PUU
Tahun 2026
314/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon: Taufik Ramdani (Pemohon I), Ani Atiah Dwi Sasanti (Pemohon II), dan Tony Kosasih (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 314/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Taufik Ramdani
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan KHM Usman Nomor 12A, RT005/RW002,
Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Ani Atiah Dwi Sasanti
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan KHM Usman Nomor 12A, RT005/RW002,
Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Tony Kosasih
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Perumahan Banjar Wijaya Cluster Cattleya, Blok
B61/11, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota
Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon III;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102.LBH-PMII.A1-I.08.2026 dan Nomor
104.LBH-PMII.A1-I.09.2026 masing-masing bertanggal 12 Agustus 2026 dan 14
September 2026, memberi kuasa kepada Ilham Fariduz Zaman, S.H., M.H., A.
Fahrur Rozi, S.H., Moh. Mu’alim, S.H., Siti Rohayati, S.H., M.H., Muhamad Yasirni
2
Bilhikam Ardani, S.H., M.H., S.H.S, Ulil Albab, S.H., M.H., Irsyad Falah
Baskoroputra, S.H., Bambang Riyanto, S.H., M.H., dan Ryan Abdul Muhit, S.H.,
yang kesemuanya merupakan Tim Kuasa Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum
Pengurus Besar PMII” yang beralamat di Jalan KH Abdullah Syafei Nomor 5,
RT.3/RW.1, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas
nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 19 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 19 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 314/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 314/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 20 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima
Mahkamah pada tanggal 14 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD
NRI 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku daripada
kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 kemudian
mengatribusikan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang salah satu di
antaranya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang
putusannya bersifat final dan mengikat, selengkapnya berbunyi: “Mahkamah
3
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang
kewenangannya
diberikan
oleh
Undang-Undang
Dasar,
memutus
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan
Umum”;
3. Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas juga kembali dipertegas
dalam sejumlah ketentuan peraturan-perundang-undangan. Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga
menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945”;
4. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga
menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial
review) demikian pula didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kewenangan pengujian
materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
4
Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) yang menyatakan,
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin
mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya
lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
8. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam
permohonan a quo adalah pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 29
dan frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1)
huruf b angka 1 dan angka 2 UU OJK, serta Pasal 236 ayat (3) huruf l UU
P2SK terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4),
dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
Penjelasan Pasal 29 UU OJK :
Dalam rangka penyelesaian pengaduan Konsumen, OJK dapat
melakukan antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan
dimaksud
Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 UU OJK
Angka 1
Yang dimaksud dengan “itikad tidak baik” adalah itikad tidak baik
berdasarkan penilaian OJK.
Angka 2
Pengajuan gugatan dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa
pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian
materi bagi Konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan.
Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK
Kewajiban PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: l.
bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian,
dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan
komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang
mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK;
Bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sebagaimana
berikut:
Pasal 28D ayat (1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
5
Pasal 28G ayat (1)
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28H ayat (4)
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28I ayat (4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
9. Bahwa oleh karena permohonan a quo menguji konstitusionalitas materiil dari
suatu norma undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil
undang-undang a quo.
B. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON
1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara.
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang
dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat
(1) PMK No 7 Tahun 2025, yang menyatakan, Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
6
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
4. Bahwa selain itu, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07
Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai
berikut:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (vide
Bukti P-4) yang menjadi Pemberi Dana (lender) pada platform KoinWorks
yang diselenggarakan oleh PT Lunaria Annua Teknologi sebagai
Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
(LPBBTI/Pindar) yang merupakan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK)
yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK);
6. Bahwa kedudukan para Pemohon sebagai Pemberi Dana dibuktikan
berdasarkan salah satu dokumen, di antaranya adalah tangkap layar akun
KoinWorks, perjanjian pendanaan, bukti penempatan dana, dan/atau bukti
7
transfer yang menunjukkan adanya dana dan hak tagih para Pemohon dalam
penyelenggaraan KoinWorks (vide Bukti P-5, P-6, dan P-7);
7. Bahwa dalam kapasitasnya itu, para Pemohon berhak atas sejumlah jaminan
hak konstitusional yang diatur oleh UUD NRI 1945, di antaranya hak atas
kepastian hukum yang adil yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 dan perlindungan terhadap harta benda/harta milik pada Pasal 28G
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), sebagai berikut:
Pasal 28D ayat (1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28G ayat (1)
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28H ayat (4)
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
8. Bahwa kendati demikian, berdasarkan dokumen yang dimiliki para Pemohon,
sejak semula PT Lunaria Annua Teknologi menjalankan kegiatan LPBBTI
yang mempertemukan Pemberi Dana (Lender) dengan Penerima Dana
(borrower) melalui sistem elektronik platform KoinWorks. Dalam kegiatan
tersebut, para Pemohon menempatkan dana melalui produk KoinRobo yang
ditawarkan Penyelenggara, di samping juga terdapat produk lainnya seperti
Koin P2P, Koin Bond, dan Koin Gold;
9. Bahwa pada tahun 2024, PT Lunaria Annua Teknologi memperkenalkan
KoinWorks Inclusive Simplified Solution (KISS) sebagai skema pendanaan
yang dalam materi komunikasi dan pemasaran kepada sejumlah lender
menawarkan potensi imbal hasil dan menjelaskan adanya mekanisme
mitigasi risiko berupa dana proteksi dan/atau asuransi sesuai karakteristik
pendanaan;
10. Bahwa tepatnya pada 1 Oktober 2024, terjadi perubahan dan/atau
pengalihan skema pendanaan para Pemohon dari KoinRobo kepada KISS.
Pada saat penempatan dan/atau pengalihan tersebut, para Pemohon tidak
memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi riil kualitas
8
pendanaan,
peningkatan
risiko
gagal
bayar,
serta
kemungkinan
terganggunya pengembalian dana (vide Bukti P-8);
11. Bahwa permasalahan tersebut kemudian terus berkembang. Memasuki
November 2024, terjadi persoalan pada salah satu borrower PT Lunaria
Annua Teknologi yang berdampak terhadap kemampuan pengembalian dana
kepada sejumlah lender. Fakta mengenai permasalahan tersebut kemudian
secara resmi diketahui OJK. Pada 21 November 2024, terbukti OJK hanya
menyatakan
PT
Lunaria
Annua
Teknologi
melakukan
penundaan
pembayaran (standstill) kepada sebagian Lender berkaitan dengan
penyalahgunaan dana oleh salah satu borrower (Siaran Pers OJK, 21
November 2024);
12. Bahwa sebagai akibat dari permasalahan tersebut, Penyelenggara
menjalankan program standstill secara sepihak sebagai restrukturisasi
pendanaan kepada para Pemohon, yang berdasarkan dokumen yang
diterima para Pemohon antara lain berupa perpanjangan waktu disertai
dengan perubahan prediksi imbal hasil. Sejumlah lender, termasuk para
Pemohon, menyatakan keberatan karena kebijakan tersebut mengubah
waktu pengembalian dana yang sebelumnya telah diperjanjikan;
13. Bahwa keadaan tersebut dialami secara konkret oleh para Pemohon, dengan
rincian sebagai berikut (vide Bukti P-9, P-10, dan P-11):
Para
Pemohon
Besaran
Dana
Jangka Waktu
Imbal Hasil
%
Pemohon I
100.000.000
3 bulan (24 Oktober 2024
s/d 24 Januari 2025)
9%
100.000.000
6 bulan (16 Oktober 2024
s/d 16 April 2025)
10,5%
100.000.000
3 bulan (5 September s/d
5 Desember 2024)
10,39%
100.000.000
3 bulan (22 Agustus s/d 22
November 2024)
10,5%
Pemohon II
52.500.000
4 bulan (25 Oktober 2024
s/d 25 Februari 2025)
11,75%
50.000.000
3 bulan (13 September s/d
13 Desember 2024)
11,05%
50.000.000
6 bulan (10 September
2024 s/d 10 Maret 2025)
11,59%
9
89.100.000
12 bulan (9 September
2024 s/d 8 September
2025)
13,75%
78.000.000
6 bulan (4 September
2024 s/d 4 Maret 2025)
12,09%
78.000.000
3 bulan (4 September s/d
4 Desember 2024)
11,25 %
25.000.000
12 bulan (10 Agustus 2024
s/d 10 Agustus 2025)
12%
48.000.000
12 bulan (25 Juli 2024 s/d
25 Juli 2025)
13%
50.000.000
12 bulan (7 Mei 2024 s/d 7
Mei 2025)
13,5%
50.000.000
12 bulan (25 April 2024 s/d
25 April 2025)
13,5%
Pemohon III
80.500.000
1 bulan (26 Oktober s/d 26
November 2024)
8%
Dengan adanya standstill sepihak kemudian menjadi:
Para
Pemohon
Besaran
Dana
Jangka Waktu
Imbal Hasil
%
Pemohon I
100.000.000
24 bulan (24 Januari 2025
s/d 24 Januari 2027)
5%
100.000.000
24 bulan (16 April 2025 s/d
16 April 2027)
100.000.000
24 bulan (5 Desember
2024 s/d 5 Desember
2026)
100.000.000
24 bulan (22 November
2024 s/d 22 November
2026)
Pemohon II
52.500.000
24 bulan (25 Februari
2025 s/d 25 Februari
2027)
5%
50.000.000
24 bulan (13 Desember
2024 s/d 13 Desember
2026)
50.000.000
24 bulan (10 Maret 2025
s/d 10 Maret 2027)
10
89.100.000
24 bulan (8 September
2025 s/d 8 September
2027)
78.000.000
24 bulan (4 Maret 2025 s/d
4 Maret 2027)
78.000.000
24 bulan (4 Desember
2024 s/d 4 Desember
2026)
25.000.000
24 bulan (10 Agustus 2025
s/d 10 Agustus 2027)
48.000.000
24 bulan (25 Juli 2025 s/d
25 Juli 2027)
50.000.000
24 bulan (7 Mei 2025 s/d 7
Mei 2027)
50.000.000
24 bulan (25 April 2025 s/d
25 April 2027)
Pemohon III
80.500.000
23 bulan (26 November
2024 s/d 26 November
2026)
5%
14. Bahwa berdasarkan kronologi dan riwayat pembayaran para Pemohon,
pelaksanaan pembayaran dalam skema standstill hanya berlangsung sampai
dengan bulan Juli 2025, dan setelahnya proses pengembalian dana semakin
terganggu yang menyebabkan pendanaan para Pemohon terus mengalami
gagal bayar. Pada akhirnya, kerugian para Pemohon tidak berhenti pada
penundaan jatuh tempo, tetapi berkembang menjadi tidak diperolehnya
kembali dana pokok beserta dana imbalan yang telah ditempatkan (vide Bukti
P-12);
15. Bahwa pada 3 Desember 2025, dilakukan Rapat Umum Pemberi Dana
(RUPD)
sebagai
salah
satu
mekanisme
penanganan
pendanaan
bermasalah. Para Pemohon mendalilkan terdapat persoalan dalam
pelaksanaannya, antara lain terkait pedoman, mekanisme pembahasan,
kesempatan berdiskusi, dan pilihan penyelesaian yang diberikan kepada
lender (vide Bukti P-13);
16. Bahwa para Pemohon dan lender lainnya tidak tinggal diam terhadap
keadaan tersebut. Para Pemohon telah berulang kali mengajukan keberatan
secara langsung kepada PT Lunaria Annua Teknologi dan menggunakan
mekanisme pengaduan kepada OJK melalui APPK, selain menggunakan
11
mekanisme Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) maupun
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS
SJK);
17. Bahwa sedari awal, para Pemohon telah menyampaikan penolakan terhadap
standstill dan meminta dana tetap dikembalikan sesuai jatuh tempo. Karena
itu, pada 21 November 2024 Pemohon I yang juga sekaligus mewakili
Pemohon II dan Pemohon III mengirimkan pengaduan melalui Aplikasi Portal
Perlindungan Konsumen (APPK) kepada OJK dengan Nomor P241102507
karena pendanaan yang seharusnya jatuh tempo berstatus paused dan justru
kembali diperpanjang, kegagalan/keterlambatan transaksi. Pengaduan itu
kemudian ditindaklanjuti kepada PT Lunaria Annua Teknologi, dan hanya
mendapat respon normatif yang dikirim melalui OJK tertanggal 23 November
2024 (vide Bukti P-14);
18. Bahwa selanjutnya karena belum mendapat kepastian tindak lanjut, pada 8
Desember 2024 giliran Pemohon II yang sekaligus mewakili Pemohon I dan
Pemohon III mengajukan keberatan atas penerbitan standstill sepihak oleh
PT Lunaria Annua Teknologi melalui APPK kepada OJK dengan Nomor
P241102579. Kemudian pada 28 Desember mendapat respon dari OJK
sebatas pemberitahuan bahwa pengaduan tersebut telah mendapat solusi
dari PT Lunaria Annua Teknologi, tanpa disertai dengan penjelasan lebih
lanjut solusi apa yang akan diberikan (vide Bukti P-15);
19. Bahwa pada kondisi itu, OJK hanya menjadi perantara yang menghubungkan
pengaduan para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan dengan PT Lunaria
Annua Teknologi. Menurut para Pemohon, OJK tidak menjalankan perannya
dalam memberikan pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum
untuk perlindungan konsumen. Padahal, terdapat sejumlah kesalahan,
kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan maupun perjanjian yang dilakukan PT Lunaria Annua Teknologi
sehingga menimbulkan kerugian besar bagi para Pemohon. Akibatnya,
Pemohon I mengalami kerugian sebesar Rp385.697.581 (No. 4 pada tabel),
Pemohon II sebesar Rp482.983.447 (No. urut 25 pada tabel), dan Pemohon
III sebesar Rp79.078.227 (No. urut 38 pada tabel) (vide Bukti P-16);
20. Bahwa hak para Pemohon atas dana tersebut merupakan kepentingan atas
harta kekayaan pribadi, sehingga berkaitan langsung dengan hak atas
12
jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945, hak atas perlindungan terhadap harta benda berdasarkan Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI 1945, serta hak memperoleh perlindungan atas hak milik
pribadi sebagaimana dijamin pada Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;
21. Bahwa terhadap uraian fakta kasuistik di atas, terdapat sejumlah persoalan
hukum yang merugikan hak konstitusional para Pemohon dan pada akhirnya
mendorong para Pemohon mengajukan pengujian materiil dalam perkara a
quo, yaitu: 1) pelayanan OJK terhadap pengaduan konsumen tidak berjalan
optimal sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi
konsumen, in casu para Pemohon; 2) OJK tidak melakukan pembelaan
hukum terhadap para Pemohon kendati sudah nyata-nyata terdapat adanya
kerugian materiil yang diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian, dan/atau
pelanggaran yang dilakukan oleh PT Lunaria Annua Teknologi selaku PUSK;
dan 3) PT Lunaria Annua Teknologi sebagai PUSK tidak bertanggung jawab
atas kerugian yang terjadi akibat kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang
dilakukan oleh pihaknya, dan justru menyatakan pengembalian dana lender
bergantung kepada pembayaran borrower;
22. Bahwa setelah dipelajari secara seksama, persoalan hukum yang diuraikan
di atas telah ternyata mempunyai dimensi isu konstitusional yang merugikan
hak-hak konstitusional para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai lender
pada
salah
satu
PUSK/LPBBTI.
Artinya,
kerugian
konstitusional
sebagaimana didalilkan diakibatkan oleh keberlakuan suatu norma hukum
pada UU OJK dan UU P2SK yang tidak menjamin adanya kepastian hukum
yang adil sehingga keberlakuannya tidak memberikan perlindungan terhadap
hak atas harta benda yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah;
23. Bahwa pertama, Penjelasan Pasal 29 UU OJK tidak memberikan kepastian
hukum karena merumuskan kondisi baru yang mereduksi kewajiban OJK
dalam memfasilitasi pengaduan Konsumen, khususnya berkenaan dengan
adanya verifikasi dan pemeriksaan dilakukan, yang menurut para Pemohon
sudah inheren menjadi bagian dari kewajiban perlindungan konsumen yang
diatur pada bagian batang tubuh Pasal 29 UU OJK. Akibatnya, OJK
mempunyai ruang untuk tidak melakukan verifikasi lebih lanjut dan
pemeriksaan khusus terhadap pengaduan yang diajukan para Pemohon
selama ini. Faktanya, ada banyak pengaduan yang dilayangkan oleh
13
konsumen kepada OJK berakhir tanpa kejelasan dan tanpa tindak lanjut.
Dengan fakta hukum yang demikian, perlindungan terhadap konsumen pun
menjadi tidak efektif yang mengakibatkan para Pemohon terus dirugikan oleh
tindakan PT Lunaria Annua Teknologi sebagai PUSK/LPBBTI;
24. Bahwa kedua, frasa “berdasarkan penilaian OJK” dalam Penjelasan Pasal
30 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 UU OJK juga telah menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi para Pemohon. Pasalnya, frasa a quo tidak
memberikan parameter yang jelas dan terukur mengenai bagaimana OJK
harus melakukan penilaian untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya
keadaan yang menjadi dasar penggunaan kewenangan pembelaan hukum
sebagaimana dimaksud pada bagian batang tubuh. Dalam angka 1, penilaian
OJK menentukan ada atau tidaknya “itikad tidak baik” dari pihak yang
menguasai harta kekayaan pihak yang dirugikan, sedangkan dalam angka 2
penilaian OJK menentukan apakah suatu pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan telah mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen.
Dengan demikian, penggunaan kewenangan OJK untuk mengajukan
gugatan guna memperoleh kembali harta kekayaan dan/atau memperoleh
ganti kerugian pada akhirnya diletakkan pada suatu penilaian yang parameter
dan ukurannya tidak ditentukan secara memadai oleh norma a quo;
25. Bahwa kondisi demikian secara nyata dialami oleh para Pemohon, yang telah
mengalami kerugian akibat tindakan salah satu PUSK/LPBBTI. Meskipun
terdapat dugaan adanya kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan
kerugian materiil terhadap para Pemohon, OJK tidak menggunakan
kewenangan pembelaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) huruf b UU OJK untuk mengajukan gugatan guna memperoleh kembali
harta kekayaan dan/atau memperoleh ganti kerugian bagi para Pemohon.
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon tidak mendapat
kepastian hukum mengenai standar atau parameter hukum apa yang
digunakan OJK untuk menentukan apakah suatu keadaan telah memenuhi
kriteria “itikad tidak baik” dan/atau telah menimbulkan kerugian materi
sehingga dapat menjadi dasar bagi OJK untuk menggunakan kewenangan
pembelaan hukum;
26. Bahwa akibat tidak adanya parameter yang jelas tersebut, para Pemohon
pada akhirnya harus menanggung sendiri konsekuensi dari kerugian yang
14
dialaminya dan menempuh upaya hukum secara mandiri, termasuk
mengeluarkan biaya untuk menggunakan jasa Advokat/Pengacara dalam
mengajukan gugatan guna memperoleh pemulihan atas kerugian yang
dialami, yang seharusnya dijalankan oleh OJK sebagai bagian dari kewajiban
pemerintah untuk memberikan perlindungan Konsumen di bidang sektor
keuangan;
27. Bahwa ketiga, Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK pada gilirannya juga tidak
memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon. Pasalnya,
norma a quo tidak merumuskan tanggung jawab seperti apa yang menjadi
kewajiban PUSK/LPBBTI ketika menyebabkan kerugian akibat kesalahan,
kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau perjanjian. Faktanya selama ini, kendati telah bertindak
sewenang-wenang kepada para Pemohon yang menyebabkan adanya
kerugian materiil yang terbilang tidak sedikit, PT Lunaria Annua Teknologi
sebagai PUSK/LPBBTI tetap tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau
kelalaian yang telah dilakukannya itu. Menurut para Pemohon, ini adalah
konsekuensi hukum dari ketidakjelasan norma a quo yang tidak merumuskan
tanggung jawab seperti apa yang dibebankan kepada PUSK/LPBBTI Ketika
melakukan kesalahan yang merugikan konsumen;
28. Bahwa faktanya semakin nyata dari substansi jawaban PT Lunaria Annua
Teknologi terhadap pengaduan yang diajukan. Jawaban mereka pada
pokoknya menandai pola yang sama, yaitu PT Lunaria Annua Teknologi
menyatakan pengembalian dana lender serta kerugian yang timbul adalah
bergantung kepada pembayaran borrower;
29. Bahwa konstruksi tersebut menjelaskan mengapa pada akhirnya para
Pemohon tidak memperoleh ganti rugi dari PT Lunaria Annua Teknologi atas
kerugian yang telah terjadi kepada para Pemohon. PT Lunaria Annua
Teknologi menempatkan dirinya sebagai penyelenggara yang tidak menjamin
tanggung jawab atas kerugian yang dialami para Pemohon sebagai lender.
Padahal, kerugian yang dialami para Pemohon tidak semata-mata
merupakan risiko kredit borrower, tetapi didalilkan berkaitan pula dengan
kesalahan, kelalaian, ketidakcukupan mitigasi risiko, informasi produk
dan/atau perbuatan lain dalam penyelenggaraan KoinWorks yang harus
dibuktikan dalam proses hukum. Akibatnya, tidak ada kewajiban pemulihan
15
atas kerugian yang dialami para Pemohon, kendati itu terbukti timbul karena
kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan atau perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada PT
Lunaria Annua Teknologi;
30. Bahwa keempat, Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK juga tidak
dikualifikasikannya “pengendali” dan “pemegang saham” sebagai subjek
hukum
tersendiri
yang
perbuatannya
dapat
menjadi
dasar
pertanggungjawaban
PUSK.
Padahal,
keberadaannya
juga
sangat
berpotensi membuat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran yang merugikan
konsumen. Sebagai konsekuensi hukumnya, PT Lunaria Annua Teknologi
sebagai PUSK/LPBBTI dapat meloloskan diri dari tanggung jawabnya akibat
kerugian yang dilakukan jika kerugian itu justru disebabkan oleh tindakan
pengendali atau pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi. Pasalnya,
struktur PT Lunaria Annua Teknologi sendiri sebagai PUSK juga terdiri dari
Pengendali dan Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat/Pemilik Saham yang
mempunyai andil besar dalam mempengaruhi keputusan dan tindakan
perusahaan. Maka bukan tidak mungkin dalam penalaran yang wajar bahwa
kerugian yang selama ini dirasakan oleh para Pemohon justru bersumber dari
peran serta Pengendali dan Pemilik Saham di dalamnya;
31. Bahwa hal itu pun dapat dibenarkan mengingat pengendali atau pemegang
saham tidak dikualifikasikan sebagai subjek hukum tersendiri bersama
“direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/ atau pihak ketiga yang mewakili
atau bekerja untuk kepentingan PUSK” pada pasal a quo. Bukan tidak
mungkin, nantinya—mengingat belum ada proses hukum yang berjalan—
tindakan faktual PT Lunaria Annua Teknologi yang merugikan para Pemohon
telah ternyata dilakukan oleh pengendali atau pemegang saham. Pada posisi
itu,
maka
PT
Lunaria
Annua
Teknologi
tidak
dapat
dimintai
pertanggungjawaban karena tidak terdapat kualifikasi pengendali atau
pemegang saham pada pasal a quo;
32. Bahwa empat persoalan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas
jelaslah bersifat faktual serta juga potensial yang dalam batas penalaran yang
wajar dapat dipastikan terjadi. Di dalamnya jelas terdapat hubungan kausal
di mana dalil kerugian yang didalilkan adalah benar disebabkan oleh
keberlakuan norma yang diujikan. Akibatnya sebagai konsumen pada sektor
16
jasa keuangan, para Pemohon tidak mendapat kepastian hukum yang adil
berkenaan dengan perlindungan konsumen yang dijamin pada Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga hak konstitusional para Pemohon untuk
mendapatkan perlindungan harta benda/hak milik sebagaimana dijamin pada
Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) juga dirugikan dan tidak terpenuhi;
33. Bahwa persoalan konstitusional ini mempunyai sebab akibat (causal
verband) dengan kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon. Hal ini dapat
dilihat di antaranya; pertama, seandainya instrumen pelayanan pengaduan
konsumen dan kewenangan pembelaan hukum OJK untuk memberikan
perlindungan konsumen sedari awal berkepastian hukum atau berdasarkan
parameter yang jelas, in casu Penjelasan Pasal 29 dan frasa “berdasarkan
penilaian OJK” pada Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, maka
memungkinkan adanya mekanisme pemulihan yang efektif yang secara
rasional dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian para pemohon secara
berulang akibat pelanggaran yang dilakukan PT Lunaria Annua Teknologi.
Setiap laporan yang masuk atas terjadinya pelanggaran akan dilakukan
mitigasi, penyelesaian, hingga tindakan hukum yang berkepastian untuk
mencegah terjadinya kerugian. Pasalnya, pada konteks ini, sudah nyata-
nyata terdapat laporan yang diadukan para Pemohon, terdapat pelanggaran
oleh PT Lunaria Annua Teknologi (PUSK), terdapat kerugian materiil yang
tidak sedikit dalam hubungannya dengan pelanggaran itu, tetapi tidak ada
satupun instrumen hukum yang ditempuh oleh OJK berkenaan dengan
perlindungan konsumen. Kedua, seandainya instrumen perlindungan
konsumen sebagaimana yang disebutkan itu berlaku efektif, maka dapat
dipastikan pula para Pemohon tidak harus mengeluarkan dana kembali untuk
membayar jasa pendampingan pengacara/lawyer dalam hubungannya untuk
menyelesaikan kerugian yang terjadi, karena sejatinya usaha perlindungan-
perlindungan hukum itu secara atributif sudah menjadi kewenangan OJK.
Ketiga, seandainya bentuk tanggung jawab pada Pasal 236 ayat (3) huruf l
UU P2SK berkepastian hukum diarahkan untuk mengganti kerugian akibat
suatu pelanggaran PUSK (bukan risiko bisnis), maka terdapat kewajiban bagi
PUSK untuk mengganti kerugian dana para Pemohon. Pasalnya, PT Lunaria
Annua Teknologi sendiri sudah mengklaim diri bertanggung jawab atas
kerugian para Pemohon dengan hanya melakukan penagihan secara berkala
17
kepada borrower. Padahal pada kondisi aset dan keuangan saat ini, sangat
memungkinkan bagi PT Lunaria Annua Teknologi untuk mengganti kerugian
para Pemohon. Keempat, tidak adanya kualifikasi terhadap subjek
Pengendali dan Pemegang Saham pada Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK
juga berpotensi mengakibatkan PUSK tidak bertanggung jawab atas kerugian
para Pemohon. Pasalnya, jika ternyata pelanggaran itu bersumber dari
pengendali dan pemegang saham, maka dapat dipastikan PT Lunaria Annua
Teknologi bisa lepas dari pertanggungjawaban karena kualifikasi kesalahan
pada norma a quo hanya dikualifikasikan secara terbatas pada direksi,
komisaris, pegawai, atau pihak ketiga yang menjalankan kepentingan PUSK;
34. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon mengajukan permohonan a quo
benar-benar didasarkan pada usaha untuk mendapat kepastian hukum dari
berlakunya norma pasal yang diajukan. Melalui Mahkamah, para Pemohon
ingin: 1) mendapat kepastian hukum mengapa masih terdapat opsi verifikasi
dan pemeriksaan khusus terhadap laporan pengaduan konsumen oleh OJK
yang padahal dua hal itu sudah inheren menjadi kewajiban dari rangkaian
pengaduan konsumen pada bagian batang tubuh Pasal 29 UU OJK; 2)
mendapat kepastian hukum terkait parameter “berdasarkan penilaian OJK”
dalam menentukan adanya itikad tidak baik dan pengajuan gugatan atas
kerugian di sektor jasa keuangan; 3) mendapat kepastian hukum berkenaan
dengan bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan oleh PUSK
akibat melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen; 4) mendapat
kepastian hukum berkenaan dengan subjek kualifikasi pengendali dan
pemegang saham agar in casu melakukan pelanggaran yang merugikan
konsumen, juga menjadi sebab musabab timbulnya tanggung jawab bagi
PUSK bersangkutan;
35. Bahwa kepastian hukum di atas dalam hubungannya dengan norma a quo
pada gilirannya berhubungan erat dengan bagaimana perlindungan atas
harta benda dan harta milik pribadi para Pemohon yang tidak boleh diambil
secara
sewenang-wenang
dan
harus
dilindungi
oleh
pemerintah
sebagaimana dijamin pada Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal
28I ayat (4) UUD NRI 1945. Artinya, pemenuhan hak kepastian hukum atas
perlindungan
konsumen
bertautan
langsung
dengan
pemenuhan
perlindungan harta benda dan harta milik pribadi para Pemohon;
18
36. Bahwa dengan demikian, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a
quo, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan
oleh para Pemohon tidak terjadi lagi. Pertama, jika Penjelasan Pasal 29 UU
OJK dibatalkan, maka dapat dipastikan terdapat kepastian dan perlindungan
hukum terhadap tindak lanjut atas pengaduan konsumen yang diajukan para
Pemohon. Kedua, para Pemohon akan mendapat pembelaan hukum yang
memadai jika dirugikan akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran
PUSK/LPBBTI jika terdapat pemaknaan konstitusional terhadap frasa
“berdasarkan penilaian OJK” pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b
angka 1 dan angka 2 UU OJK. Ketiga, para Pemohon juga akan memperoleh
kepastian hukum dan perlindungan atas harta milik jika Mahkamah
melakukan pemaknaan konstitusional terhadap norma Pasal 236 ayat (3)
huruf l UU P2SK, in casu terhadap adanya kekosongan konsekuensi
pemulihan (defect of remedy) dan ketidaklengkapan cakupan subjek
pertanggungjawaban (defect of subject coverage);
37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon mempunyai
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
1. Bahwa untuk mendalilkan inkonstitusional norma dalam permohonan a quo,
para Pemohon mendalilkannya dengan sejumlah persoalan konstitusional,
sebagai berikut:
a. Penjelasan Pasal 29 UU OJK bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum pada Pasal 28D ayat (1), perlindungan atas harta benda pada
Pasal 28G ayat (1), dan perlindungan hak asasi oleh pemerintah pada
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 akibat rumusannya memuat makna baru
yang mendistorsi kewajiban yang inheren dalam instrumen pelayanan
pengaduan konsumen;
b. Frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1)
huruf b angka 1 UU OJK bertentangan secara bersyarat dengan prinsip
kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1), perlindungan atas harta benda
pada Pasal 28G ayat (1), dan perlindungan hak asasi oleh pemerintah
pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 jika tidak dimaknai “berdasarkan
penilaian OJK yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel
19
berdasarkan bukti dan parameter hukum yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan serta dapat diuji secara hukum”;
c. Frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1)
huruf b angka 2 UU OJK bertentangan secara bersyarat dengan prinsip
kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1), perlindungan atas harta benda
pada Pasal 28G ayat (1), dan perlindungan hak asasi oleh pemerintah
pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 jika tidak dimaknai “berdasarkan
penilaian OJK yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel
berdasarkan bukti dan parameter hukum yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai adanya kesalahan, kelalaian,
dan/atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau
perjanjian yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen,
masyarakat, atau sektor jasa keuangan, serta dapat diuji secara hukum”;
d. Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK bertentangan secara bersyarat
dengan prinsip kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1), perlindungan
atas harta benda pada Pasal 28G ayat (1), dan hak atas milik yang tidak
boleh diambil secara sewenang-wenang pada Pasal 28H ayat (4) UUD
NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “bertanggung jawab untuk melakukan
pemulihan hak dan/atau memberikan ganti kerugian kepada konsumen
atas kerugian yang terbukti disebabkan oleh kesalahan, kelalaian,
dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Pengendali,
pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/ atau pihak
ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK tanpa
menghilangkan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan/atau
pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Penjelasan Pasal 29 UU OJK Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945
2. Bahwa para Pemohon memulai dengan premis bahwa UU OJK dibentuk
untuk memastikan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara
teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan
Konsumen dan masyarakat. Bahkan sejak konsiderans pembentukannya,
UU OJK menempatkan perlindungan Konsumen dan masyarakat sebagai
bagian dari tujuan pembentukan OJK;
20
3. Bahwa UU OJK juga menempatkan OJK sebagai lembaga independen yang
memiliki
fungsi,
tugas,
dan
wewenang
pengaturan,
pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan. Faktanya, OJK bukan sekadar lembaga
administratif yang bersifat pasif. OJK juga menjadi organ negara yang
diberikan kewenangan publik untuk memastikan berjalannya tata kelola
sektor jasa keuangan sekaligus memberikan perlindungan terhadap
kepentingan Konsumen dan masyarakat;
4. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pembentuk undang-
undang secara khusus membentuk BAB VI tentang Perlindungan Konsumen
dan Masyarakat, yang salah satunya dituangkan dalam Pasal 29 UU OJK.
Pasal a quo secara eksplisit menentukan:
OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan
Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku
di Lembaga Jasa Keuangan; dan
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh
pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.
5. Bahwa ketentuan a quo menunjukkan bagaimana rumusan norma pada
batang tubuh Pasal 29 menggunakan konstruksi “OJK melakukan”, bukan
“OJK dapat melakukan”. Dengan demikian, pembentuk undang-undang telah
memberikan mandat normatif yang sifatnya imperatif kepada OJK untuk
menjalankan pelayanan pengaduan Konsumen. Sedangkan terhadap norma
tersebut, Penjelasan Pasal 29 justru menyatakan, “Dalam rangka
penyelesaian pengaduan Konsumen, OJK dapat melakukan antara lain
verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan dimaksud”;
6. Bahwa terdapat perbedaan karakter normatif yang sangat mendasar antara
batang tubuh dan Penjelasan tersebut. Batang tubuh menggunakan rumusan
klausul norma “OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen”,
sedangkan Penjelasan menggunakan rumusan “OJK dapat melakukan
antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusus”;
7. Bahwa dengan demikian, Penjelasan Pasal 29 memperkenalkan karakter
norma yang sifatnya fakultatif atau opsional terhadap tindakan verifikasi dan
21
pemeriksaan khusus yang sebenarnya menjadi kewajiban inheren dalam
batang tubuh Pasal 29 ketika terdapat pengaduan konsumen. Persoalan
konstitusionalnya pun bukan semata-mata terletak pada penggunaan kata
“dapat”, melainkan pada konsekuensi normatif yang lahir dari Penjelasan
tersebut;
8. Bahwa dengan klausul norma dimaksud, Penjelasan a quo dapat dimaknai
bahwa, sekalipun Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada OJK
mengenai kerugian yang dialaminya akibat tindakan pelaku usaha jasa
keuangan, OJK mempunyai pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan
verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan tersebut. Dengan
demikian, Penjelasan Pasal 29 berpotensi menciptakan ruang diskresi baru
bagi OJK untuk tidak melakukan pemeriksaan substantif atas pengaduan
Konsumen;
9. Bahwa konstruksi demikian berpotensi menggeser kedudukan pengaduan
Konsumen dari suatu instrumen yang harus memperoleh penanganan
substantif menjadi sekadar informasi yang dapat atau tidak dapat
ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pemeriksaan berdasarkan pilihan OJK.
Padahal, batang tubuh Pasal 29 telah secara tegas memberikan mandat
kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang
dirugikan;
10. Bahwa secara prinsip, Penjelasan suatu undang-undang mempunyai fungsi
untuk memberikan uraian atau keterangan terhadap norma yang terdapat
dalam batang tubuh. Penjelasan tidak seharusnya menjadi tempat untuk
menciptakan sifat norma baru yang keberadaannya justru mengubah atau
mereduksi substansi yang pada akhirnya memuat konsekuensi hukum
berbeda dari ketentuan norma yang dijelaskan;
11. Bahwa dalam sebagaimana diatur dalam ketentuan teknis Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur tentang “Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan”, disebutkan pada Angka 176 dan 177 secara eksplisit
adanya larangan bagian penjelasan mengubah makna norma dalam batang
tubuh, sebagaimana berikut ini:
176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan
Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh
karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa,
22
kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat
disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk
memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan
terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”
177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan
rumusan yang berisi norma.
186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai
berikut:
a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam
batang tubuh;
b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian
norma yang ada dalam batang tubuh;
c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur
dalam batang tubuh;
d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang
telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
e. tidak memuat rumusan pendelegasian.
12. Bahwa persoalannya, Penjelasan Pasal 29 telah memuat suatu rumusan
yang keberadaannya jelas-jelas mereduksi suatu kewajiban yang sedari awal
memang inheren di dalam ketentuan batang tubuhnya. Artinya, konstruksi
normatif dari bunyi ketentuan Pasal 29 sudah mengandung makna imperatif,
yang kemudian hal itu diubah menjadi makna fakultatif pada bagian
penjelasan;
13. Bahwa seharusnya bisa dipahami, instrumen pelayanan pengaduan
konsumen oleh OJK meniscayakan adanya verifikasi dan pemeriksaan
khusus terhadap setiap laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh
konsumen. Ada makna imperatif bahwa terhadap suatu pengaduan, memang
harus dilakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus oleh OJK. Artinya, dua
proses itu inheren sebagai suatu kewajiban yang sudah melekat pada
instrumen pengaduan konsumen sebagaimana diatur pada bagian batang
tubuh pasal. Ada tidaknya ketentuan itu, sejatinya tetap mengharuskan OJK
untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap setiap
pengaduan yang masuk. Tapi akibat Penjelasan Pasal 29 yang memuat
makna fakultatif yang sama sekali berbeda, sifat imperatif yang sudah
melekat itu menjadi hilang. Konsekuensinya, OJK menjadi boleh untuk tidak
melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus yang padahal itu menjadi
rangkaian kewajiban di dalam instrumen pelayanan pengaduan konsumen;
14. Bahwa jika menggunakan kaidah ushul fiqih, berlaku suatu dalil “mala
yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib” yang menyebut bahwa sesuatu yang
23
menjadi perantara terpenuhinya hal yang wajib, maka suatu perantara itu juga
menjadi wajib. Dalam hubungannya dengan persoalan a quo, pelayanan
pengaduan konsumen untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau
tidak adalah sesuatu yang wajib. Tapi untuk sampai pada terpenuhinya
kewajiban itu, dibutuhkan perantara berupa verifikasi dan pemeriksaan
khusus. Maka, dua hal terakhir itu menjadi wajib pula karena menjadi
perantara bagi terpenuhinya kewajiban pelayanan pengaduan konsumen;
15. Bahwa dengan demikian, dua ketentuan berupa verifikasi dan pemeriksaan
khusus pada bagian Penjelasan Pasal 29 tidak bisa dilekatkan makna
fakultatif karena ketentuan pada bagian batang tubuh meniscayakan dua hal
itu sebagai sesuatu yang wajib atau imperatif. Dengan begitu, penjelasan a
quo tidaklah memberikan kepastian hukum. Bagaimana bisa OJK dapat
melakukan pelayanan pengaduan konsumen, menentukan ada tidaknya
suatu pelanggaran, jika terhadap adanya suatu pengaduan dia tidak
melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan
tersebut? Pada posisi inilah, menjadi jelas bahwa verifikasi dan pemeriksaan
khusus sudah melekat secara inheren di dalam makna batang tubuh pasal;
16. Bahwa konsekuensi logis dari keberadaan Penjelasan Pasal 29, terbukti
berdasarkan lampiran Bukti P-14 dan Bukti P-15 bahwa selama ini OJK tidak
pernah benar-benar melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap
pengaduan yang dilakukan oleh para Pemohon. Pihak OJK hanya
mendudukkan diri sebagai perantara–tidak dalam arti pelayanan pengaduan
konsumen secara utuh. Faktanya, ketika para Pemohon mengajukan laporan
pengaduan atas pelanggaran PT Lunaria Annua Teknologi, OJK langsung
meneruskannya kepada PT Lunaria Annua Teknologi untuk direspon,
kemudian respon itulah yang kembali diteruskan kepada para Pemohon.
Tidak ada verifikasi, tidak ada permintaan keterangan dari para Pemohon,
dan proses lain layaknya proses pengaduan atau pelaporan yang berlaku
pada instansi atau lembaga lainnya;
17. Bahwa dengan demikian, Penjelasan Pasal 29 tidak lagi semata-mata
memberikan keterangan mengenai bagaimana Pasal 29 dilaksanakan, tetapi
justru dapat memberikan konsekuensi normatif berbeda terhadap kewajiban
OJK dalam menindaklanjuti pengaduan konsumen;
24
18. Bahwa jika diilustrasikan, Pasal 29 batang tubuh telah memberikan
konstruksi hukum berkenaan dengan pengaduan konsumen, sebagai berikut:
pengaduan Konsumen → pelayanan pengaduan → mekanisme
pengaduan → fasilitasi penyelesaian.
akan tetapi, Penjelasan Pasal 29 menambahkan konstruksi baru yang
menimbulkan konsekuensi hukum lain dari ketentuan norma pada batang
tubuh, sebagai berikut:
verifikasi/pemeriksaan khusus → dapat dilakukan atau tidak dilakukan.
akibatnya, terdapat kemungkinan yang merusak struktur norma Pasal 29
secara utuh, sebagai berikut:
pengaduan diterima → OJK tidak melakukan verifikasi/pemeriksaan →
tidak terdapat pemeriksaan substantif → pengaduan tidak memperoleh
tindak lanjut yang efektif.
19. Bahwa konstruksi tersebut berpotensi mengosongkan sebagian daya
mengikat mandat Pasal 29 batang tubuh. Sebab, kewajiban melakukan
pelayanan pengaduan pada akhirnya dapat kehilangan efektivitas apabila
OJK diberikan ruang untuk tidak melakukan langkah yang sejatinya menjadi
kewajiban untuk mengetahui substansi, kebenaran, dan dugaan pelanggaran
yang terkandung dalam pengaduan tersebut;
20. Bahwa menjadi jelas, persoalan konstitusional Penjelasan Pasal 29 terletak
pada ketidaksesuaian antara norma pokok dan norma penjelas, di mana
norma penjelas justru dapat digunakan untuk memberikan tafsir yang
mempersempit pelaksanaan mandat norma pokoknya;
21. Bahwa persoalannya kemudian adalah ketika pengaduan Konsumen jelas-
jelas mengandung indikasi atau tanda-tanda mengenai adanya pelanggaran
terhadap ketentuan sektor jasa keuangan oleh PUSK yang menimbulkan
kerugian materiil, tetapi Penjelasan Pasal 29 tetap dapat dimaknai
memberikan kewenangan kepada OJK untuk memilih tidak melakukan
verifikasi atau pemeriksaan khusus. Padahal dalam keadaan demikian,
pengaduan bukan lagi sekadar persoalan ketidakpuasan Konsumen
terhadap pelayanan pelaku usaha, melainkan telah mengandung persoalan
mengenai kepatuhan PUSK agar tidak merugikan konsumen, seperti yang
terjadi kepada para Pemohon;
25
22. Bahwa terlebih lagi, OJK sendiri memiliki fungsi pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan. Dengan struktur kewenangan tersebut, OJK
merupakan organ negara yang secara institusional ditempatkan untuk
memastikan kepatuhan pelaku usaha sektor jasa keuangan terhadap hukum.
Maka tidak dapat dibenarkan apabila norma yang seharusnya memperkuat
mekanisme perlindungan Konsumen justru dapat dimaknai memberikan
ruang bagi OJK untuk tidak melakukan langkah verifikasi atau pemeriksaan
yang diperlukan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum;
23. Bahwa berangkat dari fakta hukum di atas, Penjelasan Pasal 29 UU OJK jelas
menjadi bertentangan dengan sejumlah prinsip konstitusional dalam UUD
NRI 1945. Pertama, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
yang menjamin adanya prinsip kepastian hukum yang adil. Menurut para
Pemohon, kepastian hukum dalam konteks perkara a quo bukan sekadar
kepastian mengenai ada atau tidaknya hak untuk mengajukan pengaduan.
Kepastian hukum juga harus mencakup kepastian mengenai konsekuensi
hukum dari penggunaan mekanisme pengaduan konsumen yang telah
disediakan negara melalui OJK;
24. Bahwa konsumen setidak-tidaknya harus dapat mengetahui apa kewajiban
OJK setelah menerima pengaduan; mengapa proses verifikasi masih bersifat
opsional; mengapa pemeriksaan khusus tidak menjadi kewajiban ketika
terdapat pengaduan; mengapa OJK dibenarkan untuk tidak perlu melakukan
verifikasi dan pemeriksaan; serta bagaimana Konsumen memperoleh
kepastian mengenai hasil penanganan pengaduannya;
25. Bahwa Penjelasan Pasal 29 tidak memberikan kepastian hukum tersebut. Hal
itu membuka kemungkinan bahwa pengaduan yang telah disampaikan
kepada OJK tidak memperoleh verifikasi atau pemeriksaan substantif yang
memadai. Konsumen berada dalam posisi yang tidak pasti. Hak untuk
mengadu diakui, tetapi tindak lanjut substantif terhadap pengaduan tersebut
tidak berkepastian secara hukum;
26. Bahwa akibatnya, penjelasan a quo tidak memberikan kepastian hukum
mengenai kewajiban OJK dalam memfasilitasi pengaduan Konsumen,
khususnya mengenai kapan verifikasi dan pemeriksaan harus dilakukan,
sementara batang tubuh Pasal 29 telah memberikan mandat kepada OJK
26
untuk melakukan pelayanan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan
Konsumen;
27. Bahwa kedua, Penjelasan Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan terhadap harta benda yang
berada di bawah kekuasaannya, serta bertentangan dengan Pasal 28H ayat
(4) yang menjamin perlindungan terhadap hak milik pribadi dan melarang
pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang;
28. Bahwa dalam konteks konsumen sektor jasa keuangan, objek yang dilindungi
bukan hanya kepentingan abstrak sebagai pengguna jasa, tetapi juga
kepentingan ekonomi dan harta kekayaan yang ditempatkan atau digunakan
dalam kegiatan jasa keuangan. Ketika konsumen mengalami kerugian akibat
dugaan pelanggaran pelaku usaha jasa keuangan, keberadaan mekanisme
pengawasan dan pengaduan merupakan salah satu instrumen negara untuk
memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut;
29. Bahwa karena itu, ketika negara telah membentuk OJK dan secara khusus
memberikan kewenangan perlindungan Konsumen, tetapi kemudian
Penjelasan Pasal 29 memungkinkan mekanisme pengaduan tidak
memperoleh pemeriksaan substantif, maka terdapat risiko di mana
perlindungan hukum terhadap kepentingan harta kekayaan konsumen
menjadi tidak efektif. Artinya, ketika harta kekayaan konsumen dirugikan
akibat dugaan pelanggaran sektor jasa keuangan, norma a quo justru
merumuskan ketentuan baru bagi organ negara untuk tidak melakukan
verifikasi pemeriksaan yang diperlukan untuk memastikan adanya dugaan
pelanggaran tersebut;
30. Bahwa ketiga, perlindungan hukum tidak cukup apabila negara hanya
menyediakan saluran pengaduan secara formal, tetapi tidak memberikan
kepastian mengenai bagaimana pengaduan tersebut akan ditangani dan
diproses. Dalam konteks ini, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan,
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;
31. Bahwa norma a quo mengandung konsekuensi bahwa negara tidak hanya
mempunyai kewajiban negatif untuk tidak melanggar hak warga negara,
tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun mekanisme
perlindungan dan penegakan hak yang efektif, in casu di sektor jasa
27
keuangan. Dalam perkara a quo, OJK merupakan organ negara yang
diberikan mandat khusus untuk melakukan pengawasan sektor jasa
keuangan dan perlindungan konsumen;
32. Bahwa karena itu, ketika negara telah membentuk mekanisme pengaduan
melalui OJK, mekanisme tersebut harus dapat memberikan perlindungan
hukum yang nyata dan efektif, bukan hanya keberadaan prosedur
administratif secara formal. Penjelasan Pasal 29 yang memungkinkan
verifikasi dan pemeriksaan khusus diposisikan sebagai tindakan yang
sepenuhnya fakultatif berpotensi menjadikan tanggung jawab negara
tersebut tidak efektif;
33. Bahwa atas dasar itulah, Penjelasan Pasal 29 UU OJK bertentangan dengan
prinsip tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan harta
pribadi yang dijamin Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Pasalnya, negara
telah memberikan OJK kewenangan dan tanggung jawab perlindungan
konsumen, tetapi norma Penjelasan Pasal 29 justru membuka ruang bagi
tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian,
tanggung jawab negara direduksi menjadi sekadar negara menyediakan
tempat untuk mengadu, tanpa menjamin mekanisme yang efektif untuk
memastikan
pengaduan
yang
mengandung
dugaan
pelanggaran
memperoleh penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan;
34. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan argumentasi hukum itulah, Penjelasan
Pasal 29 UU OJK bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan oleh karenanya
harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1)
huruf b angka 1 dan angka 2 UU OJK Bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4)
UUD NRI 1945
35. Bahwa Pasal 30 ayat (1) UU OJK telah memberikan kewenangan kepada
OJK untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka perlindungan
Konsumen dan masyarakat. Kewenangan tersebut, khususnya pada huruf b,
diwujudkan melalui kewenangan untuk mengajukan gugatan guna
memperoleh kembali harta kekayaan pihak yang dirugikan dari pihak yang
menyebabkan kerugian dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian sebagai
akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
28
36. Bahwa dengan konstruksi demikian, pembentuk undang-undang telah secara
sadar menyediakan instrumen perlindungan hukum yang bersifat represif
bagi Konsumen, yaitu melalui kewenangan OJK untuk membawa persoalan
kerugian Konsumen ke mekanisme gugatan guna memperoleh kembali harta
kekayaan dan/atau ganti kerugian. Kewenangan tersebut mempunyai arti
penting karena menempatkan OJK bukan semata-mata sebagai regulator
dan pengawas, tetapi juga sebagai organ negara yang dapat menggunakan
kewenangan publik untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan
hukum Konsumen;
37. Bahwa terhadap kewenangan tersebut, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b
angka 1 dan angka 2 kemudian memberikan kualifikasi mengenai keadaan
yang menjadi dasar digunakannya kewenangan pembelaan hukum tersebut.
Pada angka 1, Penjelasan menentukan bahwa “itikad tidak baik” adalah itikad
yang ditentukan berdasarkan penilaian OJK. Sementara pada angka 2,
Penjelasan menentukan pengajuan gugatan dilakukan “berdasarkan
penilaian OJK” bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi
Konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan;
38. Bahwa apabila angka 1 dan angka 2 tersebut dibaca secara utuh dan
sistematis, terdapat satu konstruksi normatif yang sama, yaitu bahwa
penggunaan kewenangan pembelaan hukum OJK diletakkan pada suatu
penilaian yang dilakukan oleh OJK sendiri. Pada angka 1, OJK menilai ada
atau tidaknya itikad tidak baik; sedangkan pada angka 2, OJK menilai ada
atau tidaknya kerugian materi sebagai akibat pelanggaran. Kedua penilaian
tersebut kemudian menjadi dasar bagi penggunaan kewenangan OJK untuk
melakukan pembelaan hukum;
39. Bahwa dengan demikian, konstruksi yang dibentuk oleh Penjelasan a quo
dapat digambarkan sebagai berikut: keadaan konkret → penilaian OJK →
penggunaan kewenangan pembelaan hukum → pemulihan harta kekayaan
dan/atau ganti kerugian;
40. Bahwa persoalan konstitusionalnya tidak terletak pada kewenangan OJK
untuk melakukan penilaian. Para Pemohon mengakui bahwa sebagai
lembaga yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang sektor jasa
keuangan, OJK memang membutuhkan ruang untuk menilai fakta konkret
29
sebelum menentukan tindakan hukum yang akan dilakukan. Akan tetapi,
persoalannya adalah terletak pada cara penjelasan a quo memberikan
kedudukan yang sangat menentukan kepada penilaian OJK tanpa
menyediakan parameter normatif yang memadai mengenai bagaimana
penilaian tersebut harus dilakukan;
41. Bahwa dalam angka 1, istilah “itikad tidak baik” merupakan suatu konsep
hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap penggunaan kewenangan
OJK untuk memperoleh kembali harta kekayaan pihak yang dirugikan.
Namun norma bagian penjelasan tidak memberikan ukuran lebih lanjut
mengenai keadaan atau indikator yang dapat digunakan untuk menentukan
suatu perbuatan sebagai itikad tidak baik, melainkan cukup menyatakan
bahwa hal tersebut ditentukan “berdasarkan penilaian OJK”;
42. Bahwa demikian pula pada angka 2, penjelasan tidak hanya mensyaratkan
adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan, tetapi juga menempatkan penilaian OJK mengenai adanya
kerugian materiil sebagai dasar pengajuan gugatan untuk memperoleh ganti
kerugian;
43. Bahwa dengan konstruksi demikian, penjelasan a quo pada hakikatnya tidak
sekadar menjelaskan makna ketentuan dalam batang tubuh, tetapi telah
memberikan ruang penilaian yang menentukan terhadap pelaksanaan
kewenangan OJK. Penilaian OJK mengenai itikad tidak baik dan penilaian
OJK mengenai adanya kerugian materi menjadi pintu yang menentukan
apakah instrumen pembelaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf b dapat digunakan;
44. Bahwa tanpa bermaksud menilai legalitas norma, kendatipun dilakukan
penelusuran terhadap peraturan turunan berkenaan dengan pembelaan
hukum OJK, tidak dijumpai adanya pengaturan lebih lanjut dalam
hubungannya dengan norma “berdasarkan penilaian OJK” untuk menilai
adanya itikad tidak baik dan pengajuan gugatan untuk perlindungan
konsumen. Misalnya pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, norma berkenaan
dengan penilaian OJK hanya menjadi klausul turunan tanpa disertai dengan
rumusan standar dan parameter hukum yang jelas;
30
45. Bahwa sebelumnya, sejatinya telah terdapat Peraturan Dewan Komisioner
OJK Nomor 2/PDK.07/2013 tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan Perdata
oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Perlindungan Konsumen. Namun,
peraturan tersebut merupakan ketentuan internal OJK, tidak merupakan
peraturan pelaksana yang dapat diakses dan dijadikan pedoman secara
terbuka oleh Konsumen, dan berdasarkan penelitian empiris justru memuat
mekanisme internal yang sedemikian kompleks sehingga kewenangan
gugatan OJK tidak pernah dapat dioperasionalkan;
46. Bahwa
perkembangan
selanjutnya
memang
menunjukkan
telah
diterbitkannya POJK Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas
Jasa Keuangan untuk Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
yang berlaku sejak 22 Desember 2025. Akan tetapi, keberadaan POJK
dimaksud
belumlah
menyelesaikan
persoalan
konstitusional
frasa
“berdasarkan penilaian OJK”. Sebab, Penjelasan Pasal 4 ayat (3) POJK
Nomor 38 Tahun 2025 masih menyerahkan kepada OJK kewenangan untuk
“mempertimbangkan konsekuensi kerugian materi dari pelanggaran yang
terjadi dan meneruskannya ke tahap pengajuan Gugatan ke pengadilan”.
Dengan demikian masih terdapat satu tahapan penentu atau decisive gate
yang sepenuhnya berada pada penilaian institusional OJK (vide Bukti P-26);
47. Bahwa meskipun POJK Nomor 38 Tahun 2025 telah memberikan pengaturan
lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan gugatan, pengaturan
tersebut belum menghilangkan persoalan mengenai standar hukum yang
mengendalikan penilaian OJK sebagai tahap penentu sebelum kewenangan
tersebut digunakan. Secara khusus, masih diperlukan kejelasan mengenai
parameter yang dapat menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perkara
telah memenuhi kondisi yang secara hukum mengharuskan atau setidak-
tidaknya mengarahkan penggunaan kewenangan pembelaan hukum oleh
OJK, termasuk bagaimana penilaian tersebut dilakukan, dibuktikan,
didokumentasikan, dan dipertanggungjawabkan ketika OJK memutuskan
untuk tidak meneruskan suatu perkara ke tahap gugatan;
48. Bahwa dengan demikian, keberadaan POJK Nomor 38 Tahun 2025 belum
menyelesaikan problem pokok dalam norma undang-undang a quo, yaitu
tidak adanya standar yang cukup untuk mengendalikan keputusan akhir
31
apakah kewenangan pembelaan hukum yang telah diberikan oleh undang-
undang akan digunakan atau tidak;
49. Bahwa para Pemohon tidak mengabaikan keberadaan POJK Nomor 38
Tahun 2025 sebagai perkembangan regulasi yang secara khusus mengatur
pelaksanaan kewenangan OJK dalam mengajukan gugatan. Justru
keberadaan POJK a quo menunjukkan bahwa kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK merupakan kewenangan
yang membutuhkan tata kelola, parameter, dan mekanisme pelaksanaan
agar
dapat
digunakan
secara
efektif,
objektif,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Namun demikian, pengaturan teknis tersebut tidak
dengan sendirinya menghilangkan persoalan konstitusional yang bersumber
dari norma undang-undang yang masih menempatkan penggunaan
kewenangan tersebut pada frasa “berdasarkan penilaian OJK”;
50. Bahwa persoalan yang diuji oleh para Pemohon bukanlah semata-mata
mengenai ada atau tidaknya prosedur administratif dalam mengajukan
gugatan, melainkan mengenai standar konstitusional minimum (minimum
constitutional standard)
yang harus membatasi dan mengarahkan
penggunaan kewenangan penilaian OJK sebagai pintu masuk menuju
pengajuan Gugatan. Dengan demikian, yang dimohonkan para Pemohon
kepada Mahkamah bukanlah pembentukan atau perincian ulang tata cara
administratif pengajuan gugatan, melainkan penegasan bahwa setiap
penilaian OJK yang menjadi dasar penggunaan kewenangan pembelaan
hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berbasis bukti
dan parameter hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara
hukum.
51. Bahwa keberadaan POJK Nomor 38 Tahun 2025 karenanya harus
ditempatkan sebagai instrumen pelaksana dari kewenangan yang telah
diberikan oleh undang-undang, bukan sebagai pengganti terhadap standar
konstitusional yang harus melekat pada penggunaan kewenangan tersebut.
Sepanjang
norma
undang-undang
masih
memberikan
kedudukan
menentukan kepada “penilaian OJK” tanpa menetapkan standar minimum
yang secara konstitusional diperlukan untuk memastikan bahwa penilaian
tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, keberadaan peraturan
32
pelaksana tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan kepastian
hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
52. Bahwa dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak diarahkan untuk
meminta Mahkamah menentukan perkara apa saja yang wajib digugat oleh
OJK, menetapkan jumlah kerugian tertentu sebagai batas pengajuan
gugatan, ataupun menggantikan kewenangan OJK dalam menilai fakta
konkret. Para Pemohon hanya memohon agar Mahkamah menetapkan
constitutional minimum standard bahwa penilaian OJK yang menjadi dasar
penggunaan kewenangan pembelaan hukum tidak boleh bersifat bebas
tanpa parameter, melainkan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan
akuntabel berdasarkan bukti serta parameter hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan dan diuji secara hukum;
53. Bahwa selain POJK Nomor 38 Tahun 2025, pada akhir tahun 2025 telah pula
diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata
Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai
Upaya Perlindungan Konsumen. PERMA tersebut mulai berlaku pada 30
Desember 2025 dan mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, sita
jaminan, putusan, upaya hukum, serta pelaksanaan putusan gugatan OJK;
54. Bahwa keberadaan PERMA Nomor 4 Tahun 2025 tersebut telah
memperlihatkan secara historis bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas)
tahun sejak kewenangan gugatan diberikan melalui UU OJK tahun 2011,
instrumen pembelaan hukum tersebut belum memiliki hukum acara khusus
yang memadai. Bahkan konsiderans pembentukan PERMA Nomor 4 Tahun
2025 secara eksplisit mengakui bahwa meskipun kewenangan pengajuan
gugatan oleh OJK telah diberikan oleh undang-undang, tata cara pengajuan
gugatan, pemeriksaan gugatan, dan pelaksanaan putusan sebelumnya
belum diatur (vide Bukti P-17);
55. Bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2025 memang telah mengisi kekosongan
mengenai bagaimana pengadilan harus memeriksa gugatan setelah OJK
memutuskan untuk menggugat, tetapi PERMA tersebut secara konseptual
tidak dan memang bukan instrumen untuk menentukan kapan OJK harus
sampai pada keputusan menggunakan kewenangan gugatannya. Dengan
kata lain, PERMA mengatur “bagaimana gugatan diadili”, sedangkan
persoalan konstitusional dalam perkara a quo berada satu tahap
33
sebelumnya, yakni “berdasarkan ukuran apa OJK memutuskan suatu perkara
layak atau tidak layak dibawa ke pengadilan”;
56. Bahwa pembedaan tersebut sangat penting, sebab keberadaan hukum acara
yang
lengkap
tidak
dengan
sendirinya
menyelesaikan
persoalan
ketidakpastian pada norma yang menjadi pintu masuk menuju hukum acara
tersebut. Sebaik apapun mekanisme persidangan yang dibentuk oleh
PERMA Nomor 4 Tahun 2025, mekanisme tersebut tidak akan pernah dapat
bekerja apabila keputusan untuk memasuki mekanisme tersebut sepenuhnya
bergantung pada suatu penilaian yang batas penggunaannya tidak
dirumuskan secara memadai;
57. Bahwa pembedaan antara tahap pengambilan keputusan oleh OJK untuk
menggunakan kewenangan gugatan dan tahap pemeriksaan gugatan oleh
pengadilan merupakan pembedaan yang fundamental. Tahap pertama
merupakan tindakan penilaian dan pengambilan keputusan oleh organ
administratif yang menentukan apakah suatu perkara akan masuk ke
mekanisme pembelaan hukum melalui pengadilan, sedangkan tahap kedua
merupakan tahap yudisial yang baru dapat berlangsung setelah kewenangan
tersebut digunakan. Oleh karena itu, pengaturan hukum acara dalam PERMA
Nomor 4 Tahun 2025 tidak dapat dengan sendirinya menjawab persoalan
mengenai standar yang harus mengendalikan tahap pengambilan keputusan
sebelumnya;
58. Bahwa tidak digunakannya kewenangan a quo bukan merupakan dugaan
para Pemohon semata. Pada tahun 2023, penelitian empiris yang dilakukan
oleh Hilkiah Jordan Faithful berjudul “Efektivitas Pasal 30 Ayat (1) Huruf (B)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Studi di Otoritas Jasa Keuangan)” yang melakukan penelitian langsung
terhadap kewenangan pembelaan hukum OJK menyimpulkan bahwa
kewenangan gugatan tersebut belum efektif dan sampai dengan penelitian
tersebut dilakukan, kewenangan pembelaan hukum pada Pasal 30 ayat (1)
huruf b UU OJK belum pernah diterapkan sejak kewenangan itu diatribusikan
kepada OJK pada 2011 silam (vide Bukti P-18);
59. Bahwa penelitian tersebut bukan semata-mata kajian normatif, melainkan
menggunakan data primer melalui wawancara dengan pejabat pada
Direktorat Pembelaan Hukum OJK, sehingga temuan mengenai tidak
34
digunakannya kewenangan gugatan mempunyai relevansi empiris untuk
menerangkan bagaimana norma a quo selama ini dioperasionalkan oleh
institusi yang diberi kewenangan;
60. Bahwa penelitian tersebut jelas mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang
menyebabkan tidak pernah digunakannya kewenangan pembelaan hukum
OJK, yaitu: 1) kekosongan peraturan pelaksana terkait kewenangan
mengajukan gugatan perdata oleh OJK; 2) persyaratan serta mekanisme
pengajuan gugatan yang sulit; dan 3) keterbatasan sumber daya manusia,
dan persoalan koordinasi antara fungsi pengawasan prudensial dan fungsi
market conduct;
61. Bahwa selain itu, para Pemohon juga melakukan penelusuran terhadap
sejumlah kasus-kasus yang memiliki indikasi kuat adanya pelanggaran
pelaku usaha sektor keuangan yang mengakibatkan kerugian konsumen
yang besar, di antaranya sebagai berikut (vide Bukti P-19):
PUSK
Jumlah Kerugian
Dugaan Pelanggaran
Keterangan
PT Asuransi
Jiwa
Adisarana
Wanaartha
(Wanaartha
Life)
±
Rp15,9
triliun
liabilitas/kewajiban
perusahaan
berdasarkan neraca
penutupan.
Angka
ini
lebih
tepat
disebut
kewajiban
kepada
para
pemegang
polis,
bukan
seluruhnya
kerugian final yang
telah
diputus
pengadilan.
OJK secara eksplisit
menemukan
bahwa
tingginya
selisih
kewajiban
dan
aset
merupakan
akumulasi
kerugian
akibat
penjualan
produk
sejenis
saving
plan
dengan imbal hasil pasti
yang tidak diimbangi
kemampuan
hasil
investasi.
OJK
juga
menyatakan
kondisi
keuangan perusahaan
direkayasa
sehingga
laporan keuangan yang
disampaikan
kepada
OJK
maupun
publik
tidak
sesuai
kondisi
sebenarnya.
Desember 2022 OJK
secara
resmi
menyatakan
akan
melakukan penelusuran
aset
PSP
“termasuk
melakukan
gugatan
perdata
untuk
kepentingan
konsumen”.
Namun
berdasarkan
penelusuran
informasi
resmi
yang
tersedia
sampai
8
September
2026, belum ditemukan
publikasi
resmi
yang
menunjukkan
adanya
pembelaan hukum atau
gugatan
berdasarkan
Pasal 30 ayat (1) huruf
b.
PT
Dana
Syariah
Indonesia
(DSI)
±
Rp1,408
triliun
kerugian/dana
bermasalah
yang
dilaporkan
4.898
lender
anggota
Paguyuban;
sedangkan
keseluruhan
kewajiban investasi
terhadap
14.098
lender
disebut
OJK sendiri mengakui
adanya
tertundanya
pengembalian
dana
maupun
pembayaran
imbal
hasil
kepada
lender
dan
mengenakan
PKU
karena
DSI
tidak
mematuhi
POJK
40/2024
serta
POJK
49/2024. Lebih jauh,
OJK telah melakukan
pemeriksaan langsung
dan
khusus,
menerbitkan peringatan
tertulis, denda dan PKU,
menerbitkan
instruksi
tertulis, meminta PPATK
melakukan penelusuran
transaksi,
meminta
keterangan
puluhan
pihak, melakukan asset
35
sekitar
Rp1,470
triliun dalam RDPU
Komisi III DPR RI.
Angka
ini
merupakan laporan
lender dan belum
merupakan
kerugian
final
berdasarkan
putusan pengadilan.
pemeriksaan
khusus
OJK menelusuri aliran
dana
lender
dan
berhasil
mengidentifikasi
sejumlah aset PT DSI,
pemegang
saham,
pengurus
dan
pihak
terafiliasi yang diduga
diperoleh
menggunakan
dana
lender.
OJK
sebelumnya
juga
melaporkan
dugaan
penyalahgunaan dana
lender
kepada
Bareskrim.
tracing,
dan
menyerahkan
hasil
identifikasi aset kepada
Bareskrim Polri. Dengan
kata lain, OJK telah
memperoleh
informasi
yang
sangat
jauh
melampaui kemampuan
lender
individual.
Namun
sampai
penelusuran
publik
terakhir,
belum
ditemukan
pengajuan
gugatan
institusional
berdasarkan Pasal 30
ayat (1) huruf b untuk
memulihkan dana lender
DSI
PT
Tani
Fund
Madani
Indonesia
(TaniFund)
Sekitar Rp14 miliar
kerugian/gagal
bayar
yang
dilaporkan
kelompok 128–129
lender. Secara lebih
luas, pada saat izin
dicabut
tercatat
sekitar
Rp122,4
miliar
pinjaman
belum
dibayar
borrower dari total
penyaluran
sekitar
Rp520,9 miliar.
OJK
menyatakan
TaniFund
tidak
memenuhi
ketentuan
ekuitas minimum dan
tidak
melaksanakan
rekomendasi
pengawasan
OJK.
Dalam perkembangan
penanganan
gagal
bayar,
setelah
pemeriksaan
dan
pendalaman
juga
ditemukan
adanya
dugaan tindak pidana,
sementara para lender
sendiri
melaporkan
dugaan
penipuan,
penggelapan
dan
pencucian uang kepada
kepolisian.
OJK
melakukan
supervisory
actions,
sanksi
administratif
secara bertahap sampai
PKU,
kemudian
mencabut
izin
usaha
pada Mei 2024. OJK
secara
resmi
menyatakan
telah
melimpahkan
kasus
pidana terkait TaniFund
kepada aparat penegak
hukum dan mewajibkan
penyelesaian
melalui
likuidasi.
Namun
berdasarkan
penelusuran
publik,
belum
ditemukan
gugatan
institusional
OJK berdasarkan Pasal
30 ayat (1) huruf b untuk
memperoleh
kembali
harta/ganti
kerugian
lender
TaniFund.
Sebagian lender justru
menempuh
gugatan
sendiri.
62. Bahwa fakta empiris sebagaimana diuraikan di atas telah membuktikan
bahwa akibat yang ditimbulkan ketika undang-undang menyerahkan pintu
penggunaan kewenangan pada “penilaian OJK” tanpa pengikatan parameter
yang memadai. Artinya, dalil para Pemohon yang mempersoalkan
ketidakpastian hukum frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada pasal a quo
menjadi terbukti dan terverifikasi dengan fakta tidak adanya satupun
pembelaan hukum yang dilakukan oleh OJK selama ini. Dengan kata lain,
36
praktik tersebut merupakan bukti empiris mengenai bagaimana risiko
normatif yang terkandung dalam frasa a quo dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya;
63. Bahwa selain itu, untuk memperlihatkan pentingnya parameter yang
berkepastian hukum dalam penggunaan kewenangan pembelaan hukum
oleh OJK, para Pemohon memandang perlu melakukan perbandingan
dengan praktik pengaturan di Singapura, Australia, Malaysia, dan Amerika
Serikat. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengadopsi secara
mutlak sistem hukum negara lain, melainkan untuk menunjukkan bahwa
keberadaan ruang penilaian atau diskresi regulator dalam menentukan
penggunaan kewenangan gugatan pada negara-negara tersebut tetap
diletakkan dalam batas, keadaan, dan parameter hukum yang dapat
diidentifikasi;
Negara
dan
regulator
Rumusan penilaian
regulator
Parameter
penggunaan
kewenangan
Perbandingan
Indonesia
– OJK
Gugatan
dilakukan
“berdasarkan
penilaian
OJK”
bahwa pelanggaran
peraturan
perundang-
undangan di sektor
jasa
keuangan
mengakibatkan
kerugian
materiil.
POJK
Nomor
38
Tahun 2025 kembali
menentukan bahwa
gugatan
dilakukan
berdasarkan
penilaian OJK.
POJK
mengatur
adanya pelanggaran,
kesalahan, kerugian
materiil,
hubungan
kausal,
tindakan
pengawasan,
serta
prinsip
kepentingan
umum, kemanfaatan,
kepastian hukum, dan
keadilan.
Namun,
tidak
ditentukan
ambang
kecukupan
bukti,
ukuran
materialitas kerugian,
tingkat kemungkinan
keberhasilan
gugatan,
prioritas
perkara, batas waktu
penilaian,
alasan
untuk
menolak
menggugat, maupun
kewajiban
menyampaikan hasil
penilaian
kepada
Konsumen.
Penjelasan Pasal 4
ayat
(3)
bahkan
menyatakan
bahwa
OJK tetap menjadi
satu-satunya
pihak
yang
menentukan
apakah
perkara
diteruskan
ke
pengadilan.
Unsur
perbuatan melawan
hukum
hanya
menentukan
kelayakan
hukum
suatu gugatan, tetapi
belum menentukan
kapan kewenangan
tersebut
harus
digunakan.
POJK
Nomor
38
Tahun
2025.
37
Negara
dan
regulator
Rumusan penilaian
regulator
Parameter
penggunaan
kewenangan
Perbandingan
gugatan OJK bukan
diajukan
atas
permintaan
Konsumen.
Australia –
ASIC
Section 50 ASIC Act
2001
menyatakan
bahwa ASIC dapat
memulai
proses
perdata
apabila,
berdasarkan
hasil
investigasi
atau
catatan
pemeriksaan,
menurut
ASIC
pengajuan
perkara
tersebut merupakan
kepentingan publik.
Penilaian
harus
bersumber
dari
investigasi
atau
pemeriksaan
dan
berhubungan dengan
penipuan, kelalaian,
wanprestasi,
pelanggaran
kewajiban, perbuatan
tidak
patut,
atau
pemulihan
harta.
Untuk pihak selain
perusahaan
diperlukan
persetujuan
tertulis.
Section 12GM juga
mensyaratkan
adanya pihak yang
teridentifikasi
serta
kerugian
atau
kemungkinan
kerugian
akibat
pelanggaran.
Penilaian
ASIC
mempunyai
dasar
faktual berupa hasil
investigasi,
parameter
kepentingan publik,
jenis
perbuatan
tertentu,
kerugian
yang teridentifikasi,
dan
persetujuan
pihak yang dirugikan
dalam
keadaan
tertentu. ASIC Act
2001, sections 50
dan 12GM.
Malaysia –
Bank
Negara
Malaysia
Section
239
Financial
Services
Act
2013
menggunakan
standar reasonable
likelihood,
yaitu
adanya
kemungkinan
yang
beralasan
bahwa
seseorang
telah,
akan,
atau
kemungkinan
akan
gagal
mematuhi
ketentuan tertentu.
Penilaian
diarahkan
pada
pelanggaran
undang-undang,
peraturan,
perintah,
arahan,
standar,
syarat, pembatasan,
persyaratan,
atau
kode
yang
telah
ditentukan.
Bank
dapat
menggugat
tanpa
harus
menunggu
adanya
putusan
pidana,
tetapi harus memiliki
dasar yang secara
wajar
menunjukkan
kemungkinan
terjadinya
pelanggaran.
Terdapat
ambang
penilaian
yang
eksplisit,
yaitu
reasonable
likelihood.
Dengan
demikian, penilaian
Bank
Negara
Malaysia
bukan
sekadar
keyakinan
subjektif,
tetapi
harus
dapat
dijelaskan
berdasarkan
fakta
dan
ketentuan
hukum yang diduga
dilanggar. Financial
Services Act 2013.
38
Negara
dan
regulator
Rumusan penilaian
regulator
Parameter
penggunaan
kewenangan
Perbandingan
Amerika
Serikat
–
CFPB
12 U.S.C. § 5564
tidak menggunakan
frasa
“berdasarkan
penilaian
CFPB”,
tetapi
menentukan
bahwa
apabila
seseorang
melanggar
hukum
federal
mengenai
perlindungan
konsumen
jasa
keuangan,
CFPB
dapat
mengajukan
gugatan perdata.
Penilaian
CFPB
diarahkan pada ada
atau
tidaknya
pelanggaran
terhadap
ketentuan
hukum yang dapat
diidentifikasi.
CFPB
wajib
memberikan
pemberitahuan
kepada Jaksa Agung
dan
regulator
prudensial
untuk
perkara
tertentu.
Penyelesaian perkara
memerlukan
persetujuan
pengadilan
dan
terdapat batas waktu
pengajuan gugatan.
Dasar penggunaan
kewenangan secara
langsung
dihubungkan
dengan pelanggaran
hukum.
Penilaian
internal CFPB tidak
menjadi dasar yang
berdiri sendiri dan
tidak menggantikan
unsur
pelanggaran
yang
harus
dibuktikan
di
pengadilan.
12
U.S.C. § 5564 dan
12 U.S.C. § 5565.
Singapura
– MAS
Section
232
Securities
and
Futures
Act
2001
menentukan bahwa
MAS
dapat
menggugat
apabila
menurut
pandangannya
seseorang
telah
melanggar ketentuan
tertentu
dalam
bagian tersebut.
Penilaian
MAS
dibatasi
pada
pelanggaran
pasar
modal
yang
telah
ditentukan. Gugatan
hanya dapat diajukan
dengan
persetujuan
Public
Prosecutor.
Selanjutnya,
pengadilan
harus
memastikan
terjadinya
pelanggaran
berdasarkan standar
pembuktian balance
of probabilities.
Meskipun
menggunakan
rumusan
“menurut
pandangan
Otoritas”,
penilaian
MAS dibatasi oleh
jenis
pelanggaran
tertentu,
kontrol
Public
Prosecutor,
dan pembuktian oleh
pengadilan.
Perbandingan
ini
bersifat
terbatas
karena
objeknya
berupa
penalti
perdata
atas
pelanggaran
pasar
modal.
Securities
and
Futures
Act
2001.
64. Bahwa perbandingan tersebut menunjukkan negara lain tetap memberikan
diskresi kepada regulator, tetapi diskresi tersebut merupakan diskresi yang
terikat atau structured discretion. Sedangkan keberadaan norma a quo yang
diujikan konstitusionalitasnya beserta pula peraturan turunannya belum
menghilangkan ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan. Tidak
39
terdapat standar mengenai prioritas perkara, tingkat materialitas kerugian,
kecukupan bukti awal, jumlah konsumen yang dirugikan, kemungkinan
pemulihan harta, batas waktu penilaian, kewajiban memberikan alasan
tertulis, ataupun mekanisme bagi konsumen untuk mengetahui dan menguji
keputusan OJK. Oleh karena itu, frasa “berdasarkan penilaian OJK” harus
diarahkan
pada
pemaknaan
sebagai
penilaian
berdasarkan
hasil
pengawasan dan/atau pemeriksaan, kecukupan bukti awal, pelanggaran
hukum yang teridentifikasi, kesalahan, kerugian materiil, hubungan kausal,
serta kepentingan umum, yang dilakukan secara objektif, transparan,
akuntabel, dan dituangkan dalam keputusan yang disertai alasan hukum;
65. Bahwa efektivitas suatu norma harus dilihat melalui hubungan antara das
sollen atau law in the books dengan das sein atau law in action. Dalam
perkara a quo, das sollen-nya adalah adanya kewenangan negara yang
secara khusus diberikan untuk memperoleh kembali harta Konsumen dan
ganti kerugian, sedangkan pengalaman praktik selama bertahun-tahun
menunjukkan sangat terbatasnya manifestasi kewenangan tersebut dalam
tindakan pembelaan hukum;
66. Bahwa demikian pula dengan pendekatan Lawrence M. Friedman,
keberadaan norma dalam legal substance tidak dengan sendirinya
menghasilkan hukum yang efektif tanpa ditunjang legal structure dan legal
culture yang memungkinkan norma tersebut bekerja. Oleh karena itu,
keberadaan Pasal 30 ayat (1) huruf b di atas kertas tidak dapat diperlakukan
seolah-olah dengan sendirinya telah menghasilkan perlindungan yang efektif
apabila desain normanya menyerahkan titik keputusan yang paling
menentukan kepada mekanisme institusional yang tidak terukur;
67. Bahwa fakta belum optimalnya kewenangan tersebut akibat ketidakpastian
hukum norma a quo juga tercermin dari Peta Jalan Pengawasan Perilaku
Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen 2023–
2027 yang secara khusus masih menempatkan agenda “gugatan perdata
yang efektif” hanya sebagai bagian dari target OJK di tahun 2027 (vide Bukti
P-20). Artinya, OJK sedari awal menempatkan atribusi kewenangan
pembelaan hukum kepada konsumen hanya sebagai agenda strategis
pembangunan, dan bukan didasarkan pada kebutuhan dalam perlindungan
konsumen secara faktual. Sehingga menjadi wajar ketika dalam kondisi
40
tertentu sudah nyata-nyata didapati adanya pelanggaran oleh pelaku usaha
sektor jasa keuangan dan pelanggaran dimaksud menyebabkan kerugian
besar bagi konsumen, OJK sama sekali tidak melakukan pembelaan hukum
sama sekali;
68. Bahwa temuan sebagaimana diuraikan para Pemohon di atas adalah satu
bentuk yang wajar, mengingat keberadaan frasa “berdasarkan penilaian OJK”
pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 memang
tidak memberikan kepastian hukum ihwal penilaian seperti apa yang menjadi
standar dan parameter hukum dalam menentukan ada tidaknya suatu itikad
tidak baik dan pengajuan gugatan oleh OJK. Dengan demikian, menurut para
Pemohon, penjelasan a quo yang tidak berkepastian hukum itu telah
menciptakan hubungan normatif bagi tersedia atau tidaknya instrumen
perlindungan bagi konsumen;
69. Bahwa tentu keadaan tersebut harus dilihat dalam perspektif konseptual
pemberian diskresi dalam hukum administrasi negara. Pemberian ruang
kepada organ pemerintahan untuk melakukan penilaian terhadap keadaan
konkret
memang
merupakan
bentuk
kebebasan
penilaian
(beoordelingsruimte) yang merupakan salah satu bentuk diskresi. Diskresi
demikian pada dasarnya dibutuhkan karena pembentuk undang-undang tidak
mungkin merumuskan seluruh keadaan konkret yang akan dihadapi oleh
organ pemerintahan. Namun, diskresi dalam negara hukum bukanlah
kebebasan yang terlepas dari hukum. Diskresi tetap harus mempunyai dasar,
tujuan, batas, parameter, alasan, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji;
70. Bahwa oleh karena itu, frasa “berdasarkan penilaian OJK” tidak boleh
dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada OJK untuk menentukan
secara bebas dan subjektif apakah suatu keadaan memenuhi syarat bagi
penggunaan kewenangan pembelaan hukum. Penilaian OJK harus tetap
merupakan penilaian hukum dan faktual yang terikat pada parameter objektif,
bukan semata-mata penilaian institusional yang bersumber dari kehendak
OJK sendiri;
71. Bahwa persoalan menjadi semakin serius karena baik penilaian mengenai
itikad tidak baik maupun penilaian mengenai pengajuan gugatan tersebut
mempunyai konsekuensi langsung terhadap hak dan kepentingan ekonomi
Konsumen. Dalam angka 1, penilaian mengenai itikad tidak baik dapat
41
menentukan apakah OJK dapat menggunakan kewenangannya untuk
memperoleh kembali harta kekayaan pihak yang dirugikan. Dalam angka 2,
penilaian mengenai kerugian materi dapat menentukan apakah OJK
mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian;
72. Bahwa pertama, ketidakjelasan dimaksud pada akhirnya bukan hanya
merupakan bentuk penilaian administratif yang hanya menjadi persoalan
dinamika internal OJK, melainkan penilaian yang dapat menentukan apakah
Konsumen memperoleh akses terhadap instrumen pemulihan kerugian
melalui kewenangan negara atau tidak sebagaimana telah diatribusikan
kepada OJK. Artinya, hak atas kepemilikan Konsumen sangat bergantung
pada ada tidaknya pembelaan (gugatan) hukum yang dilakukan oleh OJK;
73. Bahwa kedua, akibat lebih lanjut dari keadaan tersebut adalah terbukanya
ruang bagi terjadinya “arbitrary discretion”, yaitu diskresi yang tidak
mempunyai ukuran yang cukup untuk membedakan antara penggunaan
kewenangan
yang
sah
berdasarkan
hukum
dengan
penggunaan
kewenangan berdasarkan penilaian subjektif. Dalam konteks a quo,
Konsumen tidak memperoleh ukuran yang cukup untuk mengetahui
mengapa suatu keadaan dinilai memenuhi kriteria itikad tidak baik,
sedangkan keadaan lain tidak; atau mengapa suatu pelanggaran dinilai
mengakibatkan kerugian materi, sedangkan pelanggaran lainnya tidak;
74. Bahwa ketiga, ketidakjelasan tersebut juga berpotensi menimbulkan
perlakuan yang tidak konsisten terhadap konsumen yang berada dalam
keadaan hukum yang secara substansial sama. Dua Konsumen dapat
mengalami pelanggaran dan kerugian yang memiliki karakteristik serupa,
tetapi memperoleh perlakuan yang berbeda apabila penilaian OJK berbeda,
sementara tidak terdapat parameter normatif yang cukup untuk menjelaskan
dasar perbedaan tersebut;
75. Bahwa buktinya, terdapat 110 korban PT Lunaria Annua Teknologi yang
mengalami total kerugian hingga Rp63.512.869.003. Faktanya, kerugian
sebagaimana didalilkan bukanlah konsekuensi biasa sebagaimana terjadi
dalam suatu hubungan bisnis. Terdapat kesalahan dan kelalaian yang
dilakukan oleh PT Lunaria Annua Teknologi, serta pelanggaran yang jelas-
jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada kondisi itu,
kendatipun sudah terpenuhi adanya kerugian materiil yang begitu besar,
42
serta ditemukan adanya unsur kesalahan, kelalaian, hingga pelanggaran oleh
PT Lunaria Annua Teknologi sebagai PUSK/LPBBTI, OJK hingga saat ini pun
belum melakukan pembelaan hukum berupa gugatan untuk memulihkan
kerugian para Konsumen, termasuk para Pemohon;
76. Bahwa berikut ini para Pemohon sajikan data para lenders berikut nilai
kerugian yang dialami akibat kesalahan, kelalaian, serta pelanggaran oleh PT
Lunaria Annua Teknologi:
No
Nama
Total Kerugian
1
Aswin Agus Salim
Rp393.703.317
2
Julia
Rp267.721.852
3
Maria Yustina Upik Ratna
Rp433.978.848
4
Taufik Ramdani
Rp385.697.581
5
Rentohay Forester Manull
Rp3.071.813.289
6
Nico Jeremi
Rp67.738.094
7
Eka Herinawaty Sipayung
Rp200.000.000
8
Julius Widy
Rp555.526.342
9
PT. Simpor
Rp856.434.691
10
Debora Tika Saragih
Rp800.838.812
11
Iyan Yusnita Saragih
Rp162.457.938
12
Hans Immanuel
Rp830.270.331
13
Fifi Gunawan Murcuanto
Rp99.818.243
14
Evan Yonathan Aryohutomo
Rp210.895.713
15
Sze Hon Nicholas Wong
Rp748.139.422
16
Fanny Purnama Dewi
Rp29.400.000
17
Tania Huiny Lutan
Rp1.549.122.305
18
Susilowati
Rp1.612.436.970
19
Gary Rustandi
Rp646.378.124
20
Kiki Winda Veronica
Rp162.509.421
21
Ester Laekha
Rp3.664.297
22
Eka Patrika Yuanita
Rp199.961.977
23
Olga Nauli Rengganis
Rp81.700.929
24
Margaretha Melissa Halim
Rp48.670.697
25
Ani Atia
Rp482.983.447
26
Yovan Paulina
Rp243.579.970
43
27
Sri Utami Wati
Rp989.458.800
28
Meeta Bodhiloka Susi
Rp256.985.832
29
Haris Weitani
Rp356.730.402
30
Novia Analia
Rp197.773.939
31
Mario Cristophorus
Rp102.087.646
32
Hendrik Sugianto
Rp337.005.423
33
Diana Suciawati
Rp210.895.713
34
Diana Novianti
Rp360.202.206
35
Ida Farida
Rp193.495.357
36
Setiawitaria Simaremare
Rp1.334.298.784
37
Stefanie Surya
Rp482.910.552
38
Tony Kosasih
Rp79.078.227
39
Kevin Yudistira Suranta
Rp88.749.783
40
Nadya Carollina Rochmawa
Rp1.171.767.728
41
Cicilia Djamal
Rp193.495.357
42
Chandra Winoto
Rp46.250.672
43
Maria Grace Jessica K
Rp431.419.469
44
Monica Novi Senvia Sari Damanik
Rp21.773.365
45
Yones Guntoro Aji
Rp244.301.637
46
Timothy Leonardo Johan
Rp247.514.633
47
Andrew Christianto
Rp110.189.952
48
Justyne Artha Thehawijaya
Rp528.636.163
49
Edi Kurniawan
Rp32.354.181
50
Noviani Soepryadi
Rp56.083.685
51
Raymond Lukanta
Rp42.661.327
52
Kevingiovanni
Rp96.727.136
53
Eny Sri Rahayu
Rp158.961.771
54
Ponchi Neog
Rp1.861.464.667
55
Robby Perdana Kusuma
Rp2.327.060.975
56
Mayasari
Rp48.375.456
57
Aldo Novendi Fadly
Rp165.027.079
58
Alif Rachmawan
Rp48.282.984
59
Yonathan Setiawan
Rp157.287.047
60
Deandra Michella
Rp193.016.097
61
Albert Handokho
Rp241.522.206
44
62
Endrotomo Caturriyadi
Rp241.859.408,00
63
Andiyan Wulandari Lubis
Rp457.892.957
64
Megawati Ghozahly
Rp880.038.562
65
Donald Christofel
Rp489.001.527
66
Grish Vasandani
Rp145.113.728
67
Amireeta Kumari
Rp995.726.319
68
Rizky Ibnurrosyadi
Rp1.000.000.000
69
Maria Tri Yunita
Rp187.898.308
70
Herlina Abdullah
Rp450.589.020
71
Barry
Rp3.601.488.316
72
Sari Ulina Kacaribu
Rp758.893.235
73
Esther Grace Manik
Rp716.864.497
74
Neti Hendrayati
Rp306.924.101
75
Fransiska Hotmaida Boru Gurning
Rp127.445.461
76
Agnes Cynthia Garetta
Rp80.682.550
77
Elrina
Rp582.240.647
78
Hendy Teje
Rp67.649.992
79
Roida Mangatur
Rp187.596.133
80
Julius Christian Adiatma
Rp238.560.248
81
I Gusti Ngurah Wira Aditya
Rp118.813.367
82
Adelia Faustina Citenggo
Rp19.058.544
83
Esther Yulianti
Rp791.767.683
84
Natasha Laurentia Elifele K
Rp194.087.147
85
Samuel Febrian
Rp482.983.447
86
Yulia Carolina
Rp388.168.045
87
Sukarto Kartono
Rp1.300.081.523
88
Yenny Hartanto
Rp2.530.464.641
89
Felicia Poernomo
Rp1.056.095.472
90
Christopher A P Ganiswarna
Rp1.016.140.210
91
Natasha Nerrisa
Rp96.721.858
92
Roni Hartono
Rp317.441.922
93
Aprilia
Rp1.079.785.509
94
Rizky Albert Hartono
Rp65.923.057
95
Sinta Marito
Rp792.012.666
96
Yosia Alvin Amadeo
Rp278.786.715
45
97
Rolamjaya Hotmarua Sitinjak
Rp249.224.748
98
Muvianti
Rp154.806.052
99
Robin Muljadi
Rp1.929.671.954
100 Niko
Rp236.228.096
101 Benyamin Limanto
Rp90.646.029
102 Ervin Laurance Pakpahan
Rp8.700.831.403
103 Akram Faisal
Rp70.925.265
104 Sharlene
Rp200.981.032
105 Ankit Lalwani
Rp344.246.253
106 Erin Arifin
Rp1.035.764.536
107 Purnomo Sudiro
Rp224.630.624
108 Audriana Saksono
Rp524.192.252
109 Mudianto
Rp49.907.947
110 Kevin Giovanny
Rp96.727.136
Total
Rp63.512.869.003
77. Bahwa di samping adanya kerugian materiil yang begitu besar, terdapat pula
kesalahan, kelalaian, dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh PT Lunaria
Annua Teknologi yang berkolerasinya langsung menjadi penyebab dari
timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud di atas, meliputi di antaranya
sebagai berikut:
a. PT Lunaria Annua Teknologi membuat klausul kuasa untuk mewakili
Lender dalam perjanjian KoinWorks, sehingga Lender tidak mengetahui
siapa Borrower dan tidak pernah bertemu atau berhubungan langsung
dengan Borrower karena seluruh perbuatannya dikuasakan kepada PT
Lunaria Annua Teknologi. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 143
POJK 40/2024 bahwa pelaksanaan LPBBTI harus memiliki perjanjian,
paling sedikit perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan
Pemberi Dana dan Penerima Dana;
b. PT Lunaria Annua Teknologi tidak memberikan kesempatan kepada
Lender untuk berkomunikasi dan membahas secara langsung mengenai
kondisi pendanaan maupun penyelesaian gagal bayar, khususnya dalam
RUPD, dan Lender hanya diberikan satu pilihan untuk melakukan voting
atas skema mitigasi risiko yang pada akhirnya merugikan Lender. Hal
tersebut melanggar Pasal 199 POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan ketentuan
46
Poin V SE OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 mengenai pedoman,
mekanisme, tata cara pelaksanaan, serta pengambilan keputusan RUPD
yang adil;
c. PT Lunaria Annua Teknologi menawarkan kepada Lender fasilitas Dana
Proteksi dan Asuransi sebagai bentuk mitigasi risiko, sehingga Lender
menempatkan dananya dengan keyakinan bahwa risiko gagal bayar telah
memiliki perlindungan. Namun pada kenyataannya fasilitas tersebut
diduga
tidak
pernah
benar-benar
difasilitasi
atau
dilaksanakan
sebagaimana yang diinformasikan kepada Lender. Hal tersebut
mengindikasikan adanya penipuan merupakan informasi bohong atau
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material, melanggar Pasal
28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang
perubahan kedua UU ITE;
d. PT Lunaria Annua Teknologi diduga tidak melakukan proses negosiasi
secara layak kepada Lender sebelum memberlakukan kesepakatan
Standstill, sehingga sebagian Lender terpaksa menyetujui dokumen
tersebut karena apabila tidak menyetujui, proses pengembalian dana
mereka menjadi terhambat sehingga berdasarkan pasal 1321 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian tersebut tidak
mempunyai kekuatan karena adanya kekhilafan atau diperoleh dengan
paksaan atau penipuan;
e. PT Lunaria Annua Teknologi tidak menyediakan akses informasi yang
layak kepada Pemberi Dana atas penggunaan dana khususnya pada
posisi akhir pendanaan dan tujuan penggunaan dana sehingga hal ini
telah melanggar Pasal 144 (5) POJK 40/2024;
f. PT Lunaria Annua Teknologi tidak mencantumkan peringatan mengenai
risiko kegiatan usaha LPBBTI dalam sistem elektronik penyelenggara lalu
dan tidak menampilkan dalam halaman antarmuka situs web atau aplikasi
yang dimiliki penyelenggara yang dapat dilihat secara jelas oleh
pengguna. Hal ini telah melanggar ketentuan pasal 142 (5,6, dan 7) POJK
40/2024;
g. PT Lunaria Annua Holding PTE. LTD. sebagai pemegang saham
mayoritas Penyelenggara diduga menerima dividen yang bersumber dari
dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Apabila berdasarkan
47
hasil penyelidikan terbukti bahwa harta tersebut merupakan hasil tindak
pidana dan kemudian ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibayarkan, atau
dilakukan perbuatan lain dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usulnya, Hal tersebut melanggar memenuhi unsur
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 607 UU Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP;
h. PT Lunaria Annua Teknologi diduga gagal melaksanakan mitigasi risiko
secara optimal sebagaimana diwajibkan dalam POJK Nomor 40 Tahun
2024, karena meskipun Lender telah menempatkan dana dengan
mempertimbangkan adanya mitigasi risiko, pada kenyataannya ketika
terjadi gagal bayar tidak terdapat perlindungan yang efektif dan
pembayaran dana Lender sampai saat ini masih tertahan. Hal tersebut
melanggar kewajiban mitigasi risiko sebagaimana Pasal 148 POJK No.
40/2024.
78. Bahwa dalam keadaan demikian, tidak cukup bagi undang-undang untuk
mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan “berdasarkan penilaian
OJK”, tanpa sekaligus memastikan bahwa penilaian tersebut mempunyai
standar objektif yang dapat diketahui dan diprediksi oleh masyarakat. Sebab,
apabila penilaian tersebut sepenuhnya diserahkan kepada OJK tanpa
parameter yang memadai, maka terjadi pergeseran dari kepastian hukum
berdasarkan norma menjadi ketergantungan pada penilaian institusi;
79. Bahwa kondisi normatif a quo jelas bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945. Kepastian hukum menghendaki agar warga negara dapat mengetahui
secara rasional dan dapat diprediksi mengenai hak, kewajiban, serta
konsekuensi hukum dari suatu keadaan. Dalam konteks perkara a quo,
Konsumen mengetahui bahwa hukum memberikan OJK kewenangan untuk
melakukan pembelaan hukum. Akan tetapi, Konsumen tidak memperoleh
kepastian yang memadai mengenai standar hukum yang digunakan OJK
untuk menentukan kapan kewenangan tersebut akan digunakan;
80. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan paradoks normatif. Di satu sisi,
pembentuk undang-undang telah mengakui pentingnya perlindungan
konsumen dengan memberikan OJK kewenangan untuk memperoleh
kembali harta kekayaan dan memperoleh ganti kerugian. Namun di sisi lain,
48
penjelasan justru menjadikan penggunaan kewenangan tersebut bergantung
pada “penilaian OJK” tanpa memberikan parameter yang cukup mengenai
penilaian tersebut. Hak atas perlindungan telah diakui, tetapi standar untuk
memperoleh perlindungan tersebut tidak ditentukan secara memadai;
81. Bahwa dalam konteks negara hukum, keadaan demikian tidak dapat
dibenarkan karena prinsip kepastian untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap warga negara tidak boleh semata-mata bergantung pada kehendak
atau penilaian subjektif organ negara. Perlindungan hukum harus didasarkan
pada norma yang memberikan standar objektif, dapat diprediksi, konsisten,
dan dapat dipertanggungjawabkan;
82. Bahwa pada akhirnya, persoalan konstitusional dimaksud berkorelasi
langsung dengan perlindungan hak atas harta kekayaan sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Hal
ini karena kewenangan pembelaan hukum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b
secara eksplisit diarahkan untuk memperoleh kembali harta kekayaan dan
memperoleh ganti kerugian. Ketika frasa “berdasarkan penilaian OJK”
menentukan apakah instrumen tersebut digunakan, maka penilaian tersebut
secara tidak langsung menentukan efektivitas perlindungan terhadap
kepentingan harta kekayaan Konsumen. Negara tidak cukup hanya
membentuk lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melindungi harta
kekayaan warga negara. Ketika negara telah memberikan kewenangan
tersebut kepada OJK, maka desain kewenangannya juga harus menjamin
agar kewenangan tersebut dapat dijalankan secara efektif, objektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan;
83. Bahwa pada gilirannya juga, ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan
di atas bertautan erat dengan tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung
jawab negara dalam hal ini Pemerintah untuk melakukan perlindungan hak
asasi manusia dalam sektor hak harta atau kepemilikan pribadi agar tidak
diperlakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin pada Pasal 28I
ayat (4) UUD NRI 1945;
84. Bahwa atas dasar dalil argumentasi hukum di atas, para Pemohon tidak
memohon kepada Mahkamah untuk menghapus kewenangan OJK
melakukan penilaian, pun tidak juga memohon agar OJK diwajibkan
mengajukan
gugatan
terhadap
setiap
perkara
Konsumen
tanpa
49
mempertimbangkan keadaan konkret. Yang dimohonkan para Pemohon
adalah agar penilaian OJK dilakukan dalam koridor objektivitas, bukti,
parameter hukum, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengujian
hukum;
85. Bahwa menjadi penting untuk melakukan pemaknaan secara konstitusional
terhadap norma a quo yang setidak-tidaknya harus memuat:
frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada angka 1:
a. dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
b. berdasarkan bukti dan parameter hukum yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan; dan
c. dapat diuji secara hukum.
frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada angka 2:
a. dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
b. berdasarkan bukti dan parameter hukum yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan;
c. terdapat
kesalahan,
kelalaian,
dan/atau
pelanggaran
hukum/perjanjian;
d. adanya kerugian materiil bagi konsumen, masyarakat, atau sektor
jasa keuangan;
e. terdapat hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan
kerugian; dan
f. dapat diuji secara hukum.
86. Bahwa oleh karena itu, frasa “berdasarkan penilaian OJK” dalam Penjelasan
Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 UU OJK harus dimaknai:
“berdasarkan penilaian OJK yang dilakukan secara objektif, transparan, dan
akuntabel berdasarkan bukti dan parameter hukum yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan serta dapat diuji secara hukum”. Khusus
mengenai angka 2, pemaknaannya menjadi: “berdasarkan penilaian OJK
yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan bukti
dan parameter hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan mengenai adanya kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, adanya
kerugian materiil bagi konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan,
50
serta hubungan antara kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran dengan
kerugian tersebut yang dapat diuji secara hukum”;
87. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, frasa “berdasarkan penilaian
OJK” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 UU
OJK telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sejalan dengan
Pasal 28D ayat (1), mengurangi efektivitas perlindungan terhadap harta
kekayaan sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4),
serta tidak sejalan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, dan oleh karenanya
harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana
pemaknaan para Pemohon di atas.
Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK Bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI
1945
88. Bahwa dalam menjelaskan inkonstitusionalitas norma pasal a quo, terlebih
dahulu para Pemohon menjelaskan bahwa terdapat dua persoalan yang
hendak diajukan kepada Mahkamah, yaitu:
a. pertanggungjawaban PUSK tidak diarahkan secara tegas kepada
pemulihan hak Konsumen/ganti kerugian; dan
b. norma tidak memasukkan pengendali dan pemegang saham sebagai
subjek yang perbuatannya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban
PUSK.
89. Bahwa oleh karena terdapat dua persoalan dalam pasal a quo, para
Pemohon akan menguraikan menjadi dua bagian.
1) Pertanggungjawaban PUSK atas kerugian Konsumen harus dimaknai
sebagai kewajiban melakukan pemulihan hak dan/atau memberikan
ganti kerugian
90. Bahwa Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK pada pokoknya mewajibkan
Pelaku Usaha Sektor Keuangan (“PUSK”) untuk bertanggung jawab atas
kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian
51
yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai PUSK dan/atau pihak
ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK;
91. Bahwa
norma
a
quo
mengandung
pengakuan
normatif
adanya
pertanggungjawaban PUSK atas adanya kerugian konsumen. Namun,
Pengaturan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum yang jelas dalam
mengarahkan pertanggungjawaban tersebut kepada pemulihan hak
pemberian ganti kerugian kepada konsumen yang telah mengalami kerugian
sehingga persoalan konstitusional dalam norma a quo terletak pada
ketidakpastian pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh PUSK dalam
memulihkan hak konsumen secara efektif;
92. Bahwa ketidakpastian terhadap pertanggungjawaban atas norma a quo
terjadi pada Kasus Para Pemohon di mana PT Lunaria Annua Teknologi
selaku PUSK tidak melakukan pemulihan hak dan/atau ganti kerugian secara
langsung kepada Pemohon. Alih-alih melaksanakan tanggung jawabnya
untuk segera memulihkan dan/atau mengganti kerugian kepada Para
Pemohon, PT Lunaria Annua Teknologi justru berdalih hanya bertindak
sebagai fasilitator dan penyelenggara yang sedang melakukan mitigasi risiko.
Adapun rangkaian permasalahan yang merugikan Para Pemohon adalah
sebagai berikut:
a. pertama, pada akhir tahun 2024, PT Lunaria Annua Teknologi abai dalam
melakukan proses verifikasi yang ketat (due diligence) terhadap borrower
sebelum bekerja sama dengan PT MTH Global Investama dalam
pengajuan pinjaman. Kelalaian ini berujung pada munculnya dugaan
tindak pidana penipuan di kemudian hari. Namun, dugaan tindak pidana
oleh PT MTH Global Investama tersebut justru dijadikan dalih oleh PT
Lunaria Annua Teknologi untuk melakukan mitigasi risiko sepihak melalui
pelaksanaan Standstill (Bukti P-21).
b. Kedua, pasca-pelaksanaan standstill, angka gagal bayar oleh borrower
melonjak tajam, sehingga diselenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana
(RUPD) untuk restrukturisasi utang. Ironisnya, dalam RUPD tersebut, PT
Lunaria Annua Teknologi justru membebankan biaya penagihan kepada
para Pemohon dengan cara memotong saldo yang tertera pada portofolio
lender (Bukti P-9).
52
93. Bahwa seluruh permasalahan di atas merupakan akibat langsung dari
kelalaian PT Lunaria Annua Teknologi yang tidak menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam memverifikasi calon borrower PT MTH Global Investama.
Dampak dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut mengakibatkan
ketiadaan likuiditas pada akun penampung (escrow account) PT Lunaria
Annua Teknologi. Akibatnya, PUSK tidak mampu memitigasi lonjakan gagal
bayar dan sebaliknya, memaksa Para Pemohon melalui forum RUPD untuk
menanggung pemotongan saldo portfolio sebagai biaya penagihan (Bukti P-
22);
94. Bahwa fakta kelalaian tersebut menjadi dasar kuat bahwa PT Lunaria Annua
Teknologi wajib melakukan ganti kerugian terhadap Para Pemohon
berdasarkan amanat Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK. Namun, oleh
karena pasal tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk
pertanggungjawaban konkret yang harus dipenuhi—serta belum adanya
peraturan pelaksana—maka proses pemulihan hak Para Pemohon menjadi
tidak jelas;
95. Bahwa biasnya pelaksanaan tanggung jawab yang diakibatkan kelalaian PT
Lunaria Annua Teknologi dikarenakan frasa “bertanggung jawab atas
kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian…”
dalam norma a quo tidak memberikan penegasan mengenai wujud konkret
pemulihan yang wajib diberikan. Akibat ketidakjelasan norma tersebut, Para
Pemohon pada akhirnya dipaksa secara tidak adil untuk menanggung
seluruh kerugian yang timbul;
96. Bahwa secara konseptual, pertanggungjawaban hukum tidak dapat berhenti
pada penetapan suatu subjek “bertanggung jawab” atas kerugian.
Pertanggungjawaban harus mempunyai konsekuensi hukum yang nyata
terhadap pihak yang dirugikan. Dalam konteks perlindungan Konsumen
sektor keuangan, konsekuensi tersebut berupa adanya kewajiban untuk
memulihkan hak Konsumen dan/atau memberikan ganti kerugian atas
kerugian yang terbukti ditimbulkan oleh kesalahan, kelalaian, atau
pelanggaran hukum dan/atau perjanjian;
97. Bahwa apabila pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
236 ayat (3) huruf l hanya dipahami sebagai suatu pernyataan mengenai
53
siapa yang secara normatif bertanggung jawab, tanpa dimaknai sebagai
kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap Konsumen, maka norma a
quo berpotensi menghasilkan keadaan di mana Konsumen telah memperoleh
pengakuan bahwa PUSK bertanggung jawab, tetapi tidak memperoleh
kepastian mengenai apa konsekuensi konkret dari pertanggungjawaban
tersebut terhadap hak Konsumen yang telah dirugikan;
98. Bahwa buktinya jelas, respon PT Lunaria Annua Teknologi menyatakan
bahwa pengembalian dana lender serta kerugian yang timbul adalah
bergantung kepada pembayaran borrower. Konstruksi tersebut menjelaskan
mengapa pada akhirnya para Pemohon tidak memperoleh ganti rugi dari PT
Lunaria Annua Teknologi selaku PUSK atas kerugian yang telah terjadi
kepada para Pemohon. PT Lunaria Annua Teknologi menempatkan dirinya
sebagai penyelenggara yang tidak menjamin tanggung jawab atas kerugian
yang dialami para Pemohon sebagai lender. Padahal, kerugian yang dialami
para Pemohon tidak semata-mata merupakan risiko kredit borrower, tetapi
didalilkan berkaitan pula dengan kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran yang
dilakukan oleh PT Lunaria Annua Teknologi sebagai PUSK;
99. Bahwa dengan itu norma a quo jelas bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Kepastian hukum tidak hanya menghendaki adanya norma yang menunjuk
pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga menghendaki adanya kepastian
mengenai hak yang dapat diperoleh dan pemulihan yang dapat dituntut ketika
seseorang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum;
100. Bahwa dalam hubungan antara PUSK dan Konsumen, kepastian hukum
tersebut menjadi semakin penting karena Konsumen pada dasarnya berada
dalam posisi yang tidak sepenuhnya seimbang dengan PUSK dalam hal
informasi, kemampuan teknis, penguasaan sistem, maupun kemampuan
mengendalikan kegiatan usaha. Oleh karena itu, ketika Konsumen
mengalami kerugian yang terbukti bersumber dari kesalahan, kelalaian, atau
perbuatan
PUSK
dan/atau
pihak
yang
berada
dalam
lingkup
pertanggungjawaban PUSK, hukum harus memberikan kepastian bahwa
pertanggungjawaban tersebut berujung pada pemulihan hak Konsumen
dan/atau ganti kerugian;
54
101. Bahwa kewajiban pemulihan tersebut juga merupakan konsekuensi logis dari
jaminan konstitusional atas perlindungan harta benda yang berada di bawah
kekuasaan seseorang sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
1945. Ketika Konsumen mengalami kerugian finansial akibat kesalahan,
kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan/atau
perjanjian dalam kegiatan PUSK, yang terdampak bukan semata-mata
kepentingan kontraktual Konsumen, melainkan juga harta benda yang
berada di bawah kekuasaannya;
102. Bahwa selanjutnya, perlindungan terhadap harta benda tersebut tidak cukup
diwujudkan melalui pengakuan abstrak bahwa Konsumen mempunyai hak
atas hartanya. Perlindungan hukum harus menyediakan remedi yang efektif
ketika harta tersebut berkurang atau hilang akibat perbuatan yang dapat
dipertanggungjawabkan
secara
hukum.
Dengan
demikian,
pertanggungjawaban PUSK sebagaimana dimaksud Pasal 236 ayat (3) huruf
l harus dipahami sebagai pertanggungjawaban yang mempunyai akibat nyata
berupa pemulihan hak dan/atau pemberian ganti kerugian kepada
Konsumen;
103. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945
yang menjamin setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan
melarang pengambilalihan hak milik tersebut secara sewenang-wenang. Hak
milik pribadi dalam konteks Konsumen sektor keuangan tidak boleh
kehilangan perlindungan hukum hanya karena kerugian tersebut terjadi
dalam suatu hubungan jasa keuangan yang kompleks;
104. Bahwa oleh karena itu, ketika hukum telah menentukan bahwa PUSK
bertanggung jawab atas kerugian Konsumen, konsekuensi hukum dari
tanggung jawab tersebut harus dapat memberikan pemulihan terhadap
keadaan hukum Konsumen yang telah dirugikan. Tanpa adanya pemulihan,
perlindungan terhadap harta dan hak milik Konsumen berpotensi berhenti
pada tataran deklaratif, sementara kerugian yang nyata tetap ditanggung oleh
Konsumen;
105. Bahwa konstruksi demikian juga merupakan bagian dari kewajiban negara
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yang
menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
55
Negara tidak cukup hanya membentuk norma yang menyatakan adanya
pertanggungjawaban, tetapi harus memastikan bahwa norma tersebut
memberikan perlindungan yang efektif dan dapat diwujudkan ketika hak
seseorang benar-benar dilanggar;
106. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat
(4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 karena hanya memuat kewajiban
PUSK untuk bertanggung jawab secara normatif atas kerugian Konsumen
tanpa memberikan konsekuensi berupa kewajiban melakukan pemulihan hak
dan/atau memberikan ganti kerugian kepada Konsumen atas kerugian yang
terbukti disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
107. Bahwa oleh karena itu, untuk memberikan makna yang konstitusional
terhadap norma a quo, Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK harus dimaknai
bahwa PUSK bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan hak dan/atau
memberikan ganti kerugian kepada Konsumen atas kerugian yang terbukti
disebabkan
oleh
kesalahan,
kelalaian,
dan/atau
perbuatan
yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian
sehingga pemaknaan konstitusional terhadap norma a quo dipastikan tidak
akan lagi permasalahan serupa yang akan dialami oleh Para Pemohon dan
Konsumen PUSK lainnya di kemudian hari;
108. Bahwa selain itu, pemaknaan demikian juga tidak dimaksudkan untuk
menghapus atau menggantikan rezim pertanggungjawaban lain yang telah
tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Pemulihan hak dan/atau
pemberian ganti kerugian kepada Konsumen merupakan konsekuensi
pemulihan (remedial consequence), sedangkan pertanggungjawaban
administratif, perdata, dan/atau pidana merupakan konsekuensi hukum
terhadap perbuatan atau pelaku (liability/sanction consequence);
109. Bahwa oleh karena itu, pemulihan hak Konsumen harus dapat berjalan tanpa
menghilangkan
kemungkinan
dikenakannya
pertanggungjawaban
administratif, perdata, dan/atau pidana terhadap pihak yang terbukti
melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
56
2) Tidak dikualifikasikannya “Pengendali dan Pemegang Saham” sebagai
Addressat dalam Pasal 236 ayat (3) huruf l menimbulkan kekosongan
pertanggungjawaban dan ketidakpastian hukum bagi Konsumen
110. Bahwa selain persoalan mengenai konsekuensi pertanggungjawaban
sebagaimana diuraikan di atas, persoalan konstitusional lainnya dalam Pasal
236 ayat (3) huruf l UU P2SK terletak pada cakupan subjek hukum yang
perbuatannya dapat menjadi dasar timbulnya pertanggungjawaban PUSK;
111. Bahwa norma a quo secara eksplisit mengkualifikasikan direksi, dewan
komisaris, pegawai PUSK, dan/atau pihak ketiga yang mewakili atau bekerja
untuk kepentingan PUSK sebagai subjek yang perbuatannya dapat
menimbulkan tanggung jawab PUSK atas kerugian Konsumen. Namun,
norma a quo tidak mengkualifikasikan Pengendali dan Pemegang Saham
dalam kedudukan yang sama;
112. Bahwa ketiadaan Pengendali dan Pemegang Saham dalam norma a quo
menjadi persoalan konstitusional karena Pengendali dan Pemegang Saham,
dalam keadaan tertentu, bukanlah pihak yang secara faktual berada di luar
struktur dan pengaruh PUSK. Sebaliknya, Pengendali dan Pemegang Saham
dapat mempunyai pengaruh terhadap arah kebijakan, pengambilan
keputusan, pengelolaan, dan penyelenggaraan kegiatan usaha PUSK. Oleh
sebab itu, secara faktual dan rasional terdapat kemungkinan bahwa suatu
kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau perjanjian yang menimbulkan kerugian
Konsumen justru bersumber dari tindakan Pengendali atau Pemegang
Saham. Buktinya sebagaimana didalilkan pada poin 49 angka 7, PT Lunaria
Annua
Holding
PTE.
LTD.
sebagai
pemegang
saham
mayoritas
penyelenggara diduga menerima dividen yang bersumber dari dana yang
diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang;
113. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mendefinisikan:
Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung
mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris,
atau yang setara pada pihak tertentu, yaitu penyelenggara infrastruktur
pasar keuangan, LJK, emiten atau perusahaan publik, dan/atau
kemampuan untuk memengaruhi tindakan direksi, dewan, atau yang
setara pada pihak tertentu tersebut.
57
Sedangkan, Pemegang Saham adalah Orang atau Badan Hukum yang
menyetorkan modalnya dalam PUSK dengan hak-hak atas saham yang
diperoleh sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas yang terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU PT), yaitu:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.
serta hak-hak khusus berdasarkan klasifikasi saham berdasarkan Pasal 53
(4) UU PT.
114. Bahwa pada dasarnya Pengendali dan Pemegang Saham kerap kali memiliki
andil terhadap keputusan bisnis PUSK. Dalam perspektif Hukum Perseroan,
kedua subjek ini memiliki penjelasan, sebagai berikut:
a. Pengendali dikenal dengan Istilah Beneficial Ownership atau pemilik
manfaat berdasarkan Pasal 1 (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu: Pemilik
Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau
memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau
pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan
Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik
langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari
dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden ini;
b. Pemegang saham juga dapat memiliki intervensi kewenangan bisnis
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana RUPS
berdasarkan Pasal 75 (1) UU PT yang menyatakan: RUPS mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris,
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undan ini dan/atau anggaran
dasar.
Oleh karena itu, penjelasan ini memperkuat kewenangan pengendali dan
pemegang saham cukup besar dalam memengaruhi bisnis PUSK.
58
115. Bahwa dalam kasus yang dialami oleh para Pemohon telah dilakukannya
Pelaporan Polisi berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor
STTL/280/VI/2026/BARESKRIM tertanggal 24 Juni 2026 dan kasus ini telah
memiliki pengembangan penyelidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/SP2HP/390/VII/RES.1.11./2026/
Dittipideksus tertanggal Juli 2026 di mana dalam pengembangan tersebut
penyelidik menduga adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan
uang yang dihasilkan dari Dugaan Tindak Pidana Penipuan oleh PT Lunaria
Annua Teknologi dibawa ke Luar Negeri sebagai bentuk pembayaran dividen
untuk Pemegang Saham Asing PT Lunaria Annua Teknologi (vide Bukti P-
23);
116. Bahwa perlu diketahui struktur dari PT Lunaria Annua Teknologi berdasarkan
Profil Perusahaan AHU yang diunduh pada 25 Mei 2026 menyatakan,
sebagai berikut (Bukti P-24):
Nama
Alamat
Klasifikasi
Saham
Jumlah
Lembar
Saham
Total
Lunaria Annua
Holding
PTE.
LTD
Paya Lebar
Square,
Singapore
Seri B
16.711.405
Rp187.318.138.645
PT Koinworks
Manajemen
Konsultasi
DKI Jakarta,
Jakarta
Selatan
Seri B
2.639.215
Rp29.582.960.935
PT Koinworks
Manajemen
Konsultasi
DKI Jakarta,
Jakarta
Selatan
Seri A
2.500.000
Rp10.000.000.000
Selanjutnya, para Pemohon juga mengunduh Business Profile (Company) of
Lunaria Annua Holding PTE. LTD (201816444C) tertanggal 18 Juni 2026
(Bukti P-25) yang menyatakan:
Nama
Nomor ID
Kewarganegaraan
Jabatan
Tanggal
Pengangkatan
Willy Arifin
S8159883E
Indonesia
Direktur
15 Mei 2018
Selain itu, Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat dari PT Lunaria Annua
Teknologi berdasarkan Informasi AHU yang diakses pada tanggal 10
September 2026, sebagai berikut:
59
Nama
Alamat Korespondensi
Kriteria
Benedicto Haryono Jalan
Doktor
Kusumaatmaja
Nomor
17, Rukun Tetangga 009,
Rukun
Warga
004,
Kelurahan
Menteng,
Kota
Administrasi
Jakarta Pusat
a. Memiliki saham lebih dari 25%
(dua puluh lima persen) pada
perseroan
terbatas
sebagaimana
tercantum
dalam anggaran dasar.
b. Memiliki hak suara lebih dari
25% (dua puluh lima persen)
pada
perseroan
terbatas
sebagaimana
tercantum
dalam anggaran dasar.
c. Menerima keuntungan atau
laba lebih dari 25% (dua puluh
lima persen) dari keuntungan
atau laba yang diperoleh
perseroan terbatas per tahun.
d. Memiliki kewenangan untuk
mengangkat, menggantikan,
atau
memberhentikan
anggota direksi dan anggota
dewan komisaris.
e. Memiliki kewenangan atau
kekuasaan
untuk
mempengaruhi
atau
mengendalikan
perseroan
terbatas
tanpa
harus
mendapat otorisasi dari pihak
manapun.
f. Menerima
manfaat
dari
perseroan terbatas; dan/atau
g. Merupakan
pemilik
sebenarnya dari dana atas
kepemilikan saham perseroan
terbatas.
Willy Arifin
Jalan Situbondo No. 6B,
Rukun Tetangga 003,
Rukun
Warga
005,
Kelurahan
Menteng,
Kecamatan
Menteng,
Kota
Administrasi
Jakarta Pusat.
a. Memiliki saham lebih dari 25%
(dua puluh lima persen) pada
perseroan
terbatas
sebagaimana
tercantum
dalam anggaran dasar.
b. Memiliki hak suara lebih dari
25% (dua puluh lima persen)
pada
perseroan
terbatas
sebagaimana
tercantum
dalam anggaran dasar.
c. Menerima keuntungan atau
laba lebih dari 25% (dua puluh
lima persen) dari keuntungan
atau laba yang diperoleh
perseroan terbatas per tahun.
60
d. Memiliki kewenangan untuk
mengangkat, menggantikan,
atau
memberhentikan
anggota direksi dan anggota
dewan komisaris.
e. Memiliki kewenangan atau
kekuasaan
untuk
mempengaruhi
atau
mengendalikan
perseroan
terbatas
tanpa
harus
mendapat otorisasi dari pihak
manapun.
f. Menerima
manfaat
dari
perseroan terbatas; dan/atau
g. Merupakan
pemilik
sebenarnya dari dana atas
kepemilikan saham perseroan
terbatas.
sehingga seluruh fakta dan informasi yang telah dijelaskan mengindikasikan
adanya permasalahan bisnis yang merugikan konsumen dapat ditimbulkan
oleh pengendali dan pemegang saham dalam kasus yang dialami oleh para
Pemohon.
117. Bahwa adanya dugaan keterlibatan Pengendali dan Pemegang Saham
dalam kasus yang dialami oleh para Pemohon berpotensi menimbulkan
persoalan hukum di kemudian hari, mengingat norma a quo tidak mencakup
Pengendali dan Pemegang Saham sebagai pihak yang dapat menjadi dasar
pertanggungjawaban PUSK atas kerugian Konsumen. Oleh karena itu,
norma a quo perlu diperluas dengan mencantumkan Pengendali dan
Pemegang Saham PUSK sebagai pihak yang dapat menjadi dasar
pertanggungjawaban apabila berdasarkan proses pemeriksaan dan
pembuktian terbukti bahwa tindakan mereka telah menyebabkan kerugian
bagi Konsumen;
118. Bahwa keadaan tersebut menciptakan apa yang secara substansial
merupakan kekosongan atau celah pertanggungjawaban (accountability
gap). Apabila kerugian Konsumen terbukti disebabkan oleh tindakan
Pengendali atau Pemegang Saham, sementara kedua subjek tersebut tidak
dikualifikasikan dalam Pasal 236 ayat (3) huruf l, maka terdapat
ketidakpastian apakah kerugian tersebut dapat dibebankan kepada PUSK
berdasarkan norma a quo;
61
119. Bahwa celah tersebut jelas menjadi persoalan konstitusional yang sangat
merugikan. Bagi Konsumen yang telah kehilangan atau mengalami
pengurangan hartanya, ketidakjelasan mengenai apakah PUSK tetap
bertanggung jawab ketika sumber kesalahan berasal dari Pengendali atau
Pemegang Saham secara langsung mempengaruhi kepastian hukum dan
kemungkinan memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya;
120. Bahwa persoalan tersebut memiliki relevansi konkret bagi para Pemohon.
Sampai dengan diajukannya Permohonan a quo, belum terdapat proses
hukum yang secara definitif menentukan pihak yang melakukan tindakan
yang menyebabkan kerugian para Pemohon. Oleh karenanya, tidak tertutup
kemungkinan berdasarkan proses pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut
ternyata tindakan faktual yang menyebabkan kerugian para Pemohon
dilakukan, diperintahkan, diarahkan, atau mempunyai keterkaitan dengan
tindakan Pengendali dan/atau Pemegang Saham PUSK/LPBBTI. Fakta
mengenai dugaan keterlibatan Pengendali dan/atau Pemegang Saham
tersebut bukanlah dasar tunggal untuk menyatakan inkonstitusionalitas
norma a quo, melainkan merupakan contoh konkret yang menunjukkan
relevansi persoalan konstitusional yang secara potensial dapat dialami oleh
para Pemohon apabila tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut pada
akhirnya terbukti melibatkan Pengendali dan/atau Pemegang Saham;
121. Bahwa apabila kemungkinan tersebut kemudian terbukti, para Pemohon
menghadapi persoalan hukum yang serius karena Pasal 236 ayat (3) huruf l
tidak menempatkan Pengendali dan Pemegang Saham dalam kualifikasi
subjek sebagaimana halnya direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau
pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK. Dengan
demikian, norma a quo berpotensi memberikan ruang bagi PUSK untuk
menghindari atau setidak-tidaknya mempersoalkan pertanggungjawabannya
atas kerugian Konsumen dengan alasan bahwa tindakan yang menimbulkan
kerugian dilakukan oleh subjek yang tidak disebut dalam norma a quo;
122. Bahwa kehadiran Pengendali dan Pemegang Saham dalam norma a quo
merupakan hal yang penting dan sejalan dengan Pasal 3 UU PT. Pasal
tersebut bahkan mengatur bahwa apabila Pemegang Saham terlibat dalam
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, prinsip limited
liability tidak lagi berlaku sehingga Pemegang Saham dapat dimintai
62
pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa UU PT
sendiri mengakui adanya kemungkinan kesalahan atau perbuatan melawan
hukum yang melibatkan Pemegang Saham. Dengan demikian, sudah
sepatutnya Pengendali dan Pemegang Saham dimasukkan dalam norma a
quo sebagai pihak yang dapat menjadi sumber timbulnya kerugian bagi
Konsumen. Adapun norma yang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 UU
PT:
1. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung
jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila:
a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi;
b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;
c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan.
123. Bahwa norma a quo jelas menjadi bertentangan dengan prinsip kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Konsumen berhak memperoleh kepastian mengenai pihak yang bertanggung
jawab dan kondisi yang menimbulkan kewajiban pemulihan ketika kerugian
telah terbukti terjadi. Norma yang memberikan perlindungan terhadap
tindakan direksi, komisaris, pegawai, dan pihak ketiga, tetapi tidak
memberikan kejelasan yang sama ketika tindakan tersebut berasal dari
Pengendali atau Pemegang Saham, menimbulkan ketidakpastian terhadap
perlindungan hukum yang seharusnya diterima Konsumen;
124. Bahwa relevansi Pengendali dan Pemegang Saham dalam konstruksi
pertanggungjawaban PUSK semakin memperoleh dasar apabila diperhatikan
perkembangan pengaturan dalam UU P2SK sendiri. Berbeda dengan Pasal
63
a quo, Pasal 221A ayat (11) UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
UU P2SK, pembentuk undang-diatur bahwa LJK Aset Kripto bertanggung
jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian,
dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian yang dilakukan oleh
Pengendali, Pemegang Saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas
syariah, pegawai, pihak yang berkedudukan setara, dan/atau pihak ketiga
yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan LJK Aset Kripto. Berikut
perbandingannya:
Pasal 236 ayat (3) huruf l
UU 4/2023
Pasal 221A ayat (11)
UU 4/2026
Kewajiban PUSK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
l.
bertanggung
jawab
atas
kerugian
yang
disebabkan
kesalahan,
kelalaian,
dan
perbuatan
yang
bertentangan
dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau perjanjian,
baik
yang
dilakukan
direksi,
dewan komisaris, dan pegawai
PUSK dan/atau dilakukan oleh
pihak ketiga yang mewakili atau
bekerja untuk kepentingan PUSK;
LJK Aset Kripto bertanggung jawab atas
kerugian konsumen yang disebabkan
kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang
bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan dan/ atau perjanjian, yang
dilakukan oleh Pengendali, pemegang
saham, direksi, dewan komisaris, dewan
pengawas syariah, pegawai, pihak yang
memiliki
kedudukan
setara
dengan
pemegang
saham,
direksi,
dewan
komisaris, dewan pengawas syariah, dan/
atau dilakukan oleh pihak ketiga yang
mewakili atau bekerja untuk kepentingan
LJK Aset Kripto
125. Bahwa pengaturan tersebut tidak dengan sendirinya berarti setiap perbedaan
pengaturan antara PUSK dan LJK Aset Kripto merupakan perlakuan yang
bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian, pengaturan tersebut
mempunyai arti penting dalam menilai rasionalitas dan kelengkapan
konstruksi pertanggungjawaban Konsumen dalam rezim sektor keuangan,
karena pembentuk undang-undang sendiri telah mengakui bahwa
Pengendali dan Pemegang Saham merupakan subjek yang relevan untuk
dikualifikasikan dalam rantai pertanggungjawaban atas kerugian Konsumen;
126. Bahwa ketika pada satu rezim sektor keuangan Pengendali dan Pemegang
Saham secara eksplisit ditempatkan sebagai subjek yang perbuatannya
dapat menjadi dasar pertanggungjawaban LJK atas kerugian Konsumen,
sedangkan dalam Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK keduanya tidak
dikualifikasikan, terdapat persoalan inkonsistensi perlindungan hukum yang
64
harus dijelaskan secara rasional dan konstitusional, khususnya ketika
kerugian konsumen pada kedua rezim tersebut sama-sama dapat bersumber
dari tindakan pihak yang mempunyai pengaruh terhadap PUSK/LJK;
127. Bahwa oleh karena itu, pengabaian Pengendali dan Pemegang Saham
dalam Pasal 236 ayat (3) huruf l tidak dapat dipandang semata-mata sebagai
pilihan teknik legislasi yang tidak mempunyai konsekuensi hukum.
Pengabaian tersebut berpotensi menciptakan perlindungan yang tidak
lengkap (under-inclusive protection), karena norma telah mengantisipasi
berbagai subjek yang dapat menyebabkan kerugian konsumen, tetapi tidak
mengantisipasi subjek lain yang secara faktual juga dapat menjadi sumber
kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum
dan/atau perjanjian;
128. Bahwa akibat dari ketidaklengkapan tersebut pada akhirnya menjadi bentuk
ketidakpastian mengenai pemulihan harta yang telah hilang atau berkurang.
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin perlindungan terhadap harta
benda yang berada di bawah kekuasaan setiap orang, sedangkan Pasal 28H
ayat (4) menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan
melarang pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang. Selain itu,
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 juga telah menempatkan perlindungan HAM
sebagai tanggung jawab negara;
129. Bahwa dengan demikian, Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena norma a quo tidak memberikan kepastian
mengenai hubungan antara perbuatan pihak yang menyebabkan kerugian
dengan pihak yang dibebani kewajiban pertanggungjawaban dan pemulihan
kepada Konsumen. Ketika Pengendali dan Pemegang Saham tidak termasuk
dalam
cakupan
subjek
yang
perbuatannya
dapat
menjadi
dasar
pertanggungjawaban PUSK, Konsumen tidak memperoleh kepastian hukum
bahwa kerugian yang timbul dari tindakan pihak-pihak tersebut akan tetap
menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban dan pemulihan bagi PUSK.
Dengan demikian, norma a quo bukan hanya tidak lengkap dalam
menentukan
subjek
pertanggungjawaban,
tetapi
secara
langsung
menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika
kerugian Konsumen terbukti bersumber dari tindakan Pengendali atau
65
Pemegang Saham. Padahal, kepastian hukum yang adil mensyaratkan
adanya kejelasan mengenai subjek yang bertanggung jawab, keadaan yang
menimbulkan pertanggungjawaban, serta konsekuensi hukum yang dapat
diperoleh Konsumen ketika haknya dilanggar;
130. Bahwa ketidaklengkapan cakupan subjek pertanggungjawaban dalam Pasal
236 ayat (3) huruf l UU P2SK pada akhirnya juga bertentangan dengan hak
atas perlindungan harta benda dan hak milik pribadi sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 serta
kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I
ayat (4) UUD NRI 1945. Sebab, perlindungan konstitusional terhadap harta
benda dan hak milik tidak cukup hanya dengan mengakui adanya hak
tersebut, tetapi harus disertai konstruksi hukum yang memungkinkan
Konsumen memperoleh pemulihan ketika harta bendanya berkurang atau
hilang akibat perbuatan yang melanggar hukum. Apabila norma a quo
membatasi sumber pertanggungjawaban PUSK hanya pada perbuatan
Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang mewakili
atau bekerja untuk kepentingan PUSK, sementara tidak mencakup
Pengendali dan Pemegang Saham, maka terdapat celah hukum yang
memungkinkan kerugian terhadap harta benda Konsumen tidak diikuti
dengan mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan yang efektif. Dalam
keadaan demikian, negara telah menyediakan hak dan instrumen
perlindungan secara formal, tetapi norma a quo justru tidak memberikan
jaminan perlindungan yang utuh ketika pelanggaran terhadap harta benda
tersebut bersumber dari subjek yang tidak tercakup dalam norma. Kondisi
tersebut bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara untuk
memastikan perlindungan hak atas harta benda dan hak milik pribadi dapat
diwujudkan secara efektif;
131. Bahwa dalam sektor jasa keuangan, kemampuan suatu PUSK untuk
mengorganisasikan
kegiatan
usahanya
melalui
organ,
pengendali,
pemegang saham, pegawai, maupun pihak ketiga tidak boleh mengakibatkan
Konsumen menanggung risiko ketidakjelasan mengenai siapa yang
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Sebab, apabila struktur
organisasi atau kepemilikan dapat digunakan untuk memutus hubungan
66
antara tindakan yang menyebabkan kerugian dengan kewajiban pemulihan,
maka struktur hukum tersebut justru berpotensi menjadi sarana untuk
melemahkan perlindungan Konsumen;
132. Bahwa oleh karenanya, negara wajib memastikan bahwa konstruksi
pertanggungjawaban PUSK mencakup pihak-pihak yang secara faktual dan
hukum dapat menjadi sumber tindakan yang merugikan Konsumen, termasuk
Pengendali dan Pemegang Saham, sepanjang tindakan mereka terbukti
menjadi penyebab kerugian dalam hubungan dengan kegiatan atau
kepentingan PUSK;
133. Bahwa Pemohon menyadari bahwa pengujian norma a quo tidak boleh
dimaknai sebagai permintaan untuk menjadikan PUSK bertanggung jawab
secara mutlak (strict liability) atas seluruh kerugian yang dialami Konsumen.
Pemaknaan yang dimohonkan justru memberikan batas yang jelas, yaitu
kewajiban pemulihan hanya timbul terhadap kerugian yang terbukti
disebabkan
oleh
kesalahan,
kelalaian,
dan/atau
perbuatan
yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
134. Bahwa dengan demikian, tetap harus terdapat: 1) perbuatan atau kelalaian;
2) kesalahan atau pelanggaran hukum/perjanjian; 3) kerugian Konsumen;
dan 4) hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian;
135. Bahwa penambahan Pengendali dan Pemegang Saham dalam kualifikasi
subjek juga tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa setiap Pengendali
dan Pemegang Saham secara otomatis bertanggung jawab atas kerugian
PUSK. Yang dimohonkan adalah agar perbuatan Pengendali dan Pemegang
Saham yang terbukti menyebabkan kerugian Konsumen tidak berada di luar
jangkauan norma pertanggungjawaban hanya karena keduanya tidak disebut
secara eksplisit dalam Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK;
136. Bahwa oleh karena itu, Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK harus dinyatakan
inkonstitusional
bersyarat
sepanjang
tidak
dimaknai
sebagaimana
pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon, yaitu bahwa “PUSK wajib
melakukan pemulihan hak dan/atau memberikan ganti kerugian kepada
Konsumen atas kerugian yang terbukti disebabkan oleh kesalahan, kelalaian,
dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Pengendali,
Pemegang Saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga
67
yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK, tanpa menghilangkan
pertanggungjawaban administratif, perdata, dan/atau pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.
D. PETITUM
Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti
terlampir, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili
berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada Penjelasan Pasal 30
ayat (1) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berdasarkan penilaian OJK yang
dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan bukti dan
parameter hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
serta dapat diuji secara hukum”;
4. Menyatakan frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada Penjelasan Pasal 30
ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berdasarkan penilaian OJK yang
dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan bukti dan
parameter hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
mengenai adanya kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap
68
peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, adanya kerugian
materiil bagi konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan, serta
hubungan antara kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran dengan
kerugian tersebut yang dapat diuji secara hukum”;
5. Menyatakan Pasal 236 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
“bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan hak dan/atau memberikan
ganti kerugian kepada konsumen atas kerugian yang terbukti disebabkan
oleh kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan
oleh pengendali, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/
atau pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK tanpa
menghilangkan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan/atau pidana
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) para Pemohon;
69
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Tangkap
layar
akun
KoinWoks,
perjanjian
pendanaan, tangkap layar penempatan dana, dan bukti
transfer Pemohon I;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Tangkap
layar
akun
KoinWoks,
perjanjian
pendanaan, tangkap layar penempatan dana, dan bukti
transfer Pemohon II;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Tangkap layar akun KoinWoks, tangkap layar
penempatan dana, dan bukti transfer Pemohon III;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Tangkap layar e-mail KoinWorks perihal perubahan
produk dari Koin Robo menjadi KoinWorks Inclusive
Simplified Solution (KISS);
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Dokumen standstill yang berisi restrukturisasi
skema pengembalian dana Pemohon I;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Dokumen standstill yang berisi restrukturisasi
skema pengembalian dana Pemohon II;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Dokumen standstill yang berisi restrukturisasi
skema pengembalian dana Pemohon III;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Tangkap layar sejumlah transaksi keuangan di
Aplikasi KoinWorks;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Surat Undangan Rapat Umum Pemberi Dana
(RUPD) dengan KoinWorks;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Surat OJK Nomor LAT/EXT-CS/2024/11/06 perihal
Tanggapan Terhadap Laporan Lewat Aplikasi Pengaduan
Portal Konsumen Otoritas Jasa Keuangan No. Tiket
P241102507 tertanggal 23 November 2024;
15. Bukti P-15
: Fotokopi
Tangkap
layar
status
pengaduan Aplikasi
Pengaduan Portal Konsumen Otoritas Jasa Keuangan
(APPK OJK);
16. Bukti P-16
: Fotokopi Data kerugian 110 Lender KoinWokrs yang diolah
oleh LBH PB PMII sebagai Kuasa Hukum beserta dokumen
performa pendanaan para Pemohon sebagai contoh yang
menjadi dasar penghitungan kerugian;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025
tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan Oleh
70
Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Perlindungan
Konsumen;
18. Bukti P-18
: Fotokopi Penelitian/Skripsi Hilkiah Jordan Faithful berjudul
“Efektivitas Pasal 30 Ayat (1) Huruf (B) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Studi di Otoritas Jasa Keuangan)” 2023;
19. Bukti P-19
: Fotokopi Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan berkenaan
dengan sejumlah tindak keputusan terhadap pelanggaran
PUSK;
20. Bukti P-20
: Fotokopi Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha
Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen
2023-2027;
21. Bukti P-21
: Fotokopi Salinan Kronologi Permasalahan Koinworks;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Dokumen RUPD KoinP2P/KoinWorks beserta
Lembar Fakta Pinjaman;
23. Bukti P-23
: Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor
STTU280/Vl/2026/BARESKRlM tertanggal 24 Juni 2026 dan
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
Nomor
B,’SP2HP/390/Vll/RES.1.11.12026/Dittipideksus
tertanggal Juli 2026;
24. Bukti P-24
: Fotokopi Profil Perusahaan PT Lunaria Annua Teknologi dari
Ditjen AHU tertanggal 25 Mei 2026;
25. Bukti P-25
: Fotokopi Business Profile Lunaria Annua Holding Pte. Ltd.
dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)
tertanggal 18 Juni 2026;
26. Bukti P-26
: Fotokopi Salinan Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025
tentang Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk
Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
71
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 29, Penjelasan Pasal
30 ayat (1) huruf b angka 1, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5253, selanjutnya disebut UU 21/2011) serta Pasal 236 ayat (3)
huruf l Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845,
selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
72
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
73
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo
adalah Penjelasan Pasal 29 UU 21/2011, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b
angka 1 UU 21/2011, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 UU 21/2011
serta Pasal 236 ayat (3) huruf I UU 4/2023, yang selengkapnya menyatakan:
Penjelasan Pasal 29 UU 21/2011
Dalam rangka penyelesaian pengaduan Konsumen, OJK dapat melakukan
antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan dimaksud.
Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 UU 21/2011
Ayat (1)
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan “itikad tidak baik” adalah itikad tidak baik berdasarkan
penilaian OJK.
Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 UU 21/2011
Ayat (1)
Huruf b
Angka 2
Pengajuan
gugatan
dilakukan
berdasarkan
penilaian
OJK
bahwa
pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi
Konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan
Pasal 236 ayat (3) huruf l UU 4/2023
Kewajiban PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
l. bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian,
dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan
pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau
bekerja untuk kepentingan PUSK
2. Bahwa para Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional berupa hak atas
kepastian hukum yang adil, hak perlindungan terhadap harta benda/harta milik
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal
28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
74
3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti
P-4] menjadi pemberi dana (lender) pada platform KoinWorks yang
diselenggarakan oleh PT. Lunaria Annua Teknologi sebagai Penyelenggara
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/Pindar)
dan merupakan pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) berada di bawah
pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedudukan para
Pemohon sebagai pemberi dana dibuktikan berdasarkan tangkapan layar akun
KoinWorks, perjanjian pendanaan, bukti penempatan dana, dan/atau bukti
transfer adanya dana dan hak tagih para Pemohon dalam penyelenggaraan
KoinWorks [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7];
4. Bahwa pada tahun 2024, PT Lunaria Annua Teknologi memperkenalkan
KoinWork Inclusive Simplified Solution (KISS) sebagai skema pendanaan baru
yang menawarkan potensi imbal hasil, mekanisme mitigasi risiko berupa dana
proteksi dan/atau asuransi sesuai karakteristik pendanaan, sehingga pada
tanggal 1 Oktober 2024 terjadi perubahan skema pendanaan para Pemohon
dari KoinRobo menjadi KISS. Selanjutnya, pada bulan November 2024 terjadi
persoalan pada salah satu borrower KoinWorks yang berdampak terhadap
kemampuan pengembalian dana kepada sejumlah lender. Permasalahan ini
kemudian diketahui OJK dan tindakan OJK hanya menyatakan KoinWorks
melakukan penundaan pembayaran (standstill) kepada sebagian lender
berkaitan dengan penyalahgunaan dana oleh salah satu borrower dan sebagai
akibatnya penyelenggara menjalankan program standstill secara sepihak
sebagai restrukturisasi pendanaan kepada para Pemohon yang berdasarkan
dokumen yang diterima para Pemohon antara lain berupa perpanjangan waktu
disertai dengan perubahan prediksi imbal hasil [vide Bukti P-9 sampai dengan
Bukti P-10]. Namun pelaksanaan pembayaran dalam skema standstill hanya
berlangsung hingga bulan Juli 2025 dan setelahnya proses pengembalian dana
semakin terganggu yang menyebabkan dana para Pemohon terus mengalami
gagal bayar. Hal ini menyebabkan kerugian para Pemohon bukan saja berupa
penundaan jatuh tempo tetapi juga berkembang menjadi tidak diperolehnya
kembali dana pokok beserta dana imbalan yang telah ditempatkan [vide Bukti
P-12];
5. Bahwa para Pemohon dan lender lainnya telah melakukan keberatan secara
langsung kepada PT Lunaria Annua Teknologi dan menggunakan mekanisme
75
pengaduan kepada OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen
(APPK) [vide Bukti P-14 dan P-15]. Dalam tahapan ini, menurut para Pemohon,
OJK hanya menjadi perantara yang menghubungkan pengaduan para Pemohon
sebagai pihak yang dirugikan dengan PT Lunaria Annua Teknologi, sehingga
OJK tidak menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan pengaduan
konsumen dan pembelaan hukum perlindungan konsumen padahal terdapat
sejumlah kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang dilakukan oleh PT
Lunaria Annua Teknologi yang menimbulkan kerugian besar kepada para
Pemohon;
6. Bahwa menurut para Pemohon, persoalan yang dihadapi para Pemohon
mengandung persoalan hukum yang memiliki dimensi isu konstitusional karena
UU 21/2011 dan UU 4/2023 tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil
sehingga keberlakuannya tidak memberikan perlindungan terhadap hak atas
harta benda yang seharusnya dilindungi Pemerintah. Hal tersebut setidaknya
tergambar dalam empat permasalahan yang dikemukakan oleh para Pemohon
yaitu:
a. Penjelasan Pasal 29 UU 21/2011 tidak memberikan kepastian hukum karena
merumuskan kondisi baru yang mereduksi kewajiban OJK memfasilitasi
pengaduan konsumen khususnya berkenaan dengan adanya verifikasi dan
pemeriksaan yang menurut para Pemohon seharusnya telah inheren menjadi
bagian dari kewajiban perlindungan konsumen yang diatur dalam batang
tubuh Pasal 29 UU 21/2011;
b. Frasa “berdasarkan penilaian OJK” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf
b angka 1 dan angka 2 UU 21/2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum
karena tidak memberikan parameter yang jelas dan terukur bagaimana OJK
melakukan penilaian untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya situasi yang
menjadi dasar penggunaan kewenangan pembelaan hukum sebagaimana
yang dimaksud dalam batang tubuh;
c. Ketentuan Pasal 236 ayat (3) huruf l UU 4/2003 juga tidak memberikan
kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon karena tidak merumuskan
tanggung jawab seperti apa yang menjadi kewajiban PUSK/LPBBTI ketika
menyebabkan kerugian akibat adanya kesalahan, kelalaian dan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau
76
perjanjian. Hal tersebut telah menyebabkan PT Lunaria Annua Teknologi tidak
bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para Pemohon dan
menyatakan pengembalian dana lender serta kerugian yang timbul adalah
bergantung kepada pembayaran borrower. Padahal, kerugian yang dialami
para Pemohon tidak semata-mata merupakan risiko kredit borrower, tetapi
didalilkan berkaitan pula dengan kesalahan, kelalaian, ketidakcukupan
mitigasi
risiko,
informasi
produk
dan/atau
perbuatan
lain
dalam
penyelenggaraan KoinWorks yang harus dibuktikan dalam proses hukum.;
d. Pasal 236 ayat (3) huruf I UU 4/2003 juga tidak memberikan kualifikasi
“pengendali” dan “pemegang saham” sebagai subjek hukum tersendiri yang
perbuatannya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban PUSK. Padahal,
keberadaannya juga sangat berpotensi membuat kesalahan, kelalaian, atau
pelanggaran yang merugikan konsumen;
7. Dengan demikian, kerugian konstitusional para Pemohon bersifat faktual serta
potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
Kerugian konstitusional para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal
verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena
seandainya instrumen pelayanan pengaduan konsumen dan kewenangan
pembelaan hukum OJK untuk memberikan perlindungan konsumen sedari awal
berkepastian hukum atau berdasarkan parameter yang jelas, in casu Penjelasan
Pasal 29 dan frasa “berdasarkan penilaian OJK” pada Pasal 30 ayat (1) huruf b
angka 1 dan angka 2, maka memungkinkan adanya mekanisme pemulihan yang
efektif yang secara rasional dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian para
Pemohon secara berulang akibat pelanggaran yang dilakukan PT Lunaria
Annua Teknologi. Selain itu, seandainya instrumen perlindungan konsumen
sebagaimana yang disebutkan itu berlaku efektif, maka dapat dipastikan pula
para Pemohon tidak harus mengeluarkan dana kembali untuk membayar jasa
pendampingan pengacara/lawyer dalam menyelesaikan kerugian yang terjadi,
karena sejatinya usaha perlindungan hukum itu secara atributif sudah menjadi
kewenangan OJK. Terhadap ketentuan Pasal 236 ayat (3) huruf l UU 4/2003,
seandainya bentuk tanggung jawab dalam Pasal a quo berkepastian hukum
diarahkan untuk mengganti kerugian akibat suatu pelanggaran PUSK, maka
terdapat kewajiban bagi PUSK untuk mengganti kerugian dana para Pemohon.
77
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan
hukum di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah dapat membuktikan
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-4] dan merupakan pemberi dana
(lender) pada platform KoinWork yang diselenggarakan oleh PT Lunaria Annua
Teknologi [vide Bukti P-5 sampai Bukti P-7] serta mengalami keadaan penundaan
pembayaran (standstill) dari PT Lunaria Annua Teknologi akibat penyalahgunaan
dana oleh salah satu borrower [vide Bukti P-9 sampai Bukti P-12]. Pemohon I
sampai dengan Pemohon III menyatakan memiliki hak atas kepastian hukum dan
perlindungan terhadap harta benda/harta milik sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menjelaskan kedudukan hukum, Pemohon I
sampai dengan Pemohon III harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK 7/2025), yakni adanya kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, terdapat kerugian hak konstitusional
yang dialami serta hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian,
kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan
kerugian atau potensi hak dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi terjadi.
Berkenaan dengan uraian keterpenuhan syarat anggapan kerugian atau
potensi kerugian hak konstitusional dimaksud, setelah mencermati dengan seksama
permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon III dan bukti-bukti yang diajukan,
ketentuan norma Pasal 29 UU 21/2011 dan Pasal 30 UU 21/2011 berada dalam Bab
VI yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Ketentuan
Pasal 29 UU 21/2011 merupakan norma umum yang mengatur tentang kewenangan
OJK dalam melakukan pelayanan pengaduan konsumen sedangkan Penjelasan
Pasal 29 UU 21/2011 memberikan penegasan bahwa OJK bukan hanya sebagai
78
wadah yang menampung pengaduan atau keluhan konsumen tapi memiliki fungsi
aktif operasional untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus. Adapun Pasal
30 ayat (1) huruf b UU 21/2011 mengatur tentang kewenangan OJK untuk
melakukan pembelaan hukum bagi konsumen dan masyarakat dalam bentuk
mengajukan gugatan di pengadilan. Dalam hal ini, negara memberikan hak gugat
(legal standing) bagi OJK dalam bertindak membela konsumen dan masyarakat dari
pihak yang menyebabkan kerugian ke pengadilan untuk memperoleh kembali harta
kekayaan milik pribadi maupun ganti kerugian. Oleh karena itu, dalam mengajukan
gugatan ke pengadilan meskipun diajukan berdasarkan penilaian OJK namun telah
didasarkan pada hasil pengawasan, pemeriksaan, dan verifikasi. Begitu pula
dengan norma Pasal 236 ayat (3) huruf l UU 4/2023 mengatur tentang kewajiban
Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) dalam melindungi konsumen. Dalam hal
ini, PUSK wajib mempertanggungjawabkan secara penuh segala bentuk kerugian
finansial maupun hukum yang timbul akibat adanya kesalahan, kelalaian, dan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
dilakukan pihak internal maupun perwakilan eksternal dari PUSK tersebut. Dengan
demikian, apabila dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon I sampai
dengan Pemohon III yang bersifat aktual dan spesifik tersebut, telah ternyata
kewenangan OJK untuk melakukan penyelesaian pengaduan konsumen dan
mengajukan gugatan berdasarkan penilaian OJK sendiri serta ketentuan terkait
kewajiban PUSK dalam melindungi konsumen tidak mempunyai hubungan sebab
akibat (causal verband) dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I
sampai dengan Pemohon III, karena kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai
dengan Pemohon III disebabkan oleh kegagalan pembayaran akibat fraud pinjaman
oleh debitur pihak ketiga serta adanya perubahan skema pendanaan internal
platform.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
Mahkamah tidak dapat menemukan argumentasi logis mengenai adanya anggapan
kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon III berkaitan
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
sehingga dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband).
Oleh karena tidak terdapat anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya
norma yang dimohonkan pengujian, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon III
tidak memenuhi syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana
79
diuraikan dalam Paragraf [3.4]. Selain itu, syarat-syarat anggapan kerugian hak
konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
serta putusan-putusan selanjutnya bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi
salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang
dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah
mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan
bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I sampai dengan Pemohon III
(selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk
mengajukan
permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
80
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
81
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Fransisca
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 29, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253, selanjutnya disebut UU 21/2011) serta Pasal 236 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 72 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 73 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Penjelasan Pasal 29 UU 21/2011, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 UU 21/2011, Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 UU 21/2011 serta Pasal 236 ayat (3) huruf I UU 4/2023, yang selengkapnya menyatakan: Penjelasan Pasal 29 UU 21/2011 Dalam rangka penyelesaian pengaduan Konsumen, OJK dapat melakukan antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan dimaksud. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1 UU 21/2011 Ayat (1) Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan “itikad tidak baik” adalah itikad tidak baik berdasarkan penilaian OJK. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 UU 21/2011 Ayat (1) Huruf b Angka 2 Pengajuan gugatan dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan Pasal 236 ayat (3) huruf l UU 4/2023 Kewajiban PUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: l. bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUSK 2. Bahwa para Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum yang adil, hak perlindungan terhadap harta benda/harta milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 74 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-4] menjadi pemberi dana (lender) pada platform KoinWorks yang diselenggarakan oleh PT. Lunaria Annua Teknologi sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/Pindar) dan merupakan pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedudukan para Pemohon sebagai pemberi dana dibuktikan berdasarkan tangkapan layar akun KoinWorks, perjanjian pendanaan, bukti penempatan dana, dan/atau bukti transfer adanya dana dan hak tagih para Pemohon dalam penyelenggaraan KoinWorks [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7]; 4. Bahwa pada tahun 2024, PT Lunaria Annua Teknologi memperkenalkan KoinWork Inclusive Simplified Solution (KISS) sebagai skema pendanaan baru yang menawarkan potensi imbal hasil, mekanisme mitigasi risiko berupa dana proteksi dan/atau asuransi sesuai karakteristik pendanaan, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2024 terjadi perubahan skema pendanaan para Pemohon dari KoinRobo menjadi KISS. Selanjutnya, pada bulan November 2024 terjadi persoalan pada salah satu borrower KoinWorks yang berdampak terhadap kemampuan pengembalian dana kepada sejumlah lender. Permasalahan ini kemudian diketahui OJK dan tindakan OJK hanya menyatakan KoinWorks melakukan penundaan pembayaran (standstill) kepada sebagian lender berkaitan dengan penyalahgunaan dana oleh salah satu borrower dan sebagai akibatnya penyelenggara menjalankan program standstill secara sepihak sebagai restrukturisasi pendanaan kepada para Pemohon yang berdasarkan dokumen yang diterima para Pemohon antara lain berupa perpanjangan waktu disertai dengan perubahan prediksi imbal hasil [vide Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-10]. Namun pelaksanaan pembayaran dalam skema standstill hanya berlangsung hingga bulan Juli 2025 dan setelahnya proses pengembalian dana semakin terganggu yang menyebabkan dana para Pemohon terus mengalami gagal bayar. Hal ini menyebabkan kerugian para Pemohon bukan saja be
