31/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 31/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Lee Yang Hun Tempat/Tanggal Lahir : Seoul, 08 Februari 1973 Kewarganegaraan : Indonesia NIK : 3201020802731001 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Raffles Hills Blok J5 Nomor 32, RT. 10 RW. 025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKH/SHS/IV/2021, bertanggal 26 Mei 2021, memberi kuasa kepada Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H., Endang Sulas Setiawan, S.H., M.H., Soefianto Soetono, S.H., Aulia Ilyas Rasyad, S.H., Sutino Markhaban, S.H., Sugiarto, S.H., Parlindungan Sinaga, S.H., Frihardo Oloan P, S.H., dan Sondang Desiree Panjaitan, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor “SHS LAW OFFICE” yang beralamat di Gedung Multi Piranti Graha Lantai 1, Jalan Raden Inten II, RT. 08/10, Duren Sawit, Jakarta Timur, baik untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 18 Juni 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 20/PUU/PAN.MK/AP3/6/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 31/PUU- XIX/2021 pada 28 Juni 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) untuk melakukan Pengujian Undang-Undang atas materi muatan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 3 Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi (UU MK) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materi muatan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka menurut hukum permohonan Pemohon a quo telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap 4 hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang c. Badan hukum public atau privat; atau d. Lembaga Negara 8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menyebutkan sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara 9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menjelaskan mengenai Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perrpu yang dimohonkan pengujian; c. bahwa kerugian dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 5 d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa dalam hal ini kedudukan Pemohon adalah sebagai Perorangan warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah ditabrak dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pemohon adalah seorang pengusaha yang telah menjalankan usaha di Indonesia dengan mendirikan perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang telah membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pemohon sebagai pengusaha dan sebagai Warga Negara Indonesia telah mengalami dan menjalani perlakuan hukum yang sangat tidak adil dan merasa tidak adanya kepastian hukum di Negara Republik Indonesia, karena berawal dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan rekan bisnisnya yang bernama Sdr.YOS SOETANTO THEOSABRATA dalam mengelola dan mengurus PT.ELES JAYA ABADI yang berakibat Pemohon telah dilaporkan oleh rekan bisnisnya yang bernama Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA di Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5,6, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Pemohon dkk. Bahwa terkait dengan laporan tersebut Pemohon yang merupakan sebagai Komisaris dan selaku pemegang saham perusahaan (PT ELES JAYA ABADI) bersama kakak kandungnya yang bernama LEE AEE KYEONG (karyawan) 6 telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri. Penyidik Bareskrim Polri segera melimpahkan kepada Kejari Kota Bekasi dan Kejari Bekasi Kota segera melimpahkan pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan Perkara Pidana Nomor 583/Pid.B/2020/PN.Bks. Pemohon di dalam persidangan dengan Perkara Nomor 583/Pid.B/2020/PN.Bks. telah didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP namun pada tanggal 12 April 2021 telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya kasasi. Bahwa Pemohon selama menjalani proses persidangan dengan Perkara Nomor 583/Pid.B/2020/PN.Bks di Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang belum diputus, tiba-tiba Pemohon mendapat surat panggilan dari Penyidik Bareskrim agar datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan agenda Pelimpahan Perkara Tahap II (dua) kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas dasar Laporan Polisi yang sama, kasus yang sama dimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang sama, saksi-saksi yang sama (YOS SOETANTO THEOSABRATA, YOHANES WANG, Drs. SAFRIL NAHAR, Dr. ELISATRIS GULTOM, SH, MH, AMIRIL NURMAN, DWI SETYORINI, NUR HIDAYAT, IYAN SURYANA, IKA SETYOWATI, ANDA SUGANDA, DIANAWATI, SOETRISNO LIONO), bukti-bukti yang sama, serta locus dan tempus delicti yang sama yakni atas dasar Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5,6, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan penahanan kepada Pemohon untuk yang kedua kalinya atas dasar laporan polisi yang sama yakni tempus tahun 2017 s/d tahun 2018 dan locus Kota Bekasi yang 7 merupakan tempus, locus delicty yang sama dan substansi perbuatan yang sama pula. Bahwa Pemohon terkait dengan Tahap 2 (dua) yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tentu saja merasa sangat kaget dan heran bagaikan disambar petir dua kali, karena Pemohon dalam tahap II (dua) ) tersebut sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai saksi maupun tersangka. Atas perkara tersebut Pemohon telah di sidangkan dengan penetapan perkara Pidana Nomor 887/Pid/B/2020/PN.Bks. Bahwa terkait dengan Perkara Pidana Nomor 887/Pid.B.2020/PN.Bks Pemohon telah didakwa dan/atau dituntut melanggar Pasal 263 (2) KUHP dan Pasal 378 KUHP. Bahwa Pemohon sangat sedih dan merasa dizalimi dan hampir saja Pemohon ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, karena selain Laporan Polisi Nomor LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 tersebut tidak benar dan tidak berdasar, Pemohon atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 yang dibuat oleh Sdr. Yos Soetanto Theosabrata dengan tempus dan locus delicty yang sama dan substansi perbuatan yang sama telah mengakibatkan Pemohon (Lee Yang Hun) disangka, didakwa dan dituntut 2 (dua) kali dan yang paling menyedihkan Pemohon (Lee Yang Hun) dilakukan penahanan 2 (dua) kali dan telah disidangkan sebanyak 2 (dua) kali. 10. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa dengan adanya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemohon sebagai warga negara Indonesia sangat jelas hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar karena Pemohon telah mengalami perlakuan dan pengalaman yang pernah di sangka 2 (dua) kali, didakwa dan dituntut 2 (dua) kali, di penjara/ditahan 2 (dua) kali serta disidangkan 2 (dua) 8 kali dengan dasar Laporan Polisi yang sama, Pelapor yang sama serta tempus, locus delicty yang sama pula, dan substansi perbuatan yang sama dan hal ini tentu saja telah merugikan Pemohon baik secara actual maupun secara potensial. Bahwa kerugian Pemohon secara actual yakni Pemohon telah disangka, didakwa, dituntut, ditahan/dipenjara dan diadili sebanyak 2 (dua) kali, yang tentunya menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara imateriil. Kerugian Pemohon secara materil yakni Pemohon sebagai seorang pengusaha dan sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang ayah tentunya mengalami banyak sekali kerugian yakni Pemohon usahanya mengalami penurunan selama mengalami proses hukum dan ketika dilakukan penahanan Pemohon tidak bisa menjalankan usahanya dan tidak bisa berkumpul bersama keluarga.Kemudian kerugian Pemohon secara Imateriil yakni Pemohon yang belum pernah mengalami perkara hukum tentu saja menjadi sangat terganggu pikirannya dan berdampak kepada psikologis yang membuat Pemohon sering depresi. Bahwa dengan di berlakunya Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tentu saja dengan penalaran yang wajar Pemohon sangat merasakan adanya kekuatiran hak-hak konstitusionalnya akan dilanggar kembali yakni Pemohon akan disangka, didakwa dan dituntut dan dilakukan penahanan serta disidangkan berkali-kali sesuai selera Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum meskipun Laporan Polisi yang sama, locus dan tempus delicty yang sama, Pelapor yang sama, dan substansi perbuatannya sama pula , karena frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang temuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat Pasal 18 ayat (5) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan peluang dan kesempatan kepada Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) untuk bertindak secara sesuka suka dan secara sewenang-wenang untuk memproses hukum yakni dengan cara (menyidik, mendakwa, menuntut, melakukan penahanan dan menyidangkan) lebih dari satu kali dan bahkan berkali kali kepada setiap orang yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka, 9 dan Terdakwa) atas dasar Laporan Polisi yang sama, Pelapor yang sama, Locus dan Tempus delicty yang sama, saksi saksi yang sama dan substansi perbuatan yang sama dengan alasan bahwa perkara tersebut belum diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) ) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 12. Bahwa keinginan untuk memperbarui KUHP telah lahir sejak tahun 1963. Dalam Seminar Hukum Nasional di FKUI sejumlah pakar hukum seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan bahwa perlunya KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963) yang lahir pada 1886 banyak bolong-bolongnya, sudah uzur dan harus dipermak. Dalam Seminar Hukum Nasional tersebut juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 13. Bahwa Pemohon juga menyadari adanya program legislasi nasional yakni Rancangan Undang-Undang Revisi KUHP, yang pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama. Hanya saja, tanda-tanda untuk segera disahkan Revisi KUHP ini nampaknya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan, ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat sudah sedemikian parah dan memerlukan tindakan serta aksi serius dari pembuat kebijakan. 14. Bahwa tidak adanya kejelasan dan kepastian dalam penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU HAM, dimana saat ini sudah terjadi pergeseran pergeseran nilai-nilai dikarenakan ketidakjelasan hukum yang 10 ada di Indonesia perihal orang tidak dapat dituntut untuk kedua kali dalam perkara yang sama atau dikenal dengan asas Nebis In Idem sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 15. Bahwa norma yang termuat didalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seharusnya melindungi seseorang agar tidak disangka, didakwa dan dituntut serta diadili untuk ke dua kalinya dalam perkara yang sama, namun dengan adanya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1)KUHP dan dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia justru sangat sangat tidak melindungi seseorang yang di hadapkan dengan hukum sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa karena memungkinkan seseorang dapat dijadikan sebagai Tersangka, Terdakwa dan diadili secara berulang kali dengan alasan perkara tersebut belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 16. Bahwa dengan adanya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ telah dijadikan dasar hukum oleh para penegak hukum untuk dapat menjadikan seseorang sebagai tersangka dan terdakwa lebih dari satu kali bahkan berkali kali atas perkara yang sama (perbuatan yang sama) dengan alasan perkara tersebut belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga jika dibiarkan terus menerus tentu saja akan menciptakan kesewenang-wenangan penegak hukum untuk dapat menjadikan Tersangka dan Terdakwa sesuai keinginannya atau pesanan dari pihak tertentu. 17. Bahwa asas Ne Bis In Idem adalah merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara yang menganut sistem Eropa continental. Sedangkan di beberapa negara yang menganut sistem common 11 law dikenal dengan asas double jeopardy yang pada prinsipnya bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk tindak pidana yang sama. 18. Bahwa sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia harus memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya sekalipun berstatus sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa. 19. Bahwa penjelasan Nebis In Idem menurut Subekti (Ahli Hukum di Indonesia) yakni Asas Nebis In Idem berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (Subekti, 1899:128). 20. Bahwa Pasal 63 ayat (1) KUHP menyatakan:“Jika suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” 21. Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” 22. Bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”. 23. Bahwa Pasal 65 ayat (2) KUHP menyatakan: “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”. 24. Bahwa Pasal 76 KUHP menyatakan: - Pasal 76 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”. 12 - Pasal 76 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “bila putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain,maka tidak boleh diadakan penuntutan terhadap orang lain itu dan karena tindak pidana itu pula dalam hal: 1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum; 2. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya itu telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau kewenangan untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa; 25. Bahwa Pasal 18 ayat (5) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. 26. Bahwa dalam penegakan hukum jangan sampai pemerintah berulang ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama, sehingga dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya; 27. Bahwa sekalipun orang sebagai Terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus. 28. Bahwa Negara kita adalah Negara hukum (recht staat) bukan Negara kekuasaan belaka (macht staat), sehingga kepastian hukum tidak hanya untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara namun juga melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan pemilik kekuasaaan. 29. Bahwa didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut: Pasal 20 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur bahwa: (1) Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. (2) Untuk kepentingan penuntutan,penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. (3) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Pasal 24 KUHAP, Pasal 25 KUHAP, Pasal 26 KUHAP, Pasal 27 KUHAP dan Pasal 28 KUHAP mengatur mengenai jangka waktu lamanya penahanan dan 13 perpanjangan penahanan yang kewenangan masing masing dimiliki oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pada pengadilan Negeri,Hakim Pada Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung. Pasal 233 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP mengatur mengenai upaya hukum biasa yakni upaya banding dan upaya kasasi yang dapat diajukan oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum. Berdasarkan uraian tersebut proses hukum untuk mendapatkan putusan pengadilan yang tetap (in kracht van gewisdje) memerlukan waktu dan proses yang sangat lama dan hal ini memberikan peluang kepada pihak penegak hukum untuk menyidik, mendakwa dan menuntut dan menahan untuk lebih dari 1 (satu) kali bahkan bisa berkali-kali atas perkara yang sama (perbuatan yang sama) dengan alasan perkara tersebut belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 30. Bahwa setiap orang yang dijadikan tersangka, di dakwa dan dituntut tentunya dalam waktu lambat atau segera akan berakhir di meja persidangan tanpa melihat apakah akan diputus dengan putusan bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan (onslag van alle rechtvolging) maupun putusan dengan pemidanaan (veroordeling). 31. Bahwa frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menimbulkan ketidak pastian hukum serta tidak melindungi seseorang yang dijadikan Terlapor, Tersangka dan Terdakwa karena memberikan peluang dan potensi kepada setiap orang untuk kembali dijadikan tersangka , didakwa, dituntut di adili untuk yang ke dua kalinya bahkan berkali kali dalam perkara yang sama (perbuatan yang sama) oleh para penegak hukum karena adanya kepentingan atau pesanan dari pihak tertentu. 32. Bahwa dengan adanya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 14 selain dijadikan dasar oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Hakim, frasa tersebut juga dijadikan dasar oleh ahli dalam memberikan pendapatnya terkait Ne Bis In Idem dalam perkara pidana dengan tujuan semata untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan agar penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) dapat melakukan penyidikan, pembuatan dakwaan dan penuntutan, melakukan penahanan serta menyidangkan berkali-kali terhadap orang yang sama meskipun atas dasar Laporan Polisi yang sama, Pasal yang sama dan tempus locus delicti yang sama dan substansi perbuatan yang sama. 33. Bahwa pemberlakuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa, karena frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi senjata dan peluang bagi pemegang kekuasaan (seperti yang dimiliki oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) untuk menyidik, mendakwa dan menuntut, melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan serta menyidangkan berkali kali atas perbuatan yang sama dan tempus, locus delicty yang sama, pelapor yang sama dengan alasan karena perkara tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje), dan hal ini jika dibiarkan selain tidak adanya kepastian hukum bagi seseorang yang dijadikan Terlapor, Tersangka dan Terdakwa, tentu saja akan menciptakan penegak hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim) yang arogan dan sewenang-wenang. 34. Bahwa frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa, karena frasa dalam undang undang tersebut memberikan peluang kepada 15 Penyidik untuk melakukan mutilasi terhadap pasal-pasal yang dibuat oleh pelapor pada saat membuat Laporan Polisi yang jelas bertentangan atau tidak selaras dengan dengan Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP . 35. Bahwa pemberlakuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini tidak melindungi orang khususnya orang yang sedang menjalani proses pidana, karena secara teoritis, menurut Simons ( P.A.F. Lamintang, 1997:11) yang menjelaskan bahwa: “hukum pidana adalah ketentuan yang memuat peraturan peraturan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan mengenai syarat- syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan- ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri jadi hukum pidana menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.” 36. Bahwa hak-hak asasi manusia yang dijamin dan diatur dalam UUD 1945 yang dilanggar/ditabrak dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta penerapan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Bahwa dengan berlakunya Pasal 76 ayat (1) KUHP dikarenakan adanya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” dan dengan berlakunya Pasal 76 ayat (2) karena adanya frasa “bila putusan menjadi tetap”, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia karena adanya frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” telah memberikan peluang kepada setiap orang (sebagaimana pernah dialami oleh pemohon) untuk diproses hukum dengan dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa dan ditahan/dipenjara dan diadili berkali kali meskipun Laporan Polisi yang sama, Pelapor yang sama, locus delicty yang sama, barang bukti yang sama dan substansi perbuatan yang sama. Bahwa para penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) telah berlindung dengan berlakunya Pasal 76 ayat (1) KUHP karena adanya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” dan Pasal 76 ayat (2) KUHP karena adanya frasa “bila putusan menjadi tetap” dan Pasal 18 ayat (5) Undang- 16 Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia karena adanya frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ untuk menyidik, mendakwa, menuntut dan mengadili untuk yang kedua kali bahkan berkali kali terhadap orang yang sama walaupun pernah diputus oleh pengadilan dengan alasan putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, dan hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 37. Bahwa Pemohon sangat berharap frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti tempus delicty, locus delicty dan substansi perbuatan yang sama. 38. Bahwa Pemohon sangat berharap frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti tempus delicty, locus delicty dan substansi perbuatan yang sama. 39. Bahwa Pemohon sangat berharap frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (2) KUHP adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti tempus delicty, locus delicty dan substansi perbuatan yang sama. IV. HAL-HAL YANG DI MOHONKAN Berdasarkan seluruh uraian diatas adalah sah dan berdasarkan hukum, apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka 17 harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti tempus delicty, locus delicty dan substansi perbuatan yang sama; 3. Menyatakan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti tempus delicty, locus delicty dan substansi perbuatan yang sama; 4. Menyatakan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti tempus delicty, locus delicty dan substansi perbuatan yang sama; 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaiman mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan yang seadil- adinya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/844/III/Res.1.9/2020/ Dittipideksus, tanggal 16 Maret 2020; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1878/VI/Res.1.9/2020/ Dittipideksus, tanggal 12 Juni 2020; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/2529/VI/Res.1.9/2020/Dittipideksus, tanggal 12 Juni 2020; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/VI/ Res.1.9/2020/Dittipideksus tertanggal 25 Juni 2020; 18 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/2851/VI/Res.1.9/2020/Dittipideksus, tanggal 26 Juni 2020 kepada keluarga Pemohon; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/54/VI/ Res.1.9/2020/Dittipideksus, tanggal 26 Juni 2020; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/2891/VI/ Res.1.9/2020/Dittipideksus, tanggal 26 Juni 2020 kepada keluarga Pemohon; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan 3195/E.2/ Eoh.1/7/2020 tanggal 13 Juli 2020; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan SPP.Han/ 540/VII/RES.1.9./2020/Dittipideksus, tanggal 15 Juli 2020; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan B/3381/VII/RES.1.9./2020/Dittipideksus, tanggal 16 Juli 2020 kepada keluarga; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pencegahan ke Luar Negeri tersangka Lee Yang Hun, dkk 3 orang Nomor B/2427/VI/ RES.1.9./2020/Dittipideksus, tanggal 8 Juni 2020; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT- 2812/M.2.17/Eoh.2/08/2020, tanggal 4 Agustus 2020; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Registrasi Perkara Nomor PDM-209/II/BKASI/08/2020 dalam perkara 583/Pid.B/2020/PN.Bks.; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-209/II/BKASI/08/2020; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Putusan Perkara 583/Pid.B/2020/PN.Bks. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Panggilan Polisi (Tahap II) Nomor S.Pgl/4059/XII/Res.1.9/2020/Dittipideksus, tanggal 3 Desember 2020; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkatan Penuntutan) berdasarkan Laporan Polisi Nomor PRINT- 4344/M.2.17/Eku.2/12/2020, tanggal 10 Desember 2020; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Perkara Registrasi Nomor Pdm-77/II/Bksi/2020 ; 19 20. Bukti P-20 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/PWI Tahun 2013, tanggal 27 September 2013; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 20 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 21 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 76 KUHP (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa. Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan juga merupakan seorang pengusaha yang usahanya dijalankan serta didirikan di Indonesia. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam 22 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999; 3. Bahwa untuk membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Keputusan Presiden Nomor 6/PWI Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 [vide bukti P-1 dan bukti P-20]; 4. Bahwa Pemohon telah dilaporkan kepada Kepolisian oleh rekan kerjanya dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0058/I/2019/Bareskrim pada tanggal 13 Januari 2019. Atas laporan tersebut, Pemohon telah menjalani pemeriksaan dan penyidikan, kemudian Pemohon ditetapkan sebagai tersangka terhadap tindak pidana surat palsu dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya atas tindak pidana yang disangkakan a quo Kepolisian melakukan penahanan terhadap Pemohon [vide bukti P-2 s.d bukti P-12]; 5. Bahwa berkas pemeriksaan Kepolisian sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang ditindaklanjuti dengan meregistrasi dengan Nomor Perkara PDM- 209/III/BKASI/08/2020 yang kemudian status tersangka tersebut ditingkatkan menjadi terdakwa atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan memalsukan surat. Perkara tersebut pun oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan meregistrasi dengan Nomor 583/Pid.B/2020/PN.Bks. dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan serta telah diputus pada tanggal 12 April 2021 dengan amar putusan yang menyatakan membebaskan terdakwa (Pemohon) [vide bukti P-13 s.d bukti P-16]. Terhadap putusan tersebut menurut Pemohon, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; 23 6. Bahwa pada saat Pemohon sedang menjalani proses persidangannya, Kepolisian memanggil kembali Pemohon dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 263 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tanggal 3 Desember 2021 [vide bukti P-17]. Selanjutnya Kepolisian melimpahkan berkas penyidikannya kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang ditindaklanjuti kemudian dengan melakukan registrasi Perkara Nomor PDM-77/II/BKASI/12/2020 dan memerintahkan penahanan terhadap tersangka (Pemohon) [vide bukti P-18]; 7. Bahwa terhadap Registrasi Perkara Nomor PDM-77/II/BKASI/12/2020 menurut Pemohon dalam permohonannya masih dalam proses pemeriksaan dengan status Pemohon sebagai terdakwa [vide bukti P-19]; 8. Bahwa hal tersebut terjadi karena berlakunya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa tidak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu Pemohon pun secara aktual mengalami kerugian berupa tidak dapat menjalankan usahanya dan tidak dapat berkumpul bersama keluarga. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak konstitusionalnya dianggap dirugikan oleh berlakunya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999. Anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bersifat spesifik dan potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti 24 atau tidaknya inkonstitusionalitas norma frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya, frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum karena seseorang dapat disangka, didakwa dan dituntut serta diadili kedua kalinya dalam perkara yang sama, dimana seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan asas nebis in idem dimana seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk tindak pidana yang sama; 2. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya, frasa “bila putusan menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 dapat dijadikan alasan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk menyidik, mendakwa dan menuntut, melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan serta menyidangkan lebih dari satu kali atas perbuatan yang sama, tempus dan locus delicti yang sama, juga pelapor yang sama dengan alasan perkara tersebut 25 belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje), dan hal tersebut jika dibiarkan terus menerus tentu saja akan menciptakan kesewenang-wenangan penegak hukum untuk dapat menjadikan Tersangka dan Terdakwa sesuai keinginannya atau pesanan dari pihak tertentu; 3. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya, frasa “bila putusan menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 tidak melindungi warga negara Indonesia yang berstatus sebagai terlapor, tersangka serta terdakwa karena frasa a quo memberikan peluang kepada penyidik untuk “memutilasi” pasal-pasal yang dibuat/dilaporkan oleh pelapor dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (2) KUHP; 4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: a. frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus dinyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti tempus delicti, locus delicti dan substansi perbuatan yang sama; b. frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti tempus delicti, locus delicti dan substansi perbuatan yang sama; c. frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus di nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan- pembatasan seperti tempus delicti, locus delicti dan substansi perbuatan yang sama; [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22. 26 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. [3.10] Menimbang bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 76 KUHP dan Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 mengandung asas ne bis in Idem, yang merupakan asas universal dan berlaku pada setiap sistem hukum termasuk di Indonesia. Dalam hukum Perdata asas ne bis in idem dapat dikenal dengan sebutan res judicata atau exceptie van gewijsde zaak yang pada intinya adalah pada perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan dan diadili kembali untuk kedua kalinya. Dasar filosofi asas ne bis in idem adalah salah satunya untuk menghindari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan juga untuk menjaga kepastian hukum. Dengan demikian, berdasarkan filosofi asas ne bis in idem, dalam lingkup hukum pidana asas tersebut untuk memberi kepastian hukum kepada terdakwa yang diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat didakwakan dengan substansi perbuatan pidana yang sama baik locus maupun tempus-nya. [3.11] Menimbang bahwa substansi ketentuan norma Pasal 76 KUHP maupun Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 mengatur terkait dengan perkara pidana yang diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diadili kembali untuk kedua kalinya. Hal itu berarti bahwa terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sudah tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum (banding dan kasasi atau peninjauan kembali) yang mengubah putusan pengadilan dimaksud dan membawa kosekuensi hukum terhadap terdakwa tidak dapat dituntut untuk perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, ketika putusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap terdakwa tersebut terbuka kemungkinan atau berpotensi untuk dilaporkan, dijadikan tersangka dan didakwa kembali oleh aparat penegak hukum dalam perkara yang berbeda ataupun perkara yang sama, meskipun untuk kepastian ada atau tidaknya pelanggaran asas ne bis in idem baru 27 akan diketahui setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa apabila dikaitkan dengan kasus Pemohon a quo, sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, maka tanpa bermaksud menilai dan mengaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata Mahkamah tidak menemukan bukti, bahwa terhadap Pemohon perkaranya telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebab, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan satu pun alat bukti yang membuktikan bahwa perkara yang dialami oleh Pemohon sudah memiliki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Karena dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, khususnya pengakuan Pemohon sendiri dalam permohonannya telah ternyata perkara yang dialami Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 583/Pid.B/2020/PN.Bks. tanggal 12 April 2021 yang saat ini masih diajukan upaya hukum kasasi. Sementara itu terhadap perkara kedua yang didalilkan oleh Pemohon sebagai perkara yang sama dengan Perkara Nomor Register 583/Pid.B/2020/ PN.Bks, juga ternyata saat ini sedang memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi (vide risalah sidang Perkara Nomor 31/PUU-XIX/2021, tanggal 22 Juli 2021). Oleh karena itu, sesungguhnya terhadap dua perkara tersebut belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum demikian sulit bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas norma pasal yang dilakukan pengujian oleh Pemohon benar ada relevansinya dengan dalil Pemohon, norma a quo telah mengandung adanya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perkara Pemohon tidak dapat diterapkan atau diberlakukan terhadap Pasal 76 KUHP dan Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999. Namun demikian, persoalan yang harus ditegaskan oleh Mahkamah selanjutnya adalah apakah frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberi jaminan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, jaminan, perlindungan, 28 dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum juga terdapat dalam norma Pasal 76 KUHP dan Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999. Sebab, dengan adanya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seseorang yang menjadi terdakwa untuk tidak dituntut kedua kalinya terhadap dugaan peristiwa pidana yang tempus delicti, locus delicti dan substansi perbuatan pidana yang didakwakan sama, karena telah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lagi untuk diubahnya. [3.12] Menimbang bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, apabila argumentasi Pemohon yang didalilkan diikuti oleh Mahkamah, yaitu dengan menyatakan frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi terdakwa. Sebab, ketika perkara telah diputus dan putusan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka apabila terdakwa kemudian dilaporkan, ditersangkakan dan diterdakwakan kembali dengan tempus delicti, locus delicti, dengan substansi perbuatan pidana yang diduga sama, hal tersebut jelas melanggar hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka hal yang terjadi pada Pemohon menurut Mahkamah, bukan persoalan konstitusionalitas norma yang berkenaan dengan frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999, melainkan jikalaupun hal tersebut benar terjadi tindakan demikian adalah merupakan hal yang berkaitan dengan penerapan hukum yang bisa saja terjadi dalam konteks implementasi sebuah norma. Pertimbangan Mahkamah a quo, 29 sekaligus untuk menjawab dalil Pemohon yang berpendapat tindakan penegak hukum yang menjadikan Pemohon sebagai tersangka untuk kedua kalinya dengan substansi perbuatan pidana yang sama, baik tempus delicti maupun locus delicti serta pelapor yang sama adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak relevan dengan konstitusionalitas norma a quo. [3.14] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon selebihnya yaitu berkaitan dengan frasa a quo memberikan peluang kepada penyidik untuk “memutilasi” pasal-pasal yang menjadi dasar pelaporan oleh pelapor dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (2) KUHP, menurut Mahkamah, hal itupun juga tidak berkaitan dengan konstitusionalitas frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999. Sebab, jika yang diasumsikan Pemohon tersebut benar, di samping hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, juga bila ada pertentangannya dengan norma Pasal 63 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (2) KUHP, maka apabila yang didalilkan oleh Pemohon dimaksud benar, hal tersebut dapat dilakukan pengujian tersendiri sepanjang ditemukan adanya alasan tidak harmonisnya antara undang-undang satu dengan yang lainnya dan Pemohon dapat mendalilkan adanya pertentangan dengan UUD 1945. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat dalam norma Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 30 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi 31 Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah