PUU
Tahun 2026
312/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pemohon: Moh. Sabar Musman
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 312/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Moh. Sabar Musman
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Taman Harapan Baru, Blok R.9, Nomor 3, Pejuang,
Medan Satria, Kota Bekasi
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
18 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
18 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
312/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 312/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 19 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 14 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
Kewenangan Mahkamah
1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
2
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, “Konstitusi.”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang
selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perppu”.
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-
Undang No 12/2011 tentang Pasal 2: “Pancasila merupakan sumber segala
sumber hukum negara” terhadap UUD NRI 1945 pada 5 frase kalimat alinea
ke 4 Pembukaan (Preambule).
3
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil
Undang-Undang No 12/2011 tentang Pasal 2: “Pancasila merupakan
sumber segala sumber hukum negara” terhadap UUD NRI Tahun 1945
maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
permohonan a quo.
II. Kedudukan Hukum Pemohon
1. Kualifikasi Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a) perorangan WNI;
b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c) badan hukum publik dan privat; atau;
d) lembaga negara”.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK
7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan
terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan
berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai
Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat
mengajukan permohonan sebagaimana
ditentukan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
4
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
4. Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
4.1. Kualifikasi sebagai Pemohon
Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P-
1). Pemohon sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai sumber
sejarah dasar negara Pancasila. Pemohon adalah penulis 3 buku ISBN
Penerbit Nurshakti Palapa. Buku ke-1 dengan topik analisa sejarah tentang
konstitusi UU terkait energi. Buku ke-2 dengan topik kekalahan
imperalisme setan USA NATO. Buku ke-3 dengan topik misteri pikiran
matematika komputasi dalam sel syaraf otak. (Bukti P-5). Berikut website
Pemohon:
MOHAMADMUSMAN.WORDPRESS.COM
4.2. Kualifikasi Pemohon sebagai peneliti Konstitusi
Berikut adalah kerugian spesifik aktual negara. Dalam buku ke-1 (Bukti P-
5) Pemohon dengan topik analisa sejarah tentang konstitusi UU terkait
energi, diceritakan saat Malaysia merdeka tahun 1957, konstitusi dan UU
Malaysia itu disiapkan oleh Inggris penjajahnya dengan standar British
Commonwealth, berbeda dengan Indonesia. Jika diusulkan perubahan UU
di Malaysia memerlukan persetujuan Raja Dipertuan Agung Malaysia,
seterusnya akan dikonsultasikan dengan induk British Commonwealth.
Kejadian reformasi 1998 Indonesia, menjadi fokus penelitian Pemohon
kenapa Pancasila sebagai dasar negara NKRI sejak 1945 ini penuh
5
dengan ujian mulai dari pemberontakan separatisme yang beraliran
agama, pertarungan global kapitalisme dan sosialisme. Setelah 81 tahun
merdeka Pemohon mencatat sebagai berikut:
a) Pemohon menemukan fakta pemberontakan akibat pertarungan aliran
materialisme global yakni kapitalisme USA dan sosialisme global
menyebabkan kemunduran peradaban Indonesia itu sendiri, yakni
kisah ratusan ribu pembunuhan massal tahun 1965-1967 tanpa proses
pengadilan. Suatu fakta kelemahan Pancasila.
b) Pemohon mencatat pemberontakan berdasarkan aliran agama,
separatisme daerah, aliran materialisme global antara 1945-1965
menimbulkan pertanyaan kenapa Pancasila sebagai dasar negara
tidak bisa bijaksana beradab seperti bangsa lain, untuk melupakan
kisah pemberontakan dan menjadikan sebagai kisah perang saudara
dalam kerangka Pancasila.
Dalam buku ke-1 (Bukti P-5), Pemohon mengidentifikasi permasalahan
bangsa adalah ada kaitan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun lamanya
(lama sekali dibandingkan 81 tahun Indonesia merdeka saat ini) dan level
IQ bangsa Indonesia di dunia yang tidak tinggi (urutan ke 129 dunia
sumber Tempo). Pemohon mempertanyakan apakah saat ini Indonesia
sedang dijajah oleh elit bangsanya sendiri. Pemohon wajib memberikan
kontribusi pembebasan bangsanya sendiri dari segala bentuk penjajahan
dan perbudakan bangsa.
Apa makna dijajah 350 tahun oleh Belanda
Artinya bangsa nusantara memang pendiam mudah dibungkam
Artinya bangsa nusantara tidak suka protes, menerima apa adanya
Awalnya kerajaan Islam nusantara ada, dibubarkan Belanda
Dibubarkan Belanda dengan cara adu domba
Persatuan nusantara itu muncul
Satu Bahasa Satu Bangsa Satu Tanah Air
Kenapa kita Memerlukan Hukum Persatuan Moral Islam
Tahun 2026, Bank Dunia, menyatakan kita kembali negara miskin
Justru kita menolak, dengan membuat kebohongan publik
Dasar moral agama kita sudah hilang
Pancasila kehilangan moral agama yang dihapuskan
Ingat tujuh kata Pancasila yang dihapuskan
Dalam Buku ke-2 (Bukti P-5) dengan topik kekalahan imperialisme setan
USA NATO, Pemohon juga telah meneliti bahwa Indonesia adalah salah
satu korban perang global (1965-sekarang) antara demokrasi setan yang
6
dipimpin oleh USA melawan sosialisme global China dan Russia.
Perubahan konstitusi dan UU terkait politik dan energi antara 1998-
sekarang
inilah
yang
menjadi
objek
penelitian
Pemohon,
dan
mengidentifikasi bahwa imperialisme USA adalah aktor dalang utama yang
melakuan infiltrasi langsung tidak langsung terhadap konstitusi UU
Indonesia terkait dengan krisis ekonomi utang luar negeri tahun 1998.
Kemudian akhirnya kita tahu di tahun 2026 ini perang global telah
dimenangkan oleh China saat ini. Apakah Konstitusi Indonesia telah siap
atas perubahan global yang cepat ini atau Indonesia selamanya menjadi
korban kembali?
Dalam buku ke-1 (Bukti P-5), Pemohon sebagai peneliti Konstitusi, melihat
perjalanan kemerdekaan Indonesia 81 masih dalam mencari format
pembebasan dari penjajahan dan perbudakan oleh elit bangsanya sendiri
akibat 350 tahun dijajah Belanda. Bahwa Indonesia merdeka 1945 atas
kebaikan Jepang (1942-1945) dengan memberikan kesempatan merdeka
dan dengan memberikan senjata untuk melawan Belanda kembali (1945-
1950 perang kemerdekaan RI). Ketika “Founding Fathers” Panitia
Sembilan sepakat dengan Pancasila piagam Jakarta 22 Juni 1945, justru
kemudian kesepakatan itu diubah di mana dihapuskannya frase
“kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada
sila ke 1 Ketuhanan, menjelang proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17
Agustus 1945. Menurut penelitian Pemohon, sebagai mayoritas umat
Islam terbesar (di dunia juga) hukum syariah Islam harus digunakan
sebagai hukum konstitusi/positif untuk menyatukan umat Islam dan
menyatukan bangsa dalam harmoni. Pemohon mencatat bahwa Inggris
memberlakukan hukum syariah di Malaysia agar umat Islam dapat bersatu
harmoni dalam kerangka bangsa multi etnis yang terdiri dari etnis
Tionghoa, India, dan etnis lainnya dalam hukum Persemakmuran Inggris.
Bahwa dalam perang global imperialisme USA, persatuan Islam itu
diperlukan agar Islam tidak dipakai sebagai kendaraan politik pecah belah.
Kita lihat issue Sunni-Syiah begitu dahsyat dihembuskan oleh imperialisme
USA untuk merusak tatanan dunia. Puncaknya adalah tahun 1998, ketika
konstitusi UU terkait politik dan energi di Indonesia diubah-ubah seperti
diceritakan diatas sebelumnya. Bahwa 81 tahun Indonesia merdeka masih
7
tanda tanya besar. Bahwa 350 tahun dijajah Belanda adalah fakta realitas
pembentukan peradaban Indonesia yang mulai bersatu. Jika referensi
ukuran peradaban 100 tahun, maka China dam Iran adalah contoh
peradaban yang maju sains teknologinya dalam waktu sekitar 50 tahun
sampai tahun 2026 ini. Itu semuanya didukung Konstitusi UU yang kuat
dan konsisten membangun peradaban di hadapan Allah SWT. Pemohon
berusaha memberikan kontribusi untuk Indonesia yang tetap akan bersatu
di tahun 2045 kelak lewat website berikut:
MOHAMADMUSMAN.WORDPRESS.COM
4.3. Hubungan sebab akibat kerugian konstitusional Pemohon
Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai berlakunya frase
5 kalimat pada alinea ke-4 terakhir Pembukaan UUD NRI
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Bukti P-2).
Pemohon sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa frase Pancasila tidak
ada di Pembukaan (Preambul) dan definisi Pancasila tidak ada di batang
tubuh UUD NRI. (Bukti P-2).
PEMBUKAAN UUD 1945
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
8
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Dalil Pemohon tentang Pancasila:
Pemohon mendalilkan bahwa selama 81 tahun sejak kemerdekaan RI
1945, telah terjadi kekosongan hukum moral yang telah dipesankan oleh
“Founding Fathers”/ Panitia 9, yakni sila ke- 1 Pancasila Piagam Jakarta :
“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” ( 7 kata)
Pemohon mendalilkan bahwa Pancasila adalah konsep dasar negara yang
pertama dikumandangkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1
Juni 1945, dan resmi disepakati oleh “Founding Fathers”/Panitia Sembilan
dengan Pancasila Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, kemudian
Pancasila pada Pembukaan UUD NRI tertanggal 18 Agustus 1945.
Piagam Jakarta-22 Juni 1945
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh
sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat yang
berbahagia dengan selamat-sentosa mengantarkan rakyat Indonesia
9
kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Hukum Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indnesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada:
ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan
mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Pemohon, secara urutan sumber sejarah hukum tata negara,
maka Pancasila Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 adalah tetap
menjadi rujukan kesepakatan falsafah dasar negara sebagai sumber
hukum positif.
Sila Pertama Piagam Jakarta: Berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" atau.
Sila Pertama Pembukaan UUD 1945: Diubah menjadi "Ketuhanan
Yang Maha Esa"
Frase
“kewajiban
menjalankan
syariat
Islam
bagi
pemeluk-
pemeluknya” maknanya untuk umat Islam yang membutuhkan
persatuan Islam
10
Frase Ketuhanan maknanya untuk seluruh agama.
Menurut Pemohon, tidak ada perbedaan falsafah “Ketuhanan” antara
rumusan di Piagam Jakarta dan teks UUD NRI yang berlaku saat ini dan
sangat jelas bahwa frase “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya” adalah hanya untuk kebutuhan persatuan umat
Islam yang memang mutlak diperlukan karena sampai sekarang umat
Islam di dunia dan Indonesia terus dalam kondisi adu domba.
Pemohon menjelaskan ketika “Founding Fathers” Panitia Sembilan
sepakat dengan Pancasila piagam Jakarta 22 Juni 1945, justru kemudian
kesepakatan itu diubah di mana dihapuskannya frase “kewajiban
menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila ke 1
Ketuhanan, menjelang proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus
1945. Menurut penelitian Pemohon
Pesan kesepakatan Panitia 9 “Founding Fathers” sangat sakral untuk
masa depan persatuan Indonesia, setelah 81 tahun kemerdekaan RI,
bahwa frase “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” adalah kebutuhan persatuan umat Islam yang memang
mutlak diperlukan karena sampai sekarang umat Islam di dunia dan
Indonesia terus dalam kondisi adu domba.
Sebagai mayoritas umat Islam terbesar (di dunia juga) hukum syariah
Islam harus digunakan sebagai hukum konstitusi/positif untuk
menyatukan umat Islam dan menyatukan bangsa dalam harmoni.
Pemohon mencatat bahwa Inggris memberlakukan hukum syariah di
Malaysia agar umat Islam dapat bersatu harmoni dalam kerangka
bangsa multi etnis yang terdiri dari etnis Tionghoa, India, dan etnis
lainnya dalam hukum Persemakmuran Inggris.
Bahwa dalam perang global imperialisme USA, persatuan Islam itu
diperlukan agar Islam tidak dipakai sebagai kendaraan politik pecah
belah. Kita lihat issue Sunni-Syiah begitu dahsyat dihembuskan oleh
imperialisme USA untuk merusak tatanan dunia.
Mengingat frase Pancasila tidak ada di Pembukaan UUD NRI, maka
Pancasila adalah tetap kesepakatan bangsa tertanggal 22 Juni 1945
sebagai tertera di Piagam Jakarta atau kesepakatan bangsa pada
Proklamasi 17 Agustus 1945 pada UUD NRI,
11
Bahwa 81 tahun Indonesia merdeka masih tanda tanya besar. Bahwa
350 tahun dijajah Belanda adalah fakta realitas pembentukan
peradaban Indonesia yang mulai bersatu. Jika referensi ukuran
peradaban 100 tahun, maka China dam Iran adalah contoh peradaban
yang maju sains teknologinya dalam waktu sekitar 50 tahun sampai
tahun 2026 ini. Itu semuanya didukung Konstitusi UU yang kuat dan
konsisten membangun peradaban di hadapan Allah SWT.
Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut,
menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya pasal a
quo.
Pemohon melakukan studi perbandingan tentang hukum sipil, hukum
syariah di negara Malaysia, Turkiye, dan Iran sebagai berikut.
Tabel 2.1. Hukum Sipil Dan Syariah di Malaysia vs Turkiye
No
MALAYSIA
TURKIYE
1
Malaysia menggunakan sistem hukum
ganda di mana hukum syariah berjalan
sejajar dengan hukum sipil sekuler.
Hukum syariah hanya berlaku untuk
umat Islam dan mengatur urusan
personal (keluarga, warisan, wakaf)
dan beberapa pelanggaran moral,
sementara hukum sipil menangani
urusan umum dan pidana untuk seluruh
warga
Turki tidak menerapkan hukum
syariah dalam sistem hukum tata
negara dan peradilannya. Negara
ini menganut prinsip sekularisme
yang memisahkan urusan agama
dari pemerintahan, dengan sistem
hukum nasional yang mengadopsi
sistem kontinental Eropa (KUH
Perdata Swiss)
2
Sistem syariah di Malaysia diatur dan
disahkan di tingkat negara bagian.
Masing-masing dari 13 negara bagian
memiliki Dewan Agama Islam dan
Mahkamah
Syariah
sendiri
yang
memiliki wewenang spesifik
Tidak Berlaku
3
Ruang
Lingkup
Hukum
Syariah
(Mahkamah
Syariah)Yurisdiksi
pengadilan syariah mencakup bidang
perdata dan beberapa tindak pidana
ringan khusus untuk warga Muslim,
seperti:Hukum Keluarga: Pernikahan,
perceraian, nafkah, hak asuh anak
(hadanah),
dan
pembagian
harta
(faraid).Pelanggaran Agama (Tazir):
Pelanggaran seperti tidak berpuasa
tanpa
alasan,
khalwat
(berduaan
dengan bukan muhrim), penjualan
alkohol kepada Muslim, dan ajaran
sesat.Ekonomi & Wakaf: Pengelolaan
zakat, wakaf, dan perbankan syariah
diatur melalui regulasi nasional.
Sistem Hukum Keluarga: Sejak
reformasi Mustafa Kemal Atatürk
pada tahun 1926, hukum Syariah di
bidang pernikahan, perceraian, dan
warisan
resmi
digantikan
oleh
hukum
sipil
modern.
Poligami
dilarang, dan hak-hak perempuan
disetarakan
4
Hukum pidana berat (seperti pencurian
atau
pembunuhan)
masuk
dalam
Kehidupan Sosial dan Budaya:
Meskipun
hukum
negaranya
12
yurisdiksi federal (hukum sipil). Pada
Februari
2024,
Mahkamah
Persekutuan Malaysia membatalkan 16
ketentuan hukum syariah di negara
bagian Kelantan dengan alasan bahwa
wewenang pembuatan undang-undang
pidana tersebut berada di tangan
Parlemen Federal, bukan legislatif
negara bagian
sekuler, nilai-nilai Islam sangat
mengakar
secara
kultural
di
masyarakat.
Dalam
beberapa
dekade
terakhir,
pembatasan
agama telah dilonggarkan, seperti
pencabutan larangan berhijab di
institusi publik dan transformasi
Hagia Sophia kembali menjadi
masjid.
Tabel 2.2. Perbandingan Hukum Sipil dan Syariah di Malaysia dan Iran
No
MALAYSIA
IRAN
1
Malaysia menggunakan sistem hukum
ganda di mana hukum syariah Sunni
berjalan sejajar dengan hukum sipil
sekuler. Hukum syariah hanya berlaku
untuk umat Islam dan mengatur urusan
personal (keluarga, warisan, wakaf) dan
beberapa
pelanggaran
moral,
sementara
hukum
sipil
menangani
urusan umum dan pidana untuk seluruh
warga
Iran menerapkan sistem hukum
campuran yang menggabungkan
hukum Islam (Syariah) dan hukum
sipil.
Syariah—khususnya
dari
mazhab Syiah Imamiyah—menjadi
landasan
tertinggi,
sementara
kerangka hukum sipil yang awalnya
dipengaruhi tradisi hukum Eropa
digunakan untuk mengatur masalah
komersial, kontrak, dan administrasi
sehari-hari.
2
Sistem syariah di Malaysia diatur dan
disahkan di tingkat negara bagian.
Masing-masing dari 13 negara bagian
memiliki Dewan Agama Islam dan
Mahkamah
Syariah
sendiri
yang
memiliki wewenang spesifik
Hukum Syariah (Fiqih Ja'fari):
Mengatur hukum pidana, urusan
keluarga (pernikahan, perceraian,
dan warisan), serta peradilan
agama. Di bawah undang-undang
dasar, seluruh hukum yang berlaku
tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip Islam.
3
Ruang
Lingkup
Hukum
Syariah
(Mahkamah
Syariah)Yurisdiksi
pengadilan syariah mencakup bidang
perdata dan beberapa tindak pidana
ringan khusus untuk warga Muslim,
seperti:Hukum Keluarga: Pernikahan,
perceraian, nafkah, hak asuh anak
(hadanah),
dan
pembagian
harta
(faraid).Pelanggaran
Agama
(Tazir):
Pelanggaran seperti tidak berpuasa
tanpa
alasan,
khalwat
(berduaan
dengan
bukan
muhrim),
penjualan
alkohol kepada Muslim, dan ajaran
sesat.Ekonomi & Wakaf: Pengelolaan
zakat, wakaf, dan perbankan syariah
diatur melalui regulasi nasional.
Hukum
Syariah
(Fiqih
Ja'fari):
Mengatur hukum pidana, urusan
keluarga (pernikahan, perceraian,
dan
warisan),
serta
peradilan
agama. Di bawah undang-undang
dasar, seluruh hukum yang berlaku
tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip Islam.
4
Hukum pidana berat (seperti pencurian
atau
pembunuhan)
masuk
dalam
yurisdiksi federal (hukum sipil). Pada
Februari 2024, Mahkamah Persekutuan
Malaysia membatalkan 16 ketentuan
hukum
syariah
di
negara
bagian
Kelantan
dengan
alasan
bahwa
wewenang pembuatan undang-undang
Hukum Sipil: Berasal dari kodifikasi
hukum era sebelum Revolusi Islam
1979
yang
telah
direvisi
dan
disesuaikan. Hukum ini secara
spesifik
mengatur
hak
milik,
transaksi komersial, dan tanggung
jawab perdata.
13
pidana tersebut berada di tangan
Parlemen
Federal,
bukan
legislatif
negara bagian
Tabel 2.3. Hukum di Iran dan Malaysia Mengatur Sunni-Syiah
IRAN
Malaysia
1
Di Iran, Syiah Dua Belas Imam adalah
mazhab resmi negara, sementara Sunni
adalah
minoritas
(sekitar
5-10%).
Berdasarkan
Konstitusi
Iran,
kaum
Sunni dijamin kebebasan beribadahnya,
namun
dalam
praktiknya
mereka
menghadapi diskriminasi institusional,
dilarang
memegang
jabatan
tinggi
(seperti Presiden), dan dibatasi dalam
mendirikan masjid di wilayah mayoritas
Syiah seperti Teheran
Di Malaysia, aliran Sunni (Ahli
Sunnah
Wal
Jamaah)
adalah
agama resmi dan mayoritas umat
Islam. Sebaliknya, ajaran Syiah
secara
resmi
dinyatakan
menyimpang, dilarang disebarkan,
dan
diharamkan
oleh
otoritas
keagamaan negara melalui fatwa
nasional dan negara bagian
2
Dasar Hukum dan Konstitusi: Pasal 12
Konstitusi Iran mengakui mazhab fikih
Sunni (Hanafi, Syafii, Maliki, Hanbali)
dan menjamin hak penganutnya untuk
beribadah
serta
menjalankan
pendidikan
agama
mereka
sendiri.
Namun, Pasal yang sama menetapkan
Syiah Ja'fari sebagai mazhab resmi
negara
Dominasi Sunni: Hukum Islam di
Malaysia secara konstitusional dan
administratif
didasarkan
sepenuhnya pada mazhab Syafi'i
dalam akidah Sunni.
3
Pembatasan Politik: Undang-undang
secara tegas melarang warga Sunni
menjadi Presiden, Pemimpin Tertinggi,
atau anggota Dewan Wali (Guardian
Council)
Fatwa Pelarangan Syiah: Pada
tahun
1996,
Dewan
Fatwa
Kebangsaan
Malaysia
resmi
menetapkan bahwa ajaran Syiah
menyimpang
dari
Islam
yang
sebenarnya dan dilarang untuk
disebarkan. Hampir seluruh negara
bagian di Malaysia mengeluarkan
fatwa sejenis
4
Kebebasan Beragama dan Ibadah:
Meski terdapat ribuan masjid Sunni di
daerah
kantong
mereka
seperti
Kurdistan dan Sistan-Baluchistan, umat
Sunni
dilaporkan
tidak
diizinkan
membangun masjid di ibu kota Teheran
Aturan Beribadah: Praktik ibadah
Syiah
secara
tertutup
bagi
pengikutnya
sering
kali
masih
ditoleransi oleh komunitas. Namun,
segala
bentuk
aktivitas
syiar,
dakwah, atau pengajaran ajaran
Syiah kepada masyarakat umum
adalah
tindakan
ilegal
dan
melanggar hukum
5
Tegangan Sosial & Politik: Praktik
keagamaan Sunni sering kali diawasi
oleh pemerintah. Ketegangan politik
kerap terjadi, sering kali dipicu oleh
tuduhan
pembatasan
kultural
atau
tindakan
keras
aparat
terhadap
kelompok minoritas etnis Sunni (seperti
Kurdi dan Baloch
Tindakan Hukum: Otoritas agama
Islam seperti Departemen Agama
Islam
(JAKIM)
dan
kepolisian
secara
berkala
melakukan
pemantauan ketat. Pelanggar yang
menyebarkan
ajaran
ini
dapat
dikenai sanksi hukum atau denda
sesuai hukum Syariah yang berlaku
di Malaysia.
14
Tabel 2.4. Perbandingan Hukum Denda Syariah dan Hukum Pidana Di
Malaysia
Hukum Syariah (Mahkamah
Syariah)
Hukum Sipil (Mahkamah Sivil)
Yurisdiksi
Khusus untuk umat Islam.
Berlaku
untuk
seluruh
warga
Malaysia (Muslim & Non-Muslim).
Ruang
Lingkup
Hukum keluarga (nikah, cerai,
waris), wakaf, dan kesalahan
moral (khalwat, tidak puasa,
mangkir salat Jumat).
Hukum
pidana
(Kanun
Keseksaan/Penal Code), perdata,
kontrak, dan tata niaga.
Penetapan
Denda
Ditentukan
berdasarkan
Enakmen/Undang-undang
Syariah masing-masing negara
bagian.
Ditetapkan melalui undang-undang
federal yang berlaku nasional.
Batas
Maksimal
Denda
Umumnya
dibatasi
oleh
Undang-undang
Federal
(dikenal dengan Aturan 356
Syariah)
dengan
denda
maksimal sebesar RM 5.000.
Denda bisa mencapai puluhan
hingga ratusan ribu Ringgit, atau
sesuai kerugian material dalam
kasus perdata dan beratnya tindak
pidana.
Pemohon mendalilkan bahwa selama 81 tahun sejak kemerdekaan RI 1945,
telah terjadi kekosongan hukum moral bangsa yang telah dipesankan oleh
“Founding Fathers”, yakni sila ke- 1 Pancasila Piagam Jakarta: “Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Menurut Pemohon, Indonesia dapat memilih menerapkan sistem hukum di
Malaysia di mana hukum syariah sejajar dengan hukum sipil, maka
penerapannya sebagai berikut:
Tabel 2.5. Jika Indonesia menerapkan hukum Syariah seperti di Malaysia
No
MALAYSIA
INDONESIA
1
Inggris
memberikan
kemerdekaan
ke
Malaysia dan memberikan hukum syariah
sebagai hukum positif.
Malaysia menggunakan sistem hukum
ganda di mana hukum syariah berjalan
sejajar dengan hukum sipil sekuler. Hukum
syariah hanya berlaku untuk umat Islam
dan mengatur urusan personal (keluarga,
warisan, wakaf) dan beberapa pelanggaran
moral, sementara hukum sipil menangani
urusan umum dan pidana untuk seluruh
warga
Penerapan Sila ke- 1 Pancasila
“Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariah Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”
2
Sistem syariah di Malaysia diatur dan
disahkan di tingkat negara bagian. Masing-
masing dari 13 negara bagian memiliki
Dewan Agama Islam dan Mahkamah
Syariah sendiri yang memiliki wewenang
spesifik
Sistem syariah diatur dan
disahkan di tingkat beberapa
dari 38 provinsi. Terbentuknya
Mahkamah Syariah Tertinggi
15
3
Ruang
Lingkup
Hukum
Syariah
(Mahkamah Syariah)Yurisdiksi pengadilan
syariah mencakup bidang perdata dan
beberapa tindak pidana ringan khusus
untuk warga Muslim, seperti: Hukum
Keluarga: Pernikahan, perceraian, nafkah,
hak asuh anak (hadanah), dan pembagian
harta (faraid).Pelanggaran Agama (Tazir):
Pelanggaran seperti tidak berpuasa tanpa
alasan, khalwat (berduaan dengan bukan
muhrim),
penjualan
alkohol
kepada
Muslim, dan ajaran sesat. Ekonomi &
Wakaf: Pengelolaan zakat, wakaf, dan
perbankan syariah diatur melalui regulasi
nasional.
Sistem
Pengadilan
Agama
Indonesia sudah berjalan di 38
Provinsi
4
Hukum Denda Syariah dan hukum kerja
sosial.
Ditentukan
berdasarkan
Enakmen/Undang-undang
Syariah
masing-masing negara bagian. Umumnya
dibatasi oleh Undang-undang Federal
(dikenal dengan Aturan 356 Syariah)
dengan denda maksimal sebesar RM
5.000.
Penerapan
hukum
denda
syariah dan hukum kerja sosial
menggantikan hukum pidana
fisik
untuk
beberapa
kasus
seperti
penghinaan
agama
(blasphemy)
5
Di Malaysia, tidak ada kejadian bom bunuh
diri di Malaysia
Menurut Pemohon, di masa
depan
penerapan
hukum
syariah akan meniadakan dan
mencegah kasus bom bunuh diri
di Indonesia.
6
Di Malaysia, kasus bentrokan Sunni-Syiah
dapat diselesaikan oleh polisi syariah dan
pengadilan
syariah
dengan
alternatif
hukum denda
Menurut Pemohon, di masa
depan
penerapan
hukum
syariah akan meniadakan dan
mencegah
kasus
bentrokan
anarki Sunni-Syiah baik itu di
media
sosial
ataupun
di
lapangan, dengan diselesaikan
oleh
polisi
syariah
dan
pengadilan
syariah
dengan
alternatif hukum denda.
7
Di Malaysia, kasus penghinaan agama
dapat
diselesaikan
dengan
alternatif
hukum
denda
dan
kerja
sosial
di
pengadilan syariah.
Menurut Pemohon, di masa
depan kasus penghinaan agama
seperti kasus Basuki Cahya
Purnama
(Ahok)
dengan
hukuman pidana penjara tidak
terulang kembali, karena dapat
diselesaikan
hukum
denda
syariah.
16
5. Pemohon mendalilkan bahwa selama 81 tahun sejak kemerdekaan RI 1945,
telah terjadi kekosongan hukum moral bangsa yang telah dipesankan oleh
“Founding Fathers”, yakni sila ke- 1 Pancasila Piagam Jakarta: “Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Kejadian faktual tersebut menjadikan Pemohon memiliki kerugian
konstitusional berpotensi terlanggar dengan pasal a quo. Sehingga dengan
kerugian Pemohon yang telah dijabarkan di atas, maka tampak jelas potensi
kerugian Pemohon yang akan muncul sebab keberlakuan pasal a quo.
6. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon di atas bersifat spesifik dan
aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang
wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan
berlakunya Undang-Undang No 12/2011 tentang Pasal 2: “Pancasila
merupakan sumber segala sumber hukum negara” dan diyakini bahwa
apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Pemohon tidak
akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo
bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, karena definisi rumusan
Pancasila tidak ada di UUD NRI 1945 dan frase Pancasila tidak ada di
Pembukaan UUD NRI 1945. Secara logika hukum, kata/frase Pancasila
tidak ada di UUD NRI 1945, dan definisi kata/frase Pancasila tidak ada di
UUD NRI. Ini kesalahan prinsip mendasar perumusan Pancasila di UUD NRI
1945, ini melanggar Konstitusi.
7. Bahwa dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas
sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan
hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan
pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945.
III. Alasan Permohonan
1) Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Undang-Undang No 12/2011
tentang Pasal 2: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum
negara”
2) Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI
tahun 1945, karena definisi rumusan Pancasila tidak ada di UUD NRI 1945
dan frase Pancasila tidak ada di Pembukaan UUD NRI 1945. Kontestasi
pertentangan digambarkan sebagai berikut:
17
No
UUD NRI Tahun 1945
UU No 12/2011 tentang Pasal 2
1
Definisi rumusan Pancasila tidak ada
di UUD NRI 1945 dan frase Pancasila
tidak ada di Pembukaan UUD NRI
1945, sehingga sumbernya harus
diambil dari sejarah awalnya yakni
a) Pidato Soekarno 1 Juni 1945 di
BPUPKI
b) Piagam Jakarta 22 Juni 1945
“Pancasila merupakan sumber segala
sumber hukum negara”
Seperti
dipaksakan
frase
sumber
segala sumber hukum negara =
sumber falsafah
2
Rumusan Pancasila adalah sumber
segala sumber falsafah dasar negara.
“Pancasila merupakan sumber segala
sumber hukum negara” Bunyi Pasal
aquo membingungkan logika hukum
3
“UUD NRI 1945 merupakan sumber
segala sumber hukum negara”
Bunyi Pasal a quo membingungkan
logika hukum. Logika hukum yang
tepat
adalah
“UUD
NRI
1945
merupakan sumber segala sumber
hukum negara”
Kontestasi historis makna Pancasila
Setelah 81 tahun meredeka, kita sadar bahwa penghilangan 7 kata sakral itu salah
Di mana salahnya ? Di mana pertentangan konstitusinya?
Tahun 1965, NKRI terjadi genosida ratusan ribu manusia tanpa pengadilan
Tahun 1998, NKRI terjadi pembantaian etnis Tionghoa tanpa pengadilan
Di mana Pancasila yang mempertahankan peradaban tinggi bangsa nusantara
Bangsa kita sama seperti Polpot Kamboja, masih tidak beradab
Bangsa kita terus menganggap semua gerakan perlawanan itu pemberontakan
Padahal itu perang saudara menuju kemerdekaan
Di mana Pancasila yang diperlukan untuk rekonsiliasi bangsa.
350 tahun dijajah Belanda itu lama sekali
Artinya bangsa kita itu pendiam tidak mudah untuk protes
Artinya bangsa kita itu pemalu tidak mudah untuk kritis
Agama Islam itu terbukti lebih 1500 tahun membuat bangsa bangsa menjadi besar
Timur Tengah, Turki, dan Persia, artinya hukum Islamnya sudah terbukti
“Kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Secara logika hukum, kata/frase Pancasila tidak ada di UUD NRI 1945, dan
definisi kata/frase Pancasila tidak ada di UUD NRI. Ini kesalahan prinsip
mendasar perumusan Pancasila di UUD NRI 1945, ini melanggar Konstitusi.
Jika A = Pancasila. Fakta 1, ternyata A itu tidak disebutkan dalam UUD NRI
1945 (Kecuali lambang negara Garuda Pancasila yang dapat mempunyai arti
berbeda). Fakta 2, ternyata definisi A itu tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945.
Artinya secara logika hukum bahwa A=Pancasila itu bertentangan dengan UUD
NRI 1945.
3) Bahwa frase Pancasila ada di Pasal 36A tentang lambang negara adalah
Garuda Pancasila, tetapi tidak menunjukkan definisi rumusan Pancasila.
4) Dalil Pemohon tentang Pancasila sebagai dasar falsafah negara ada 3
kronologi sumber sejarahnya:
18
5) Menurut Pemohon, dari perbandingan antara Piagam Jakarta dan
Pembukaan UUD NRI 1945, maka Pembukaan UUD NRI 1945 mengutip
seluruhnya isi Piagam Jakarta, dengan menghilangkan 7 kata frase
“kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada
rumusan Pancasila sila ke-1.
6) Menurut
Pemohon,
Pancasila
adalah
ide
falsafah
negara
yang
dikumandangkan Soekarno 1 Juni 1945 pada saat sidang pembukaan
BPUPKI, atau ide falsafah negara yang disepakati 9 orang “Founding
Fathers”/Panitia 9 pada Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 , atau ide
falsafah negara pada UUD NRI 1945 di mana frase “kewajiban menjalankan
syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila ke-1 dihilangkan.
7) Menurut Pemohon, rumusan Pancasila yang disepakati “Founding
Fathers/Panitia Sembilan” Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, adalah
sebenarnya sumber sejarah hukum falsafah Pancasila.
8) Menurut Pemohon, penghilangan frase 7 kata “kewajiban menjalankan
syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah suatu kesalahan sejarah
setelah 81 tahun merdeka, karena melanggar kesepakatan sakral yang
dibuat oleh 9 orang “Founding Fathers” pada tanggal 22 Juni 1945 Piagam
Jakarta disepakati bersama, yakni
19
9) Pemohon mendalilkan bahwa selama 81 tahun sejak kemerdekaan RI 1945,
telah terjadi kekosongan hukum moral yang telah dipesankan oleh
“Founding Fathers”/ Panitia 9, yakni sila ke- 1 Pancasila Piagam Jakarta:
“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-
pemeluknya”.
10) Pesan kesepakatan Panitia 9 “Founding Fathers” sangat sakral untuk masa
depan persatuan Indonesia, setelah 81 tahun kemerdekaan RI, bahwa frase
“kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah
kebutuhan persatuan umat Islam yang memang mutlak diperlukan karena
sampai sekarang umat Islam di dunia dan Indonesia terus dalam kondisi adu
domba.
11) Sebagai mayoritas umat Islam terbesar (di dunia juga) hukum syariah Islam
harus digunakan sebagai hukum konstitusi/positif untuk menyatukan umat
Islam dan menyatukan bangsa dalam harmoni.
12) Pemohon mencatat bahwa Inggris memberlakukan hukum syariah di
Malaysia agar umat Islam dapat bersatu harmoni dalam kerangka bangsa
multi etnis yang terdiri dari etnis Tionghoa, India, dan etnis lainnya dalam
hukum Persemakmuran Inggris.
13) Bahwa dalam perang global imperialisme USA, persatuan Islam itu
diperlukan agar Islam tidak dipakai sebagai kendaraan politik pecah belah.
Kita lihat issue Sunni-Syiah begitu dahsyat dihembuskan oleh imperialisme
USA untuk merusak tatanan dunia.
14) Pemohon membuat studi perbandingan hukum sipil dan hukum syariah di
Malaysia, Turkiye, Iran, dan jika diaplikasikan di Indonesia pada tabel-tabel
di bagian 2 sebelumnya di atas:
a) Tabel 2.1: hukum sipil dan syariah di Malaysia vs Turkiye
b) Tabel 2.2: Perbandingan hukum sipil dan syariah di Malaysia dan Iran
c) Tabel 2.3: Hukum di Iran dan Malaysia mengatur Sunni-Syiah
d) Tabel 2.4: Perbandingan hukum denda syariah dan hukum pidana di
Malaysia
e) Tabel 2.5. Jika Indonesia menerapkan hukum Syariah seperti di
Malaysia
20
15) Menurut Pemohon, secara urutan sumber sejarah hukum tata negara, maka
Pancasila Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 adalah tetap menjadi
rujukan kesepakatan falsafah dasar negara sebagai sumber hukum positif.
Sila Pertama Piagam Jakarta: Berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" atau.
Sila Pertama Pembukaan UUD 1945: Diubah menjadi "Ketuhanan Yang
Maha Esa"
Frase “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
maknanya untuk umat Islam yang membutuhkan persatuan Islam
Frase Ketuhanan maknanya untuk seluruh agama.
16) Menurut Pemohon, tidak ada perbedaan falsafah “Ketuhanan” antara
rumusan di Piagam Jakarta dan teks UUD NRI yang berlaku saat ini dan
sangat jelas bahwa frase “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya” adalah hanya untuk kebutuhan persatuan umat Islam
yang memang mutlak diperlukan karena sampai sekarang umat Islam di
dunia dan Indonesia terus dalam kondisi adu domba
17) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, ketentuan Undang-Undang No 12/2011 tentang Pasal 2 :
“Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara” bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945. Karena frase Pancasila atau definisi rumusan
Pancasila tidak ditemukan ada di UUD NRI 1945, dan menurut Pemohon ini
merupakan kesalahan logika hukum mendasar perumusan Pancasila.
IV. Petitum
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, ketentuan UU No 12/2011 tentang Pasal 2: “Pancasila
merupakan sumber segala sumber hukum negara” bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945. Karena frase Pancasila atau definisi rumusan
Pancasila tidak ada ditemukan di UUD NRI 1945, dan menurut Pemohon
ini merupakan kesalahan mendasar logika hukum perumusan Pancasila.
Jika A = Pancasila, ternyata A itu tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945
(Kecuali lambang negara Garuda Pancasila yang dapat mempunyai arti
21
berbeda), dan ternyata juga definisi A itu tidak disebutkan dalam UUD NRI
1945. Artinya secara logika hukum, bahwa A=Pancasila itu bertentangan
dengan UUD NRI 1945, dan ketentuan UU No 12/2011 tentang Pasal 2:
“Pancasila
merupakan
sumber
segala
sumber
hukum
negara”
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia
1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Naskah Piagam Jakarta;
5.
Bukti P-5
: Foto tiga buku karya Pemohon berjudul; 1) Reformasi Jilid 2
Seperti Apa, 2) Pecundang Demokrasi Setan USA + NATO,
dan 3) Misteri Matematika Komputasi Pikiran Syarat Otak
Manusia.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
22
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011) maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan
hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon a quo dalam
sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada
tanggal 31 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025),
Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika,
substansi dan komposisi uraian dalam setiap bagian sistematika permohonan, dan
menyertakan alat bukti pendukung permohonan sebagaimana ditentukan dalam
PMK 7/2025. Lebih lanjut, terkait permohonan Pemohon, Mahkamah menasihatkan
kepada Pemohon untuk menegaskan bagian dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
yang digunakan sebagai dasar pengujian, memperbaiki kedudukan hukum dengan
menguraikan kualifikasi dan pemenuhan syarat perihal kerugian hak konstitusional
Pemohon, memperbaiki alasan-alasan pemohonan (posita) dengan menguraikan
argumentasi pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam
23
UUD NRI Tahun 1945 dan menyusun alasan permohonan yang bersesuaian
dengan petitum permohonan, serta memperbaiki bagian petitum dengan
menyederhanakan rumusan petitum permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 31
Agustus 2026, hlm. 6-12]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah,
Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat
belas) hari, yaitu hingga tanggal 14 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan
dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan
permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 September 2026 pukul
11.36 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2026, Mahkamah
menyelenggarakan
persidangan
pendahuluan
dengan
agenda
memeriksa
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-
paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai keterpenuhan persyaratan formil suatu
permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal
31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
24
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan a quo telah disusun sesuai dengan sistematika atau format
permohonan yang diatur dalam PMK 7/2025. Dalam hal ini, permohonan Pemohon
telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 1-3],
kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 3-19], alasan-alasan permohonan [vide
Permohonan hlm. 19-23], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide
Permohonan hlm. 23].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi
dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau
keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah
disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian
keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika
an sich, namun Mahkamah juga menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi
atau substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita
dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51
ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
25
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan seperti dikemukakan pada Sub-paragraf
[3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah mencermati dengan saksama
permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
Pertama, pada bagian alasan-alasan permohonan, Pemohon tidak
menguraikan argumentasi yang jelas, memadai dan berkesinambungan mengenai
pertentangan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar
pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam bagian ini, Pemohon hanya
menguraikan perihal ketiadaan istilah Pancasila dan kesalahan perumusan
Pancasila dalam Pendahuluan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang serta-
merta, menurut Pemohon, mengakibatkan norma Pasal 2 UU 12/2011 menjadi
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Seharusnya pada bagian alasan-
alasan permohonan (posita), permohonan menguraikan pertentangan antara Pasal
2 UU 12/2011 dengan bagian akhir Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
yang digunakan sebagai dasar pengujian yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2)
kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) persatuan Indonesia, 4) kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan 5)
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [vide Permohonan hlm. 2-3]. Dalam
hal ini, alasan-alasan permohonan hanya bertumpu pada tidak terdapatnya istilah
atau kata Pancasila sebagai wujud bagian akhir Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Pemohon membenarkan adanya
kata “Pancasila” dalam Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945, namun penyebutan istilah
tersebut tidak berkenaan dengan dasar negara, tetapi berkenaan dengan lambang
negara “Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Walakin, hal
tersebut sama sekali tidak menunjukkan uraian pertentangan antara norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI
Tahun 1945. Padahal, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-
undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI
Tahun 1945, merupakan hal esensial yang harus diuraikan dalam permohonan dan
menjadi dasar dalam menilai ada-tidaknya pertentangan dengan dasar pengujian.
Dalam batas penalaran yang wajar, tanpa uraian yang jelas dan memadai tersebut,
Mahkamah menjadi kesulitan menilai inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan
pengujian.
Kedua, selanjutnya pada bagian petitum, Mahkamah mencermati petitum
Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:
26
1. ...
2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, ketentuan UU No 12/2011 tentang Pasal 2 : “Pancasila
merupakan sumber segala sumber hukum negara” bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945. Karena frase Pancasila atau definisi rumusan
Pancasila tidak ada ditemukan di UUD NRI 1945, dan menurut Pemohon
ini merupakan kesalahan mendasar logika hukum perumusan Pancasila.
Jika A = Pancasila, ternyata A itu tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945
(Kecuali lambang negara Garuda Pancasila yang dapat mempunyai arti
berbeda), dan ternyata juga definisi A itu tidak disebutkan dalam UUD
NRI 1945. Artinya secara logika hukum, bahwa A=Pancasila itu
bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan ketentuan UU No 12/2011
tentang Pasal 2 : “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum
negara” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”.
Berkenaan dengan konstruksi rumusan petitum angka 2 tersebut di atas,
Mahkamah perlu mempertimbangkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 51A
ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK yang menyatakan:
Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil, hal
yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
a. …
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan, menurut Mahkamah
petitum angka 2 adalah petitum yang tidak jelas dan tidak lazim. Rumusan petitum
angka 2 bukan merupakan kalimat yang menunjukkan pernyataan pertentangan
(inkonstitusionalitas) antara norma yang dimohonkan Pemohon untuk diputus oleh
Mahkamah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c
UU MK. Terhadap rangkaian kalimat petitum angka 2 tersebut, Mahkamah sejatinya
dapat memahami maksud Pemohon, yaitu agar Mahkamah menjatuhkan putusan
pengujian masalah konsitusionalitas norma Pasal 2 UU 12/2011. Namun demikian,
rumusan atau konstruksi petitum tersebut adalah tidak lazim karena sama sekali
tidak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b
dan huruf c UU MK. Terlebih, Pemohon tidak mencantumkan frasa “... dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat” sehingga rumusan petitum tersebut menjadi
tidak jelas. Padahal, rumusan frasa “... bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan untuk menegaskan putusan Mahkamah yang bersifat final
27
dan mengikat. Seharusnya, apabila Pemohon tetap berkehendak untuk
mempersoalkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan a quo, petitum Pemohon pada pokoknya mencantumkan: “Menyatakan
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”,
apabila hendak membatalkan keseluruhan norma dimaksud. Atau, mencantumkan:
“Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai…”, apabila hendak memberikan pemaknaan
baru terhadap norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas.
Berdasarkan uraian kedua fakta hukum di atas, menurut Mahkamah oleh
karena posita Permohonan tidak menguraikan secara jelas dan memadai mengenai
pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan
dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dan rumusan petitum permohonan
tidak jelas dan tidak lazim maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah
tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
28
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
29
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Alifah Rahmawati
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 22 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 31 Agustus 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika, substansi dan komposisi uraian dalam setiap bagian sistematika permohonan, dan menyertakan alat bukti pendukung permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK 7/2025. Lebih lanjut, terkait permohonan Pemohon, Mahkamah menasihatkan kepada Pemohon untuk menegaskan bagian dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian, memperbaiki kedudukan hukum dengan menguraikan kualifikasi dan pemenuhan syarat perihal kerugian hak konstitusional Pemohon, memperbaiki alasan-alasan pemohonan (posita) dengan menguraikan argumentasi pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam 23 UUD NRI Tahun 1945 dan menyusun alasan permohonan yang bersesuaian dengan petitum permohonan, serta memperbaiki bagian petitum dengan menyederhanakan rumusan petitum permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 31 Agustus 2026, hlm. 6-12]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 14 September 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 September 2026 pukul 11.36 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2026, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; 24 b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan a quo telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan yang diatur dalam PMK 7/2025. Dalam hal ini, permohonan Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 1-3], kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 3-19], alasan-alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 19-23], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 23]. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi atau substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. 25 [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan seperti dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah mencermati dengan saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: Pertama, pada bagian alasan-alasan permohonan, Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang jelas, memadai dan berkesinambungan mengenai pertentangan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam bagian ini, Pemohon hanya menguraikan perihal ketiadaan istilah Pancasila dan kesalahan perumusan Pancasila dalam Pendahuluan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang serta- merta, menurut Pemohon, mengakibatkan norma Pasal 2 UU 12/2011 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Seharusnya pada bagian alasan- alasan permohonan (posita), permohonan menguraikan pertentangan antara Pasal 2 UU 12/2011 dengan bagian akhir Alinea ke-IV Pembukaa
