat bahwa dia menjadi satu-kesatuan dengan jasa penyediaan akomodasi dan dia tidak secara khusus menyediakan jasa tersebut. 9. Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk yang mengkonsumsi/menggunakan jasa tersebut sebagaimana asas keadilan di bidang perpajakan yang baik. Dalam konteks pemungutan 257 pajak, bentuk keadilan diwujudkan dengan memungut pajak yang dibayarkan oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi untuk diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui layanan dasar. G. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA MANDI UAP/SPA MERUPAKAN PAJAK GANDA 1. Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak ganda dikarenakan Para Pemohon telah melakukan kewajiban perpajakan antara lain PPN, PPh Badan, PPh orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pembangunan 1, PPh 21, dan lain-lain. 2. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda setidak-tidaknya harus memenuhi 4 (empat) kriteria sesuai teori Manuel Pires, 1989, yakni: a. dikenakan terhadap subjek pajak yang sama; b. dikenakan atas suatu objek pajak yang sama; c. dikenakan atas jenis pajak yang sama; dan d. dikenakan untuk periode (masa pajak) yang sama. 3. Berdasarkan keempat kriteria tersebut, secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPh, PBJT atas makanan dan minuman, PBB P2, Pajak Reklame ataupun PBJT atas jasa parkir. 4. Untuk pengenaan pajak ganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda maka itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama akan tetapi subjeknya berbeda maka hal itu bukanlah pajak ganda. Hal ini juga telah sesuai dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 30/PUU-XI/2013 terkait frasa “fitness center”. 5. Selain itu, dengan dimasukkannya mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah dalam UU HKPD, maka terhadap mandi uap/spa tidak dipungut PPN sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1983 jo. 258 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2022. 6. Dalam persidangan a quo, Para Pemohon juga sama sekali tidak dapat membuktikan adanya Pajak Ganda sesuai 4 (empat) kriteria teori Manuel Pires. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas menunjukan dan membuktikan bahwa pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada mandi uap/spa bukan merupakan pajak berganda, sehingga alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa mandi uap/spa telah dikenakan pajak berganda tidak berdasar hukum. H. DALAM UU HKPD, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBERIKAN INSENTIF FISKAL KEPADA PARA PELAKU USAHA DI DAERAHNYA 1. Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 2. Bahwa ketentuan terkait insentif fiskal dalam UU HKPD menunjukkan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan insentif fiskal berdasarkan potensi pajak dari masing-masing daerah. Hal ini bertujuan agar tercapainya kemandirian fiskal bagi daerah sesuai dengan amanat konstitusi dan UU HKPD. 3. Sejalan dengan Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala 259 Daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak. 4. Selanjutnya dalam Pasal 101 UU HKPD, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal berdasarkan permohonan Wajib Pajak ataupun secara jabatan oleh Kepala Daerah, sehingga dapat diberikan secara massal sesuai kondisi, pertimbangan, dan kebijakan daerah. 5. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak sebagai salah satu langkah yang paling optimal dalam pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tetap mempertimbangan kearifan lokal. Beberapa Pemerintah Daerah telah menggunakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD terhadap PBJT pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dimaksud. Beberapa daerah tersebut antara lain: Tabel Pemerintah Daerah yang Menetapkan Insentif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan No Nama Daerah Nomor Perkada 1 Kab. Bangli Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024 2 Kab. Karangasem Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2024 3 Kab. Buleleng Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 4 Kab. Klungkung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 5 Kab. Tabanan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2024 6 Kab. Badung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 7 Kab. Gianyar Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 8 Kab. Jembrana Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2024 9 Kota Denpasar Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2024 10 Kota Makassar Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2024 Sumber data: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah bersangkutan (diolah). 260 6. Perbandingan tarif pajak hiburan tertentu dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Tabel Perbandingan Tarif Pajak Hiburan Berdasarkan UU PDRD dan UU HKPD No. Pemerintah Daerah Tarif Berdasarkan UU PDRD (UU 28/2009) UU HKPD (UU 1/2022) Tarif dalam Perda Besaran Insentif Fiskal Ekuivalen Pajak yang Dibayar Konsumen 1. Kab. Bangli 50% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 50% 25% 37,5% Mandi uap/spa 40% 62,5% 15% 2. Kab. Karangasem 35% 40% 75% 10% 3. Kab. Buleleng 30% 40% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 25% 30% Mandi uap/spa 75% 10% 4. Kab. Klungkung 40% 40% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 50% 20% Mandi uap/spa 75% 10% 5. Kab. Tabanan 30% 40% 25% 30% 6. Kab. Badung 15% 40% 62,5% 15% 7. Kab. Gianyar 12,5% 40% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 62,5% 15% Mandi uap/spa 68,75% 12,5% 8. Kab. Jembrana 30% 40% 75% 10% 9. Kota Denpasar 10% 40% 62,5% 15% 10. Kota Makassar Bervariasi antara 10% s.d 75% Diskotek, kelab malam dan bar 75% 46,67% 40% 261 Karaoke, Mandi Uap/Spa 40% Karaoke Eksekutif 12,5% 35% Karaoke Keluarga, Mandi Uap/Spa 37,5% 25% Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah. 7. Sebagai contoh perhitungan, dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tarif sebesar 40% atas PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu. WP ABC sebagai penyelenggara Jasa Mandi Uap di Kabupaten Buleleng menerapkan tarif Mandi Uap sebesar Rp. 1.000.000,- per 90 Menit. Atas penetapan tarif tersebut, Kabupaten Buleleng menetapkan Peraturan Bupati Buleleng No. 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan, Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa, yang memuat pemberian insentif fiskal kepada Penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu berupa pengurangan sebesar 75% atas Pokok PBJT terutang. Atas penerapan insentif tersebut, maka jumlah pokok PBJT yang dipungut WP ABC dan harus dibayarkan konsumen (masyarakat) adalah: Tabel Contoh Perhitungan Pemberian Insentif Kepada Konsumen Jasa Mandi Uap Tarif Mandi Uap (Per 90 Menit) 1,000,000.00 Tarif PBJT atas Mandi Uap 40% Pokok PBJT atas Mandi Uap 400,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap 400,000.00 Pemberian Insentif atas Pokok PBJT 75% Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT 300,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap 400,000.00 Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT (300,000.00) 262 Besaran PBJT yang dibayarkan konsumen 100,000.00 Ekuivalen PBJT yang dibayar Konsumen 10% Perbandingan PBJT yang dibayar Konsumen Sebelum dan Sesudah Insentif Tarif Mandi Uap Ekuivalen PBJT Dibayar Konsumen Sebelum Insentif Setelah Insentif Nilai % Nilai % 1.000.000 400.000 40% 100.000 10% 8. Adapun Pemerintah Daerah Kota Depok menggunakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD yang diterapkan khusus bagi pelaku usaha PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak, diberikan pengurangan tarif sebesar 3% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2021, sehingga tarif pajak yang dikenakan adalah 7%, yakni: a. Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran; b. jasa Perhotelan; c. jasa parkir; dan d. jasa Kesenian dan Hiburan umum. 9. Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 101 UU HKPD insentif diberikan kepada pelaku usaha, namun pemberian insentif ini tentunya ditujukan agar pelaku usaha juga menyesuaikan pungutannya kepada konsumen sesuai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah daerah. Pada dasarnya, pelaku usaha disini berlaku sebagai wajib pajak yang “membantu/sebagai perpanjangan tangan” pemerintah daerah untuk memungut PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu dari konsumen layanan tersebut. Apabila pemerintah daerah telah menetapkan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu sebesar 40%, kemudian kepada Wajib Pajak diberikan insentif berupa pengurangan pokok PBJT yang harus 263 dibayarkan sebesar 25% melalui penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan khusus. Atas pemberian insentif tersebut, penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan khusus tersebut kemudian hanya memungut PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang diberikan kepada konsumen dengan besaran setelah memperhitungan insentif sebesar 25% dari pokok PBJT tersebut. 10. Sebagai salah satu instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan kepala daerah terkait pemberian insentif tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dilakukan dalam hal diantaranya terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, atau wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan berdasarkan analisis risiko. Adapun Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam hal antara lain untuk pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 11. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan kepala daerah mengenai insentif dimaksud. III. TAMBAHAN DATA PEMERINTAH ATAS TANGGAPAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERSIDANGAN TANGGAL 1 OKTOBER 2024 Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Oktober 2024 atas 3 permohonan pengujian materiil UU HKPD yang teregistrasi perkara Nomor 19/PUU-XII/2024, Nomor 31/PUU-XII/2024, dan Nomor 32/PUU-XII/2024, data tambahan Kota Depok dan Kab. Badung, antara lain sebagai berikut: 264 Tabel Realisasi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Sebelum, Saat dan Pasca Pandemi Covid-19 Kota Depok (Januari s.d Agustus) Tahun Pajak Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) % Dibanding Tahun Sebelumnya Sebelum Masa Pandemi Covid-19 2017 12.490.307.181 2018 14.074.601.024 ▲12,68% 2019 20.055.737.335 ▲ 42,49% Masa Pandemi Covid-19 2020 8.950.634.165 ▼ -55,37% 2021 3.475.066.877 ▼ -61,17% Pasca Masa Pandemi Covid-19 2022 12.238.133.132 ▲ 252,16% 2023 15.160.700.226 ▲ 23,88% 2024* 15.510.845.033 ▲ 2,3% Sumber Data: BKD Kota Depok. Catatan: *) Data per-September 2024 Tabel Realisasi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Sebelum, Saat dan Pasca Pandemi Covid-19 Kabupaten Badung (Januari s.d Desember) Tahun Pajak Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) % Dibanding Tahun Sebelumnya Sebelum Masa Pandemi Covid-19 2018 33.562.528.843,60 2019 44.271.838.486,00 ▲ 31,91% Masa Pandemi Covid-19 2020 14.572.933.878,06 ▼ -67,08% 2021 6.941.981.838,43 ▼ -52,36% Pasca Masa Pandemi Covid-19 2022 34.807.459.756,22 ▲ 401,41% 2023 84.500.208.074,61 ▲ 142,76% 2024* 72.888.933.132,52 ▼ -13,74% 265 Sumber Data: Bapenda Kabupaten Badung Catatan: *) Data per-September 2024 IV. PENUTUP 1. Dengan menjalankan UU HKPD, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya sehingga Pemerintah Daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran sendiri dan otonomi daerah akan berjalan lebih dan bertanggung jawab, memperkuat desentralisasi fiskal, melaksanakan prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta mempercepat tingkat kemandirian daerah. 2. Penyusunan UU HKPD telah mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu keadilan vertikal dengan melihat ability to pay wajib pajak, yang diwujudkan antara lain dengan semakin besar kemampuan membayar subjek pajak, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. 3. UU HKPD memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang antara lain melalui kewenangan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 4. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Review) melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. 5. Bahwa dengan demikian, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon. 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para Pemohon. 266 V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menolak permohonan pengujian materiil Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 267 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, selanjutnya disebut UU 1/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 268 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang menyatakan, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, 269 karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)"; 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan GIPI, Nomor 4, tanggal 14 Februari 2023 [vide bukti P- 1] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan penetapan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0002322.AH.01.07.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, tanggal 28 Maret 2023 [vide bukti P- 2]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar GIPI tanggal 23 Mei 2023 menentukan Direktur Umum DPP GIPI berhak dan berwenang mewakili organisasi GIPI baik di dalam maupun di luar pengadilan [vide bukti P- 3]. Dalam hal ini, Pemohon I diwakili oleh saudara Hariyadi BS. Sukamdani, selaku Ketua Umum DPP GIPI; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Anggaran Dasar GIPI tanggal 23 Mei 2023 menentukan Pemohon I (GIPI) memiliki fungsi antara lain sebagai koordinator organisasi/asosiasi pariwisata di Indonesia menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan serta sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan d ibidang kepariwisataan, baik dalam skala nasional maupun internasional [vide bukti P- 3]. Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 karena sebagai induk organisasi pariwisata Pemohon I bertanggungjawab melindungi kepentingan 3.427 anggotanya yang merupakan para pelaku usaha pariwisata; 5. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Kawasan Pantai Indah dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Kawasan Pantai Indah, Nomor 14, tanggal 6 Juli 2022 [vide bukti P-5] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 270 0046233.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kawasan Pantai Indah, tanggal 11 Juli 2022 [vide bukti P-6]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Kawasan Pantai Indah, Nomor 14, tanggal 6 Juli 2022 ditentukan Direksi berhak dan berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon II diwakili oleh saudara Ruswandi, selaku Direktur [vide bukti P-5]. Selain itu, Pemohon II merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta dengan NPWP Nomor 60.191.256.1- 047.000 [vide bukti P-35]; 6. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum yang berbentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV. Puspita Nirwana, didirikan berdasarkan akta pendirian Perserikatan Komanditer CV. Puspita Nirwana, Nomor 01, tanggal 23 Juni 2005 [vide bukti P-8] dan telah melakukan pencatatan pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-0008164-AH.01.15 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021 [vide bukti P-9]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar Perserikatan Komanditer CV. Puspita Nirwana, Nomor 01, tanggal 23 Juni 2005 ditentukan Direktur berhak dan berwenang mewakili perserikatan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon III diwakili oleh saudara Anfar sebagai Direktur [vide bukti P-5]. Selain itu, Pemohon III merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak dengan NPWP Nomor 02.190.683.9-072.000 [vide bukti P-36]; 7. Bahwa Pemohon IV adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Serpong Abadi Sejahtera, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Serpong Abadi Sejahtera, Nomor 9, tanggal 28 Agustus 2023 [vide bukti P-11] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068649.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Serpong Abadi Sejahtera, tanggal 13 September 2023 [vide bukti P-12]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Serpong Abadi Sejahtera, Nomor 9, tanggal 28 Agustus 2023 ditentukan Direksi berhak dan berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan [vide bukti P- 271 11]. Dalam hal ini, Pemohon IV diwakili oleh saudara Suprayogi, selaku Direktur [vide bukti P-12]. Selain itu, Pemohon IV merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak dengan NPWP Nomor 50.366.413.8-451.000 [vide bukti P-37]; 8. Bahwa Pemohon V adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Citra Kreasi Terbaik, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Citra Kreasi Terbaik, Nomor 15, tanggal 6 Juli 2022 [vide bukti P-14] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046236.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Citra Kreasi Terbaik, tanggal 11 Juli 2022 [vide bukti P-15]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Citra Kreasi Terbaik, Nomor 15, tanggal 6 Juli 2022 ditentukan Direksi berhak dan berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon V diwakili oleh saudara Ruswandi, selaku Direktur [vide bukti P-14]. Selain itu, Pemohon V merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak dengan NPWP Nomor 60.196.476.1-085.000 [vide bukti P-38]; 9. Bahwa Pemohon VI adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Serpong Kompleks Berkarya, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Serpong Kompleks Berkarya, Nomor 17, tanggal 6 Juli 2022 [vide bukti P-17] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046245.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Serpong Kompleks Berkarya, tanggal 11 Juli 2022 [vide bukti P-18]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Serpong Kompleks Berkarya, Nomor 15, tanggal 6 Juli 2022 ditentukan Direksi berhak dan berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon VI diwakili oleh saudara Ruswandi, selaku Direktur [vide bukti P-17]. Selain itu, Pemohon VI merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak dengan NPWP Nomor 60.195.780.6-451.000 [vide bukti P-39]; 10. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, memiliki kualifikasi sebagai pelaku usaha bidang hiburan dan terdampak langsung serta mengalami 272 kerugian hak konstitusional dengan diberlakukan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022, karena mengatur pengenaan tarif pajak (tax rate) atas jasa hiburan yang diperlakukan secara berbeda dan bersifat norma khusus dari klasifikasi PBJT yang hanya dikenakan pada objek jasa hiburan tertentu yakni diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VI norma Pasal a quo tidak memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 11. Bahwa adanya pembedaan dalam pengenaan tarif pajak hiburan pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 bersifat diskriminatif sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon II sampai dengan Pemohon VI dalam berwirausaha karena akan berpotensi mematikan pelaku usaha jasa hiburan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerjanya. Dengan demikian, norma pasal a quo telah melanggar hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28d ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan hak konstitusional atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif sesuai ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah dapat menerangkan secara spesifik dan potensial anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yakni, Pemohon I sebagai induk organisasi pariwisata yang memiliki tanggungjawab melindungi kepentingan anggota organisasi dari pemberlakuan norma pasal yang 273 dimohonkan pengujian. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sebagai pelaku usaha di bidang hiburan dan sebagai badan hukum privat maupun persekutuan yang merupakan wajib pajak yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak [vide bukti P-35 sampai dengan bukti P-39] yang membuktikan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sebagai wajib pajak yang membayarkan pajak, merasa dirugikan dengan penerapan tarif pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan norma pasal a quo. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI juga telah dapat membuktikan bahwa kepentingannya diwakili oleh pihak yang berhak mewakili sesuai dengan AD/ART maupun akta pengesahan badan hukum atau persekutuan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasak 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 inkonstitusional karena mengandung perbedaan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang membedakan penetapan tarif khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% dengan jenis usaha PBJT lainnya yang ditetapkan paling itnggi sebesar 10%. Ketentuan tersebut melanggar hak 274 konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 mengandung kekaburan makna atau ambiguitas norma yang berpotensi pengenaan tarif pajak ganda atas PBJT dalam norma Pasal a quo, dengan pengenaan tarif pajak PPN dalam suatu lokasi usaha. Hal ini, bertentangan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan bebas dari perlakuan diskriminatif yang menimbulkan pelanggaran atas hak konstitusional atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaan, pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak pelayanan kesehatan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41. serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof.Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA., dan Dr. Sandra Aulia, S.E., M.S. Ak., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 26 Agustus 2024, dan yang menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2024, kemudian Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Wirawan Nurisa Saputra, S.H., yang menyampaikan keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 28 Agustus 2024 dan dr. Yuno Abeta Lahay dan Ita Utamiwati, S.ST.Par., DiplCidesco yang menyampaikan keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 10 September 2024. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 9 Oktober 2024, yang diterima Mahkamah pada 9 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);. 275 [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 11 Juli 2024 serta Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc., Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D., dan Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Dr. Sydrastini, S.H., M.Hum., dan Wahid Suryono, S.Pi. yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 September 2024 dan 1 Oktober 2024. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 Oktober 2024, yang diterima Mahkamah pada 9 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024. Namun, oleh karena keterangan yang diterima Mahkamah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 9 Oktober 2024 maka keterangan tertulis DPR tersebut tidak dipertimbangkan. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, Keterangan Ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, telah tenyata isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah besaran tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana termuat dalam norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 276 [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 mengenai pengenaan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, di mana para Pemohon menginginkan besaran tarif PBJT tersebut tidak diperlakukan khusus. Termasuk dalil para Pemohon yang menyatakan adanya pengenaan pajak ganda atas PBJT. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil para Pemohon a quo, telah ternyata substansi norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, sebagimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16], sebagai berikut: “[3.15] ... berkenaan dengan pengenaan tarif pajak paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) pada jenis usaha tertentu, faktanya telah ditetapkan sejak berlakunya UU 28/2009, kemudian dalam perkembangannya dilakukan reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang kemudian mengubah pengenaan tarif pajak paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi pajak yang bersifat graduatif sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022. Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, besaran tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan besaran tarif yang akan dikenakan di daerah harus ditentukan dalam perda dengan memperhatikan keragaman sumber daya, karakteristik, kondisi sosial, serta dinamika di masyarakat sebagai bagian dari kewenangan daerah merumuskan pajak daerah (local taxing power). Dalam kaitan ini, UU 1/2022 juga telah menegaskan jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota dapat tidak dipungut jika potensinya tidak memadai, yakni apabila penerimaan pajak tidak sebanding dengan biaya operasional pemungutannya, di mana terhadap hal ini pun harus ditentukan dalam perda. Selain penegasan mengenai hal tersebut, UU 1/2022 juga memberikan kewenangan diskresi kepada kepala daerah untuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala daerah dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak. Kondisi dan objek dimaksud ditegaskan pula antara lain berupa kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas wajib pajak. Sedangkan, kondisi objek pajak telah ditentukan antara lain karena kondisi lahan pertanian yang sangat 277 terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak dan nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu [vide Pasal 96 dan Penjelasan UU 1/2022]. Berkaitan dengan keberatan para Pemohon mengenai besaran tarif PBJT, selain UU 1/2022 memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak, juga telah ditentukan pula adanya pemberian fasilitas pajak agar dapat mendukung pertumbuhan iklim dunia usaha atau investasi di daerah. Dalam kaitan ini, Pasal 96 UU 1/2022 dikuatkan mekanismenya dengan Pasal 101 UU 1/2022 yang menegaskan adanya skema pemberian insentif fiskal, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi. Insentif fiskal tersebut dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan karena jabatan kepala daerah berdasarkan pertimbangan: 1) kemampuan membayar wajib pajak 2) kondisi tertentu objek pajak; 3) mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 4) mendukung kebijakan daerah untuk mendukung program prioritas daerah; 5) mendukung kebijakan pemerintah dalam pencapaian prioritas nasional [vide Pasal 101 ayat (3) UU 1/2022]. Lebih lanjut, dalam memberikan insentif fiskal perlu diperhatikan pula faktor: 1) kepatuhan membayar dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; 2) kesinambungan usaha wajib pajak; 3) kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja; 4) faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan insentif fiskal dimaksud, telah ditetapkan PP 35/2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai Peraturan Pemerintah a quo, dalam substansi Peraturan Pemerintah a quo telah diatur lebih lanjut terkait dengan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, yang merupakan bentuk insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha [vide Pasal 99 PP 35/2023]. Pengaturan demikian, merupakan salah satu bentuk konkret dari desentralisasi fiskal yang memungkinkan daerah melakukan tindakan diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Adanya pengaturan mengenai insentif fiskal telah digunakan oleh beberapa daerah, termasuk dalam menerapkan PBJT dengan mengenakan batas bawah (paling rendah 40%) yang ditetapkan dalam perkada. Dengan adanya pengaturan insentif PBJT tersebut pembayaran pajaknya secara faktual dapat lebih rendah, misalnya Perbup Buleleng 1/2024 yang menentukan insentif mandi uap/spa diberikan pengurangan atas pokok pajak terutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga PBJT yang dibayar konsumen menjadi rendah. Pengaturan insentif semacam ini yang perlu dioptimalkan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, termasuk yang terkait dengan insentif atas objek pajak mandi uap/spa. 278 Selain itu, dalam upaya mendorong dan memberikan kemudahan bagi dunia usaha/investasi di daerah, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan oleh daerah. Hal ini merupakan pengejawantahan kebijakan fiskal nasional di mana pemerintah dapat mengubah tarif pajak dengan penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 1/2022 [vide Pasal 97 UU 1/2022]. Oleh karena itu, sebelum daerah memberlakukan perda pajaknya, maka terhadap rancangan perda tersebut wajib dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah secara berjenjang sebelum diberlakukan. Dalam hal terjadi penolakan, rancangan perda pajak dimaksud harus segera diperbaiki. Mekanisme ini merupakan bagian dari pengawasan preventif agar kebijakan fiskal daerah tidak menimbulkan persoalan setelah diberlakukan. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kebijakan fiskal yang konsisten, mendukung investasi, dan memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, terkait dengan besaran tarif pajak mandi uap/spa yang dipersoalkan oleh para Pemohon menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan sebagaimana amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945; [3.16]... Apabila dicermati lebih jauh, dalam rumusan UU 1/2022 yang dimaksud dengan subjek hukum PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu sedangkan wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Adapun yang dikenai pajaknya (objek pajak) adalah jasa mandi uap/spa. Hal ini berarti yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menggunakan jasa mandi uap/spa, sedangkan para Pemohon merupakan wajib pajak sebagai pelaku usaha mandi uap/spa, sehingga tidak ditemukan adanya pajak berganda. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, in casu para Pemohon perorangan, selaku pengusaha jasa pelayanan kesehatan mandi uap/spa, para Pemohon mendapat beban tambahan yang harus dibayar yang tidak sama dengan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional lainnya. Terhadap dalil para Pemohon a quo, berdasarkan Bab IV Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4A ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) menyatakan, Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. ... b. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 279 peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana UU 7/2021, Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kritera dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai menyatakan, Jasa tertentu dalam kelompok: a. jasa kesenian dan hiburan; yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan ketentuan di atas, objek pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk jenis jasa kesenian dan hiburan dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, tidak terdapat pengenaan pajak ganda sebagaimana yang didalilkan para Pemohon Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda dan alasan konstitusional yang digunakan oleh para Pemohon juga berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama yakni mempersoalkan mengenai pengenaan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) khusus PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, di mana para Pemohon menginginkan besaran tarif PBJT tersebut tidak diperlakukan khusus. Termasuk adanya potensi pengenaan pajak ganda atas PBJT. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XXII/2024 sepanjang berkenaan dengan Norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil permohonan a quo. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma frasa “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 280 paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022, tidak bertentangan dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; prinsip atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; prinsip perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XXII/2024 sepanjang berkenaan dengan Norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 berlaku mutatis mutandis terhadap pertimbangan hukum Putusan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. 281 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 282 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa