32/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 32/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Ikhwan Fahrojih, S.H. Tempat tanggal lahir : Lamongan, 15 Februari 1980 Pekerjaan : Advokat Alamat : Perum Taman Anyelir 3 Blok M-3 Nomor 7 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. sebagai-------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Aries Budi Cahyono, S.H. Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 27 Juni 1979 Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang sebagai------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Muadzim Bisri, S.H. Tempat tanggal lahir : Malang, 22 November 1975 Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Margojoyo 1 Nomor 16 Desa Mulyoagung RT 01 RW02 Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai-------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Idris Sopian Ahmad, S.H. Tempat tanggal lahir : Indramayu, 10 Juli 1981 Pekerjaan : Advokat SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Alamat : Jalan Raya Sumberwudi RT 004/RT 002, DesaSumberwudi Kecamatan Karanggeneng, Lamongan sebagai-------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Februari 2015memberi kuasa kepada Ikhwan Fahrojih, S.H., Suyanto, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., dan Idris Sopian Ahmad, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ISN Law Firm, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Perum Taman Anyelir 3 Blok M-3 Nomor 7 Kelurahan Kalimulya-Kecamatan Cilodong-Kota Depok, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Kongres Advokat Indonesia (KAI); Mendengar keterangan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin); Membaca keterangan ahli para Pemohon serta saksi Pihak Terkait AAI, dan Peradi; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Peradi; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Pihak Terkait Ikadin, AAI, dan Peradi; Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait Ikadin, AAI, dan Peradi. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 pada tanggal 18 Februari 2015berdasarkanAkta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 65/PAN.MK/2015dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusipada tanggal 2 Maret 2015 dengan Nomor 32/PUU-XIII/2015, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2015 yangpada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 3. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (The Guardian of The Constitution). Apabila terdapat UU yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya; 4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpretation of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah; 5. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28Iayat (2) yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;  Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;  Pasal 28Iayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”. 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan aquo; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; 8. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 9. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945; 10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka para Pemohon menyampaikan bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon, dengan melihat kedudukan para Pemohon sebagai berikut: 10.1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah diangkat oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sebagai Advokat berdasarkan ketentuan UU Advokat; 10.2. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mutatis-mutandis menjadi Anggota PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat; 10.3. Bahwa sebagai anggota PERADI, seharusnya setiap anggota profesi Advokat (in casu para Pemohon) memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama, tidak didiskriminasi atas dasar apapun termasuk dalam memilih pengurus pusat PERADI (In casu Ketua Umum DPN PERADI) oleh karena setiap anggota profesi Advokat sama-sama telah melalui ujian syarat-syarat kompetensi tertentu sesuai dengan UU Advokat, dan tidak semua orang yang ingin menjadi Advokat dapat diangkat menjadi Advokat kecuali telah melalui serangkaian syarat-syarat kompetensi tersebut dan dinyatakan lulus, sehingga organisasi profesi Advokat berbeda dengan organisasi masyarakat (ormas) pada umumnya atau partai politik, yang tidak mempersyaratkan kompetensi tertentu, sesuai dengan standar yang ditentukan oleh UU Advokat; 10.4. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut juga dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28E Ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, Pasal 28Iayat (2) menyatakan bahwa :“Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”. 10.5. Bahwa sejak menjadi anggota PERADI, hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar karena tidak pernah diberikan hak suara untuk ikut memilih pengurus pusat PERADI (in casu Ketua Umum DPN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 PERADI); 10.6. Bahwa pelanggaran hak-hak konstitusional para Pemohon terjadi karena UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tidak menegaskan secara jelas dan tegas hak para Pemohon dalam memilih pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua Umum DPN PERADI), bahkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) justru menimbulkan banyak interpretasi yang berbeda yang memicu terjadinya perpecahan Organisasi Advokat yang justru diamanatkan oleh UU Advokat untuk menjadi wadah tunggal atau menjadi satu-satunya Organisasi Advokat, ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) juga tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang menyatakan bahwa,“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a……………….. b……………….. c………………… d………………… e…………………. f. kejelasan rumusan 10.7. Bahwa jaminan hak untuk memilih pengurus pusat (in casu Ketua Umum DPN PERADI) bagi setiap anggota profesi Advokat (one man one vote one value) sebenarnya telah diisyaratkan dalam Pasal 28 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Kalimat “…ditetapkan oleh para Advokat……”, hakekatnya telah memberikan kedudukan yang sama bagi setiap Advokat tanpa pandang bulu baik sebagai pengurus maupun bukan pengurus, baik Advokat senior maupun yunior sama-sama punya hak suara yang sama, pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M. sebagai perumus UU Advokat dalam keterangan ahli yang diberikan di Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang a quo, mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan para anggota, bukan kepada organisasi (bukti-P3); 10.8. Bahwa one man one vote one value secara historis juga pernah dilaksanakan dalam pembentukan IKADIN sebagai satu-satunya Organisasi Advokat pada tanggal 10 November 1985 yang pembentukannya melalui musyawarah nasional Advokat dan Ketua Umum-nya dipilih oleh para anggota atau individu Advokat secara transparan, sehingga hal tersebut menginspirasi para anggota profesi Advokat untuk diterapkan sistem one man one vote one value dalam pemilihan Ketua Umum DPN PERADI dengan pembaharuan sistem misalnya sistem one man one vote one value dengan sistem semi distrik, calon ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh DPN PERADI, kemudian calon-calon tersebut dipilih secara langsung di DPC/DPD masing-masing secara serentak dengan pemungutan suara oleh setiap anggota profesi Advokat, kemudian jumlah suara seluruh Indonesia dihutung dan suara terbanyak dengan penyebaran minimal di sekian daerah ditetapkan sebagai Ketua Umum DPN PERADI, hal tersebut karena jumlah Advokat sudah semakin besar sehingga tidak efektik lagi bila pemilihannya dilakukan melalui musyawarah nasional dalam satu forum untuk semua anggota profesi Advokat, sistem tersebut juga untuk mendekatkan akses setiap anggota profesi Advokat dalam pemilihan Ketua Umum DPN PERADI karena cukup datang ke DPC/DPD masing-masing; 10.9. Bahwa PERADI ternyata tidak melaksanakan “ruh” atau semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, malah menggunakan sistem perwakilan dalam pemilihan Ketua Umum DPN PERADI; 10.10. Bahwa tidak diberikannya hak konstitusional para anggota profesi Advokat (in casu para Pemohon) dalam pemilihan pengurus pusat (in casu Ketua Umum DPN PERADI) dengan sistem one man one vote one value telah mengakibatkan terjadinya perpecahan dan perselisihan berkelanjutan diinternal anggota profesi Advokat hingga saat ini, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 sehingga para anggota profesi Advokat (in casu para Pemohon) tidak mendapatkan ketenangan karena selalu dibayang-bayangi konflik dan/atau perselisihan antar anggota profesi Advokat sendiri, sehingga tidak dapat sepenuhnya menjalankan amanat UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, dimana untuk menjalankan amanat tersebut dibutuhkan satu- satunya Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal Advokat Indonesia, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 (Bukti-P4) namun secara de facto justru terdapat lebih dari satu Organisasi Advokat. 10.11. Bahwa perpecahan karena tidak diberikannya hak konstitusional para anggota profesi Advokat (in casu para Pemohon) dalam memilih pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua Umum DPN PERADI) juga telah mengakibatkan citra para Advokat (in casu para Pemohon) sebagai profesi mulia (officum nobile) menjadi tercoreng di mata masyarakat, karena sejatinya profesi Advokat justru diharapkan oleh masyarakat menjadi pihak yang dapat menfasilitasi dan memperjuangan penyelesaian perselisihan secara damai di tengah- tengah masyarakat, namun justru diinternal anggota profesi Advokat sendiri selalu menunjukkan konflik dan perselisihan terbuka dan seolah tidak dapat menyelesaikan persoalannya secara damai; 10.12. Bahwa perpecahan Organisasi Advokat akibat tidak diberikannya hak konstitusional para anggota profesi Advokat (in casupara Pemohon) dalam memilih pengurus pusat (in casu Ketua Umum PERADI) dengan sistem one man one vote one value bukan lagi terjadi antar Organisasi Advokat yaitu PERADI dan KAI, namun telah terjadi diinternal PERADI sendiri, dimana dalam MUNAS PERADI II di Makassar, terpecah menjadi tiga kubu, yaitu kubu pimpinan charateker terdiri dari Luhut MP Pangaribuan, Hamprey Djemat dan Hasanuddin Nasution yang akan menyiapkan MUNAS dengan sistem one man one vote, kubu Juniver Girsang yang telah mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum DPN PERADI karena telah dipilih secara aklamasi oleh 36 DPC dan kubu Otto Hasibuan yang menunda pelaksanaan MUNAS hingga 3 sampai 6 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 bulan kedepan (bukti-P5); 10.13. Bahwa bila yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi tidak memberikan tafsir konstutusional bersayarat atas Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang menegaskan hak konstitusional para anggota profesi Advokat (in casupara Pemohon) untuk memilih pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua Umum DPN PERADI) dengan sistem one man one vote one value maka perselisihan dan perpecahan antar anggota profesi Advokat akan terus berlangsung dan salah satu tujuan utama pembentukan UU Advokat, yaitu terbentuknya satu-satunya Organisasi Advokat sebagai wadah tungal Advokat Indonesia tidak akan tercapai, dan para anggota profesi Advokat (in casupara Pemohon) akan terus dirugikan hak konstitusional-nya; 10.14. Bahwa dalam pertemuan para tokoh-tokoh Advokat, pimpinan 8 (delapan) organisasi Advokat pendiri PERADI dan tokoh-tokoh PERADI dan KAI sendiri telah terjadi kesepahaman, bahwa KAI dan PERADI akan bersatu menjadi satu-satunya Organisasi Advokat dengan syarat sistem pemilihan pengurus pusat PERADI (in casu Ketua Umum DPN PERADI) dilaksanakan dengan sistem one man one vote one value namun sayangnya aspirasi tersebut tidak dilaksanakan PERADI hingga kini sehigga perpecahan masih terus terjadi, sehingga apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional bersyarat yang menegaskan bahwa setiap anggota profesi Advokat memiliki hak suara dalam memilih pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua Umum DPN PERADI) maka perpepecahan dan perselisihan akan dapat dihilangkan dan tujuan pembentukan wadah tunggal Organisasi Advokat akan dapat terwujud, namun bila tidak, maka perpecahan akan terus terjadi bahkan akan semakin tinggi eskalasinya; C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN C.1. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI Pasal 28 (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 kualitas profesi Advokat. (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga C.2. DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIJADIKAN BATU UJI  Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;  Pasal 28E ayat (3), UUD 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;  Pasal 28Iayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”. C.3. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. ONE MAN ONE VOTE MERUPAKAN SOLUSI MEMPERSATUKAN PERPECAHAN KEMBALI ORGANISASI ADVOKAT 11. Bahwa saat ini terdapat paling tidak 2 (dua) organisasi advokat yang sama- sama mengaku sebagai satu-satunya Organisasi Advokat berdasarkan UU Advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), padahal UU Advokat hanya mengamanatkan pembentukan satu-satunya organisasi untuk setiap Advokat di Indonesia; 12. Bahwa ihwal perpecahan 2 (dua) Organisasi tersebut adalah karena ketidakpuasan dari sebagian anggota profesi Advokat atas proses pemilihan pengurus pusat PERADI (in casu Ketua Umum DPN PERADI) yang dilaksanakan tanpa proses yang terbuka dan demokratis, dengan memberikan hak suara yang sama bagi setiap anggota profesi Advokat (one man one vote one value) dalam memilih pengurus pusat PERADI (in casu Ketua Umum DPN PERADI); 13. Bahwa ketidakpuasan tersebut kemudian mewujud dalam bentuk Deklarasi Kongres Advokat Indonesia (“KAI”) pada tanggal tanggal 30 Mei 2008, di Jakarta. KAI muncul sebagai akumulasi kekecewaan Advokat terhadap PERADI. Sebagaimana diketahui KAI lahir dari deklarasi 4 (empat) organisasi profesi Advokat, yaitu IPHI, IKADIN, HAPI, dan APSI yang bersepakat untuk mendesak diselenggarakannya kongres advokat seluruh Indonesia. Desakan tersebut lahir karena 4 (empat) organisasi itu menganggap pembentukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 PERADI cacat hukum oleh karena pengakatan pengurusnya (in casu Ketua Umum PERADI) dilakukan secara tidak transapaaran (tidak ada voting oleh anggota atau peserta musyawarah advokat seperti pada saat pendirian IKADIN), tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel; 14. Bahwa sistem pemilihan one man one vote sudah direkomendasikan bahkan sudah menjadi kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh oleh para tokoh Advokat senior, para deklarator PERADI, para pengurus 8 (delapan) organisasi pendiri PERADI, bahkan juga diikuti oleh tokoh-tokoh PERADI dan KAI sendiri menjelang MUNAS PERADI I Tahun 2010-2015, dalam rangka mencari titik temu agar Organisasi Advokat kembali bersatu; 15. Bahwa pertemuan-pertemuan yang dimaksud antara lain: 15.1. Pada tanggal 11 Januari 2010 telah diadakan pertemuan antara PERADI – KAI– MAHKAMAH AGUNG, dan dalam pertemuan tersebut direkomendasikan agar diadakan MUNAS/KONGRES dengan sistem pemilihan one man one vote (bukti-P4); 15.2. Pada tanggal 5 Februari 2010, dilakukan pula pertemuan para Deklarator PERADI dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain : “untuk menjamin hak Advokat maka setiap Advokat harus mempunyai hak dipilih dan memilih (one man one vote), karenanya harus diadakan MUNASLUB PERADI untuk merubah Anggaran Dasar PERADI” (bukti- P5); 15.3. Pada 12 Februari 2010 dilakukan pula pertemuan lanjutan Para Deklarator PERADI dan Pengurus Organisasi pendiri PERADI, dan menghasilkan beberapa rekomendasi salah satunya (bukti-P6): “Untuk mewujudkan bersatunya kembali para Advokat ada 2 (dua) opsi yaitu: a. Bertitik tolak kepada Anggaran Dasar PERADI dimana untuk mengakomodasi masing-masing Advokat sebagai anggota PERADI yang memiliki hak suara (one man one vote), maka harus merubah ketentuan mengenai utusan Cabang (vide Pasal 32 ayat 1 jo ayat 3) sehingga terlebih dahulu diadakan MUNASLUB PERADI untuk merubah Anggaran Dasar PERADI. MUNASLUB PERADI dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 diadakan antara lain dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI; atau b. Bertitik tolak pada Deklarasi Pendirian PARADI pada tanggal 21 Desember 2004 dimana para Deklarator atau Organisasi Pendiri membentuk Panitia Bersama untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia. 15.4. Selain itu juga telah juga telah dilakukan pertemuan lanjutan pada tanggal 03 Maret 2010 oleh para Deklarator pendiri PERADI, dan menghasilkan 3 opsi untuk pelaksanaan mempersatukan Advokat Indonesia, yaitu (bukti-P7): I. OPSI PERTAMA, yaitu 8 (delapan) organisasi Advokat sebagai pendiri PERADI, sepakat untuk mengikuti MUNAS PERADI, dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama yaitu: 1. MUNAS PERADI 2010, mengubah AD PERADI yang pokok- pokok perubahannya adalah: a. Pemungutan suara dalam MUNAS PERADI dilakukan melalui Pemilihan Langsung/Pemilihan semi distrik dengan sistem satu orang satu suara; b. Perumusan dan penjelasan lebih lanjut tentang tata cara, persyaratan dan pelaksanaan Pemilihan Langsung/Pemilihan semi distrik dirumuskan dan dituangkan dalam AD/ART PERADI yang baru. c. Masa jabatan Ketua DPN PERADI hanya 3 (tiga) tahun, tidak berturut-turut; d. Munas PERADI berikut Pemilihan Langsung/Pemilihan semi Distrik, diadakan paling lambat 2 (dua) tahun atau dalam tahun 2012 dengan mengusulkan AD/ART PERADI yang baru. 2. MUNAS PERADI 2010, memilih Ketua Umum DPN PERADI dengan masa jabatan 2 (dua) tahun yaitu 2010 s/d 2012 dan dibentuk Tim Perumus AD/ART; 3. Ketua Umum DPN PERADI 2010-2012 yang terpilih dalam MUNAS PERADI 2010 kepengurusannya harus memperhatikan penempatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 II. OPSI KEDUA. Munaslub PERADI dengan acara: 1. Perubahan AD/ART PERADI dibentuk Tim Perumus AD/ART. 2. Sistem Pemilihan dengan Pemilihan Langsung/Pemilihan Semi Distrik dengan sistem satu orang satu suara dan berlaku mulai tahun 2012. 3. Perpanjangan masa jabatan Ketua Umum DPN selama 2 (dua) tahun terhitung dari 2010 s/d 2012. 4. Pemilihan Langsung/Pemilihan Semi Distrik dengan sistem satu anggota satu suara diadakan tahun 2012. III. OPSI KETIGA. Munas Advokat Indonesia 2010 atau 2011. 16. Bahwa ternyata dalam MUNAS PERADI I Tahun 2010-2015 suara-suara untuk menyelenggarakan MUNAS dengan sistem one man one vote one value hanya ditampung dalam rapat pleno yang merekomendasikan untuk dilakukan perubahan AD PERADI selambat-lambatnya 2 tahun setelah MUNAS PERADI I, salah satunya untuk mengatur tentang one man one vote one value, namun rekomendasi tersebut tidak kunjung dilaksanakan hingga saat ini, AD PERADI tidak pernah diubah hingga kini, dan perpecahan terus berlangsung; 2. RUMUSAN PASAL 28 AYAT (1) DAN AYAT (2) TIDAK JELAS DAN TERBUKA UNTUK DITAFSIRKAN TIDAK SESUAI DENGAN KEJELASAN TUJUAN PEMBENTUKAN, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 DAN MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 17. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat menyatakan bahwa: (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 18. Bahwa pengaturan tentang pembentukan Organisasi Advokat diatur dalam jumlah pasal yang sangat minimalis dan tidak memberikan kejelasan, padahal Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa,“Organisasi Advokat merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 dengan ketentuan Undang-Undang ini………….”, kalimat “dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” seolah menegaskan bahwa masalah tata cara pembentukan Organisasi Advokat juga diatur dalam UU Advokat, namun setelah ditelaah ternyata UU Advokat tidak mengatur lebih lanjut tentang proses pembentukan Organisasi Advokat, termasuk tidak menegaskan sistem pemilihan pengurus pusat Organisasi Advokat karena itu terjadi kekosongan hukum tentang tata cara pembentukan Organisasi Advokat termasuk sistem pemilihan pengurus pusatnya, ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan Organisasi Advokat hanya terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat, namun hanya mengatur bahwa untuk sementara kewenangan Organisasi Advokat dijalankan bersama 8 (delapan) Organiasasi Advokat sampai terbentuk Organisasi Advokat dan mengatur waktu paling lama untuk pembentukan Organisasi Advokat yaitu 2 (dua) tahun; 19. Bahwa keterbatasan pengaturan dalam hal pembentukan Organisasi Advokat termasuk sistem pemilihan pengurus telah mengakibatkan terjadinya perselisihan sangat tajam diinternal anggota profesi Advokat karena masing- masing memiliki tafsir sendiri-sendiri, yang kemudian telah menimbulkan perpecahan oleh karena salah satu pihak menggunakan tafsir historis dan tafsir yuridis dalam pembentukan Organisasi Advokat, yaitu menggunakan acuan sejarah pembentukan IKADIN sebagai satu-satunya Organisasi Advokat pada tanggal 10 Nopember 1985 yang pembentukannya melalui musyawarah nasional Advokat dan Ketua Umum-nya dipilih oleh para anggota atau individu Advokat secara transparan, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, yang menyatakan bahwa,“Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Kalimat “…ditetapkan oleh para Advokat……”, ketentuan tersebut hakekatnya telah memberikan kedudukan yang sama bagi setiap Advokat tanpa pandang bulu baik sebagai pengurus maupun bukan pengurus, baik Advokat senior maupun yunior sama-sama punya hak suara yang sama, pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M. sebagai perumus UU Advokat dalam keterangan ahli yang diberikan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang a quo, mengakui bahwa kedaulatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 ada di tangan para anggota, bukan kepada organisasi; 20. Bahwa para pengurus PERADI ternyata memiliki tafsir lain yaitu pemilihan pengurus pusat PERADI (in casu Ketua Umum PERADI) bisa dilakukan melalui sistem perwakilan, seperti yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PERADI, mekanisme pemilihan Ketua Umum DPN PERADI kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar PERADI, yaitu (bukti-P8): (1) MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang (“Utusan Cabang”) sesuai dengan ketentuan ayat 3 pasal ini. (2) Apabila korum tidak tercapai, MUNAS diundurkan untuk waktu sedikitnya 6 (enam) jam, dan setelah itu MUNAS dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya MUNAS dapat mengambil keputusan keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa. (3) Yang mempunyai hak suara dalam Munas adalah Utusan Cabang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Setiap 30 (tiga puluh) Anggota PERADI di suatu cabang memperoleh 1 (satu) suara dengan ketentuan maksimum suara untuk cabang tersebut adalah 25 (dua puluh lima) suara; b. Untuk kelebihan 20 (dua puluh) Anggota PERADI atau lebih di atas kelipatan 30 (tiga puluh) Anggota PERADI diberi tambahan 1 (satu) suara; c. Penentuan Utusan Cabang dilakukan dalam Rapat Anggota Cabang yang khusus diadakan untuk itu; d. Para Utusan Cabang di dalam Munas dipimpin oleh Ketua DPC atau yang ditunjuk sebagai wakilnya. 21. Bahwa akibat ketidakjelasan pengaturan tentang Organisasi Advokat dalam UU Advokat tersebut saat ini yang terjadi bukan lagi perselisihan antar organisasi, yaitu antara KAI dan PERADI namun yang terjadi justu potensi perpecahan diinternal PERADI sendiri akibat perbedaan pendapat terkait dengan sistem pemilihan Ketua Umum DPN PERADI, hal ini bisa dilihat dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 ancaman pihak tertentu untuk menggugat keabsahan Ketua Umum DPN PERADI terpilih dalam Munas PERADI Ketiga, bahkan mengancam akan membentuk PERADI tandingan bila pemilihan Ketua Umum DPN PERADI periode ini tidak menggunakan sistem one man one vote (bukti-P9); 22. Bahwa perpecahan diinternal anggota PERADI bukan hanya potensial melainkan telah terjadi dalam MUNAS Ketiga PERADI di Makassar, dimana baru 2 (dua) hari berjalan yaitu tanggal 24-26 Maret 2015 terjadi deadlock karena sebagian peserta menuntut diterapkan sistem pemilihan one man one vote one value, sementara sebagian lainnya menghendaki sistem perwakilan, pada akhirnya MUNAS PERADI Ketiga di Makassar dinyatakan ditunda oleh Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan sampai 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan mendatang karena berpotensi ricuh (bukti-P10); 23. Bahwa menurut Prof. DR Saldi Isra’, SH, MH. mengapa sering dan acap kali ada norma yang menimbulkan problem di tingkat praktik. Menurut beliau masalah yang terjadi dalam praktik itu bisa bermula dari norma yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang. Makanya beliau berpendirian, kalau norma-norma yang ada dalam Undang-Undang menimbulkan masalah dalam praktik, maka itu adalah problem konstitusional yang harus diselesaikan. Apalagi karena problem yang timbul dalam praktik itu kemudian berpotensi mengurangi hak-hak warga negara dalam apa pun bentuknya. Prof. Saldi juga menyitir buku yang ditulis oleh seorang Ahli Legislasi Frank B. Cross, yang berjudul :“The Theory and Practice of Statutory Interpretation”, ia menyebutkan ada 2 problem munculnya masalah-masalah dalam norma pada perumusan legislasi. Pertama,ia mengatakan ada problem di latar belakang pembentuk Undang-Undang itu sendiri. Ini bisa dipahami bahwa pembentuk undang-undang kadang-kandang tidak semuanya memahami problem hukum yang sedang mereka rumuskan. Nah, karena tidak semuanya memahami, makanya kemudian potret dari norma yang dihasilkan itu potensial menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kedua, ada kesengajaan atau by design para pembentuk undang-undang kadang-kadang dia tahu ada masalah, tetapi gagal menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Lalu kemudian dia berpikir yang penting norma selesai dulu, nanti kalau ada problem bisa dibawa ke proses lebih lanjut. Dalam hal ini Cross mengatakan bahwa biasanya pembentuk Undang-Undang memikirkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 masalah itu, kemudian bisa diselesaikan oleh hakim yang membenahinya. Kalau dibawa ke konteks kita, tentu ini ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang ditulis oleh Frank Cross di dalam bukunya tersebut, yang ia memang bicara soal bagaimana menafsirkan Undang-Undang (bukti- P11); 7. Bahwa ketidakjelasan pengaturan tentang Organisasi Advokat khususnya terkait dengan sistem pemilihan pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua Umum DPN PERADI) dalam UU Advokat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 24. Bahwa ketidakjelasan pengaturan tentang Organisasi Advokat mengakibatkan kerugian konstitusional yang dialami para anggota profesi Advokat (in casupara Pemohon) yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, karena para Pemohon selalu berada dalam ketidakjelasan, konflik dan perselisihan akibat masing-masing anggota profesi Advokat menafsirkan sesuai dengan persepsi dan kepentingan mereka sendiri bahkan mendirikan Organisasi Advokat sesuai dengan tafsir mereka sendiri, pada akhirnya lahirlah 2 (dua) Organisasi Advokat yang sama-sama mengklaim sebagai Organisasi Advokat yang sah berdasarkan UU Advokat padahal UU Advokat hanya memerintakan pembentuan satu-satunya Organisasi Advokat; 25. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution harus meluruskan ketidakjelasan pengaturan tersebut, untuk menghentikan pelanggaran hak-hak konstitusional pada anggota profesi Advokat (in casupara Pemohon) dan untuk mempersatukan kembali Organisasi Advokat; 3. KETENTUAN PASAL 28 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU ADVOKAT BERTENTANGANDENGAN PASAL PASAL 28E AYAT (3) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 26. Bahwa pemilihan pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua Umum DPN PERADI) hakekatnya adalah wujud pengejewantahan kedaulatan anggota profesi Advokat di dalam Organiasasi Advokat, dan menjadi forum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 tertinggi yang dimiliki Organisasi Advokat sehingga pelaksanaannya harus benar-benar dapat menyuarakan keinginan murni anggota profesi Advokat, apalagi bagi anggota profesi Advokat Organisasi Advokat adalah wadah tunggal dan satu-satunya (artinya tidak ada pilihan lain bagi setiap anggota profesi Advokat kecuali menjadi anggota satu-satnya Organisasi Advokat itu), karena itu demokrasi langsung dengan one man one vote one value adalah kualitas demokrasi paling tinggi yang paling dapat mewakili suara murni anggota profesi Advokat, apalagi sebagai profesi terhormat (officum nobile) yang telah memiliki kompetensi dan integritas sudah seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan demokrasi langsung secara damai dan bermartabat, apalagi demokrasi langsung bagi masyarakat umum di Indonesia sudah diterapkan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gurbenur dan Wakil Gurbenur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahkan untuk pemilihan Kepala Desa, bagaimana mungkin organisasi profesi Advokat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi bahkan kompetensi dan integritas tertentu tidak lebih baik penerapan demokrasi-nya dibanding dengan masyarakat umum, alasan bahwa jumlah Advokat sudah semakin banyak sehingga secara teknis sulit dilaksanakan pemilihan one man one vote one value adalah alasan yang tidak berdasar, karena banyak sistem pemilihan yang dapat diterapkan mengadopsi sistem pemilihan secara umum; 27. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang tidak dirumuskan secara jelas sesuai dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian ditafsirkan secara salah oleh PERADI dengan menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, telah memberangus kedaulatan anggota profesi Advokat dalam Organisasi Advokat, karena dengan demikian anggota profesi Advokat (in casupara Pemohon) tidak dapat menyuarakan pendapatnya terkait dengan hal yang sangat fundamental dan sangat menentukan keberadaan Organisasi Advokat yaitu pemilihan pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua DPN PERADI), hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), UUD 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 28. Bahwa sistem perwakilan yang diterapkan PERADI telah mendiskriminasi sebagian anggota profesi Advokat (in casupara Pemohon), karena hanya memberikan hak suara dalam menentukan pengurus PERADI kepada segelintir anggota profesi Advokat sebagai perwakilan sebagaimana ketentuan AD PERADI Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sementara anggota profesi Advokat lainnya (in casupara Pemohon) tidak diberikan hak suara untuk memilih, hal tersebut jelas adalah pemberangusan terhadap kedaulatan anggota dan secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28Iayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”. 29. Bahwa jaminan atas hak suara yang sama bagi setiap Advokat dalam memilih pengurus Organisasi Advokat juga dijamin dalam Konvensi Internasionl, pada Pasal 24 UN Convention: Basic Priciples The Role of Lawyers ditegaskan antara lain pengurus Organisasi Advokat dipilih oleh anggota sendiri, adapun bunyi lengkap ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : “Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional association to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their proffesion integrity. The executive body of the proffesionall association shall be elected by its members and shall exercise its function without external enterference” Adapun terjemahan bebasnya sebagi berikut : “Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi profesi yang mengatur dirinya sendiri untuk mewakili kepentingan mereka mendukung pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan melindungiii integrritas profesi mereka.Pengurus organisasi profesi akan dipilih oleh anggotanya dan akan melaksanakan fungsinya tanpa intervensi dari luar” 30. Bahwa perlakuan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang ditafsirkan dengan pemilihan seacara perwakilan juga bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang hak mendapat perlakukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 26 International Convention on Civil dan Political Rights, sebagai berikut: Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”. Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: “Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak, tanpa adanya diskriminasi, atas perlindungan hukum yang sama. Semua orang berhak atas perlindungan terhadap segala diskriminasi yang melanggar Deklarasi ini dan tehadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi”. Pasal 26 International Convenant on Civil dan Political Right: “All persons are equal before the law and entitled without any discrimination on the equal protection of the law. In thus respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birh or other status”. Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: “Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak, tanpa adanya diskriminasi, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal hukum yang melarang diskriminasi dan menjamin bagi semua orang perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal negara atau masyarakat, kekayaan, status kelahiran atau lainnya”. 31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata telah terjadi pertentangan antara ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Perubahan UUD 1945 maupun Konvensi Internatioal yang menjamin perlakukan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum; D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Uji Materil sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah konstitusional sepanjang dibaca: “Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana pengurus pusatnya dipilih secara langsung oleh para anggota profesi Advokat secara demokratis dan bebas melalui pemungutan suara secara individual” 3. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah konstitusional sepanjang dibaca: “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat dan tata cara pemilihan pengurus pusat secara langsung oleh para Anggota profesi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2015, sebagai berikut: 1 Bukti P-1 : Fotokopi KTP pemohon dan kuasa hukum Pemohon 2 Bukti P-2 : Fotokopi Hasil Pertemuan PERADI-KAI-Mahkamah Agung bertanggal 11 Januari 2010 3 Bukti P-3 : Fotokopi Hasil Pertemuan Deklarator PERADI bertanggal 5 Februari 2010 4 Bukti P-4 : Fotokopi Hasil Pertemuan Deklarator PERADI dengan para pengurus PERADI bertanggal 12 Februari 2010 5 Bukti P-5 : Fotokopi Hasil Pertemuan lanjutan Deklarator PERADI tanggal 3 Maret 2010 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 6 Bukti P-6 : Fotokopi Anggaran Dasar PERADI Pasal 32 ayat (1) s.d. ayat (5). Selain itu, para Pemohon juga mengajukan seorang ahli yaitu Sumaliyang telah menyerahkan keterangannya tertulis bertanggal 17 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Ahli akan memberikan keterangan terkait dengan Sistem Pemilu pada umumnya dan kesesuaiannya untuk dipergunakan dalam Pemilihan pada Organisasi Profesi khususnya Organisasi Profesi Advokat; 2. Pemilihan atau Pemilu hakekatnya bertujuan untuk menjaga agar rotasi kekuasaan bcrlangsung secara damai dan penguasa/pimpinan/pejabat terpilih memiliki legitimasi yang kuat sehingga tidak mudah dijatuhkan; 3. Dalam sistem pemilihan/Pemilu dikenal sistem pemilihan langsung dan sistem pemilihan tidak langsung (perwakilan), kecenderungan perkembangan di Indonesia khususnya pasca reformasi sistem pemilihan yang banyak dipakai adalah sistem pemilihan secara langsung, karena sistem ini lebih legitimate dan demokratis khususnya untuk jabatan tunggal (bukan kekuasaan kolektif), seperti Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah; 4. Pada umumnya Sistem Pemilu yang dikenal di dunia adalah sebagai berikut: a. First Past The Post Voting System (Single Member Plurality/Relative Majority atau Simple Majority) Formula pluralitas ini biasa dipakai dalam Pemilihan wakil tunggal, seperti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam satu paket. Sistem ini didesain untuk memilih satu kandidat pemenang, bukan beberapa pemenang untuk satu daerah pemilihan, dan yang perlu diingat pemilih hanya memilih kandidat bukan partai politiknya. b. Block Vote Electoral System Pemilih mempunyai pilihan (voles) sebanyak jumlah kursi yang diperebutkan di distriknya dan biasanya bebasa memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi partai politik.Pemilih menggunakan hak pilihnya sebanyak (atau sedikil) kursi yang diperebutkan seperti yang mereka inginkan.Sistem ini digunakan di Yordania, Mongolia, Filipina dan Thailand. c. Partay Block Vote (PBV) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 d. Alternative Vote e. Two Round System (TRS) f. Proportional Representation (PR) g. List Proportional Representation System h. The Single Tranferable Vote (STJO i. Mixed Member Proportional (MMP) 5. Sistem pemilihan Ketua Umum DPN PERADI tidak selalu harus dipersepsikan dilaksanakan dengan berkumpul dalam satu forum, melainkan dapat pula mengadopsi sistem pemilihan pada umumnya, misalnya sistem pemilihan langsung one man one vote one value dengan model First Past The Post Voting System (Single Member Plurality/Simple Majority), dimana pemilihannya dilaksanakan secara langsung di seluruh DPC atau DPD PERADI di Indonesia secara serentak, dengan calon yang sama yang telah ditetapkan sebelumnya; 6. Adapun pertimbangan pemilihan sistem one man one vote one value dengan model simple majority dalam Pemilihan Ketua Umum DPN PERADI adalah sebagai berikut: a. Dalam sejarah perjalanan Organisasi Advokat pemilihan dalam satu forum menimbulkan potensi konflik yang tinggi, pada ujungnya menimbulkan pcrpecahan, sehingga tujuan pemilihan yaitu untuk melakukan rotasi kekuasaan secara damai dan legitimate potensial tidak tercapai, dengan bertambahnya jumlah anggota profesi Advokat potensi tersebut akan semakin tinggi, fakta terbaru adalah MUNAS PERADI II di Makassar, 23-25 Maret 2015, dimana dalam MUNAS tersebut terjadi deadlock dan PERADI teipecah menjadi tiga kubu; b. Pemilihan dengan sistem one man one vote one value, dengan mengadopsi model simple majority dimana pemilihannya dilakukan di setiap DPC atau DPD PERADI seluruh Indonesia secara serentak, memperluas akses anggota profesi Advokat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Ketua Umum DPN PERADI; c. Pemilihan dengan sistem one man one vote one value dengan model pemilihan simple majority juga menjamin legitimasi Ketua Umum DPN PERADI terpilih; d. Pemilihan secara langsung dengan sistem one man one vote one value dengan model simple majority juga untuk mengantisipasi jumlah Advokat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 yang semakin banyak, dimana bila pemilihannya diselenggarakan dalam satu forum dengan jumlah utusan yang semakin banyak akan potensial menimbulkan gesekan yang tak jarang menimbulkan perpecahan Organisasi Advokat; 7. Pemilihan secara langsung dengan sistem one man one vote one value dengan mengadopsi model Simple Majority menurut ahli sangat sesuai dengan karakteristik Organisasi Advokat, dimana keanggotaan profesi Advokat yang memiliki hak untuk memilih dapat dipertanggungjawabkan, karena untuk dapat menjadi anggota profesi Advokat harus melalui syarat-syarat yang ketat, antara Iain Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus ujian profesi Advokat, magang selama 2 (dua) lahun, disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan memiliki kartu keanggotaan profesi Advokat, dengan demikian pemilih dalam pemilihan Ketua Umum DPN PERADI dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mudah dimanipulasi; 8. Berbeda halnya dengan Organisasi Masyarakat (ORMAS) atau PARPOL, dimana pada umumnya keanggotaanya tidak terlalu teridentifikasi dengan baik, karena syarat menjadi anggota hanya ketika telah memegang KTA, sedangkan KTA dapat diperoleh dengan mudah, ketika misalnya diterapkan sistem one man one vote one value pada ORMAS atau PARPOL maka potensi manipulasi pemilih sangat tinggi, berbeda halnya dengan PERADI, dimana syarat keanggotaannya diatur secara ketat dengan bukti keanggotaan yang dapat dipertanggungjawabkan; 9. Sebagai perbandingan Organisasi Profesi yang telah menerapakan sistem pemilihan one man one vote one value adalah Organisasi Profesi Ikatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dalam AD ART dinyatakan bahwa anggota berhak memilih dan dipilih; 10. Menurut pengamatan ahli yang selalu menjadi sumber masalah terjadinya perselisihan dan akhimya berujung pada peipecahan adalah masalah sistem pemilihan Ketua Umum DPN PERADI. Pada 28 Desember 2005, ketika awal teipilihnya Saudara Otto Masibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI secara aklamasi oleh Perwaklan 8 (delapan) organisasi profesi advokat, Advokat senior Adnan Buyung melayangkan surai terbuka yang isinya meminta PERADI dibubarkan karena tidak demokratis dan tidak transparan dalam pemilihan Ketua Umum DPN PERADI. Pada akhirnya Adnan Buyung Nasution dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 beberapa Advokat senior lainnya mendirikan Kongres Advokat Indonesia(KAl).(http://www.hukumonline.com/bcrita/baca/holl43l0/adnan- buvung-nasution-minta-peradi-dibubarkan) 11. Menjelang MUNAS PERADI I di Pontianak juga dilakukan pertemuan para tokoh Advokat untuk menyatukan PERADI dan KAI, dan salah satu "kata kunci" terjadinya ishlah adalah bila PERADI merubah Anggaran Dasar-nya untuk melakukan pemilihan Ketua Umum DPN PERADI dengan sistem one man one vote one value; 12. Pada MUNAS PERADI II, PERADI justru terpecah secara internal nenjadi 3 (tiga) kubu, yaitu kubu Jeniver Girsang, kubu Otto Hasibuan dan kubu Luhut Panganbuan dan Hamprey Djemat (Ketua AA1) karena itu sangat penting artinya bila Putusan MK dapat mengatasi permasalah perpecahan dalam rangka melaksanakan perintah UU Advokat untuk hanya dibentuk satu-satunya Organisasi Advokat. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 April 2015 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut 1) Bahwa terhadap anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan kerugian konstitusional yang dialaminya didasarkan pada ketidakjelasan ketentuan a quo menunjuk satu wadah organisasi advokat. Padahal, organisasi advokat terdiri atas banyak organisasi dan pasal a quo yang mengatur tentang organisasi advokat mengakibatkan kerugian, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil karena dengan sistem perwakilan yang diterapkan Peradi telah mendiskriminasi sebagian anggota profesi advokat in casupara Pemohon karena hanya memberikan hak suara dalam menentukan pengurus Peradi kepada segelintir anggota profesi advokat sebagai perwakilan, sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Peradi Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sementara, anggota profesi advokat lainnya in casupara Pemohon tidak diberikan hak suara untuk memilih. Hal tersebut jelas adalah pemberangusan terhadap kedaulatan anggota dan secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 2) Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, menurut Pemerintah, hal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 tersebut bukan merupakan isu konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, namun isu penerapan atau implementasi norma Undang-Undang a quo.Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 103/PUU-XI/2013 terhadap ketentuan Pasal 28 Undang-Undanga quo mengenai organisasi advokat, Mahkamah Konstitusi menyatakan karena Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan, “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, maka Organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-III/2004). Satu-satunya wadah profesi advokat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat Pasal 2 ayat (1), pengujian calon advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk dewan kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk komisi pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan advokat ]Pasal 19 ayat (1)] Undang- Undang Advokat.” 3) Undang-Undang Advokat tidak memastikan, apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam Undang- Undang Advokat serta kenyataan pada wadah profesi advokat, menurut Mahkamah satu-satunya wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi advokat yang menjalankan delapan kewenangana quo yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan dua kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945. 4) Berdasarkan ketentuan a quo Undang-Undang Advoka peranan wadah tunggal organisasi advokat adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, pembinaan profesi, pendidikan profesi advokat kepada para anggotanya agar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum berpraktik sebagai advokat yang berkualitas dan professional, serta memberikan perlindungan dan/atau sanksi kepada para anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi.Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Pemerintah masalah keberatan Pemohon atas ditunjuknya Peradi sebagai wadah tunggal organisasi advokat adalah keliru karena berdasarkan pertimbangan Mahkamah, satu- satunya wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi advokat yang menjalankan delapan kewenangan a quo yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan delapan kewenangan tersebut. Sehingga atas anggapan Pemohon, yang mendalilkan dengan adanya ketentuan a quo menyebabkan organisasi profesi advokat lainnya tidak mendapatkan hak suara, tidak terbukti karena Peradi bukan satu-satunya organisasi profesi advokat yang dapat melakukan beberapa kewenangan, tetapi organisasi profesi advokat lainnya bisa melakukannya. 5) Berdasarkan uraian di atas Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum, sehingga sudah sepatutnya lah permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak diterima. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memilki kedudukan atau tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. 6) Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Advokat yang menyatakan, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan ayat(1)“Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”, ayat (2), “Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat dietetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga”. Oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Republik Indonesia Tahun 1945. 7) Sehubungan dengan dalil para Pemohon yang pada intinya, mendalilkan ketentuan a quo tidak jelas karena dengan memberikan satu-satunya organisasi wadah profesi adalah Peradi, sehingga secara salah Peradi dengan menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, mengakibatkan kerugian terhadap para Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dan para Pemohon selalu berada dalam ketidakjelasan konflik dan perselisihan akibat masing-masing anggota profesi advokat menafsirkan sesuai dengan persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Bahkan mendirikan organisasi advokat sesuai dengan tafsir mereka sendiri, yaitu Peradi dan KAI. Pemerintah menjelaskan sebagai berikut. a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hak asasi manusia. b. Bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan perlu memiliki wadah atau organisasi profesi. c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang a quo maka lahirlah Peradi sebagai organ tunggal yang ditunjuk sebagai organ tunggal profesi advokat untuk melaksanakan delapan kewenangan dari undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 undang a quo yang selanjutnya sebagai organisasi mempunyai anggaran dasar yang mengatur mekanisme aturan tentang organisasi profesi advokat, antara lain mengenai sistem pemilihan ketua umum organisasi advokat.Berdasarkan uraian di atas dan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu yaitu Putusan Nomor 066/PUU-III/2004, Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011 terhadap anggapan para Pemohon terkait dengan ketidakjelasan ketentuan a quo. Menurut Pemerintah anggapan tersebut sama sekali tidak terkait dengan isu konstitusionalitas keberlakuan undang-undang melainkan implementasi norma dari Undang-Undang Advokat. Dalam tata cara pemilihan ketua umum dalam organisasi advokat sebagai kewenangan yang menjadi wewenangnya. d. Berdasarkan uraian di atas, mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-IX/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Advokat lainnya. Menurut Pemerintah mengenai fungsi organisasi tunggal adalah bukan satu- satunya profesi advokat melainkan organisasi tunggal yang menjalankan delapan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, sehingga tidak menutup terbentuknya organisasi profesi advokat lainnya dalam menjalankan kewenangan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Undang- Undang Advokat. e. Terhadap anggapan para Pemohon yang mendalilkan ketentuan a quo tidak jelas karena menyebabkan hak suara dari profesi advokat lainnya tidak tertampung. Menurut Pemerintah keberatan para Pemohon merupakan masalah implementasi norma bukan isu konstitusionalitas norma Undang- Undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan a quo sudah berulang kali telah ditafsirkan secara jelas dan adil oleh Mahkamah Konstitusi dari beberapa putusan sebagaimana diuraikan di atas. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyatmemberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1) Bahwa Para Pemohon yang terdiri atas Ikhwan Fahrojih, S.H. Pemohon I Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 sekaligus penerima kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III Suyanto, S.H., M.H., dan Victor Santoso Tandiasa, S.H., adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan/atau Konsultan Hukum. 2) Bahwa dalam bagian kedudukan hukum para Pemohon hanya menjelaskan mengenai hak suara yang dimiliki setiap advokat in casupara Pemohon dalam memilih pengurus Peradi, in casu Ketua Umum Peradi dan implikasi dari tidak diberikan hak suara kepada setiap advokat atau in casupara Pemohon dalam memilih pengurus Peradi atau in casu Ketua Umum Peradi, tetapi tidak menjelaskan mengenai pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, serta pasal dan Undang-Undang Advokat yang dianggap para Pemohon telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya mengenai kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007. Dalam Pokok Permohonan 3) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang- Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 4) Bahwa menurut Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan Nomor 1908 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 5) Bahwa Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan Nomor 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan. 6) Bahwa Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang mendelegasikan peraturan mengenai susunan organisasi advokat untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara yuridis telah memenuhi ketentuan Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1908 dan Nomor 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 7) Bahwa Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang tidak mengatur mengenai susunan organisasi advokat, termasuk tata cara pemilihan kepengurusannya dengan memberikan hak suara yang sama kepada semua advokat, in casupara Pemohon, melalui system one man one vote, tetapi mendelegasikan pengaturan mengenai hal tersebut kepada para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimaksudkan untuk menghormati profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam memilih pengurus organisasi advokat, termasuk tata cara pemilihan kepengurusannya tanpa campur tangan pihak luar. 8) Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Advokat yang telah dimaknai secara kurang tepat oleh Peradi dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar Peradi yang justru membentuk sistem pemilihan yang tidak menjamin kesetaraan hak atas suara bagi setiap advokat, one man one vote dalam pemilihan pengurus Peradi atau in casu Ketua Umum Peradi hanya berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat dan tidak berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Advokat. 9) Bahwa dalam petitum, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil dengan menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah konstitusional sepanjang dibaca organisasi advokat merupakan wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, di mana pengurus pusatnya dipilih secara langsung oleh para anggota profesi advokat secara demokratis dan bebas melalui pemungutan suara secara individual yang berarti para Pemohon telah menghapus frasa satu-satunya dan frasa yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 petitum karena dalam posita para Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan mengenai penghapusan frasa tersebut. 10) Bahwa dengan tidak diuraikan alasan-alasan mengenai penghapusan frasa tersebut oleh para Pemohon, maka DPR tidak memandang perlu untuk menyampaikan keterangan mengenai hal dimaksud. 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait,Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi),telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidanganpada tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Peradi Satu-Satunya Organisasi Advokat. 1. Dalil para Pemohon bahwa paling tidak ada 2 organisasi advokat yang sama-sama mengaku sebagai satu-satunya organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat tidak benar dan haruslah diluruskan karena berpotensi mengarahkan masyarakat pada tatanan berpikir yang keliru. 2. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dikatakan, “Advokat hanya ada satu atau satu-satunya organisasi advokat, yaitu dalam sekarang itu Perhimpunan Advokat Indonesia yang telah dibentuk dan didirikan oleh 8 organisasi advokat disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003” karena itu, pernyataan para Pemohon bahwa dua organisasi advokat yang mengaku sebagai satu-satunya organisasi advokat merupakan pernyataan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mengikuti perkembangan keadvokatan. 3. Bahwa ada tiga argumen untuk mendukung pendapat terkait Peradi, yaitu: a. Pendirian. b. Subjek hukum yang mendirikan organisasi advokat. c. Hanya ada satu organisasi advokat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 a. Waktu pendirian. Dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditentukan bahwa dalam waktu paling lambat dua tahun setelah berlakunya Undang-Undang Advokat, organisasi advokat telah terbentuk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan 5 April 2003.KAI didirikan pada 30 Mei 2008.Dinyatakan Para Pemohon dalam dalilnya, dari segi waktu, pendirian KAI telah lewat waktu karena KAI tidak memenuhi syarat sebagai organisasi advokat. b. Subjek hukum yang mendirikan. Sesuai Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada delapan organisasi advokat yang melakukan tugas sementara dibentuknya organisasi advokat, yaitu Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI. Kedelapan organisasi advokat inilah yang mendirikan Peradi.Para Pemohon sendiri mengakui dalam angka 13 dalilnya.Bahwa KAI dideklarasikan oleh empat organisasi advokat, yaitu IPHI, Ikadin, HAPI, dan APSI.Khusus untuk Ikadin, yang sah di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan, pada waktu itu tidak pernah mendirikan atau mendeklarasikan KAI karena telah mendeklarasikan pendirian Peradi. c. Hanya ada satu organisasi advokat. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat dikatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang- undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.Dengan demikian, hanya ada satu organisasi advokat.Karena itu, KAI bukanlah organisasi advokat dimaksud Undang- Undang Advokat. 4. Bahwa selain di atas, Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat dapat dibuktikan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: a. Dalam Putusan Nomor 14, yang menegaskan bahwa dengan berlakunya tenggat waktu dua tahun. Dengan telah terbentuknya Peradi sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak lagi relevan dipersoalkan konstitusionalitasnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 b. Dalam Putusan Nomor 66, yang menegaskan bahwa Peradi sebagai organ negara, dalam arti seluas-luasnya, yang bersifat mandiri, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan, memberhentikan advokat dengan berlakunya tenggat waktu dua tahun. Dengan telah terbentuknya Peradi sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak lagi dipersoalkan konstitusionalitasnya. B. Dugaan Perpecahan Organisasi Profesi Advokat Bukan karena One Man One Vote. 1. Bahwa dugaan perpecahan di Peradi bukan karena one man one vote. Karena itu, haruslah dicari fakta hukum sesungguhnya. 2. Dari alasan-alasan para Pemohon dari huruf C.3 angka 11 sampai dengan 16, dapatlah diketahui bahwa ada upaya untuk melakukan pemilihan Ketua Umum Peradi dengan one man one vote dan berdirinya KAI karena persoalan one man one vote. 3. Pernyataan Para Pemohon tersebut di atas, tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Sebab, beberapa permohonan ke Mahkamah atau gugatan ke pengadilan negeri, baik itu yang mengajukan, yang mengaku advokat di bawah naungan KAI atau telah dilantik sebagai Anggota KAI, namun seringkali dipertanyakan statusnya dalam persidangan di pengadilan. 4. Yang menjadi inti permohonan pada Mahkamah Konstitusi bukanlah bukan soal one man one vote, tetapi permintaan pada Mahkamah Konstitusi untuk pembatalan norma dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu Peradi satu-satunya sebagai organisasi advokat atau terkait Peradi. Dengan pembatalan tersebut, KAI diakui sebagai organisasi advokat, maka KAI mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat, melakukan pengujian, dan pengangkatan. 5. Bahwa hal di atas, diketahui dari permohonan dan/atau gugatan putusan di bawah ini, yaitu: a. Dalam Putusan Nomor 101, diajukan Para Pemohon yang mengaku Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 anggota kongres dan mengaku advokat yang lulus atas ujian yang diselenggarakan oleh KAI, tetapi tidak dapat beracara karena tidak disumpah oleh pengadilan tinggi. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu harus dibatalkan. Inti petitumnya dari Pemohon itu, ialah: i. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. ii. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat. b. Dalam Perkara Nomor 71 yang diajukan oleh para Pemohon yang mengaku di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia (KAI) permohonan tersebut secara singkat merupakan upaya untuk melakukan pembatalan terhadap sejumlah pasal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Petitum dari Pemohon di atas, yaitu: i. Menyatakan Pasal 32 ayat (3), ayat (4) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. iii. Menyatakan Pasal 32 ayat (3), ayat (4) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat. c. Dalam Perkara Nomor 79 diajukan oleh para Pemohon yang mengaku sebagai lulusan Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang kemungkinan besar tidak lulus dalam ujian yang dilakukan oleh Peradi. Permohonan ini secara singkat merupakan upaya untuk melakukan pembatalan terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Inti petitumnya, ialah menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 sepanjang menyangkut frasa satu-satunya dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. d. Dalam Perkara Nomor 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, di mana pihak-pihak, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 yaitu H.F. Abraham Amos, Djamhur sebagai para penggugat, Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai tergugat IV. Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Tergugat I, Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Tergugat II, Dewan Pengurus Kongres Advokat Indonesia sebagai Tergugat III. Petitum Para Penggugat pada intinya menyatakan dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009, juncto Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juli 2010 yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, perbuatan tersebut bersifat arogan dan termasuk kategori perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat dalam arti seluas-luasnya dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah dengan Putusan Perkara Nomor 101. Dengan paparan di atas, tidak benar dalil para Pemohon bahwa karena one man one vote tidak dilaksanakan, maka KAI berdiri dan terjadi perpecahan advokat. 6. Bahwa mengenai klaim perpecahan di Peradi yang disebut para Pemohon ada keterkaitan dengan one man one vote, perlu ditambahkan bahwa dalam sejarah organisasi advokat, dugaan alasan perpecahan tidaklah dalam kaitan dengan one man one vote.Yang tidak bisa dipungkiri, yaitu: i. Bahwa para advokat dahulu ingin bersatu dalam satu wadah yang memang akhirnya dijadikan norma dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat. Karena itu tidak bicara dan bukan soal one man one vote. ii. Sebagian advokat tidak pernah mengakui dengan lapang dada bahwa kalau ada seorang telah terpilih sebagai ketua umum dan mendukung untuk perkembangan advokat. C. Fakta yang dikemukan para Pemohon One Man One Vote untuk rencana penyatuan antara Peradi dengan KAI Tahun 2010. 1. Bahwa para Pemohon mencoba memukakan soal one man one vote dalam kaitan dengan rencana penyatuan antara Peradi dengan KAI tahun 2010, sebagai fakta yang memperkuat argumen untuk dikabulkan permohonan norma Pasal 28 Undang- Undang Advokat dengan menarasikan pertemuan (diketahui dari angka 13 sampai 16 positanya). 2. Perlu diluruskan yang dikemukan oleh para Pemohon, meskipun dengan frasa one man one vote, namun tidaklah dalam konteks sebagaimana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 caramemilih ketua umum dalam Munas, dari paparan di bawah ini. a. Wacana one man one vote dikemukakan para Pemohon berkaitan dengan telah sebagian Pengurus Organisasi Advokat Peradi yang dahulu mendirikan Peradi, menyatakan keluar dari Peradi dengan perbagai alasan yang justru berpotensi melemahkan kedudukan advokat dan kemudian mendirikan KAI. KAI telah melakukan pendidikan dan pengangkatan advokat, namun dalam pendampingan pemeriksaan di kepolisian dalam mewakili klien dalam persidangan di pengadilan, anggota KAI tersebut tidak diperbolehkan beracara. Karena tidak disumpah di pengadilan tinggi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Advokat. b. Lulusan yang berlatar belakang Pendidikan Hukum Advokat yang telah mengikuti PKPA di Peradi, lulus ujian mempunyai status sebagai advokat. Namun de facto, KAI memang ada dan telah melakukan pendidikan dan ujian dan mengangkat advokat meskipun tidak sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Maka pertemuan yang disajikan Para Pemohon berkaitan dengan hal tersebut, yaitu bagaimana jalan keluar atas masalah tersebut. c. Maka akhirnya, Ketua Umum Peradi Dr. Otto Hasibuan dan Presiden KAI Indra Sahnun Lubis menandatangani Piagam Nota Kesepahaman tanggal 24 Juni 2010. d. Dalam nota kesepahaman dalam penandatanganan Nota Kesepahaman dihadiri oleh Mahkamah Agung yang disaksikan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan Kapolri, dan perwakilan Jaksa Agung pada tanggal 24 Juni 2010. e. Inti kesepahaman itu untuk pengajuan untuk menjadi penyumpahan advokat melalui terkait Peradi. D. Permohonan One Man One Vote dan Pelaksanaan Sistem atau Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Peradi bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi Kewenangan Musyawarah Nasional atau dalam Hal Ini Munas. 1. Untuk memastikan apakah Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sejauh tidak dibuat norma kaitan dengan norma berintikan one man one Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 vote untuk pemilihan Ketua Umum Peradi, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 tertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 juga bahwa kewenangan konstitusionalitas dimaksud Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: i. adanya hak kewenangan konstitusionalitas Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. ii. hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohon pengujian. iii. kerugian konstitusionalitas tersebut harus bersifat spesifik dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. iv. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. v. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak ada atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa dari hal-hal di atas, substansi permohonan para Pemohon tidak menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi karena substansi permohonan dari para Pemohon bukan masalah konstitusionalitas, namun yang menjadi substansi persoalan adalah timbulnya masalah antara Pemohon dengan Termohon, Terkait Peradi dalam pelaksanaan sistem atau cara pemilihan Ketua Umum Peradi. 3. Bahwa selain di atas, sesuai Pasal 10 Undang-Undang tentang Pembentukan Perundang-Undangan materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang, yaitu:a. Peraturan suatu Undang-Undang diatur dengan undang-undang.b. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.c. TindaklanjutatasputusanMahkamahKonstitusi,dan/atau d. Permohonan kebutuhan hidup masyarakat. 4. Bahwa dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dan materi muatan dimuat dalam Undang-Undang di atas, dapatlah dipastikan bahwa soal one man one vote bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, yang dimohonkan para Pemohon tidak perlu dibuat dan harus dibuat dalam satu undang-undang dalam norma Pasal 28 Undang-Undang Advokat. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 5. Bahwa pemilihan dan tata cara pemilihan ketua umum. tidaklah kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Musyawarah Nasional yang menjadi lembaga tertinggi yang mengambil keputusan pada Peradi. 6. Bahwa ditegaskan lagi bahwa mengenai one man one vote tidaklah materi dalam pengujian terhadap norma pada Mahkamah karena hal tersebut merupakan materi yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam kehidupan atau dinamika dalam organisasi. Konkritnya, substansi yang diajukan para Pemohon adalah hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau diputuskan oleh Peradi pada Musyawarah Nasional yang akan ditentukan pada waktunya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Peradi. E. Sistem One Man One Vote telah Dilaksanakan Secara Berjenjang. 1. Bahwa Sistem one man one vote telah dilaksanakan dalam pemilihan Ketua Umum Peradi secara berjenjang. 2. Bahwa pelaksanaan sistem atau cara pemilihan Ketua Umum Peradi telah diatur antara lain dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (6) Anggaran Dasar Peradi, yaitu: i. Ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap cabang berhak mengajukan sebanyak- banyaknya tiga orang calon ketua umum dengan ketentuan bahwa Munas akan melakukan pemilihan calon ketua umum yang calonkan oleh sedikit-sedikitnya lima cabang.” ii. Ayat (2) berbunyi, “Calon ketua umum tersebut di cabang dipilih oleh rapat anggota cabang yang khusus untuk itu oleh DPC, kemudian DPC mengajukan nama calon ketua umum tersebut dalam pemilihan di Munas.” iii. Ayat (6) berbunyi, “Tata cara pemilihan ketua umum akan diatur lebih lanjut dalam peraturan rumah tangga.” b. Bahwa sistem one man one vote dalam pemilihan ketua umum sebenarnya telah dilaksanakan dan diakomodir dalam rapat anggota cabang, Dewan Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh anggota Peradi di cabang. Di mana setiap anggota cabang dalam pemilihan suara di Munas untuk memilih Ketua Umum, di mana untuk perhitungan suara atau vote mewakili 30 anggota sebagai utusan dari cabang di Munas dengan maksimal 25 suara, hal mana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Anggaran Dasar Peradi. Jadi, dalam rapat anggota Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 cabang tersebut, setiap anggota Peradi mempunyai satu suara untuk memilih calon Ketua Umum Peradi di Munas. F. Para Pemohon Tidak Mengalami Kerugian. 1. Bahwa mengenai kerugian karena tidak dengan menggunakan sistem one man one vote, sebagai warga negara tertentu para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan ke Mahkamah ini. Namun bila argumennya hanya menyatakan tidak tenang karena dalam pemilihan ketua umum tidak dengan sistem one man one vote, tentu hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan karena penyebab ketidaktenangan tersebut bukanlah sebagai salah satu hal yang pasti. Lagi pula, dari argumen Pihak Terkait di atas, dugaan perpecahan di kalangan advokat ternyata tidaklah karena soal one man one vote. 2. Bahwa dengan argumen di atas, tidaklah didapatkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksud para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Advokat karena kerugian konstitusionalitas seperti yang didalilkan para Pemohon tidak jelas. 3. Bahwa tidak anti one man one vote sejauh dipertimbangkan tiga hal. i. Pertama, hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah ii. Kedua, bila Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangannya, Mahkamah sepatutnya mempertimbangkan sebagai suatu yang terbaik untuk advokat. Kami berpendapat bahwa sistem one man one vote tidak perlu diputuskan oleh Mahkamah karena hal tersebut diputuskan anggota organisasi profesi yang notabene disebut sebagai noble profession, sebagai noble profession, cara pengurusan organisasi dalam hal ini pemilihan ketuanya diserahkan kepada kesepakatan para anggota. iii. Ketiga. Bahwa tidak ada satu organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan (ormas) serta organisasi politik partai politik Indonesia yang jumlah anggotanya telah berjumlah puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang menggunakan sistem one man one vote memilih ketua umumnya, sebagaimana dikehendaki oleh para Pemohon, tetapi dengan pemilihan sistem pemilihan one man one vote di dewan pengurus. Jumlah anggota Peradi yang tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini berjumlah 35.000 telah memilih calon ketua umum secara one man one Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 vote dalam rapat anggota cabang. Organisasi profesi seperti Kadin, IDI, INI, dan Ikatan Ikahi menganut sistem perwakilan, bukan one man one vote. Organisasi parpol, misalnya Golkar, PDIP yang mempunyai anggota puluhan ribu atau ratusan ribu anggota menentukan bahwa tata cara pemilihan ketua umumnya dilakukan dengan cara perwakilan, bukan one man one vote. 4. Berdasarkan hal-hal di atas, sistem pemilihan ketua umum sekarang ini tidaklah diskriminatif. Sebab setiap anggota atau Advokat Peradi telah memilih calon ketua umumnya di tingkat cabang dalam rapat anggota cabang. Oleh karena itu, tidak bertentangan dengan Pasal 28I Undang- Undang Dasar1945. 5. Demikian bila dalam pemilihan ketua umum menggunakan sistem perwakilan,sebagaimana disepakati anggota Peradi yang dituangkan dengan mekanisme dan tata cara ditentukan dalam Anggaran Dasar, bukanlah bersifat perlakuan yang bersifat diskriminatif atau ... dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 6. Dari fakta-fakta di atas dan dalam kaitan dengan penundaan Munas Peradi di Makassar, kita menyaksikan dengan jelas bagaimana kejadian tersebut didramatisir dan diarahkan karena one man one vote, serta bagaimana advokat mengklaim diri sebagai Ketua Umum Peradi, serta dengan paparan para Pemohon bahwa advokat menjadi tiga kubu. Padahal Munas Peradi belum dimulai. Namun, seorang peserta langsung mengaku sebagai ketua umum dan beberapa orang mengatakan membentuk Caretaker. Penundaan Munas II Peradi di Makassar adalah karena alasan keamanan yang tidak kondusif, yang seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh advokat yang menyatakan diri sebagai profesi mulia, noble profession. Hal-hal tersebut perlu disikapi dan diputuskan Mahkamah dengan arif agar tidak membuat situasi advokat yang selama ini sudah mulai dibenahi, antara lain dengan sistem pengangkatan advokat yang terpercaya. G. Kesimpulan. 1. Peradi satu-satunya organisasi advokat. 2. Dugaan perpecahan organisasi bukan karena one man one vote. 3. Fakta yang dikemukakan para Pemohon one man one vote, untuk rencana penyatuan antara Peradi dengan KAI tahun 2010. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 4. Dalam sistem pemilihan ketua umum sekarang ini, tidaklah diskriminatif, sebab setiap anggota atau advokat Peradi telah memilih calon ketua umum di tingkat cabang dalam rapat anggota cabang. Oleh karena itu, tidak bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. 5. Para Pemohon tidak mengalami kerugian. 6. Permohonan one man one vote dalam pelaksanaan sistem tata cara pemilihan Ketua Umum Peradi bukan kewenangan Mahkamah, tetapi kewenangan Munas Peradi. 7. Sistem one man one vote telah dilaksanakan secaraberjenjang. [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait Peradi telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Juni 2015, sebagai berikut: 1 Bukti PT- 1 : Fotokopi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Indonesian Bar Association), yang disingkat dengan Peradi, pada tanggal 21 Desember 2004; 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30, tanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmana Ng., S.H., Notaris di Jakarta (yang selanjutnya disebut sebagai ANGGARAN DASAR PERADI); 4 Bukti PT- 4 : Fotokopi Peraturan Rumah Tangga Peradi (PRT PERADI), tanggal 28 April 2015; 5 Bukti PT-5 : Bukti fisik tidak diajukan; 6 Bukti PT-6 : Bukti fisik tidak diajukan; 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009, tertanggal 1 Mei 2009; 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Piagam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nota Kesepahaman yang ditandantangani olehKetua Umum dan Sektretaris Jenderal PERADI dan Presiden dan KAI, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 diketahui dan disetujui Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 24 Juni 2010; 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tertanggal 25 Juni 2010; 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 099/KMA/VII/2010, tertanggal 21 Juli 2010; 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Pengumuman tentang Penerimaan/Verifikasi Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia, tanggal 22 September 2010; 12 Bukti PT-12 : Bukti fisik tidak diajukan; 13 Bukti PT-13 : Bukti fisik tidak diajukan; 14 Bukti PT-14 : Bukti fisik tidak diajukan; 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata Nomor 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst; 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 273/PDT/2013/PT.DKI. juncto Nomor 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Februari 2014; Selain itu, Pihak Terkait Peradi mengajukan seorang ahli dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Juli 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PIHAK TERKAIT PERADI Muhammad Arif Setiawan 1. Bahwa menurut Pemohon pasal a quo dirumuskan secara jelas sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian mengakibatkan telah ditafsirkan secara salah oleh Peradi atau Pihak Terkait dalam Anggaran Dasar Peradi, khususnya mengenai tata cara pemilihan ketua umum yang menggunakan sistem pemilihan tidak langsung atau perwakilan DPC dan tidak menerapkan sistem one man one vote. Sehingga menurut Pemohon hal tersebut telah menghilangkan kedaulatan anggota profesi advokat in casupara Pemohon dalam organisasi advokat dalam pemilihan ketua umum dan bahkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 dalam beberapa bagian permohonan disebut sebagai penyebab perpecahan Peradi sebagai wadah organisasi profesi advokat. 2. Menurut ahli, kehidupan profesi termasuk di dalamnya profesi bidang hukum sebagaimana halnya profesi advokat, suka atau tidak suka diatur setidaknya oleh 2 macam norma, yaitu berupa peraturan yang bersifat internal atau self regulation dan yang bersifat eksternal atau external regulation. Sebagaimana juga ditentukan dalam bagian pembukaan kode etik advokat bahwa advokat sebagai profesi yang terhormat, yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum Undang-Undang dan kode etik. 3. Self regulation atau internal regulation diwujudkan dalam bentuk kode etik profesi dan peraturan-peraturan internal lainnya yang ditentukan organisasi profesi tempat para tempat para anggota profesi berhimpun, seperti dalam bentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Disebut sebagai self regulation atau internal regulation karena kode etik dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu dibuat dari dan untuk kelompok profesi dan oleh karena itu juga akan dipertahankan oleh kelompok profesi itu sendiri manakala ada anggotanya yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap self regulation tersebut atau dalam hal menjalankan kegiatan wadah organisasi profesi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab organisasi profesi. 4. Kode etik tersebut dimasukkan sebagai norma yang dibuat untuk mengatur para anggotanya agar dalam menjalankan tugas profesinya berpegang teguh pada kehormatan dan kepribadian advokat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, keterbukaan, saling menghormati, menghargai sesama advokat, maupun penegak hukum yang laindan yang tidak kalah pentingnya, setiap advokat wajib menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Norma yang mengatur kehidupan advokat yang bersifat external regulation, keberadaannya tidak dibuat oleh kelompok profesi advokat, namun oleh pihak eksternal atau di luar kelompok profesi advokat, yaitu negara melalui proses legislasi yang oleh karena itu perwujudannya dalam bentuk peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang lain yang terkait dengan itu. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 5. Undang-Undang Advokat tersebut sekaligus merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan advokat sebagai satu entitas kelompok profesi di bidang hukum yang tidak hanya diakui secara de facto namun juga secara de jure. 6. Bahwa kaitan antara external regulation dalam arti hukum baik yang berupa Undang-Undang Advokat atau pun Undang-Undang yang lain dengan kode etik advokat sangatlah erat, dimana ada bagian yang murni mengatur persoalan etika, ada juga yang murni mengatur norma hukum. Namun dalam beberapa hal, bisa jadi suatu perbuatan diatur dalam dua norma sekaligus, yaitu beberapa hal sering kali suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan advokat dapat berspektrum ganda yaitu selain melanggar hukum, dapat pula sekaligus melanggar kode etik. Kelompok profesi sebagaimana halnya juga profesi advokat memerlukan wadah organisasi yang kuat dan berwibawa, sehingga wajar apabila Undang-Undang Advokat mengatur keberadaan organisasi advokat ini dengan seksama. 7. Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam anggaran dasar Peradi yang menentukan sistem pemilihan dengan model perwakilan melalui wakil atau utusan dari DPC Peradi yang dikaitkan dalam Pasal 28 huruf d ayat (1), Pasal 28 huruf e ayat (3), dan Pasal 28 huruf i ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menurut para Pemohon seharusnya melalui model one man one vote, sehingga setiap anggota, khususnya Pemohon dapat memilih secara langsung tanpa melalui perwakilan di dalam DPC 8. Perhimpunan Advokat Indonesia dalam pengamatan ahli, tidak pernah sekalipun menghalangi atau melarang para Pemohon untuk memilih dan/atau dipilih sebagai Ketua Umum DPN Peradi sepanjang hal tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Advokat dan anggaran dasar Peradi. Justru, melalui anggaran dasar itulah hak para Pemohon nantinya akan terpenuhi. 9. Menurut ahli, pasal a quo justru menguatkan eksistensi advokat dan organisasi advokat untuk menentukan sendiri mengenai bagaimana menyusun organisasi advokat melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi advokat. Kewenangan tersebut diberikan melalui mekanisme pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat Pasal 28 ayat (2). Berdasarkan pendelegasian wewenang tersebutlah para advokat melalui organisasi advokat mengatur susunan organisasi advokat yang antara lain tercermin dari Pasal 32 anggaran dasar Peradi bahwa yang menentukan bahwa munas adalah sah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Peradi yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal a quodan selanjutnya munas dapat mengambil keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 10. Bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa. Sedangkan menurut ayat (3) yang mempunyai hak suara dalam munas adalah utusan cabang dengan ketentuan bahwa setiap 30 anggota Peradi di suatu cabang memperoleh satu suara dengan ketentuan maksimal suara untuk cabang tersebut adalah 25 suara. 11. Bahwa Pemohon menginginkan agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang menyatakan, keberadaan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat sebagai konstitusional sepanjang dimaknai bahwa
 Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah konstitusional sepanjang dibaca organisasi advokat merupakan wadah profesi advokat bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, dimana pengurus pusatnya dipilih secara langsung oleh para anggota profesi advokat secara demokratis dan bebas melalui pemungutan suara secara individual dan menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah konstitusional sepanjang dibaca ketentuan mengenai susunan organisasi advokat dan tata cara pemilihan pengurus pusat secara langsung oleh para anggota profesi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan rumah tangga. 12. Bahwa menurut Ahli Ketentuan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat sudah diberikan pengertian yang jelas, khususnya yang berkaitan dengan siapa yang dimaksud organisasi advokat, setidaknya yang dapat diikuti ahli dari beberapa putusan MK yang telah memberikan tafsir resmi melalui beberapa putusannya bahwa yang dimaksud organisasi advokat satu-satunya adalah Peradi. Hal itu setidaknya dapat ditemui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 dimana diuji Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat, dan juga dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2006. Dengan demikian maka Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut tidak perlu ditafsirkan lagi. Diangap jelas. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 13. Bahwa menurut ahli suatu norma sebagaimana halnya norma yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat (2) merupakan norma yang sudah jelas, yang dengan demikian tidak perlu ditafsirkan lagi karena dikhawatirkan justru akan menjadi sesat, yang dengan demikian secara doktrinir justru dilarang untuk ditafsirkan baik dalam rangka untuk mengurangi dan/atau menambah karena justru akan semakin menjauhkan dari perumusan norma sebagaimana yang dimaksud oleh pembuat Undang- Undang. Bukankan Undang-Undang Advokatnya sendiri telah memberikan pendelegasian wewenanganya agar penyusunannya kepada organisasi advokat atau dalam hal ini adalah Peradi yang diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi advokat. 14. Bahwa pemohon beranggapan hasil salah satu Munas Peradi Tahun 2010 yang sudah merekomendasikan perubahan Anggaran Dasar Peradi bahwa pemungutan suara dalam munas melalui pemilihan langsung atau semi distrik dengan sistem satu orang satu suara, namun hingga sekarang hal tersebut belum dilaksanakan. Maka menurut ahli permasalahannya justru semakin jelas bahwa yang dipersoalkan bukan masalah konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Advokat, namun semakin terang pada persoalan benarkan pengurus dan/atau khususnya Ketua DPN Peradi periode yang dimaksud telah tidak menjalankan keputusan munas yang dengan demikian mekanismenya bukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi, namun melalui mekanisme organisasi advokat untuk meminta pertanggungjawaban. 15. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masalah tersebut sudah diatur mekanisme penyelesaiannya dalam Anggaran Dasar Peradi, sehingga tidak perlu di uji di Mahkamah Konstitusi. SAKSI PIHAK TERKAIT PERADI 1. Shalih Mangara Sitompul • Bahwa Munas Peradi Tahun 2010 Terpilih secara aklamasi Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Ketua Umum DPN Peradi Periode 2010- 2015 karena pada saat itu kandidat saingan ketua umum yang lain salah satu di antaranya adalah Deni Kailimang mengundurkan diri dari pencalonan Ketua Umum Peradi. • Dalam Persidangan Munas Peradi dibagi menjadi tiga komisi, Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Pada Sidang Komisi A mewacanakan bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 pemilihan Munas berikutnya menggunakan system one man one vote, akan tetapi keputusan Komisi A tersebut tidak menjadi keputusan pleno. • Bahwa setelah munas pertama tersebut sampai dengan munas kedua yang diadakan di Makassar, yaitu tanggal 26 sampai 28 Maret yang lalu, tidak pernah dalam rapat-rapat, DPN, baik rapim, raker, dan lain sebagainya, tidak pernah dibicarakan tentangone man one vote tersebut pada saat munas kedua tersebut mulailah gaduh dibicarakan mengenai one man one vote itu. • Rekan saksi dari AAI mengangkat persoalan ini dalam Munas tersebut. Padahal, di kepengurusan Peradi, di mana AAI sebagai salah satu pendiri Peradi tidak pernah mengutarakan menyangkut mengenai one man one vote ini di dalam semua sidang-sidang yang ada atau rapat-rapat yang ada di Peradi. • Pada masa jabatan Ketua Umum AAI Denny Kailimang tahun 2005 sampai 2010 pernah melahirkan anggaran dasar yang mengatur menyangkut mengenai one man one vote secara murni, di mana dengan sistem distrik, yaitu bahwa pemungutan suara di tiap-tiap DPC-DPC. Tetapi tidak dilaksanakan itu dalam masanya Denny Kailimang, dia hanya tinggalkan untuk kemudian dilaksanakan ke pengurus berikutnya. • Tahun 2010 Munas AAI, dan pada masa jabatan Humphrey dirasa bahwa norma ini agak sulit dilaksanakan, maka diusulkanlah Raker pada yang dilaksanakan oleh AAI agar pasal tersebut diubah. Pandangan tersebut dibicarakan lebih lanjut di dalam Rapim tahun 2012 menyangkut mengenai khususnya one man one vote tersebut dan juga perpanjangan masa jabatan kepengurusan DPP yang diadakan tanggal 8 sampai dengan 10 Juni di Jakarta. Rapim tersebut menyetujui usulan dari AAIdan kemudian karena ini menyangkut anggaran dasar, haruslah diubah di dalam Munas atau Munaslub. Maka AAI kemudian mengadakan Munaslub pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2012 di Denpasar, Bali. Di mana diubah menyangkut dua hal tadi, yaitu tidak diberlakukan one man one vote sebagaimana diatur dalam anggaran dasar sebelumnya, kembali ke anggaran dasar yang ada, yaitu yang punya hak suara yang hadir di munas tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 2. Thomas E. Tampubolon • Mekanisme pemilihan ketua KAI pada saat itu adalah kesepakatan para ketua orgaisasi yaitu IKADIN, AAI, HKHPM, IPHI, AKHI, SPI, dan HAPI. Tanggung jawabnya adalah agar berusaha menjadi organisasi yang melaksanakan ujian profesi advokat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi, dan membentuk Undang- Undang Advokat. • Setelah Undang-Undang advokat hadir, lahirlah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia APSI.Pembentukan Peradi diserahkan kepada masing- masing organisasi melalui mekanisme masing-masing organisasi untuk membentuk wadah satu-satunya sebagai mana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetang Advokatdan dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia yang kemudain disepakati Ketua Koordinator dari Komiter Kerja Advokat Indonesia yaitu Dr. Otto Hasibuan menjadi Ketua Umum Peradi pertama. • Pada saat Munas di Pontianak tahun 2010 sistem yang sama diberlakukan, terpilihlah Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum secara aklamasi.Pada Munas kedua 2015 barulah muncul maslaah mengenai one man one vote yang sebelumnya pernah di munculkan tetapi dimunculkan. • Berdasarkan pengalaman saksi, kegaduhan terjadi karena adanya keinginan untuk menjadi ketua umum. Pemilihan ketua umum KAI hanya bersyarat 10 tahun menjadi advokat, sehingga semua advokat yang sudah menjadi advokat minimal 10 tahun dapat mendaftar sebagai ketua umum. Berbeda dengan organisasi-organisasi advokat luar negeri yang mekanismenya sudah jelas dan terdapat beberapa syarat menjadi Ketua Umum. • Pertemuan para tokoh advokat senior untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat adalah pertemuan para 8 organisasi pendiri yang kemudian menyepakati bersama pembuatan anggaran dasarnya yang kemudian pemilihan ketua umum ditentukan melalui utusan utusan yang dipilih. • AAI mencoba menerapkan one man one vote dengan cara membuat anggaran dasar pada kepemimpinan Denny Kalimang, tetapi tidak dilaksanakan pada masanya, meminta untuk dilaksanakan pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 kepengurusan selanjutnya. Setelah di kaji bahwa sistem ini tidak bisa dilaksanakan karena berbatasan dengan dana. • Menurut saksi bahwa apa yang sekarang diatur di Peradi adalah lebih demokratis karena memperhatikan semua cabang-cabang semua anggota di seluruh Indonesia. [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait,Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), telah menyampaikan keterangan dalam persidangan masing-masing pada tanggal 3 Juni 2015dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa penerapan pemilihan dalam Peradi sekarang ini adalah menggunakan sistem pemilihan dengan perwakilan atau melalui utusan dari tiap DPC yang dirasa belum mencakup keseluruhan anggota Peradi,misal dalam DPC Jakarta Pusat beranggota 1500 orang akan tetapi hanya diwakili oleh 25 orang. 2. Bahwa AAI melihat sistem pemilihan yang diatur dalam anggaran dasar dengan cara sifat memilih utusan tidak bisa diterapkan dan harus ada perubahan. Dengan adanya sistem one man one vote, satu anggota memberikan satu suara lebih dapat dipertanggungjawabkan, lebih konstitusional dan bisa membuat perubahan kepada organisasi para advokat. 3. Bahwa AAI melihat harus ada perubahan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga bisa menjadi acuan agar ada dasar yang kuat bagi para Advokat menyalurkan aspirasi dengan menambahkan frasa yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga namun juga ditetapkan dengan sistem pemilihan one man one vote yaitu satu advokat dengan satu hak suara. 4. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Undang- Undang tentang Advokat dikatakan ”Organisasi advokat merupakan satu- satunya wadah profesi advokat yang ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga”namun belum mengikuti perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Norma tersebut dianggap tidak tegas dan menjadi masalah mendasar dan menjadi faktor yang menyebabkan kenapa demokrasi tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Berdasarkanhal tersebut, diharapkan agar sistem one man one voteharus dimaknai dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam teknisnya one man one vote bisa dilaksanakan dengan elektronik IT, berdasarkan kartu anggota advokat ber nomor-ID. [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait,Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Juni 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P.P.T.-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P.P.T.-2 Fotokopi Akta Perubahan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nomor 210, Pasal 2, tertanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Stephany Maria Lilianti, S.H., serta S.K. MEN.KEH & HAM R.I NO. C- 864.HT.03.02–2002, tertanggal 19 Juli 2002 (“Akta Perubahan”). 3. Bukti P.P.T.-3 Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Asosiasi Advokat Indonesia Nomor 96 tanggal 29 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Stephany Maria Lilianti, S.H. berdasarkan S.K. MEN.KEH & HAM R.I NO. C-864. HT. 03. 02 – 2002, tanggal 19 Juli 2002 (“Akta Pendirian”). 4. Bukti P.P.T.-4a Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama dua orang dari PEMOHON TERKAIT II yaitu : i. Sholeh Ali, S.H., NIA. 07.10747 ii. Timotius Tumbur Simbolon, S.H., NIA. 93.10183 5. Bukti P.P.T.-4b Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama PEMOHON TERKAIT II yaitu : i. Sabar H. Simanjuntak, S.H., NIA. 99.10740 ii. Magdi John C. Girsang, S.H., NIA. 02.10926 iii. Robert Parada Napitupulu, S.H., NIA. 08.10520 iv. Luciana Lovinda, S.H., NIA. 00.11378 6. Bukti P.P.T.-4c Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama PEMOHON TERKAIT II yaitu : i. P. S. Jemmy Mokolensang, S.H., NIA. 02.10916 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 ii. Astro P. Girsang, S.H., NIA 07.10216 iii. Defrizal, S.H., NIA 02.10243 iv. Johanes Sri Rahardjo, S.H., M.H., NIA 02.12154 7. Bukti P.P.T.-4d Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama PEMOHON TERKAIT II yaitu : i. Timbul Sahala Hutapea, S.H., NIA 99.10741 ii. Jou Hasim Waimaing, S.H., M.H., NIA 94.10163 iii. Adhika Wishnu Prabowo, S.H., NIA 08.10630 iv. Darwin Aritonang, S.H., NIA. 98.10889 8. Bukti P.P.T.-5 Fotokopi Keputusan Sidang Komisi A dalam Musyawarah Nasional PERADI I, tertanggal 1 Mei 2010 di Pontianak (“Keputusan Sidang Komisi A MUNAS PERADI I”). 9. Bukti P.P.T.-6 Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional I PERADI Tanggal 30 April s.d. 1 Mei 2010 No. 7/Munas/Peradi/2010 Tentang Pengesahan Kesimpulan Sidang Komisi Menjadi Keputusan Munas Dalam Sidang Pleno III Musyawarah Nasional I PERADI, tertanggal 1 Mei 2010 (“Keputusan MUNAS PERADI I”). 10. Bukti P.P.T.-7 Fotokopi Somasi Terbuka PEMOHON TERKAIT I di surat kabar Tribun Timur, tertanggal 26 Maret 2015, halaman 2. 11. Bukti P.P.T.-8 Fotokopi Somasi Terbuka PEMOHON TERKAIT I di surat kabar harian Fajar tertanggal 26 Maret 2015, halaman 2. 12. Bukti P.P.T.-9a Fotokopi Judul berita “One Man One Vote atau Ada Munas PERADI “Tandingan”, sumber dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d9af8183de9/ ione-man-one-vote-i-atau-ada-munas-peradi-tandingan, tertanggal 10 Pebruari 2015. 13. Bukti P.P.T.-9b Fotokopi Judul berita“Munas II Peradi di Makassar Ricuh, Pimpinan Sidang Dikejar Peserta”, sumber dari http://regional.kompas.com/read/2015/03/27/20252541/Mu nas.II.Peradi.di.Makassar.Ricuh.Pimpinan.Sidang.Dikejar. Peserta,tertanggal 27 Maret 2015. 14. Bukti P.P.T.-9c Fotokopi Judul berita“Ratusan Anggota Peradi Demo Tuntut Hak Memilih”, sumber dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 http://www.rmol.co/read/2015/03/26/196930/Ratusan- Anggota-Peradi-Demo-Tuntut-Hak-Memilih-, tertanggal 26 Maret 2015. 15. Bukti P.P.T.-9d Fotokopi Judul berita“Pemilihan Ketum Peradi 'One Man One Vote'”, sumber dari http://sp.beritasatu.com/home/pemilihan-ketum-peradi- one-man-one-vote/82485,tertanggal 26 Maret 2015. 16. Bukti P.P.T.-9e Fotokopi Judul berita“Munas Ricuh, Peradi Pecah Jadi Tiga Kubu”, sumber dari http://www.tempo.co/read/news/2015/03/27/063653488/M unas-Ricuh-Peradi-Pecah-Jadi-Tiga-Kubu, tertanggal 27 Maret 2015. 17. Bukti P.P.T.-9f Fotokopi Judul berita“Ricuh, Munas Peradi Ditunda 6 Bulan Kemudian”, sumber dari http://news.detik.com/read/2015/03/27/220937/2872088/1 0/ricuh-munas-peradi-ditunda-6-bulan- kemudian,tertanggal 27 Maret 2015. 18. Bukti P.P.T.-9g Fotokopi Judul berita“Kandidat Ketum Sesalkan Penundaan Munas Peradi”, sumber dari http://news.okezone.com/read/2015/03/30/337/1126366/ka ndidat-ketum-sesalkan-penundaan-munas-peradi, tertanggal 30 Maret 2015. 19. Bukti P.P.T.-10 Fotokopi Pengumuman koran dengan judul “PANGGILAN MUNAS II PERADI TAHUN 2015 DI PEKANBARU” di surat kabar Kompas, tertanggal 19 Mei 2015, halaman 2. 20. Bukti P.P.T.-11 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU- VII/2009, tertanggal 29 Oktober 2009. Selain itu, Pihak Terkait AAI mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Juni 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 1. Esterina D. Runu, SH. • Bahwa pada saat munas pertama di Pontianak saksi hadir sebagai utusan dari Peradi Jakarta Pusat dan mendapat tugas di Komisi A bagian Perubahan Anggaran Dasar. • Bahwa dalam komisi tersebut sudah disepakati bahwa mekanisme pemilihan ketua Peradi dalam sistem one man one vote, lalu memberikan mandat kepada DPN Peradi dalam tempo dua bulan untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan dilaporkan di dalam Rakernas namun sampai saat ini belum melakukan perubahan. • Bahwa saksi datang sebagai utusan di Munas pertama di Pontianak, dan datang sebagai peninjau pada munas kedua di Makassar. Dalam munas di Pontianak sudah terbagi dalam tiga komisi dan diputuskan adanya one man one vote, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan secara utuh, yang hanya dilaksanakan pada setiap cabang saja. Dalam Munas Kedua di Makassar juga tidak berjalan lancar karena Munas tidak dibuka dan tidak ditutup secara benar. • Bahwa pada saat Munas di Makassar terlihat keterlibatan TNI Polisi dengan masuk ke dalam ruangan. Munas di Makassar tidak adanya keributan yang besar melainkan hanya pembukaan dan penutupan Munas tidak dilakukan secara baik, sehingga membingungkan peserta Munas. 2. R. Astuti Sitanggang • Bahwa tidak pernah terungkap adaya keberatan pada saat Munas kedua di Pontianak. Selanjutnya barulah pada Munas tahun 2015 muncul wacana perubahan yang sempat di gagas pada Munas kedua di Pontianak. • Bahwa malam paripurna pada saat Munas di Makassar sempat tertunda sehari dan ada gangguan dari pihak luar yang teridentifikasi sebagai bukan anggota Munas yang menyebabkan dibubarkannya Munas di Makassar di tutup dengan terburu-buru. Lalu saksi menjelaskan bahwa tidak ada yang membantah persoalan sistem one man one vote yang dimulai dari cabang. [2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait,Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 1. Bahwa permohonan Pemohon tidak masuk di dalam ranah untuk pengujian di Mahkamah Konstitusi dan menurut IKADIN permasalahan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan adanya sistem pemilihan dalam Musyawarah Nasional Peradi dengan sistem one man one vote adalah kewenangan Peradi yangdiatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Rumah Tangga Peradi. 2. Bahwa saat ini 8 organisasi advokat termasuk IKADIN, diberi kewenangan untuk mendirikan satu-satunya organisasi advokat. Pada saat itu IKADIN mencari pendapat dari seluruh anggota IKADIN di seluruh Indonesia, sehingga pada tahun 2004 IKADIN menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa IKADIN di Pontianak. 3. Bahwa para anggota sepakat bahwa nantinya akan dibentuk satu-satunya organisasi advokat yang disepakati namanya adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. 4. Bahwa permasalahan terjadinya perpecahan organisasi advokat, bukan akibat adanya permasalahan sistem pemilihan organisasi advokat one man one vote. Dalam Anggaran Dasar Peradi setiap kali akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Peradi, maka menurut ketentuan Anggaran Dasar Peradi setiap cabang, setiap Dewan Pimpinan Cabang Peradi harus menyelenggarakan rapat anggota cabang, di mana seluruh Anggota Peradi berpartisipasi secara aktif. Hak-hak anggota Peradi disalurkan di dalam rapat anggota cabang Peradi. 5. Bahwa persoalannya adalah anggota Peradi sampai saat ini kuranglebih ada 35.000 orang.Pendistribusian tentang cara-cara pemilihan calon ketua umum dilaksanakan di dalam rapat anggota cabang. Setiap 30 orang anggota, diwakili oleh satu utusan yang untuk jadi peserta. Di dalam Anggaran Dasar Peradi, bahwa dari setiap cabang yang anggotanya lebih daripada 750 orang, maka hanya diberi untuk menjadi peserta 25 orang sehinggapersoalan one man one votejustru diterapkan dari bawah dengan dengan model rapat anggota cabang. 6. Bahwa perpecahan dalam Munas Peradi yang tidak one man one votesudah dilaksanakan yang kedua kali. Pertama dilaksanakan pada tahun 2010 di Pontianak dan kedua dilaksanakan di Pekanbaru dan yang menjadi persoalan bukanlah persoalan sistem pemilihannya, tetapi memang adasegelintir orang yangingin mendapatkan satu jabatan tertentu, tetapi tidak mampu, sehingga dia membuat cara-cara tertentu, sehingga seolah-olah organisasi advokat ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 menjadi pecah. 7. Bahwa IKADIN tetap mendukung bentuk single bar, satu-satunya organisasi advokat adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan juga tujuannya adalah tidak lain untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan. 8. Bahwa apabila bentuk organisasi advokat menjadi multibar, maka justru tidak akan ada perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan.IKADIN adalah satu-satunya yang menjadi anggota International Bar Associationnamunkarena Peradi dibentuk maka Ikadin merelakan keanggotaan Organisasi Advokat Indonesia diserahkan kepada Peradisehingga dengan demikian saat ini Peradi mewakili negara Indonesia menyertakan keanggotaannya di International Bar Association. 9. Bahwa IKADIN sebagai organisasi yang paling tua mempunyai kepedulian terhadap kelangsungan dunia advokat. IKADIN tidak hanya bertindak atau hanya sebagai organisasi profesi advokat tetapi Ikadin ini juga adalah sebagai organisasi perjuangan. [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait Ikadin, telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Juli 2015, sebagai berikut: 1 Bukti PT- 1 Fotokopi Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); 2 Bukti PT-2 Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); 3 Bukti PT-3 Fotokopi Pemberitahuan Panitia Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia; 4 Bukti PT- 4 Fotokopi Bantahan dan Somasi Panitia Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); 5 Bukti PT-5 Fotokopi Panggilan MUNAS II PERADI Tahun 2015 di Pekanbaru; [2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait,Kongres Advokat Indonesia (KAI),telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 2015dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2015,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selanjutnya disebut Undang- Undang Advokat, belumlah terbentuk hingga saat ini. b. Bahwa fakta hukum belum terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Secara eksplisit dan gamblang tercantum di dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUUVII/ 2009, tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi 101 yang secara nyata dan tegas dinyatakan secara de facto organisasi advokat yang ada adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Quod non, apabila Pihak Terkait menganggap bahwa Peradi adalah organisasi advokat tunggal secara de jure, perlu KAI pertanyakan dasar hukum peraturan perundang-undangan atau pertimbangan hukum manakah yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Peradi adalah organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Advokat. Sehingga kita dengan ini sampai kepada titik logis yang amat mudah dipahami dan dicerna yang pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa secara de facto organisasi advokat yang ada adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). c. Secara de jure belum terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 101. Hal tersebut juga terlihat di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 101 halaman 35 huruf f yang kutipannya sebagai berikut: Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga mengamanatkan adanya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat.Sehingga para advokat dan organisasi-organisasi advokat yang saat ini secara de facto ada, yaitu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) harus mengupayakan terwujudnya organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dapat secara tegas disimpulkan memang bahwasanya organisasi advokat sebagai wadah satu-satunya profesi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut belumlah terbentuk pada saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 101 dan hingga saat ini. d. Perintah Mahkamah Konstitusi terhadap Peradi dan KAI untuk mengupayakan terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan baik oleh Peradi dan KAI dan juga tidak pernah diselesaikan melalui peradilan umum. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam amar Putusan MK 101 telah menyatakan secara tegas bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum. e. Pada faktanya hingga saat ini, perintah dari Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini turut membantu untuk mewujudkan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak pernah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik itu oleh Peradi dan KAI. Sehingga dengan demikian sudah sangat jelas hingga saat ini pun organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat tersebut juga belumlah terbentuk. f. Tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Peradi adalah sebagai organisasi advokat tunggal sebagaimana dimaksud di dalam Undang- Undang Advokat. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah dan Pihak-Pihak Terkait lainnya di dalam perkara a quo yang seolah-olah, baik secara langsung dan tidak langsung menyatakan bahwa Peradi adalah merupakan organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat dengan mendasarkan terhadap putusan-putusan Mahkamah sebelumnya adalah hal yang sangat tidak berdasarkan hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 g. Bahwa pada faktanya tidak ada satu pun amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Peradi adalah sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat, terkecuali yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 yang merupakan satu-satunya putusan Mahkamah yang menyebutkan bahwa organisasi advokat yang ada secarade facto adalah Peradi dan KAIyang sekaligus menerangkan bahwa organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut belumlah terbentuk atau terwujud hingga saat ini. h. Bahwasanya sesuai dengan pada asasnya,Mahkamah Konstitusi selalu dapat melakukan evaluasi terhadap relevansi dan validitas putusan-putusan sebelumnya yang telah dikeluarkan, sehingga sudah sesuai dengan hukum. Jika di dalam pemeriksaan perkara a quo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor101 yang juga merupakan sumber hukum yang setara dengan undang- undang dan merupakan putusan akhir yang bersifat final dan binding mempunyai kekuatan hukum mengikat dan final, serta wajib dipatuhi dan ditaati, serta dijalankan oleh para Pihak Terkait, tetap dipergunakan sebagai bentuk pertimbangan di dalam memutus perkara a quo. Khususnya perihal mengenai organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat tersebut belumlah terbentuk hingga saat ini dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor101 tersebut juga belum pernah dilaksanakan, baik oleh Peradi dan KAI. i. Penandatanganan piagam perdamaian antara Peradi dan KAI di Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2010 adalah bukan merupakan bentuk pelaksanaan pembentukan organisasi advokat sebagaimana diperintahkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101. Bahwa sebagaimana diketahui pada faktanya perdamaian antara Peradi dan KAI yang pada awalnya memang ditujukan guna membentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat pada akhirnya menjadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Dimana secara tiba-tiba tujuan awal tersebut berbelok menjadi bentuk pengakuan dari KAI yang dipaksakan terhadap eksistensi Peradi sebagaimana organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Advokat.Dan hal tersebut tidak sesuai dengan perintah yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor101. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 j. Bahwa KAI telah secara langsung berkeberatan atas piagam perdamaian tersebut. Hal tersebut terlihat dengan langsung dicoretnya kata-kata Peradi pada saat penandatanganan tersebut.Namun, hal tersebut tetap tidak diindahkan dan justru dipergunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengakui eksistensi Peradi sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Bahwa asli dokumen dari piagam perdamaian tersebut pun tidak pernah diberikan kepada kami dan KAI pun telah mengirimkan surat keberatannya atas piagam perdamaian tersebut secara langsung kepada Mahkamah Agung, sehingga jika masih dinyatakan bahwa antara Peradi dan KAI telah sepakat dan berdamai mengakui Peradi adalah sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada. k. Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Peradi melalui saudara Viator Harlen Sinaga yang tercatat pada risalah persidangan perkara a quo pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015, pada halaman 19, butir 25 yang menyatakan dari pihak KAI tidak bersedia untuk menjadi pengurus di Peradi terkait dengan penandatanganan piagam perdamaian tersebut dan itu merupakan bentuk kesepakatan antara Peradi dan KAI yang melengkapi soal penyumpahan advokat harus dilakukan melalui Peradi adalah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya.Oleh dan karenanya melalui sidang perkara a quo perlu diluruskan dari kami selaku Kongres Advokat Indonesia. l. Dengan berdasarkan segala uraian fakta di atas, dengan ini dapat disimpulkan secara tegas hal-hal sebagai berikut. 1) Organisasi advokat sebagaimana termasuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belumlah terbentuk hingga saat ini karena perintah pembentukan organisasi advokat sebagaimana termasuk di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 tersebut tidak pernah dilaksanakan baik oleh Peradi dan KAI.2). Organisasi advokat yang diakui secara de facto ada oleh Mahkamah Konstitusi adalah Peradi dan KAI sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101.3). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 tetap harus dijadikan pertimbangan di dalam perkara a quo, khususnya perihal bahwa organisasi advokat sebagaimana termasuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belumlah terbentuk hingga saat ini.4). Tidak ada perdamaian atau pun bentuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 pengakuan dari Kongres Advokat Indonesia mengenai eksistensi Peradi sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujianl Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwapara Pemohon adalah para advokat yang juga merupakan anggota Peradi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 Bahwa para Pemohon beranggapan berlakunya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat telah merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang bersifat diskrimintaif dengan berlakunya Pasal 28 UU Advokat. Menurut para Pemohon, pasal a quo akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai advokat dan anggota Peradi yang concern terhadap organisasi advokat dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak pernah diberikan hak suara untuk ikut memilih Pengurus Pusat Peradi. Bahwa pelanggaran hak-hak konstitusional para Pemohon terjadi karena Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)UU Advokat tidak menegaskan secara jelas dan tegas hak para Pemohon dalam memilih pengurus pusat Organisasi Advokat dan bahkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) justru menimbulkan banyak interpretasi yang berbeda yang memicu terjadinya perpecahan Organisasi Advokat yang justru diamanatkan oleh UU Advokat untuk menjadi wadah tunggal atau menjadi satu-satunya Organisasi Advokat. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 28 UU Advokat terhadap UUD 1945, dengan alasan- alasan, pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa pengaturan tentang pembentukan Organisasi Advokat diatur dalam jumlah pasal yang sangat minimalis dan tidak memberikan kejelasan, padahal Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa: “Organisasi Advokat merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 dengan ketentuan Undang-Undang ini………….”, kalimat “dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” seolah menegaskan bahwa masalah tata cara pembentukan Organisasi Advokat juga diatur dalam UU Advokat, namun setelah ditelaah ternyata UU Advokat tidak mengatur lebih lanjut tentang proses pembentukan Organisasi Advokat, termasuk tidak menegaskan sistem pemilihan Pengurus Pusat Organisasi Advokat karena itu terjadi kekosongan hukum tentang tata cara pembentukan Organisasi Advokat termasuk sistem pemilihan pengurus pusatnya. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan Organisasi Advokat hanya terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat, namun hanya mengatur bahwa untuk sementara kewenangan Organisasi Advokat dijalankan bersama 8 (delapan) Organisasi Advokat sampai terbentuk Organisasi Advokat dan mengatur waktu paling lama untuk pembentukan Organisasi Advokat yaitu 2 (dua) tahun; b. Bahwa keterbatasan pengaturan dalam hal pembentukan Organisasi Advokat termasuk sistem pemilihan pengurus telah mengakibatkan terjadinya perselisihan sangat tajam diinternal anggota profesi Advokat karena masing- masing memiliki tafsir sendiri-sendiri, yang kemudian telah menimbulkan perpecahan oleh karena salah satu pihak menggunakan tafsir historis dan tafsir yuridis dalam pembentukan Organisasi Advokat, yaitu menggunakan acuan sejarah pembentukan IKADIN sebagai satu-satunya Organisasi Advokat pada tanggal 10 November 1985 yang pembentukannya melalui musyawarah nasional Advokat dan Ketua Umum-nya dipilih oleh para anggota atau individu Advokat secara transparan, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, yang menyatakan bahwa : “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Kalimat “…ditetapkan oleh para Advokat……”, ketentuan tersebut hakikatnya telah memberikan kedudukan yang sama bagi setiap Advokat tanpa pandang bulu baik sebagai pengurus maupun bukan pengurus, baik Advokat senior maupun yunior sama-sama punya hak suara yang sama, pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., sebagai perumus UU Advokat dalam keterangan ahli yang diberikan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang a quo, mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan para anggota, bukan kepada organisasi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 c. Bahwa para pengurus Peradi ternyata memiliki tafsir lain yaitu pemilihan Pengurus Pusat Peradi (in casu Ketua Umum Peradi) bisa dilakukan melalui sistem perwakilan, seperti yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Peradi, mekanisme pemilihan Ketua Umum DPN Peradi kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Peradi; d. Bahwa akibat ketidakjelasan pengaturan tentang Organisasi Advokat dalam UU Advokat tersebut saat ini yang terjadi bukan lagi perselisihan antar organisasi, yaitu antara KAI dan Peradi namun yang terjadi justru potensi perpecahan di internal Peradi sendiri akibat perbedaan pendapat terkait dengan sistem pemilihan Ketua Umum DPN Peradi, hal ini bisa dilihat dari ancaman pihak tertentu untuk menggugat keabsahan Ketua Umum DPN Peradi terpilih dalam Munas Peradi ketiga, bahkan mengancam akan membentuk Peradi tandingan bila pemilihan Ketua Umum DPN Peradi periode tersebut tidak menggunakan sistem one man one vote; e. Bahwa ketidakjelasan pengaturan tentang Organisasi Advokat khususnya terkait dengan sistem pemilihan pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua Umum DPN Peradi) dalam UU Advokat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; f. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang tidak dirumuskan secara jelas sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian ditafsirkan secara salah oleh Peradi dengan menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, telah memberangus kedaulatan anggota profesi Advokat dalam Organisasi Advokat, karena dengan demikian anggota profesi Advokat (in casu para Pemohon) tidak dapat menyuarakan pendapatnya terkait dengan hal yang sangat fundamental dan sangat menentukan keberadaan Organisasi Advokat yaitu pemilihan pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua DPN Peradi), hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3), UUD 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 g. Bahwa sistem perwakilan yang diterapkan Peradi telah mendiskriminasi sebagian anggota profesi Advokat (in casu para Pemohon), karena hanya memberikan hak suara dalam menentukan pengurus Peradi kepada segelintir anggota profesi Advokat sebagai perwakilan sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Peradi Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sementara anggota profesi Advokat lainnya (in casu para Pemohon) tidak diberikan hak suara untuk memilih, hal tersebut jelas adalah pemberangusan terhadap kedaulatan anggota dan secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan ahli Sumali yang telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 [keterangan ahli selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 April 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokoknya menerangkan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945 [keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 [keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.12] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia [Peradi] telah menyampaikan keterangan secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 lisan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk memperkuat keterangannya, Peradi telah menyampaikan bukti tertulis yaitu bukti PT-1 s.d. bukti PT-16 dan menghadirkan ahli yang bernama Muhammad Arief Setiawan, saksi Shalih Mangara Sitompul, dan Thomas E. Tampubolon, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 1 Juli 2015 [keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.13] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Asosiasi Advokat Indonesia [AAI] telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk memperkuat keterangannya, AAI telah menyampaikan bukti tertulis yaitu bukti PT-1 s.d. bukti PT-11 dan menghadirkan saksi yang bernama Esterina D. Runu, dan R. Astuti Sitanggang, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 16 Juni 2016 [Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.14] Menimbang terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia [Ikadin] telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk memperkuat keterangannya, Ikadin telah menyampaikan alat bukti tertulis yaitu bukti PT-1 s.d bukti PT-5 dan tanpa menghadirkan saksi atau ahli; [3.15] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia [KAI] telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 [3.16] Menimbang bahwa dari uraian di atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang mengatur tentang organisasi Advokat bertentangan dengan UUD 1945; [3.16.1] Bahwa sebelum Mahkamah menjawab isu konstitusional tersebut diatas Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagai berikut: Bahwa pasal-pasal yang diajukan sebagai batu uji atas konstitusionalitas permohonan para Pemohon telah menjadi batu uji dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 101/PUU-VI/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Nomor 66/PUU- VII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, dan Putusan Nomor 79/PUU-VII/2010 bertanggal 27 Juni 2011. Oleh karena itu, pertimbangan dan putusan Mahkamah dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula bagi putusan Mahkamah dalam permohonan a quo; [3.16.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan agar konstitusional, pemilihan pengurus Organisasi Advokat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat seharusnya menggunakan mekanisme “one man one vote one value” sehingga menjamin dan mengakomodir hak para anggota Advokat untuk memberikan suara dalam proses pemilihan pengurus organisasi Advokat. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, danbertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum dalam rangka menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar guna menegakkan hukum dan keadilan; 2. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013 bertanggal 11 September 2014, menyatakan “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, maka Organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, yang juga melaksanakan fungsi Negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU- III/2004). Satu-satunya wadah profesi advokat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat Pasal 2 ayat (1), pengujian calon advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk dewan kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk komisi pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan advokat [Pasal 19 ayat (1)] Undang-Undang Advokat.” Meskipun dalam perkembangannya terkait dengan penyumpahan calon advokat, Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015, dalam salah satu pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan frasa ‘Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada’ dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada organisasi PERADI dan KAI”. 3. Bahwa UU Advokat dalam penjelasan umumnya menyatakan sebagai berikut: Paragraf 2: “Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yangpenting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilanberdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”. Paragraf 6: “Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya”. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang dialami oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik. Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat telah dinyatakan bahwa susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 5. Bahwa guna lebih menegaskan kerugian yang dialami para Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, maka hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada atau ditafsirkan lain. Menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pengurus organisasi Advokat sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat justru hal tersebut telah mencerminkan adanya sifat mandiri, bebas dan bertanggung jawab dalam pengaturan profesi Advokat sebagaimana diamanatkan dalam UU Advokat. Mekanisme pemilihan pengurus Advokat yang menurut para Pemohon selalu berujung konflik dan berujung pada perpecahan organisasi Advokat menurut Mahkamah hal tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi yang pasti dialami oleh semua organisasi dan harus diselesaikan sendiri secara institusional oleh organisasi masing-masing. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon bukanlah konstitusionalitas norma tetapi merupakan persoalan implementasi norma akibat tidak dipatuhinya semangat yang terkandung dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian pada pelaksanaan pemilihan pimpinan organisasi Advokat. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,dan para Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id