PUU
Tahun 2026
310/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon: Jangkung Sido Sentosa
Tanggal Putusan: 2026-09-29T14:13:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 310/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Jangkung Sido Sentosa
Pekerjaan : Kepala sekaligus Tutor PKBM Aji Sakti Migunani
Alamat
: Dsn Krajan, RT 004 RW 003, Kelurahan Ngendrokilo,
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi
Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
16
Agustus
2026
diterima
Kepaniteraan
Mahkamah
Konstitusi
pada
tanggal 17 Agustus 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 310/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 310/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 18 Agustus 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 7 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman
2
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2.
Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara tegas menentukan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
3.
Bahwa
berdasarkan
ketentuan
tersebut,
Mahkamah
Konstitusi
mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4.
Bahwa
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
tersebut
selanjutnya
ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang pada
pokoknya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.
Bahwa kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditegaskan
dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang
menentukan
bahwa
dalam
hal
suatu
Undang-Undang
diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
6.
Bahwa tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang pada saat
Permohonan a quo diajukan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK Nomor 7 Tahun 2025).
3
7.
Bahwa Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 7 Tahun 2025 pada pokoknya
mendefinisikan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun
1945 sebagai perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-
Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
8.
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025, objek
Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
9.
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 7 Tahun 2025,
pengujian materiil merupakan pengujian yang berkenaan dengan materi
muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945.
10. Bahwa Permohonan a quo merupakan pengujian materiil terhadap materi
muatan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025), selanjutnya disebut UU LLAJ terhadap UUD NRI Tahun
1945.
11. Bahwa objek yang dimohonkan untuk diuji adalah frasa "dapat
diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ yang dinilai menimbulkan
ketidakpastian hukum, membebani masyarakat secara administratif dan
finansial, serta mengabaikan hak-hak masyarakat fakir miskin.
Permohonan ini juga tidak memenuhi unsur nebis in idem karena
menggunakan batu uji tambahan baru yang belum pernah diuji pada
perkara sebelumnya. Oleh karena itu, objek dan kewenangan pengujian
ini sepenuhnya berada di dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan PMK Nomor 7
Tahun 2025.
12. Bahwa norma yang diuji dalam Permohonan a quo bukanlah peraturan
pelaksana, kebijakan administratif Kepolisian Negara Republik Indonesia,
4
kebijakan pelayanan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas),
maupun keputusan pejabat tertentu mengenai pelayanan SIM, melainkan
norma yang terdapat dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Bahwa oleh karena objek yang diuji adalah materi muatan dalam Undang-
Undang yang didalilkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,
maka pengujiannya merupakan pengujian materiil yang menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa meskipun terhadap Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pernah diajukan
permohonan pengujian (seperti Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023),
Permohonan a quo tidak memenuhi kualifikasi asas nebis in idem karena
menggunakan batu uji tambahan yang fundamentally berbeda, yaitu
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 terkait kewajiban negara dalam memelihara dan melindungi
kelompok rentan, yang belum pernah diuji dalam perkara terdahulu.
15. Bahwa penambahan batu uji Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
tersebut didasarkan pada posita baru (novum), di mana ketiadaan
parameter normatif pada frasa "dapat diperpanjang" dalam Pasal 85 ayat
(2) UU LLAJ serta pemaksaan aturan pelaksana yang mewajibkan tes
ulang secara kaku tanpa ruang toleransi administratif telah menimbulkan
beban ekonomi tidak berdasar dan merugikan hak-hak konstitusional
warga negara, khususnya masyarakat kecil atau rentan yang
menggunakan kendaraan untuk penghidupan harian.
16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, serta Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 PMK Nomor 7
Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili,
dan memutus Permohonan Pengujian Materiil Pasal 85 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5
II.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON
17. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pemohon dalam
pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
Undang-Undang, yang salah satunya adalah perseorangan warga negara
Indonesia.
18. Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum Pemohon tersebut
selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pemohon
dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu.
19. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo adalah Jangkung Sido Sentosa,
seorang perseorangan Warga Negara Indonesia, yang mengajukan
Permohonan ini untuk dan atas nama dirinya sendiri (Bukti P-3).
20. Bahwa sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon
merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak konstitusional yang
dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, termasuk hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
21. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata dan
langsung terhadap norma yang dimohonkan pengujian karena Pemohon
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama Jangkung Sido
Sentosa yang telah berakhir masa berlakunya, sebagaimana dibuktikan
dengan (Bukti P-4).
22. Bahwa keberadaan SIM C atas nama Pemohon yang telah berakhir masa
berlakunya tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai masa
berlaku dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi sebagaimana diatur
6
dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ bukan merupakan persoalan yang
bersifat abstrak atau semata-mata hipotetis bagi Pemohon, melainkan
merupakan keadaan hukum yang secara nyata terdapat pada diri
Pemohon.
23. Bahwa Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan (Bukti P-1):
Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
24. Bahwa norma tersebut secara langsung mengatur mengenai masa
berlaku dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi, sehingga mempunyai
hubungan langsung dengan keadaan hukum Pemohon yang memiliki SIM
C yang telah berakhir masa berlakunya.
25. Bahwa menurut Pemohon, persoalan konstitusional dalam norma a quo
terletak pada tidak adanya kepastian hukum yang memadai mengenai
kedudukan dan konsekuensi hukum terhadap SIM yang telah berakhir
masa berlakunya, khususnya ketika pemegang SIM bermaksud
memperoleh kembali keberlakuan SIM melalui mekanisme perpanjangan.
26. Bahwa frasa “dapat diperpanjang” dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ tidak
memberikan pengaturan yang cukup mengenai batas atau kondisi hukum
yang menentukan kapan suatu SIM yang telah berakhir masa berlakunya
masih dapat ditempatkan dalam mekanisme perpanjangan dan kapan
pemegangnya harus diperlakukan sebagai pemohon penerbitan SIM
baru.
27. Bahwa ketidakjelasan tersebut mempunyai akibat langsung terhadap
kepastian hukum Pemohon karena Pemohon sendiri berada dalam
keadaan hukum sebagaimana dimaksud, yaitu memiliki SIM C yang masa
berlakunya telah berakhir sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-4.
28. Bahwa menurut Pemohon, kepastian mengenai kedudukan hukum SIM
setelah masa berlakunya berakhir merupakan bagian dari kepastian
hukum yang adil yang wajib diberikan oleh negara kepada setiap warga
negara.
29. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Bukti P-2) secara utuh
7
menyatakan
“Setiap
orang
berhak
atas
pengakuan,
jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum.”
30. Bahwa jaminan konstitusional atas kepastian hukum yang adil tersebut
tidak boleh bersifat semu atau diskriminatif, melainkan harus dihubungkan
secara imperatif dengan kewajiban negara untuk memenuhi mandat
Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Ketika
rumusan norma Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ membebankan keharusan
mengulang proses dari awal akibat keterlambatan yang bersumber dari
ketidakmampuan ekonomi, negara justru mengabaikan prinsip kepastian
hukum yang adil dan gagal melindungi fakir miskin dari beban administratif
yang tidak proporsional. Dengan demikian, norma Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga
mencakup pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang
adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
31. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon berkepentingan agar terdapat
norma
Undang-Undang
yang
memberikan
kejelasan
mengenai
konsekuensi hukum atas berakhirnya masa berlaku SIM dan hubungan
hukum antara berakhirnya masa berlaku SIM dengan mekanisme
perpanjangan SIM.
32. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak didasarkan semata-mata
pada kepentingan masyarakat secara umum (actio popularis), melainkan
mempunyai hubungan dengan keadaan hukum Pemohon sendiri yang
dibuktikan dengan kepemilikan SIM C yang telah berakhir masa
berlakunya.
33. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
persoalan yang dialami Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 85
ayat (2) UU LLAJ, karena norma tersebut merupakan ketentuan Undang-
Undang yang secara langsung mengatur masa berlaku dan perpanjangan
SIM yang menjadi objek kepentingan hukum Pemohon.
34. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo
dan memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ,
8
maka terdapat kemungkinan persoalan ketidakpastian hukum yang
dihadapi Pemohon dapat dipulihkan melalui adanya kejelasan mengenai
kedudukan dan konsekuensi hukum SIM yang telah berakhir masa
berlakunya dalam kaitannya dengan mekanisme perpanjangan.
35. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan yang jelas antara Pemohon
sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, hak konstitusional
Pemohon, keadaan konkret Pemohon yang memiliki SIM C yang telah
berakhir masa berlakunya, norma yang diuji, kerugian konstitusional yang
didalilkan, serta kemungkinan pemulihan melalui putusan Mahkamah
Konstitusi.
36. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi
pedoman dalam menentukan kedudukan hukum Pemohon, terdapat
beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945,
hak dan/atau kewenangan tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya
Undang-Undang yang diuji, kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi, terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian
dengan berlakunya norma yang diuji, dan terdapat kemungkinan kerugian
tersebut tidak lagi terjadi apabila permohonan dikabulkan.
37. Bahwa Pemohon memenuhi syarat tersebut karena Pemohon merupakan
perseorangan Warga Negara Indonesia, mempunyai hak konstitusional
atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta mempunyai keadaan konkret berupa
SIM C atas nama Pemohon yang telah berakhir masa berlakunya
sebagaimana dibuktikan dengan (Bukti P-4).
A.
KETERKAITAN
KELOMPOK
DESIL
5
DAN
PROGRAM
PERLINDUNGAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN (PBI-JK) SEBAGAI DASAR KEBERADAAN HUKUM
(LEGAL STANDING) KELOMPOK RENTAN
38. Bahwa Pemohon berdasarkan data sosial ekonomi yang dimilikinya
berada pada Desil 5 dengan nama J******G S**O S*****A yang jika
diperjelas JANGKUNG SIDO SENTOSA, sebagaimana dibuktikan
9
dengan (Bukti P-6). Data tersebut tidak diajukan oleh Pemohon untuk
menyatakan bahwa Pemohon secara otomatis berkedudukan sebagai
“fakir miskin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, melainkan untuk menunjukkan keadaan ekonomi konkret
Pemohon yang relevan dalam menilai berat-ringannya dampak suatu
beban administratif terhadap Pemohon secara individual.
39. Bahwa Pemohon secara resmi terdaftar dalam sistem Data Tunggal
Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 5 dengan status
kepesertaan aktif sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
(PBI-JK).
40. Bahwa berdasarkan klarifikasi sistemik dan regulasi jaminan sosial
nasional, kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5 secara yuridis-
administratif diakui oleh negara sebagai kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah dan/atau kelompok rentan (vulnerable group)
yang memerlukan intervensi serta perlindungan negara sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
41. Bahwa pengakuan status Desil 5 melalui instrumen PBI-JK membuktikan
bahwa kemampuan ekonomi Pemohon berada pada ambang batas
kerentanan finansial, di mana setiap pengeluaran atau beban administratif
yang bersifat sekonyong-konyong, kaku, dan tidak proporsional, seperti
kewajiban mengulang seluruh tahapan ujian penerbitan SIM baru akibat
ketiadaan parameter masa tenggang (grace period) bagi SIM yang
kedaluwarsa, akan berdampak langsung secara destruktif terhadap
kondisi keuangan Pemohon yang terbatas.
42. Bahwa dengan demikian, pemberlakuan norma a quo tanpa memberikan
ruang toleransi administratif (grace period) bagi masyarakat rentan di
klaster Desil 5 merupakan bentuk pengabaian negara terhadap asas
perlindungan sosial, yang pada akhirnya membebani warga negara
secara tidak adil dan melanggar hak atas jaminan kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 34 ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
43. Bahwa kedudukan Pemohon pada Desil 5 tersebut menjadi relevan
secara konstitusional bukan karena status desil itu sendiri merupakan hak
10
konstitusional, melainkan karena keadaan ekonomi tersebut mempunyai
hubungan langsung dengan kemampuan Pemohon untuk memenuhi
beban waktu, biaya, dan prosedur administratif yang timbul ketika
Pemohon hendak memperoleh kembali keberlakuan SIM C yang telah
berakhir masa berlakunya.
44. Bahwa dengan demikian, data Desil 5 tidak digunakan sebagai dasar
untuk
meminta
perlakuan
khusus,
pembebasan
persyaratan
keselamatan, maupun keistimewaan individual bagi Pemohon. Data
tersebut digunakan semata-mata untuk menunjukkan bahwa akibat dari
ketidakjelasan norma Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ mempunyai intensitas
kerugian yang nyata dan konkret terhadap Pemohon, sehingga kerugian
yang didalilkan bukan merupakan kekhawatiran abstrak mengenai
keadaan masyarakat pada umumnya.
B.
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON PASAL 28D AYAT (1) DAN
34 AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945
45. Bahwa keadaan ekonomi Pemohon tersebut mempunyai relevansi
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena kepastian
hukum yang adil tidak cukup dinilai hanya dari keberadaan suatu prosedur
administratif secara formal, tetapi juga harus memberikan kepastian
mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang harus
ditanggung warga negara ketika menghadapi keadaan yang secara
konkret diatur oleh norma tersebut. Dalam perkara a quo, Pemohon telah
memiliki SIM secara sah, masa berlaku SIM tersebut telah berakhir, dan
Pemohon menghadapi ketidakjelasan mengenai ruang hukum untuk
melakukan perpanjangan setelah berakhirnya masa berlaku tersebut.
46. Bahwa kondisi ekonomi Pemohon sebagaimana ditunjukkan oleh Bukti P-
6 memperjelas hubungan sebab-akibat tersebut. Ketiadaan parameter
normatif mengenai kesempatan perpanjangan setelah masa berlaku
berakhir menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai
apakah dirinya masih dapat menggunakan mekanisme perpanjangan
atau harus menempuh mekanisme penerbitan SIM baru dengan beban
administratif yang berbeda. Bagi Pemohon yang berada dalam kondisi
ekonomi terbatas, perbedaan konsekuensi tersebut mempunyai dampak
11
yang nyata terhadap kemampuan Pemohon untuk memperoleh kembali
dokumen administratif yang diperlukan bagi mobilitas sehari-hari.
47. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak semata-mata terletak pada
adanya kewajiban administratif untuk memperoleh kembali Surat Izin
Mengemudi, melainkan pada tidak adanya parameter normatif dalam
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ yang memberikan kepastian mengenai akibat
hukum setelah masa berlaku Surat Izin Mengemudi berakhir, khususnya
mengenai apakah pemegang SIM yang masa berlakunya telah berakhir
masih dapat menggunakan mekanisme perpanjangan dalam jangka
waktu tertentu atau harus menempuh mekanisme penerbitan SIM baru.
Keadaan tersebut berkaitan dengan hak Pemohon atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
48. Bahwa ketidakjelasan tersebut juga mempunyai relevansi dengan
kewajiban konstitusional negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena ketika negara membentuk dan
menyelenggarakan pelayanan administratif yang berkaitan dengan
kebutuhan dasar mobilitas warga negara, pengaturan tersebut
semestinya tidak mengabaikan kondisi nyata warga negara yang berada
dalam keterbatasan ekonomi. Dalam perkara a quo, Pasal 34 ayat (1)
tidak
digunakan
Pemohon
untuk
meminta
perlakuan
khusus,
pembebasan persyaratan keselamatan, ataupun keistimewaan individual,
melainkan sebagai dasar untuk menilai apakah beban administratif yang
timbul akibat ketidakjelasan norma telah memberikan perlindungan yang
memadai terhadap warga negara dalam kondisi ekonomi terbatas.
49. Bahwa keadaan ekonomi Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan
Bukti P-6 memperjelas hubungan sebab-akibat antara ketidakjelasan
norma dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Ketika
tidak terdapat parameter normatif mengenai kesempatan perpanjangan
setelah masa berlaku SIM berakhir, Pemohon menghadapi ketidakpastian
mengenai apakah masih dapat menggunakan mekanisme perpanjangan
atau harus menempuh mekanisme penerbitan SIM baru dengan beban
waktu, biaya, dan prosedur yang berbeda. Dengan demikian, kerugian
12
Pemohon tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), tetapi juga menunjukkan
adanya persoalan mengenai pemenuhan kewajiban perlindungan sosial
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
50. Bahwa Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara a quo tidak
digunakan untuk menyatakan bahwa setiap Pemohon yang berada pada
Desil 5 dengan sendirinya merupakan “fakir miskin”, melainkan sebagai
standar konstitusional mengenai kewajiban negara dalam memberikan
perlindungan terhadap warga yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi
yang rentan. Oleh karena itu, keberadaan Desil 5 merupakan fakta
individual mengenai keadaan Pemohon, sedangkan Pasal 34 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma konstitusional yang digunakan
untuk menilai apakah desain pengaturan negara telah cukup
memperhatikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang
rentan.
51. Bahwa konstruksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa Pemohon tidak
meminta
Mahkamah
Konstitusi
memberikan
perlakuan
istimewa
berdasarkan status ekonomi Pemohon. Pemohon hanya meminta agar
norma Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ memberikan parameter hukum yang
berlaku secara umum dan dapat diterapkan kepada setiap pemegang SIM
yang berada dalam keadaan yang sama, tanpa membedakan
berdasarkan status ekonomi seseorang.
52. Bahwa dengan demikian, Desil 5 bukan merupakan objek permohonan,
bukan pula dasar untuk memperoleh hak khusus, melainkan merupakan
fakta konkret mengenai keadaan Pemohon yang memperkuat spesifikasi
kerugian konstitusional Pemohon. Dasar utama kerugian konstitusional
tetap terletak pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan
Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 digunakan sebagai batu uji
tambahan untuk menilai kewajiban perlindungan negara terhadap warga
dalam kondisi ekonomi rentan.
53. Bahwa oleh karena itu, hubungan antara keadaan ekonomi Pemohon,
norma yang diuji, dan kerugian konstitusional Pemohon tidak bersifat
13
hipotetis, melainkan dapat dirumuskan secara konkret sebagai berikut:
Pemohon memiliki SIM C yang telah berakhir masa berlakunya →
Pemohon membutuhkan pemulihan status administratif SIM tersebut →
norma Pasal 85 ayat (2) hanya menyatakan “dapat diperpanjang” tanpa
memberikan parameter mengenai keadaan setelah masa berlaku berakhir
→ aturan pelaksana memberikan konsekuensi administratif yang berbeda
→ Pemohon menghadapi beban waktu, prosedur, dan biaya → keadaan
ekonomi Pemohon pada Desil 5 memperberat dampak konkret dari beban
tersebut → timbul kerugian konstitusional yang berkaitan dengan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
54. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa
atau membatalkan suatu keputusan administratif tertentu, melainkan
meminta Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas norma Pasal 85
ayat (2) UU LLAJ terhadap UUD NRI Tahun 1945.
55. Bahwa oleh karena persoalan yang diajukan bersumber pada materi
muatan Undang-Undang dan mempunyai hubungan langsung dengan
hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon mempunyai kepentingan
hukum untuk mengajukan pengujian terhadap norma a quo.
56. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon telah dapat
menunjukkan adanya hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI
Tahun 1945, adanya keadaan konkret yang berkaitan langsung dengan
norma yang diuji, adanya hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji
dengan persoalan konstitusional Pemohon, serta adanya kemungkinan
pemulihan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
57. Bahwa dengan demikian, Pemohon memenuhi ketentuan mengenai
kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 PMK Nomor 7 Tahun
2025.
58. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan
Pengujian Materiil Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
14
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
III.
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A.
NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
59. Bahwa Pemohon memohon pengujian materiil terhadap Pasal 85 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, yang menyatakan:
Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
60. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagai masa berlaku SIM dan tidak pula memohon agar SIM
diberlakukan seumur hidup.
61. Bahwa Pemohon memahami dan menghormati pertimbangan Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya
mempertimbangkan bahwa evaluasi dalam penerbitan dan perpanjangan
SIM berkaitan dengan pengukuran kompetensi, kemampuan, dan
kesehatan pemegang SIM, sejalan dengan fungsi SIM sebagai bukti
kompetensi.
62. Bahwa oleh karena itu, Permohonan a quo tidak diarahkan untuk
menghilangkan evaluasi kompetensi, kesehatan, maupun persyaratan
keselamatan dalam penerbitan dan perpanjangan SIM, karena hal
tersebut merupakan bagian penting dari tujuan keselamatan lalu lintas.
63. Bahwa Permohonan a quo tidak dapat dipandang sebagai pengulangan
Permohonan dalam Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023, karena selain
memiliki konstruksi alasan permohonan yang berbeda, Pemohon dalam
perkara a quo mengajukan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
sebagai salah satu batu uji yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian
dalam perkara sebelumnya. Batu uji tersebut kemudian dikaitkan dengan
kondisi sosial-ekonomi Pemohon yang dibuktikan antara lain dengan data
desil, sehingga persoalan konstitusional yang diajukan tidak semata-mata
mengenai masa berlaku Surat Izin Mengemudi, melainkan mengenai
kepastian hukum dan perlindungan konstitusional bagi warga yang
15
mengalami keterbatasan ekonomi dalam memperoleh akses terhadap
mekanisme pelayanan administrasi negara.
64. Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon adalah
mengenai konstruksi norma setelah masa berlaku SIM berakhir,
khususnya karena Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ hanya menyatakan bahwa
SIM berlaku selama 5 (lima) tahun dan “dapat diperpanjang”, tetapi tidak
memberikan parameter normatif yang cukup mengenai akibat hukum
berakhirnya masa berlaku tersebut terhadap hak dan kedudukan
pemegang SIM.
65. Bahwa dengan demikian, yang dipersoalkan Pemohon bukanlah “lima
tahun”, melainkan ketidakcukupan norma dalam mengatur hubungan
antara berakhirnya masa berlaku SIM dengan mekanisme perpanjangan
SIM.
B.
INKONSTITUSIONALITAS PASAL 85 AYAT (2) UU LLAJ TERHADAP
PASAL 34 AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945
66. Bahwa Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Ketentuan
tersebut merupakan bagian dari pengaturan konstitusional mengenai
kesejahteraan sosial dan menempatkan negara sebagai pihak yang
mempunyai
tanggung
jawab
konstitusional
dalam
memberikan
perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam kondisi
kemiskinan dan kerentanan sosial-ekonomi.
67. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa setiap orang yang termasuk
dalam kategori Desil 5 secara otomatis merupakan fakir miskin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Desil 5 dalam Permohonan a quo hanya digunakan sebagai fakta sosial-
ekonomi yang menunjukkan kondisi konkret Pemohon dan tingkat
kemampuan Pemohon dalam menanggung beban administratif yang
timbul akibat berlakunya norma a quo.
68. Bahwa persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo bukanlah
semata-mata mengenai besarnya biaya perpanjangan Surat Izin
Mengemudi, melainkan mengenai tidak adanya parameter yang jelas
dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang a quo mengenai akibat hukum
16
dan mekanisme administratif setelah masa berlaku Surat Izin Mengemudi
berakhir, sehingga warga negara yang berada dalam kondisi sosial-
ekonomi tertentu dapat menghadapi beban yang lebih berat untuk
memperoleh kembali akses administratif terhadap Surat Izin Mengemudi.
69. Bahwa keadaan tersebut menjadi relevan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 ketika penerapan suatu norma administratif tidak
memperhatikan kebutuhan perlindungan terhadap warga negara yang
berada dalam kondisi sosial-ekonomi rentan, bukan dalam arti
memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu, melainkan dalam
arti memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme administratif negara
tidak menghasilkan beban yang secara tidak proporsional menghambat
warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang menjadi bagian
dari kehidupan sehari-hari.
70. Bahwa dengan demikian, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam
Permohonan a quo digunakan sebagai batu uji tambahan untuk menilai
apakah norma Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang a quo telah
mencerminkan kewajiban perlindungan negara terhadap warga yang
berada dalam kondisi sosial-ekonomi rentan, sedangkan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 tetap merupakan batu uji utama yang berkaitan
dengan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
71. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah memberikan perlakuan
khusus berdasarkan kondisi ekonomi Pemohon, melainkan meminta agar
terdapat parameter hukum yang berlaku secara umum, objektif, dan dapat
diprediksi bagi setiap pemegang Surat Izin Mengemudi yang masa
berlakunya telah berakhir, sehingga akibat hukum setelah berakhirnya
masa berlaku Surat Izin Mengemudi tidak sepenuhnya bergantung pada
kemampuan ekonomi masing-masing warga negara.
72. Bahwa oleh karena itu, hubungan antara Pasal 34 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 dengan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang a quo terletak
pada kewajiban negara untuk membentuk dan menerapkan mekanisme
pelayanan publik yang tetap memberikan perlindungan yang layak
kepada warga negara dalam kondisi sosial-ekonomi rentan, sementara
17
pengaturan yang tidak memiliki parameter yang jelas mengenai masa
setelah berakhirnya Surat Izin Mengemudi berpotensi menimbulkan
beban yang tidak proporsional bagi Pemohon sebagaimana keadaan
konkret yang dialaminya.
73. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, persoalan yang dimohonkan untuk
dinilai oleh Mahkamah bukanlah apakah Pemohon berdasarkan kondisi
ekonominya berhak memperoleh pengecualian dari ketentuan mengenai
Surat Izin Mengemudi, melainkan apakah Pasal 85 ayat (2) Undang-
Undang a quo, sepanjang tidak memberikan parameter yang jelas
mengenai kemungkinan perpanjangan setelah berakhirnya masa berlaku
Surat Izin Mengemudi, telah memenuhi tuntutan kepastian hukum yang
adil sekaligus kewajiban konstitusional negara dalam memberikan
perlindungan kepada warga negara yang berada dalam kondisi sosial-
ekonomi rentan.
C.
BEBAN EKONOMI DAN BUKTI EMPIRIS MENGENAI PRAKTIK
PELAYANAN PERPANJANGAN SIM
74. Bahwa untuk membuktikan bahwa persoalan ketidakpastian hukum
dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ bukan merupakan rekaan teoretis atau
pengalaman subjektif semata, Pemohon melampirkan hasil kajian empiris
dan data ilmiah terkait beban biaya serta praktik pelayanan perpanjangan
Surat Izin Mengemudi berdasarkan jurnal ilmiah oleh Diandra Anindhita,
Muhammad Zaki, Resya Rosalina, & Simamora Jeremy, "Fenomena
Pembayaran Tidak Resmi dalam Proses Pembuatan SIM di Indonesia",
Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 6, 2025, hlm. 4448–
4455, DOI: https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/1290
(Bukti P-7).
75. Bahwa berdasarkan data dan temuan dalam Bukti P-7, terungkap adanya
realitas empiris di lapangan di mana ketiadaan parameter normatif dan
ketiadaan masa tenggang (grace period) dalam Undang-Undang
melahirkan celah birokrasi yang membebani masyarakat secara tidak
proporsional. Ketika pemegang SIM yang terlambat memperpanjang
dokumennya dihadapkan pada keharusan mutlak mengikuti prosedur
penerbitan SIM baru dari nol seperti tes ulang yang rumit dan kaku timbul
18
tekanan psikologis dan finansial yang berat bagi warga negara. Dalam
kondisi tertekan oleh rigiditas aturan administratif tersebut, masyarakat
prasejahtera kerap terjebak dalam pusaran biaya tinggi, mulai dari biaya
resmi berlapis hingga munculnya praktik transaksional atau pungutan
tidak resmi (petty corruption) berkisar antara Rp600.000,00 hingga
Rp900.000,00, bahkan mencapai Rp2.500.000,00 untuk paket ganda
instan sebagaimana didokumentasikan dalam laporan penelitian (Bukti P-
7).
76. Bahwa hubungan konkret (causal verband) antara Bukti P-7 dengan
norma Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ terletak pada bagaimana struktur norma
hukum yang kabur dan tanpa parameter memicu rantai sebab-akibat
sistemik di tingkat implementasi. Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ yang hanya
merumuskan frasa “dapat diperpanjang” tanpa memberikan batasan jelas
mengenai akibat hukum pasca-kedaluwarsa telah mendelegasikan
kekosongan tersebut sepenuhnya kepada aturan pelaksana yang kaku.
Kekakuan aturan pelaksana ini, tatkala bersentuhan langsung dengan
realitas masyarakat bawah yang tidak memiliki fleksibilitas waktu dan
biaya, bertransformasi menjadi beban ekonomi yang diskriminatif.
77. Bahwa oleh karena itu, Bukti P-7 tidak diajukan agar Mahkamah Konstitusi
bertindak sebagai lembaga penegak hukum yang mengadili oknum atau
pelanggaran administratif secara kasuistis, melainkan digunakan sebagai
bukti empiris yang valid untuk menunjukkan bahwa cacat normatif dalam
Undang-Undang berakibat langsung pada hancurnya perlindungan sosial
dan ekonomi bagi kelompok rentan. Kehadiran parameter normatif yang
jelas dan berkeadilan seperti penetapan masa tenggang (grace period)
merupakan keniscayaan konstitusional untuk memutus rantai beban biaya
ganda dan mengembalikan pelayanan publik agar sesuai dengan mandat
perlindungan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
78. Bahwa akibat dari tidak adanya parameter yang jelas dalam Pasal 85 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan mengenai tata cara dan akibat hukum setelah masa
berlaku Surat Izin Mengemudi berakhir tidak hanya dapat dilihat dari
19
aspek normatif, tetapi juga mempunyai konsekuensi nyata dalam praktik.
Pemohon mengalami sendiri adanya beban biaya dan kesulitan dalam
memperoleh pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi setelah
masa berlakunya berakhir.
79. Bahwa
Pemohon
tidak
mendalilkan
bahwa
seluruh
pelayanan
perpanjangan Surat Izin Mengemudi dilakukan dengan pungutan tidak
resmi, percaloan, atau praktik penyimpangan. Pemohon juga tidak
menjadikan dugaan praktik tersebut sebagai objek pengujian dalam
perkara a quo. Hal tersebut dikemukakan semata-mata untuk
menunjukkan bahwa ketika norma Undang-Undang tidak memberikan
parameter yang cukup mengenai keadaan setelah masa berlaku Surat
Izin Mengemudi berakhir, konsekuensi administratif dan ekonomi yang
timbul dalam praktik dapat menjadi lebih berat bagi masyarakat,
khususnya bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi.
80. Bahwa untuk memperkuat dalil tersebut, Pemohon melampirkan hasil
penelitian atau jurnal ilmiah yang membahas praktik pungutan tidak resmi,
percaloan, maupun biaya tambahan dalam pelayanan publik, termasuk
pelayanan yang berkaitan dengan administrasi Surat Izin Mengemudi,
sebagai bukti empiris bahwa persoalan beban masyarakat dalam
memperoleh pelayanan administratif bukan semata-mata merupakan
pengalaman subjektif Pemohon.
81. Bahwa bukti jurnal tersebut tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk
membuktikan bahwa norma Pasal 85 ayat (2) secara langsung
menyebabkan setiap praktik pungutan tidak resmi atau percaloan.
Pemohon
menggunakan
bukti
tersebut
secara
terbatas
untuk
menunjukkan adanya konteks empiris yang relevan dengan akibat dari
suatu sistem administrasi yang tidak memberikan kepastian dan
kemudahan yang proporsional bagi masyarakat.
82. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan yang jelas antara norma
yang diuji, akibat administratif, dan kerugian konstitusional Pemohon,
yaitu:
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ
20
↓
frasa “dapat diperpanjang” tidak memberikan parameter yang cukup
mengenai keadaan setelah masa berlaku SIM berakhir
↓
konsekuensi setelah kedaluwarsa ditentukan lebih lanjut melalui
peraturan pelaksana
↓
pemegang SIM yang terlambat menghadapi konsekuensi administratif
dan beban yang berbeda dengan perpanjangan sebelum masa berlaku
berakhir
↓
timbul beban waktu, prosedur, dan biaya
↓
beban tersebut menjadi lebih berat bagi masyarakat dengan kemampuan
ekonomi terbatas
↓
berpotensi
menimbulkan
ketidakpastian
hukum
dan
perlakuan
administratif yang tidak proporsional.
83. Bahwa oleh karena itu, jurnal atau hasil penelitian yang diajukan sebagai
bukti tidak berdiri sendiri dan bukan merupakan dasar utama permohonan
a quo. Dasar utama permohonan tetap terletak pada cacat normatif Pasal
85 ayat (2) UU LLAJ, sedangkan bukti empiris tersebut berfungsi
memperkuat bahwa ketidakjelasan norma tersebut mempunyai relevansi
nyata dalam kehidupan masyarakat.
84. Bahwa Pemohon dengan demikian tidak meminta Mahkamah Konstitusi
untuk menilai atau mengadili satu per satu dugaan pelanggaran yang
terjadi dalam praktik pelayanan Surat Izin Mengemudi. Pemohon
memohon Mahkamah menilai apakah norma yang menjadi dasar
pengaturan perpanjangan Surat Izin Mengemudi telah memberikan
kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi warga negara,
termasuk ketika masa berlaku Surat Izin Mengemudi telah berakhir.
85. Bahwa dengan konstruksi demikian, bukti jurnal yang diajukan Pemohon
mempunyai kedudukan sebagai bukti pendukung empiris, sedangkan
21
persoalan konstitusional yang dimohonkan untuk diperiksa tetap terpusat
pada norma Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ dan keterkaitannya dengan hak
atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 serta kewajiban negara memberikan perlindungan
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
Nama
Temuan
/
Aspek
Nominal
/
Besaran
Jenis Pungutan / Praktik
Pungutan
Tidak
Resmi
(Modus
Pembuatan
Instan)
Rp.600.000,00
sampai dengan
Rp900.000,00
Pembayaran tidak resmi (petty corruption)
yang diarahkan oleh oknum petugas atau
calo
agar
pemohon
bisa
langsung
mendapatkan SIM tanpa melalui ujian
teori dan praktik.
Pungutan
Tidak
Resmi
(Kasus
Narasumber
S.A.
Tahun
2022)
Rp2.500.000,00
Pembayaran tidak resmi untuk penerbitan
paket ganda (SIM A dan SIM C) dengan
waktu penyelesaian instan (8 s.d. 10 jam).
Sumber: Data diolah (Bukti P-7)
86. Bahwa berdasarkan seluruh uraian faktual, empiris, dan ilmiah
sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak mendalilkan bahwa setiap
pelayanan Surat Izin Mengemudi mengandung pungutan tidak resmi atau
bahwa praktik tersebut secara langsung disebabkan oleh Pasal 85 ayat
(2) UU LLAJ. (Bukti P-7) justru diajukan untuk menunjukkan bahwa beban
administratif dan ekonomi dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi
mempunyai dimensi empiris yang nyata dan dapat memberikan dampak
yang lebih berat terhadap masyarakat yang mempunyai keterbatasan
kemampuan ekonomi. Dalam perspektif Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, keadaan tersebut relevan untuk menilai apakah pengaturan negara
telah memberikan perlindungan dan akses administratif yang memadai
bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
a. Pengabaian terhadap mandat perlindungan negara: Bahwa Pasal 34
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan negara pada kewajiban
konstitusional untuk memelihara fakir miskin. Pemohon mendalilkan
bahwa kewajiban tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai
pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus tercermin dalam
penyelenggaraan administrasi negara yang tidak menimbulkan beban
22
yang secara tidak proporsional menghambat akses masyarakat rentan
terhadap pelayanan publik. Ketika norma undang-undang tidak
memberikan
parameter
yang
jelas
mengenai
konsekuensi
administratif setelah masa berlaku SIM berakhir, keadaan tersebut
berpotensi menghasilkan beban yang lebih berat bagi warga yang
mempunyai keterbatasan ekonomi.
b. Beban administratif yang tidak proporsional terhadap masyarakat
rentan: Bahwa pemegang SIM yang masa berlakunya telah berakhir
dan tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai dapat
menghadapi hambatan yang lebih besar apabila satu-satunya
konsekuensi yang tersedia adalah mengikuti proses penerbitan SIM
baru. Dalam keadaan demikian, persoalan yang dihadapi bukan
semata-mata
mengenai
kewajiban
memenuhi
persyaratan
keselamatan dan kompetensi, melainkan juga mengenai apakah
hukum menyediakan kesempatan administratif yang proporsional bagi
warga negara untuk memulihkan status administratifnya tanpa
menanggung beban yang tidak semestinya.
c. Bukti empiris sebagai penguat, bukan sebagai objek pengujian: Bahwa
jurnal ilmiah, pengalaman Pemohon, dan data sebagaimana
tercantum dalam Bukti P-7 tidak diajukan untuk meminta Mahkamah
Konstitusi mengadili praktik pungutan tidak resmi secara individual,
melainkan untuk memperlihatkan konteks empiris bahwa desain
pelayanan administratif mempunyai konsekuensi ekonomi yang nyata.
Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut memperkuat dalil Pemohon
mengenai pentingnya suatu parameter normatif yang memberikan
kepastian, proporsionalitas, dan perlindungan bagi masyarakat
dengan keterbatasan ekonomi.
d. Hubungan dengan kerugian konstitusional Pemohon: Bahwa
Pemohon sendiri mengalami keadaan konkret berupa berakhirnya
masa berlaku SIM dan menghadapi konsekuensi administratif yang
harus ditempuh untuk memperoleh kembali SIM. Keadaan tersebut,
apabila dikaitkan dengan kondisi ekonomi Pemohon serta bukti
empiris yang diajukan, menunjukkan bahwa persoalan yang diuji
23
bukan semata-mata persoalan teknis pelayanan, melainkan persoalan
mengenai kecukupan norma undang-undang dalam memberikan
kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara.
87. Bahwa dengan demikian, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
digunakan Pemohon sebagai batu uji tambahan untuk menilai apakah
norma a quo telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap
kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi,
sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetap menjadi batu
uji utama dalam menilai kepastian hukum dari frasa “dapat diperpanjang”
dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ.
D.
INKONSTITUSIONALITAS PASAL 85 AYAT (2) UU LLAJ TERHADAP
PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945
88. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
89. Bahwa kepastian hukum yang adil tidak hanya menghendaki adanya
suatu norma yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga
menghendaki agar norma tersebut memberikan parameter yang cukup
jelas mengenai akibat hukum dari suatu keadaan yang diatur oleh
Undang-Undang.
90. Bahwa Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ telah menentukan masa berlaku SIM
selama 5 (lima) tahun, namun ketika menggunakan frasa “dapat
diperpanjang”, norma tersebut tidak secara memadai menentukan
bagaimana kedudukan hukum pemegang SIM ketika masa berlaku
tersebut telah berakhir.
91. Bahwa tidak adanya parameter normatif tersebut menimbulkan persoalan
mengenai apakah berakhirnya masa berlaku SIM secara otomatis
menghapus kedudukan pemegang SIM sebagai pemegang SIM yang
sebelumnya telah memenuhi persyaratan kompetensi, ataukah masih
terdapat ruang hukum untuk memperpanjang SIM tersebut dengan
mekanisme tertentu yang berbeda dari penerbitan SIM bagi orang yang
belum pernah memiliki SIM.
24
92. Bahwa persoalan tersebut menjadi penting karena pemegang SIM yang
masa berlakunya berakhir bukanlah orang yang sama kedudukannya
dengan orang yang tidak pernah memiliki SIM, karena pemegang SIM
sebelumnya telah melalui proses pemenuhan persyaratan dan evaluasi
yang ditentukan oleh Undang-Undang.
93. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang seharusnya memberikan
parameter yang dapat membedakan secara jelas antara berakhirnya
masa berlaku suatu dokumen izin dengan hilangnya seluruh dasar
pengakuan atas kompetensi yang sebelumnya telah dimiliki dan
dinyatakan melalui penerbitan SIM.
94. Bahwa menurut Pemohon, ketidakjelasan
tersebut
tidak dapat
sepenuhnya diserahkan kepada peraturan pelaksana atau praktik
administratif, karena persoalan mengenai hak, kedudukan, dan akibat
hukum warga negara seharusnya terlebih dahulu mempunyai dasar yang
cukup jelas dalam Undang-Undang.
95. Bahwa hal tersebut semakin penting karena Mahkamah Konstitusi sendiri
dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023 telah memberikan perhatian
terhadap frasa “dapat” dalam Pasal 85 ayat (2) dan menjelaskan bahwa
kata tersebut menunjukkan sifat diskresioner dari kewenangan yang
diberikan kepada seseorang atau lembaga. Pada saat yang sama,
Mahkamah menegaskan bahwa petugas pelayanan SIM harus
melaksanakan tugas secara profesional dan memberikan pelayanan
secara optimal.
96. Bahwa Pemohon memahami dan menguji ulang pertimbangan
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023 yang
menyatakan bahwa masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) selama 5
(lima) tahun merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal
policy) guna evaluasi berkala kompetensi serta kesehatan jasmani dan
rohani pengemudi demi keselamatan lalu lintas.
97. Bahwa Pemohon menerima asas evaluasi kompetensi tersebut sebagai
keniscayaan pengamanan berlalu lintas, namun Pemohon mendalilkan
bahwa konsekuensi hukum administratif ketika masa aktif SIM terlewat
(mati), di mana pemegang SIM langsung dipaksa mengulang seluruh
25
proses pengujian (teori dan praktik) dari awal, merupakan bentuk sanksi
yang tidak proporsional (punitive overkill) dan mencederai prinsip
kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
98. Bahwa keterampilan dasar mengemudi seseorang tidak serta-merta
lenyap atau menjadi "nol" hanya karena melampaui batas tanggal
kedaluwarsa administratif. Menghukum keterlambatan atau kelalaian
administratif dengan mencabut status kompetensi dan mewajibkan ujian
ulang dari awal kehilangan rasionalitas hukum serta keadilan substansial.
99. Bahwa ketiadaan gradasi sanksi yang adil seperti mengganti keharusan
ujian ulang dari nol dengan mekanisme denda administratif atau
pembaharuan kesehatan berkala membuka ruang penyalahgunaan
wewenang, inefisiensi, dan praktik percaloan yang membebani warga
negara.
100. Bahwa oleh karena itu, norma Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang penafsiran hukumnya dimaknai secara
kaku hingga menghapus status kompetensi dan memaksa warga
mengulang proses pengujian dari awal ketika masa berlaku terlewat.
101. Bahwa menurut Pemohon, justru karena frasa “dapat diperpanjang”
mempunyai konsekuensi terhadap kewenangan dalam pelayanan SIM,
maka Undang-Undang harus memberikan batasan dan parameter yang
memadai agar kewenangan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi warga negara.
102. Bahwa tanpa parameter tersebut, terdapat ruang bagi perbedaan
perlakuan terhadap warga negara yang berada dalam keadaan yang
secara substansial sama, khususnya antara pemegang SIM yang masa
berlakunya baru saja berakhir dengan orang yang sama sekali belum
pernah memiliki SIM.
E.
KEADAAN KONKRET PEMOHON
103. Bahwa Pemohon mengalami kendala nyata secara ekonomi untuk
melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) C akibat tidak
adanya instrumen perlindungan biaya atau keringanan bagi masyarakat
dari golongan ekonomi pra-sejahtera menengah ke bawah. Akibat
ketidakmampuan finansial tersebut, Pemohon terpaksa membiarkan SIM
26
C miliknya tidak aktif sejak tahun 2020 hingga permohonan ini diajukan
(kurun waktu 6 tahun);
104. Bahwa dalam keadaan mendesak yang mengharuskan Pemohon
bepergian menggunakan sepeda motor untuk menunjang aktivitas
penghidupan sehari-hari, Pemohon berada dalam situasi terpaksa
menghindari jalan raya utama dan memilih untuk berboncengan sebagai
penumpang atau mencari rute alternatif melalui jalan-jalan kampung dan
jalan antarkecamatan. Kondisi ini mendistorsi efisiensi waktu perjalanan
secara drastis, di mana jarak tempuh normal dari Kabupaten Blora menuju
Kabupaten Grobogan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu
1 jam, harus ditempuh selama 2 jam akibat pengalihan rute demi
menghindari razia atau penegakan hukum yang tidak memberikan ruang
toleransi administratif;
105. Bahwa untuk keperluan perjalanan jarak jauh antarkota, Pemohon praktis
tidak dapat menggunakan kendaraan pribadinya dan terpaksa beralih
menggunakan layanan transportasi umum massal, seperti kereta api,
karena ketiadaan legitimasi administratif dan rasa takut akibat status SIM
C yang mati tanpa adanya solusi perpanjangan yang rasional.
106. Bahwa pembiaran masa aktif SIM dan keterpaksaan berkendara dalam
kondisi tersebut bukanlah bentuk pembangkangan hukum atau
kesengajaan untuk melanggar aturan lalu lintas secara melawan hukum
(mens rea), melainkan manifestasi dari keadaan darurat terpaksa karena
hukum (noodtoestand) akibat norma undang-undang yang kaku dan
mengabaikan realitas sosio-ekonomi masyarakat rentan.
107. Bahwa fakta-fakta konkret yang dialami oleh Pemohon, yakni terpaksa
membiarkan SIM C tidak aktif selama 6 (enam) tahun sejak 2020 karena
ketidakmampuan finansial, harus memutar arah melalui jalan-jalan
kampung dan antarkecamatan yang melipatgandakan waktu tempuh
perjalanan (dari 1 jam menjadi 2 jam rute Blora–Grobogan), serta harus
beralih menggunakan kereta api untuk perjalanan jauh antarkota akibat
ketakutan kehilangan mobilitas, bukanlah sekadar masalah teknis di
lapangan, melainkan wujud nyata dari hilangnya kepastian hukum yang
adil (fair legal certainty);
27
108. Bahwa ketiadaan norma dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ yang
memberikan ruang pemulihan, batas toleransi, atau keringanan
administratif bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah berakhir
telah menciptakan situasi abu-abu (grey area) yang menempatkan
Pemohon pada posisi rentan: di satu sisi Pemohon membutuhkan
mobilitas untuk mempertahankan penghidupan, namun di sisi lain hukum
tidak menyediakan koridor yang adil bagi warga negara kurang mampu
untuk memperpanjang dokumennya tanpa harus dihukum melalui
prosedur pembuatan SIM baru dari nol yang mahal;
109. Bahwa pemaksaan rigiditas norma administratif tanpa memperhatikan
kondisi sosio-ekonomi masyarakat pada akhirnya mereduksi hak
konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakukan yang sama dan
adil di hadapan hukum. Hukum yang seharusnya melindungi,
memberdayakan, dan memberikan kemudahan pelayanan publik bagi
warganya, justru menjelma menjadi instrumen yang membatasi ruang
gerak, mendistorsi efisiensi ekonomi, dan melahirkan ketidakpastian
status hukum yang kronis bagi Pemohon;
110. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti secara hukum bahwa
terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang sangat erat
antara berlakunya norma Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ dengan kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon, di mana ketidakpastian norma a
quo tidak hanya merampas hak konstitusional Pemohon atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1), tetapi
juga mengabaikan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan
sosial dan penghidupan yang layak bagi kelompok rentan dan fakir miskin
sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 34 ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
F.
NORMA
UNDANG-UNDANG
TIDAK
BOLEH
MENYERAHKAN
SELURUH KONSEKUENSI HUKUM KEPADA ATURAN PELAKSANA
111. Bahwa Pemohon memahami bahwa pelaksanaan pelayanan SIM
memerlukan aturan teknis dan administratif.
112. Bahwa namun demikian, aturan pelaksana pada hakikatnya hanya
berfungsi melaksanakan dan menjabarkan norma Undang-Undang,
28
bukan menciptakan sendiri konsekuensi hukum yang secara substansial
menentukan hilang atau tidaknya kedudukan hukum warga negara.
113. Bahwa oleh karena itu, apabila berakhirnya masa berlaku SIM
menimbulkan konsekuensi hukum tertentu terhadap pemegangnya, maka
konsekuensi hukum tersebut harus mempunyai dasar normatif yang
cukup dalam Undang-Undang.
114. Bahwa menurut Pemohon, frasa “dapat diperpanjang” belum memberikan
batasan yang cukup mengenai persoalan tersebut.
115. Bahwa keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,
karena warga negara tidak dapat memperoleh kepastian hanya dengan
membaca norma Undang-Undang mengenai apa yang terjadi terhadap
kedudukan hukumnya setelah masa berlaku SIM berakhir.
G.
PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
TUJUAN KESELAMATAN LALU LINTAS
116. Bahwa Pemohon menegaskan kembali bahwa Permohonan a quo tidak
bermaksud mengurangi standar keselamatan lalu lintas.
117. Bahwa Pemohon menerima prinsip bahwa penerbitan dan perpanjangan
SIM harus tetap memperhatikan persyaratan kesehatan, kompetensi, dan
keselamatan sebagaimana menjadi pertimbangan Mahkamah dalam
Putusan Nomor 42/PUU-XXI/2023.
118. Bahwa justru karena keselamatan lalu lintas merupakan tujuan utama UU
LLAJ, maka pengaturan mengenai perpanjangan SIM harus dibangun
secara jelas, terukur, proporsional, dan memberikan kepastian hukum
kepada warga negara.
119. Bahwa kepastian hukum bagi pemegang SIM tidak harus dimaknai
sebagai pemberian SIM seumur hidup, melainkan sebagai kepastian
mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan akibat hukum ketika masa
berlaku SIM telah berakhir.
120. Bahwa dengan konstruksi demikian, kepentingan keselamatan lalu lintas
dan kepastian hukum warga negara tidaklah saling bertentangan,
melainkan dapat berjalan secara bersamaan.
121. Bahwa persoalan konstitusional dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ tidak
terletak pada penetapan masa berlaku Surat Izin Mengemudi selama 5
29
(lima) tahun, melainkan pada ketiadaan pengaturan yang memberikan
kepastian mengenai hak dan mekanisme perpanjangan ketika pemegang
SIM terlambat melakukan perpanjangan setelah masa berlaku SIM
berakhir.
122. Bahwa frasa “dapat diperpanjang” mengandung pengakuan normatif
bahwa SIM yang telah diterbitkan dapat memperoleh perpanjangan,
namun norma tersebut tidak memberikan parameter yang memadai
mengenai kedudukan pemegang SIM yang terlambat melakukan
perpanjangan,
termasuk
mengenai
adanya
kesempatan
yang
proporsional untuk melakukan perpanjangan setelah berakhirnya masa
berlaku.
123. Bahwa ketiadaan parameter tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum
bagi warga negara yang sebelumnya telah memperoleh SIM secara sah,
karena Undang-Undang tidak memberikan kejelasan mengenai apakah
keterlambatan administratif secara langsung menghilangkan kesempatan
untuk melakukan perpanjangan atau masih memberikan ruang bagi
pemegang SIM untuk memulihkan status administratifnya melalui
mekanisme perpanjangan.
124. Bahwa bagi Pemohon, persoalan tersebut bukan bersifat hipotetis, karena
Pemohon memiliki SIM C atas nama Jangkung Sido Sentosa yang telah
berakhir masa berlakunya, sebagaimana dibuktikan dengan (Bukti P-4).
125. Bahwa oleh karena itu, ketiadaan parameter mengenai kesempatan
perpanjangan
setelah
masa
berlaku
berakhir
secara
langsung
menempatkan Pemohon dalam keadaan hukum yang tidak memperoleh
kepastian mengenai hak administratif yang melekat pada statusnya
sebagai orang yang sebelumnya telah memiliki SIM secara sah.
126. Bahwa Pemohon tidak memohon agar masa berlaku SIM selama 5 (lima)
tahun dihapuskan, tidak memohon agar SIM berlaku seumur hidup, dan
tidak memohon agar kewajiban memenuhi persyaratan kesehatan dan
kompetensi dihilangkan.
127. Bahwa Pemohon juga tidak memohon agar selama masa tenggang SIM
yang telah kedaluwarsa diperlakukan sebagai SIM yang masih berlaku
untuk kepentingan penegakan hukum lalu lintas di jalan. Masa tenggang
30
yang dimohonkan Pemohon semata-mata berkaitan dengan kesempatan
administratif untuk melakukan perpanjangan SIM. Konsep yang sama
telah ditegaskan dalam berkas perkara sebelumnya.
128. Bahwa dengan demikian, adanya kesempatan administratif untuk
melakukan perpanjangan setelah masa berlaku berakhir tidak identik
dengan memberikan hak untuk mengemudikan kendaraan dengan SIM
yang telah kedaluwarsa, sehingga tidak menghilangkan kewenangan
negara untuk melakukan penegakan hukum lalu lintas.
129. Bahwa menurut Pemohon, persoalan mengenai berapa lama masa
tenggang, bagaimana jenjang keterlambatan ditentukan, dan sanksi
administratif apa yang dikenakan merupakan hal yang dapat diatur lebih
lanjut oleh pembentuk Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksana
sepanjang mempunyai dasar dan batasan yang jelas dalam Undang-
Undang.
130. Bahwa yang menjadi persoalan konstitusional justru adalah ketika
Undang-Undang sama sekali tidak memberikan jaminan dan parameter
mengenai adanya kesempatan administratif tersebut, sehingga seluruh
konsekuensi keterlambatan dapat ditentukan secara kaku pada ti ngkat
pelaksanaan tanpa pedoman normatif yang cukup dalam Undang-
Undang.
131. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak
sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena warga
negara tidak memperoleh kepastian mengenai kedudukan dan hak
administratifnya setelah masa berlaku SIM berakhir.
132. Bahwa dengan demikian, yang dimohonkan Pemohon bukanlah agar
Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan pembentuk Undang-
Undang untuk menentukan kebijakan teknis mengenai masa tenggang,
melainkan agar Mahkamah memberikan batas konstitusional minimum
bahwa mekanisme perpanjangan SIM harus menjamin kepastian hukum
dan menyediakan kesempatan administratif yang proporsional bagi
pemegang SIM yang terlambat melakukan perpanjangan.
31
H.
HUBUNGAN NORMA PASAL 85 AYAT (2) UU LLAJ DENGAN
ATURAN PELAKSANA
133. Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pokoknya menentukan
bahwa Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan
dan kendaraan bermotor umum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
134. Bahwa Permohonan a quo sama sekali tidak dimaksudkan untuk menguji,
menyerang, ataupun meminta Mahkamah Konstitusi menilai praktik
pungutan liar, percaloan, atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum
dalam penyelenggaraan pelayanan Surat Izin Mengemudi. Objek
pengujian Pemohon tetap dan secara tegas diarahkan kepada norma
Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya
pada frasa “dapat diperpanjang”, yang menurut Pemohon tidak
memberikan parameter normatif yang cukup mengenai bagaimana
kedudukan pemegang Surat Izin Mengemudi ketika masa berlaku Surat
Izin Mengemudi tersebut telah berakhir. Dengan demikian, persoalan
yang dimohonkan untuk dinilai oleh Mahkamah adalah persoalan
konstitusionalitas norma undang-undang, bukan persoalan perilaku
oknum atau kualitas pelaksanaan pelayanan administratif.
135. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut mempunyai konsekuensi yang lebih
luas dalam praktik administrasi. Ketika Undang-Undang hanya
menentukan bahwa Surat Izin Mengemudi “dapat diperpanjang”, tetapi
tidak memberikan batasan atau parameter yang jelas mengenai
kemungkinan perpanjangan setelah masa berlaku berakhir, maka
pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dapat menentukan
akibat hukum yang secara substantif berbeda, termasuk beralihnya
mekanisme dari perpanjangan Surat Izin Mengemudi menjadi penerbitan
Surat Izin Mengemudi baru. Kondisi demikian dapat menimbulkan
ketidakpastian bagi warga negara mengenai hak dan kewajiban
administratifnya setelah Surat Izin Mengemudi berakhir. Dalam situasi
ketidakpastian tersebut, dapat pula muncul risiko berkembangnya praktik
informal seperti percaloan atau pungutan liar dalam upaya masyarakat
32
memperoleh kepastian dan kemudahan pelayanan. Oleh karena itu,
praktik tersebut merupakan konsekuensi atau risiko yang dapat timbul dari
ketidakjelasan norma, bukan merupakan objek utama yang diserang oleh
Pemohon.
136. Bahwa oleh karena itu, keberadaan uraian mengenai potensi pungutan
liar, percaloan, maupun praktik informal lainnya dalam Permohonan a quo
tidak boleh dipahami sebagai upaya Pemohon untuk mengalihkan objek
pengujian dari norma kepada praktik pelayanan. Pemohon tetap
mendalilkan bahwa sumber persoalan konstitusional terletak pada tidak
memadainya pengaturan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 dalam memberikan kepastian mengenai mekanisme
administratif setelah masa berlaku Surat Izin Mengemudi berakhir.
Dengan adanya parameter normatif yang jelas mengenai masa tenggang
dan mekanisme perpanjangan, warga negara memperoleh kepastian
mengenai tindakan administratif yang dapat ditempuh secara resmi,
sedangkan potensi ketergantungan kepada pihak ketiga atau praktik
informal dapat diminimalkan. Dengan demikian, pungutan liar atau
percaloan hanyalah akibat yang mungkin muncul dari sebab berupa
ketidakjelasan atau cacat normatif, sedangkan sebab utama yang diuji
dalam Permohonan a quo tetaplah cacat norma Pasal 85 ayat (2),
khususnya frasa “dapat diperpanjang”.
137. Bahwa dalam pelaksanaannya, ketentuan mengenai masa berlaku dan
perpanjangan SIM kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan
Penandaan Surat Izin Mengemudi. Mengemudi, khususnya Pasal 4, yang
berbunyi:
Ayat 1 SIM
Ranmor
Perseorangan
dan
SIM
Ranmor
umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf
b, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal
penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa
berlakunya.
33
Ayat 2 SIM Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c, berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal
penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa
berlakunya.
Ayat 3 Dalam hal SIM lewat dari masa berlakunya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan penerbitan
SIM baru.
Ayat 4 SIM yang lewat dari masa berlakunya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) karena Keadaan Kahar dapat:
a. dikecualikan terhadap ketentuan ayat (3); dan
b. dilakukan
perpanjangan
SIM
berdasarkan
Keputusan
Kakorlantas Polri atas laporan dari Direktorat Lalu Lintas
Kepolisian Daerah. Ketentuan tersebut dibuktikan dengan
(Bukti P-5).
138. Bahwa dari konstruksi norma tersebut terlihat adanya perbedaan antara
norma Undang-Undang dengan norma peraturan pelaksana. Pasal 85
ayat (2) UU LLAJ menentukan bahwa SIM berlaku selama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang, sedangkan Pasal 4 ayat (1) Perpol Nomor 5
Tahun 2021 menambahkan batas bahwa perpanjangan dilakukan
“sebelum habis masa berlakunya”.
139. Bahwa lebih lanjut, Pasal 4 ayat (3) Perpol Nomor 5 Tahun 2021
menentukan bahwa apabila SIM telah lewat masa berlakunya, pemegang
SIM harus mengajukan penerbitan SIM baru, sedangkan Pasal 4 ayat (4)
memberikan pengecualian terbatas dalam keadaan kahar.
140. Bahwa
dengan
demikian,
aturan
pelaksana
telah
memberikan
konsekuensi hukum yang tegas terhadap keterlambatan perpanjangan
SIM, yaitu beralihnya mekanisme dari perpanjangan SIM menjadi
penerbitan SIM baru, padahal konsekuensi tersebut tidak dirumuskan
secara eksplisit dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ.
141. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan kewenangan pembentuk
peraturan untuk mengatur tata cara administratif penerbitan dan
perpanjangan SIM. Persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon
adalah apakah konsekuensi hukum yang menentukan perubahan dari
mekanisme
perpanjangan
menjadi
penerbitan
SIM
baru
telah
memperoleh dasar dan parameter yang cukup dalam Undang-Undang
sebagai norma induknya.
142. Bahwa menurut Pemohon, persoalan tersebut penting karena Pasal 85
ayat (2) UU LLAJ hanya menggunakan rumusan “dapat diperpanjang”,
34
tanpa memberikan parameter mengenai apa yang terjadi terhadap hak
dan kedudukan pemegang SIM apabila perpanjangan dilakukan setelah
masa berlaku SIM berakhir.
143. Bahwa ketidaklengkapan tersebut kemudian diisi oleh peraturan
pelaksana dengan menentukan bahwa SIM yang telah lewat masa
berlakunya harus diajukan penerbitan SIM baru, sehingga terdapat
konsekuensi hukum yang secara nyata memengaruhi kedudukan warga
negara sebagai pemegang SIM.
144. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan cacat norma
karena kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan pada tingkat
Undang-Undang, bukan semata-mata persoalan mengenai bagaimana
petugas melaksanakan pelayanan SIM.
145. Bahwa Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menyatakan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-
Undang, karena pengujian peraturan di bawah Undang-Undang bukanlah
objek Permohonan a quo.
146. Bahwa Perpol Nomor 5 Tahun 2021 ditempatkan dalam Permohonan a
quo semata-mata sebagai bukti adanya konsekuensi normatif yang lahir
dalam pelaksanaan Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ, sekaligus untuk
menunjukkan
bahwa
ketidaklengkapan
norma
Undang-Undang
mempunyai akibat nyata terhadap Pemohon.
147. Bahwa akibat tersebut mempunyai hubungan langsung dengan Pemohon
karena Pemohon memiliki SIM C atas nama Jangkung Sido Sentosa yang
telah berakhir masa berlakunya, sebagaimana dibuktikan dengan (Bukti
P-4), sehingga Pemohon berada dalam keadaan hukum yang secara
langsung berhadapan dengan konsekuensi sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat (3) Perpol Nomor 5 Tahun 2021.
148. Bahwa dengan demikian, rangkaian persoalan konstitusional dalam
perkara a quo dapat dilihat secara jelas sebagai berikut:
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ:
“berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang”
↓
Pasal 4 ayat (1) Perpol Nomor 5 Tahun 2021:
35
perpanjangan dilakukan “sebelum habis masa berlakunya”
↓
Pasal 4 ayat (3) Perpol Nomor 5 Tahun 2021:
SIM yang telah lewat masa berlaku harus diajukan penerbitan SIM baru
↓
P-4: Pemohon memiliki SIM C yang telah habis masa berlakunya
↓
Kerugian Konstitusional (Jaminan Sosial & Kesejahteraan Warga Tidak
Mampu): Pemberlakuan kewajiban pembuatan SIM baru bagi SIM yang
telat memperpanjang disertai praktik transaksional dan biaya tinggi di
lapangan secara langsung mencederai hak konstitusional Pemohon
sebagai warga negara yang kurang mampu, sebagaimana dijamin dalam
Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 ("Negara memelihara fakir miskin dan
anak-anak terlantar"). Negara seharusnya menghadirkan perlindungan
dan kemudahan akses pelayanan publik, bukan justru membiarkan
rigiditas birokrasi dan pungutan liar membebani perekonomian
masyarakat rentan yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk
penghidupan sehari-hari.
↓
Kerugian konstitusional: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Pemohon
tidak memperoleh kepastian hukum yang memadai mengenai kedudukan
dan kesempatan administratif untuk memperpanjang SIM setelah masa
berlakunya berakhir.
149. Bahwa oleh karena itu, persoalan yang dimohonkan pengujian oleh
Pemohon bukanlah persoalan teknis pelayanan SIM, melainkan apakah
Undang-Undang telah memberikan dasar normatif yang cukup dan jelas
mengenai konsekuensi hukum setelah masa berlaku SIM berakhir,
sehingga tidak menyerahkan persoalan yang menyangkut kedudukan
hukum warga negara sepenuhnya kepada aturan pelaksana.
150. Bahwa menurut Pemohon, keadaan tersebut merupakan persoalan
konstitusional yang berkaitan langsung dengan hak atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
36
151. Bahwa dengan demikian, keberadaan Bukti P-5 justru memperkuat
hubungan antara norma yang diuji, keadaan konkret Pemohon, dan
kerugian konstitusional yang didalilkan, sekaligus menunjukkan bahwa
persoalan a quo bersumber pada ketidaklengkapan norma Undang-
Undang, bukan semata-mata pada tindakan administratif petugas.
I.
DOKTRIN KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM
PENGATURAN
PERPANJANGAN
SIM
DAN
PERBANDINGAN
INTERNASIONAL
152. Bahwa untuk semakin menegaskan bahwa pengaturan masa berlaku dan
perpanjangan izin mengemudi dapat dirumuskan secara rasional, terukur,
dan berkeadilan tanpa mengorbankan aspek keselamatan lalu lintas,
Pemohon
memandang
perlu
diketengahkannya
pendekatan
perbandingan hukum (comparative law) serta doktrin kebijakan publik
yang lazim diterapkan di berbagai yurisdiksi demokratis modern.
153. Bahwa dalam praktik administrasi publik di banyak negara, seperti di
beberapa yurisdiksi di Amerika Serikat, Australia dan Malaysia, kebijakan
pembaharuan dokumen izin mengemudi (driver's license renewal)
senantiasa mengakomodasi mekanisme masa tenggang (grace period)
atau ketentuan administratif yang proporsional bagi pemegang izin yang
terlambat melakukan perpanjangan. Di yurisdiksi-yurisdiksi tersebut,
kedaluwarsa dokumen tidak serta-merta mengakibatkan hilangnya status
hukum secara mutlak atau langsung dipaksakan mengikuti seluruh
rangkaian ujian ulang dari nol (re-testing from scratch) apabila
keterlambatan tersebut masih berada dalam batas waktu tertentu,
melainkan diselesaikan melalui pengenaan denda administratif yang
wajar atau prosedur administratif yang disederhanakan.
a. Amerika Serikat: Sebagian besar yurisdiksi di sana memberikan
ruang dan tahapan jelas. Keterlambatan dalam rentang waktu tertentu
hanya dikenakan denda atau tes penglihatan sederhana, dan
kewajiban mengulang seluruh ujian dari nol (tes teori dan praktik) baru
diberlakukan jika keterlambatan sudah sangat lama (biasanya
melampaui
2
tahun).
Sumber:
https://dmv.ny.gov/driver-
license/renew-a-driver-license
37
b. Australia (Contoh di New South Wales dan Victoria): Pemerintah
setempat secara eksplisit memberikan grace period hingga 5 tahun
untuk SIM yang kedaluwarsa. Jika keterlambatan masih di bawah 6
bulan atau di bawah 5 tahun, pemegang SIM cukup memperbarui dan
membayar biaya/penyesuaian tanpa harus mengikuti ulang tes
mengemudi dari awal. Tes ulang dari nol baru diwajibkan jika masa
kedaluwarsa
telah
melewati
batas
5
tahun.
Sumber:
https://www.nsw.gov.au/driving-boating-and-transport/driver-and-
rider-licences/renewing-or-replacing-your-licence/early-or-late-
renewal
c. Malaysia: Departemen Transportasi Jalan (JPJ) memberlakukan
ketentuan masa tenggang aktif hingga 36 bulan (3 tahun) bagi SIM
yang kedaluwarsa. Dalam rentang waktu 36 bulan tersebut,
pengendara dapat memperpanjang SIM-nya secara langsung dengan
membayar biaya/denda administratif tanpa diwajibkan mengulang
ujian
kompetensi
mengemudi
dari
awal.
Sumber
:
https://www.malaysia.gov.my/en/topics/renewing-driving-licenses
154. Bahwa perbandingan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk menuntut
Mahkamah Konstitusi mengadopsi sistem hukum asing secara membabi
buta, melainkan digunakan sebagai bahan perbandingan empiris dan
konseptual (ius constituendum) yang membuktikan bahwa tujuan utama
keselamatan berlalu lintas tidak berada dalam hubungan dikotomis atau
saling bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kemudahan
administratif bagi warga negara. Negara-negara yang menjunjung tinggi
prinsip negara hukum (rule of law) selalu memastikan bahwa instrumen
sanksi administratif dirancang secara proporsional dan tidak bersifat
menghukum secara berlebihan (proportionality principle), khususnya
terhadap warga negara yang mengalami kendala sosio-ekonomis.
155. Bahwa dengan demikian, doktrin perbandingan hukum ini semakin
memperkuat dalil Pemohon bahwa ketiadaan parameter normatif serta
ketiadaan ruang masa tenggang dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ
merupakan sebuah bentuk deviasi dari standar universal kebijakan publik
yang rasional. Pembentukan norma yang baik wajib memperhatikan
38
keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum (public safety) dan
perlindungan hak-hak administratif warga negara, sehingga kehadiran
negara tidak dirasakan sebagai beban penindasan struktural, melainkan
sebagai manifestasi perlindungan yang adil dan beradab.
156. Bahwa kebijakan publik pada hakikatnya tidak hanya ditujukan untuk
mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh negara, tetapi juga harus
dirumuskan sedemikian rupa agar dapat dipahami, dilaksanakan, dan
diakses secara wajar oleh masyarakat yang menjadi subjek kebijakan
tersebut.
157. Bahwa dalam perkara a quo, pengaturan mengenai Surat Izin Mengemudi
merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang keselamatan lalu lintas.
Pemohon tidak mempersoalkan tujuan tersebut. Pemohon justru
menerima bahwa negara mempunyai kewenangan dan kepentingan yang
sah untuk memastikan setiap pengemudi memenuhi persyaratan
kompetensi, kesehatan, dan keselamatan.
158. Bahwa persoalan konstitusional timbul ketika kebijakan tersebut tidak
memberikan pengaturan yang cukup jelas mengenai kedudukan
pemegang SIM setelah masa berlaku SIM berakhir, sehingga warga
negara tidak memperoleh kepastian mengenai apakah keadaan tersebut
masih berada dalam rezim perpanjangan atau telah sepenuhnya berubah
menjadi penerbitan SIM baru.
159. Bahwa dari perspektif kebijakan publik, pembedaan antara perpanjangan
dan penerbitan baru bukan sekadar persoalan istilah administratif,
melainkan mempunyai konsekuensi terhadap kedudukan hukum warga
negara yang sebelumnya telah memperoleh SIM secara sah.
160. Bahwa oleh karena itu, apabila pembentuk kebijakan memilih untuk
memberikan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pemegang SIM
yang
terlambat
melakukan
perpanjangan,
konsekuensi
tersebut
semestinya mempunyai dasar hukum yang jelas, dapat diketahui
sebelumnya, dapat diprediksi penerapannya, dan tidak menimbulkan
ketidakpastian bagi warga negara.
161. Bahwa prinsip tersebut juga memungkinkan dilakukan perbandingan
hukum (comparative law) dengan negara-negara lain yang menghadapi
39
persoalan serupa, bukan untuk meminta Mahkamah Konstitusi
mengadopsi sistem hukum negara lain, melainkan untuk menunjukkan
bahwa pengaturan mengenai masa berlaku dan perpanjangan izin
mengemudi pada dasarnya dapat dirumuskan dengan mekanisme yang
jelas, mudah dipahami, dan dapat diprediksi oleh masyarakat.
162. Bahwa perbandingan hukum tersebut relevan dalam perkara a quo
sepanjang digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan, bukan
sebagai sumber yang mengikat Mahkamah Konstitusi, karena setiap
negara tetap mempunyai sistem hukum, kebijakan keselamatan lalu
lintas, dan karakteristik administratif masing-masing.
163. Bahwa dengan demikian, pendekatan perbandingan hukum dalam
perkara a quo justru digunakan untuk memperlihatkan bahwa tujuan
keselamatan lalu lintas tidak harus dipertentangkan dengan kepastian
hukum dan kemudahan administrasi bagi warga negara.
164. Bahwa berdasarkan doktrin kebijakan publik tersebut, Pemohon
berpendapat bahwa pengaturan SIM seharusnya mampu mencapai dua
tujuan secara bersamaan, yaitu :
(i) menjamin keselamatan lalu lintas melalui persyaratan yang objektif dan
terukur; dan (ii) memberikan kepastian hukum mengenai status dan
mekanisme yang tersedia bagi pemegang SIM ketika masa berlakunya
berakhir.
165. Bahwa oleh sebab itu, persoalan dalam perkara a quo bukanlah apakah
negara boleh mengatur SIM secara ketat, melainkan apakah pengaturan
tersebut telah memenuhi standar kepastian hukum
yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
166. Bahwa dengan konstruksi demikian, Permohonan a quo tidak
dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan pembentuk Undang-Undang
dengan kebijakan yang dirancang oleh Pemohon, melainkan meminta
Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa kebijakan publik yang
berdampak langsung terhadap kedudukan hukum warga negara memiliki
dasar normatif yang cukup, jelas, terukur, dan memberikan kepastian
hukum yang adil.
40
BAGAN SEBAB-AKIBAT: KERUGIAN KONSTITUSIONAL PERPANJANGAN SIM
Tahapan
/
Elemen
Substansi Norma / Fakta
Implikasi / Keterangan
1. Sumber
Normatif
Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ
Undang-undang
mengatur
masa
berlaku
dan
membuka
peluang
perpanjangan, namun mengalami
kekosongan
parameter
normatif
terkait batas toleransi keterlambatan.
“berlaku selama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang”
2.
Aturan
Pelaksana
Pasal 4 Perpol Nomor 5 Tahun
2021
Peraturan di bawah undang-undang
menerapkan
sanksi
administratif
secara kaku tanpa ruang masa
tenggang (grace period).
Perpanjangan
wajib
dilakukan
sebelum habis masa berlaku; jika
lewat, wajib mengajukan penerbitan
SIM baru.
3.
Akibat
Normatif
Ketiadaan
Parameter
Konstitusional
Mengabaikan realitas sosio-ekonomi
masyarakat rentan dan melimpahkan
seluruh beban pembatasan hak
sepenuhnya pada aturan pelaksana.
Tidak adanya pengaturan mengenai
masa tenggang (grace period) 1
tahun bagi pemegang SIM yang
terlambat
memperpanjang
dokumen.
4.
Fakta
Konkret
Pemohon
Kondisi Riil Pemohon
Memaksa
Pemohon
menghadapi
pilihan dilematis antara membiarkan
SIM mati demi bertahan hidup atau
terbebani prosedur serta biaya tes
ulang yang tidak proporsional.
Pemohon (dengan mobilitas tinggi
dan kondisi sosio-ekonomi tertentu)
memiliki
SIM
C
yang
telah
kedaluwarsa.
5. Kerugian
Konstitusio
nal
Pelanggaran Konstitusi
Negara
gagal
memberikan
perlindungan
administratif
yang
rasional, di mana perpanjangan
seharusnya tetap diakui sepanjang
belum
melampaui
batas
masa
tenggang 1 tahun.
Bertentangan
dengan
hak
atas
kepastian hukum yang adil (Pasal
28D ayat (1)) dan kewajiban negara
melindungi kelompok rentan (Pasal
34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
167. Bahwa menurut doktrin Lon L. Fuller mengenai moralitas internal hukum
(the inner morality of law), suatu aturan hukum agar dapat berfungsi
sebagai hukum harus memenuhi tuntutan antara lain kejelasan, dapat
dipahami,
tidak
saling
bertentangan,
dapat
dilaksanakan,
dan
memberikan pedoman yang dapat diketahui oleh subjek yang dikenai
aturan. Prinsip tersebut relevan dengan jaminan kepastian hukum yang
adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
41
1945, karena warga negara harus dapat mengetahui secara wajar akibat
hukum dari suatu keadaan yang diatur oleh Undang-Undang.
168. Bahwa dalam konteks a quo, Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ telah
menentukan bahwa Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang, namun tidak memberikan kejelasan mengenai
akibat hukum dan mekanisme yang berlaku ketika masa berlaku Surat Izin
Mengemudi telah berakhir, sehingga ketidaklengkapan pengaturan
tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara sebagai
pemegang Surat Izin Mengemudi.
169. Bahwa ketidakjelasan tersebut menjadi semakin nyata karena peraturan
pelaksana kemudian menentukan bahwa perpanjangan Surat Izin
Mengemudi dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir dan bahwa
Surat Izin Mengemudi yang telah lewat masa berlaku harus diajukan
sebagai penerbitan Surat Izin Mengemudi baru. Dengan demikian,
terdapat konsekuensi hukum yang secara langsung memengaruhi
kedudukan administratif pemegang Surat Izin Mengemudi, sementara
konsekuensi tersebut tidak dirumuskan secara jelas dalam Pasal 85 ayat
(2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
170. Bahwa dari perspektif kebijakan publik, pengaturan pelayanan kepada
masyarakat seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan
pemerintahan, tetapi juga memperhatikan kejelasan, kemudahan,
efektivitas, keterjangkauan, dan kepastian bagi masyarakat sebagai pihak
yang dikenai kebijakan, sepanjang tidak mengurangi tujuan utama yang
hendak dilindungi oleh negara.
171. Bahwa dalam pengaturan Surat Izin Mengemudi, tujuan keselamatan lalu
lintas merupakan kepentingan publik yang sah dan tidak dipersoalkan
oleh Pemohon. Namun, pencapaian tujuan keselamatan lalu lintas
tersebut tetap harus dilaksanakan melalui norma yang jelas, dapat
dipahami, dapat diprediksi, dan memberikan kepastian mengenai
konsekuensi hukum bagi warga negara.
172. Bahwa kebijakan publik yang baik tidak semestinya menciptakan beban
administratif yang lebih berat daripada yang diperlukan untuk mencapai
tujuan yang hendak dilindungi, terlebih apabila warga negara sebelumnya
42
telah memperoleh Surat Izin Mengemudi melalui proses dan persyaratan
yang ditentukan oleh negara.
173. Bahwa oleh karena itu, pengaturan mengenai Surat Izin Mengemudi
seharusnya mampu mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama
sah, yaitu kepentingan negara dalam menjamin keselamatan lalu lintas
dan
kepentingan
warga
negara
untuk
memperoleh
pelayanan
administratif yang jelas, mudah dipahami, dan memberikan kepastian
hukum.
174. Bahwa prinsip tersebut tidak berarti Pemohon meminta dihapuskannya
persyaratan keselamatan, kesehatan, maupun kompetensi dalam
memperoleh atau memperpanjang Surat Izin Mengemudi. Sebaliknya,
Pemohon berpandangan bahwa persyaratan tersebut tetap dapat
dipertahankan sepanjang mempunyai dasar hukum yang jelas dan
diterapkan melalui mekanisme yang memberikan kepastian kepada
masyarakat.
175. Bahwa dengan demikian, persoalan dalam Permohonan a quo bukan
semata-mata mengenai kemudahan administratif bagi Pemohon secara
pribadi, melainkan mengenai kualitas norma Undang-Undang dalam
memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara yang berada
dalam keadaan yang sama, khususnya mengenai akibat hukum setelah
masa berlaku Surat Izin Mengemudi berakhir.
176. Bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
karena warga negara yang menjadi subjek suatu norma harus dapat
mengetahui secara wajar hak, kewajiban, serta akibat hukum yang timbul
dari keadaan yang diatur oleh norma tersebut.
177. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar
ketidaklengkapan Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ tersebut dinilai sebagai
persoalan konstitusional yang berkaitan dengan kepastian hukum yang
adil, bukan semata-mata sebagai persoalan teknis administrasi
penerbitan atau perpanjangan Surat Izin Mengemudi.
178. Bahwa untuk memperkuat penilaian tersebut, Pemohon juga dapat
menggunakan pendekatan perbandingan hukum (comparative law)
43
sebagai bahan pertimbangan mengenai bagaimana negara lain mengatur
masa berlaku dan perpanjangan izin mengemudi, bukan untuk
menjadikan hukum negara lain sebagai norma yang mengikat Indonesia,
melainkan untuk menunjukkan bahwa tujuan keselamatan lalu lintas
dapat berjalan berdampingan dengan pengaturan administratif yang jelas,
sederhana, dan dapat diprediksi oleh masyarakat.
179. Bahwa dengan demikian, perbandingan hukum tersebut ditempatkan
sebagai bahan penguat argumentasi, sedangkan dasar utama
Permohonan a quo tetap bersumber pada UUD NRI Tahun 1945,
khususnya prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
J.
PENIADAAN MASA TENGGANG (GRACE PERIOD) SIM JUSTRU
MENGURANGI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
180. Bahwa kebijakan peniadaan masa tenggang dan penghangusan SIM
secara serta-merta justru kontraproduktif terhadap tujuan pengumpulan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu sendiri. Kebijakan yang
bersifat menghukum dan menyulitkan ini menurunkan tingkat kepatuhan
sukarela (voluntary compliance) warga negara untuk memperpanjang
SIM, yang pada gilirannya berpotensi mereduksi potensi pendapatan
negara akibat keengganan masyarakat mengakses layanan resmi
kepolisian
181. Bahwa pengabulan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap
norma pengujian SIM yang mewajibkan pembuatan baru bagi SIM yang
telah habis masa aktifnya tidak akan mengurangi Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP), melainkan justru berpotensi meningkatkan
penerimaan negara secara sah.
a. Peningkatan Kesadaran Kepatuhan: Kebijakan perpanjangan bagi
SIM yang telah melewati masa berlaku akan mendorong masyarakat
untuk memperpanjang dokumen secara sukarela tanpa takut
dikenakan sanksi administratif berupa prosedur pembuatan SIM baru
dari nol yang rumit dan mahal.
44
b. Prinsip Kemudahan Administrasi: Penerapan asas kemudahan
(administrative simplicity) dalam proses perpanjangan menurunkan
hambatan psikologis dan finansial bagi warga negara yang telat
memperpanjang dokumennya.
c. Optimalisasi Pendapatan Negara: Ketika hambatan birokrasi
ditiadakan dan diganti dengan mekanisme perpanjangan yang
rasional, tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar biaya
administrasi resmi akan meningkat secara masif, yang pada akhirnya
mendongkrak realisasi PNBP secara berkelanjutan dibandingkan
mengandalkan jalur transaksional non-resmi di luar sistem.
182. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XXI/2023
Hakim Konstitusi Yangmulia Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan
berbeda (concurring opinion) sebagai berikut:
a. Bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) berfungsi sebagai bukti
kompetensi mengemudi dan registrasi pengemudi kendaraan
bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi yang selanjutnya
dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan,
dan identifikasi forensik kepolisian (vide Pasal 86 UU LLAJ). Oleh
karenanya, setiap orang yang ingin mendapatkan SIM kendaraan
bermotor harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan,
dan lulus ujian serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan.
Sebagai tindak lanjut dari UU LLAJ, telah diterbitkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (Perkap 5/2021).
b. Bahwa berkenaan dengan biaya penerbitan SIM, hal demikian
merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak yang
berlaku di institusi Polri. Tanpa bermaksud menilai legalitasnya,
berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tarif biaya
penerbitan SIM baru dan perpanjangan SIM dibedakan sesuai dengan
penggolongannya.
c. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya
berpendapat sama dengan mayoritas hakim konstitusi bahwa
permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun, ke
depan kepada Pembentuk Undang-Undang perlu dipertimbangkan
adanya kebijakan afirmatif (affirmative action) bagi kelompok lansia
untuk diberikan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.
183. Bahwa terlepas dari diskursus kebijakan maupun pandangan Hakim
Konstitusi terkait masa berlaku dan PNBP tersebut, Pemohon
menegaskan kembali bahwa pokok permohonan a quo secara subtansial
45
semata-mata menuntut adanya kepastian hukum yang adil berupa
penyediaan ruang masa tenggang (grace period) dalam perpanjangan
SIM. Permohonan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menafikan,
mengurangi, ataupun mereduksi fungsi fundamental SIM sebagai bukti
kompetensi mengemudi dan sarana registrasi pengemudi yang
menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta identifikasi forensik
kepolisian sebagaimana dijamin dalam Pasal 86 UU LLAJ. Oleh karena
itu, pengaturan masa tenggang yang rasional dan manusiawi tetap
berjalan seiring dan sejalan dengan terjaganya standar kompetensi serta
ketertiban administrasi lalu lintas yang sah.
184. Bahwa Pemohon pada pokoknya hanya memohonkan adanya kepastian
hukum yang adil melalui penyediaan ruang masa tenggang (grace period)
dalam perpanjangan SIM, agar tidak serta-merta dihanguskan dan
dipaksa menempuh prosedur pembuatan baru dari nol.
185. Bahwa namun demikian, dalam dinamika perimbangan hukum
konstitusional,
sebagaimana
terefleksi
dalam
pandangan
Hakim
Konstitusi terkait kebijakan afirmatif (affirmative action) dan pertimbangan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat ruang rasionalitas
yang justru saling menguatkan
186. Bahwa pemberian ruang masa tenggang serta opsi perpanjangan yang
manusiawi tidak merugikan target PNBP negara, melainkan justru
menyelamatkan tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance)
masyarakat agar tidak lari dari sistem administrasi resmi.
187. Bahwa manakala Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dapat
memperluas jangkauan keadilan substantif hingga gagasan afirmatif
seperti pengecualian SIM seumur hidup bagi kelompok lansia demi
menjaga kualitas hidup dan mobilitas mereka, maka permohonan pokok
Pemohon terkait masa tenggang perpanjangan SIM sudah sepatutnya
mendapatkan pengakuan konstitusional yang senada demi melindungi
hak warga negara dari beban administratif yang berlebihan dan tidak
proporsional.
K.
PEMBERLAKUAN MASA TENGGANG (GRACE PERIOD) SELAMA 1
(SATU) TAHUN SEBAGAI SOLUSI KONSTITUSIONAL
46
188. Bahwa pemberlakuan masa tenggang (grace period) selama 1 (satu)
tahun sebagai solusi konstitusional dengan manfaat sebagai berikut:
a. Durasi Masa Tenggang (1 Tahun): Masa tenggang yang ideal dan
rasional bagi perpanjangan SIM yang telah habis masa berlakunya
adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal kedaluwarsa. Jangka waktu ini
memberikan ruang bernapas yang cukup bagi pekerja harian, buruh,
dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengumpulkan biaya
perpanjangan
tanpa
harus
langsung
menghadapi
sanksi
penghangusan dokumen (forfeiture) yang memaksa pembuatan baru
dari nol.
b. Mencegah Kriminalisasi Administratif: Tanpa adanya masa tenggang,
jeda waktu sehari saja pasca-masa berlaku habis langsung mengubah
status
hukum
seorang
pengemudi
menjadi
"tidak
sah",
menyamakannya dengan pelanggar hukum berat yang tidak pernah
memiliki SIM. Masa tenggang berfungsi sebagai jembatan korektif
agar kesalahan administratif tidak serta-merta berkonsekuensi pada
hukuman finansial yang berat.
c. Mengurangi Beban Biaya Ganda dan Praktik Pungli: Dengan adanya
kepastian masa tenggang, pemohon tidak perlu panik atau terdorong
menggunakan
jalur
instan/calo
(petty
corruption)
berbiaya
Rp600.000,00
hingga
Rp900.000,00.
Negara
tetap
dapat
mengenakan
denda
administratif
yang
wajar
atau
denda
keterlambatan yang jauh lebih ringan daripada memaksa warga
menanggung biaya tes ulang secara keseluruhan.
d. Kesesuaian dengan Asas Keadilan Sosial (Pasal 34 ayat (1) UUD
1945): Pemberlakuan grace period merupakan wujud nyata kehadiran
negara (welfare state) dalam "memelihara" fakir miskin. Kebijakan ini
memastikan bahwa keterbatasan ekonomi dan kesibukan kerja harian
warga masyarakat marginal tidak dihukum oleh kekakuan birokrasi,
sehingga hak atas mobilitas dan penghidupan yang layak tetap
terlindungi secara konstitusional.
189. Bahwa pemberlakuan masa tenggang (grace period) selama 1 (satu)
tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Izin Mengemudi
47
bukan
berarti
membebaskan
warga
negara
untuk
selamanya
mengabaikan kewajiban administratif. Apabila masa tenggang 1 (satu)
tahun tersebut terlampaui dan pemegang SIM tetap tidak melakukan
perpanjangan tanpa alasan yang sah menurut hukum (seperti keadaan
kahar), maka demi menjamin ketertiban hukum dan standar keselamatan
lalu lintas, negara tetap berwenang memberlakukan mekanisme
penerbitan SIM baru. Batasan normatif yang jelas ini memastikan bahwa
hukum tidak berlaku kaku sejak hari pertama kedaluwarsa, melainkan
memberikan koridor toleransi yang rasional bagi masyarakat rentan
sebelum sanksi administratif terberat dijatuhkan.
190. Bahwa ketentuan yang menyatakan SIM tidak dapat diperpanjang dan
dinyatakan hangus seketika setelah masa aktifnya habis adalah dalil yang
tidak beralasan hukum dan mengada-ngada. Di era digital dan kemajuan
teknologi sistem basis data saat ini, seluruh data registrasi dan identifikasi
pengemudi
yang
tersimpan
di
dalam
server
kepolisian
(Polres/Polda/Korlantas) dipastikan masih tersimpan secara elektronik
dan aman.
191. Bahwa dengan ketersediaan pangkalan data (database) digital yang
terpusat, pengaktifan kembali atau perpanjangan SIM yang telah melewati
batas waktu tidak memerlukan proses dari nol (penerbitan baru),
melainkan cukup diakses melalui nomor unik SIM yang bersangkutan.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya diberikan masa tenggang (grace
period) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi pemilik SIM untuk
melakukan perpanjangan, alih-alih langsung menghanguskan status SIM
tersebut.
192. Bahwa kebijakan menghanguskan SIM secara serta-merta tanpa
memberikan ruang masa tenggang dan mengabaikan kemudahan
teknologi server kepolisian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta
membebani warga negara secara tidak proporsional dari segi waktu,
tenaga, dan biaya administratif.
193. Bahwa kebijakan yang membebani warga negara secara tidak
proporsional tersebut juga secara nyata bertentangan dengan semangat
48
konstitusi sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara; sehingga penerapan sanksi administratif berupa
penghangusan SIM tanpa masa tenggang justru semakin membebani
perekonomian masyarakat kecil dan kelompok rentan yang seharusnya
dilindungi dan dipelihara oleh negara berikut sisi relevansi:
a. Korelasi Beban Ekonomi (Access to Livelihood): SIM bagi sebagian
besar masyarakat kelas bawah (seperti pengemudi ojek online, sopir
angkutan, kurir, atau pekerja informal) bukan sekadar identitas
berkendara, melainkan instrumen utama penghidupan (livelihood).
b. Ketika SIM dihanguskan secara serta-merta dan harus melalui proses
penerbitan baru (yang biayanya setara dengan pembuatan baru plus
potensi denda/biaya tes), hal ini menciptakan beban finansial ekstra
yang nyata.
c.
Bagi masyarakat miskin atau rentan, pengeluaran finansial yang
mendadak dan bersifat menghukum akibat sistem administrasi
negara dapat menggerus daya tahan ekonomi mereka. Di sinilah
argumen dibangun: alih-alih "memelihara" atau meringankan beban
fakir miskin, negara justru memberikan beban tambahan melalui
prosedur administratif yang kaku dan menghukum.
194. Bahwa sebagai negara hukum yang berwujud welfare state (negara
kesejahteraan), negara melalui instrumen hukumnya tidak boleh
membebani rakyatnya terutama masyarakat fakir miskin yang dilindungi
oleh Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan aturan administratif yang
eksesif, mahal, dan menghukum, yang pada akhirnya justru merampas
ruang mencari nafkah mereka.
195. Bahwa bagi sebagian besar warga negara yang bekerja di sektor informal
dan pencari nafkah harian seperti pengemudi ojek dalam jaringan (driver
online), pedagang keliling, pengemudi angkutan umum/sopir, pekerja
borongan, hingga guru honorer yang harus bermobilitas tinggi lintas
wilayah. SIM bukan sekadar dokumen administratif berkendara,
melainkan lisensi legalitas profesi dan modal dasar ekonomi untuk
menjalankan penghidupan sehari-hari (daily subsistence). Tanpa
49
kepemilikan SIM yang sah, kelompok pekerja tersebut secara seketika
kehilangan dasar hukum untuk mengoperasikan sarana transportasi yang
menjadi satu-satunya tumpuan nafkah bagi diri dan keluarganya.
196. Bahwa kebijakan administratif yang menghanguskan SIM secara serta-
merta tanpa memberikan ruang masa tenggang (grace period) telah
mendatangkan kerugian berlapis bagi warga negara. Ketika masa berlaku
SIM habis dan langsung dihanguskan menjadi prosedur penerbitan baru,
para pekerja harian, pengemudi, hingga guru honorer dipaksa untuk
meninggalkan pekerjaan dan kehilangan hari kerja (opportunity cost),
demi mengikuti proses birokrasi pengulangan ujian yang rumit dan
memakan biaya tambahan. Bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap,
kehilangan satu hari bekerja berarti hilangnya hak dasar atas pemenuhan
kebutuhan hidup, yang secara nyata semakin memperpuruk kondisi
ekonomi mereka.
197. Bahwa pengenaan beban administratif yang eksesif, kaku, dan
menghukum ini tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), tetapi juga mengabaikan
tanggung jawab moral dan konstitusional negara. Negara melalui
instrumen pelayanan publiknya seharusnya memberikan perlindungan,
kemudahan, serta afirmasi hukum kepada warga negara, khususnya
kelompok
rentan,
pekerja
sektor
informal,
dan
masyarakat
berpenghasilan rendah yang masuk dalam kategori fakir miskin atau
nyaris miskin, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, alih-alih justru membebankan kerugian waktu, tenaga,
dan finansial melalui kebijakan administratif yang mematikan ruang
mencari nafkah secara sah.
198. Bahwa Pemohon menyadari masa kedaluwarsa SIM C milik Pemohon
saat ini telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Namun demikian, hal
tersebut tidak serta-merta menghilangkan kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon, sebab kerugian konstitusional yang didalilkan tidak
hanya bersifat historis atas masa lalu, tetapi juga bersifat potensial dan
berulang bagi Pemohon di masa yang akan datang.
50
199. Bahwa sebagai warga negara yang aktif melakukan mobilitas sosial dan
penyelenggaraan pendidikan non-formal, Pemohon di kemudian hari pasti
akan kembali memperpanjang dan mempertahankan kepemilikan
dokumen SIM C miliknya secara sah setelah proses administrasi atau
pembaharuan dokumen diselesaikan. Oleh karena itu, keberadaan norma
yang tidak memiliki batas toleransi (grace period) mengancam hak
konstitusional Pemohon secara langsung setiap kali Pemohon berada
dalam posisi rentan terhadap keterlambatan administratif di masa
mendatang.
200. Bahwa penentuan batas masa tenggang selama 1 (satu) tahun dalam
petitum Pemohon didasarkan pada penalaran yang wajar (reasonable
legal standard) dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Rentang waktu 1 tahun adalah batas toleransi maksimal yang objektif
untuk membedakan antara keterlambatan administratif yang wajar
akibat
kendala
sosio-ekonomi
atau
situasi
darurat,
dengan
pengabaian total terhadap kewajiban hukum berkendara.
b. Jika masa tenggang ditetapkan tanpa batas atau terlalu lama, hal
tersebut dapat mengganggu ketertiban umum. Sebaliknya, jika tidak
ada sama sekali, hal itu menciptakan kekosongan norma yang
merugikan hak milik administratif Pemohon atas SIM yang telah
dibangun bertahun-tahun.
c. Angka 1 tahun merupakan titik keseimbangan yang paling
proporsional agar Pemohon dan subjek hukum perorangan lainnya
memiliki jaminan kepastian hukum yang adil apabila mengalami
hambatan serupa di kemudian hari.
201. Bahwa dengan demikian, permohonan pengujian a quo tetap memiliki
korelasi langsung dan bermakna bagi Pemohon, guna memastikan
bahwa hak konstitusional Pemohon terlindungi dari ancaman sanksi
administratif yang kaku dan sewenang-wenang pada kesempatan-
kesempatan berkendara di masa yang akan datang.
L.
MENEPISA DALIL OPEN LEGAL POLICY ATAS PEMBENTUKAN
MASA TENGGANG 1 TAHUN PERPANJANGAN SIM
51
202. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seringkali
muncul anggapan bahwa penentuan batas waktu, tata cara administratif,
dan syarat teknis perpanjangan dokumen kependudukan atau perizinan
(termasuk Surat Izin Mengemudi) sepenuhnya merupakan ranah
kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang diserahkan kepada
pembentuk undang-undang (lawmaker) atau instansi pelaksana.
203. Bahwa terhadap anggapan tersebut, Pemohon secara tegas mendalilkan
bahwa ketiadaan pengaturan mengenai masa tenggang (grace period)
dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bukanlah sekadar pilihan
kebijakan hukum terbuka yang netral, melainkan sebuah bentuk legal gap
(kekosongan norma) yang melahirkan ketidakpastian hukum yang
merugikan hak konstitusional warga negara.
204. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai yurisprudensi tetapnya
telah menegaskan bahwa meskipun pembentuk undang-undang memiliki
kewenangan untuk mengatur suatu bidang hukum (open legal policy),
kewenangan tersebut tidak boleh melanggar batas-batas kewajaran,
melanggar prinsip proporsionalitas, menimbulkan beban yang berlebihan
(punitive overkill), ataupun mencederai jaminan kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
205. Bahwa penentuan batas waktu masa tenggang (grace period) selama 1
(satu) tahun bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah berakhir
bukanlah sebuah bentuk penyelundupan norma materiil baru atau
perumusan tarif administratif baru, melainkan:
a. Merupakan Wujud Nyata Kepastian Hukum yang Adil: Keberadaan
masa tenggang memberikan kejelasan batasan waktu yang objektif,
transparan, dan tidak multitafsir bagi masyarakat maupun aparat
penegak hukum di lapangan, sehingga mengakhiri praktik penafsiran
kaku yang merugikan.
b. Ruang Toleransi Sosio-Ekonomi (Social-Economic Tolerance):
Penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara tidak boleh
mengabaikan realitas sosio-ekonomi masyarakat. Keterlambatan
52
administratif dalam memperpanjang SIM seringkali disebabkan oleh
kondisi darurat, tekanan ekonomi, atau mobilitas tinggi yang
membatasi akses warga secara temporal. Tanpa adanya ruang
toleransi, sanksi administratif berubah menjadi instrumen yang
menghukum rakyat secara tidak proporsional.
206. Bahwa apabila pembentukan norma penundaan atau masa tenggang ini
diserahkan sepenuhnya tanpa batasan konstitusional (hanya diserahkan
pada diskresi Peraturan Kepolisian atau aturan internal), terbukti
melahirkan kesewenang-wenangan administratif berupa kewajiban
membuat SIM baru dari nol yang membebani secara finansial dan
prosedur. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang dan memiliki
kewajiban konstitusional untuk meluruskan kekosongan tersebut melalui
penafsiran konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).
207. Bahwa dengan demikian, penyematan frasa "sepanjang belum
melampaui masa tenggang 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa
berlaku Surat Izin Mengemudi" dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi
bukanlah bentuk intervensi terhadap open legal policy, melainkan koreksi
konstitusional yang imperatif guna menegakkan prinsip perlindungan
hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada kepastian hak warga
negara.
208. Rumusan posita di atas menempatkan argumentasi grace period 1 tahun
bukan sebagai urusan "teknis pembuat UU", melainkan sebagai
kebutuhan konstitusional yang mendesak untuk mencegah kesewenang-
wenangan aturan turunan, sehingga argumen open legal policy dari pihak
Pemerintah atau DPR dapat dipatahkan secara telak.
M.
FAKTOR EMPIRIS DAN KENDALA STRUKTURAL: MENGAPA
PENGENDARA SEPEDA MOTOR TIDAK MEMILIKI SIM
209. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna
sepeda motor terbesar di dunia, di mana populasi kendaraan bermotor
berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri hingga 3 Januari 2023 telah
mencapai 152.565.905 unit, meningkat signifikan dari 136.137.451 unit
53
pada tahun 2020 dengan mayoritas didominasi oleh sepeda motor
sebanyak 127.082.370 unit.
210. Bahwa di tengah masifnya pertumbuhan populasi sepeda motor tersebut,
terdapat ironi hukum dan administratif di lapangan, di mana rasio
kepemilikan Surat Izin Mengemudi C (SIM C) di Indonesia masih sangat
rendah dan memprihatinkan.
211. Bahwa berdasarkan estimasi data teknis keselamatan berkendara, dari
populasi sepeda motor yang mencapai kurang lebih 120 juta unit (data
estimasi tahun 2020), jumlah SIM C yang beredar secara sah hanya
berada pada angka sekitar 8,855 juta dokumen. Rasio ini menunjukkan
ketimpangan yang ekstrem, yakni 1 SIM C berbanding dengan 13 unit
sepeda motor.
212. Bahwa rendahnya kepemilikan SIM C di kalangan masyarakat tidak dapat
semata-mata dilekatkan pada faktor kelalaian atau rendahnya kesadaran
hukum warga negara, melainkan disebabkan oleh adanya kendala
struktural dan hambatan aksesibilitas dalam proses perolehan SIM itu
sendiri.
213. Bahwa sebagaimana diungkapkan dalam kajian dan pengamatan praktisi
keselamatan transportasi, proses mendapatkan sepeda motor jauh lebih
mudah diakses oleh masyarakat luas dibandingkan dengan proses dan
prosedur birokrasi untuk mendapatkan legitimasi berkendara berupa SIM
C, sehingga memicu tingginya angka pengendara yang belum memiliki
dokumen legal tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara belum
sepenuhnya menyediakan sistem pelayanan publik yang mudah,
terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang
bergantung pada kendaraan bermotor roda dua untuk penghidupan
sehari-hari.
214. Bahwa data empiris pada bagian huruf M angka 209 sampai 213
bersumber secara langsung dari data pemberitaan dan analisis yang
dipublikasikan dalam laman detikoto, Rasio Kepemilikan SIM C di
Indonesia Masih Rendah, 1 SIM untuk 13 Motor (diakses melalui
54
https://oto.detik.com/motor/d-6622204/rasio-kepemilikan-sim-c-di-
indonesia-masih-rendah-1-sim-untuk-13-motor).
IV.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan amar putusan
sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "dapat diperpanjang", dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
"dapat diperpanjang, termasuk bagi pemegang Surat Izin Mengemudi yang
masa berlakunya telah berakhir, sepanjang belum melampaui masa
tenggang 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Izin
Mengemudi."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:
1. Bukti P- 1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Bukti P- 2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Bukti P- 3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jangkung
Sido Sentosa;
55
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
4. Bukti P- 4
: Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama
Jangkung Sido Sentosa yang telah berakhir masa
berlakunya;
5. Bukti P- 5
: Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan
Surat Izin Mengemudi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2023;
6. Bukti P- 6
: Fotokopi Data sosial ekonomi Pemohon yang terdaftar
dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),
cekbansoskemensos.go.id/hasil-nik;
7. Bukti P- 7
: Fotokopi Jurnal ilmiah dan kajian empiris oleh Diandra
Anindhita, Muhammad Zaki, Resya Rosalina, & Simamora
Jeremy, "Fenomena Pembayaran Tidak Resmi dalam
Proses Pembuatan SIM di Indonesia", Jejak Digital: Jurnal
Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 6, 2025, hlm. 4448- 4455;
8. Bukti P- 8
: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
56
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk
menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 85 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU
22/2009), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
57
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei
2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan
selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima
syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal
85 ayat (2) UU 22/2009, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Surat izin mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
58
2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang merasa
dirugikan dengan berlakunya frasa “dapat diperpanjang” dalam norma Pasal 85
ayat (2) UU 22/2009 karena frasa a quo tidak memberikan kepastian hukum
yang memadai mengenai kedudukan dan konsekuensi hukum terhadap Surat
Izin Mengemudi (SIM) yang telah berakhir masa berlakunya, khususnya ketika
pemegang SIM bermaksud memperoleh kembali keberlakuan SIM melalui
mekanisme perpanjangan.
3. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap ketidakjelasan frasa
“dapat diperpanjang” dalam norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 tersebut
karena masa berlaku SIM Pemohon telah berakhir.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki SIM secara sah dan masa berlaku SIM tersebut
telah berakhir, dan frasa “dapat diperpanjang” dalam norma Pasal 85 ayat (2)
UU 22/2009 tidak memiliki parameter normatif yang mengatur kemungkinan
adanya kesempatan bagi pemegang SIM yang masa berlaku SIM sudah
berakhir untuk menggunakan mekanisme perpanjangan dalam jangka waktu
tertentu atau harus menempuh mekanisme penerbitan SIM baru. Menurut
Pemohon hal ini bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
5. Bahwa berdasarkan data sosial ekonomi, Pemohon berada pada desil 5 (lima).
Data tersebut tidak diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan bahwa Pemohon
secara otomatis berkedudukan sebagai “fakir miskin”, namun hal ini
membuktikan bahwa kemampuan ekonomi Pemohon berada pada ambang
batas kerentanan finansial. Jika masa berlaku SIM telah habis dan Pemohon
terlambat dalam memperpanjang masa berlaku maka akibatnya Pemohon harus
mengulang seluruh tahapan seperti pembuatan SIM baru. Menurut Pemohon
hal ini menjadi beban terhadap kondisi keuangan Pemohon yang terbatas,
sehingga perlu intervensi dari negara sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa pemberlakuan norma a quo tanpa memberikan ruang toleransi
administratif bagi masyarakat rentan di klaster Desil 5 merupakan bentuk
pengabaian negara terhadap asas perlindungan sosial, yang pada akhirnya
membebani warga negara secara tidak adil dan melanggar hak atas jaminan
59
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas,
Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti
P-3] dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional dimaksud menurut
anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya frasa “dapat diperpanjang” dalam
norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009 yang tidak mengatur secara jelas mekanisme
perpanjangan masa berlaku SIM yang telah habis masa berlakunya. Menurut
Pemohon sebagai akibat dari tidak adanya mekanisme yang jelas tersebut jika
Pemohon terlambat dalam memperpanjang masa berlaku SIM maka Pemohon
diharuskan mengulang seluruh tahapan seperti halnya pembuatan SIM baru. Hal ini
menjadi beban terhadap kondisi keuangan Pemohon yang terbatas.
Namun, setelah mencermati secara saksama berkenaan dengan uraian
Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, Mahkamah tidak
mendapatkan uraian yang spesifik bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI
Tahun 1945, yang dianggap dirugikan baik secara aktual atau setidak-tidaknya
potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena
berlakunya frasa “dapat diperpanjang” dalam norma Pasal 85 ayat (2) UU 22/2009
yang dimohonkan pengujian. Sebab, secara hukum norma yang dimohonkan
pengujian tidak menghalangi hak Pemohon untuk memperpanjang SIM yang habis
masa berlakunya.
Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas,
Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas kerkaitan logis adanya hubungan
sebab-akibat (causal-verband) antara hak konstitusional yang dimiliki Pemohon
yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian. Sehingga, Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat
anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4].
Dalam hal ini, syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana
dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
60
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan
selanjutnya bersifat kumulatif. Dengan tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud
dengan sendirinya tidak terpenuhi syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya
tidak ada relevansi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan syarat selebihnya.
Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
61
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.13 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd
Saldi Isra
ttd
Enny Nurbaningsih
ttd
Ridwan Mansyur
ttd
Arsul Sani
62
ttd
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd
M. Guntur Hamzah
ttd
Adies Kadir
ttd
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd
Ria Indriyani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat sama dengan mayoritas hakim konstitusi bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun, ke depan kepada Pembentuk Undang-Undang perlu dipertimbangkan adanya kebijakan afirmatif (affirmative action) bagi kelompok lansia untuk diberikan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. 183. Bahwa terlepas dari diskursus kebijakan maupun pandangan Hakim Konstitusi terkait masa berlaku dan PNBP tersebut, Pemohon menegaskan kembali bahwa pokok permohonan a quo secara subtansial 45 semata-mata menuntut adanya kepastian hukum yang adil berupa penyediaan ruang masa tenggang (grace period) dalam perpanjangan SIM. Permohonan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menafikan, mengurangi, ataupun mereduksi fungsi fundamental SIM sebagai bukti kompetensi mengemudi dan sarana registrasi pengemudi yang menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta identifikasi forensik kepolisian sebagaimana dijamin dalam Pasal 86 UU LLAJ. Oleh karena itu, pengaturan masa tenggang yang rasional dan manusiawi tetap berjalan seiring dan sejalan dengan terjaganya standar kompetensi serta ketertiban administrasi lalu lintas yang sah. 184. Bahwa Pemohon pada pokoknya hanya memohonkan adanya kepastian hukum yang adil melalui penyediaan ruang masa tenggang (grace period) dalam perpanjangan SIM, agar tidak serta-merta dihanguskan dan dipaksa menempuh prosedur pembuatan baru dari nol. 185. Bahwa namun demikian, dalam dinamika perimbangan hukum konstitusional, sebagaimana terefleksi dalam pandangan Hakim Konstitusi terkait kebijakan afirmatif (affirmative action) dan pertimbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat ruang rasionalitas yang justru saling menguatkan 186. Bahwa pemberian ruang masa tenggang serta opsi perpanjangan yang manusiawi tidak merugikan target PNBP negara, melainkan justru menyelamatkan tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) masyarakat agar tidak lari dari sistem administrasi resmi. 187. Bahwa manakala Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dapat memperluas jangkauan keadilan substantif hingga gagasan afirmatif seperti pengecualian SIM seumur hidup bagi kelompok lansia demi menjaga kualitas hidup dan mobilitas mereka, maka permohonan pokok Pemohon terkait masa tenggang perpanjangan SIM sudah sepatutnya mendapatkan pengakuan konstitusional yang senada demi melindungi hak warga negara dari beban administratif yang berlebihan dan tidak proporsional. K. PEMBERLAKUAN MASA TENGGANG (GRACE PERIOD) SELAMA 1 (SATU) TAHUN SEBAGAI SOLUSI KONSTITUSIONAL 46 188. Bahwa pemberlakuan masa tenggang (grace period) selama 1 (satu) tahun sebagai solusi konstitusional dengan manfaat sebagai berikut: a. Durasi Masa Tenggang (1 Tahun): Masa tenggang yang ideal dan rasional bagi perpanjangan SIM yang telah habis masa berlakunya adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal kedaluwarsa. Jangka waktu ini memberikan ruang bernapas yang cukup bagi pekerja harian, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengumpulkan biaya perpanjangan tanpa harus langsung menghadapi sanksi penghangusan dokumen (forfeiture) yang memaksa pembuatan baru dari nol. b. Mencegah Kriminalisasi Administratif: Tanpa adanya masa tenggang, jeda waktu sehari saja pasca-masa berlaku habis langsung mengubah status hukum seorang pengemudi menjadi "tidak sah", menyamakannya dengan pelanggar hukum berat yang tidak pernah memiliki SIM. Masa tenggang berfungsi sebagai jembatan korektif agar kesalahan administratif tidak serta-merta berkonsekuensi pada hukuman finansial yang berat. c. Mengurangi Beban Biaya Ganda dan Praktik Pungli: Dengan adanya kepastian masa tenggang, pemohon tidak perlu panik atau terdorong menggunakan jalur instan/calo (petty corruption) berbiaya Rp600.000,00 hingga Rp900.000,00. Negara tetap dapat mengenakan denda administratif yang wajar atau denda keterlambatan yang jauh lebih ringan daripada memaksa warga menanggung biaya tes ulang secara keseluruhan. d. Kesesuaian dengan Asas Keadilan Sosial (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945): Pemberlakuan grace period merupakan wujud nyata kehadiran negara (welfare state) dalam "memelihara" fakir miskin. Kebijakan ini memastikan bahwa keterbatasan ekonomi dan kesibukan kerja harian warga masyarakat marginal tidak dihukum oleh kekakuan birokrasi, sehingga hak atas mobilitas dan penghidupan yang layak tetap terlindungi secara konstitusional. 189. Bahwa pemberlakuan masa tenggang (grace period) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Izin Mengemudi 47 bukan berarti membebaskan warga negara untuk selamanya mengabaikan kewajiban administratif. Apabila masa tenggang 1 (satu) tahun tersebut terlampaui dan pemegang SIM tetap tidak melakukan perpanjangan tanpa alasan yang sah menurut hukum (seperti keadaan kahar), maka demi menjamin ketertiban hukum dan standar keselamatan lalu lintas, negara tetap berwenang memberlakukan mekanisme penerbitan SIM baru. Batasan normatif yang jelas ini memastikan bahwa hukum tidak berlaku kaku sejak hari pertama kedaluwarsa, melainkan memberikan koridor toleransi yang rasional bagi masyarakat rentan sebelum sanksi administratif terberat dijatuhkan. 190. Bahwa ketentuan yang menyatakan SIM tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan hangus seketika setelah masa aktifnya habis adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ngada. Di era digital dan kemajuan teknologi sistem basis data saat ini, seluruh data registrasi dan identifikasi pengemudi yang tersimpan di dalam server kepolisian (Polres/Polda/Korlantas) dipastikan masih tersimpan secara elektronik dan aman. 191. Bahwa dengan ketersediaan pangkalan data (database) digital yang terpusat, pengaktifan kembali atau perpanjangan SIM yang telah melewati batas waktu tidak memerlukan proses dari nol (penerbitan baru), melainkan cukup diakses melalui nomor unik SIM yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya diberikan masa tenggang (grace period) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi pemilik SIM untuk melakukan perpanjangan, alih-alih langsung menghanguskan status SIM tersebut. 192. Bahwa kebijakan menghanguskan SIM secara serta-merta tanpa memberikan ruang masa tenggang dan mengabaikan kemudahan teknologi server kepolisian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta membebani warga negara secara tidak proporsional dari segi waktu, tenaga, dan biaya administratif. 193. Bahwa kebijakan yang membebani warga negara secara tidak proporsional tersebut juga secara nyata bertentangan dengan semangat 48 konstitusi sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; sehingga penerapan sanksi administratif berupa penghangusan SIM tanpa masa tenggang justru semakin membebani perekonomian masyarakat kecil dan kelompok rentan yang seharusnya dilindungi dan dipelihara oleh negara berikut sisi relevansi: a. Korelasi Beban Ekonomi (Access to Livelihood): SIM bagi sebagian besar masyarakat kelas bawah (seperti pengemudi ojek online, sopir angkutan, kurir, atau pekerja informal) bukan sekadar identitas berkendara, melainkan instrumen utama penghidupan (livelihood). b. Ketika SIM dihanguskan secara serta-merta dan harus melalui proses penerbitan baru (yang biayanya setara dengan pembuatan baru plus potensi denda/biaya tes), hal ini menciptakan beban finansial ekstra yang nyata. c. Bagi masyarakat miskin atau rentan, pengeluaran finansial yang mendadak dan bersifat menghukum akibat sistem administrasi negara dapat menggerus daya tahan ekonomi mereka. Di sinilah argumen dibangun: alih-alih "memelihara" atau meringankan beban fakir miskin, negara justru memberikan beban tambahan melalui prosedur administratif yang kaku dan menghukum. 194. Bahwa sebagai negara hukum yang berwujud welfare state (negara kesejahteraan), negara melalui instrumen hukumnya tidak boleh membebani rakyatnya terutama masyarakat fakir miskin yang dilindungi oleh Pasal 34 ayat (1) UUD
