31/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 31/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Herifuddin Daulay, ST. Pekerjaan : Guru Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Dumai, Riau Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 14 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 27 Maret 2023 dengan Nomor 31/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 April 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1), selanjutnya disebut UUD 1945, warga negara yang bermaksud mendapatkan putusan hukum tentang ke-konstitusionalitasan suatu Undang-Undang, maka pengajuannya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum." 2. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelenggarakan pengadilan karena (juga) merupakan lembaga Kekuasan Kehakiman. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 3. Pada keterangan Nomor 1 (satu) juga telah terdeskripsikan secara jelas, bahwa perkara-perkara yang Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskannya ialah: a. Menguji Undang-Undang terhadap undang-undang dasar; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 4. Untuk maksud pengujian ke-konstitusionalitasan tersebut, lebih lanjut ketentuan tentang pemohon-permohonan serta permohonannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) (Bukti P-28), pada Pasal 51: ayat (1); ayat (2); ayat (3). 3 Pasal 51 ayat (1) UU MK "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. “ Pasal 51 ayat (2) UU MK “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana maksud ayat (1)”. Pasal 51 ayat (3) UU MK “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa; a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.” 5. Permohonan a quo adalah tentang pengujian materiil, yaitu pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf b (pengujian materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang). 6. Undang-Undang yang diajukan pengujiannya (disebut pengujian Undang- Undang dan selanjutnya disebut PUU) dalam permohonan a quo adalah UU MK, pada Pasal 45 ayat (8), Pasal 74 ayat (3); Pasal 78 huruf a dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU 7/2017) (Bukti P-3): yakni Pasal 475 ayat (1); Pasal 475 ayat (3). Penyebutan kata Undang- Undang selanjutnya disebut Undang-Undang atau disebut UU saja. Pasal 74 ayat (3) UU MK “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”. 4 Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MahkamahKonstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”. Pasal 78 huruf a UU MK “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 “Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”. Pasal 45 ayat (8) UU MK "Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim kostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan". 7. Sedangkan, norma penguji ke-konstitusionalitasan adalah Norma UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (2) kekaitannya dengan Pasal 6A ayat (1) dalam kerangka Pasal 27 ayat (3) kaitannya dengan Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 22E ayat (1). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Pasal 27 ayat (3) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 5 jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. 8. Dari seluruh uraian di atas, karena yang menjadi objek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan norma pengujinya adalah UUD 1945, maka PUU materiil perkara a quo adalah dibawah wewenang Mahkamah Konsitusi. Maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. II. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kualifikasi kedudukan hukum mengajukan PUU termuat dalam UU MK Pasal 51 ayat (1) dan diulangi pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PMK 2/2021) Pasal 4 ayat (1) (Bukti P-4), sebagai berikut: Pasal 51 ayat (1) UU MK "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. “ Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Syarat lanjutan sebagai penjelas tentang mempunyai kedudukan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 (Bukti P-5). 6 Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 “Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Perppu apabila: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian nya. c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 2. Memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana terurai pada Nomor 1 (satu) Kedudukan Hukum Pemohon, maka perlu ditegaskan bahwa pokok atas perkara a quo adalah pada atas kewenangan bukan (semata) atas hak, sebagai seorang warga (warga negara Indonesia) yang berarti sebagai rakyat, penjelasan sebagai berikut: 2.1 Berkenaan PUU Jangka waktu, baik jangka waktu mengajukan permohonan maupun jangka waktu memeriksa hingga memutuskan memberi kesan seolah-olah persidangan PHPU, in casu Pilpres hanyalah soal 2 (dua) warga negara yang sedang bersengkata “kepemilikan” sepetak tanah di “gang Indonesia” oleh sebab tidak dipandangnya rakyat sebagai juga yang berkepentingan dalam hasil putusannya. Rakyat tidak mendapatkan porsi sama sekali dalam pertimbangan atau pendapat hukum putusan serta telah menempatkan Majelis Hakim Konstitusi layaknya sebagai juri pertandingan akibat tidak teralokasikannya waktu lagi untuk (seharusnya) mengungkap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Memang benar menurut kaidah agama (juga) bahwa beban untuk membuktikan suatu tuduhan adalah pada sipenuduh melalui (alat) bukti. Dalam arti dapat terbukti benar tidaknya suatu tuduhan (ambil kasus kecurangan yang terjadi adalah fakta) adalah hanya berdasarkan kepiawaian sipenuduh untuk mengungkapkannya. Tetapi kaidah ini hanya berlaku untuk 7 kasus sengketa dimana dampak dari putusan atas perkara tersebut hanya pada 2 (dua) warga bersengketa tersebut dalam arti sebenarnya. Sedangkan, dampak dari putusan PHPU Pilpres bukan hanya pada 2 (dua) warga yang sedang bersengketa (berselisih angka) tetapi juga pada rakyat. Rakyat punya porsi yang sama dengan 2 (dua) warga yang sedang bersengketa, dimana porsi tadi tentunya diamanatkan pada Hakim Konstitusi berupa pengungkapan apa yang sebenarnya terjadi (kebenaran dan keadilan). Jangka waktu terutama jangka waktupemeriksaan sampai pada pemutusan perkara telah menghilangkan kesempatan bagi Hakim Konstitusi menjalankan amanat, yang berarti menghilangkan porsi rakyat. Menghilangkan porsi rakyat berarti menempatkan rakyat hanya sebagai obyek baik dalam perkara PHPU Pilpres-nya maupun dalam pertimbangan hukumnya yaitu rakyat menjadi obyek dalam hukum. Dan ini jelas telah merendahkan harkat dan martabat manusia, karena rakyat adalah manusia dan manusia adalah subyek dalam hukum. Menjadikan manusia obyek dalam hukum tak ubah sama artinya dengan perbudakan. Dengan telah jelas oleh adanya porsi rakyat dalam persidangan sengketa perselisihan hasil Pemilu, maka karena Pemohon adalah rakyat Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia. Pemohon serta warga negara seumpama Pemohon yaitu rakyat Indonesia punya hak untuk mengajukan PUU norma a quo memenuhi Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang dipertegas Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. 2.2 Menilik pada syarat oleh norma untuk dinyatakan mempunyai kedudukan hukum, Pemohon perlu menulis ulang dengan pemberian garis bawah pada frasa kritikal yang telah Pemohon sebut sebagai pokok alas dari terbitnya kedudukan hukum suatu permohonan, yaitu: Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 8 c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang atau Perppu apabila: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian nya. c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 2.3 Pada frasa norma-norma yang telah Pemohon tulis ulang dengan pemberian garis bawah sebagai pokok alas, penulisan pokok alas adalah hak dan/atau kewenangan yang bila dituturkan dalam lafal Bahasa Indonesia akan berbunyi “hak dan garis miring atau kewenangan”. 2.4 Menurut kaidah Bahasa Indonesia seperti keterangan pada Bukti P-12, penulisan dengan tanda baca “dan/atau” sebagai penghubung 2 (dua) kata, sebagaimana tertulis pada tekstual norma yang telah tergaris-bawahi, maka yang dapat menjadi pokok alas kedudukan hukum permohonan adalah salah 9 satu dari 3 (tiga) pilihan yaitu alas hak, alas kewenangan atau alas hak dan kewenangan. 2.5 Dalam permohonan, Pemohon perlu juga untuk menegaskan perbedaan definisi antara kata hak dan kata kewenangan agar jelas perbedaan antara kata hak dan kata kewenangan termaksudsehingga dalam penjelasan untuk meyakinkan Majelis Hakim, bahwa Pemohon benar mempunyai kedudukan hukum dalam permohonanana quo ya’ni berlandaskan pada (alas) kewenangan sense penjelasan tersebut tidak dirancukan oleh (alas) hak. 2.6 Tanpa harus jumud dengan definisi harfiah pokok alas termaksud, uraian mudah untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara kata hak dan kata kewenangan memang berbeda dalam definisi, sebagai berikut: 2.6.1 Penulisan kewenangan, atau wewenang atau berkewenangan atau berwenang dalam permohonan a quo adalah bermaksud sama yaitu mempunyai wewenang untuk melakukan. Perbedaan penulisan atau penuturan adalah karena dipilih mana yang lebih tepat sesuai kalimat; 2.6.2 Uraian mudah untuk membedakan kata hak dan kata wewenang adalahwarga Negara yang punya alas hak belum tentu punya kewenangan, dan seseorang yang punya alas wewenang biasanya memang didahului oleh telah memiliki alas hak. Lebih jelas lagi, warga negara yang sedang menyalurkan haknya (hak pilih) belum tentu juga dalam rangka menggunakan kewenangannya sebaliknya warga negara yang sedang menggunakan kewenangannya adalah pasti sedang menyalurkan hak nya (hak pilih). Kata prediket menyalurkan dan menggunakan adalah berbeda menurut diksi KKO kamus pendidikan (Bukti P-13). 2.6.3 Penjelasan ini seperti yang terdapat pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili, yang dapat diartikan sebagai untuk nomor perkara tersebut Mahkamah tetap berhak untuk menyidangkan (terbukti dengan tetap digelarnya persidangan dan tetap dikeluarkan nya putusan) tetapi tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili. (Putusan nomor perkara, diantaranya: 18/PUU-XIX/2021, 75/PUU-XVI/2018, 11/PUU-XVI/2018, 12/PUU-XV/2017). 2.6.4 Kewenangan untuk memilih pada Pemilu Pilpres diartikan sebagai 10 upaya untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk kebaikan agama, bangsa, negara dan rakyat Indonesia berupa seorang Presiden (yang telah terbukti) mempunyai Kompetensi dan Kepekaan yang baik atau untuk menghindarkan dariterpilihnya Presiden dengan Kompetensi dan Kepekaan yang buruk untuk menjadi pemimpin karena akan berdampak buruk bagi kehidupan beragama, berbangsa, bernegara dan kesejahteraan rakyat. Pemohon dalam menggunakan hak pilihnya, in casu pada Pemilu 2019 adalah dalam rangka upaya untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk kebaikan agama, bangsa, negara dan rakyat Indonesia berupa seorang Presiden (yang telah terbukti) mempunyai Kompetensi dan Kepekaan yang baik, maka hak Pemohon in casu telah berubah menjadi wenang. 2.6.5 Dengan alas kewenangan saat menggunakan hak pilih pada Pemilu Pilpres perkara a quo, menjadi beralasan mengapa pada Pilpres perlu diadakannya debat presiden ya’ni untuk memacu pemilih hak pilih, atau bisa disebut voter, tidak hanya sekadar menyalurkan hak pilih (pasif) tetapi lebih dari itu yaitu menggunakan hak pilih disertai upaya memberikan atau memilihkan yang terbaik atau untuk menghindarkan terpilihnya yang terburuk (aktif) yang penentuan mana calon yang baik dan mana yang buruk tentu saja sesuai dengan kemampuan nalar masing-masing voter. 2.6.6 Penegasan perbedaan definisi penting, karena oleh sebab adanya pembedaan ini terungkap kesadaran baru (novum baru?) (dapat) berbedanya atau tidak samanya antara alas hak dan alas kewenangan untuk dijadikan dasar kedudukan hukum pemohon-permohonan pada pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi terkhusus perkara PUU oleh Pemohon perorangan warga negara. 3. Setelah clear bahwa permohonan a quo berdasarkan alas kewenangan, lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang (alas) kewenangan bahwahak dan/atau kewenangan tersebut haruslah merupakan hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, disebut hak dan/atau kewenangan kontitusional. 4. Alas kewenangan Pemohon, merupakan (alas) kewenangan konstitusional, sebagai berikut: 11 1) Kedaulatan berada ditangan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 2) Kedaulatan tersebut, didefiniikan oleh Pasal 6A ayat (1) sebagai hakuntuk memilih Presiden dan wakil Presiden; 3) Sesuai penjelasan pada sub-paragraf (2.6.5), dalam menggunakan hak dapat berupa aksi menyalurkan pilihan (penggunaan hak secara pasif) dapat pula berupa aksi memberikan pilihan terbaik (penggunaan hak secara aktif); 4) Upaya Bela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945; 5) Menggunakan hak pilih dalam rangka upaya bela negara diartikan sebagai memberikan pilihan yang terbaik; 6) Memberikan pilihan yang terbaik adalah penggunaan hak secara aktif, karenanya disebut kewenangan; 7) Kewenangan yang secara bertingkat didapat dari norma UUD 1945, ya’ni Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) serta Pasal 27 ayat (3) adalah merupakan Kewenangan Konstitusional. 8) Kewenangan Konstitusinal termaksud dikaitkan lagi dengan norma Pasal 22E ayat (1), diartikan sebagai Kewenangan Pemohon untuk mengawal (memastikan) pelaksanaan Pemilu dilaksanakan taat asas terutama jujur dan adil yaitu kewenangan berupa (kesempatan) menyampaikan hal-hal kritikal yang perlu disampaikan dalam bentuk permohonan maupun sebagai saksi dalam persidangan perselisihan Pilpres. 5. Kewenangan Pemohon adalah Kewenangan Konstitusional, dimana kewenangan tersebut telah hilang/dihilangkan atau terhalang (karenannya Pemohon telah dirugikan) oleh berlakunya pasal-pasal a quo, sebagai berikut: 5.1 Norma a quo adalah berkenaan pemutusan dan jangka waktu, yaitu jangka waktu paling lama untuk mengajukan permohonan dan pemutusan perkara berkenaan validitas tepat tidak nya penjabat Presiden dan Wakil Preiden yang terpilih (setelah proses Pemilu dan diumumkan oleh lembaga negara yang berwenang). 5.2 Norma a quo dapat dipandang sebagai norma yang menjadikan persidangan dengan seluruh maksud pembuktian tertuang dalam permohonan dalam bentuk alat bukti maupun persaksian dalam persidangan menjadi tidak berarti dikarenakan oleh sebab alasan 12 ketidakterbacaan permohonan berakibat mnyulitkan pemeriksaan berkenaan keterkaitan dengan persaksianmenjadi alasan Hakim Ketua Sidang Pleno untuk memonopoli putusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 45 ayat (8) UU MK dan mengabaikan pertimbangan dan pendapat hukum Hakim anggoita Konstitusi yang lain Pasal 45 ayat (5). 5.3 Norma-norma yang mengatur, Pemohon klasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan kesamaan (atau terlihat sama) lama jangka waktu: Jangka waktu mengajukan permohonan, norma yang mengatur: Pasal 74 ayat (3) UU MK; “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional” Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU” Jangka Waktu Mahkamah Konstitusi Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara, norma yang mengatur: Pasal 78 huruf a UU MK; ‘Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden’ Pasal 475 ayat (3) UU7/2017 ‘Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanyapermohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi” 5.4 Pemohon berprofesi sebagai guru teknik (teknik Komputer Jaringan), karenanya terbiasa untuk mengukur dan menakar kemampuan kompetensi dan kepekaan manusia (siswa) dan jangka waktu yang layak diberikan agar suatu pekerjaan 13 (praktikum, tugas, laporan) dapat Terkerjakan dengan (prediket) Baik (Bukti Pemohon terbiasa mengukur dan menakar kemampuan. Pemohon sebagai penguji kompetensi keahlian (disingkat UKK), penguji internal, dilakukan sejak Tahun 2009 hingga terakhir pada tahun pelajaran 2021/2022, dibuktikan dengan lembar UJI KOMPETENSI KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022 Bukti P-18). Lengkapnya kualifikasi Pemohon dalam mengajukan perkara a quo ialah perseorangan Warga Negara Indonesia (Nomor KTP 1472012507760001) berprofesi sebagai guru (dibuktikan dengan Kartu Identitas GTK, Bukti P-6), bersertifikasi (dibuktikan dengan SERTIFIKAT PENDIDIK atas nama Herifuddin Daulay, Bukti P-7), pembayar pajak dibuktikan dengan kepemilikan NPWP (nomor 96.032.412- 7.212.000) (Bukti P-8) serta bukti pembayaran (Bukti P-9) punya hak pilih pada Pemilu, telah (pernah) mendapatkan pendidikan latihan bela negara berupa Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) (SERTIFIKAT NOMOR : 001/LDK/UNJANI/X/1996, Bukti P-10). 5.5 Pemohon menilai bahwa baik jangka waktu untuk mengajukan permohonan maupun jangka waktu Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi memutuskan perkara adalah Sangat Kurang (uraian lanjutan pada alasan permohonan) sehingga dapat dipastikan Naskah Pengajuan Permohonan akan bernilai Buruk serta Putusan Mahkamah juga akan bernilai premature. 5.6 Adapun yang menjadi pokok tinjauan Pemohon berkenaan penilaian ketersediaan jangka waktu adalah pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU) karena diantara perkara-perkara yang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilinya (pernyataan Pemohon pada nomor 2 (dua) uraian Kewenangan Mahkamah) PHPU in casu PHPU Pilpres adalah perkara yang langsung bersentuhan dengan kehidupan Pemohon (rakyat Indonesia) tetapi dalam Hukum Acara berkenaan PHPU pemohon-perseorangan bukan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberikan hak untuk mengajukan permohonan. 14 5.7 Dalam hukum acara serta oleh Mahkamah Konstitusi (dalam PMK), yang diberikan hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan permohonan adalah sesuai ketentuan pada norma Pasal 74 ayat (1) UU MK. Pengertian tidak adanya hak bagi pemohon- perseorangan untuk mengajukan permohonan PHPU in casu PHPU Pilpres adalah permohonan akan dinilai tidak lengkap dan di kembalikan (Pasal 74 ayat (4) UU MK)). Sedangkan norma- norma lebih lanjut yang mengatur tentang kelengkapan dan pemeriksaan kelengkapan: Pasal 39 ayat (1) UU MK; Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2018, Pasal3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2018. 5.8 Urutan kejadian kronologis dapat dipastikan dikembalikannya permohonan sebagai berikut (bagi pemohon-perseorangan yang berstatus bukan: Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan/atau Peserta Pemilu berlangsung; Pemerintah): i) Permohonan diterima panitera; ii) Permohonan dicatat; iii) Oleh Panitera, pemohon diperintahkan melengkapi persyaratan; iv) Menurut penalaran yang wajar, pemohona quo tidak (akan) dapat melengkapi persyaratan sebagai calon Presiden dan/Wakil Presiden; v) Kelengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan bukti bahwa pemohon adalah peserta Pemilu sebagai Salon Wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden; vi) Lewat waktu 7 (tujuh) hari permohonan dikembalikan. Pasal 32 ayat (1) UU MK “Terhadap setiap Permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31” Pasal 32 ayat (2) UU MK “Dalam hal Permohonan belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon” 15 Pasal 32 ayat (3) UU MK “Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan kepada pemohon diberikan tanda terima” Pasal 32 ayat (4) UU MK “Dalam hal kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan” Pasal 39 ayat (1) UU MK “Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan” 5.9 Penilaian Buruk nomor 7 (tujuh) yang Pemohon maksud, bila diterjemahkan kedalam bahasa yang lebih umum atau terkait hukum: a. Naskah Permohonan akan redundan, tidak focus, sehingga tidak jelas mau membuktikan apa atau bermaksud menjelaskan apa, penjelasan-penjelasan dalam naskah hanyalah merupakan bahan apa adanya bukan merupakan suatu konstruksi penjelasan tersusun dengan maksud suatu tujuan yang hendak dicapai, Walaupun pada kenyataannya suatu naskah PHPU dengan keadaan sedemikian, seperti PHPU pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masih ada yang dapat ter-analisa materi-maternya hingga Majelis Hakim dapat mencerna letak kecurangan yang dilaporkan (terlihat pada putusan nomor) adalah tetap riskan berhubung adanya perbedaan jangka waktu yang sgnifikan antara memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan PHPU pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Sehingga dapat diduga keternalisaan kecurangan yang dilaporkan adalah disebabkan faktor kompetensi dan 16 kepekaan Majelis hakim yang mumpuni yang ditunjang ketercukupan waktu, sedangkan; b. Putusan Mahkamah pula akan Prematur dapat dipastikan jauh dari keadilan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 oleh kealfaan dalam memeriksa data, kealfaan memahami penjelasan- penjelasan maupun sinkonisasi penjelasan data dan alat bukti serta alasan putusan masihmenunjukan bersendikan opini-opini penggiringan yang terekam oleh alam bawah sadar yang belum dikesampingkan. Semuafaktor tadi tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari Kodrati Manusiawi kaitannya dengan jangka waktu yang tersedia untuk memerika, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. 5 Kehilangan atau terhalang untuk melakukan wewenang tersebut bagi Pemohon merupakan kejadian nyata yang langsung dialami, kronologisnya sebagai berikut: (1) Bahwa Pemohon ikut melakukan pengamatan terhadap keterlaksanaan Pemilu 2019, sejak menggunakan hak pilih suara di TPS-17 RT 17 Kelurahan Ratu Sima Dumai Selatan (Bukti P-19, Bukti P-20). Awal Pengamatan Pemohon adalah pada Aturan Suara Sah yang tertempel di mading info TPS (Bukti P-20). Pemohon selalu merupakan Pemilik Hak Pilih (selalu) terdaftar an menggunakan (Bukti P-21, Bukti P-22). (2) Pengamatan tersebut dilanjutkan dengan tahap melihat(menonton) data perolehan suara masing-masing pasangan calon yang terpublikasikan pada media sarana berupa web beralamat pemilu2019.kpu.go.id , lalu menyusunnya dalam bentuk table-tabel kemudian mempelajari dan menganalisanya sesuai keilmuwan yang Pemohon ketahui, Probabilitas. (3) Bahwa kemudian Pemohon mendengar kabar berkenaan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2019) akan dilanjutkanpenyelesaian permasalahan di pengadilan karena dianggap bermasalah. 17 (4) Oleh karena kabar serta oleh temuan-temuan yang telah disusun tersebut Pemohon berniat ikut dalam persidangan perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ternyata di sidangkan di Mahkamah Konstitusi yang Pemohon masih awam apa dan bagaimana caranya untuk berpartisipasi. (5) Sebagai bukti ingin berpartisipasi dalam persidangan, data-data dalam lembaran kertas tersusun berupa table-tabel tersebut Pemohon print lalu mengirimkannya via Pos Indonesia ke kantor pusat salah satu partai politik peserta Pemilu 2019. bertanggal 3 Juni 2019. (6) Maka keinginan sampai ikut berpartisipasi Pemohon dalam persidangan perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mengawal Pemilu (Pilpres) Jujur dan Adil sebagaimana yang teramanatkan dalam norma UUD 1945 (Pasal 22E ayat (1) adalah benar merupakan Kewenangan Konstitusional, dan juga telah berupaya untuk ikut, sehingga dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, bahwa yang jadi penghalang Pemohon untuk berpartisipasi dalam persidangan perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 adalah (pengaturan) jangka waktu norma-norma a quo. Lebih tegas lagi, tidak ada yang menghalangi Pemohon (menyebabkan jadi terhalang makanya telah dirugikan) untuk menggunakan kewenangan hingga mengawal (memastikan) khususnya pada Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden taat asas yang dibuktikan dalam persidangan PHPU Pilpres Mahkamah Kosntitusi melainkan oleh (pengaturan jangka waktu) norma-norma a quo berkenaan jangka waktu. (7) Dengan direvisinya lama jangka waktu pada norma-norma a quo berkenaan jangka waktu, maka kemungkinan Pemohon terhalang untuk menggunakan kewenangan konstitusional pada Pemilu Pilpres berupa mengawal (memastikan) pelaksanaannya taat asas ya’ni tahap persidangan Mahkamah Konstitusi oleh ketidakcukupan jangka waktu tidak akan terjadi lagi. 18 6 Berdasarkan seluruh pernyataan-pernyataan diatas, maka kualifikasi Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. III. Alasan Permohonan Sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, perlu Pemohonsampaikan bahwa Pemohon mengajukan perkara a quo adalah dalam rangka bela-negara mempersiapkan diri untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan taat asas paling tidak asas Jujur dan Adil, dengannya kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi berkenaan menjadikan permohonan sebagai (salah satu) permohonan prioritas mengingat singkatnya waktu menjelang Pilpres 2024. A. Pendahuluan dan Uraian Peninjau Permasalahan A.1 Berkenaan Norma Pemilu Jujur dan Adil (Pendahuluan) A.1.1 Norma a quo diuji adalah berkenaan: jangka waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi; jangka waktu Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan; Hak Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan. Norma a quo berkenaan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum in casu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PHPU Pilpres). A.1.2 Norma a quo diukur terhadap kemungkinan Pekerjaan Terkerjakan Dengan Baik, ambil kasusPHPU Pilpres 2019: mengajukan permohonan sandaran nya adalah penilaian subyektif; sandaran memeriksa, mengadili, memutuskan; serta wewenang Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan, adalah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. A.1.3 Uji ukur norma a quo berasarkan 2 (dua) Instrument yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Adil dan Jujur. A.1.4 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pilpres) secara langsung oleh rakyat telah berlangsung pada Tahun 2014 dan Tahun 2019. Norma tentang jangka waktu serta Hak Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi Pilpres 2014 adalah idem dengan Pilpres 2019. A.1.5 Mengawali tinjauan dari selaras tidaknya aturan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1), karena merupakan inti pelaksanaan Pemilu oleh rakyat, in casu Pemilu Pilpres 2019 aturan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU, selanjutnya disebut Aturan Suara Sah (Bukti P-23), terdapat pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan suara 19 Pemilu 2019. Memperjelas muatan materi panduan: 1. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; 2. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; 3. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan. Pasangan calon (selanjutnya disebut paslon) peserta Pemilu Presiden 2019 sesuai ketetapan KPU Tahun 2019 nomor 1131/PL.02.2- 20 Kpt/06/KPU/IX/2018, sebagai berikut: Hipotesa Pemohon terhadap asas Jurdil Pemilu 2019, dengan surat suara sebagai kasus, sebagai berikut: Bersumber dari teori probabilitas tentang suatu galat (error) selalu dapat muncul pada suatu kejadian, bila diterapkan pada kasus yaitu surat suara, kemungkinan bahwa surat suara telah terdapat satu coblosan (halus, sehingga secara kasat mata tidak terlihat), sebut sebagai coblosan awal, diterima pengguna hak pilih, digunakan dan lolos sebagai surat suara sah tetap ada, maka efek coblosan awal tersebut terhadap perolehan suara masing-masing paslon sebagai berikut: Efek adanya coblosan awal terhadap nilai suara paslon dengan pengguna hak pilih hanya melakukan satu coblosan saja pada surat suara. 21 No Letak Coblosan Awal Pilihan / Coblosan Voter Status Suara Keterangan 1 Kolom / Nomor 1 Nomor 1 Sah Dengan pemeriksaan terlihat terdapat 2 (dua) coblosan, tetapi maih berada pada kolom yang sama. Perolehan suara (tetap) ada pada paslon nomor 1 (satu) 2 Tidak Memilih Sah Dengan pemeriksaan detail terlihat ada coblosan pada kolom nomor 1 (satu). Keuntungan otomatis untuk paslon nomor 1 (satu). Suara Auto 3 Nomor 2 Tidak Sah / HANGUS Dengan pemeriksaan detail terlihat ada 2 (dua) coblosan pada kolom yang berbeda. Pilihan voter adalah paslon nomor 2 tetapi Suara hangus oleh adanya coblosan pada kolom 1 (satu). 4 Kolom / Nomor 2 Nomor 1 Tidak Sah / HANGUS Dengan pemeriksaan detail terlihat ada 2 (dua) coblosan pada kolom yang berbeda. Pilihan voter adalah paslon nomor 1 (satu) tetapi Suara hangus oleh adanya coblosan pada kolom 2 (dua). 5 Tidak Memilih Sah Dengan pemeriksaan detail terlihat ada coblosan pada kolom nomor 1 (satu). Keuntungan otomatis untuk paslon 22 No Letak Coblosan Awal Pilihan / Coblosan Voter Status Suara Keterangan nomor 1 (satu) Suara Auto 6 Nomor 2 Sah Dengan pemeriksaan terlihat terdapat 2 (dua) coblosan, tetapi maih berada pada kolom yang sama. Perolehan suara (tetap) ada pada paslon nomor 2 (dua) Lebih lanjut sebagai keterangan untuk gambar surat suara paslon, filosofi penempatan coblosan awal mudah dipahami agar tersamarkan dapat diberikan pada ruang kolom paslon berwarna latar sesuai keadaan sekitar sedemikian rupa sehingga coblosan halus hanya akan terlihat bila dilalui sinaran cahaya (dilihat secara detail dengan diarahkan pada sumber cahaya). Uraian-uraian diatas menunjukan adanya ketidakseimbangan Aturan Suara Sah Pemilu 2019, serta tidak terdengarnya secara masif adanya upaya dari KPU mensosialisasikan luas Aturan Suara Sah serta peraga pada masyarakat menunjukan ke-tidak transparan-an. Nilai Penjelasan paragraph A.1.5, adalah akibat dari Tidak Berimbangnya Aturan Suara Sah, menurut penalaran yang wajar akan berdampak pada Banyaknya Suara Auto dan Banyaknya Suara Hangus. Dengan demikian Aturan Suara Sah yang diberlakukan pada Pemilu 2019 oleh KPU adalah In-Konstitusional. A.2 Berkenaan Tahapan Putusan (Uraian Peninjau Permasalahan) A.2.1Jangka waktu Majelis Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Pilpres adalah 14 (empat belas) hari, dimana dalam menimbang-nimbang perkara sampai pada putusan, tahapan-tahapan serta konsekuensinya (rumusan putusan) adalah sebagai berikut: 1. Memastikan bahwa putusan dibuat adalah berdasarkanUUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim (Pasal 45 ayat (1) UU MK); 23 Pasal 45 ayat (1) UU MK "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim" 2. Putusan berdasarkan paling tidak oleh 2 (dua) alat bukti (Pasal 45 ayat (2) UU MK); Pasal 45 ayat (2) UU MK "Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti!" 3. Dalam putusan wajib memuat fakta yang terungkap pertimbangan hukum dasar putusan (Pasal 45 ayat (3) UU MK); Pasal 45 ayat (3) UU MK "Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan" 4. Putusan diutamakan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi (Pasal 45 ayat (4) UU MK); Pasal 45 ayat (4)) UU MK "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang" 5. Dalam permusyawaratan sidang pleno hakim konstitusi, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan (Pasal 45 ayat (5) UU MK); Pasal 45 ayat (5) UU MK "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan" 6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya (Pasal 45 ayat (6) UU MK); 24 Pasal 45 ayat (6) UU MK "Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya" 7. Tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak (Pasal 45 ayat (7) UU MK); Pasal 45 ayat (7) UU MK "Dalam hal musyawarh sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak" 8. Tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi menentukan (Pasal 45 ayat (8) UU MK); Pasal 45 ayat (8) UU MK "Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim kostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan". 9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak (Pasal 5 ayat (9) UU MK); Pasal 45 ayat (9) UU MK "Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak" 10. Bila putusan bukan hasil mufakat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan (Pasal 45 ayat (10) UU MK); Pasal 45 ayat (10) UU MK "Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan" 11. Putusan dibuat hanya dalam 14 (empat belas) hari (Pasal 78 huruf a UU MK, Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017); Pasal 78 huruf a UU MK “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: 25 a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 475 ayat (3) UU7/2017 “Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanyapermohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi” 12. Terhadap penundaan musyawarah poin 6 (enam) serta kaitannya dengan nomor 11 (sebelas), batas akhir penundaan musyawarah sidang pleno putusan hanya dapat dilakukan sampai batas hari ke-14 (empat belas). Menunda putusan dapat dipandang sebagai mengulur-ulur waktu, mengulur-ulur waktu dapat dipandang sebagai menghambat Mahkamah menerbitkan putusan; Pasal 23 ayat (2) huruf e “Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila: - dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 –“ 13. Mengulur-ulur waktu dapat dipandang sebagai menghambat Mahkamah menerbitkan putusan sehingga in casu putusan tidak diambil dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat menjadi alasan pemecatan Hakim Konstitusi, dengan alasan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden (pengesahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu) mempunyai muatan kritikal yang sama dengan pengusulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7B ayat (4) UUD 1945) yang berbeda hanya jangka waktu untuk memutuskan; Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 "Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi" 26 14. Putusan yang telah diambil baik secara mufakat maupun suara terbanyak, dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 28 ayat (5) UU MK); Pasal 28 ayat (5) UU MK "Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" 15. Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) UU MK berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (Pasal 28 ayat (6) UU MK). Pasal 28 ayat (6) UU MK "Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum" B. Perumusan Permasalahan B.1 Jangka Waktu Mengajukan Permohonan PHPU Pilpres B.1.1 Norma yang mengatur: Pasal 74 ayat (3) UU MK “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional” Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MahkamahKonstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU” B.1.2 Merujuk pada Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017, maksud penyusunan permohonan PHPU Pilpres adalah pada perolehan dan akumulasi perolehan suara oleh pemohon-PHPU Pilpres untuk kemudian diperselisihkan terhadap penetapan perolehan suara KPU (Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017). Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya 27 Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017 “Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu seara nasional” B.2 Jangka Waktu Memeriksa, Mengadili dan Memutukan B.2.1 Dalam pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Konstitusi, yang patut dipandang sebagai permohonan adalah 2 (dua), yaitu: permohonan pemohon-PHPU Pilpres, ditelusuri; dan jawaban termohon, ((dapat) include jawaban pihak terkait dan BAWSALU) berdasarkan Pasal 45 ayat (5) UU MK. B.2.2 Norma yang mengatur jangka waktu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ialah: Pasal 78 huruf a UU MK “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal 475 ayat (3) UU7/2017 “Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi” B.2.3 Alasan Hukum didasarkan pada ada tidaknya kemungkinan pilihan pertimbangan atau pendapat berbeda oleh Hakim-Hakim Konstitusi sesuai maksud Pasal 45 ayat (10) UU MK. B.2.4 Mengacu pada rumusan tahapan pemutusan paragraph A.2.1, putusan PHPU Pilpres, ada 4 kategori: 1. Putusan Mufakat Musyawarah Sidang Pelno Hakim Konstitusi (rumusan nomor 4 (empat), telah melalui semua tahapan) selanjutnya disebut rumusan putusan kategori-1; 2. Putusan Suara Terbanyak Musyawarah Sidang Pelno Hakim Konstitusi (rumusan nomor 7 (tujuh), dan telah melalui semua 28 tahapan), selanjutnya disebut rumusan putusan kategori-2; 3. Putusan Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi melengkapi Putusan Suara Terbanyak (Pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi) dan telah melalui semua tahapan, selanjutnya disebut rumusan putusan kategori-3; atau 4. Putusan Ketua Sidang Plemo Hakim Konstitusi (monopoli) setelah putusan kategori 2 (dua) (didahului kategori 1 (satu)) tdak dapat diambil (rumusan nomor 8 (delapan) bypass rumusan putusan nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), putusan cacat formil, selanjutnya disebut rumusan putusan kategori-4. B.2.5 Berdasarkan norma Pasal 45 UU MK, dapat dipetik ciri putusan kategori diatas adalah: 1. Rumusan putusan kategori-1: Putusan Mufakat Musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi, dilengkapi (termuat maupun terpisah) dengan pertimbangan atau pendapat tertulis tiap Hakim Konstitusi atas permohonan (permohonan-pemohon, jawaban termohon dapat include jawaban pihak terkait dan Bawaslu); 2.Rumusan putusan kategori-2: Putusan Suara Terbanyak Musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi, dilengkapi (termuat atau terpisah) dengan pertimbangan atau pendapat tertulis tiap Hakim Konstitusi atas permohonan (permohonan-pemohon, jawaban termohon dapat include jawaban pihak terkait dan Bawaslu) serta muatan pendapat anggota Hakim Konstitusi berupa alasan hukum yang berbeda; 3. Rumusan putusan kategori-3: Putusan Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi melengkapi Putusan Suara Terbanyak (Pendapat Yang Mulia Hakim KonstitusiDR. Suhartoyo) mutatis mutandis ciri putusan nomor 2 (dua); 4. Rumusan putusan kategori-4: Putusan Ketua Sidang Plemo Hakim Konstitusi (monopoli) unrecognized, tanpa pertimbangan atau pendapat Hakim Konstitusi atas permohonan dan tanpamuatan pendapat anggota Hakim Konstitusi alasan hukum yang berbeda. 29 B.2.6Putusan PHPU Pilpres yang dipandang sebagai putusan memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) yaitu sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah putusan: kategori 1 (satu); Rumusan putusan kategori-1, Rumusan putusan kategori- 2, dan Rumusan putusan kategori-3; final (mempunyai kekuatan hukum mengikat) sedangkan putusan Rumusan putusan kategori-4 adalah putusan premature akibat kehabisan waktu hanya untuk memenuhi ketentuan norma jangka waktu 14 (empat belas) hari status tunda. B.2.7 Uji ukur norma PUU berkenaan jangka waktu adalah apakah Majelis Hakim Musyawarah Sidang Pleno pada putusan PHPU Pilpres dapat memahami dengan baik data baru (alat-alat bukti beserta penjelasannya, alat-alat bukti beserta jawaban termohon, alat-alat bukti beserta jawaban pihak terkait dan Bawaslu) dengan volume sedemikian banyak untuk menghasilkan putusan: Rumusan putusan kategori-1 atau Rumusan putusan kategori-2, atau Rumusan putusan kategori-3; hanya dalam 14 (empat belas) hari. B.2.8 Acuan ukur pemeriksaan permohonan (tertuang dalam duduk perkara) adalah pada ada tidaknya naskah tertulis tiap Hakim Kontitusi amanat Pasal 45 ayat (5) UU MK B.2.9 Acuan ukur pemutusan perkara (alasan hukum putusan) adalah pada ada tidaknya Dissenting Opinion Pasal 45 ayat (10) UU MK (selanjutnya disebut DO) Hakim Konstitusi pada pendalilan para pihak yang menurut kaidah ilmiah atau kaidah keilmuwan patutDO. C. Penelusuran Ketercukupan Alokasi Jangka Waktu C.1 Jangka Waktu Mengajukan Permohonan C.1.1 Dalam jangka waktu 3 (tiga) haripemohon-PHPU harus melakukan (pekerjaan) beserta hitungan waktu: 1. Jangka waktu pendaftaran permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi ialah sejak tanggal pukul 21 Mei 2019 01:46 WIB (tetapan perolehan suara oleh KPU) sampai 24 Mei 2019 24:00 WIB, maka perhitungan jumlah jam-nya adalah 21 Mei 2019 01:46 22 Mei 2019 01:46 (24 Jam) 23 Mei 01:46 (48 Jam) 24 Mei 24:00 (69 Jam 14 menit). Jumlah waktu tersedia adalah 69 (enam puluh Sembilan) jam 14 (empat belas) menit. 30 2. Mengumpulkan alat bukti-alat bukti sejak pengumuman KPU tersebut, memilah dan merancang susunan sesuai dengan kesaksian lokasi kejadian. Bila dimulai pada pukul 01:46 maka, pekerjaan selesai tanggal pukul 22 Mei 2019 01:46. 3. Sesuai naskah permohonan yang akan dibangun serta keselarasannya dengan saksi-saksi kaitan alat bukti. Pengumpulan dan validasi alat bukti-alat bukti paling tidak membutuhkan waktu24 (dua puluh empat) jam. 4. Sembari menunggu penyusunan alat bukti-alat bukti selesai, tim menyusun penjelasan-penjelasan naskah permohonan terutamaoleh tim kuasa hukum; 5. Naskah permohonan dapat berupa copy-paste naskah permohonan PHPU Pilpres 2014, sehingga cukup menghemat waktu pengerjaan tinggal lagi editing menyesuaikan dengan kondisi Pilpres 2019; 6. Penjelasan-penjelasan permohonan yang disusun berdasarkan kesaksian-kesaksian terkait alat bukti. Penyusunan, sinkronisasi dan pengaturan alur pembicaraan permohonan paling tidak membutuhkan waktu 12 (dua belas) jam. Pekerjaan selesai tanggal waktu 22 Mei 2019 pukul 13:46 WIB. 7. Penyusunan naskah permohonan dilanjutkan dengan penyesuaian alur pembicaraan permohonan dengan alat-bukti alat-bukti yang telah selesai dikerjakan secara bergilir. i) menentukan penomoran alat bukti-alat bukti sesuai alur permohonan; ii) membangun narasi-narasi pengantar petitum; iii) menyusun alat bukti-alat bukti sesuai dengan konstruksi petitum. Paling tidak dibutuhkan waktu 24 (dua puluh empat) jam. Dikerjakan sejak tanggal pukul 22 Mei 13:46 selesai pada 23 Mei 2019 pukul 13:46. 8. Memeriksa naskah permohonan akan; konsistensi kata dan/atau kalimat, narasi kalimat norma, alur maju pembicaraan, alur maju alat 31 bukti-alat bukti, kesesuaian penomoran alat bukti-alat bukti, penarasian alat-alat bukti dan keterbacaan seluruh naskah permohonan, keseuaian petitum dengan alasan-alasan permohonan. Paling tidak membutuhkan waktu 10 (sepuluh) jam. Dikerjakan sejak tanggal pukul 23 Mei 2019 pukul 13:46 selesai tanggal waktu 23 Mei 2019 pukul 23:46. 9. Masih tersisa waktu selama 23 jam 46 menit (dua puluh tiga jam empat puluh enam) menit. 10. Urusan ibadah (shalat) selama 3 (tiga) hari berjumlah 15 (lima belas) masing masing 10 (sepuluh) menit total 150 menit yaitu 2 jam 30 menit (dua jam tiga puluh) menit, maka seharusnya waktu tanggal sudah pada 24 Mei 2019 pukul 02:16. 11. Menggandakan naskah permohonan, alat bukti-alat bukti. Paling tidak membutuhkan waktu 8 (delapan) jam. Dimulai sejak tanggal waktu 24 Mei 2019 pukul 02:16 selesai pada tanggal waktu 24 Mei 2019 10:16. 12. Waktu tersisa adalah 13 jam 14 menit (tiga belas jam empat belas menit), dengan catatan: 13. Pendistribusian naskah dan alat bukti-alat bukti, loading ke alat transport, pengiriman dan unloading paling tidak membutuhkan waktu 2 (dua) jam, waktu tersedia bersisa 11 (sebelas) jam 44 (empat puluh empat) menit; 14. Naskah permohonan masih merupakan pernyataan, penjelasan, uraian yang sifatnya normative dan naratif laporan-laporan kejadian (kecurangan), bersifat gubahan. Belum menyentuh sama sekali ketentuan norma pokok PHPU Pasal 75 huruf a tentang perhitungan perolehan suara yang menjadi pokok utama pembicaraan perselisihan PHPU Pilpres (menggugah, memantapkan yakin Majelis Hakim atas kebenaran alasan-alaan permohonan dan keabsahan alat bukti-alat bukti; 15. Penyusunan norma permohonan juga sudah mengabaikan hak-hak kodrati manusiawi yang pengaruhnya sangat kuat terhadap kualitas muatan penyusunan permohonan baik kebahasaan, keterbacaan 32 maupun keterpahaman, paling tidak 3x4 (tiga kali empat) jam yaitu 12 (dua belas) jam. Total jam terpakai 11 (sebelas) jam 44 (empat puluh empat) menit dikurang 12 (dua belas jam) sudah minus 16 (enam belas) menit. Pekerjaan out of order (time). 16. Mengulangi pernyataan paragraph B.2.1 bahwa maksud utama penyusunan permohonan adalah Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017. 17. Menilik pada putusan PHPU Pilpres 2014 serta PHPU Pilpres 2019, tidak ditemukan suatu format (tabling?) berkenaan perolehan dan akumulasi perolehan suara koreksi tetapan perolehan suara KPU. 18. Advokat pemohon-PHPU Pilpres 2014 adalah, advokat pemohon- PHPU Pilpres 2019 adalah Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Yang Mulia Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Aswanto. 19. Terbukti bahwa pada 2 (dua) Pilpres telah berlangsung, advokat professional telah teruji berkompetensi baik tidak mampu menyusun permohonan sebagaimana maksud Pasal 473 ayat (1) juncto Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan/atau 3 (tiga) hari. 20. Karena kualitas permohonan PHPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kemudahan Majelis Hakim memeriksa mengadili dan memutuskan memenuhi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, maka norma a quo dipandang menjadi penyebab utama tidak tercapainya penyusunan permohonan memenuhi Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 475 ayat (2) UUD 1945, maka norma a quo harus dipandang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara kondisional bersyarat. 21. Pada PHPU Pilpres 2019, disadur dari putusan, table perolehan suara pemohon-PHPU Pilpres 2019 sebagai berikut: 33 No Argumen Alat Bukti Perolehan Suara Paslon 01 Paslon 02 Angka % Angka % 1 Hasil perolehan suara pengumuman KPU 85,607,362 55.50% 68,650,239 44.50 % 2 Nomor 194 Judul: Pembukaan Kotak Suara di Parkiran P-140A -200 +0 3 Nmor 195 Judul: Sidak Gedung KPU Kota Bekasi P-140B - 8000 +0 4 Nomor 196 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140C -120 +120 5 Nomor 197 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140D 0 +100 6 Nomor 198 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140E -144 +144 7 Nomor 199 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140F -0 +100 8 Nomor 200 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140G -0 +100 9 Nomor 201 Judul: Anggota PPK Bersama Oknum AparatKeamanan Masuk Keruangan Tanpa Izin Dan Keluar Membawa Berkas P-140H 0 0 10 Nomor 202 P-140I 0 0 34 No Argumen Alat Bukti Perolehan Suara Paslon 01 Paslon 02 Angka % Angka % Judul: Polisi Memagari TPS Dengan Kawat Berduri 11 Nomor 203 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140J 0 +100 12 Nomor 204 Judul: C1 Dibawa Akan Kabur P-140K 0 0 13 Nomor 205 Judul: Petugas KPPS Coblos Sendiri Kertas Suara Pakai Pulpen P-140L -200 0 14 Nomor 206 Judul: Manipulasi Hasil Perolehan Suara Pilpres Di Aceh P-140M 0 +127 15 Nomor 208 Judul: Para Camat Mendeklarasikan Dukungan Ke Pasangan Jokowi- Ma’ruf P-140O 0 0 16 Nomor 209 Judul: Para Bupati Mendeklarasikan Dukungan Ke Pasangan Jokowi- Ma’ruf P-140P 0 0 17 Nomor 210 Judul: Surat Suara Tercoblos Sebelum Digunakan P-140Q 0 0 35 No Argumen Alat Bukti Perolehan Suara Paslon 01 Paslon 02 Angka % Angka % 18 Nomor 211 Judul: Surat Suara Tercoblos Sebelum Digunakan P-140R -200 0 19 Nomor 212 Judul: Ketua PGRI Banjarnegara Ikut Kampanye Kemenangan Jokowi- Ma’ruf P-140S 0 0 20 Nomor 213 Judul: Kepala Daerah Beramai-Ramai Mendukung Jokowi-Ma’ruf P-140T 0 0 21 Nomor 214 Judul: Manipulasi Hasil Perolehan Suara Pilpres Di Jakarta Selatan P-140U +100 22 Nomor 215 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140V -142 +142 23 Nomor 216 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140W -600 0 24 Nomor 217 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140X -1000 0 25 Nomor 218 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140Y -780 0 26 Nomor 219 P-140Z -1000 0 36 No Argumen Alat Bukti Perolehan Suara Paslon 01 Paslon 02 Angka % Angka % Judul: Penambahan 1.000 Suara 01 di Situng KPU 27 Nomor 220 Judul: Kesaksian Sejumlah Warga Soal Dugaan Kecurangan Pemilu P-140AA 0 0 28 Nomor 221 Judul: Kekurangan surat suara untuk Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. P-140BB 0 0 29 Nomor 222 Judul: Paslon 02 Kehilangan 2871 suara Dalam Sehari P-140CC -991 +2871 30 Nomor 223 Judul: Surat Suara Sudah Tercoblos 01 P-140DD 0 0 31 Nomor 224 Judul: Surat Suara Sudah Tercoblos 01, Setelah di Cek 0 0 32 Nomor 225 Judul: Kriminalisasi Saksi P-140EE 0 0 33 Nomor 226 Judul: Pembukaan Kotak Suara Pilpres tanpa saksi P-140GG 0 0 34 Nomor 227 Judul: Kecurangan P-140HH 0 0 37 No Argumen Alat Bukti Perolehan Suara Paslon 01 Paslon 02 Angka % Angka % Perhitungan Persentase Jumlah Suara Pilpres 2019 Di Situng KPU 35 Nomor 228 Judul: Protes Kecurangan Dihadapan Petugas TPS dan Pemukulan saksi P-140II 0 0 36 Nomor 229 Judul: Pembukaan Segel Dan Pengambilan Surat Suara P-140JJ 0 0 37 Nomor 230 Judul: Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk 01 P-140KK 0 0 38 Nomor 231 Judul: Pasangan 02 Hilang 100 Suara Dari Input Data KPU P-140LL 0 +100 39 Nomor 232 Judul: Pembongkaran Data C1 Tanpa Saksi Karena Darurat P-140MM 0 0 40 Nomor 233 Judul: Petugas TPS Melakukan Yang Melakukan Pencoblosan Untuk Paslon 01 P-140NN 0 0 38 No Argumen Alat Bukti Perolehan Suara Paslon 01 Paslon 02 Angka % Angka % 41 Nomor 234 Judul: Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang P-140OO 0 0 42 Nomor 235 Judul: Sejumlah Warga Protes Terkait Hak Pilihnya P-140PP 0 0 43 Nomor 236 Judul: Kecurangan Input Data C1 KPU Untuk Riau Dan DKI P-140PP -133 +110 44 Nomor 237 Judul: Penemuan Ribuan Form C1 Asli Untuk Tidak dicantum kqn nomor alat bukti 0 0 45 Nomor 238 Judul: Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang P-140SS 0 0 46 Nomor 239 Judul: Manipulasi Input Data Pilres P-140TT -3000 0 47 Nomor 240 Judul: Manipulasi Input Data Pilres P-140UU 0 0 48 Nomor 241 Judul: Manipulasi Input Data Pilres P-140VV -24 +63 49 Nomor 242 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P- 140WW -300 0 39 No Argumen Alat Bukti Perolehan Suara Paslon 01 Paslon 02 Angka % Angka % 50 Nomor 243 Judul: Manipulasi Input Data Pilpres P-140XX -100 +100 51 Nomor 244 Judul: Manipulasi Input Data Pilres P-140YY +20 +50 52 Nomor 245 Judul: Keberpihakan Aparat Kepolisian P-140III 0 0 53 Nomor 246 Judul: 10 Kepala Desa P-140JJ -100 +100 54 Nomor 247 Judul: Pada suatu waktu P-140 KKK -50 0 55 Nomor 248 Judul: Mangun aya P-140LLL 0 0 56 Nomor 249 Judul: Limau asri P- 140MMM 0 0 57 Nomor 250 Judul: Paju ulu Palembang P- 140NNN 0 0 58 Nomor 251 Judul: Batam P- 140PPP 0 0 59 Nomor 252 Judul: TPS 18 P- 140QQQ -500 +100 60 Nomor 253 Judul: Seretaris PPK P- 140RRR 0 0 61 Nomor 254 P- 140SSS 0 0 40 No Argumen Alat Bukti Perolehan Suara Paslon 01 Paslon 02 Angka % Angka % Judul: Papua 62 Nomor 255 Judul: TPS Podorejo P- 140TTT 0 0 Total -20264 4527 Terkoreksi I 85,587,098 68,654,766 Tabel 2 Rekapitulasi Pendulangan Suara Paslon paragraph TERMOHON MELAKUKAN BERBAGAI KECURANGAN YANG MERUGIKAN SUARA PEMOHON No Argumen Alat Bukti Perolehan Suara Paslon 01 Paslon 02 Angka % Angka % 1 Hasil Terkoeksi I hasil peolehan suara Pilpres KPU 85,607,362 55.50 % 68,650,239 44.50 % 2 Nomor 197 (halaman 181) Judul: Termohon tidak menjalankan Rekomendasi BAWASLU di Surabaya P-141 -2.443.800 - 3 Nmor 198 Judul: Termohon tidak menjalankan Rekomendasi P-140B - 440, 084 +0 41 BAWASLU di Papua 4 Nomor 199 Judul: Ditemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Siluman di seluruh Indonesia P-143 -895.200 +0 5 Nomor 200 Judul: Ditemukan Indikasi Manipulatif Daftar Pemilih Khusus P-140D -5.700.000 +0 6 Nomor 201 Judul: Jumlah Suara Pemohon berjumlah 0 P-140E -1.053.600 +0 7 Nomor 202 Judul: Ada Ketidakwajaran dan Keanehan Jumlah Suara P-140F -0 +0 8 Nomor 203 Judul: Ditemukan Indikasi Rekayasa DPT P-140G -0 +0 9 Nomor 204 Judul: Ditemukan 37.324 TPS Baru P-146 -8.319.073 0 10 Nomor 205 P-147 0 0 42 Judul: Indikasi Pengaturan Suara Tidak Sah Total -18,851,757 Terkoreksi II 66,755,605 49.30 % 68,650,239 50.70 % Tabel 3 Rekapitulasi Pendulangan Suara Paslon paragraph Rekapitulasi Manual Berjenjang Argumen Paslon 01 Paslon 02 No Angka % Angka % Hasil Terkoeksi II hasil peolehan suara Pilpres KPU 66,755,605 49.30 % 68,650,239 50.70 % 1 Nomor 210 Semarang 484 Pekalongan 3400 Sragen 469 -4.353 0 2 Nomor 211 Ada Jeda Data Masuk & Muncul di Situng yang Mengindikasi terjadinya Kecurangan 0 +0 3 Nomor 212 Perjalanan Input Data Situng KPU -0 +0 5 Nomor 213 Ditemukan Kesalahan Penjumlahan Suara Sah yang Tidak Sesuai Jumlah DPT/DPTb/DPK P-140D -2 634 000 +0 6 Nomor 214 -0 +57 43 Kesalahan Data C1 yang Dipindai dari Sumber Data KPU Sudah Salah sejak Awal 7 Nomor 215 Studi Kasus Kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur -748400 +0 Total 3,386,753 57 Terkoreksi III 63,368,852 48% 68,650,296 52% C.2 Jangka waktu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara C.2.1 Norma yang mengatur jangka waktu mengajukan permohonan PHPU ialah Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3): Pasal 78 huruf a UU MK “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 475 ayat (3) UU7/2017 “Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanyapermohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.” C.2.2 Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Majelis Hakim wajib memutuskan perkara (realitanya waktu tersedia in casu Pilpres 2019 adalah 8 (delapan) hari mengambil pernyatan Yang mulia Hakim DR. Suhartoyo), dimana Majelis Hakim pada perkara PHPU Pilpres, lazimnya, harus melakukan (pekerjaan) untuk sampai pada putusan adalah sebagai berikut: 1. Majelis Hakim memeriksa naskah permohonan 2. Membaca permohonan pemohon-PHPU Pilpres; 3. Mendengarkan keterangan pemohon-PHPU Pilpres 4. Mendengar dan membaca jawaban termohon; 44 5. Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait; 6. Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; 7. Mendengar keterangan saksi pemohon-PHPU Pilpres dan Pihak Terkait; 8. Mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon-PHPU Pilpres, Termohon, dan Pihak Terkait; 9. Memeriksa alat bukti pemohon-PHPU Pilpres, termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 10. Waktu 14 (empat belas) hari kerja dalam konversinya ke satuan waktu jam adalah 14x24 (empat belas kali empat belas) adalah336 (tiga ratus tiga puluh enam) jam. C.2.3 Untuk mengukur apakah putusan Majelis Hakim Konstitusi pada PHPU Pilpres sudah sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sesuai rumuan putusan acuan ukur nya adalah Pasal 45 UU MK: ayat (5); dan ayat (10). C.2.4 Hasil penilikan Pemohon pada perkara PHPU Pilpres dibatasi pada PHPU Pilpres 2019, oleh karena tidak diketahuinya keberadaan naskah tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (5) UU MK, serta tidak terdapatnya Disenting Opinion sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (10) UU MK, maka Pemohon menilai bahwa putusan terhadap naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 adalah putusan rumuan kategori-4. C.2.5 Karena putusan rumusan kategori-4, pada perkara a quo dinilai sebagai putusan yang belum memenuhi maksud diterbitkannya putusan Pasal 45 ayat (1) UU MK juncto Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, maka patut diduga yang menghalangi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan adalah oleh keberlakuan norma a quo Pasal 78 huruf a UU MKdan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, karenanya norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara kondisional bersyarat. C.2.6 Penjelasan serta alat bukti pendukung pernyataan paragraph C.2.5 adalah sebagai berikut: 45 A) Pertimbangan atau Pendapat Tertulis Hakim Konstitusi terhadap Jawaban Termohon (dapat) include Jawaban Pihak Terkait dan BAWASLU, harus ada pada alasan yang akan Pemohon tunjukan. 1. Pendalilan jawaban KPU tertuang dalam putusan sebagai nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (Bukti P-14) nomor 42 (empat puluh dua), halaman 312 (tiga ratus dua belas). Pendalilan jawaban KPU sebagai termohon adalah berbentuk notasi penghakiman, padahal tidak berwenang, pada frasa "tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum". Hal ini dapat dipandang sebagai gangguan hukum karena akan merancukan Subyek alasan hukum Mahkamah apakah dibuat KPU (termohon) atau Majelis Hakim Konstitusi. Maka Patut ada catatan berupa pertimbangan atau pendapat Hakim Konstitusi berkenaan dengannya. Pendalilan KPU sebagai termohon yang serupa dan semisal diantaranya: nomor 80 (delapan puluh), halaman 326 (tiga ratus dua puluh enam), nomor 90 (sembilan puluh), halaman 328 (tiga ratus dua puluh delapan), nomor 427 (empat ratus dua puluh tujuh) halaman 507 (lima ratus tujuh), nomor 428 (empat ratus dua puluh delapan) halaman 507 (lima ratus tujuh). 2. Selanjutnya ditunjukan alat bukti, Bukti P-24. B) Pendapat berbeda Dissenting Opinion Hakim Konstitusi terhadap alasan hukum putusan, harus ada pada alasan yang Pemohon tunjukan. 1. Alat bukti berkenaan Surat Suara Sudah Tercoblos bukan oleh pemilik hak pilih, Bukti P-25, Bukti P-26. 2. Disenting Opinion akan ada terutama untuk alasan pertimbangan hukum berikut: Pada paragraph 3.48, Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS, antara lain di Magetan di mana pola suara tidak sah di seluruh TPS adalah 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59. Hal demikian juga terjadi di Desa Wungu, Madiun, dengan pola suara tidak sah adalah 5, 6, 11, 6, 11, dan 12. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-147 berupa Formulir 46 Model C1 di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan para pihak, terkait dengan dalil Pemohon mengenai keanehan pola jumlah suara tidak sah TPS di Magetan ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Adapun terkait dengan jumlah suara tidak sah TPS di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang menurut Pemohon berpola 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59, ternyata setelah Mahkamah memeriksa Bukti P-147 berupa formulir Model C1-PPWP TPS di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, ditemukan jumlah suara tidak sah di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15, secara berurutan adalah 5, 5, 6, 11, 5, 11, 5, 11, 12, 8, 12, 8, 12, 12. Jumlah suara tidak sah yang ditunjukkan oleh Bukti P-147 ternyata berbeda dengan dalil Pemohon. Bahwa seandainya pun pola suara tidak sah yang didalilkan Pemohon terbukti, yaitu membentuk deretan angka 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59, quod non, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya korelasi antara pola jumlah suara tidak sah tersebut dengan tindak kecurangan tertentu, serta korelasi dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi hal demikian tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon kecuali hanya disebutkan sebagai adanya indikasi pengaturan suara tidak sah. Bahwa menurut Mahkamah terjadinya pola angka tertentu adalah hal yang sangat mungkin secara matematis, apalagi jika pola angka tersebut acak sebagaimana angka yang didalilkan Pemohon. Untuk dapat menjadi indikasi adanya kecurangan, pola angka jumlah suara tidak sah haruslah unik dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai fakta tunggal, melainkan setidaknya harus dikaitkan dengan peristiwa/tindakan lain. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil Pemohon mengenai indikasi pengaturan suara tidak sah tidak beralasan menurut hukum. Keterangan Pemohon: Dissenting Opinion akan ada untuk pertimbangan hukum putusan (sementara) perkara dengan nomor 47 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3- PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 paragraf [3.48] alinea ke-5, ke-6 dan ke-7, pada: frasa "sangat mungkin secara matematis"; frasa "pola angka jumlah suara tidak sah haruslah unik dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai fakta tunggal". Pertimbangan hukum putusan tersebut bertolak-belakang dengan kaidah matematis sub kaidah statistik peluang yang bila dibahasakan menyatakan kemungkinan terjadinya angka Surat Suara Tidak Sah dalam 1 (satu) Kelurahan ber-angka sama (in casu 59 (lima puluh sembilan)) adalah mendekati 0 % (nol persen). Nilai peluang 0 % berarti mustahil (Bukti P-11). Sedangkan fakta yang ditanyakan "Mahkamah" tentu maksudnya adalah ada tidaknya faktor yang mendukung agar jumlah seragam surat suara tidak sah dipandang sebagai hasil kecurangan tentu jawabannya adalah aturan penghitungan yang terdapat pada Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu 2019 halaman 39 (tiga puluh sembilan). Serta peristiwa-peristiwa terkait yang ditanya "Mahkamah" tentu jawabannya adalah alat-alat bukti yang menunjukan banyaknya terdapat coblosan awal (halus) pada surat suara Pemilu 2019 sebelum dicoblos oleh pengguna hak pilih (diantaranya fakta pada PPLN Malaysia). Menurut teoretisnya, para matematikawan sepakat bahwa suatu nilai tentang tetapan nilai peluang adalah bila mendekati nilai 0 (nol) maka dikatakan Peluang Kejadian yang Mustahil, sedangkan mendekati nilai 1 (satu) maka pasti terjadi. Teori Koin. Pemohon terjemahkan bahwa pemilik hak pilih yang akan menggunakan hak suuara nya adalah warga negara dengan kompetensi layaknya koin, yaitu terhadap kemungkinan suara akan sah atau akan rusak adalah 50% (lima puluh persen). Teori Dadu Pemohon terjemahkan bahwa pemilik hak pilih yang akan menggunakan hak suara nya adalah warga negara dengan kompetensi layaknya dadu. Sedangkan untuk mendapatkan 48 persentasi kompetensi 67% (enam tujuh puluh persen) menggunakan hak pilih adalah kemungkinan akan munculnya salah satu dari 4 (empat) angka (pilihan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4) terhadap munculnya salah satu dari 2 (dua) mata sample (angka 5 dan angka 6). Perumusannya pada table di bawah ini. Maka dari table dapat kita lihat peluang munculnya angka-angka sampel terpilih (kumulatif) adalah 67% (enam puluh tujuh persen). Maka diartikan sebagai tingkat keberhasilan warga untuk sukses melakukan coblosan menghasilkan Surat Suara Sah adalah 67% (enam puluh tujuh persen). Untuk 85% (delapan puluh lima persen) adalah peluang matematis warga untuk sukses melakukan coblos menghasilkan surat suara sah adalah 85% (delapan puluh lima persen). Nilai IPM > 70 (tujuh puluh) maka nilai kecerdasan Kinestetika nya adalah 85% (delapan puluh lima persen) (penilaian subyektif oleh Pemohon sebagai guru). Menggunakan suatu aplikasi simulasi Pemohon bermaksud mengetahui berapa nilai persentasi untuk terjadinya angka kembar untuk jumlah Surat Suara Tidak Sah (surat suara rusak oleh voter) pada 2 (dua) atau lebih TPS dalam satu desa/ kelurahan dalam satu kecamatan. Berikut penilikan Pemohon permohonan a quo: Kecamatan barat 49 50 Dari tabel, diartikan sebagai: Simulasi adalah untuk 100 pemilik hak pilih (voter). Simulasi Koin, bila warga pemilik hak pilih pada desa banguasri kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 50% maka, kemunginan terjadinya surat suara tida sah berjumlah 9 di 3 (dua) TPS adalah 6.89% Masih mungkin terjadi) Simulasi Dadu, bila warga pemilik hak pilih pada desa banguasri kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 63% maka kemunginan terjadinya surat suara tidak sah berjumlah 9 di 3 (tiga) TPS adalah 1.,44%%. (Masih mungkin terjadi) Simulasi tetapan IPM Tahun 2019, bila warga pemilik hak pilih ada desa banguasri kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 95% maka, kemunginan terjadinya surat suara tidak sah berjumlah 9 (sembilan) di 2 (dua) TPS adalah 0.02%%. (Mustahil terjadi). Maka, dapat dipetik-kan bahwa Kemungkinan Surat Suara Tidak Sah berjumlah 9 pada 3 (tiga) TPS di 1 (satu) desa dengan 5 (lima) TPS untuk 100 voters hanya mungkin terjadiapabila warga desa bangunasri berkompetensi kinestetika lebih kecil dari 67% (enam puluh tujuh persen). 51 3. 52 Dari table, diartikan sebagai, Simulasi adalah untuk 100 pemilik hak pilih (voter). Simulasi Koin, bila warga pemilik hak pilih pada desa Banjarejo Kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 50% maka kemunginan terjadinya surat suara tidak sah berjumlah 6(enam) di 3 (tiga) TPS adalah 8,52% (masih mungkin terjadi). Simulasi Dadu, bila warga pemilik hak pilih pada desa Banjareo Kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 63% maka, kemunginan terjadinya surat suara tida sah berjumlah 6(enam) di 3 (tiga) TPS adalah 2,04% (masih mungkin terjadi). Simulasi tetapan IPM Tahun 2019, bila warga pemilik hak pilih pada desa Banjarejo Kecamatan Barat (terdapat 5 (lima) TPS) memiliki kompetensi IP 85% maka, kemunginan terjadinya surat suara tidak sah berjumlah 6 (enam) di 3 (tiga) TPS adalah 0.07%. (masih mungkin terjadi). Dan, untuk angka Surat Suara Tidak Sah 59 (lima puluh Sembilan) terjadi pada 2 TPS dalam satu kelurahan. 53 Menggunakan table-tabel pendekatan matematis diatas, untuk manusia ber-IPM atau ber-Kecerdasan Kinestetika yaitu 85% (delapan puluh lima persen), atau lebih rendah lagi, yaitu setara sample Peluang Dadu 67% (enam puluh tujuh persen) maupun setara dengan Peluang 54 Koin 50% (lima puluh persen), kemungkinan terjadinya angka Surat Suara Tidak Sah pada 2 (dua) TPS dalam satu desa atau kelurahan angka 59 (lima puluh sembilan) sekalipun adalah Mustahil terjadi. Maka dapat diambil petikan bahwa dari kasus diatas dan bayak mkasus lai serupa, bahwa ada faktor pemicu mengapa hal tersebut terjadi. Dan satu-satu nya terduga pemicu adalah berkaitan dengan Aturan Suara Sah pada Pemilu 2019 oleh KPU. Bagaimana mungkin Majelis Hakim berpendapat terjadinya jumlah surat suara tidak sah berangka kembar 59 (lima puluh sembilan) dalam satu kelurahan adalah hal yang wajar menurut matematis. Metoda matematis apa yang digunakan, pengukuran seperti apa yang dilakukan untuk sampai pada keputusan sedemikian. Bagaimana mungkin tidak terbit kecurigaan pada diri tiap hakim konstitusi bila dalam keadaan tenang tentang kewajaran baik pemikiran maupun perasaan kejadian tersebut. Maka, beralasan untuk menduga bahwa telah terjadi misdata bahwa putusan yang dibacakan bukanlah putusan hasil Musyawarah Sidang Pleno Putusan PHPU 2019 melainkan tertukar dengan putusan PHPU Pilpres 2014. Karena bila putusan diputuskan dalam permusyawaratan paling tidak akan ada 6 (enam) hingga 7 (tujuh) Dissenting Opinion berkenaan hal ini. C) Berkenaan pertimbangan atau pendapat sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (5) UU MK, Pemohon serta warga negara seumpama Pemohon tidak boleh dihalangi untuk mengetahuinya, sesuai keterangan alat bukti P-16 dan Bukti P-17 berkenaan sesuatu terlarang apabila ada aturan yang melarang. Tanpa ada larangan, sesuatu dibolehkan. C.2.7 Telah jelas dan meyakinkan bahwa jangka waktu (calon) pemohon- permohonan PHPU (Pilpres) untuk mengajukan permohonan dan jangka waktu Majelis Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Pilpres adalah sangat kurang (bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) secara kondisional bersyarat, maka perlu direvisi dengan memperhitungkan porsi rakyat, penjelasan paragraph (2.1) Kedudukan Hukum, dalam penentuan lama jangka waktunya. C.2.8 Kriteria penambahan porsi rakyat menurut pandangan subyektif Pemohon adalah 2x (dua kali) jangka waktu pra-revisi ditambah waktu tolerir sehingga 55 menjadi: a. Jangka waktu mengajukan permohonan PHPU menjadi 2x (dua kali) 3 (tiga) hari ialah 6 (enam) hari, ditambah 1 (satu) hari tolerir menjadi 7 (tujuh) hari. b. Jangka waktu Majelis Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU Pilpres menjadi 2x (dua kali) 14 (empat belas) hari ialah 28 (dua puluh delapan) hari, ditambah 2 (dua) hari tolerirmenjadi 30 (tiga puluh) hari. C.2.9 Berdasarkan fakta diuraikan dibawah baik jangka waktu pengajuan permohoan PHPU (7 (tujuh) hari) dan jangka waktu Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHPU (Pilpres) (30 (tiga puluh) hari), merupakan jangka waktu terbaik revisi, sebagai berikut: a. Jangka waktu mengajukan permohonan PHPU Secara garis besar, walau sama-sama hanya dapat diajukan maksimum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, permohonan PHPU oleh pemohon- anggota DPR, pemohon-anggota DPD dan pemohon-anggota DPRD dapat lebih baik karena lingkup permasalahan dan pengumpulan alat-alat bukti jauh lebih sempit dan terpetakan dalam sebutan DAPIL. Dengan keadaan sedemikian pun, ternyata, Majelis Hakim Konstitusi masih kesulitan dalam memahami apa sesungguhnya yang hendak disampaikan oleh para pemohon-peserta Pemilu anggota dewan akibat kualitas muatan permohonan. Keberhasilan Majelis Hakim Konstitui mengungkap apa yang terjai sebenarnya belum dapat dipandang oleh muatan permohonan (kontribusinya masih keil) melainkan oleh Kompetensi dan Kepekaan Majelis Hakim Konstitusi yang mumpuni didukung dengan ketersediaan jangka waktu yang mencukupi untuk memeriksa, megadili dan memutuskan. Dengan demikian, perubahan lama jangka waktu pengajuan permohonan PHPU nggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan terpengaruh melankan kearah yang lebih baik. Dengan singkat, perbaikan jangka waktu semula maksimum 3 (tiga) hari sejak hitungan jam diumumkan nya hasil Pemilu secara nasional oleh KPU untuk mengajukan permohonan PHPU akan berdampak baik terhadap 56 kualitas permohonan baik untuk pemohon-PHPU Pilpres maupun pemohon-PHPU anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jangka waktu 7 (tujuh) hari adalah jangka waktu normal yang perlu diberikan dan telah terbukti mampu dimanfaatkan dengan baik oleh (calon) pemohon-PHPU setidaknya diluar negeri seperti Negara Ukraina. (Bukti P- 27) b. Jangka waktu Majelis Hakim memeriksa mengadili dan memutuskan PHPU Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terbukti berdasarkan beberapa putusan PHPU Majelis Hakim Konstitusi mampu memenuhi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ya’ni dalam arti mampu mengungkap fakta sebenarnya yang sedang terjadi, diantaranya 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 199-05- 12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,145-02-02/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019. Oleh karenanya jangka waktu sedemikian jauh lebih dibutuhkan rakyat berbanding para calon anggota dewan agar putusan PHPU Pilpres dapat diputuskan bersesuaian dengan keadaan (fakta) sebenarnya yang terjadi. c. Khusus pada jangka waktu untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan selama 30 (tiga puluh) hari, tidaklah dimaksudkan bahwa seluruh waktu harus dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan melainkan untuk memberi kelapangan seluas-luasnya bagi Hakim Konstitusi untuk meng-elaborasi keterkaian antara maksimum 30 (tiga puluh) hari dan dapat memberikan putusan lebih cepat kurang dari 30 (tiga puluh) hari memenuhi asas peradilan cepat dan murah. D. Side Effect, Perbaikan Putusan sebagai Putusan PHPU Pilpres Tahun 2019 sebagai nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam putusan sela. D.1 Maka oleh karena kurangya jangka waktu menjadi penyebab putusan dan sedang di PUU utuk direvisi adalah fakta, menurut Pemohon, beralasan pula menggunakan keluasan perkara PUU terhadap putusan sebagai putusan nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 oleh masih logis dan terbukanya kesempatan untuk merevisinya sebagai putusan sela yang merupakan sinergitas, yang satu menjadi bukti fakta terhadap yang lain sebagai putusan 57 sela. D.2 Ketiadaan naskah tertulis berisikan pertimbangan atau pendapat tiap Hakim Konstitusi dapat diartikan ada komponen tahapan putusan yang tersembunyikan sehingga pembacaan putusan harus dipandang (masih) tertutup atau belum melalui semua tahapan sehingga patut dipandang cacat formil. D.3 Untuk mendukung maksud tercapainya permohonan a quo, Pemohon perlu juga menguraikan kaidah bahasa Penggunaan tanda kurung (…) sebagai berikut: i) Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, seperti singkatan padanan kata asing. ii) Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. iii) Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya didalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. iv) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Terhadap 4 (empat) kaidah diatas, Pemohon perlu menggunakan kaidah urutan ke-3 (atau penomoran iii)), dengan maksud untuk menjaga struktur asli kalimatnya, tetapi perlu menghilangkan makna yang didalam tanda kurung (makna dalam tanda kurung diabaikan). Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, melanjutkan. D.4 Setelah menelusuri putusan PHPU Pilpres sebagai putusan dengan penomoran 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Pemohon tidak menemukan adanya pertimbangan atau pendapat berbeda (dapat) berupa Dissenting Opinion amanat Pasal 45 ayat (10) yang seharusnya ada untuk pertimbangan yang telah Pemohon tunjukan. Pemohon meyakini bahwa putusan PHPU Pilpres sebagai putusan dengan penomoran 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bukan merupakan putusan skema hasil mufakat Musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 45 ayat (4) dan juga bukan merupakan putusan skema hasil suara terbanyak Musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi Pasal 45 ayat (7) melainkan putusan skema Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi 58 dengan sandaran Pasal 45 ayat (8) tetapi pemutusannya belum didahului dengan prosedur Pasal 45 : ayat (4); ayat (5); ayat (6); ayat (7) UU MK. D.5 Terhadap 2 (dua) keterangan Pemohon diatas, perlu ada klarifikasi oleh tiap Hakim Konstitusi berkenaan keberadaan pertimbangan atau pendapat tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (5) berkenaan permohonan maupun pertimbangan atau pendapat berbeda (dapat) berupa Dissenting Opinion Pasal 45 ayat (10) didalam maupun diluar persidangan. D.6 Putusan in casu merupakan putusan sementara, musyawarah tunda, untuk memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf a UU MK, Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017; sehingga Sidang pleno Hakim Konstitusi masih harus dilanjutkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 22E ayat (1) untuk memutukan dengan putusan final dengan penomoran 01F/PHPU- PRES/XVII/2019. D.7 Sidang lanjutan setelah tunda musyawarah sidang pleno putusan untuk naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 masih dapat dilanjutkan mengingat Hakim Konstitusi atas nama pemutus (sementara) perkara secara mayoritas masih berstatus sebagai hakim aktif Mahkamah Konstitusi. Hakim pemutus (sementara) naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dengan putusan (sementara) bernomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (ter)tanggal dua puluh empat, bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, hari Senin, adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman (Ketua), Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Sedangkan Hakim Konstitusi pemutus sementara untuk naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3- PRES/PAN.MK/2019 dan tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang masih Aktif sampai saat ini (setelah menyandingkanya dengan putusan 4/PUU-XXI/2019) adalah 59 Hakim Konstitusi Anwar Usman (Ketua), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Ini berarti, muatan putusan final masih dapat berbeda terhadap putusan sementara dengan prosedur suara terbanyak Pasal 45 ayat (7). Pasal 45 ayat (7) "Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak" D.8 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan sesuatu yang dirasa perlu untuk kelancaran tugasnya termasuk diantaranya membuat putusan sementara maupun putusan pengganti sebagaimana yang teramanatkan pada Pasal 86 UU MK untuk tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 86 UU MK "Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini" IV. Petitum Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, memberi putusan sebagai berikut: Putusan Sela 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menunda Sidang perkara a quo sampai terbitnya putusan sela permohonan a quo; 3. Memerintahkan tiap Hakim Konstitusi Sidang Pleno PHPU Pilpres 2019 pemeriksa, pengadil dan pemutus perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 membacakan didepan umum pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap naskah permohonan yang telah dibuat; 60 4. Memerintahkan tiap Hakim Konstitusi Sidang Pleno PHPU Pilpres 2019pemeriksa, pengadil dan pemutus perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 membacakan di depan umum pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap pertimbangan hukum putusan (sementara) yang telah dibuat; 5. Memerintahkan sidang pleno lanjutan atas perkara naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3- PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bila tidak terdapat 6 (enam) pertimbangan atau pendapat tertulis Hakim Konstitusi Musyawarah Sidang Pleno atas naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 atau bila terdapat 5 (lima) Dissenting Opinion terhadap putusan naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 atas Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul untuk jangka waktu paling lama 16 (enam belas) hari; 6. Membacakan secara terbuka untuk umum putusan final perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusidengan nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 dengan nomor putusan 01F/PHPU-PRES/XVII/2019 petitum: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya; 2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 61 Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019; 3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut: 4. (Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Ma’ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif); 5. (Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01, Presiden H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Ma’ruf Amin, MA sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019); 6. (Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019 – 2024); 7. (Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode Tahun 2019 – 2024); Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang Telah diubah dengan 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jambertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam; 3. Menyatakan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa: a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi; 4. Menyatakan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017pada frasa 3 (tiga) hari bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7 (tujuh) hari; 5. Menyatakan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa 14 (empat belas) hari bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 30 (tiga puluh) hari; 6. Menyatakan Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia 63 sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 (bukti P-24 tidak disahkan), sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Legalisir Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Legalisir Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Legalisir Pasal 475 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Judul undang-undang); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Legalisir Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Legalisir Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Legalisir Kartu Identitas GTK atas nama Herifuddin Daulay; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Legalisir Sertifikat Pendidik atas nama Herifuddin Daulay; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Legalisir NPWP atas nama Herifuddin Daulay; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Legalisir Pembayaran Pajak; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Nomor: 001/LDK/UNJANI/X/1996; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Legalisir Lembar Keterangan Peluang; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Legalisir N. Tanda garis Miring (/); 13. Bukti P-13 : Fotokopi Legalisir Daftar KKO; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Legalisir Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019; 64 15. Bukti P-15 : Fotokopi Legalisir Transkrip Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Legalisir Ayat Al Qur'an Surat 7 ayat 31; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Legalisir Ayat Al-Qur'an Surat 5 ayat 88; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Legalisir Uji Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2021/2022; 19. Bukti P-19 : Printout foto TPS Tempat Pemohon Menggunakan Hak Pilih; 20. Bukti P-20 : Printout foto Posisi Mading TPS 017; 21. Bukti P-21 : Pernyataan Sumpah; 22. Bukti P-22 : Printout foto Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024; 23. Bukti P-23 : Fotokopi legalisir Aturan Suara Sah; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Penelusuran Letak Pertimbangan atau Pendapat Hakim Konstitusi atas Permohonan PHPU Pilpres 2019; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Penelusuran Letak Pertimbangan atau Pendapat Hakim Konstitusi Dissenting Opinion Alasan Pertimbangan Sebagai Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Penelusuran Letak Pertimbangan atau Pendapat Hakim Konstitusi Dissenting Opinion Alasan Pertimbangan Sebagai Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Perebandingan Pemilihan Presiden Negara Ukraina & (Tuuh) Hari; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Legalisir Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 65 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 66 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 67 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan: Pasal 74 ayat (3) UU MK “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”. Pasal 78 huruf a UU MK “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”. Pasal 475 ayat (3) UU7/2017 “Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”. 2. Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai guru teknik (teknik Komputer Jaringan), sehingga Pemohon terbiasa untuk mengukur dan menakar kemampuan kompetensi dan kepekaan manusia (siswa) dan jangka waktu yang layak diberikan agar suatu pekerjaan (praktikum, tugas, laporan) dapat dikerjakan dengan (predikat) baik. Selain itu Pemohon juga sebagai penguji kompetensi keahlian dan penguji internal sejak Tahun 2009 hingga terakhir pada tahun pelajaran 2021/2022; 68 3. Pemohon menilai, baik jangka waktu untuk mengajukan permohonan maupun jangka waktu Mahkamah memutuskan perkara adalah sangat kurang sehingga dapat dipastikan pengajuan Permohonan akan bernilai buruk serta Putusan Mahkamah akan bernilai premature. 4. Bahwa Pemohon ikut berpartisipasi dalam persidangan perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden dengan bertujuan ikut mengawal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun Pemohon terhalang untuk ikut berpartisipasi dalam persidangan perkara perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 karena norma mengenai pengaturan jangka waktu dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, sehingga Pemohon merasa terhalang untuk menggunakan haknya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon telah menguraikan perihal potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. 69 Permohonan Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perkara a quo dalam rangka bela negara mempersiapkan diri untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan taat asas, paling tidak asas jujur dan adil. Oleh karena itu, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjadikan permohonan a quo sebagai (salah satu) permohonan prioritas mengingat singkatnya waktu menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terhadap dalil permohonan Provisi Pemohon tersebut dan dikaitkan dengan petitum provisi sebagaimana termaktub dalam hlm. 58 sampai dengan hlm. 60, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat uraian yang memadai dan berkorelasi dengan petitum dimaksud. Terlebih lagi petitum provisi a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan karena telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juni 2019. Selain itu, petitum dimaksud tidak menunjukkan keterkaitan dengan norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo. Menurut Mahkamah, permohonan Provisi Pemohon tidak ada relevansinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma mengenai jangka waktu penyelesaian perkara perselisihan tentang hasil pemilu, yaitu 14 (empat belas) hari kerja untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum memenuhi tujuan utama dalam memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; 70 2. Bahwa menurut Pemohon, jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dimaksud tidak mencukupi bagi Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. 3. Bahwa menurut Pemohon dalam kaidah peradilan cepat dan murah, waktu persidangan harus disamakan dengan waktu pada perkara lain yang terbukti Mahkamah mampu memeriksa alat bukti lebih detail dan seksama, yaitu 30 (tiga puluh) hari. Selain itu, menurut Pemohon, jangka waktu pengajuan permohonan, yaitu 3 (tiga) hari kerja dimaknai menjadi 7 (tujuh) hari; 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: a. Pasal 74 ayat (3) UU MK pada frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam; b. Pasal 78 huruf a UU MK pada frasa: a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; c. Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017, pada frasa 3 (tiga) hari bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7 (tujuh) hari; d. Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, pada frasa 14 (empat belas) hari bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 30 (tiga puluh) hari. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai 71 dengan Bukti P-28 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah berkenaan dengan perbedaan dalam menentukan batas waktu pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Perbedaan dimaksud berpotensi menimbulkan masalah konstitusional dalam pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.11] di atas, merujuk substansi dalil Pemohon, masalah konstitusionalitas norma dalam permohonan a quo dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jangka waktu, yaitu ihwal “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017, dan “jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Terhadap kedua jangka waktu yang menjadi substansi dalil-dalil permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan inkonstitusionalitas “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum a quo. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih 72 jauh perihal “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan ketentuan mengenai “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, secara normatif, ditentukan oleh 2 (dua) undang-undang, yaitu UU MK dan UU 7/2017. Dalam hal ini, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan,“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, serta norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, ihwal jangka waktu pengajuan permohonan dapat dilakukan “dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional” dan “dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya dua ketentuan tenggat waktu tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir atau makna ketika Mahkamah menyelesaikan kasus konkret, in casu menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setidaknya, perbedaan dimaksud dapat terjadi saat menentukan: apakah permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya perbedaan penafsiran dalam menentukan batas waktu pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terbuka ruang untuk terlanggarnya prinsip kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan ketentuan dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, dimaknai menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum 73 mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”. Pemaknaan baru tersebut diselaraskan dengan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Selain memberikan kepastian hukum sebagaimana ditentukan UUD 1945, penyelarasan dimaksud juga akan memberikan keuntungan bagi pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah. Dengan memaknai kata “sejak” menjadi “setelah” dan “frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” menjadi “3 (tiga) hari”, pemohon dalam pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, pilihan untuk menggunakan kata “setelah” dan tidak mengabulkan pilihan 7 (tujuh) hari tidak bisa dilepaskan dari prinsip proses peradilan cepat (speedy trial) dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam desain kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena jangka waktu yang dimohonkan Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan jangka waktu yang dikabulkan Mahkamah, dalil Pemohon perihal jangka waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti dimaksud dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian; [3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai “jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang pada intinya menyatakan jangka waktu bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara selama 14 (empat belas) hari kerja adalah bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana didalilkan Pemohon, jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja a quo tidak cukup bagi Mahkamah untuk menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, batas waktu dalam kedua norma sebagaimana termaktub dalam UU tersebut akan menjadi konstitusional bilamana dimaknai menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja. Menurut 74 Pemohon jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidaklah dimaksudkan untuk seluruh waktu harus digunakan memeriksa, mengadili dan memutus perkara melainkan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi Mahkamah mengelaborasi perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pengucapan putusan; Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, dan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi” adalah benar berada dalam rentang waktu yang terbatas. Secara konstitusional, batas waktu demikian tidak mungkin dilepaskan dari desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang membuka kemungkinan adanya pemilihan putaran kedua. Dalam posisi demikian, jikalau terdapat pemilihan umum dua putaran, terbuka kemungkinan adanya permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilu setiap putaran dimaksud. Artinya, menambah atau memperpanjang jangka waktu lebih lama dari yang ditentukan dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 potensial mengganggu jadwal ketatanegaraan, in casu batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945. Selain itu, menambah atau memperpanjang jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat (speedy trial) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pertimbangan di atas, “jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden” dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 75 ayat (3) UU 7/2017 tidak memadai dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika tidak dimaknai menjadi 30 (tiga puluh) hari bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon mengenai jangka waktu pengajuan permohonan dan jangka waktu penyelesaian perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 beralasan menurut hukum untuk sebagian; [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Provisi Pemohon tidak dipertimbangkan; [4.4] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 76 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menyatakan Petitum Provisi Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak” dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “3 (tiga) hari setelah”, sehingga ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selengkapnya menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.59 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin 77 Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto