PUU
Tahun 2026
319/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Bisyron Wahyudi
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 319/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Dr. H. Bisyron Wahyudi, S.Si., M.T.
Pekerjaan
: Konsultan Swasta
Alamat
: Perumahan Bumi Sariwangi I Blok E Nomor 41,
RT/RW
02/16,
Desa
Sariwangi,
Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 14 September 2026, memberi kuasa kepada
Rapin Mudiardjo, S.H., M.IK., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Arrasheed
Edwin Hasjim, S.H., Rudolf Eduard Satria J., S.H., dan Amanda Khayraani F., S.H.,
kesemuanya adalah para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum
Mudiardjo
&
Co,
beralamat
di
Gandaria
8
Office
Tower
Lantai
15
Unit H, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta – 12240, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk
dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
23 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23
Agustus 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
319/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 Agustus 2026 dengan Permohonan
Nomor 319/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 16 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 14 September
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
A. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGUJI MATERI MUATAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun
1945”) [vide Bukti P-9] menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Pasal 24C ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 secara expressis verbis memberikan
kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain,
“untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.
Dalam kedudukannya sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution), Mahkamah Konstitusi dengan demikian berwenang
memastikan agar setiap materi muatan undang-undang senantiasa
berada dalam batas-batas dan jaminan konstitusional yang ditentukan
oleh UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan terminologi the guardian of the
constitution juga dikenal dalam praktik permohonan pengujian UU
Telekomunikasi di Mahkamah.
2. Bahwa kewenangan konstitusional tersebut dipertegas dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3
Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554),
selanjutnya disebut “UU MK”, yang menentukan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945. Kewenangan yang sama ditegaskan dalam Pasal 29
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076).
3. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801), menentukan:
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
4. Bahwa selaras dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK
7/2025”) menentukan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-
undang dan Perppu.” Oleh karena permohonan a quo memohon
4
pengujian materi muatan undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945, maka secara ratione materiae permohonan a quo berada dalam
ruang lingkup kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi.
B. PASAL 19 DAN PASAL 23 AYAT (1) UU TELEKOMUNIKASI
MERUPAKAN
OBJEK
PENGUJIAN
MATERIIL
YANG
SECARA
LANGSUNG
BERADA
DALAM
KEWENANGAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI
5. Bahwa secara spesifik, Pemohon memohon pengujian materiil terhadap
Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3881), selanjutnya disebut “UU Telekomunikasi” [vide Bukti P-8]
terhadap UUD NRI Tahun 1945, terutama hak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi sebagaimana Pasal 28F serta jaminan dan
kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Dengan demikian, yang dimohonkan kepada Mahkamah
bukan
pengujian
terhadap
tindakan
konkret
penyelenggara
telekomunikasi, bukan pengujian terhadap suatu peraturan pelaksana,
dan bukan pula permohonan agar Mahkamah menilai kualitas layanan
operator tertentu, melainkan pengujian konstitusionalitas materi muatan
dua norma undang-undang yang menurut Pemohon belum memberikan
jaminan hukum yang memadai atas kontinuitas nomor ketika pengguna
berpindah penyelenggara.
6. Bahwa demi ketepatan dan kepastian objek permohonan a quo, perlu
ditegaskan bahwa Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi
tidak termasuk ketentuan yang diubah dalam rezim Undang-Undang
Cipta Kerja. Adapun rezim Undnag-Undang Cipta Kerja yang berlaku
saat ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), yang menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
5
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841) menjadi undang-undang. Setelah mencermati perubahan
terhadap UU Telekomunikasi dalam Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023,
Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) tidak termasuk materi muatan yang
diubah. Oleh karenanya, nomenklatur yang tepat bagi objek
permohonan a quo adalah Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tanpa frasa “sebagaimana
telah diubah” oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini juga sesuai dengan
hasil pencermatan terhadap norma yang menjadi objek perkara pada
tahap pemeriksaan pendahuluan.
7. Bahwa pemisahan objek tersebut penting untuk menjaga presisi
permohonan. Rezim Cipta Kerja memang mengubah ketentuan tertentu
dalam UU Telekomunikasi sebagaimana antara lain tampak pada
perubahan Pasal 28 yang pernah menjadi objek Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, namun perubahan tersebut tidak
serta-merta menjadikan seluruh UU Telekomunikasi sebagai undang-
undang yang “telah diubah” untuk setiap norma yang diuji. Putusan
Nomor 273/PUU-XXIII/2025 sendiri secara eksplisit mengidentifikasi
objeknya sebagai Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran
UU Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, terhadap Pasal 19 dan
Pasal 23 ayat (1), sumber normanya ialah tetap secara langsung UU
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
C. PERMOHONAN A QUO TIDAK TERHALANG KETENTUAN MENGENAI
LARANGAN PENGUJIAN KEMBALI (NE BIS IN IDEM) KARENA NORMA
DAN PERSOALAN KONSTITUSIONAL YANG DIMOHONKAN BELUM
PERNAH DIPUTUS MAHKAMAH
8. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menentukan bahwa terhadap materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah
diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ketentuan tersebut
ditegaskan kembali dalam Pasal 72 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025.
Adapun Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7
Tahun 2025 mengatur pengecualian terhadap larangan tersebut dalam
keadaan tertentu. Namun demikian, pengecualian tersebut tidak
menjadi dasar utama permohonan a quo, karena Pasal 19 dan Pasal 23
6
ayat (1) UU Telekomunikasi yang dimohonkan pengujian dalam perkara
ini berbeda dari materi muatan yang telah diuji dalam perkara-perkara
sebelumnya.
9. Bahwa untuk menunjukkan perbedaan tersebut, Pemohon menguraikan
beberapa perkara pengujian UU Telekomunikasi yang relevan sebagai
berikut:
Perkara
Norma UU
Telekomunikasi
yang Diuji
Pokok Persoalan
Relevansi
terhadap
Permohonan a
quo
Putusan
MK Nomor
12/PUU-
XII/2014
Pasal 16 ayat (2)
dan
ayat
(3),
Pasal 26 ayat (2),
serta Pasal 34
ayat (3)
Pungutan
negara/PNBP
dalam
penyelenggaraan
telekomunikasi,
termasuk
kontribusi
pelayanan
universal,
biaya
hak
penyelenggaraan,
dan
penggunaan
spektrum
frekuensi.
Objek
maupun
persoalan
konstitusional
berbeda.
Pasal
19 dan Pasal 23
ayat
(1)
tidak
diuji.
Ketetapan
MK Nomor
8/PUU-
XV/2017
Pasal 38 ayat (1)
juncto Pasal 55
Sanksi
terkait
perbuatan
yang
menimbulkan
gangguan fisik dan
elektromagnetik
terhadap
penyelenggaraan
telekomunikasi.
Permohonan
ditarik
kembali
dan
tidak
menghasilkan
penilaian
konstitusionalitas
Pasal 19 ataupun
Pasal 23 ayat (1).
Putusan
MK Nomor
94/PUU-
XVI/2018
Pasal 42 ayat (2)
Akses
terhadap
rekaman/informasi
telekomunikasi
untuk kepentingan
pembelaan dalam
proses
peradilan
pidana.
Objek dan isu
berbeda;
tidak
menyangkut
kebebasan
memilih jaringan
maupun
sistem
penomoran.
7
Putusan
MK Nomor
273/PUU-
XXIII/2025
Pasal 28 ayat (1)
UU
Telekomunikasi
sebagaimana
dimuat
dalam
Pasal 71 angka 2
Lampiran
UU
Nomor 6 Tahun
2023
Penetapan
tarif
dan
perlindungan
pengguna
terhadap
manfaat/sisa kuota
layanan
telekomunikasi.
Berbeda
objek.
Putusan
ini
digunakan dalam
permohonan
a
quo
hanya
sebagai rujukan
metodologis,
bukan
sebagai
putusan
terdahulu
mengenai
portabilitas
nomor.
Putusan
MK Nomor
68/PUU-
XXIV/2026
Pasal 28 ayat (1)
UU
Telekomunikasi
sebagaimana
dimuat
dalam
Pasal 71 angka 2
Lampiran
UU
Nomor 6 Tahun
2023, serta Pasal
18 ayat (1) huruf f
UU Perlindungan
Konsumen
Persoalan
sisa
kuota internet dan
perlindungan
konsumen.
Tidak
menguji
Pasal 19 atau
Pasal 23 ayat (1),
serta
tidak
menilai
konstitusionalitas
kontinuitas
nomor
ketika
pengguna
berpindah
penyelenggara.
10. Bahwa uraian tersebut menunjukkan bahwa tidak satu pun perkara di
atas menguji Pasal 19 ataupun Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi.
Oleh karena itu, permohonan a quo tidak meminta Mahkamah untuk
menilai kembali konstitusionalitas materi muatan yang telah diputus
sebelumnya, melainkan mengajukan pengujian terhadap dua norma
yang berbeda dengan fungsi normatif dan persoalan konstitusional yang
berbeda pula.
11. Bahwa berbeda dengan keseluruhan perkara tersebut, objek dan
persoalan konstitusional dalam permohonan a quo belum pernah
menjadi objek penilaian Mahkamah. Permohonan a quo secara khusus
mempersoalkan hubungan antara jaminan kebebasan pengguna untuk
memilih jaringan telekomunikasi lain sebagaimana Pasal 19 UU
Telekomunikasi dan sistem penomoran sebagaimana Pasal 23 ayat (1)
UU Telekomunikasi, dalam keadaan belum terdapat jaminan bagi
pengguna jaringan bergerak seluler untuk mempertahankan nomor
8
yang digunakannya ketika berpindah penyelenggara. Persoalan
tersebut kemudian diuji terhadap hak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi sebagaimana Pasal 28F serta jaminan dan
kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, sebagaimana dirumuskan secara lebih lengkap dalam
Bagian III.A permohonan a quo.
12. Bahwa dengan demikian, ketentuan mengenai pengujian kembali
sebagaimana Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 PMK Nomor 7 Tahun
2025 tidak menjadi penghalang bagi Mahkamah untuk memeriksa
pokok permohonan a quo, karena materi muatan yang dimohonkan
pengujian dalam perkara ini, yaitu Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) UU
Telekomunikasi, belum pernah menjadi objek pengujian dalam perkara-
perkara tersebut.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
A. PEMOHON
MERUPAKAN
PERORANGAN
WARGA
NEGARA
INDONESIA
YANG
MEMILIKI
HAK
KONSTITUSIONAL
UNTUK
MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO
13. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1)
PMK 7/2025, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, termasuk perorangan warga negara Indonesia.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 serta sebagaimana
secara konsisten ditegaskan Mahkamah sejak Putusan Nomor
006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, kerugian
konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu: adanya hak
konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945; hak tersebut
dirugikan oleh berlakunya norma yang diuji; kerugian bersifat spesifik
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
wajar dapat dipastikan terjadi; terdapat hubungan sebab-akibat (causal
verband); serta terdapat kemungkinan kerugian tersebut tidak lagi atau
tidak akan terjadi apabila permohonan dikabulkan.
9
15. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia
sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama
Pemohon (vide Bukti P-1), sehingga memenuhi kualifikasi subjek hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat
(1) PMK 7/2025.
16. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang secara langsung
berkaitan dengan permohonan a quo, terutama sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-9].
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.”
Pasal 28F secara tekstual memang menjamin hak untuk berkomunikasi
serta mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi
melalui segala jenis saluran yang tersedia.
17. Bahwa selain itu, Pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (vide Bukti P-9). Dalam
konteks permohonan a quo, kedua jaminan konstitusional tersebut
saling berkaitan. Pasal 28F melindungi kepentingan substantif
Pemohon untuk mempertahankan kontinuitas komunikasi dan akses
informasi
melalui
saluran
telekomunikasi
yang
digunakannya,
sedangkan Pasal 28D ayat (1) menuntut adanya jaminan dan kepastian
hukum yang adil atas pelaksanaan hak tersebut dalam sistem
telekomunikasi yang dibentuk oleh undang-undang.
18. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa Pasal 28F dengan
sendirinya menciptakan suatu “hak konstitusional atas teknologi Mobile
Number Portability”. Permasalahan konstitusional Pemohon terletak
pada keadaan yang lebih konkret, yakni bahwa UU Telekomunikasi
sendiri telah menjamin kebebasan pengguna memilih jaringan
10
telekomunikasi lain melalui Pasal 19 dan membentuk sistem penomoran
melalui Pasal 23 ayat (1), tetapi belum memberikan jaminan mengenai
kontinuitas nomor ketika kebebasan tersebut digunakan. Akibatnya,
pengguna yang hendak berpindah penyelenggara dihadapkan pada
konsekuensi kehilangan nomor yang telah digunakan sebagai sarana
komunikasi, identifikasi, autentikasi, dan hubungan sosial maupun
profesional.
B. KERUGIAN
PEMOHON
BERSIFAT
PERSONAL
DAN
SPESIFIK
KARENA NOMOR YANG DIGUNAKANNYA TELAH MENJADI SARANA
KONTINUITAS KOMUNIKASI DAN AKSES INFORMASI
19. Bahwa Pemohon menggunakan nomor telepon seluler 08156179328
sebagai nomor utama (vide Bukti P-2) yang telah Pemohon gunakan
sejak sekitar tahun 1999 dan terus digunakan secara aktif sampai saat
ini, yang kontinuitas penggunaannya antara lain diperkuat melalui
riwayat pembayaran layanan nomor tersebut (vide Bukti P-3).
20. Bahwa penggunaan dalam jangka panjang menyebabkan nomor
tersebut terhubung dengan berbagai akun dan layanan digital Pemohon
(vide Bukti P-4), layanan perbankan, pemberitahuan transaksi, OTP,
dan autentikasi digital (vide Bukti P-5). Nomor Pemohon dengan
demikian bukan sekadar rangkaian digit untuk melakukan panggilan,
tetapi telah menjadi salah satu sarana yang menopang komunikasi,
akses informasi, identifikasi, verifikasi, autentikasi, dan pemulihan akses
terhadap layanan digital yang digunakan Pemohon. Bukti P-4 dan P-5
memang diajukan untuk menunjukkan fungsi-fungsi tersebut dan risiko
apabila kontinuitas nomor terputus.
21. Bahwa nomor tersebut juga digunakan dan dipublikasikan sebagai
kontak profesional Pemohon, antara lain pada Yayasan Pondok
Pesantren Al Furqon Kasingan serta ASK Consulting/PT Andaru Sakra
Karsa (vide Bukti P-6). Oleh karena nomor tersebut telah diketahui dan
disimpan oleh klien, kolega, mitra, serta relasi dalam jangka waktu yang
panjang, perubahan nomor menimbulkan risiko terputusnya komunikasi,
tidak
tersampaikannya
informasi,
dan
hilangnya
kesempatan
profesional yang tetap diarahkan kepada nomor lama. Bukti P-6 secara
11
khusus menopang konsekuensi profesional dan ekonomi tersebut.
C. KEBUTUHAN
PEMOHON
UNTUK
MENGGUNAKAN
JARINGAN
PENYELENGGARA LAIN TELAH TIMBUL SECARA NYATA
22. Bahwa Pemohon menjalankan pekerjaan sebagai konsultan di bidang
teknologi informasi dan keamanan informasi yang antara lain
mengharuskannya melakukan survei, asesmen, pengumpulan data,
pendampingan, maupun kegiatan konsultansi pada lokasi tertentu,
termasuk daerah perkebunan dan/atau pertambangan yang relatif
terpencil.
Dalam
pelaksanaan
pekerjaan
tersebut,
Pemohon
membutuhkan konektivitas untuk berkomunikasi dengan klien dan tim
kerja, mengakses surat elektronik, bertukar dokumen, menggunakan
sistem informasi, serta memperoleh dan menyampaikan data melalui
jaringan internet.
23. Bahwa dalam pengalaman Pemohon pada keadaan tertentu, jaringan
penyelenggara yang digunakan untuk nomor utama Pemohon tidak
memberikan
konektivitas
yang
memadai,
sedangkan
jaringan
penyelenggara lain memberikan konektivitas yang lebih dapat
digunakan. Dalam keadaan tersebut, Pemohon menggunakan layanan
tambahan dari penyelenggara lain, termasuk untuk memperoleh
koneksi data, sementara nomor utama tetap dipertahankan.
24. Bahwa perbedaan cakupan jaringan tersebut diperkuat secara
kontekstual melalui data Coverage Experience dalam Indonesia Mobile
Network Experience Report – December 2025 dari Opensignal (vide
Bukti P-7). Pemohon tidak menggunakan bukti tersebut untuk
membuktikan keadaan sinyal tertentu pada setiap lokasi pekerjaannya,
melainkan
untuk
menunjukkan
bahwa
perbedaan
cakupan
antarjaringan merupakan keadaan yang secara objektif dapat
menimbulkan kebutuhan pengguna untuk menggunakan atau memilih
jaringan lain, sehingga kebutuhan Pemohon tersebut bukan bersifat
hipotetis.
25. Bahwa perlu ditegaskan, perbedaan kualitas atau cakupan jaringan
bukan merupakan kerugian konstitusional yang dimohonkan untuk
diperiksa oleh Mahkamah. Keadaan tersebut merupakan fakta pemicu
12
yang menjelaskan mengapa Pemohon mempunyai kebutuhan nyata
untuk menggunakan kebebasan memilih jaringan telekomunikasi lain
sebagaimana dijamin Pasal 19 UU Telekomunikasi. Kerugian
konstitusional timbul ketika kebutuhan tersebut berhadapan dengan
keadaan normatif di mana kebebasan memilih jaringan belum disertai
jaminan bahwa Pemohon dapat mempertahankan nomor telepon
seluler yang telah digunakannya secara berkelanjutan ketika berpindah
penyelenggara.
D. KETIADAAN
JAMINAN
KONTINUITAS
NOMOR
MENIMBULKAN
KERUGIAN
TERHADAP
PELAKSANAAN
HAK
PEMOHON
BERDASARKAN PASAL 28F DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI
TAHUN 1945
26. Bahwa secara formal Pemohon dapat membeli kartu SIM atau
menggunakan layanan penyelenggara lain. Namun kemampuan
menggunakan layanan tambahan tidak sama dengan kebebasan untuk
berpindah sepenuhnya dari penyelenggara lama. Dalam struktur yang
berlaku,
Pemohon
dihadapkan
pada
pilihan
untuk
tetap
mempertahankan nomor dan hubungan layanan dengan penyelenggara
lama sambil menggunakan layanan lain ketika dibutuhkan, atau benar-
benar
berpindah
tetapi
tidak
memperoleh
jaminan
dapat
mempertahankan nomor yang telah digunakannya selama puluhan
tahun.
27. Bahwa keadaan demikian berdampak pada pelaksanaan hak Pemohon
berdasarkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, karena perubahan
nomor tidak bersifat netral terhadap komunikasi dan akses informasi
Pemohon. Nomor tersebut merupakan titik kontak yang digunakan oleh
orang lain untuk menghubungi Pemohon dan menjadi sarana yang
menghubungkan
Pemohon
dengan
berbagai
layanan
digital.
Kehilangan kontinuitas nomor karena berpindah penyelenggara
karenanya menimbulkan risiko terputus atau terganggunya saluran
komunikasi dan arus informasi yang selama ini digunakan Pemohon.
28. Bahwa pada saat yang sama, keadaan tersebut menimbulkan
persoalan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
13
karena undang-undang telah menjamin kebebasan memilih jaringan
namun belum memberikan kepastian mengenai konsekuensi terhadap
nomor pelanggan ketika kebebasan tersebut digunakan. Dengan
demikian, kerugian Pemohon bukan hanya berkenaan dengan
ketidaknyamanan mengganti nomor,
tetapi berkenaan dengan
ketidaklengkapan jaminan hukum atas kontinuitas sarana komunikasi
ketika Pemohon menggunakan kebebasan memilih jaringan yang telah
diberikan oleh undang-undang sendiri.
29. Bahwa keadaan tersebut juga menimbulkan biaya perpindahan
(switching cost) berupa biaya layanan tambahan, waktu dan proses
administratif untuk memperbarui akun dan data perbankan, perubahan
autentikasi, pemberitahuan nomor baru kepada relasi, pembaruan
sarana kontak profesional, hingga risiko hilangnya komunikasi atau
kesempatan profesional. Apabila beban tersebut menyebabkan
Pemohon secara praktis tetap mempertahankan penyelenggara lama
meskipun
terdapat
jaringan
lain
yang
lebih
sesuai
dengan
kebutuhannya, timbul keterikatan pelanggan pada penyelenggara
(customer lock-in).
E. KERUGIAN PEMOHON MEMILIKI CAUSAL VERBAND DENGAN
NORMA A QUO DAN DAPAT DIPULIHKAN MELALUI PUTUSAN
MAHKAMAH
30. Bahwa untuk memperjelas terpenuhinya keseluruhan parameter
kedudukan hukum Pemohon, hubungan antara hak konstitusional,
kerugian, norma yang diuji, dan kemungkinan pemulihannya dapat
diringkas sebagai berikut:
Unsur Kerugian
Konstitusional
Penerapan terhadap Pemohon
Hak konstitusional
Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh
serta
menyampaikan
informasi
melalui
segala
jenis
saluran
yang
tersedia
berdasarkan Pasal 28F, serta hak atas
jaminan dan kepastian hukum yang adil
berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
14
Kerugian
akibat
norma a quo
Pasal 19 menjamin kebebasan memilih
jaringan dan Pasal 23 ayat (1) membentuk
sistem penomoran, tetapi belum menjamin
kontinuitas
nomor
ketika
pengguna
berpindah penyelenggara.
Spesifik
dan
aktual/potensial
Pemohon secara nyata telah membutuhkan
jaringan
penyelenggara
lain,
tetap
mempertahankan
nomor
utama,
menggunakan
layanan
tambahan,
dan
menghadapi risiko komunikasi, akses digital,
autentikasi, serta beban administratif apabila
mengganti nomor.
Causal verband
Kerugian tidak semata-mata berasal dari
kualitas layanan suatu operator, tetapi dari
keadaan normatif di mana kebebasan
berpindah jaringan tidak disertai jaminan
kontinuitas nomor dalam sistem penomoran.
Kemungkinan
pemulihan
Pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 19
dan Pasal 23 ayat (1) akan memberikan
dasar normatif agar kebebasan berpindah
jaringan
dapat
dilaksanakan
tanpa
terputusnya kontinuitas nomor, sedangkan
mekanisme teknis tetap dapat diatur oleh
regulator.
31. Bahwa dengan demikian, kerugian Pemohon bersifat personal dan
spesifik, mempunyai causal verband dengan berlakunya norma a quo,
serta dapat dipulihkan apabila Mahkamah memberikan pemaknaan
konstitusional sebagaimana dimohonkan.
F. KERUGIAN
YANG
DIALAMI
PEMOHON
BUKAN
MERUPAKAN
KEADAAN YANG TERISOLASI
32. Bahwa meskipun kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a
quo sepenuhnya didasarkan pada kerugian konstitusional Pemohon
sendiri, keadaan yang dialami Pemohon bukan merupakan persoalan
yang sifatnya semata-mata individual atau terisolasi. Keterikatan
pengguna pada nomor yang telah digunakan dalam jangka panjang,
kebutuhan mempertahankan nomor ketika hendak menggunakan
jaringan lain, serta biaya dan risiko yang timbul akibat perubahan nomor
15
merupakan konsekuensi yang secara struktural dapat dialami pula oleh
pengguna telekomunikasi lain yang berada dalam keadaan serupa.
33. Bahwa sifat yang lebih luas dari persoalan tersebut akan Pemohon
buktikan lebih lanjut melalui keterangan saksi-saksi, khususnya
pengguna telekomunikasi yang mengalami kebutuhan berpindah
penyelenggara namun tetap berkepentingan mempertahankan nomor
yang telah digunakannya. Keterangan tersebut diajukan bukan untuk
menggantikan
atau
membentuk
kedudukan
hukum
Pemohon,
melainkan untuk memperkuat bahwa akibat dari sistem yang
dipersoalkan dalam permohonan a quo tidak berhenti pada pengalaman
individual Pemohon, tetapi mempunyai dimensi faktual yang lebih luas
terhadap pengguna telekomunikasi.
III. ALASAN PERMOHONAN
A. NORMA A QUO, BATU UJI, DAN PERSOALAN KONSTITUSIONAL
YANG HARUS DIJAWAB MAHKAMAH
34. Bahwa permohonan a quo menguji konstitusionalitas dua norma dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu
Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) [vide Bukti P-8], yang masing-masing
menentukan:
Pasal 19 UU Telekomunikasi
“Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan
penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan
kebutuhan telekomunikasi.”
Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi
“Dalam
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi
dan
jasa
telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.”
Kedua norma tersebut mempunyai fungsi yang berbeda namun saling
berkaitan: Pasal 19 mengatur kebebasan pengguna memilih jaringan
16
telekomunikasi lain, sedangkan Pasal 23 ayat (1) membentuk sistem
penomoran yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
35. Bahwa batu uji utama pertama dalam permohonan a quo adalah Pasal
28F UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan:
Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-9].
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.”
Pasal 28F dengan demikian memberikan perlindungan konstitusional
terhadap komunikasi dan pertukaran informasi, termasuk penggunaan
saluran yang tersedia untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan
menyampaikan informasi. Bunyi Pasal 28F tersebut terkonfirmasi dalam
naskah UUD NRI Tahun 1945.
36. Bahwa Pemohon tidak menafsirkan Pasal 28F sebagai jaminan
konstitusional untuk memiliki suatu nomor tertentu secara absolut
ataupun sebagai hak untuk menggunakan penyelenggara tertentu.
Demikian pula, Pasal 28F tidak secara tekstual menyebut Portabilitas
Nomor Seluler sebagai suatu hak yang berdiri sendiri. Relevansi Pasal
28F dalam perkara a quo terletak pada keadaan bahwa nomor telepon
seluler yang digunakan secara berkelanjutan telah menjadi salah satu
sarana yang menopang kontinuitas komunikasi dan akses informasi
pengguna. Oleh karena itu, ketika penggunaan kebebasan berpindah
jaringan tidak disertai jaminan kontinuitas nomor, timbul persoalan
mengenai efektivitas pelaksanaan hak berkomunikasi dan memperoleh
informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
37. Bahwa batu uji utama berikutnya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, yang menentukan:
17
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-9].
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
Pasal 28D ayat (1) digunakan untuk menilai apakah kebebasan memilih
jaringan yang telah dijamin Pasal 19 dan sistem penomoran
berdasarkan Pasal 23 ayat (1) telah memberikan jaminan dan kepastian
hukum yang adil mengenai kontinuitas nomor ketika pengguna
berpindah penyelenggara.
38. Bahwa dengan demikian, Pasal 28F dan Pasal 28D ayat (1) mempunyai
fungsi pengujian yang dapat dibedakan secara jelas:
a. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 digunakan untuk menilai dampak
norma a quo terhadap efektivitas hak pengguna untuk berkomunikasi
serta memperoleh dan menyampaikan informasi melalui saluran
telekomunikasi; sedangkan
b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 digunakan untuk menilai
kecukupan jaminan dan kepastian hukum atas pelaksanaan hak
tersebut ketika pengguna menggunakan kebebasannya untuk
berpindah jaringan.
Dengan konstruksi demikian, Pemohon tidak menjadikan Portabilitas
Nomor
Seluler
sebagai
hak
konstitusional
baru,
melainkan
mempersoalkan apakah norma yang telah mengatur kebebasan
memilih
jaringan
dan
sistem
penomoran
telah
memberikan
perlindungan yang efektif terhadap hak konstitusional yang memang
telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
39. Bahwa selain kedua ketentuan tersebut, Pemohon menggunakan Pasal
33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara sekunder, khususnya prinsip
efisiensi berkeadilan, untuk memperkuat analisis mengenai biaya
perpindahan, keterikatan pelanggan, dan hambatan struktural terhadap
mobilitas pengguna. Namun demikian, Pasal 33 ayat (4) bukan dasar
utama kerugian konstitusional Pemohon. Pusat pengujian permohonan
18
a quo tetap terletak pada Pasal 28F dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
40. Bahwa berdasarkan konstruksi tersebut, persoalan konstitusional utama
(constitutional question) yang perlu dijawab Mahkamah adalah: “Apakah
kebebasan pengguna untuk memilih jaringan telekomunikasi lain
sebagaimana dijamin Pasal 19 UU Telekomunikasi dan sistem
penomoran sebagaimana Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi telah
memberikan
perlindungan
yang
efektif
terhadap
hak
untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana Pasal 28F
serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, apabila pengguna yang berpindah
penyelenggara belum memperoleh jaminan untuk mempertahankan
nomor telepon seluler yang telah digunakan secara berkelanjutan?”
41. Bahwa pengujian konstitusional terhadap Pasal 19 dan Pasal 23 ayat
(1) harus dilakukan secara tersendiri sesuai dengan fungsi normatif
masing-masing, yaitu:
a. terhadap Pasal 19 UU Telekomunikasi, apakah kewajiban untuk
menjamin kebebasan pengguna memilih jaringan lain telah
mempunyai daya guna yang efektif apabila penggunaan kebebasan
tersebut
tidak
disertai
jaminan
bahwa
pengguna
dapat
mempertahankan nomor telepon selulernya; dan
b. terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi, apakah sistem
penomoran telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum
yang memadai apabila struktur penomoran belum menjamin
kontinuitas nomor ketika pelanggan berpindah penyelenggara.
Dengan pembedaan tersebut, alasan konstitusional dan pemaknaan
yang dimohonkan terhadap kedua norma dapat diperiksa Mahkamah
secara mandiri.
42. Bahwa untuk menghindari kekeliruan sejak awal, Pemohon kembali
menegaskan bahwa permohonan a quo bukan memohon pengakuan
hak milik privat atas nomor, bukan meminta Mahkamah menentukan
teknologi Portabilitas Nomor Seluler, dan bukan mendalilkan bahwa
setiap gangguan jaringan merupakan pelanggaran Pasal 28F UUD NRI
19
Tahun 1945. Persoalan yang dimohonkan jauh lebih terbatas, yaitu
apakah kebebasan memilih jaringan dan sistem penomoran yang
dibentuk oleh undang-undang dapat dinilai konstitusional apabila
keduanya belum memberikan jaminan kontinuitas nomor yang telah
berfungsi secara berkelanjutan sebagai sarana komunikasi dan
identifikasi pelanggan. Selanjutnya, untuk menjawab persoalan tersebut
perlu terlebih dahulu ditelaah perkembangan fungsi nomor telepon
seluler dalam hukum positif Indonesia.
B. PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF TELAH MENEMPATKAN NOMOR
TELEPON SELULER SEBAGAI IDENTITAS PELANGGAN, BUKAN
SEMATA-MATA ALAMAT TEKNIS JARINGAN
43. Bahwa untuk menilai konstitusionalitas Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1)
UU Telekomunikasi, fungsi nomor telepon seluler tidak dapat dipahami
semata-mata berdasarkan arsitektur telekomunikasi pada saat UU
Telekomunikasi dibentuk pada tahun 1999. Perkembangan hukum
positif menunjukkan bahwa nomor telepon seluler saat ini tidak hanya
mempunyai fungsi teknis dalam jaringan, tetapi juga mempunyai fungsi
identifikatif yang melekat pada pelanggan dan digunakan secara
berkelanjutan dalam berbagai aktivitas komunikasi serta layanan digital.
44. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran [vide Bukti P-13] mendefinisikan
Penomoran Telekomunikasi sebagai:
Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021
tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
“kombinasi digit yang mencirikan identitas pelanggan, wilayah, elemen
jaringan, penyelenggara, atau layanan Telekomunikasi.”
Rumusan tersebut penting karena hukum positif sendiri secara eksplisit
menempatkan identitas pelanggan sebagai salah satu fungsi dari sistem
penomoran, berdampingan dengan fungsi teknis yang berkaitan dengan
jaringan, penyelenggara, maupun layanan.
45. Bahwa pengakuan yang lebih spesifik terdapat dalam Peraturan Menteri
20
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
5
Tahun
2021
tentang
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
[vide
Bukti
P-14].
Selain
menggunakan definisi Penomoran Telekomunikasi yang mencakup
identitas pelanggan, Pasal 1 angka 28 peraturan tersebut menentukan:
Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
“Nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network yang
selanjutnya disebut Nomor MSISDN adalah nomor yang secara unik
mengidentifikasi Pelanggan pada jaringan bergerak seluler.”
Frasa “secara unik mengidentifikasi Pelanggan” merupakan terminologi
hukum positif itu sendiri. Dengan demikian, fungsi identifikatif nomor
bukan konstruksi yang semata-mata dibentuk Pemohon untuk
kepentingan perkara a quo.
46. Bahwa hubungan antara nomor dan identitas pelanggan juga tercermin
secara konkret dalam rezim registrasi pelanggan berdasarkan
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 153 ayat (2) mewajibkan
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menerapkan prinsip mengenal
pelanggan (Know Your Customer/KYC), sedangkan Pasal 154
mensyaratkan Nomor MSISDN atau nomor pelanggan sebagai bagian
dari identitas yang digunakan dalam registrasi pelanggan prabayar.
Selanjutnya, Pasal 159 ayat (1) menentukan bahwa Nomor MSISDN
atau nomor pelanggan diaktifkan setelah identitas calon pelanggan
terverifikasi dan/atau tervalidasi [vide Bukti P-14]. Rangkaian
pengaturan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum positif, nomor
pelanggan tidak berdiri sendiri sebagai alamat teknis jaringan,
melainkan terhubung secara langsung dengan identitas pelanggan yang
diverifikasi dan divalidasi dalam sistem telekomunikasi.
47. Bahwa perkembangan serupa terlihat pula dalam Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [vide Bukti P-
10]. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f antara lain menyebut nomor
telepon seluler sebagai salah satu contoh data yang apabila
dikombinasikan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
21
Pemohon tidak mendalilkan bahwa setiap nomor telepon seluler dengan
sendirinya merupakan hak milik pribadi ataupun identitas pribadi yang
tidak dapat diubah. Relevansinya adalah bahwa pembentuk undang-
undang sendiri telah mengakui bahwa nomor telepon seluler
mempunyai fungsi identifikatif dalam ekosistem digital modern.
48. Bahwa fungsi identifikatif tersebut mempunyai hubungan langsung
dengan hak konstitusional dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
Dalam kehidupan digital, kontinuitas komunikasi tidak semata-mata
ditentukan oleh keberadaan perangkat atau jaringan, tetapi juga oleh
keberlanjutan pengenal yang digunakan orang lain, layanan digital, dan
sistem autentikasi untuk menjangkau pengguna. Nomor yang
digunakan secara berkelanjutan karenanya dapat menjadi titik
penghubung komunikasi dan informasi antara pengguna dengan
keluarga, relasi sosial, klien, kolega, layanan digital, serta berbagai
sistem yang digunakannya.
49. Bahwa keadaan tersebut secara konkret dialami Pemohon. Nomor
utamanya telah digunakan pada berbagai akun dan layanan digital [vide
Bukti P-4], layanan perbankan dan autentikasi [vide Bukti P-5], serta
sebagai kontak profesional yang dipublikasikan kepada pihak lain [vide
Bukti P-6]. Oleh karena itu, perubahan nomor tidak semata-mata
mengganti satu rangkaian digit dengan rangkaian digit lainnya, tetapi
dapat mengganggu kontinuitas sarana komunikasi, penerimaan
informasi, autentikasi, dan hubungan profesional yang selama ini
menggunakan nomor tersebut.
50. Bahwa dengan demikian, persoalan dalam permohonan a quo bukan
mengenai kepemilikan privat atas nomor, melainkan mengenai
kontinuitas penggunaan nomor yang telah dialokasikan dan digunakan
oleh pelanggan dalam suatu sistem hukum yang sendiri telah mengakui
nomor sebagai identitas pelanggan.
C. HUKUM POSITIF INDONESIA TELAH MENGENAL PORTABILITAS
NOMOR, NAMUN BELUM MEMBERIKAN JAMINAN KONTINUITAS
NOMOR PADA TINGKAT UNDANG-UNDANG
51. Bahwa sebelum menilai keberadaan Portabilitas Nomor Seluler, perlu
22
terlebih dahulu dibedakan antara interkoneksi dan portabilitas nomor.
Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi mendefinisikan interkoneksi sebagai
“keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara
telekomunikasi
yang
berbeda”
[vide
Bukti
P-12].
Kewajiban
menyediakan interkoneksi selanjutnya diatur dalam Pasal 20 PP Nomor
52 Tahun 2000. Dengan demikian, interkoneksi pada pokoknya
berkaitan dengan keterhubungan antar jaringan penyelenggara yang
berbeda, bukan dengan hak pelanggan untuk mempertahankan nomor
ketika berpindah penyelenggara.
52. Bahwa Permenkominfo 14/2018 juga menjelaskan bahwa interkoneksi
dibutuhkan agar berbagai penyelenggaraan menjadi satu kesatuan
jaringan nasional yang terpadu (seamless), sehingga setiap pelanggan
dapat berkomunikasi dengan pelanggan jaringan lain. Regulasi tersebut
mendefinisikan interkoneksi sebagai keterhubungan antarjaringan dari
penyelenggara jaringan yang berbeda dan layanan interkoneksi sebagai
layanan yang memungkinkan trafik telekomunikasi mengalir dari satu
jaringan ke jaringan lainnya. Dengan demikian, interkoneksi menjawab
persoalan apakah pelanggan pada jaringan yang berbeda dapat saling
berkomunikasi. Interkoneksi tidak dengan sendirinya menjawab
persoalan
lain,
yaitu
apakah
pelanggan dapat
meninggalkan
penyelenggara asal dengan tetap mempertahankan nomor yang sama.
53. Bahwa pembedaan tersebut mempunyai arti penting dalam perkara a
quo. Dalam keadaan sekarang, Pemohon memang tetap dapat
menghubungi atau dihubungi pengguna jaringan lain karena jaringan-
jaringan telah berinterkoneksi. Namun ketika Pemohon hendak
menggunakan kebebasan untuk berpindah penyelenggara, interkoneksi
tidak memberikan jaminan bahwa nomor yang selama ini digunakan
Pemohon akan tetap dapat digunakan pada jaringan penyelenggara
baru.
Dengan
demikian,
interkoneksi
menjamin
konektivitas
antarjaringan, sedangkan portabilitas menjamin kontinuitas nomor
ketika pelanggan berpindah penyelenggara.
54. Bahwa hukum positif Indonesia sendiri telah mengenal bahwa
penomoran tidak semata-mata berkaitan dengan jaringan. Lampiran
23
Permenkominfo 14/2018 menyatakan bahwa Nomor Pelanggan
(Subscriber Number/SN) merupakan nomor yang menjadi identitas
pelanggan di dalam suatu jaringan atau wilayah penomoran. Pada saat
yang sama, National Destination Code (NDC) berfungsi antara lain
untuk mencirikan penyelenggara jaringan bergerak seluler. Dalam
struktur penomoran jaringan bergerak seluler, NDC dialokasikan
kepada
masing-masing
penyelenggara,
sedangkan
penomoran
pelanggan dari NDC tersebut kemudian diatur oleh penyelenggara yang
bersangkutan.
55. Bahwa struktur tersebut memperlihatkan latar belakang mengapa
secara historis nomor pelanggan terasosiasi dengan jaringan tertentu.
Namun Permenkominfo 14/2018 sendiri juga menunjukkan bahwa
hubungan tersebut tidak harus bersifat permanen, karena regulasi yang
sama secara eksplisit telah mengenal Number Portability.
Lampiran Permenkominfo 14/2018 menyatakan:
Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
14 Tahun 2018, BAB II Rencana Penomoran, huruf A. Umum, hlm.
6 [vide Bukti P-15].
“Number Portability merupakan fasilitas pelanggan yang berkaitan erat
dengan
lingkungan
multi-penyelenggara.
Number
portability
memungkinkan pelanggan telepon untuk berpindah penyelenggara
(service provider portability) atau berpindah lokasi wilayah layanan
(location portability) dengan tetap mempergunakan nomor telepon
yang dimilikinya.”
Dengan demikian, hukum positif Indonesia sendiri telah mengenal
service provider portability, yakni keadaan di mana pelanggan
berpindah penyelenggara tetapi tetap menggunakan nomor yang sama.
56. Bahwa regulasi tersebut juga menjelaskan konsekuensi teknis dari
portabilitas. Komunikasi yang diarahkan kepada nomor yang telah
berpindah harus dialihkan kembali (re-routed) kepada penyelenggara
baru dan membutuhkan kerja sama teknis maupun non teknis antar
penyelenggara. Permenkominfo 14/2018 selanjutnya menyatakan
bahwa pelaksanaan number portability dilakukan secara bertahap dan
24
diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri di luar FTP Nasional.
Ketentuan tersebut penting karena memperlihatkan dua hal secara
bersamaan: pertama, portabilitas telah dikenal sebagai bagian dari
desain kebijakan penomoran Indonesia; dan kedua, pengakuan
konseptual tersebut belum sama dengan adanya jaminan hukum pada
tingkat undang-undang yang dapat digunakan pelanggan untuk
mempertahankan nomor ketika berpindah penyelenggara.
57. Bahwa keberadaan Portabilitas Nomor tidak pula mengubah karakter
penomoran sebagai sumber daya yang berada dalam pengaturan
negara. Permenkominfo 14/2018 secara tegas menyatakan bahwa
nomor merupakan sumber daya nasional yang terbatas, sehingga
pengalokasian blok nomor kepada penyelenggara dilakukan oleh
Pemerintah, sedangkan penggunaan blok yang telah dialokasikan
selanjutnya diatur oleh penyelenggara. Oleh karena itu, terdapat
perbedaan mendasar antara kepemilikan atas sumber daya penomoran
dan kontinuitas penggunaan suatu nomor oleh pelanggan. Portabilitas
tidak menjadikan nomor sebagai hak milik privat yang terlepas dari
pengaturan negara; portabilitas hanya memungkinkan pelanggan tetap
menggunakan nomor yang sama ketika layanan telekomunikasinya
berpindah dari satu penyelenggara kepada penyelenggara lain.
58. Bahwa berdasarkan keseluruhan konstruksi tersebut, Pemohon tidak
mendalilkan adanya kekosongan hukum absolut. Persoalan dalam
perkara a quo adalah ketidaklengkapan norma dan ketidakselarasan
normatif karena:
a. Pasal 19 UU Telekomunikasi telah menjamin kebebasan pengguna
memilih jaringan telekomunikasi lain;
b. Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi telah membentuk sistem
penomoran;
c. regulasi di bawah undang-undang telah mengakui nomor sebagai
identitas pelanggan;
d. regulasi
yang
sama
telah
mengenal
konsep
perpindahan
penyelenggara dengan mempertahankan nomor; tetapi
25
e. pada tingkat undang-undang belum terdapat jaminan bahwa
kebebasan memilih jaringan dan sistem penomoran tersebut harus
memungkinkan kontinuitas nomor ketika pengguna berpindah
penyelenggara.
59. Bahwa ketidaklengkapan tersebut mempunyai relevansi dengan Pasal
28F UUD NRI Tahun 1945 karena nomor yang telah digunakan secara
berkelanjutan tidak lagi semata-mata bekerja sebagai alamat teknis
jaringan, melainkan juga menjadi sarana agar pengguna dapat
dihubungi,
menerima
dan
menyampaikan
komunikasi,
serta
mempertahankan keterhubungan dengan berbagai layanan dan sistem
informasi. Dalam konteks demikian, kehilangan kontinuitas nomor ketika
berpindah penyelenggara dapat menimbulkan gangguan terhadap
efektivitas komunikasi dan akses informasi, meskipun secara fisik
pengguna tetap dapat membeli dan menggunakan kartu atau jaringan
lain.
60. Bahwa pada saat yang sama, keadaan tersebut relevan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena hukum telah mengakui
kebebasan memilih jaringan, membentuk sistem penomoran, dan
bahkan mengenal konsep portabilitas, tetapi belum memberikan
kepastian pada tingkat undang-undang mengenai apakah pengguna
berhak
mempertahankan
kontinuitas
nomor
ketika
kebebasan
berpindah tersebut digunakan. Dengan demikian, persoalan yang
dimohonkan kepada Mahkamah bukanlah bagaimana portabilitas
secara teknis harus diselenggarakan, melainkan apakah kontinuitas
nomor harus dijamin sebagai bagian dari makna konstitusional Pasal 19
dan Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi. Pilihan mengenai basis data,
metode routing, validasi, biaya, jangka waktu pemindahan, dan aspek
operasional lainnya tetap merupakan domain regulator.
D. KETIADAAN
JAMINAN
PORTABILITAS
MENIMBULKAN
BIAYA
PERPINDAHAN
DAN
KETERIKATAN
PELANGGAN
YANG
MENGURANGI EFEKTIVITAS KEBEBASAN MEMILIH JARINGAN
61. Bahwa konsekuensi langsung dari belum adanya jaminan kontinuitas
nomor ketika pelanggan berpindah penyelenggara adalah timbulnya
26
biaya perpindahan (switching cost), yaitu keseluruhan beban keuangan
maupun nonkeuangan yang harus ditanggung pengguna akibat
perpindahan penyelenggara. Dalam perkara a quo, biaya tersebut
bukan semata-mata harga kartu atau biaya berlangganan pada jaringan
baru, melainkan terutama beban yang timbul karena pengguna harus
mengganti nomor yang telah digunakannya secara berkelanjutan.
62. Bahwa terhadap Pemohon, konsekuensi tersebut mempunyai basis
faktual yang konkret. Nomor utama Pemohon telah terhubung dengan
berbagai akun dan layanan digital [vide Bukti P-4], layanan perbankan,
transaksi finansial, OTP, dan autentikasi [vide Bukti P-5], serta telah
dipublikasikan sebagai kontak profesional kepada klien, kolega, mitra,
dan relasi Pemohon [vide Bukti P-6]. Oleh karena itu, apabila Pemohon
harus mengganti nomor untuk berpindah penyelenggara, timbul
kebutuhan melakukan pembaruan akun, perubahan data perbankan
dan autentikasi, verifikasi ulang, pemberitahuan nomor baru kepada
relasi, pembaruan sarana kontak profesional, serta risiko komunikasi,
informasi, pemulihan akun, atau kesempatan profesional tetap
diarahkan kepada nomor lama.
63. Bahwa kerugian tersebut bukan sekadar hipotesis. Sebagaimana telah
diuraikan dalam kedudukan hukum, Pemohon dalam menjalankan
pekerjaannya pernah membutuhkan jaringan penyelenggara lain karena
jaringan nomor utamanya tidak selalu memadai pada lokasi tertentu,
tetapi tetap berkepentingan mempertahankan nomor utama yang telah
digunakan dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, Pemohon
menggunakan layanan tambahan dari penyelenggara lain, termasuk
untuk koneksi data, sementara hubungan dengan nomor utama tetap
dipertahankan.
64. Bahwa kemampuan membeli kartu SIM atau menggunakan layanan
penyelenggara lain tidak menghilangkan persoalan tersebut, sebab
menambah layanan lain (addition) tidak sama dengan meninggalkan
penyelenggara
lama
(exit).
Pengguna
yang
masih
harus
mempertahankan hubungan layanan lama semata-mata untuk menjaga
nomor tetap aktif belum sepenuhnya dapat menentukan pilihan
berdasarkan kualitas jaringan, cakupan, harga, pelayanan, maupun
27
kebutuhan komunikasinya. Dengan demikian, keberadaan beberapa
kartu SIM bukanlah padanan dari portabilitas karena nomor utama tetap
secara praktis terikat pada penyelenggara asal.
65. Bahwa hubungan antara ketiadaan portabilitas, biaya perpindahan, dan
kebebasan pengguna dapat digambarkan secara ringkas sebagai
berikut:
Keadaan Tanpa
Jaminan Portabilitas
Konsekuensi bagi
Pengguna
Implikasi terhadap
Kebebasan Memilih
Nomor tetap terikat
secara praktis pada
penyelenggara asal
Pengguna
harus
mengganti
nomor
apabila
benar-
benar berpindah
Pilihan
berpindah
tersedia secara formal,
tetapi disertai beban
kehilangan nomor
Nomor
telah
terhubung
dengan
akun,
perbankan,
autentikasi,
dan
layanan digital
Pembaruan
data,
verifikasi
ulang,
serta
risiko
gangguan akses
Biaya administratif dan
risiko
digital
meningkatkan
switching cost
Nomor telah dikenal
oleh relasi sosial dan
profesional
Pemberitahuan
ulang
dan
risiko
komunikasi
tetap
diarahkan
ke
nomor lama
Pengguna mempunyai
insentif
kuat
mempertahankan
penyelenggara asal
Pengguna
membutuhkan
jaringan lain
Pengguna
cenderung
menambah
SIM/layanan baru
sambil
mempertahankan
nomor lama
Kebebasan
memilih
tidak
sepenuhnya
berfungsi
sebagai
kebebasan
untuk
keluar
Biaya
dan
risiko
perpindahan menjadi
tinggi
Timbul
customer
lock-in
Persaingan
kualitas,
harga, cakupan, dan
pelayanan
menjadi
kurang
efektif
bagi
pengguna
Tabel tersebut bukan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan ringkasan
analitis atas fakta dan konstruksi hukum yang telah diuraikan Pemohon.
28
66. Bahwa apabila keseluruhan biaya, waktu, risiko, dan kompleksitas
perubahan nomor menyebabkan pengguna tetap bertahan pada
penyelenggara lama meskipun terdapat jaringan lain yang lebih sesuai,
timbul keadaan keterikatan pelanggan pada penyelenggara (customer
lock-in). Keterikatan tersebut tidak harus lahir dari larangan eksplisit
untuk berpindah, tetapi dapat timbul secara struktural ketika pengguna
secara formal bebas berpindah namun penggunaan kebebasan
tersebut
dibebani
konsekuensi
kehilangan
nomor
yang
telah
mempunyai fungsi komunikasi, identifikasi, autentikasi, dan profesional
yang signifikan bagi pengguna.
67. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa penyelenggara tertentu telah
melakukan kesalahan, monopoli, atau praktik persaingan usaha tidak
sehat, dan juga tidak mendalilkan bahwa setiap biaya perpindahan
bersifat inkonstitusional. Persoalan yang diuji jauh lebih terbatas, yaitu
beban yang timbul karena pengguna harus kehilangan dan mengganti
nomor untuk berpindah penyelenggara, padahal hukum positif
Indonesia sendiri telah mengenal portabilitas sebagai mekanisme yang
secara konseptual memungkinkan perpindahan penyelenggara tanpa
kehilangan nomor.
68. Bahwa hak konsumen untuk memilih juga telah dikenal dalam sistem
hukum nasional. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen [vide Bukti P-11] memberikan
konsumen “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan.” Ketentuan tersebut tidak digunakan
sebagai batu uji konstitusional, melainkan sebagai konteks sistematis
bahwa kebebasan konsumen untuk memilih jasa telah diakui oleh
hukum Indonesia, sehingga kebebasan memilih jaringan dalam Pasal
19 UU Telekomunikasi seyogianya tidak berhenti pada kemampuan
formal membeli kartu baru.
69. Bahwa
dampak
tersebut
mempunyai
dimensi
konstitusional
berdasarkan Pasal 28F dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Dalam kaitannya dengan Pasal 28F, kehilangan nomor yang telah
menjadi titik kontak komunikasi dapat mengganggu kontinuitas
29
pengguna dalam berkomunikasi, menerima, dan menyampaikan
informasi; sedangkan dalam kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1),
timbul persoalan kepastian hukum ketika undang-undang telah
menjamin kebebasan memilih jaringan tetapi belum memberikan
kepastian bahwa kebebasan tersebut dapat digunakan tanpa
kehilangan kontinuitas nomor. Secara sekunder, keadaan tersebut juga
berkaitan dengan prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4)
karena keputusan berpindah tidak lagi sepenuhnya ditentukan kualitas,
harga, cakupan, pelayanan, dan inovasi, tetapi turut dipengaruhi beban
yang berasal dari perubahan nomor.
70. Bahwa keadaan yang dialami Pemohon bukan merupakan persoalan
yang secara karakter hanya mungkin dialami oleh Pemohon. Pengguna
lain yang telah menggunakan suatu nomor secara berkelanjutan,
mempublikasikannya kepada pihak lain, atau menghubungkannya
dengan akun, layanan digital, perbankan, autentikasi, maupun kegiatan
profesional dapat menghadapi konsekuensi serupa apabila harus
mengganti nomor untuk berpindah penyelenggara. Namun Pemohon
tidak mendasarkan dalil tersebut pada generalisasi yang belum
dibuktikan; sifat yang lebih luas dari persoalan tersebut akan diperkuat
dalam
persidangan
melalui
keterangan
saksi-saksi
pengguna
telekomunikasi
yang
mengalami
keadaan
serupa,
sedangkan
kedudukan hukum Pemohon tetap didasarkan pada kerugian
konstitusional personal Pemohon sendiri.
71. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, belum adanya jaminan
kontinuitas nomor menyebabkan kebebasan untuk berpindah jaringan
berpotensi hanya tersedia secara formal karena pengguna tetap harus
memperhitungkan kehilangan nomor beserta seluruh keterikatan
komunikasi dan digital yang telah terbentuk. Persoalan tersebut menjadi
semakin relevan ketika Pasal 19 UU Telekomunikasi tidak sekadar
menyatakan pengguna “dapat” memilih jaringan lain, melainkan secara
imperatif mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk
“menjamin kebebasan” penggunanya memilih jaringan telekomunikasi
lain.
30
E. PASAL 19 UU TELEKOMUNIKASI SEPANJANG TIDAK MENJAMIN
KONTINUITAS
NOMOR
MENJADIKAN
KEBEBASAN
MEMILIH
JARINGAN
BERSIFAT
FORMAL
DAN
TIDAK
MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN YANG EFEKTIF TERHADAP HAK BERKOMUNIKASI
72. Bahwa Pasal 19 UU Telekomunikasi menentukan:
Pasal 19 UU Telekomunikasi [vide Bukti P-8]
“Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan
penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan
kebutuhan telekomunikasi.”
Rumusan tersebut menggunakan frasa “wajib menjamin kebebasan”,
sehingga norma tidak berhenti pada sekadar pengakuan bahwa
pengguna secara teknis dapat memakai jaringan lain. Norma justru
meletakkan kewajiban pada penyelenggara agar kebebasan memilih
jaringan benar-benar dapat digunakan oleh pengguna untuk memenuhi
kebutuhan telekomunikasinya.
Selain itu Penjelasan Pasal 19 UU Telekomunikasi berbunyi:
Penjelasan Pasal 19 UU Telekomunikasi [vide Bukti P-8]
“Bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain
yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan
tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari
jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan.”
“Pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan
atau
jasa
telekomunikasi
untuk
menyalurkan
hubungan
telekomunikasinya. …”
73. Bahwa makna kebebasan dalam Pasal 19 tidak dapat dilepaskan dari
Penjelasan pasal tersebut. Penjelasan Pasal 19 UU Telekomunikasi
secara tegas menyatakan bahwa apabila suatu jaringan telekomunikasi
terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa
yang sama, pengguna harus dijamin kebebasannya memilih salah satu
jaringan yang terhubung tersebut “melalui penomoran yang ditentukan”.
Penjelasan tersebut selanjutnya menegaskan bahwa “pada dasarnya
31
pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya” [vide
Bukti P-8]. Dengan demikian, sejak awal pembentuk undang-undang
telah menempatkan kebebasan memilih jaringan dan penomoran dalam
satu hubungan normatif, sekalipun bentuk dan arsitektur penomoran
pada saat UU Telekomunikasi dibentuk masih mencerminkan kondisi
teknologi pada masa tersebut.
74. Bahwa Pemohon tidak menafsirkan Penjelasan Pasal 19 tersebut
sebagai ketentuan yang sejak semula secara eksplisit telah
memerintahkan Portabilitas Nomor Seluler. Relevansinya bagi perkara
a quo terletak pada prinsip bahwa kebebasan memilih jaringan tidak
pernah
diletakkan
terpisah
dari
sistem
penomoran.
Ketika
perkembangan hukum positif kemudian menempatkan nomor sebagai
identitas pelanggan dan bahkan telah mengenal service provider
portability, timbul pertanyaan konstitusional apakah jaminan kebebasan
memilih jaringan dalam Pasal 19 masih dapat dinilai efektif apabila
perpindahan penyelenggara belum disertai jaminan kontinuitas nomor.
75. Bahwa dalam konteks tersebut, kebebasan yang dijamin Pasal 19 harus
mempunyai daya guna yang efektif dan tidak berhenti pada kebebasan
formal. Kemampuan pengguna untuk membeli kartu SIM atau
menggunakan layanan penyelenggara lain memang menunjukkan
bahwa secara teknis terdapat pilihan jaringan. Namun dalam sistem
yang berlaku, perpindahan penuh dari penyelenggara asal belum
disertai jaminan bahwa pengguna dapat mempertahankan nomor yang
sama, padahal nomor tersebut dapat telah digunakan secara
berkelanjutan dan terhubung dengan komunikasi, relasi, akun,
autentikasi, serta berbagai layanan digital sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya.
76. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional Pasal 19 bukan
bahwa norma tersebut sama sekali tidak memberikan kebebasan
memilih jaringan. Persoalannya adalah bahwa jaminan kebebasan
tersebut belum lengkap, karena kebebasan untuk berpindah belum
disertai jaminan kontinuitas nomor yang dalam perkembangan sistem
telekomunikasi modern telah mempunyai fungsi penting bagi
32
pelaksanaan komunikasi pengguna. Dalam keadaan demikian, frasa
“wajib menjamin kebebasan” berisiko menghasilkan kebebasan yang
secara normatif diakui, tetapi secara faktual dibebani oleh konsekuensi
kehilangan identitas nomor.
77. Bahwa ketidaklengkapan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan
berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengguna
memperoleh jaminan undang-undang untuk memilih jaringan lain, tetapi
belum
memperoleh
kepastian
mengenai
apakah
penggunaan
kebebasan itu dapat dilakukan tanpa kehilangan nomor yang telah
dialokasikan dan digunakannya. Norma yang menjamin suatu
kebebasan,
tetapi
membiarkan
konsekuensi
mendasar
dari
penggunaan kebebasan tersebut tidak memperoleh kepastian, belum
memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil secara penuh.
78. Bahwa hubungan antara Pasal 28F dan Pasal 28D ayat (1) dalam
pengujian Pasal 19 dapat dibedakan secara jelas. Pasal 28F menilai
substansi hak yang harus tetap efektif ketika pengguna memilih jaringan
lain, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menilai apakah hukum telah
memberikan kepastian atas cara kebebasan tersebut dapat digunakan
tanpa kehilangan kontinuitas nomor. Oleh karena itu, kedua batu uji
tersebut tidak saling menggantikan, tetapi bekerja secara berlapis
dalam menilai kecukupan perlindungan yang diberikan Pasal 19.
79. Bahwa pemaknaan yang dimohonkan Pemohon juga tidak mengubah
karakter dasar Pasal 19. Subjek kewajiban tetap penyelenggara
jaringan telekomunikasi, objek perlindungannya tetap kebebasan
pengguna memilih jaringan telekomunikasi lain, dan tujuannya tetap
pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Yang diperlukan hanya
penegasan bahwa bagi pengguna jaringan bergerak seluler, kebebasan
tersebut mencakup kemampuan berpindah kepada penyelenggara lain
tanpa kehilangan nomor telepon seluler yang digunakannya.
80. Bahwa karena itu, sepanjang Pasal 19 tidak dimaknai mencakup
jaminan bagi pengguna jaringan bergerak seluler untuk berpindah
penyelenggara
dengan
tetap
mempertahankan
nomor
yang
digunakannya, norma tersebut belum memberikan perlindungan yang
33
efektif terhadap hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
sebagaimana Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, serta belum
memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
81. Bahwa kendati demikian, pemaknaan terhadap Pasal 19 saja belum
sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila sistem penomoran tetap
dibentuk dengan struktur yang tidak memungkinkan kontinuitas nomor
antar penyelenggara. Oleh karena itu, pengujian berikutnya perlu
diarahkan secara terpisah terhadap Pasal 23 ayat (1) UU
Telekomunikasi, sebagai norma yang membentuk kerangka sistem
penomoran tempat kebebasan dalam Pasal 19 tersebut dijalankan.
F. PASAL 23 AYAT (1) UU TELEKOMUNIKASI SEPANJANG TIDAK
MENJAMIN PORTABILITAS MEMBIARKAN SISTEM PENOMORAN
MENJADI HAMBATAN STRUKTURAL BAGI PENGGUNA
82. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi menentukan:
Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi [vide Bukti P-8].
“Dalam
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi
dan
jasa
telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.”
Pasal 23 ayat (2) UU Telekomunikasi [vide Bukti P-8].
“Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri.”
Permohonan a quo hanya menguji Pasal 23 ayat (1). Pasal 23 ayat (2)
tidak dimohonkan pengujian karena Pemohon tidak mempersoalkan
kewenangan menteri untuk menetapkan sistem penomoran. Justru,
keberadaan ayat (2) menunjukkan bahwa penetapan dan pengaturan
lebih lanjut mengenai sistem penomoran tetap berada dalam
kewenangan menteri, sedangkan persoalan konstitusional dalam
perkara a quo terbatas pada apakah sistem penomoran yang ditetapkan
dan digunakan berdasarkan ayat (1) harus memenuhi suatu jaminan
34
minimum agar tidak menghambat pelaksanaan hak konstitusional
pengguna. Bunyi Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) memang demikian
dalam UU Telekomunikasi.
83. Bahwa Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi menerangkan
bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar kebutuhan atas
penomoran
dari
penyelenggara
jaringan,
penyelenggara
jasa
telekomunikasi, serta penggunaannya dapat dipenuhi secara adil dan
selaras dengan ketentuan internasional. Penjelasan tersebut juga
menggambarkan nomor sebagai rangkaian tanda dalam bentuk angka
yang terdiri atas kode akses dan nomor pelanggan yang digunakan
untuk mengidentifikasi suatu alamat pada jaringan atau pelayanan
telekomunikasi [vide Bukti P-8]. Dengan demikian, bahkan dalam
konstruksi awal UU Telekomunikasi, sistem penomoran tidak
ditempatkan semata-mata sebagai persoalan internal penyelenggara,
tetapi juga berkaitan dengan penggunaan nomor yang harus diatur
secara adil.
84. Bahwa Penjelasan Pasal 23 ayat (2) lebih lanjut menegaskan bahwa
penomoran merupakan sumber daya terbatas, sehingga sistem
penomoran diatur oleh menteri secara adil dengan memperhatikan
teknologi dan ketentuan internasional [vide Bukti P-8]. Ketentuan
tersebut memperjelas perbedaan yang menjadi dasar permohonan a
quo: Pasal 23 ayat (1) meletakkan kerangka normatif mengenai
keberadaan dan penggunaan sistem penomoran, sedangkan Pasal 23
ayat (2) memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan
sistem tersebut. Oleh karena itu, pemaknaan konstitusional terhadap
Pasal 23 ayat (1) yang dimohonkan Pemohon tidak menghapus,
mengurangi, ataupun mengambil alih kewenangan menteri berdasarkan
Pasal 23 ayat (2).
85. Bahwa sistem penomoran karenanya tidak dapat dipandang sebagai
persoalan teknis yang sepenuhnya netral terhadap perlindungan
pengguna. Struktur penomoran menentukan bagaimana suatu nomor
dikenali, digunakan, dan diarahkan dalam jaringan telekomunikasi.
Apabila struktur tersebut menyebabkan nomor yang digunakan
pelanggan secara praktis tidak dapat dipertahankan ketika berpindah
35
penyelenggara, maka konsekuensi tersebut tidak semata-mata lahir dari
hubungan kontraktual individual antara pelanggan dengan operator,
tetapi juga berkaitan dengan desain sistem penomoran yang dibentuk
berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan melalui regulasi di
bawahnya.
86. Bahwa hukum positif Indonesia menunjukkan adanya hubungan historis
antara nomor dan jaringan tertentu. Dalam struktur jaringan bergerak
seluler, National Destination Code (NDC) digunakan antara lain untuk
mencirikan penyelenggara jaringan bergerak seluler, sedangkan blok
penomoran dialokasikan kepada penyelenggara dan penggunaan
nomor pelanggan dalam blok tersebut dikelola lebih lanjut dalam
jaringan yang bersangkutan [vide Bukti P-15]. Struktur tersebut juga
selaras dengan Recommendation ITU-T E.164 (02/2026), yang
menerangkan bahwa national (significant) number dapat terdiri atas
National Destination Code (NDC) yang diikuti Subscriber Number (SN),
dan bahwa NDC dapat berfungsi sebagai destination network code
untuk memilih jaringan tujuan [vide Bukti P-17]. Dengan demikian,
keterkaitan historis antara bagian tertentu dari struktur nomor dengan
jaringan merupakan bagian dari arsitektur penomoran telekomunikasi,
yang sekaligus menjelaskan mengapa perpindahan penyelenggara
dengan tetap mempertahankan nomor membutuhkan mekanisme
portabilitas. Recommendation ITU-T E.164 pada saat yang sama
menempatkan penyusunan dan penggunaan sumber daya penomoran
nasional sebagai urusan masing-masing negara, sehingga rujukan
terhadap standar internasional tersebut tidak mengurangi kewenangan
negara dalam mengatur sistem penomorannya.
87. Bahwa perkembangan hukum positif kemudian memperlihatkan
perkembangan fungsi nomor. PP Nomor 46 Tahun 2021 dan
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 telah menempatkan penomoran
dan Nomor MSISDN dalam hubungan dengan identitas pelanggan,
sedangkan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018 telah mengenal
service provider portability, yaitu perpindahan penyelenggara dengan
tetap menggunakan nomor yang sama [vide Bukti P-13, Bukti P-14, dan
Bukti P-15]. Dengan demikian, hukum positif memperlihatkan dua
36
keadaan yang harus dibaca secara bersama: struktur penomoran
secara historis mengasosiasikan nomor dengan jaringan tertentu, tetapi
perkembangan regulasi juga telah mengakui bahwa nomor pelanggan
dapat dipertahankan meskipun penyelenggara berubah, tanpa
menghilangkan karakter penomoran sebagai sumber daya yang tetap
berada dalam pengaturan negara.
88. Bahwa dalam keadaan demikian, persoalan konstitusional Pasal 23
ayat (1) bukan terletak pada ketiadaan pengaturan lebih lanjut mengenai
penomoran, karena kewenangan untuk menetapkan sistem penomoran
memang diberikan kepada menteri berdasarkan Pasal 23 ayat (2).
Persoalannya terletak pada belum adanya jaminan pada tingkat
undang-undang bahwa sistem penomoran yang ditetapkan dan
digunakan tersebut, khususnya bagi jaringan bergerak seluler, harus
memungkinkan
kontinuitas
nomor
ketika
pengguna
berpindah
penyelenggara. Tanpa jaminan tersebut, pelaksanaan kewenangan
berdasarkan ayat (2) belum memperoleh batas normatif yang tegas
pada tingkat undang-undang mengenai kontinuitas nomor, sehingga
struktur penomoran dapat menghambat kebebasan pengguna yang
telah dijamin dalam Pasal 19 UU Telekomunikasi.
89. Bahwa oleh karena itu, Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) mempunyai
fungsi yang saling berkaitan namun berbeda. Pasal 19 bekerja pada sisi
kebebasan pengguna untuk memilih jaringan lain, sedangkan Pasal 23
ayat (1) bekerja pada sisi sistem penomoran yang menentukan apakah
kebebasan tersebut dapat dijalankan secara efektif tanpa kehilangan
kontinuitas nomor. Pasal 23 ayat (2), pada sisi lain, tetap menjadi dasar
kewenangan menteri untuk menetapkan sistem penomoran dan
pengaturan pelaksanaannya.
90. Bahwa relevansi Pasal 23 ayat (1) terhadap Pasal 28F UUD NRI Tahun
1945 terletak pada fungsi nomor yang dalam perkembangan hukum
positif telah menjadi salah satu titik penghubung komunikasi dan akses
informasi pengguna. Sistem penomoran yang tidak memungkinkan
kontinuitas nomor ketika pengguna berpindah penyelenggara dapat
membebani
efektivitas
pengguna
dalam
berkomunikasi
serta
memperoleh dan menyampaikan informasi. Persoalannya bukan
37
kepemilikan atas nomor, melainkan apakah struktur penomoran
menopang atau justru menghambat kontinuitas pelaksanaan hak
tersebut.
91. Bahwa pada saat yang sama, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menuntut adanya jaminan dan kepastian hukum yang adil mengenai
akibat penggunaan kebebasan memilih jaringan terhadap nomor yang
digunakan pelanggan. Ketika hukum telah menjamin kebebasan
memilih jaringan, telah mengakui fungsi identifikatif nomor, dan bahkan
telah mengenal konsep portabilitas, tetapi belum memberikan jaminan
normatif mengenai kontinuitas nomor pada tingkat undang-undang,
timbul ketidaklengkapan perlindungan hukum yang menjadi objek
pengujian dalam perkara a quo.
92. Bahwa oleh karena itu, sepanjang Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi
tidak dimaknai bahwa sistem penomoran bagi jaringan bergerak seluler
harus menjamin portabilitas nomor ketika pengguna berpindah
penyelenggara, norma tersebut belum memberikan perlindungan yang
efektif terhadap hak berdasarkan Pasal 28F serta belum memberikan
jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945. Pemaknaan demikian tidak mengurangi
kewenangan menteri berdasarkan Pasal 23 ayat (2), melainkan
menetapkan batas konstitusional minimum yang harus dihormati dalam
pelaksanaan kewenangan tersebut.
G. JAMINAN PORTABILITAS NOMOR TIDAK MENGUBAH SUMBER DAYA
PENOMORAN
MENJADI
HAK
MILIK
PRIVAT
DAN
TIDAK
MENEMPATKAN MAHKAMAH SEBAGAI REGULATOR TEKNIS
93. Bahwa Pemohon sejak awal tidak mendalilkan nomor telepon seluler
sebagai hak milik privat yang berada sepenuhnya di bawah kekuasaan
pelanggan. Sebagaimana telah diuraikan, hukum positif justru
menempatkan penomoran sebagai sumber daya nasional yang terbatas
yang pengalokasian dan penggunaannya berada dalam kerangka
pengaturan negara. Oleh karena itu, Portabilitas Nomor Seluler yang
dimohonkan bukanlah privatisasi sumber daya penomoran, melainkan
jaminan kontinuitas penggunaan nomor yang telah digunakan secara
38
sah oleh pelanggan ketika pelanggan berpindah penyelenggara.
94. Bahwa perbedaan antara penguasaan negara atas sumber daya
penomoran dan kontinuitas penggunaan nomor oleh pelanggan
merupakan hal yang mendasar. Negara tetap menentukan struktur
penomoran,
alokasi
blok
nomor,
persyaratan
penggunaan,
pengawasan, serta kemungkinan penarikan atau penggunaan kembali
nomor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Portabilitas tidak
menghilangkan kewenangan tersebut, sebab yang berpindah bukan
kepemilikan
atas
sumber
daya
penomoran,
melainkan
penyelenggaraan layanan atas nomor yang digunakan pelanggan dari
penyelenggara asal kepada penyelenggara penerima.
95. Bahwa konstruksi tersebut juga sejalan dengan hukum positif Indonesia
yang telah mengenal service provider portability. Pengakuan bahwa
pelanggan dapat berpindah penyelenggara dengan tetap menggunakan
nomor yang sama menunjukkan bahwa kontinuitas nomor dan
penguasaan negara atas sistem penomoran dapat berjalan secara
bersamaan. Oleh karena itu, karakter penomoran sebagai sumber daya
nasional tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan portabilitas,
sebab portabilitas tidak mengalihkan penguasaan atas sumber daya
penomoran kepada pelanggan, melainkan mempertahankan kontinuitas
penggunaan nomor dalam lingkungan multi-penyelenggara.
96. Bahwa Pemohon juga tidak meminta Mahkamah menentukan
mekanisme teknis penyelenggaraan Portabilitas Nomor Seluler.
Permohonan a quo tidak meminta Mahkamah menetapkan desain basis
data, metode pengarahan trafik (routing), proses validasi, prosedur port-
in dan port-out, pembagian biaya, standar keamanan, pencegahan
kecurangan,
tata
cara
autentikasi
pelanggan,
jangka
waktu
pemindahan,
ataupun
standar
tingkat
layanan
(service
level
agreement). Seluruh aspek tersebut tetap merupakan ranah Pemerintah
dan/atau regulator sesuai dengan kewenangannya.
97. Bahwa pendekatan berupa pemaknaan konstitusional bersyarat
terhadap norma di bidang telekomunikasi bukan merupakan hal yang
asing dalam praktik Mahkamah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
39
Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Mahkamah memberikan pemaknaan
bersyarat terhadap Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran
UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk memberikan perlindungan terhadap
manfaat layanan telekomunikasi yang telah diperoleh pengguna [vide
Bukti P-16]. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menegaskan
bahwa bentuk perlindungan kepada pengguna tidak harus selalu
diwujudkan melalui satu model layanan yang seragam, tetapi dapat
diberikan melalui berbagai pilihan layanan yang sesuai dengan
kebutuhan pengguna. Perkara tersebut mempunyai objek dan
persoalan konstitusional yang berbeda dengan permohonan a quo,
sehingga Pemohon tidak menggunakannya sebagai preseden yang
secara langsung mewajibkan Portabilitas Nomor Seluler, melainkan
secara terbatas sebagai rujukan metodologis bahwa Mahkamah dapat
memberikan pemaknaan bersyarat terhadap norma telekomunikasi
tanpa harus menentukan satu model teknis pelaksanaan yang seragam.
98. Bahwa dalam perkara a quo, pemaknaan yang dimohonkan juga
dibatasi pada hasil normatif yang harus dijamin, bukan cara teknis untuk
mencapainya. Mahkamah tidak dimohonkan menentukan bagaimana
nomor dipindahkan antar penyelenggara, bagaimana basis data
portabilitas dibentuk, bagaimana trafik diarahkan, ataupun bagaimana
proses validasi, keamanan, biaya, dan waktu pemindahan diatur. Yang
dimohonkan adalah penegasan bahwa kebebasan memilih jaringan
dalam Pasal 19 dan sistem penomoran dalam Pasal 23 ayat (1) harus
memungkinkan pengguna jaringan bergerak seluler mempertahankan
kontinuitas nomor ketika berpindah penyelenggara, sedangkan cara
teknis untuk mewujudkan jaminan tersebut tetap ditentukan sesuai
dengan kewenangan Pemerintah dan regulator. Bahwa pemaknaan
demikian tidak menempatkan Mahkamah sebagai positive legislator
yang membentuk keseluruhan rezim Portabilitas Nomor Seluler dari
awal. Unsur-unsur normatif yang relevan telah terdapat dalam sistem
hukum yang berlaku: Pasal 19 UU Telekomunikasi telah menjamin
kebebasan pengguna memilih jaringan lain; Pasal 23 telah membentuk
sistem penomoran dan memberikan kewenangan kepada menteri untuk
menetapkan sistem tersebut; regulasi di bawah undang-undang telah
40
mengakui fungsi identifikatif nomor pelanggan; dan hukum positif telah
mengenal konsep service provider portability. Dengan demikian, yang
dimohonkan
Pemohon
adalah
pemaknaan
konstitusional
atas
hubungan norma-norma yang telah ada, agar pelaksanaannya
memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak sebagaimana
Pasal 28F serta jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
99. Bahwa kelayakan pemisahan antara jaminan normatif atas kontinuitas
nomor dan pengaturan teknis pelaksanaannya juga terlihat dalam
praktik sejumlah yurisdiksi. Perbandingan tersebut tidak digunakan
sebagai batu uji konstitusional, melainkan secara terbatas untuk
menunjukkan bahwa jaminan portabilitas dapat berjalan bersamaan
dengan penguasaan dan kewenangan negara serta regulator atas
sistem penomoran.
H. PRAKTIK KOMPARATIF MENEGASKAN KELAYAKAN PORTABILITAS
NOMOR DALAM SISTEM PENOMORAN YANG TETAP DIATUR
NEGARA
100. Bahwa praktik perbandingan tidak digunakan Pemohon sebagai batu uji
konstitusional ataupun sebagai dasar bahwa Indonesia wajib
mengadopsi model negara atau yurisdiksi tertentu. Perbandingan
digunakan secara terbatas untuk menunjukkan bahwa kontinuitas
nomor ketika pengguna berpindah penyelenggara dapat diterapkan
dalam sistem telekomunikasi modern, sementara negara dan regulator
tetap mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem penomoran serta
menentukan mekanisme teknis pelaksanaannya.
101. Bahwa gambaran mengenai praktik tersebut dapat diringkas sebagai
berikut:
41
Yurisdiksi
Bentuk Jaminan Portabilitas
Relevansi terhadap
Permohonan a quo
Australia
Telecommunications
Numbering
Plan
2025
mendefinisikan
number
portability
sebagai
hak
pelanggan untuk mengganti
penyedia
layanan,
jaringan
yang
digunakan,
atau
keduanya,
dengan
tetap
mempertahankan
nomor
telepon yang sama. Regulasi
tersebut
juga
mewajibkan
penyelenggara
memastikan
pelanggan
dapat
menggunakan
hak
portabilitasnya [vide Bukti P-
18].
Menunjukkan
bahwa
kontinuitas nomor dapat
ditempatkan
sebagai
jaminan normatif dalam
sistem
penomoran,
sementara
regulator
tetap menentukan waktu
implementasi,
kemampuan
teknis,
routing,
dan
aspek
operasional lainnya.
Uni Eropa Pasal 106 ayat (2) Directive
(EU) 2018/1972 mewajibkan
negara
anggota
menjamin
seluruh
pengguna
yang
memiliki nomor dari rencana
penomoran
nasional
untuk
dapat
mempertahankan
nomornya, atas permintaan,
terlepas dari penyelenggara
yang
memberikan
layanan
[vide Bukti P-19].
Menunjukkan pemisahan
antara jaminan normatif
atas kontinuitas nomor
dan
rincian
proses
switching serta porting,
yang
pengaturannya
tetap dapat ditentukan
oleh
otoritas
regulasi
nasional.
Singapura
Pengalaman
regulator
Singapura
sebagaimana
tercermin dalam laporan Info-
Communications Development
Authority
(IDA)
mengenai
number portability membahas
pilihan
teknis,
mekanisme
pengarahan
komunikasi,
penggunaan basis data, serta
pembebanan
biaya
antar
penyelenggara
dalam
pelaksanaan
portabilitas
nomor [vide Bukti P-20].
Menunjukkan
bahwa
setelah
portabilitas
diterapkan, desain teknis
dan
pembiayaan
pelaksanaannya
dapat
tetap
menjadi
ranah
regulator, tanpa harus
ditentukan pada tingkat
prinsip normatif.
42
India
Telecommunication
Mobile
Number
Portability
Regulations, 2009 mewajibkan
setiap
Access
Provider
memfasilitasi
MNP
kepada
seluruh
pelanggan,
baik
prabayar maupun pascabayar,
atas permintaan dan secara
nondiskriminatif.
Regulasi
tersebut
secara
terpisah
mengatur
donor
operator,
recipient operator, basis data,
kode porting, serta proses
pemindahan [vide Bukti P-21].
Menunjukkan
bahwa
kewajiban
normatif
menyediakan portabilitas
dapat
dipisahkan
dari
tata cara dan infrastruktur
teknis
untuk
melaksanakannya.
Filipina
Republic Act No. 11202 –
Mobile Number Portability Act
menempatkan MNP sebagai
sarana
yang
mendorong
kesejahteraan
konsumen
dengan
memberikan
kebebasan
memilih
berdasarkan kualitas, harga,
dan pertimbangan lain tanpa
harus mengganti nomor ketika
berpindah penyelenggara atau
jenis layanan [vide Bukti P-22].
Menunjukkan hubungan
langsung
antara
kontinuitas
nomor,
pengurangan hambatan
perpindahan,
dan
efektivitas
kebebasan
memilih penyelenggara.
102. Bahwa terdapat variasi yang nyata dalam bentuk dan tingkat
pengaturan pada yurisdiksi tersebut. Australia menempatkan jaminan
portabilitas
dalam
instrumen
sistem
penomoran,
Uni
Eropa
menempatkannya dalam rezim perlindungan pengguna komunikasi
elektronik, sedangkan India, Singapura, dan Filipina memperlihatkan
pengaturan dengan tingkat rincian teknis dan kelembagaan yang
berbeda. Variasi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu
model teknis tunggal Portabilitas Nomor Seluler yang harus dipilih atau
ditentukan oleh Mahkamah.
103. Bahwa titik temu yang relevan bagi permohonan a quo bukan terletak
pada teknologi, struktur basis data, mekanisme routing, atau desain
kelembagaannya, melainkan pada prinsip bahwa perpindahan
penyelenggara dapat dilakukan tanpa harus menyebabkan pengguna
kehilangan nomor yang digunakannya, sementara rincian proses
43
porting, keamanan, validasi, pembiayaan, dan mekanisme teknis
lainnya tetap dapat diatur oleh regulator.
104. Bahwa praktik komparatif tersebut juga memperlihatkan bahwa jaminan
portabilitas tidak mensyaratkan nomor telepon diperlakukan sebagai
hak milik privat pelanggan. Jaminan kontinuitas penggunaan nomor
dapat berjalan dalam sistem penomoran yang tetap diatur dan diawasi
oleh negara. Dengan demikian, pengaturan negara atas sumber daya
penomoran dan jaminan portabilitas bukan merupakan konsep yang
saling meniadakan.
105. Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak mendalilkan bahwa keberadaan
MNP di berbagai yurisdiksi dengan sendirinya menyebabkan Pasal 19
dan Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi menjadi inkonstitusional.
Praktik komparatif tersebut hanya digunakan sebagai penguat
mengenai kelayakan (feasibility) bahwa jaminan kontinuitas nomor
dapat diwujudkan tanpa mengharuskan Mahkamah menentukan desain
teknologi atau mengambil alih kewenangan regulator. Persoalan
konstitusionalitas kedua norma a quo tetap harus dinilai berdasarkan
Pasal 28F dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya.
106. Bahwa setelah dasar konstitusional, fungsi normatif kedua pasal, batas
kewenangan
Mahkamah,
serta
kelayakan
portabilitas
tersebut
diuraikan, selanjutnya perlu diperlihatkan secara konkret bagaimana
pemaknaan yang dimohonkan Pemohon apabila ditempatkan langsung
ke dalam rumusan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi.
I.
PEMAKNAAN KONSTITUSIONAL YANG DIMOHONKAN KONSISTEN
DENGAN STRUKTUR PASAL 19 DAN PASAL 23 AYAT (1) UU
TELEKOMUNIKASI
107. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah membentuk suatu norma
baru yang berdiri sendiri mengenai Portabilitas Nomor Seluler.
Pemaknaan yang dimohonkan tetap ditempatkan di dalam struktur dan
fungsi masing-masing norma a quo, yaitu Pasal 19 sebagai norma
mengenai kebebasan pengguna memilih jaringan telekomunikasi lain
dan Pasal 23 ayat (1) sebagai norma mengenai sistem penomoran yang
44
ditetapkan dan digunakan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa
telekomunikasi.
108. Bahwa terhadap Pasal 19 UU Telekomunikasi, norma yang berlaku
berbunyi:
Pasal 19 UU Telekomunikasi
“Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan
penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan
kebutuhan telekomunikasi.”
Agar jaminan kebebasan tersebut memperoleh perlindungan yang
efektif dan selaras dengan Pasal 28F serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, Pemohon
memohon agar
Pasal 19 dimaknai:
“Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan
penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan
kebutuhan telekomunikasi, termasuk kebebasan bagi pengguna
jaringan bergerak seluler untuk berpindah kepada penyelenggara
jaringan bergerak seluler lain dengan tetap mempertahankan nomor
telepon seluler yang digunakannya.”
109. Bahwa pemaknaan tersebut tidak mengganti subjek, objek, maupun
tujuan Pasal 19. Penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap menjadi
subjek yang dibebani kewajiban; kebebasan pengguna memilih jaringan
telekomunikasi lain tetap menjadi objek perlindungan; dan pemenuhan
kebutuhan telekomunikasi tetap menjadi tujuan norma. Pemaknaan
yang dimohonkan hanya memperjelas akibat normatif dari kebebasan
tersebut dalam konteks jaringan bergerak seluler, yaitu agar pengguna
yang memilih berpindah kepada penyelenggara lain dapat tetap
mempertahankan
kontinuitas
nomor
telepon
seluler
yang
digunakannya.
110. Bahwa terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi, norma yang
berlaku berbunyi:
Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi
“Dalam
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi
dan
jasa
telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.”
45
Agar sistem penomoran tersebut tidak menjadi hambatan struktural
terhadap kebebasan pengguna dan tetap selaras dengan Pasal 28F
serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon memohon
agar Pasal 23 ayat (1) dimaknai: “Dalam penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan
sistem penomoran yang bagi jaringan bergerak seluler, menjamin
portabilitas nomor telepon seluler, yaitu kemampuan pengguna untuk
tetap mempertahankan nomor telepon seluler yang digunakannya
ketika berpindah penyelenggara jaringan bergerak seluler.”
111. Bahwa pemaknaan terhadap Pasal 23 ayat (1) tersebut tidak mengubah
sumber daya penomoran menjadi hak milik privat pelanggan dan tidak
menghilangkan kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola
sistem penomoran. Pasal 23 ayat (2) tetap berlaku sepenuhnya sebagai
dasar kewenangan menteri untuk menetapkan sistem penomoran.
Pemaknaan yang dimohonkan hanya menetapkan jaminan minimum
bahwa, khusus bagi jaringan bergerak seluler, sistem penomoran yang
ditetapkan dan digunakan harus memungkinkan kontinuitas nomor
ketika pengguna berpindah penyelenggara.
112. Bahwa Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) dengan demikian tetap
mempunyai fungsi normatif yang berbeda dan tidak tumpang tindih.
Pasal 19 bekerja pada sisi kebebasan pengguna untuk memilih jaringan
telekomunikasi lain, sedangkan Pasal 23 ayat (1) bekerja pada sisi
sistem penomoran yang menopang pelaksanaan kebebasan tersebut.
Pemaknaan yang dimohonkan menghubungkan kedua fungsi tersebut
dalam konteks jaringan bergerak seluler tanpa melebur keduanya
menjadi satu norma.
113. Bahwa pemaknaan terhadap kedua norma diperlukan karena masing-
masing menjawab sisi yang berbeda dari persoalan konstitusional a
quo. Apabila hanya Pasal 19 yang dimaknai mencakup kebebasan
berpindah penyelenggara dengan mempertahankan nomor, tetapi
Pasal 23 ayat (1) tidak memberikan jaminan yang bersesuaian dalam
sistem penomoran, maka kebebasan tersebut tidak memperoleh
dukungan struktural yang memadai. Sebaliknya, apabila hanya Pasal
23
ayat
(1)
yang
dimaknai
menjamin
portabilitas
tanpa
46
menghubungkannya dengan kebebasan pengguna berdasarkan Pasal
19, maka dimensi perlindungan terhadap pilihan pengguna menjadi
tidak lengkap. Oleh karena itu, kedua norma diuji dan dimohonkan
pemaknaan secara masing-masing sesuai dengan fungsi normatifnya,
tetapi dalam hubungan yang saling menunjang.
114. Bahwa rumusan pemaknaan yang dimohonkan sengaja dibatasi pada
prinsip dan hasil normatif, bukan mekanisme pelaksanaannya.
Permohonan a quo tidak menentukan teknologi, desain basis data,
mekanisme routing, tata cara validasi, biaya, jangka waktu, ataupun
desain kelembagaan Portabilitas Nomor Seluler. Seluruh aspek tersebut
tetap berada dalam kewenangan Pemerintah dan regulator sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
115. Bahwa dengan demikian, yang dimohonkan kepada Mahkamah adalah
penetapan batas konstitusional minimum bahwa kebebasan pengguna
memilih jaringan telekomunikasi lain dan sistem penomoran yang
menopangnya harus memberikan ruang bagi kontinuitas nomor ketika
pengguna jaringan bergerak seluler berpindah penyelenggara. Jaminan
minimum tersebut diperlukan agar pelaksanaan kedua norma a quo
memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak berkomunikasi dan
memperoleh informasi sebagaimana Pasal 28F serta jaminan dan
kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
116. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 19 dan Pasal 23 ayat
(1) UU Telekomunikasi harus dinyatakan bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan rumusan
yang dimohonkan Pemohon, sehingga pemulihan konstitusional yang
dimohonkan terbatas pada pemaknaan terhadap kedua norma a quo
dan tidak memasuki pengaturan mekanisme teknis pelaksanaannya.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian fakta, dasar hukum, alat bukti, dan alasan
konstitusional sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili,
47
dan
memutus
Perkara
Nomor
319/PUU-XXIV/2026
untuk
berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) yang
berbunyi: “Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin
kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk
pemenuhan kebutuhan telekomunikasi” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai: “Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin
kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk
pemenuhan
kebutuhan
telekomunikasi,
termasuk
kebebasan
bagi
pengguna jaringan bergerak seluler untuk berpindah kepada penyelenggara
jaringan bergerak seluler lain dengan tetap mempertahankan nomor telepon
seluler yang digunakannya”;
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
yang berbunyi: “Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa
telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai: “Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa
telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran yang bagi
jaringan bergerak seluler, menjamin portabilitas nomor telepon seluler, yaitu
kemampuan pengguna untuk tetap mempertahankan nomor telepon seluler
yang digunakannya ketika berpindah penyelenggara jaringan bergerak
seluler”;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
48
[2.2]
Menimbang
bahwa
untuk
membuktikan
dalil-dalilnya,
Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bisyron Wahyudi;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi
profil/akun
layanan
telekomunikasi
yang
menunjukkan
penggunaan
nomor
telepon
seluler
08156179328 oleh Pemohon;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi riwayat pembayaran tagihan (billing history) nomor
telepon seluler 08156179328;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi akun dan layanan digital milik Pemohon yang
terhubung dengan nomor telepon seluler 08156179328;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi layanan perbankan, transaksi finansial, OTP dan/atau
autentikasi digital yang terhubung dengan nomor telepon
seluler 08156179328;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi kartu nama profesional Pemohon pada Yayasan
Pondok
Pesantren
Al
Furqon
Kasingan
dan
ASK
Consulting/PT Andaru Sakra Karsa;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi laporan Indonesia Mobile Network Experience –
December 2025 yang diterbitkan oleh Opensignal, khususnya
grafik Coverage Experience;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (LN RI Tahun 1999 Nomor 154, TLN RI Nomor
3881);
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 4 beserta
Penjelasannya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7
Tahun
2026
tentang
Registrasi
Pelanggan
Jasa
Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Data Resmi Kementerian Komunikasi dan Digital
(DataHub-DJED) Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, pada bagian yang
berkaitan dengan Penomoran Telekomunikasi;
49
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor
5
Tahun
2021
tentang
Penyelenggaraan
Telekomunikasi,
pada
bagian
yang
berkaitan
dengan
penomoran, identitas pelanggan dan MSISDN;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis
(Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional
beserta bagian Lampiran yang relevan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
273/PUU-XXIII/2025, khususnya bagian pertimbangan hukum,
kesimpulan, dan amar putusan yang relevan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Recommendation ITU-T E.164 (02/2026), The
International Public Telecommunication Numbering Plan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Australia Telecommunications Numbering Plan 2025,
khususnya definisi dan Chapter 10 mengenai Number
Portability;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Directive (EU) 2018/1972 of The European
Parliament and of The Council of 11 December 2018
establishing the European Electronic Communications Code
(Recast), khususnya Article 106 dan bagian terkait;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Report on IDA's Determination of Fixed and Mobile
Inter-operator Number Portability Charges, Singapore;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Telecommunication Mobile Number Portability
Regulations, 2009 beserta perubahannya, India;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Republic Act No. 11202 – An Act Requiring Mobile
Service Providers To Provide Nationwide Mobile Number
Portability To Subscribers, Filipina.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
50
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881, selanjutnya disebut UU 36/1999) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan Pemohon,
namun
sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan Pemohon pada tanggal 3 September 2026. Berdasarkan ketentuan
Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada
Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon, yakni
mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok
permohonan Pemohon (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
(petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 3 September 2026, hlm. 9-25]. Terhadap
nasihat
yang
disampaikan
Mahkamah,
Pemohon
diberikan
kesempatan
memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal
16 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud,
51
Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan sebanyak 4 (empat) kali,
yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 September 2026 dan 2 (dua) kali
perbaikan permohonan pada tanggal 15 September 2026 secara online serta
tanggal 16 September 2026 secara offline. Dalam penasihatan, Mahkamah telah
menyampaikan bahwa perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali
dalam tenggang waktu yang ditentukan [vide Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 dan
Risalah Sidang, tanggal 3 September 2026, hlm. 26]. Oleh karena Pemohon
menyampaikan perbaikan lebih dari 1 (satu) kali maka Mahkamah hanya akan
memeriksa perbaikan permohonan yang pertama kali disampaikan kepada
Mahkamah secara online pada tanggal 14 September 2026 sekalipun pada
perbaikan permohonan ditulis bertanggal 16 September 2026. Selanjutnya, pada
tanggal 16 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan
dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti;
[3.3.2]
Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf
[3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta
Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara
lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52
35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan. Dalam hal ini, permohonan Pemohon a quo telah menguraikan
perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-8], kedudukan hukum
Pemohon [vide Permohonan hlm. 8-15], alasan permohonan [vide Permohonan hlm.
16-48], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm.
49-50];
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud di atas, namum Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
persyaratan formil dari aspek sistematika penulisan permohonan. Artinya, sekalipun
permohonan Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format
permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu
permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga
akan menilai keterpenuhan format permohonan Pemohon;
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada
Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas serta mencermati dengan
saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon
mengajukan perbaikan permohonan yang masih berupa konsep atau draft
sementara. Hal ini dapat dibuktikan Mahkamah dengan masih terdapatnya banyak
coretan pada permohonan dimaksud berupa format commented. Fakta hukum
tersebut menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan
kelaziman permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dengan demikian,
oleh karena format pengajuan permohonan yang tidak lazim sehingga tidak sesuai
dengan ketentuan hukum acara maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
53
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu
54
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Wilma Silalahi
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum, kesimpulan, dan amar putusan yang relevan; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Recommendation ITU-T E.164 (02/2026), The International Public Telecommunication Numbering Plan; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Australia Telecommunications Numbering Plan 2025, khususnya definisi dan Chapter 10 mengenai Number Portability; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Directive (EU) 2018/1972 of The European Parliament and of The Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast), khususnya Article 106 dan bagian terkait; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Report on IDA's Determination of Fixed and Mobile Inter-operator Number Portability Charges, Singapore; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 beserta perubahannya, India; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Republic Act No. 11202 – An Act Requiring Mobile Service Providers To Provide Nationwide Mobile Number Portability To Subscribers, Filipina. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 50 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881, selanjutnya disebut UU 36/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 3 September 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon, yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 3 September 2026, hlm. 9-25]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 16 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, 51 Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan sebanyak 4 (empat) kali, yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 September 2026 dan 2 (dua) kali perbaikan permohonan pada tanggal 15 September 2026 secara online serta tanggal 16 September 2026 secara offline. Dalam penasihatan, Mahkamah telah menyampaikan bahwa perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu yang ditentukan [vide Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 dan Risalah Sidang, tanggal 3 September 2026, hlm. 26]. Oleh karena Pemohon menyampaikan perbaikan lebih dari 1 (satu) kali maka Mahkamah hanya akan memeriksa perbaikan permohonan yang pertama kali disampaikan kepada Mahkamah secara online pada tanggal 14 September 2026 sekalipun pada perbaikan permohonan ditulis bertanggal 16 September 2026. Selanjutnya, pada tanggal 16 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti; [3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Dalam hal ini, permohonan Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-8], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 8-15], alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 16-48], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 49-50]; [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud di atas, namum Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek sistematika penulisan permohonan. Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan format permohonan Pemohon; [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas serta mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yang masih berupa konsep atau draft sementara. Hal ini dapat dibuktikan Mahkamah dengan masih terdapatnya banyak coretan pada permohonan dimaksud berupa format commented. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan kelaziman permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dengan demikian, oleh karena format pengajuan permohonan yang tidak lazim sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa be
