31/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 31/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Aristides Verissimo de Sousa Mota Alamat : Kampung Pabuaran Nomor 60, RT. 004, RW. 002, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 April 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 58/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor 31/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam: 2 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;” 5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang juga diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 3 Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai- nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang- undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 4 Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Dengan memperhatikan uraian pada bagian II angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 10, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 serta Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan- alasan sebagai berikut: 5 a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 permohonan ini. Dengan status Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon berhak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dijamin dalam UUD 1945, yakni: Pasal 28G UUD 1945, menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa yang aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. c. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 huruf a dan huruf b maka, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka dapat dipastikan segala kerugian yang bersifat pasti dan khusus bagi Pemohon tidak akan dialami atau dirasakan dalam penyelenggaraan Pemilu selanjutnya. d. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon telah dijabarkan secara nyata, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat 6 kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN–ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang meliputi pasal-pasal sebagai berikut: a. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: “Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.” b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: “TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.” c. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: (1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. (2) Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi. d. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima (2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 7 (3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI (4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan (5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti. (8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya. (9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama. (10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden (ayat 10). e. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: (1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima. (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima. f. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: Tugas dan kewajiban Panglima adalah: 8 1. memimpin TNI; 2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; 3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; 4. mengembangkan doktrin TNI; 5. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; 6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; 7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; 8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; 9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; 10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer; 11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta 12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. (2) Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Bahwa norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai penguji adalah Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.” 3. Keberadaan Pasal 1 angka 10, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 serta Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang 9 Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Pasal 10 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Frasa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara berarti bahwa atasan langsung pimpinan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah presiden. Jika mengacu kepada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: (1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima. (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima. Nampak secara jelas bahwa berdasarkan perrnyataan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menjadi pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat, pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut dan pimpinan tertinggi TNI Angkatan Udara adalah panglima TNI bukanlah Presiden sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 UUD NRI Tahun 1945. Panglima TNI Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kepala Staf TNI Angkatan Laut Presiden Gambar 1. Hirarki Organisasi TNI 10 Presiden hanya diberi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Kepala Staf Angkatan, sedangkan kewenangan pengendalian dan pengawasan menjadi kewenangan Panglima TNI. Rumusan pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Staf Angkatan berada di bawah panglima dan bertangggung jawab kepada panglima mencerminkan bahwa ada subordinasi dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi kepada panglima. 4. Keberadaan jabatan panglima TNI selain bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengingkari cita-cita para pendiri Republik khususnya para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika merumuskan Pasal 10 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, diawali dengan kajian secara cermat dan mendalam terhadap keberadaan institusi angkatan bersenjata di sejumlah negara. Penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk di dalamnya Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dilakukan secara asal-asalan. Sejarah mencatat bahwa perumusan UUD 1945 dilakukan melalui beberapa pentahapan sampai pada akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 5. Bahwa pemisahan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara menjadi angkatan yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden tidak bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejarah bangsa Indonesia pernah mencatat bahwa antara tahun 1965 sampai dengan tahun 1999 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pernah digabungkan ke dalam institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1965 dimana terhitung tanggal 20 Mei 1965 Sapta Marga diberlakukan juga bagi anggota POLRI. Setelah lebih dari 30 tahun bersatu, pada 11 tahun 2000 secara resmi POLRI kembali berdiri sendiri dan menjadi suatu entitas yang terpisah dari militer. Panglima ABRI Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kepala Staf TNI Angkatan Laut Presiden Kepala Kepolisian RI Gambar 2. Hirarki Organisasi ABRI 6. Bahwa sifat konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan- tujuan yang hendak diwujudkannya. Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. Dari sinilah asal mula adagium bahwa 12 konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada kombinasi 2 (dua) objek, yaitu: • makna norma undang-undang yang sedang diuji, dan • makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai meter pengujian. Bahwa Mahkamah mempunyai hak untuk melakukan perubahan pendirian dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang baik secara doktriner maupun praktik. Dan perubahan pendirian tersebut sesunguhnya relevan dengan objek pengujian in casu Pasal 1 angka 10, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 serta Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (the Final Interpreter of Constitution) tentunya dalam melihat norma-norma konstitusi dan aturan di bawahnya harus membawa kemanfaatan bagi rakyat, karena pada dasarnya konstitusi tidak boleh kehilangan relevansinya yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di tempat konstitusi itu berlaku, agar konstitusi itu menjadi tetap hidup (living constitution) dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. 8. Bahwa berdasarkan uraian terhadap Alasan-Alasan Permohonan (III) sebagaimana telah Pemohon paparkan secara rinci dan jelas, penting kiranya bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan permohonan pengujian materiil yang dimohonkan oleh Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (I), KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (II), SERTA ALASAN–ALASAN PERMOHONAN (III), sebagaimana telah diurakan secara rinci dan jelas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian 13 materiil Pasal 1 angka 10, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 serta Pasal 19 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang- undang yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 serta Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional bertentangan terhadap Pasal 10 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 14 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439, selanjutnya disebut UU 34/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 15 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 16 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 10 Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. Pasal 4 ayat (1) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Pasal 12 (1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. (2) Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi. Pasal 13 (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima (2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI (4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan (5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti. (8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan 17 Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya. (9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama. (10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden (ayat 10). Pasal 14 (1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima. (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima. Pasal 15 Tugas dan kewajiban Panglima adalah: 1. memimpin TNI; 2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; 3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; 4. mengembangkan doktrin TNI; 5. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; 6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; 7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; 8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; 9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; 10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer; 11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta 12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18 Pasal 19 (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. (2) Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Bahwa Pemohon menerangkan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana dilampirkan Pemohon pada permohonannya. Menurut Pemohon, sebagai warga negara Indonesia Pemohon berhak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, maka segala kerugian yang bersifat pasti dan khusus bagi Pemohon tidak akan dialami atau dirasakan dalam penyelenggaraan Pemilu selanjutnya [sic!]; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami baik aktual maupun potensial berkaitan dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon hanya menjelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia dirinya berhak untuk memberikan pendapat atas hal-hal yang dinilai Pemohon tidak sejalan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, meskipun setiap warga negara bebas menyatakan pendapat sebagaimana didalilkan Pemohon, namun dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, sehingga dalam permohonannya Pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusionalnya dan kerugian dimaksud harus terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian. Dalam permohonannya Pemohon lebih banyak menguraikan ketentuan dalam UU a quo yang terkait dengan peran, fungsi dan tugas TNI tanpa menjelaskan pertentangannya dengan norma UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Terlebih lagi Mahkamah mengalami kesulitan dalam memahami anggapan kerugian konstitusional Pemohon ketika dikaitkan dengan potensi kerugian dalam pemilu selanjutnya [vide permohonan halaman 5 poin c]. 19 Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 18 Mei 2020 Majelis Panel telah memberi nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukum sehingga Mahkamah dapat meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Namun dalam perbaikan permohonan, Pemohon masih belum dapat menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat khusus atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya UU a quo; Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas, maka Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 20 Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams 21 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani