31/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 31/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. PT Imperium Happy Puppy, dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Santoso Setyadji Warga Negara : Indonesia Jabatan : Direktur Utama Alamat : Graha Family, Kaveling B-26, RT/RW. 004/008, Kelurahan/Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Provinsi Jawa Timur Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Santoso Setyadji Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Graha Family, Kaveling B-26, RT/RW. 004/008, Kelurahan/Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Provinsi Jawa Timur Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Januari 2024, memberi kuasa kepada Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.; Frederikson Simarmata, S.H., M.H.; Annes William Siadari, S.H., M.H.; Adong N.M.P. Simanjuntak, S.H.; Isabelle Valerie, S.H., M.H.; Mimi, S.H., M.H.; Muhammad Triadi Azhar, S.H.; Muhammad Rizki Maulana, S.H.; dan Gregorius Satria Eka, S.H., adalah para Advokat dan Asisten Advokat (Associates) pada Kantor Hukum Sidabukke & Partners, beralamat di Office 8 Senopati, Tower I, 19th Floor, Unit I, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal 2 Sudirman Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12190, baik bersama- sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon; Mendengar keterangan Saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Mendengar keterangan Saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Nomor 025/S&P/II/2024, bertanggal 5 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Februari 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor 31/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 13 Maret 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusi, yang berarti bahwa konstitusi atau UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Di bawah UUD 1945 terdapat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal-pasal UUD 1945 dijabarkan dalam berbagai undang-undang, karena secara materiil undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945; 3 2. Bahwa dalam sistem konstitusi terdapat syarat melekat yang harus dipenuhi yaitu memiliki lembaga negara yang bertugas dalam melakukan fungsi constitutional review. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan pengawal konstitusi (the guardian of the constitution); 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 5. Bahwa kedua ketentuan di atas sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 menerangkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kekuasaan tersebut semakin dipertegas melalui ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU KK”) dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), yang secara berurutan menyatakan antara lain: - Pasal 29 ayat (1) huruf a UU KK: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 - Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 6. Bahwa lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU P3”), yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK 2/2021”), berikut kami kutip: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya PMK 2/2021 semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk guna melaksanakan fungsi antara lain, sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of 5 constitution rights of the citizens). Adapun, bilamana dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal yang bertentangan dengan konstitusi terlebih hingga melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang- undang yang diuji sebagaimana termaktub dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUMK, yaitu sebagai berikut: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 9. Bahwa pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait permohonan a quo yaitu terhadap Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD, antara lain: - Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD: Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). - Penjelasan Pasal 58 UUHKPPPD: Cukup jelas. 10. Bahwa substansi pasal dan penjelasan pasal yang hendak diuji adalah menyangkut dengan hak-hak konstitusional Pemohon I selaku badan hukum privat dan Pemohon II selaku perorangan warga negara Indonesia yang keduanya bergerak dalam bidang usaha jasa karaoke keluarga, hal mana telah dirugikan dengan diberlakukannya UU HKPPPD; 11. Bahwa objek permohonan a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup 6 kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU KK, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU P3, dan Pasal 1 ayat (3) PMK 2/2021, maka adalah patut dan berdasarkan hukum bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian mengajukan permohonan a quo; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: - Pasal 51 ayat (1) UU MK: (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 7 - Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 4. Bahwa kualifikasi Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU HKPPPD. Pemohon I memiliki sistem bisnis dalam bidang rumah bernyanyi keluarga atau karaoke keluarga dengan merek jasa “HAPPY PUPPY”. Dalam perkembangan usahanya, Pemohon I juga menerapkan konsep waralaba kepada pihak lain yang hendak melakukan investasi pada usaha yang sejenis dengan merek Happy Puppy. Sebagai contoh adalah perjanjian waralaba oleh dan di antara Pemohon I dengan PT. Imperium Jaya Sentosa berdasarkan Akta Perjanjian Waralaba, Nomor 30, tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo (Bukti P I-41). Selain itu, Pemohon I juga merupakan pemegang saham pada perseroan lainnya pada karaoke keluarga Happy Puppy. Hal ini salah satunya dapat ditunjukkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Cipta Hepi Sempurna, Nomor 05, tertanggal 02 Desember 2019 yang dibuat oleh Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P I-42). Adapun, antara lain outlet yang dimana Pemohon I merupakan pemegang saham adalah sebagai berikut: Nama Perseroan Alamat Outlet Happy Puppy PT. Mitra Dewata Sakti Jl. Teuku Umar No. 104-110, Denpasar - 80114 PT. Mitra Dewata Sakti Jl. Gatot Subroto Tengah No. 336, Denpasar - 80233 PT. Musika Imperial Ruko Graha Marcella I No. 1-2, Bintaro Sektor 3A, Tangerang – 15225 PT. Digital Harmoni Green Mega blok Blok D3 No. 23-27, Cilegon - 42426 PT. Cipta Hepi Sempurna Jl. Raya Panjang Komplek Ruko Green Garden Blok Z2 No. 40-42, Jakarta Barat - 11520 PT. Mitra Imperium Abadi Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok A No. 16-17, Jl. RS. Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan - 12420 8 Nama Perseroan Alamat Outlet Happy Puppy PT. Musika Dinamika Lestari Gd. Rama Fancy Jl. Mampang Prapatan Raya No. 151 A, Jakarta Selatan - 12760 PT. Semeru Bakti Perkasa Jl. Cipto Mangunkusumo No. 26 Komplek Ruko Greenville No. 30-31, Cirebon - 45131 PT. Imperium Bakti Perkasa Jl. Jend. Sudirman, Grand Mall Blok B No. 65-66, Bekasi – 17143 PT. Graha Mitra Jaya Jl. Otto Iskandar Dinata No. 84 Ruko A, Sukabumi – 43143 PT. Musika Imperial Prima Lantai 2 Plaza Pekalongan, Jl. Nusantara No. 5, Pekalongan - 51128 PT. Mitra Soetomo Perkasa Jl. Dr. Soetomo No. 69, Surabaya - 60264 PT. Semeru Dinoyo Sakti Jl. M.T. Haryono No. 195-197, Malang - 65144 PT. Mitra Sungkono Perkasa Pertokoan Darmo Park II. Jl. Mayjend Sungkono No. 12, Surabaya - 60224 PT. Mitra Suncity Perkasa Komplek Suncity, Jl. Pahlawan No. 1, Kabupaten Sidoarjo – 61213 PT. Mitra Semeru Inti Perkasa Jl. Dr. Sam Ratulangi No.7 B4-B5, Makassar - 90113 Sebagai pelaku usaha yang sah secara hukum, Pemohon I telah memiliki Nomor Induk Berusaha (untuk selanjutnya disebut sebagai “NIB”) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 9120407212627 tertanggal 12 Januari 2024 (Bukti P I-9). Lebih lanjut, memerhatikan lampiran tabel NIB secara jelas tercantum kegiatan usaha Pemohon I, berikut kami kutip: B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No . Kode KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Tingkat Risiko Perizinan Berusaha Jenis Statu s Ket. 2 93292 (Pendukun Karaok e Jl. Boulevard LB III No. 27-28, Desa/Kelurahan Menenga h Rendah Sertifika t Terbit - 9 No . Kode KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Tingkat Risiko Perizinan Berusaha Jenis Statu s Ket. g) Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240 Standar 3 93292 Karaok e Lenmarc Mall Lt. 3 No. A3-A10, Jl. Mayjen Yono Soewoyo No. 9, Desa/Kelurahan Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60226 Menenga h Rendah Sertifika t Standar Terbit - Adapun sebagai wajib pajak, Pemohon I memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk selanjutnya disebut sebagai “NPWP”) dengan Nomor 01.975.796.2- 618.000 (Bukti P I-43). 5. Bahwa kualifikasi Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU HKPPPD. Pemohon I sebagai pelaku usaha karaoke keluarga berbentuk orang perseorangan secara hukum telah memiliki NIB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 9120507162824 tertanggal 30 September 2022 (Bukti P II-4). Lebih lanjut, memerhatikan lampiran tabel NIB secara jelas tercantum kegiatan usaha Pemohon II, berikut kami kutip: No . Kode KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Klasifika si Risiko Perizinan Berusaha Jenis Legalitas 2 93292 Karaoke Jl. Boulevard LB III No. 27-28, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm., Menenga h Rendah NIB dan Sertifika t Standar Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan 10 Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14240 usaha Kemudian, sebagai wajib pajak, Pemohon II memiliki NPWP dengan Nomor 06.635.113.1-618.000 (Bukti P II-35). 6. Bahwa Pemohon I in casu badan hukum privat dan Pemohon II in casu perorangan warga negara Indonesia, yang keduanya menjalankan kegiatan pada bidang usaha karaoke namun secara khusus karaoke keluarga, berpotensi dan dapat dipastikan mengalami kerugian atas berlakunya UU HKPPPD. Mengacu pada Pasal 56 ayat (2) UU HKPPPD, para Pemohon merupakan wajib pajak yang memungut pajak kepada konsumen berupa pajak barang dan jasa tertentu (untuk selanjutnya disebut sebagai PBJT”). Hal mana nilai PBJT telah ditetapkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD, yaitu paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 7. Bahwa hak konstitusional para Pemohon berdasarkan hal tersebut di atas sangat dirugikan seiring dengan pemberlakuan UU HKPPPD, yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dimana dengan pemberlakuan undang- undang tersebut menjadikan beban tambahan bagi kegiatan usaha para Pemohon karena konsumen dibebankan untuk membayar pajak yang lebih tinggi, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen). Secara kausalitas, nilai pajak yang tinggi akan memengaruhi daya beli jasa konsumen, yang secara nyata apabila daya beli konsumen menurun akan berdampak terhadap kelangsungan usaha para Pemohon. Lebih lanjut, dalam UU HKPPPD tidak memberikan klasifikasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan market yang disasar. Mengenai perbedaan tersebut akan kami uraikan secara lengkap dalam bagian alasan permohonan pada permohonan a quo. Sebagai bahan perbandingan, dalam UU HKPPPD juga memisahkan antara jasa hiburan panti pijat, pijat refleksi, maupun mandi uap/spa. Dengan penyamarataan hiburan karaoke, secara pendapatan usaha, para Pemohon 11 selaku karaoke keluarga dirugikan dengan tidak dibedakannya tarif pajak jasa hiburan karaoke keluarga dengan jenis karaoke lainnya. 8. Bahwa oleh karena itu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: - Bahwa kualifikasi Pemohon I dalam hal ini adalah pelaku usaha karaoke yang berbentuk badan hukum privat berdasarkan hukum positif negara Republik Indonesia, yang mengacu pada Pasal 56 ayat (2) UU HKPPPD dikategorikan sebagai wajib pajak PBJT. Sedangkan kualifikasi Pemohon II dalam hal ini adalah pelaku usaha karaoke berbentuk orang perseorangan berdasarkan hukum positif negara Republik Indonesia, yang mengacu pada Pasal 56 ayat (2) UU HKPPPD dikategorikan sebagai wajib pajak PBJT. - Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul terhadap berlakunya suatu undang-undang. Hal mana mengacu pada Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, berikut kami kutip: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan kontitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 9. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD secara aktual dan berpotensi lebih jauh mengakibatkan para Pemohon telah dirugikan dan kehilangan hak konstitusionalnya sebagaimana yang 12 diberikan dan dijamin oleh UUD 1945 yaitu pada Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: - Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 10. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, diketahui bahwasanya Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah cq. Badan Pendapatan Daerah telah mengenakan tarif PBJT sebesar 40% (empat puluh persen) terhitung sejak periode pajak bulan Februari tahun 2024 terhadap usaha Pemohon I dan Pemohon II, meskipun terhadap UU HKPPPD masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstutsi Republik Indonesia. Hal mana terhadap hal ini para Pemohon tetap memenuhi kewajibannya. 11. Bahwa dengan telah diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD terhadap para Pemohon, maka kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi, antara lain sebagai berikut: - Pemohon I: Bahwa Pemohon I selaku pelaku usaha karaoke keluarga telah melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari pengaturan pajak 13 sebelumnya. Hal ini tentu saja membebani perseroan dari segi ekonomi. Secara nyata, dengan adanya informasi di media sosial maupun media cetak terkait adanya isu perubahan tarif PBJT, telah berdampak dengan turunnya jumlah konsumen Pemohon I. Lebih jauh, Pemohon I selaku pelaku usaha pemberi waralaba, semakin sulit untuk mendapatkan investor yang hendak berinvestasi pada usaha Pemohon I. Kerugian Pemohon I apabila dikaitkan dengan batu uji konstitusional yaitu: a. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Dalam UU HKPPPD tidak memberikan klasifikasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan market yang disasar. Lebih lanjut, terdapat ketidakadilan dimana perlakukan berbeda terhadap jasa kesenian dan hiburan seni, yang diberikan klasifikasi seperti pergelaran seni, diklasifikasikan menjadi pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana. Serta terhadap jasa pijat diklasifikasikan menjadi panti pijat, dan pijat refleksi. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak konstutisional Pemohon I berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan. b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD didasarkan oleh alasan pembuat undang-undang yang hendak menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar. Apabila kita mencermati naskah akademik pembentukan undang-undang a quo, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai makna aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) sehingga perlu dikendalikan. Sejatinya pembuat undang-undang hendak melakukan 14 pengendalian terhadap jasa hiburan karaoke, akan tetapi tidak dijelaskan alasan pengendalian yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan norma tarif pajak. Oleh karenanya, perumusan UU HKPPPD tersebut dapat dinyatakan tidak jelas dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon I, dimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon I berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. c. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD sangat diskriminatif terhadap usaha jasa karaoke. Hal ini dapat dilihat dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur sebelumnya pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang tarif pajaknya diturunkan. Terhadap jasa kesenian dan hiburan berupa: tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda, dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang, dan/atau peralatan, dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi, diberikan pajak yang lebih rendah yakni paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sedangkan terhadap usaha karaoke Pemohon I dikenakan tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Jenis kegiatan usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan. Akan tetapi, dikenakan perubahan ketentuan yang berbeda. Oleh karenanya, Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD telah menimbulkan diskriminasi terkait penentuan tarif pajak bagi usaha Pemohon I, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 15 Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD secara aktual telah membebani sisi ekonomi usaha Pemohon I. Dampak lebih jauh, yakni potensial yang berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi adalah usaha Pemohon I menjadi tutup atau bangkrut. Apabila usaha Pemohon I telah tutup dan bangkrut maka, ketentuan UU HKPPPD tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon I dalam mendukung serta membantu dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dimana Pemohon I telah berkontribusi melalui lapangan pekerjaan untuk masyarakat, pembayaran kewajiban pajak untuk pendapatan daerah maupun negara. - Pemohon II: Bahwa Pemohon II selaku pelaku usaha karaoke keluarga telah melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari pengaturan pajak sebelumnya. Hal ini tentu saja membebani Pemohon II dari segi ekonomi. Secara nyata, dengan adanya informasi di media sosial maupun media cetak terkait adanya isu perubahan tarif PBJT, telah berdampak dengan turunnya jumlah konsumen Pemohon II. Kerugian Pemohon I apabila dikaitkan dengan batu uji konstitusional yaitu: a. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Dalam UU HKPPPD tidak memberikan klasifikasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan market yang disasar. Lebih lanjut, terdapat ketidakadilan dimana perlakukan berbeda terhadap jasa kesenian dan hiburan seni, yang diberikan klasifikasi seperti pergelaran seni, diklasifikasikan menjadi pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana. Serta terhadap jasa pijat diklasifikasikan menjadi panti pijat dan pijat refleksi. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak konstutisional Pemohon II berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berhak mendapat 16 kemudahan dan perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan. b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD didasarkan oleh alasan pembuat undang-undang yang hendak menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar. Apabila kita mencermati naskah akademik pembentukan undang-undang a quo, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai makna aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) sehingga perlu dikendalikan. Sejatinya pembuat undang-undang hendak melakukan pengendalian terhadap jasa hiburan karaoke, akan tetapi tidak dijelaskan alasan pengendalian yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan norma tarif pajak. Oleh karenanya, perumusan UU HKPPPD tersebut dapat dinyatakan tidak jelas dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon II, dimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon II berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. c. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD sangat diskriminatif terhadap usaha jasa karaoke. Hal ini dapat dilihat dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur sebelumnya pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang tarif pajaknya diturunkan. Terhadap jasa kesenian dan hiburan berupa: tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda, dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, 17 wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi, diberikan pajak yang lebih rendah yakni paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sedangkan terhadap usaha karaoke Pemohon II dikenakan tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Jenis kegiatan usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan. Akan tetapi, dikenakan perubahan ketentuan yang berbeda. Oleh karenanya, Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD telah menimbulkan diskriminasi terkait penentuan tarif pajak bagi usaha Pemohon II, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD secara aktual telah membebani sisi ekonomi usaha Pemohon I. Dampak lebih jauh, yakni potensial yang berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi adalah usaha Pemohon II menjadi tutup atau bangkrut. Apabila usaha Pemohon II telah tutup dan bangkrut, maka ketentuan UU HKPPPD tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon II dalam mendukung serta membantu dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dimana Pemohon II telah berkontribusi melalui lapangan pekerjaan untuk masyarakat, pembayaran kewajiban pajak untuk pendapatan daerah maupun negara. 12. Bahwa persoalan yang menjadi objek permohonan yang diujikan oleh para Pemohon merupakan persoalan setiap pelaku usaha karaoke keluarga lainnya, yang bukan hanya kepentingan dari para Pemohon. Permohonan a quo menjadi bentuk kepedulian dan upaya para Pemohon guna mewujudkan pemungutan pajak jasa hiburan yang berkeadilan dan konstitusional berdasarkan UUD 1945. 13. Bahwa dari uraian tersebut di atas pada dasarnya hak konstitusional para Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD, kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran wajar 18 dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD dan maka dari itu, dengan dikabulkannya permohonan uji materiil atas Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional para Pemohon maupun pelaku usaha sejenis tidak akan terjadi. 14. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam permohonan a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007. 15. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka para Pemohon sejatinya telah memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3), huruf b UU MK, maka dalam permohonan a quo para Pemohon akan menguraikan alasan-alasan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU HKPPPD yang para Pemohon anggap bertentangan dengan UUD 1945. Maka melalui ini perkenankan para Pemohon dengan ini menyampaikan alasan-alasan permohonan sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Ketentuan Hukum Yang Diuji 1.1 Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau permohonan uji materiil a quo karena mengalami potensi kerugian konstitusional bilamana diberlakukannya UU HKPPPD; 19 1.2 Bahwa ketentuan hukum yang hendak para Pemohon ajukan uji materiil (judicial review) adalah terhadap Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD, berikut kami kutip: - Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD: Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). - Penjelasan Pasal 58 UUHKPPPD: Cukup jelas. 2. Dasar Konstitusional yang Digunakan 2.1 Bahwa pada dasarnya produk legislasi tidak boleh dibiarkan bertentangan dengan konstitusi. Karena apabila hal ini tetap dibiarkan maka akan terjadi proses delegitimasi konstitusi maupun pelanggaran hak konstitusional warga negara dan/atau badan hukum tertentu; 2.2 Bahwa tolak ukur atau dasar konstitusional yang menjadi pijakan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon antara lain adalah berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: - Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 20 masyarakat, bangsa, dan negaranya. 3. Problematika Kehadiran UU HKPPPD di tengah Masyarakat 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 192 UU HKPPPD menyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ditandatangani, yaitu terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022; 3.2 Bahwa secara formal UU HKPPPD mulai berlaku per tanggal 5 Januari 2024. Akan tetapi, kehadirannya menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha bahkan perdebatan di tengah masyarakat. Hal mana, banyak media massa maupun acara di televisi membahas persoalan ini. Beberapa di antaranya kami sajikan sebagai berikut: a. Acara Televisi Hotroom bersama Hotman Paris Hutapea, hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, judul “Pajak Hiburan Naik, Pengusaha Panik”, yang disiarkan oleh Metro TV, sebagaimana disiarkan secara langsung dan dimuat kembali pada laman https://www.metrotvnews.com/play/bmRCevlo-pajak-hiburan-naik- pengusaha-panik; Dalam acara ini, dihadiri oleh Bapak Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A., selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Inul Daratista selaku seniman dan pengusaha, Bapak Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dan Bapak Ruben Hutabarat selaku Direktur Eksekutif Cita-cita. b. Surat Kabar Nasional Media Indonesia, hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, halaman 2, judul “Bola Panas Pajak Hiburan di Tangan Pemda” (Bukti P I-10 dan Bukti P II-5); Dalam surat kabar ini dimuat tulisan yang menyatakan bahwa, “Gelombang pemutusan hubungan kerja dikhawatirkan terjadi di sejumlah daerah menyusul penaikan pajak hiburan hingga mencapai tarif 75%.” 21 c. Surat Kabar Nasional Kompas, hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, halaman 6, Tajuk Rencana, judul “Bijak Sikapi Polemik Pajak Hiburan” (Bukti P I-11 dan Bukti P II-6); Dalam surat kabar ini dimuat tulisan yang menyatakan bahwa, “Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan untuk jenis usaha tertentu menjadi 40-75 persen terus menuai polemik dan protes dari pelaku usaha industri hiburan/pariwisata.” 3.3 Bahwa masih banyak sumber referensi lain yang menunjukkan adanya polemik di masyarakat sehubungan dengan kehadiran UU HKPPPD. Akan tetapi, sebagian referensi surat kabar ataupun acara televisi kami cantumkan di atas sudah dapat merepresentasikan tanggapan publik; 3.4 Bahwa meskipun masih terdapat problematika di tengah masyarakat, akan tetapi dalam periode pajak bulan Februari 2024, Pemerintah Daerah cq. Badan Pendapatan Daerah telah menerapkan Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD. Hal mana tentu saja secara aktual telah membebani para Pemohon, berikut ini kami sampaikan dokumen- dokumen antara lain: a. Surat Setoran Pajak Daerah terhadap Pemohon I, masa pajak Januari 2024, meliputi: PBJT Jasa Hiburan dan Jasa Makanan dan/atau Minuman [sebelum berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD] (Bukti P I-44); b. Surat Setoran Pajak Daerah terhadap Pemohon I, masa pajak Februari 2024, meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [pasca berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD] (Bukti P I-45); c. Surat Setoran Pajak Daerah terhadap Pemohon I, Masa Pajak Februari 2024, meliputi: PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman [pasca berlakunya Pasal 58 ayat (2) UUHKPPPD] (Bukti P I-46); d. Bukti Pembayaran Pajak Online melalui Bank DKI tertanggal 07 Maret 2024, terkait PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [pasca berlakunya Pasal 58 ayat (2) UUHKPPPD] (Bukti P I-47); 22 e. Bukti Pembayaran Pajak Online melalui Bank DKI tertanggal 07 Maret 2024, terkait PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman [pasca berlakunya Pasal 58 ayat (2) UUHKPPPD] (Bukti P I-48); f. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terhadap outlet dimana Pemohon I sebagai pemegang saham, masa pajak Januari 2024, meliputi: PBJT Jasa Hiburan dan Jasa Makanan dan/atau Minuman [sebelum berlakunya Pasal 58 ayat (2) UUHKPPPD] (Bukti P I-49); g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terhadap outlet dimana Pemohon I sebagai pemegang saham, masa pajak Februari 2024, meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [pasca berlakunya Pasal 58 ayat (2) UUHKPPPD] (Bukti P I-50); h. Bukti Pembayaran/Setoran Pajak terhadap outlet dimana Pemohon I sebagai pemegang saham, meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [sebelum berlakunya Pasal 58 ayat (2) UUHKPPPD] (Bukti P I-51); i. Bukti Pembayaran/Setoran Pajak terhadap outlet dimana Pemohon I sebagai pemegang saham, meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [pasca berlakunya Pasal 58 ayat (2) UUHKPPPD] (Bukti P I-52). 3.5 Bahwa memperhatikan surat-surat dari Badan Pendapatan Daerah dan bukti-bukti pembayaran pajak, dapat dinyatakan bahwasanya diketahui pendapatan Pemohon I namun tidak terbatas pada Pemohon II telah menurun. Secara kausalitas, nilai pajak yang tinggi akan memengaruhi daya beli jasa konsumen. Konsumen Pemohon I dan Pemohon II secara nyata telah berkurang, hal ini tentu saja akan berdampak terhadap kelangsungan usaha para Pemohon; 3.6 Bahwa, dengan demikian, objek permohonan yang para Pemohon ajukan telah menjadi perhatian umum, berdampak aktual terhadap para Pemohon, dan memiliki urgensi tinggi untuk segera diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 4. Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD menimbulkan ketidakadilan dengan menyamaratakan jenis-jenis jasa keseninan dan 23 hiburan karaoke. Oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional para Pemohon. 4.1 Bahwa di Indonesia jasa kesenian dan hiburan karaoke memiliki asal-usul sejarahnya. Hingga saat ini di Indonesia, karaoke terus berkembang dengan hadirnya jenis klasifikasi tertentu; 4.1.1 Bahwa pada bagian ini para Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan sejarah karaoke, guna memberikan pemahaman historis yang lengkap, yaitu: a) Bahwa pada tahun 1961 stasiun TV NBCA di Amerika Serikat menyajikan program acara hiburan Sing-a-long with Mitch. Dimana dalam tayangannya memunculkan lirik lagu sehingga penonton yang berada di rumah dapat bernyanyi bersama. Dengan kata lain, antara penyanyi dan penonton ikut bernyanyi bersama-sama meskipun pada tempat masing-masing; b) Bahwa karaoke merupakan salah satu seni dan hiburan yang muncul di era kontemporer, yaitu sekitar tahun 1970- an, dari sebuah utagoe kissa di Jepang dan kemudian berkembang ke negara lain di luar Jepang; c) Bahwa istilah karaoke terdiri dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu kara yang merupakan singkatan dari karppo yang berarti kosong dan oke singkatan dari okesutora yang berarti orchestra, jadi secara harafiah karaoke merupakan melodi yang tidak ada vokalnya; d) Bahwa cara ini sebenarnya sudah dipergunakan jauh-jauh hari di Jepang untuk mengatasi permasalahan ketika pemain band tidak datang sehingga penyanyi harus tetap bisa tampil bernyanyi dengan iringan rekaman musik band; e) Bahwa pada era 1970-an, karaoke diindustrikan dengan penemuan teknologi pita kaset 8 trek (8-tracks cassette tapes) yang hanya terdiri dari aspek musikal saja. Karaoke berkembang pesat sejak ditemukannya teknologi laser disc 24 yang terdiri dari aspek musikal dan aspek video dimana pengguna dibuat mudah untuk bernyanyi dengan tampilan lirik pada televisi; f) Bahwa dikarenakan dahulu mesin teknologi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka penggunaan mesin karaoke banyak hadir di klub-klub malam untuk menjawab kebutuhan industri masyarakat Jepang guna menjamu rekanan bisnisnya; g) Bahwa di Jepang dan dunia internasional, istilah karaoke diartikan atau dikenal sebagai sebuah cara bernyanyi yang diiringi musik rekaman tanpa vokal. Sedangkan untuk jenis usaha, istilah karaoke tidak pernah berdiri sendiri, seperti: - Karaoke Club, dimana di dalamnya terdapat kamar- kamar eksklusif yang dilengkapi dengan mesin karaoke untuk dipergunakan oleh 1 (satu) rombongan konsumen eksklusif dengan ditemani oleh pemandu lagu (hostess) serta mengkonsumsi minuman keras. Karaoke Club biasanya dipergunakan untuk menjamu rekan bisnis; - Karaoke Bar, dimana di dalamnya terdapat 1 (satu) ruangan besar (hall) yang dilengkapi dengan mesin karaoke untuk dipergunakan oleh berbagai pribadi atau rombongan, yang dapat mempergunakan mesin karaoke secara bergiliran dengan ditemani oleh pemandu lagu (hostess) serta mengkonsumsi minuman keras. Karaoke Bar biasanya dipergunakan untuk menghibur diri sendiri setelah lelah bekerja atau dengan teman pribadi atau teman kantor; - Karaoke Box, dimana di dalamnya terdapat kamar- kamar eksklusif yang dilengkapi dengan mesin karaoke untuk 1 (satu) rombongan konsumen eksklusif. Ciri khusus dari Karaoke Box yaitu tidak menyediakan pemandu lagu (hostess) dan hanya boleh menjual minuman beralkohol ringan seperti bir. Karena Karaoke 25 Box tidak memiliki atribut sebagai usaha hiburan malam, maka biaya operasional dan biaya perizinan bisa ditekan rendah sehingga harganya pun menjadi terjangkau untuk hiburan keluarga seperti kalangan ibu-ibu, remaja, dewasa, dan bahkan orang tua. h) Pada era 1980-an, usaha seperti Karaoke Club & Karaoke Bar menyebar cepat ke seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia. Usaha Karaoke Club dan Karaoke Bar pada kelanjutanya banyak mempergunakan istilah KTV. 4.1.2 Bahwa sebagaimana pada angka 4.1.1 di atas, para Pemohon telah menguraikan secara ringkas mengenai sejarah karaoke, sampai dengan berkembangnya dunia keseninan dan hiburan karaoke di Indonesia. Sama dengan yang terjadi di seluruh penjuru dunia, hal mana dahulu mesin karaoke dan piranti lunaknya di luar jangkauan pendapatan masyarakat umum, maka mesin karaoke hanya dapat dibeli dan dipergunakan oleh klub malam mewah yang kemudian secara masif mempromosikan klub malam mereka yang memiliki fasilitas karaoke. Kemudian di masyarakat umum terbentuk pengertian yang mengeneralisir bahwa karaoke adalah klub malam dengan segala atributnya seperti tempat mabuk dan mencari pendamping wanita (hostess). Pemahaman ini kemudian membuat pemerintah membentuk nomenklatur dengan nama karaoke sebagai salah satu jenis usaha kesenian dan hiburan malam. Padahal seharusnya karaoke hanyalah salah satu dari sekian fasilitas dari sebuah klub malam; 4.1.3 Bahwa sekiranya sebelum tahun 1992 di Indonesia, stigma negatif sangat berkaitan erat dengan usaha karaoke, karena karaoke sangat berkaitan dengan tempat pesta pora (hura- hura) dan mabuk karena minuman yang dipasarkan adalah minuman beralkohol, serta adanya pelayanan pendamping wanita. Masyarakat luas memandang, karaoke adalah buruk, yang bertentangan dengan nilai moral maupun agama. Konsumen yang hendak disasar usaha karaoke pada masa itu, 26 adalah kalangan tertentu yang siap untuk mengeluarkan sejumlah uang yang relatif sangat besar, karena karaoke dihidangkan dengan fasilitas mewah; 4.1.4 Bahwa sejatinya karaoke adalah tempat atau fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bernyanyi, atau mengasah bakat bernyanyi karena secara umum semua kalangan suka bernyanyi maupun mendengarkan musik. Karaoke juga dapat digunakan sebagai tempat untuk berkumpul, baik dengan teman atau keluarga, maupun teman bisnis. Karaoke juga dapat menjadi tempat untuk mengisi waktu luang masyarakat, bahkan dapat dijadikan tempat untuk pengendalian diri guna menghilangkan rasa stres. Akan tetapi karena stigma negatif yang telah melekat pada karaoke membuat kalangan masyarakat lainnya tidak dapat menikmati fasilitas karaoke tersebut; 4.1.5 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon II yakni Bapak Santoso Setyadji memiliki buah pikiran untuk membuat atau mendirikan karaoke keluarga dengan merek Happy Puppy pada tanggal 14 November 1992. Pemohon II merupakan pelopor berdirinya jasa kesenian dan hiburan karaoke keluarga di Indonesia. Happy Puppy, menurut Pemohon II didirikan guna menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang suka bernyanyi. Bahwa apabila karaoke club hanya dapat dinikmati bapak-bapak, maka karaoke keluarga membuat semua lapisan masyarakat seperti ibu-ibu, remaja, anak-anak, dan lanjut usia dapat menikmati kesenian dan hiburan karaoke dengan biaya terjangkau. Sebagai karaoke keluarga pertama yang didirikan di Indonesia, Happy Puppy memiliki slogan dan ciri-ciri sebuah karaoke keluarga, yaitu: - No Hostess; - No Whisky; - No Drug; and 27 - No House Music. Perkembangan karaoke keluarga di Indonesia berkembang pesat, sebagaimana telah berdirinya berbagai merek karaoke keluarga yang mengikuti konsep jenis karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon, seperti didirikannya usaha multioutlet oleh Inul Vizta, Nav, Masterpiece, Diva, Princess Sharini, Ayu Ting-Ting, Anang, Afgan, dan lain-lain; 4.1.6 Bahwa dari hasil buah pikiran oleh Pemohon II dengan didirikannya Happy Puppy sebagai karaoke keluarga tersebut, Happy Puppy telah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai karaoke pertama yang menggunakan konsep keluarga (Bukti P I-14 dan Bukti P II-9); 4.1.7 Bahwa seiring perkembangan zaman begitu juga terhadap kesenian dan hiburan karaoke, saat ini di Indonesia telah memiliki jenis-jenis/klasifikasi karaoke. Pandangan telah adanya jenis-jenis karaoke yang dikenal di tengah masyarakat tersebut dapat dibuktikan melalui beberapa referensi sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan karya ilmiah yang ditulis oleh Frahesti Diah Tama, 2020, “Pengawasan terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Karaoke), Masyarakat Indonesia mulai mengenal bisnis karaoke keluarga semenjak November 1992. Diawali oleh sebuah perusahaan dengan nama Happy Puppy yang didirikan di Surabaya pada November 1992. Di Indonesia karaoke mulai menjadi tren sejak tahun 1998 silam. Apalagi sejak tahun 2005 bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternatif orang-orang yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi bernyanyi mereka; b. Bahwa Ketua Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Jusak Soetiono menjelaskan, perusahaan karaoke eksekutif memiliki pendapatan yang lebih tinggi ketimbang jenis usaha karaoke lainnya, meskipun memiliki kamar dengan jumlah 28 yang lebih sedikit. Karena itu, tarif royalti karaoke eksekutif lebih tinggi ketimbang royalti karaoke jenis lainnya; c. Bahwa ditinjau dari fasilitas, jenis layanan, dan harga sewa ruangannya, industri retail karaoke dapat dibagi atas 2 (dua) kategori, sebagaimana kami kutip dalam karya ilmiah pada laman, berikut (https://repository.uir.ac.id/17362/1/161010108.pdf), yaitu: - Karaoke Eksekutif, yaitu tempat karaoke dimana menyediakan fasilitas LC (ladies companion) atau jasa menemani dan memandu pengunjung bernyanyi. - Karaoke Keluarga Kedua, jenis tempat karaoke ini mempunyai ciri-ciri berbeda. d. Bahwa terdapat pertanyaan menyebutkan, “Bagaimana cara membedakan tempat karaoke keluarga dengan karaoke plus-plus?” (https://id.quora.com/Bagaimana-cara- membedakan-tempat-karaoke-keluarga-dengan-karaoke- plus-plus); e. Bahwa terdapat perbedaan tarif karaoke, yaitu Karaoke Eksekutif mematok pembayaran minimal pada setiap paket pemakaian bilik bernyanyi, yang ditawarkan mulai Rp1.500.000,00 sampai Rp3.000.000,00, sedangkan Karaoke Keluarga mengenakan biaya pemakaian kamar lebih murah, yang dihitung per jam dengan biaya mulai Rp50.000,00 sampai Rp300.000,00 (https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/MkMyz9vk- mencak-mencak-di-bilik-karaoke); f. Bahwa terdapat perbedaan tarif royalti yang dikenakan kepada jenis-jenis karaoke “Untuk karaoke hall, biaya yang dikenakan pertahun Rp20.000,00 x 300 hari (dipotong hari libur dan tanggal merah). Karaoke Keluarga pertahun sebesar Rp12.000,00 x 300 hari x jumlah kamar yang tersedia. Karaoke eksekutif per tahun dikenakan sebesar Rp50.000,00 x 300 hari x jumlah kamar. Karaoke boks 29 dikenakan Rp300.000,00 per unit pertahun (https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20191212 161552-227-456411/menguliti-aturan-royalti-karaoke- massal); g. Bahwa terdapat artikel Media Kompas Online yang menyebutkan “Sekarang sudah mau ada yang berminat, ya sudah sekarang siapa yang mau segera disewakan tapi itu dibuat family karaoke, bukan eksekutif karaoke," ujar Direktur Utama Perusahaan Pasar (PD) Pasar Jaya, Arief Nasrudin kepada Kompas.com, hari Senin, tanggal 17 Juli 2017”. Artikel judul "Pasar Jaya Manfaatkan Eks Diskotek Ini Jadi Tempat Karaoke Keluarga", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/17/192 21371/pasar-jaya-manfaatkan-eks-diskotek-ini-jadi-tempat- karaoke-keluarga. 4.1.8 Bahwa tidak hanya di kalangan masyarakat, namun beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun keputusan menteri juga telah mengakui adanya jenis- jenis/klasifikasi karaoke, yaitu sebagai berikut: a) Bahwa istilah Karaoke Eksekutif dan Karaoke Keluarga muncul di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumah bernyanyi atau karaoke dibagi atas kategori: karaoke tanpa kamar, karaoke keluarga, dan karaoke eksekutif; b) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016, Rumah Bernyanyi atau Karaoke dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu: - Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall); - Karaoke Keluarga; - Karaoke Eksekutif; 30 - Karaoke Kubus (Booth Karaoke/Box Karaoke). c) Bahwa jenis karaoke menurut Lembaga Manajemen Koleftif Nasional (LMKN) dalam tarif royalti (https://www.lmkn.id/karaoke/) (Bukti P I-39 dan Bukti P II- 33): Jenis Karaoke Tarif Karaoke Tanpa Kamar/Hall Rp20.000,00/per hall/hari Karaoke Keluarga Rp12.000,00/per kamar/hari Karaoke Eksekutif Rp50.000,00/per kamar/ hari Karaoke Kubus Lumsum Rp600.000,00/per kubus/per tahun d) Beberapa pengaturan yang membedakan jenis-jenis karaoke di Indonesia, seperti Karaoke Keluarga, Karaoke Box, Karaoke VIP Room, Karaoke Dewasa, Karaoke Eksekutif, dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan daerah maupun keputusan menteri, antara lain: No . Peraturan Ketentuan Istilah Jenis Karaoke 1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraa n Usaha Tempat Hiburan di Kota Samarinda (Bukti P I-30 dan Bukti P II-24). - Pasal 3 (3) Jenis-jenis Usaha Hiburan yang dimaksud antara lain: a. Karaoke keluarga adalah usaha dan/atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman ringan yang tidak mengandung musik dan tidak menyediakan pramuria. 31 No . Peraturan Ketentuan Istilah Jenis Karaoke b. Karaoke VIP Room dan Hall adalah suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk seni suara, dilengkapi dengan penyediaan makanan, minuman ringan dan beralkohol serta pramuria. - Pasal 14 (1) Setiap usaha hiburan umum yang telah mendapatkan izin dan telah operasional adalah merupakan subyek pajak/retribusi. (2) Pengusaha/Pemilik atau pimpinan penyelenggara usaha hiburan umum dan badan usaha yang bersangkutan merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bukti P I-31 dan Bukti P II-25). - Pasal 27 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dewasa, diskotek, kelab malam, bar, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen). 3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang - Pasal 1 6. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan 32 No . Peraturan Ketentuan Istilah Jenis Karaoke Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang (Bukti P I-32 dan Bukti P II-26). fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu. 7. Karaoke Family atau Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok yang tidak menyediakan dan/atau tidak menghadirkan pemandu lagu dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 4. Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (Bukti P I-33 dan Bukti P II-27). - Pasal 5 Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi: 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi: g) karaoke, meliputi: (7) karaoke umum; (8) karaoke keluarga; dan (9) karaoke box. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraa n Kepariwisataan (Bukti P I-34 dan Bukti P II-28). - Pasal 44 (1) Penyelenggaraan Usaha Karaoke dilaksanakan berdasarkan jam kerja. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Usaha Karaoke eksekutif adalah sebagai berikut: hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka pada pukul 15.00 WIB dan ditutup pada pukul 23.00 WIB; dan hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional 33 No . Peraturan Ketentuan Istilah Jenis Karaoke yang bukan hari besar keagamaan dibuka pada pukul 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 24.00 WIB. (3) Jam kerja Usaha Karaoke keluarga dibuka pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB. 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraa n Kepariwisataan (Bukti P I-35 dan Bukti P II-29). - Pasal 20 Jenis usaha jasa Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g meliputi: a. Karaoke keluarga. b. Karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3 ke atas. 7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga (Bukti P I-36 dan Bukti P II-30). - Pasal 17 Pemegang Izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga berupa karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/cafe, bola sodok/ bilyard, panti pijat selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga berkewajiban menutup kegiatan usahanya pada malam jumat, bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan, dan event-event keagamaan bersifat regional dan nasional tertentu. 8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraa n Usaha Hiburan Karaoke (Bukti P I-37 dan Bukti P II-31). - Pasal 4 Penyelenggaraan usaha Karaoke diklasifikasikan sebagai berikut: a. usaha Karaoke berupa bilik atau kamar yang bukan merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan dipungut bayaran; atau b. usaha Karaoke berupa ruang terbuka yang merupakan fasilitas dari usaha Restoran 34 No . Peraturan Ketentuan Istilah Jenis Karaoke atau Hotel dengan tidak dipungut bayaran. - Pasal 5 Penyelenggaraan usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal persyaratan sebagai berikut: a. bersifat Karaoke Keluarga, yakni hanya boleh pengunjung yang memiliki hubungan keluarga; b. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen; c. menggunakan pintu kaca yang tembus pandang; d. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba; e. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan f. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. - Pasal 6 Penyelenggaraan usaha Karaoke berupa ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen; b. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba; c. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan d. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. 35 No . Peraturan Ketentuan Istilah Jenis Karaoke 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01- 03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (karaoke) (Bukti P I-38 dan Bukti P II-32). - Pasal 1 Dasar Penetapan Tarif Royalti Rumah Bernyanyi atau Karaoke dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu: a. Karaoke Tanpa Kamar/Aula (hall); b. Karaoke Keluarga; c. Karaoke Eksekutif; d. Karaoke Kubus (Booth Karaoke/Box Karaoke). 4.1.9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam angka 4.1.7 dan 4.1.8 tersebut di atas, dapat disimpulkan pada saat ini jasa kesenian dan hiburan karaoke yang terdapat di Indonesia telah mengenal berbagai jenis klasifikasi yaitu: - Karaoke Eksekutif; - Karaoke Keluarga; - Karaoke Box; dan - Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall). 4.1.10 Bahwa terhadap jenis-jenis karaoke tersebut di atas secara faktual memiliki perbedaan dari segi tarif yang dikenakan, tarif royalti, jenis layanan, jam operasional, dan tujuan market. 4.2 Bahwa, para Pemohon adalah pelaku usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke dengan jenis karaoke keluarga. 4.2.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 4.1.5 dan 4.1.6, pada faktanya Karaoke Keluarga Happy Puppy telah 36 berkembang dan berdiri di berbagai wilayah di Indonesia yang berjumlah 65 (enam puluh lima) outlet, sebagaimana merujuk pada dokumen List Outlet Happy Puppy Group (Karaoke Keluarga) (Bukti P I-15); 4.2.2 Bahwa pelaksanaan kegiatan usaha karaoke keluarga para Pemohon, secara khusus telah dibuat melalui tata cara beroperasi yang dimulai ketika karyawan melayani konsumen/pengunjung yang datang ke outlet karaoke keluarga para Pemohon. Hal mana mengacu pada dokumen Standart Operational Prosedur Sequence of Service Versi 141231 (Bukti P I-16 dan Bukti P II-10), dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: a. Welcoming the Guest and Escorting to The Room: 1) Resepsionis memperlihatkan daftar harga kamar outlet (jenis ruangan serta fasilitasnya); 2) Menawarkan dan memperlihatkan menu yang ada di Daftar Harga Makanan Outlet (Bukti P I-17 dan Bukti P II-11); 3) Resepsionis menyiapkan slip Check-In, serta menjelaskan slip check-in kepada tamu mengenai nomor ruangan, jenis ruangan, jam sewa, total sewa, dan meminta tanda tangan persetujuan kepada tamu; Dalam slip Check In, terdapat Penjelasan Pernyataan yang berisikan “Bapak/Ibu/Kakak akan kami jelaskan sebentar. Pengunjung tidak boleh membawa makanan, minuman dan miras dari luar, jika terbukti akan dikenakan charge”, “...dan tidak diperkenakan membawa dan menggunakan narkoba”. b. Presentasi touchscreen & inventaris room; c. Taking order; d. Delivery service food and baverage; 37 e. Delivery service food and beverage; f. Checking table & asking for additional food & beverage; g. Checking room; h. Billing. Bahwa, lebih lanjut sebagaimana berdasarkan dokumen Standart Operational Prosedur Sequence of Service Versi 141231 di atas, menjelaskan bahwasanya usaha karaoke keluarga para Pemohon, tidak menawarkan minuman beralkohol, dan hostess (wanita pendamping); 4.2.3 Bahwa terhadap usaha karaoke keluarga yang dibuat dan didirikan oleh para Pemohon, yaitu Happy Puppy telah diterima oleh masyarakat di Indonesia serta mendapat penilaian positif, baik, serta memiliki berbagai manfaat setelah konsumen mengonsumsi jasa hiburan karaoke keluarga dari Happy Puppy. Berbagai testimoni konsumen melalui media sosial (Bukti P I-19 dan Bukti P II-13) dan Google Review (Bukti P I-20 dan Bukti P II-14); 4.2.4 Bahwa pengenaan tarif harga ruangan yang dikenakan oleh para Pemohon pada usaha karaoke keluarga relatif terjangkau yang dihitung per jam, sebagaimana daftar harga Karaoke Happy Puppy Tahun 2023 pada beberapa kota besar di Indonesia (vide https://www.zine.id/harga-karaoke-happy- puppy/) (Bukti P I-18 dan Bukti P II-12), seperti: a. Harga Karaoke Happy Puppy Jakarta. No . Ruangan Kapasita s Minggu- Kamis Jumat-Sabtu 1. Small 2 Pax Rp75.000,00 Rp85.000,00 2. Medium 3 Pax Rp90.000,00 Rp100.000,0 0 3. Suite 4 Pax Rp190.000,0 0 Rp215.000,0 0 38 No . Ruangan Kapasita s Minggu- Kamis Jumat-Sabtu 4. Chairman Suite 6 Pax Rp235.000,0 0 Rp260.000,0 0 5. Royal Suite 12 Pax Rp270.000,0 0 Rp295.000,0 0 b. Harga Karaoke Happy Puppy Surabaya. No. Ruangan Fasilitas Harga Kapasitas 1. Small TV LED 42 X 1 Rp85.000,00 6 Pax 2. Medium TV LED 42 X 1 Rp95.000,00 7 Pax 3. Large TV LED 42 X 2 Rp130.000,00 10 Pax 4. Executive TV LED 42 X 2, Toilet Rp150.000,00 10 Pax 5. Suite TV LED 60 X 1, TV LED 42 X 2, Toilet Rp180.000,00 12 Pax 6. Royal Suite TV LED 60 X 1, TV LED 42 X 2, Toilet Rp230.000,00 18 Pax c. Harga Karaoke Happy Puppy Cabang Malang. No . Ruang an Fasilitas Happy Hour Business Hour Pax 1. Small TV LED 49 X 1 Rp38.500,00 Rp55.000,00 6 Pax 2. Medium TV LED 49 X 1 Rp56.000,00 Rp80.000,00 8 Pax 3. Suite TV LED 65 X 1, Toilet Rp101.500,0 0 Rp145.000,0 0 15 Pax 4. Royal Suite TV LED 60 X 1, TV LED 42 X 2, Toilet Rp122.500,0 0 Rp175.000,0 0 25 Pax d. Harga Karaoke Happy Puppy Yogyakarta. 39 No . Ruanga n Kapasita s Pukul 11.00- 18.00 Pukul 18.00 - Closed 1. Small 4 Pax Rp45.000,00 Rp70.000,00 2. Medium 7 Pax Rp50.000,00 Rp80.000,00 3. Large 10 Pax Rp60.000,00 Rp120.000,00 4. Penthous e 30 Pax Rp120.000,00 Rp240.000,00 4.2.5 Bahwa, karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon, sangat berbeda secara signifikan dengan karaoke lain yang menyediakan minuman beralkohol, house music, hostess (pendamping wanita). Perbedaan itu terlihat dari segi pelayanan, jasa, dan/atau barang yang ditawarkan, maksud dan tujuan, tujuan pemasaran, dan tarif yang dikenakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut: a) Bahwa seyogianya konsep karaoke keluarga menyediakan tempat hiburan keluarga dimana pengunjung dapat bernyanyi bersama keluarga, teman, relasi kerja dalam suasana kekeluargaan. Apabila dilihat dari segi biaya, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar agar mendapatkan hiburan antara satu dengan yang lain dalam nuansa kekeluargaan. Kebijakan yang ditentukan oleh karaoke keluarga, yaitu: No Hostess (tempat tanpa wanita sebagai pemandu lagu yang menemani karaoke), No Whiskey (tempat tanpa minum-minuman keras), No Drug (tempat tanpa obat-obatan) dan No House Music (tempat tanpa house music). Sangat berbeda dengan karaoke lain, yang menyediakan tempat dengan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan house music; b) Bahwa melihat dari segi pendapatan usaha karaoke keluarga dengan karaoke lain yang memiliki nilai jumlah yang sangat jauh berbeda. Sebagai contoh, pada umumnya karaoke keluarga menawarkan usaha karaokenya dengan 40 perhitungan tarif per jam, akan tetapi karaoke umumnya menawarkan usaha karaokenya dengan tarif per paket. Nilai tarif yang dikenakan juga sangat jauh berbeda antara karaoke keluarga dengan karaoke pada umumnya. Sehingga pada faktanya, masyarakat selaku konsumen akan mengeluarkan biaya lebih kecil pada karaoke keluarga dibandingkan dengan karaoke lain yang menyediakan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan house music; c) Bahwa dari segi tujuan pasar, karaoke keluarga dipasarkan/ditawarkan kepada semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, kaum muda sampai dengan orang tua maupun lanjut usia. Namun berbeda dengan karaoke lain yang minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan house music, dimana tujuan pasarnya adalah bagi masyarakat kalangan menengah ke atas, masyarakat yang senang dengan dunia hiburan dunia malam, dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, menikmati sajian house music, dan/atau sebagainya. 4.2.6 Bahwa oleh karenanya berdasarkan penjelasan uraian di atas, sudah terlihat jelas bahwasanya di Indonesia telah mengenal dinamika jenis klasifikasi karaoke. Hal mana merujuk kepada karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon, dengan tarif relatif rendah, tujuan market untuk seluruh kalangan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma moral dan agama, serta tidak menunjukkan karaoke keluarga merupakan jasa hiburan dalam kategori aktivitas mewah, tentunya sangat jelas berbeda dengan karaoke eksekutif yang tarifnya jauh relatif tinggi atau mahal, yang hanya mampu bagi kalangan masyarakat yang perekonomiannya menengah ke atas. 4.3 Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD terkait dengan jasa hiburan karaoke tidak sesuai dengan 41 dinamika perkembangan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke. 4.3.1 Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 4.1 dan 4.2 di atas, sangat jelas dan tegas bahwasanya adalah perlu diberikan ketentuan hukum yang memisahkan atau mengklasifikasikan jasa kesenian dan huburan karaoke di dalam UU HKPPPD. Akan tetapi di dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD tidak memisahkan atau mengklasifikasikan jenis usaha hiburan karaoke, atau dengan kata lain menyatukan ketentuan jenis usaha hiburan karaoke menjadi satu; 4.3.2 Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan salah satu tujuan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dibentuk dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat, dalam hal ini sama halnya dengan perkembangan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke yang sudah beredar di Indonesia. Dimana hukum itu nantinya akan diterapkan di tengah masyarakat, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan objek tujuan dari UU HKPPPD yang salah satunya PBJT yang dikenakan kepada masyarakat sebagai konsumen; 4.3.3 Bahwa menurut Carl Von Savigny, bahwasanya hukum sejatinya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, oleh karenanya UU HKPPPD khususnya Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD sudah sepatutnya dan sewajarnya mengikuti perkembangan dinamika jenis karaoke yang sudah dikenal di Indonesia, dengan memberikan pengaturan ketentuan pengklasifikasian jenis karaoke. Hal mana sejalan berkembangnya waktu, pada faktanya karaoke sudah memiliki jenis-jenis yang dikenal atau diketahui berbagai pihak, yaitu masyarakat maupun berbagai instansi pemerintah. Dimana dari beberapa jenis karaoke mempunyai perbedaan dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, serta tujuan market; 42 4.3.4 Bahwa adapun karaoke keluarga dibentuk dan didirikan untuk memenuhi kebutuhan kalangan masyarakat yang suka bernyanyi, tempat berkumpul bersama teman atau keluarganya, tanpa terlekat stigma negatif karaoke. Karaoke keluarga yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, baik anak- anak, kaum muda bahkan bagi orang tua serta lanjut usia. Oleh karenanya, sangat tidak tepat ketika karaoke keluarga dipersamakan dengan karaoke eksekutif dalam satu ketentuan, yang mempunyai perbedaan dari segi konsep, tarif, maksud dan tujuan, pelayanan, serta tujuan market; 4.3.5 Bahwa akan tetapi, di dalam Pasal 55 ayat (1) UU HKPPPD, berlaku berbeda terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang mendapatkan perlakuan khusus dengan pengklasifikasian jenis usaha seperti pergelaran seni, yaitu kesenian, musik, tari, dan/atau busana, dan jasa pijat, yaitu panti pijat dan pijat refleksi. Berdasarkan hal ini, sudah seharusnya dan sepatutnya karaoke juga mendapat perlakuan yang sama dengan adanya pengklasifikasian jenis karaoke; 4.3.6 Bahwa secara filosofis pembuat undang-undang dalam Penjelasan Umum UU HKPPPD menegaskan bahwasanya UU HKPPPD dibuat guna melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 oleh karenanya disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang tersebut juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4.3.7 Bahwa lebih lanjut penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber 43 daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4.3.8 Bahwa, namun apakah penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memberikan keadilan bagi para Pemohon? Dimana UU HKPPPD tidak memberikan pengaturan khusus tentang pengklasifikasian jenis karaoke yang sesuai dengan perkembangan saat ini beredar di Indonesia. Sebagaimana pengklasifikasian jenis usaha diberikan pergelaran seni, yaitu kesenian, musik, tari dan/atau busana, dan jasa pijat, yaitu panti pijat dan pijat refleksi [vide Pasal 55 ayat (1) UU HKPPPD]. 4.4 Bahwa berdasarkan penjelasan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya dan sewajarnya UU HKPPPD yang tidak memberikan klasifikasi terhadap jenis-jenis usaha karaoke, khususnya pada Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD telah menimbulkan ketidakadilan terhadap jenis usaha hiburan karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon. Dimana di dalam UU HKPPPD terdapat pengklasifikasian suatu rumpun jenis usaha jasa seni dan hiburan sama halnya, seperti pergelaran seni, diklasifikasikan menjadi pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, dan jasa pijat diklasifikasikan menjadi panti pijat dan pijat refleksi. Oleh karenanya, dengan tidak adanya klasifikasi/penggolongan karaoke menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 5. Perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD tidak menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional para Pemohon. 44 Bahwa sebagaimana penjelasan angka 4 pada Sub Bab Alasan Permohonan ini, sudah sepatutnya dan sewajarnya para Pemohon selaku pelaku usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke jenis karaoke keluarga, bukanlah merupakan kategori jenis usaha yang bersifat mewah (luxury). 5.1 Bahwa terdapat kriteria pengendalian tarif PBJT berdasarkan UU HKPPPD. 5.1.1 Bahwa dengan kehadiran UU HKPPPD maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PDRD”) (Bukti P I-12 dan Bukti P II-7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal mana sejatinya dalam UU PDRD pemerintah telah mengatur besaran tarif pajak hiburan; 5.1.2 Bahwa secara filosofis pembuat undang-undang dalam Penjelasan Umum UU HKPPPD menegaskan bahwasanya UU HKPPPD dibuat guna melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 oleh karenanya disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang tersebut juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5.1.3 Bahwa, lebih lanjut penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan 45 layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kaitannya dengan PBJT, dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU HKPPPD, angka 2, alinea pertama dan kedua, berikut kami kutip: Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir vale/objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). 5.1.4 Bahwa kemudian adalah perlu kami sampaikan perbandingan pengenaan tarif PBJT bagi jasa kesenian dan hiburan antara UU PDRD dengan UU HKPPPD, yaitu sebagai berikut: Tabulasi Perbandingan Pengenaan Tarif Pajak antara UU PDRD dengan UU HKPPPD No. Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Tarif Pajak UU PDRD Tarif Pajak UU HKPPPD 1. Tontonan Film Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 2. Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 3. Kontes Kecantikan Paling Tinggi 75% Paling Tinggi 46 No. Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Tarif Pajak UU PDRD Tarif Pajak UU HKPPPD (tujuh puluh lima persen) 10% (sepuluh persen) 4. Kontes Binaraga Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 5. Pameran Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 6. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 7. Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 8. Permainan Ketangkasan Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 9. Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 10. Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang Paling Tinggi 35% (tiga puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 11. Panti Pijat dan Pijat Refleksi Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 12. Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) paling rendah 40% (empat puluh persen) 47 No. Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Tarif Pajak UU PDRD Tarif Pajak UU HKPPPD dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) 5.1.5 Bahwa apabila kita mencermati pada hasil penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertanggal 30 April 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Naskah Akademik UU HKPPPD”) (Bukti P I-13 dan Bukti P II-8) khususnya pada halaman 187 dan halaman 293-294, berikut kami kutip: - Alinea Pertama, halaman 187 Naskah Akademik UU HKPPPD: Terkait dengan jenis-jenis pajak daerah berbasis konsumsi yang diatur dalam UU PDRD, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mengatur tarif maksimum yang relatif lebih tinggi dari jenis pajak konsumsi lainnya. Pajak daerah berbasis konsumsi pada umumnya dikenakan pada tarif maksimum 10%, begitu juga pajak pusat berbasis konsumsi (PPN). Namun Pajak Hiburan dalam UU PDRD dikenakan dengan lapisan tarif 10% s.d. 75% tergantung pada jenis hiburannya, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha. Sebagai contoh hiburan permainan ketangkasan (misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury) atau hiburan yang perlu dikendalikan. Begitu juga dengan jasa parkir yang dikenakan Pajak Parkir dengan tarif maksimum 30%, berbeda dengan tarif pajak pusat dan pajak daerah atas penyerahan jasa sebesar 10%, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha bagi industri dan aktivitas perkantoran. - Halaman 293-294, angka 5 Naskah Akademik UU HKPPPD: Tarif PBJT ditetapkan seragam sebesar maksimum 10%. Selain perluasan objek pajak daerah dan penyelarasan dengan objek PPN, PBJT juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tarif maksimal pajak-pajak daerah 48 berbasis konsumsi menjadi satu tarif yang sama yaitu sebesar 10%. Dari kelima jenis pajak daerah yang diintegrasikan menjadi PBJT, terdapat 2 jenis pajak daerah yang berubah tarifnya. Dalam UU PDRD, tarif maksimum Pajak Hiburan diatur berlapis antara 10% sampai dengan 75% yang dibedakan berdasarkan jenis hiburannya, sementara tarif maksimum Pajak Parkir sebesar 30%. Dengan konsep PBJT, kedua jenis pajak tersebut tetap dipungut dengan tarif tunggal 10% maksimum. Tujuannya adalah untuk memudahkan administrasi pembayaran dan pelaporan pengusaha, mendukung iklim investasi, dan agar harmonis dengan tarif PPN (10%) yang pada dasarnya merupakan pajak pusat berbasis konsumsi. Namun demikian, meskipun pada dasarnya PBJT menganut prinsip tarif tunggal, tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar, yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% dalam rancangan undang-undang ini. 5.1.6 Bahwa memperhatikan Naskah Akademik UU HKPPPD di atas (vide Alinea Pertama, halaman 187 Naskah Akademik dan halaman 293-294, angka 5 UU HKPPPD), sejatinya pembuat undang-undang hendak melakukan pengendalian terhadap jasa kesenian dan hiburan, akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci dasar-dasar alasan pengendalian yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan norma tarif pajak; 5.1.7 Bahwa namun, jika diperhatikan kembali secara seksama berdasarkan pengertian dan penalaran yang wajar, “Pengendalian Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan” termakna melalui “Contoh Jenis Usaha” yang diberikan dalam Naskah Akademik UU HKPPPD (Alinea Pertama, halaman 187 dan halaman 293-294, angka 5 Naskah Akademik UU HKPPPD), yaitu “Pengendalian Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan Terhadap Usaha yang kategorinya aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury)”. Bahwa dapat diartikan, ketentuan hukum UU HKPPPD terkait dengan pengenaan Pajak Barang Jasa dan Tertentu (PBJT) 49 atas jasa kesenian dan hiburan, terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 1. Jasa kesenian dan hiburan yang aktivitasnya bukan bersifat mewah (luxury); dan 2. Jasa kesenian dan hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury). 5.1.8 Bahwa oleh karenanya, yang menjadi objek fokus pengendalian pajak jasa kesenian dan hiburan, sesuai Naskah Akademik UU HKPPPD (vide Alinea Pertama, halaman 187 Naskah Akademik dan halaman 293-294, angka 5 UU HKPPPD) adalah jenis jasa kesenian dan hiburan yang sifatnya mewah (luxury). 5.1.9 Bahwa merujuk pada tabulasi perbandingan pengenaan tarif pajak antara UU PDRD dengan UU HKPPPD tersebut diatas (vide angka 5.1.4), terkhususnya pada kolom tarif pajak UU HKPPPD, terdapat perlakuan berbeda terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan pada No. 1 s.d. No. 11, yakni dipersamakan tarif PBJT paling tinggi 10% (sepuluh persen). Namun apabila melihat dari jenis usahanya, tentunya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Akan tetapi dari perbedaan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan dimaksud, diperlakukan sama dengan mengenakan tarif PBJT sebesar maksimal 10%. Bahwa oleh karenanya, kriteria “Pengendalian Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan” merujuk Naskah Akademik UU HKPPPD (vide Alinea Pertama, halaman 187 dan halaman 293- 294, angka 5 Naskah Akademik UU HKPPPD) ditujukan terhadap kategori jenis usaha yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury). 5.1.10 Bahwa pengkategorian pengenaan Pajak Barang Jasa dan Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, dapat diuraikan sebagai berikut: 50 1. Kategori Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Yang Aktivitas Bukan Bersifat Mewah (Non Luxury) No. Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Tarif Pajak PBJT 1. Tontonan Film Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 2. Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 3. Kontes Kecantikan Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 4. Kontes Binaraga Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 5. Pameran Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 6. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 7. Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 8. Permainan Ketangkasan Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 9. Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 10. Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 11. Panti Pijat dan Pijat Refleksi Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 51 2. Kategori Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Yang Aktivitas Bersifat Mewah (Luxury) No. Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Tarif Pajak PBJT 1. Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa Paling Rendah 40% (empat puluh persen) dan Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) 5.2 Bahwa, jenis usaha karaoke yang dimiliki oleh para Pemohon yakni karaoke keluarga bukanlah termasuk dalam kategori jenis usaha jasa hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury); 5.2.1 Bahwa karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon, tidak termasuk sebagai jenis usaha jasa hiburan yang aktivitasnya mewah. Hal mana pembentukan dan pendirian karaoke keluarga menggunakan konsep keluarga, dimana menyediakan tempat hiburan yang ditujukan kepada seluruh kalangan atau masyarakat umum, baik dari anak-anak, kaum muda, orang tua, dan lanjut usia; 5.2.2 Bahwa melalui karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon, dapat menjawab kebutuhan masyarakat umum yang hendak berkumpul sambil bernyanyi tanpa adanya stigma negatif buruk akan citra karaoke yang dinilai negatif oleh kebanyakan khalayak masyarakat umum, sehingga masyarakat umum selaku konsumen dapat berkumpul dan bernyanyi bersama keluarga, teman, relasi kerja dalam suasana kekeluargaan dan rasa nyaman serta aman; 5.2.3 Bahwa kebijakan yang ditentukan oleh karaoke keluarga yaitu: No Hostess (tempat tanpa wanita sebagai pemandu lagu yang menemani karaoke), No Whiskey (tempat tanpa minum- minuman keras), No Drug (tempat tanpa obat-obatan), dan No House Music (tempat tanpa house music). Sangat berbeda dengan karaoke lain, yang menyediakan tempat dengan 52 minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan house music; 5.2.4 Bahwa dari segi tarif, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar mengingat dari segi pendapatan usaha karaoke keluarga dengan karaoke lain yang memiliki nilai jumlah yang sangat jauh berbeda. Sebagai contoh, pada umumnya karaoke keluarga menawarkan usaha karaokenya dengan perhitungan tarif per jam. Sehingga pada faktanya, masyarakat selaku konsumen akan mengeluarkan biaya lebih relatif kecil pada karaoke keluarga dibandingkan dengan karaoke lain yang menyediakan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke/pemandu lagu, serta menyajikan house music yang menawarkan usaha karaokenya dengan tarif per paket; 5.2.5 Bahwa berdasarkan kajian akademis manfaat mendengarkan musik dan bernyanyi (Bukti P I-40 dan Bukti P II-34), yang dibuat oleh para Pemohon, karaoke keluarga secara kesehatan yang diteliti oleh Satoh dkk, pengaruh pelatihan karaoke dan pelatihan suara terhadap fungsi kognitif pada 10 pasien penyakit Alzheimer. Hasilnya menunjukkan peningkatan kecepatan pemrosesan selama tugas fungsi kognitif spasial setelah enam bulan intervensi, dengan dukungan lebih lanjut untuk perbaikan dari data neuroimaging. Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi apakah pelatihan karaoke mencegah penurunan kognitif pada sekelompok lansia yang umumnya sehat atau memerlukan perawatan tingkat terendah. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai membaca dengan suara keras dan terapi wicara, kami memperkirakan efek serupa dari karaoke. Karena pelatihan karaoke memerlukan peningkatan aktivitas otot pernapasan dan lidah dalam jangka waktu lama, kami juga berhipotesis bahwa pelatihan karaoke meningkatkan fungsi fisik, terutama fungsi pernapasan, karena efek olahraga; 5.2.6 Bahwa karaoke keluarga, memiliki manfaat positif bagi masyarakat untuk melakukan pengendalian diri seperti 53 menghilangkan stres. Dalam pelayanannya pun karaoke keluarga tidak menyajikan minuman beralkohol yang memiliki pengaruh tidak baik bagi kesehatan dan ketertiban umum apabila dikonsumsi secara berlebihan. Karaoke keluarga para Pemohon merupakan sarana yang dapat digunakan untuk konsumen yang senang bernyanyi guna mengasah bakat bernyanyinya; 5.2.7 Bahwa lebih lanjut, mengikuti konsep paradigma hiburan yang bukan bersifat mewah (luxury), yaitu hiburan anak dan keluarga sebagaimana naskah akademik yang menyatakan (vide, Alinea Pertama, halaman 187 Naskah Akademik UU HKPPPD), “hiburan permainan ketangkasan (misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury). Maka, karaoke keluarga dengan konsep keluarga dan ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, kaum muda, orang tua dan lanjut usia, adalah usaha hiburan yang bukan yang bersifat mewah (luxury). 5.3 Bahwa perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan pada Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD telah menciptakan ketidakadilan terhadap usaha karaoke keluarga para Pemohon; 5.3.1 Bahwa dengan berlakunya Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD, telah menciptakan ketidakadilan yang melanggar hak konstitusional para Pemohon. Bahwa lebih lanjut, merujuk terhadap pembahasan uraian “Tentang Klasifikasi Jenis Karaoke Yang Beredar Di Indonesia” sebagaimana pada sub bab angka 4, telah memberikan makna bahwasanya di Indonesia telah mengenal adanya pembagian atau klasifikasi jenis usaha karaoke yang telah beredar di 54 indonesia, sehingga patut dan sah dinyatakan para Pemohon adalah pelaku usaha karaoke jenis karaoke keluarga; 5.3.2 Bahwa merujuk kepada sub bab angka 5.1 dan 5.2 tersebut di atas, sudah sepantasnya dan selayaknya usaha karaoke keluarga dari para Pemohon tidak merupakan kategori usaha jasa kesenian dan hiburan yang bersifat mewah (luxury) yang harus dikendalikan; 5.3.3 Bahwa dengan dikenakannya Pajak PBJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sebagaimana Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD telah menciptakan rasa ketidakadilan bagi usaha hiburan karaoke keluarga, yang tidak merupakan kategori usaha jasa kesenian dan hiburan yang bersifat mewah (luxury); 5.3.4 Bahwa rasa ketidakadilan tersebut, sangat terlihat jelas ketika “hiburan permainan ketangkasan (misalnya timezone, funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury)”. Namun terhadap karaoke keluarga para Pemohon yang memiliki konsep dengan nilai kekeluargaan dan ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat umum baik anak-anak, kaum muda, orang tua dan lanjut usia, tidak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk menciptakan persamaan dan keadilan, seperti yang dilakukan terhadap hiburan permainan ketangkasan, maupun jasa kesenian dan hiburan lain yang menerima pengenaan tarif PBJT paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen); 5.3.5 Bahwa oleh sebab itu, Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD telah terbukti melanggar hak konstitusional, yang mana pada dasarnya karaoke keluarga para Pemohon bukanlah jasa kesenian dan hiburan yang bersifat mewah 55 (luxury). Kemudian, pembuat undang-undang juga tidak memaparkan secara jelas mengenai dimasukkannya karaoke sebagai hiburan mewah dalam UU HKPPPD. Dengan demikian adalah beralasan apabila perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke tidak menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Penentuan norma tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD bersifat diskriminatif, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional para Pemohon. 6.1 Bahwa merujuk pada konsep paradigma pengendalian pajak yang tidak dilakukan terhadap jasa kesenian dan hiburan yang bukan merupakan bersifat mewah, sehingga di dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD menimbulkan makna bahwasanya “Konsep Pengendalian Pajak PBJT dilakukan terhadap 2 (dua) Kategori Usaha, yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Aktivitasnya Bukan Bersifat Mewah (non luxury) dan Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Aktivitasnya Bersifat Mewah (luxury); 6.2 Bahwa terdapat pula “Persamaan” pengenaan pajak tarif PBJT yang dikenakan paling tinggi sebesar 10%, yang diberikan kepada jenis- jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang miliki perbedaan antara satu dengan yang lain yaitu: No. Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Tarif Pajak UU HKPPPD 1. Tontonan Film Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 2. Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 3. Kontes Kecantikan Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 4. Kontes Binaraga Paling Tinggi 10% (sepuluh 56 No. Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Tarif Pajak UU HKPPPD persen) 5. Pameran Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 6. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 7. Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 8. Permainan Ketangkasan Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 9. Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 10. Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 11. Panti Pijat dan Pijat Refleksi Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) Namun, terhadap usaha hiburan karaoke keluarga para Pemohon dibedakan dengan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan, dimana memiliki persamaan jenis usaha yang bukan merupakan usaha yang bersifat aktivitas mewah (luxury); 6.3 Bahwa lebih lanjut pengetian diskriminatif berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi, dapat diuraikan sebagai berikut: Tabulasi Pengertian Diskriminasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. Putusan Makna 1. 070/PUU- II/2004 Mahkamah berpendapat, keadilan itu bukan berarti semua subjek hukum diperlakukan sama tanpa melihat kondisi yang dimiliki oleh setiap pihak masing-masing, keadilan justru harus menerapkan 57 No. Putusan Makna prinsip proporsionalitas, artinya memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Kondisi setiap provinsi induk dan provinsi pemekaran tidak selalu sama, oleh karena itu sudah sepatutnya diperlakukan secara tidak sama pula. Karena, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu, seperti dirumuskan dalam Black’s Law Dictionary, 2004, hlm. 500, “differential treatment; ... a failure to treat all persons equally, when no reasonable distinction can’t be found between those favored and those not favored”. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. 2. 024/PUU- III/2005 Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda bersifat diskriminatif. Terhadap hal ini, penting untuk dipahami bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide, Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]; Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005. Article 2 International Covenant of Civil Political Rights berbunyi: “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”; 58 No. Putusan Makna Dalam hubungannya dengan permohonan a quo, keadaan tersebut tidak terjadi. Pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan Penjelasannya diberlakukan terhadap Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Dalam hubungan ini, berlaku adagium yang berbunyi “Ubi eadem ratio, ibi idem jus”, pada alasan yang sama berlaku hukum yang sama. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila pemberhentian sementara terhadap Pemohon dari jabatan Bupati Sarolangun dikatakan bersifat diskriminatif dengan cara membandingkannya dengan pejabat publik atau pihak lain dalam kualifikasi yang berbeda dan diatur oleh undang-undang yang berbeda. Misalnya, sebagaimana dibandingkan oleh Pemohon, Ir. Akbar Tanjung selaku Ketua DPR RI yang pernah berstatus sebagai terdakwa di pengadilan, tetapi tidak diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, bukanlah merupakan diskriminasi karena tunduk pada undang-undang yang berbeda dan bukan tergolong pejabat tata usaha negara sebagaimana halnya kepala daerah. Benar bahwa dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi; Di samping itu, dalam menilai ada-tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang, maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process. Namun, apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap equal protection (vide, Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies, 1997, h. 639). Dalam hubungan dengan permohonan a quo, Pasal 31 ayat (1) UU Pemda ternyata tidak memuat salah satu dari dua keadaan di atas, sehingga oleh karenanya tidak terdapat persoalan diskriminasi. Adapun contoh- contoh yang oleh Pemohon dianggap sebagai 59 No. Putusan Makna adanya praktik diskriminasi, sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, adalah persoalan-persoalan praktik yang berada di luar konteks pengujian konstitusionalitas undang- undang a quo. 3. 27/PUU- V/2007 Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka edisi kedua tahun 1995 mendefinisikan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Sementara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah; setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, rasa, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya; Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Jika perlakuan terhadap manusia (setiap orang) tidak sama dengan perlakuan terhadap pejabat struktural atau pejabat publik, hal itu bukan merupakan perlakuan yang diskriminatif. 4. 97/PUU- XIV/2016 Bahwa terkait dengan diskriminasi sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006 yang di antaranya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, 60 No. Putusan Makna ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide, Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]; Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya “ (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi; Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Bahwa dengan mengacu pada pengertian diskriminasi dalam putusan-putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61 No. Putusan Makna 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Lagi pula jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang- undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. 6.4 Bahwa berdasarkan tabel pengertian diskriminasi, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda; 6.5 Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh para Pemohon sebelumnya, terdapat perlakuan berbeda terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan lainnya. Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD sangat diskriminatif terhadap usaha jasa karaoke. Hal ini dapat dilihat dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 62 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang tarif pajaknya diturunkan. Terhadap jasa kesenian dan hiburan berupa: tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi, diberikan pajak yang lebih rendah yakni paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sedangkan terhadap usaha karaoke Pemohon I dikenakan tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Jenis kegiatan usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan. Akan tetapi, dikenakan perubahan ketentuan yang berbeda; 6.6 Bahwa, oleh karenanya dapat ditegaskan perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan bersifat sangat diskriminatif terhadap para Pemohon, dimana meskipun sama-sama pada kategori jasa kesenian dan hiburan, akan tetapi perlakuan dalam penentuan norma tarif PBJT dilakukan secara berbeda. Dengan demikian hal ini telah menunjukan adanya pertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon khusunya Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 7. Perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke pada Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD telah menghambat para Pemohon dalam memajukan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional para Pemohon. 7.1 Bahwa, sebelum UU HKPPPD disahkan dan berlaku, pengenaan pajak terhadap jasa hiburan diatur di dalam UU PDRD. Dimana pengenaan tarif pajak tersebut diatur di dalam Pasal 45 UU PDRD menyebutkan: 63 Pasal 45 a. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); b. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan, ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); c. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen); d. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7.2 Bahwa terhadap UU PDRD itu sendiri telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU- IX/2011 terkait dengan objek pajak golf; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU- XII/2014 terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP); c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU- XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat; d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU- XV/2017 terkait dengan pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri. Bahwa merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut di atas, ternyata ketentuan terhadap PBJT telah diuji sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf, yang menyatakan kata “Golf” pada Pasal 42 ayat (2) huruf g UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 7.3 Bahwa pasca berlakunya UU PDRD, peraturan pelaksanaannya melalui peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, telah menentukan batasan-batasan nilai jumlah pengenaan pajak untuk jasa hiburan, khususnya terhadap karaoke, sebagai contoh: 64 No. Kota/ Daerah Pengenaan Pajak Hiburan Karaoke Peraturan 1. DKI Jakarta 25% Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-21 dan Bukti P II-15) 2. Palu 10% Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Bukti P I-53) 3. Bali 15% Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-54) 4. Medan 30% Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-22 dan Bukti P II-16) 5. Bandung 35% Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Bukti P I-23 dan Bukti P II-17) 6. Palembang 30% Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Bukti P I-24 dan Bukti P II-18) 7. Batu 25% Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak 65 No. Kota/ Daerah Pengenaan Pajak Hiburan Karaoke Peraturan Hiburan (Bukti P I-25 dan Bukti P II-19) 7.4 Bahwa berdasarkan penjelasan angka 7.1, 7.2, dan 7.3 Pemohon II juga telah melakukan pembayaran pajak hiburan kepada pemerintah daerah, sebagaimana Kami cantumkan dalam List Pajak Dispenda yang dibayarkan Januari 2018-Desember 2023 (Bukti P II-20); 7.5 Bahwa secara nyata para Pemohon telah melakukan pemungutan pajak PBJT dari konsumen atas konsumsi usaha karaoke, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran PPh 23, PPh 25 dan biaya- biaya lainnya. Bahwa para Pemohon merupakan subjek hukum yang taat terhadap aturan peraturan perundang-undangan serta telah berkontribusi mendukung perolehan pendapatan pajak guna alokasi dana pelayanan umum pemerintah demi menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini para Pemohon telah membantu dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, melalui usaha karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon, dengan memberikan lapangan pekerjaan, maupun melakukan corporate social responsibility. Hal mana corporate social responsibility Pemohon I dapat kami buktikan berdasarkan Laporan Kegiatan Bakti Sosial (Bukti P I-26); 7.6 Bahwa selain daripada pemungutan pajak PBJT, para Pemohon juga telah melaksanakan kewajiban pajak lain terhadap pemerintah seperti: a. Pajak PPh 21 (pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri); b. Pajak PPh 23 (pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa); 66 c. Pajak PPh 25 (angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi, maupun Badan Usaha). 7.7 Bahwa setelah diberlakukannya UU HKPPPD, pengenaan pajak PBJT Jasa Hiburan telah diperbaharui, sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 yang menyebutkan: Pasal 58 (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen); (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk; a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). (4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda. 7.8 Bahwa setelah berlakunya UU HKPPPD, peraturan pelaksanaannya melalui peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, telah menentukan batasan-batasan nilai jumlah pengenaan pajak PBJT untuk hiburan, terkhususnya terhadap karaoke, sebagai contoh: No . Kota/ Daerah Pengenaa n Pajak PBJT Peraturan 1. DKI Jakarta 40% Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DKI Jakarta (Bukti P I-27 dan Bukti P II-21) 2. Medan 40% Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bukti P I-28 dan Bukti P II-22) 67 No . Kota/ Daerah Pengenaa n Pajak PBJT Peraturan 3. Bandung 40% Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bukti P I-29 dan Bukti P II-23) 7.9 Bahwa merujuk pada permohonan uji materiil perkara a quo terhadap Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD, penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dapat dinyatakan tinggi sehingga berdampak kepada usaha dari pelaku usaha bidang jasa hiburan yang dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD, khususnya terhadap para Pemohon yang merupakan pelaku usaha di bidang karaoke keluarga. Hal tersebut akan berpengaruh terlebih dahulu terhadap konsumen yang dikenakan pajak PBJT minimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah konsumsi jasa karaoke yang digunakan oleh konsumen. Dimana konsumen akan memperhitungkan nilai sejumlah biaya yang harus dibayarkan atas konsumsi barang dan/atau jasa yang telah dikonsumsi belum termasuk pengenaan pajak yang tinggi; 7.10 Bahwa pada dasarnya tidak diperbolehkan mencari-cari barang atau jasa kena pajak, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum Angka [3, 19], halaman 81 yang lengkapnya berbunyi berikut ini: “Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang- orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”; 68 7.11 Bahwa para Pemohon sebagai pelaku usaha karaoke keluarga yang tujuan market-nya ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, kalangan muda, orang tua, maupun lansia, ingin berkumpul ataupun menyalurkan bakat yang senang, atau suka bernyanyi, dan juga terhadap orang atau konsumen yang menghibur diri guna pengendalian diri untuk menghilangkan stres, maupun untuk mengisi waktu luang, yang pada awalnya memiliki paradigma karaoke keluarga dengan biaya relatif rendah akan bergeser menjadi biaya yang tinggi, sehingga mengurangi jumlah pengunjung/konsumen yang datang untuk mengkonsumsi jasa hiburan karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon; 7.12 Bahwa tidak hanya itu, potensi kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon selaku pelaku usaha karaoke, akibat jumlah konsumen yang berkurang dimungkinkan akan berdampak dengan penutupan sejumlah outlet atau cabang yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pekerja yang berada di outlet atau cabang tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Karena para Pemohon selaku pelaku usaha karaoke keluarga memerlukan pendapatan untuk menutupi kewajiban biaya tetap yang harus dibayarkan, seperti gaji karyawan, sewa gudang atau tempat, listrik dan air, dan biaya lainnya; 7.13 Bahwa dengan berlakunya UU HKPPPD sebagaimana Pasal 58 ayat (2), tidak menunjukkan adanya asas pengayoman, asas kekeluargaan, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, sebagai akibat pengenaan PBJT paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); 7.14 Bahwa lebih lanjut pembuat undang-undang tidak mempertimbangkan dampak dari diberlakukannya UU HKPPPD, yang bertujuan untuk pengendalian pajak konsumen yang hendak dicapai oleh Pemerintah dimungkinkan tidak akan tercapai, atau dapat diduga akan mengurangi perolehan pendapatan pajak. Hal ini dapat terjadi sebab memiliki hubungan kausal dengan berkurangnya minat konsumen untuk menghindari jasa hiburan karaoke keluarga. Masyarakat lebih senang melakukan aktivitas karaoke di rumah dengan biaya seminim- 69 minimnya, seperti bukti contohnya pada masa kini telah banyak dipasarkan speaker portable berikut dengan microphone, yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas karaoke. Sehingga terjadi penurunan jumlah pendapatan dari para Pemohon baik juga penurunan perolehan pendapatan pajak pemerintah. Dengan penalaran berpikir yang logis, Jika pajak terlalu tinggi, maka akan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi negara sebaliknya jika pajak rendah maka dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi negara guna menyejahterakan kehidupan bangsa. Hal mana juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian negara, karena pajak merupakan alat retribusi kekayaan yang dapat digunakan sebagai pemberdayaan sosial untuk kepentingan masyarakat; 7.15 Bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas, dengan penalaran logis dapat dinyatakan berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon dalam mendukung serta membantu dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dimana para Pemohon telah berkontribusi melalui lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pembayaran kewajiban pajak untuk pendapatan daerah maupun negara. Kenaikan pajak hiburan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) untuk mempertahankan bisnis usahanya. Beberapa contoh penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) yang dapat dilakukan dalam bidang hiburan, seperti: a. Mengubah jenis usaha. Pelaku usaha dapat mengubah jenis usahanya dari yang dikenakan pajak hiburan tinggi menjadi yang rendah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat mengubah usahanya menjadi restoran atau cafe begitupun sebaliknya. b. Menyembunyikan kegiatan usaha. Pelaku usaha dapat menyembunyikan kegiatan usahanya dari pemerintah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat beroperasi secara ilegal tanpa izin usaha. 70 7.16 Bahwa dampak jangka panjang yang berpotensi terjadi ialah bertambahnya angka pengangguran di Indonesia apabila terjadi penutupan beberapa atau seluruh outlet karaoke keluarga dari para Pemohon. Sementara itu, UUD 1945 telah memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 7.17 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan diberlakukannya pengenaan tarif PBJT paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sebagaimana Pasal 58 ayat (2), maka dapat menghambat para Pemohon dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga patutnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 8. Berlakunya UU HKPPPD secara aktual atau berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan menimbulkan kerugian-kerugian pada pelaku usaha karaoke tanpa terkecuali para Pemohon. 8.1 Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 dunia tanpa terkecuali negara Indonesia menghadapi pandemi covid-19 yang memberikan dampak sangat besar pada bidang kesehatan dan sektor ekonomi. Pandemi covid-19 menyebabkan berkurangnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli dan melemahnya ekonomi nasional; 8.2 Bahwa keputusan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 berdampak dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Selama PSBB banyak usaha hiburan yang tutup sehingga otomatis tidak ada kegiatan usaha. Jasa hiburan yang paling terkena dampak pandemi covid-19 salah satunya adalah karaoke; 71 8.3 Pandemi covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia terkontraksi. Dampak terhadap kondisi makro negara Indonesia bisa dilihat dari beberapa parameter yaitu: pertama, pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau dilakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal; kedua, jumlah wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. Ketiga, hotel, restoran, maupun pengusaha retail yang juga merupakan penunjang sektor wisata pun juga akan terpengaruh dengan adanya pandemi covid-19. Okupansi hotel mengalami penurunan yang akan memengaruhi kelangsungan bisnis hotel dalam jangka panjang. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Sektor pariwisata yang melemah juga berdampak pada industri retail. Keempat, penyebaran pandemi covid-19 juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan,u saha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena ketika para wisatawan berkunjung ke tempat wisata, para wisatawan tersebut akan melakukan jual beli. Kelima, terjadi inflasi pada bulan Maret 2020 sebesar 2,96% (dua koma sembilan puluh enam persen); 8.4 Bahwa saat ini merupakan masa transisi pemulihan pasca penanggulangan pandemi covid-19. Belum kembali normal, pada masa itu pula Pemerintah memprakarsai UU HKPPPD, yang mana menetapkan PBJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Hal mana tentu akan semakin mempersulit daya beli konsumen; 8.5 Bahwa sebagai studi komparatif yang komprehensif, para Pemohon juga akan menyampaikan komparasi pengenaan pajak jasa hiburan karaoke dengan negara lain di Asia Tenggara. Pada dasarnya, pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada kegiatan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia, pajak hiburan diatur dalam UU HKPPPD. Berdasarkan undang-undang tersebut, jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi 72 uap/spa dikenakan PBJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); Bahwa, berikut ini adalah perbandingan pajak di negara-negara Asia Tenggara lainnya: - Malaysia. Negara Malaysia menerapkan Malaysia Sales & Service Tax (MySST), kini mereka menerapkan pajak jasa 6% (enam persen) untuk tempat hiburan seperti kelab malam, kelab privat, dan sebagainya. Rata-rata gaji di Malaysia mencapai US$ 600 (enam ratus US dollar) per bulan. - Thailand. Negara Thailand menerapkan tarif pajak 5% (lima persen) untuk tempat hiburan seperti kelab malam, dipangkas dari tarif tahun lalu yang besarnya 10% (sepuluh persen). Gaji rata-rata per bulan Thailand sebesar US$ 435 (empat ratus tiga puluh lima US dollar). - Singapura. Berdasarkan situs Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), mulai tahun ini negara Singapura menerapkan tarif Goods and Services Tax (GST) 9% (sembilan persen) untuk pajak semua penjualan barang dan jasa. Selanjutnya, Singapura termasuk negara dengan gaji tertinggi, yakni mencapai US$ 4.585 (empat ribu lima ratus delapan puluh lima US dollar). - Filipina. Menurut situs Bureau of Internal Revenue (BIR), mereka menerapkan pajak 18% (delapan belas persen) untuk kelab malam, karaoke, bar, dan sebagainya. Gaji rata-rata per bulan Filipina sebesar US$ 535 (lima ratus tiga puluh lima US dollar). Tabulasi Tarif Pajak Hiburan Karaoke di Beberapa Negara di Asia Tenggara Negara Tarif Pajak Karaoke Indonesia 40% - 75% 73 Negara Tarif Pajak Karaoke Thailand 5% Malaysia 6% Singapura 9% Filipina 18% 8.6 Bahwa memperhatikan dampak pandemi covid-19 serta diterbitkanya UU HKPPPD dapat menimbulkan kerugian potensial pelaku usaha sejenis tanpa terkecuali para Pemohon. PBJT berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD dapat berdampak negatif terhadap usaha di sektor jasa hiburan. Dampak tersebut dapat berupa: a. Dampak pengenaan PBJT berdasarkan UU HKPPPD secara tidak langsung berpotensi mengakibatkan perusahaan jasa hiburan karaoke bangkrut. Tarif pajak yang semakin tinggi akan memengaruhi daya beli jasa konsumen, yang secara nyata apabila daya beli konsumen menurun akan berdampak terhadap kelangsungan usaha para Pemohon. b. Dampak Pengenaan PBJT berdasarkan UU HKPPPD berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang bersifat massal dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Penurunan jumlah konsumen jasa hiburan karaoke akan berdampak negatif terhadap income tempat hiburan, sehingga tempat hiburan secara terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja guna menanggulangi biaya operasional yang bersifat tetap. c. Dampak pengenaan PBJT berdasarkan UU HKPPPD berpotensi mengakibatkan hilang atau turunnya pendapatan negara pada sektor hiburan dan pariwisata. Kenaikan tarif pajak hiburan akan menyebabkan kenaikan harga jasa hiburan karaoke di daerah wisata. Hal ini akan membuat konsumen memilih opsi untuk berwisata ke daerah lain yang tarif pajak hiburannya lebih rendah. Penurunan jumlah wisatawan akan berdampak terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Hal 74 ini dikarenakan tempat hiburan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar pada daerah pariwisata sehingga dengan penerapan tarif pajak yang tinggi dapat mengganggu stabilitas keuangan daerah maupun negara. d. Dampak pengenaan PBJT berdasarkan UU HKPPPD berpotensi mengakibatkan penyelundupan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Dampak negatif dari kenaikan pajak hiburan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) untuk mempertahankan bisnis usahanya. Beberapa contoh penyelundupan kegiatan usaha (terselubung) yang dapat dilakukan dalam bidang hiburan: - Mengubah jenis usaha. Pelaku usaha dapat mengubah jenis usahanya dari yang dikenakan pajak hiburan tinggi menjadi yang rendah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat mengubah usahanya menjadi restoran atau cafe begitupun sebaliknya. - Menyembunyikan kegiatan usaha. Pelaku usaha dapat menyembunyikan kegiatan usahanya dari pemerintah. Misalnya, pelaku usaha karaoke dapat beroperasi secara ilegal tanpa izin usaha. 8.7 Bahwa oleh karenanya dapat ditegaskan pengenaan nilai tarif PBJT dalam UU HKPPPD terhadap jasa hiburan karaoke menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pelaku usaha dan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. 9. Penyesuaian-penyesuian yang Diperlukan Terhadap Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD. Bahwa, dalam permohonan ini pada dasarnya para Pemohon hendak meminta penyesuaian-penyesuaian terhadap ketentuan UU HKPPPD, yaitu kami tampilkan dalam tabulasi sebagai berikut: UU HKPPPD PERMOHONAN - Pasal 58 ayat (2): Khusus tarif PBJT atas jasa - Pasal 58 ayat (2): Khusus tarif PBJT atas jasa 75 UU HKPPPD PERMOHONAN hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikecualikan terhadap karaoke keluarga. - Penjelasan Pasal 58 Cukup jelas. - Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Yang dimaksud dengan “Karaoke Keluarga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1). 10. Permohonan A Quo Tidak Mengakibatkan Kekosongan Hukum. 10.1 Bahwa dalam penerapannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak saja sekadar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang- undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Kendati pintu masuk varian putusan yang merumuskan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum; 10.2 Bahwa terdapat masalah implementasi apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya menyatakan suatu Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang atau akan diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya; 76 10.3 Bahwa melalui permohonan ini pada dasarnya para Pemohon hendak menyatakan bahwasanya Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD adalah bertentangan dengan UUD 1945 serta agar dengan kearifan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan melakukan penyesuaian-penyesuaian norma. 11. Tuntutan Provisi. 11.1 Bahwa tuntutan provisi merupakan istilah dalam bahasa Belanda, yaitu provisioneel yang berarti sementara. Dalam praktik persidangan perdata banyak kepentingan hukum yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan sangat segera serta seketika dari hakim. Kepentingan hukum yang sangat mendesak ini dikenal dengan lembaga provisioneel eisch atau voovopige maatregelen; 11.2 Bahwa adapun proses pemeriksaannya dalam praktik di pengadilan dapat dikategorisasikan dalam 3 formulasi pemeriksaan, yaitu: a. Apabila hakim melihat dari esensi gugatan provisionil tersebut sifatnya mendesak dan segera, maka hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu; b. Apabila majelis hakim berpandangan bahwa tuntutan provisionil tersebut pada hakikatnya tidak bersifat mendesak dan segera atau majelis hakim beranggapan bahwa tuntutan provisionil tersebut baru dapat diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, maka majelis hakim tetap menjatuhkan putusan sela akan tetapi dengan amar menangguhkan tuntutan provisionil tersebut dan akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan putusan akhir; Tuntutan provisionil oleh majelis hakim tidak diputus dengan putusan sela akan tetapi dipertimbangkan secara selintas bersama- sama dengan pertimbangan pokok perkara. Terhadap formulasi ketiga ini biasanya dalam amar putusan dipertimbangkan sebagai “Dalam Provisi”; 11.3 Bahwa dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hingga saat ini tercatat sebanyak 5 (lima) perkara pengujian 77 undang-undang yang permohonan provisinya dikabulkan oleh Mahkamah, antara lain adalah sebagai berikut: Nomor Putusan Amar Putusan Dalam Provisi Dalam Pokok Permohonan 133/PUU-VII/2009 Mengabulkan permohonan provisi untuk sebagian Mengabulkan permohonan untuk sebagian 19/PUU-XVII/2019 Mengabulkan provisi untuk sebagian sepanjang berkenaan dengan percepatan pemeriksaan permohonan 1. Menyatakan permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. 20/PUU-XVII/2019 Mengabulkan permohonan provisi Mengabulkan permohonan untuk sebagian 56/PUU-XVII/2019 Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya Mengabulkan permohonan untuk sebagian 75/PUU-XVII/2019 Mengabulkan permohonan Provisi Menolak permohonan untuk seluruhnya 11.4 Bahwa hal utama yang dipertimbangkan majelis hakim terhadap tuntutan provisi adalah perlindungan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang sangat terancam dan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir, sementara sidang pemeriksaan permohonan masih berjalan; 11.5 Bahwa, merujuk pada Pasal 69 PMK 2/2021, yang menyatakan “Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau ketetapan”; Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan beracara di atas pada dasarnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk 78 memberikan putusan sela terhadap tuntutan provisi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi; 11.6 Bahwa sebagaimana telah disampaikan fakta-fakta yang ada, diketahui bahwasanya pengenaan tarif PBJT paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD telah direalisasikan pemerintah kepada para Pemohon. Hal mana para Pemohon selaku subjek pajak secara dipaksa telah diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dimaksud; Bahwa kemudian dalam waktu dekat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan mengadili sengketa pemilu yang mana sengketa tersebut merupakan bagian prioritas dari Mahkamah, sehingga dapat dipastikan apabila tuntutan provisi ini tidak diakomodir maka, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang semakin berat; 11.7 Bahwa oleh karenanya diperlukan tindakan-tindakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sifatnya segera guna melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon. Sehingga adalah beralasan hukum apabila tuntutan provisi ini dikabulkan. IV. PETITUM Berdasarkan uraian argumentasi hukum dan bukti-bukti yang terlampir, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan permohonan para Pemohon ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera. 79 Dalam Pokok Perkara Permohonan 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga.” Sehingga Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga”; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, “Cukup jelas” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “Karaoke Keluarga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1)”; 80 Sehingga Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi, “Yang dimaksud dengan “Karaoke Keluarga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1)”; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara Permohonan Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P I-1 sampai dengan Bukti P I-56 dan Bukti P II-1 sampai dengan Bukti P II-37, sebagai berikut: Bukti P I-1 sampai dengan Bukti P I-56 1. Bukti P I-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santoso Setyadji selaku Direktur Utama Pemohon I; 2. Bukti P I-2 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Happy Puppy International, Nomor 54 bertanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya; 3. Bukti P I-3 : Fotokopi Akta Perubahan, Nomor 7 bertanggal 1 Februari 2001 yang dibuat oleh Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya; 4. Bukti P I-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12297 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bertanggal 2 November 2001; 5. Bukti P I-5 : Fotokopi Akta Berita Acara, Nomor 22 bertanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo; 6. Bukti P I-6 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0028254 bertanggal 81 22 Januari 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Imperium Happy Puppy; 7. Bukti P I-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Bukti P I-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Bukti P I-9 : Fotokopi Pemerintah Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 9120407212627, bertanggal 12 Januari 2024; 10. Bukti P I-10 : Fotokopi Surat Kabar Nasional Media Indonesia, hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, halaman 2, judul “Bola Panas Pajak Hiburan di Tangan Pemda”; 11. Bukti P I-11 : Fotokopi Surat Kabar Nasional Kompas, hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, halaman 6, Tajuk Rencana, judul “Bijak Sikapi Polemik Pajak Hiburan”; 12. Bukti P I-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Bukti P I-13 : Fotokopi Hasil Penyelerasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertanggal 30 April 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 14. Bukti P I-14 : Fotokopi Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI); 15. Bukti P I-15 : Fotokopi List Outlet Happy Puppy Group (Karaoke Keluarga); 16. Bukti P I-16 : Fotokopi Standart Operational Prosedur Sequence of Service Versi 141231; 17. Bukti P I-17 : Fotokopi Daftar Harga Makanan Outlet; 18. Bukti P I-18 : Fotokopi Daftar Harga Karaoke Happy Puppy 2023 di Semua Kota, bertanggal 10 Mei 2023, Laman https://www.zine.id/harga-karaoke-happy-puppy/; 19. Bukti P I-19 : Fotokopi Tanggapan Positif Konsumen Terhadap Happy Puppy Karaoke, Testimoni Konsumen Karaoke Keluarga Happy Puppy Melalui Media Sosial; 82 20. Bukti P I-20 : Fotokopi Testimoni Konsumen Karaoke Keluarga Happy Puppy Melalui Google Review; 21. Bukti P I-21 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan; 22. Bukti P I-22 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan; 23. Bukti P I-23 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; 24. Bukti P I-24 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 25. Bukti P I-25 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan; 26. Bukti P I-26 : Fotokopi Laporan Kegiatan Bakti Sosial Yayasan Suryani Setyadji & Happy Puppy Group; 27. Bukti P I-27 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 28. Bukti P I-28 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 29. Bukti P I-29 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 30. Bukti P I-30 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kota Samarinda; 31. Bukti P I-31 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 32. Bukti P I-32 : Fotokopi Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang; 33. Bukti P I-33 : Fotokopi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 83 34. Bukti P I-34 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 35. Bukti P I-35 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 36. Bukti P I-36 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga; 37. Bukti P I-37 : Fotokopi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke; 38. Bukti P I-38 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke); 39. Bukti P I-39 : Fotokopi Laman https://www.lmkn.id/karaoke/; 40. Bukti P I-40 : Fotokopi Kajian Akademis Manfaat Mendengarkan Musik dan Bernyanyi; 41. Bukti P I-41 : Fotokopi Akta Perjanjian Waralaba, Nomor 30, bertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo; 42. Bukti P I-42 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Cipta Hepi Sempurna, Nomor 05, bertanggal 2 Desember 2019, pukul 13.00 WIB, yang dibuat oleh Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta; 43. Bukti P I-43 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.975.796.2-618.000, atas nama Pemohon I; 44. Bukti P I-44 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) terhadap Pemohon I, Masa Pajak Januari 2024, meliputi: PBJT Jasa Hiburan dan Jasa Makanan dan/atau Minuman [Sebelum Berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD]; 45. Bukti P I-45 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) terhadap Pemohon I, Masa Pajak Februari 2024, meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [Pasca Berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD]; 46. Bukti P I-46 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) terhadap Pemohon I, Masa Pajak Februari 2024, meliputi: PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman [Pasca Berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD]; 84 47. Bukti P I-47 : Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Online melalui Bank DKI, bertanggal 7 Maret 2024, terkait PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [Pasca Berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD]; 48. Bukti P I-48 : Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Online melalui Bank DKI, bertanggal 7 Maret 2024, terkait PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman [Pasca Berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD]; 49. Bukti P I-49 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terhadap outlet dimana Pemohon I sebagai pemegang saham, masa pajak Januari 2024, meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [Sebelum Berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD]; 50. Bukti P I-50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terhadap outlet dimana Pemohon I sebagai pemegang saham, masa pajak Februari 2024, meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [Pasca Berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD]; 51. Bukti P I-51 : Fotokopi Bukti Pembayaran/Setoran Pajak terhadap outlet dimana Pemohon I sebagai pemegang saham, meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [Sebelum Berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD]; 52. Bukti P I-52 : Fotokopi Bukti Pembayaran/Setoran Pajak terhadap outlet dimana Pemohon I sebagai pemegang saham, meliputi: PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan [Pasca Berlakunya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD]; 53. Bukti P I-53 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; 54. Bukti P I-54 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan; 55. Bukti P I-55 : Fotokopi Artikel Hukum yang berjudul “Exploring the Distinctions Between Family and Executive Karaoke Establishment in Indonesia”, oleh Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD, sebagaimana dipublikasikan pada Linkedin, bertanggal 6 Agustus 2024; 56. Bukti P I-56 : Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Arif Hadi Wijaya, Oei selaku Penerjemah Tersumpah terhadap Artikel Hukum yang berjudul “Exploring the Distinctions Between Family and Executive Karaoke Establishment in Indonesia”, dengan judul “Menjelajahi Perbedaan antara Tempat Karaoke Keluarga dan Eksekutif di Indonesia”, oleh Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD, sebagaimana dipublikasikan pada Linkedin, bertanggal 6 Agustus 2024. 85 Bukti P II-1 sampai dengan Bukti P II-37 1. Bukti P II-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santoso Setyadji selaku pelaku usaha karaoke berbentuk orang perseorangan; 2. Bukti P II-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Bukti P II-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P II-4 : Fotokopi Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 9120507162824, bertanggal 22 Januari 2019; 5. Bukti P II-5 : Fotokopi Surat Kabar Nasional Media Indonesia, hari Senin tanggal 22 Januari 2024, halaman 2, judul “Bola Panas Pajak Hiburan di Tangan Pemda”; 6. Bukti P II-6 : Fotokopi Surat Kabar Nasional Kompas, hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, halaman 6, Tajuk Rencana, judul “Bijak Sikapi Polemik Pajak Hiburan”; 7. Bukti P II-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Bukti P II-8 : Fotokopi Keterangan Hasil Penyelerasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertanggal 30 April 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Bukti P II-9 : Fotokopi Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI); 10. Bukti P II-10 : Fotokopi Standart Operasional Prosedur Sequence of Service Versi 141231; 11. Bukti P II-11 : Fotokopi Daftar Harga Makanan Outlet, yang menjelaskan Karaoke Keluarga Happy Puppy tidak menawarkan minuman beralkohol (no whisky), wanita pendamping (no hostess); 12. Bukti P II-12 : Fotokopi Laman https://www.zine.id/harga-karaoke-happy- puppy/, berkaitan dengan daftar tarif harga ruangan Karaoke Happy Puppy; 86 13. Bukti P II-13 : Fotokopi Testimoni Konsumen Karaoke Keluarga Happy Puppy Melalui Media Sosial; 14. Bukti P II-14 : Fotokopi Testimoni Konsumen Karaoke Keluarga Happy Puppy Melalui Google Review; 15. Bukti P II-15 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan; 16. Bukti P II-16 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan; 17. Bukti P II-17 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; 18. Bukti P II-18 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 19. Bukti P II-19 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan; 20. Bukti P II-20 : Fotokopi List Pembayaran Pajak Dispenda yang Dibayarkan Januari 2018-Desember 2023; 21. Bukti P II-21 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 22. Bukti P II-22 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 23. Bukti P II-23 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 24. Bukti P II-24 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kota Samarinda; 25. Bukti P II-25 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 26. Bukti P II-26 : Fotokopi Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang; 27. Bukti P II-27 : Fotokopi Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan 87 Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 28. Bukti P II-28 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 29. Bukti P II-29 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 30. Bukti P II-30 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga; 31. Bukti P II-31 : Fotokopi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke; 32. Bukti P II-32 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke); 33. Bukti P II-33 : Fotokopi Laman https://www.lmkn.id/karaoke/, menguraikan kategori jenis karaoke yang berkaitan dengan penetapan tarif royalti; 34. Bukti P II-34 : Fotokopi Kajian Akademis Manfaat Mendengarkan Musik dan Bernyanyi; 35. Bukti P II-35 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 06.635.113.1- 618.000 atas nama Pemohon II; 36. Bukti P II-36 : Fotokopi Artikel Hukum yang berjudul “Exploring the Distinctions Between Family and Executive Karaoke Establishment in Indonesia”, yang dibuat oleh Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD, sebagaimana dipublikasikan pada Linkedin, bertanggal 6 Agustus 2024; 37. Bukti P II-37 : Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Arif Hadi Wijaya, Oei selaku Penerjemah Tersumpah terhadap Artikel Hukum yang berjudul “Exploring the Distinctions Between Family and Executive Karaoke Establishment in Indonesia” (Menjelajahi Perbedaan antara Tempat Karaoke Keluarga dan Eksekutif di Indonesia, yang dibuat oleh Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD, sebagaimana dipublikasikan pada Linkedin, bertanggal 6 Agustus 2024; Selain itu, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn., serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Yessy Kurniawan, S.T. Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., AIIArb., dan Maharani Dewi 88 Damayanti, yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024 dan keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2024. Selanjutnya, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Oktober 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Ahli para Pemohon, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Sebagaimana diketahui, ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD menyebutkan bahwa: "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)", sedangkan Penjelasan Atas Pasal 58 UU HKPD menyebutkan "Cukup jelas". Terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD itu tidak adil, karena menyamakan sesuatu yang berbeda, dalam artian menyamakan pengenaan tarif PBJT (paling rendah 40% dan paling tinggi 75%) terhadap jasa hiburan yang berbeda (antara karaoke dengan diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa). Jenis hiburan Karaoke itu sendiri, misalnya, terdapat klasifikasi atau penggolongan karaoke, yang terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu: - Karaoke tanpa kamar/aula (Karaoke Hall); - Karaoke Eksekutif (Executive Karaoke); - Karaoke Kubus (Booth/Box Karaoke); dan - Karaoke Keluarga (Family Karaoke). Masing-masing karaoke tersebut berbeda dalam hal tarif yang dikenakan, tarif royalty, jenis layanan, jam operasional, dan tujuan market. Khusus untuk jenis Karaoke Keluarga, - sebagamana yang selama ini dikelola oleh para Pemohon dengan nama Happy Puppy, memiliki slogan dan ciri-ciri sebuah Karaoke Keluarga, yaitu: - No Hostess; - No Whisky; - No Drug; and 89 - No House Music. Itu artinya, di antara jenis-jenis karaoke saja terdapat perbedaan, apalagi terhadap jasa hiburan lain seperti Klub malam (night club), Bar, dan mandi uap/Spa, namun dikenakan tarif PBJT yang sama, yaitu paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Dalam hal ini, ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD menyamakan sesuatu yang berbeda sebagai hal yang tidak adil. Sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang sama. Perbedaan memang dimungkinan atas dasar ataupun alasan-alasan yang masuk akal (reasonable) dan harus mengandung muatan memudahkan (facility), bukan sebaliknya menyulitkan ataupun menyusahkan. Perbedaan jasa hiburan karaoke khususnya dan umumnya dengan jasa hiburan lainnya seperti klub malam, bar, dan mandi uap/spa, - sebagaimana digambarkan di atas - sama sekali tidak ditentukan dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Hal yang sama juga tidak dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 58, kecuali menyatakan "Cukup jelas". Selain tidak adil, para Pemohon juga berpendapat bahwa UU HKPD tidak memberikan jaminan equal threatment ataupun diskriminatif bila dikaitkan (sebagai perbandingan) dengan jasa kesenian dan hiburan [vide Pasal 55 ayat (1) UU HKPD] yang dikenai tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen) - vide Pasal 58 UU HKPD, sedangkan terhadap usaha karaoke para Pemohon I dikenakan tarif PBJT paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), padahal jenis usaha Pemohon I masuk ke dalam jasa kesenian dan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l UU HKPD. Demikian pula bila dibandingkan hal yang sama dengan pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (seperti disampaikan oleh para Pemohon dalam permohonannya di halaman 18). Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim MK yang saya hormati Sebagaimana diketahui, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) adalah UU Organik, yaitu UU yang melaksanakan perintah: 1. Ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: "Hubungan Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan 90 dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang"; dan 2. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang menyebutkan: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Tanpa bermaksud menafsirkan (karena saya memang tidak memiliki hak ataupun wewenang untuk menafsirkan), maka terhadap ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, sekurang-kurangnya mengandung 3 (tiga) hal mendasar, yaitu: Pertama, ada wewenang atributif yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengatur lebih lanjut Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ke dalam undang-undang; Kedua, ketentuan a quo sekaligus merupakan open legal policy pembentuk undang- undang di dalam mengatur dan menentukan hal-hal yang berkenaan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan Ketiga, secara substansial, ketentuan a quo menentukan ataupun menggariskan barrier ataupun koridor agar pembentuk undang-undang di dalam mengatur Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan secara adil dan selaras; Berdasarkan 3 (tiga) hal mendasar yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa kendatipun pengaturan dan penentuan hal-hal yang berkenaan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan open legal policy pembentuk undang- undang, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan bagi pembentuk undang-undang - dengan berlindung dibalik dan atas nama open legal policy - mengatur dan menentukan hal-hal yang berkenaan dengan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dihadapkan dengan barrier ataupun koridor yang digariskan oleh ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yaitu dilakukan secara adil dan selaras. Artinya, segenap norma yang terkandung dalam UU HKPD, selain memberikan jaminan keadilan, juga selaras, dalam artian terdapat harmonisasi norma sebagai satu kesatuan, tidak ada pertentangan norma yang satu dengan yang lainnya, dan tidak diskriminatif. 91 Sementara itu, ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang juga menjadi dasar konstitusional pembentukan UU HKPD, menegaskan 2 (dua) hal prinsipil, yaitu: Pertama, pajak dan pungutan lain merupakan sifat dari negara yang bersumber dari hak Dominium Eminens, yaitu hak tertinggi dari negara untuk mewajibkan setiap warga negaranya agar menyerahkan sebagian dari kekayaannya kepada negara untuk kepentingan negara itu sendiri. Berdasarkan hak Dominium Eminens itu, maka hanya negara yang mempunyai hak untuk menuntut, - dan bila perlu - memaksa orang yang ada dalam wilayahnya untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya kepada negara, misalnya dalam bentuk pajak, retribusi, dan pungutan lain yang bersifat memaksa; dan Kedua, terkait dengan Asas Legalitas (Legaliteitsbeginsel). Asas Legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal ungkapan: "No taxation without representation", Tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen. Atau di Amerika ada ungkapan: "Taxation without representation is robbery" - Pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti bahwa penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang- undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pakjak, yang berarti harus ada approval dari parlemen, yang dijustifikasi dalam bentuk undang-undang. Kedua hal prinsip itu secara normatif dirumuskan dalam ketentuan Pasal 23A UUD 1945 sebagai salah satu dasar konstitusional terbitnya UU HKPD yang merupakan undang-undang organik. Namun demikian, kendatipun dalam pemungutan pajak itu menjadi hak tertinggi negara dan harus mendapat approval dari parlemen, sekaligus merupakan open legal policy pembentuk undang-undang, namun dalam pengaturan dan penentuan besar/kecilnya tarif pajak, tidak bisa menafikan koridor yang ditentukan dalam konstitusi (in casu UUD 1945) untuk menghindari kesewenang- wenangan, yaitu dilakukan secara adil dan selaras. 92 Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim MK yang saya hormati Beranjak dari pemahaman dan pemaknaan UU HKPD sebagaimana disebutkan di atas dan khususnya keberatan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) berikut Penjelasan atas pasal a quo tidak adil dan diskriminatif, maka izinkan saya menyampaikan pendapat atas masalah yang di - claim para Pemohon dari perspektif hukum dan keberlakuannya. Dalam konteks Filsafat Hukum, ada 2 (dua) aliran pemikiran atau mazhab yang selalu dijadilan rujukan untuk mengetahui hakekat hukum, termasuk daya mengikatnya. Dua mazhab yang dimaksud adalah Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum. MAZHAB HUKUM ALAM Mazhab Hukum Alam dapat dikatakan sebagai mazhab tertua dalam ilmu hukum dan titik pangkal dari mazhab ini adalah bahwa: "Hukum dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan". Dalam konteks ini, Thomas Aquinus sebagai eksponen utama dari mazhab ini menyatakan bahwa pandangan Hukum Alam didasarkan pada hukum yang beralaskan pada moral alamiah manusia (moral nature). Hukum tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika. Hukum yang tidak berlandaskan pada moral dan etika dikategorikan sebagai hukum yang buruk dan tidak boleh dijadikan hukum dan dipaksakan kepada masyarakat. Hukum lahir tidak hanya untuk memenuhi aspek fisik manusia, namun juga aspek eksistensial. Karenanya, hukum bukanlah objek yang bebas nilai, namun penuh dengan nilai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil yang menjadi dasar hukum bermakna dalam kehidupan manusia. Hukum bukanlah hanya perintah-perintah yang berdaulat, namun hukum harus bermoral dan moral tertinggi adalah "keadilan". Untuk menentukan apakah hukum itu adil atau tidak adil, Thomas Aquinus memberikan argumen sebagai berikut: "Positive human laws are either just or just. If they are just, they have the power of binding in conscience… Laws are said to be just: 1. From the end, namely when they are ordered to the Common Good; 2. From the lawgiver, namely when the law passed does not exceed the lawgiver's authority; 3. From the form, namely when burdens are imposed on the subjects according to proportionate equality for the Common Good. Likewise, laws can be unjust… by being contrary to human good: 93 a. Either from the end as when some authority imposes burdens on the subjects that do not pertain to the common utility but raher to his own greed or glory; b. Or from the lawgiver, as when someone makes a law that si beyond the authority granted to him; c. Or from the form, as when burdens are unequally distributed ni the community, even though they pertain to the Common Good". (Hukum positif ada yang adil dan ada yang tidak adil. Jika hukum itu adil, maka hukum itu mempunyai kekuaatan mengikat dalam hati nurani… Hukum dikatakan adil: 1. Dilhat dari tujuannnya, yaitu ketika hukum itu ditujukan untuk kebaikan bersama; 2. Dilihat dari pembuat hukum, yaitu ketika hukum yang dibuat tidak melampaui kewenangan pembuat hukum; 3. Dihat dari bentuknya, yaitu ketika dibebankan kepada subyek menurut kesetaraan proporsional untuk kebaikan bersama. Demikian pula, hukum bisa tidak adil… yang bertentangan dengan kebaikan manusia: a. Dilihat dari tujuannya, ketika otoritas membebankan kepada subyek yang tidak berkaitan dengan utilitas umum, namun lebih pada keserakahan atau kemuliaannya sendiri; b. Dilihat dari pembuat hukum, ketika membuat hukum melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya; c. Dilihat dari bentuknya, ketika beban didistribusikan secara tidak merata di masyarakat, meskipun beban itu berkaitan dengan kebaikan bersama). Dari pendapat tersebut di atas, maka Thomas Aquinus meletakkan keadilan sebagai sesuatu yang esensial dalam hukum. Tanpa bernilai keadilan, maka sesungguhnya tidak dapat disebut hukum. Pendapat yang menyatakan bahwa keadilan merupakan esensi hukum, dikemukakan juga oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa cita hukum tidak lain adalah keadilan. Dikatakannya lebih lanjut bahwa hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. 94 Dari uraian pendapat di atas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa Mazhab Hukum Alam memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sebagai unsur esensial dari hukum. Apabila hukum itu tidak berkeadilan, maka sesungguhnya bukan hukum. Dengan demikian, Mazhab Hukum Alam memandang bahwa hukum mempunyai kekuatan mengikat karena hukum tersebut mempunyai "nilai keadilan". Apabila hukum tersebut lepas dari nilai keadilan, maka hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Mazhab Positivisme Hukum Mazhab Positivisme Hukum memandang hukum dari sudut pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan Mazhab Hukum Alam. Jika Mazhab Hukum Alam memandang hukum sebagai instrumen keadilan yang tidak bisa lepas dari moral dan etika, maka Mazhab Positivisme Hukum memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, karenanya harus dipisahkan dari nilai baik atau buruk, dan nilai adil atau tidak adil. Bagi Mazhab Positivisme Hukum, hukum hanya dipandang sebagai perintah yang berdaulat. Jeremy Bentham sebagai salah satu eksponen utama Mazhab Positivisme Hukum sangat kuat menolak pendapat Mazhab Hukum Alam. Menurut Bentham, hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, namun hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan merupakan kumpulan perintah tentang larangan yang dibuat oleh yang berdaulat dalam negara. Aturan yang tidak dibuat oleh penguasa yang berdaulat, bukanlah hukum, melainkan hanya sebatas pada kebiasaan. Dengan demikian, pengertian hukum dari Jeremy Bentham tersebut dapat disingkat menjadi "Law is 'the command' of sovereign backed by sanction" (Hukum adalah perintah penguasa yang didukung dengan sanksi). Sementara itu, John Austin sebagai eksponen utama lainnya dari Mazhab Positivisme Hukum menyatakan bahwa hukum adalah hukum positif yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kepada kekuasaan yang lebih rendah. John Austin mendasarkan pendapatnya pada "command" sebagai sesuatu yang esensial dari hukum dan menyatakan bahwa "Laws or rules, properly so called, are a species of command" (Hukum atau aturan yang secara tepat disebut demikian, adalah sejenis perintah). Hukum (positif) disebut hukum karena adanya "command" tersebut. Tanpa ada "command", maka bukanlah hukum. Lebih lanjut John Austin 95 menyatakan bahwa: "Law proper, or properly so called, are command; laws which are not commands, are laws improper or improperly so called' (Hukum yang tepat adalah perintah, sedangkan hukum yang bukan perintah adalah hukum yang tidak tepat). Bagi John Austin, hukum bukanlah cermin dari keadilan dan etika, karenanya hukum harus dilepaskan dari etika. Hukum harus lepas dari nilai-nilai baik atau buruk, benar atau salah, dan adil atau tidak adil. Tidak penting, apakah hukum itu adil atau tidak adil, yang penting adalah "perintah yang berdaulat", maka itulah hukum yang sesungguhnya dan semua orang diminta untuk mentaatinya. Hukum juga bukan berasal dari jiwa bangsa, namun hukum berasal dari perintah yang berdaulat. Hukum eksis karena perintah penguasa dan hukum mengikat karena ada unsur "perintah" yang dapat dipaksakan kepada subyek yang dituju oleh hukum. Dari pandangan dua mazhab tersebut di atas, ada perbedaan yang tajam antara Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum terkait dengan landasan mengikatnya hukum. Mazhab Hukum Alam memandang hukum merupakan refleksi dari moral, etika, dan keadilan. Hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan. Bahkan ada adagium "Lex iniusta non est lex" - Hukum yang tidak adil bukanlah Hukum". Satu-satunya cita dan tujuan hukum adalah keadilan dan mengikatnya hukum karena bernilai keadilan. Apabila hukum tidak berisi nilai keadilan, maka tidak dapat dikatakan sebagai hukum dan tidak wajib dipatuhi. Sementara itu, Mazhab Positivisme Hukum memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat. Bukan hukum namanya bila tidak diperintahkan oleh yang berdaulat. Bahkan Mazhab Positivisme Hukum menganggap hukum tidak ada kaitannya dengan moral, etika, dan keadilan. Cita hukum atau tujuan hukum lebih pada kepastian hukum. Adil atau tidak adil hukum itu, hukum wajib ditaati dan mengikatnya hukum karena merupakan perintah dari yang berdaulat. Dalam dunia praksis, kedua mazhab hukum itu susah disatukan. Ketika keadilan yang diutamakan, maka tidak jarang kepastian hukum yang dilanggar, dan sebaliknya. Idealnya, hukum yang berkepastian sekaligus hukum yang adil (kepastian hukum yang adil), tetap diperlukan. Namun apabila hukum positif nyata- nyata bertentangan dengan keadilan, maka penegak hukum harus berani menerobosnya demi teganya hukum dan keadilan. Hal itu sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch, jika terjadi dilemma antara kepastian hukum dan keadilan, maka dapat digunakan asas prioritas dengan meletakkan prioritas utama pada keadilan 96 dan baru kemudian kepastian hukum. Sebab hukum positif yang tidak berkeadilan hanya merupakan sekumpulan kalimat yang tidak bermakna. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim MK yang saya hormati Akhirnya, dengan segala hormat dan jauh dari keinginan menggurui Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim MK, izinkan saya menyampaikan kata penutup seraya memohon dengan kerendahan hati agar hakim tidak boleh hanya sebagai corong undang-undang (spreekbuis van de wet), namun hakim harus berani keluar dari hukum positivistik - legalistik yang tidak berkeadilan. Untuk itu, maka dalam menegakkan hukum, hakim tidak boleh rigid dengan hanya melihat norma-norma hukum positif, namun juga harus melihat factor-faktor penyebab suatu fakta hukum muncul. Dengan demikian, maka hakim akan dengan bijak dan penuh kearifan menerapkan hukum untuk mencapai keadilan. Akhirul kata, izinkan saya mengutip pendapat (Alm.) Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa "Keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal-pasal undang- undang, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut-denyut kehidupan masyarakat". Ahli para Pemohon, Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD Pengantar Izinkan saya, Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD, memperkenalkan diri sebagai ahli di bidang Hukum Impresariat atau Entertainment Law. Dalam kapasitas saya sebagai akademisi dan praktisi hukum dengan pengalaman lebih dari dua dekade, saya hadir untuk memberikan pandangan hukum terkait ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPPPD). Dalam peran saya sebagai ahli hukum di bidang Entertainment Law, izinkan saya memberikan sedikit penjelasan mengenai ruang lingkup dunia hiburan di Indonesia, berdasarkan referensi dari berbagai sumber, baik lokal maupun internasional. 1. Definisi dan Ruang Lingkup Dunia Hiburan. Dunia hiburan di Indonesia meliputi berbagai sektor industri yang menawarkan produk atau layanan untuk tujuan menghibur masyarakat. Sektor-sektor ini meliputi tetapi tidak terbatas pada industri musik, film, televisi, radio, teater, olahraga, dan hiburan digital seperti permainan dan media sosial. Masing-masing sektor memiliki 97 karakteristik unik dalam hal pasar, jenis konten, serta regulasi yang mengaturnya. 2. Industri Musik. Industri musik di Indonesia merupakan salah satu yang paling menonjol dalam dunia hiburan. Musik di Indonesia mencakup tidak hanya produksi dan distribusi lagu, tetapi juga konser, manajemen artis, dan hak cipta musik. Di era digital ini, tantangan baru muncul terkait distribusi musik dan pelanggaran hak cipta, di mana aspek hukum sangat penting dalam melindungi hak-hak pencipta lagu dan pelaku industri. 3. Industri Film dan Televisi. Industri film dan televisi juga memiliki peran besar dalam dunia hiburan di Indonesia. Industri ini melibatkan produksi, distribusi, dan penayangan film serta acara televisi yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Di sector ini, regulasi terkait hak cipta, kontrak, dan penyiaran menjadi fokus utama untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Hukum yang mengatur industri ini semakin dikuatkan oleh Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Penyiaran yang berlaku di Indonesia. 4. Industri Hiburan Digital. Di era digital, hiburan tidak lagi terbatas pada bentuk tradisional seperti musik dan film. Hiburan digital seperti video game, platform streaming, dan media sosial telah menjadi bagian integral dari dunia hiburan. Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru dalam regulasi, terutama terkait perlindungan data, hak cipta digital, dan kebijakan monetisasi di platform online. 5. Aspek Hukum dalam Dunia Hiburan. Hukum yang mengatur dunia hiburan di Indonesia sangat beragam dan melibatkan berbagai undang-undang yang dirancang untuk melindungi konten, para kreator, dan konsumen. Sebagai contoh, Undang- Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta karya kreatif, sementara Undang-Undang Perfilman dan Penyiaran mengatur produksi dan distribusi konten visual. 6. Perkembangan Industri dan Tantangan di Era Digital. Era digital membawa perubahan signifikan dalam cara konsumsi dan distribusi konten hiburan. Streaming musik dan video, game online, serta media sosial telah mengubah lanskap industri hiburan secara dramatis. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang baru bagi kreator untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ini juga memunculkan tantangan baru seperti pelanggaran hak cipta 98 digital, kejahatan siber, dan perlindungan data pribadi. 7. Pendidikan dan Pengembangan dalam Hukum Hiburan. Sebagai akademisi yang mengajar Hukum Impresariat di Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, saya berkomitmen untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengenai perkembangan industri hiburan, model bisnis, dan aspek hukum yang terkait. Kurikulum yang saya kembangkan mencakup kajian mendalam tentang perkembangan industri musik, film, pertunjukan, dan olahraga di era digital, serta teknik perancangan kontrak yang relevan dalam industri ini. Ruang lingkup dunia hiburan di Indonesia sangat luas dan terus berkembang, terutama di era digital. Sebagai ahli hukum hiburan, saya melihat peran hukum yang semakin krusial dalam mendukung dan mengatur industri ini, baik dalam melindungi hak-hak para kreator maupun memastikan bahwa industri ini dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Terkait perkara ini, analisis saya akan difokuskan pada penetapan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikenakan kepada usaha hiburan karaoke, dengan fokus pada potensi ketidakadilan yang mungkin timbul akibat kebijakan pajak yang seragam. Latar Belakang Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo para Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 58 ayat (2) serta Penjelasan atas Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan harapan Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan memutuskan apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 281 ayat (2) UD 1945. Dalam pandangan para Pemohon, ketentuan yang menyamakan tarif Pajak Bea Jasa dan Tarif (PBJT) sebesar 40% hingga 75% untuk berbagai jenis hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tanpa mempertimbangkan perbedaan mendasar antar jenis hiburan tersebut, adalah bentuk ketidakadilan. Para Pemohon menggarisbawahi bahwa bahkan di antara jenis hiburan karaoke sendiri, terdapat klasifikasi yang berbeda, seperti Karaoke tanpa kamar (Karaoke Hall), Karaoke Eksekutif, Karaoke Kubus (Booth/Box Karaoke), dan Karaoke Keluarga. Setiap jenis ini memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi tarif, royalti, 99 layanan, jam operasional, hingga segmen pasar yang dituju. Sebagai contoh, Karaoke Keluarga yang dikelola oleh para Pemohon di bawah nama Happy Puppy, mengusung slogan dan karakteristik khusus yang mencerminkan sifatnya sebagai hiburan keluarga, dengan aturan ketat seperti tanpa pemandu lagu, tanpa minuman keras, tanpa narkoba, dan tanpa musik house. Perbedaan-perbedaan ini, yang sangat signifikan di antara jenis hiburan yang ada, tidak diakomodasi dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, yang justru menyamaratakan tarif pajak untuk seluruh jenis hiburan tersebut. Selain itu, para Pemohon juga menilai bahwa pengaturan ini tidak hanya tidak adil tetapi juga diskriminatif jika dibandingkan dengan jasa kesenian dan hiburan lainnya yang hanya dikenai tarif PBJT sebesar 10% sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) U HKPD. Tarif yang dikenakan terhadap usaha karaoke para Pemohon sangat tidak sebanding, yaitu paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, meskipun usaha mereka seharusnya termasuk dalam kategori jasa kesenian dan hiburan yang sama. Hal ini juga terlihat tidak konsisten jika dibandingkan dengan pengaturan tarif pajak sebelumnya dalam Uu No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam UU HKPD ini perlu dievaluasi kembali untuk memastikan adanya keadilan dan perlakuan yang setara bagi semua jenis usaha hiburan. Pendapat Ahli Tentang Industri Karaoke Sebagai ahli hukum di bidang Entertainment, termasuk Hukum Impresariat di Indonesia, izinkan saya untuk memberikan pendapat sebagai berikut: 1. Industri Karaoke di Indonesia Industri karaoke di Indonesia merupakan bagian integral dari dunia hiburan yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Karaoke menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat populer di berbagai kalangan masyarakat, dari keluarga hingga para eksekutif. Dalam konteks ini, terdapat dua kategori utama tempat karaoke: Karaoke Keluarga dan Karaoke Eksekutif. Masing-masing kategori ini melayani pasar yang berbeda, dengan karakteristik layanan dan fasilitas yang juga berbeda. 100 2. Aspek Hukum dalam Industri Karaoke Sebagai seorang ahli dalam bidang hukum hiburan, saya memahami bahwa industri karaoke diatur oleh berbagai regulasi hukum yang mencakup hak cipta, perpajakan, perizinan usaha, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyediaan layanan hiburan publik. Salah satu aspek hukum yang paling krusial dalam industri ini adalah kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.0T.03.01-03 Tahun 2016 tentang Royalti Karaoke. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.0T.03.01-03 Tahun 2016, rumah bernyanyi atau karaoke dibagi menjadi empat kategori, yaitu: • Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall); • Karaoke Keluarga; • Karaoke Eksekutif; • Karaoke Kubus (Booth Karaoke/Box). Perbedaan tarif royalti ini didasarkan pada jenis konten dan tingkat kemewahan yang ditawarkan oleh masing-masing kategori karaoke. Karaoke Keluarga umumnya menyajikan konten yang bersifat umum dan sesuai untuk semua usia, termasuk anak-anak. Pilihan musik di tempat ini meliputi lagu-lagu populer, lagu anak-anak, dan musik mainstream yang menarik bagi berbagai kalangan. Fasilitas yang disediakan, meskipun nyaman dan aman, lebih menekankan pada suasana yang ramah dan menyenangkan bagi keluarga, tanpa menonjolkan kemewahan yang berlebihan. Sebaliknya, Karaoke Eksekutif menawarkan pengalaman yang lebih eksklusif dan premium. Konten yang disajikan sering kali mencakup lagu-lagu kelas atas dan bahkan dapat menyertakan pertunjukan live atau DJ set yang meningkatkan nilai hiburan secara keseluruhan. Fasilitas di tempat ini dirancang untuk memberikan pengalaman mewah, dengan ruang VIP, sistem suara berkualitas tinggi, dan layanan premium yang memenuhi kebutuhan klien dewasa dan profesional, termasuk adanya layanan premium seperti pemandu lagu yang didedikasikan khusus untuk setiap tamu. Akibatnya, tarif royalti yang lebih tinggi dikenakan untuk 101 tempat-tempat ini, sejalan dengan nilai komersial yang lebih besar dari konten dan layanan mewah yang disediakan. Regulasi ekonomi ini memastikan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta menerima kompensasi yang sesuai berdasarkan eksploitasi komersial dari karya mereka. Dengan menetapkan royalti yang lebih tinggi pada tempat-tempat yang menawarkan konten eksklusif dan premium, regulasi ini mengakui nilai tambah yang diperoleh dari penggunaan konten tersebut. Hal ini menjaga keseimbangan dengan memastikan bahwa keuntungan dari kesuksesan komersial didistribusikan secara adil kepada para kontributor dalam pengalaman hiburan. Selain itu, regulasi ini juga mendukung keberlanjutan bisnis bagi kedua jenis tempat karaoke. Dengan menyesuaikan tarif royalti sesuai dengan kemampuan ekonomi dan target pasar Karaoke Keluarga dan Eksekutif, regulasi ini membantu menjaga kelangsungan finansial bisnis ini. Karaoke Keluarga, yang menargetkan audiens yang lebih luas dan sensitif terhadap harga, tidak terbebani oleh biaya royalti yang tinggi, memungkinkan mereka untuk mempertahankan layanan yang terjangkau. Sebaliknya, Karaoke Eksekutif, yang menargetkan pasar niche yang siap membayar lebih untuk kemewahan, memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap kompensasi bagi pencipta konten. Selain aturan di atas, adanya berbagai peraturan daerah yang mengkategorikan dan mendefinisikan tempat karaoke di Indonesia, mencerminkan peran pemerintah lokal dalam mengatur sektor ini. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 Tahun 2013 mengkategorikan tempat karaoke menjadi Karaoke Keluarga, Karaoke Ruang VIP, dan Karaoke Eksekutif, masing-masing dengan pedoman operasional khusus. Demikian pula, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2023 memberlakukan tarif pajak yang berbeda untuk Karaoke Keluarga dan tempat karaoke yang berorientasi dewasa, menekankan perbedaan hukum dan tanggung jawab ekonomi yang melekat pada setiap kategori. Peraturan-peraturan daerah ini menggambarkan tren yang lebih luas di Indonesia dalam menyesuaikan standar bisnis dan kewajiban hukum sesuai dengan sifat hiburan yang ditawarkan, memastikan bahwa tempat karaoke memenuhi harapan dan kebutuhan audiens mereka masing-masing. Untuk Karaoke Keluarga, ini berarti mematuhi standar yang menekankan keselamatan, aksesibilitas, dan kesesuaian konten bagi segala usia. Fasilitas harus mendukung kebutuhan keluarga, termasuk 102 menyediakan fasilitas ramah anak dan perlindungan yang memadai. Jam operasional, suasana, dan lingkungan secara keseluruhan harus dirancang agar ramah dan tidak mengancam bagi anak-anak dan keluarga. Sebaliknya, Karaoke Eksekutif harus memenuhi standar yang melayani audiens dewasa yang menginginkan kemewahan dan eksklusivitas. Ini mencakup penyediaan fasilitas kelas atas, layanan premium, dan lingkungan yang canggih yang cocok untuk hiburan bisnis dan rekreasi dewasa. Standar operasional memastikan bahwa tempat-tempat ini mempertahankan kualitas layanan dan eksklusivitas yang tinggi, yang membenarkan biaya dan tarif royalti yang lebih tinggi yang terkait dengan operasinya. Pandangan ini menyoroti pentingnya regulasi yang disesuaikan dengan karakteristik unik dan dinamika pasar dari setiap model bisnis. Regulasi-regulasi ini memastikan bahwa baik tempat Karaoke Keluarga maupun eksekutif dapat berkembang, menawarkan pengalaman yang beragam dan memperkaya bagi audiens masing- masing, sambil mempertahankan praktik yang adil dan setara dalam industri hiburan. Analisis Terkait Penetapan Tarif Pajak pada Industri Karaoke di Indonesia Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo, yang saya hormati, sebagai ahli hukum di bidang hiburan, saya ingin memberikan pandangan saya mengenai penetapan tarif pajak baru sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPPPD). Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini, khususnya terkait dengan perbedaan operasional dan segmentasi pasar dalam industri karaoke. 1. Perbedaan Fundamental dalam Industri Karaoke: Industri karaoke di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama: Karaoke Keluarga dan Karaoke Eksekutif. Karaoke Keluarga biasanya berorientasi pada hiburan yang terjangkau dan ramah bagi semua anggota keluarga, dengan fasilitas yang lebih sederhana dan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, Karaoke Eksekutif menawarkan layanan eksklusif dengan fasilitas mewah yang dirancang untuk pelanggan yang menginginkan pengalaman hiburan premium. Pengeluaran 103 pelanggan di Karaoke Eksekutif cenderung lebih tinggi karena mereka bersedia membayar lebih untuk layanan yang berkualitas tinggi. 2. Dampak Penetapan Tarif Pajak Seragam: Pengenaan tarif pajak yang seragam untuk semua jenis karaoke, tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam operasional dan target pasar, dapat menimbulkan ketidakadilan. Karaoke Keluarga, dengan margin keuntungan yang lebih kecil, akan terbebani secara tidak proporsional jika dikenakan tarif pajak yang sama dengan Karaoke Eksekutif. Kebijakan pajak yang terlalu tinggi dapat memaksa Karaoke Keluarga untuk menaikkan harga, mengurangi daya tarik mereka di mata konsumen, dan bahkan menyebabkan penutupan bisnis. 3. Pentingnya Kebijakan Pajak yang Diferensial: Untuk menjaga keberlanjutan bisnis karaoke di Indonesia, terutama Karaoke Keluarga, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kebijakan pajak yang lebih diferensial. Tarif pajak yang lebih rendah bagi Karaoke Keluarga akan lebih adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi bisnis tersebut. Sementara itu, Karaoke Eksekutif, dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi, dapat dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi tanpa berdampak signifikan pada operasional mereka. 4. Ketidakadilan dalam Penggolongan pada UU HKPPPD: Dalam UU HKPPPD, tidak terdapat klasifikasi yang jelas terkait jenis hiburan karaoke. Sebaliknya, peraturan daerah lain seringkali melakukan klasifikasi yang berbeda untuk jenis hiburan yang serupa, seperti pergelaran seni atau jasa pijat. Namun, industri karaoke, yang memiliki variasi operasional dan target pasar, tidak diklasifikasikan secara terpisah dalam UU HKPPPD. Hal ini menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi Karaoke Keluarga yang harus menanggung beban pajak yang tidak proporsional. 5. Dampak Negatif terhadap Industri Karaoke Keluarga: Ketidakjelasan dalam klasifikasi ini dapat berdampak negatif pada Karaoke Keluarga, yang melayani segmen pasar yang lebih sensitif terhadap harga. Beban pajak yang tinggi tanpa klasifikasi yang tepat dapat mengancam keberlangsungan bisnis mereka, mengurangi pilihan hiburan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat, serta berdampak negatif pada industri kreatif di Indonesia. 6. Ketidakjelasan dalam Definisi Hiburan Mewah (Luxury): Pasal 58 ayat (2) 104 UU HKPPPD menetapkan tarif pajak lebih tinggi untuk jenis hiburan yang dianggap mewah, namun tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan hiburan mewah. Ketidakjelasan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda di lapangan dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku usaha, termasuk mereka yang menjalankan bisnis karaoke. 7. Pelanggaran terhadap Prinsip Kepastian Hukum: Ketidakjelasan dalam perumusan undang-undang ini berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para pelaku usaha berhak mendapatkan kepastian mengenai dasar penetapan tarif pajak yang dikenakan pada mereka. Ketidakpastian ini dapat mengganggu operasional bisnis dan merugikan pelaku usaha, serta berpotensi memengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan uaraian di atas, saya berpendapat bahwa penetapan tarif pajak baru dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD perlu mempertimbangkan perbedaan fundamental antara Karaoke Keluarga dan Karaoke Eksekutif. Kebijakan yang tidak membedakan antara dua jenis bisnis ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan beban yang tidak proporsional bagi operator Karaoke Keluarga, yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Diperlukan klasifikasi yang lebih spesifik dan kebijakan pajak yang lebih bernuansa untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi seluruh industri hiburan di Indonesia. Tinjauan Teori Hukum Gustaff Radbruch Gustaff Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa hukum harus melayani tiga nilai utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini harus dipertimbangkan secara proporsional dalam penerapan hukum, dengan penekanan pada keadilan sebagai prioritas ketika hukum secara terang-terangan bertentangan dengan nilai tersebut. Dalam kasus UU HKPPPD, penetapan tarif pajak yang seragam bagi semua jenis usaha karaoke tanpa memperhitungkan perbedaan karakteristik antara Karaoke Keluarga dan Karaoke Eksekutif dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan. Karaoke Keluarga yang melayani segmen pasar yang lebih luas dan lebih sensitif terhadap harga akan terbebani secara tidak proporsional jika dikenakan tarif pajak yang sama 105 dengan Karaoke Eksekutif, yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar untuk menanggung pajak tinggi. Teori Radbruch mengajak kita untuk memahami bahwa penerapan hukum yang tidak memperhitungkan realitas sosial dan ekonomi berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, pengaturan tarif pajak dalam industri karaoke harus mempertimbangkan perbedaan mendasar antara berbagai jenis usaha ini untuk menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Aplikasi Nilai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan: 1. Keadilan: Berdasarkan teori Radbruch, kebijakan pajak yang diterapkan secara seragam melanggar prinsip keadilan karena tidak memperhitungkan perbedaan dalam kapasitas ekonomi dan operasional antara Karaoke Keluarga dan Karaoke Eksekutif. Keadilan dalam konteks ini menuntut adanya diferensiasi tarif pajak yang mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi dan kontribusi dari masing-masing jenis usaha. 2. Kepastian Hukum: UU HKPPPD tidak memberikan definisi yang jelas mengenai "hiburan mewah" dan alasan mengapa hiburan tertentu dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengancam hak-hak pelaku usaha karaoke, terutama terkait dengan dasar hukum penetapan tarif pajak. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah elemen penting dari sistem hukum yang adil, dan tanpa kepastian, hukum tersebut kehilangan legitimasi. 3. Kemanfaatan: Kebijakan pajak yang tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik usaha karaoke dapat mengancam keberlanjutan bisnis Karaoke Keluarga, yang pada akhirnya akan mengurangi pilihan hiburan yang terjangkau bagi masyarakat luas. Menurut prinsip utilitarianisme yang dianut oleh Radbruch, hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Oleh karena itu, tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan kontribusi masing-masing jenis usaha akan memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan tinjauan teori di atas, saya berpendapat bahwa penerapan tarif pajak yang seragam bagi semua jenis usaha karaoke layak untuk ditinjau kembali untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan oleh teori hukum Gustaff Rad Bruch. Tarif pajak yang lebih adil dan 106 proporsional akan mencerminkan keadilan substantif dan memastikan keberlanjutan industri karaoke di Indonesia, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Saksi para Pemohon, Yessy Kurniawan, S.T. Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diajukan oleh PT. Imperium Happy Puppy dan Bpk. Santoso Setyoadji sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 31/PUU- XXII/2024 dan berdasarkan Surat Nomor 228/S&P/VIII/2024 bertanggal 8 Agustus 2024, perihal Permohonan Dukungan Sebagai Saksi, dapat saksi sampaikan keterangan dan/atau pernyataan berikut. Saksi, Yessy Kurniawan, saat ini menjabat sebagai salah satu Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.K1.01.04.01 Tahun 2022 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik, tepatnya di bidang Kolektif Royalti dan Lisensi. Kompetensi saksi dalam bidang lisensi dan penghitungan tarif royalti membawa saksi dalam beberapa posisi strategis dalam perjalanan karir saksi, yaitu antara lain General Manager Karya Cipta Indonesia Yayasan Karya Cipta Indonesia pada tahun 2006, General Manager PT. AS Industri Rekaman Indonesia pada tahun 2010, License Manager Sentra Lisensi Musik Indonesia pada tahun 2015, turut serta dalam penetapan tarif royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada tahun 2016, dan pada tahun 2019 diberikan mandat oleh negara, dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) khususnya dalam bidang Kolektif Royalti dan Lisensi untuk periode 2019-2022. Atas dedikasi dan komitmen saksi selama menjalankan tugas, kemudian pada akhir masa jabat saksi di LMKN pada tahun 2022, saksi dikukuhkan kembali menjadi Komisioner LMKN bidang Kolektif Royalti dan Lisensi untuk periode 2022-2025. LMKN, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ("PP Nomor 56 Tahun 2021") dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 107 Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ("Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022") adalah lembaga bantu pemerintah non- APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Sesuai Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Pasal 6 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022, LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Dengan kewenangan tersebut, LMKN memiliki tugas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 adalah untuk menyelenggarakan pengelolaan royalti. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pengelolaan royalti tersebut, LMKN mempunyai fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 antara lain: a. melakukan pengelolaan royalti; b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik; menyampaikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; c. menyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan royalti lagu dan/atau musik; menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK; d. menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait; e. melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak; f. melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; dan g. menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas. 108 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komisioner LMKN dibantu oleh pelaksana harian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022. Dalam hal ini adalah pelaksana harian di bidang lisensi, yang mempunyai tugas untuk menghimpun royalti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022. Mekanisme penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti oleh LMKN termasuk untuk kategori karaoke adalah sebagai berikut: 1. Pengguna komersial mengisi dan mengirimkan Form Lisensi kepada Pelaksana Harian LMKN; 2. Pelaksana Harian LMKN melakukan verifikasi data dan verifikasi faktual; 3. Apabila telah sesuai maka LMKN mengirimkan Proforma Invoice untuk kemudian dapat dibayarkan oleh Pengguna Komersial melalui Virtual Account BNI yang tercantum dalam Proforma Invoice tersebut; 4. Jika Pengguna Komersial telah membayarkan royalti sesuai dengan Proforma Invoice yang telah diberikan, maka LMKN akan mengirimkan Invoice dan Sertifikat Lisensi; 5. Dalam periode tertentu [sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun] LMKN akan mendistribusikan seluruh royalti yang telah terhimpun kepada pencipta dan pemilik hak terkait berdasarkan data penggunaan lagu (logsheet) melalui LMK dimana pencipta dan pemilik hak terkait itu terdaftar sebagai anggota. Bahwa dasar penetapan tarif royalti karaoke dalam Keputusan LMKN tentang Penyempurnaan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) ("KepMen Tarif Karaoke"), mempertimbangkan: a. Rujukan yang berlaku internasional; b. Masukan lembaga manajemen kolektif; c. Masukan dari pengguna; d. Kepatutan dan rasa keadilan. 109 Berdasarkan pertimbangan tersebut, penetapan besaran tarif royalti lagu dan/atau musik untuk suatu kegiatan usaha juga memperhitungkan kandungan penggunaan lagu dan/atau musik yang dipakai dan nilai pendapatan dari kegiatan usaha tersebut. Aspek kandungan penggunaan lagu dan/atau musik yang dipakai oleh kegiatan usaha patut diperhitungkan karena penggunaan lagu dan/atau musik di dalam suatu kegiatan usaha memiliki persentase yang bervariasi, yaitu mulai dari 5-10%, 50%, hingga 100% dari kegiatan usahanya menggunakan lagu dan/atau musik. Dalam konteks usaha rumah bernyanyi atau karaoke, penggunaan lagu dan/atau musiknya adalah 100%. Aspek penghitungan tarif royalti lagu dan/atau musik untuk suatu kegiatan adalah berdasarkan jumlah pendapatan dalam bisnis tersebut. Semakin besar pendapatannya, semakin besar pula jumlah royalti yang seharusnya dapat dibayarkan. Bahwa Rumah Bernyanyi (Karaoke) dalam Keputusan LMKN tentang Penyempurnaan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.0.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) "KepMen Tarif Royalti Karaoke"), dibagi menjadi 4(empat) kategori, yaitu: a. Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall); b. Karaoke Keluarga; c. Karaoke Eksekutif; d. Rumah bernyanyi (karaoke) kubus. Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka LMKN pada tahun 2016 memutuskan tarif royalti untuk Usaha Rumah Bernyanyi (Karaoke) dengan membaginya menjadi 4 (empat) kategori yaitu: a. Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall) adalah tempat atau layanan usaha rumah bernyanyi (karaoke) yang dirancang untuk acara karaoke dalam skala besar dengan area duduk ulas, terkadang terdapat fasilitas tambahan antara lain, live band, DJ. Besaran tarif royalti untuk Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hall per hari. 110 b. Karaoke Keluarga adalah tempat atau layanan usaha rumah bernyanyi (karaoke) di mana masyarakat dapat menikmati kegiatan bernyanyi secara ekonomis dalam suasana yang nyaman, dengan waktu beroperasi mulai pagi hingga malam hari. Besaran tarif royalti untuk Karaoke Keluarga adalah sebesar Rp12.000,00 (dua belas rupiah) per kamar per hari. c. Karaoke Eksekutif adalah tempat atau layanan usaha rumah bernyanyi (karaoke) yang menawarkan fasilitas serta layanan khusus, dengan waktu operasional mulai malam hingga dini hari. Besaran tarif royalti untuk Karaoke Eksekutif adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kamar per hari. d. Karaoke Kubus (Booth Karaoke/Karaoke Box) adalah tempat atau layanan bernyanyi (karaoke) dengan konsep tempat karaoke dengan desain berbentuk kubus atau berbilik kecil maksimal berukuran 2x2 meter yang ditempatkan di dalam atau luar ruangan di lokasi yang strategis seperti pusat perbelanjaan atau area publik dan dengan harga yang terjangkau. Besaran tarif royalti untuk Karaoke Kubus adalah lumpsum Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubus per tahun. Dengan catatan, periode lisensi adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak Januari s.d. Desember dengan jumlah hari di dalam 1 (satu) tahun adalah sebanyak 300 (tiga ratus) hari. Saksi para Pemohon, Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., AIIArb. Sehubungan dengan permohonan pengujian materiil undang-undang pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkenankanlah Saya sebagai Saksi Pemohon selaku Pengusaha Karaoke Keluarga memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang saksi ketahui, apa yang saksi lihat, dan apa yang saksi rasakan dan juga dirasakan serta dikeluhkan oleh teman-teman pengusaha karaoke keluarga lainnya, sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha jasa hiburan 111 karaoke keluarga, yaitu sebagai salah satu owner karaoke keluarga dengan nama "THE VOICE FAMILY KARAOKE". 2. Bahwa saksi mulai mengenal dan menggeluti usaha karaoke pertama kali pada tahun 2007 dimulai di Kota Tegal secara franchise dengan menggunakan nama INUL VIZTA FAMILY KARAOKE dan sempat berkembang menjadi 9 (sembilan) outlet termasuk di Jakarta dan Bekasi, namun INUL VIZTA FAMILY KARAOKE mengalami kemunduran sehingga pada tahun 2018 kami mengelola karaoke keluarga sendiri dengan menggunakan nama "THE VOICE FAMILY KARAOKE" yang hingga saat ini tinggal tersisa 3 (tiga) outlet "THE VOICE FAMILY KARAOKE". 3. Bahwa saksi memilih usaha karaoke jenis karaoke keluarga karena sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia yang membutuhkan tempat hiburan keluarga yang bersih dengan tidak menjual alkohol, tidak menyediakan wanita pemandu lagu, dan bahkan di setiap outlet kami menyediakan tempat ibadah berupa musholah kecil karena target marketing sasarannya adalah seluruh kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, pelajar/mahasiswa, kaum muda, pekerja, orang tua, sampai customer lanjut usia. 4. Saksi bersama pemegang saham lain di "THE VOICE FAMILY KARAOKE" maupun pengusaha karaoke keluarga lainnya sangat merasa berat dan tidak adil mengenai pengenaan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang sangat tinggi tanpa membedakan jenis karaoke apakah karaoke keluarga, karaoke dewasa, atau karaoke eksekutif, namun semuanya disamaratakan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)". 5. Bahwa UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ("UU HKPPPD") diundangkan pada 5 Januari 2022 dan efektif diberlakukan pada bulan Januari 2024, mengenai pemberlakukan pengenaan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada jasa hiburan karaoke paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang ditetapkan oleh kantor pajak seperti di Provinsi Jakarta efektif berlaku pada bulan Maret 2024, sangat memengaruhi kondisi outlet-outlet karaoke keluarga yang sangat dirasakan di "THE VOICE FAMILY KARAOKE", tamu-tamu sangat berkurang khususnya 112 tamu pelajar, karyawan, dan terlebih lagi Ibu-ibu rumah tangga, sehingga pada siang hari outet-outlet sangat sepi dan barulah di malam hari mulai ada tamu namun tidak begitu ramai, hal ini dikarenakan adanya pengenaan pajak jasa hiburan karaoke sebesar 40% sampai dengan 75% karena menambah beban biaya karaoke yang dikenakan/ditarif dari para tamu/customer. Pada tahun 2024 "THE VOCIE FAMILY KARAOKE" telah menutup 2(dua) outlet, yaitu "THE VOICE FAMILY KARAOKE" Mall Cijantung dan "THE VOICE FAMILY KARAOKE" Mall Bassura, padahal sebelum covid telah terjadi penutupan outlet di Kota Tegal, outlet Galaxi Bekasi, outlet Kedoya Jakarta Barat. Saksi para Pemohon, Maharani Dewi Damayanti Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saksi untuk menyampaikan keterangan atau pernyataan sebagai Saksi Pemohon dalam perkara Nomor 31/PUU/XXII/2024, sebagai berikut: 1. Bahwa, kapasitas saksi saat ini dalam perkara ini adalah sebagai Kepala Departemen Legal Imperium Happy Puppy dan Sekretaris Jenderal APERKI Periode 2016 - 2020; 2. Bahwa saksi bergabung di APERKI sejak awal berdiri (25 April 2013) akan tetapi untuk masuk dalam kepengurusan pada periode 2016 - 2020; 3. Bahwa sesuai dengan fungsi dan tujuan APERKI itu sendiri saksi bergabung di APERKI agar usaha karaoke keluarga memiliki citra dan martabat yang baik di mata masyarakat karena selama ini lebih ke ranah negatif jika berbicara dengan karaoke. Tugas pokok APERKI sesuai dengan AD/ART:  APERKI mewakili, memperjuangkan, dan melindungi kepentingan anggota.  APERKI mempersatukan kepentingan sesama anggota sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat.  APERKI melakukan pembinaan para anggota sehingga menjadi pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan baik di dalam maupun di luar negeri secara profesional dan bermartabat. Fungsi mengembangkan persepsi positif masyarakat umum tentang usaha rumah bernyanyi keluarga atau karaoke keluarga sebagai usaha yang 113 berorientasi pada hiburan yang sehat dan bermatabat sesuai dengan moral serta budaya bangsa Indonesia, yang dapat dinikmati oleh masyarakat semua umur dan tingkatan status sosial yang pada akhirnya dapat menyumbangkan kemajuan bangsa dalam bidang kebudayaan pariwisata dan memberi nilai tambah pada kemajuan industri musi nasional. Tujuan APERKI sendiri mewadahi seluruh pengusaha karaoke keluarga di Indonesia untuk bergabung dengan tujuan menetapkan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan dalam usaha ini dan mengatur hubungannya dengan semua pihak yang bersangkutan delam kondisi menguntungkan. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jelas memberatkan para pengusaha karaoke dengan penetapan pajak yang sangat besar yang tertuang di Pasal 58 ayat (2): "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)". Perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25%. 5. Bahwa terkait dengan penetapan atau penerapan pajak yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) (UU HKPPPD) jelas sangat memberatkan para pengusaha karaoke khususnya karaoke keluarga, kami dapat bangkit dari masa pandemi saja sudah sangat luar biasa, dengan penetapan tarif pajak yang baru ini dapat membuat para pengusaha atau anggota APERKI tutup permanen, selain pajak kami juga dikenakan yang namanya royalti dan kami para pengusaha karaoke keluarga yang tergabung sampai saat ini mash penyumbang pembayaran royalti paling tinggi, dengan adanya penetapan pajak baru ini dapat mengakitbatkan siklus keuangan dapat berubah total karena makin banyak yang wajib kami penuhi mulai dari pajak, royalti, gaji karyawan, BPJS, dll sehingga memang sangat berat dan kami tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pajak di UU HKPPPD karena sangat besar penerapannya. 6. Bahwa sejak diberlakukan Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD tentu sangat memberatkan kami para pengusaha karaoke di tambah PPN juga belum lama 114 diterapkan. Mencari customer di karaoke keluarga makin susah ditambah dengan kenaikan pajak yang besar. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan secara tertulis bertanggal 1 Oktober 2024 yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 1 November 2024. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 Juli 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2024 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Juli 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pemerintah), perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian (Constitutional Review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi, yang dimohonkan oleh: 1. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia (ASPI), Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Asosasi Spa Terapis Indonesia (ASTI), Badan Hukum Perusahaan di bidang spa yang terdiri dari 22 Pemohon (Pemohon III s.d. Pemohon IX), dan Perorangan, Pelaku Usaha Spa (Pemohon X s.d. Pemohon XXII), teregistrasi dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024; 2. PT. Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji (Direktur Utama PT. Imperium Happy Puppy), teregistrasi dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024; 3. Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dkk, teregistrasi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024; untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. Dalam rangka pemenuhan asas pengadilan cepat dan sederhana, perkenankan kami Pemerintah memberikan keterangan terhadap 3 (tiga) permohonan uji materiil tersebut di atas dalam 1 (satu) Keterangan Presiden. Hal ini dikarenakan ketentuan- 115 ketentuan yang dimohonkan dalam permohonan-permohonan pengujian pada pokoknya sama, serta pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan alasan pengujian yang relatif sama, maka perkenankanlah Pemerintah dengan ini menyampaikan keterangan atas pengujian UU HKPD dalam ketiga perkara tersebut secara sekaligus dan bersamaan, yaitu sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Berdasarkan pada masing-masing permohonannya, ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon pada pokoknya adalah: 1. Dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 2. Dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024 Pasal 58 ayat (2) UU HKPD terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; II. DALIL-DALIL PERMOHONAN 1. Dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024: a. Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l UU HKPD, para Pemohon mendalilkan pada frasa “mandi uap/spa” dalam ketentuan pasal a quo tidak jelas karena para Pemohon keberatan apabila mandi uap/spa disamakan dengan diskotik, karaoke, kelab malam, dan bar dengan alasan mandi uap/spa seharusnya masuk dalam kategori jasa pelayanan kesehatan. b. Terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, para Pemohon mendalilkan pada frasa “khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh 116 puluh lima persen)” dalam ketentuan pasal a quo sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku pengusaha jasa pelayanan mandi uap/spa yang harus menanggung PBJT sebesar 40% - 75% yang disetor ke kas daerah. 2. Dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024: a. Terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, pada frasa “khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” dalam ketentuan pasal a quo sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku pengusaha karaoke keluarga dengan tidak dibedakannya tarif pajak jasa hiburan jasa karaoke keluarga dengan jenis karaoke lainnya, yang harus menanggung biaya Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 40% - 75% yang disetor ke kas daerah. b. Terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya frasa “Cukup jelas” dalam ketentuan pasal a quo tidak jelas karena para Pemohon keberatan apabila tidak terdapat definisi mengenai “Karaoke Keluarga”. c. Alasan para Pemohon dalam permohonannya dikarenakan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD telah menyamaratakan seluruh jasa hiburan karaoke, sehingga bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil. Menurut para Pemohon “Karaoke Keluarga” bukan merupakan hiburan mewah karena berkonsep kekeluargaan, dengan tujuan market anak dan keluarga, serta tidak dikenakan biaya tinggi. 3. Dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024: Terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dikarenakan norma pasal yang diuji bersifat diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak hiburan tertentu. Menurut para Pemohon, diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa adalah jenis usaha bersifat umum yang tidak identik/bersifat mewah (luxury) dan tidak seharusnya perlu dikendalikan. 117 III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu membahas apakah telah tepat dan benar permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD terhadap UUD 1945 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 1. Sebagaimana diketahui bersama, ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 23A UUD 1945 telah memberikan pilihan kebijakan yang bebas/terbuka (open legal policy) kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur masalah perpajakan dalam suatu Undang-Undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dimaksud, pembuat Undang-Undang memiliki kewenangan dalam menetapkan pajak-pajak yang dapat dipungut baik yang dipungut oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 3. Bahwa pengaturan mengenai jenis pungutan berupa pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pembuat Undang-Undang telah mengaturnya dengan UU HKPD. Dalam UU HKPD, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan jenis pajak, subjek dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak. Dengan adanya pengaturan tersebut, pembuat Undang-Undang memberikan batasan mengenai jenis pajak beserta tarif pajak yang dapat dipungut daerah. Tarif pajak daerah yang dipungut daerah tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Lebih lanjut pelaksanaan untuk melakukan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai prinsip otonomi daerah, yaitu wewenang untuk memungut pajak. 4. Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai penetapan tarif untuk objek pajak atas jasa kesenian dan hiburan, sejak berlakunya UU PDRD untuk 118 jenis hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa), besaran tarif maksimalnya sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya. 5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penetapan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT yang dapat dipungut daerah adalah kebijakan yang bebas/terbuka (open legal policy) bagi pembentuk Undang-Undang berdasarkan Pasal 23A UUD 1945. 6. Berdasarkan ketentuan tersebut, UU HKPD merupakan penjabaran dari Pasal 23A UUD 1945 yang merupakan open legal policy karena memuat pendelegasian kewenangan dan memuat kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD tersebut bukan merupakan objek yang dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, apabila norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.” 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan, dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD merupakan delegasi kewenangan terbuka. Pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi 119 uap/spa sebagai objek pajak hiburan di UU HKPD itu pun juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 8. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Selain penetapan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT dalam ketentuan UU HKPD tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD juga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma. B. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; 120 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 3. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 121 b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan bahwa: a. Para Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai kerugian yang mungkin akan timbul dengan dimasukannya mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan di UU HKPD. Tanggapan Pemerintah terkait hal ini adalah mandi uap/spa sudah termasuk sebagai bentuk hiburan yang khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) 122 sebagai objek pajak hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa), besaran tarif maksimalnya sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait kerugian para Pemohon tidak berdasar. b. Dalam permohonannya, para Pemohon dalam kedudukannya selaku badan hukum privat berupa Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta [dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang mana anggotanya terdiri dari unsur pelaku usaha spa/Husada Tirta] dan Perkumpulan Terapis SPA Indonesia yang bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) serta para pelaku usaha Husada Tirta/Mandi Uap/Spa memposisikan kedudukan para Pemohon sebagai subjek PBJT dan menjadi penanggung beban pajak. Adapun sesuai definisi subjek PBJT dalam Pasal 56 ayat (1) UU HKPD diatur bahwa yang menjadi subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan perkumpulan/asosiasi/pelaku usaha spa sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UU HKPD merupakan wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT kepada pemerintah daerah (para Pemohon tidak menanggung beban pajak), sehingga dalil para Pemohon terkait kerugian yang dialami para Pemohon tidaklah berdasar. c. Bahwa terkait legal standing para Pemohon, Pemerintah berpendapat kedudukan legal standing para Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan para Pemohon adalah ranah implementasi dan bukan disebabkan oleh permasalahan konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Pemerintah telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah selaku pihak yang paling dekat dan paling mengenal wajib pajaknya serta mengetahui potensi sumber-sumber penerimaan daerahnya, dalam menentukan langkah yang paling optimal untuk pengenaan pajak dan penentuan besaran tarif pajak atas hiburan khusus, termasuk apabila pemerintah daerah akan memilih untuk memberikan fasilitas insentif fiskal antara lain berupa pengurangan, keringanan, dan 123 pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. d. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari para Pemohon akibat berlakunya UU HKPD hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. e. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak satupun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari para Pemohon dengan mempersoalkan UU HKPD dan dalil-dalil para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. 6. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 dan 32/PUU- XXII/2024 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan bahwa: PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD merupakan jenis pajak dimana pihak yang membayar pajak adalah konsumen yang menikmati atau mengonsumsi kesenian dan hiburan tersebut yang oleh Pasal 56 ayat (1) UU HKPD ditetapkan sebagai subjek pajak. Di sisi lain, pengusaha atau pemilik jasa kesenian dan hiburan yang dalam Pasal 56 ayat (2) UU HKPD ditetapkan sebagai wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang oleh UU HKPD diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, beban pajak (tax burden) atas penetapan tarif PBJT dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen (subjek pajak) yang menikmati atau mengonsumsi jasa kesenian dan hiburan tersebut. Dengan kata lain, beban pajak tersebut tidak ditanggung oleh pengusaha atau pemilik (wajib pajak) jasa kesenian dan hiburan serta tidak menjadi komponen biaya usaha, melainkan dibebankan kepada konsumen/penerima layanan. 124 7. Kerugian yang didalilkan para Pemohon hanya merupakan permasalahan pada tataran implementasi dan bukan pada tataran konstitusional dikarenakan UU HKPD mengamanatkan bahwa terdapat kewenangan atau diskresi pada pemerintah daerah untuk dapat memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis UU HKPD Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis UU HKPD sebagai berikut: 1. Landasan Filosofis UU HKPD Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara telah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya sebagai sarana untuk ikut serta dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Kewajiban kenegaraan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 23A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” 125 Dalam pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempertimbangan sistem desentralisasi sebagaimana dituangkan dalam amandemen kedua UUD 1945, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerahpun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Desentralisasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 126 Daerah, dan kemudian dilengkapi dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menempatkan Transfer ke Daerah, pembiayaan utang daerah, dan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka penguatan desentralisasi fiskal, UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah diganti dengan UU HKPD. Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, maka diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, mengingat bahwa level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintahan daerah, Salah satu tujuan implementasi desentralisasi fiskal adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi penerimaan daerah yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian, eksistensi pemerintahan di daerah sangat diperlukan karena pemerintah daerah lebih mengetahui dan memahami segala potensi yang ada di wilayahnya, sehingga diharapkan daerah akan dapat mengoptimalkan pemungutan pajak daerah yang pada akhirnya akan memberikan dukungan pada ketersediaan dana untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya fiscal power sharing (pembagian wewenang pengelolaan keuangan) yang di dalamnya terdiri dari aspek expenditure assignment dan revenue assignment dengan tujuan utama adalah untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pembagian wewenang perpajakan secara substantif mengandung makna dan tujuan sebagai bentuk fiscal power sharing untuk membangun kemandirian daerah dalam hal fiskal, karena sisi paling penting dalam revenue assignment adalah kewenangan perpajakan. Fiscal power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih maksimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, sekaligus memberikan keleluasaan fiskal bagi daerah dalam merancang 127 belanja daerah sesuai dengan pendapatan dan pembiayaan masing- masing daerah. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal diwujudkan salah satunya dengan adanya pergeseran taxing power (kekuasaan perpajakan) dari pemerintah pusat ke daerah, karena kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya terkait dengan masalah kewenangan penggunaan anggaran (belanja daerah) semata, melainkan juga mencakup revenue assignment (kewenangan penerimaan), terutama local taxing power. Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seharusnya menjadi sumber pendanaan utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah, serta meminimalkan ketergantungan daerah kepada pusat sehingga terwujud kemandirian daerah. Seperti halnya pajak negara (pajak pusat), bahwa sesuai dengan asas pembagian beban pajak yang telah diterima dan dilaksanakan secara universal, maka pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar seseorang, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pada prinsipnya, beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Konsep seperti ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas telah dianut oleh hampir semua pemerintahan. Selain itu, salah satu syarat yang juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang diterapkan itu telah adil adalah asas equality and equity (persamaan dan keadilan). Menurut asas ini, pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak dilakukan secara seimbang dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. Bahwa Pasal 55 UU HKPD mengatur PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau 128 minuman tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Jenis-jenis jasa kesenian dan hiburan, yakni: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Pada prinsipnya, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bukanlah suatu jenis pajak baru, mengingat pada UU PDRD objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan. Secara umum Pemerintah melakukan penurunan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang semula paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10%. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penyeragaman besaran tarif pungutan pajak berbasis konsumsi lainnya seperti atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir yang selaras dengan upaya untuk melakukan simplifikasi jenis pajak daerah. 129 Selain itu, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk jasa kesenian dan hiburan umum yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di daerah. Namun demikian, Pemerintah juga mengkhususkan besaran tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial. Objek pajak tersebut pada umumnya memiliki tarif layanan yang relatif lebih tinggi, sehingga hanya dinikmati oleh kalangan tertentu/terbatas. Dalam praktik di beberapa negara lain, hiburan berupa karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan pajak pusat dan pajak daerah sebagai bagian dari upaya untuk mengatur dan mengendalikan industri ini. Pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tarif pajak dan kebijakan terkait, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. Adapun negara-negara yang mengenakan pajak atas jasa tersebut misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, China, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, India, Saudi Arabia, dan banyak negara lainnya. Penyusunan dan penetapan kebijakan tersebut telah melalui partisipasi publik, pembahasan, serta perumusan bersama antara Pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, serta telah sejalan dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara. 130 2. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui pemberian otonomi yang lebih luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses desentralisasi perpajakan dan pemindahan hak belanja ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah merupakan unsur penting dalam reformasi fiskal, baik di negara maju maupun negara berkembang. Desentralisasi didukung dengan alasan bahwa pemerintah daerah selaku pihak yang paling dekat dan paling mengenal masyarakatnya serta lebih mengetahui sumber-sumber penerimaan daerahnya. Kondisi di atas akan meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan dan juga meningkatkan efisiensi dalam alokasi anggaran dengan menutup celah antara pengeluaran dan sumber pendapatan. Dengan peningkatan efisiensi alokasi anggaran yang signifikan tersebut, maka desentralisasi fiskal juga akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan biaya operasional dan informasi dalam pemberian pelayanan dan merampingkan kegiatan sektor publik karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya, yang pada akhirnya akan memfasilitasi konsolidasi fiskal dan meningkatkan kinerja ekonomi makro secara keseluruhan. Pemerintah daerah umumnya tidak mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk memberikan pelayanan dasar pada tingkat daerah. Untuk itu, melalui desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah salah satunya melalui pelimpahan wewenang di bidang 131 perpajakan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. 3. Keadilan di Bidang Perpajakan Menurut Ilyas dan Burton (2004) fungsi pajak terdiri dari 4 fungsi, yaitu 2 fungsi utama (budgeter dan regulerend) dan 2 fungsi tambahan (demokrasi dan distribusi). Fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Khususnya pada fungsi distribusi, pemungutan pajak lebih ditekankan pada unsur kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Konsep kesetaraan dan keadilan di bidang perpajakan merupakan urat nadi sistem perpajakan yang baik. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak Iebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih kecil. Konsep keadilan dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan horizontal (horizontal equity) dan keadilan vertikal (vertical equity). Yang dimaksud dengan horizontal equity adalah pengenaan pajak dimana setiap orang yang keadaannya sama haruslah menanggung beban pajak yang sama besarnya, sedangkan vertical equity adalah kondisi dimana orang yang keadaannya berbeda haruslah menanggung beban pajak yang berbeda juga (konsep ability to pay). Para peneliti di bidang perpajakan telah menaruh perhatian besar pada pemikiran klasik tentang keadilan di bidang perpajakan antara lain dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith di abad ke-18 dan Richard Musgrave di abad 20. Menurut Adam Smith pengenaan pajak harus memenuhi prinsip-prinsip yang baik yang disebut dengan the four canons of taxation, yaitu (James dan Nobes, 1992: 13) sebagai berikut: 1. Prinsip keadilan (equity), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak tersebut; 132 2. Prinsip kepastian (certainty), pajak hendaknya tegas, jelas, dan menjamin kepastian bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh wajib pajak dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri; 3. Prinsip kemudahan (convenience). Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak mengonsumsi barang atau jasa; 4. Prinsip efisiensi (efficiency), pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya. B. Pemerintah Menjamin Kesejahteraan Setiap Warganya untuk Mewujudkan Welfare State sesuai dengan Amanat UUD 1945 Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal ini tercantum dalam ketentuan alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kemudian Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan, bahwa; “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut di atas mengandung arti bahwa pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan industri harus memprioritaskan atau mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jurgen Habermas, filsuf dan sosiolog Jerman, berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas risiko-risiko sosial. Selanjutnya C.A. Kulp dan John W 133 menyatakan risiko-risiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.1 Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok risiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena risiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana risiko ekonomis. Sedangkan risiko khusus, yaitu risiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.2 Dari perspektif terbatas, welfare state merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, welfare state dapat digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.3 Menurut James Midgley, negara kesejahteraan terfokus pada dua konsep,4 yaitu: - Social welfare. - Economic development. Economic development (pembangunan ekonomi) berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal dan keuntungan ekonomi.5 Sedangkan social welfare (kesejahteraan sosial) berhubungan dengan altruisme, hak- 1 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet, II, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987, hlm. 7. 2 Ibid. 3 Muslim Mufti, M.Si. dan Hj. Didah Durrotun Naafisah, M.Ag., Teori-Teori Demokrasi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 172. 4 Ibid. 5 Ibid. 134 hak social, dan redistribusi asset.6 Tentu saja kedua hal tersebut saling berkaitan dalam hubungan membangun negara kesejahteraan, karena dengan adanya pembangunan ekonomi yang merupakan cara untuk memperoleh pendapatan, maka selanjutnya terdapat keniscayaan untuk adanya redistribusi pendapatan tersebut untuk memenuhi hak-hak sosial- ekonomi masyarakat. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state dimana negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya untuk mewujudkan welfare state yang mana telah sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam kondisi perekonomian memburuk, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, salah satunya Pemerintah dengan memberikan subsidi/bantuan sosial yang bersumber dari penerimaan pajak. Pajak akan digunakan untuk memenuhi kelayakan hidup masyarakat secara keseluruhan. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk mendukung hidup masyarakat demi meningkatkan perekonomian. Tujuan pemberian subsidi pemerintah secara umum adalah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu contoh program subsidi dari negara adalah di tengah pandemi Covid-19, dalam rangka menjaga agar perekonomian individu dan industri dapat terlindungi, pemerintah juga terus berupaya menggulirkan berbagai bentuk subsidi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, seperti melalui 6 Ibid. 135 pemberian bantuan langsung untuk individu, bantuan pembayaran upah pekerja, insentif pajak, hingga subsidi tagihan listrik, dan lain-lain. Contoh program subsidi di tingkat pemerintah kota terlihat dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah, yang memberikan subsidi beras dan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk membantu mereka saat terjadi kenaikan harga dan menstabilkan harga demi pengendalian inflasi. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Program Subsidi Bunga, memberikan subsidi bunga 100% dari bunga kredit per tahun kepada pelaku usaha mikro untuk memfasilitasi akses permodalan dan mendukung pemulihan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai tujuan bernegara, negara harus memberikan ruang yang sama, layanan yang sama untuk seluruh masyarakat, terutama untuk pelayanan yang bersifat dasar (basic services). Oleh karena itu, negara harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara, dimana orang yang berpenghasilan lebih besar akan membayar lebih besar, sedangkan orang berpenghasilan lebih rendah akan mendapatkan subsidi/bantuan sosial dari negara. C. Penjelasan Pemerintah atas Penetapan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagai Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang ditetapkan dengan tarif khusus dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD 1. Khusus objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial. Objek pajak tersebut pada umumnya memiliki tarif layanan yang relatif lebih tinggi, sehingga hanya dinikmati oleh kalangan tertentu/terbatas. 2. Aktivitas-aktivitas mandi uap/spa, karaoke, dan diskotek, merupakan lifestyle dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan, dan papan 136 (pakaian, makanan, dan tempat tinggal). Tarif layanan yang relatif tinggi tersebut menjadi alasan mengapa aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi dimana kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 3. Sifat konsumen tidak selalu rasional secara ekonomi dalam membuat keputusan konsumsinya seperti yang ada pada hukum permintaan, yaitu ketika harga naik maka permintaan akan turun, hal tersebut selaras dengan Teori Conspicuous Consumption yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899 oleh seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang bernama Thorstein Veblen, dimana konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik (termasuk di dalamnya akibat kenaikan pajak) sepanjang barang/jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial mereka. 4. Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Dimana dalam teori penetapan tarif pajak dikenal prinsip keadilan (equity) dimana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat ekslusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, telah diatur antara lain mengenai sarana minimum, fasilitas minimum, dan kondisi lingkungan karaoke. Selanjutnya dari sisi pendirian usaha karaoke, setiap pengusaha yang akan membuka usaha karaoke, harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Standar usaha karaoke tersebut antara lain standar produk yang mencakup luas ruangan tertentu, penyejuk udara, 137 tempat duduk dan meja, ruang kedap suara, monitor, dan sistem perangkat tata suara, tempat pembayaran, tempat penjualan makanan dan minuman, ruang tunggu, toilet bersih yang terawat dan terpisah antara pria dan wanita, lift/escalator untuk ruangan lantai 4 atau lebih, fasilitas parkir, dan fasilitas lainnya. 6. Pada prinsipnya tidak terdapat pembedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, sehingga dari aspek perpajakan, daerah tidak membedakan antara ada dasar yang memadai untuk membedakan pengenaan pajak antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya. Dengan demikian, pengaturan karaoke sebagai objek pajak hiburan dalam UU HKPD dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya telah tepat. Dengan memperhatikan layanan dan tarif/harga pada karaoke, dapat dipahami bahwa usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan yang menjadi kebutuhan bagi kalangan masyarakat tertentu dan tidak dinikmati atau dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat lainnya. 7. Terhadap penentuan tarif pajak objek PBJT pada diskotek, karaoke, dan mandi uap/spa masing-masing negara bisa saja berbeda. Tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak terutama khususnya tarif pajak diskotek, karaoke, dan mandi uap/spa, dikarenakan variasi penerapan tarif pajak tergantung pada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor-faktor yang memengaruhi, antara lain sosial-budaya, keagamaan, ekonomi, dan insentif pajak. 8. Disinilah letak negara untuk melihat kebutuhan dan kondisi yang memengaruhi faktor penentuan tarif pajak. Dalam arti lain, negara memiliki kekuasan sepenuhnya untuk merumuskan kebijakan penetapan tarif pajak, sehingga penetapan tarif pajak merupakan kebijakan terbuka (open legal policy). Pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945. 138 9. Bahwa Pemerintah juga mengkhususkan konsumsi atas jasa kesenian dan hiburan yang sifatnya mewah seperti pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75%. 10. Penerapan tarif pajak yang tinggi tersebut tidak serta merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain, sehingga tidak secara langsung menurunkan daya tarik masyarakat untuk menikmati hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di Indonesia. 11. Sebagai contoh biaya yang dikeluarkan untuk menikmati jasa hiburan mandi uap/spa dan karaoke di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Nurkholis (Peneliti dan Pengajar FEB UI), sebagaimana pada grafik berikut: Grafik 1. Biaya Mandi Uap/Spa (Termasuk Pajak) dalam Ribuan Rupiah per Paket untuk Kelas Atas di Beberapa Negara pada Tahun 2023 139 Grafik 2. Biaya Karaoke (Termasuk Pajak) dalam Rupiah per Jam di Beberapa Negara pada Tahun 2023 12. Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, biaya mandi uap/spa dan biaya karaoke untuk jenis pelayanan yang sama, Indonesia masih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat. D. Penjelasan Pemerintah atas Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD 1. Pengaturan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam UU PDRD, mandi uap/spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam UU HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Bahkan secara historis penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000. 140 2. Dalam UU PDRD diatur definisi hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan definisi tersebut, UU PDRD mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan. Sementara dalam UU HKPD, definisi jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Berdasarkan definisi tersebut, UU HKPD juga mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagai sebuah bentuk rekreasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan dalam UU PDRD dan sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dalam UU HKPD telah sesuai dengan definisi pajak tersebut. E. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD Yang Dimohonkan Uji Materiil 1. Bahwa Pemohon keberatan atas ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang berbunyi: Pasal 55 ayat (1) huruf I UU HKPD a. Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentu tontonan audio…; b. pergelaran kesenian, musik, tari…; … l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa; Pasal 58 ayat (2) UU HKPD (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 2. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesenian 141 dan hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 3. Atas dalil tersebut, Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai Lampiran II Angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah diatur bahwa “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur”. Dengan demikian, suatu pengertian dalam peraturan perundang- undangan dapat berbeda dan harus diletakan pada konteks sesuai substansi/materi dalam masing-masing peraturan perundang- undangan. Oleh karenanya, suatu layanan mandi uap/spa dapat dipandang dari berbagai sisi baik sebagai layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, sebagai usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ataupun sebagai jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Oleh karenanya, pembedaan pendefinisian dan pengkategorian atas suatu kegiatan akan bersifat relatif dan tergantung substansi/materi pada masing-masing peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 49 UU HKPD, telah jelas diatur bahwa “Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.” Selanjutnya jenis-jenis jasa kesenian dan hiburan yang dikenakan PBJT 142 telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU HKPD, dimana mandi uap/spa termasuk di dalamnya. 5. Selanjutnya bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “rekreasi” memiliki arti “penyegaran kembali badan dan pikiran”. Hal ini selaras dengan pendefinisian spa, baik dalam peraturan perundang- undangan mengenai kesehatan dan kepariwisataan bahwa sejatinya spa adalah kegiatan untuk mewujudkan keseimbangan jiwa (pikiran) dan raga (badan). Oleh karena itu, pemasukan layanan spa sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan dalam UU HKPD adalah tepat dan sesuai konteks/materi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut, dimana layanan spa merupakan bagian dari kegiatan “rekreasi” yang menjadi bagian dari definisi jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 49. 6. Selain itu, para Pemohon berdalil, mandi uap/spa tidak seharusnya termasuk dalam kategori sebagai hiburan yang dipersamakan dengan diskotek, karaoke, dan bar. 7. Para Pemohon mendalilkan pada UU HKPD yang mengkategorikan mandi uap/spa sebagai hiburan seperti diskotek, karaoke, dan bar telah menimbulkan kerugian karena pengenaan tarif pajak daerah paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Bahwa selain itu, mandi uap/spa yang dikategorikan sebagai hiburan, telah mengakibatkan citra yang berbeda yang seolah-olah orang yang pergi ke mandi uap/spa untuk menjaga kesehatannya disamakan dengan orang yang mencari hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar yang dapat menggiring opini yang kurang baik dalam masyarakat selaku pihak yang berkecimpung dalam usaha mandi uap/spa dan masyarakat pengguna layanan mandi uap/spa yang seolah-olah disamakan dengan pergi ke diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar yang menurut para Pemohon sangat merugikan para Pemohon. 8. Pemerintah tegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat karena pada prinsipnya PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bukanlah hal baru, mengingat pengaturan atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan pada UU PDRD, sehingga 143 pengenaan pajak atas jasa kesenian dan hiburan yang merupakan muatan UU HKPD meskipun baru diimplementasikan pada tahun 2024, tetapi materinya sudah ada sejak berlakunya UU PDRD pada tanggal 1 Januari 2010. Lebih lanjut, pengkategorian mandi uap/spa sebagai bentuk hiburan khusus dalam UU HKPD dengan mempertimbangkan bahwa objek tersebut secara umum, hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup), sehingga penetapan mandi uap/spa sebagai salah satu objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang memiliki tarif khusus tidak memberikan stigma negatif bagi konsumennya maupun bagi pelaku usahanya. 9. Bahwa Pemerintah juga mengkhususkan konsumsi atas jasa hiburan seperti pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif batas bawah dan batas atas karena hiburan tersebut lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu. 10. Terdapat beberapa perubahan muatan penetapan tarif di UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD sebagai upaya untuk mendorong kemajuan industri kesenian dan hiburan. Pemerintah telah melakukan penurunan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan secara umum, termasuk panti pijat dan pijat refleksi, yang semula (di UU PDRD) paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10% (di UU HKPD). Hal ini dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi pemungutan pajak daerah yang berbasis konsumsi atas barang dan jasa seperti makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir. 11. Bahwa dalam pembahasan dan penetapan tarif, Pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha dan berbagai elemen masyarakat, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat, melalui optimalisasi pendapatan daerah. 12. Selain hal tersebut butir 11, Pemerintah juga menunjukkan komitmen dengan menetapkan penurunan tarif dan memberikan pengecualian 144 untuk jasa kesenian dan hiburan umum yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dan dengan tidak dipungut bayaran. Selain untuk menyeragamkan dengan tarif pungutan berbasis konsumsi lainnya, tentu juga pemerintah berpihak dan mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 13. Bahwa dapat Pemerintah jelaskan, ketentuan frasa ”mandi uap/spa” sudah termasuk sebagai hiburan yang dikelompokkan dengan diskotek, karaoke, klab malam sejak tahun 2009 sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU PDRD, sehingga dalil keberatan para Pemohon tidak berdasar, mengingat mandi uap/spa dengan diskotek, karaoke, dan kelab malam merupakan kategori hiburan yang serumpun sejak tahun 2009. 14. Bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah tersebut merupakan salah satu kebijakan dari perluasan basis pajak daerah dimaksud, yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari penanggung pajak sangat memadai. Selain itu, penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan local taxing power dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 15. Bahwa terkait pengenaan tarif pajak hiburan, harus ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing, karena terhadap pajak hiburan yang terutang, dipungut di wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan. 16. Bahwa Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah (termasuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan) untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD. Pasal 101 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. 145 (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. 17. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak. 18. Pengenaan pajak hiburan atas mandi uap/spa telah berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 19. Penetapan mandi uap/spa sebagai objek hiburan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, melainkan yang memanfaatkan jasa hiburan tersebut adalah orang pada golongan tertentu atau tingkat pendapatan tertentu, yang fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi tren pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 20. Selain itu, apabila dikaitkan dengan jenis barang berdasarkan pada klasifikasi ekonomi, maka jasa hiburan yang disebut di atas, bukan merupakan kebutuhan primer ataupun sekunder bagi masyarakat secara umum. Sehingga orang yang memerlukan dan memanfaatkan jasa ini, berarti orang ini memiliki willingness to pay yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya. Sehingga layak untuk dikenai pajak yang lebih besar atau dikenai pajak pada tingkat tertentu. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi pajak yang keempat [yang dikemukakan 146 oleh Ilyas dan Burton (2004)], yakni fungsi distribusi. Fungsi distribusi merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang berpenghasilan lebih besar, dan membutuhkan jasa hiburan ini, memiliki keharusan membayar pajak atas jasa hiburan yang dinikmatinya. 21. Pemerintah menilai permasalahan para Pemohon yang mendalilkan ”Mandi uap/spa” termasuk sebagai hiburan yang diatur dalam UU HKPD, sangatlah tidak berdasar karena tidak berkaitan dengan rumusan norma melainkan hanya pada tataran implementasi. Jikalau benar (quod non) terdapat permasalahan sebagaimana yang disampaikan Pemohon, maka Pemerintah berpendapat jika adanya penafsiran dan penerapan norma terkait yang sekiranya merugikan para Pemohon, maka hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan norma tersebut, karena hal tersebut adalah merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. F. Tanggapan Pemerintah terhadap Dalil Adanya Diskriminasi Pajak 1. Selanjutnya dapat Pemerintah sampaikan pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan dimana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik oleh pemerintah. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat deskriminatif (quod non), maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. 147 2. Khusus objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (life style/gaya hidup). Objek pajak tersebut biasanya memiliki tarif layanan yang relatif tinggi, sehingga penikmat layanan tersebut hanya dari kalangan tertentu/terbatas. 3. Di beberapa negara tertentu, mandi uap/spa dan karaoke diklasifikasikan sebagai: a. Pajak Penjualan (Sales Tax): misalnya, di negara seperti Inggris dan Jerman, pajak penjualan diterapkan pada layanan spa dan hiburan serupa. b. Pajak Barang Mewah (Luxury Tax): layanan yang tidak esensial dan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, misalnya di Thailand dan Filipina. c. Pajak Daerah (Local Tax): misalnya di Amerika Serikat, di mana pajak hiburan dapat diberlakukan oleh otoritas lokal. 4. Negara memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan penetapan tarif pajak objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, sehingga penetapan tarif pajak merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan di UU HKPD itu pun juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 5. Selanjutnya dapat Pemerintah sampaikan pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan dimana hasil pendapatan pajak dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tentunya juga akan dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. 148 Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat deskriminatif (quod non), maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. 6. Dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan tarif pajak atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dianggap tidak adil dan diskriminatif adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, dikarenakan pengklasifikasi kategori diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek pakak yang juga telah diterapkan oleh negara-negara lain dan tidak dianggap sebagai suatu diskriminasi. 7. Menurut Dr. Hefrizal Handra dalam keterangannya sebagai ahli dalam permohonan uji materiil terhadap Pasal 42 ayat (2) huruf i pada frasa “pusat kebugaran (fitness center) UU PDRD dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XI/2013, menyampaikan beberapa argumentasi, yaitu: “Dalam praktek perpajakan, perlakuan berbeda terhadap kelompok usaha sejenis sudah terjadi dengan pertimbangan prinsip keadilan, efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak negara.“ “... Kalau perbedaan pengenaan pajak dianggap diskriminatif, berarti pengecualian pajak penghasilan terhadap orang miskin juga bisa dianggap diskriminatif. Padahal salah satu tujuan perpajakan adalah agar terjadinya redistribusi pendapatan, sehingga orang kaya dikenai pajak tinggi sementara orang miskin tidak.” Terkait dengan UUD 45 Pasal 28H ayat (1), rasanya kecil sekali hubungan langsung antara hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dengan pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran. Demikian juga halnya untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masyarakat dapat hidup sehat tanpa adanya pusat kebugaran, sebagaimana dialami oleh masyarakat kita selama ini termasuk yang diperkotaan. Bukankah masyarakat berpendapatan rendah juga dapat hidup sehat dengan berolahraga selain yang disediakan oleh Pusat Kebugaran yang moderen. Bukankah munculnya jasa pusat kebugaran adalah karena pebisnis melihat adanya potensi yang disebabkan oleh permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat kelas menengah ke atas. Ahli sangat yakin bahwa pengenaan pajak tersebut tidak akan menurunkan permintaan masyarakat moderen perkotaan. Ahli harus mengatakan bahwa gugatan ini tidak lebih dari sekedar upaya untuk mengurangi beban pajak kelompok tertentu dan masyarakat kelas menengah ke atas yang notabene mampu membayar beban pajak tersebut. Berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak selalu 149 dilakukan oleh kelompok “mampu” termasuk dengan melakukan beberapa kali gugatan terhadap UU 28/2009 (UU PDRD: Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ini. Sepengetahuan ahli ini adalah gugatan yang keempat terhadap UU 28/2009. Pertama, gugatan terhadap objek “golf” dalam pajak hiburan, yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Kedua dan ketiga gugatan terhadap objek “alat berat” dalam Pajak Kendaraan Bermotor dan objek pajak air permukaan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Keempat, gugatan ini, yaitu objek “pusat kebugaran” dalam objek pajak Hiburan. Sungguh memprihatinkan memang, ketika kelompok masyarakat yang terkategori “mampu” ternyata melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya termasuk dengan menggugat UU 28/2009 ini. Setelah membaca gugatan, saya juga memahami bahwa yang dijadikan dasar untuk menggugat utamanya mengenai penempatan “pusat kebugaran” sebagai bagian pajak hiburan. Argumentasi para ahli yang dihadirkan penggugat kemudian melebar kepada manfaat olah raga, khususnya (pusat kebugaran) terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat. Dengan argumentasi itu kemudian pemohon meminta MK untuk menghapus “pusat kebugaran” dari daftar objek Pajak Hiburan. Sama persis seperti gugatan terhadap objek alat berat dalam Pajak Kendaraan Bermotor yang memunculkan berbagai argumen bahwa alat berat bukanlah kendaraan bermotor. Untuk kasus ini (alat berat) patut disyukuri bahwa ternyata MK kemudian memahami bahwa upaya memperkuat dan memperluas basis pajak daerah terhadap objek pajak yang memang “patut” dipajaki justru lebih penting dari pada “nama” objek pajak tersebut. Ahli sampaikan bahwa negeri yang tercinta ini baru mampu mengumpulkan pajak pada tingkat 13% Produk Domestik Bruto, dimana 0,4% adalah disumbang oleh Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan bahasa sederhana saya mengatakan bahwa baru 13% pendapatan kotor penduduk negeri ini dan hanya 0,4% disumbangkan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sungguh sangat rendah, jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand yang tingkat pajaknya adalah sekitar 18% PDB, apalagi jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Korea dengan tingkat pajaknya masing-masing sekitar 28% dan 26% PDB. Padahal ketika UU 28/2009 ini dirancang untuk menggantikan UU 34/2000, secara keseluruhan terdapat semangat untuk meningkatkan tingkat pajak Nasional dengan memperkuat Pendapatan Pemerintah Daerah. Penguatan pendapatan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menambah jenis pajak daerah dan memperluas basis pajak termasuk menambah objek pajak. Dalam upaya penggalian objek pajak, begitu banyak jenis yang berpotensi untuk dimasukkan menjadi bagian dari objek pajak daerah. Namun, akhirnya pilihan politik dijatuhkan kepada objek pajak yang dinilai “patut” dikenai pajak termasuk objek pusat kebugaran. Pengenaan pajak terhadap penyedia/pemakai jasa pusat kebugaran sudah sesuai dengan kriteria pajak daerah seperti objek yang jelas, kelayakan administrasi, efisiensi ekonomi, keadilan (equity), dll. Meskipun pada dasarnya Negara dapat memaksakan pengenaan pajak 150 terhadap objek apapun, namun sesungguhnya tidak mudah mencari objek pajak yang potensial, mudah diadministrasikan dan berkelanjutan. Pusat kebugaran yang didirikan oleh pebisnis di wilayah perkotaan disamping berbagai objek pajak hiburan lainnya adalah sebuah potensi pendapatan Negara yang jelas dan nyata. Pusat kebugaran di daerah perkotaan tersebut akan terus bertambah, seiring peningkatan kebutuhan dan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan akan rekreasi dan olahraga. Objek pajaknya jelas dan tidak bisa disembunyikan. Seterusnya jenis pajak ini akan sangat mudah diadministrasi seperti objek pajak lainnya dengan system self- assessment. Saya punya keyakinan bahwa objek pajak ini akan terus bertambah meskipun dikenai pajak oleh daerah. Kalau dianalisis dari kriteria keadilan dalam perpajakan, saya berpendapat bahwa tidak ada masalah memasukkan “pusat kebugaran” sebagai bagian dari objek Pajak Hiburan. Definisi keadilan yang umum dikenal diperpajakan adalah keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal diartikan sebagai “unequal treatment of unequal” (perlakukan tidak sama terhadap yang tidak sama). Dua objek pajak yang tidak sama (berbeda) diperlakukan secara berbeda pula. UU 28/2009 membedakan tarif maksimum bagi kelompok objek yang berbeda. Disinilah letak keadilan vertikal tersebut. Untuk objek pajak hiburan kesenian rakyat, tarif maksimum yang bisa dikenakan hanya10% [Pasal 45 ayat (3)], sedangkan untuk objek pusat kebugaran, tarif maksimum adalah 35% [Pasal 45 ayat (1)]. Selain itu, aspek keadilan vertikal juga dikaitkan dengan kemampuan subjek/wajib pajak untuk membayar pajak. Artinya, dari sudut pandang keadilan vertikal, wajib pajak yang lebih mampu diperlakukan berbeda (dikenai pajak yang lebih tinggi) dari wajib/subjek pajak yang kurang mampu. Karena wajib/subjek pajak dari pusat kebugaran pada umumnya dapat dikategorikan kelompok yang mampu sehingga sesungguhkan pengenaan pajak tidak dipersoalkan dari sudut pandang keadilan vertikal. Artinya pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran menurut prinsip keadilan vertikal tidak ada masalah, karena diyakini tidak akan ada penduduk miskin yang akan memanfaatkan jasa pusat kebugaran tersebut. Keadilan horizontal diartikan sebagai “equal treatment of equal” (perlakuan yang sama terhadap subjek/objek yang sama). UU 28/2009, memberikan ruang tarif yang sama untuk objek/subjek pajak yang sama. Untuk Pajak Hiburan khususnya pusat kebugaran, tarif maksimum yang boleh ditetapkan daerah adalah 35%. Di sini ada potensi terjadinya perbedaan tarif antar daerah sebagai konsekuensi dari pemberian kekuasaan perpajakan ke daerah. Kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah, bahkan dapat menetapkan tarif 0% untuk pusat kebugaran jika otoritas daerah menganggap pentingnya mendorong tumbuhnya pusat-pusat kebugaran. Seterusnya pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran juga tidak melanggar kriteria economic efficiency (efisiensi ekonomi) atau sering juga disebut economic neutrality (netral secara ekonomi). Sebuah pajak dikatakan tidak efisien secara ekonomi jika menimbulkan dampak terhadap ekonomi, antara lain, misalnya menimbulkan ekonomi biaya 151 tinggi dan mengakibatkan keengganan untuk berinvestasi. Kemudian yang dimaksud netral secara ekonomi adalah pajak tersebut tidak mengganggu efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Pengusaha sering mengeluh terhadap pengenaan pajak yang mengakibatkan tambahan biaya produksi, yang tentunya akan mengurangi potensi profit. Pemerintah juga seringkali merasa kesulitan untuk menambah pendapatan negara/daerah karena rendahnya potensi pendapatan berbagai jenis pajak, sehingga cenderung mengenakan pajak yang tinggi bagi yang mudah dipajaki. Disinilah diperlukan analisis netralitas secara ekonomi. Apabila pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran ini memang berdampak terhadap aktivitas ekonomi/produksi disebuah wilayah/negara maka pemerintah harus mengevaluasi keberadaan pajak ini dan dapat mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang. Namun sebelum itu, Pemerintahan Daerah terkait juga dapat mengubah Peraturan Daerahnya dengan mengecualikan Pusat Kebugaran dari objek pajak hiburan. Namun, sepanjang pengamatan dan pengetahuan saya pengenaan pajak terhadap jasa pusat kebugaran masih jauh dari kemungkinan akan menurunkan niat pengusaha untuk berinvestasi dibidang ini. Satu hal yang juga telah dilupakan adalah bahwa pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UU PDRD adalah dengan Peraturan Daerah. UU PDRD memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merinci objek pajak hiburan dan menetapkan tarif di bawah tarif maksimum. Disitulah otonomi daerah yang juga dijamin oleh UUD kita. Kesimpulan dari penjelasan tersebut terlihat bahwa argumen untuk mengeluarkan Pusat Kebugaran dari objek pajak hiburan sangat lemah. Pengenaan pajak terhadap jasa pusat kebugaran tidak dapat dianggap sebagai perlakuan diskriminatif terhadap penyedia/pemakai jasa tersebut. Pengenaan pajak terhadap Pusat Kebugaran tidak akan mengurangi hak hidup sehat lahir dan batin masyarakat banyak. Berbagai kriteria pajak telah dipenuhi seperti objek yang jelas, keadilan, efisiensi ekonomi. 8. Berdasarkan keterangan ahli dimaksud, maka perbedaan dalam pengenaan tarif pajak bukanlah suatu yang bersifat diskriminatif sebagaimana asas keadilan di bidang perpajakan yang baik. Orang yang berpenghasilan lebih besar akan membayar lebih besar, sedangkan orang berpenghasilan lebih rendah akan mendapatkan subsidi/bantuan sosial dari negara. G. Tanggapan Pemerintah terhadap PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada Mandi Uap/Spa merupakan Pajak Ganda 1. Bahwa para Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak ganda. 152 Para pemohon pada perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 berdalil bahwa pengkategorian penyedia jasa hiburan sebagai wajib pajak PBJT mengakibatkan para Pemohon harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan daerah. Para Pemohon telah membayar pungutan pajak yang merupakan pajak pusat seperti PPN, PPh, PBB, dan Pajak Pembangunan I untuk restauran, sehingga mendalilkan bahwa pencantuman kata mandi uap/spa sebagai hiburan di dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, jelas akan menambah beban para Pemohon atas pajak tambahan, yaitu pajak hiburan sebesar 40% - 75% yang harus disetor ke kas daerah dengan besaran tarif berada dalam kisaran tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. 2. Atas dalil penambahan beban pajak kepada pengusaha mandi uap/spa, dapat Pemerintah sampaikan bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU HKPD menyebutkan bahwa subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. 3. Dari pasal di atas jelas bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan terdapat beban tambahan yang harus dibayarkan oleh pengusaha adalah tidak tepat. Pemerintah tegaskan pengusaha mandi uap/spa merupakan wajib pajak yang kewajibannya hanya menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT yang sudah dibayar konsumen mandi uap/spa yang merupakan subjek pajak. 4. Selanjutnya, atas dalil para Pemohon bahwa telah terjadi pembebanan pajak berganda atas usaha mandi uap/spa adalah tidak berdasar, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda setidak-tidaknya harus memenuhi 4 (empat) kriteria sesuai teori Manuel Pires, 1989, yakni: - dikenakan terhadap subjek pajak yang sama; - dikenakan atas suatu objek pajak yang sama; - dikenakan atas jenis pajak yang sama; dan 153 - dikenakan untuk periode (masa pajak) yang sama. 5. Berdasarkan keempat kriteria tersebut, secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPh, PBJT atas makanan dan minuman, PBB P2, Pajak Reklame, ataupun PBJT atas jasa parkir. Khusus untuk PPN, dengan dimasukkannya mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah dalam Pasal 50 juncto Pasal 55 UU HKPD, yang selaras dengan ketentuan serupa dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah dikecualikan dari pengenaan PPN. Hal ini kemudian diperjelas dalam pengaturan pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kritera dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 6. Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 30/PUU-XI/2013 terkait frasa “fitness center” yakni: “Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran adalah merupakan pajak ganda terhadap objek yang sama yang memberatkan para Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, menurut Mahkamah, untuk pengenaan pajak ganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda maka itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama akan tetapi subjeknya berbeda maka hal itu bukanlah pajak ganda. Dalam hubungannya dengan dalil para Pemohon tentang adanya beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada (subjek) para Pemohon, yakni biaya yang dikeluarkan untuk jasa pengerjaan, yaitu biaya jasa kebersihan, jasa konsultan, jasa keamanan, biaya royalty, penggunaan hak cipta, bunga, pinjaman, biaya sewa tempat di pusat kebugaran, termasuk listrik, alat pendingin (air conditioner), dan biaya servis (service charge), pajak atas gaji karyawan merupakan objek yang lain dari pajak hiburan. Hal itu berarti bahwa subjek pajaknya adalah para Pemohon, akan tetapi objek 154 pajaknya berbeda, yakni pajak hiburan, sehingga tidak benar sebagai pajak ganda. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum”. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa bukan merupakan pajak berganda, sehingga alasan para Pemohon yang menyatakan bahwa mandi uap/spa telah dikenakan pajak berganda tidak berdasar hukum. H. Dalam UU HKPD, Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Insentif Fiskal Kepada Para Pelaku Usaha di Daerahnya 1. Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retrubusi, dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. Pasal 101 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya; (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. (3) Dst. 2. Di dalam pengaturan Pasal 101 UU HKPD tersebut, pemberian insentif fiskal oleh kepala daerah lebih dipertegas dibandingkan dengan pengaturan sejenis yang ada pada UU PDRD. 3. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak. 155 4. Selanjutnya, dalam Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal berdasarkan permohonan wajib pajak ataupun secara jabatan oleh kepala daerah, sehingga dapat diberikan secara massal sesuai kondisi, pertimbangan, dan kebijakan daerah. 5. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak sebagai langkah yang paling optimal dalam pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tetap mempertimbangan kearifan lokal. Beberapa pemerintah daerah telah menggunakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud, antara lain: No. Nama Daerah Nomor Perkada 1 Kab. Bangli Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024 2 Kab. Karangasem Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2024 3 Kab. Buleleng Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 4 Kab. Klungkung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 5 Kab. Tabanan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2024 6 Kab. Badung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 7 Kab. Gianyar Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 8 Kab. Jembrana Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2024 9 Kota Denpasar Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2024 I. Kesimpulan 1. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa para Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD. 2. Dengan adanya UU HKPD, Pemerintah daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri dan 156 otonomi daerah akan dapat terlaksana secara lebih nyata dan bertanggung jawab, menguatnya desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatkan tingkat kemandirian daerah. 3. UU HKPD memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 4. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Review) melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. 5. Bahwa dengan demikian, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon. 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji materiil para Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 157 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menolak permohonan pengujian materiil para Pemohon seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selanjutnya, Presiden juga memberikan keterangan tertulis bertanggal 24 Juli 2024, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pemerintah), perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi, yang dimohonkan oleh: 1. 22 Pemohon terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia (ASPI), Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulam Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI), Badan Hukum Perusahaan di bidang SPA (Pemohon III s.d. Pemohon IX), dan Perorangan, Pelaku Usaha Spa (Pemohon X s.d. Pemohon XXII), teregistrasi dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024; 2. PT. Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji (Direktur Utama PT. Imperium Happy Puppy), teregistrasi dalam Perkara Nomor 31/PUU- XXII/2024; 3. Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), 158 dkk, teregistrasi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024; untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. Mengingat bahwa ketentuan-ketentuan yang dimohonkan dalam permohonan- permohonan pengujian pada pokoknya sama serta pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji beserta dengan alasan pengujiannya pun relatif sama, maka perkenankanlah Pemerintah dengan ini menyampaikan keterangan atas pengujian UU HKPD dalam ketiga perkara tersebut secara sekaligus dan bersamaan pula, yaitu sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Berdasarkan pada masing-masing permohonannya, ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon pada pokoknya adalah: 1. Dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 2. Dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024 Pasal 58 ayat (2) UU HKPD terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; II. DALIL-DALIL PERMOHONAN 1. Dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024: a. Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l UU HKPD, para Pemohon mendalilkan pada frasa “mandi uap/spa” dalam ketentuan pasal a quo tidak jelas karena para Pemohon keberatan apabila mandi uap/spa disamakan dengan diskotik, karaoke, kelab malam, dan bar dengan alasan mandi uap/spa seharusnya termasuk dalam kategori jasa pelayanan Kesehatan, bukan termasuk jasa kesenian dan hiburan. 159 b. Terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, para Pemohon mendalilkan pada frasa “khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” dalam ketentuan pasal a quo sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku pengusaha jasa pelayanan mandi uap/spa yang harus menanggung PBJT sebesar 40% - 75% yang disetor ke kas daerah. 2. Dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024: a. Terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, pada frasa “khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” dalam ketentuan pasal a quo sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku pengusaha karaoke keluarga dengan tidak dibedakannya tarif pajak jasa hiburan jasa karaoke keluarga dengan jenis karaoke lainnya, yang harus menanggung biaya PBJT sebesar 40% - 75% yang disetor ke kas daerah. b. Terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya frasa “Cukup jelas” dalam ketentuan pasal a quo tidak jelas karena para Pemohon keberatan apabila tidak terdapat definisi mengenai “Karaoke Keluarga”. c. Alasan para Pemohon dalam permohonannya dikarenakan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD telah menyamaratakan seluruh jasa hiburan karaoke, sehingga bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil. Menurut para Pemohon “Karaoke Keluarga” bukan merupakan hiburan mewah karena berkonsep kekeluargaan, dengan tujuan market anak dan keluarga, serta tidak dikenakan biaya tinggi. 3. Dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024: Terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dikarenakan norma pasal yang diuji bersifat diskriminatif dalam pengenaan tarif pajak hiburan tertentu. Menurut para Pemohon, diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi 160 uap/spa adalah jenis usaha bersifat umum yang tidak identik diklaim bersifat mewah (luxury) dan tak seharusnya perlu dikendalikan. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu membahas apakah telah tepat dan benar permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD terhadap UUD 1945 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 1. Bahwa UU HKPD merupakan kebijakan instrumental pembuat Undang- Undang yang tidak dapat dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Pemberlakuan UU HKPD merupakan pelaksanaan amanat Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa: ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang- Undang”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 23A UUD 1945 telah memberikan pilihan kebijakan yang bebas/terbuka (open legal policy) kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur masalah perpajakan dalam suatu Undang-Undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dimaksud, pembuat Undang-Undang memiliki kewenangan dalam menetapkan pajak-pajak yang dapat dipungut baik yang dipungut oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 3. Bahwa pengaturan mengenai jenis pungutan berupa pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pembuat Undang-Undang telah mengaturnya dengan UU HKPD. Dalam UU HKPD, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan jenis pajak, subjek dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak. Dengan adanya pengaturan tersebut, pembuat Undang-Undang memberikan batasan mengenai jenis pajak beserta tarif pajak yang dapat dipungut daerah. Tarif pajak daerah yang dipungut daerah tidak boleh melebihi ketentuan yang telah 161 ditetapkan dalam UU HKPD. Lebih lanjut pelaksanaan untuk melakukan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai prinsip otonomi daerah, yaitu wewenang untuk memungut pajak. 4. Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai penetapan tarif untuk objek berupa PBJT atas jasa kesenian dan hiburan juga telah diatur dalam UU PDRD dengan penetapan batas minimum dan batas maksimum atas tarif pajak yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah sejak UU PDRD. 5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penetapan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan yang dapat dipungut daerah adalah kebijakan yang bebas/terbuka (open legal policy) bagi pembentuk Undang-Undang berdasarkan Pasal 23A ayat (2) UUD 1945. 6. Berdasarkan ketentuan tersebut, UU HKPD merupakan penjabaran dari Pasal 23A ayat (2) UUD 1945 yang merupakan legal policy karena memuat pendelegasian kewenangan dan memuat kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD tersebut bukan merupakan objek yang dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, apabila norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.” 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa penetapan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab 162 malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan, dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD merupakan delegasi kewenangan terbuka. Pilihan kebijakan (opened legal policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan di UU HKPD itu pun juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 8. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Selain penetapan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan dalam ketentuan UU HKPD tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD juga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma. B. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- 163 undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap 164 dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan bahwa: a. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan a quo tidak memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional kepada para Pemohon, karena kedua pasal dimaksud mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan warga negara, sedangkan terdapat beberapa Pemohon merupakan suatu badan, sehingga para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 165 1945 tersebut. b. Para Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya mandi uap/spa sebagai pajak hiburan. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai kerugian yang mungkin akan timbul dengan dimasukannya mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan di UU HKPD. Tanggapan Pemerintah terkait hal ini adalah mandi uap/spa sudah termasuk sebagai bentuk hiburan yang khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) sebagai objek pajak hiburan dengan pengaturan besaran tarif yang berbeda dengan besaran tarif objek pajak hiburan lainnya. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait kerugian para Pemohon tidak berdasar. c. Dalam permohonannya, para Pemohon dalam kedudukannya selaku badan hukum privat berupa Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta [dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang mana anggotanya terdiri dari unsur pelaku usaha spa/Husada Tirta] dan Perkumpulan Terapis SPA Indonesia yang bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) serta para pelaku usaha Husada Tirta/Mandi Uap/Spa memposisikan kedudukan para Pemohon sebagai subjek PBJT dan menjadi penanggung beban pajak. Adapun sesuai definisi subjek PBJT dalam Pasal 56 ayat (1) UU HKPD diatur bahwa yang menjadi subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan perkumpulan/asosiasi/pelaku usaha spa sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UU HKPD merupakan wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT kepada Pemda, sehingga dalil Pemohon terkait kerugian yang dialami Pemohon tidaklah berdasar. d. Bahwa terkait legal standing para Pemohon, Pemerintah berpendapat kedudukan legal standing para Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan para Pemohon adalah ranah implementasi dan bukan disebabkan oleh permasalahan konstitusionalitas norma atas ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Pemerintah telah 166 memberikan ruang kepada pemerintah daerah selaku pihak yang paling dekat dan paling mengenal wajib pajaknya serta mengetahui potensi sumber-sumber penerimaan daerahnya, dalam menentukan langkah yang paling optimal untuk pengenaan pajak dan penentuan besaran tarif pajak atas hiburan khusus, termasuk apabila pemerintah daerah akan memilih untuk memberikan fasilitas insentif fiskal antara lain berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UU HKPD ataupun bahkan untuk mengecualikan bentuk kesenian dan hiburan lainnya dari pengenaan pajak daerah sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) huruf c UU HKPD. e. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari para Pemohon akibat berlakunya UU HKPD hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. f. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak satupun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari para Pemohon dengan mempersoalkan UU HKPD dan dalil-dalil para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. 5. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 dan 32/PUU- XXII/2024 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan bahwa: a. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD merupakan jenis pajak tidak langsung dimana pihak yang membayar pajak adalah konsumen yang menikmati atau mengonsumsi kesenian dan hiburan tersebut yang oleh Pasal 56 ayat (1) UU HKPD ditetapkan sebagai subjek pajak. Di sisi lain, pengusaha atau pemilik jasa kesenian dan hiburan yang dalam Pasal 56 ayat (2) UU HKPD ditetapkan sebagai wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan 167 yang oleh UU HKPD diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, beban pajak (tax burden) atas penetapan tarif PBJT dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen (subjek pajak) yang menikmati atau mengonsumsi jasa kesenian dan hiburan tersebut. Dengan kata lain, beban pajak tersebut tidak ditanggung oleh pengusaha atau pemilik (wajib pajak) jasa kesenian dan hiburan serta tidak menjadi komponen biaya usaha, melainkan dibebankan kepada konsumen/penerima layanan. 6. Kerugian yang didalilkan para Pemohon hanya merupakan permasalahan pada tataran implementasi dan bukan pada tataran konstitusional dikarenakan UU HKPD mengamanatkan bahwa terdapat kewenangan atau diskresi pada pemerintah daerah untuk dapat memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD ataupun bahkan untuk mengecualikan bentuk kesenian dan hiburan lainnya dari pengenaan pajak daerah sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) huruf c UU HKPD. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 168 IV. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis UU HKPD Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis terkait dengan UU HKPD sebagai berikut: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara telah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya sebagai sarana untuk ikut serta dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Kewajiban kenegaraan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Dalam pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempertimbangan sistem desentralisasi sebagaimana dituangkan dalam amandemen kedua UUD 1945, khususnya di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan 169 pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerahpun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Desentralisasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan kemudian dilengkapi dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menempatkan transfer ke daerah, pembiayaan utang daerah, dan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka penguatan desentralisasi fiskal, UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah diganti dengan UU HKPD. Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, maka diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, mengingat bahwa level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintahan daerah, sehingga eksistensi pemerintahan di daerah sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah bahwa daerah lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan yang diperlukan dalam menyediakan tingkat pelayanan publik yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, serta daerahlah yang paling menguasai segala potensi yang ada di wilayahnya, sehingga diharapkan daerah akan dapat mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak di daerahnya masing-masing. 170 Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya fiscal power sharing (pembagian wewenang pengelolaan keuangan) yang di dalamnya terdiri dari aspek expenditure assignment dan revenue assignment dengan tujuan utama adalah untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pembagian wewenang perpajakan secara substantif mengandung makna dan tujuan sebagai bentuk fiscal power sharing untuk membangun kemandirian daerah dalam hal fiskal, karena sisi paling penting dalam revenue assignment adalah kewenangan perpajakan. Fiscal power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih maksimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, sekaligus memberikan keleluasaan fiskal bagi daerah dalam merancang belanja daerah sesuai dengan pendapatan dan pembiayaan masing-masing daerah. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal dibarengi diwujudkan salah satunya dengan adanya pergeseran taxing power (kekuasaan perpajakan) dari pemerintah pusat ke daerah, karena kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya terkait dengan masalah kewenangan penggunaan anggaran (belanja daerah) semata, melainkan juga mencakup revenue assignment (kewenangan penerimaan), terutama taxing power. Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seharusnya menjadi sumber pendanaan utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah, serta meminimalkan ketergantungan daerah kepada pusat untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah. Seperti halnya pajak negara (pajak pusat), bahwa sesuai dengan asas pembagian beban pajak yang telah diterima dan dilaksanakan secara universal, maka pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar seseorang, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pada prinsipnya, beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan 171 kesanggupan masing-masing golongan. Konsep seperti ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas telah dianut oleh hampir semua pemerintahan. Selain itu, salah satu syarat yang juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang diterapkan itu telah adil adalah asas equality and equity (persamaan dan keadilan). Menurut asas ini, pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak dilakukan secara seimbang dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. B. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan memerhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentraliasai dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi kewenangan tersebut akan berdampak pada semakin meningkatnya perna serta masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari provider menjadi fasilitator. Proses desentralisasi perpajakan dan pemindahan hak belanja ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah merupakan unsur penting dalam reformasi fiskal, baik di negara maju maupun negara berkembang. Desentralisasi didukung dengan alasan bahwa pemerintah pusat tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan kebutuhan barang dan jasa publik yang secara terus menerus meningkat. Pemerintah pusat sering gagal meningkatkan efisiensi 172 fiskal, karena pemerintah pusat seringkali mengabaikan perbedaan setempat dalam hal budaya, lingkungan, dan kekayaan sumber daya alam, di samping perbedaan dalam faktor ekonomi dan sosial. Mendekatkan pemerintah ke masyarakat seharusnya akan meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan dan juga meningkatkan efisiensi dalam alokasi anggaran dengan menutup celah antara pengeluaran dan sumber pendapatan. Dengan peningkatan efisiensi alokasi anggaran yang signifikan tersebut, maka desentralisasi fiskal juga akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan biaya operasional dan informasi dalam pemberian pelayanan dan merampingkan kegiatan sektor publik karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya, yang pada akhirnya akan memfasilitasi konsolidasi fiskal dan meningkatkan kinerja ekonomi makro secara keseluruhan. Pemerintah daerah umumnya tidak mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang paling mendasar pada tingkat daerah. Untuk itu, melalui desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah salah satunya melalui pelimpahan wewenang di bidang perpajakan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. C. Keadilan di Bidang Perpajakan Keberadaan pajak terutama berlangsung sejak lahirnya pemerintahan sipil dan dapat dikatakan bahwa pajak merupakan harga yang harus dibayar oleh kehidupan masyarakat civil sipil yang demokratis, kebebasan berpendapat dan terorganisir. Pajak tidak hanya mengandung arti berpindahnya dana masyarakat ke pemerintah untuk menyediakan barang publik dan melaksanakan pelayanan publik yang diinginkan masyarakat, tetapi pajak juga dimaksudkan sebagai refleksi nilai sosial-budaya dan merealisasikan prioritas permintaan masyarakat dalam pelayanan publik dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat (social and economic welfare). Sistem perpajakan harus dimaknai sebagai bagian dari model sosial ekonomi, yang merepresentasikan masyarakat sosial, politik, dan kebutuhan ekonomi masyarakat pada periode tertentu, yang berarti bahwa perubahan cita-cita 173 bernegara suatu masyarakat bangsa akan memberikan implikasi terhadap perubahan sistem perpajakan. Karakteristik sistem perpajakan yang harus mengikuti sistem pemerintahan dan tujuan bernegara tersebut, menjadi alasan sistem perpajakan antar negara, dan perubahan sistem perpajakan dari waktu ke waktu. Salah satu aspek dari suatu sistem perpajakan adalah keadilan di bidang perpajakan. Tidak ada sistem perpajakan yang sempurna di berbagai negara termasuk negara-negara yang menjadi anggota OECD (Organization of Economic Cooperation and Development), tetapi idealnya sistem perpajakan yang modern seharusnya memenuhi prinsip-prinsip sistem perpajakan seharusnya meminimalkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan keadilan. Konsep kesetaraan dan keadilan di bidang perpajakan merupakan urat nadi sistem perpajakan yang baik. Dalam bidang perpajakan, konsep keadilan dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan horizontal (horizontal equity) dan keadilan vertikal (vertical equity). Yang dimaksud dengan horizontal equity adalah pengenaan pajak dimana setiap orang yang keadaannya sama haruslah menanggung beban pajak yang sama besarnya, sedangkan vertical equity adalah kondisi dimana orang yang keadaannya berbeda haruslah menanggung beban pajak yang berbeda juga (konsep ability to pay). D. Kriteria Pajak Yang Baik dan Keadilan di Bidang Perpajakan Para peneliti di bidang perpajakan telah menaruh perhatian besar pada pemikiran klasik tentang keadilan di bidang perpajakan antara lain dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith di abad ke-18 dan Richard Musgrave di abad 20. Menurut Adam Smith pengenaan pajak harus memenuhi prinsip-prinsip yang baik yang disebut dengan the four canons of taxation, yaitu (James dan Nobes, 1992: 13) sebagai berikut: 1. Prinsip keadilan (equity), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak tersebut; 2. Prinsip kepastian (certainty), pajak hendaknya tegas, jelas, dan 174 menjamin kepastian bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh wajib pajak dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri; 3. Prinsip kemudahan (convenience), pajak jangan sampai terlalu menekan wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah; 4. Prinsip efisiensi (efficiency), pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya. E. Pemerintah Menjamin Kesejahteraan Setiap Warganya Untuk Mewujudkan Welfare State sesuai dengan Amanat UUD 1945 Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal ini tercantum dalam ketentuan alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kemudian Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan, bahwa; “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dapat diartikan, pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan industri harus memprioritaskan atau mengutamakan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas the risk 175 of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.7 Selanjutnya, C.A. Kulp dan John W., risiko-risiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.8 Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok risiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena risiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana risiko ekonomis. Sedangkan risiko khusus, yaitu risiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.9 Menurut kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata ‘welfare’ diartikan sebagai ‘the state of being happy, healthy, or successful’.10 Dalam salah satu studinya, Andersen mengungkapkan bahwa welfare state:11 “A welfare state is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of the market forces in at least three directions – first, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or their property; - second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain “social contingencies” (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crisis; and – third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services.” Tujuan welfare state adalah untuk memastikan setiap warga negara memeroleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga 7 Gianfranco Poggi, The Developmnet of the Modern State “Sosiological Introduction”, California: Standford University Press, 1992, hlm. 126. 8 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet, II, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987, hlm. 7. 9 Ibid. 10 Elviandri, Khuzadaifah Dimyati, dan Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 253-254. 11 Ibid, hlm. 253-254. 176 negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi.12 Dari perspektif terbatas, welfare state merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, welfare state dapat digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.13 Menurut James Midgley, negara kesejahteraan terfokus pada dua konsep,14 yaitu: - Social welfare. - Economic development. Economic development (pembangunan ekonomi) berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi.15 Sedangkan social welfare (kesejahteraan sosial) berhubungan dengan altruisme, hak- hak sosial, dan redistribusi asset.16 Tentu saja kedua hal tersebut saling berkaitan dalam hubungan membangun negara kesejahteraan, karena dengan adanya pembangunan ekonomi yang merupakan cara untuk memperoleh pendapatan, maka selanjutnya terdapat keniscayaan untuk adanya redistribusi pendapatan tersebut untuk memenuhi hak-hak sosial- ekonomi masyarakat. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep welfare state, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD 1945, serta jika ditelisik secara 12 Ibid. 13 Muslim Mufti, M.Si. dan Hj. Didah Durrotun Naafisah, M.Ag., Teori-Teori Demokrasi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 172. 14 Ibid. 15 Ibid. 16 Ibid. 177 keseluruhan isi dari UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state dimana negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya untuk mewujudkan welfare state yang mana telah sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam kondisi perekonomian memburuk, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, salah satunya pemerintah dengan memberikan subsidi/bantuan sosial yang bersumber dari penerimaan pajak. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk mendukung hidup masyarakat demi meningkatkan perekonomian. Tujuan pemberian subsidi pemerintah secara umum adalah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu contoh program subsidi dari negara adalah di tengah pandemi Covid-19, dalam rangka menjaga agar perekonomian individu dan industri dapat terlindungi, pemerintah juga terus berupaya menggulirkan berbagai bentuk subsidi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, seperti melalui pemberian bantuan langsung untuk individu, bantuan pembayaran upah pekerja, insentif pajak, hingga subsidi tagihan listrik, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh program subsidi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Probolinggo Tahun 2016. Pemberian subsidi dalam bentuk beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Kota Probolinggo. Pemberian subsidi tersebut dilaksanakan dalam rangka stabilitas harga beras nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015. 178 Dalam tujuan bernegara, negara harus memberikan ruang yang sama, layanan yang sama untuk seluruh masyarakat, terutama untuk pelayanan yang bersifat dasar (basic services), sehingga negara harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara, dimana orang yang kaya akan membayar lebih, sedangkan orang miskin akan mendapatkan subsidi/bantuan sosial dari negara. F. Penjelasan Pemerintah atas Penetapan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai Objek Pajak Hiburan yang ditetapkan dengan tarif khusus dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD Objek pajak hiburan yang ditetapkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup). Objek pajak tersebut biasanya memiliki tarif layanan yang relatif lebih tinggi, sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, sebagaimana ilustrasi di bawah ini. Sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi di atas, untuk melakukan aktivitas seperti spa, karaoke, diskotik, masyarakat perlu mengeluarkan uang di kisaran Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- untuk durasi 1 jam 179 karaoke, di kisaran Rp300.000,- untuk 1 sesi spa, di kisaran Rp100.000,- sampai dengan Rp500.000,- untuk masuk ke lokasi diskotik. Aktivitas- aktivitas ini sejatinya bukanlah kebutuhan esensial dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan, dan papan (pakaian, makanan, dan tempat tinggal). Tarif layanan yang relatif tinggi tersebut menjadi alasan mengapa aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang dapat dibilang berkecukupan dimana kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti aktivitas karaoke, spa, ke diskotik, dan lainnya. Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Dimana dalam teori penetapan tarif pajak dikenal prinsip keadilan (equity) dimana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas barang- barang yang bersifat ekslusif tersebut dan memberikan insentif (berupa subsidi dan bantuan sosial) untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. G. Penjelasan Pemerintah atas Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PDRD 1. Penempatan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah bukan suatu jenis pajak baru. Dalam UU PDRD, mandi uap/spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam UU HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. 2. Penempatan mandi uap/spa dalam UU PDRD sebagai pajak hiburan telah sesuai dengan definisi dari hiburan itu sendiri, yaitu bahwa hiburan adalah semua jenis tontotan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan ketentuan dalam UU HKPD bahwa mandi uap/spa merupakan bagian dari jasa kesenian dan hiburan yang dimaknai sebagai jasa penyediaan 180 atau penyelenggaraan semua jenis tontotan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan dalam UU PDRD maupun objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dalam UU HKPD telah sesuai dengan definisi pajak tersebut. Bahwa penetapan mandi uap/spa ke dalam pajak hiburan/oleh pembuat Undang-Undang memang dikarenakan bahwa mandi uap/spa termasuk ke dalam definisi hiburan yang dapat dikenakan pajak hiburan. Namun demikian, terlepas dari persoalan mengenai penempatan mandi uap/spa ke dalam pajak hiburan, bahwa hal paling utama yang telah dipertimbangkan dalam pengenaan pajak terhadap mandi uap/spa adalah bahwa mandi uap/spa sangatlah layak untuk dikenakan pajak, karena sebagaimana disampaikan di atas bahwa dasar pengenaan pajak terhadap mandi uap/spa tersebut telah ada dan sangat tepat. Bahwa mandi uap/spa layak dikenakan pajak hiburan/PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditinjau dari subjek pajak/wajib pajak yang akan dibebani pajak tersebut. Hal ini karena pembuat Undang-Undang menilai bahwa subjek pajak yang akan memikul beban pajak atas mandi uap/spa dimaksud memiliki kemampuan untuk membayar (ability to pay) yang memadai dan mendapat kenikmatan/kemanfaatan (benefit) dari mandi uap/spa tersebut. Selain itu, pajak atas mandi uap/spa juga telah sesuai dengan kriteria umum pajak daerah, sehingga dalam rangka pelaksanaan kebijakan perluasan basis pajak daerah, maka mandi uap/spa ditetapkan sebagai objek pajak daerah. Adapun dasar pertimbangan selanjutnya adalah bahwa mandi uap/spa tersebut dipungut bayaran oleh penyelenggara/pelaku usaha mandi uap/spa terhadap orang yang menggunakan fasilitas sarana dan prasarana mandi uap/spa, sehingga dengan adanya pungutan bayaran tersebut maka mandi uap/spa telah termasuk ke dalam hiburan dan dapat dikenakan pajak hiburan. 3. Bahwa Pemerintah berpendapat, penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah yang telah diatur sejak UU 18/1997 berlandaskan atas prinsip otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. Pajak 181 hiburan atas mandi uap/spa sebagai pajak daerah telah sesuai dengan prinsip pajak daerah yang bersifat lokal, yaitu bahwa objek pajak tersebut berada pada suatu daerah tertentu dan bersifat “immobile’, yaitu bahwa objek pajak tersebut tidak dapat berpindah tempat. 4. Bahwa karakteristik local dan immobile ini sesuai dengan prinsip dan kriteria pajak daerah sehingga pengelompokan pajak mandi uap/spa sebagai pajak daerah kabupaten/kota sudah tepat. Dalam meningkatkan desentralisasi fiskal dan demokratisasi perpajakan, maka salah satu upaya yang dialakukan adalah dengan memperluas basis pajak daerah. Oleh karenanya, penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah tersebut merupakan salah satu kebijakan dari perluasan basis pajak daerah dimaksud, yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari penanggung pajak sangat memadai. Selain itu, penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan local taxing power dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah berpendapat bahwa pajak atas mandi uap/spa sebagai pajak daerah sudah sangat tepat. 5. Selanjutnya, perlu menjadi pemahaman bersama bahwa sejatinya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di karaoke adalah bernyanyi sendiri maupun bersama-sama yang notabene merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, namun terdapat kalangan tertentu yang menginginkan (demand) kegiatan tersebut dilaksanakan di ruangan tertutup yang nyaman, memiliki sound system yang memadai, layanan pemesanan makanan dan minuman, terdapat petugas/pemandu lagu, serta didukung dengan fasilitas pendukung lainnya. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, berkembanglah usaha karaoke dengan fasilitas-fasilitas tersebut (supply) dengan tarif yang cukup tinggi/mahal. Beberapa standar usaha karaoke sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke, antara lain standar produk yang mencakup luas ruangan tertentu, penyejuk udara, tempat duduk dan meja, ruang kedap suara, monitor dan sistem perangkat tata suara, tempat 182 pembayaran, tempat penjualan makanan dan minuman, ruang tunggu, toilet bersih yang terawat dan terpisah antara pria dan wanita, lift/escalator untuk ruangan lantai 4 atau lebih, fasilitas parkir, dan fasilitas lainnya. Dengan memperhatikan layanan dan tarif/harga pada karaoke, dapat dipahami bahwa usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha eksklusif yang tercermin dengan keberadaan karaoke yang menjadi kebutuhan bagi kalangan masyarakat tertentu dan tidak dinikmati atau dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat lainnya. H. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD Yang Dimohonkan Uji Materiil 1. Bahwa Pemohon keberatan atas ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang berbunyi: Pasal 55 ayat (1) huruf I UU HKPD (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentu tontonan audio…; b. pergelaran kesenian, musik, tari…; … l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa; Pasal 58 ayat (2) UU HKPD (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 2. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 183 3. Atas dalil tersebut, Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai Lampiran II Angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah diatur bahwa “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur”. Dengan demikian, suatu pengertian dalam peraturan perundang-undangan dapat berbeda dan harus diletakan pada konteks sesuai substansi/materi dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, suatu layanan spa dapat dipandang dari berbagai sisi baik sebagai layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, sebagai usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ataupun sebagai jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, pembedaan pendefinisian dan pengkategorian atas suatu kegiatan akan bersifat relatif dan tergantung substansi/materi pada masing-masing peraturan perundang- undangan. 4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, telah jelas diatur bahwa “Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.” Selanjutnya jenis-jenis jasa kesenian dan hiburan yang dikenakan PBJT telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), dimana mandi uap/spa termasuk di dalamnya. 5. Selanjutnya bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “rekreasi” memiliki arti “penyegaran kembali badan dan pikiran”. Hal ini selaras dengan pendefinisian spa, baik dalam peraturan perundang- 184 undangan mengenai kesehatan dan kepariwisataan bahwa sejatinya spa adalah kegiatan untuk mewujudkan keseimbangan jiwa (pikiran) dan raga (badan). Oleh karena itu, pemasukan layanan spa sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah tepat dan sesuai konteks/materi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut, dimana layanan spa merupakan bagian dari kegiatan “rekreasi” yang menjadi bagian dari definisi jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 49. 6. Selain itu, Pemohon berdalil, mandi uap/spa tidak seharusnya termasuk dalam kategori sebagai hiburan yang dipersamakan dengan diskotek, karaoke, dan bar. 7. Para Pemohon mendalilkan pada UU HKPD yang mengkategorikan mandi uap/spa sebagai hiburan seperti diskotek, karaoke, dan bar telah menimbulkan kerugian karena pengenaan tarif pajak daerah paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Bahwa selain itu, mandi uap/spa yang dikategorikan sebagai hiburan, telah mengakibatkan citra yang berbeda yang seolah-olah orang yang pergi ke mandi uap/spa untuk menjaga kesehatannya disamakan dengan orang yang mencari hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar yang dapat menggiring opini yang kurang baik dalam masyarakat selaku pihak yang berkecimpung dalam usaha mandi uap/spa dan masyarakat pengguna layanan mandi uap/spa yang seolah-olah disamakan dengan pergi ke diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar yang menurut para Pemohon sangat merugikan para Pemohon. 8. Bahwa selain itu, dapat pemerintah jelaskan pada prinsipnya, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bukanlah suatu jenis pajak baru, mengingat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan. Dengan demikian, ketentuan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang merupakan muatan PDRD tersebut meskipun baru diimplementasikan pada tahun 2024, tetapi materinya sudah ada sejak berlakunya UU PDRD pada tahun 2009. 185 9. Terdapat beberapa perubahan muatan penetapan tarif di UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD sebagai upaya untuk mendorong kemajuan industri di jasa kesenian dan hiburan. Pemerintah telah melakukan penurunan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan secara umum semula (di UU PDRD) paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10% (di UU HKPD). Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan tarif tersebut dengan tarif pungutan berbasis konsumsi lainnya seperti makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir, selaras dengan upaya untuk simplifikasi jenis pajak daerah. 10. Bahwa pemerintah juga mengkhususkan konsumsi atas jasa hiburan seperti pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif batas bawah dan batas atas karena hiburan tersebut lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu. 11. Bahwa dalam penetapan tarif, Pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha dan berbagai elemen masyarakat, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat, melalui optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah juga menunjukkan komitmen dengan menetapkan penurunan tarif dan memberikan pengecualian untuk jasa kesenian dan hiburan umum yang semata- mata untuk promosi budaya tradisional dan dengan tidak dipungut bayaran. Selain untuk menyeragamkan dengan tarif pungutan berbasis konsumsi lainnya, tentu juga pemerintah berpihak dan mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 12. Bahwa dapat Pemerintah jelaskan, ketentuan frasa ”mandi uap/spa” sudah termasuk sebagai hiburan yang dikelompokkan dengan diskotek, karaoke, klab malam sejak tahun 2009 sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), sehingga dalil keberatan para Pemohon tidak berdasar, mengingat mandi uap/spa dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar merupakan kategori hiburan yang serumpun sejak tahun 2009. 186 13. Bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah (pajak hiburan) tersebut merupakan salah satu kebijakan dari perluasan basis pajak daerah dimaksud, yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari penanggung pajak sangat memadai. Selain itu, penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan local taxing power dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 14. Bahwa terkait pengenaan tarif pajak hiburan, harus ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing, karena terhadap pajak hiburan yang terutang, dipungut di wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan. 15. Bahwa Pemerintah menegaskan, di dalam UU HKPD juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya terutang berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD ataupun bahkan untuk mengecualikan bentuk kesenian dan hiburan lainnya dari pengenaan pajak daerah sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) huruf c UU HKPD. Pasal 101 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. 16. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat edaran 187 dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak. 17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa pengenaan pajak hiburan atas mandi uap/spa telah berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 18. Bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek hiburan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, melainkan yang memanfaatkan jasa hiburan tersebut adalah orang pada golongan tertentu atau tingkat pendapatan tertentu, yang fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi tren pada kelompok- kelompok masyarakat tertentu. 19. Bahwa dapat Pemerintah jelaskan, apabila dikaitkan dengan jenis barang berdasarkan pada klasifikasi ekonomi, maka jasa hiburan yang disebut di atas, bukan merupakan kebutuhan primer ataupun sekunder bagi masyarakat secara umum. Sehingga orang yang memerlukan dan memanfaatkan jasa ini, berarti orang ini memiliki willingness to pay yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya. Sehingga layak untuk dikenai pajak yang lebih besar atau dikenai pajak pada tingkat tertentu. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi pajak yang keempat [yang dikemukakan oleh Ilyas dan Burton (2004)], yakni fungsi distribusi. Fungsi distribusi merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Di mana masyarakat yang berpenghasilan lebih besar, dan membutuhkan jasa hiburan ini, memiliki keharusan membayar pajak atas jasa hiburan yang dinikmatinya. 20. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Pemerintah menilai permasalahan para Pemohon yang mendalilkan “mandi uap/spa” termasuk sebagai hiburan yang diatur dalam UU HKPD, sangatlah tidak berdasar karena tidak berkaitan dengan norma yang diajukan uji materiil dimaksud. 188 21. Bahwa jikalau bener (quod non) terdapat permasalahan sebagaimana yang disampaikan Pemohon, maka Pemerintah berpendapat jika adanya penafsiran dan penerapan norma terkait yang sekiranya merugikan para Pemohon, maka hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan norma tersebut, karena hal tersebut adalah merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. I. Tanggapan Pemerintah terhadap Pajak Daerah (Pajak Hiburan) atas Mandi Uap/Spa merupakan Pajak Ganda 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak ganda. Para Pemohon (III s.d. IX) selaku pengusaha di bidang spa dan para Pemohon (X s.d. XXII) selaku pekerja spa berdalil bahwa pengkategorian penyedia jasa hiburan sebagai wajib pajak PBJT mengakibatkan para Pemohon haraus menanggung pajak tambahan yang dikenakan daerah. Para Pemohon telah membayar pungutan pajak yang merupakan pajak pusat seperti PPN, PPh, PBB, dan Pajak Pembangunan I untuk restauran, sehingga mendalilkan bahwa pencantuman kata mandi uap/spa sebagai hiburan di dalam Pasal 55 ayat (1) huruf I dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, jelas akan menambah beban para Pemohon atas pajak tambahan, yaitu pajak hiburan sebesar 40% - 75% yang harus disetor ke kas daerah dengan besaran tarif berada dalam kisaran tersebut yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat. 2. Atas dalil penambahan beban pajak kepada pengusaha mandi uap/spa, dapat Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menyebutkan bahwa Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Dari pasal di atas jelas bahwa dalil para Pemohon bahwa terdapat beban tambahan yang harus dibayarkan oleh pengusaha adalah tidak 189 tepat. Karena pengusaha SPA merupakan wajib pajak yang kewajibannya hanya menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT yang sudah dibayar konsumen SPA yang merupakan subjek pajak. 3. Selanjutnya, atas dalil Pemohon bahwa telah terjadi pembebanan pajak berganda atas usaha mandi uap/spa adalah tidak berdasar, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak ganda setidak-tidaknya harus memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni: - dikenakan terhadap subjek pajak yang sama; - dikenakan atas suatu objek pajak yang sama; - dikenakan atas jenis pajak yang sama; dan - dikenakan untuk periode (masa pajak) yang sama. 4. Berdasarkan keempat kriteria tersebut, secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak ganda dari PBJT atas mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPh, PBJT atas makanan dan minuman, PBB P2, pajak reklame hingga pajak parkir. Khusus untuk PPN, dengan dimasukkannya mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah atau PBJT dalam Pasal 50 juncto Pasal 55 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, disambut dengan ketentuan serupa dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah dikecualikan dari pengenaan PPN. Hal ini kemudian diperjelas dalam pengaturan pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu PMK 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa pengenaan pajak daerah (PBJT) atas mandi uap/spa bukan merupakan pajak ganda, 190 sehingga sangat tidak beralasan hukum kiranya alasan para Pemohon yang menyatakan bahwa mandi uap/spa telah dikenakan pajak ganda. J. Penjelasan Atas Dampak Jika Uji Materiil Dikabulkan 1. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah kembali menyimpulkan bahwa para Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD. 2. Bahwa apabila petitum permohonan para Pemohon dikabulkan, maka akan menimbulkan potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut masih perlu ditingkatkan, karena sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa di dalam sistem pemerintahan otonomi daerah dan kerangka kebijakan desentralisasi fiskal daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya, agar daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri dan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara lebih nyata dan bertanggung jawab. 3. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan para Pemohon hanya merupakan permasalahan teknis dan merupakan permasalahan ketika dalam praktik di lapangan, bukanlah permasalahan inkonstitusionalitas UU HKPD. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka putusan tersebut akan menjadi putusan yang merubah suatu Undang-Undang tanpa adanya pertentangan yang jelas dengan konstitusi UUD 1945. 4. Menolak permohonan pengujian materiil para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 191 Lebih lanjut, Presiden juga menyerahkan Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 15 Agustus 2024, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Pengaturan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD 1. UU HKPD khususnya pada substansi perpajakan daerah disusun dengan mengusung semangat peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah dan sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian daerah. 2. Terhadap penentuan tarif pajak objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa masing- masing negara bisa saja berbeda. Tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak terutama khususnya tarif pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dikarenakan variasi penerapan tarif pajak tergantung pada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor-faktor yang memengaruhi, antara lain sosial-budaya, keagamaan, ekonomi, dan insentif pajak. 3. Dalam praktik di beberapa negara lain, hiburan berupa karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan pajak pusat atau pajak daerah sebagai bagian dari upaya untuk mengatur dan mengendalikan industri ini. Pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tarif pajak dan kebijakan terkait, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. 4. Disinilah letak negara untuk melihat kebutuhan dan kondisi yang memengaruhi faktor penentuan tarif pajak. Dalam arti lain, negara memiliki kekuasan sepenuhnya untuk merumuskan kebijakan penetapan tarif pajak, sehingga penetapan tarif pajak merupakan kebijakan terbuka (open legal policy). Pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang dalam menetapkan tarif objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945. 192 5. Dalam ketentuan Pasal 55 UU HKPD mengatur PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Jasa kesenian dan hiburan meliputi 12 macam, antara lain sebagai berikut: 1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 2. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 3. kontes kecantikan; 4. kontes binaraga; 5. pameran; 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 8. permainan ketangkasan; 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; 11. panti pijat dan pijat refleksi; dan 12. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 6. Secara umum, terdapat beberapa perubahan muatan penetapan tarif di UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD sebagai upaya untuk mendorong kemajuan industri kesenian dan hiburan. Pemerintah telah melakukan penurunan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, termasuk panti pijat dan pijat refleksi, yang semula di UU PDRD paling tinggi sebesar 35%, menjadi paling tinggi sebesar 10% dalam UU HKPD. 193 7. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penyeragaman besaran tarif pungutan pajak berbasis konsumsi lainnya seperti atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir yang selaras dengan upaya untuk melakukan simplifikasi jenis pajak daerah. 8. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha pariwisata daerah. Komitmen pemerintah ditunjukkan selain dengan menetapkan penurunan tarif menjadi paling tinggi 10%, pemerintah juga memberikan pengecualian untuk jasa kesenian dan hiburan seperti yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dan dengan tidak dipungut bayaran sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 9. Pemerintah juga sangat peduli terhadap pengembangan dan ikut andil mendorong pertumbungan ekonomi kreatif di Indonesia seperti film dan televisi, musik, desain komunikasi visual, fashion, fotografi, kriya (kerajinan tangan), seni pertunjukan, seni rupa, dan lain-lain. Ekonomi kreatif memiliki potensi ekonomi yang signifikan karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya. 10. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif dengan menghadirkan kebijakan penurunan tarif PBJT menjadi paling tinggi 10% seperti tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, permainan ketangkasan, dan lain-lain. Kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan setiap tahun. 11. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan memajukan industri ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan peningkatan daya saing, peningkatan citra dan identitas suatu daerah, dan dapat berperan dalam pengembangan pariwisata. Dengan penetapan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan menjadi paling tinggi 10%, menunjukkan pemerintah mendukung kemajuan pariwisata di daerah, 194 industri kesenian dan hiburan, industri ekonomi kreatif dan promosi budaya nasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. 12. Lebih lanjut, pemerintah juga mengkhususkan besaran tarif yang lebih tinggi pada jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, yakni dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% yang telah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu yang menjadi pertimbangan penerapan tarif pajak ini adalah kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keadilan (equity), dimana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat tertentu bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Selain itu, layanan pada jasa tersebut juga memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial kepada para penggunanya. 13. Penetapan batas bawah tarif menjadi paling rendah 40% dan batas atas 75% dalam UU HKPD pada jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dipandang perlu untuk diatur secara khusus oleh pemerintah sebagai fungsi regulerend dan fungsi redistribusi pendapatan dari sistem perpajakan. 14. Fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, yang mana merupakan pajak sebagai instrumen untuk mengendalikan tingkat konsumsi atas suatu objek tertentu. Fungsi redistribusi pendapatan dimana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik oleh pemerintah. Mengingat pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu. 15. Berikut tabel rata-rata tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDRD yang telah dicabut dengan UU HKPD. 195 TABEL RATA-RATA TARIF PAJAK ATAS JASA HIBURAN TERTENTU SESUAI DENGAN UU PDRD UU PDRD Data Presentase Tarif Per Pulau Daerah dengan Data Perda Pajak Hiburan tersedia 436 Daerah Rata-Rata Tarif Nasional 40% Rata-Rata Tarif per Pulau Sumatera 40% Jawa 43% Nusra dan Bali 31% Kalimantan 38% Sulawesi 37% Papua dan Maluku 40% Sampel Tarif Beberapa Kota di Indonesia Nama Daerah Persentase Kabupaten Aceh Besar 75% Kota Banda Aceh 75% Kota Medan 30% Kota Palembang 40% Provinsi DKI Jakarta 35% Kota Depok 75% Kota Bandung 35% Kabupaten Majalengka 40% Kota Semarang 35% Kabupaten Blora 75% Kota Surabaya 50% 196 Kabupaten Pasuruan 40% Kota Blitar 40% Kota Pontianak 75% Kota Bontang 40% Kota Samarinda 40% Kota Makassar 35% Kabupaten Badung 15% Kabupaten Klungkung 40% Kota Jayapura 30% Kota Sorong 75% Sumber: Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2024. 16. Pengenaan tarif juga mempertimbangkan praktik pemungutan di lapangan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah atas 436 (empat ratus tiga puluh enam) daerah di Indonesia. Mengingat dalam ketentuan UU PDRD tidak mengenakan tarif batas bawah, namun tarif yang berlaku pajak untuk hiburan tertentu pada daerah-daerah tersebut menunjukkan rata-rata tarif nasional sebesar 40%. 17. Penyusunan dan penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk didalamnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan meaningful participation seperti serap aspirasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan diseminasi. B. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Menetapkan Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan 1. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu 197 masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. 2. Kebijakan desentralisasi fiskal, selain untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, juga ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Di samping merupakan salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya, desentralisasi fiskal yang baik juga berkaitan dengan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan pembangunan daerah (capital investment).17 3. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal adalah melalui reformasi struktural, dengan menetapkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU HKPD didesain untuk meningkatkan pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akutabel, dan berkeadilan. 4. Selain melakukan penyesuaian dan reformulasi hubungan fiskal antarpemerintah, UU HKPD juga berfokus untuk memperkuat sistem pajak daerah. Beberapa reformasi pajak daerah yang termaktub pada UU HKPD meliputi simplifikasi struktur pajak daerah, penggalian potensi pajak daerah, serta mendorong kemudahan berusaha di daerah. 5. UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan pajak merupakan 17 Hansjorg Blochliger dan Oliver Petzold, “Taxes or Grants: On the Revenue Mix of Sub-Central Governments”, OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Governments No. 7 (2009): 8. 198 kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaanya. 6. Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur pemungutan pajak di wilayahnya sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah yang bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan diatur di peraturan daerah. 7. Sebagai contoh di Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%. Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada mandi uap/spa dan karaoke ditetapkan sebesar 40% dan diskotek, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 75%. Sedangkan untuk Wilayah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). 8. Berdasarkan contoh beberapa daerah yang pemerintah sampaikan di atas, menunjukkan pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur pemungutan pajak di wilayah daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah yang bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. C. Penjelasan Implementasi Pasal 101 UU HKPD (Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Insentif Fiskal Kepada Para Pelaku Usaha di Daerahnya) 1. Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retrubusi, dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 2. Dalam pengaturan Pasal 101 UU HKPD tersebut, pemberian insentif fiskal oleh kepala daerah lebih dipertegas dibandingkan dengan pengaturan sejenis yang ada pada UU PDRD. 199 3. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala Daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak. 4. Ketentuan dalam angka 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ menyatakan: “Sehubungan dengan adanya keberatan dari Pelaku Usaha pada Pajak Hiburan Tertentu sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, sehingga membuka peluang kepada Kepala Daerah untuk memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang mengamanatkan dalam mendukung kebijakan kemudahan berivestasi, Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, dan ditindaklanjuti dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan bahwa insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak (WP) atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan: 1) kemampuan membayar WP 2) kondisi tertentu objek pajak; 3) mendukung dan melindung pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 4) mendukung kebijakan daerah untuk mendukung program prioritas daerahl 5) mendukung kebijakan pemerintah dalam pencapaian prioritas nasional. Selanjutnya memperhatikan factor: 1) kepatuhan membayar dan pelaporan pajak oleh WP selama 2 (dua) tahun terakhir; 2) kesinambungan usaha WP; 3) kontribusi usaha dan penanaman modal WP terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja; 4) factor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.” 5. Selanjutnya dalam Pasal 101 UU HKPD dan sebagaimana ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal berdasarkan permohonan wajib pajak ataupun secara jabatan oleh kepala daerah, sehingga dapat diberikan secara massal sesuai kondisi, pertimbangan, dan kebijakan daerah. 6. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal 200 berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak sebagai langkah yang paling optimal dalam pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tetap mempertimbangan kearifan lokal. 7. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD, yaitu:
 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Perkada. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 8. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 101 ayat (2) UU HKPD, insentif fiskal dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Pemberian insentif fiskal untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan in casu dapat berupa pengurangan atas pokok pajak terutang yang dibayarkan oleh 201 konsumen jasa kesenian dan hiburan (subjek pajak). 9. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 101 ayat (3) UU HKPD, selain atas permohonan wajib pajak, insentif fiskal dapat diberikan secara jabatan oleh kepala daerah. Pemberian insentif fiskal untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan in casu dapat diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (3) huruf d, yaitu untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah. 10. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal dapat diberikan secara jabatan dan berlaku massal untuk semua transaksi atas jenis objek pajak yang ditetapkan untuk diberikan insentif dalam peraturan kepala daerah terkait pemberian insentif. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pokok pajak terutang. Dengan kata lain, insentif dapat diberikan dalam bentuk pengurangan pajak yang harus dibayar konsumen kepada penyedia jasa saat melakukan konsumsi atas jasa kesenian dan hiburan sehingga insentif yang diberikan menjadi tepat sasaran karena dirasakan secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak. 11. Sebagaimana contoh dari peraturan kepala daerah terkait pemberian insentif fiskal yang sudah ditetapkan dan berlaku, yaitu Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa. Pengaturan pemberian insentif yang diberikan oleh kepala daerah dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 diatur dalam ketentuan Pasal 3 yang berbunyi: BAB III INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH Pasal 3 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati memberikan insentif fiskal secara jabatan kepada pelaku usaha di Daerah dalam bentuk pengurangan Pajak untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. (2) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengurangi pokok Pajak terutang yang akan dibayarkan oleh subjek Pajak. 202 (3) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan atas pokok PBJT terutang dengan ketentuan sebagai berikut: a. diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar diberikan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan b. mandi uap/spa diberikan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Pasal 4 (1) Perhitungan pengurangan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam SPTPD sebagai berikut: (pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan x tarif) – persentase pengurangan = besaran Pajak yang dibayarkan. (2) Pengenaan denda atas keterlambatan pelaporan SPTPD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 12. Sebagaimana dapat dilihat pada contoh salah satu peraturan kepala daerah, pemberian insentif fiskal yang sudah ditetapkan dan berlaku tersebut di atas, pemberian insentif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak. 13. Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 101 UU HKPD insentif diberikan kepada pelaku usaha, namun pemberian insentif ini tentunya ditujukan agar pelaku usaha juga menyesuaikan pungutannya kepada konsumen sesuai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah. Pada dasarnya, pelaku usaha disini berlaku sebagai wajib pajak yang “membantu/perpanjangan tangan” pemerintah daerah untuk memungut PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu dari konsumen layanan tersebut. Apabila pemerintah daerah telah menetapkan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sebesar 40%, kemudian kepada wajib pajak diberikan insentif berupa pengurangan pokok PBJT yang harus dibayarkan sebesar 25% melalui penyelenggara jasa kesenian dan hiburan tertentu. Atas pemberian insentif tersebut, penyelenggara jasa kesenian dan hiburan tertentu tersebut kemudian hanya memungut pajak PBJT atas jasa yang diberikan sebesar 25% pokok PBJT. 14. Sebagai salah satu instrumen bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan kepala daerah tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum 203 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dilakukan dalam hal diantaranya terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, atau wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan berdasarkan analisis risiko. Adapun pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam hal antara lain untuk pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 15. Sebagai contoh perhitungan, dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tarif sebesar 40% atas PBJT jasa kesenian dan hiburan tertentu. WP ABC sebagai penyelenggara jasa mandi uap di Kabupaten Buleleng menerapkan tarif mandi uap sebesar Rp1.000.000,- per 90 Menit. Atas penetapan tarif tersebut, Kabupaten Buleleng menetapkan Peraturan Bupati Buleleng No. 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan, Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa, yang memuat pemberian insentif fiskal kepada penyelenggara jasa kesenian dan hiburan tertentu berupa pengurangan sebesar 75% atas pokok PBJT terutang. Atas penerapan insentif tersebut, maka jumlah pokok PBJT yang dipungut WP ABC dan harus dibayarkan konsumen (masyarakat) adalah: Tarif Mandi Uap Rp1,000,000.00 Tarif PBJT atas Mandi Uap 40% Pokok PBJT atas Mandi Uap Rp400,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap Rp400,000.00 Pemberian Insentif atas Pokok PBJT 75% Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT Rp300,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap Rp400,000.00 204 Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT (Rp300,000.00) Besaran PBJT yang dibayarkan konsumen Rp100,000.00 16. Berdasarkan contoh perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan kepala daerah mengenai insentif dimaksud. D. Kesimpulan 1. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa para Pemohon tidak tepat dalam menafsirkan ketentuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD. 2. Dengan adanya UU HKPD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya antara lain melalui pembiayaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya sejalan dengan pelaksanaan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah. 3. Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur pemungutan pajak di wilayah daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah yang bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. 4. Pemerintah mengkhususkan besaran tarif yang lebih tinggi pada jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, yakni dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% telah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu yang menjadi pertimbangan penerapan tarif pajak ini adalah kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keadilan (equity). Pengenaan batas bawah 40% dan batas atas 75% telah mempertimbangkan fungsi regulerend dan fungsi redistribusi pendapatan dari sistem perpajakan. 5. Penyusunan dan penetapan kebijakan tersebut yang salah satunya terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan batas bawah 40% dan 205 batas atas 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk di dalamnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan meaningful participation seperti serap aspirasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan diseminasi. 6. Pemberian insentif fiskal dapat dilakukan secara jabatan dan berlaku massal untuk semua transaksi atas jenis objek pajak yang ditetapkan untuk diberikan insentif dalam peraturan kepala daerah terkait pemberian insentif berupa pengurangan pokok pajak terutang. Walaupun pengaturan pemberian insentif dalam Pasal 101 UU HKPD diberikan kepada wajib pajak, namun dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan kepala daerah mengenai insentif fiskal dimaksud. 7. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji materiil para Pemohon. Selain itu, Presiden dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2024 menyampaikan akan mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yakni Dr. Hefrizal Hendra (hadir secara offline), Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc. (hadir secara offline), dan Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LLM., LL.D. (hadir secara online) serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Dr. Sydrastini S., S.H., M.Hum. (hadir secara offline) dan Wahid Suryono, S.Pi. (hadir secara offline), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 September 2024 dan 1 Oktober 2024 serta dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2024 dan 30 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 206 Ahli Presiden, Dr. Hefrizal Hendra Pasal 55 ayat (1), "Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi" huruf l "diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa". dan Pasal 58 ayat (2), "khusus tarif PBJT jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)". Terdapat tiga permohonan dengan ringkasan sbb: 1. Permohonan Nomor 19/PUU-XXII/2024, 22 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2), pada frasa "dan mandi uap/spa" (bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2). 2. Permohonan Nomor 31/PUU-XXII/2024, 2 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 58 ayat (2) (khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%), bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2). 3. Permohonan Nomor 32/PUU-XXII/2024, 6 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 58 ayat (2) (khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%), bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 27 ayat (2). Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar Pemohon:  Pasal 18A ayat (2), Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.  Pasal 27 ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 207  Pasal 28C ayat (2), Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.  Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  Pasal 28G ayat (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.  Pasal 28H ayat (1), Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan ayat (2), Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.  Pasal 28I ayat (2), Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Argumentasi utama yang ahli baca dari permohon adalah bahwa tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" adalah diskriminatif dan tidak adil terhadap kelompok orang tertentu. Selain itu juga ada argumen khusus, antara lain, yaitu (1) bahwa tarif PBJT untuk objek "mandi uap/spa" berpotensi mengganggu perkembangan spa di Indonesia yang notabene adalah kearifan lokal budaya bangsa Indonesia, (2) penyamarataan perlakuan terhadap semua jenis karaoke (tidak mengecualikan karaoke keluarga yang tidak menyediakan pemandu lagu) adalah tidak adil, dll. Pertama, ahli ingin menyampaikan argumen terkait anggapan diskriminasi. Pengertian diskriminasi yang selama ini ahli pahami adalah perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok orang, yang antara lain disebabkan perbedaan warna kulit, golongan atau suku, jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya, tanpa alasan. Hal 208 tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk yang mengkonsumsi/menggunakan jasa tersebut. Tarif pajak yang lebih tinggi memang akan menyebabkan peningkatan harga jual, namun tidak ditentukan untuk individu yang mana tarif tersebut dikenakan. Memang pada akhirnya, harga yang tinggi akan menyebabkan konsumen yang menggunakan akan tersegmentasi kepada kelompok yang punya kemampuan bayar, namun itu tidak dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif. Apabila Tarif PBJT atas "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" dianggap diskriminatif, maka pada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Barang Mewah (PPN-BM) yang selama ini sudah dipraktekkan dengan tarif yang lebih tinggi dari PPN di Indonesia dan berbagai negara di dunia, dapat juga dianggap sebagai diskriminatif. Demikian juga Pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih tinggi untuk yang berpenghasilan tinggi, ataupun pengecualian pajak penghasilan terhadap orang miskin, tentu juga bisa dianggap diskriminatif. Penting untuk kita pahami bahwa salah satu tujuan perpajakan adalah agar terjadinya redistribusi pendapatan, dimana orang kaya dikenai pajak tinggi sementara orang miskin tidak. Selanjutnya, tarif PBJT terhadap "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa", dianggap oleh Pemohon tidak adil. Ahli mencoba menjelaskan pengertian keadilan yang selama ini dipraktekkan dalam perpajakan. Keadilan (fairness) dalam kontek perpajakan dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, adalah keadilan horizontal yang dengan ringkas didefinisikan "equal treatment of equals", yaitu perlakuan yang sama terhadap individu yang posisinya sama. Dalam konteks penghasilan, prinsip keadilan horizontal telah ditegakkan jika individu yang sama penghasilannya dikenakan besaran/tarif pajak yang sama. Kedua, adalah keadilan vertikal yang dengan ringkas 209 didefinisikan "unequal treatment of unequals", yaitu perlakuan berbeda untuk individu yang berbeda posisinya. Jika diterapkan ke pajak penghasilan, dapat diartikan bahwa adalah adil jika individu yang berbeda penghasilannya dikenakan besaran/tarif pajak yang berbeda, dimana individu yang penghasilannya lebih besar dikenakan tarif/besaran pajak yang lebih besar dari yang penghasilannya lebih rendah. Dalam ekonomi publik, prinsip keadilan vertikal juga dikaitkan dengan konsep ablity to pay (kemampuan membayar). Individu yang kemampuan membayarnya lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi. Sehingga, dalam kebijakan tarif barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau institusi publik pada umumnya, diterapkan konsep kemampuan membayar. Semakin tinggi kemampuan membayar individu, semakin besar tarif yang dikenakan. Dalam konteks tarif PBJT dengan objek jasa "hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" yang lebih tinggi dari tarif PBJT untuk objek lainnya, ahli berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan keadilan dikaitkan dengan kemampuan membayar (keadilan vertikal). Pengguna jasa ini bukanlah masyarakat umum, apalagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari berbagai riset ditemukan bahwa pengguna/konsumen jenis jasa ini adalah masyarakat penghasilan menengah dan tinggi, sesuai dengan jenis jasa yang merupakan kebutuhan sekunder, bahkan tersier, dan bukan kebutuhan primer masyarakat. Dalam perekonomian, kita mengenal pengelompokan barang dan jasa sebagai kelompok primer, sekunder, dan tersier. Dimana barang dan jasa primer adalah jenis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap jenis barang dan jasa primer akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah. Barang dan jasa sekunder adalah tingkatan lebih tinggi dari kebutuhan masyarakat dan merupakan pelengkap atau tambahan agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer dan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Sebagai contoh, perlengkapan rumah seperti kulkas, laptop, internet, televisi, mesin cuci, make up, dan lain-lain adalah barang sekunder. Terakhir adalah barang dan jasa tersier yang merupakan kebutuhan manusia akan sesuatu yang bersifat mewah. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ialah untuk kesenangan pribadi, bersifat prestise yang ditujukan untuk memperlihatkan kemewahan. Barang mewah, dan berbagai jasa/layanan penuh kemewahan dapat dikategorikan sebagai barang/jasa tersier. 210 Jasa "hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" yang pasti tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, namun bisa dikategorikan sebagai jasa sekunder/tersier jika dianggap bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, dan apalagi kalau jasanya disediakan dengan kemewahan. Sebagai barang/jasa sekunder/tersier, jasa tersebut dipastikan hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan membelinya. Sehingga tidak ada masalah keadilan dalam konteks pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, karena hanya dikenakan untuk jenis barang/jasa yang akan dikonsumsi oleh yang mampu (keadilan vertikal). Terkait dengan dampak dari pengenaan tarif yang lebih tinggi, maka dapat dijelaskan antara lain":  PBJT adalah jenis pajak yang dipungut berbasis penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023).  Sebagai Wajib Pajak PBJT, pengusaha penyedia jasa, berkewajiban untuk memungut PBJT kepada konsumen dan menyetorkan ke kas daerah. Jumlah pajak yang disetorkan ke kas daerah dihitung sendiri oleh wajib pajak, sehingga dalam hal ini, dituntut kejujuran wajib pajak dan sekaligus pengawasan dan penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak oleh pemerintah daerah.  Jumlah PBJT yang menjadi dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa. Sebagai contoh harga jasa sebelum pajak adalah Rp. 200.000,-. Jika tarif pajak adalah 50%, berarti pajak yang harus disetorkan ke kas daerah adalah Rp 100.000 (50%xRp200.000). Jika semua pajak dibebankan ke konsumen, maka yang dibayar konsumen adalah Rp. 300.000,-  Dalam teori tax incidence, besaran pajak Rp. 100.000 tersebut dapat juga ditanggung sebagiannya oleh pengusaha (produsen), jika jumlah yang dibayar konsumen diperkirakan akan menurunkan permintaan (demand) secara tajam. Dengan kata lain, produsen/pengusaha akan berupaya untuk menurunkan harga dengan menanggung sebagian beban pajak untuk menghindari penurunan permintaan. Sebaliknya, pengusaha juga dapat meningkatkan harga yang akan dibayar konsumen pada saat tertentu ketika diperkirakan permintaan meningkat tajam (misal pada akhir pekan). Dalam bisnis, adalah lumrah, pengusaha memberikan discount, harga promo pada saat tertentu, dan 211 meningkatkan harga pada saat permintaan tinggi, dll. Kesemuanya adalah bagian dari keputusan bisnis. Sejauh mana harga akan memengaruhi penurunan permintaan, sangat tergantung kepada jenis barang/jasanya. Ahli mengutip salah satu paragraf dalam laporan riset yang dilakukan oleh BRIN, khususnya Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan pada bulan Juni 2024, sbb: "Hoffer & Shughart (2018) memperlihatkan bahwa permintaan produk mewah dengan golongan konsumsi selektif (selective consumption) relatif inelastis terhadap perubahan harga dan cenderung elastis terhadap pendapatan. Temuan kajian tersebut dapat menjadi cerminan bagi preferensi dan pilihan konsumen produk hiburan tertentu. Kenaikan harga, akibat kenaikan batas bawah tarif pajak, hanya sedikit mengurangi konsumsi produk bahkan lebih kecil dari nilai proposionalnya selama tidak ada faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan". Dari laporan penelitian tersebut ahli berkesimpulan, bahwa kenaikan harga jasa hiburan tertentu dimaksud, yang disebabkan oleh kenaikan tarif, tidak perlu ditanggung oleh pengusaha penyedia jasa, karena tidak akan menurunkan permintaan. Jadi klaim Pemohon yang menyatakan bahwa tarif yang lebih tinggi akan memengaruhi usaha/penghasilan mereka, adalah tidak akurat. Permintaan baru akan mengalami penurunan jika konsumennya mengalami penurunan penghasilan. Dan ini tentu bisa terjadi karena adanya krisis ekonomi atau bencana, yang akan berdampak kepada semua sektor, seperti Covid-19 di tahun 2020-2022. Selanjutnya, jika kita analisis lebih spesifik berkaitan dengan konsumen dari jasa hiburan diskotek, karaoke, dan kelab malam, ditemukan dalam berbagai penelitian bahwa konsumennya tidak hanya orang dewasa, namun juga dari kalangan remaja. Tiga hasil penelitian yang berkaitan dengan jasa dimaksud mengungkapkan hasil sbb: 1. Yuliamah dan Santoso (2013), dalam penelitiannya terhadap perkembangan hiburan malam dan diskotik di Surabaya mengungkapkan bahwa konsumen diskotik dan hiburan malam cukup banyak dari kalangan remaja dan identik dengan trend tempat berkumpulnya remaja. 2. Lisa, Kasim, dan Yani (2021), dalam penelitiannya tentang remana dan karaoke malam di Lhokseumawe mengungkapkan dampaknya terhadap remaja, antara lain, berdampak terhadap pergaulan remaja yang cenderung mengarah ke pergaulan bebas dan pada gilirannya merusak kualitas pendidikan, bermalas- malasan untuk sekolah. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya remaja ke 212 karaoke dengan tujuan mencari penghasilan tambahan sebagai pelayan atau menjadi penyanyi yang dibooking oleh pejabat atau pengusaha. Bahkan ada remaja yang menjadi wanita penggilan untuk melayani tamu karaoke. 3. Anggraini, Holilulloh, dan Nurmalisa (2015), dalam penelitiannya tentang pengaruh aktivitas tempat hiburan malam terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat mengungkapkan temuan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari aktifitas tempat hiburan malam terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Aktivitas tempat hiburan malam telah menjadikan masyarakat bersifat individualis serta mengakibatkan maraknya pelanggran norma hukum dan susila, baik yang dilakukan di dalam tempat hiburan dan di tengah-tengah masyarakat. Ketiga hasil penelitian ini mengungkapkan dampak negatif dari jasa hiburan diskotek, karaoke, dan kelab malam. Dampak negatif untuk masyarakat, generasi muda dan masa depan bangsa. Jenis jasa tersebut perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan oleh pemerintah daerah setempat dan tentu saja dapat melalui mekanisme perpajakan, karena pajak tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan penerimaan, namun juga dapat berfungsi sebagai pengaturan (regulerend). Dengan tarif yang lebih tinggi dari jasa lainnya, menunjukkan bahwa jasa tersebut adalah kelompok jasa yang perlu dikendalikan. Dalam literatur keuangan negara hal tersebut dikenal sebagai pigouvian tax, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas/dampak negatif, sebagai kompensasi biaya sosial yang ditimbulkan oleh jenis barang/jasa tersebut. Selanjutnya terkait dengan jasa "mandi uap/spa" yang juga dikenakan tarif 40%-75%, tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pigouvian tax. Banyak tulisan dalam bentuk buku ataupun hasil penelitian yang mengungkapkan manfaat kesehatan dari jasa tersebut. Salah satu yang ahli kutip adalah hasil penelitian Harini dan Ilmiasari (2021) yang menyimpulkan bahwa aromatherapi yang dihasilkan dari uap air hangat dapat meningkatkan efek relaksasi, mengurangi tingkat stress, dan meningkatkan imunitas tubuh melawan virus covid-19. Meskipun demikian, tidak jarang kita menemukan berbagai penelitian yang mengungkap adanya aktifitas prostitusi terselubung di balik jasa layanan mandi uap/spa sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh: 213 1. Mahendra Bagus (2016), dalam penelitiannya mengungkapkan bagaimana panti pijat mandi uap menyalahi aturan peraturan daerah (Perda), yang dilakukan oleh para terapis yang merupakan praktek prostitusi terselubung. 2. Amelia dan Sumarwan (2021), dalam penelitiannya mengungkapkan adanya praktik prostitusi terselubung pada Spa "X" di Jakarta Barat yang dilakukan oleh pekerja spa dengan motivasi untuk mendapatkan uang dengan cara aman dan cepat. 3. Hasil penelitian yang lebih komprehensif terkait jaringan prostitusi terselubung pada spa diungkap oleh Lestari (2020) dalam disertasinya. Terdapat paling tidak enam jaringan, yaitu jaringan owner, jaringan agen, jaringan bunda, jaringan terapis, jaringan informan, dan jaringan media sosial. Jaringan owner, yaitu pemilik spa memiliki kapasitas dalam memberikan keamanan untuk keberlangsungan spa. Jaringan agen terbentuk karena adanya permintaan ketersediaan terapis. Jaringan bunda terbentuk karena diperlukan dalam cek body, training, serta mengelola terapis. Terlihat bahwa ada kontroversi manfaat/dampak untuk jenis jasa "mandi uap/spa". Pengenaan tarif yang lebih tinggi oleh pembentuk Undang-Undang diwarnai pandangan yang melihat jasa "mandi uap/spa" dan karaoke dikonsumsi oleh kalangan tertentu yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan mempertimbangkan aspek sosio-religi. Sebagai catatan, dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, tidak ada pembedaan jenis karaoke dan tidak menyebutkan sama sekali terkait Karaoke Keluarga. Untuk itu, cukup fair jika Undang-Undang memberikan jalan keluar berupa pasal yang memungkinkan pemerintah daerah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101, Undang-Undang HKPD. Pengaturan Pasal 101 Undang-Undang HKPD merupakan dasar hukum yang jelas dan pasti bagi pemerintah daerah untuk menetapkan langkah yang paling optimal dalam menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha yang tepat. Dan sepengetahuan ahli dan juga dari penjelasan Pemerintah, hingga saat ini, sudah ada Pemerintah daerah yang menerapkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD 214 dengan memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak atas PBJT jasa kesenian dan hiburan, antara lain, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jemberana, dan Kota Denpasar. Pengaturan terkait insentif fiskal ini juga terdapat dalam PP 35/2023 Pasal 99, sehingga lebih memastikan bagi pelaksanaannya di daerah. Kelebihan PBJT sebagai pajak daerah yang diatur oleh UU HKPD adalah memungkinkan pemerintah daerah menetapkan tarif dan insentif yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi, social, dan budaya masyarakat daerah. Untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa", meskipun tarif terendah adalah 40%, Pemda dapat memberikan insentif fiskal, misalnya untuk layanan spa dan karaoke keluarga, sehingga pajak yang harus dibayarkan konsumen menjadi lebih rendah. Pertimbangan pemberian insentif fiskal oleh kepala daerah menurut UU HKPD, antara lain terkait dengan kemampuan membayar wajib pajak, kondisi tertentu objek pajak, pelaku usaha mikro dan ultra mikro, mendukung program prioritas daerah, pencapaian prioritas nasional, kepatuhan wajib pajak, dan lain-lain. Sementara itu, bagi daerah yang bermaksud membatasi jumlah jenis jasa tersebut, dapat mengatur secara lebih ketat, sekaligus menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi. Dengan kata lain, daerah dapat menggunakan kewenangan yang diberikan UU HKPD dan PP 35/2023 untuk menetapkan tarif yang menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya lokal, sehingga keberagaman kondisi ekonomi sosial dan budaya mayarakat antar daerah dapat sejalan dengan kebijakan PBJT. Kesimpulan Argumentasi Pemohon bahwa tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" adalah diskriminatif dan tidak adil terbantahkan karena: 1. tarif tidak membedakan siapa yang mengkonsumsi jasa tersebut, meskipun pada dasarnya tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan harga layanan meningkat, namun tidak dimaksudkan untuk individu dan kelompok tertentu. Harga yang tinggi karena pajak, akan menyasar kelompok yang punya kemampuan bayar, namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. 2. jenis jasa tersebut bukanlah jenis barang/jasa primer (menjadi kebutuhan pokok masyarakat), melainkan adalah jenis jasa sekunder/tersier (jenis jasa sebagai 215 pelengkap atau tambahan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, menambah kebahagiaan hidup, dan bahkan sesuatu yang bersifat mewah) dan hanya dikonsumsi oleh yang memiliki kemampuan bayar, maka pengenaan tarif yang lebih tinggi tidak dapat dianggap melanggar prinsip keadilan (fairness). Perlu dicatat bahwa memang terdapat objek PBJT yang memiliki karakteristik yang relatif berbeda dengan "diskotek, kelab malam, bar, dan karaoke (pada umumnya), yakni jenis "mandi uap/spa" dan "karaoke keluarga", namun terdapat alternatif jalan keluar yang diberikan UU HKPD dan PP 35/2003, yang memungkinkan Pemda memberikan insentif fiskal untuk jenis jasa tersebut, apabila Pemda menganggap jenis tersebut memberi manfaat positif dan sejalan dengan kondisi ekonomi, social, dan budaya lokal. Ahli Presiden, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LLM., LL.D. Pasal 55 ayat (1): "Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi" huruf l "diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa"; dan Pasal 58 ayat (2) "khusus tarif PBJT jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)". Terdapat tiga permohonan dengan ringkasan sebagai berikut: 1. Permohonan Nomor 19/PUU-XXII/2024, 22 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2), pada frasa "dan mandi uap/spa" [bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2)]. 2. Permohonan Nomor 31/PUU-XXII/2024, 2 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 58 ayat (2) (khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%), bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2). 3. Permohonan Nomor 32/PUU-XXII/2024, 6 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 58 ayat (2) (khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%), bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 27 ayat (2). 216 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar oleh Pemohon: 1. Pasal 18A ayat (2), Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 2. Pasal 27 ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28C ayat (2), Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 4. Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 5. Pasal 28G ayat (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 6. Pasal 28H ayat (1), Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan ayat (2), Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 7. Pasal 28I ayat (2), Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. A. Ruang legislasi pajak bagi pemerintah daerah 1. Penentuan objek pajak, termasuk pajak daerah, utamanya didasarkan pada potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari pengenaan pajak tersebut. Konsep ini sesuai dengan fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan negara/daerah (i.e., fungsi budgeter). Konsep ini juga sesuai dengan asas efisiensi (i.e., economy of collection) dalam pemungutan pajak, di mana biaya 217 yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus secara signifikan lebih kecil daripada penerimaan yang dihasilkan. 2. Khusus untuk penentuan objek pajak daerah, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)18 mengidentifikasi rentang derajat kewenangan pemerintah daerah dalam mengenakan pajak-pajak daerah, sebagai berikut: Gambar 1. Rentang Derajat Kewenangan Pemungutan Pajak Pemerintah Daerah (sumber: diolah dari dokumen OECD) 3. Di Indonesia, pedoman penetapan objek pajak daerah dapat diambil dari pengaturan pajak daerah yang lampau, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (UU PDRD 2000, sudah tidak berlaku). Suatu objek dapat ditetapkan sebagai pajak daerah jika memenuhi kriteria: a. bersifat pajak dan bukan retribusi; b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; d. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat; e. potensinya memadai; 18 OECD (1999), Taxing Powers of State and Local Government, OECD Tax Policy Studies, No. 1, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264174030-en., hlm. 11. Pemerintah Daerah menetapkan objek dan tarif pajak daerah Pemerintah Daerah menetapkan tarif pajak daerah Pemerintah Daerah menetapkan objek pajak daerah Pembagian hasil penerimaan pajak kepada Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat menetapkan objek dan tarif pajak daerah 218 f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; g. memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan h. menjaga kelestarian lingkungan. 4. Sementara itu, sesuai dengan penjelasan umum UU HKPD, restrukturisasi terhadap PBJT dilakukan untuk: “(i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.” 5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, ruang legislasi pajak bagi pemerintah daerah hanya terbatas pada jenis pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, karena pemerintah daerah tidak dapat menambah suatu objek sebagai objek pajak daerah, betapapun potensial penerimaannya sebagai wujud pemberian kepastian hukum dan menjaga iklim investasi di daerah. Untuk itu, penetapan tarif merupakan bentuk keleluasaan legislasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan mencapai kemandirian fiskal. 6. Dalam laporannya pada tahun 2022, Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi peningkatan tarif maksimum bagi pajak-pajak daerah sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah, selain perbaikan administrasi pemungutan pajak, dan perluasan objek pajak-pajak daerah dalam jangka panjang.19 7. Walaupun demikian, dengan memperhatikan keragaman kebijakan pemerintah daerah, UU HKPD juga memberikan peluang bagi daerah untuk mengurangi dampak pengenaan tarif pajak daerah, khususnya PBJT terhadap konsumsi barang dan jasa di daerah, melalui pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur pada Pasal 101 UU HKPD. B. Nomenklatur “insentif” dalam UU HKPD memiliki makna adanya pemberian keringanan oleh pemerintah daerah bagi wajib pajak dalam 19 Asian Development Bank (April 2022), Modernizing Local Government Taxation in Indonesia, Asian Development Bank, Manila, hlm. 54. 219 pembayaran pajak-pajak daerah, salah satunya dengan memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ratio legis dari ketentuan tersebut adalah untuk mendukung kemudahan berinvestasi bagi wajib pajak atas suatu sektor yang menjadi prioritas daerah. Insentif fiskal dapat bersifat jangka panjang jika ditautkan dengan kebijakan prioritas daerah, sedangkan jika pemberian insentif tersebut disebabkan oleh kondisi tertentu dari objek pajak, sifatnya untuk jangka pendek. Otonomi hukum pajak dalam mengatur objek pajak. 1. Penetapan objek dan non-objek pajak utamanya dilandaskan pada pemenuhan fungsi pajak (yang antara lain fungsi budgeter dan fungsi regulerend), dan asas- asas perpajakan (seperti equity, certainty, convenience of payment, economy of collection, simplicity). 2. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, penentuan objek pajak memiliki kriterianya sendiri. Ini berarti hukum pajak dapat memilih untuk tidak tunduk pada tipologi dan kategorisasi suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang diatur oleh undang-undang lain. Misalnya, kepemilikan hak atas tanah merupakan keadaan yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan di bidang agraria. Namun, untuk kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dapat ditetapkan sebagai keadaan yang menimbulkan utang PBB-P2. Artinya, dalam memungut PBB-P2, pemerintah cukup mengidentifikasi adanya penguasaan dan/atau pemanfaatan atas sebidang tanah dan/atau bangunan dan tidak lagi menitikberatkan pada kepemilikan atas bidang tanah dan/atau bangunan tersebut. 3. Secara simetris, hukum pajak juga dapat menentukan bahwa suatu objek tidak akan dipungut pajaknya, sekalipun pengenaannya berpotensi untuk mendatangkan penerimaan negara atau daerah. Misalnya, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) memuat daftar penghasilan yang tidak dikategorikan sebagai objek pajak, sekalipun secara karakteristik memenuhi kriteria sebagai penghasilan. Sementara itu, dalam perpajakan daerah, pemerintah daerah juga diperkenankan tidak melakukan pemungutan pajak daerah sepanjang dicantumkan dalam peraturan daerah di daerah tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU HKPD. 220 4. Sekalipun hukum pajak memilih untuk tunduk pada tipologi atau kategorisasi suatu objek yang dirumuskan pada lapangan hukum lain, hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan asas-asas di atas dan dengan alasan perlunya menciptakan keadilan vertikal (vertical equity) bagi para subjek pajak. 5. Alasan lainnya adalah bahwa dalam proses pembentukan legislasi pajak, para pembentuk undang-undang perlu melakukan “integrasi hukum pajak”, yang penting untuk dilakukan mengingat sifat pajak yang interdisipliner.20 Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU PPh tidak mengatur definisi “gaji” sebagai salah satu objek PPh, melainkan mengikuti definisi yang berkembang dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi negara. Tipologi atau kategorisasi khusus objek tersebut dalam lapangan hukum pajak justru akan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan penerimaan negara. 6. Dengan demikian, otonomi hukum pajak bergantung pada arah kebijakan yang mampu mendatangkan penerimaan negara/daerah yang lebih besar. Otonomi yang demikian penting untuk dipertahankan, mengingat dalam tugas pemungutan pajak, fiskus memiliki kepentingan untuk segera mengisi kas negara atau daerah, sehingga upaya mensistematisasikan hukum perlu dilakukan selama tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai kepentingan tersebut. C. Makna diskriminasi dalam hukum pajak 1. Diskriminasi dalam perpajakan yang kami pahami adalah adanya perbedaan perlakuan pajak yang didasarkan pada faktor-faktor lain selain faktor kemampuan ekonomi. Istilah diskriminasi sering digunakan dalam konteks hukum pajak internasional, ketika suatu negara membedakan perlakuan pajak berdasarkan kewarganegaraan dari wajib pajak, sedangkan mereka sama- sama memiliki status sebagai wajib pajak dalam negeri dari negara tersebut. Dengan demikian, penggunaan kata diskriminasi dalam konteks pengenaan tarif pajak kurang tepat. 2. Norma hukum yang membedakan perlakuan pajak antara berbagai subjek dan wajib pajak yang didasarkan pada kemampuan ekonomi justru mendekatkan 20 Victor Thuronyi, Tax Legislative Process, dalam Victor Thuronyi (ed.), 1996, Tax Law Design and Drafting, IMF, Washington DC, hlm. 5. 221 norma tersebut dengan pemenuhan asas kesamaan (equity), di mana besaran pajak yang dikenakan wajib memerhatikan kemampuan membayar (ability to pay) dari para pembayar pajak,21 Dalam konteks pajak objektif, seperti pajak daerah, sejatinya tidak ada restriksi bagi pemerintah dalam menetapkan tarif pajak, sepanjang telah disetujui oleh parlemen dalam suatu undang-undang. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, beberapa hal terkait dengan pengenaan PBJT sebagai tindakan diskriminatif dan tidak adil tidaklah tepat dan terbantahkan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan fungsi budgeter dan fungsi regulerend dalam perpajakan daerah, pada satu sisi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah pada sektor yang menjadi prioritas daerah, di sisi lain dapat juga sebagai tools untuk mengendalikan suatu sektor tertentu yang tidak menjadi prioritas daerah. Penerapan fungsi budgeter juga dapat dioptimalkan juga dengan memanfaatkan pemberian kewenangan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 UU HKPD perlu diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prioritas daerah yang akan berdampak langsung pada penerimaan daerah. Pengenaannya perlu memerhatikan keberhasilan program prioritas daerah yang melatarbelakangi pemberian insentif tersebut. 2) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD merupakan norma hukum pajak yang bersifat otonom terhadap norma hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, sehingga tipologi dan kategorisasi objek pajak dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak tunduk pada tipologi dan kategorisasi suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang diatur oleh norma hukum lainnya, termasuk yang mengatur sektor lainnya. 3) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD bukan merupakan norma hukum pajak yang diskriminatif, karena diskriminasi dalam hukum pajak memiliki makna adanya perbedaan perlakuan pajak yang didasarkan pada kebangsaan dari wajib pajak. Sekalipun diterapkan dalam perpajakan domestik, parameter kemampuan ekonomi dapat terus digunakan sebagai dasar untuk membedakan perlakuan pajak antar 21 Pasquale Pistone et al, 2019, Fundamentals of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law, and Tax Administration, IBFD, Amsterdam, hlm. 10. 222 subjek pajak. Saksi Presiden, Dr. Sydrastini S., S.H., M.Hum. Pasal 55 ayat (1), "Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi" huruf l "diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa". Dan Pasal 58 ayat (2), "khusus tarif PBJT jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)". Terdapat tiga permohonan dengan ringkasan sebagai berikut: 1. Permohonan Nomor 19/PUU-XXII/2024, 22 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2), pada frasa "dan mandi uap/spa" [bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2)]. 2. Permohonan Nomor 31/PUU-XXII/2024, 2 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 58 ayat (2) (khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%), bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2). 3. Permohonan Nomor 32/PUU-XXII/2024, 6 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 58 ayat (2) (khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%), bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 27 ayat (2). Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar Pemohon:  Pasal 18A ayat (2), Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.  Pasal 27 ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 223  Pasal 28C ayat (2), Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.  Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  Pasal 28G ayat (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.  Pasal 28H ayat (1), Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan ayat (2), Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.  Pasal 28I ayat (2), Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Penyusunan Kebijakan Adapun dasar hukum pemberian insentif perpajakan sesuai Pasal 101 UU HKPD di Pemkab. Badung adalah Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA, melalui tahapan yang telah dilalui sebagai berikut: A. Pada tanggal 2 Januari Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melakukan audiensi dari Asosiasi Spa dengan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha mandi uap/spa atas kenaikan tarif 40%. B. Pada tanggal 4 Januari 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melakukan koordinasi antara kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 224 dengan Plt. Kabapenda Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha hiburan khusus atas kenaikan tarif 40%. C. Pada tanggal 5 Januari 2024, Bapenda Kabupaten Badung menerima audiensi perwakilan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) dengan Plt. Kabapenda Badung terkait keberatan pengusaha hiburan khusus atas kenaikan tarif 40%. D. Pada tanggal 17 Januari 2024, Bapenda Kabupaten Badung menerima audiensi penasihat hukum pelaku usaha hiburan khusus dengan Plt. Kabapenda Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha hiburan atas kenaikan tarif 40%. E. Pada tanggal 18 Januari 2024, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dimana dilakukan secara daring 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Gubernur DKI Jakarta yang membahas mengenai keberatan atas diberlakukannya kenaikan tarif PBJT Hiburan khusus sebesar 40%. F. Pada tanggal 23 Januari 2024, dilakukan rapat terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Hiburan di Kabupaten Badung yang dipimpian oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung. Bahwa Pemerintah Kabupaten Badung, telah melakukan kajian secara komprehensif yaitu sebagai berikut: A. Dasar Filosofis Landasan filosofis pada hakekatnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemeredekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa namun pelaksanaanya bersifat absolut sehingga diperlukannya penyesuaian dan penilaian dengan kondisi riil di masyarakat. Hal ini untuk memastikan agar beban pajak yang dikenakan kepada 225 masyarakat dilakukan secara adil sebagaimana Teori Daya Pikul. Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya. Berdasarkan dasar filosofis ini, maka pengenaan pajak dengan peningkatan tarif yang tinggi tentu akan dirasakan sangat memberatkan masyarakat, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengatasi permasalahan atas kenaikan tarif pada usaha hiburan diskotek, kelab malam, karaoke, bar, dan mandi uap/spa berupa pemberian insentif fiskal untuk menyesuaikan dengan pembebanan pajak kepada masyarakat atas jasa hiburan yang telah dinikmati. B. Dasar Yuridis Dasar Hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Karaoke, Bar, dan Mandi Uap/Spa di Kabupaten Badung, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026. 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. C. Dasar Sosiologis Sejak Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023 serta diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2024, telah menimbulkan reaksi negatif berupa penolakan, tuntutan untuk penundaan 226 pemberlakuan Undang-Undang, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atas kenaikan tarif untuk jenis hiburan diskotek, kelab malam, karaoke, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40%. Berdasarkan keberatan tersebut, telah dilakukan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya pertemuan yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 18 Januari 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Keuangan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Penjabat Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, dan pewakilan dari beberapa daerah Kabupaten/Kota di Bali, membahas mengenai keberatan atas diberlakukannya kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu hiburan khusus sebesar 40%. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Implementasi Teknis Pemberian Insentif Pajak Pemberian insentif yang kami lakukan ini diberikan secara jabatan karena UU HKPD dan PP KUPDRD sudah memberi kewenangan kepada kepala daerah agar bisa memberikan insentif perpajakan secara jabatan. Dengan demikian, masing-masing wajib pajak tidak perlu mengusulkan kepada kami namun kami langsung memberikan insentif untuk seluruh wajib pajak pada sektor tersebut. Hal yang juga penting dalam implementasi pemberian insentif pajak ini adalah komunikasi kami dengan wajib pajak untuk menjelaskan kebijakan tersebut, kami sudah melakukan beberapa rangkaian sosialisasi. Insentif fiskal yang kami berikan berupa pengurangan pokok pajak sebesar 62,5% dari pajak terutang sehingga equal dengan 15% yang merupakan tarif yg sebelumnya berlaku. Terkait implementasi teknis dari pemberian insentif di masyarakat dimana wajib pajak langsung memberikan konsumen sebesar sesuai dengan insentif fiskal yang diberikan. Berikut ini adalah contoh struk konsumen SPA. 227 Selain itu, pemerintah daerah berperan aktif dalam memantau pelaksanaan insentif ini. Pemantauan dilakukan melalui aplikasi online yang mengharuskan pelaku usaha mengunggah rekap penjualan bulanan sebagai bukti pelaksanaan insentif. Bapenda Kabupaten Badung secara rutin melakukan verifikasi laporan tersebut untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan. Hubungan baik kami dengan wajib pajak bukan hanya dalam koordinasi pelaporan pajak saja, kami juga membangun hubungan baik dengan cara memberikan dukungan teknis/pengembangan kapasitas pelaku usaha antara lain dengan kami memberikan dukungan cash management dengan nama zeepos dan web based aplikasi yg dapat mendukung tata kelola pelaku usaha menjadi lebih baik. Dari komunikasi tersebut tentunya menghasilkan masukan-masukan positif untuk meningkatkan hubungan kami dengan wajib pajak. Pemberian dukungan ini memudahkan kami, baik bagi Pemda Kab Badung untuk dapat menerima laporan secara real time dan pemantauan, maupun bagi para pengusaha untuk dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Berikut ini gambar dukungan mesin cash management tersebut. Selanjutnya, pada saat wajib pajak melakukan pelaporan berupa SPTPD, wajib pajak hanya memasukkan nilai penjualan yang diterima selama sebulan. Teknis pemberian insentif pajak dari pelaku usaha kepada konsumen tidak ada perubahan, tetap seperti dulu dimana pelaku usaha (wajib pajak) memberikan potongan pajak 228 sebesar presentase setelah dilakukan pemberikan insentif fiskal. Selanjutnya peran Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pemantauan terhadap Laporan SPTPD Wajib Pajak serta kebenaran data yang dilaporkan melalui pemeriksaan wajib pajak. Untuk bukti pemantauan implementasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melihat dari rekap penjualan yang dilaporkan oleh wajib pajak pada saat melaporkan SPTPD. Pelaporan SPTPD dilakukan secara online dengan mengupload rekap penjualan selama sebulan yang berisi besaran presentase. Tangkapan Layar menu pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak Tangkapan Layar menu Verifikasi laporan dari Wajib Pajak Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Pemberian insentif pajak di sektor hiburan tidak mengurangi penerimaan pajak daerah secara signifikan. Data penerimaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan khusus menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari tahun 2022 hingga 2024. Pada 229 semester pertama tahun 2024, total penerimaan pajak hiburan khusus mencapai Rp36,03 miliar, naik 4,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang mencapai Rp34,41 miliar. Sedangkan pada tahun 2022, penerimaan hanya sebesar Rp10,51 miliar. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan dan konsumen di sektor hiburan. Di sisi lain, kebijakan insentif pajak memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk tetap kompetitif dan menjaga harga layanan hiburan tetap terjangkau. Berikut kami sampaikan data Penerimaan Pajak Hiburan Khusus Semester 1 TA 2024 dibandingkan dengan periode yang sama TA 2022 dan TA 2023 (nominal rupiah dan persentase). Rincian Pajak Hiburan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Semester 1 Tahun 2022 Jenis Pajak Usaha Nama Pajak Usaha Total Hiburan Mandi Uap / Spa 6.373.776.398,38 Hiburan Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya 3.079.754.721,28 Restoran Bar 1.056.865.669,95 Total 10.510.396.789,61 Semester 1 Tahun 2023 Jenis Pajak Usaha Nama Pajak Usaha Total Hiburan Mandi Uap / Spa 22.187.704.466,26 Hiburan Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya 12.219.453.670,41 Restoran Bar 4.118.067.628,12 Total 34.407.158.136,67 Semester 1 Tahun 2024 Jenis Pajak Usaha Nama Pajak Usaha Total PBJT PBJT-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar Dan Mandi Uap / Spa 36.027.504.313,62 230 Perbandingan Penerimaan PBJT Tahun 2022 2023 2024 Total Pendapatan 10.510.396.789,61 34.407.158.136,67 36.027.504.313,62 Persentase Kenaikan 227,36% 4,71% Kesimpulan Melalui hal-hal di atas dapat kami sampaikan: 1. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dan melalui amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mengelola dan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dengan adanya kedua regulasi di atas, Pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat ini yakni dengan memberikan dasar hukum yang memadai bagi kami untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah yg sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. 2. Berdasarkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan, maka Pemerintah Kabupaten Badung telah merancang Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Karaoke, Bar, dan Mandi Uap/Spa di Kabupaten Badung sebagai sebuah kebijakan dalam rangka mendukung program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, khususnya pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung serta terwujudnya daya saing daerah yang tinggi melalui pengembangan ekosistem dan iklim penananam modal yang kondusif. 3. Pada prinsipnya kebijakan penetapan tarif pajak daerah maupun pemberian kewenangan insentif perpajakan merupakan kewenangan masing-masing daerah. Pemerintah Kab. Badung telah menggunakan instrumen pajak daerah tersebut tidak saja sebagai sumber pendapatan daerah namun juga untuk fungsi regulerend, dalam hal ini melalui pemberian insentif. 231 4. Sektor pariwisata memang menjadi kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Kab Badung, untuk itu kami berkomitmen untuk memberikan insentif perpajakan pada sektor tersebut. 5. Pemberian insentif yang kami lakukan ini diberikan secara jabatan, di Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah diatur bahwa kepala daerah bisa memberikan secara jabatan. Sehingga tanpa perlu masing- masing wajib pajak mengusulkan, kami langsung memberikan insentif untuk seluruh wajib pajak pda sektor tersebut yang menjadi krusial tentunya komunikasi kami dengan wajib pajak untuk menjelaskan kebikakan tersebut, kami sudah melakukan beberapa rangkaian sosialisasi. 6. Insentif fiskal yang kami berikan berupa pengurangan pokok pajak sebesar 62,5% dari pajak terutang sehingga equal dengan 15% yang merupakan tarif yang sebelumnya berlaku. 7. Hasil penerapan insentif fiskal ini, nyata baik bagi pelaku usaha maupun bagi kami, melalui data yang menunjukkan kenaikan penerimaan dari PBJT Hiburan tertentu tersebut dibandingkan dengan tahun lalu (misalkan), yang naik dari Rp169.051.932.060 menjadi Rp320.722.605.442. Saksi Presiden, Wahid Suryono, S.Pi. Terdapat tiga permohonan dengan ringkasan sebagai berikut: 1. Permohonan Nomor 19/PUU-XXII/2024, 22 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2), pada frasa "dan mandi uap/spa" [bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28 I ayat (2)]. 2. Permohonan Nomor 31/PUU-XXII/2024, 2 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 58 ayat (2) (khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%), bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2). 3. Permohonan Nomor 32/PUU-XXII/2024, 6 Pemohon, terkait UU HKPD Pasal 58 ayat (2) (khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab 232 malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%), bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 27 ayat (2). Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar Pemohon:  Pasal 18A ayat (2), Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang.  Pasal 27 ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Pasal 28C ayat (2), Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.  Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  Pasal 28G ayat (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.  Pasal 28H ayat (1), Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan ayat (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.  Pasal 28I ayat (2), Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Penyusunan Kebijakan Adapun dasar hukum Pemerintah Kota Depok dalam menetapkan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan khususnya diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan 233 mandi uap/spa tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 pada Pasal 29 ayat (6) Khusus tarif PBJT atas hiburan pada: a. Mandi uap/spa dan karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan b. Diskotek, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Tarif tersebut di atas juga ditetapkan guna mendukung visi Kota Depok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 menetapkan visi Kota Depok adalah “Kota Niaga dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan”. Kota Niaga dan Jasa bermakna bahwa pembangunan kota berfokus pada sector perdagangan dan jasa, terutama jasa pendidikan, layanan publik, akomodasi, perbankan, transportasi dan kesehatan. Religius. bermakna peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral, dan etika. Salah satu, konsekuensi dan komitmen kami atas visi Kota Depok tersebut, kami terjemahkan dengan pengenaan tarif yang relatif tinggi untuk membatasi perkembangan sektor yang tidak mendukung visi Kota Depok tersebut. Sosialisasi Kebijakan UU HKPD Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini juga di sosialisasikan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak pada Bulan Januari dan Mei 2024. Perbandingan besaran tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan berdasarkan UU PDRD dan UU HKPD No. Jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tarif berdasarkan UU PDRD (UUNo. 28 Tahun 2009) Tarif berdasarkan UU HKPD (UU No. 1 Tahun 2022) 1. Tontonan Film 10% 10% 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 10% 10% 3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 20% 10% 4. Pameran 10% 10% 234 5. Diskotik, kelab malam, dan sejenisnya 75% 75% 6. Karaoke dan sejenisnya 35% 40% 7. Sirkus, akrobat, dan sulap 10% 10% 8. Permainan bilyar dan boling 30% 10% 9. Pusat kebugaran (fitness center) dan panti pijat 20% 10% 10. Mandi uap/spa 20% 40% 11. Pacuan kendaraan bermotor 35% 10% 12. Pacuan kuda dan permainan ketangkasan 15% 10% 13. Refleksi 10% 10% 14. Pertandingan olahraga 10% 10% 15. Pagelaran kesenian tradisional 0% 10% 16. Pagelaran kesenian semi tradisional 7% 10% Implementasi Pemberian Insentif Pajak Pemberian insentif perpajakan sesuai Pasal 101 UU HKPD di Pemerintah Kota Depok tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024, yaitu khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak diberikan pengurangan tarif sebesar 3%, yakni: 1. Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak ditetapkan sebesar 7%. 2. Khusus tarif PBJT atas jasa perhotelan yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak ditetapkan sebesar 7%. 3. Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang 235 terintegrasi dengan sistem informasi pajak ditetapkan sebesar 7%. Kebijakan ini merupakan keberlanjutan dari kebijakan insentif pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2020 yang ditetapkan melalui: 1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020). 2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah secara online. Sesuai arahan Kopsugah dari KPK, Pemerintah Kota Depok melakukan pengawasan wajib pajak dengan menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak yang dibiayai oleh Bank RKUD. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Depok melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait penerapan insentif fiskal tersebut dan mendapatkan respon yang positif dari para wajib pajak untuk pemasangan alat pencatatan omset terintegrasi tersebut. Jumlah alat pencatatan omset terintegrasi yang sampai saat ini terpasang adalah 200 alat. Data Perbandingan Jumlah Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD. Berikut kami sampaikan data Penerimaan Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bulan Januari – Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 No. Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Sebelum berlaku UU HKPD Setelah berlaku UU HKPD Januari – Agustus 2023 Januari – Agustus 2024 1. Tontonan Film/Bioskop 5.707.606.055 6.771.834.320 2. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 23.325.000 0 3. Pameran 7.327.000 0 4. Karaoke 81.944.536 94.633.405 236 5. Sirkus/Akrobat/Sulap 700.000 8.096.636 6. Permainan Bilyar 120.000 112.746.035 7. Permainan Ketangkasan 5.571.478.359 5.141.278.300 8. Panti Pijat/Refleksi 65.119.588 120.923.734 9. Mandi Uap/Spa 105.014.656 166.335.316 10. Pusat Kebugaran 3.597.966.032 3.013.422.088 11. Pertandingan Olahraga 0 1.276.000 12. Tempat Rekreasi 0 80.299.199 13. Diskotik, Kelab Malam 0 0 Total Penerimaan 15.160.700.226 15.510.845.033 Dapat dilihat pada data di atas bahwa untuk objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk objek karaoke dan mandi uap/spa yang mengalami kenaikan tarif pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan penerimaan, sedangkan untuk objek permainan ketangkasan dan pusat kebugaran yang mengalami penurunan tarif di tahun 2024 juga mengalami penurunan penerimaan. Data Jumlah Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dari tahun 2019 – 2024. No. Tahun Jumlah Wajib Pajak 1. 2019 109 2. 2020 109 3. 2021 112 4. 2022 124 5. 2023 148 6. 2024 168 Berdasarkan data keseluruhan pertumbuhan jumlah wajib pajak khusus PBJT di Kota Depok sampai saat ini cenderung naik, walaupun saat pandemi covid-19 ada beberapa objek pajak yang tutup sementara namun sekarang sudah berangsur membaik dan beroperasional kembali usahanya. 237 Tabel pertumbuhan Wajib Pajak / Objek Pajak 5 Tahun terakhir di Kota Depok Jenis PBJT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 W P OP W P OP WP OP WP OP WP OP WP OP Jasa Perhotel an 30 4 321 30 3 323 30 4 324 307 32 7 308 32 8 317 33 8 Makana n dan/atau Minuma n 97 5 132 0 10 38 148 7 11 64 166 5 135 3 19 60 151 7 21 97 173 0 24 51 Jasa Kesenia n dan Hiburan 10 9 167 10 9 173 11 2 177 124 19 1 148 21 6 168 23 6 Tenaga Listrik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Jasa Parkir 14 1 722 26 4 736 74 9 749 292 90 4 310 92 7 319 94 3 Grafik pertumbuhan Wajib Pajak / Objek Pajak 5 Tahun terakhir di Kota Depok Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Depok Pemerintah Kota Depok dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023 telah mengalami peningkatan realisasi PAD yang cukup signifikan yaitu: 238 No. Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 1. 2019 1.138.499.654.711 1.293.003.769.037 113,57 2. 2020 1.140.891.422.838 1.214.939.201.530 106.49 3. 2021 1.349.600.629.760 1.536.968.635.023 113,88 4. 2022 1.543.043.585.869 1.642.228.601.282 106,43 5. 2023 1.740.007.778.309 1.753.005.474.073 100,75 6. 2024 1.762.303.928.855 1.342.394.463.942 76,17 80% dari PAD adalah penerimaan dari Pajak Daerah. Upaya dalam rangka pencapaian target PAD yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya: 1. Membuat sistem pendataan maupun pelaporan yang mudah di akses oleh wajib pajak maupun petugas pajak dalm menjalankan tugasnya. 2. Mengkaji nilai jual objek pajak reklame (NJOPR) sesuai dengan harga ekonomis. 3. Mengkaji nilai Harga Air Baku untuk Pajak Air Tanah dan merubah rumus perhitungan Nilai Perolehan Air sesuai ketentuan Peraturan Gubernur. 4. Memberikan insentif fiskal untuk objek PBJT yang dipasangkan alat perekam omset terintegrasi. 5. Memberikan fasilitas pajak daerah berupa penghapusan denda selama pandemi covid-19. 6. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam hal Penagihan Pajak Daerah. 7. Bekerjasama dengan Bank-bank terkait perluasanan kanal pembayaran pajak daerah secara digital. 8. Melakukan sinergi dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan PBB. 9. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak setiap ada perubahan kebijakan. 10. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik berdasarkan penilaian kepatuhan. 239 Kesimpulan Melalui hal-hal di atas dapat kami sampaikan: 1. Kebijakan penetapan tarif PBJT di Kota Depok telah disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Depok dan mendapatkan respon yang baik dari wajib pajak. 2. Perubahan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Depok secara keseluruhan tidak memengaruhi dari segi penerimaan PAD maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. 3. Pemberian insentif pengurangan tarif PBJT telah diberikan sejak dan sesuai kebijakan baik pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian insentif tersebut berupa pengurangan tarif PBJT sebesar 3% kepada wajib pada sektor usaha makanan dan/atau minuman, perhotelan serta kesenian dan hiburan yang objek pajaknya bersedia dipasang alat perekam omset yang terntegrasi dengan sistem kami. Kebijakan tersebut telah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024. 4. Berdasarkan data realisasi pajak dan jumlah WP pada sektor jasa kesenian dan hiburan tertentu, menunjukkan bahwa kenaikan tarif tidak berdampak pada penurunan penerimaan pada sector tersebut, justru mengalami peningkatan baik realisasi dan jumlah WP nya. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan terjadi karena adanya penurunan kemampuan membayar dari konsumennya, yang dalam hal ini saat terjadinya pandemic Covid-19. [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 9 Oktober 2024 240 ABSTRAK Ketika kita berbicara tentang hiburan di Indonesia, tempat karaoke selalu muncul sebagai salah satu destinasi favorit. Karaoke telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, menawarkan perpaduan unik antara kesenangan, musik, dan relaksasi. Tempat-tempat ini bukan hanya tentang bernyanyi, namun menyediakan ruang di mana orang dapat bersantai setelah seharian bekerja, merayakan acara khusus, atau sekadar menikmati waktu berkualitas dengan teman dan keluarga. Popularitas karaoke melintasi berbagai kelompok usia dan strata sosial, menjadikannya kehadiran yang umum dalam lanskap hiburan. Awal mula kehadiran karaoke di Indonesia mengundang banyak stigma negatif karena berkaitan erat dengan tempat pesta pora (hura-hura), mabuk karena minuman yang dipasarkan adalah minuman beralkohol, serta adanya pelayanan pendamping wanita. Masyarakat luas memandang, karaoke adalah buruk, yang bertentangan dengan nilai moral maupun agama. Seiring dengan perkembangan yang ada, muncul gagasan sebagai hasil buah pikir dari Bapak Santoso Setyadji untuk mendirikan karaoke keluarga dengan merek Happy Puppy pada tanggal 14 November 1992. Happy Puppy hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat luas agar semua lapisan masyarakat seperti ibu-ibu, remaja, anak-anak, dan lanjut usia dapat menikmati kesenian dan hiburan karaoke dengan biaya terjangkau. Karaoke yang beroperasi di Indonesia terbagi ke dalam beberapa kategori, antara lain; Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall), Karaoke Keluarga, Karaoke Eksekutif, dan Karaoke Kubus (Booth Karaoke/Box Karaoke). Masing-masing kategori tersebut memiliki perbedaan dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, serta tujuan market. Akan tetapi pada aspek hukum pajak, khususnya pada undang-undang tidak membedakan kategori karaoke tersebut, padahal dari segi pendapatan terdapat perbedaan yang signifikan. Pada tanggal 05 Januari 2022, Pemerintah telah menandatangani Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ditandatangani. Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan banyak problematika di tengah masyarakat. 241 PT Imperium Happy Puppy dan Bapak Santoso Setyadji merespon kehadiran undang-undang ini dengan mengajukan permohonan pangujian materiil pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian konstitusionalitas norma ini didasarkan pada adanya kerugian konstitusional secara aktual dan berpotensi lebih jauh dialami oleh PT Imperium Happy Puppy dan Bapak Santoso Setyadji sebagai pelaku usaha karaoke keluarga. Objek permohonan ini menyangkut ketentuan yang mengatur penetapan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan yang menetapkan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dalam normanya, pemerintah tidak memberikan diferensiasi antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya yang jelas-jelas memiliki karakteristik berbeda. Argumentasi konstitusional yang dibangun dalam permohonan ini bertumpu pada beberapa aspek fundamental. Pertama, adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum karena menyamaratakan pengenaan tarif pajak antara karaoke yang berbeda karakteristik. Kedua, tidak terpenuhinya reasonable ground dalam penentuan objek pajak yang mengakibatkan perlakuan yang tidak proporsional. Ketiga, penentuan norma tarif pajak barang dan jasa tertentu terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke bersifat diskriminatif. Keempat, terdapat potensi pelanggaran hak konstitusional para pelaku usaha karaoke keluarga untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Mengutip pendapat Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa, “menyamakan sesuatu yang berbeda adalah hal yang tidak adil, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang sama.” Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberi tafsir konstitusional terhadap ketentuan a quo dengan mengecualikan karaoke keluarga dari pengenaan tarif tersebut, serta memberikan definisi yuridis yang jelas mengenai "Karaoke Keluarga" dalam penjelasan pasal undang-undang. Definisi yang diusulkan mencakup karakteristik spesifik usaha karaoke keluarga sebagai usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman, yang dapat 242 dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, namun tidak menyediakan pemandu lagu. Permohonan ini juga disertai dengan permohonan provisi mengingat urgensi kepastian hukum bagi pelaku usaha karaoke keluarga dalam pengenaan tarif pajak barang dan jasa tertentu. Implikasi yuridis dari putusan ini akan berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan perpajakan daerah, perlindungan hukum bagi usaha hiburan keluarga, serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam pembedaan pengenaan tarif pajak berdasarkan karakteristik usaha hiburan. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berkeadilan bagi industri hiburan keluarga di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo akan menjadi preseden penting dalam penerapan prinsip keadilan perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sejenis di masa mendatang. Putusan ini juga akan memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan dan memperhatikan karakteristik spesifik dari masing-masing jenis usaha. Jakarta, 09 Oktober 2024 Nomor : 323/S&P/X/2024 Lampiran : - Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.; - Keterangan Tertulis Ahli Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD.; - Keterangan Tertulis Saksi Yessy Kurniawan, S.T.; - Keterangan Tertulis Saksi Maharani Dewi Damayanti; - Keterangan Tertulis Saksi Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., AIIArb. Kepada Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 243 di- Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, J A K A R T A P U S A T – 10110 Perihal : Kesimpulan Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang- Undang pada Ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyampaikan dengan hormat, Sehubungan dengan telah selesainya proses pemeriksaan persidangan dalam permohonan yang teregister pada perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024, maka memperhatikan Pasal 65 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, kami hendak menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Santoso Setyadji NIK : 3578201910600001 Pekerjaan : Wiraswasta Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Graha Family, Kav. B-26, RT/RW 004/008, Kelurahan/Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Provinsi Jawa Timur PT Imperium Happy Puppy, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas merupakan pelaku usaha karaoke berbentuk perseroan terbatas yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120407212627 tertanggal 12 Januari 2024, yang beralamat di Jl. H.R. Muhammad 73 B, Kelurahan/Desa Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan akta-akta: 244 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Happy Puppy International, Nomor 54 tertanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya; - Akta Perubahan, Nomor 7 tertanggal 01 Februari 2001 yang dibuat oleh Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya, serta telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12297 HT.01.01.TH.2001 tertanggal 02 November 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; - Akta Berita Acara, Nomor 22 tertanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo serta telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0028254 tertanggal 22 Januari 2024, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Imperium Happy Puppy. Adapun, dalam hal ini Santoso Setyadji selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT Imperium Happy Puppy berdasarkan Akta Berita Acara, Nomor 22 tertanggal 16 Januari 2024, pada bagian III, perihal: Merubah Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, berikut kami kutip: Tugas dan Wewenang Direksi: Pasal 12 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, …” 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dengan demikian Santoso Setyadji adalah sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama PT Imperium Happy Puppy (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Nama : Santoso Setyadji 245 NIK : 3578201910600001 Pekerjaan : Wiraswasta Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Graha Family, Kav. B-26, RT/RW 004/008, Kelurahan/Desa Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Provinsi Jawa Timur Santoso Setyadji, selaku pelaku usaha karaoke berbentuk orang perseorangan yang memiliki outlet karaoke di Jl. Boulevard LB III, No. 27-28, Kelurahan/Desa Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120507162824 tertanggal 30 September 2022. (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”) -------------------- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Pemohon”. ----------------------------------------------------------------- Para Pemohon dalam kapasitasnya melalui ini telah mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Permohonan”), melalui kuasa hukumnya yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 19 Januari 2024 oleh PT Imperium Happy Puppy dan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 19 Januari 2024 oleh Santoso Setyadji, yaitu antara lain adalah sebagai berikut: 1. Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.; 2. Frederikson Simarmata, S.H., M.H.; 3. Annes William Siadari, S.H., M.H.; 4. Adong N.M.P. Simanjuntak, S.H.; 5. Isabelle Valerie, S.H., M.H.; 6. Mimi, S.H., M.H.; 7. Muhammad Triadi Azhar, S.H.; 8. Muhammad Rizki Maulana, S.H.; 9. Gregorius Satria Eka, S.H. 246 Seluruhnya merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SIDABUKKE & PARTNERS”, yang berkedudukan di Office 8 Senopati, Tower I Lantai 19, Unit I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia, email office@sidabukke.id, baik secara bersama-sama, sebagian, maupun sendiri-sendiri, oleh karenanya adalah berdasarkan hukum untuk mewakili kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU HKPPPD”) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”). Setelah kami membaca, mendengar, dan mempelajari keterangan tertulis Presiden berikut dengan keterangan tambahannya, maupun keterangan-keterangan ahli dan saksi Presiden yang dihadirkan di persidangan, para Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Presiden dan/atau kuasanya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Pemohon pada kesimpulan ini. Memperhatikan fakta di persidangan, bahwasanya pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak pernah hadir dan/atau menunjuk kuasanya untuk hadir ke persidangan maupun menyampaikan keterangan tertulis. Adapun, pokok-pokok kesimpulan para Pemohon, kami uraikan sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Bahwa, kami tetap dengan pendirian kami bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon; 2. Bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusi, yang berarti bahwa konstitusi atau UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Di bawah UUD 1945 terdapat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal-pasal UUD 1945 dijabarkan dalam berbagai undang-undang, karena secara materiil undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945; 247 3. Bahwa, dalam sistem konstitusi terdapat syarat melekat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki lembaga negara yang bertugas dalam melakukan fungsi constitutional review. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan pengawal konstitusi (the guardian of the constitution); 4. Bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas atas materi muatan pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD terhadap UUD 1945; 5. Bahwa, kami menolak dengan tegas dalil Presiden dan/atau kuasanya sebagaimana tercantum pada halaman 5, angka 6, Keterangan Presiden tertanggal 11 Juli 2024, yang menyatakan: Berdasarkan ketentuan tersebut, UU HKPD merupakan penjabaran dari Pasal 23A UUD 1945 yang merupakan open legal policy karena memuat pendelegasian kewenangan dan memuat kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD tersebut bukan merupakan objek yang dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VIl/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 ... Bahwa, terhadap hal tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan tertulis ahli yang para Pemohon hadirkan, yakni Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., menyatakan: - Sebagaimana diketahui, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) adalah UU Organik, yaitu UU yang melaksanakan perintah: 1. Ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: ”Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang”; … - Maka dapat dikatakan bahwa kendatipun pengaturan dan penentuan hal-hal yang berkenaan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan open legal policy pembentuk undang- undang, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan bagi pembentuk undang- undang dengan berlindung dibalik dan atas nama open legal policy, mengatur dan menentukan hal-hal yang berkenaan dengan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan secara sewenang- wenang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dihadapkan dengan 248 barrier ataupun koridor yang digariskan oleh ketentuan Pasal 18A ayat 2 UUD 1945, yaitu dilakukan secara adil dan selaras. Artinya segenap norma yang terkandung dalam UU HKPD, selain memberikan jaminan keadilan, juga selaras, dalam artian terdapat harmonisasi norma sebagai satu kesatuan, tidak ada pertentangan norma yang satu dengan yang lainnya, dan tidak diskriminatif. - Namun demikian, kendatipun dalam pemungutan pajak itu menjadi hak tertinggi Negara dan harus mendapat approval dari parlemen, sekaligus merupakan open legal policy pembentuk undang-undang, namun dalam pengaturan dan penentuan besar/kecilnya tarif pajak, tidak bisa menafikan koridor yang ditentukan dalam konstitusi (in casu UUD 1945) untuk menghindari kesewenang-wenangan, yaitu dilakukan secara adil dan selaras. 6. Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk guna melaksanakan fungsi antara lain, sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitution rights of the citizens). Adapun, bilamana dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal yang bertentangan dengan konstitusi terlebih hingga melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji. 7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, objek permohonan a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik 249 Indonesia, maka adalah patut dan berdasarkan hukum bahwasanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. 1. Bahwa, kami tetap dengan pendirian kami bahwasanya para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan a quo; 2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian mengajukan permohonan a quo; 3. Bahwa, para Pemohon terbukti memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini. Hal mana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa, kualifikasi Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU HKPPPD. Pemohon I memiliki sistem bisnis dalam bidang rumah bernyanyi keluarga atau karaoke keluarga dengan merek jasa “HAPPY PUPPY”. Dalam perkembangan usahanya, Pemohon I juga menerapkan konsep waralaba kepada pihak lain yang hendak melakukan investasi pada usaha yang sejenis dengan merek Happy Puppy. 250 Sedangkan kualifikasi Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU HKPPPD. Pemohon II sebagai pelaku usaha karaoke keluarga berbentuk orang perseorangan secara hukum telah memiliki NIB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; 5. Bahwa, Pemohon I in casu badan hukum privat dan Pemohon II in casu perorangan warga negara Indonesia, yang keduanya menjalankan kegiatan pada bidang usaha karaoke namun secara khusus karaoke keluarga, secara aktual dan berpotensi lebih jauh mengalami kerugian atas berlakunya UU HKPPPD. Mengacu pada Pasal 56 ayat (2) UU HKPPPD, para Pemohon merupakan wajib pajak yang memungut pajak kepada konsumen berupa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (untuk selanjutnya disebut sebagai PBJT”). Hal mana nilai PBJT telah ditetapkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD, yaitu paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen); 6. Bahwa, kami menolak dengan tegas dalil Presiden dan/atau kuasanya sebagaimana tercantum pada halaman 10, angka 6, Keterangan Presiden tertanggal 11 Juli 2024, yang menyatakan: Para Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 dan 32/PUU- XXII/2024 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan bahwa: PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD merupakan jenis pajak dimana pihak yang membayar pajak adalah konsumen yang menikmati atau mengonsumsi kesenian dan hiburan tersebut yang oleh Pasal 56 ayat (1) UU HKPD ditetapkan sebagai subjek pajak. Di sisi lain, pengusaha atau pemilik jasa kesenian dan hiburan yang dalam Pasal 56 ayat (2) U HKPD ditetapkan sebagai wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang oleh UU HKPD diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, beban pajak (tax burden) atas penetapan tarif PBJT dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen (subjek pajak) yang menikmati atau mengonsumsi jasa kesenian dan hiburan tersebut. Dengan kata lain, beban pajak tersebut tidak ditanggung oleh pengusaha atau pemilik (wajib pajak) jasa kesenian dan hiburan serta tidak menjadi komponen biaya usaha, melainkan dibebankan kepada konsumen/penerima layanan. Bahwa, menjadi pemahaman bersama meskipun dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD merupakan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen (subjek 251 pajak) yang menikmati atau mengonsumsi jasa kesenian dan hiburan tersebut, namun para Pemohon selaku pelaku usaha berlaku sebagai wajib pajak yang “membantu/perpanjangan tangan” Pemerintah Daerah untuk memungut PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dari konsumen layanan tersebut; 7. Bahwa, hak konstitusional para Pemohon berdasarkan hal tersebut di atas sangat dirugikan seiring dengan pemberlakuan UU HKPPPD, yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dimana dengan pemberlakuan undang- undang tersebut menjadikan beban tambahan bagi kegiatan usaha para Pemohon karena konsumen dibebankan untuk membayar pajak yang lebih tinggi, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen). Secara kausalitas, nilai pajak yang tinggi akan memengaruhi daya beli jasa konsumen, yang secara nyata apabila daya beli konsumen menurun akan berdampak terhadap kelangsungan usaha para Pemohon. Lebih lanjut, dalam UU HKPPPD tidak memberikan klasifikasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan market yang disasar. Mengenai perbedaan tersebut telah diuraikan secara lengkap pada berkas permohonan maupun keterangan ahli dan saksi para Pemohon. Sebagai bahan perbandingan, dalam UU HKPPPD juga memisahkan antara jasa hiburan panti pijat, pijat refleksi, maupun mandi uap/spa. Dengan penyamarataan hiburan karaoke, secara pendapatan usaha, para Pemohon selaku karaoke keluarga dirugikan dengan tidak dibedakannya tarif pajak jasa hiburan karaoke keluarga dengan jenis karaoke lainnya; 8. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang ada, diketahui bahwasanya Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah cq. Badan Pendapatan Daerah telah mengenakan tarif PBJT sebesar 40% (empat puluh persen) terhitung sejak periode pajak bulan Februari tahun 2024 terhadap usaha Pemohon I dan Pemohon II, meskipun terhadap UU HKPPPD masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal mana terhadap hal ini para Pemohon tetap memenuhi kewajibannya; 9. Bahwa, dengan telah diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD terhadap 252 para Pemohon, maka kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi, antara lain sebagai berikut: - Pemohon I: Bahwa, Pemohon I selaku pelaku usaha karaoke keluarga telah melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari pengaturan pajak sebelumnya. Hal ini tentu saja membebani perseroan dari segi ekonomi. Secara nyata, dengan adanya informasi di media sosial maupun media cetak terkait adanya isu perubahan tarif PBJT, telah berdampak dengan turunnya jumlah konsumen Pemohon I. Lebih jauh, Pemohon I selaku pelaku usaha pemberi waralaba, semakin sulit untuk mendapatkan investor yang hendak berinvestasi pada usaha Pemohon I. Kerugian Pemohon I apabila dikaitkan dengan batu uji konstitusional yaitu: a. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dalam UU HKPPPD tidak memberikan klasifikasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan market yang disasar. Lebih lanjut, terdapat ketidakadilan dimana perlakuan berbeda terhadap jasa kesenian dan hiburan seni, yang diberikan klasifikasi seperti pergelaran seni, diklasifikasikan menjadi pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana. Serta terhadap jasa pijat diklasifikasikan menjadi panti pijat dan pijat refleksi. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak konstutisional Pemohon I berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan. b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD didasarkan oleh alasan pembuat undang-undang yang hendak menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotek, kelab malam, 253 karaoke, dan bar. Apabila kita mencermati naskah akademik pembentukan undang-undang a quo, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai makna aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) sehingga perlu dikendalikan. Sejatinya pembuat undang-undang hendak melakukan pengendalian terhadap jasa hiburan karaoke, akan tetapi tidak dijelaskan alasan pengendalian yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan norma tarif pajak. Oleh karenanya, perumusan UU HKPPPD tersebut dapat dinyatakan tidak jelas dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon I, dimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon I berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. c. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD sangat diskriminatif terhadap usaha jasa karaoke. Hal ini dapat dilihat dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur sebelumnya pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang tarif pajaknya diturunkan. Terhadap jasa kesenian dan hiburan berupa: tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi, diberikan pajak yang lebih rendah, yakni paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sedangkan terhadap usaha karaoke Pemohon I dikenakan tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Jenis kegiatan usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan. Akan tetapi, dikenakan perubahan ketentuan yang berbeda. Oleh karenanya, Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD telah menimbulkan diskriminasi terkait penentuan tarif pajak bagi usaha Pemohon I, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 254 d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD secara aktual telah membebani sisi ekonomi usaha Pemohon I. Dampak lebih jauh, yakni potensial yang berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi adalah usaha Pemohon I menjadi tutup atau bangkrut. Apabila usaha Pemohon I telah tutup dan bangkrut, maka ketentuan UU HKPPPD tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon I dalam mendukung serta membantu dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dimana Pemohon I telah berkontribusi melalui lapangan pekerjaan untuk masyarakat, pembayaran kewajiban pajak untuk pendapatan daerah maupun negara. - Pemohon II: Bahwa, Pemohon II selaku pelaku usaha karaoke keluarga telah melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari pengaturan pajak sebelumnya. Hal ini tentu saja membebani Pemohon II dari segi ekonomi. Secara nyata, dengan adanya informasi di media sosial maupun media cetak terkait adanya isu perubahan tarif PBJT, telah berdampak dengan turunnya jumlah konsumen Pemohon II. Kerugian Pemohon I apabila dikaitkan dengan batu uji konstitusional, yaitu: a. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dalam UU HKPPPD tidak memberikan klasifikasi/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha maupun merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, pada faktanya jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan market yang disasar. Lebih lanjut, terdapat ketidakadilan dimana perlakukan berbeda terhadap jasa kesenian dan hiburan seni, yang diberikan klasifikasi seperti pergelaran seni, diklasifikasikan menjadi pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana. Serta terhadap jasa pijat diklasifikasikan menjadi panti pijat, dan pijat refleksi. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak konstutisional Pemohon II berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan. 255 b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD didasarkan oleh alasan pembuat undang-undang yang hendak menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar. Apabila kita mencermati naskah akademik pembentukan undang-undang a quo, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai makna aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) sehingga perlu dikendalikan. Sejatinya pembuat undang-undang hendak melakukan pengendalian terhadap jasa hiburan karaoke, akan tetapi tidak dijelaskan alasan pengendalian yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan norma tarif pajak. Oleh karenanya, perumusan UU HKPPPD tersebut dapat dinyatakan tidak jelas dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon II, dimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon II berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. c. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Penentuan tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD sangat diskriminatif terhadap usaha jasa karaoke. Hal ini dapat dilihat dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur sebelumnya pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun terdapat jenis usaha jasa kesenian dan hiburan yang tarif pajaknya diturunkan. Terhadap jasa kesenian dan hiburan berupa: tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi, diberikan pajak yang lebih rendah yakni paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sedangkan terhadap usaha karaoke Pemohon II dikenakan tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 256 Jenis kegiatan usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan. Akan tetapi, dikenakan perubahan ketentuan yang berbeda. Oleh karenanya, Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD telah menimbulkan diskriminasi terkait penentuan tarif pajak bagi usaha Pemohon II, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD secara aktual telah membebani sisi ekonomi usaha Pemohon I. Dampak lebih jauh, yakni potensial yang berdasarkan penalaran wajar dipastikan akan terjadi adalah usaha Pemohon II menjadi tutup atau bangkrut. Apabila usaha Pemohon II telah tutup dan bangkrut maka, ketentuan UU HKPPPD tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon II dalam mendukung serta membantu dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dimana Pemohon II telah berkontribusi melalui lapangan pekerjaan untuk masyarakat, pembayaran kewajiban pajak untuk pendapatan daerah maupun negara. 10. Bahwa, persoalan yang menjadi objek permohonan yang diujikan oleh para Pemohon merupakan persoalan setiap pelaku usaha karaoke keluarga lainnya, yang bukan hanya kepentingan dari para Pemohon. Permohonan a quo menjadi bentuk kepedulian dan upaya para Pemohon guna mewujudkan pemungutan pajak jasa hiburan yang berkeadilan dan konstitusional berdasarkan UUD 1945; 11. Bahwa, dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam permohonan a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007; 12. Bahwa, berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka para Pemohon sejatinya telah memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini. 257 III. Para Pemohon Menegaskan Bahwasanya Jenis Hiburan berupa Karaoke Keluarga “Bukan” Merupakan Jenis Hiburan yang Bersifat Mewah ataupun yang Perlu Dikendalikan. 1. Bahwa, sebagaimana dinyatakan di dalam hasil penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertanggal 30 April 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Naskah Akademik UU HKPPPD”) pada bagian Sub Judul huruf C Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Bagian 2 huruf L angka 5, halaman 294), menyatakan “Namun demikian, meskipun pada dasarnya PBJT menganut prinsip tarif tunggal, tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotik, kelab malam, karaoke, dan bar, yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% dalam RUU ini“; 2. Bahwa, berkaitan dengan kutipan Naskah Akademik UU HKPPPD tersebut di atas, para Pemohon menegaskan bahwasanya karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon bukan jenis usaha hiburan yang bukan tergolong dengan aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang perlu dikendalikan. Hal ini terbukti dengan uraian permohonan para Pemohon yang menjelasakan bahwasanya konsep dari jenis hiburan karaoke keluarga yang dimiliki para Pemohon adalah konsep keluarga, dimana pengunjung sebagai konsumen yang menikmati jasa hiburan karaoke ini dapat bernyanyi dengan keluarga, teman-teman ataupun rekan kerja serta memiliki manfaat untuk mengasahkan bakat bernyanyi ataupun menghilangkan stres. Tujuan market dari karaoke keluarga ini tidak untuk kalangan tertentu, namun untuk seluruh kalangan masyarakat, baik terhadap kalangan menengah ke bawah, kepada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua maupun lansia. Bahwa oleh karenanya, karaoke keluarga dari para Pemohon memiliki dampak positif bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan keterangan Ahli Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD dan Saksi Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., AIIArb. dan dalam fakta persidangan; 3. Bahwa, lebih lanjut karaoke keluarga memiliki persamaan sifat dengan jenis 258 hiburan permainan ketangkasan yang merupakan hiburan masyarakat umum. Mengacu pada alinea I, halaman 187 Naskah Akademik UU HKPPPD dapat kami kutip “Sebagai contoh hiburan permainan ketangkasan (misalnya Timezone, Funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury) atau hiburan yang perlu dikendalikan”; 4. Bahwa, sama halnya dengan hiburan permainan ketangkasan (Timezone, Funworld, dsb) pada dasarnya konsep karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (masyarakat umum) baik itu dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, maupun lansia. Terkait dengan tarif pun masih dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, dimana tarif karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon relatif rendah. Oleh karenanya, karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon terbuki bukan merupakan jenis hiburan yang bersifat mewah (luxury); 5. Bahwa, bukti jenis hiburan karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon sebagai jenis hiburan yang bukan merupakan hiburan aktivitas mewah (luxury) atau perlu dikendalikan, telah termakna di dalam Naskah Akademik UU HKPPPD itu sendiri yang membuat tolak ukur/parameter hiburan masyarakat umum bukan tergolong dengan hiburan aktivitas mewah (luxury) atau perlu dikendalikan IV. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan UU HKPPPD Telah Terbukti Bertentangan Dengan UUD 1945, Sebagaimana Terhadap Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 1. Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD Menimbulkan Ketidakadilan dengan Menyamaratakan Jenis-Jenis Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke, Oleh Karenanya Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang merupakan Hak Konstitusional para Pemohon. 1.1. Bahwa, di Indonesia itu sendiri sektor jasa kesenian dan hiburan selalu berkembang dengan mengikuti perkembangan masyarakat. Sama 259 halnya perkembangan karaoke yang berkembang, yang telah memiliki kategori dari karaoke. Terbukti dengan adanya jenis-jenis karaoke yang telah beroperasi di Indonesia, bahkan juga telah diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 serta beberapa peraturan daerah yang secara tegas “Mengklasifikasikan Jenis Karaoke”. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 karaoke terbagi menjadi: a) Karaoke Tanpa Hall; b) Karaoke Keluarga; c) Karaoke Eksekutif; d) Karaoke Kubus (Box Karaoke). 1.2. Bahwa, penegasan-penegasan lain dapat dibuktikan melalui kebijakan tarif royalti oleh Lembaga Kolektif Nasional (LMKN) (vide Bukti P-39) (vide Bukti PII-33). Dan penegasan adanya jenis karaoke itu sendiri juga termuat dalam peraturan perda (vide Bukti P I-30; P I-31; P I-32; P I-33; P I-34; P I- 35; P I-36; P I-37) (vide Bukti P II-24; P II-25; P II- 26; P II-27; P II-28; P II-29; P II-30; P II-31); 1.3. Bahwa, jenis-jenis pada klasifikasi karaoke itu juga memiliki perbedaan dari segi tarif. Perbedaan jenis ini juga melingkupi perbedaan dari pengenaan tarif terhadap konsumen, tarif royalti, jenis layanan, jam operasional, dan tujuan market. Hal ini juga terbukti dalam fakta persidangan pemeriksaan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H; 1.4. Bahwa, hal yang serupa terkait dengan adanya pembeda dari jenis karaoke juga disampaikan oleh Ahli Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD. dalam keterangannya yang pada pokoknya menyampaikan, “hasil observasi dari Ahli Riyo Hanggoro Prasetyo, terdapat perbedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke eksekutif, yaitu Karaoke Keluarga, lebih ditujukan untuk hiburan ramah keluarga atau ramah dengan suasana yang nyaman dan aman untuk segala usia. Dari segi target pasar, Karaoke Keluarga sering digunakan untuk mengasah bakat-bakat bernyanyi dan paling penting 260 sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan kecintaan terhadap seni terutama seni musik. Sementara itu karaoke eksekutif, target pasarnya untuk melayani pasar eksekutif, klien-klien eksekutif biasanya sudah dewasa yang memang bertujuan mendatangi tempat tersebut untuk mendapatkan experience atau pengalaman hiburan mewah atau luxurious. Pembeda-pembeda lain juga terdapat dari segi fasilitas, tarif dan ekonomi antara Karaoke Keluarga dengan Karaoke Eksekutif; 1.5. Bahwa, keterangan Saksi Ibu Maharani Dewi Damayanti pada fakta persidangan menyampaikan terdapat jenis karaoke yang diketahui oleh saksi, antara lain Karaoke Eksekutif, ada Karaoke Keluarga, ada Karaoke Box dan Hall. Kalau untuk karaoke keluarga jelas-jelas berbeda, segmennya berbeda, servisnya berbeda, harganya berbeda; 1.6. Bahwa, lebih lanjut menurut Carl Von Savigny, bahwasanya hukum sejatinya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sudah sepatutnya dan sewajarnya hukum dibentuk untuk mengisi kekosongan norma untuk mengatur sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat itu. Namun dalam hal ini, UU HKPPPD khususnya Pasal 58 ayat (2) dan penjelasan Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD tidak memberikan norma hukum yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini, yaitu tidak diberikan pengklasifikasian jenis karaoke. Pada faktanya karaoke telah berkembang menjadi beberapa jenis yang dikenal atau diketahui berbagai pihak, yaitu masyarakat maupun berbagai instansi pemerintah. Dimana dari beberapa jenis karaoke mempunyai perbedaan dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, serta tujuan market; 1.7. Bahwa, UU HKPPPD khususnya Pasal 58 ayat (2) dan penjelasan Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD menunjukkan ketidakadilan terhadap jenis hiburan karaoke, yang memperlakukan sama jenis karaoke yang saat ini ada dalam perlakuan sama. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., ketidakadilan itu terdapat di dalam Pasal 58 karena menyamakan sesuatu yang berbeda. Dalam artian menyamakan pengenaan tarif PBJT, yaitu 261 paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Lebih lanjut pendapat ahli dapat para Pemohon kutip, menyampaikan “Bahwa menurut Ahli, ada perbedaan yang tajam antara dua mahzab yang Ahli sebutkan, mahzab hukum alam dan positivisme hukum, berkaitan dengan landasan mengikatnya hukum. Mahzab hukum alam memandang hukum merupakan refleksi dari moral dan keadilan. Hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan, bahkan ada adagium lex iniusta non est lex, hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Sementara itu, mahzab positivisme memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat”. “Bahwa menurut Ahli, dalam dunia praksis, kedua mahzab hukum ini susah disatukan. Ketika keadilan yang diutamakan, maka tidak jarang kepastian hukum yang dilanggar, dan sebaliknya memang idealnya adalah hukum yang berkepastian sekaligus yang adil atau kepastian hukum tetap diperlukan. Menurut pendapat Gustav Radbruch jika terjadi dilema antara kepastian hukum dan keadilan, maka dapat digunakan asas prioritas. Dengan meletakkan prioritas utama pada keadilan dan baru kemudian kepastian hukum.” “Saya dilihat dari perspektif keadilan yang tadi saya ketegaskan adalah unfair, adalah tidak adil. Menyamakan sesuatu yang berbeda. Ini kalau misalnya saya kaitkan dengan pandangan dari Thomas Aquinas yang berkaitkan dengan keadilan distributif. Harusnya kan memberikan hak yang sama kepada orang yang sama. Kalau ini kan, menyamakan kepada sesuatu yang berbeda”; 1.8. Bahwa, berkaitan dengan ketidakadilan itu juga disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh Presiden, yaitu Ahli Hefrizal Handra yang berpendapat “penyamarataan perlakuan terhadap semua jenis karaoke tidak mengecualikan karaoke keluarga yang tidak menyediakan pemandu lagu adalah tidak adil.” Kemudian Ahli Presiden Candra Fajri Ananda berpendapat “menyamakan perlakuan terhadap semua jenis karaoke, ada karaoke keluarga yang tidak menyediakan pemandu adalah tidak adil”; 1.9. Bahwa, berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, telah terbukti dengan tidak diberikan pengklasifikasian jenis karaoke, namun membuat jenis karaoke dalam frasa “Karaoke” telah menunjukkan 262 bahwasanya UU HKPPPD khususnya Pasal 58 ayat (2) dan penjelasan Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD telah terbukti menyamaratakan jenis karaoke keluarga dengan jenis karaoke lainnya. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya UU HKPPPD khususnya pada Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD telah menimbulkan ketidakadilan terhadap jenis usaha hiburan karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon. Dimana di dalam UU HKPPPD itu sendiri terdapat pengklasifikasian suatu rumpun jenis usaha jasa seni dan hiburan sama halnya, seperti pergelaran seni, diklasifikasikan menjadi pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, dan jasa pijat diklasifikasikan menjadi panti pijat, dan pijat refleksi; 1.10. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan a quo atasnya adanya bukti nyata yang tidak memberikan pengklasifikasian/penggolongan karaoke telah menimbulkan ketidakadilan yang melanggar hak konstitusional para Pemohon yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 2. Perubahan Tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD Tidak Menjamin Adanya Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil, Oleh Karenanya Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merupakan Hak Konstitusional para Pemohon. 2.1. Bahwa, memperhatikan uraian para Pemohon pada Sub Bab III di atas, secara jelas para Pemohon telah menjelaskan karaoke keluarga bukanlah merupakan kategori jenis usaha yang bersifat mewah (luxury) atau perlu dikendalikan; 2.2. Bahwa lebih lanjut, secara filosofis pembuat undang-undang dalam Penjelasan Umum UU HKPPPD menegaskan bahwasanya UU HKPPPD dibuat guna melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 oleh karenanya disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 263 Penyusunan Undang-Undang tersebut juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2.3. Bahwa, penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2.4. Bahwa di dalam Naskah Akademik UU HKPPPD pada halaman 187 dan halaman 293-294, berikut kami kutip: - Alinea Pertama, Halaman 187 Naskah Akademik UU HKPPPD: Terkait dengan jenis-jenis pajak daerah berbasis konsumsi yang diatur dalam UU PDRD, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir mengatur tarif maksimum yang relatif lebih tinggi dari jenis pajak konsumsi lainnya. Pajak daerah berbasis konsumsi pada umumnya dikenakan pada tarif maksimum 10%, begitu juga pajak pusat berbasis konsumsi (PPN). Namun Pajak Hiburan dalam UU PDRD dikenakan dengan lapisan tarif 10% s.d. 75% tergantung pada jenis hiburannya, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha. Sebagai contoh hiburan permainan ketangkasan (misalnya Timezone, Funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury) atau hiburan yang perlu dikendalikan. Begitu juga dengan jasa parkir yang dikenakan Pajak Parkir dengan tarif 264 maksimum 30%, berbeda dengan tarif pajak pusat dan pajak daerah atas penyerahan jasa sebesar 10%, sehingga belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha bagi industri dan aktivitas perkantoran. - Halaman 293-294, Angka 5 Naskah Akademik UU HKPPPD: Tarif PBJT ditetapkan seragam sebesar maksimum 10%. Selain perluasan objek pajak daerah dan penyelarasan dengan objek PPN, PBJT juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tarif maksimal pajak-pajak daerah berbasis konsumsi menjadi satu tarif yang sama, yaitu sebesar 10%. Dari kelima jenis pajak daerah yang diintegrasikan menjadi PBJT, terdapat 2 jenis pajak daerah yang berubah tarifnya. Dalam UU PDRD, tarif maksimum Pajak Hiburan diatur berlapis antara 10% sampai dengan 75% yang dibedakan berdasarkan jenis hiburannya, sementara tarif maksimum Pajak Parkir sebesar 30%. Dengan konsep PBJT, kedua jenis pajak tersebut tetap dipungut dengan tarif tunggal 10% maksimum. Tujuannya adalah untuk memudahkan administrasi pembayaran dan pelaporan pengusaha, mendukung iklim investasi, dan agar harmonis dengan tarif PPN (10%) yang pada dasarnya merupakan pajak pusat berbasis konsumsi. Namun demikian, meskipun pada dasarnya PBJT menganut prinsip tarif tunggal, tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotek, kelab malam, karaoke, dan bar, yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% dalam rancangan undang-undang ini. 2.5. Bahwa, dari kutipan Naskah Akademik UU HKPPPD tersebut di atas, jika diperhatikan kembali secara saksama bahwasanya, pengendalian pajak jasa kesenian dan hiburan dilakukan terhadap usaha yang kategori hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau sifatnya yang perlu dikendalikan; 2.6. Namun, tolak ukur atau parameter pengkategorian jasa kesenian dan hiburan yang merupakan aktivitas hiburan yang sifatnya mewah 265 (luxury) atau sifatnya perlu dikendalikan, atau bukan, tidaklah dijelaskan secara terperinci oleh pembuat undang-undang. Sehingga menurut penalaran yang wajar, para Pemohon memaknai bahwa, ketentuan hukum UU HKPPPD terkait dengan pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 1) Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Aktivitasnya Bukan Bersifat Mewah (Luxury) atau Sifatnya Perlu Dikendalikan; dan 2) Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Aktivitasnya Bersifat Mewah (Luxury) atau Sifatnya Perlu Dikendalikan. 2.7. Bahwa lebih lanjut, terhadap pengkategorian jasa kesenian dan hiburan yang termasuk ataupun bukan merupakan aktivitas bersifat mewah (luxury) atau sifatnya perlu dikendalikan, telah menghasilkan norma hukum yang berbeda terkait dengan penentuan tarif PBJT, sebagaimana pada tabel di bawah ini: 1. Kategori Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Yang Aktivitas Bukan Bersifat Mewah (Non Luxury). No. Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Tarif Pajak PBJT 1. Tontonan Film Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 2. Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 3. Kontes Kecantikan Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 4. Kontes Binaraga Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 5. Pameran Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 6. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 266 7. Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 8. Permainan Ketangkasan Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 9. Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 10. Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 11. Panti Pijat dan Pijat Refleksi Paling Tinggi 10% (sepuluh persen) 2. Kategori Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Yang Aktivitas Bersifat Mewah (Luxury). No. Usaha Jasa Kesenian & Hiburan Tarif Pajak PBJT 1. Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa Paling Rendah 40% (empat puluh persen) dan Paling Tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) 2.8. Bahwa, perlu kembali para Pemohon tegaskan, bahwasanya pembentuk undang-undang telah keliru dalam merumuskan UU HKPPPD khususnya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD dan Penjelasan Pasal 58, yang mana mengatur tentang perubatan tarif PBJT dan menempatkannya sebagai aktivitas hiburan yang bersifat mewah (luxury). Bahwa jenis hiburan karaoke keluarga yang dimiliki oleh para pemohon bukan merupakan jasa kesenian dan hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury) atau sifatnya perlu dikendalikan; 2.9. Bahwa, berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, 267 S.H., M.H, pada fakta persidangan menyatakan, “Nah, pertanyaan saya apakah kontes kecantikan itu bukan sesuatu yang jasa hiburan yang luxury? Menampilkan sesuatu yang branded, ya. Pakaian yang dibawakan saja, ya sama-sama kita lihatlah, saksikan. Belum lagi tas yang dikemas, yang dibawain. Nah, sekarang bandingkan dengan karaoke. Apakah jenis karaoke atau jasa hiburan karaoke keluarga ini bisa dikatakan luxury? Kalau eksekutif, saya bisa mengerti. Cuman karena persoalannya apa? Stigma yang diberikan terhadap jasa hiburan karaoke ini sudah terlanjur. Hanya orang-orang yang kalangan the hype saja yang bisa. Padahal yang saya simak tadi maupun yang sudah saya kaji, karaoke itu sendiri jenisnya berbeda atau kategorinya berbeda. Kalau karaoke keluarga, tentu saja tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang luxury”. “Jadi sekali lagi, ukuran dari jasa hiburan dan luxury ini patut dipertanyakan. Ada enggak dalam naskah akademik? Sepanjang yang saya baca, tidak ada ukurannya. Yang kayak apa yang luxury itu?”; 2.10. Bahwa, pendapat ahli Presiden, Hefrizal Handra pada persidangan yang pada pokoknya “jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap SPA yang pasti tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, namun bisa dikategorikan sebagai jasa sekunder, bahkan tersier jika dianggap bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik dan apalagi kalau jasanya disediakan dengan kemewahan. Sebagai barang jasa sekunder atau tersier, jasa tersebut dipastikan hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan membeli. Sehingga tidak ada masalah keadilan dalam konteks pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi karena hanya dikenakan untuk jenis barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh yang mampu (keadilan vertikal)”, “dampak negatif dari jasa hiburan diskotek, karaoke, dan kelab malam untuk masyarakat, generasi muda, dan masa depan bangsa. Jenis jasa tersebut perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan oleh pemerintah daerah setempat dan tentu saja dapat melalui mekanisme perpajakan karena pajak tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan penerimaan, namun juga dapat berfungsi sebagai pengaturan (regulerend)”; 268 2.11. Bahwa, pendapat ahli Presiden, Candra Fajri Ananda pada persidangan yang pada pokoknya “pajak akan selalu diberlakukan secara berbeda untuk kelompok masyarakat dengan berpenghasilan yang berbeda. Kelompok kaya berkenan untuk membayar pajak lebih, dibandingkan dengan kelompok berpendapatan rendah”, “teori kebutuhan Abraham Maslow atau yang dikenal dengan teori hierarki. Kebutuhan Maslow, kebutuhan setiap orang secara berurutan adalah kebutuhan fisik, safety, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Pada dasarnya, kebutuhan ke diskotek, kelab malam, bar, mandi uap atau SPA bukan sebagai kebutuhan dasar, namun lebih kepada kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri”, “Selain itu, Puskapu Fakultas Hukum Lampung tahun 2022 menyatakan bahwa penerapan tarif tinggi untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap secara tidak langsung merupakan penerapan fungsi regulerend dari pajak sehingga pengenaan tarif tinggi menyebabkan masyarakat, khususnya anak remaja untuk mengurangi pengguna jasa hiburan dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap tersebut”; 2.12. Bahwa, sebagaimana pendapat ahli Presiden pada persidangan, menyinggung mengenai jenis kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Serta adanya dampak negatif dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap. Adapun terhadap hal ini perlu para Pemohon pertanyakan, antara lain: - Apakah karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon memiliki dampak negatif terhadap masyarakat? - Apakah karaoke keluarga itu hanya dapat dinikmati oleh kalangan yang berekonomi tinggi atau tidak? - Apakah semua aktivitas seni dan hiburan merupakah kebutuhan primer? 2.13. Bahwa, dari pertanyaan tersebut di atas, para Pemohon akan memberikan penjelasan bahwasanya karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon mempunyai dampak positif bagi masyarakat, dimana tidak diberlakukannya penjualan produk whiskey, hostess, dan 269 drug. Justru karaoke keluarga merupakan tempat yang menekankan suasana menyenangkan dan ramah, dengan fasilitas yang sederhana tanpa kemewahan yang berlebihan. Dengan karaoke keluarga ini, juga dapat mambantu masyarakat yang senang dalam dunia seni, yaitu bernyanyi. Karaoke keluarga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang suka bernyanyi dalam mengasah bakat bernyanyinya. Tentunya masyarakat yang dimaksud bukan saja untuk kaum dewasa, melainkan juga ramah terhadap anak-anak, remaja, maupun orang tua, dan lansia. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Ahli Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD, pada persidangan, dapat para Pemohon kutip: “kalau karaoke keluarga, itu lebih ditujukan untuk hiburan ramah keluarga atau ramah anak dengan suasana yang nyaman dan aman untuk segala usia. Dan dari target pasar ini juga tempat karaoke keluarga ini sering digunakan pula untuk mengasah bakat-bakat bernyanyi dan yang paling penting adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan kecintaan terhadap seni, terutama seni musik”; 2.14. Bahwa, target konsumen karaoke keluarga lebih fokus terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga kalangan masyarakat berekonomi tinggi bukan menjadi sasaran utama market pemasaran karaoke keluarga. Harga yang relatif kecil dikenakan karaoke keluarga bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati sajian hiburan pada jenis hiburan karaoke keluarga; 2.15. Bahwa dalam fakta persidangan, Ahli Presiden Candra Fajri Ananda menjelaskan terkait dengan Teori Maslow, kemudian atas teori tersebut, Yang Mulia Hakim M. Guntur Hamzah, yang pada pokoknya bertanya mengenai: “Menurut Prof. Candra, untuk karaoke keluarga termasuk kategori apa merujuk dengan Teori Maslow, Primer, Sekunder, atau Tersier? Akan tetapi, pertanyaan ini tidak dijawab atau ditanggapi oleh Ahli Presiden Candra Fajri Ananda; Bahwa, menurut hemat para Pemohon, seluruh jenis hiburan bukan merupakan kebutuhan primer. Sehingga pandangan ahli yang menentukan kebutuhan hiburan itu termasuk primer, sekunder, dan tersier adalah tidak dapat diterima; 270 2.16. Bahwa, lebih lanjut dengan karakter fasilitas yang disediakan oleh para Pemohon pada karaoke keluarga, maksud dan tujuan dari karaoke keluarga, sasaran market karaoke keluarga, dan tarif dari karaoke keluarga itu telah terbukti bahwasanya karaoke keluarga bukan merupakan hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury) atau sifatnya perlu dikendalikan; 2.17. Bahwa dengan dimasukkannya karaoke keluarga menjadi bagian hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury) atau sifatnya perlu dikendalikan, telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945. Sejalan dengan Naskah Akademik UU HKPPPD yang menyatakan “Sebagai contoh hiburan permainan ketangkasan (misalnya Timezone, Funworld, dsb) yang merupakan hiburan anak dan keluarga dikenakan tarif maksimum 75%, sehingga kurang sesuai dengan sifat hiburan ketangkasan yang pada dasarnya merupakan hiburan masyarakat umum, bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury) atau hiburan yang perlu dikendalikan”. Sama halnya juga dengan karaoke keluarga yang dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, maupun lansia. Dapat disimpulkan bahwasanya karaoke keluarga termasuk dengan hiburan masyarakat umum; 2.18. Bahwa, melalui permohonan a quo, para Pemohon memohon agar hiburan karaoke keluarga diberikan kedudukan serta atas nilai norma yang sama aktivitas hiburan lain yang memiliki dampak positif bagi masyarakat, yaitu mengkategorikan kedudukan karaoke keluarga yang dimiliki para Pemohon ke dalam jenis hiburan bukan hiburan yang bersifat mewah (luxury) atau hiburan yang perlu dikendalikan, sama hal seperti hiburan permainan ketangkasan; 2.19. Bahwa oleh karenanya, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan permohonan a quo atasnya adanya bukti nyata yang tidak menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil, yang melanggar hak konstitusional para Pemohon yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 271 3. Penentuan Norma Tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD Bersifat Diskriminatif, Oleh Karenanya Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang merupakan Hak Konstitusional para Pemohon. 3.1. Bahwa, merujuk pada konsep paradigma pengendalian pajak yang tidak dilakukan terhadap jasa kesenian dan hiburan yang bukan merupakan bersifat mewah, sehingga di dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD menimbulkan makna bahwasanya konsep pengendalian PBJT dilakukan terhadap 2 (dua) kategori usaha, yaitu jasa kesenian dan hiburan yang aktivitasnya bukan bersifat mewah (non luxury) dan jasa kesenian dan hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury); 3.2. Bahwa, dari penjelasan di atas, parameter diskriminasi dalam permohonan a quo, adalah terkait dengan pengendalian jenis hiburan kategori hiburan yang aktivitasnya bukan bersifat mewah (non luxury) dan jasa kesenian dan hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury); 3.3. Bahwa, sebagaimana uraian-uraian maupun penjelasan pada angka 1 dan angka 2 pada sub bab ini, telah membuktikan bahwasanya karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon bukan merupakan hiburan yang aktivitasnya bukan bersifat mewah (non luxury) dan jasa kesenian dan hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury). Sehingga dengan diperlakukannya karaoke keluarga berbeda dengan kategori hiburan lain yang bukan merupakan hiburan bersifat mewah (non luxury) dan jasa kesenian dan hiburan yang aktivitasnya bersifat mewah (luxury), telah menimbulkan dikriminasi; 3.4. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan permohonan a quo atasnya adanya buktinya nyata yang telah menciptakan diskriminasi terhadap karaoke keluarga para Pemohon yang melanggar hak konstitusional para Pemohon yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 272 4. Perubahan Tarif PBJT terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke pada Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD telah Menghambat para Pemohon dalam Memajukan Haknya Secara Kolektif untuk Membangun Masyarakat, Bangsa, dan Negara, Oleh Karenanya Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang merupakan Hak Konstitusional para Pemohon. 4.1. Bahwa, para Pemohon selaku pihak yang memungut pajak PBJT atas hiburan karaoke keluarga dari konsumen, merupakan salah satu peran penting dalam membantu membangun masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya dengan adanya usaha karaoke keluarga, maka pendapatan pajak negara maupun daerah juga bertambah. Hal ini terlihat jelas melalui karaoke keluarga, para Pemohon telah berkontribusi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia maupun masyarakat; 4.2. Bahwa, para Pemohon telah melakukan pembayaran pajak hiburan kepada pemerintah daerah (vide Bukti P II-20). Bahwa para Pemohon merupakan subjek hukum yang taat terhadap aturan peraturan perundang-undangan serta telah berkontribusi mendukung perolehan pendapatan pajak guna alokasi dana pelayanan umum pemerintah demi menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini para Pemohon telah membantu dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, melalui usaha karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon, dengan memberikan lapangan pekerjaan, maupun melakukan corporate social responsibility. Hal mana corporate social responsibility Pemohon I dapat kami buktikan berdasarkan Laporan Kegiatan Bakti Sosial (vide Bukti P I-26); 4.3. Bahwa, selain daripada pemungutan PBJT, para Pemohon juga telah melaksanakan kewajiban pajak lain terhadap pemerintah seperti: a) Pajak PPh 21 (pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri); 273 b) Pajak PPh 23 (pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa); c) Pajak PPh 25 (angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha). 4.4. Bahwa, merujuk pada permohonan perkara a quo terhadap Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD, penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dapat dinyatakan tinggi sehingga berdampak kepada usaha dari pelaku usaha bidang jasa hiburan yang dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD, khususnya terhadap para Pemohon yang merupakan pelaku usaha di bidang karaoke keluarga. Hal tersebut akan berpengaruh terlebih dahulu terhadap konsumen yang dikenakan pajak PBJT minimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah konsumsi jasa karaoke yang digunakan oleh konsumen. Dimana konsumen akan memperhitungkan nilai sejumlah biaya yang harus dibayarkan atas konsumsi barang dan/atau jasa yang telah dikonsumsi belum termasuk pengenaan pajak yang tinggi; 4.5. Bahwa, pada dasarnya tidak diperbolehkan mencari-cari barang atau jasa kena pajak, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam pertimbangan hukum angka 3, 19, halaman 81 yang lengkapnya berbunyi berikut ini: “Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang- orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak”; 4.6. Bahwa, para Pemohon sebagai pelaku usaha karaoke keluarga yang tujuan market-nya ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, kalangan muda, orang tua, maupun lansia, ingin 274 berkumpul ataupun menyalurkan bakat yang senang, atau suka bernyanyi, dan juga terhadap orang atau konsumen yang menghibur diri guna pengendalian diri untuk menghilangkan stres, maupun untuk mengisi waktu luang, yang pada awalnya memiliki paradigma karaoke keluarga dengan biaya relatif rendah akan bergeser menjadi biaya yang tinggi, sehingga mengurangi jumlah pengunjung/konsumen yang datang untuk mengkonsumsi jasa hiburan karaoke keluarga yang dimiliki oleh para Pemohon; 4.7. Bahwa, tidak hanya itu, kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon selaku pelaku usaha karaoke, akibat jumlah konsumen yang berkurang dimungkinkan akan berdampak dengan penutupan sejumlah outlet atau cabang yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pekerja yang berada di outlet atau cabang tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Karena para Pemohon selaku pelaku usaha karaoke keluarga memerlukan pendapatan untuk menutupi kewajiban biaya tetap yang harus dibayarkan, seperti gaji karyawan, sewa gudang atau tempat, listrik dan air, dan biaya lainnya; 4.8. Bahwa, dengan berlakunya UU HKPPPD sebagaimana Pasal 58 ayat (2), tidak menunjukkan adanya asas pengayoman, asas kekeluargaan, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, sebagai akibat pengenaan PBJT paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); 4.9. Bahwa, lebih lanjut pembuat undang-undang tidak mempertimbangkan dampak dari diberlakukannya UU HKPPPD, hal mana justru akan akan mengurangi perolehan pendapatan pajak. Hal ini dapat terjadi sebab memiliki hubungan kausal dengan berkurangnya minat konsumen untuk menghindari jasa hiburan karaoke keluarga. Masyarakat lebih senang melakukan aktivitas karaoke di rumah dengan biaya seminim-minimnya, seperti bukti contohnya pada masa kini telah banyak dipasarkan speaker portable berikut dengan microphone, yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas karaoke. Sehingga terjadi penurunan jumlah pendapatan dari para Pemohon baik juga penurunan perolehan pendapatan pajak 275 pemerintah. Dengan penalaran berpikir yang logis, jika pajak terlalu tinggi, maka akan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi negara sebaliknya jika pajak rendah maka dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi negara guna menyejahterakan kehidupan bangsa. Hal mana juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian negara, karena pajak merupakan alat retribusi kekayaan yang dapat digunakan sebagai pemberdayaan sosial untuk kepentingan masyarakat; 4.10. Bahwa, dampak jangka panjang yang berpotensi terjadi ialah bertambahnya angka pengangguran di Indonesia apabila terjadi penutupan beberapa atau seluruh outlet karaoke keluarga dari para Pemohon. Sementara itu, UUD 1945 telah memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 4.11. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka dengan diberlakukannya pengenaan tarif PBJT paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sebagaimana Pasal 58 ayat (2), maka dapat menghambat para Pemohon dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga patutnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 5. Penyesuaian-penyesuian yang Diperlukan Terhadap Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD. Bahwa, dalam permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon pada dasarnya para Pemohon hendak meminta penyesuaian-penyesuaian terhadap ketentuan UU HKPPPD, yaitu kami tampilkan dalam tabulasi sebagai berikut: 276 UU HKPPPD PERMOHONAN - Pasal 58 ayat (2): Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). - Pasal 58 ayat (2): Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga. - Penjelasan Pasal 58 Cukup jelas. - Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Yang dimaksud dengan “Karaoke Keluarga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1). 6. Permohonan A Quo Tidak Mengakibatkan Kekosongan Hukum. 6.1. Bahwa, dalam penerapannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak saja sekadar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang- undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Kendati pintu masuk varian putusan yang merumuskan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum; 6.2. Bahwa, terdapat masalah implementasi apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya menyatakan suatu Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang atau akan diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam 277 penerapannya; 6.3. Bahwa, melalui permohonan ini pada dasarnya para Pemohon hendak menyatakan bahwasanya Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD adalah bertentangan dengan UUD 1945 serta agar dengan kearifan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan melakukan penyesuaian-penyesuaian norma. V. Catatan Penting terkait Keterangan Ahli dan Saksi Para Pemohon Pada Saat Proses Pemeriksaan di Persidangan. 1. Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Bahwa, menurut ahli Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD tidak adil karena menyamakan sesuatu yang berbeda. Dalam artian menyamakan pengenaan tarif PBJT, yaitu paling rendah 40% dan paling tinggi 75% terhadap karaoke. Hal mana diketahui bersama, terdapat jenis-jenis yang antara lain: Karaoke Tanpa Kamar, Karaoke Eksekutif, Karaoke Kubus, dan Karaoke Keluarga. Masing-masing karaoke tersebut berbeda dalam hal tarif yang dikenakan, baik itu tarif royalti, jenis layanan, jam operasional, dan tujuan market; - Bahwa, menurut ahli agar hakim tidak boleh hanya sebagai corong undang-undang (spreekbuis van de wet), namun hakim harus berani keluar dari hukum positivitik-legalistik yang tidak berkeadilan. Untuk itu, dalam menegakkan hukum, hakim tidak boleh rigid dengan hanya melihat norma-norma hukum positif, namun juga harus melihat faktor- faktor penyebab suatu fakta hukum muncul. Maka dengan demikian, hakim akan dengan bijak dan penuh kearifan menerapkan hukum untuk mencapai keadilan; - Bahwa, menurut ahli “Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan seterusnya, harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.” Kalau ini dikatakan sebagai open legal policy, saya melihat justru ada di sini koridor, ada barrier di sini. Apabila dikatakan open legal policy, tidak lantas atau berarti bahwa pembentuk undang-undang itu atas nama open legal policy bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa melihat koridor yang ada di sini. Mengenai open legal policy adalah suatu aturan 278 perundang-undangan yang dibuat tanpa memiliki batasan, kemudian setiap produk undang-undang yang dibuat berdasarkan open legal policy dapat dikaji kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses Judicial Review. Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang yang dibentuk melalui open legal policy dan mungkin saja membatalkan undang-undang tersebut apabila melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ketika melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir sebagaimana dijelaskan di atas. 2. Ahli Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD. - Bahwa, menurut ahli adanya karaoke keluarga dan karaoke eksekutif berdasarkan observasinya, Yang Mulia, bahwasanya perbedaannya ini pertama dari target pasar dan pengalaman hiburan. Jadi, kalau karaoke keluarga, itu lebih ditujukan untuk hiburan ramah keluarga atau ramah anak dengan suasana yang nyaman dan aman untuk segala usia. Dan dari target pasar ini juga tempat karaoke keluarga ini sering digunakan pula untuk mengasah bakat-bakat tempat bernyanyi dan yang paling penting adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan kecintaan terhadap seni, terutama seni musik. Karaoke eksekutif, ini lebih mendekati dengan sejarah dari adanya industri karaoke ini sendiri, yaitu fokusnya target pasarnya untuk melayani pasar eksekutif. Dan biasanya konsumen karaoke eksekutif yang sudah dewasa yang memang bertujuan mendatangi tempat tersebut untuk mendapatkan experience atau pengalaman hiburan mewah atau luxurious; - Bahwa, menurut ahli perbedaan fasilatas antara karaoke keluarga dan karaoke eksekutif adalah karaoke keluarga juga fasilitasnya jauh lebih sederhana dan menekankan suasana yang menyenangkan dan ramah, tanpa kemewahan yang berlebihan. Ini secara pada prinsipnya. Dan memang yang paling utama adalah bersahabat terhadap anak karena harus diperhatikan juga untuk konsep karaoke keluarga ini juga harus benar-benar menciptakan situasi yang aman buat anak, sehingga keluarga dan termasuk anak-anaknya nyaman untuk berkaraoke di tempat tersebut. Sementara karaoke eksekutif, ini lebih terfokus kepada fasilitas mewah dengan ruangan-ruangan yang spesial, sistem suara 279 berkualitas tinggi, dan layanan tambahan premium, seperti halnya adanya pemandu lagu; - Bahwa, menurut ahli perbedaan tarif dan ekonominya antara karaoke keluarga dan karaoke eksekutif adalah harga dari karaoke keluarga ini jauh lebih terjangkau dan biaya royaltinya juga yang akhirnya dibayarkan kepada pencipta lagu jauh lebih rendah. Dan untuk karaoke eksekutif, dia memiliki tarif yang cenderung lebih tinggi karena memang pelayanannya lebih mendekatkan kepada luxurious, kemewahan, dan keistimewaan; - Bahwa, menurut ahli, adanya Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD yang menetapkan tarif pajak yang cenderung seragam untuk berbagai jenis hiburan, terutama dalam hal ini karaoke. Tanpa memperhitungkan adanya perbedaan mendasar yang telah saya jelaskan sebelumnya, ini dinilai tidak mencerminkan suatu keadilan; - Bahwa, menurut ahli dalam hal ini bahwasanya mewah itu harus dilihat sebenarnya dari layanan yang diberikan. Luxury itu terlihat dari apa yang diterima oleh konsumen, bukan dari jenis atau usahanya, dan langsung menyamaratakan semua bahwa usaha ini adalah suatu kemewahan. 3. Saksi Yessy Kurniawan, S.T. - Bahwa saksi menyatakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merasa prihatin kalau pengenaan daripada Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD ini kepada karaoke berdampak usaha karaoke akan banyak tutup. Karena royalti lagu, pemanfaatan lagu dan musik pada saat ini yang paling terbesar bersumber dari pendapatan layanan publik karaoke. Dan karaoke adalah jenis layanan publik yang paling taat dalam membayar royalti pemanfaatan lagu dan musik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; - Bahwa saksi menyatakan, dunia internasional sedikit bertanya kepada Indonesia. Di seluruh dunia, royalti terbesar itu berasal dari industri broadcasting. Kalau membuat chart income itu, broadcasting adalah income terbesar. Tetapi pada saat kita melakukan presentasi internasional, income terbesar kita berasal dari karaoke. Sehingga kita 280 memberikan penghargaan. Salah satunya memang kepada asosiasi yang membawahi Happy Puppy dan kemudian kita juga sangat berterima kasih kepada industri karaoke keluarga. Karena pada saat ini dalam catatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, karaoke keluarga adalah karaoke yang paling taat; - Bahwa, saksi menyatakan pada faktanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak pernah diajak untuk pembahasan UU HKPPPD. 4. Saksi Maharani Dewi Damayanti. - Bahwa, saksi menyatakan UU HKPPPD ini jelas memberatkan para pengusaha karaoke dengan menerapkan pajak yang sangat besar yang tertuang di dalam Pasal 58 ayat (2). Khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap, spa, ketetapan paling rendah, yaitu 40% dan paling tinggi adalah 75%; - Bahwa, saksi menyatakan anggota Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (APERKI) waktu awal dibuka, itu berjumlah 298 dengan 21 brand merek, seperti macam-macam ada Inul, Diva, Masterpiece, dll. Tapi untuk saat ini, tersisa 242 anggota dengan hanya 11 merek brand. Nah, turunnya sangat signifikan pada saat covid. Apalagi belum selesai, istilahnya, pertumbuhan setelah tutup dari covid kemarin ini pelan-pelan merangkak, tetapi akhirnya kena dengan aturan dan pajak ini. Kami takut bahwa akan banyak lagi outlet-outlet angkota APERKI yang akan tutup. Diakibatkan kenaikan pajak yang cukup tinggi, sangat tinggi buat kami; - Bahwa, saksi menyatakan APERKI dibuat untuk melindungi, memperjuangkan, kepentingan pengusaha karaoke keluarga. APERKI itu adalah kumpulan pengusaha karaoke keluarga. Jadi, itu yang ingin kami bedakan dengan karaoke-karaoke yang lain. Terdapat perbedaan segmen, servis, harga antara karaoke keluarga dengan karaoke eksekutif, karaoke box, dan hall. 5. Saksi Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., AIIArb. - Bahwa, saksi menyatakan pemberlakuan tarif dan biaya untuk karaoke keluarga di tempat usaha saksi antara lain: ruangan small Rp 70.000, 281 medium Rp 84.000, large Rp120.000, dan paling mahal pun VIP Rp 300.000. Itu sudah bisa dinikmati 8-10 orang; - Bahwa, saksi menyatakan karaoke keluarga yang dimilikinya pada setiap outlet itu diwajibkan untuk membuat mushola, untuk tempat beribadah. Kami juga tidak menjual alkohol karena memang tujuannya adalah untuk membuat karaoke hiburan yang sangat familiar untuk semua masyarakat; - Bahwa, saksi menyatakan setelah pandemic covid, banyak outlet karaoke tutup karena berat costnya itu. Cost tersebut antara lain: fee/cost gedung, gaji karyawan, listrik, air, sama BPJS. Saat itu pajaknya 25% plus servis 5%, itu masih bisa hidup. Tapi begitu covid, outlet kami dari 9 itu tutup. Yang pertama tutup itu, di Galaksi Bekasi, tutup lagi di Basura Mall, tutup lagi, di Kedoya. Nah, sekarang makin terimbas dengan berlakunya UU HKPPPD dan efektif diberlakukan bulan Maret. Nah, itu dikenakan tarif minimal 40% dan mulai berlaku, sayang tadi saya lupa menayangkan, sebelumnya itu di sini 25% tambah 5, sekarang menjadi 40% menjadi tambah 5%, belum lagi F&B- nya, jadi F&B-nya itu food and beverage-nya itu tidak lagi dikenakan, terpaksa di-cover oleh kepada biaya; - Bahwa, saksi menyatakan, dengan adanya penutupan karaoke berimbas pada: I. Pertama, yang dirasakan itu sangat rugi karena pertama kami melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), padahal satu outlet itu sebelumnya 36 orang kali 9, kan cukup banyak menyerap tenaga kerja. II. Yang kedua, tentu kami tidak bisa lagi menyumbang royalti, mohon maaf, kalau biasanya kami memberikan royalti kepada performer, pencipta, ya terpaksa karena outlet kami tinggal 2 sekarang, Pondok Gede sama di Kali Untung yang Malang itu, jadi tinggal 2. III. Yang ketiga, lagi tentu pajak juga menjadi berkurang Pak, kalaupun dikenakan 40% itu adalah volumenya, quantity kan berkurang. 282 - Bahwa, saksi menyatakan bahwasanya usaha karaoke yang dimiliki oleh saksi adalah family karaoke atau karaoke keluarga. Outlet saksi menggunakan konsep no alcohol, no ladies call; - Bahwa, saksi menyatakan bahwasanya saat ini usaha karaoke yang dimiliki oleh saksi karena hanya tinggal dua outlet, yaitu di Pondok Gede dan di Kalimalang. Saksi berharap tentu ini harus dikeluarkan. Karaoke keluarga ataupun family karaoke harus dikeluarkan dari jenis-jenis karaoke. Hal ini tidak adil, benar tidak adil. Saksi sudah mati-matian mau mempekerjakan orang, membantu pemerintah, bayar pajak, membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif 12%, pakai enggak pakai per-room, taat. Tahu-tahu kami diperlakukan pajak 40% seperti sekarang. VI. Petitum. Berdasarkan uraian argumentasi hukum dan bukti-bukti yang terlampir, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan permohonan para Pemohon ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera. Dalam Pokok Perkara Permohonan 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh 283 persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikecualikan terhadap karaoke keluarga.” Sehingga Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, Karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikecualikan terhadap Karaoke Keluarga”; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang menyatakan, “Cukup jelas” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “Karaoke Keluarga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1)”; Sehingga Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi “Yang dimaksud dengan “Karaoke Keluarga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1)”; 284 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara Permohonan Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). DAFTAR ISTILAH 1. PEMOHON I : PT Imperium Happy Puppy, pelaku usaha karaoke berbentuk perseroan terbatas yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120407212627 tertanggal 12 Januari 2024, dalam hal ini diwakili oleh Santoso Setyadji selaku Direktur Utama. 2. PEMOHON II : Santoso Setyadji, pelaku usaha karaoke berbentuk orang perseorangan yang memiliki Nomor Induk Berusaha 9120507162824 tertanggal 30 September 2022. 3. PARA PEMOHON : Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama. 4. PERMOHONAN : Permohonan para Pemohon terkait pengujian Undang-Undang pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. UU HKPPPD : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757). 6. UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. UUMK : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. 8. PBJT : Pajak Barang dan Jasa Tertentu. 285 9. NASKAH AKADEMIK UU HKPPPD : Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertanggal 30 April 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kesimpulan Presiden bertanggal 9 Oktober 2024 Adapun Kesimpulan Presiden yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden, sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sebagaimana telah kami sampaikan pada Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden dalam persidangan perkara a quo sebelumnya, 1. Secara konstitusional, pengaturan pajak melalui undang-undang adalah hal yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 a quo merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dimana Konstitusi memberikan kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang untuk menetapkan pajak-pajak yang dapat dipungut baik yang dipungut oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 2. Sesuai dengan ketentuan yang ditemukan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, maka kebijakan mengenai pajak dan pungutan memenuhi karakteristik sebagai open legal policy. 3. Pengaturan mengenai jenis pungutan berupa pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pembentuk Undang-Undang telah mengaturnya dengan UU HKPD. Dalam UU HKPD, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan jenis pajak, subjek, dan wajib pajak, 286 objek pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak. Tarif pajak daerah yang dipungut daerah tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Lebih lanjut pelaksanaan untuk melakukan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai prinsip otonomi daerah. 4. Terkait dengan ketentuan mengenai penetapan tarif untuk objek pajak atas jasa kesenian dan hiburan, sejak berlakunya UU PDRD besaran tarif maksimal untuk jenis hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa) sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya, yakni sebesar paling tinggi 75%. 5. Sehubungan dengan butir 2, penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang diatur dalam UU HKPD, merupakan kebijakan terbuka (open legal policy). Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang yang di dalamnya menetapkan tarif pajak atas objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945. 6. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena penetapan tarif khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT dalam ketentuan UU HKPD tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka (open legal policy) yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian, sehingga ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma. B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Sesuai dengan dalil dan fakta dalam persidangan yang telah diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah diberikan 287 pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Pemerintah menilai bahwa para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 3. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a. Terhadap Pemohon Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. b. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa para Pemohon menanggung beban pajak yang tinggi sehingga berdampak banyaknya usaha pada kelima jenis hiburan tersebut yang berhenti beroperasi. c. Permasalahan mengenai tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, dapat diselesaikan dengan dibukanya ruang pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 4. Dapat Pemerintah sampaikan, Pemohon perkara Nomor 19/PUU- XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, antara lain: a. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai kerugian yang mungkin akan timbul dengan dimasukannya mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan di UU HKPD. b. Tanggapan Pemerintah terkait hal ini adalah mandi uap/spa sudah termasuk sebagai bentuk hiburan khusus yang telah diatur dalam 288 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) sebagai objek pajak hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa), dan besaran tarif maksimalnya sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait kerugian para Pemohon tidak berdasar. 5. Dapat Pemerintah sampaikan, para Pemohon bukan merupakan subjek PBJT dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU HKPD: a. Subjek PBJT dalam Pasal 56 ayat (1) UU HKPD diatur bahwa yang menjadi subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan para Pemohon sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UU HKPD merupakan wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT kepada pemerintah daerah, atau dengan kata lain, para Pemohon tidak menanggung beban pajak. b. Dengan demikian, beban pajak (tax burden) atas penetapan tarif PBJT dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen (subjek pajak) yang menikmati atau mengonsumsi jasa kesenian dan hiburan tersebut. Dengan kata lain, beban pajak tersebut tidak ditanggung oleh pengusaha jasa kesenian dan hiburan (wajib pajak) serta tidak menjadi komponen biaya usaha, melainkan dibebankan kepada konsumen/penerima layanan. Sehingga dalil para Pemohon terkait kerugian yang dialami para Pemohon tidaklah berdasar. c. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan dampak diklasifikasikannya diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ke dalam kelompok jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, mengakibatkan banyaknya usaha pada kelima jenis hiburan tersebut yang berhenti beroperasi. d. Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat banyak usaha pada kelima jenis hiburan tersebut yang berhenti beroperasi setelah diberlakukannya UU HKPD. Justru setelah diberlakukannya 289 UU HKPD baik jumlah wajib pajak maupun penerimaan pajak untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan menunjukkan kenaikan jumlah wajib pajak dan kenaikan penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemerintah, yaitu Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada persidangan tanggal 10 September 2024 dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024. e. Saksi Pemerintah, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok, menyatakan bahwa setelah berlakunya UU HKPD, terjadi peningkatan penerimaan PBJT Jasa Hiburan pada tahun 2024 dan peningkatan jumlah wajib pajak PBJT atas jasa hiburan tertentu. 6. Kerugian konstitusional mengenai permasalahan terkait tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, dapat diselesaikan dengan dibukanya ruang pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD dan pengaturan dimaksud juga telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam persidangan a quo juga telah terbukti bahwa beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pemberian insentif fiskal PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 7. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 290 Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Selanjutnya, Pemerintah juga berpendapat kedudukan legal standing para Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan para Pemohon terletak pada tatanan implementasi dan bukan permasalahan konstitusionalitas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana untuk menolak Legal Standing para Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON A. PENJELASAN UMUM UU HKPD 1. Bahwa sebagai konsekuensi adanya hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dalam sistem negara kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka salah satunya perlu diikuti dengan pengaturan desentralisasi fiskal. Dalam konteks ini, Pasal 18A ayat (2) UUD Tahun 1945 telah menegaskan mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 dibentuk untuk pertama kali undang-undang yang nomenklaturnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18A a quo, yaitu Undang- Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, in casu UU HKPD. 2. Selama ini nomenklatur yang digunakan untuk mengatur substansi tersebut menggunakan istilah “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah”. Disahkannya UU HKPD dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang semula didasarkan pada Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sekaligus 291 pengaturannya diintegrasikan dengan substansi pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009). Selain substansi kedua undang-undang tersebut yang masih sesuai yang diintegrasikan dalam UU HKPD, Undang-Undang a quo juga mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar sejalan dengan sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pusat dan daerah [vide Penjelasan Umum dan Pasal 1 angka 1 UU HKPD]. 3. Kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan tujuan bernegara, oleh karenanya harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan urusan yang telah diserahkan kepada daerah sehingga berdampak pada meningkatnya pembangunan di daerah, termasuk menyediakan kemudahan layanan publik. 4. Cakupan yang diatur dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah (TKD), pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam UU HKPD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena pajak daerah dimaksud termasuk ujung tombak pembangunan daerah. 5. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, mengingat bahwa level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintah daerah. 292 6. Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya fiscal power sharing (pembagian wewenang pengelolaan keuangan) yang di dalamnya terdiri dari aspek expenditure assignment (kewenangan belanja) dan revenue assignment (kewenangan penerimaan) guna membangun kemandirian daerah dalam hal fiskal, karena sisi paling penting dalam revenue assignment adalah kewenangan perpajakan. 7. Fiscal power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih optimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, sekaligus memberikan keleluasaan fiskal bagi daerah dalam merancang belanja daerah sesuai dengan pendapatan dan pembiayaan masing-masing daerah. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal diwujudkan salah satunya dengan adanya pergeseran taxing power (kekuasaan perpajakan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 8. UU HKPD khususnya pada substansi perpajakan daerah disusun dengan mengusung semangat peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah dan sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian daerah. 9. Pajak daerah tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dipungut provinsi dan pajak yang dipungut kabupaten/kota. Adapun pajak yang dipungut provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor (PKB); bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); pajak alat berat (PAB); pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); pajak air permukaan (PAP); pajak rokok; serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Sementara itu, pajak yang dipungut kabupaten/kota terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); pajak barang dan jasa tertentu (PBJT); pajak reklame; pajak air tanah (PAT); pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB); pajak sarang burung walet; opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). 293 10. Sesuai dengan asas pembagian beban pajak yang telah diterima dan dilaksanakan secara universal, maka pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar seseorang, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Salah satu syarat yang menunjukkan bahwa pajak yang diterapkan itu telah adil adalah asas equality and equity (persamaan dan keadilan). Menurut asas ini, pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak dilakukan secara seimbang dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. B. PENGATURAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN DALAM UU HKPD 1. Dalam UU HKPD mengatur bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 42 UU HKPD. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang salah satunya adalah jasa kesenian dan hiburan. 2. Jenis-jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, yakni: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; 294 i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 3. Pada prinsipnya, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bukan merupakan suatu jenis pajak baru, karena objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan telah dipungut dengan nama Pajak Hiburan pada UU PDRD. 4. Secara umum, terdapat beberapa perubahan muatan UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD di antaranya melalui penurunan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan secara umum, termasuk panti pijat dan pijat refleksi, yang semula di UU PDRD paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10% dalam UU HKPD. 5. Selain menetapkan penurunan tarif, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk jasa kesenian dan hiburan umum yang semata- mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 6. Lebih lanjut, Pemerintah juga mengkhususkan besaran tarif yang lebih tinggi pada jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, yakni dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% yang telah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu yang menjadi pertimbangan penerapan tarif pajak ini adalah kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keadilan (equity), dimana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. 295 7. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat tertentu bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Selain itu, layanan pada jasa tersebut juga memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial kepada para penggunanya. 8. Penetapan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% dalam UU HKPD pada jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dipandang perlu untuk diatur secara khusus oleh pemerintah sebagai wujud penerapan fungsi regulerend dan fungsi redistribusi pendapatan dari sistem perpajakan. 9. Fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi pajak sebagai instrumen pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada fungsi ini, pajak bertindak sebagai instrumen untuk mengendalikan tingkat konsumsi atas suatu objek tertentu. Selanjutnya fungsi redistribusi pendapatan adalah fungsi pajak sebagai instrumen untuk menyalurkan pajak yang dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 10. Penyusunan dan penetapan kebijakan tersebut telah melalui tahapan pembahasan serta perumusan bersama antara Pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, partisipasi publik, praktik pemungutan di lapangan, serta mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. C. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PENETAPAN DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR, DAN MANDI UAP/SPA SEBAGAI OBJEK PBJT YANG DITETAPKAN DENGAN TARIF KHUSUS DALAM PASAL 58 AYAT (2) UU HKPD 1. Secara umum aktivitas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa merupakan lifestyle dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi 296 dimana kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 2. Salah satu sifat kebutuhan sekunder ataupun tersier adalah adanya sifat konsumen tidak selalu rasional secara ekonomi dalam membuat keputusan konsumsinya. Hal ini selaras dengan Teori Conspicuous Consumption yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899 oleh seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang Bernama Thorstein Veblen, dimana konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik (termasuk di dalamnya akibat kenaikan pajak) sepanjang barang/jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial. 3. Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Dalam teori penetapan tarif pajak, dikenal prinsip keadilan (equity) dimana kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 4. Hal ini juga sesuai dengan Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Chandra Fajri Ananda pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024 menyatakan: “Merujuk teori Maslow, pemenuhan konsumsi jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi/uap spa bukan merupakan kebutuhan pokok/primer, tetapi masuk pada kategori tersier, lebih mengarah kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri sehingga sangat terkelompok (segmented). Selain itu, Puskapu Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022) menyatakan pengenaan tarif tinggi untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa secara tidak langsung merupakan penerapan fungsi regulerend pajak, misalnya pengenaan tarif tinggi menyebabkan masyarakat khususnya anak remaja untuk mengurangi penggunaan jasa hiburan dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tersebut.” 297 5. Pengenaan tarif tinggi terhadap PBJT Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa pada UU HKPD dimaksud diwarnai oleh pandangan bahwa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa adalah objek PBJT yang dapat menimbulkan social cost, sebagaimana keterangan Ahli Pemerintah Hefrizal Handra pada persidangan tanggal 10 Oktober 2024. 6. Selanjutnya Pemerintah berpandangan bahwa penerapan tarif pajak yang tinggi tidak serta merta menyebabkan harga layanan untuk kelima jenis hiburan tersebut di dalam negeri menjadi tidak kompetitif apabila dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak secara langsung menurunkan daya tarik masyarakat untuk menikmati hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang ada di Indonesia. Biaya yang dikeluarkan untuk menikmati jasa hiburan mandi uap/spa dan karaoke di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara. Dengan demikian, biaya untuk menikmati layanan mandi uap/spa dan biaya karaoke, di Indonesia masih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. 7. Dari uraian-uraian di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat. Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai salah satu Objek PBJT atas Jasa Hiburan dalam UU HKPD 8. Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan dalam UU HKPD tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 9. Terhadap dalil permohonan Pemohon di atas, dapat dijelaskan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam UU PDRD, mandi uap/spa dipungut 298 sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam UU HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Bahkan secara historis penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000. 10. Sesuai ketentuan sebelumnya dalam UU PDRD, definisi hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan definisi tersebut, UU PDRD mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan. Sementara dalam ketentuan yang berlaku saat sebagaimana diatur dalam UU HKPD, definisi jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Berdasarkan definisi tersebut, UU HKPD juga mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai sebuah bentuk rekreasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan dalam UU PDRD dan sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD telah sesuai dengan definisi pada masing-masing UU. 11. Selain itu, Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai Lampiran II Angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, telah diatur bahwa “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur”. 12. Dengan demikian, suatu pengertian dalam peraturan perundang- undangan dapat berbeda dan harus diletakan pada konteks sesuai substansi/materi dalam masing-masing peraturan perundang- undangan. Oleh karenanya, suatu layanan mandi uap/spa dapat 299 dipandang dari berbagai sisi baik sebagai layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, sebagai usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ataupun sebagai jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Oleh karenanya pembedaan pendefinisian dan pengkategorian atas suatu kegiatan akan bersifat relatif dan tergantung substansi/materi pada masing- masing peraturan perundang-undangan. 13. Menurut Keterangan Ahli Pemerintah Adrianto Dwi Nugroho pada persidangan tanggal 01 Oktober 2024: “...tidak ada ketentuan yang melarang bahwa sektor kesehatan tidak boleh dipungut pajak dengan cara apa pun itu tidak ada, baik dalam institusi maupun yang lain seperti itu. Jadi, saya pikir seperti itu, klasifikasi dia sebagai layanan kesehatan juga tidak menjamin bahwa dia tidak boleh dipungut menjadi suatu objek pajak.” 14. Pengenaan PBJT atas jasa hiburan mandi uap/spa telah berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 15. Penetapan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, melainkan fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan kebutuhan sekunder atau tersier berupa hiburan atau gaya hidup. Konsumen yang memanfaatkan jasa hiburan tersebut adalah orang pada golongan tertentu atau tingkat pendapatan tertentu. Terkait Adanya Pembedaan Antara Karaoke Keluarga Dengan Karaoke Lainnya 300 16. Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa UU HKPD bertentangan dengan konstitusi karena menyamaratakan seluruh jasa hiburan karaoke dan tidak membedakan karaoke keluarga. 17. Untuk PBJT atas jasa hiburan karaoke sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, telah diatur antara lain sarana minimum, fasilitas minimum, dan kondisi lingkungan karaoke. Selanjutnya, dari sisi pendirian usaha karaoke, setiap pengusaha yang akan membuka usaha karaoke, harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. 18. Dengan memperhatikan layanan dan tarif/harga pada karaoke, dapat dipahami bahwa usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan yang menjadi kebutuhan bagi kalangan masyarakat tertentu dan tidak dinikmati atau dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. 19. Pada prinsipnya tidak terdapat pembedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, sehingga dari aspek perpajakan daerah tidak membedakan antara ada dasar yang memadai untuk membedakan pengenaan pajak antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya. Seandainya benar (quod non) terdapat pembedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, maka seharusnya cukup diatur di peraturan daerah masing-masing dan tidak perlu diklasifikasikan dalam Undang-Undang. 20. Hal ini juga sesuai dengan Keterangan Ahli Prof Chandra Fajri Ananda pada persidangan yaitu: “…Sementara di Undang-Undang HKPD itu tidak membagi klasifikasi karaoke keluarga, termasuk juga karaoke rumahan, atau karaoke yang tanpa dinding, tanpa bangunan lah, yang terbuka. Maka di dalam perda itu bisa saja pemda membuat klasifikasinya. Apalagi sudah di-support oleh yang tadi Yang Mulia Hakim Arief menyatakan itu ada insentifnya, ada. Jadi dengan adanya peluang itu sebenarnya perda bisa menyebutkan 301 untuk karaoke jenis A, B, C dengan tarif-tarif yang berbeda. Itu sangat tergantung kepada kondisi daerahnya masing-masing”. 21. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan dan membuktikan pengaturan karaoke sebagai objek PBJT Jasa Hiburan dalam UU HKPD dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya telah tepat dan tidak terdapat inkonstitusionalitas. D. PENJELASAN PENETAPAN TARIF PALING RENDAH 40% DAN PALING TINGGI 75% PADA PBJT ATAS JASA HIBURAN BERUPA DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR, DAN MANDI UAP/SPA DALAM UU HKPD 1. Dalam penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan dalam UU HKPD, Pemerintah memperhatikan praktik pengenaan tarif pajak hiburan di daerah. Berdasarkan data, rata-rata tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDRD yang telah dicabut dengan UU HKPD, menunjukkan bahwa rata-rata tarif pajak hiburan tertentu secara nasional adalah sebesar 40%. 2. Penyusunan dan penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI. 3. Berikut tabel perbandingan rata-rata tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDRD dan UU HKPD. Tabel Rata-Rata Tarif Pajak Atas Jasa Hiburan Tertentu sesuai dengan UU PDRD dan UU HKPD Rata-Rata Tarif PBJT Berdasarkan: Wilayah UU PDRD* UU HKPD** Objek Pajak Hiburan Tertentu Diskotek Karaoke Kelab, Bar Mandi Uap/Spa 302 Rata-Rata Tarif Nasional 40% 46% 44% 46% 44% Rata-Rata Tarif Per Pulau Sumatera 40% 48% 45% 48% 45% Jawa 43% 48% 45% 47% 45% Nusra dan Bali 31% 45% 41% 45% 44% Kalimantan 38% 46% 46% 46% 45% Sulawesi 37% 41% 41% 41% 41% Papua dan Maluku 40% 41% 41% 41% 41% Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah. Catatan: * Berdasarkan data 436 daerah ** Berdasarkan data 267 daerah Sampel Perbandingan Tarif Berdasarkan UU HKPD dan UU PDRD di Beberapa Kota di Indonesia No Nama Daerah Tarif Objek Pajak Hiburan Tertentu Berdasarkan: UU PDRD UU HKPD Objek Pajak Hiburan Tertentu Diskotek Bar Kelab Malam Karaoke Mandi Uap/Spa 1 Kabupaten Aceh Besar 75% 50% 50% 50% 50% 50% 2 Kota Banda Aceh 75% 75% 75% 75% 75% 50% 3 Kota Medan 30% 40% 40% 40% 40% 40% 4 Kota Palembang 40% 40% 40% 40% 40% 40% 5 Provinsi DKI Jakarta 35% 40% 40% 40% 40% 40% 6 Kota Depok 75% 75% 75% 75% 40% 40% 7 Kota Bandung 35% 40% 40% 40% 40% 40% 303 8 Kabupaten Majalengka 40% 40% 40% 40% 40% 40% 9 Kota Semarang 35% 40% 40% 40% 40% 40% 10 Kabupaten Blora 75% 40% 40% 40% 40% 40% 11 Kota Surabaya 50% 50% 50% 50% 50% 50% 12 Kabupaten Pasuruan 40% 40% 40% 40% 40% 40% 13 Kota Blitar 40% 40% 40% 40% 40% 40% 14 Kota Pontianak 75% 40% 40% 40% 40% 40% 15 Kota Bontang 40% 40% 40% 40% 40% 40% 16 Kota Samarinda 40% 40% 40% 40% 40% 40% 17 Kota Makassar 35% 75% 75% 75% 40% 40% 18 Kabupaten Badung 15% 40% 40% 40% 40% 40% 19 Kabupaten Klungkung 40% 40% 40% 40% 40% 40% 20 Kota Jayapura 30% 40% 40% 40% 40% 40% 21 Kota Sorong 75% 40% 40% 40% 40% 40% Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah. 4. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan tarif pajak berdasarkan kondisi spesifik masing-masing wilayah. Penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% dimaksud mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah memandang kebijakan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan NKRI. 5. Kebijakan perpajakan yang disusun dengan cermat, berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Variasi tarif pajak antar daerah mencerminkan perbedaan kebutuhan, 304 budaya, ekonomi, kebijakan, prioritas daerah masing-masing. Beberapa daerah memilih menerapkan tarif pada tarif paling rendah, yaitu 40%, sementara yang lain menerapkan tarif pada tarif paling tinggi, yaitu 75%. 6. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Chandra Fajri Ananda dalam persidangan, yang dapat kami simpulkan: “...Karena memang perbedaan kapasitas fiskal di masing-masing daerah, tentu saja daerah yang objeknya banyak, kegiatan itu dan dia membutuhkan dana itu seperti di Pulau Bali, dimana memang kegiatan jasa itu sangat besar di sana, tentunya ini memerlukan. Artinya Pemda memerlukan penerimaan daerah yang cukup penting untuk itu tadi supaya belanjanya karena PAD kelebihannya enggak ada aturan, Pak. PAD itu bisa dibelanjakan oleh Pemda semau dia, senyampang untuk menambah kepentingan menambah kesejahteraan masyarakatnya.” Kalau misalkan perdanya tidak mendukung ke sana, gimana? Ya, jangan dipilih partainya, kan gitu, Pak. Jadi sebenarnya kita udah mulai mengajarkan betapa aktivitas politik untuk memilih partai di DPRD itu menentukan nanti juga bisnis-bisnis yang akan berjalan di wilayah itu. Kemudian yang berikutnya, Pigouvian Tax. Jadi saya ingin menyampaikan sebenarnya kenapa sih Pemerintah harus mengawasi hal-hal yang negatif atau bertanggung jawab dengan memberikan instrumen pajak di sana? Jadi Pemerintah ini selalu melihat, apakah ini berbahaya untuk masyarakat saya atau enggak. Nah, kemudian Pigouvian itu diberlakukan. Nah, pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah memang tadi SPA ini buruk gitu, apakah ini buruk banget gitu atau apa. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa ada range tadi gitu, Pemerintah melihat bagi wilayah tertentu, mungkin ini buruk, bagi wilayah lain enggak. Sehingga kemudian kasih range itu, itu bagian menjaga NKRI juga menurut saya. Karena kalau diberlakukan sama semua, nah ini yang enggak benar, gitu. Tapi kalau kemudian ada range, berarti ada wilayah-wilayah tertentu yang tadi, di sana memang membolehkan di sana, maka itu dikasihkan angka yang tertentu yang menurut pemerintah sudah sesuai. 7. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk didalamnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan seperti sosialisasi, serap aspirasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), 305 dan diseminasi. Penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% juga mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah memandang kebijakan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan NKRI. E. IMPLEMENTASI PENETAPAN TARIF PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 58 AYAT (2) UU HKPD 1. Dengan adanya UU HKPD, pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri dan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara lebih nyata dan bertanggung jawab, menguatnya desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatkan tingkat kemandirian daerah. 2. Khusus mengenai pengenaan tarif PBJT atas jasa hiburan pada pasal 58 ayat (2) UU HKPD, terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan penerimaan daerah berupa PBJT. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, pada persidangan tanggal 10 September 2024 dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024. 3. Keterangan saksi Pemerintah, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, menyatakan bahwa pada semester pertama tahun 2024, total penerimaan pajak hiburan tertentu mencapai Rp36,03 miliar, naik 4,71% dibandingkan periode yang sama pada semester I tahun 2023 yang mencapai Rp34,41 miliar. Sedangkan penerimaan pada 306 semester I tahun 2022 hanya sebesar Rp10,51 miliar, sebagaimana tabel berikut: Rincian Realisasi Pajak Hiburan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Kabupaten Badung (Data Antar Semester I Tahun Berkenaan) Tahun Pajak Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) Mandi Uap / Spa Diskotek, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Bar Total % Kenaikan a b c d e = b + c + d f 2022 6.373.776.398 3.079.754.721 1.056.865.669 10.510.396.789 2023 22.187.704.466 12.219.453.670 4.118.067.628 34.407.158.136 ▲ 227,36% 2024 36.027.504.313 ▲ 4,71% Sumber Data: Keterangan Tertulis Saksi Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan Bapenda Kabupaten Badung pada sidang MK,10 September 2024. 4. Sejalan dengan hal tersebut, data keseluruhan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PBJT tertentu di Kabupaten Badung mulai tahun 2022 sampai pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel Jumlah Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kabupaten Badung Tahun 2022-2024 Tahun Jumlah Wajib Pajak 2022 419 2023 410 2024 718 Sumber: Bapenda Kabupaten Badung (diolah). 5. Keterangan Saksi pemerintah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok menyatakan bahwa pada semester pertama tahun 2024 (Januari s.d. Agustus 2024) di Kota Depok, total penerimaan pajak hiburan tertentu mencapai Rp261 juta, naik 39,59% dibandingkan 307 periode yang sama pada tahun 2023 yang mencapai Rp187 juta. Sedangkan penerimaan pada tahun 2022 hanya sebesar Rp88 juta, sebagaimana tabel berikut: Tabel Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Sebelum dan Sesudah UU HKPD No. Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Sebelum berlaku UU HKPD Setelah berlaku UU HKPD Januari – Agustus 2023 Januari – Agustus 2024 1. Karaoke 81.944.536 94.633.405 2. Mandi Uap/Spa 105.014.656 166.335.316 3. Diskotik, kelab malam 0 0 Total Penerimaan Rp186.959.192 Rp260.968.721,0 0 6. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak PBJT di Kota Depok juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini. Grafik Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Depok Tahun 2017-2024 308 Sumber: BKD Kota Depok (diolah). 7. Berdasarkan data perbandingan jumlah penerimaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD pada periode bulan Januari s.d. bulan Agustus, menunjukkan bahwa untuk objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah penerimaan dan jumlah wajib pajak di Kabupaten Badung dan Kota Depok. Hal ini menunjukkan dan membuktikan penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dapat meningkatkan penerimaan daerah dan menjaga keberlangsungan usaha hiburan. F. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP DALIL ADANYA DISKRIMINASI PAJAK 1. Pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan dimana pajak berfungsi untuk menyalurkan pungutan dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 309 Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat deskriminatif (quod non), maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. 2. Khusus objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup). Objek pajak tersebut biasanya memiliki tarif layanan yang relatif tinggi, sehingga penikmat layanan tersebut hanya dari kalangan tertentu/terbatas. Selain itu, ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga menimbulkan social cost oleh jasa tersebut. 3. Objek PBJT atas jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, namun bisa dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder/tersier jika dianggap bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, terlebih jika jasanya disediakan dengan kemewahan. Sebagai barang/jasa sekunder/tersier, jasa tersebut dipastikan hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membelinya. Sehingga tidak ada masalah keadilan dalam konteks pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, karena hanya dikenakan untuk jenis barang/jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu (keadilan vertikal). 4. Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk masyarakat yang mengkonsumsi/menggunakan jasa tersebut. Tarif pajak yang lebih tinggi memang akan menyebabkan peningkatan harga jual, namun tidak ditentukan untuk individu yang mana tarif tersebut dikenakan. Memang pada akhirnya, harga yang tinggi akan menyebabkan konsumen yang menggunakan akan tersegmentasi kepada kelompok yang mempunyai kemampuan bayar, namun tidak dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif. 310 5. Menurut ahli Pemerintah Hefrizal Handra dalam persidangan a quo: “...Argumentasi pemohon bahwa tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" adalah diskriminatif dan tidak adil terbantahkan karena: 1. tarif tidak membedakan siapa yang mengkonsumsi jasa tersebut, meskipun pada dasarnya tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan harga layanan meningkat, namun tidak dimaksudkan untuk individu dan kelompok tertentu. Harga yang tinggi karena pajak, akan menyasar kelompok yang punya kemampuan bayar, namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. 2. jenis jasa tersebut bukanlah jenis barang/jasa primer (menjadi kebutuhan pokok masyarakat), melainkan adalah jenis jasa sekunder/tersier (jenis jasa sebagai pelengkap atau tambahan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, menambah kebahagiaan hidup, dan bahkan sesuatu yang bersifat mewah) dan hanya dikonsumsi oleh yang memiliki kemampuan bayar, maka pengenaan tarif yang lebih tinggi tidak dapat dianggap melanggar prinsip keadilan (fairness).” 6. Hal ini juga sejalan dengan keterangan ahli Pemerintah Adrianto Dwi Nugroho dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2024 yang menyatakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD bukan merupakan norma hukum pajak yang diskriminatif, karena diskriminasi dalam hukum pajak tidak dapat dimaknai sebagai pembedaan berdasarkan kemampuan ekonomi. 7. Menurut Pemerintah, dalil para Pemohon yang menyatakan fasilitas mandi uap/spa di hotel yang dikenakan PBJT Hotel sebesar 10% adalah diskriminatif adalah dalil yang tidak benar. Dapat Pemerintah sampaikan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 47 UU HKPD, Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Maka, fasilitas mandi uap/spa di hotel merupakan bagian dari layanan hotel dan bersifat komplementer terhadap jasa utamanya. 8. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli Adrianto Dwi Nugroho dan Prof. Chandra Fajri Ananda yang pada pokoknya menyatakan definisi dari PBJT jasa perhotelan dalam UU HKPD adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Sehingga sifat jasa 311 hiburan adalah sebagai komplementer daripada jasa utamanya. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan tarif, ini pun juga nanti harus dilihat bahwa dia menjadi satu-kesatuan dengan jasa penyediaan akomodasi dan dia tidak secara khusus menyediakan jasa tersebut. 9. Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk yang mengkonsumsi/menggunakan jasa tersebut sebagaimana asas keadilan di bidang perpajakan yang baik. Dalam konteks pemungutan pajak, bentuk keadilan diwujudkan dengan memungut pajak yang dibayarkan oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi untuk diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui layanan dasar. G. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA MANDI UAP/SPA MERUPAKAN PAJAK GANDA 1. Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak ganda dikarenakan para Pemohon telah melakukan kewajiban perpajakan antara lain PPN, PPh Badan, PPh orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pembangunan 1, PPh 21, dan lain-lain. 2. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda setidak-tidaknya harus memenuhi 4 (empat) kriteria sesuai teori Manuel Pires, 1989, yakni: a. dikenakan terhadap subjek pajak yang sama; b. dikenakan atas suatu objek pajak yang sama; c. dikenakan atas jenis pajak yang sama; dan d. dikenakan untuk periode (masa pajak) yang sama. 3. Berdasarkan keempat kriteria tersebut, secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau 312 pungutan lainnya seperti PPN, PPh, PBJT atas makanan dan minuman, PBB P2, Pajak Reklame, ataupun PBJT atas jasa parkir. 4. Untuk pengenaan pajak ganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda maka itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama akan tetapi subjeknya berbeda maka hal itu bukanlah pajak ganda. Hal ini juga telah sesuai dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 30/PUU-XI/2013 terkait frasa “fitness center”. 5. Selain itu, dengan dimasukkannya mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah dalam UU HKPD, maka terhadap mandi uap/spa tidak dipungut PPN sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2022. 6. Dalam persidangan a quo, para Pemohon juga sama sekali tidak dapat membuktikan adanya pajak ganda sesuai 4 (empat) kriteria teori Manuel Pires. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas menunjukan dan membuktikan bahwa pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa bukan merupakan pajak berganda, sehingga alasan para Pemohon yang menyatakan bahwa mandi uap/spa telah dikenakan pajak berganda tidak berdasar hukum. H. DALAM UU HKPD, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBERIKAN INSENTIF FISKAL KEPADA PARA PELAKU USAHA DI DAERAHNYA 1. Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 2. Bahwa ketentuan terkait insentif fiskal dalam UU HKPD menunjukkan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan insentif fiskal berdasarkan potensi 313 pajak dari masing-masing daerah. Hal ini bertujuan agar tercapainya kemandirian fiskal bagi daerah sesuai dengan amanat konstitusi dan UU HKPD. 3. Sejalan dengan ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati. Surat edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak. 4. Selanjutnya dalam Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal berdasarkan permohonan wajib pajak ataupun secara jabatan oleh kepala daerah, sehingga dapat diberikan secara massal sesuai kondisi, pertimbangan, dan kebijakan daerah. 5. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak sebagai salah satu langkah yang paling optimal dalam pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tetap mempertimbangan kearifan lokal. Beberapa pemerintah daerah telah menggunakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD terhadap PBJT pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dimaksud. Beberapa daerah tersebut antara lain: Tabel Pemerintah Daerah yang Menetapkan Insentif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan No. Nama Daerah Nomor Perkada 1. Kab. Bangli Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024 314 No. Nama Daerah Nomor Perkada 2. Kab. Karangasem Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2024 3. Kab. Buleleng Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 4. Kab. Klungkung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 5. Kab. Tabanan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2024 6. Kab. Badung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 7. Kab. Gianyar Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 8. Kab. Jembrana Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2024 9. Kota Denpasar Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2024 10. Kota Makassar Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2024 Sumber data: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah bersangkutan (diolah). 6. Perbandingan tarif pajak hiburan tertentu dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Tabel Perbandingan Tarif Pajak Hiburan Berdasarkan UU PDRD dan UU HKPD No. Pemerintah Daerah Tarif Berdasarkan UU PDRD (UU 28/2009) UU HKPD (UU 1/2022) Tarif dalam Perda Besaran Insentif Fiskal Ekuivalen Pajak yang Dibayar Konsumen 1. Kab. Bangli 50% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 50% 25% 37,5% Mandi uap/spa 40% 62,5% 15% 2. Kab. Karangasem 35% 40% 75% 10% 3. Kab. Buleleng 30% 40% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 25% 30% 315 Mandi uap/spa 75% 10% 4. Kab. Klungkung 40% 40% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 50% 20% Mandi uap/spa 75% 10% 5. Kab. Tabanan 30% 40% 25% 30% 6. Kab. Badung 15% 40% 62,5% 15% 7. Kab. Gianyar 12,5% 40% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 62,5% 15% Mandi uap/spa 68,75% 12,5% 8. Kab. Jembrana 30% 40% 75% 10% 9. Kota Denpasar 10% 40% 62,5% 15% 10. Kota Makassar Bervariasi antara 10% s.d 75% Diskotek, kelab malam dan bar 75% 46,67% 40% Karaoke, Mandi Uap/Spa 40% Karaoke Eksekutif 12,5% 35% Karaoke Keluarga , Mandi Uap/Spa 37,5% 25% Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah. 7. Sebagai contoh perhitungan, dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut: 316 Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tarif sebesar 40% atas PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu. WP ABC sebagai penyelenggara Jasa Mandi Uap di Kabupaten Buleleng menerapkan tarif Mandi Uap sebesar Rp1.000.000,- per 90 Menit. Atas penetapan tarif tersebut, Kabupaten Buleleng menetapkan Peraturan Bupati Buleleng No. 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan, Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa, yang memuat pemberian insentif fiskal kepada Penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu berupa pengurangan sebesar 75% atas Pokok PBJT terutang. Atas penerapan insentif tersebut, maka jumlah pokok PBJT yang dipungut WP ABC dan harus dibayarkan konsumen (masyarakat) adalah: Tabel Contoh Perhitungan Pemberian Insentif Kepada Konsumen Jasa Mandi Uap Tarif Mandi Uap (Per 90 Menit) 1,000,000.00 Tarif PBJT atas Mandi Uap 40% Pokok PBJT atas Mandi Uap 400,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap 400,000.00 Pemberian Insentif atas Pokok PBJT 75% Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT 300,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap 400,000.00 Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT (300,000.00) Besaran PBJT yang dibayarkan konsumen 100,000.00 Ekuivalen PBJT yang dibayar Konsumen 10% Perbandingan PBJT yang dibayar Konsumen Sebelum dan Sesudah Insentif Tarif Mandi Uap Ekuivalen PBJT Dibayar Konsumen Sebelum Insentif Setelah Insentif Nilai % Nilai % 317 1.000.000 400.000 40% 100.000 10% 8. Adapun Pemerintah Daerah Kota Depok menggunakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD yang diterapkan khusus bagi pelaku usaha PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak, diberikan pengurangan tarif sebesar 3% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2021, sehingga tarif pajak yang dikenakan adalah 7%, yakni: a. Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran; b. Jasa perhotelan; c. jasa parkir; dan d. jasa kesenian dan hiburan umum. 9. Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 101 UU HKPD insentif diberikan kepada pelaku usaha, namun pemberian insentif ini tentunya ditujukan agar pelaku usaha juga menyesuaikan pungutannya kepada konsumen sesuai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah daerah. Pada dasarnya, pelaku usaha disini berlaku sebagai wajib pajak yang “membantu/sebagai perpanjangan tangan” pemerintah daerah untuk memungut PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu dari konsumen layanan tersebut. Apabila pemerintah daerah telah menetapkan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sebesar 40%, kemudian kepada wajib pajak diberikan insentif berupa pengurangan pokok PBJT yang harus dibayarkan sebesar 25% melalui penyelenggara jasa kesenian dan hiburan khusus. Atas pemberian insentif tersebut, penyelenggara jasa kesenian dan hiburan khusus tersebut kemudian hanya memungut PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang diberikan kepada konsumen dengan besaran setelah memperhitungan insentif sebesar 25% dari pokok PBJT tersebut. 318 10. Sebagai salah satu instrumen bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan kepala daerah terkait pemberian insentif tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dilakukan dalam hal diantaranya terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, atau wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan berdasarkan analisis risiko. Adapun pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam hal antara lain untuk pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 11. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan kepala daerah mengenai insentif dimaksud. III. TAMBAHAN DATA PEMERINTAH ATAS TANGGAPAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERSIDANGAN TANGGAL 1 OKTOBER 2024 Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Oktober 2024 atas 3 permohonan pengujian materiil UU HKPD yang teregistrasi perkara Nomor 19/PUU-XII/2024, 31/PUU-XII/2024, dan 32/PUU-XII/2024, data tambahan Kota Depok dan Kab. Badung, antara lain sebagai berikut: Tabel Realisasi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Sebelum, Saat, dan Pasca Pandemi Covid-19 Kota Depok (Januari s.d Agustus) Tahun Pajak Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) % Dibanding Tahun Sebelumnya Sebelum Masa Pandemi Covid-19 319 2017 12.490.307.181 2018 14.074.601.024 ▲12,68% 2019 20.055.737.335 ▲ 42,49% Masa Pandemi Covid-19 2020 8.950.634.165 ▼ -55,37% 2021 3.475.066.877 ▼ -61,17% Pasca Masa Pandemi Covid-19 2022 12.238.133.132 ▲ 252,16% 2023 15.160.700.226 ▲ 23,88% 2024* 15.510.845.033 ▲ 2,3% Sumber Data: BKD Kota Depok. Catatan: *) Data per-September 2024 Tabel Realisasi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Sebelum, Saat, dan Pasca Pandemi Covid 19 Kabupaten Badung (Januari s.d Desember) Tahun Pajak Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) % Dibanding Tahun Sebelumnya Sebelum Masa Pandemi Covid-19 2018 33.562.528.843,60 2019 44.271.838.486,00 ▲ 31,91% Masa Pandemi Covid-19 2020 14.572.933.878,06 ▼ -67,08% 2021 6.941.981.838,43 ▼ -52,36% Pasca Masa Pandemi Covid-19 2022 34.807.459.756,22 ▲ 401,41% 2023 84.500.208.074,61 ▲ 142,76% 2024* 72.888.933.132,52 ▼ -13,74% 320 Sumber Data: Bapenda Kabupaten Badung Catatan: *) Data per-September 2024 IV. PENUTUP 1. Dengan menjalankan UU HKPD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran sendiri dan otonomi daerah akan berjalan lebih dan bertanggung jawab, memperkuat desentralisasi fiskal, melaksanakan prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta mempercepat tingkat kemandirian daerah. 2. Penyusunan UU HKPD telah mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu keadilan vertikal dengan melihat ability to pay wajib pajak, yang diwujudkan antara lain dengan semakin besar kemampuan membayar subjek pajak, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. 3. UU HKPD memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang antara lain melalui kewenangan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 4. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Review) melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. 5. Bahwa dengan demikian, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon. 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak 321 permohonan uji materiil para Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menolak permohonan pengujian materiil para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 322 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, selanjutnya disebut UU 1/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 323 Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 324 mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah adalah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022, yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022: “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).” Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022: “Cukup jelas.” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, PT Imperium Jaya Sentosa, adalah badan hukum privat berdasarkan Akta Perjanjian Waralaba Nomor 30, bertanggal 25 Januari 2014, yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo [vide bukti P I-41] serta sebagai pembayar pajak atau wajib pajak [vide Bukti P I-43], yang memiliki sistem bisnis dalam bidang rumah bernyanyi keluarga atau karaoke keluarga dengan merek jasa “HAPPY PUPPY” dan juga sebagai pemegang saham pada perseroan lainnya pada karaoke keluarga HAPPY PUPPY [vide Bukti P I-42]. Pemohon I menerapkan konsep waralaba kepada pihak lain yang hendak melakukan investasi pada usaha yang sejenis dengan merek HAPPY PUPPY [vide Bukti P I-41] dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120407212627, bertanggal 12 Januari 2024 [vide Bukti P I-9]; 4. Bahwa Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P II-1] yang berprofesi sebagai wiraswasta dan juga sebagai pelaku usaha jasa karaoke keluarga berbentuk orang perseorangan yang secara hukum telah memiliki NIB Nomor 9120507162824, bertanggal 30 September 2022 [vide Bukti P II-4] dan sebagai pembayar pajak (tax payer) [vide bukti P II-35]; 5. Bahwa pemberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 sangat merugikan 325 hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena membebankan pelaku usaha dengan pajak lebih tinggi, yakni tarif batas bawah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Terlebih, dalam UU 1/2022 tidak ada pengklasifikasian/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha karaoke dan dengan merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, secara faktual jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis/ klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan market yang disasar; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon I adalah badan hukum privat, sebagai pembayar pajak atau wajib pajak [vide Bukti P I-43], serta Pemohon II adalah benar sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P II-1] dan sebagai pembayar pajak (tax payer) [vide bukti P II-35]. Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual dialaminya sebagai wajib pajak karena dibebankan untuk membayar pajak yang lebih tinggi, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya dengan berlakunya norma Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 326 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022 menimbulkan ketidakadilan karena menyamaratakan jenis-jenis jasa kesenian dan hiburan karaoke sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, karaoke adalah tempat atau fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bernyanyi atau mengasah bakat bernyanyi, juga sebagai tempat untuk berkumpul, baik dengan teman atau keluarga, maupun teman bisnis, menjadi tempat untuk mengisi waktu luang masyarakat, bahkan dapat dijadikan tempat untuk pengendalian diri guna menghilangkan rasa stres. Sementara, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) (Kepmenkumham HKI.2.OT.03.01- 03/2016) ditentukan rumah bernyanyi atau karaoke dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu: - Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall); - Karaoke Keluarga; - Karaoke Eksekutif; - Karaoke Kubus (Booth Karaoke/Box Karaoke). 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022 terkait dengan jasa hiburan karaoke tidak sesuai dengan dinamika perkembangan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan karaoke, di mana dalam pasal a quo tidak terdapat pemisahan atau pengklasifikasian atau penggolongan jenis usaha hiburan karaoke karena menyatukan jenis usaha hiburan karaoke tersebut menjadi satu, yang mengakibatkan timbulnya ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 327 3. Bahwa menurut para Pemohon, perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke dalam norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 tidak menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil, karena hiburan karaoke, jenis karaoke keluarga bukanlah merupakan jenis usaha yang bersifat mewah (luxury), karena karaoke keluarga dengan konsep keluarga ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, kaum muda, orang tua, dan lanjut usia, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, penentuan norma tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terhadap jasa kesenian dan hiburan berupa: tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi, ditentukan tarif pajaknya lebih rendah, yakni paling tinggi 10% (sepuluh persen). Namun, terhadap usaha karaoke dikenakan tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Padahal jenis kegiatan usaha tersebut merupakan jenis usaha jasa kesenian dan hiburan, tetapi dikenakan ketentuan yang berbeda dalam perubahan UU 1/2022; 5. Bahwa menurut para Pemohon, perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan karaoke pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan tanpa adanya penjelasan dalam Penjelasan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah menghambat para Pemohon dalam memajukan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 328 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: 1. Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang menyatakan, “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), namun dikecualikan terhadap karaoke keluarga”; 2. Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022 yang menyatakan, “Cukup jelas” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘Karaoke Keluarga’ adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1)”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P I-1 sampai dengan Bukti P I-56 dan Bukti P II-1 sampai dengan Bukti P II-37. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn., serta 3 (tiga) orang saksi, bernama Yessy Kurniawan, S.T.; Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H.; dan Maharani Dewi Damayanti, yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024 dan keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2024. Selanjutnya, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Oktober 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024. Namun, oleh karena keterangan yang diterima Mahkamah melewati batas waktu 329 penyerahan kesimpulan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 9 Oktober 2024 maka keterangan tertulis DPR tersebut tidak dipertimbangkan. [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 Juli 2024 dan 24 Juli 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2024 dan 24 Juli 2024, serta menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2024. Selain itu, Presiden juga menyerahkan Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 15 Agustus 2024, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan 3 (tiga) orang ahli, bernama Dr. Hefrizal Hendra, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc., dan Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LLM., LL.D., serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Dr. Sydrastini S., S.H., M.Hum. dan Wahid Suryono, S.Pi., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 September 2024 dan 1 Oktober 2024 serta dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 September 2024 dan 30 September 2024. Selanjutnya, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Oktober 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan saksi para Pemohon, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan para Pemohon dan Presiden, isu konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah benar norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang mengenakan khusus tarif PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% atas jasa karaoke dengan tidak mengecualikan karaoke keluarga dan tidak adanya penjelasan pengertian karaoke keluarga dalam Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.13] Menimbang bahwa berkenaan persoalan konstitusionalitas norma pada Paragraf [3.12] di atas, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu 330 jasa hiburan karaoke yang dikenakan tarif BPJT khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa Pasal 1 angka 49 UU 1/2022 telah menentukan jasa kesenian dan hiburan merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Permenparekraf 16/2014), usaha karaoke ditentukan sebagai usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu. Usaha karaoke ini dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 4 Permenparekraf 16/2014]. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Selanjutnya, karaoke merupakan jenis hiburan sebagai tempat menyanyi dengan atau tanpa pemandu dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Selain itu, karaoke merupakan jenis hiburan interaktif di mana seseorang atau beberapa orang bernyanyi bersama rekaman musik instrumental dengan lirik yang ditampilkan di layar dengan menggunakan mikrofon dan sound system. Rumah bernyanyi atau karaoke dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu: (1) Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall); (2) Karaoke Keluarga; (3) Karaoke Eksekutif; dan (4) Karaoke Kubus (Booth Karaoke/Box Karaoke) [vide Pasal 1 ayat (3) Kepmenkumham HKI.2.OT.03.01-03/2016]; [3.13.2] Bahwa oleh karena karaoke merupakan jasa hiburan maka hanya dikonsumsi atau dinikmati oleh kalangan tertentu/terbatas yang memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial karena bukan merupakan basic need dalam kehidupan seseorang, seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Hal ini yang menyebabkan tarif pajak atas layanan penggunaan karaoke relatif lebih tinggi karena hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotik, karaoke, kelab malam [vide keterangan tertulis Pemerintah bertanggal 11 Juli 2024, hlm. 21-23]. Pengelompokan karaoke dalam katogori jasa hiburan diskotek, kelab malam, bar telah ditentukan sebelum 331 berlaku UU 1/2022. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009] juga telah menentukan bahwa karaoke merupakan bagian dari kategori jasa hiburan [vide Pasal 42 ayat (2) huruf e UU 28/2009]. Pengenaan pajak hiburan tersebut dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) [vide Pasal 45 ayat (2) UU 28/2009]. Kata “dapat” dalam Pasal 45 ayat (2) UU 28/2009 dihilangkan dengan berlakunya UU 1/2022 karena berkenaan dengan pajak hiburan dengan tarif PBJT yang bersifat khusus paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) [vide Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022]. Penetapan tarif PBJT yang bersifat khusus ini yang dipersoalkan para Pemohon dengan mendalilkan karaoke keluarga seharusnya dikecualikan dari pengenaan tarif pajak dimaksud. Dalam kaitan ini, UU 1/2022 pada prinsipnya tidak membedakan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya dari aspek pengenaan pajaknya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022. Namun, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari objek hiburan karaoke dengan klasifikasi karaoke keluarga, UU 1/2022 memberikan diskresi kepada kepala daerah untuk memberikan keringan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak [vide Pasal 96 ayat (1) UU 1/2022]. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pajak dilakukan dengan memerhatikan kondisi wajib pajak dan objek pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip pengenaan objek pajak, yaitu prinsip kemampuan membayar atau ability to pay dan prinsip penerimaan kemaslahatan yang disebut dengan benefit receive criteria, dan aspek legalitas pengenaan pajak pada persyaratan pajak daerah. Oleh karenanya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada), beberapa daerah menetapkan perda dengan mengklasifikasikan jenis karaoke dengan adanya karaoke keluarga dan karaoke jenis lainnya. Misalnya, Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana dalam pengenaan tarifnya pun ditentukan lebih rendah serta memberikan klasifikasi waktu penggunaan jasa hiburan karaoke keluarga untuk siang dan malam dengan perbedaan biaya penggunaan jasa tersebut, sehingga tarif pajaknya pun berbeda. Kebijakan daerah dalam menentukan tarif demikian dimungkinkan sesuai dengan potensi pajak di masing-masing daerah. 332 [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil para Pemohon, pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 mengenai pengenaan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% khusus PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, di mana para Pemohon menginginkan besaran tarif PBJT tersebut dikecualikan untuk karaoke keluarga. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil para Pemohon a quo, telah ternyata substansi norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16], sebagai berikut. “[3.15] ... berkenaan dengan pengenaan tarif pajak paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) pada jenis usaha tertentu, faktanya telah ditetapkan sejak berlakunya UU 28/2009, kemudian dalam perkembangannya dilakukan reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang kemudian mengubah pengenaan tarif pajak paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi pajak yang bersifat graduatif sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022. Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, besaran tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 merupakan kewenangan pembentuk undang- undang sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan besaran tarif yang akan dikenakan di daerah harus ditentukan dalam perda dengan memperhatikan keragaman sumber daya, karakteristik, kondisi sosial, serta dinamika di masyarakat sebagai bagian dari kewenangan daerah merumuskan pajak daerah (local taxing power). Dalam kaitan ini, UU 1/2022 juga telah menegaskan jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota dapat tidak dipungut jika potensinya tidak memadai, yakni apabila penerimaan pajak tidak sebanding dengan biaya operasional pemungutannya, di mana terhadap hal ini pun harus ditentukan dalam perda. Selain penegasan mengenai hal tersebut, UU 1/2022 juga memberikan kewenangan diskresi kepada kepala daerah untuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala daerah dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak. Kondisi dan objek dimaksud ditegaskan pula antara lain berupa kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas wajib pajak. Sedangkan, kondisi objek pajak telah ditentukan antara lain karena kondisi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak dan nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu [vide Pasal 96 dan Penjelasan UU 1/2022]. Berkaitan dengan keberatan para Pemohon mengenai besaran tarif PBJT, selain UU 1/2022 memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak, juga telah ditentukan pula adanya pemberian fasilitas pajak agar dapat mendukung 333 pertumbuhan iklim dunia usaha atau investasi di daerah. Dalam kaitan ini, Pasal 96 UU 1/2022 dikuatkan mekanismenya dengan Pasal 101 UU 1/2022 yang menegaskan adanya skema pemberian insentif fiskal, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi. Insentif fiskal tersebut dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan karena jabatan kepala daerah berdasarkan pertimbangan: 1) kemampuan membayar wajib pajak 2) kondisi tertentu objek pajak; 3) mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 4) mendukung kebijakan daerah untuk mendukung program prioritas daerah; 5) mendukung kebijakan pemerintah dalam pencapaian prioritas nasional [vide Pasal 101 ayat (3) UU 1/2022]. Lebih lanjut, dalam memberikan insentif fiskal perlu diperhatikan pula faktor: 1) kepatuhan membayar dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; 2) kesinambungan usaha wajib pajak; 3) kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja; 4) faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan insentif fiskal dimaksud, telah ditetapkan PP 35/2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai Peraturan Pemerintah a quo, dalam substansi Peraturan Pemerintah a quo telah diatur lebih lanjut terkait dengan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, yang merupakan bentuk insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha [vide Pasal 99 PP 35/2023]. Pengaturan demikian, merupakan salah satu bentuk konkret dari desentralisasi fiskal yang memungkinkan daerah melakukan tindakan diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Adanya pengaturan mengenai insentif fiskal telah digunakan oleh beberapa daerah, termasuk dalam menerapkan PBJT dengan mengenakan batas bawah (paling rendah 40%) yang ditetapkan dalam perkada. Dengan adanya pengaturan insentif PBJT tersebut pembayaran pajaknya secara faktual dapat lebih rendah, misalnya Perbup Buleleng 1/2024 yang menentukan insentif mandi uap/spa diberikan pengurangan atas pokok pajak terutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga PBJT yang dibayar konsumen menjadi rendah. Pengaturan insentif semacam ini yang perlu dioptimalkan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, termasuk yang terkait dengan insentif atas objek pajak mandi uap/spa. Selain itu, dalam upaya mendorong dan memberikan kemudahan bagi dunia usaha/investasi di daerah, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan oleh daerah. Hal ini merupakan pengejawantahan kebijakan fiskal nasional di mana pemerintah dapat mengubah tarif pajak dengan penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 1/2022 [vide Pasal 97 UU 1/2022]. Oleh karena itu, sebelum daerah memberlakukan perda pajaknya, maka terhadap rancangan perda tersebut wajib dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah secara berjenjang sebelum diberlakukan. Dalam hal terjadi penolakan, rancangan perda pajak dimaksud harus segera diperbaiki. Mekanisme ini merupakan bagian dari pengawasan preventif agar 334 kebijakan fiskal daerah tidak menimbulkan persoalan setelah diberlakukan. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kebijakan fiskal yang konsisten, mendukung investasi, dan memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, terkait dengan besaran tarif pajak mandi uap/spa yang dipersoalkan oleh para Pemohon menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan sebagaimana amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. … [3.16] … Apabila dicermati lebih jauh, dalam rumusan UU 1/2022 yang dimaksud dengan subjek hukum PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu sedangkan wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Adapun yang dikenai pajaknya (objek pajak) adalah jasa mandi uap/spa. Hal ini berarti yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menggunakan jasa mandi uap/spa, sedangkan para Pemohon merupakan wajib pajak sebagai pelaku usaha mandi uap/spa, sehingga tidak ditemukan adanya pajak berganda. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, in casu para Pemohon perorangan, selaku pengusaha jasa pelayanan kesehatan mandi uap/spa, para Pemohon mendapat beban tambahan yang harus dibayar yang tidak sama dengan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional lainnya. Terhadap dalil para Pemohon a quo, berdasarkan Bab IV Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4A ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) menyatakan, Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. ...; b. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana UU 7/2021, Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kritera dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai menyatakan, Jasa tertentu dalam kelompok: a. jasa kesenian dan hiburan; yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan ketentuan di atas, objek pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk jenis jasa kesenian dan hiburan dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, tidak terdapat pengenaan pajak ganda sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. 335 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XXII/2024, meskipun dengan dasar pengujian dan alasan konstitusional yang digunakan oleh para Pemohon berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu, yakni mempersoalkan mengenai pengenaan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, di mana para Pemohon menginginkan besaran tarif PBJT tersebut tidak diperlakukan khusus. Termasuk adanya potensi pengenaan pajak ganda atas PBJT. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil a quo. [3.15] Menimbang bahwa oleh karena dalil para Pemohon mengenai frasa “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.14] di atas, maka terhadap dalil para Pemohon mengenai Penjelasan dari Pasal 58 UU 1/2022, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap Penjelasan pasal dimaksud sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma frasa “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 dan frasa “Cukup jelas” dalam Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022, tidak bertentangan dengan prinsip memajukan diri; prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; prinsip mendapat kemudahan dan 336 perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama; dan prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- XXII/2024 sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 berlaku mutatis mutandis terhadap pertimbangan hukum putusan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 337 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 338 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi