31/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 31/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Fadhil Arief, S.E. Jabatan : Bupati Kabupaten Batang Hari Alamat : Jalan Jend. Sudirman, Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari 2. Nama : Rahmad Hasrofi, S.E. Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Alamat : Jalan Jend. Sudirman, KM 5 Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/MK/KH-MS/III/2025 bertanggal 3 Maret 2025 memberi kuasa kepada Dr. Vernandus Hamonangan, S.H., M.H., Atika Rumiris Sitorus, S.H., M.H., dan Okto Suparman Simangunsong, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Dr. Monang Sitanggang, S.H., M.H. & Partners yang berkedudukan di Komplek New Castle Blok D No. 9, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan Surat Kuasa Nomor 100.3.11.2/50/HK/2025 bertanggal 3 Maret 2025 memberi kuasa kepada A.M. Safri, S.H., M.H., Fitter Zen, S.H., M.H., Kevin Yoga Ardyantoro, S.H., dan Dila Aisha Maharani, S.H, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 10 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 31/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 14 Maret 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut “UUD 1945”, yaitu sebagai berikut: 1. UUD 1945 pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. (Vide:Bukti P-4); 2. UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (1) 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. (Vide:Bukti P-4); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 3 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut ‘’UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman’’ pada Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Vide: Bukti P-5); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut ‘’UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi’’ sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut ‘’UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi” pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’’ (Vide: Bukti P-6); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut ‘’UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan” sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut ‘’UU No. 13 Tahun 2022 4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” pada pasal 9 ayat (1) menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” (Vide:Bukti P-7). 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 1 angka 3 menyatakan: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MKJ, termasuk pengujian Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 2 menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (Vide: Bukti P-8) II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON: 1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut : 5 1.1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) huruf : d. Lembaga Negara (Vide: Bukti P- 6); 1.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf d. Lembaga Negara (Vide: Bukti P-8); 2. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 21 Februari 2012 pada Paragraf [3.7] sampai [3.8] dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintahan daerah memenuhi kualifikasi sebagai Lembaga Negara (Vide: Bukti P-9); 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut “UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut “UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang” pada Pasal 57 menyatakan: “Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kubupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu perangkat Daerah”. 4. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Nomor 166/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 2 Januari 2024 pada dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: [3.6.2] Bahwa selanjutnya, menurut Mahkamah pengujian seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam UU 37/2024 serta Pasal 2 UU 37/2024 yang berkenaan dengan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah terkait dengan 6 urusan kepentingan pemerintahan daerah, maka yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk mengajukan pengujian terkait ketentuan dimaksud adalah pemerintahan daerah, yakni Bupati Kabupaten Batanghari bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Batanghari sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari. (Vide: Bukti P-10); 5. Bahwa Pemohon merupakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari yaitu: 5.1 Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Batang Hari yaitu Saudara : MUHAMMAD FADHIL ARIEF, S.E sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3 - 221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025- 2030. (Vide: Bukti P-1); 5.2 Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari yang dilaksanakan pada senin, tanggal 13 Januari 2025. (Vide: Bukti P-11) menunjuk: RAHMAD HASROFI, S.E merupakan ketua DPRD Kabupaten Batang Hari berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (Vide: Bukti P-2) untuk mewakili DPRD Kabupaten Batang Hari sebagai Pemohon. Selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari dengan Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari secara bersama-sama sebagai Pemohon, untuk selanjutnya mengajukan permohonan in cassu; 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Vide:Bukti P-8), Pemohon yang Hak dan/atau kewenangan kontitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang apabila: 7 a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 7. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, mengenai lima (5) syarat kerugian konstitusional Pemohon adalah sebagai berikut: 7.1 Bahwa Pemohon sebagai Pemerintahan Daearah Kabupaten Batang Hari diberikan hak dan/atau Kewenangan Konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang menyatakan: Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 7.2 Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958) untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut ‘’UU No. 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi” yang memuat kata "Batanghari" dan pada pasal 2 yang menyatakan tanggal 29 Maret 1965 8 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari adalah: tidak sesuai dengan sejarah pembentukan Kabupaten Batang Hari yaitu pada tanggal 1 Desember 1948, serta nilai filosofis dan sejarah yang terkandung di dalam pemberian nama ‘’Batang Hari’’. Sejak abad ke 14 sekitar tahun 1460 pada Kerajaan Melayu Jambi terdapat tutur cerita nama Batang Hari memiliki makna: Batang artinya Sungai dan Hari artinya: timbul dari arah terbit Matahari. dengan makna: Sungai sebagai sumber kehidupan dan energi yang digunakan masyarakat dalam aktifitas keseharian dan sebagai sarana transportasi utama penghubung antar masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini telah diyakini masyarakat secara turun temurun sebagai identitas daerahnya dan dalam perkembangannya menjadi Kabupaten Batang Hari. Sehingga Pemohon yang merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari dan Pemohon juga merupakan representasi atas aspirasi masyarakat Kabupaten Batang Hari dalam mengurus urusan pemerintahan, dapat menjalankan hak dan/atau kewenangan Jabatan atau kedudukannya dengan perwujudan mampu bertanggung jawab mempertahankan identitas dan melestarikan sejarah Kabupaten Batang Hari. 7.3 Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan karena tidak mampu melaksanakan hak dan/atau kewenangan sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari dalam mempertahankan identitas serta sejarah Kabupaten Batang Hari. 7.4 Bahwa dengan berlakunya UU No. 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi, Pemohon berpotensi menjadi tidak mampu menjalankan otonomi daerah dalam mengurus urusan Pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemohon dibidang kebudayaan untuk mempertahankan identitas serta sejarah Kabupaten Batang Hari dan dimungkinkan hilangnya nilai-nilai Filosfis yang mengandung sejarah dalam pemberian nama Kabupaten, yaitu Batang Hari dan perayaan-perayaan masyarakat bersama pemerintah atas hari jadi Kabupaten Batang Hari yang diyakini dilaksanakan pada tanggal 1 desember setiap tahunnya; 9 7.5 Bahwa dengan dikabulkanya permohonan Pemohon, berupa dinyatakannya kata “Batanghari’’ dalam UU No. 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Batang Hari’’ dan menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan ’’Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)’’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ’’Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan diberlakukannya Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukittinggi Nomor: 81/KOM/U tanggal 30 Nopember 1948 Peraturan Tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah; maka Pemohon mampu menjalankan hak dan/atau kewenangannya untuk dapat mengurus urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemohon dibidang kebudayaan, dengan mempertahankan identitas dan melestarikan sejarah Kabupaten Batang Hari sehingga potensi kerugian Konstitusional Pemohon tidak terjadi; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum dan mengalami potensi kerugian konstitusional sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian UU No. 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batang Hari Di Provinsi Jambi; III. POSITA/ALASAN PERMOHONAN Adapun alasan-alasan Pemohon yang menjadi dasar permohonan ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian seluruh kata ‘’Batanghari’’ dan Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi yang bertentangan terhadap UUD 1945; 10 2. Bahwa Pemohon sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberikan hak dan/atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang menyatakan : UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.’’ UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” 3. Bahwa otonomi daerah tersebut dan urusan Pemerintahan Daerah lebih lanjut diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu: 3.1 Pada Pasal 1 angka 6 memuat definisi dari otonomi daerah yang menyatakan: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.’’ 3.2 Pada Pasal 9 mengatur terkait urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah daerah yang menyatakan: (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 11 (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.’’ 3.3 Selanjutnya pada Pasal 11 ayat 1 menyatakan: (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 3.4 Kemudian pada Pasal 1 angka 14 menyatakan: Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 3.5 Bahwa pada Pasal 12 ayat (2) huruf p menyatakan: “Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ………p. kebudayaan;” 3.6 Bahwa selanjutnya dalam lampiran ini menjelaskan pembagian urusan pemerintahan Konkuruen antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pada huruf V, menyatakan Urusan Pemerintahanan bidang Kebudayaan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota meliputi: a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. (Vide: Bukti P-13); 4. Bahwa UU No. 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi yang memuat kata ‘’Batanghari’’ dan pada Pasal 2 yang menyatakan tanggal 29 Maret 1965 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari adalah: tidak sesuai dengan sejarah pembentukan Kabupaten Batang Hari yaitu nama Kabupaten adalah Batang Hari dan tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pada pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5), dimana UU 12 No. 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi mengesampingkan/mengabaikan sejarah dan nilai-nilai filosofis yang hidup dalam budaya masyarkat Kabupaten Batang Hari, padahal hal tersebut hak otonomi daerah sebagai identitas. Selanjutnya Pemohon bertanggung jawab untuk mempertahankan identitas dan melestarikan sejarah Kabupaten Batang Hari yang merupakan perwujudan dari hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diatur oleh UUD 1945 pada pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5). Sehingga Permohonan a quo merupakan bentuk dari pertanggung jawaban Pemohon terhadap masyarakat Kabupaten Batang Hari; 5. Bahwa berdasarkan penelusuran Catatan Sejarah yang dihimpun oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis Nama dan tanggal, bulan, tahun pembentukan/Hari Jadi Kabupaten Batang Hari sebagai berikut: 5.1 Bahwa pemberian nama Batang Hari memiliki nilai filosofis dan sejarah yang terkandung di dalam pemberian nama “Batang Hari’’. Sejak abad ke 14 sekitar tahun 1460 pada Kerajaan Melayu Jambi terdapat tutur cerita nama Batang Hari memiliki makna: Batang artinya Sungai dan Hari artinya: timbul dari arah terbit Matahari. dengan makna: Sungai sebagai sumber kehidupan dan energi yang digunakan masyarakat dalam aktifitas keseharian dan sebagai sarana transportasi utama penghubung antar masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Duduk Tigo Silo juga menyampaikan: ‘Penamaan Kabupaten Batang Hari berdasarkan tutur (Cerito yang turun temurun dari nenek moyang) Nama daerah atau Kabupaten Batang Hari terdiri dari dua kata dan juga mengandung arti: Batang artinya sungai dan Hari artinya dewo (bahasa tentang nama makhluk halus tetapi sesuai dengan pedoman adat yang menyatakan adat bersendikan syara’ syara’ bersendikan kitabullah, syara’ mengato adat memakai, dewo itu makna dari mahkluk halus. Dari penjelasan tersebut maka nama Kabupaten dapat ditulis dengan Batang spasi Hari (Batang Hari)’ (Vide: Bukti P-30); 13 5.2 Bahwa berdasarkan https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Jambi, diperkirakan pada abab ke-14 sekira tahun 1460 daerah Kabupaten Batang Hari termasuk dalam wilayah Kerajaan Melayu Jambi. Selanjutnya dalam perkembanganya pada tahun 1615 Kerajaan Melayu Jambi menjadi Kesultanan Jambi. Kemudian pada tahun 1906 Pemerintah Hindia Belanda membubarkan Kesultanan Jambi dengan Sultan terakhir yaitu: Sultan Thaha Saifuddin. Dan wilayah Daerah Kabupaten Batang Hari masuk dalam Keresidenan Jambi (1906 – 1957); 5.3 Bahwa dalam Peraturan Tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah, oleh Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukittinggi Nomor: 81/KOM/U tanggal 30 Nopember 1948, pada Pasal 1 ayat (1) huruf k menyatakan: “Daerah-daerah jang melingkungi daerah: ………… k. 1. Kewedanaan Djambi 1. Kewedanaan Muara Tembesi 2. Kewedanaan Kuala Tungkal 3. Kewedanaan Muara Sabak Ditundjuk sebagai daerah Kabupaten jang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganja sendiri.” Kemudian pada Pasal 1 ayat (2) huruf k menyatakan: “Daerah-daerah Kabupaten tersebut dalam ajat (1) dinamakan: …………… k. Kabupaten Batang Hari. (vide: P-18 halaman 440 ) 5.4 Selanjutnya dalam buku Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah, halaman 1043 tercatat: Didaerah Kabupaten Batang Hari kelompok-kelompok perkampungan dan masjarakat suku Anak Dalam Djinak ini didapati di tempat-tempat dibawah ini, jaitu di: 1. Tandjung Katung, 2. Serasan (Pidjon) didaerah Muara Tembesi, 3. Pinang Tinggi, 4. Perumahan Djangga (Muara Bulian), 14 5. Perumahan Djeruk (Singoan), 6. Sungai Kilangan (Muara Bulian), 7. Sungai Djebak (Muara Tembesi), 8. Pemurisan (Sarolangun), 9. Sekamis (Muara Tembesi) dan 10. Lubuk Kepajang (Air Hitam) Kemudian tercatat juga: Dari keterangan-keterangan jang diperoleh, puak-puak suku Anak Dalam liar ini terdapat didaerah-daerah jang tersebut dibawah ini: 1. Disepandjang perairan Sungai Olek, 2. “ “ Air Tantam, 3. “ “ Sungai Ngai, 4. “ “ Sungai Arai, Keempat tempat tersebut merupakan wilayah daerah Kabupaten Batang Hari. (Vide: Bukti P-18) 5.5 Bahwa pada 15 April 1948 dibentuklah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Propinsi untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut dengan ‘’UU No. 10 tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi’’, pada Pasal 2 menyatakan: ‘’pembagian sumatra dalam tiga propinsi yang meliputi: a) propinsi Sumatra Utara yang meliputi Karesidenan-karesidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli; b) Propinsi Sumatra Tengah, yang meliputi Karesidenan- karesidenan Sumatra Barat. Riauw dan Jambi; c) Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan- karesidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka- Biliton’’ (Vide: Bukti P-16); 5.6 Bahwa selanjutnya UU No. 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi, pada Pasal 4 menyatakan: “Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan Propinsi dan pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi, diadakan suatu Komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari Komisaris-komisaris Negara, 15 yang susunan dan tugas kewajibannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan lain.” (Vide: Bukti P-16); 5.7 Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tersebut, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 1948 yang pada pokoknya bertugas mempersiapkan pembentukan daerah-daerah otonom dalam lingkungan Sumatera. (Vide: Bukti P-17); 5.8 Bahwa kemudian pada tanggal 30 Nopember 1948, dibentuk Peraturan Tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah, oleh Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukittinggi Nomor: 81/KOM/U yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Desember 1948, dengan dasar mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera. (Vide: Bukti P-16, Vide: Bukti P-17, Vide: P-18 halaman 440) 5.9 Bahwa selanjutnya pada 29 Maret 1956 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956) untuk selanjutnya dalam permohona a quo disebut “UU No. 12 Tahun 1956 Tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera’’, pada Pasal 1 angka 14 menyatakan: “Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut: .............. 14. Batang Hari, dengan nama Kabupaten Batang Hari, dengan watas-watas, yaitu bagian lainnya dari bekas Keresidenan Jambi, yang tidak termasuk dalam wilayah tersebut angka 13 di atas.’’ (Vide: Bukti P.21); 16 5.10 Bahwa UU No. 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera telah diubah beberapa kali yaitu diantaranya dengan: a. Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; b. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah; c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah; (Vide: Bukti P-22) d. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebutkan Kabupaten Batang Hari; (Vide: Bukti P-23); Bahwa dalam UU No.12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah serta perubahan-perubahannya tersebut, penulisan kata Batang Hari ditulis secara terpisah ‘’Batang Hari’’. 5.11 Bahwa selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Batang Hari membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera-Tengah oleh Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukittinggi Nomor: 81/KOM/U tanggal 30 Nopember 1948 (Vide: Bukti P-20); 17 5.12 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 Tentang Hari Jadi Kabupaten Batang Hari pada Pasal 2 menyatakan: Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari adalah 1 Desember 1948. dan pada Pasal 3 menyatakan: Penetapan Hari Jadi dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah dengan berdasarkan kepada tanggal, bulan, dan tahun diberlakuknya Peraturan komisaris Pemerintah Pusat Di Bukit Tinggi, Nomor 81/KOM/U, tanggal 30 Nopember 1948 tentang pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah, yaitu tanggal 1 Desember 1948. 5.13 Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 Tentang Hari Jadi Kabupaten Batang Hari pada Penjelasan umum paragraph ke-3 (tiga) menyatakan: “Berdasarkan data yang dihimpun dalam kegiatan penelusuran kembali tersebut berhasil ditarik kesimpulan bahwa Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari adalah Hari, Tanggal. Bulan, dan Tahun ditetapkanya pembentukan Kabupaten Batang Hari oleh komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi dengan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/KOM/U, Tanggal 30 Nopember 1948 yang diberlakukan pada tanggal 1 Desember 1948, dimana Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, dalam rangka otonomi pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Dengan Demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, hanya merupakan pembaharuan dan perubahan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam rangka usaha penataan dan pembentukan daerah Otonon Kabupaten- 18 Kabupaten yang baru dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah. (Vide: Bukti P-20)’’; 6. Bahwa nama Batang Hari merupakan identitas daerah masyarakat Kabupaten Batang Hari, dimana masyarakat menyakini setiap tahun pada tanggal 1 Desember merupakan tanggal hari jadinya Kabupaten Batang Hari. Di mana berbagai kegiatan perayaan yang dipersiapkan oleh masyarakat bersama Pemerintah serta di ikuti oleh segenap masyarakat Kabupaten Batang Hari dan pada tahun 2024 telah dirayakan ke 76. (Vide: Bukti P-19); 7. Bahwa terdapat daerah lain yang menggunakan nama Batanghari dengan tanpa spasi. yaitu daerah-daerah sebagai berikut: 7.1 Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. (http://kec.lampungtimurkab.go.id/); 7.2 Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Batanghari_Leko,_Musi_Banyuasin); 7.3 Desa Batanghari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Ka bupaten_Ogan_Komering_Ulu); Sehingga dengan menggunakan nama Batanghari (ditulis tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, dihubungkan dengan daerah- daerah tersebut dapat menimbulkan kekeliruan mengenai lokasi, budaya, ciri-ciri khas yang telah menjadi identitas daerah Kabupaten Batang Hari; 8. Bahwa Pemohon dalam tahap pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi telah menyampaikan dan menegaskan beberapa hal terkait dengan Nama serta Hari dan tanggal Pembentukan Kabupaten Batang Hari sebagai berikut: 8.1 Pada Rapat Kunjungan Kerja Tim dari Pusat Perancangan Undang- Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Batang Hari ke Kabupaten Batang Hari Pada tanggal 03 Mei 2023 menyampaikan : 19 ‘Materi muatan yang perlu diatur, saran kami adalah: Ketentuan Umum; Penegasan Hari Jadi Kabupaten Batang Hari yaitu tanggal 1 Desember 1948; Pembentukan Kabupaten Batang Hari dengan tetap memperhatikan peraturan sebelumnya’; 8.2 Pada Rapat tanggal 20 Mei 2024 yang dihadiri Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang diwakili Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang Hari menegasan bahwa: ‘penulisan Nama Kabupaten adalah ditulis terpisah antara kata “Batang” dan “Hari”. ‘(Vide: Bukti P-24); 8.3 Berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang- Undang tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi menyampaikan: 1) Bahwa penulisan Kabupaten Batang Hari terpisah antara Batang dan Hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. 2) Tanggal 1 Desember ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Batang Hari. (Vide: Bukti P-25); 8.4 Dalam Rapat Panitia Kerja DPR RI pada tanggal 24 Juni 2024 Bupati Batang Hari telah menyampaikan dan memaparkan atas Usulan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh DPR-RI, (Vide: Bukti P-25) sebagai berikut: 1) Bahwa Penulisan Kabupaten Batang Hari Terpisah antara Batang dan Hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang merupakan Undang-Undang awal Pembentukan Kabupaten Batang Hari. 2) Bahwa Hari Jadi Kabupaten Batang Hari 1 Desember sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. 9. Bahwa di dalam Buku Dr. Nur Rohim Yunus, S.H., LL.M. dan Dr. Serlika Aprianta, S.H.,M.H yang berjudul Filsafat Pancasila hal. 161 pada pokoknya menyatakan bahwa, Ir. Soekarno mengambarkan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan istilah “Philosofische Grondslag” (dasar filosofi) secara teoritis menekankan pada wujud Pancasila sebagai filsafat asli Indonesia yang diadopsi dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Menjaga dan 20 melestarikan keanekaragaman budaya merupakan salah satu bentuk nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indoensia dalam Bhineka Tunggal Ika yang maknanya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua; 10. Bahwa selanjutnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Vide: Bukti P-7) mengatur bahwa: 10.1 Pada Pasal 2 menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara” yang artinya bahwa pancasila harus menjadi pedoman dan landasan pembentukan dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan serta menempatkan pancasila sebagai dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; 10.2 Pada Pasal 6 ayat (1) serta penjelasan pasalnya, Pada pokoknya menyatakan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas kenusantaraan. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 10.3 Bahwa sebagaimana dijelasakan pada huruf a dan b diatas, negara memiliki kewajiban dalam menjamin Persatuan Indonesia, Salah satunya dalam hal keberagaman budaya dan adat istiadat. Keberagaman budaya dan adat istiadat ini merupakan kekayaan tak ternilai yang membentuk identitas nasional Indonesia. Dari sabang sampai merauke, setiap daerah memiliki identitas tradisi yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur warisan leluhur; 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang PEMOHON telah uraikan diatas, maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan Perubahan kata “Batang Hari” menjadi “Batanghari” dan perubahan Tanggal, Bulan dan tahun Pembentukan Kabupaten Batang Hari 21 yang seharusnya 1 Desember 1948 menjadi 29 Maret 1956, bertentangan dengan UUD 1945; IV. PETITUM Berdasarkan Uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata ‘’Batanghari’’ dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Batang Hari’’; 3. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958) yang menyatakan ’’Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)’’ bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ’’Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan diberlakukannya Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukittinggi Nomor: 81/KOM/U tanggal 30 Nopember 1948 Peraturan Tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah’’; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 22 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3- 221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030; 2. Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029; 3. Bukti P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi; 4. Bukti P-4 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Bukti P-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; 7. Bukti P-7 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Bukti P-8 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang; 9. Bukti P-9 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011; 10. Bukti P-10 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 166/PUU-XXII/2024 Tanggal 2 Januari 2025; 11. Bukti P-11 : Berita Acara Rapat Paripurna Nomor: 170/02/DPRD/2025, Tanggal 13 Januari 2025; 23 12. Bukti P-12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 Tanggal 05 April 2017; 13. Bukti P-13 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 14. Bukti P-14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005; 15. Bukti P-15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007; 16. Bukti P-16 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi; 17. Bukti P-17 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 Komisariat Sumatra Peraturan Yang Mengatur Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra; 18. Bukti P-18 : BUKU REPUBLIK INDONESIA PROPINSI SUMATERA TENGAH Diterbitkan oleh KEMENTERIAN PENERANGAN; 19. Bukti P-19 : Jadwal dan Rangkaian Kegiatan HUT Kabupaten Batang Hari Ke-76 Tahun 2024; 20. Bukti P-20 : Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Batang Hari Nomor 5 Tahun 1994 seri D No.5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 Tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari; 21. Bukti P-21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 22. Bukti P-22 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah; 24 23. Bukti P-23 : Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 24. Bukti P-24 : Surat Nomor: 300.2.2/e.843/BAK dalam Hal Undangan Rapat, Tanggal 16 Mei 2024; 25. Bukti P-25 : Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang- Undang Tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi; 26. Bukti P-26 : Surat Nomor: B/6618/LG.01.02/06/2024 dalam hal Undangan Rapat Panja, Tanggal 13 Juni 2024; 27. Bukti P-27 : Surat Undangan Nomor: 005/ /DPRD/2025 Tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024; 28. Bukti P-28 : Daftar hadir rapat paripurna persetujuan upaya hukum terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batang Hari Di Provinsi Jambi tanggal 13 Januari 2024; 29. Bukti P-29 : Daftar Foto, sampel foto dukumentasi papan nama kantor, sekolah, instansi di Kabupaten Batang Hari; 30. Bukti P-30 : Surat Nomor: 076/LAD.BSBR-BTH/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dari LEMBAGA ADAT BUMI SERENTAK BAK REGAM KABUPATEN BATANG HARI DUDUK TIGO SILO; 31. Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian; 32. Bukti P-32 : Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Identitas Daerah Kabupaten Batang Hari; 33. Bukti P-33 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1948 Pemerintah Komisariat; Sumatra. Peraturan Tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1948 Dari Hal Pemerintah Di Sumatra. 25 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958, selanjutnya disebut UU 37/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak 26 dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 27 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah kata “Batanghari” dalam UU 37/2024 dan norma Pasal 2 UU 37/2024, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 2 Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956). 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai lembaga negara dalam hal ini pemerintahan daerah, yakni Bupati Kabupaten Batang Hari bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari yang diwakili oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan selain sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari, Pemohon juga merupakan representasi atas aspirasi masyarakat Kabupaten Batang Hari dalam mengurus urusan pemerintahan, sehingga Pemohon memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan identitas dan melestarikan sejarah Kabupaten Batang Hari yang penulisan nama kabupatennya serta penetapan tanggal pembentukannya dalam UU 37/2024 tidak sesuai dengan sejarah pembentukan, nilai filosofis, serta identitas Kabupaten Batang Hari yang telah diyakini masyarakat secara turun temurun; 28 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya kata "Batanghari" (dengan penulisan serangkai/tanpa spasi) dan Pasal 2 UU 37/2024 yang menetapkan tanggal 29 Maret 1956 sebagai tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (selanjutnya disebut UU 12/1956), karena Pemohon menjadi tidak mampu melaksanakan hak dan/atau kewenangan sebagai pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari dan tidak mampu menjalankan otonomi daerah dalam mengurus urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemohon di bidang kebudayaan, khususnya dalam mempertahankan identitas, nilai filosofis, serta sejarah Kabupaten Batang Hari; 5. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, anggapan potensial kerugian konstitusional Pemohon dalam menjalankan hak dan/atau kewenangannya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati Kabupaten Batang Hari (yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030) [vide Bukti P-1], dan DPRD (yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/ KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029) berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari bertanggal 13 Januari 2025 perihal Persetujuan Pengajuan Permohonan Pengujian UU 37/2024 ke Mahkamah Konstitusi [vide Bukti P-2 dan Bukti P-11]. Selanjutnya, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusional yang menurut anggapan Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta hak untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya 29 sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas kata "Batanghari" dalam UU 37/2024 dan Pasal 2 UU 37/2024 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, kata “Batanghari” dalam UU 37/2024 dan ketentuan norma Pasal 2 UU 37/2024 yang mengatur tentang penamaan daerah otonom dan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, menimbulkan kerugian bagi Pemohon secara potensial karena menyebabkan Pemohon tidak dapat melaksanakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, khususnya yang berkenaan dengan urusan kebudayaan sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, kata "Batanghari" dalam UU 37/2024 yang ditulis serangkai/tanpa spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari" serta Pasal 2 UU 37/2024 yang menetapkan tanggal 29 Maret 1958 sebagai tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari adalah tidak sesuai dengan identitas 30 dan sejarah pembentukan Kabupaten Batang Hari, serta mengesampingkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai filosofis yang hidup dalam budaya masyarakat Kabupaten Batang Hari; 3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan penelusuran catatan sejarah, serta fakta-fakta filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis, penulisan nama Kabupaten Batang Hari adalah ditulis secara terpisah/menggunakan spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari", sehingga penulisannya menjadi Kabupaten "Batang Hari". Oleh karena masing-masing kata dimaksud memiliki makna tersendiri, yakni kata "Batang" berarti "Sungai", dan kata "Hari" berarti "Timbul dari Arah Matahari". Oleh sebab itu, nama Batang Hari bagi masyarakat diyakini memiliki makna filosofis sebagai sungai yang menjadi sumber kehidupan dan energi yang digunakan masyarakat dalam aktifitas keseharian dan sebagai sarana transportasi utama penghubung antar masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya; 4. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Batang Hari (Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari No 20/1993), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Tanggal 30 Nopember 1948, Nomor 81/KOM/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah, hari jadi Kabupaten Batang Hari adalah tanggal 1 Desember 1948. Di mana dalam Pasal 3 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari No 20/1993, diatur bahwa penetapan hari jadi dimaksud adalah berdasarkan kepada tanggal, bulan, dan tahun diberlakukannya Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Tanggal 30 Nopember 1948, Nomor 81/KOM/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah, yakni pada tanggal 1 Desember 1948; 5. Bahwa menurut Pemohon, dalam tahap pembentukan UU 37/2024, Pemohon pada beberapa kesempatan telah menyampaikan dan menegaskan kepada pembentuk undang-undang bahwa penulisan nama Kabupaten Batang Hari adalah ditulis secara terpisah/menggunakan spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari", sementara hari jadi Kabupaten Batang Hari adalah tanggal 1 Desember 1948. Hal demikian disampaikan oleh Pemohon antara lain pada 31 Rapat Kunjungan Kerja Tim dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Batang Hari pada tanggal 03 Mei 2023, pada Rapat Persiapan Fasilitasi Perumusan Tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau bersama Kementerian Dalam Negeri tanggal 20 Mei 2024, serta pada Rapat Panitia Kerja DPR RI tanggal 24 Juni 2024; 6. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kejelasan terkait penulisan kata “Batanghari” dalam UU 37/2024 dan memberikan kejelasan perihal tanggal hari jadi dan/atau tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, untuk memastikan materi muatan suatu peraturan perundang- undangan, in casu UU 37/2024, telah mencerminkan asas kenusantaraan yang senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan telah memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata "Batanghari" dalam UU 37/2024 dan Pasal 2 UU 37/2024 inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "Batanghari" tidak dimaknai "Batang Hari", dan Pasal 2 UU 37/2024 tidak dimaknai “Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan diberlakukannya Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Di Bukittinggi tanggal 30 Nopember 1948, Nomor 81/KOM/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Mei 2025, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. 32 [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas kata "Batanghari" dalam UU 37/2024 dan norma Pasal 2 UU 37/2024 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal a quo, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXII/2024 yang putusannya diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena dalam Perkara Nomor 166/PUU-XXII/2024 amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, artinya dalam perkara yang telah diputus dimaksud, pemeriksaan perkara belum sampai pada pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terhalang dengan keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, 2 (dua) isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai penulisan kata "Batanghari" dalam UU 37/2024 yang ditulis secara serangkai/tanpa spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari", serta tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 37/2024 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas. Terhadap permasalahan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa nama suatu daerah sesungguhnya memiliki arti penting dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek praktis, sosial, budaya, hingga sejarah. Oleh karena secara kultural, nama daerah mencerminkan identitas budaya dan sosial suatu 33 masyarakat, serta merepresentasikan aspek historis dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat di daerah tersebut. Penamaan suatu daerah menjadi penting, karena tidak hanya sekadar pemberian nama, melainkan juga sebagai upaya melestarikan identitas sosial, budaya, dan sejarah yang telah turun temurun diyakini oleh masyarakat sekitar. Artinya, penamaan suatu daerah akan bermuara pada upaya untuk mengidentifikasi hubungan persamaan maupun perbedaan dengan daerah lain agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta tercapainya kenyamanan dan ketertiban sosial. Demikian halnya dengan penetapan hari jadi ataupun hari pembentukan suatu daerah juga memiliki peran penting dalam membangun identitas sosial, budaya, sejarah, serta jati diri dalam membangun daerah. Sekalipun tidak terdapat kriteria baku dalam menentukan hari jadi ataupun hari pembentukan suatu daerah, yang menyebabkan kriteria hari jadi ataupun hari pembentukan suatu daerah yang satu menjadi berbeda dengan daerah lainnya. Namun, momentum hari jadi atau hari pembentukan suatu daerah akan mengingatkan masyarakat daerah tersebut tentang peranan para pendahulu yang meletakkan dasar pertama berdirinya suatu pemerintahan daerah agar dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak dalam menetapkan arah kelangsungan kegiatan dari pemerintah daerah ke depannya. Oleh karenanya, penetapan hari jadi atau hari pembentukan suatu daerah juga menjadi bagian yang penting secara filosofis, historis, dan psikologis bagi suatu daerah, sehingga diperingati dan dirayakan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bermakna sebagai salah satu upaya untuk melestarikan identitas sosial dan budaya daerah tersebut. [3.12.2] Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon yang mempersoalkan penulisan kata "Batanghari" dalam UU 37/2024, setelah mencermati dengan seksama alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi (UU 10/1948) [vide Bukti P-16], Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yakni Propinsi Sumatra Utara, Propinsi Sumatra Tengah, dan Propinsi Sumatera Selatan [vide Pasal 1 dan Pasal 2 UU 10/1948]. Adapun Propinsi Sumatra Tengah meliputi Karesidenan-karesidenan Sumatra Barat, Riaw, dan Jambi [vide Pasal 2 UU 10/1948]. Dalam mempersiapkan pembentukan pemerintahan propinsi dan pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan 34 mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan propinsi tersebut, diadakan suatu Komisariat Pemerintah Pusat yang terdiri dari Komisaris-komisaris negara [vide Pasal 4 UU 10/1948]. Guna kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan pada daerah Propinsi Sumatera Tengah menjadi daerah-daerah Kabupaten, Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera menetapkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Tanggal 30 Nopember 1948, Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah [vide Bukti P-18], yang pada pokoknya berisi tentang penunjukan daerah-daerah sebagai kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk salah satunya Kabupaten Batang Hari [vide Pasal 1 angka 2 huruf k Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Tanggal 30 Nopember 1948 Nomor 81/Kom/U], berikut aturan-aturan mengenai urusan pemerintahan dalam daerah-daerah yang telah ditunjuk sebagai kabupaten tersebut. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Tanggal 30 Nopember 1948, Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah, peraturan dimaksud mulai diberlakukan pada tanggal 1 Desember 1948. Sejak saat itulah, Kabupaten Batang Hari resmi berdiri dan menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Tengah. Bahwa selanjutnya, untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah-daerah otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk daerah-daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1948). Oleh sebab itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU 12/1956) yang diundangkan pada tanggal 29 Maret 1956 [vide Bukti P-21]. Salah satu daerah yang dibentuk menjadi daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam UU 12/1956 dimaksud adalah Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di Jambi [vide Pasal 1 angka 14, dan Pasal 2 ayat (1) angka 14 UU 12/1956]. Kemudian, UU 12/1956 dalam perjalanannya telah beberapa kali diubah, antara lain dalam Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU Drt 21/1957), dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 35 "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang (UU 58/1958), dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (UU 7/1965) [vide Bukti P-22], dan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (UU 54/1999) [vide Bukti P-23], serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (UU 14/2000). Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang dapat dicermati dalam alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, serta berdasarkan hasil pencermatan Mahkamah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kabupaten a quo yang dibentuk sebelum UU 37/2024, telah ternyata nama Kabupaten Batang Hari yang tertulis pada seluruh peraturan perundang-undangan dimaksud ditulis secara terpisah/ menggunakan spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari", sehingga menjadi "Kabupaten Batang Hari" dan bukan ditulis secara serangkai/tanpa spasi sebagaimana yang ditentukan dalam UU 37/2024. Hal ini menegaskan bahwa nama Kabupaten Batang Hari terdiri dari dua kata tunggal yang masing-masing memiliki makna yang berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara etimologi, kata "Batang" pada nama Kabupaten Batang Hari merupakan suatu kata yang mengandung unsur geografis, karena menurut Pemohon memiliki arti "Sungai" seperti halnya kata "tanjung", "bukit", "pulau", dan "tanah" yang seringkali digunakan sebagai nama daerah di Indonesia. Di mana penamaan suatu daerah dengan menggunakan kata yang mengandung unsur geografis ini sesungguhnya tidak lahir begitu saja, melainkan berasal dari nilai historis, filosofis, dan bentuk geografis daerah itu sendiri. Sedangkan, kata "Hari" yang menurut Pemohon memiliki arti "Timbul dari Arah Terbit Matahari", menurut Mahkamah merupakan suatu kata yang memiliki makna terpisah dan/atau 36 merupakan nama dari unsur geografis dari kata sebelumnya (dhi. kata "Batang" yang berarti "Sungai"). Oleh sebab itu, kedua kata dimaksud haruslah ditulis secara terpisah/menggunakan spasi dengan menggunakan huruf kapital pada setiap huruf awal masing-masing kata, karena kedua kata dimaksud bukanlah merupakan suatu kata yang padu yang dapat ditulis secara serangkai/tanpa spasi. Terlebih, pada faktanya saat ini penulisan nama “Batang Hari” pada papan nama instansi pemerintah/daerah dan institusi pendidikan di wilayah Kabupaten Batang Hari mayoritas telah ditulis secara terpisah/menggunakan spasi antara kata “Batang” dan kata “Hari” [vide Bukti P-29]. Dengan demikian, menurut Mahkamah nama Kabupaten Batang Hari yang tepat adalah ditulis secara terpisah/menggunakan spasi antara kata "Batang" dan kata "Hari" menjadi "Kabupaten Batang Hari" dan bukan "Kabupaten Batanghari" yang ditulis secara serangkai/tanpa spasi sebagaimana tertulis dalam UU 37/2024. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan penulisan nama Kabupaten "Batanghari" yang ditulis secara serangkai/tanpa spasi dalam UU 37/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. [3.12.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal penetapan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari No 20/1993) [vide Bukti P-20]. Di mana tanggal hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari tersebut adalah tanggal 1 Desember 1948 yang didasarkan pada tanggal, bulan, dan tahun diberlakukannya Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Tanggal 30 Nopember 1948, Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah, sebagai dasar hukum pertama Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari secara resmi dan sah menurut hukum yang berlaku pada saat itu, serta dilakukan oleh Badan Pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk menetapkannya [vide Pasal 2, Pasal 3 dan Penjelasan Umum Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari No 20/1993]. Aturan demikian mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari No 20/1993, yaitu tanggal 19 Mei 1994 dan sejak saat itu, 37 tanggal 1 Desember 1948 selalu diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari bersama dengan masyarakat sebagai hari jadi Kabupaten Batang Hari. Di mana pada tanggal 1 Desember 2024 yang lalu, tanggal tersebut juga diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tanggal hari jadi Kabupaten Batang Hari yang ke-76, dengan melakukan berbagai kegiatan perayaan bersama masyarakat [vide Bukti P-19]. Penetapan hari jadi Kabupaten Batang Hari pada tanggal 1 Desember 1948 dimaksud pada faktanya telah dilakukan berdasarkan hasil penelusuran kembali terhadap dokumen-dokumen, naskah-naskah Pemerintahan, peraturan perundang-undangan, maupun bahan-bahan berupa penjelasan lisan dari para narasumber yang mengetahui sejarah terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. Di mana Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Tanggal 30 Nopember 1948, Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan UU 22/1948 dalam rangka pelaksanaan otonomi pemerintahan daerah. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari No 20/1993 dinyatakan bahwa UU 12/1956 hanya merupakan pembaharuan dan perubahan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam rangka usaha penataan dan pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten yang baru dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Oleh sebab itu, terdapat dua aturan yang berbeda, yakni Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari No 20/1993 yang mengatur perihal tanggal hari jadi Kabupaten Batang Hari yakni tanggal 1 Desember 1948, dan Pasal 2 UU 37/2024 yang mengatur perihal tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, yakni tanggal 29 Maret 1956. Di mana dalam UU 37/2024 dimaksud, pembentuk undang-undang hanya mengatur perihal tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari yang tampaknya didasarkan pada tanggal diberlakukannya UU 12/1956 yakni tanggal 29 Maret 1956, tanpa mengatur perihal tanggal hari jadi Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa secara hukum Kabupaten Batang Hari secara historis sudah ada sejak 1 Desember 1948 yang ditandai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Tanggal 30 Nopember 1948, Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah. Sementara itu, secara faktual, Kabupaten Batang Hari dibentuk berdasarkan UU 12/1956 yakni pada tanggal 38 29 Maret 1956. Dalam konteks itu, kedua tanggal dimaksud tidak perlu dipertentangkan dan dapat dijadikan sebagai penanda lahirnya Kabupaten Batang Hari, baik secara historis maupun secara yuridis administratif. Oleh karena itu, pilihan hari jadi tersebut dapat ditentukan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan, yakni DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan tanggal hari jadi dan/atau hari pembentukan Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 37/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata kata “Batanghari” yang ditulis secara serangkai/tanpa spasi dalam UU 37/2024 adalah bertentangan dengan prinsip daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan norma Pasal 2 UU 37/2024 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 39 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “Batanghari” dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”Batang Hari”, sehingga ditulis menjadi “Batang Hari”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima selesai diucapkan pukul 14.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic 40 P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari