PUU
Tahun 2026
311/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemohon: Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, S.H. (Pemohon I), Muhammad Farzha Putra (Pemohon II), Kaleb Otniel Aritonang (Pemohon III), Angela Anggia Ramoti Hutasoit (Pemohon IV), Muhamad Yakub (Pemohon V), dan Exal Sinaga (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-09-29T15:35:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum setelah menerbitkan/mengeluarkan notifikasi digital atau pemberitahuan secara tertulis beserta alasannya”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 311/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, S.H.
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Cawang III Nomor 20A, RT.009/RW.011,
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Muhammad Farzha Putra
Pekerjaan
:
Peneliti
Alamat
:
Jatibening Estate Blok H-3 Nomor 1, RT.015/RW.013,
Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Kaleb Otniel Aritonang
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Maskot Nomor 31, RT.006/RW.008, Kelurahan
Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Angela Anggia Ramoti Hutasoit
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
2
Alamat
:
Jalan Cawang III Nomor 20A, RT.009/RW.011,
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama
:
Muhammad Yakub
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Kp
Dengung,
RT.003/RW.001,
Kelurahan
Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon V;
6. Nama
:
Exal Sinaga
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Raya Centex Gang SMP 208 Nomor 74,
RT.010/RW.003, Ciracas, Ciracas, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon VI;
7. Nama
:
Daniel Pakpahan
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Poris Plawad Utara, RT.002/RW.002, Kelurahan Poris
Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang,
Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VII;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 14 Agustus 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 18 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
3
Nomor 311/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 311/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 18 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima
Mahkamah pada tanggal 14 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”;
Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah
untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU No 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;”
4
2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;”
3. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK
7 Tahun 2025), yang mengatur:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang
selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.;”
4. Bahwa Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain
berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam
undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah
juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional
interpretation)
terhadap
pasal-pasal
undang-undang
yang
memiliki
pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian
mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam undang-
undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, serta
memberikan tafsir konstitusional (the sole interpreter of constitution), sebagai
kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
5. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 40
ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang berbunyi:
“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
Akses
dan/atau
memerintahkan
kepada
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”
5
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in
casu pengujian konstitusional Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
2. Bahwa, para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari
nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
6
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi
terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
4. Bahwa untuk memenuhi kedudukan hukum sebagaimana yang diuraikan di
atas para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kartu identitas (KTP), yang di mana hak-hak konstitusionalnya dan
kepentingnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat 2(b) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 (vide Bukti P-3).
5. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak untuk demokrasi yang
bebas, adil dan jujur, dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2)
7
dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang masing-masing pasal tersebut
berbunyi:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”
Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945:
“Setiap
orang
berhak
atas
kebebasan
meyakini
kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.”
Pasal 28F UUD NRI 1945:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.”
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Selanjutnya, dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
setiap penggunaan kewenangan oleh pemerintah harus dibatasi oleh hukum
dan dilaksanakan berdasarkan prinsip konstitusionalitas. Prof. Jimly
Asshiddiqie menyatakan bahwa prinsip negara hukum (rechtsstaat)
menghendaki seluruh bentuk kekuasaan negara tunduk pada hukum,
sedangkan hukum itu sendiri harus tunduk pada konstitusi. Oleh karena itu,
setiap kewenangan yang berpotensi membatasi hak konstitusional warga
negara
wajib
dirumuskan
secara
jelas,
objektif,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan hukum yang
efektif.
Namun demikian, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan
akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tanpa
8
secara bersamaan merumuskan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar
dilakukannya tindakan tersebut serta tanpa mengatur mekanisme upaya
hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Ketiadaan kedua
instrumen tersebut menjadikan kewenangan pemerintah tidak memiliki
batasan normatif yang memadai, sehingga membuka ruang penggunaan
diskresi secara sepihak.
Dalam perspektif negara hukum, pembatasan terhadap hak konstitusional
warga negara tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang, tetapi juga harus disertai dengan parameter
yang jelas mengenai alasan dilakukannya pembatasan serta mekanisme
hukum
yang
memungkinkan
tindakan
pemerintah
diuji
legalitas,
proporsionalitas, dan akuntabilitasnya.
6. Bahwa norma Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,
selengkapnya berbunyi:
“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
Akses
dan/atau
memerintahkan kepada Penyeleprggara Sistem Elektronik untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”
Oleh karena keberadaan norma a quo tidak mengatur secara jelas dasar-
dasar hukum pemutusan akses maupun mekanisme upaya hukum bagi pihak
yang dirugikan. Akibatnya, para Pemohon sebagai warga negara yang aktif
menggunakan ruang digital secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial
dapat dikenai tindakan pemutusan akses secara sepihak tanpa mengetahui
dasar hukumnya maupun memperoleh sarana hukum seperti surat
pemberitahuan pemutusan akses yang bisa digunakan para Pemohon untuk
melakukan upaya hukum lanjutan (banding).
Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta berpotensi
membatasi hak para Pemohon untuk memperoleh, menyampaikan, dan
mengekspresikan informasi maupun pendapat sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), sekaligus mengurangi jaminan perlindungan
dan rasa aman dalam menggunakan hak-hak konstitusional tersebut
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
9
7. Bahwa, dengan ini para Pemohon menguraikan kerugian konstitusional
masing-masing pemohon secara lengkap, yaitu:
8. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I atas
nama Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit., S.H. merupakan seorang
lulusan sarjana hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
yang meneliti dan mengkaji norma a quo bertentangan dengan UUD NRI
1945 dan perlu dilakukan reformulasi norma melalui judicial review.
8.1
Bahwa Pemohon I, merupakan seorang sarjana Hukum yang
senantiasa ingin berkontribusi dalam perkembangan rezim hukum di
Indonesia, dengan beberapa kali melakukan publikasi artikel ilmiah,
adapun artikel ilmiah yang juga merupakan tugas akhir Pemohon I
relevan dengan permohonan judicial review ini adalah Legal Certainty
and Reformulation of Regulations on The Granting of Industrial
Plantation Forest Management Permits. Bahwa Pemohon I
menguraikan beberapa temuan yang pada pokoknya menyoroti
tindakan sewenang-wenang pemerintah yang menegasikan dan/atau
mengabaikan asas penting dalam sebuah negara hukum yakni Asas
Kepastian Hukum. Bahwa pada pokoknya artikel ilmiah yang ditulis
Pemohon I menyoroti inkonsistensi norma dalam UU Kehutanan dan
UU Pokok Agraria dalam penerbitan izin Kawasan Hutan Tanaman
Industri (vide Bukti P-4);
8.2
Bahwa dengan konsentrasi dan ketertarikan Pemohon I dalam konflik
sosial politik antara masyarakat dan rezim pemerintah, dan sebagai
upaya checks and balances norma a quo terhadap UUD NRI 1945,
Pemohon I berinisiatif untuk melakukan judicial review terhadap norma
a quo. Bahwa dengan adanya rujukan penulisan artikel ilmiah
Pemohon I menimbang bahwa norma a quo perlu dilakukan
reformulasi
atau
setidak-tidaknya
dilakukan
penegasan
dan
pengaturan lanjutan mengenai mekanisme pemutusan akses dalam
peraturan teknis lanjutan;
8.3
Bahwa Pemohon I sebagai akademisi muda yang merupakan agent of
change dan pengembang ilmu hukum memandang pentingnya
penegakan asas kepastian hukum yang memandang pentingnya
10
seluruh produk hukum terkhusus dalam norma a quo untuk diatur
secara rinci dan menyeluruh;
8.4
Bahwa selain sebagai sarjana Hukum, Pemohon I juga sebagai
seseorang yang aktif dalam bersosial media di berbagai platform.
Selanjutnya, dengan keberadaan norma a quo Pemohon I berpotensi
dilanggar hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi dan menyatakan
pendapat di muka umum dalam hal ini media sosial (vide Bukti P-5);
8.5
Bahwa dengan demikian, keberadaan norma a quo telah dan akan
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I yang
merupakan warga negara Indonesia yang meneliti norma-norma yang
menimbulkan konflik sosial yang masif serta sebagai pengguna media
sosial yang berpotensi untuk dilakukan pemutusan akses tanpa
pertimbangan hukum dan/atau putusan peradilan yang di mana
Pemohon I memiliki hak konstitusional yaitu hak atas berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat terkhusus di media sosial
sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945;
9. Bahwa selanjutnya, Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai peneliti Hak Asasi Manusia, yang di mana Pemohon II
memiliki tanggung jawab dan beban moril dalam pengawasan penegakan
Hak Asasi Manusia.
9.1
Bahwa profesi Pemohon II sebagai peneliti Hak Asasi Manusia
tercermin dari peran Pemohon II sebagai salah satu penulis buku yang
berjudul
Hukum
Hak
Asasi
Manusia-Dimensi
Pemikiran,
Perkembangan dan Permasalahan. Yang pada pokoknya buku
tersebut menguraikan isi pikiran Pemohon II terkait dengan sejarah
dan perkembangan pengakuan Hak Asasi Manusia serta peran utama
Hak Asasi Manusia dalam sebuah Negara Hukum (vide Bukti P-6);
9.2
Bahwa Pemohon II dalam buku tersebut mengungkapkan bahwa
“... Apabila memahami gagasan Julius Stahl dan A. V. Dicey, tidak
adanya jaminan HAM secara tegas dan jelas dalam hukum negara
maka unsur-unsur negara hukum lainnya tidak akan berjalan efektif
untuk mencapai tujuan negara hukum...”
11
Yang selanjutnya diuraikan bahwa Pemohon II memahami indikator-
indikator utama dalam negara hukum yang berbasis prinsip rechtstaat
maupun the rule of law (vide Halaman 30 Bukti P-6);
9.3
Selanjutnya norma a quo bertentangan dengan prinsip-prinsip yang
dipahami Pemohon II terkait Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, dan
due process of law. Oleh karena itu, Pemohon II merupakan peneliti
yang secara aktif dan sadar mengajukan judicial review terhadap
norma a quo sebagai bentuk aplikatif terhadap pemahaman dan ilmu
pengetahuan yang dipelajari serta dikuasai;
9.4
Bahwa selanjutnya, Pemohon II juga pernah melakukan magang
(internship) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang
secara aktif melakukan pendampingan pada korban yang terindikasi
terlibat dalam konflik sosial atas kesewenang-wenangan pemerintah
dalam proses penegakan hukum. Pemohon II secara sadar melihat
dan memahami bagaimana penangkapan tahanan-tahanan saat aksi
demonstrasi serta melakukan pendampingan hukum secara pro-bono
(vide Bukti P-7);
9.5
Bahwa selanjutnya, Pemohon II memandang tindakan penegakan
hukum oleh berbagai kementerian/lembaga maupun aparat penegak
hukum memiliki titik taut yang sama yaitu, kesewenang-wenangan
penegakan hukum dan tindakan hukum yang tidak dan/atau belum
diatur dalam hukum itu sendiri;
9.5
Bahwa selanjutnya, selain berprofesi sebagai peneliti, Pemohon II juga
merupakan pengguna aktif layanan sosial media Instagram.
Selanjutnya, dengan keberadaan norma a quo Pemohon II berpotensi
dilanggar hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi dan menyatakan
pendapat di muka umum dalam hal ini media sosial (vide Bukti P-5);
9.6
Bahwa dengan demikian, berlakunya norma a quo telah dan akan
menimbulkan kerugian konstitusional yang secara aktual atau
setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat terjadi
terhadap Pemohon II sebagai Peneliti yang memahami pertentangan
norma a quo dengan UUD NRI 1945 serta Hak Asasi Manusia dengan
tidak adanya mekanisme proses hukum dan/atau pemberitahuan
12
pemutusan akses serta sebagai warga negara Indonesia yang secara
konstitusional memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
serta dapat dibatasi hak-hak konstitusionalnya dalam berserikat dan
menyatakan pendapat. Sehingga Pemohon II memiliki kedudukan
hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian norma a quo.
10. Bahwa selanjutnya, Pemohon III merupakan seorang warga negara
Indonesia yang juga seorang Pelajar/Mahasiswa yang aktif menggunakan
sosial media sebagai sarana penyampaian pendapat kritis terhadap berbagai
kebijakan maupun program pemerintah. Selain berpendapat melalui media
sosial, Pemohon III juga aktif mengajukan policy brief maupun aspirasi
masyarakat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat demi
mengedepankan program-program pemerintah yang pro-rakyat dan
membela hak-hak rakyat (vide Bukti P-3);
10.1 Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang secara
keilmuan meneliti dan mempelajari tugas, fungsi, dan wewenang tiap-
tiap lembaga negara baik yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945,
UU, maupun peraturan turunan lainnya (vide Bukti P-3);
10.2 Bahwa selanjutnya, Pemohon III merupakan Ketua BEM Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta periode 2025/2026
sekaligus merangkap sebagai Koordinator Isu Politik dan Demokrasi
BEM Seluruh Indonesia “Kerakyatan” Periode 2025/2026 (vide Bukti
P-3);
10.3 Bahwa dalam kompetensinya sebagai Ketua BEM dan Koordinator Isu
Politik dan Demokrasi, Pemohon III secara aktif dan berkelanjutan
mengkritik, memberikan saran serta memberikan policy brief kepada
Pemerintah dan DPR untuk mengecam dan menuntut seluruh
kebijakan yang tidak pro-rakyat (vide Bukti P-9 s.d P-10);
10.4 Bahwa selanjutnya, selain jalur formal melalui audiensi kelembagaan,
Pemohon III juga secara aktif melakukan kritik terhadap kebijakan
maupun tindakan hukum pemerintah yang secara aktual menimbulkan
korban dan/atau merugikan masyarakat sipil melalui platform media
13
sosial Instagram dengan berbagai fitur Instagram yang tersedia seperti
Instagram Stories (vide Bukti P-8);
10.5 Bahwa selanjutnya, pada April 2025 Pemohon III pernah mengunggah
konten post di platform media sosial Instagram terkait Kebebasan Pers
yang merupakan bagian dari rangkaian tugas Pemohon III, namun,
satu bulan kemudian konten tersebut terhapus otomatis dari Instagram
tanpa ada konfirmasi lanjutan dari Pemohon III, serta tanpa ada
satupun pemberitahuan, perintah, maupun surat edaran lainnya yang
mengandung edaran terhadap terhapusnya postingan Pemohon III;
10.6 Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon III, bersifat
nyata karena norma a quo menghendaki penghapusan konten tanpa
adanya proses hukum dan/atau pemberitahuan penghapusan konten
merupakan penghinaan terhadap asas hukum due process of law di
mana seorang “tertuduh” berhak untuk mengetahui tuduhan terhadap
dirinya (right to be heard) mendapatkan pembelaan hukum (legal
counseI), proses hukum tertulis, penerapan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence), perlakuan yang sama di mata hukum
(equality before the law), serta hak untuk diadili secara adil;
10.7 Bahwa dalam konten tersebut merupakan bentuk lain dari tulisan
Pemohon III yang diungkapkan secara rinci dalam platform Medium
sebagai arsip dan publikasi pendapat dari Pemohon III (vide Bukti P-
11).
10.8 Bahwa selanjutnya pemutusan akses terhadap konten media sosial
Pemohon III dikarenakan status dirinya sebagai Ketua BEM dan
Koordinator Politik dan Demokrasi di mana dalam tahun 2025 terjadi
berbagai gelombang demonstrasi masif dan penghapusan konten
Pemohon III merupakan upaya Pemerintah dan/atau DPR untuk
melakukan “penggembosan” berbagai aksi demonstrasi;
10.9 Bahwa dengan demikian, berlakunya norma a quo, menurut penalaran
yang wajar telah menimbulkan kerugian konstitusional secara aktual
(actual loss) dan berpotensi terjadi pengulangan di lain waktu bagi
Pemohon III, dalam hal ini ketika Pemohon III hendak menyampaikan
pendapatnya di media sosial, menurut penalaran yang wajar
14
keberadaan norma a quo telah dan akan berpotensi melanggar hak-
hak konstitusional Pemohon III sebagaimana yang dijamin pada Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon III memiliki kedudukan hukum
(legal standing) dalam pengujian pasal a quo karena tidak adanya
proses hukum yang jelas terkait wewenang pemerintah untuk
melakukan pemutusan akses sosial media maupun memerintahkan
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses.
11. Bahwa selanjutnya, Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang
aktif menggunakan sosial media serta aktif mengunggah berbagai konten
dalam sosial media Pemohon IV.
11.1 Bahwa Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang secara
aktif menggunakan sosial media, dengan berlakunya norma a quo
telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon IV, di
mana, Pemohon IV merupakan seseorang yang aktif menggunakan
platform media sosial TikTok (vide Bukti P-5);
11.2 Bahwa selanjutnya, telah terjadi pemutusan akses terhadap fitur Live
TikTok pada Agustus 2025 untuk meminimalisir penyebaran informasi
terkait demonstrasi besar-besaran. Hal ini menyebabkan Pemohon IV
tidak bisa mengakses situasi demonstrasi pada Agustus lalu.
Selanjutnya, kepentingan Pemohon IV dalam mengakses situasi
demonstrasi murni hanya untuk mengetahui secara pribadi situasi
demonstrasi yang dilakukan oleh saudara-saudari demonstran (vide
Bukti P-12);
11.3 Oleh karena itu Pemohon IV sebagai warga negara Indonesia dan juga
pengguna aktif media sosial terutama TikTok, dengan berlakunya
norma a quo, menurut penalaran yang wajar telah menimbulkan
kerugian
konstitusional
bagi
Pemohon
IV
terkait
hak-hak
konstitusionalnya untuk menerima informasi untuk pengembangan diri
pribadi. Untuk selanjutnya, maka Pemohon IV memiliki kedudukan
hukum (legal standing) atas judicial review norma a quo.
15
12. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Indonesia yang menjadikan media
sosial sebagai ruang utama untuk menyuarakan sikap dan pandangannya
atas berbagai persoalan publik.
12.1 Bahwa keterlibatan Pemohon V di ruang digital bukan sekadar
penggunaan
pasif,
melainkan
berupa
keikutsertaan
aktif
menyampaikan opini, tanggapan, maupun kritik terhadap isu-isu yang
berkembang di masyarakat melalui akun media sosial pribadinya.
(vide Bukti P-5);
12.2 Bahwa keberlakuan norma a quo menempatkan Pemohon V dalam
posisi rentan, sebab akun maupun konten yang memuat opini publik
miliknya sewaktu-waktu dapat diputus aksesnya oleh Pemerintah
tanpa proses hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan lebih
dahulu. Ancaman ini bukan sekadar kemungkinan teoretis, mengingat
norma a quo tidak memuat satu pun mekanisme kontrol, batasan
waktu, maupun kewajiban notifikasi yang dapat melindungi pengguna
media sosial seperti Pemohon V dari tindakan pemutusan akses
sepihak;
12.3 Bahwa apabila hal tersebut terjadi, ruang bagi Pemohon V untuk turut
serta menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam wacana
publik akan hilang seketika, tanpa kesempatan baginya untuk
mengetahui alasan maupun mengajukan keberatan. Kondisi demikian
bertentangan dengan jaminan kebebasan menyatakan pikiran dan
pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)
serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Atas dasar itu, Pemohon V memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan judicial review atas
norma a quo.
13. Bahwa selanjutnya, Pemohon VI merupakan warga negara Indonesia yang
aktif menggunakan sosial media serta aktif mengunggah berbagai konten
dalam sosial media dan menggunakan mesin pencari (search engine) untuk
mencari dan mengakses berbagai informasi digital yang dibutuhkan untuk
pengembangan diri Pemohon VI.
16
13.1 Bahwa Pemohon VI merupakan warga negara Indonesia yang secara
aktif menggunakan sosial media, dengan berlakunya norma a quo
telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon VI, di
mana, Pemohon VI merupakan seseorang yang aktif menggunakan
platform media sosial Instagram dan TikTok (vide Bukti P-5);
13.2 Bahwa dengan berlakunya norma a quo, Pemohon VI berpotensi
mengalami kerugian konstitusional berupa pemutusan akses dan/atau
penghapusan akun media sosial miliknya sewaktu-waktu, tanpa
melalui proses hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu, mengingat norma a quo tidak mengatur mekanisme kontrol,
notifikasi, maupun upaya hukum bagi pihak yang terdampak
pemutusan akses;
13.3 Bahwa ancaman tersebut, menurut penalaran yang wajar, dapat
dipastikan akan terjadi, sebagaimana tercermin dari pola pemutusan
akses yang telah dialami Pemohon-Pemohon lain dalam permohonan
a quo tanpa proses hukum maupun pemberitahuan terlebih dahulu.
Bahwa selain itu, sebagai pengguna aktif mesin pencari untuk
mengakses informasi, berita, dan artikel ilmiah bagi pengembangan
diri pribadi, Pemohon VI turut berpotensi kehilangan akses terhadap
informasi yang sah dan relevan apabila informasi tersebut menjadi
objek pemutusan akses berdasarkan norma a quo;
13.4 Bahwa oleh karena itu, Pemohon VI sebagai warga negara Indonesia
dan pengguna aktif media sosial serta mesin pencari, dengan
berlakunya norma a quo, menurut penalaran yang wajar berpotensi
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon VI terkait hak-
haknya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna
mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,
Pemohon VI memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas judicial
review norma a quo.
14. Bahwa selanjutnya, Pemohon VII merupakan warga negara Indonesia yang
aktif menggunakan media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok, baik untuk
17
mengunggah dan membagikan kegiatan pribadinya maupun untuk mencari
dan memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan bagi pengembangan
diri pribadi dan lingkungan sosialnya.
14.1 Bahwa Pemohon VII merupakan warga negara Indonesia yang secara
aktif menggunakan platform media sosial Facebook, Instagram, dan
TikTok sebagai sarana sehari-hari untuk berkomunikasi, mengunggah
dan membagikan kegiatan pribadinya, serta mencari informasi
tambahan bagi pengembangan diri pribadinya. Bahwa dengan
berlakunya norma a quo, Pemohon VII secara aktual telah dirugikan
hak konstitusionalnya, sebab ketiga platform yang digunakan
Pemohon VII merupakan objek yang secara nyata telah dikenai
pembatasan dan/atau penghentian fungsi layanan, sebagaimana
terjadi pada “pembatasan sementara” terhadap Facebook dan
Instagram pada 22 Mei 2019 serta penonaktifan fitur TikTok LIVE pada
30 Agustus 2025, sehingga pada saat itu Pemohon VII kehilangan
akses terhadap sarana komunikasi dan informasi miliknya tanpa
pemberitahuan dan tanpa proses hukum apa pun (vide Bukti P-23);
14.2 Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang nyata
antara berlakunya norma a quo dengan kerugian konstitusional yang
dialami Pemohon VII, sebab norma a quo memberikan kewenangan
kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap
Informasi
Elektronik
dan/atau
Dokumen
Elektronik
tanpa
mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak terdampak, tanpa bentuk
hukum tertulis yang dapat diuji keabsahannya, dan tanpa keterlibatan
lembaga peradilan, sehingga akun maupun konten Pemohon VII pada
Facebook, Instagram, dan TikTok sewaktu-waktu dapat diputus
aksesnya dan/atau dihapus tanpa Pemohon VII mengetahui
alasannya
maupun
memperoleh
sarana
hukum
untuk
mempertahankan haknya;
14.3 Bahwa kerugian tersebut, menurut penalaran yang wajar, berpotensi
(potential loss) kembali dialami Pemohon VII di kemudian hari,
mengingat pola pembatasan dan pemutusan akses terhadap
Facebook, Instagram, dan TikTok telah berulang terjadi dan tidak satu
pun peraturan pelaksana norma a quo yang menyediakan mekanisme
18
notifikasi, keberatan, maupun pemulihan akses bagi pengguna
perseorangan seperti Pemohon VII. Bahwa selain itu, sebagai
pengguna yang menjadikan ketiga platform tersebut sebagai sumber
utama untuk memperoleh informasi tambahan bagi pengembangan
diri pribadinya, Pemohon VII turut berpotensi kehilangan akses
terhadap informasi yang sah dan tidak melanggar hukum apabila
pemutusan akses dilakukan secara menyeluruh terhadap platform dan
tidak secara bertarget terhadap muatan tertentu;
14.4 Bahwa oleh karena itu, dengan berlakunya norma a quo, Pemohon VII
sebagai warga negara Indonesia dan pengguna aktif Facebook,
Instagram, dan TikTok telah dirugikan secara aktual dan berpotensi
kembali dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk berkomunikasi
serta mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi guna
mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,
Pemohon VII memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan judicial review atas norma a quo.
15. Bahwa dengan demikian, keberlakuan norma a quo secara aktual telah
melanggar hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia para Pemohon dan
berpotensi untuk terjadi pengulangan di kemudian hari. Pemutusan akses
sebagaimana diatur dalam norma a quo merupakan tindakan hukum
pemerintah yang sewenang-wenang karena nihilnya proses hukum dan tidak
adanya pemberitahuan kepada pihak yang diputus aksesnya.
Selanjutnya, pemberitahuan pemutusan akses terhadap pihak terkait
merupakan hak konstitusional tiap-tiap warga negara, di mana dengan
adanya objek hukum tersebut memungkinkan pihak yang diputus aksesnya
untuk melakukan proses hukum lanjutan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
16. Bahwa selanjutnya, para Pemohon berpotensi (potential loss) untuk dilanggar
hak-hak konstitusionalnya di mana terjadinya pemutusan akses sosial para
Pemohon media sebagaimana diatur oleh norma a quo. Para Pemohon juga
telah mencari, meneliti dan memahami peraturan turunan maupun peraturan
teknis dari norma a quo, tetapi tidak satupun peraturan perundang-undangan
19
tersebut yang menyebutkan secara eksplisit bahwa para Pemohon dapat
mengajukan dan/atau dapat melanjutkan proses hukum banding terhadap
pemutusan akses yang telah dan/atau akan dialaminya.
17. Oleh karena itu, secara sah dan meyakinkan para Pemohon telah dirugikan
secara aktual dan potensial hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya
norma a quo sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 serta menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum itu sendiri.
Norma a quo berpotensi menguntungkan pemerintah untuk secara bebas dan
terbuka
melakukan
Perbuatan
Melawan
Hukum
oleh
Pemerintah
(onrechtmatige overheidsdaad). Dengan ini, diperlukan pembatasan
terhadap pengaturan norma a quo sebagaimana akan di uraikan pada bagian
selanjutnya.
III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON
Bahwa objek pengujian yakni Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai
norma a quo), pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
Akses
dan/atau
memerintahkan kepada Penyeleprggara Sistem Elektronik untuk melakukan
pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”
Bahwa selanjutnya, batu uji pengujian norma a quo, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945:
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
20
Pasal 28F UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
A. Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik Bertentangan Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut:
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Selanjutnya, menurut Wirjono Projodikoro Bahwa tentang negara hukum,
menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan
“Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di
wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat
perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap
parawarga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak
boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-
peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam
berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan
hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik
Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada
hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau
alat-alat perlengkapan negara” (vide Bukti P-14).
Bahwa adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari
negara hukum yaitu:
1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
21
3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);
4) Adanya peradilan tata usaha negara.
Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi
beberapa unsur antara lain:
1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya,
dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan,
pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara
memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat
pengawasan dari badan peradilan. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-
alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan
taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak
asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk di dalamnya para
Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Oleh karena itu, secara fundamental tentu saja meletakkan hukum sebagai
panglima tertinggi dalam pelaksanaan pengelolaan negara sebagai bentuk-
bentuk pemenuhan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga sebuah
negara hukum sudah seharusnya mendahului tiga cita-cita hukum
sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch yakni keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum.
3. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh
(accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum
itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
22
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara
menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka
terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.
Oleh karena itu, dengan berlakunya norma a quo bertentangan dengan teori
yang dimaksud karena ketidakjelasan norma dan ketidakonsistenannya
berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum itu
sendiri. Dikarenakan norma a quo memberikan kewenangan penuh kepada
pemerintah untuk melakukan dan/atau menyarankan pemutusan akses
kepada Penyelenggara Sistem Elektronik tanpa proses peradilan dan/atau
pemberitahuan kepada pihak terdampak sehingga meniadakan fungsi
penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum serta meniadakan fungsi
lembaga peradilan itu sendiri.
4. Lebih lanjut mengenai uraian di atas, dalam sebuah negara hukum yang di
mana UU berperan penting dalam penegakan hukum dikenal tiga asas utama
yang dikemukakan Gustav Radbruch dalam bukunya yang berujudul
“Einführung In Die Rechtswissenschaften” yakni :
1) Keadilan (Gerechtigkeit);
2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan
3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).
Bahwa dengan berlakunya norma a quo tidak memperhatikan dan
menimbang ketiga nilai-nilai dasar sebuah negara hukum sebagaimana
diungkapkan Radbruch, terutama yang terkait dengan asas kepastian hukum
di mana dengan berlakunya norma a quo para pencari keadilan tidak memiliki
mekanisme maupun upaya lanjutan untuk melakukan pembelaan terhadap
kesewenang-wenangan yang ditimbulkan norma a quo.
Bahwa pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Van Apeldoorn yang
menempatkan kepastian hukum dalam dua dimensi, yaitu dapat
ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret dan adanya keamanan
23
hukum. Dimensi pertama menghendaki agar setiap orang dapat mengetahui
secara jelas hukum yang berlaku terhadap dirinya, termasuk konsekuensi
hukum dari suatu tindakan atau keputusan yang diambil oleh negara.
Sementara itu, dimensi kedua menghendaki adanya perlindungan terhadap
setiap orang dari kemungkinan tindakan penguasa yang dilakukan secara
sewenang-wenang. Dengan demikian, keamanan hukum mensyaratkan
adanya suatu sistem hukum yang tidak hanya memberikan kewenangan
kepada pemerintah atau aparat negara, tetapi juga menyediakan sarana bagi
warga negara untuk mempertahankan haknya ketika kewenangan tersebut
digunakan secara tidak sesuai dengan hukum.
Bahwa apabila suatu norma hanya memberikan kewenangan kepada organ
atau pejabat negara tanpa menentukan secara memadai batas penggunaan
kewenangan tersebut, parameter pelaksanaannya, maupun mekanisme yang
dapat ditempuh oleh warga negara untuk mempersoalkan tindakan yang lahir
dari kewenangan tersebut, maka norma demikian berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum. Warga negara berada dalam posisi yang tidak
seimbang karena negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan
berdasarkan norma a quo, sementara warga negara tidak memperoleh
instrumen hukum yang memadai untuk mengetahui batas kewenangan
tersebut maupun untuk memperoleh pemulihan apabila kewenangan
dimaksud digunakan secara sewenang-wenang.
5. Bahwa dengan demikian, keberadaan norma a quo yang tidak disertai
dengan parameter yang jelas mengenai penggunaan kewenangan dan tidak
menyediakan mekanisme yang memadai bagi warga negara untuk
melakukan pembelaan atau memperoleh pemulihan terhadap akibat yang
ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan tersebut telah menciptakan
ketidakseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga
negara. Dalam keadaan demikian, warga negara tidak memperoleh
keamanan hukum sebagaimana dimaksud Van Apeldoorn, karena hukum
justru menempatkan warga negara pada posisi yang tidak memiliki kepastian
mengenai bagaimana mempertahankan haknya ketika berhadapan dengan
pelaksanaan kewenangan negara.
Bahwa oleh karenanya, kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi tidak
dapat direduksi menjadi sekadar kepastian mengenai keberadaan suatu
24
norma tertulis. Kepastian hukum harus mencakup pula kepastian mengenai
batas kewenangan, prosedur pelaksanaan kewenangan, pihak yang
bertanggung jawab, serta tersedianya mekanisme hukum yang efektif untuk
menguji dan mengoreksi pelaksanaan kewenangan tersebut. Tanpa unsur-
unsur tersebut, norma a quo berpotensi memberikan kewenangan yang
bersifat terbuka tanpa disertai kontrol hukum yang proporsional, sehingga
pada akhirnya bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan
kepastian hukum bagi setiap warga negara.
6. Bahwa untuk selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”
Bahwa kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945 tidak hanya menghendaki adanya norma tertulis, tetapi juga
kejelasan mengenai batas kewenangan negara, prosedur pelaksanaannya,
serta mekanisme perlindungan bagi warga negara yang terdampak. Dalam
konteks norma a quo, Pasal 40 ayat (2b) UU ITE memberikan kewenangan
kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar
hukum, namun tidak secara memadai menentukan parameter penggunaan
kewenangan tersebut maupun mekanisme keberatan dan pemulihan bagi
pihak yang terdampak. Keadaan demikian menimbulkan ketidakpastian
hukum karena warga negara tidak dapat mengetahui secara jelas kapan dan
berdasarkan ukuran apa haknya dapat dibatasi oleh tindakan pemutusan
Akses.
7. Bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan Pemerintah yang berpotensi
membatasi hak warga negara harus disertai dengan mekanisme hukum yang
memungkinkan pihak terdampak mengetahui alasan tindakan tersebut,
mengajukan keberatan, serta memperoleh pemulihan apabila tindakan
dimaksud dilakukan secara tidak tepat. Norma a quo tidak memberikan
jaminan tersebut secara memadai, sehingga pihak yang terdampak dapat
berada dalam keadaan fait accompli, yaitu menerima akibat pemutusan
Akses terlebih dahulu tanpa memperoleh kesempatan yang layak untuk
mempertahankan haknya.
25
8. Bahwa ketidakpastian hukum dalam norma a quo terutama terlihat dari tidak
adanya parameter yang cukup mengenai kapan Pemerintah dapat
menggunakan kewenangan pemutusan Akses. Pasal 40 ayat (2b) UU ITE
hanya menentukan bahwa Pemerintah berwenang melakukan pemutusan
Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan melanggar hukum, tetapi tidak menentukan keadaan atau
kondisi tertentu yang menjadi dasar digunakannya kewenangan tersebut.
Bahwa ketiadaan parameter tersebut menyebabkan warga negara tidak
dapat mengetahui secara pasti batas tindakan Pemerintah terhadap
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dibuat, dimiliki, atau
digunakannya. Terlebih lagi, frasa “memiliki muatan melanggar hukum”
memiliki cakupan yang luas karena tidak dengan sendirinya menjelaskan
apakah setiap dugaan pelanggaran hukum harus berujung pada pemutusan
Akses atau terdapat keadaan tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi.
9. Bahwa persoalan tersebut menimbulkan ketidakpastian bukan hanya bagi
masyarakat sebagai pengguna ruang digital, tetapi juga bagi Pemerintah
sebagai pelaksana kewenangan itu sendiri. Tanpa parameter yang jelas, tidak
terdapat ukuran normatif yang memadai untuk membedakan antara keadaan
yang mengharuskan dilakukan pemutusan Akses dan keadaan yang
seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum lainnya.
Bahwa ketidakjelasan tersebut pada akhirnya membuka ruang bagi
penerapan kewenangan yang berbeda terhadap keadaan yang serupa.
Suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dipandang
memerlukan pemutusan Akses berdasarkan penilaian tertentu, sementara
dalam keadaan lain dengan karakteristik yang serupa dapat diperlakukan
berbeda. Keadaan demikian berpotensi menghilangkan prediktabilitas hukum
yang seharusnya dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan tindakan
Pemerintah.
Bahwa selain persoalan mengenai dasar penggunaan kewenangan, norma a
quo juga tidak menentukan secara memadai batas tindakan pemutusan
Akses yang dapat dilakukan Pemerintah. Norma tersebut tidak memberikan
ukuran mengenai cakupan pemutusan Akses yang dapat dilakukan, sehingga
26
kewenangan yang diberikan berpotensi diterapkan lebih luas daripada tujuan
hukum yang hendak dicapai.
10. Bahwa keadaan tersebut menempatkan warga negara terkhusus para
Pemohon dalam posisi yang tidak seimbang dengan Pemerintah. Pemerintah
memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang secara langsung
memengaruhi akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik, sedangkan pihak yang terdampak tidak memperoleh jaminan
yang
sepadan
untuk
mengetahui
dasar
tindakan
tersebut
dan
mempertahankan kepentingan hukumnya.
Bahwa oleh karena itu, Pasal 40 ayat (2b) UU ITE sepanjang memberikan
kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan Akses tanpa
disertai parameter yang jelas mengenai dasar dan batas penggunaan
kewenangan serta mekanisme perlindungan bagi pihak yang terdampak,
telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sejalan dengan jaminan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
11. Bahwa selanjutnya Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
Bahwa dengan ini, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945
memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan setiap orang untuk
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta kebebasan
untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut
menempatkan kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat sebagai
bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12. Bahwa kebebasan menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat
merupakan
bagian
penting
dari
kebebasan
individu
sebagaimana
dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam bukunya yang berjudul On Liberty.
27
Mill menempatkan kebebasan berpikir dan berpendapat sebagai bagian
penting dari perkembangan manusia karena suatu pendapat tidak
seharusnya dibungkam hanya karena berbeda dengan pandangan
mayoritas. Kebebasan tersebut diperlukan agar setiap gagasan dapat diuji
melalui pertukaran pendapat dan perdebatan terbuka.
Bahwa pemikiran tersebut menjadi relevan dalam konteks norma a quo
karena ruang digital pada saat ini merupakan salah satu sarana yang
digunakan masyarakat untuk menyampaikan pikiran, sikap, kritik, dan
pendapat. Dengan demikian, tindakan Pemerintah yang melakukan
pemutusan Akses terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dapat memiliki konsekuensi terhadap kemampuan seseorang
untuk menyampaikan atau menerima suatu gagasan melalui ruang digital.
13. Bahwa lebih lanjut, Ronald Dworkin seorang profesor filsafat hukum dari
Amerika Serikat memandang kebebasan sebagai bagian dari penghormatan
terhadap individu sebagai pribadi yang memiliki kapasitas untuk menentukan
pandangan dan keyakinannya sendiri. Negara dalam menjalankan
kewenangannya tidak dapat memperlakukan warga negara semata-mata
sebagai objek dari tindakan Pemerintah, melainkan harus menghormati
kedudukan warga negara sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk
membentuk penilaian dan menyatakan pandangannya sendiri.
Bahwa dalam kaitannya dengan norma a quo, kewenangan Pemerintah
untuk melakukan pemutusan Akses berpotensi memengaruhi ruang yang
digunakan warga negara terkhususnya para Pemohon untuk menyampaikan
pandangan tersebut. Terlebih apabila kewenangan tersebut tidak dibatasi
dengan parameter yang memadai, warga negara tidak memperoleh
kepastian mengenai bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang dapat menyebabkan dilakukannya pemutusan Akses
terhadap dirinya.
Bahwa keadaan tersebut dapat memengaruhi penggunaan kebebasan
menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat bahkan sebelum tindakan
pemutusan Akses dilakukan. Ketika seseorang tidak dapat memperkirakan
secara wajar apakah suatu pendapat, kritik, atau pandangan tertentu dapat
menyebabkan tindakan Pemerintah terhadap Akses yang digunakannya,
28
maka terdapat kemungkinan bagi orang tersebut untuk terlebih dahulu
membatasi atau menahan pendapat yang hendak disampaikannya.
14. Bahwa selanjutnya, kewenangan pemutusan Akses yang tidak memiliki batas
dan parameter yang memadai berpotensi menimbulkan self-censorship, yaitu
keadaan ketika warga negara membatasi atau menahan ekspresinya sendiri
karena kekhawatiran terhadap kemungkinan dikenakannya tindakan oleh
Pemerintah. Dalam keadaan demikian, pembatasan terhadap kebebasan
tidak lagi hanya terjadi melalui larangan yang secara langsung ditujukan
kepada seseorang, tetapi dapat terjadi melalui terciptanya keadaan yang
menyebabkan seseorang enggan menggunakan hak konstitusionalnya.
Bahwa persoalan tersebut juga memiliki dimensi demokratis sebagaimana
dikemukakan oleh Alexander Meiklejohn, yang menempatkan kebebasan
berbicara sebagai bagian penting dari demokrasi karena warga negara
membutuhkan ruang yang bebas untuk menyampaikan dan mempertukarkan
gagasan mengenai persoalan publik. Kebebasan tersebut dengan demikian
tidak hanya merupakan kepentingan individual dari orang yang berbicara,
tetapi juga merupakan kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi
dan berbagai pandangan yang diperlukan dalam membentuk pendapat
publik.
Bahwa para Pemohon tidak menafikan kewenangan negara untuk melakukan
pembatasan
terhadap
kebebasan
sebagaimana
dimungkinkan
oleh
konstitusi. Namun, pembatasan tersebut harus tetap memiliki dasar dan
ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak berubah menjadi
kewenangan yang memungkinkan Pemerintah menentukan secara terlalu
luas informasi atau ekspresi yang dapat dikenai tindakan pemutusan Akses.
15. Bahwa dengan demikian, persoalan konstitusional Pasal 40 ayat (2b) UU ITE
tidak semata-mata terletak pada keberadaan kewenangan Pemerintah untuk
melakukan pemutusan Akses, melainkan pada tidak memadainya batas dan
parameter penggunaan kewenangan tersebut yang berpotensi memengaruhi
kebebasan warga negara dalam menyatakan pikiran, sikap, dan
mengeluarkan pendapat.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 40 ayat (2b) UU ITE
sepanjang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan
29
pemutusan Akses tanpa parameter yang memadai mengenai batas
penggunaan kewenangan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan
pembatasan terhadap kebebasan warga negara dalam menyatakan pikiran
dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta mengeluarkan pendapat,
bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
16. Bahwa selanjutnya, Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28F UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945:
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sementara itu, Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.
Bahwa kedua jaminan konstitusional tersebut menempatkan warga negara
sebagai subjek yang berhak memperoleh, mengolah, dan menyampaikan
informasi tanpa berada dalam keadaan takut terhadap penggunaan
kewenangan negara yang tidak terukur. Oleh karena itu, setiap kewenangan
Pemerintah yang dapat membatasi akses terhadap informasi harus tetap
ditempatkan dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara
konstitusional.
17. Bahwa secara historis, gagasan pembatasan kekuasaan negara demi
perlindungan hak individu antara lain dapat ditelusuri sejak Magna Carta
1215, yang meletakkan prinsip bahwa kekuasaan penguasa tidak bersifat
mutlak dan harus tunduk pada hukum. Perkembangan gagasan tersebut
30
kemudian menjadi salah satu fondasi berkembangnya prinsip perlindungan
hak asasi manusia terhadap tindakan kekuasaan negara.
Bahwa dalam konteks hak atas informasi, Thomas I. Emerson memandang
kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai bagian
penting dari kebebasan individu, karena seseorang membutuhkan informasi
untuk membentuk pandangan dan menentukan sikapnya sendiri. Dengan
demikian, akses terhadap informasi bukan hanya kepentingan penyedia
informasi, tetapi juga merupakan kepentingan konstitusional masyarakat
sebagai penerima informasi.
Bahwa Pasal 40 ayat (2b) UU ITE memberikan kewenangan kepada
Pemerintah untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar
hukum. Kewenangan tersebut secara langsung memiliki potensi untuk
membatasi kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui
sarana elektronik.
18. Bahwa persoalan konstitusional timbul karena norma a quo tidak memberikan
parameter yang memadai mengenai sejauh mana pemutusan Akses dapat
dilakukan. Akibatnya, tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan tertentu berpotensi sekaligus
menghilangkan akses masyarakat terhadap informasi lain yang tidak
berkaitan dengan pelanggaran hukum yang menjadi dasar pemutusan.
Bahwa keadaan tersebut tidak hanya menyentuh hak untuk memperoleh
informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F, tetapi juga dapat memengaruhi
rasa aman warga negara dalam menggunakan haknya. John Locke
menempatkan perlindungan terhadap hak individu sebagai salah satu tujuan
fundamental kekuasaan negara, sehingga kekuasaan Pemerintah tidak dapat
dipahami sebagai kewenangan yang tidak terbatas terhadap warga negara.
19. Bahwa apabila warga negara tidak dapat memperkirakan secara jelas kapan
penggunaan hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, atau
menyampaikan informasi dapat berujung pada pemutusan Akses, maka
timbul risiko bahwa warga negara akan membatasi dirinya sendiri dalam
menggunakan hak tersebut. Keadaan demikian dapat menciptakan chilling
effect terhadap penggunaan hak konstitusional dalam ruang digital.
31
Bahwa chilling effect tersebut memiliki relevansi langsung dengan Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI 1945 karena ketentuan tersebut tidak hanya melindungi
warga negara dari ancaman yang bersifat nyata, tetapi juga menjamin
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketakutan terhadap kemungkinan
digunakannya kewenangan negara dapat menyebabkan seseorang memilih
untuk tidak menggunakan haknya.
20. Bahwa selanjutnya, norma a quo memberikan kepada Pemerintah tiga fungsi
sekaligus dalam satu tangan, yaitu menilai apakah suatu muatan melanggar
hukum, menetapkan penilaian tersebut, dan mengeksekusi pemutusan
akses. Tidak terdapat satu pun tahapan dalam rangkaian tersebut yang
melibatkan pihak lain atau membuka ruang bagi pihak terdampak untuk
didengar.
Bahwa selanjutnya, Philipus M. Hadjon dalam bukunya Perlindungan Hukum
bagi Rakyat di Indonesia membedakan perlindungan hukum menjadi
perlindungan
hukum
preventif
dan
perlindungan
hukum
represif.
Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintahan memperoleh bentuk yang definitif, sehingga bertujuan
mencegah terjadinya sengketa. Norma a quo sama sekali tidak menyediakan
perlindungan hukum preventif, karena pemutusan akses dilakukan seketika
tanpa pemberitahuan dan tanpa kesempatan bagi pihak terdampak untuk
menyampaikan pendapatnya.
Bahwa selanjutnya, Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara
menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan yang bersifat bebas (vrij
bestuur) tetap harus tunduk pada pembatasan, karena kebebasan bertindak
yang tidak dibatasi akan melahirkan tindakan sewenang-wenang (willekeur)
dan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Batasan
tersebut hadir melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik serta melalui
pengujian oleh lembaga peradilan.
21. Bahwa persoalan ini menjadi sangat nyata ketika konten yang diputus
aksesnya adalah kritik yang ditujukan kepada Pemerintah itu sendiri. Dalam
keadaan demikian, Pemerintah menjadi pihak yang dikritik sekaligus pihak
32
yang menilai apakah kritik tersebut melanggar hukum, sehingga
bertentangan dengan asas nemo judex in causa sua, yakni asas bahwa tidak
seorang pun boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Bahwa oleh
karena itu, secara aktual dan potensial, norma a quo menimbulkan kerugian
konstitusional terhadap para Pemohon serta warga negara lainnya.
22. Bahwa dengan demikian, kewenangan pemutusan Akses dalam Pasal 40
ayat (2b) UU ITE seharusnya tidak hanya dinilai dari tujuan penegakan
hukum yang hendak dicapai, tetapi juga dari dampaknya terhadap hak
masyarakat
untuk
memperoleh
informasi
dan
rasa
aman
dalam
menggunakan hak konstitusionalnya. Tanpa parameter yang jelas mengenai
dasar, cakupan, dan batas pemutusan Akses, kewenangan tersebut
berpotensi menimbulkan pembatasan yang lebih luas daripada tujuan yang
hendak dicapai.
Bahwa oleh karena itu, Pasal 40 ayat (2b) UU ITE sepanjang memberikan
kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan Akses tanpa
parameter dan batas yang memadai, sehingga berpotensi membatasi hak
masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menimbulkan ketakutan
dalam
menggunakan
hak-hak
konstitusionalnya
di
ruang
digital,
bertentangan dengan jaminan hak atas informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28F serta jaminan rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
B. Praktik Kesewenang-wenangan Pemerintah Dalam Pembatasan dan
Pemutusan Akses Dalam Ruang Digital
23. Bahwa selanjutnya, bentuk kesewenang-wenangan pemerintah dalam
pemutusan akses sebagaimana diatur dalam norma a quo tercermin dari
berbagai kejadian pemutusan akses yang menimbulkan kerugian terhadap
hak konstitusional warga negara dan secara aktual maupun potensial akan
dialami para Pemohon.
Bahwa dalam praktik penyelenggaraan ruang digital di Indonesia,
pembatasan dan pemutusan Akses telah terjadi dalam berbagai bentuk dan
terhadap objek yang berbeda, mulai dari pembatasan terhadap fungsi
tertentu pada platform media sosial, pemutusan akses internet dalam suatu
wilayah, pemutusan akses terhadap suatu layanan elektronik, hingga
33
penonaktifan fitur tertentu yang digunakan masyarakat untuk memperoleh
dan menyampaikan informasi secara langsung. Selanjutnya, bentuk
kesewenang-wenangan pemerintah akan diuraikan dalam poin-poin di bawah
ini.
24. Bahwa pertama, “pembatasan sementara” yang terjadi pada 22 Mei 2019
terhadap berbagai layanan pesan instan seperti WhatsApp, Facebook,
Instagram dan Twitter dalam rangka meredam dan merespons kerusuhan
dan demonstrasi pada 21 Mei 2019, Pemerintah menyatakan bahwa
pembatasan dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran
kebencian, serta konten berupa foto dan video yang dinilai dapat
memperkeruh keadaan (vide Bukti P-13).
25. Bahwa selanjutnya, “pembatasan sementara” yang dilakukan pemerintah
tidak hanya berdampak pada konten yang bermuatan melanggar hukum,
namun, pengguna lain yang merupakan warga negara Indonesia yang hak-
hak konstitusionalnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pada
saat pembatasan berlangsung, pengguna melaporkan kesulitan mengakses
Facebook, Instagram, dan Twitter, sementara WhatsApp mengalami
keterlambatan bahkan kesulitan dalam pengiriman gambar dan pesan
tertentu. Pembatasan tersebut kemudian dicabut dan akses media sosial
dinormalisasi pada 25 Mei 2019 (vide Bukti P-14).
26. Bahwa praktik pembatasan dalam skala yang lebih luas kembali terjadi di
Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019. Pemerintah
terlebih dahulu melakukan throttling atau perlambatan akses internet di
sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019, kemudian
melakukan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet
secara menyeluruh di 29 kabupaten/kota di Papua dan 13 kabupaten/kota di
Papua Barat sejak 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya 4
September 2019. Pembatasan tersebut kemudian diperpanjang di sejumlah
wilayah sampai dengan 9 September 2019.
Bahwa selanjutnya, tindakan Pemerintah tersebut kemudian menjadi objek
pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara
Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. Dalam putusannya, PTUN Jakarta
menyatakan tindakan throttling, pemblokiran layanan data, dan/atau
34
pemutusan akses internet yang dilakukan Pemerintah di Papua dan Papua
Barat sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan
27. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2025, terjadi pula penonaktifan sementara
fitur TikTok LIVE di Indonesia pada saat berlangsungnya gelombang
demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Fitur tersebut sebelumnya
banyak digunakan masyarakat untuk menyiarkan secara langsung kondisi
demonstrasi dan aksi massa. TikTok kemudian menyatakan secara sukarela
menangguhkan fitur LIVE selama beberapa hari sebagai langkah
pengamanan tambahan dan menyatakan tetap melakukan penghapusan
terhadap konten yang melanggar pedoman komunitas (vide Bukti P-15).
Bahwa penonaktifan fitur TikTok LIVE tersebut mengakibatkan masyarakat
serta para Pemohon tidak dapat menggunakan salah satu sarana yang
sebelumnya tersedia untuk melakukan siaran langsung dan memperoleh
informasi mengenai kondisi demonstrasi secara real time. Pada saat yang
sama, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan
bahwa penonaktifan tersebut bukan merupakan instruksi Pemerintah,
melainkan keputusan yang diambil secara sukarela oleh TikTok.
Bahwa meskipun penonaktifan fitur TikTok LIVE tersebut tidak dapat secara
serta-merta dikualifikasikan sebagai pemutusan Akses yang dilakukan
Pemerintah berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, peristiwa tersebut tetap
menunjukkan karakter penting dari ruang digital, yaitu bahwa penghentian
terhadap suatu fungsi atau fitur digital dapat secara langsung memengaruhi
kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi,
khususnya ketika informasi tersebut berkaitan dengan peristiwa publik yang
sedang berlangsung.
Bahwa bahkan dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah mengambil
tindakan administratif terhadap TikTok berkaitan dengan aktivitas TikTok LIVE
selama periode demonstrasi tanggal 25 sampai dengan 30 Agustus 2025.
Pada tanggal 3 Oktober 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital
membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik
TikTok karena TikTok dinilai hanya memberikan data secara parsial mengenai
35
aktivitas TikTok LIVE selama periode tersebut. Pembekuan kemudian dicabut
setelah TikTok memenuhi permintaan data Pemerintah.
28. Bahwa selanjutnya, menurut para Pemohon penonaktifan fitur TikTok LIVE
pada Agustus lalu merupakan murni respons bisnis sebuah platform untuk
menghindari denda administratif yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri
Kominfo Nomor 522 Tahun 2024 (yang selanjutnya disebut Kepmen a quo)
yang pada dasarnya mengatur mengenai metode perhitungan denda
administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (User Generated
Content) dalam melakukan pemutusan akses.
Bahwa selanjutnya, Kepmen a quo mengatur mengenai Indeks Perhitungan
Denda Administratif yang mengatur lebih lanjut terkait denda administratif
berdasarkan Indeks Konten yang dalam hal ini megatur mengenai tingkat
urgensi konten “Konten Mendesak (Konten Meresahkan Masyarakat)” yang
pada pokoknya tidak memiliki parameter hukum yang jelas.
Bahwa selanjutnya, meskipun tidak terdapat pemberitahuan resmi dan/atau
permohonan penonaktifan fitur TikTok LIVE pada Agustus 2025, keberadaan
Kepmen a quo tidak dapat dilepaskan dari praktik pembatasan terhadap
akses dan/atau fitur layanan yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik. Kepmen a quo pada hakikatnya merupakan produk hukum
administratif yang memiliki daya tekan terhadap Penyelenggara Sistem
Elektronik melalui pengaturan mengenai perhitungan dan pengenaan denda
administratif atas konten yang dikategorikan berdasarkan tingkat urgensinya,
termasuk terhadap konten yang dikualifikasikan sebagai “Konten Mendesak
(Konten Meresahkan Masyarakat)”. Dengan adanya konstruksi demikian,
Kepmen a quo secara nyata memberikan konsekuensi administratif dan
tekanan regulatif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
melakukan tindakan pembatasan maupun pemutusan akses terhadap konten
yang dinilai memenuhi kualifikasi tertentu.
Bahwa persoalannya, klasifikasi mengenai “Konten Mendesak (Konten
Meresahkan Masyarakat)” tersebut pada praktiknya berpotensi menjadi
dasar bagi dilakukannya tindakan pembatasan terhadap akses masyarakat
terhadap suatu konten tanpa terlebih dahulu disertai parameter hukum yang
terukur mengenai batasan suatu konten dapat dikategorikan sebagai konten
36
yang “meresahkan masyarakat”. Dengan demikian, apabila suatu konten
atau layanan kemudian dibatasi, dinonaktifkan, atau diputus aksesnya
semata-mata dengan mendasarkan pada konstruksi tersebut, masyarakat
berada dalam posisi yang tidak memiliki kepastian mengenai dasar hukum,
alasan, maupun pertimbangan yang digunakan dalam menentukan bahwa
suatu konten merupakan “Konten Mendesak (Konten Meresahkan
Masyarakat)”. Kondisi tersebut semakin problematik apabila tindakan
pembatasan dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai kepada pihak
yang terdampak dan tanpa disertai mekanisme yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui, mempertanyakan, maupun menguji dasar
hukum dari tindakan pembatasan dimaksud.
Bahwa oleh karena itu, keberadaan Kepmen a quo menunjukkan bahwa
tindakan pembatasan terhadap konten dalam ruang digital bukanlah semata-
mata persoalan teknis internal Penyelenggara Sistem Elektronik, melainkan
merupakan tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap
pemenuhan hak masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan
digital. Terlebih lagi, ketika suatu kategori seperti “Konten Mendesak (Konten
Meresahkan Masyarakat)” digunakan sebagai dasar untuk memberikan
tekanan administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik, maka
penentuan mengenai konten yang termasuk dalam kategori tersebut
semestinya didasarkan pada parameter hukum yang jelas, objektif, dan dapat
dipertanggung jawabkan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian yang
tidak transparan dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat.
29. Bahwa selain ketiga peristiwa tersebut, sepanjang tahun 2025 sampai
dengan tahun 2026 berlangsung praktik dengan bentuk yang berbeda namun
bersumber dari kewenangan yang sama, yaitu permintaan Pemerintah
kepada Penyelenggara Sistem Elektronik agar konten milik perseorangan
warga negara ditindaklanjuti karena dinilai melanggar hukum Indonesia.
Bahwa praktik tersebut tidak pernah diumumkan oleh Pemerintah dan baru
diketahui
oleh
pemilik
konten
karena
penyelenggara
platform
X
memberitahukannya sendiri kepada pengguna yang bersangkutan, sehingga
di kalangan pengguna media sosial pemberitahuan itu kemudian dikenal
dengan sebutan surat cinta Komdigi (vide Bukti P-25).
37
30. Bahwa pemberitahuan dimaksud dikirimkan melalui surat elektronik dari
alamat twitter-legal@x.com dengan judul X Receipt of Correspondence atau
X Tanda Terima Korespondensi, dan seluruhnya menggunakan rumusan
yang sama, yakni bahwa X telah menerima permintaan dari Kementerian
Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengenai akun pengguna yang
bersangkutan, yang mengklaim bahwa konten berikut melanggar hukum di
Indonesia, disertai tautan unggahan yang dipersoalkan, dan diakhiri
keterangan bahwa X belum mengambil tindakan apa pun terhadap konten
yang dilaporkan sebagai akibat permintaan tersebut (vide Bukti P-25).
31. Bahwa berdasarkan bukti yang para Pemohon peroleh, sekurang-kurangnya
5 (lima) akun perseorangan menerima pemberitahuan dimaksud. Pertama,
akun @glowinbeautyy sehubungan dengan unggahan tertanggal 23 Oktober
2025 yang mempersoalkan mutu makanan program Makan Bergizi Gratis
berupa roti burger berisi kacang panjang dan wortel. Kedua, akun
@dayatpiliang sehubungan dengan unggahan tertanggal 20 Maret 2026 yang
memuat sindiran terhadap Presiden Republik Indonesia, yang oleh
pemiliknya disampaikan kepada publik pada tanggal 23 Maret 2026. Ketiga,
akun @mmaryasir sehubungan dengan unggahan tertanggal 8 April 2026
yang mempersoalkan dasar pengangkatan seorang menteri, dengan surat
pemberitahuan tertanggal 17 April 2026. Keempat, akun @SumandoGaek
sehubungan dengan unggahan pada April 2026 yang memuat penilaian
terhadap figur seorang perwira tinggi. Kelima, akun @bismillahyuk_
sehubungan dengan unggahan tertanggal 17 Agustus 2026 yang
membandingkan keadaan Indonesia dengan gambaran dalam film The
Hunger Games pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia (vide Bukti P-25).
32. Bahwa apabila kelima unggahan tersebut ditempatkan berdampingan,
tampak satu ciri yang sama pada seluruhnya, yaitu berisi kritik atau penilaian
terhadap Pemerintah, terhadap pejabat pemerintahan, atau terhadap
program pemerintah, dan tidak satu pun di antaranya berkaitan dengan
muatan yang secara nyata dilarang seperti terorisme, pornografi anak,
perjudian, maupun penipuan. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan
kewenangan yang oleh norma a quo dimaksudkan sebagai sarana
pencegahan penyebaran muatan yang melanggar hukum, pada praktiknya
38
bekerja terhadap ekspresi politik warga negara, sebagaimana telah para
Pemohon dalilkan pada Bagian A permohonan a quo mengenai terlanggarnya
asas nemo judex in causa sua ketika Pemerintah menilai sendiri kritik yang
ditujukan kepada dirinya.
33. Bahwa tidak satu pun dari pemberitahuan tersebut memuat dasar hukum
permintaan Pemerintah. Tidak disebutkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mana yang dinilai dilanggar, tidak disebutkan bagian mana dari
unggahan yang dipersoalkan, tidak disebutkan pejabat mana yang membuat
penilaian, dan tidak disebutkan nomor maupun tanggal keputusan yang
menjadi dasar permintaan. Bahwa keadaan demikian menempatkan pemilik
akun pada posisi mengetahui dirinya sedang dipersoalkan oleh negara tanpa
mengetahui atas dasar apa, sehingga tertutup kemungkinan baginya untuk
menyusun bantahan, mengajukan keberatan, maupun menyesuaikan
perbuatannya dengan ketentuan yang dianggap dilanggar (vide Bukti P-25).
34. Bahwa dalam salah satu pemberitahuan, penyelenggara platform bahkan
menyarankan agar pengguna yang bersangkutan mencari penasihat hukum
dan menantang permintaan tersebut di pengadilan, menghubungi organisasi
masyarakat sipil, atau menghapus kontennya secara sukarela. Bahwa saran
tersebut justru memperlihatkan persoalan yang para Pemohon dalilkan,
sebab pengguna platform berada pada kondisi yang rentan akibat dari
ketiadaan informasi yang memadai terhadap alasan diputusnya akses
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga dalam batas
penalaran yang wajar sekalipun akan sulit bagi para pengguna platform untuk
dapat menyusun suatu argumentasi hukum yang jelas, tegas, dan tidak kabur
apabila menempuh suatu upaya hukum di pengadilan (vide Bukti P-25).
35. Bahwa pengetahuan para pemilik akun mengenai adanya permintaan
Pemerintah tersebut tidak bersumber dari kewajiban hukum yang dibebankan
kepada Pemerintah, melainkan semata-mata dari kebijakan sukarela
penyelenggara platform yang menyatakan menghormati suara penggunanya.
Bahwa apabila penyelenggara platform tidak memiliki kebijakan demikian,
atau sewaktu-waktu mengubahnya, permintaan Pemerintah terhadap konten
warga negara akan berlangsung sepenuhnya tanpa sepengetahuan pihak
yang terdampak. Bahwa keadaan tersebut memperlihatkan perlindungan hak
konstitusional warga negara dalam ruang digital pada saat ini bergantung
39
pada kebijakan korporasi penyelenggara platform dan bukan pada jaminan
yang diberikan oleh hukum negara, suatu keadaan yang tidak sejalan dengan
konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945.
36. Bahwa permintaan Pemerintah kepada penyelenggara platform tersebut
merupakan pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari norma a quo,
yakni kewenangan memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik
untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang dinilai memiliki muatan yang melanggar hukum,
dengan mekanisme sebagaimana para Pemohon uraikan pada Bagian F
permohonan a quo. Bahwa keterangan penyelenggara platform bahwa belum
diambil tindakan apa pun tidak menghapus persoalan konstitusionalnya,
sebab penentuan mengenai jadi atau tidaknya konten warga negara diputus
aksesnya justru berpindah kepada penyelenggara platform, sementara
penyelenggara platform itu sendiri berada di bawah ancaman sanksi
administratif berupa denda hingga pemutusan Akses terhadap keseluruhan
Sistem Elektroniknya apabila tidak menuruti permintaan Pemerintah.
37. Bahwa seluruh peristiwa tersebut berlangsung setelah Mahkamah
menjatuhkan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor
115/PUU-XXII/2024 pada tanggal 29 April 2025 yang mempersempit
ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Bahwa
keadaan demikian menunjukkan persoalan konstitusional dalam ruang digital
tidak berhenti pada ketentuan pidana, sebab tekanan terhadap ekspresi
warga negara juga berlangsung melalui kewenangan administratif dalam
norma a quo yang sampai dengan saat ini belum pernah dibatasi.
38. Bahwa rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan dan
pemutusan Akses dalam ruang digital dapat terjadi dalam bentuk dan konteks
yang berbeda, yaitu pembatasan fungsi komunikasi pada sejumlah platform,
pemutusan akses internet dalam suatu wilayah, pemutusan terhadap
keseluruhan layanan elektronik, maupun penghentian sementara suatu fitur
komunikasi digital.
Bahwa dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang
mengakibatkan suatu Akses tidak dapat digunakan oleh masyarakat
40
bukanlah persoalan yang semata-mata bersifat teknis, karena tindakan
tersebut secara faktual menentukan kemampuan masyarakat untuk
menggunakan sarana komunikasi, memperoleh informasi, menyampaikan
informasi, serta mengikuti perkembangan suatu peristiwa yang terjadi di
ruang publik.
Oleh karena itu, dalam norma a quo kewenangan Pemerintah dalam
melakukan pemutusan akses harus dibatasi melalui permohonan pengujian
norma a quo. Kewenangan pemerintah harus dibatasi dengan “mengatur
lebih lanjut” kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses.
Pengujian terhadap norma a quo diperlukan untuk memperoleh batas
konstitusional yang tegas mengenai penggunaan kewenangan pemutusan
akses, sehingga kewenangan Pemerintah dalam melakukan pembatasan
terhadap akses masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan parameter yang
jelas, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dengan demikian, kewenangan Pemerintah tidak lagi berada dalam ruang
yang memungkinkan dilakukannya pemutusan akses berdasarkan penilaian
sepihak, melainkan harus senantiasa tunduk pada prinsip negara hukum dan
jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara.
C. Permohonan a quo Tidak Terhalang Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan
MK Nomor 7 Tahun 2025
39. Bahwa norma a quo pada UU No 11 Tahun 2008 (sebelum dilakukan
perubahan) telah diuji dan diputus oleh mahkamah yang ter-register dengan
Nomor Perkara 81/PUU-XVIII/2020.
40. Bahwa selanjutnya, pengujian norma a quo tidak terbatas pada Pasal 60
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang
pada dasarnya berbunyi:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Bahwa dengan ini, permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan
Pasal 60 ayat (1) UU MK, dikarenakan pengujian terhadap norma a quo
41
merupakan bentuk pertama dari Undang-Undang ITE yakni Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008, sementara permohonan pengujian norma a quo
merupakan pengujian terhadap Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024.
41. Bahwa selanjutnya, pengujian norma a quo tidak terbatas pada ketentuan
Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, yang pada
pokoknya berbunyi:
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
42. Bahwa selanjutnya, pada permohonan pengujian nomor 81/PUU-XVIII/2020
menguji Pasal 40 ayat (2b) UU Nomor 11 Tahun 2008 terhadap Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 sementara permohonan
pengujian a quo menguji Pasal 40 ayat (2b) UU Nomor 1 Tahun 2024
terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengujian Nomor
81/PUU-XVIII/2020
Pasal 40 ayat (2b) UU
Nomor 11 Tahun
2008
Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1) dan Pasal
28F UUD 1945
Permohonan a quo
Pasal 40 ayat (2b) UU
Nomor 1 Tahun 2024
Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E
ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 28F, dan Pasal 28G
ayat (1) UUD 1945
Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan a quo menguji Pasal
dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Kedua terhadap
UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diuji oleh para Pemohon dalam Perkara
Nomor 81/PUU-XVIII/2020.
Bahwa sejatinya, norma a quo juga telah diubah sebagaimana ditegaskan
dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 (vide Pasal 1 angka 13), sehingga pengujian
norma a quo berbeda dengan pengujian norma Pasal 40 ayat 2(b) pada
Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020 dikarenakan norma yang diujikan
42
dalam permohonan a quo adalah norma baru yang lahir dari UU Nomor 1
Tahun 2024.
Bahwa dengan ini, permohonan pengujian norma a quo tidak terhalang
dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 72 ayat (1) PMK
Nomor 7 Tahun 2025, dikarenakan objek pengujian merupakan Pasal yang
sama dalam Undang-Undang yang berbeda.
Bahwa selanjutnya, para Pemohon dalam perkara a quo memohonkan
Judicial review Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 dengan batu uji yang berbeda
dengan Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020.
Bahwa dengan ini, permohonan pengujian norma a quo tidak terhalang
dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK
Nomor 7 Tahun 2025, dikarenakan objek pengujian diuji dengan batu uji yang
berbeda.
43. Oleh karena itu, permohonan pengujian a quo tidak terhalang dengan
ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (1) dan
(2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 sehingga permohonan a quo berhak untuk
dilakukan judicial review.
D. Relevansi Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020 Terhadap Permohonan
Pengujian Norma a quo.
44. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020 terdapat pendapat
berbeda (dissenting opinion) yang disampaikan oleh YM. Hakim Konstitusi
Suhartoyo dan YM. Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang pada pokoknya
memberikan pemaknaan mengenai Pasal 40 ayat (2b) UU Nomor 11 Tahun
2008 yang seharusnya dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai,
sebagai berikut:
“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
akses
dan/atau
memerintahkan
kepada
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
untuk
melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum
setelah mengeluarkan atau disertai penjelasan tertulis/digital”.
45. Bahwa selanjutnya, Nurus Zaman dalam artikel ilmiahnya yang berjudul
Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif
43
Hakim dan Penafsiran Hukum: Jurnal Konstitusi Volume 21 Issue 3,
September 2024 berpendapat bahwa :
“... Meskipun dissenting opinion dicantumkan dalam naskah putusan,
yang diterapkan secara definitif tetaplah putusan mayoritas hakim.
Pandangan lain yang lebih kritis menyatakan bahwa putusan yang diambil
dengan selisih satu suara hakim seharusnya tidak diputuskan oleh majelis
hakim, melainkan dikembalikan kepada legislatif sebagai bagian dari open
legal policy. ...” (vide Halaman 489, Bukti P-18)
46. Bahwa selanjutnya, Sunny Ummul Firdaus, dkk. dalam artikel ilmiahnya yang
berjudul Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan
Hukum Nasional (The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in
National Legal Reform): Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1,
Maret 2020: 1-10 berpendapat bahwa :
“... Opini hakim disenter adalah bukti konkret bahwa hakim konstitusi
menafsirkan berdasarkan latar belakangnya yang seorang ahli.
Argumentasi yang disampaikan selalu berkenaan dengan penafsirannya
secara individu terhadap suatu perkara. ...” (Vide : Halaman 7, Bukti P-24)
Selanjutnya,
“... Kendati saat ini tidak bersifat mengikat, namun dissenting opinion
berisi pengetahuan hakim yang digali dari pengalamannya di bidang
konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh sebab itu, penulis menilai bahwa
opini hakim disenter merupakan bagian dari expert opinion, yang dapat
menjadi kunci dalam perkembangan hukum di Indonesia. ...” (Vide :
Halaman 7, Bukti P-24)
47. Bahwa selanjutnya, para Pemohon menilai Putusan MK Nomor 81/PUU-
XVIII/2020 merupakan acuan utama pengajuan permohonan a quo. Bahwa
selanjutnya, setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020
pada tanggal 27 Oktober 2021, telah dilakukan perubahan terhadap UU
Nomor 11 Tahun 2008 yakni UU Nomor 1 Tahun 2024, akan tetapi, pendapat
berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020
tidak dijadikan pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.
Bahwa hal ini mencerminkan tidak adanya itikad baik pemerintah
menerapkan prinsip (open legal-policy) dalam tahap penyusunan perubahan
kedua dan ketiga UU ITE, meskipun para Pemohon menyadari tidak adanya
kekuatan hukum dari dissenting opinion, namun, para Pemohon menyoroti
ketidakpedulian pembentuk undang-undang terhadap dissenting opinion
yang merupakan pendapat ahli dalam hal ini hakim konstitusi terhadap norma
a quo.
44
48. Bahwa pembentuk undang-undang tidak memerhatikan asas kedayagunaan
dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di
mana sebuah undang-undang harus memerhatikan kedayagunaan dan
kehasilgunaannya. Dengan tidak mempertimbangkan dissenting opinion
dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020, pembentuk undang-undang
dalam merumuskan perubahan pertama dan perubahan kedua UU ITE tetap
memberikan kewenangan absolut kepada pemerintah untuk melakukan
pemutusan akses.
49. Bahwa dissenting opinion dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020
tidak dapat diposisikan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan mengikat
sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian,
keberadaan dissenting opinion memiliki arti penting dalam perkembangan
hukum konstitusi karena memuat argumentasi yuridis alternatif yang lahir dari
proses deliberasi hakim konstitusi. Literatur hukum bahkan menempatkan
dissenting opinion sebagai salah satu sumber referensi bagi pembaharuan
hukum dan perkembangan penalaran konstitusional di masa mendatang.
50. Bahwa oleh karenanya, ketika pembentuk undang-undang melakukan
perubahan terhadap norma yang sebelumnya telah menjadi objek pengujian
konstitusional dan di dalam putusan tersebut terdapat dissenting opinion
yang secara substantif mengemukakan persoalan konstitusional terhadap
norma bersangkutan, setidak-tidaknya pendapat tersebut relevan untuk
dijadikan bahan evaluasi dalam proses pembentukan undang-undang.
E. Urgensi Kontrol Yudisial Terhadap Kewenangan Pemutusan Akses Sebagai
Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional
51. Bahwa para Pemohon tidak menafikan kewenangan Pemerintah dalam
melakukan pemutusan akses, namun, diperlukan batasan yang jelas
terhadap kewenangan tersebut untuk memberikan porsi yang setara antar
kelembagaan dalam hal ini eksekutif dan yudikatif.
52. Bahwa para Pemohon telah mencari, meneliti, dan menemukan prosedur
“Pemutusan Akses” sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut
KUHAP Baru), yang pada pokoknya, berbunyi:
45
Pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum
Acara Pidana
(1) Pemblokiran dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau
Hakim.
(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
izin ketua pengadilan negeri.
(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus
memuat informasi lengkap mengenai alasan perlunya dilakukan
Pemblokiran minimal meliputi:
a. uraian tindak pidana yang sedang diproses;
b. dasar atau fakta yang menunjukkan objek yang akan diblokir
memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses
dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
c. bentuk dan tujuan Pemblokiran yang akan dilakukan terhadap
masing-masing objek yang akan diblokir.
(4) Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.
(5) Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari
Penyidik mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 6
(enam) Bulan.
(7) Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa
izin ketua pengadilan negeri.
(8) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
a. potensi dialihkannya harta kekayaan;
b. adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik;
c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi;
dan/atau
d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.
(9) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyidik
dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam
meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah
dilakukan Pemblokiran.
(10) Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua
kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan
Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengeluarkan
penetapan.
(11) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penolakan harus disertai
dengan alasan.
(12) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengakibatkan
Pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan
mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran.
(13) Dalam hal perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan,
atau berdasarkan putusan Praperadilan mengenai tidak sahnya
penetapan Tersangka, Pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan
46
Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan
Pemblokiran.
53. Bahwa selanjutnya, mengacu pada Pasal 1 ayat (37) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2025 yang merupakan ketentuan umum dari KUHAP Baru, kalimat
pemblokiran bermakna sebagai berikut:
“Pemblokiran adalah tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau
pemindahan sesuatu terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan,
transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen
elektronik, atau produk administratif lainnya untuk sementara waktu yang
dilakukan atas perintah Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan
penetapannya.”
54. Bahwa selanjutnya, dengan berlakunya Pasal 140 ayat (2) KUHAP Baru telah
memberikan batasan kewenangan pemutusan akses oleh penyidik dalam hal
ini lekat dengan kewenangan lembaga negara eksekutif. Bahwa selanjutnya,
dengan keberlakuan kedua norma dalam hal ini Pasal 40 ayat (2b) UU ITE
dan Pasal 140 KUHAP Baru akan menimbulkan konflik norma yang akan
diuraikan lebih lanjut.
55. Bahwa dengan ini, Pasal 140 ayat (2) KUHAP Baru menentukan secara tegas
bahwa tindakan pemblokiran sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan
atas izin Ketua Pengadilan Negeri, sehingga penyidik tidak diperkenankan
untuk secara sepihak dan/atau atas inisiatifnya sendiri melakukan
pemblokiran tanpa terlebih dahulu memperoleh otorisasi dari lembaga
peradilan. Bahwa sekalipun demikian, pembentuk undang-undang tetap
memberikan ruang bagi penyidik untuk bertindak cepat dalam keadaan
mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (7) dan ayat (9)
KUHAP Baru, yang memperbolehkan pemblokiran dilakukan lebih dahulu
tanpa izin apabila terdapat potensi pengalihan aset yang mengancam
kepentingan penyidikan; namun demikian, kelonggaran tersebut tidaklah
bersifat mutlak, sebab penyidik tetap diwajibkan untuk memintakan
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 48 (empat puluh
delapan) jam setelah pemblokiran tersebut dilaksanakan. Bahwa lebih lanjut,
sebagai bentuk konsekuensi logis dari fungsi pengawasan yudisial tersebut,
Pasal 140 ayat (12) KUHAP Baru bahkan mewajibkan agar pemblokiran yang
telah dilakukan segera dibuka kembali paling lama 3 (tiga) hari kerja, apabila
Ketua Pengadilan Negeri menolak untuk memberikan persetujuannya.
47
56. Bahwa dari rangkaian ketentuan tersebut, tampak suatu pola yang
sesungguhnya telah diakui dan dianut sendiri oleh pembentuk undang-
undang, yaitu bahwa sekalipun suatu tindakan pembatasan hak dilakukan
dalam konteks hukum acara pidana, yang notabene telah didahului oleh
adanya dugaan tindak pidana serta didukung alat bukti permulaan yang
cukup, dan karenanya secara a priori memiliki legitimasi yang lebih kuat
dibandingkan tindakan pembatasan yang bersifat preventif administratif,
pembentuk undang-undang tetap memandang perlu untuk menempatkan
otorisasi Ketua Pengadilan Negeri sebagai syarat sahnya tindakan
pemblokiran tersebut, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun.
Bahwa dengan demikian, keterlibatan lembaga yudikatif dalam tindakan
pembatasan hak bukanlah semata formalitas prosedural belaka, melainkan
cerminan dari kesadaran negara sendiri bahwa kewenangan eksekutif untuk
membatasi hak seseorang, betapapun mendesaknya keadaan yang
melatarbelakangi, tidak boleh dilepaskan dari fungsi pengawasan yudisial.
57. Bahwa selanjutnya, objek dan subjek dari kedua konstruksi norma tersebut
serupa, yang jika diuraikan lebih lanjut.
Objek Hukum Pasal 40 ayat
(2b) UU 1/2024
:
Informasi
Elektronik,
Dokumen
Elektronik
Objek Hukum Pasal 1 ayat (37)
UU 20/2025
:
Harta Kekayaan, Bukti Kepemilikan,
Transaksi Perbankan, Akun Platform
Daring, Informasi Elektronik, Dokumen
Elektronik, Produk Administratif Lainnya
Subjek Hukum Pasal 40 ayat
(2b) UU 1/2024
:
Pemerintah
Subjek Hukum Pasal 1 ayat
(37) UU 20/2025
:
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim
(dengan izin Ketua Pengadilan Negeri)
Bahwa dengan ini, norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE dan norma Pasal 140
KUHAP Baru memiliki muatan, subyek, dan objek pengaturan yang serupa.
Dalam hal ini objek kedua norma (Pasal) tersebut yang beririsan adalah
Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Bahwa sekalipun Pasal 140
KUHAP Baru menyebut Penyidik dan Penuntut Umum sebagai pelaksana
48
Pemblokiran, kedua profesi tersebut sebagaimana halnya Pemerintah dalam
Pasal 40 ayat (2b) UU ITE pada hakikatnya berkedudukan sebagai bagian
dari kekuasaan eksekutif, mengingat Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang membawahi Penyidik berkedudukan di bawah Presiden sebagaimana
diatur Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, dan Kejaksaan Republik Indonesia
yang membawahi Penuntut Umum merupakan lembaga pemerintahan di
bidang penuntutan yang dipimpin oleh Jaksa Agung selaku pejabat negara
yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bahwa dengan
demikian, unsur subjek pelaksana (executor) pada kedua norma pada
dasarnya beririsan, sebab sama-sama merepresentasikan kekuasaan
eksekutif, sementara unsur syarat pemicu tetap berbeda, yakni satu bersifat
preventif-administratif tanpa mensyaratkan adanya perkara pidana yang
sedang berjalan, sementara yang lain bersifat represif dan terikat pada
relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses (pro justitia). Bahwa
yang justru membedakan kedua norma secara signifikan bukanlah pada
tataran subjek pelaksana, melainkan pada ada-tidaknya subjek pengontrol
dari kekuasaan yudikatif yakni izin Ketua Pengadilan Negeri yang disyaratkan
dalam Pasal 140 KUHAP Baru namun sama sekali tidak disyaratkan dalam
Pasal 40 ayat (2b) UU ITE.
Bahwa selanjutnya, penggunaan kata “pencegahan” dalam Pasal 40 ayat
(2b) UU ITE merupakan kata yang sama maknanya dengan kata “mencegah”
dalam Pasal 1 ayat (37) KUHAP Baru, sehingga terdapat irisan kesamaan
norma (intersection) yang secara aktual dan potensial dalam menimbulkan
pertentangan norma dan ketidakpastian hukum.
58. Bahwa tanpa bermaksud menguji Pasal 140 KUHAP Baru, maksud dari para
Pemohon sendiri adalah untuk menegaskan pada Mahkamah untuk
memandang norma a quo dengan suatu pendekatan sistematis, di mana
penerapan pemblokiran dalam norma Pasal 140 KUHAP Baru sendiri dapat
diimplementasikan dengan tetap menerapkan prinsip checks and balances
tanpa menghambat peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum
dari segala bentuk gangguan muatan/konten dilarang (ilegal) sebagaimana
menjadi kekhawatiran Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-
XVIII/2020 Sub-Paragraf [3.13.3].
49
59. Bahwa selanjutnya, hal ini selaras dengan teori konflik validitas
(Geltungskonflikt) dalam pengertian Kelsen benar-benar terjadi bukan karena
kedua norma saling menegasikan secara tekstual, melainkan karena satu
peristiwa
hukum
yang
sama
(pembatasan
akses
terhadap
informasi/dokumen elektronik tertentu) dapat ditempatkan oleh negara ke
dalam dua rezim hukum berbeda, yang masing-masing menghasilkan
konsekuensi kewajiban prosedural yang saling meniadakan. Bahwa oleh
karenanya, pertentangan yang terjadi antara kedua norma bukanlah konflik
norma total (total-total conflict), di mana seluruh cakupan kedua norma saling
bertumpang tindih tanpa sisa, melainkan konflik norma parsial (partial-partial
conflict) suatu keadaan di mana kedua norma tetap dapat berlaku sendiri-
sendiri secara sah di luar titik temunya, namun pada zona irisan objek dan
subjek pelaksana, yaitu ketika kekuasaan eksekutif hendak membatasi akses
terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
sama, negara dihadapkan pada dua jalur hukum yang sama-sama sah
berlaku: jalur administratif-preventif melalui Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang
memungkinkan Pemerintah memutus akses tanpa keterlibatan lembaga
peradilan, atau jalur pro justitia melalui Pasal 140 KUHAP Baru yang
mensyaratkan izin Ketua Pengadilan Negeri lebih dahulu.
60. Bahwa konflik norma parsial dan potensi fraus legis tersebut bersinggungan
erat dengan sejumlah asas hukum yang fundamental, yang diuraikan melalui
poin-poin berikut:
1) Bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas due process of law, yang
menghendaki agar setiap tindakan negara yang membatasi hak
seseorang dilaksanakan melalui proses yang adil, transparan, dan
diawasi lembaga independen suatu prinsip yang telah diadopsi tegas oleh
pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHAP Baru, namun dapat
dihindari begitu saja oleh kekuasaan eksekutif melalui pemilihan jalur
Pasal 40 ayat (2b) UU ITE terhadap objek yang identik.
2) Bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas checks and balances,
yang menghendaki kewenangan eksekutif dalam membatasi hak warga
negara tidak dijalankan secara mutlak, melainkan tunduk pada kontrol
lembaga yudikatif, terlepas dari institusi eksekutif spesifik mana yang
menjalankannya.
50
3) Bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas proporsionalitas, karena
tingkat pengamanan hukum yang diterima subjek hukum semestinya
sebanding dengan bobot pembatasan yang
dialaminya, bukan
bergantung pada jalur administratif mana yang dipilih kekuasaan
eksekutif.
4) Bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas persamaan perlakuan di
hadapan hukum (equality before the law), karena tidak terdapat
reasonable classification yang membenarkan perbedaan standar
pengamanan terhadap objek yang sama, padahal dilakukan oleh cabang
kekuasaan yang sama.
5) Bahwa sebagaimana telah diuraikan para Pemohon sebelumnya melalui
pandangan Jan M. Otto, hal tersebut turut mencederai asas kepastian
hukum, yang menghendaki keterlibatan hakim yang mandiri dan tidak
berpihak dalam setiap penerapan norma yang berdampak pada hak
warga negara.
61. Bahwa uraian di atas pada gilirannya memperkuat dalil pertentangan norma
a quo terhadap batu uji yang dimohonkan para Pemohon. Bahwa
pertentangan tersebut, pertama, terjadi terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945, karena konsepsi negara hukum mensyaratkan agar setiap
pembatasan hak tunduk pada mekanisme yang jelas dan diawasi lembaga
peradilan secara konsisten di seluruh sistem hukum, sehingga terbukanya
celah fraus legis melalui konflik norma parsial ini mencerminkan kegagalan
negara menegakkan prinsip negara hukum yang dianutnya sendiri.
Bahwa selanjutnya, konflik norma tersebut terjadi terhadap Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, sebab standar pengamanan hukum yang berbeda
terhadap objek yang identik dan pelaku yang sama-sama berasal dari
kekuasaan eksekutif menunjukkan tidak terpenuhinya jaminan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi para
Pemohon.
Bahwa selanjutnya, pertentangan tersebut terjadi terhadap Pasal 28E ayat
(2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena celah fraus legis tersebut
berpotensi dimanfaatkan untuk membungkam kebebasan menyatakan
pikiran, sikap, dan pendapat tanpa kontrol yudisial. Bahwa keempat,
51
pertentangan tersebut secara langsung menyentuh Pasal 28F UUD NRI
Tahun 1945, karena hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
merupakan objek yang justru berada persis pada zona irisan kedua norma
tersebut, sehingga sudah semestinya memperoleh standar pengamanan
yang konsisten dan tidak bergantung pada jalur hukum yang dipilih
kekuasaan eksekutif.
Bahwa selanjutnya, pertentangan tersebut terjadi terhadap Pasal 28G ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, karena ketidakpastian standar pengamanan hukum
akibat konflik norma parsial ini menciptakan ancaman ketakutan bagi para
Pemohon dalam menjalankan hak asasinya untuk berkomunikasi, sehingga
bertentangan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.
F. Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 Sebagai Peraturan Turunan Norma a quo Yang Tidak
Membatasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemutusan Akses
62. Bahwa para Pemohon telah mencari tahu dan melakukan penelitian terkait
norma a quo dan menemukan Peraturan Pelaksana norma a quo. Bahwa
Pemerintah telah menyusun Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang telah diubah
oleh Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 yang pada dasarnya mengatur
mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
63. Bahwa berdasarkan penelusuran para Pemohon terhadap peraturan
pelaksana norma a quo, mekanisme permohonan Pemutusan Akses
terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang
diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020
sebagaimana diubah dengan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 (untuk
selanjutnya disebut sebagai Permenkominfo a quo), yang pada pokoknya
mengatur bahwa permohonan Pemutusan Akses dapat diajukan oleh: (i)
Kementerian dan/atau Lembaga; (ii) lembaga peradilan; dan/atau (iii)
masyarakat, kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.
64. Bahwa khusus bagi permohonan yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga
dan lembaga peradilan, Permenkominfo a quo mewajibkan disertakannya
52
kajian atau analisis hukum sebagai dasar permohonan Pemutusan Akses,
tanpa disertai kewajiban untuk menyertakan alat bukti, melakukan proses
pembuktian, maupun memberikan kesempatan kepada pihak yang informasi
elektroniknya akan diputus aksesnya untuk didengar atau membela diri (audi
et alteram partem) sebelum permohonan tersebut diproses oleh Kementerian
Komunikasi dan Digital.
65. Bahwa selanjutnya, terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup
Privat User Generated Content (PSE UGC), termasuk di dalamnya platform
media sosial pribadi yang digunakan sehari-hari oleh para Pemohon seperti
Instagram dan TikTok, mekanisme Pemutusan Akses dilaksanakan melalui
penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) dan/atau instruksi kepada PSE
bersangkutan untuk melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap melanggar
hukum, tanpa didahului putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.
66. Bahwa Permenkominfo a quo memberikan tenggat waktu bagi PSE untuk
melaksanakan Pemutusan Akses yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua)
kategori, yaitu: pertama, kategori biasa dengan tenggat waktu 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat) jam; dan kedua, kategori mendesak yang meliputi
konten terorisme dan pornografi anak, dengan tenggat waktu paling lambat 4
(empat) jam sejak diterimanya permohonan.
Bahwa dalam hal PSE tidak melaksanakan Pemutusan Akses sesuai
Kepmen/instruksi dimaksud, PSE dikenai sanksi administratif berupa denda
yang dapat dijatuhkan paling banyak 3 (tiga) kali, dan apabila sanksi ketiga
tetap tidak diindahkan, Menteri berwenang untuk secara langsung melakukan
Pemutusan Akses terhadap keseluruhan Sistem Elektronik PSE yang
bersangkutan.
67. Bahwa berdasarkan uraian mekanisme tersebut, para Pemohon berpendapat
Permenkominfo a quo, sebagai peraturan pelaksana dari norma a quo, sama
sekali tidak membatasi, melainkan justru memperluas kewenangan
Pemerintah untuk melakukan Pemutusan Akses tanpa melibatkan lembaga
peradilan yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial
judges).
53
Bahwa apabila diterapkan pada konteks konkret, dalam hal terdapat
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan kritik atau
pandangan
yang
tidak
sejalan
dengan
kebijakan
Pemerintah,
Kementerian/Lembaga dan/atau Aparat Penegak Hukum dapat mengajukan
permohonan Pemutusan Akses semata-mata berdasarkan kajian hukum
yang dibuat secara sepihak, tanpa verifikasi alat bukti dan tanpa memberikan
kesempatan pembelaan kepada pihak yang bersangkutan, sebagaimana
pernah dialami para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian
kedudukan hukum (legal standing) permohonan a quo.
68. Bahwa Permenkominfo a quo juga tidak mengatur upaya hukum bagi
pemulihan akses PSE UGC yang telah diputus aksesnya. Mekanisme
Normalisasi yang diatur dalam Permenkominfo a quo hanya berlaku terhadap
Sistem Elektronik PSE secara keseluruhan (in casu dalam hal PSE telah
memenuhi kewajiban administratif seperti pendaftaran), bukan terhadap
pemulihan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik
perseorangan warga negara yang telah diputus aksesnya.
Bahwa dengan tidak diaturnya upaya hukum lanjutan bagi warga negara
yang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya diputus
aksesnya, Permenkominfo a quo pada pokoknya membenarkan dan
melegitimasi tindakan Pemutusan Akses oleh Kementerian/Lembaga dan
Aparat Penegak Hukum tanpa proses hukum yang adil (due process of law),
sekaligus menempatkan pihak yang terdampak dalam keadaan fait accompli
tanpa sarana hukum apa pun untuk mempertahankan haknya.
Bahwa keadaan demikian menegaskan kembali persoalan konstitusional
norma a quo sebagaimana telah diuraikan pada bagian A dan bagian B
permohonan ini, yakni ketiadaan parameter yang jelas dan ketiadaan
mekanisme upaya hukum bagi pihak terdampak, sehingga bertentangan
dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28D ayat (1), kebebasan menyatakan pikiran dan mengeluarkan
pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), hak
atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F, serta hak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
54
69. Bahwa selain Permenkominfo a quo terdapat Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
(yang selanjutnya disebut PP-PSTE) yang pada pokoknya mengatur
mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses
dan/atau menyarankan untuk dilakukannya pemutusan akses kepada
Penyelenggara Sistem Elektronik.
Bahwa selanjutnya, Pada Pasal 96 PP-PSTE mengatur mengenai klasifikasi
konten yang dapat dilakukan pemutusan akses antara lain:
Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan
klasifikasi:
a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa selanjutnya, Pasal 96 huruf (b) PP-PTSE mensyaratkan sebuah unsur
tindak pidana sebagaimana diatur dalam BAB V Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023. Dalam hal ini jika para Pemohon menginterpretasikan secara
terbalik Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024 frasa “mengganggu
ketertiban umum” merupakan salah satu definisi dari kerusuhan yang
merupakan delik pidana.
Sehingga dalam penerapan norma a quo diperlukan sebuah delik pidana
khususnya ketika Pemerintah hendak melakukan atau menyarankan
pemutusan akses.
Bahwa
selanjutnya,
jika
frasa
“meresahkan
masyarakat”
dan/atau
“mengganggu ketertiban umum” tidak dikaitkan dengan delik-delik pidana
maka berpotensi akan diterjemahkan secara sewenang-wenang oleh pihak
yang berkepentingan casu quo Kementerian Komunikasi dan Digital Republik
Indonesia.
70. Bahwa oleh karena persoalan konstitusional a quo menyentuh keberadaan
norma a quo itu sendiri, sekaligus menuntut adanya syarat dan mekanisme
yang wajib dipenuhi Pemerintah dalam melaksanakan kewenangan
Pemutusan Akses, para Pemohon merumuskan permohonan secara
bertingkat, yaitu: secara primer, norma a quo dinyatakan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
55
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengaturan ulang
pemutusan Akses diserahkan kepada pembentuk undang-undang; atau
secara subsider, Pemutusan Akses hanya dapat dilakukan setelah
mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri; atau secara lebih subsider,
Pemutusan Akses hanya dapat dilakukan dengan disertai pemberian
notifikasi digital kepada pihak terdampak yang memuat dasar hukum dan
alasan pemutusan Akses.
G. Norma a quo Tidak Sesuai Dengan Standar Hukum Hak Asasi Manusia
Internasional, Tidak Memuat Mekanisme Due Process of Law, dan Telah
Terbukti Menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa
Sebagaimana Preseden Yudisial Yang Ada
71. Bahwa Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), sehingga
ketentuan-ketentuan ICCPR mengikat secara hukum dan menjadi parameter
penafsiran atas ruang lingkup hak-hak konstitusional yang termuat dalam
UUD NRI 1945 (vide Bukti P-19).
72. Bahwa Pasal 19 ICCPR sebagaimana diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun
2005 mengatur secara tegas mengenai hak atas kebebasan berpendapat
dan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan
menyampaikan segala macam informasi dan gagasan tanpa memandang
batas-batas. Pasal 19 ayat (3) ICCPR memungkinkan pembatasan, namun
hanya apabila diatur oleh undang-undang (provided by law) dan diperlukan
untuk (a) menghormati hak atau nama baik orang lain, atau (b) melindungi
keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat.
73. Bahwa Komite Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Committee)
dalam General Comment No. 34 mengenai Pasal 19 ICCPR, khususnya pada
Paragraf (Point) 43, secara tegas menyatakan bahwa pembatasan yang
bersifat generik terhadap keberfungsian suatu situs, sistem, atau platform
digital secara keseluruhan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 19 ayat
(3) ICCPR. Prinsip ini relevan secara mutatis mutandis terhadap tindakan
pemutusan
atau
pemblokiran
platform
digital
secara
menyeluruh
(blanket/generic blocking) sebagaimana didalilkan para Pemohon, yang
56
dipandang sebagai bentuk pembatasan yang secara inheren tidak
proporsional (vide Halaman 11, Bukti P-20).
74. Bahwa prinsip kesetaraan perlindungan hak asasi manusia di ranah luring
(offline) dan daring (online) telah pula ditegaskan secara konsisten oleh
Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council) melalui Resolusi
32/13 (2016) dan Resolusi 47/16 (2021), yang keduanya menegaskan bahwa
hak-hak yang sama yang dimiliki orang secara luring harus juga dilindungi
secara daring, serta mengecam segala bentuk gangguan yang disengaja
terhadap akses ke, atau penyebaran, informasi daring, termasuk tindakan
pemutusan akses internet secara sengaja (intentional internet shutdown).
75. Bahwa untuk menilai keabsahan suatu pembatasan terhadap hak para
Pemohon atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, hukum
HAM internasional sebagaimana dikodifikasikan dalam Siracusa Principles
on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on
Civil and Political Rights (1984) mensyaratkan terpenuhinya tiga syarat
kumulatif yang dikenal sebagai three-part test, yaitu: (i) legalitas (provided by
law); (ii) tujuan yang sah (legitimate aim); dan (iii) keperluan serta
kesebandingan (necessity and proportionality) dalam suatu masyarakat
demokratis.
76. Bahwa terhadap unsur legalitas, norma a quo gagal memenuhi standar
Siracusa Principles butir 15 sampai dengan 18, yang menegaskan bahwa
suatu pembatasan harus dirumuskan secara jelas dan dapat diakses
(accessible),
tidak
boleh
bersifat
sewenang-wenang
(arbitrary
or
unreasonable), serta harus menyediakan pengamanan yang memadai
terhadap penyalahgunaan (adequate safeguards against abuse). Norma a
quo memberikan diskresi eksekutif yang luas tanpa parameter objektif
mengenai ruang lingkup, durasi, dan mekanisme pemulihan (redress),
sehingga tidak memenuhi kualitas hukum (quality of law) yang disyaratkan.
(vide Bukti P-21).
77. Bahwa terhadap unsur tujuan yang sah, quod non norma a quo dapat
dianggap memiliki tujuan yang sah berupa penegakan ketertiban umum atau
pencegahan penyebaran konten melanggar hukum, tujuan tersebut tidak
dapat dicapai melalui tindakan pemutusan akses yang bersifat menyeluruh
terhadap suatu platform. Doktrin proporsionalitas mensyaratkan agar
57
pembatasan yang diambil merupakan alternatif yang paling tidak membatasi
(least restrictive means), sebagaimana ditegaskan pula dalam Siracusa
Principles butir 11 dan 12.
78. Bahwa terhadap unsur keperluan dan kesebandingan, tindakan pemutusan
akses secara menyeluruh terhadap suatu platform digital merupakan
tindakan yang secara inheren tidak proporsional (inherently disproportionate),
sebab dampaknya menjangkau seluruh pengguna platform yang sah tanpa
pembedaan
(indiscriminate),
termasuk
para
Pemohon,
padahal
penyalahgunaan platform pada umumnya hanya dilakukan oleh sebagian
kecil pengguna atau berkaitan dengan konten tertentu yang dapat ditangani
melalui mekanisme pemutusan akses secara spesifik dan bertarget (targeted,
content-specific removal), sejalan dengan penegasan Paragraf 43 General
Comment No. 34.
79. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), yang salah satu pilar
utamanya adalah asas bahwa setiap tindakan penguasa yang membatasi
hak warga negara harus tunduk pada prinsip due process of law, termasuk
adanya kontrol dan pengawasan dari lembaga peradilan yang independen
(judicial oversight) sebagai bentuk checks and balances terhadap kekuasaan
eksekutif. Norma a quo memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk
melakukan pemutusan akses tanpa mensyaratkan adanya penetapan atau
izin pengadilan terlebih dahulu (prior judicial authorization), maupun tanpa
menyediakan mekanisme uji keberatan yang independen (independent
review mechanism) yang dapat diakses secara cepat oleh para Pemohon
maupun pihak terdampak lainnya.
80. Bahwa ketiadaan mekanisme due process tersebut juga bertentangan
dengan syarat pengamanan terhadap penyalahgunaan (safeguards against
abuse) sebagaimana disyaratkan Siracusa Principles, serta bertentangan
dengan prinsip bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia harus dapat
diuji keabsahannya melalui mekanisme hukum yang efektif (effective remedy)
sebagaimana dijamin Pasal 2 ayat (3) ICCPR. Tanpa adanya syarat otorisasi
yudisial awal atau mekanisme keberatan yang independen, norma a quo
pada dasarnya memberikan cek kosong (blank check) kepada eksekutif
58
untuk melakukan pemutusan akses tanpa pertanggungjawaban hukum yang
memadai.
81. Bahwa dalil para Pemohon di atas bukan sekadar argumentasi teoretis,
melainkan telah memperoleh pengakuan dan penguatan melalui putusan
peradilan di Indonesia yang secara konkret menyatakan bahwa tindakan
pemutusan dan/atau pembatasan akses internet oleh Pemerintah, tanpa
dasar hukum yang memadai, merupakan perbuatan melawan hukum oleh
penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana ternyata dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT
tanggal 3 Juni 2020 terkait perlambatan (throttling) dan pemutusan akses
internet di Provinsi Papua dan Papua Barat pada periode Agustus-September
2019, yang menyatakan tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika
serta Presiden Republik Indonesia sebagai perbuatan melanggar hukum,
dengan pertimbangan bahwa kewenangan pemutusan akses menurut
undang-undang hanya berlaku terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar hukum, bukan kewenangan
untuk memutus akses jaringan secara menyeluruh, serta bertentangan
dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR.
82. Bahwa dengan demikian, preseden peradilan tersebut memperkuat dalil para
Pemohon bahwa hubungan kausal (causal verband) antara norma a quo dan
kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas bukanlah persoalan
yang bersifat hipotetis (in abstracto semata), melainkan telah terbukti secara
nyata (in concreto) dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga
negara, sehingga uji materiil terhadap norma a quo oleh Mahkamah
Konstitusi menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna mencegah
terulangnya pelanggaran hak konstitusional serupa terhadap para Pemohon
di kemudian hari.
H. Studi Komparasi Regulasi Antar Negara (Uni Eropa Dan Pemerintah
Inggris) Mengenai Kewenangan Pemerintah Dalam Pemutusan Akses
Sebagaimana Diatur Dalam Norma a quo
83. Bahwa untuk dapat mewujudkan suatu bentuk pengendalian yang memadai
terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik khususnya yang bermuatan
melanggar hukum sangat penting untuk dilakukan, mengingat makin
59
beragamnya bentuk dan muatan informasi yang tidak bisa dipisahkan pula
dari bahaya yang muncul sebagai dampak dari suatu informasi. Namun agar
dapat dipertanggungjawabkan secara adil, maka pemutusan akses oleh
Pemerintah tersebut haruslah ditempatkan dalam konstruksi hukum yang
jelas.
84. Bahwa untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perlunya
konstruksi hukum yang jelas dalam pengaturan kewenangan pemutusan
akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, para
Pemohon memandang perlu untuk menguraikan praktik pengaturan di
berbagai negara sebagai bahan perbandingan (comparative legal study)
yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan kerangka hukum yang
matang pada umumnya menempatkan kewenangan tersebut dalam batas-
batas yang tegas, melibatkan lembaga independen dan/atau peradilan, serta
menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak.
85. Bahwa sebagai perbandingan pertama, Uni Eropa melalui Digital Services
Act (Regulation (EU) 2022/2065) yang berlaku efektif sejak 17 Februari 2024,
mengatur bahwa perintah untuk bertindak terhadap konten ilegal (order to act
against illegal content) sebagaimana diatur dalam Article 9 (Pasal 9) hanya
dapat diterbitkan oleh otoritas yudisial atau otoritas administratif nasional
yang berwenang, dengan kewajiban menyertakan dasar hukum yang
spesifik, uraian mengenai alasan mengapa konten dimaksud melanggar
hukum, serta informasi mengenai upaya hukum yang tersedia bagi
penyelenggara platform maupun pengguna yang terdampak. Lebih lanjut,
Article 17 (Pasal 17) Digital Services Act mewajibkan disediakannya
pernyataan alasan (statement of reasons) atas setiap tindakan pembatasan
konten, disertai akses terhadap 3 (tiga) lapis mekanisme pemulihan, yaitu
pengaduan internal, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out-of-court
dispute settlement), dan upaya hukum ke pengadilan (judicial redress) yang
senantiasa terbuka bagi pihak yang dirugikan (vide Bukti P-16).
86. Bahwa sebagai perbandingan kedua, Pemerintah Inggris melalui Online
Safety Act 2023 menunjuk Ofcom sebagai otoritas regulator independen yang
berwenang mengawasi kepatuhan penyelenggara platform terhadap
kewajiban penanganan konten ilegal, dengan kewenangan menjatuhkan
sanksi administratif maupun pembatasan layanan. Terhadap keputusan
60
Ofcom yang bersifat menentukan (confirmation decision) maupun penjatuhan
sanksi (vide Bukti P-17).
Bahwa selanjutnya, berbeda dengan kewenangan mutlak pemutusan akses
yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Digital, Ofcom condong ke arah
pengawasan kepatuhan (compliance) tiap-tiap platform terhadap Online
Safety Act 2023, sebagai lembaga independen, Ofcom cenderung
mengawasi traffic (lalu lintas situs) serta algoritma platform untuk melakukan
takedown terhadap konten-konten spesifik seperti terorisme, penipuan dan
eksploitasi anak.
Bahwa selanjutnya, Ofcom diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi
ataupun denda ketika sebuah platform gagal untuk mematuhi kerangka
hukum yang berlaku. Namun, terdapat kewenangan Ofcom yang dinamakan
nuclear-option yaitu kewenangan untuk memerintahkan Lembaga Peradilan
Inggris untuk melakukan pemutusan akses terhadap platform yang
membiarkan penyebaran konten secara masif yang tidak sesuai dengan
kerangka regulasi.
87. Bahwa selanjutnya, kedua regulasi yang dijadikan perbandingan sama-sama
tidak memberikan kewenangan penuh kepada badan/lembaga yang
diberikan otoritas untuk melakukan pemutusan akses, melainkan otoritas
pemutusan akses diberikan kepada lembaga yudikatif. Bahwa selanjutnya
dalam hal ini lembaga yudikatif di Indonesia merupakan lembaga peradilan di
bawah Mahkamah Agung.
I. Pentingnya Permohonan a quo Diperiksa Dalam Sidang Pleno Terbuka
Untuk Umum oleh Mahkamah Konstitusi serta Rasionalisasi Petitum
Primer Para Pemohon
88. Bahwa para Pemohon pada prinsipnya memandang agar permohonan a quo
diperiksa dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum oleh Mahkamah
Konstitusi pada suatu hari guna mendapatkan keterangan dari pembentuk
Undang-Undang yakni Pemerintah dan DPR terkait objek permohonan a quo.
89. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan yang telah diuraikan para Pemohon, telah
dilakukan dua kali perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024, namun, sama sekali tidak ada perubahan terhadap unsur-unsur yang
terdapat dalam norma a quo. Dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
61
yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah, para Pemohon memohonkan Yang
Mulia Hakim Konstitusi untuk memintai keterangan Pemerintah dan DPR
terkait hal ini.
90. Bahwa selanjutnya, bentuk kewenangan penuh pemerintah dalam
melakukan pemutusan akses sebagaimana diamanatkan norma a quo
mencederai prinsip-prinsip umum Hak Asasi Manusia yang diakui secara
eksplisit oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi
untuk memintai keterangan pembentuk undang-undang terkat hal ini.
91. Bahwa selanjutnya, kewenangan penuh Pemerintah selaku lembaga
eksekutif tanpa proses peradilan serta prosedur hukum yang memadai
mencederai prinsip pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif
yang mengedepankan pembagian wewenang yang setara antar lembaga
kekuasaan.
92. Bahwa selanjutnya, mengacu pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009, yang pada pokoknya berbunyi:
(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan
Para Pemohon menilai bahwa, permohonan Pengujian norma a quo tidak
diperlukan sebuah sidang Pleno yang terbuka untuk umum untuk mendengar
keterangan Presiden dan DPR. Dikarenakan norma a quo pada bentuk
pertama-nya dalam hal ini UU Nomor 11 Tahun 2008 telah dilakukan uji
materiil dan telah dilaksanakan sidang pleno yang terbuka untuk umum dalam
Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan mengikat (final and binding). Sehingga dengan adanya sebuah sidang
pleno dalam permohonan a quo yang terbuka untuk umum telah mencederai
asas utama dalam peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan.
93. Meskipun telah terdapat Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020, namun,
Pembentuk Undang-Undang tidak mengakomodir dan tidak menimbang
dissenting opinion sebagai pendapat ahli untuk reformulasi norma a quo dan
tidak melakukan perubahan terhadap norma a quo baik dalam perubahan
pertama UU ITE dan perubahan kedua UU ITE.
62
94. Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan bahwa pembentuk undang-
undang telah mengundangkan Pasal 140 KUHAP Baru yang telah mengatur
mengenai “pemblokiran dalam upaya pencegahan” sebagaimana diatur oleh
norma a quo, namun, Pasal 140 KUHAP Baru telah mengatur mekanisme
yang rinci terkait pemblokiran yang pada dasarnya memiliki muatan yang
sama dengan norma a quo.
Bahwa norma a quo bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah
para Pemohon uraikan pada bagian-bagian sebelumnya. Norma a quo
menempatkan penilaian mengenai melanggar hukum atau tidaknya suatu
muatan, penetapan atas penilaian tersebut, dan pelaksanaan pemutusan
Akses pada satu tangan, yaitu Pemerintah. Konstruksi demikian menutup
perlindungan hukum preventif sebagaimana dimaksud Philipus M. Hadjon,
mengesampingkan asas audi et alteram partem, serta melanggar asas nemo
judex in causa sua ketika muatan yang diputus aksesnya adalah kritik
terhadap Pemerintah sendiri. Norma a quo juga tidak memenuhi kualitas
hukum yang dituntut Siracusa Principles butir 15 sampai dengan 18, sebab
tidak memuat parameter mengenai dasar, cakupan, jangka waktu, maupun
pemulihan akses.
Bahwa norma a quo memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah,
sehingga pemutusan Akses dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa
dasar tertulis, tanpa pemberitahuan, dan tanpa persetujuan pihak mana pun
di luar Pemerintah sendiri. Kebebasan bertindak yang tidak dibatasi demikian
melahirkan dua bentuk cacat penggunaan wewenang yang telah lama
dikenal dalam hukum administrasi negara.
Bahwa pertama, willekeur atau tindakan sewenang-wenang, yaitu keadaan
ketika
pejabat
pemerintahan
menggunakan
wewenangnya
tanpa
pertimbangan yang jelas dan tanpa ukuran yang dapat diuji, sehingga
tindakannya bertumpu pada penilaian pribadi. Pada norma a quo, tidak
terdapat satu pun rumusan yang menentukan keadaan seperti apa yang
mengharuskan pemutusan Akses, seberapa luas pemutusan dapat
dilakukan, dan berapa lama pemutusan berlangsung, sehingga seluruh
penilaian atas hal tersebut berada pada Pemerintah sendiri.
63
Bahwa kedua, detournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang,
yaitu keadaan ketika wewenang yang sah digunakan untuk tujuan yang
menyimpang dari tujuan pemberiannya. Wewenang dalam norma a quo
diberikan untuk mencegah penyebarluasan muatan yang dilarang, namun
tanpa kewajiban menyebutkan alasan dan tanpa pengujian oleh pihak lain,
wewenang yang sama dapat dipakai untuk meredam kritik atau pandangan
yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah.
Bahwa selanjutnya keberadaan kedua cacat tersebut bahkan tidak dapat
dinilai apabila tindakan Pemerintah tidak pernah dituangkan dalam bentuk
hukum tertulis, sebab pengujian atas motif dan pertimbangan suatu tindakan
pemerintahan hanya mungkin dilakukan apabila terdapat dasar tertulis yang
dapat diperiksa. Ridwan HR menegaskan bahwa pembatasan terhadap
kewenangan bebas hadir melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik
serta melalui pengujian oleh lembaga peradilan, dan kedua sarana
pembatasan itulah yang tidak tersedia dalam norma a quo.
Bahwa selanjutnya, muatan norma a quo tersebut bertentangan dengan
pendirian pembentuk undang-undang itu sendiri. Dalam Pasal 140 KUHAP
Baru, pembentuk undang-undang membatasi kewenangan penyidik dengan
mewajibkan izin Ketua Pengadilan Negeri, menetapkan tenggat 48 (empat
puluh delapan) jam untuk memintakan persetujuan dalam keadaan
mendesak, serta mewajibkan pembukaan kembali pemblokiran paling lama 3
(tiga) hari kerja apabila persetujuan ditolak. Pembatasan itu dikenakan
terhadap tindakan yang telah didahului dugaan tindak pidana dan alat bukti
permulaan yang cukup. Tidak terdapat alasan yang dapat diterima mengapa
tindakan administratif yang tidak didahului pembuktian apa pun justru
dibiarkan tanpa pembatasan yang setara.
95. Bahwa norma a quo karenanya bertentangan dengan seluruh batu uji yang
dimohonkan para Pemohon. Terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,
norma a quo melepaskan tindakan Pemerintah dari kontrol peradilan yang
menjadi ciri negara hukum. Terhadap Pasal 28D ayat (1), para Pemohon tidak
memperoleh kepastian hukum yang adil karena tidak mengetahui kapan, atas
dasar apa, dan dengan cara apa haknya dapat dipertahankan. Terhadap
Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), kewenangan tanpa batas tersebut menekan
kebebasan para Pemohon menyatakan pikiran dan pendapat melalui ruang
64
digital. Terhadap Pasal 28F, hak para Pemohon untuk mencari, memperoleh,
dan menyampaikan informasi dapat dihentikan tanpa proses hukum.
Terhadap Pasal 28G ayat (1), para Pemohon kehilangan rasa aman sebab
pemutusan Akses dapat menimpanya sewaktu-waktu tanpa peringatan.
Bahwa perbaikan atas cacat konstitusional tersebut menuntut disusunnya
mekanisme atau hukum acara pemutusan Akses, dengan Pasal 140 KUHAP
Baru sebagai tolok ukur, yang sekurang-kurangnya memuat pejabat yang
berwenang memberikan izin, syarat dan alasan pemberian izin, jangka waktu,
kewajiban pemberitahuan kepada pihak terdampak, serta upaya hukum dan
pemulihan akses.
96. Bahwa selanjutnya, penyusunan mekanisme tersebut secara terperinci
memerlukan pengkajian lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang, karena
menyangkut pilihan kelembagaan, tahapan, tenggat waktu, dan sarana
pemulihan yang lebih tepat dirumuskan melalui proses pembentukan
undang-undang. Bahwa uraian tersebut sama sekali tidak mengurangi
kewenangan Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap norma a
quo sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitum subsider
maupun petitum lebih subsider, melainkan menegaskan bahwa pengaturan
tata cara pemutusan Akses secara menyeluruh tetap menjadi tugas
pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, para Pemohon memohonkan
pembatalan norma a quo agar pembentuk undang-undang menyusun
kembali pengaturan pemutusan Akses dengan mekanisme yang setara
dengan Pasal 140 KUHAP Baru.
97. Bahwa para Pemohon tidak menafikan kemungkinan timbulnya kekosongan
hukum (rechtsvacuum) sebagai akibat dibatalkannya norma a quo, yaitu
keadaan ketika tidak lagi terdapat dasar hukum bagi Pemerintah untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Bahwa
dengan menimbang asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan
kemanfaatan, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan berlangsung, sebab
muatan yang melanggar hukum dalam ruang digital tetap memerlukan
penanganan yang berdasar hukum dan pada saat yang sama warga negara
tetap memerlukan jaminan perlindungan atas haknya. Bahwa oleh karena itu,
para Pemohon memandang perlu dirumuskannya pengaturan lanjutan dalam
65
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik berupa pasal
maupun ayat tambahan, yang memuat mekanisme atau hukum acara
pemutusan Akses sebagaimana diamanatkan norma a quo, dengan cakupan
sebagaimana telah para Pemohon uraikan di atas.
98. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon merumuskan
petitum primer bahwa Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
99. Bahwa dengan ini, para Pemohon menyadari kewenangan Mahkamah dalam
mengatur dan mengambil keputusan terkait norma a quo, sehingga
penentuan jalannya pemeriksaan persidangan, termasuk perlu atau tidaknya
permohonan a quo diperiksa dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
serta perlu atau tidaknya keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
didengar, sepenuhnya berada pada penilaian Mahkamah. Bahwa uraian para
Pemohon pada poin-poin sebelumnya mengenai pentingnya keterangan
pembentuk undang-undang tidak dimaksudkan sebagai syarat bagi
diperiksanya permohonan a quo, melainkan sebagai usulan yang para
Pemohon serahkan pada kebijaksanaan Mahkamah.
Bahwa usulan tersebut para Pemohon sampaikan karena keterangan
pembentuk undang-undang dipandang dapat menerangkan dua hal yang
tidak dapat dijawab dari teks norma itu sendiri, yaitu alasan tidak dimuatnya
mekanisme pemutusan Akses pada saat ketentuan ayat (2b) Pasal 40
beserta penjelasannya diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,
serta alasan pembentuk undang-undang menempatkan syarat izin Ketua
Pengadilan Negeri dalam Pasal 140 KUHAP Baru namun tidak dalam norma
a quo.
Bahwa sekalipun demikian, sesuai asas ius curia novit, Mahkamah
dipandang telah cukup memahami hukum untuk memutus permohonan a
quo, sehingga para Pemohon tidak hendak membebani Mahkamah dengan
tahapan persidangan yang menurut penilaian Mahkamah tidak diperlukan.
Bahwa dengan demikian, para Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menentukan bentuk pemeriksaan
66
yang paling tepat bagi permohonan a quo dan akan tunduk pada penentuan
tersebut.
J. Urgensi Izin Ketua Pengadilan Negeri Beserta Mekanisme Teknis dan
Mekanisme Pemulihan Akses Dalam Pemutusan Akses Sebagaimana
Diamanatkan Norma a quo serta Rasionalisasi Petitum Subsider Para
Pemohon
100. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh para Pemohon dalam Bagian E
dalam permohonan a quo, serta konflik norma yang timbul dengan
berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE dan Pasal 140 KUHAP Baru
bermuara pada satu titik persoalan konstitusional yang sama, yaitu ketiadaan
keterlibatan lembaga yudikatif sebagai pengontrol kewenangan eksekutif
dalam melakukan pemutusan Akses. Bahwa unsur pembeda yang paling
menentukan antara kedua norma tersebut, sebagaimana telah didalilkan,
bukan terletak pada subjek pelaksana melainkan pada ada tidaknya subjek
pengontrol berupa izin Ketua Pengadilan Negeri, sehingga pengisian
kekosongan itulah yang menjadi titik tolak rumusan petitum subsider para
Pemohon. Bahwa selanjutnya, para Pemohon memohonkan rumusan
Petitum bertingkat yang memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk
memutus sesuai dengan keyakinan Hakim Konstitusi.
101. Bahwa para Pemohon menyadari kemungkinan Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi berpendapat lain atas petitum primer sebagaimana diuraikan
dalam Bagian I, khususnya mengenai pembatalan norma a quo secara
keseluruhan dan penyerahan pengaturan ulang pemutusan Akses kepada
pembentuk undang-undang. Oleh karena kemungkinan tersebut nyata dan
tidak dapat dikesampingkan, para Pemohon merumuskan struktur petitum
bertingkat sebagai bentuk rechtsvinding yang lazim ditempuh dalam praktik
pengujian undang-undang, guna memberikan ruang bagi Mahkamah untuk
menjatuhkan putusan yang paling proporsional tanpa mengorbankan
substansi kepastian hukum yang dimohonkan.
102. Bahwa kebutuhan akan kontrol yudisial tersebut tidak berdiri sendiri. Pasal
140 KUHAP Baru yang para Pemohon jadikan tolok ukur tidak berhenti pada
penempatan Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemberi izin, melainkan
menurunkan izin tersebut ke dalam suatu hukum acara yang lengkap.
67
Bahwa selanjutnya, Pasal 140 ayat (3) menentukan muatan yang wajib
termuat dalam permohonan izin, yakni uraian tindak pidana yang sedang
diproses, dasar atau fakta yang menunjukkan relevansi objek yang akan
diblokir beserta sumber perolehannya, serta bentuk dan tujuan pemblokiran
terhadap masing-masing objek. Pasal 140 ayat (4) membebankan kepada
Ketua Pengadilan Negeri kewajiban meneliti permohonan secara cermat
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak permohonan
diajukan, sementara Pasal 140 ayat (5) memberi ruang untuk meminta
informasi tambahan dari Penyidik sebelum sikap atas permohonan itu
ditentukan. Pasal 140 ayat (6) kemudian membatasi masa berlaku
pemblokiran selama 1 (satu) tahun dengan perpanjangan paling banyak 2
(dua) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, sehingga tidak dikenal
pembatasan hak yang berlaku tanpa titik akhir.
103. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 140 ayat (7) sampai dengan ayat (13)
KUHAP Baru selanjutnya mengatur keadaan mendesak beserta mekanisme
pemulihannya. Pemblokiran dalam keadaan mendesak memang dapat
dilaksanakan tanpa izin terlebih dahulu, namun Penyidik tetap wajib
memintakan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu
paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, dan Ketua Pengadilan
Negeri wajib menentukan sikap dalam jangka waktu yang sama. Penolakan
atas permintaan persetujuan tersebut harus disertai alasan, dan penolakan
itu mengakibatkan pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja. Ketentuan yang sama berlaku ketika perkara dihentikan
pada tahap Penyidikan, tahap Penuntutan, atau berdasarkan putusan
Praperadilan
mengenai
tidak
sahnya
penetapan
Tersangka,
yang
mewajibkan dibukanya pemblokiran paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui
surat perintah pencabutan Pemblokiran. Bahwa dengan demikian, hukum
acara tersebut tidak hanya menentukan siapa yang berwenang memberi izin,
melainkan juga menentukan bagaimana pembatasan itu dilaksanakan secara
teknis dan bagaimana keadaan hukum pihak terdampak dipulihkan ketika
dasar pembatasannya gugur.
104. Bahwa apabila kedua kelompok pengaturan
tersebut ditempatkan
berhadapan dengan norma a quo, tampak bahwa Pasal 40 ayat (2b) UU ITE
tidak memuat satu pun di antaranya. Norma a quo tidak menentukan pejabat
68
yang berwenang menguji dasar pemutusan Akses, tidak menentukan muatan
yang harus dipenuhi sebelum pemutusan Akses dilakukan, tidak menentukan
jangka waktu berlakunya pemutusan Akses, dan tidak menentukan keadaan
yang mewajibkan Akses dipulihkan kembali. Para Pemohon selaku pihak
terdampak karenanya berada dalam keadaan yang tidak memiliki titik akhir,
sebab pemutusan Akses yang telah dilaksanakan dapat berlangsung terus-
menerus tanpa kewajiban peninjauan maupun pemulihan oleh pihak mana
pun.
105. Bahwa kekosongan tersebut tidak juga diakomodasi pada tataran peraturan
pelaksana. Sebagaimana para Pemohon uraikan pada Bagian F permohonan
a quo, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 hanya menentukan
klasifikasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat
diputus aksesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, tanpa
menentukan tata cara pengujian atas klasifikasi tersebut, tanpa menentukan
jangka waktu berlakunya pemutusan Akses, dan tanpa menentukan
mekanisme
pemulihan
Akses
bagi
perseorangan
warga
negara.
Permenkominfo a quo pun hanya mengatur pihak yang dapat mengajukan
permohonan Pemutusan Akses beserta tenggat waktu pelaksanaannya oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik, sedangkan mekanisme Normalisasi yang
diaturnya hanya menyentuh Sistem Elektronik Penyelenggara secara
keseluruhan dan sama sekali tidak menyentuh pemulihan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik perseorangan yang telah
diputus aksesnya.
106. Bahwa berdasarkan penelusuran para Pemohon, tidak terdapat Peraturan
Pemerintah
maupun
Peraturan
Presiden
yang
diterbitkan
sebagai
pelaksanaan norma a quo yang mengatur mekanisme teknis pemutusan
Akses beserta mekanisme pemulihan Akses sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 140 KUHAP Baru. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan penyerahan
pengaturan mekanisme kepada peraturan pelaksana bukanlah jalan keluar
yang dapat diandalkan, sebab sepanjang keberlakuan norma a quo beserta
kedua perubahannya, mekanisme dimaksud tidak pernah dibentuk. Bahwa
oleh karena itu, jaminan konstitusional yang dimohonkan para Pemohon
harus diletakkan pada norma a quo itu sendiri melalui pemaknaan bersyarat
69
oleh Mahkamah, dan tidak dapat digantungkan pada kehendak Pemerintah
selaku pemegang kewenangan yang justru hendak dibatasi.
107. Bahwa alasan para Pemohon menempatkan izin Ketua Pengadilan Negeri,
dan bukan pejabat atau lembaga lain, sebagai syarat dalam petitum subsider
bersumber langsung dari pendirian pembentuk undang-undang sendiri. Pasal
140 ayat (2) KUHAP Baru menentukan secara tegas bahwa pemblokiran
harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri, sekalipun tindakan tersebut
dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang terlebih
dahulu telah memegang alat bukti permulaan yang cukup dalam perkara
pidana yang sedang berjalan. Bahwa sebagaimana para Pemohon uraikan
pada Bagian E, objek dan subjek kedua norma pada dasarnya beririsan,
sehingga tidak terdapat alasan yang masuk akal (reasonable ground) untuk
menerapkan standar pengamanan hukum yang justru lebih rendah terhadap
tindakan administratif yang tidak didahului pembuktian apa pun. Bahwa
dengan menempatkan syarat yang sama pada norma a quo, Mahkamah tidak
sedang menciptakan norma baru, melainkan menyelaraskan norma a quo
dengan standar yang telah dipilih sendiri oleh pembentuk undang-undang
bagi tindakan yang sejenis.
108. Bahwa keterikatan norma a quo pada syarat izin Ketua Pengadilan Negeri
dengan sendirinya menarik masuk hukum acara yang melekat pada syarat
tersebut, yakni kewajiban menguraikan dasar dan objek pemutusan Akses
dalam permohonan izin, keharusan penelitian secara cermat oleh Ketua
Pengadilan Negeri dalam tenggat waktu tertentu, pembatasan jangka waktu
berlakunya pembatasan, serta kewajiban membuka kembali Akses ketika izin
atau persetujuan ditolak maupun ketika dasar pembatasan telah gugur.
Bahwa syarat izin dimaksud karenanya tidak berhenti sebagai persetujuan
administratif, melainkan menjadi pintu masuk bagi bekerjanya mekanisme
teknis dan mekanisme pemulihan Akses yang selama ini tidak pernah
tersedia bagi para Pemohon.
109. Bahwa dengan diberikannya tafsir konstitusional sebagaimana dimohonkan
dalam petitum subsider, kerugian konstitusional yang didalilkan para
Pemohon tidak akan lagi terjadi, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4
ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Bahwa
penilaian sepihak Pemerintah mengenai melanggar hukum atau tidaknya
70
suatu muatan tidak lagi dapat langsung dieksekusi, sebab penilaian tersebut
terlebih dahulu harus diuji oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berkedudukan
di luar cabang kekuasaan eksekutif. Bahwa tulisan, unggahan, siaran
langsung, dan analisis para Pemohon yang berisi kritik terhadap kebijakan
Pemerintah, sebagaimana diuraikan dalam bagian Kedudukan Hukum
permohonan a quo, dengan demikian tidak lagi berada dalam keadaan dapat
diputus aksesnya sewaktu-waktu tanpa pengujian oleh pihak di luar
Pemerintah. Bahwa keadaan fait accompli yang selama ini menempatkan
para Pemohon tanpa sarana hukum apa pun untuk mempertahankan haknya
pun tidak akan terulang, sebab terdapat kewajiban pemulihan Akses yang
dapat dituntut pelaksanaannya ketika izin ditolak atau ketika dasar
pemutusan Akses telah gugur.
110. Bahwa urgensi pencantuman syarat izin Ketua Pengadilan Negeri secara
eksplisit ke dalam norma a quo, bukan sekadar rujukan kepada peraturan
lain, terletak pada sifat self-executing yang hendak dicapai. Bahwa apabila
norma a quo hanya menegaskan keterkaitannya dengan Pasal 140 KUHAP
Baru tanpa memuat sendiri syarat otorisasi yudisial tersebut, potensi
penafsiran ganda oleh aparatur pelaksana tetap terbuka, mengingat kedua
norma pada dasarnya berasal dari rezim hukum yang berbeda sebagaimana
telah diuraikan dalam Bagian E. Bahwa dengan menanamkan syarat izin
Ketua Pengadilan Negeri langsung pada norma a quo, kepastian hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diperoleh
tanpa bergantung pada konsistensi penafsiran aparatur terhadap dua
ketentuan yang terpisah.
111. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon mengajukan judicial review terhadap
norma a quo untuk mendapatkan kejelasan serta constitutional interpretation
terhadap norma a quo. Bahwa dengan ini, para Pemohon merumuskan
petitum subsider para Pemohon bahwa pada pokoknya norma Pasal 40 ayat
(2b) UU Nomor 1 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
tidak dimaknai:
71
“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
Akses
dan/atau
memerintahkan
kepada
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum
setelah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri.”
K. Formulasi Perbaikan Norma a quo: Kewajiban Pemberian Notifikasi Digital
Beserta Dasar Hukum Pemutusan Akses Kepada Pihak Terdampak sebagai
Rasionalisasi Petitum Lebih Subsider Para Pemohon
112. Bahwa uraian pada Bagian E di atas telah menegaskan urgensi keterlibatan
kontrol yudisial berupa izin Ketua Pengadilan Negeri sebagai bentuk kontrol
yudisial atas kewenangan pemutusan akses, sebagaimana dirumuskan para
Pemohon dalam petitum subsider. Bahwa sekalipun demikian, sebagai
bentuk kehati-hatian serta guna menyediakan alternatif solusi konstitusional
yang proporsional apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat
lain atas petitum subsider dalam permohonan a quo, para Pemohon
memandang perlu untuk menguraikan dasar argumentasi bagi diajukannya
petitum lebih subsider, yang bersumber langsung dari pendapat berbeda
(dissenting opinion) dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020.
113. Bahwa sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020 Sub-
Paragraf [3.13.2], diuraikan oleh Mahkamah bahwasanya kewenangan
Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 yang
diwujudkan dengan tindakan pemerintah melakukan pemutusan akses dapat
diajukan mekanisme penyelesaiannya secara hukum melalui peradilan (due
process of law). Akan tetapi, apabila pemutusan akses tersebut tidak
dibarengi dengan adanya suatu pemberitahuan tertulis dan/atau digital
mengenai tindakan pemutusan akses dari pemerintah, pihak yang terputus
aksesnya tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi: (1) apa
bentuk tindakan pemerintah yang dilakukan terhadapnya; (2) alasan atau
dasar apa dilakukannya pemutusan akses; serta (3) apa mekanisme atau
upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyanggah pemutusan akses
pemerintah tersebut. Konsekuensi dari tidak adanya kewajiban bagi
Pemerintah dalam memberikan informasi atas pemutusan akses pada norma
a quo adalah sulitnya bagi pihak yang terputus aksesnya untuk mengajukan
upaya hukum karena ketiadaan informasi yang memadai.
72
114. Bahwa dalil tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020
Sub-Paragraf [3.13.3], di mana Mahkamah juga menegaskan bahwa seiring
dengan perkembangan teknologi digital, Pemerintah dimungkinkan untuk
menyampaikan notifikasi secara elektronik kepada pihak yang aksesnya
akan diputus, sehingga prinsip keterbukaan sebagai manifestasi dari Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tetap terpenuhi.
115. Bahwa norma a quo tersebut juga beralasan apabila dihubungkan dengan
Pasal 28F UUD 1945, yaitu setiap orang yang diputus aksesnya memiliki hak
untuk memperoleh informasi, mekanisme, dan/atau alasan pemutusan akses
dari Pemerintah.
116. Bahwa di era digital saat ini, pemutusan akses terhadap informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik secara langsung membatasi atau bahkan
melenyapkan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh
Pasal 28F UUD 1945.
117. Bahwa norma a quo hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah
untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen
elektronik tanpa memberikan suatu mekanisme keterbukaan informasi yang
memadai, hal tersebut jelas merupakan suatu diskresi kewenangan yang
melampaui batas dan sangat berpotensi melanggar hak konstitusional warga
negara.
118. Bahwa sekalipun hak atas informasi (right to information) dikategorikan
sebagai derogable rights (hak yang dapat dibatasi) berdasarkan Pasal 28J
ayat (2) UUD 1945, setiap pembatasan yang dilakukan oleh negara tetap
wajib memenuhi syarat-syarat ketat (strict scrutiny). Aharon Barak sendiri
dalam bukunya berjudul Proportionality: Constitutional Rights and Their
Limitations mengemukakan suatu konsepsi yang disebut pengujian
proporsionalitas (proportionality test) dalam menguji seberapa jauh negara
dapat melakukan suatu pembatasan. Pengujian proporsionalitas sendiri
terbagi menjadi empat, yaitu: (1) tujuan yang hendak dicapai; (2) pertalian
yang rasional; (3) langkah-langkah yang harus dilakukan; dan (4) kelayakan
antara manfaat yang diperoleh dengan mewujudkan tujuan yang hendak
dicapai dengan kerugian yang diderita terhadap hak-hak konstitusional.
Prinsip proporsionalitas merupakan pijakan utama dalam pengujian
73
proporsionalitas serta dasar pembenaran terhadap pembatasan hak
konstitusional warga negara sepanjang pembatasan tersebut dapat diterima
secara konstitusional.
119. Bahwa secara sederhana, prinsip proporsionalitas terbagi dalam tiga sub-
prinsip,
yaitu
kelayakan
(suitability),
kebutuhan
(necessity),
dan
keseimbangan dalam arti sempit (proportionality in stricto sensu)
sebagaimana dikemukakan oleh Robert Alexy. Dalam konteks kerugian yang
tidak dapat dihindari, dibutuhkan pengujian yang mempertimbangkan
keseimbangan (balancing). Robert Alexy merumuskan konsep hukum
keseimbangan (law of balancing) dengan mengemukakan “The greater the
degree of non-satisfaction of, or detriment to, one principle, the greater must
be the importance of satisfying the other”, yaitu semakin besar kerugian atau
pelanggaran yang dialami oleh suatu prinsip hukum, maka tingkat
kepentingan untuk memenuhi prinsip hukum saingannya harus menjadi jauh
lebih tinggi agar tindakan tersebut bisa dibenarkan (vide Bukti P-27).
120. Bahwa tindakan pemutusan akses pada norma a quo jelas merupakan suatu
bentuk pembatasan hak yang tidak dapat dibenarkan secara kaidah
konstitusional, sebab pembatasan hak tidak sama sekali mempertimbangkan
keseimbangan terhadap pelanggaran yang diakibatkan oleh pembatasan hak
tersebut. Seharusnya, norma a quo juga memandang pentingnya hak atas
keterbukaan informasi bagi mereka yang diputus aksesnya oleh pemerintah
sebagai implikasi penerapan norma a quo.
121. Bahwa sebagaimana telah diuraikan para Pemohon pada Bagian D
permohonan a quo, YM. Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM. Hakim
Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020 juga telah
merumuskan pendapat berbeda yang pada pokoknya menyatakan Pasal 40
ayat (2b) UU Nomor 11 Tahun 2008 konstitusional sepanjang dimaknai
sebagai berikut:
“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
akses
dan/atau
memerintahkan
kepada
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
untuk
melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum
setelah mengeluarkan atau disertai penjelasan tertulis/digital.”
74
Bahwa dari rumusan tersebut, kedua YM. Hakim Konstitusi a quo tidak serta-
merta menuntut keterlibatan lembaga peradilan sebagaimana konstruksi
Pasal 140 KUHAP Baru, melainkan meletakkan standar minimum berupa
keharusan tindakan pemutusan akses dituangkan dalam bentuk yang konkret
dengan tetap memuat penjelasan tertulis/digital. Bahwa apabila dibaca
secara utuh, konstruksi tersebut mengandung dua unsur yang tidak dapat
dipisahkan. Unsur pertama menyangkut bentuk, yaitu keharusan adanya
penjelasan tertulis/digital sebagai bentuk pengejawantahan hak untuk
memperoleh informasi. Unsur kedua menyangkut fungsi, yaitu agar alasan
tindakan pemutusan akses yang dilakukan Pemerintah tidak boleh dilakukan
secara sewenang-wenang dan harus didahului oleh penjelasan tertulis/digital
terlebih dahulu. Bahwa unsur kedua inilah yang menjadi inti pendapat
berbeda a quo, sebab suatu penjelasan tertulis/digital yang tidak pernah
sampai kepada pihak terdampak pada akhirnya tidak berbeda keadaannya
dengan tindakan faktual (feitelijke handelingen) yang tidak pernah dituangkan
sama sekali.
122. Bahwa para Pemohon dalam petitum lebih subsider menerjemahkan
konstruksi pendapat berbeda a quo ke dalam bentuk yang bekerja pada
ruang digital, yaitu kewajiban Pemerintah menyampaikan notifikasi digital
kepada pihak terdampak beserta dasar hukum pemutusan Akses. Bahwa
notifikasi digital yang dimaksud bukanlah bentuk hukum yang berbeda dari
keputusan tertulis sebagaimana dituntut YM. Hakim Konstitusi Suhartoyo dan
YM. Hakim Konstitusi Saldi Isra, melainkan cara penyampaian keputusan
tersebut melalui sarana elektronik yang sama dengan sarana terjadinya
pemutusan Akses. Bahwa petitum lebih subsider para Pemohon dengan
demikian berada dalam garis konstruksi yang sama dengan pendapat
berbeda dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020, dengan penyesuaian
pada tata cara penyampaian agar keputusan tersebut benar-benar diterima
oleh pihak yang haknya dibatasi.
123. Bahwa bentuk elektronis dari suatu keputusan telah dikenal dalam hukum
administrasi negara Indonesia. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengakui keputusan yang dibuat
dalam bentuk elektronis dan menyamakan kedudukan hukumnya dengan
keputusan yang dibuat secara tertulis pada umumnya. Bahwa kewajiban
75
menyampaikan notifikasi digital karenanya tidak menuntut pembentukan
lembaga hukum baru, melainkan memanfaatkan bentuk hukum yang telah
tersedia
dan
telah
diakui
pembentuk
undang-undang,
dengan
menyesuaikannya pada sifat tindakan pemutusan Akses yang seluruhnya
berlangsung dalam sistem elektronik.
Bahwa keharusan penyampaian notifikasi memiliki arti yang menentukan
bagi terbukanya upaya hukum. Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk
mengajukan gugatan, terhitung sejak keputusan tata usaha negara diterima
atau diumumkan. Bahwa apabila keputusan pemutusan Akses diterbitkan
namun tidak pernah disampaikan kepada pihak terdampak, pihak tersebut
tidak pernah berada pada titik awal perhitungan tenggang waktu dimaksud,
sehingga hak menggugat yang secara teoretis dimilikinya tidak pernah dapat
digunakan. Bahwa keadaan demikian menjadikan perlindungan hukum
sebagaimana dimaksud Philipus M. Hadjon bersifat semu, sebab sarana
hukum tersedia namun tidak pernah dapat dijangkau oleh pemiliknya.
124. Bahwa notifikasi digital yang dimohonkan para Pemohon sekurang-
kurangnya memuat dasar hukum pemutusan Akses, yakni ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dinilai dilanggar beserta alasan yang
menjadi dasar penilaian Pemerintah, serta objek yang diputus aksesnya.
Bahwa
muatan
tersebut
merupakan
penerapan
asas
motivering
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
yang mewajibkan setiap keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan didasarkan pada alasan yang objektif dan tertulis. Bahwa
tanpa disebutkannya dasar hukum, pihak terdampak hanya mengetahui
aksesnya telah diputus tanpa mengetahui perbuatan apa yang dinilai
melanggar hukum, sehingga tidak mungkin baginya menyusun keberatan,
banding administratif, maupun gugatan secara terarah.
125. Bahwa kewajiban serupa telah menjadi praktik dalam kerangka hukum
negara lain sebagaimana para Pemohon uraikan pada Bagian H permohonan
a quo. Article 17 Digital Services Act mewajibkan disampaikannya pernyataan
alasan (statement of reasons) kepada pengguna yang terdampak atas setiap
tindakan pembatasan konten, yang diikuti tersedianya pengaduan internal,
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta upaya hukum ke pengadilan.
76
Bahwa perbandingan tersebut menunjukkan pemberitahuan kepada pihak
terdampak beserta alasannya bukanlah beban administratif yang berlebihan
bagi otoritas negara maupun bagi penyelenggara platform, melainkan syarat
lazim yang menyertai kewenangan pembatasan konten dalam ruang digital.
126. Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah didalilkan para Pemohon a quo,
sekalipun pendapat berbeda a quo diucapkan bersamaan dengan Putusan
MK Nomor 81/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 27 Oktober 2021, pembentuk
undang-undang
sama
sekali
tidak
mengakomodasi
maupun
mempertimbangkan substansinya, baik pada tataran Perubahan Pertama
Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maupun
pada Perubahan Kedua Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2024 yang pembahasannya justru berlangsung setelah Putusan a
quo diucapkan. Bahwa dengan tidak diakomodasinya standar minimum
berupa kewajiban penjelasan tertulis/digital yang dirumuskan dalam
pendapat berbeda a quo, pembentuk undang-undang tetap mempertahankan
format norma yang memberikan kewenangan mutlak kepada Pemerintah
untuk memutus akses tanpa bentuk hukum tertulis apapun yang dapat diuji
keabsahannya.
Bahwa ketiadaan itikad baik a quo semakin nyata apabila dikaitkan dengan
doktrin partisipasi bermakna (meaningful participation) yang telah dibangun
Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang pada
pokoknya mensyaratkan agar setiap masukan substantif termasuk
pertimbangan hukum dan pendapat berbeda dari lembaga peradilan
diberikan ruang pertimbangan yang layak (right to be considered) dalam
proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan
mengabaikan pendapat berbeda a quo tanpa penjelasan maupun
pertimbangan apapun, pembentuk undang-undang telah mencederai asas
kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana yang telah didalilkan para
Pemohon, sekaligus semangat asas checks and balances antar cabang
kekuasaan yang seharusnya saling menghormati pertimbangan hukum
masing-masing lembaga negara.
127. Bahwa tuntutan agar tindakan pemutusan akses dituangkan dalam bentuk
tertulis dan disampaikan kepada pihak terdampak, sebagaimana dirumuskan
dalam pendapat berbeda a quo dan sebagaimana dimohonkan para
77
Pemohon dalam petitum lebih subsider, sejalan dengan sejumlah asas dan
teori hukum administrasi negara yang fundamental, yang diuraikan melalui
poin-poin berikut:
1) Bahwa hal tersebut selaras dengan asas legalitas (het legaliteitsbeginsel),
yang menurut Philipus M. Hadjon menghendaki agar setiap tindakan
hukum pemerintah (bestuurshandeling) yang membebani warga negara
memiliki dasar hukum yang jelas dan dituangkan dalam bentuk tertulis,
sehingga keabsahannya dapat diukur dan diuji oleh lembaga peradilan
yang berwenang.
2) Bahwa
hal
tersebut
sejalan
pula
dengan
teori
keputusan
(beschikkingenleer)
yang
dikemukakan
Van
Vollenhoven
dan
dikembangkan E. Utrecht, yang menegaskan bahwa setiap tindakan
hukum sepihak pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final
serta menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum tertentu harus
dituangkan dalam bentuk penetapan (beschikking/KTUN), agar tunduk
pada mekanisme pertanggungjawaban hukum administrasi negara.
3) Bahwa hal tersebut juga selaras dengan asas motivering (kewajiban
pencantuman alasan), salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan
setiap keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
didasarkan pada alasan-alasan yang objektif dan tertulis, guna menjamin
akuntabilitas serta mencegah tindakan sewenang-wenang (willekeur).
4) Bahwa hal tersebut sejalan dengan asas perlindungan hukum
(rechtsbescherming) sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon,
yang menghendaki agar setiap warga negara memiliki instrumen hukum
yang jelas untuk mengoreksi tindakan pemerintah yang merugikannya,
suatu perlindungan yang hanya dapat diwujudkan apabila tindakan
pemerintah dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dijadikan objek
pengujian di hadapan lembaga peradilan yang berwenang.
Bahwa akumulasi asas dan teori a quo pada gilirannya menegaskan bahwa
syarat bentuk tertulis beserta penyampaiannya kepada pihak terdampak
bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat mendasar bagi
78
terbukanya akses terhadap keadilan (access to justice) di hadapan Peradilan
Tata Usaha Negara, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut oleh para
Pemohon berikut ini.
128. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan
Keputusan Tata Usaha Negara adalah:
“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata.”
Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan memperluas cakupan Keputusan Tata
Usaha
Negara
dengan
turut
memasukkan
tindakan
administrasi
pemerintahan lainnya, termasuk yang dilakukan dalam bentuk tindakan
faktual (feitelijke handeling), sebagai objek yang dapat diselesaikan melalui
upaya administratif maupun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)
(PERMA 9/2019) yang pada pokoknya menyatakan setiap frasa “Keputusan
Tata Usaha Negara” harus dimaknai juga tindakan Pemerintah.
129. Bahwa selanjutnya, dengan tidak disyaratkannya bentuk keputusan tertulis
maupun kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE saat ini,
tindakan pemutusan akses yang dilakukan Pemerintah berwujud tindakan
faktual yang tidak dituangkan dalam suatu penetapan tertulis dan tidak
pernah disampaikan kepada pemilik Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang bersangkutan. Bahwa pihak terdampak termasuk para
Pemohon karenanya tidak memiliki objek hukum yang jelas untuk dijadikan
dasar gugatan, bahkan tidak memiliki pengetahuan mengenai adanya
tindakan yang hendak digugat, sehingga tertutup aksesnya terhadap upaya
hukum administratif maupun peradilan.
79
130. Bahwa sebaliknya, apabila norma a quo dimaknai mewajibkan penyampaian
notifikasi digital yang memuat dasar hukum pemutusan akses kepada pihak
terdampak, setiap pihak yang dirugikan mengetahui secara pasti adanya
tindakan Pemerintah, mengetahui dasar hukum yang digunakan, dan
mengetahui sejak kapan tenggang waktu upaya hukum mulai berjalan.
Bahwa dengan pengetahuan tersebut, pihak yang dirugikan dapat
menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif
sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan, maupun mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 juncto
Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak notifikasi a quo diterima. Bahwa
kewajiban notifikasi dengan demikian membuka ruang koreksi atas tindakan
pemutusan akses yang keliru maupun sewenang-wenang, suatu ruang yang
sama sekali tertutup dalam format norma a quo saat ini.
131. Bahwa ketiadaan kewajiban menuangkan tindakan pemutusan akses dalam
keputusan tertulis beserta penyampaiannya kepada pihak terdampak
menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi para Pemohon pada
setiap batu uji yang dimohonkan, sebagaimana diuraikan berikut:
(1) Bahwa
pertentangan
tersebut,
pertama,
menimbulkan
kerugian
konstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebab
tanpa kewajiban menuangkan tindakan dalam keputusan tertulis dan
menyampaikannya kepada pihak terdampak, tindakan pemutusan akses
oleh Pemerintah luput dari mekanisme pertanggungjawaban hukum
administrasi negara yang lazim berlaku dalam suatu negara hukum,
sehingga
bertentangan
dengan
konsepsi
negara
hukum
yang
mensyaratkan setiap tindakan pemerintah senantiasa dapat diuji
keabsahannya di hadapan lembaga peradilan yang berwenang.
(2) Bahwa kedua, ketiadaan kewajiban dimaksud menimbulkan kerugian
konstitusional terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena
tanpa keputusan tertulis yang memuat dasar dan alasan pemutusan
akses serta tanpa pemberitahuan mengenai dasar tersebut, Para
Pemohon kehilangan kepastian hukum yang adil dan kesetaraan
perlakuan di hadapan hukum, sebab tidak terdapat dokumen resmi yang
80
dapat dijadikan rujukan untuk menilai maupun mengoreksi tindakan
Pemerintah yang keliru.
(3) Bahwa ketiga, hal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional terhadap
Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebab kebebasan
Para Pemohon menyatakan pikiran, sikap, dan pendapat dapat dihentikan
melalui tindakan yang tidak pernah diberitahukan dan karenanya tidak
dapat dikoreksi, sehingga menimbulkan efek gentar (chilling effect) yang
meluas.
(4) Bahwa keempat, hal tersebut menyentuh langsung Pasal 28F UUD NRI
Tahun 1945, sebab hak Para Pemohon untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi kehilangan instrumen perlindungan hukum yang
efektif tatkala tindakan pemutusan akses tidak dituangkan dalam bentuk
tertulis dan tidak diberitahukan kepada pemiliknya, sehingga pemulihan
(redress) atas pelanggaran hak dimaksud menjadi ilusoris.
(5) Bahwa kelima, hal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional
terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebab ketiadaan
bentuk hukum yang jelas, dapat diketahui, dan dapat diuji menciptakan
ketidakpastian serta ancaman ketakutan bagi Para Pemohon dalam
menjalankan haknya berkomunikasi melalui ruang digital, tanpa
mengetahui kapan dan atas dasar apa tindakan pemutusan akses dapat
sewaktu-waktu dilakukan terhadap dirinya.
132. Bahwa dengan diberikannya tafsir konstitusional sebagaimana dimohonkan
dalam petitum lebih subsider, kerugian konstitusional yang didalilkan para
Pemohon tidak akan lagi terjadi. Bahwa para Pemohon tidak lagi berada
dalam keadaan kehilangan akses atas unggahan maupun akun miliknya
tanpa
mengetahui
sebabnya,
sebab
Pemerintah
terikat
kewajiban
menyampaikan dasar hukum tindakannya melalui sarana yang sama dengan
sarana terjadinya pemutusan Akses. Bahwa keadaan fait accompli
sebagaimana para Pemohon uraikan pada Bagian F dengan sendirinya
berakhir, karena notifikasi tersebut menjadi titik masuk bagi keberatan,
banding administratif, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
sekaligus menjadi titik awal berjalannya tenggang waktu upaya hukum.
Bahwa kekhawatiran para Pemohon dalam menyampaikan kritik melalui
81
ruang digital pun kehilangan dasarnya, sebab setiap tindakan pembatasan
yang menimpa para Pemohon dapat segera dikenali, diuji, dan dimintakan
koreksinya.
133. Bahwa oleh karena itu, sebagai bentuk upaya hukum alternatif apabila Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain atas petitum subsider
sebagaimana diuraikan para Pemohon, selanjutnya dengan ini mengajukan
petitum lebih subsider agar norma Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2024 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
tidak dimaknai :
“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
Akses
dan/atau
memerintahkan
kepada
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum
dengan disertai pemberian notifikasi digital kepada pihak terdampak yang
memuat dasar hukum dan alasan pemutusan Akses serta upaya hukum
yang dapat ditempuh.”
L. Kemampuan
Pemerintah
Menyampaikan
Notifikasi
Digital
Secara
Langsung
Kepada
Warga
Negara
Serta
Ketiadaan
Surat
Resmi
Pemberitahuan Pemutusan Akses Kepada Pihak Terdampak
134. Bahwa terhadap petitum lebih subsider para Pemohon sebagaimana
diuraikan pada Bagian K permohonan a quo, dapat diperkirakan timbulnya
keberatan bahwa kewajiban menyampaikan notifikasi kepada setiap pihak
terdampak merupakan beban yang tidak sebanding dengan kemampuan
Pemerintah, baik dari segi sarana teknis maupun dari segi pembiayaan.
Bahwa para Pemohon memandang keberatan demikian tidak beralasan,
sebab Pemerintah c.q. Kementerian Komunikasi dan Digital telah lama
memiliki dan menggunakan sarana untuk menyampaikan pesan secara
langsung kepada warga negara tanpa melalui perantara pihak mana pun.
135. Bahwa Pemohon I dan Pemohon VI (Kedua Pemohon) menerima pesan
singkat
(short
message
service)
dari
pengirim
dengan
identitas
KEMKOMDIGI pada nomor telepon seluler milik Kedua Pemohon, yang
memuat
peringatan
mengenai
erupsi
dan
abu
vulkanik,
anjuran
menggunakan masker, menutup pintu dan jendela, menjauhi zona bahaya,
82
serta menyaring informasi, dan diakhiri dengan penunjukan sumber informasi
resmi berupa nomor layanan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 117
dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 196 (vide Bukti P-26).
136. Bahwa dari pesan tersebut dapat ditarik empat keadaan yang tidak
terbantahkan. Pertama, Pemerintah memiliki saluran komunikasi langsung
menuju nomor telepon seluler warga negara. Kedua, saluran tersebut
digunakan tanpa memerlukan perantara Penyelenggara Sistem Elektronik
maupun kesediaan sukarela korporasi mana pun. Ketiga, Pemerintah mampu
menyusun pesan yang ringkas namun memuat keterangan mengenai
keadaan yang dihadapi, tindakan yang dianjurkan, serta rujukan resmi yang
dapat ditindaklanjuti penerimanya. Keempat, penyampaian tersebut
dilakukan secara serentak kepada penerima dalam jumlah besar pada waktu
yang bersamaan (vide Bukti P-26).
137. Bahwa para Pemohon justru memandang penting untuk menggarisbawahi
bahwa pesan a quo bahkan memuat anjuran agar warga negara menyaring
informasi yang diterimanya. Bahwa dengan demikian, saluran tersebut telah
dipergunakan Kementerian Komunikasi dan Digital bukan semata untuk
urusan kebencanaan, melainkan juga dalam rangka menjalankan fungsinya
di bidang penataan informasi, yakni bidang yang sama dengan bidang tempat
kewenangan pemutusan Akses dalam norma a quo dilaksanakan.
138. Bahwa apabila untuk memperingatkan warga negara mengenai bahaya
erupsi Pemerintah sanggup menjangkau nomor telepon seluler warga negara
secara serentak dalam waktu singkat, tidak terdapat satu pun alasan teknis,
administratif, maupun pembiayaan yang dapat dikemukakan untuk
menyatakan bahwa pemberitahuan mengenai pemutusan Akses terhadap
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik warga negara tidak
mungkin dilakukan. Bahwa beban yang timbul dari kewajiban dimaksud
bahkan jauh lebih ringan, sebab penerimanya bukan seluruh penduduk
melainkan terbatas pada pemilik konten yang aksesnya diputus.
139. Bahwa selanjutnya, secara kelembagaan permintaan pemutusan Akses dari
Pemerintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik bukanlah tindakan
lisan atau tindakan tanpa bentuk. Sebagaimana para Pemohon uraikan pada
Bagian F permohonan a quo, Permenkominfo a quo mewajibkan
83
permohonan Pemutusan Akses yang diajukan Kementerian/Lembaga
disertai kajian atau analisis hukum sebagai dasarnya, suatu persyaratan yang
dengan sendirinya menuntut bentuk tertulis, sedangkan penyelenggara
platform sendiri menyebut permintaan yang diterimanya sebagai permintaan
legal dari entitas resmi berupa aparat penegak hukum atau agensi
pemerintah, sebagaimana ternyata dari Bukti P-25. Bahwa dengan demikian,
dalam hubungan antara Pemerintah dan Penyelenggara Sistem Elektronik
terdapat dokumen resmi yang menjadi dasar tindakan.
140. Bahwa persoalannya terletak pada arah dokumen resmi tersebut. Bahwa
dokumen dimaksud ditujukan kepada penyelenggara platform selaku
korporasi, dan tidak pernah ditujukan kepada warga negara selaku pemilik
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang justru kehilangan
haknya. Bahwa keadaan tersebut memperlihatkan asimetri yang sulit
dibenarkan, sebab Pemerintah menempuh prosedur tertulis terhadap pihak
yang tidak dirugikan, sementara terhadap pihak yang dirugikan Pemerintah
tidak menempuh prosedur apa pun.
141. Bahwa dokumen resmi tersebut pun tidak dapat dijangkau oleh warga negara
yang terdampak. Bahwa Permenkominfo a quo tidak mengatur hak pemilik
konten untuk memperoleh salinan permintaan Pemutusan Akses beserta
kajian hukum yang mendasarinya, sehingga sekalipun dokumen itu ada,
keberadaannya tidak menolong pihak yang haknya dibatasi. Bahwa
akibatnya, warga negara berada pada kedudukan yang lebih rendah daripada
korporasi penyelenggara platform dalam hubungannya dengan negaranya
sendiri, suatu keadaan yang bertentangan dengan jaminan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
142. Bahwa uraian pada bagian ini karenanya membuktikan dua hal sekaligus.
Pertama, tidak terdapat halangan teknis maupun kelembagaan bagi
Pemerintah untuk menyampaikan notifikasi digital kepada pihak terdampak,
sebab sarananya telah tersedia dan telah digunakan. Kedua, bentuk resmi
tertulis telah dikenal dan dijalankan dalam praktik Pemerintah, hanya saja
diarahkan kepada pihak yang keliru. Bahwa oleh sebab itu, yang dimohonkan
para Pemohon dalam petitum lebih subsider bukanlah penciptaan kewajiban
84
baru yang membebani, melainkan pengarahan kewajiban yang telah ada
agar juga sampai kepada pemilik hak yang dibatasi.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo
berkenan untuk memutus:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
ATAU ;
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
tidak dimaknai:
Pasal 40 ayat (2b) : “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses
dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum setelah
mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
85
ATAU ;
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
tidak dimaknai:
Pasal 40 ayat (2b) : “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses
dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dengan
disertai pemberian notifikasi digital kepada pihak terdampak yang memuat
dasar hukum dan alasan pemutusan Akses serta upaya hukum yang dapat
ditempuh”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
ATAU;
Dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
86
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI dan Fotokopi Sertifikat Pemohon III sebagai
Ketua BEM UPN “Veteran Jakarta”;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Artikel Ilmiah Pemohon I yang berjudul Legal
Certainty and Reformulation of Regulations on The Granting
of Industrial Plantation Forest Management Permits dan
Surat Keterangan Lulus Pemohon I;
5.
Bukti P-5
: Print out Bukti Tangkapan Layar platform media sosial
Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;
6.
Bukti P-6
: Buku Hukum Hak Asasi Manusia-Dimensi Pemikiran,
Perkembangan dan Permasalahan;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Surat Keterangan Magang Pemohon II pada
YLBHI;
8.
Bukti P-8
: Print out Bukti Tangkapan Layar Story Instagram Pemohon
III;
9.
Bukti P-9
: Print out Artikel Berita Berjudul: Dasco Sambut Mahasiswa:
Terima Kasih Sudah Datang, Silakan Sampaikan Aspirasi;
10. Bukti P-10
: Print out Artikel Berita Berjudul: Perwakilan Mahasiswa
Apresiasi Kesempatan Dialog dengan Pemerintah di Istana
Negara;
11. Bukti P-11
: Print out Artikel Medium Berjudul: Hukum Tunduk Terhadap
Politik;
12. Bukti P-12
: Print out Artikel Berjudul : Alasan TikTok Nonaktifkan Fitur
Live saat Demonstrasi Berlangsung;
13. Bukti P-13
: Print out Artikel Berjudul: Menkominfo Pastikan Pembatasan
Layanan WhatsApp cs;
14. Bukti P-14
: Print out Artikel Berita Berjudul: Facebook Tanggapi
Pembatasan Medsos di Indonesia;
15. Bukti P-15
: Print out Artikel Berita Berjudul: TikTok Nonaktifkan Sukarela
Fitur “LIVE” di Sabtu Malam Imbas Demo;
16. Bukti P-16
: Print out Artikel Web Resmi Yang Berjudul: Article 9, Orders
to act against illegal content - the Digital Services Act (DSA)
dan Article 17, Statement of reasons - the Digital Services
Act (DSA);
87
17. Bukti P-17
: Print out Gambar Tangkap Layar Artikel Berita Berjudul;
Online Safety Act 2023 - Wikipedia;
18. Bukti P-18
: Print out Jurnal Ilmiah Berjudul: Peran Dissenting opinion
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan
Penafsiran Hukum;
19. Bukti P-19
: Fotokopi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
20. Bukti P-20
: Print out General Comment No. 34 - Human Rights Comitee;
21. Bukti P-21
: Print out Siracausa Principles;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII;
23. Bukti P-23
: Print out Bukti Tangkapan Layar Platform Media Sosial
Pemohon VII;
24. Bukti P-24
: Print out Jurnal Ilmiah Berjudul: Peran Dissenting Opinion
Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional
(The Role of Dissenting opinion of Constitutional Judges in
National Legal Reform);
25. Bukti P-25
: Print out Cuitan Platform X terkait “Surat Cinta Komdigi”
26. Bukti P-26
: Print out Tangkapan Layar Bukti SMS Komdigi;
27. Bukti P-27
: Print out Artikel Ilmiah “Constitutional Rights, Democracy,
and Representation”.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
88
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 40 ayat (2b) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024) terhadap UUD NRI
Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
89
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon VII, yang pada pokoknya, sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah pengujian
materiil norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024, yang rumusan selengkapnya
sebagai berikut:
Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
Akses
dan/atau
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan
90
pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII merupakan perorangan warga
negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-22], yang aktif menggunakan
media sosial dan/atau aktif menggunakan mesin pencari (search engine) untuk
mengakses informasi [vide Bukti P-5, Bukti P-8, dan Bukti P-23];
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 28F serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan sarjana hukum dan aktif menggunakan media
sosial dalam berbagai platform. Pemohon I aktif meneliti norma-norma yang
menimbulkan konflik sosial yang masif serta aktif menyoroti tindakan sewenang-
wenang pemerintah yang mengabaikan asas kepastian hukum. Pemohon I juga
menulis artikel ilmiah yang menyoroti inkonsistensi norma dalam Undang-
Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pokok Agraria dalam penerbitan izin
kawasan hutan tanaman industri [vide Bukti P-4]. Menurut Pemohon I, oleh
karena adanya norma a quo, media sosial Pemohon I berpotensi untuk
dilakukan pemutusan akses tanpa pertimbangan hukum dan/atau putusan
pengadilan, di mana Pemohon I memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat khususnya di media sosial sebagaimana diatur dalam
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa Pemohon II selain berprofesi sebagai peneliti hak asasi manusia juga
merupakan salah satu penulis buku berjudul Hukum Hak Asasi Manusia-
Dimensi Pemikiran, Perkembangan dan Permasalahan [vide Bukti P-6], serta
merupakan pengguna aktif layanan media sosial Instagram [vide Bukti P-5].
Pemohon II pernah melakukan magang di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
[vide Bukti P-7] dan secara aktif melakukan pendampingan pada korban yang
terindikasi terlibat dalam konflik sosial atas kesewenang-wenangan pemerintah
dalam proses penegakan hukum, misalnya penangkapan tahanan saat aksi
demonstrasi serta melakukan pendampingan hukum secara pro bono. Menurut
Pemohon II, berlakunya norma a quo telah dan akan menimbulkan kerugian
konstitusional secara aktual atau setidaknya potensial. Sebagai peneliti yang
memahami pertentangan norma a quo dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Hak
Asasi Manusia, Pemohon II menyoroti ihwal tidak adanya mekanisme proses
91
hukum dan/atau pemberitahuan pemutusan akses, sehingga melanggar hak
konstitusional untuk mendapat perlindungan hukum dan hak konstitusional
untuk berserikat dan menyatakan pendapat.
6. Bahwa Pemohon III merupakan pelajar/mahasiswa yang secara aktif
menggunakan media sosial sebagai sarana penyampaian pendapat kritis
terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Pemohon III merupakan Ketua BEM
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta periode 2025/2026 [vide
Bukti P-3] sekaligus Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEM Seluruh
Indonesia “Kerakyatan” Periode 2025/2026. Selain berpendapat melalui media
sosial, Pemohon III juga secara aktif memberikan kritik dan saran serta policy
brief bagi Pemerintah dan DPR terkait kebijakan yang tidak pro-rakyat [vide
Bukti P-9 dan Bukti P-10]. Pada April 2025, Pemohon III pernah mengunggah
konten post di platform media sosial Instagram, namun satu bulan kemudian
konten tersebut terhapus otomatis tanpa ada konfirmasi lanjutan/pemberitahuan
maupun surat lainnya terkait terhapusnya postingan Pemohon III. Adapun
konten yang terhapus tersebut merupakan bentuk lain dari tulisan Pemohon III
yang dituliskan secara rinci dalam platform Medium [vide Bukti P-11]. Menurut
Pemohon III, kerugian konstitusional yang dialaminya bersifat aktual (actual
loss) dan berpotensi terjadi pengulangan di lain waktu bagi Pemohon III.
Keberadaan norma a quo telah dan akan berpotensi melanggar hak-hak
konstitusional Pemohon III yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
7. Bahwa Pemohon IV aktif menggunakan media sosial dan aktif menggunakan
platform Tiktok [vide Bukti P-5]. Pada bulan Agustus 2025, telah terjadi
pemutusan akses terhadap fitur Live Tiktok untuk meminimalisir penyebaran
informasi terkait demonstrasi besar-besaran [vide Bukti P-12]. Hal ini
menyebabkan Pemohon IV tidak dapat mengakses situasi demonstrasi pada
bulan Agustus tersebut, sehingga telah menimbulkan kerugian hak
konstitusional
bagi
Pemohon
IV
dalam
menerima
informasi
untuk
pengembangan diri pribadi.
8. Bahwa Pemohon V merupakan pengguna aktif media sosial dalam
menyampaikan opini, tanggapan, maupun kritik terhadap isu-isu yang
berkembang di masyarakat [vide Bukti P-5]. Keberlakuan norma a quo
menempatkan Pemohon V dalam posisi rentan, sebab akun maupun konten
92
yang memuat opini publik miliknya sewaktu-waktu dapat diputus aksesnya oleh
Pemerintah tanpa proses hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu. Menurut Pemohon V, apabila hal tersebut terjadi, maka ruang untuk
menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam wacana publik akan hilang
seketika, tanpa mengetahui alasan maupun tanpa dapat mengajukan
keberatan. Kondisi demikian bertentangan dengan jaminan kebebasan
menyatakan pikiran dan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat
(2) dan ayat (3) serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
9. Bahwa Pemohon VI merupakan pengguna aktif media sosial dan aktif
mengunggah berbagai konten dalam media sosial yakni Instagram dan Tiktok,
serta aktif menggunakan mesin pencari (search engine) untuk mengakses
informasi. Pemohon VI berpotensi mengalami kerugian berupa pemutusan
akses dan/atau penghapusan akun media sosial miliknya sewaktu-waktu tanpa
melalui proses hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Selain itu, sebagai pengguna aktif mesin pencari untuk mengakses informasi,
berita dan artikel ilmiah bagi pengembangan diri pribadi, Pemohon VI turut
berpotensi kehilangan akses terhadap informasi yang sah dan relevan apabila
informasi tersebut menjadi objek pemutusan akses berdasarkan norma a quo.
Pemohon VI mengalami kerugian konstitusional atas haknya untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi guna pengembangan diri pribadi dan
lingkungannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945.
10. Bahwa Pemohon VII aktif menggunakan media sosial Facebook, Instagram, dan
Tiktok untuk berkomunikasi, mengunggah dan membagikan kegiatan pribadinya
serta mencari informasi tambahan bagi pengembangan diri pribadi. Menurut
Pemohon VII, oleh karena ketiga platform yang digunakan Pemohon VII
merupakan objek yang secara nyata dikenai pembatasan dan/atau penghentian
fungsi layanan, sebagaimana terjadi pada “pembatasan sementara” terhadap
Facebook dan Instagram pada 22 Mei 2019 [vide Bukti P-14] serta penonaktifan
fitur Tiktok Live pada 30 Agustus 2025 [vide Bukti P-12 dan Bukti P-15],
sehingga Pemohon VII saat itu kehilangan akses terhadap sarana komunikasi
dan informasi miliknya tanpa pemberitahuan dan tanpa proses hukum apapun.
Oleh karena itu, Pemohon VII telah dirugikan secara aktual dan berpotensi
kembali dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencari, memperoleh, dan
menyampaikan informasi guna mengembangkan diri pribadi dan lingkungan
93
sosialnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD
NRI Tahun 1945.
11. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, keberlakuan norma a
quo secara aktual telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia
Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dan berpotensi untuk terjadi
pengulangan di kemudian hari. Pemutusan akses sebagaimana diatur dalam
norma a quo, merupakan tindakan hukum Pemerintah yang sewenang-wenang
karena tidak adanya proses hukum dan tidak adanya pemberitahuan kepada
pihak yang diputus aksesnya.
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas,
Pemohon I sampai dengan Pemohon VII telah menerangkan kualifikasinya sebagai
perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-22] yang aktif
menggunakan media sosial dan/atau aktif menggunakan mesin pencari (search
engine) untuk mengakses informasi [vide Bukti P-5, Bukti P-8, dan Bukti P-23].
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VI telah dapat menjelaskan
secara spesifik dan potensial anggapan kerugian hak konstitusionalnya
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 28F serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma
Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 yang dimohonkan pengujian. Uraian anggapan
kerugian hak konstitusional yang dimiliki Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan
Pemohon VI mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan
berlakunya norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 yang dimohonkan pengujian karena
norma a quo dianggap dapat mengakibatkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V,
dan Pemohon VI dikenai tindakan pemutusan akses secara sepihak tanpa
mengetahui dasar hukum maupun memperoleh surat pemberitahuan pemutusan
akses yang dapat digunakan untuk melakukan upaya hukum. Dengan demikian,
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V dan Pemohon VI potensial kehilangan hak
konstitusionalnya berkaitan dengan adanya kepastian hukum untuk mendapat
pemberitahuan pemutusan akses yang dilakukan Pemerintah.
Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon
VII dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, telah dapat membuktikan diri sebagai
pengguna media sosial yang pernah mengunggah konten post (bagi Pemohon III)
di platform media sosial Instagram, namun kemudian konten tersebut terhapus
otomatis tanpa ada konfirmasi lanjutan/pemberitahuan maupun surat lainnya.
94
Sementara pada bulan Agustus 2025, Pemohon IV tidak dapat mengakses platform
Tiktok karena telah dilakukan pemutusan akses terhadap salah satu fiturnya,
sedangkan Pemohon VII secara nyata dikenai pembatasan dan/atau penghentian
fungsi layanan pada tiga platform yang digunakannya, sehingga Pemohon VII saat
itu kehilangan akses terhadap sarana komunikasi dan informasi miliknya tanpa
pemberitahuan dan tanpa proses hukum apapun. Oleh karena itu, Pemohon III,
Pemohon IV, dan Pemohon VII telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual
anggapan kerugian hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal
28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
karena berlakunya norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024. Uraian anggapan kerugian
hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VII dengan
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena norma a quo mengakibatkan
Pemohon III tidak mendapatkan konfirmasi lanjutan/pemberitahuan maupun surat
lainnya atas konten yang terhapus otomatis serta Pemohon IV dan Pemohon VII
kehilangan akses terhadap sarana komunikasi dan informasi miliknya tanpa
pemberitahuan dan tanpa proses hukum apapun. Oleh karena itu, jika permohonan
a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan
oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VI tidak akan terjadi serta
tidak lagi terjadi bagi Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon VII. Dengan demikian,
terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang
dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon
VII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan
pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 40 ayat (2b)
UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E
95
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila
dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024
memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan
akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar hukum tanpa disertai parameter yang jelas mengenai
dasar dan batas penggunaan kewenangan serta mekanisme perlindungan bagi
pihak yang terdampak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak
sejalan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih lagi, frasa “memiliki muatan
melanggar hukum” memiliki cakupan yang luas, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum karena setiap warga negara tidak dapat mengetahui
secara jelas kapan dan berdasarkan ukuran apa haknya dapat dibatasi oleh
tindakan pemutusan akses serta dengan cara apa haknya dapat dipertahankan.
2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 yang
memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan
akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar hukum tanpa parameter dan batas yang memadai,
berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan warga negara dalam
menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya serta hak untuk
mengeluarkan pendapat melalui ruang digital, sehingga bertentangan dengan
Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 yang
memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan
akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar hukum tanpa parameter dan batas yang memadai,
berpotensi membatasi hak masyarakat untuk mencari, memperoleh dan
menyampaikan
informasi
sekaligus
menimbulkan
ketakutan
dalam
menggunakan hak konstitusionalnya di ruang digital sebab pemutusan akses
dapat menimpanya sewaktu-waktu tanpa peringatan. Hal tersebut bertentangan
dengan jaminan hak atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F
UUD NRI Tahun 1945 dan hak atas jaminan rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
96
Tahun 1945. Menurut para Pemohon, persoalan menjadi sangat nyata ketika
konten yang diputus aksesnya adalah kritik yang ditujukan kepada Pemerintah
itu sendiri, sehingga dalam keadaan demikian, Pemerintah menjadi pihak yang
dikritik sekaligus pihak yang menilai apakah kritik tersebut melanggar hukum
sehingga bertentangan dengan asas nemo judex in causa sua.
4. Bahwa menurut para Pemohon, dalam praktik penyelenggaraan ruang digital di
Indonesia, pembatasan dan pemutusan akses telah terjadi dalam berbagai
bentuk dan terhadap objek yang berbeda, mulai dari pembatasan terhadap
fungsi tertentu pada platform media sosial, pemutusan akses internet dalam
suatu wilayah, pemutusan akses terhadap suatu layanan elektronik, hingga
penonaktifan fitur tertentu yang digunakan masyarakat untuk memperoleh dan
menyampaikan
informasi
secara
langsung.
Menurut
para
Pemohon,
perlindungan hak konstitusional warga negara dalam ruang digital saat ini
bergantung pada kebijakan korporasi penyelenggara platform dan bukan pada
jaminan yang diberikan oleh hukum negara, sehingga tidak sejalan dengan
konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945.
5. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 140 ayat (2) UU 1/2024 dan norma
Pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) memiliki muatan, subjek, dan objek
pengaturan yang serupa, namun terdapat perbedaan terkait ada tidaknya subjek
pengontrol dari kekuasaan yudikatif, yakni izin Ketua Pengadilan Negeri yang
disyaratkan dalam Pasal 140 UU 20/2025 namun sama sekali tidak disyaratkan
dalam Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024. Hal ini menunjukkan tidak adanya
keterlibatan kontrol yudisial berupa izin Ketua Pengadilan Negeri atas
kewenangan pemutusan akses dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024.
Dengan demikian, norma Pasal a quo melepaskan tindakan Pemerintah dari
kontrol peradilan yang menjadi ciri negara hukum, sehingga melanggar Pasal 1
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 tidak
sesuai dengan standar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, tidak memuat
mekanisme due process of law, dan telah terbukti menimbulkan perbuatan
melawan hukum oleh penguasa sebagaimana preseden yudisial yang ada.
97
Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon
dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:
1) Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau
2) Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses
dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum setelah mendapatkan
izin Ketua Pengadilan Negeri”; atau
3) Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses
dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dengan disertai
pemberian notifikasi digital kepada pihak terdampak yang memuat dasar hukum
dan alasan pemutusan Akses serta upaya hukum yang dapat ditempuh”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 yang
telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 September 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil
permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan
konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah
apakah kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses terhadap informasi
98
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar
hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal
28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.10.1] Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU 11/2008) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) yang membawa beberapa
perubahan pengaturan. Perubahan pengaturan tersebut di antaranya berkaitan
dengan
bertambahnya
peran
pemerintah
untuk
melakukan
pencegahan
penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam upaya pencegahan tersebut, pemerintah diberikan kewenangan
untuk
melakukan
pemutusan
akses
dan/atau
memerintahkan
kepada
penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar hukum. Hal ini karena karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan
konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik,
pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan
sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta
perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama,
ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin,
disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja [vide
Penjelasan Umum UU 19/2016].
Selanjutnya, telah dilakukan perubahan kedua atas UU 11/2008 melalui
UU 1/2024 yang memberikan penyempurnaan norma di antaranya berkaitan dengan
peran pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU a quo. Norma Pasal 40
UU a quo berada pada BAB IX berkenaan dengan Peran Pemerintah dan Peran
Masyarakat. Terkait Pasal 40 UU 1/2024 terdapat penambahan norma yang terdapat
pada Pasal 40 ayat (2c) dan Pasal 40 ayat (2d) UU 1/2024 serta perubahan norma
pada ketentuan Pasal 40 ayat (2b), Pasal 40 ayat (5), Pasal 40 ayat (6) serta
99
Penjelasan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024. Adapun ketentuan Pasal 40 UU 1/2024
selengkapnya sebagai berikut.
(1)
Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan
sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2a) Pemerintah
wajib
melakukan
pencegahan
penyebarluasan
dan
penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
Akses
dan/atau
memerintahkan
kepada
Penyelenggara
Sistem
Elektronik
untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
(2c) Perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2b) berupa pemutusan Akses dan/atau moderasi konten secara
mandiri terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang
dimungkinkan secara teknologi.
(2d) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah berwenang memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik untuk melakukan moderasi konten terhadap Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan berbahaya
bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau masyarakat.
(3)
Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data
elektronik strategis yang wajib dilindungi.
(4)
Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta
menghubungkannya
ke
pusat
data
tertentu
untuk
kepentingan
pengamanan data.
(5)
Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen
Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan
pelindungan data yang dimilikinya.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d),
dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
[3.10.2] Bahwa bertolak dari rumusan utuh norma Pasal 40 UU 1/2024 tersebut
terdapat
penambahan
norma
mengenai
kewenangan
Pemerintah
untuk
memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan: 1)
pemutusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian,
atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
100
undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi [vide Pasal 40 ayat (2c) UU
1/2024]; 2) moderasi konten terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau
kesehatan individu atau masyarakat [vide Pasal 40 ayat (2d) UU 1/2024].
Oleh karena itu, jika dicermati secara saksama, tidak terdapat perbedaan
substansial antara norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 dan norma Pasal 40 ayat
(2b) UU 1/2024, perbedaan substansial hanya pada penjelasan norma dimaksud.
Berikut uraian pasal dimaksud beserta penjelasannya:
Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016
Dalam
melakukan
pencegahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
akses
dan/atau
memerintahkan kepada Penyelenggara
Sistem Elektronik untuk melakukan
pemutusan akses terhadap Informasi
Elektronik
dan/atau
Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar hukum.
Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024
Dalam
melakukan
pencegahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
Akses
dan/atau
memerintahkan kepada Penyelenggara
Sistem Elektronik untuk melakukan
pemutusan Akses terhadap Informasi
Elektronik
dan/atau
Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar hukum.
Penjelasan
Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016
Cukup jelas.
Penjelasan
Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024
Yang dimaksud dengan “pemutusan
Akses” adalah tindakan pemblokiran
Akses,
penutupan
akun,
dan/atau
penghapusan konten.
Termasuk
dalam
“melakukan
pemutusan Akses” adalah melakukan
pemblokiran terhadap akun media
sosial.
Bahwa lebih lanjut, setelah Mahkamah mempelajari permohonan para
Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2021 ihwal pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 yang amarnya menyatakan
menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan
hukum antara lain sebagai berikut.
[3.13.1] …. Artinya, PP 71/2019 telah memberikan batasan kategori dan
klasifikasi mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang muatannya melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam
101
Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016. Sedangkan, ihwal teknis mengenai tata
cara normalisasi terhadap pemutusan akses internet yang bermuatan
konten ilegal, diatur lebih lanjut sesuai dengan amanat PP 71/2019 dalam
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020
tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo
5/2020), tanpa Mahkamah bermaksud pula menilai Permenkominfo a quo,
dalam substansi Permenkominfo 5/2020 telah diatur lebih lanjut
mekanisme pemulihan (normalisasi) yang di dalamnya memuat syarat
dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelola situs internet
(terlapor) yang dikenakan sanksi pemutusan akses (vide Pasal 20
Permenkominfo 5/2020). Artinya, Pemerintah telah membuka ruang
pengaduan untuk pengujian, dan pemulihan (normalisasi) serta telah
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), baik terhadap pelaporan
konten negatif maupun normalisasi situs yang bermuatan konten negatif.
Berkenaan dengan permohonan a quo, telah ternyata dalam menjalankan
kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016,
Pemerintah telah pula menyediakan dasar hukum beserta produk hukum
dalam tata cara pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum serta tata
cara normalisasinya. Dengan demikian, apa yang sesungguhnya menjadi
kekhawatiran para Pemohon atas adanya tindakan pemerintah memutus
akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tentu tidak akan
terjadi karena tindakan tersebut hanya dilakukan jika terdapat unsur
adanya konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum,
sebagaimana yang dicontohkan jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut
dalam Penjelasan Pasal 96 huruf a PP 71/2019. Oleh karena itu, dalam
konteks ini negara diwajibkan hadir untuk melindungi kepentingan umum
dari segala bentuk gangguan karena adanya penyalahgunaan muatan
dalam menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Terkait dengan adanya pemutusan akses, telah pula disediakan aturan
mengenai tata cara untuk menormalkan atau memulihkannya sehingga
tetap terjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak
dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
sebagaimana cerminan kehidupan dalam suatu negara hukum….
[3.13.2] …Pengertian tindakan administrasi pemerintahan adalah
perbuatan
yang
dikeluarkan
oleh
pejabat
pemerintahan
atau
penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan
perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (vide
Pasal 1 angka 8 UU 30/2014). Legalitas tindakan Pemerintah tidak dapat
dibedakan dengan KTUN secara tertulis. KTUN haruslah dimaknai juga
penetapan tertulis yang juga merupakan tindakan faktual (vide Pasal 87
huruf a UU 30/2014). Artinya, tindakan Pemerintah pun merupakan
sebuah
bentuk
kewajiban
administrasi
yang
dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, sama halnya dengan sebuah
KTUN. Selanjutnya, warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan
KTUN dan/atau tindakan Pemerintah dapat mengajukan upaya hukum
keberatan dan banding (vide Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014).
Hal ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum
Oleh
Badan
dan/atau
Pejabat
Pemerintahan
(onrechtmatige
102
overheidsdaad) (PERMA 9/2019) yang pada pokoknya setiap frasa
“Keputusan Tata Usaha Negara” harus dimaknai juga tindakan
Pemerintah. Artinya, kewenangan Pemerintah sebagaimana ketentuan
Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 yang diwujudkan dengan tindakan
pemerintah melakukan pemutusan akses dapat diajukan mekanisme
penyelesaiannya secara hukum melalui peradilan (due process of law)…
[3.13.3] … menurut Mahkamah penting untuk dijelaskan terlebih dahulu
bahwa pola teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak
digunakan adalah internet yang merupakan wadah komunikasi digital
yang dapat melibatkan siapapun dengan karakteristik penyebaran
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sangat cepat, luas,
dan masif dengan tidak mengenal ruang dan waktu. Apabila informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar
hukum tersebut telah terlebih dahulu diakses, sebelum dilakukan
pemblokiran maka dampak buruk yang ditimbulkan akan jauh lebih cepat
dan masif yang dalam batas penalaran yang wajar dapat menimbulkan
kegaduhan, keresahan dan/atau mengganggu ketertiban umum. Untuk
hal inilah diperlukan kecepatan dan keakuratan yang terukur oleh
Pemerintah untuk dapat sesegera mungkin melakukan pencegahan
dengan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Sebab, virtualitas
internet memungkinkan konten terlarang yang bersifat destruktif dan
masif, yang memiliki muatan yang melanggar hukum, dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan tersebar dengan cepat, di mana
saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Oleh sebab itu, peran
Pemerintah dalam menjaga dan membatasi lalu lintas dunia siber sangat
diperlukan mengingat karakteristik dari internet tersebut yang mudah
membawa dampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin
bagi pemerintah untuk menerbitkan terlebih dahulu KTUN secara tertulis
sebagaimana yang diminta oleh para Pemohon dalam petitumnya, baru
kemudian melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada
penyelanggara
eletronik
untuk
melakukan
pemutusan
akses
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 PP 71/2019. Sebab, proses
penerbitan KTUN tertulis membutuhkan waktu yang tidak mungkin akan
lebih cepat dari waktu sebaran muatan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang. Terlebih, jika
muatan/konten dilarang (ilegal) tersebut telah berada di area komunikasi
privat maka sebarannya pun semakin tidak terkendali. Oleh karena itu,
dalam konteks permohonan para Pemohon a quo, yang sesungguhnya
tidak memohon kepada Mahkamah untuk menghilangkan norma Pasal 40
ayat (2b) UU 19/2016, namun memohon kepada Mahkamah agar norma
a quo diberi tafsir terbatas dengan menambahkan frasa “setelah
mengeluarkan keputusan administrasi atau keputusan tata usaha negara
secara tertulis”. Namun, sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas
bahwa karakteristik virtualitas ruang siber memiliki daya sebar yang
sangat cepat, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, maka
adanya penambahan frasa di atas justru akan menghambat peran
Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala bentuk
gangguan muatan/konten dilarang (ilegal). Tindakan Pemerintah
melakukan pemutusan akses tidak berarti menghilangkan hak para
Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana
103
dijamin oleh konstitusi namun penggunaan hak tersebut pun tidak boleh
juga menghilangkan hak negara untuk melindungi kepentingan umum,
terlebih kepentingan anak-anak dari bahaya informasi yang memiliki
muatan yang dilarang (ilegal) secara cepat. Terlebih lagi, terhadap
tindakan pemerintah tersebut terbuka ruang untuk dilakukan proses
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga hak para
Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tetap dijamin.
Namun demikian, menurut Mahkamah sesuai dengan perkembangan
teknologi digital terkait dengan tindakan pemerintah melakukan
pemutusan akses atas konten yang memiliki muatan dilarang (ilegal)
dapat saja bersamaan dengan itu Pemerintah menyampaikan notifikasi
digital, berupa pemberitahuan kepada pihak yang akan diputus akses
informasi elektronik dan/atau dokumen elektroniknya. Sehingga, dalam
tindakan Pemerintah tersebut tetap terjamin asas keterbukaan
sebagaimana cerminan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AUPB)...
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
beberapa hal yang penting untuk ditegaskan kembali oleh Mahkamah, yaitu: 1)
Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana ketentuan norma
Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, telah menyediakan dasar hukum beserta produk
hukum dalam tata cara pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum serta tata cara
normalisasinya; 2) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dimaknai juga
penetapan tertulis yang juga merupakan tindakan faktual, artinya, tindakan
pemerintah pun merupakan sebuah bentuk kewajiban administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, sama halnya dengan sebuah KTUN; 3)
Warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan KTUN dan/atau tindakan
pemerintah dapat mengajukan upaya hukum keberatan dan banding, dengan
demikian kewenangan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU
19/2016 yang diwujudkan dengan tindakan pemerintah melakukan pemutusan
akses dapat diajukan mekanisme penyelesaiannya secara hukum melalui peradilan
(due process of law); 4) Karakteristik virtualitas ruang siber memiliki daya sebar yang
sangat cepat, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, maka tidak mungkin
bagi pemerintah untuk menerbitkan terlebih dahulu KTUN secara tertulis
sebagaimana yang diminta oleh para Pemohon dalam petitumnya karena justru
akan menghambat peran pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari
segala bentuk gangguan muatan/konten dilarang (ilegal); dan 5) Sesuai dengan
perkembangan teknologi digital terkait dengan tindakan pemerintah melakukan
pemutusan akses atas konten yang memiliki muatan dilarang (ilegal) dapat saja
104
bersamaan dengan itu pemerintah menyampaikan notifikasi digital, berupa
pemberitahuan kepada pihak yang akan diputus akses informasi elektronik dan/atau
dokumen elektroniknya, sehingga dalam tindakan pemerintah tersebut tetap
terjamin asas keterbukaan sebagaimana cerminan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AUPB).
[3.11]
Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil
para Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 yang
memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses
terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai
muatan melanggar hukum sehingga norma pasal a quo bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal
28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, jika norma tersebut tidak dimaknai sebagaimana
petitum alternatif para Pemohon, sebagai berikut:
[3.11.1] Bahwa kepastian hukum berhubungan dengan wewenang yang diberikan
suatu undang-undang kepada badan/pejabat pemerintahan adalah berkenaan
dengan batas dan bagaimana wewenang dimaksud digunakan. Dalam norma a quo,
batas wewenang pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan/atau
memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik adalah apabila informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu memiliki muatan yang melanggar
hukum. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut jika dikaitkan dengan
Penjelasan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024, pemutusan akses adalah tindakan
pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten dan termasuk
dalam “melakukan pemutusan akses” adalah melakukan pemblokiran terhadap
akun media sosial, maka Penjelasan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 dimaksud pada
batas tertentu telah memiliki parameter yang cukup jelas. Dalam kaitan ini, batasan
yang dimaksudkan adalah dipergunakan apabila sebuah informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar hukum, sehingga
pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan akses.
Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana telah
dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-
XVIII/2020, Sub-paragraf [3.13.2] yang menegaskan bahwa tindakan pemerintah
juga
merupakan
sebuah
bentuk
kewajiban
administrasi
yang
dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, sama halnya dengan sebuah KTUN,
105
sehingga bagi setiap orang yang merasa dirugikan dengan keputusan atau tindakan
pemerintah dapat mengajukan keberatan atau gugatan. Dengan demikian,
keputusan atau tindakan pemerintah demikian sebenarnya dapat diuji melalui
peradilan tata usaha negara karena sudah meliputi keputusan atau tindakan yang
dapat menjadi objek pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan
dalam pertimbangan hukum tersebut di atas.
[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon, yang memohon
kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, menurut
Mahkamah, bahwa wewenang pemutusan akses dalam norma Pasal 40 ayat (2b)
UU 1/2024 memiliki batas yang cukup jelas, yakni apabila suatu informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar hukum. Di samping
tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga ruang digital di Indonesia, diperlukan
peran pemerintah dalam menjaga dan membatasi lalu lintas dunia siber dengan
pertimbangan karakteristik dari internet yang memungkinkan konten yang memiliki
muatan yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebar dengan cepat, di mana saja, kapan saja, dan kepada
siapa saja sehingga dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena
itu, di satu sisi demi melindungi kepentingan umum, untuk tidak terlalu mudah
terdampak dengan adanya konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum
dan pada sisi yang lain agar hak konstitusional pengguna ruang digital juga memiliki
perlindungan hukum, maka jika dalil para Pemohon dikaitkan dengan pendirian
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 di
mana dalam salah satu pertimbangan hukumnya menegaskan “sesuai dengan
perkembangan teknologi digital terkait dengan tindakan pemerintah melakukan
pemutusan akses atas konten yang memiliki muatan dilarang (ilegal) dapat saja
bersamaan dengan itu pemerintah menyampaikan notifikasi digital, berupa
pemberitahuan kepada pihak yang akan diputus akses informasi elektronik dan/atau
dokumen elektroniknya”, maka dalil para Pemohon yang memohon agar dalam
melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah
berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada
penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
106
melanggar hukum dengan disertai pemberian notifikasi digital kepada pihak
terdampak, menurut Mahkamah adalah dalil yang dapat dibenarkan.
[3.11.3] Bahwa meskipun demikian, secara prinsipil, norma a quo juga
mengandung sesuatu hal yang bersifat prosedural, yaitu terkait proses bagaimana
pemerintah seharusnya mengambil tindakan dalam melakukan pemutusan akses
dan/atau memerintahkan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik. Oleh karena itu, pemutusan akses merupakan sebuah prosedur yang
dapat atau berhak untuk ditempuh atau dilakukan pemerintah dalam melakukan
pencegahan terhadap penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, prosedur dimaksud
juga berhubungan dengan hak atas informasi yang dimiliki warga negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, hak menyatakan
pikiran, sikap sesuai hati nuraninya, dan hak untuk mengeluarkan pendapat
sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, berdasarkan uraian
fakta hukum tersebut di atas prosedur pemutusan akses dan/atau memerintahkan
pemutusan akses haruslah memperhatikan hak atas informasi, hak menyatakan
pikiran dan mengeluarkan pendapat serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu bagi setiap orang
sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam konteks itu, meski memiliki
wewenang, prosedur yang seharusnya ditempuh pemerintah dalam melakukan
pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik haruslah pula
diatur secara pasti agar peluang penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan
pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak
terjadi, atau setidak-tidaknya dapat dikurangi secara signifikan.
Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan norma Pasal 40 ayat (2b) UU
1/2024 setelah dicermati secara saksama tidak memuat adanya prosedur yang
harus dilakukan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan/atau
memerintahkan pemutusan akses. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar,
wewenang yang diberikan dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 kepada
pemerintah adalah menyangkut atau berdampak pada pembatasan hak asasi
107
manusia atau hak konstitusional warga negara, sehingga seharusnya juga diatur
secara jelas. Meskipun dalam ketentuan Pasal 40 ayat (6) UU 1/2024 berkenaan
dengan peran pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2b) diatur
dalam Peraturan Pemerintah, namun norma dalam undang-undang dimaksud
seharusnya memberikan kepastian mengenai bagaimana pembatasan hak tersebut
dilakukan sehingga setiap orang atau pihak yang terdampak akibat pembatasan hak
tersebut mengetahui dasar atau pertimbangan pemerintah memutuskan dan/atau
melakukan tindakan pembatasan hak atas informasi dimaksud.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dengan rumusan konstruksi
hukum yang mengharuskan adanya ketentuan bagi pemerintah untuk melakukan
pemutusan akses dan/atau memerintahkan pemutusan akses, maka diperlukan pula
tanggung jawab pemerintah dalam melakukan proses pemutusan dimaksud harus
dilaksanakan secara jelas, dan dapat ditempatkan sebagai bagian dari wujud etika
dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk harus dilakukan dengan alasan
yang jelas dan hal tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian bekerjanya
mekanisme checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan
yang sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemerintah harus
dibebani kewajiban menggunakan kewenangan dalam konstruksi hukum yang jelas
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan cara menerbitkan/
mengeluarkan notifikasi digital atau pemberitahuan secara tertulis beserta
alasannya dalam melaksanakan wewenang dimaksud.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah, kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah dan/atau dalam hal ini
memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menerbitkan/
mengeluarkan notifikasi digital atau pemberitahuan secara tertulis beserta
alasannya dalam melaksanakan wewenang dinilai telah memberikan keseimbangan
hak konstitusional warga negara antara hak untuk mendapatkan informasi yang
tidak memuat konten yang diduga melanggar hukum atau ketentuan peraturan
perundang-undangan, namun di sisi lain juga memberikan perlindungan kepada
setiap warga negara yang memiliki akses untuk menyebarkan informasi untuk tidak
dihalangi haknya. Termasuk dalam hal ini, jika terdapat pemutusan akses oleh
pemerintah dan/atau penyelenggara sistem elektronik, maka pihak yang merasa
tidak melakukan pelanggaran hukum atau ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat melakukan upaya hukum sebagaimana yang ditentukan dalam
108
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal
40 ayat (2b) UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2a),
Pemerintah
berwenang
melakukan
pemutusan
Akses
dan/atau
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan
pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar hukum setelah menerbitkan/mengeluarkan
notifikasi digital atau pemberitahuan secara tertulis beserta alasannya”,
sebagaimana petitum alternatif kedua para Pemohon. Dengan demikian, dalil para
Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (2b) UU
1/2024 adalah dalil yang berdasar, dan pertimbangan hukum tersebut di atas
sekaligus sebagai alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah bergeser dari
pendirian dalam putusan sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
81/PUU-XVIII/2020.
Namun,
oleh
karena
pemaknaan
Mahkamah
tidak
sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah
beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma Pasal 40 ayat (2b) UU
1/2024 melanggar hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil,
hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,
hak untuk mengeluarkan pendapat, hak atas informasi, dan hak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi serta prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para
Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang
dimohonkan para Pemohon, maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan
menurut hukum untuk sebagian.
[3.13]
Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
109
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses
dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik
yang
memiliki
muatan
yang
melanggar
hukum
setelah
110
menerbitkan/mengeluarkan notifikasi digital atau pemberitahuan secara tertulis
beserta alasannya”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.35 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
111
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rahmadiani Putri Nilasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum dan/atau putusan peradilan yang di mana Pemohon I memiliki hak konstitusional yaitu hak atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat terkhusus di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945; 9. Bahwa selanjutnya, Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai peneliti Hak Asasi Manusia, yang di mana Pemohon II memiliki tanggung jawab dan beban moril dalam pengawasan penegakan Hak Asasi Manusia. 9.1 Bahwa profesi Pemohon II sebagai peneliti Hak Asasi Manusia tercermin dari peran Pemohon II sebagai salah satu penulis buku yang berjudul Hukum Hak Asasi Manusia-Dimensi Pemikiran, Perkembangan dan Permasalahan. Yang pada pokoknya buku tersebut menguraikan isi pikiran Pemohon II terkait dengan sejarah dan perkembangan pengakuan Hak Asasi Manusia serta peran utama Hak Asasi Manusia dalam sebuah Negara Hukum (vide Bukti P-6); 9.2 Bahwa Pemohon II dalam buku tersebut mengungkapkan bahwa “... Apabila memahami gagasan Julius Stahl dan A. V. Dicey, tidak adanya jaminan HAM secara tegas dan jelas dalam hukum negara maka unsur-unsur negara hukum lainnya tidak akan berjalan efektif untuk mencapai tujuan negara hukum...” 11 Yang selanjutnya diuraikan bahwa Pemohon II memahami indikator- indikator utama dalam negara hukum yang berbasis prinsip rechtstaat maupun the rule of law (vide Halaman 30 Bukti P-6); 9.3 Selanjutnya norma a quo bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipahami Pemohon II terkait Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, dan due process of law. Oleh karena itu, Pemohon II merupakan peneliti yang secara aktif dan sadar mengajukan judicial review terhadap norma a quo sebagai bentuk aplikatif terhadap pemahaman dan ilmu pengetahuan yang dipelajari serta dikuasai; 9.4 Bahwa selanjutnya, Pemohon II juga pernah melakukan magang (internship) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang secara aktif melakukan pendampingan pada korban yang terindikasi terlibat dalam konflik sosial atas kesewenang-wenangan pemerintah dalam proses penegakan hukum. Pemohon II secara sadar melihat dan memahami bagaimana penangkapan tahanan-tahanan saat aksi demonstrasi serta melakukan pendampingan hukum secara pro-bono (vide Bukti P-7); 9.5 Bahwa selanjutnya, Pemohon II memandang tindakan penegakan hukum oleh berbagai kementerian/lembaga maupun aparat penegak hukum memiliki titik taut yang sama yaitu, kesewenang-wenangan penegakan hukum dan tindakan hukum yang tidak dan/atau belum diatur dalam hukum itu sendiri; 9.5 Bahwa selanjutnya, selain berprofesi sebagai peneliti, Pemohon II juga merupakan pengguna aktif layanan sosial media Instagram. Selanjutnya, dengan keberadaan norma a quo Pemohon II berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi dan menyatakan pendapat di muka umum dalam hal ini media sosial (vide Bukti P-5); 9.6 Bahwa dengan demikian, berlakunya norma a quo telah dan akan menimbulkan kerugian konstitusional yang secara aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat terjadi terhadap Pemohon II sebagai Peneliti yang memahami pertentangan norma a quo dengan UUD NRI 1945 serta Hak Asasi Manusia dengan tidak adanya mekanisme proses hukum dan/atau pemberitahuan 12 pemutusan akses serta sebagai warga negara Indonesia yang secara konstitusional memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta dapat dibatasi hak-hak konstitusionalnya dalam berserikat dan menyatakan pendapat. Sehingga Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian norma a quo. 10. Bahwa selanjutnya, Pemohon III merupakan seorang warga negara Indonesia yang juga seorang Pelajar/Mahasiswa yang aktif menggunakan sosial media sebagai sarana penyampaian pendapat kritis terhadap berbagai kebijakan maupun program pemerintah. Selain berpendapat melalui media sosial, Pemohon III juga aktif mengajukan policy brief maupun aspirasi masyarakat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat demi mengedepankan program-program pemerintah yang pro-rakyat dan membela hak-hak rakyat (vide Bukti P-3); 10.1 Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang secara keilmuan meneliti dan mempelajari tugas, fungsi, dan wewenang tiap- tiap lembaga negara baik yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945, UU, maupun peraturan turunan lainnya (vide Bukti P-3); 10.2 Bahwa selanjutnya, Pemohon III merupakan Ketua BEM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta periode 2025/2026 sekaligus merangkap sebagai Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEM Seluruh Indonesia “Kerakyatan” Periode 2025/2026 (vide Bukti P-3); 10.3 Bahwa dalam kompetensinya sebagai Ketua BEM dan Koordinator Isu Politik dan Demokrasi, Pemohon III secara aktif dan berkelanjutan mengkritik, memberikan saran serta memberikan policy brief kepada Pemerintah dan DPR untuk mengecam dan menuntut seluruh kebijakan yang tidak pro-rakyat (vide Bukti P-9 s.d P-10); 10.4 Bahwa selanjutnya, selain jalur formal melalui audiensi kelembagaan, Pemohon III juga secara aktif melakukan kritik terhadap kebijakan maupun tindakan hukum pemerintah yang secara aktual menimbulkan korban dan/atau merugikan masyarakat sipil melalui platform media 13 sosial Instagram dengan berbagai fitur Instagram yang tersedia seperti Instagram Stories (vide Bukti P-8); 10.5 Bahwa selanjutnya, pada April 2025 Pemohon III pernah mengunggah konten post di platform media sosial Instagram terkait Kebebasan Pers yang merupakan bagian dari rangkaian tugas Pemohon III, namun, satu bulan kemudian konten tersebut terhapus otomatis dari Instagram tanpa ada konfirmasi lanjutan dari Pemohon III, serta tanpa ada satupun pemberitahuan, perintah, maupun surat edaran lainnya yang mengandung edaran terhadap terhapusnya postingan Pemohon III; 10.6 Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon III, bersifat nyata karena norma a quo menghendaki penghapusan konten tanpa adanya proses hukum dan/atau pemberitahuan penghapusan konten merupakan penghinaan terhadap asas hukum due process of law di mana seorang “tertuduh” berhak untuk mengetahui tuduhan terhadap dirinya (right to be heard) mendapatkan pembelaan hukum (legal counseI), proses hukum tertulis, penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), perlakuan yang sama di mata hukum (equality before the law), serta hak untuk diadili secara adil; 10.7 Bahwa dalam konten tersebut merupakan bentuk lain dari tulisan Pemohon III yang diungkapkan secara rinci dalam platform Medium sebagai arsip dan publikasi pendapat dari Pemohon III (vide Bukti P- 11). 10.8 Bahwa selanjutnya pemutusan akses terhadap konten media sosial Pemohon III dikarenakan status dirinya sebagai Ketua BEM dan Koordinator Politik dan Demokrasi di mana dalam tahun 2025 terjadi berbagai gelombang demonstrasi masif dan penghapusan konten Pemohon III merupakan upaya Pemerintah dan/atau DPR untuk melakukan “penggembosan” berbagai aksi demonstrasi; 10.9 Bahwa dengan demikian, berlakunya norma a quo, menurut penalaran yang wajar telah menimbulkan kerugian konstitusional secara aktual (actual loss) dan berpotensi terjadi pengulangan di lain waktu bagi Pemohon III, dalam hal ini ketika Pemohon III hendak menyampaikan pendapatnya di media sosial, menurut penalaran yang wajar 14 keberadaan norma a quo telah dan akan berpotensi melanggar hak- hak konstitusional Pemohon III sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian pasal a quo karena tidak adanya proses hukum yang jelas terkait wewenang pemerintah untuk melakukan pemutusan akses sosial media maupun memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses. 11. Bahwa selanjutnya, Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang aktif menggunakan sosial media serta aktif mengunggah berbagai konten dalam sosial media Pemohon
