32/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 32/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan H. Mean Raya Nomor 17, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 32/PUU-XXI/2023 pada 27 Maret 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 26 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; 3 d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dalam Undang-undang, in casu UU 7/2017. Oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 4 c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelasan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3). Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Pemohon antara lain: 5 Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 yakni kepastian hukum untuk dapat memberikan hak pilih dalam pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Namun dengan adanya ketentuan norma a quo dapat menimbulkan adanya potensi Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan tanpa tanpa adanya indikator yang jelas. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK- TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2023 Pemohon telah terdaftar sebagai Pemilih (Bukti P.4). 6.2. Belakangan ini terjadi berbagaimacam upaya yang dilakukan untuk dapat menunda penyelenggaraan pemilu. Misalnya: 6 6.2.1. Upaya Partai Prima yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Selanjutnya disebut PN Jakarta Pusat) dengan registrasi Perkara No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam amar putusannya salah satunya memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan pemilu selama 2 Tahun 4 bulan 7 hari. Namun putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 6.2.2. Namun sebelum Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat. KPU meloloskan Partai Prima dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dan Masuk pada Tahapan Verifikasi Faktual. Kemudian setelah keluar Putusan PT DKI Jakarta, tahapan KPU sudah menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dan dilakukan Verifikasi ulang. Namun KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat in casu Partai Prima Kembali tidak lolos dalam tahap Verifikasi Faktual Ulang 6.2.3. Berdasarkan keputusan KPU yang menyatakan Partai Prima tidak lolos Verifikasi Faktual ulang, Partai Prima akan mengajukan gugatan Kembali Badan Pengawas Pemilu RI (BAWASLU RI). Selain itu Partai Prima juga akan ajukan Kasasi atas putusan PT DKI Jakarta. 6.2.4. Tidak hanya itu, apa yang dilakukan oleh Partai prima juga ditempuh oleh Partai Berkarya dengan mengajukan gugatan dengan nomor register perkara 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. 6.3. Artinya upaya-upaya hukum yang dilakukan dengan isi gugatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan penundaan pemilu menjadi salah satu cara yang nyata yang dapat masuk dalam pemaknaan “Gangguan Lainnya” untuk dapat dilakukannya penundaan pemilu 2024. Hal itu tentunya sudah terbukti dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat yang pada amarnya memerintahkan KPU untuk 7 menghentikan tahapan pelaksanaan pemilu yang artinya sama dengan meminta untuk melakukan penundaan pemilu. 6.4. Peristiwa tersebut tentunya akan menimbulkan alasan untuk masuk pada pemaknaan “Gangguan Lainnya” pada ketentuan norma a quo karena bersifat multitafsir dan tidak ada ukuran yang jelas atau tidak diatur secara rigid sebagaimana 3 kondisi yang secara rigid dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan apabila melihat pada bagian penjelasan Pasalnya, tidak terdapat penjelasan apapun untuk memberikan penjelasan yang dimaksud “Gangguan Lainnya”. Sehingga menjadi suatu frasa yang dapat ditafsirkan sebagaiana keinginan pihak yang akan meminta dilakukannya Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan in casu penundaan pemilu. 6.5. Hal ini tentunya merugikan hak konstititusional dari Pemohon di mana seharusnya Penyelenggaraan Pemilu telah dijamin oleh Konstitusi diselenggarakan setiap 5 Tahun sekali, dan dapat dilakukan Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan apabila terjadi suatu keadaan sebagaimana istilah “overmacht” yakni adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam. Artinya dapat diukur dan jelas pemaknaannya. 6.6. Selain itu adanya frasa “Gangguan Lainnya” tanpa adanya penjelasan yang bisa menjadi ukuran, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan frasa yang multitafsir, sementara Konstitusi sudah secara ketat memberikan amanat penyelenggaraan pemilu dilakukan setiap 5 Tahun sekali. Artinya selain kerugian konstitusional untuk dapat memberikan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan adanya harapan besar agar perjalanan bangsa dan negara ini dapat menjadi lebih baik, tentunya dalam penalaran yang wajar menjadi terancam dan dalam penalaran yang wajar pula dapat dipastian dapat terjadi, sehingga akan menyebabkan terjadinya goncangan politik yang berimbas pada goncangan keamanan, hingga goncangan ekonomi yang dapat merugikan semua warga negara Indonesia in casu bukan hanya merugikan hak konstitusional Pemohon semata. 8 6.7. Artinya Kerugian Konstitusional tersebut dialami Pemohon baik secara subjektif maupun objektif akibat berlakunya ketentuan norma a quo, dapat mengakibatkan Pemohon bahkan seluruh Rakyat Indonesia menjadi tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam hal untuk dapat memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), serta Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, juga berpotensi harus masuk pada kondisi ketatanegaraan yang suram apabila sampai terjadi penundaan pemilu melalui pintu norma a quo. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional degan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan a quo, maka Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan atas penyelenggaraan pemilu 2024 yang sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. 7.2. Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon baik yang bersifat langsung ataupun potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan ketentuan norma a quo yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021, sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 tersebut di atas. 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah 9 Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON Bahwa terhadap Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni: Pasal 431 ayat (1), yang menyatakan: “Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.” Pasal 432 ayat (1), yang menyatakan: “Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kersuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.” Terhadap Frasa: “Gangguan Lainnya” Sepanjang tidak dimaknai: Bencana Nonalam atau Bencana Sosial Bertentangan dengan UUD 1945, antara lain: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 10 Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Maka, ketentuan norma Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 yang bertentangan UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Negara Indonesia adalah Hukum yang Demokratis hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis tentunya salah satu yang harus jamin adalah adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. 3. Bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu tersebut tentunya harus terwujud dalam norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memberikan jaminan akan penyelenggaraan yang pasti, tidak membuka peluang adanya pemaknaan atas ketentuan norma yang multi tafsir. 4. Bahwa tentunya kepastian atas terselenggaranya pemilu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tentunya tidak secara kaku dimaknai bahwa penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilakukan penundaan in casu Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan 5. Bahwa oleh karenanya UU 7/2017, in casu Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1), mengatur kondisi-kondisi yang tentunya dapat menyebabkan pemilu ditunda (dilakukan Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan) apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam. Kondisi tersebut tentunya merupakan suatu keadaan darurat yang menyebabkan penyelenggaraan pemilu harus dihentikan sementara (ditunda) dan Penyelenggaraan Pemlu dapat kembali dilanjutkan atau disusulkan apabila kondisi sudah dapat ditanggulangi dan kembali dalam keadaan normal. 6. Bahwa namun dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 terdapat frasa “Gangguan Lainnya” yang tentunya mengatur kondisi secara “rigid” in casu tidak jelas gangguan seperti apa yang dimaksud frasa a quo. Artinya dalam pemaknaan yang multi tafsir dan sangat luas ini, tentunya dapat membuat banyak kondisi yang dapat 11 dimaknai sebagai syarat untuk dapat dihentikannya pelaksanaan pemilu (Penundaan Pemilu). 7. Apabila kita uraikan 3 kondisi antara lain: kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo, tentunya dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut: 7.1. Terhadap Kata “Kerusuhan” apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari pokok kata “Rusuh” yang pada pokoknya suatu kondisi yang tidak aman karena banyak gangguan keamanan, kacau, rebut, gaduh, huru-hara yang terhadap kondisi tersebut tentunya masih dapat dilakukan pra kondisi untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kerusuhan kecil agar tidak menjadi kerusuhan besar yang dapat menjadi penyebab dilakukannya pemilu lanjutan ataupun pemilu susulan baik disebagian wilayah ataupun di seluruh wilayah yang berujung pada penundaan pemilu nasional. 7.2. Terhadap frasa “Gangguan keamanan” sebenarnya menjadi bagian kondisi yang serupa dengan arti dari kerusuhan. Namun terhadap gangguan keamanan tersebut lebih pada kondisi yang timbul atas adanya kerusuhan, dan juga kondisi yang lebih besar dampaknya seperti Tindakan kelompok Kriminal bersenjata, Gerakan Sparatis, Aksi Terorisme dan Tindakan atau aksi serupa yang tentunya juga masih dapat diukur dan dilakukaan upaya preventif selama pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat ditanggulangi ataupun di atasi sebelum menjadi suatu gangguan keamanan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemilu susulan ataupun pemilu lanjutan disebagian wilayah ataupun diseluruh wilayah yang berujung pada penundaan pemilu secara nasional. Dalam Peraturan pemerintah No. 07 tahun 2019 tentang kepalangmerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12, yang dimaksud Kerusuhan atau gangguan keamanan adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik social antar kelompok yang 12 ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas nasional. Artinya terhadap kondisi terjadinya Kerusuhan dan Gangguan Keamanan yang mengakibatkan dilakukan pemilu susulan atau pemilu lanjutan baik disebagian wilayah ataupun diseluruh wilayah. Maka terhadap kondisi tersebut tentunya sudah pada kejadian/kondisi yang luar biasa dan tidak dapat ditanggulangi lagi sehingga menjadi alasan yang logis dan tidak mudah untuk dijadikan sebagai suatu cara yang disengaja untuk membuat pelaksanaan pemilu menjadi ditunda, karena harus berhadapan dengan Pihak Kepolisian dan TNI sebagai Garda terdepan dalam menghadapi dan menangani serta menyelesaikan Kerusuhan ataupun Gangguan Keamanan yang dicipka kondisikan oleh pihak tertentu. 7.3. Terhadap frasa “bencana alam” memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang dimaksud Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dimanan terhadap kondisi terjadinya bencana alam tentunya memang suatu kondisi yang bukan secara mudah diciptakan oleh manusia, namun bencana alam adalah kondisi yang terjadi secara alamiah sehingga tercipta kondisi Force Majeure atau overmacht yang memang menjadi alasan logis untuk dilakukannya pemilu susulan atau pemilu lanjutan atau bahkan ditundanya pemilu hingga waktu tertentu. 7.4. Namun terhadap frasa “Gangguan Lainnya” tidaklah memiliki ukuran bagaimana melakukan antisipasi atas gangguan dimaksud. Sehingga dapat menjadi legitimasi bagi pihak-pihak yang punya kepentingan untuk dilakukannya pemilu lanjutan 13 ataupun pemilu susulan baik di Sebagian wilayah ataupun diseluruh wilayah untuk kepentingan tertentu. 8. Bahwa fakta yang diluar prediksi siapapun yang kemudian dapat dikategorikan masuk dalam frasa “Gangguan Lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 adalah upaya hukum yang dilakukan para peserta pemilu yang merasa dirugikan dan ingin melakukan penundaan pemilu. Seperti contoh yang sudah terjadi yakni terhadap upaya gugatan yang dilakukan partai prima, sebagaimana telah diuraikan pada bagian legal standing yang pada pokoknya keluar putusan yang pada amarnya memerintahkan kepada KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu untuk menghentikan pemilu dalam kurun waktu tertentu yang dapat dikategorkan sebagai gangguan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya pemilu lanjutan ataupun pemilu susulan baik disebagian wilayah ataupun diseluruh wilayah yang terbukti terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. 9. Bahwa artinya Frasa “Gangguan Lainnya” dapat menjadi pintu masuk terhadap peristiwa hukum yang yang terjadi seperti contoh upaya dari partai Prima yang diakomodir dalam Putusan PN 757/2022, ataupun adanya peristiwa lainnya, yang tidak dapat diprediksi namun menjadi dapat dimasukan dalam kateori “Gangguan Lainnya”. 10. Bahwa artinya Frasa “Gangguan Lainnya” haruslah dimaknai secara rigid memiliki pengertian yang dapat prediksi ataupun di ukur untuk dapat dilakukan persiapan untuk megantisipasinya. Agar tidak menjadi multitafsir dan tidak jelas maksudnya. 11. Bahwa oleh karennaya, terhadap frasa “Gangguan Lainnya” tentunya perlu dimaknai satu kondisi yang belum masuk sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pemilu susulan atau pemilu lanjutan baik disebagian wilayah ataupun diseluruh wilayah. 12. Bahwa kondisi yang belum diatur dalam ketentuan norma a quo tersebut adalah Bencana Nonalam dan Bencana Sosial. Dimana dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana terdapat pengertian tentang Bencana nonalam dan Bencana Sosial yakni: 14 - Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. - Bancana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror. 13. Bahwa terhadap 2 kondisi tersebut di atas telah diatur bagaimana kesiapsiagaan, mitigasi, serta upaya lainnya untuk melakukan serangkaian upaya atau serangkaian kegiatan baik bersifat pencegahan ataupun penangananya apabila terjadi Bencana nonalam atau Bencana Sosial. 14. Bahwa hal ini tentunya berbeda apabila dibandingkan dengan frasa “Gangguan Lainnya” yang multitafsir serta tidak memiliki penjelasan kondisi seperti apa yang dimaksud masuk dalam kondisi gangguan lainnya yang dapat dipelajari untuk dapat dilakukan upaya pencegahan ataupun upaya penanganan. 15. Bahwa artinya Frasa “Gangguan Lainnya” telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tertunda padahal Konstitusi telah mengatur dan menjamin bahwa Pemilu dilakukan setiap 5 (lima) Tahun Sekali, hal ini tentunya tidak sesuai dengan semangat serta Prinsip Negara Hukum. Artinya Frasa “Gangguan Lainnya” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 16. Bahwa sebelum sampai pada konklusi permohonan, perlu dijelaskan bahwa upaya ini tentunya dapat menjadi solusi atas persoalan ini potensi penundaan pemilu. Sehingga apabila Mahkamah Konstitusi juga memiliki semangat yang sama yakni menghindari adanya penundaan pemilu alih- alih menggunakan dasar “gangguan lainnya” selain daripada terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam. 17. Bahwa oleh karenanya menjadi sangat pentingnya pemeriksaan perkara dengan memanggil para pihak baik pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) serta penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU dan 15 DKPP), maupun Pihak lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pihak TNI ataupun Polri yang juga memiliki semangat yang sama agar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan secara kondusif, aman, jujur dan Adil. 18. Bahwa berdasarkan seuruh uraian di atas, maka telah nyata dan terang benderang, terhadap ketentuan norma Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 terhadap frasa: “gangguan lainnya” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya alasan PEMOHON adalah beralasan menurut hukum. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 431 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap frasa: “Gangguan Lainnya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Bencana nonalam atau Bencana Sosial. 3. Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap frasa: “Gangguan Lainnya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai Bencana nonalam atau Bencana Sosial. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 16 Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P.1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P.2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 17 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 18 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 431 ayat (1) UU 7/2017 Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan. Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, yakni mendapatkan kepastian hukum untuk dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagaimana dijamin 19 dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Bahwa Pemohon menguraikan rangkaian fakta terkait adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas gugatan Partai Prima yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sementara itu, upaya yang sama dengan mengajukan gugatan kepada PN Jakpus juga telah dilakukan oleh Partai Berkarya; 3.2. Bahwa terhadap upaya-upaya hukum yang dilakukan dengan isi gugatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan penundaan pemilu, menurut Pemohon, merupakan salah satu cara yang nyata karena adanya pemaknaan frasa “gangguan lainnya” yang bersifat multitafsir serta tidak memiliki suatu ukuran yang jelas dan rigid, tidak seperti halnya tiga kondisi lain yang diatur secara rigid dalam ketentuan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, yaitu kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam; 3.3. Bahwa dengan pemaknaan frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 secara multitafsir, tentu merugikan hak konstititusional Pemohon karena konstitusi telah menjamin Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan hanya dapat dilakukan Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan apabila terjadi suatu keadaan yang disebut “overmacht” yakni adanya kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang dapat diukur dan jelas pemaknaannya; 3.4. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya dialami Pemohon baik secara subjektif maupun objektif, namun juga seluruh rakyat Indonesia menjadi tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum untuk dapat memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 serta berpotensi masuk pada kondisi ketatanegaraan yang suram apabila sampai terjadi penundaan pemilu karena adanya ketidakjelasan dalam menafsirkan frasa 20 “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 a quo. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon [vide bukti P.3]. Selain itu, Pemohon juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena hak konstitusional Pemohon untuk dapat memilih dalam Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali dapat tertunda karena adanya frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 yang menurut Pemohon bersifat multitafsir. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka anggapan kerugian sebagaimana dialami oleh Pemohon khususnya sebagai pemilih tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 21 2. Bahwa menurut Pemohon, frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 dapat menjadi pintu masuk terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana contoh adanya gugatan dari Partai Prima yang dikabulkan oleh Putusan PN Jakpus, ataupun adanya peristiwa lainnya, yang tidak dapat diprediksi namun menjadi dapat dimasukkan dalam kategori “gangguan lainnya” sehingga menyebabkan penyelenggaraan Pemilu ditunda; 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 harus dimaknai secara rigid dan memiliki pengertian yang dapat diprediksi ataupun diukur sehingga dapat dilakukan persiapan untuk mengantisipasinya dan tidak menyebabkan terjadinya multitafsir; 4. Bahwa menurut Pemohon, kondisi yang belum diatur dalam ketentuan norma Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 adalah bencana nonalam dan bencana sosial sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) yang lebih menjamin kepastian hukum; 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bencana nonalam atau bencana sosial”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah 22 diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas adalah apakah frasa “gangguan lainnya” dalam rumusan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi karena bersifat multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa UUD 1945 dalam BAB VIIB tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 22E ayat (1) telah menentukan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil) setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut kemudian menjadi pedoman atau asas yang harus dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oleh karenanya, kerangka hukum Pemilu harus benar-benar mampu menerjemahkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan dalam konstitusi tersebut, tidak hanya terbatas pada asas luber dan jurdil, namun juga dalam hal ini adalah prinsip periodik dalam pelaksanaannya, yaitu diselenggarakan setiap lima tahun sekali atau secara reguler. Secara filosofis, prinsip periodik atau reguler tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara agar dapat menentukan kembali siapa pemimpin yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan selanjutnya dengan baik melalui pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam konteks demikian, pemilu berfungsi sebagai sarana pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat untuk memilih siapa yang akan memegang jabatan-jabatan publik atau pemerintahan. Dengan pemilu pula, rakyat dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya dan membentuk serta menjalankan pemerintahan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3.10.2] Bahwa berkenaan dengan diskursus penentuan siklus lima tahun sekali dalam rapat pembahasan perubahan UUD 1945 mengenai Pemilu, diwarnai oleh munculnya pandangan ihwal adanya potensi pelaksanaan Pemilu yang dipercepat atau diperlambat karena adanya suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan pelaksanaan Pemilu bergeser dari siklus lima tahun sebagaimana dapat dilihat kembali dalam beberapa pemaparan pandangan sebagai berikut: Pandangan Andi Najmi Fuady dari F-KB [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku V mengenai Bab Pemilihan Umum, halaman 580]: 23 “Pimpinan dan teman-teman Anggota PAH I yang saya hormati. Menarik sekali diskusi kita pagi hari ini karena ini langsung menyangkut pada pembicaraan tentang pesta demokrasi rakyat yang sudah kita alami berkalikali, kalau istilahnya Pak Soedijarto tadi ada risetnya. Kemudian muncul berbagai pendapat, baik mulai kegelisahan, kekhawatiran, dan antisipasi-antisipasi yang lain, mulai dari bagaimana kalau Pemilunya ternyata maju, bagaimana Pemilunya mundur, Pemilu sela. Kemudian penyelenggaranya KPU-nya seperti apa? Barangkali kekhawatiran-kekhawatiran itu semuanya bisa terakomodir pada Ayat (6), yang kebetulan rancangan Badan Pekerja maupun Tim Ahli itu tidak ada perbedaan. Namun demikian semangat pada perdebatan ini semuanya itu menjadi penting karena harus diketahui oleh generasi kita yang akan datang, pasal tentang Pemilu yang secara eksplisit. Kemudian bisa saja nanti ada sesuatu yang menjadi interpretative ini akan bisa dipahami dipelajari ketika seseorang itu membaca naskah perdebatan ini apa semangat dari pasal itu akan tercermin. Itu yang menjadi perdebatan pasal demi pasal menjadi sangat berarti dan harus dilakukan.” Pandangan Afandi dari F-TNI/Polri [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku V mengenai Bab Pemilihan Umum, halaman 583]: “Kemudian mengapa lima tahun sekali fixed term, sudah jelaskan Bapak-Bapak yang terdahulu sebagai zero rolling plan secara nasional itu harus ada. Kalau sampai terjadi atau perlu terpaksa terjadi Pemilu sela toh hal yang lain itu kan diatur di dalam undang-undang bisa, dan hal ini berkenaan dengan Presiden dan Wakil Presiden sudah diatur terdahulu lex specialis tadi.” Pandangan Frans F.H. Matrutty dari F-PDIP [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku V mengenai Bab Pemilihan Umum, halaman 589]: “Yang kedua, mengenai masa tenggang waktu untuk tiap kali kita melakukan pemilihan umum. Saya kira sudah tepat itu lima tahun, mungkin perlu di voorziening diprediksi ke depan bahwa bisa terjadi pemilihan umum dipercepat, bisa terjadi juga pemilihan umum lambat. Dipercepat kita sudah alami. Diperlambat itu pernah terjadi tetapi tidak disengaja, tapi misalnya diperlambat apa, menjadi lambat itu karena force major seperti bencana alam yang menyangkut lebih dari 50% wilayah ini, itu total tak bisa dilaksanakan pemilihan tepat pada waktunya. Itu kita harus melihat yang ini suatu force major dan menurut hemat saya ini jangan dimasukan di dalam rumusan ini, tapi dimasukan di dalam undang-undang yang menyangkut Pemilu sebagai lex specialis-nya itu.” Berdasarkan pandangan dalam rapat pembahasan perubahan UUD 1945 di atas, menurut Mahkamah, penyusun perubahan UUD 1945 pada pokoknya menghendaki bahwa prinsip periodik dalam pelaksanaan pemilu setiap lima tahun (regularity) 24 harus ditetapkan dalam UUD 1945, sedangkan berkaitan dengan adanya situasi dan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pelaksanaan periodisasi lima tahunan (flexibility) tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang Pemilu. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amanat konstitusi tersebut, selanjutnya pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang tentang Pemilu telah merumuskan norma tentang Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, sebagaimana yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Jika ditelusuri pengaturan mengenai kedua hal tersebut, telah ternyata perumusan norma pada Bab XIV tentang Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan dalam UU 7/2017 berasal dari rumusan norma pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) sebagaimana diatur dalam Pasal 230 sampai dengan Pasal 232 UU 8/2012. Bahkan, jauh sebelumnya, ketentuan mengenai Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003), yaitu dalam Pasal 118 dan Pasal 119 UU 12/2003. Selain itu, pengaturan mengenai Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan juga pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003), yaitu dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 74 UU 23/2003. Namun berbeda halnya dengan pengaturan mengenai alasan atau syarat dapat dilakukannya Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dalam UU 7/2017 dan UU 8/2012, perumusan norma mengenai syarat dapat dilakukannya Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dalam UU 12/2003 dan UU 23/2003 belum menggunakan frasa “gangguan lainnya” yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1) UU 23/2003: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan dilakukan apabila di sebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan. 25 Pasal 119 ayat (1) UU 12/2003 Pemilu Lanjutan dan atau Pemilu Susulan dilakukan apabila di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Perumusan norma dengan menggunakan frasa “gangguan lainnya” baru pertama kali digunakan dalam rumusan norma Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 231 ayat (1) UU 8/2012, di mana rumusannya ternyata sama persis atau tidak mengalami perubahan sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah memahami maksud baik dari Pemohon yang menginginkan syarat untuk dapat dilakukannya Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan bersifat rigid agar tidak mudah ditafsirkan secara sewenang-wenang. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa untuk memahami suatu norma undang-undang tidak dapat hanya dilihat secara parsial, tetapi harus secara komprehensif sebagaimana halnya norma Pasal 431 dan Pasal 432 UU 7/2017 yang merupakan bagian dari Bab XIV yang mengatur mengenai Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan. Pemilu lanjutan yang dimaksud adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan [vide Penjelasan Pasal 431 ayat (1) UU 7/2017], sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu Susulan adalah pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan [vide Penjelasan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017]. Dalam kaitan ini, penyelenggaraan Pemilu sejatinya telah ditentukan sesuai dengan tahapannya. Bahkan, UU 7/2017 juga menentukan penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan waktunya [vide, antara lain, Pasal 14 huruf a UU 7/2017]. Oleh karena itu, pada pokoknya Pasal 431 UU 7/2017 menentukan apabila terdapat peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya sehingga mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan maka 26 dilakukan pemilu lanjutan yang dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti tersebut. Sedangkan, dalam hal di sebagian atau seluruh NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan yang dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Oleh karenanya, sekalipun telah dinyatakan sebab-sebab pemilu yang terhenti atau pemilu yang tidak dapat dilaksanakan dalam norma pasal yang dimohonkan pengujiannya karena telah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya, namun UU a quo tidak memperinci jenis masing-masing peristiwa atau serangkaian peristiwa baik berupa kerusuhan, gangguan keamanan, maupun bencana alam. Berkenaan dengan hal ini, jika Mahkamah merujuk, misalnya pada UU 24/2007 telah ternyata untuk kategori bencana alam pun tidak ditentukan secara sangat rigid karena bencana alam yang dimaksudkan dalam UU 24/2007 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor [vide Pasal 1 angka1 UU 24/2007]. Demikian pula halnya dengan kategori bencana nonalam tidak disebutkan secara rigid karena yang dimaksud dengan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit [vide Pasal 1 angka 2 UU 24/2007]. Oleh karenanya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas frasa “antara lain” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 24/2007 a quo, adanya frasa “antara lain” dimaksud merupakan bentuk pengaturan yang ditujukan untuk mengantisipasi apabila dikemudian hari terdapat jenis-jenis peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak secara tegas disebutkan dalam kategori/jenis bencana alam atau bencana nonalam. Dengan demikian, adanya frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 juga merupakan bentuk pengaturan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila di luar kategori kerusuhan, gangguan keamanan, maupun bencana alam terdapat peristiwa atau rangkaian peristiwa lain yang dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak terakomodasi dalam ketiga kategori/jenis tersebut, sehingga perlu diantisipasi supaya jangan sampai terjadi tahapan pemilu menjadi terhenti atau tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan. 27 [3.12.2] Bahwa untuk melaksanakan pemilu lanjutan atau pemilu susulan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan agar penyelenggaraan pemilu tetap berjalan kembali mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Dalam kaitan ini terlebih dahulu dilakukan penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu oleh KPU sesuai dengan tingkatan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan tahapan pemilu terhenti atau tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan, yaitu oleh: (a) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa; (b) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan; (c) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau (d) KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan Pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi [vide Pasal 433 UU 7/2017]. Dalam hal peristiwa atau rangkaian peristiwa tersebut tingkatannya ternyata lebih luas lagi sehingga Pemilu terhenti tahapannya dan tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU [vide Pasal 433 ayat (3) UU 7/2017]. Dengan demikian, telah terang benderang pengaturan dalam norma Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 mengenai ihwal apa saja yang menyebabkan tahapan pemilu terhenti atau tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan tidak hanya karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam namun juga jika terjadi gangguan lainnya. Frasa “gangguan lainnya” dimaksud harus dipahami manakala tahapan pemilu menjadi terhenti atau tahapan pemilu menjadi tidak dapat dilaksanakan karena adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak terakomodasi dalam pengertian kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam, serta bukan “gangguan lainnya” yang dapat dipolitisasi atau direkayasa untuk kepentingan tertentu sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa penggunaan frasa “gangguan lainnya”, baik dalam Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 231 ayat (1) UU 8/2012, maupun dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, menurut Mahkamah, merupakan bentuk 28 antisipasi pembentuk undang-undang yang juga bertujuan untuk memperluas ruang lingkup atau cakupan atas situasi dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan terjadinya, namun dapat memengaruhi pelaksanaan Pemilu sehingga perlu dilakukan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan. Antisipasi pengaturan demikian adalah dalam rangka melindungi penyelenggaraan Pemilu termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang memohon agar frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 dimaknai hanya “bencana nonalam dan bencana sosial”, menurut Mahkamah, justru akan membatasi ruang lingkup peristiwa atau rangkaian peristiwa kedaruratan atau gangguan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan karena tidak dapat diprediksi bentuk serta kapan terjadinya. Hal demikian juga justru akan bertentangan dengan sifat ideal materi perundang-undangan yang seyogyanya dapat menjangkau perkembangan kebutuhan hukum di masa yang akan datang dalam perspektif perlindungan hak konstitusional pemilih. Dengan demikian, secara a contrario, adanya penambahan frasa “gangguan lainnya” telah menjadikan ruang lingkup keadaan darurat yang menjadi syarat untuk dapat dilakukannya Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan tidak hanya terbatas pada adanya kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam, melainkan juga keadaan darurat lainnya yang belum ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang bukan gangguan yang merupakan bentuk politisasi atau rekayasa untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dengan mempertahankan norma frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 tidak berarti menimbulkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, tetapi justru mengakomodir keinginan atau tujuan permohonan Pemohon yang sebenarnya menginginkan agar pemilu tetap dapat dilaksanakan dengan meneruskan tahapan yang terhenti atau melaksanakan tahapan yang tidak dapat dilaksanakan melalui skema pemilu lanjutan atau pemilu susulan. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menghilangkan jaminan perlindungan hak pilih yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut 29 Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, 30 Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.18 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo 31 ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha