31/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 31/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : H. Hasanuddin, S. Hut. Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar Periode 2019-2024 Alamat : Jalan AW Syahrani Pondok Alam Indah Nomor 9 RT/RT 026/000, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Februari 2022 memberi kuasa kepada Ilhamsyah, S.H., advokat pada kantor hukum ILHAMSYAH & CO, yang beralamat di The Square Office, Gedung Graha Pena Lt. 5, Jalan A. Yani Nomor 88, RT/RW 003/007, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 24 Februari 2022 berdasarkan Akta 2 Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 8 Maret 2022 dengan Nomor 31/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 4 April 2022, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 4 April 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan pada pokoknya bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, 3 terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa dalam permohonan uji materil a quo, objek pasal yang diajukan Pemohon adalah berupa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 112 ayat (4) terhadap UUD 1945. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materil yang diajukan oleh Pemohon. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; 2. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 3. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 4 c. bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar Periode 2019-2024 yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (atas nama Pemohon menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019-2024 (Bukti P-7), Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tertanggal 2 November 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama Pemohon (Bukti P-8) dan Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/II.I-1407/Set- DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019- 2024 (Bukti P-9). Adapun surat Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/II.I-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 tersebut telah diterima oleh Kementerian Dalam Negeri (Bukti P-9a) pada tanggal 3 Februari 2021. Dengan tidak adanya kejelasan kabar kelanjutan dan tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan suatu keputusan terhadap diri Pemohon yang bersifat deklaratif sehingga telah menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon bahwa akan berdampak potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi adanya kerugian konstitusional bagi Pemohon dengan anggapan Menteri Dalam Negeri akan menilai kembali 5 atau mempertimbangkan kembali usul penggantian ketua dan penetapan calon pengganti ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 yang pada akhirnya bisa saja terjadi Mendagri mengambil langkah keputusan yang tidak deklaratif dengan cara membuat keputusan yang tidak sejalan dengan Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/II.I- 1407/Set-DPRD tersebut. 5. Bahwa Pemohon perlu menguraikan mengenai esensi negara kesatuan sebagaimana merujuk pada Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pengadopsian bentuk negara kesatuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 membawa akibat yuridis didalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan pada ketentuan Pasal 18 Perubahan UUD 1945 sebagai berikut: ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian selanjutnya pada ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang. 6. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Perubahan UUD 1945 merupakan bagian penegasan dari sistem penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip desentralisasi pelimpahan kewenangan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Yang dengan demikian dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka organ utama perangkat Pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan bagian dari kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilimpahkan dengan prinsip desentralisasi otonomi daerah sebagaimana ditegaskan dalam definisi Pemerintahan Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga demikian tata cara pengisian sebagai Ketua DPRD Provinsi pun telah diatur secara rinci dan terbatas dalam norma ketentuan Pasal 112 ayat 6 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” sebagaimana amanat perlindungan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi setiap anggota DPRD Provinsi yang memiliki kepentingan hukum terkait pengusulannya sebagai calon Ketua DPRD Provinsi termasuk diri Pemohon. 7. Bahwa UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 18 ayat (7) telah menegaskan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, agar proses pengadministrasian yang dituangkan oleh Menteri Dalam Negeri sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” tidak menimbulkan adanya suatu kerugian konstitusional dengan melahirkan suatu perdebatan penafsiran-penafsiran lain atau anggapan- anggapan lain atau pertimbangan-pertimbangan lain dari sisi Menteri Dalam Negeri dalam mengambil suatu keputusan yang seharusnya didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan Pimpinan DPRD Provinsi. 8. Bahwa Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mendapatkan legitimasi hukum yang sah, mengikat dan berkekuatan hukum tetap sehubungan dengan hasil Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 39/PI- Golkar/VIII/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 (Bukti P-10) dengan objek sengketa Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019-2024 yang amar putusan Mahkamah Partai Golkar menyatakan menolak permohonan pemohon (Drs. H. Makmur HAPK, MM selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) untuk seluruhnya. Terhadap Putusan Mahkamah Partai Golkar a quo, Pengadilan Negeri Samarinda merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2016 pada halaman 8 yang menegaskan: “bahwa Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”. Pengadilan Negeri Samarinda telah mengadili sengketa Internal Partai Politik Golkar khususnya mengenai Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019-2024 dengan Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Smr tertanggal 20 Desember 2021 (Bukti P-11) dengan tetap berpedoman dan memperkuat hasil Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 39/PI-Golkar/VIII/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 yang amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat (Drs. H. Makmur HAPK, MM selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) tidak dapat diterima; 9. Bahwa sebagai Pemohon perorangan, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal berikut ini: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 10. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dalam kaitan causal verband hubungan sebab akibat kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon dengan keberlakuan multi tafsir terhadap materi muatan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang grasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” yakni, Pemohon hingga saat ini belum diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019-2024. Bahwa dengan belum diresmikannya Pemohon oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019-2024 yang merupakan hak konstitusional Pemohon (constitutional rights) sebagaimana dijamin dan diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Pemohon berpandangan terhadap materi muatan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” telah terjadi pergeseran makna multitafsir hakikat dari “hak 8 konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai anggota Partai Politik Golkar yang melekat bersamaan dengan jabatannya Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2024, yang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pembentuk undang-undang telah menempatkan hak istimewa partai politik dalam mengambil keputusan pengisian jabatan Pimpinan DPRD Provinsi in casu Ketua DPRD Provinsi (Partai Golkar) berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Kalimantan Timur hasil dari perolehan suara Pemilu 2019 yang dalam hal ini pengisian jabatan penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan kepastian hukum proses peresmian melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, yang pada kenyataannya hingga saat ini dengan belum diresmikannya Pemohon oleh Menteri Dalam Negeri sebagai institusi tunggal dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan terikat dan bersifat deklaratif terhadap keputusan hak istimewa Partai Politik Golkar dalam mengambil keputusan pengisian penggantian jabatan Ketua DPRD Provinsi yang telah menimbulkan keadaan hukum baru (konstitutif), dengan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang peresmian sebagaimana dimaksud, maka Pemohon menilai hal demikian tentunya belum memenuhi rasa keadilan dan ketidakpastian hukum. Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbang- kan pokok permohonan a quo. C. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kerugian faktual dan potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, dengan belum diresmikannya Pemohon oleh Menteri Dalam Negeri hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019-2024 disebabkan adanya pemaknaan hukum yang multitafsir oleh Pemerintah c.q. Menteri Dalam Negeri atas ketidakpastian tindak lanjut dalam proses “meresmikan” penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Menteri sehubungan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri”. Ketidakpastian hukum yang dialami oleh Pemohon terbukti dengan adanya fakta bahwa Ketua DPRD Provinsi 9 Kalimantan Timur periode 2019-2024 (Drs. H. Makmur HAPK, MM) yang telah diberhentikan oleh Keputusan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 16 Juni 2021, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tertanggal 2 November 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama Pemohon dan Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/II.I-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024. Nampaknya legitimasi hukum Pemohon selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang menggantikan (Drs. H. Makmur HAPK, MM) telah diabaikan oleh Drs. H. Makmur HAPK, MM) yang masih tetap menduduki dan selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimatan Timur dengan melakukan tindakan hukum tidak sah mengatasnamakan dirinya selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur menandatangani berbagai surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai agenda seperti penyampaian nota keuangan, persetujuan terhadap Ranperda APBD TA 2022 dan lain sebagainya sebagaimana berikut: Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1573/SET.DPRD tertanggal 15 Desember 2021 (Bukti P-12), Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2- 1467/SET.DPRD tertanggal 24 November 2021 (Bukti P-13), Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1468/SET.DPRD tertanggal 24 November 2021 (Bukti P-14), Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1469/SET.DPRD tertanggal 24 November 2021 (Bukti P-15), Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1480/SET.DPRD tertanggal 29 November 2021 (Bukti P-16), Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1617/SET.DPRD tertanggal 29 Desember 2021 (Bukti P-17), Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2- 059/SET.DPRD tertanggal 10 Januari 2022 (Bukti P-18), Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-080/SET.DPRD tertanggal 12 10 Januari 2022 (Bukti P-19), Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-103/SET.DPRD tertanggal 19 Januari 2022 (Bukti P-20); 2. Bahwa sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” menurut Pemohon terdapat indikasi ruang ketidakpastian hukum seolah-olah Menteri Dalam Negeri masih dapat mempertimbangkan kembali dapat tidaknya usulan yang dimohonkan dari suatu hasil keputusan Hak Istimewa Partai Politik Golkar in casu berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 tentang Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019-2024 yang telah melalui rangkaian proses konstitusional Keputusan paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 untuk dapat atau tidak dilanjutkan proses peresmiannya; 3. Bahwa Pemohon menilai ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” semestinya merupakan suatu kewenangan terikat Menteri yang sifatnya deklaratif sebagai rangkaian satu kesatuan norma hukum yang lahir dari gagasan prinsip kedaulatan partai yang dijamin2 dalam pembentukan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya ketentuan pasal 111 ayat (1) juncto ayat (2) dan juncto ayat (3) yang menurut Pemohon telah sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan: susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya dalam bagian diktum konsiderans huruf c filosofis Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakomodir pokok pikiran efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah. UUD 1945 juga menempatkan keberadaan konstitusional DPRD Provinsi dalam Bab Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Pemerintahan daerah provinsi, daerah 11 kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pengertian definisi Pemerintahan Daerah dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah … dst sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun lebih lanjut ketentuan hukum Pasal 111 ayat (1) juncto ayat (2) dan juncto ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan sebagai berikut: Pasal 111 (1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang; b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang; c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. (3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi. 4. Bahwa adanya indikasi ruang pemaknaan multi tafsir yang kontradiktif (contradictio in terminis) dari gagasan prinsip kedaulatan partai yang dijamin dalam pembentukan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan hukum Pasal 111 ayat (1) juncto ayat (2) dan juncto ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dipahami hakikat fundamental prinsip kedaulatan partai. Keberadaan partai politik diakui negara sebagai entitas yang memiliki atribut yang disebut dengan kedaulatan, dalam arti partai politik memiliki otonomi tersendiri melahirkan suatu bentuk instrumen 12 hukum yang mempu menjamin terwujudnya partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel sebagai badan hukum yang berdiri di atas landasan sebuah kekuasaan tertinggi di internalnya yang pelaksanaannya dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011. 5. Bahwa pengakuan adanya kedaulatan partai politik secara implisit bermakna bahwa negara pada dasarnya dibatasi keterlibatannya dalam urusan partai politik. Negara tidak terlalu dapat turut campur untuk semua urusan partai politik. Dalam arti, tidak semua urusan internal partai politik dapat diintervensi oleh otoritas negara c.q. Pemerintah c.q. Menteri. Cara pandangan ini linier dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Pembatasan peran negara termasuk pemerintah c.q. Menteri dalam urusan kedaulatan dan hak istimewa partai politik dalam mengambil suatu keputusan yang dijamin melalui Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi partai politik dengan kekuasaan tertinggi internal yang dimilikinya; 6. Bahwa salah satu prinsip yang melekat pada konsep kedaulatan partai politik adalah otonomi atau kemandirian untuk mengambil keputusan internal. Keputusan internal partai politik harus diterima apa adanya oleh negara c.q. Pemerintah c.q. Menteri tanpa boleh diintervensi maupun ditinjau ulang layak atau tidaknya Keputusan internal partai politik sebagai pertimbangan Negara dalam proses pengadministrasian c.q. Pemerintah c.q. Menteri dalam membuat suatu keputusan administratif yang sifatnya deklaratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri”; 7. Bahwa implikasi koheren Undang-Undang Partai Politik dalam pendefinisian partai politik sebagai suatu organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan- kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta 13 pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan berbagai dampak nilai fundamental keberlangsungan prinsip kedaulatan partai dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang salah satunya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. 8. Bahwa keberadaan partai politik hanyalah suatu organisasi kelompok kepentingan di luar struktur format kekuasaan negara atau infrastruktur kekuasaan negara yang berkontribusi dalam proses pengisian jabatan lembaga-lembaga negara dan juga sebagian lembaga-lembaga pemerintahan termasuk pengisian jabatan maupun penggantian jabatan Ketua DPRD Provinsi dengan syarat bahwa partai politik sebagaimana dimaksud telah memperoleh suara terbanyak dalam kursi DPRD Provinsi hasil pemilihan umum. Sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, Giovanni Sartori mengemukakan, “A party is any political group that present at election and is capable of placing through elections candidat for public office”; 9. Bahwa dalam pendekatan kajian ilmu hukum tata negara sebagaimana makna proses pengisian penggantian jabatan pimpinan DPRD Provinsi in casu Ketua DPRD Provinsi, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya mengandung suatu konsekuensi filosofis makna (fixed term) selama 1 (satu) periode 5 (lima) tahun. Karena itu, terminologi hukum secara administratif dalam praktik ketatanegaraan seringkali dirumuskan dengan istilah “sisa masa jabatan periode”. Makna filosofis sisa masa jabatan periode yang bersifat pasti (fixed term) selama 1 (satu) periode 5 (lima) tahun didahului dengan adanya pengutamaan hak istimewa partai politik dengan perolehan kursi suara terbanyak hasil pemilihan umum untuk membuat suatu bentuk keputusan usulan proses pengisian jabatan maupun penggantian jabatan pimpinan Ketua DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud; 10. Bahwa lebih lanjut, adapun hak konstitusional Pemohon (constitutional rights) pada hakikatnya mengandung pemahaman filosofis yuridis yang mendalam. Hak konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 didasari dengan nilai filosofis yuridis akibat konsekuensi prinsip negara hukum yang memberikan makna kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan. 14 Prinsip negara hukum yang demokratis mengandung pemahaman adanya jaminan terhadap keseluruhan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak hukum yang dituangkan dalam konteks suatu pengaturan instrumen tertib hukum peraturan perundang-undangan yang diserahkan tanggungjawabnya kepada negara terutama pemerintah sebagai bentuk pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia yang bersifat universal yang harus dipenuhi dalam kerangka negara hukum yang demokratis; 11. Bahwa dalam kerangka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang didalam batang tubuh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang dengan demikian melekat prinsip asas kepastian hukum. Makna dari Mukadimah di atas antara lain adalah bahwa hendaknya peraturan perundang-undangan itu menjamin adanya pemenuhan asas kepastian hukum; 12. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita hukum sebagai dasar konstitutif untuk membentuk hukum, dalam alinea keempat mengandung embanan yang dilimpahkan oleh rakyat kepada negara yang terumus dalam empat fungsi negara yakni: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keyakinan filasafat yang tercantum dalam alinea keempat tersusun oleh lima nilai intrinsik yang merupakan keseluruhan integral: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang niscaya dijadikan dasar dalam melaksanakan embanan negara menuju terwujudnya tujuan didirikannya negara indonesia. 15 Keempat fungsi negara dimaksud adalah wujud transformasi dari ideologi negara yang merupakan philosophische grondslag Pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh pasal-pasal yang tercantum dalam konstitusi yang salah satu esensinya adalah mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan; 13. Bahwa implementasi fungsi negara secara imperatif yuridis didasarkan pada kekuasaan organ negara termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam memproyeksikan pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk menempatkan Pemerintah Pusat dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam konteks pengisian jabatan dan penggantian jabatan pimpinan DPRD dalam bentuk peresmian Ketua DPRD Provinsi oleh Keputusan Menteri yang wajib memperhatikan rambu-rambu paham konstitusionalisme yang menempatkan rakyat dalam hal ini termasuk Pemohon sebagai bagian dari subjek pemegang kedaulatan tertinggi didalam pengaturan konstitusi yang tidak boleh diabaikan hak konstitusionalnya (constitutional rights) dengan cara menimbulkan keadaan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan; 14. Bahwa berdasarkan pada pendekatan pemahaman konstitusi, premis hermenetik konstitusional dalam alur pikir aliran penafsiran konstitusi pada pokoknya aliran penafsiran konstitusi harus dapat memenuhi dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional dan menjangkau pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional sesuai dengan kebutuhan masyarakat (forward looking) guna melindungi konstitusi itu sendiri dan melindungi nilai- nilai fundamental, sehingga didalam menafsirkan konstitusi dan hubungan hukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung sebagai nilai dasar yang bersifat supreme of law harus dapat menempatkan dan mewujudkan cita hukum (rechtsidee) yang dipahami mengalir bersamaan praktik konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga upaya untuk mencapai tujuan negara yang dilakukan oleh pemerintah c.q. Menteri sebagai the administration of law pelaksana undang-undang melaksanakan fungsi administratif tidak dapat melanggar hak-hak konstitusional Pemohon (constitutional rights). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah (staats organen) sebagai penanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia 16 dalam doktrin hukum tata negara dilekatkan suatu pertanggungjawaban dan pengawasan “niemand kan geen bevoegdheden staatsorganen uitoefenen zonder verant wording schuldig te zijn of zonder dat of die uit oefening controle bestaan” tidak ada yang tidak dapat menjalankan kekuasaan organ negara tanpa bersalah atau pengawasan kontrol”; 15. Bahwa secara Filosofis dan Yuridis keberadaan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” saling berkaitan dan saling menjiwai dengan pemaknaan ketentuan Pasal 111 ayat (1) juncto ayat (2) dan juncto ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) sesuai dengan hakikat fundamental prinsip kedaulatan partai yang melekat hak istimewa partai sepanjang keberadaan suatu Partai Politik dimaksud telah memperoleh legitimasi kursi DPRD Provinsi terbanyak dalam Pemilihan Umum yang dijamin kepastian hukumnya oleh UUD 1945. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” berlaku secara konstitusional bersyarat yakni: Ketentuan Pasal 112 ayat (4) UU a quo sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai “keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD Provinsi”. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili dan menerima permohonan Pemohon, sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 17 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” berlaku secara konstitusional bersyarat yakni: Ketentuan Pasal 112 ayat (4) UU a quo sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai “keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD Provinsi”; 3. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Hasanuddin, S.Hut., NIK: 6472030108750005; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Anggota Golkar atas nama H. Hasanuddin Mashud, S.Hut., Nomor NPAPG-6472030108750005; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Anggota DPRD H. Hasanuddin Mashud, S.Hut., M.Si., Nomor 022/2019-2024; 4. Bukti P-4 : Fotokopi SK Mendagri Nomor 161.64-3835 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 18 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat DPP Partai Golkar Nomor B- 600/GOLKAR/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (atas nama Pemohon menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019-2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tertanggal 2 November 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama Pemohon; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/II.I-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024; Bukti P-9a : Fotokopi Tanda Terima Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/II.I-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 oleh Kementeriaan Dalam Negeri Republik Indonesia; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 39/PI- Golkar/VIII/2021 tertanggal 13 Oktober 2021; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Smr tertanggal 20 Desember 2021; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1573/SET.DPRD tertanggal 15 Desember 2021; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1467/SET.DPRD tertanggal 24 November 2021; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1468/SET.DPRD tertanggal 24 November 2021; 19 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1469/SET.DPRD tertanggal 24 November 2021; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1480/SET.DPRD tertanggal 29 November 2021; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-1617/SET.DPRD tertanggal 29 Desember 2021; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-059/SET.DPRD tertanggal 10 Januari 2022; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-080/SET.DPRD tertanggal 12 Januari 2022; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/II.2-103/SET.DPRD tertanggal 19 Januari 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 20 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 21 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” yang selengkapanya berbunyi, “Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.”; 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar Periode 2019-2024 yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 bertanggal 16 Juni 2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019- 2024 dan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 bertanggal 2 November 2021 tentang Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa jabatan 2019-2024; 3. Bahwa terhadap keputusan tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan surat Nomor 160/II.1-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur bertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon 22 Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan 2019- 2024; 4. Bahwa surat tersebut diterima Kementerian Dalam Negeri pada 3 Februari 2022. Menurut Pemohon dengan tidak adanya kejelasan kabar kelanjutan dan tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menerbitkan suatu keputusan terhadap diri Pemohon yang bersifat deklaratif telah menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon bahwa akan berdampak potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi adanya kerugian konstitusional bagi Pemohon dengan anggapan Mendagri akan menilai kembali atau mempertimbangkan kembali Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 yang pada akhirnya dapat saja terjadi Mendagri mengambil keputusan yang tidak deklaratif dengan cara membuat keputusan yang tidak sejalan dengan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di atas; 5. Bahwa menurut Pemohon, belum diresmikannya Pemohon oleh Mendagri sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019- 2024 yang merupakan hak Pemohon karena berlakunya Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri”. Oleh karena itu Pemohon menilai keadaan demikian tentunya belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar periode 2019-2024, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon terjadi, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” akan menyebabkan Mendagri menilai kembali atau mempertimbangkan kembali usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024. Padahal Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari partainya in casu Partai Golkar dan telah ada keputusan dari DPRD Provinsi 23 Kalimantan Timur atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” terdapat indikasi ruang ketidakpastian hukum seolah-olah Mendagri masih dapat mempertimbangkan kembali dapat tidaknya usulan yang dimohonkan dari suatu hasil keputusan hak istimewa Partai Golkar in casu berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B- 600/GOLKAR/VI/2021 tentang Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) sisa masa jabatan 2019-2024 yang telah melalui rangkaian proses konstitusional Keputusan paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 untuk dapat atau tidak dilanjutkan proses peresmiannya; 2. Bahwa menurut Pemohon, partai politik diakui negara sebagai entitas yang memiliki atribut yang disebut dengan kedaulatan, dalam arti partai politik memiliki otonomi tersendiri melahirkan suatu bentuk instrumen hukum yang mampu menjamin terwujudnya partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel sebagai badan hukum yang berdiri di atas landasan sebuah 24 kekuasaan tertinggi di internalnya yang pelaksanaannya dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan [vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011]; 3. Bahwa menurut Pemohon, secara filosofis dan yuridis keberadaan ketentuan Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” saling berkaitan dan saling menjiwai dengan pemaknaan ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 23/2014 dan UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) sesuai dengan hakikat fundamental prinsip kedaulatan partai yang melekat hak istimewa partai politik sepanjang keberadaan suatu partai politik dimaksud telah memperoleh legitimasi kursi DPRD provinsi terbanyak dalam Pemilihan Umum yang dijamin kepastian hukumnya oleh UUD 1945. 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, menurut Pemohon Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” berlaku secara konstitusional bersyarat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai “keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara Pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD provinsi”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; 25 [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan Pemohon adalah mengenai frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 yang menyebabkan Pemohon belum ditetapkan atau bahkan dapat terjadi Pemohon tidak ditetapkan sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui mekanisme pergantian antarwaktu pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024. Oleh karena itu, menurut Pemohon pasal a quo harus dinyatakan berlaku secara bersyarat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai sebagaimana dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon. Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu tata tertib pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 186 ayat (1) UU 23/2014 mengatur tata tertib DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang di antaranya memuat ketentuan tentang pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018). Pasal 36 ayat (2) PP 12/2018 mengatur pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. Lebih lanjut, dalam Pasal 36 ayat (3) PP 12/2018 diatur pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal: a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilia legalitas PP tersebut, berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberhentian sebagai pimpinan DPRD selain melalui mekanisme penilaian etik oleh badan kehormatan, dapat juga melalui mekanisme internal partai politik dari pimpinan DPRD yang diberhentikan. Dengan kata lain, partai politik juga memiliki 26 hak untuk memberhentikan anggota yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai pimpinan DPRD. Namun demikian, adakalanya keputusan pemberhentian dan penggantian sebagai pimpinan DPRD, yang bersangkutan berkeberatan atau menolak untuk diberhentikan atau digantikan. Terhadap hal tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) mengkategorikan hal tersebut sebagai perselisihan partai politik. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2011 menjelaskan yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain keberatan terhadap keputusan partai politik. Menurut Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2011 perselisihan partai politik harus diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai politik dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari. Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka proses berikutnya dilakukan melalu pengadilan negeri yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan kasasi yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung [vide Pasal 33 UU 2/2011]. Dengan demikian, dalam hal terdapat proses hukum berkenaan dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses politik melalui rapat paripurna DPRD. Dalam kaitannya dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD, hal demikian harus dilakukan dengan alasan-alasan yang logis dan berbasis evaluasi kinerja bukan berdasarkan like and dislike karena meskipun pimpinan DPRD berdasarkan penugasan atau penunjukan dari partai politik namun pada hakikatnya penugasan atau penunjukan tersebut mengandung makna bahwa yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai pimpinan DPRD untuk kepentingan publik, sehingga tidak lagi sepenuhnya milik partai politik. Artinya, meskipun pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD merupakan hak partai politik, akan tetapi tidak boleh dilakukan secara semena-mena agar tidak memengaruhi fungsi dan tugas DPRD secara kelembagaan. [3.10.2] Bahwa secara formil pemberhentian pimpinan DPRD dilakukan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan melalui keputusan DPRD [vide Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) PP 12/2018]. Terhadap keputusan tersebut, pimpinan DPRD provinsi menyampaikan kepada Menteri melalui gubernur untuk pemberhentian pimpinan 27 DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. Demikian juga penyampaian dari gubernur kepada menteri dan bupati/walikota kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD provinsi atau keputusan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP 12/2018]. Mengenai penggantian pimpinan DPRD juga ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti kepada menteri melalui gubernur bagi penggantian pimpinan DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi penggantian pimpinan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 39 ayat (2) sampai dengan ayat (4) PP 12/2018]. Sementara itu, persoalan penggantian pimpinan DPRD menurut Pemohon terhambat dengan berlakunya Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 dikarenakan adanya frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” menimbulkan ketidakpastian hukum seolah-olah Mendagri masih dapat mempertimbangkan kembali keputusan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD. [3.10.3] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan dirumuskannya frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 merupakan frasa yang lazim dipergunakan untuk keabsahan setiap keputusan dan/atau tindakan yang harus ditetapkan atau diresmikan oleh badan atau pejabat pemerintah yang berwenang [vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan]. Dalam konteks perkara a quo, Mendagri memiliki wewenang untuk meresmikan pimpinan DPRD provinsi berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD provinsi. Penggunaan frasa demikian juga tercantum dalam berbagai ketentuan, seperti keangotaan DPRD provinsi yang juga diresmikan dengan keputusan Menteri [vide Pasal 102 ayat (2) UU 23/2014] serta keanggotaan DPRD kabupaten/kota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat [vide Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (4) UU 23/2014]. Dalam mekanisme ketatanegaraan, hal demikian juga berlaku bagi pengisian jabatan-jabatan lembaga negara lainnya. Misalnya pengangkatan hakim konstitusi, hakim konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga harus diresmikan dengan keputusan Presiden [vide Pasal 28 71 huruf n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Lebih lanjut, pada hakikatnya dalam menetapkan pemberhentian maupun penggantian pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD yang dijadikan dasar Menteri atau Gubernur mengeluarkan keputusan pemberhentian atau penggantian adalah berdasarkan atas keputusan partai politik pimpinan DPRD yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan baik berdasarkan keputusan badan kehormatan maupun keputusan partai politik [vide Pasal 36 ayat (3) PP 12/2018], pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti. Artinya, tanpa bermaksud menilai legalitas PP 12/2018 tersebut, hak partai politik tidak hanya mengusulkan pemberhentian pimpinan DPRD namun juga untuk mengusulkan pengganti pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD [vide Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) PP 12/2018]. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam konteks pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka Mendagri menindaklanjuti hasil paripurna pemberhentian ataupun penggantian pimpinan DPRD, sehingga tidak terdapat alasan untuk tidak menindaklanjuti proses administrasi pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD sepanjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3.10.4] Bahwa dengan berlarut-larutnya proses penggantian pimpinan DPRD [vide bukti P-9a] tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kondisi tersebut, justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (justice delayed justice denied). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan 29 peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, agar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terganggu dan demi kepastian hukum maka pemaknaan demikian mengharuskan tindakan administratif a quo harus segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena petitum Pemohon memohon Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” berlaku secara konstitusional bersyarat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai “keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD provinsi”, sementara itu, Mahkamah berpendapat frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan demikian, meskipun pada dasarnya baik petitum Pemohon maupun pendapat Mahkamah terdapat kesamaan dalam hal frasa dimaksud harus dimaknai inkonstitusional secara bersyarat, namun demikian Mahkamah memiliki perbedaan dalam merumuskan syarat inkonstitusionalitasnya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 30 [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan, Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 31 umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan, Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari