31/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 31/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Agus Slamet Pekerjaan : Ketua LSM Humanis Kota Tegal Alamat : Jalan Ternate Nomor 17, RT/RW 009/010, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Komar Raenudin Pekerjaan : Ketua LSM Amuk Kota Tegal Alamat : Jalan Hang Tuah, Gang Tongkol, Nomor 2, RT/RW 03/07 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini keduanya berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Januari 2015 memberi kuasa kepada i) Victor Santoso Tandiasa, S.H.; ii) Achmad Saifudin Firdaus, S.H.; iii) Denny Rudini, S.H.; iv) Okta Heriawan, S.H.; v) Bayu Segara, S.H.; dan vi) Kurniawan, yaitu pengurus Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang beralamat di Perumahan Permata Waringin Nomor 1, Jalan Raya Jatiwaringin RT/RW 003/002 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 63/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 31/PUU-XIII/2015 pada tanggal 2 Maret 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah Konstitusi A. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. B. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. C. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 D. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang- Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya. E. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu- satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. F. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengujian Pasal 319, untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (bukti P-3) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (bukti P-4). G. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum; 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, c. badan hukum publik dan privat, atau d. lembaga negara. 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia 1945. b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. kecurigaan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebah akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Iihat juga Lee Bridges, dkk. dalam Judicial Review in Perspective, 1995).” 5. Bahwa Pemohon I adalah aktivis yang menjabat sebagai Ketua LSM Humanis Kota Tegal (bukti P-5), bersama Pemohon II adalah akivis yang menjabat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 sebagai Ketua LSM AMUK Kota Tegal, yang keduanya adalah terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Tegal. 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki idealisme dan konsisten dalam mengawal kinerja Pemerintah Daerah Tegal, yang mempunyai hak yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang memenuhi Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU- V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan. 9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf (d) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkantah Konstitusi telah terpenuhi. 10. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak, dan berhutang yang berhuhungan dengan kewajihan (lihat: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 66- 67). Ketika warga Negara, yaitu Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Pemohon (tax payer) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap bermasalah. 11. Bahwa apabila kewenangan pengujian tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka akan berdampak diterapkannya peraturan perundang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. Penerapan aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang, yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme dan HAM tentu saja akan merugikan warga negara yang telah menyerahkan amanat kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan petnerintahan yang baik (good governance). 12. Bahwa jika demikian halnya, maka tujuan pembentukan Negara untuk melindungi hak-hak warganya tidak tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45). 13. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat dipastikan ketidakpastian terhadap proses yang telah dialami, tidak akan terjadi lagi di kemudian hari, dan perlindungan terhadap hak konstitusional, HAM warga negara akan tetap terjaga, sehingga tujuan pembentukan Negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai. 14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam menguji Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusional individu sebagai Warga Negara telah dirugikan dengan diterapkannya Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP terhadap dirinya. Dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa keberadaan Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilaporkan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dalam kasus penghinaan terhadap Walikota, karena pelapor adalah bukan Walikota, dan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan sehingga harus menjalani proses persidangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 3. Bahwa apabila ketentuan Pasal 319 KUHP terhadap frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316”, dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi, dan perlindungan negara terhadap warga negaranya. untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud. 4. Dengan ini para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Alasan-Alasan Permohonan Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor Surat LP/B/311/IX/2014/ Jateng/Reskrimsus pada tanggal 02 September 2014 (bukti P-6), Pemohon I dan Pemohon II dilaporkan oleh Amir Mirza Hutagalung ke Polda Jawa Tengah yang berada di kota Semarang bahwa dalam uraian kejadian dikatakan: ---------Sekira bulan April 2014 s.d. Juli 2014 terlapor menggugah gambar/foto pelapor sdr Siti Masitha Soeparno dan sdr. Suprianto dengan komentar-komentar bermuatan pencemaran nama haik di akun facebook Agus Slamet https://www.facebook.com/ agus.slamet.370, akun facebook Amuk Tegal http://www.facebook.com/amuk.tegal?fref=ts, dan akun facebook nino Moebi http://www.facebook.com/nino.moebi?fref=ts, atas perbuatan terlapor yang telah menggugah foto membuat komentar-komentar, di akun facebook tersebut banyak masyarakat yang mengetahui dan pelapor, Sdri. Siti Masitha Soeparno dan sdr. Suprianto merasa dicemarkan nama baiknya.--------------------------------------------------------- Kemudian herdasarkan laporan ini Polda Jateng mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Pol. SP.Sidik/614/IX/2014/Reskrimsus, tanggal 02 September 2014 (bukti P-7). Bahwa secara jelas dituliskan bahwa yang merasa dicemarkan adalah Siti Mashita Soeparno selaku Walikota Tegal (selanjutnya disebut Walikota Tegal) dan sdr. Suprianto (selanjutnya disebut Anggota DPRD Kota Tegal), namun yang menandatangani laporan adalah Amir Mirza Hutagalung selaku pelapor. Bahwa pada hari Kamis, 9 Oktober 2014, pukul 02.01 dilakukan penangkapan terhadap Pemohon I berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. SP.Kap/45/X/2014/Reskrimsus tanggal 9 Oktober 2014. Kemudian dilanjutkan pada pukul 03.10 dilakukan penangkapan terhadap Pemohon II berdasarkan surat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Perintah Penangkapan Nomor Pol. SP.Kap/44/X/2014/Reskrimsus, tanggal 9 Oktober 2014 (Surat Penangkapan bukti P-8). Bahwa dalam surat penangkapan Pemohon I dan Pemohon II disangkakan telah diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling hanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Serta Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Bahwa secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi butir (3.17.1) dijelaskan, “Bahwa terIepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai “genus delict” yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlukan dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan”. Bahwa jika mengacu pada Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 seharusnya pihak Kepolisian tidak dapat melanjutkan laporan yang dilaporkan oleh Amir Mirza Hutagalung sementara dalam uraian kejadian yang merasa dihina adalah Walikota Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 Tegal dan sdr. Suprianto. Namun proses hukum terhadap Pemohon I dan Pemohon II tetap dilanjutkan (P21) oleh Pihak Kejaksaan. Bahwa berdasarkan dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM-34/TGL/ Euh.2/12/2014 (bukti P-9) dengan menyatakan bahwa perbuatan Pemohon I dan Pemohon II didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2) KUHP juncto Pasal 316 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa Pasal yang disangkakan dalam laporan di tingkat Kepolisian berbeda dengan pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan. Bahwa jika mengacu pada pasal-pasal yang ada dalam dakwaan, yaitu: Pasal 55 ayat (1) ke-1 “Dipidana sehagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;” Pasal 310 ayat (1), “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” ayat (2), “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pasal 316 “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.” Bahwa terkait alasan diterimanya laporan Amir Mirza Hutagalung sebagai pelapor atas dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap Walikota Tegal dan Anggota DPRD Kota Tegal, dikatakan bahwa terkait penghinaan yang dilakukan terhadap seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya, seperti yang diatur dalam Pasal 316, dapat dituntut jika Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 ada pengaduan dari orang lain, yang tidak terkena kejahatan itu, artinya dapat dilaporkan oleh orang yang tidak memiliki kepentingan (bukan yang dihina). Bahwa aturan tentang pengecualian itu diatur dalam Pasal 319 yang menyatakan bahwa: “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316.” Frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” tersebut dimaknai bahwa penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab yang mengatur tentang pasal-pasal terkait tindak pidana penghinaan dapat dituntut walaupun yang melaporkan bukanlah orang yang terkena kejahatan tersebut, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Bahwa jika mengacu pada Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 paragraf 2, hal. 58: “Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro di persidangan berpendapat bahwa dalam hal penegakan Pasal 134 KUH Pidana dan Pasal 136 bis KUH Pidana, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 KUHPidana (mutatis mutandis). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (fundamental values) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah), kata Ahli Mardjono Reksodiputro. Menurut Ahli, tidak perlu Iagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310- 321 KUHPidana. Ahli Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan.” Selanjutnya paragraf 2, halaman 59, dalam pertimbangan Mahkamah mengatakan bahwa: “Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUH Pidana diajukan, telah terjadi (dan berlaku mengikat) perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;” Lebih lanjut dalam paragraf 3, halaman 58, dalam pertimbangannya Mahkamah mengatakan: “Menimbang bahwa dua orang ahli, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Prof Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. memandang bahwa pasal-pasal pidana dimaksud tidak perlu diberlakukan lagi. Ahli Prof Mardjono Reksodiputro di persidangan berpendapat bahwa dalarn hal penegakan Pasal 134 KUH Pidana dan Pasal 136 bis KUH Pidana, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 KUH Pidana (mutatis mutandis). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai- nilai sosial dasar (fundamental social values) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pernerintah (pusat dan daerah), kata Ahli Mardjono Reksodiputro. Menurut ahli, tidak perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-321 KUH Pidana.” Bahwa paragraf 3, halaman 60, Mahkamah berpendapat: “Menimbang hahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUH Pidana manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUH Pidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (als ambtsdrager), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sejak kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, maka Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Selain itu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran, merupakan ktitik atau penghinaan dan juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap.” Bahwa dalam hal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden MK memiliki catatan khusus tentang Pasal 207 KUHP dalam Putusan Nomor 013- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 022/PUU-IV/2006 bahwa dalam hal pemberlakuan Pasal 207 KUHP, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penuntutan terhadapnya hanya dilakukan atas dasar pengaduan. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menempatkan Pasal 207 ini sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum baru bisa memproses pelanggaran atas Pasal 207 ini setelah ada pengaduan dari penguasa. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHP oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP Bahwa dalam menilai delik ini sebaiknya dilihat kembali konteks pendapat MK tentang Pasal 207 KUHP, meskipun Presiden dan/atau Wakil Presiden masih bisa melaporkan tindak pidana penghinaan akan tetapi dasarnya adalah harus ada pengaduan terlebih dahulu dari Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tentunya akan memberikan konsekuensi hukum bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden harus memberikan kesaksiannya ke depan Pengadilan sebagai saksi korban. Selain itu sebenarnya MK secara implisit menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan dan juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan pidana dalam hal penghinaan terhadap pemerintah dan/atau pejabat pemerintah yang sah harus dihindari oleh aparat penegak hukum. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dapat dipandang sama dengan tindak kejahatan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga seharusnya Pasal 319 sudah menjadi tidak relevan diberlakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 013-022/ PUU-IV/2006. Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II merasa bahwa norma Pasal 319 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terhadap pasal: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki beberapa dalil-dalil serta dasar-dasar permohonan dalam hal pengujian Pasal 319 KUHP untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang di antaranya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Artinya adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat, seharusnya hukum jangan dilihat bagaimana menghukumnya, tetapi bagaimana hukum itu melindungi masyarakat. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtsstaat) dimana dalam suatu paham negara hukum yang demikian, harus diadakan kesamaan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dan bukan mengklasifikasikan atau membagi menjadi beberapa golongan seperti yang ada dalam KUH Perdata. 3. Bahwa hukum menurut G. Radbruch haruslah memiliki asas kepastian, keadilan, dan manfaat. Begitupun dengan konsep negara hukum yang seharusnya memberikan rasa kepastian, keadilan, dan manfaat bagi warga negaranya. Hal ini pula yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan memberikan kesamaan, kesederajatan, keadilan bagi warga negara Indonesia di mata hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan hak asasi warga negaranya atau hak konstitusional warga negaranya. Sehingga apabila negara menjamin dan melaksanakan hak asasi atau hak konsiitusional warga negaranya, dalam hal demikian negara sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 5. Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (amandemen) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sudah sepatutnya negara menjalankan prinsip-prinsip negara hukum sehingga terwujudnya jaminan hak konstitusional warga negara, maupun penjaminan terhadap tegaknya konstitusionalisme. 6. Bahwa dalam penegakan hukum, tidak boleh ada sedikit pun sebuah aturan hukum yang tidak memiliki nilai kepastian, keadilan, dan manfaat. Sehingga melanggar atau merugikan hak konstitusional warga negara. 7. Bahwa pemberlakuan Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” memungkinkan terjadinya ketidakpastian hukum dimana orang yang tidak terkena kejahatan penghinaan dapat melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan tindakan penghinaan terhadap orang lain. 8. Bahwa Pasal 316 yang mengatur tentang Penghinaan terhadap Pejabat seharusnya sudah mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dimana Mahkamah sudah menyatakan (paragraf 3 halaman 60) bahwa: “oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUH Pidana manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUH Pidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (als ambtsdrager); Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sejak kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, maka Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Selain itu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat, atau pikiran, merupakan kritik atau penghinaan dan juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap”. 9. Bahwa selanjutnya Mahkamah rnenyatakan dalam hal Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, MK memiliki catatan khusus tentang Pasal 207 KUHP dalam Putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam hal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 pemberlakuan Pasal 207 KUHP, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penuntutan terhadapnya hanya dilakukan atas dasar pengaduan. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menempatkan Pasal 207 ini sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum baru bisa memproses pelanggaran atas Pasal 207 ini setelah ada pengaduan dari penguasa. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. 10. Bahwa dalam menilai delik ini sebaiknya dilihat kembali konteks pendapat MK tentang Pasal 207 KUHP, meskipun Presiden dan/atau Wakil Presiden masih bisa melaporkan tindak pidana penghinaan akan tetapi dasarnya adalah harus ada pengaduan terlebih dahulu dari Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tentunya akan memberikan konsekuensi hukum bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden harus memberikan kesaksiannya ke depan Pengadilan sebagai saksi korban. Selain itu sehenarnya MK secara implisit menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat, atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan dan juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan pidana dalam hal penghinaan terhadap pemerintah dan/atau pejabat pemerintah yang sah harus dihindari oleh aparat penegak hukum. 11. Bahwa oleh karena itu keberadaan Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena tidak mengindahkan dan memenuhi kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah norma hukum. 12. Bahwa gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai “the guardian” dan sekaligus “the ultimate interpreter of the constitution”. (Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.). 13. Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (amandemen) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sudah sepatutnya negara menjalankan prinsip-prinsip negara hukum sehingga terwujudnya jaminan hak konstitusional warga negara, maupun penjaminan terhadap tegaknya konstitusionalisme. 14. Bahwa dalam penegakan hukum, tidak boleh ada sedikitpun sebuah aturan hukum yang tidak memiliki nilai kepastian, keadilan, dan manfaat. Sehingga melanggar atau merugikan hak konstitusional warga Negara . 15. Bahwa oleh karena itu Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP bertentangan dengan: 15.1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena dalam suatu negara hukum harus terdapat kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang- undangan, dimana dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sudah dinyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tindakan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi suatu delik aduan. Seharusnya hal ini berlaku pula untuk pejabat di bawah Presiden, yaitu pejabat Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota maupun pejabat-pejabat negara lainnya. 15.2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena norma tersebut telah menjamin adanya persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya keberadaan Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316”, yaitu pejabat harus mengikuti aturan yang sudah diputus oleh Mahkamah dimana jika pejabat yang bersangkutan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 merasa dihina, maka pejabat tersebut yang harus melaporkan terjadinya tindak kejahatan penghinaan tersebut. 15.3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena norma tersebut telah menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, oleh karenanya keberadaan Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan karena memberikan perlakuan yang berbeda antara jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan jabatan Kepala Daerah dan pejabat lainnya di bawah Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga membedakan terhadap unsur yang dapat melakukan pengaduan terhadap terjadinya tindak kejahatan penghinaan. 16. Bahwa Mahkamah harus melihat upaya ini tidak lain untuk menegakkan Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum dan Konstitusi, dan akan menjadi langkah untuk mendorong pembuat UUD 1945 untuk menyempurnakan sistem Pemilu dan Pilkada. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan Undang-Undang yang diajukan para Permohon; 2. Menyatakan bahwa Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-9, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi identitas para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi surat kuasa; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KUHP Bab XVI tentang Penghinaan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi UUD 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi dokumen-dokumen struktur organisasi dan AD/ART LSM Humanis; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/311/IX/2014/Jateng/ Reskrimsus; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dengan No.Pol.:SP.Sidik/ 614/IX/2014/Reskrimsus, bertanggal 2 September 2014; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No.Pol.:SP.Kap/45/ X/2014/Reskrimsus, bertanggal 9 Oktober 2014 dan fotokopi Surat Perintah Penangkapan No.Pol.:SP.Kap/44/X/2014/ Reskrimsus, bertanggal 9 Oktober 2014; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM- 34/TGL/Euh.2/12/2014. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 23 April 2015, sebagai berikut. Kedudukan Para Pemohon 1. Pemohon adalah perseorangan yang juga merupakan terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Tegal atas tindak pidana pencemaran nama baik Siti Masitha Suparno selaku Walikota Tegal dan Saudara Supriyanto, selanjutnya disebut Anggota DPRD Kota Tegal, yang merasa dirugikan atas pelaporan diri para Pemohon berdasarkan laporan Polisi atas keberlakuan Pasal 319, khususnya frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. 2. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi karena yang diajukan bukan constitutional review, melainkan constitutional complaint. Dimana berdasarkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi secara tegas hanya dinyatakan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap apakah suatu norma undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, bukan terhadap penerapan atau implementasi suatu norma yang dirasa oleh penggugat telah melanggar hak-hak konstitusionalnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji Bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam ketentuan Pasal 319 KUHP yang menyatakan, ”Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316.” Sementara Pasal 316 berbunyi, “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.” Ketentuan demikian oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehubungan dengan dalil para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemerintah terhadap anggapan para Pemohon pada halaman 9 poin 7 yang menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 319 KUHP untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316”, memungkinkan terjadinya ketidakpastian hukum, di mana orang yang tidak terkena kejahatan penghinaan dapat melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan tindakan penghinaan terhadap orang lain. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 2. Dalil para Pemohon tidak benar, karena justru dengan diterapkannya Pasal 319 KUHP, menjadi fakta nyata bahwa hukum diterapkan untuk kepastian hukum. Berdasarkan teori yuridis dogmatik, kepastian hukum merupakan sesuatu yang penting dan tidak menjadi persoalan apakah dalam menerapannya dirasakan tidak adil atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 319 KUHP untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. Menurut P.A.F Lamintang, “Tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut klacht delicten.” Menurut Utrecht, “Alasan satu-satunya pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut.” Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun mereka mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut melakukan pengaduan. Berdasarkan uraian di atas, anggapan para Pemohon yang mendalilkan ketentuan a quo bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 adalah keliru dan tidak benar. Karena pemberlakuan ketentuan tersebut justru memberikan kepastian hukum bagi pelaku agar menghindari tuntutan yang lebih besar dari tuntutan yang sebenarnya. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [2.4] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 29 April 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bergiat di lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang kinerja pemerintah. Pemohon I adalah Ketua LSM Humanis dan Pemohon II adalah Ketua LSM Amuk, yang kedua LSM tersebut bergiat di Kota Tegal. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada pokoknya hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh pasal dan/atau yang tersebut adalah hak untuk memajukan diri, hak membangun masyarakat, bangsa, dan negara; hak perlindungan hukum; serta hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Menurut para Pemohon hak tersebut dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 319 KUHP terutama bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316”. [3.7] Menimbang bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP (vide Bukti P-1). Adapun mengenai kedudukan masing-masing sebagai ketua LSM, hanya Pemohon I yang dapat membuktikan diri sebagai Ketua LSM Humanis di Kota Tegal (vide Bukti P-5), adapun Pemohon II tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai Ketua LSM Amuk di Kota Tegal. Bahwa meskipun Pemohon II tidak dapat membuktikan diri sebagai Ketua LSM Amuk, namun menurut Mahkamah baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah warga negara Indonesia, yang karena sedang menjalani proses persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Siti Masitha Soeparno selaku Walikota Tegal dan terhadap Suprianto selaku Anggota DPRD Kota Tegal (vide Bukti P-6 sampai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 dengan Bukti P-9), maka para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan pengujian konstitusional. Bahwa bagian kalimat dalam Pasal 319 KUHP yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, yaitu “kecuali berdasarkan Pasal 316”, menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon, yaitu dipidananya para Pemohon karena didakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang, tanpa adanya laporan langsung oleh orang yang dirugikan akibat tindakan para Pemohon. Potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon agar menghapuskan bagian kalimat dalam Pasal 319 KUHP dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu menjelaskan perihal tidak dimintanya keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait permohonan a quo. Pasal 54 UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Terkait dengan permohonan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon, Mahkamah telah mengagendakan serta mengundang Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada sidang 23 April 2015, untuk menyampaikan keterangan mengenai materi atau substansi KUHP yang menjadi pokok permohonan tersebut. Pada sidang tersebut Presiden dan/atau yang mewakili hadir serta memberikan keterangan, adapun DPR dan/atau yang mewakili tidak hadir. Meskipun tidak memperoleh/mendengar keterangan dari DPR, Mahkamah menilai substansi pasal KUHP yang dimintakan pengujian oleh para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 telah cukup jelas, sehingga Mahkamah berpendapat tidak perlu menunggu keterangan dari DPR untuk mempertimbangkan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon pengujian konstitusionalitas bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 KUHP yang dimaksud selengkapnya menyatakan: Pasal 319 : “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316”. terhadap UUD 1945), yang menyatakan: Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusional yang diajukan para Pemohon tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan saat ini sedang menghadapi dakwaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Walikota Tegal (bernama Hj. Siti Masitha Soeparno) dan Anggota DPRD Kota Tegal (bernama Suprianto), yang pelapornya adalah Amir Mirza Hutagalung. Menurut para Pemohon, pelapor bernama Amir Mirza Hutagalung bukan merupakan orang yang secara langsung merasa dicemarkan namanya, namun Amir Mirza Hutagalung dapat bertindak menjadi pelapor karena adanya bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316” di dalam Pasal 319 KUHP. Padahal menurut para Pemohon sebenarnya KUHP mengatur bahwa penghinaan merupakan delik aduan. [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon mengenai pengecualian dari delik aduan terhadap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya, Mahkamah merasa penting menguraikan terlebih dahulu pengertian mengenai hal-hal yang lebih umum dari hukum pidana. Secara doktrinal, “straafbar feit” atau “tindak pidana” atau “delik” sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. [3.14] Menimbang bahwa dalam sebuah rumusan hukum (peraturan perundang-undangan) mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum, atau tindakan tertentu, terutama mengenai pidana, rumusan demikian haruslah mengandung unsur subjek (pelaku), unsur tindakan/perbuatan, dan unsur objek (korban). Adapun mengenai pihak yang dapat mengadukan atau melaporkan terjadinya suatu delik atau tindak pidana, hukum pidana Indonesia membedakan delik menjadi dua jenis, yaitu delik aduan dan delik bukan aduan. Delik aduan adalah suatu delik atau tindak pidana yang untuk dapat diproses secara hukum oleh penegak hukum, mengharuskan terlebih dahulu adanya suatu aduan atau laporan oleh pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, sedangkan delik bukan aduan adalah suatu delik atau tindak pidana yang untuk dapatnya diproses secara hukum, tidak mensyaratkan adanya aduan atau laporan terlebih dahulu oleh pihak yang menjadi korban kepada aparat penegak hukum. [3.15] Menimbang bahwa hukum pidana digolongkan sebagai hukum publik, dengan alasan bahwa peristiwa atau perbuatan yang diatur adalah perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, kepentingan umum, atau yang dapat juga disebut kepentingan publik. Banyaknya pihak (anggota masyarakat) yang dapat terpengaruh, serta signifikansinya arti dan/atau akibat perbuatan dimaksud terhadap masyarakat (kumpulan individu dalam skala relatif besar), menyebabkan negara harus ikut campur menyelesaikannya. Hal demikian secara mendasar berbeda dengan sifat hukum perdata yang secara strategis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepentingan umum atau kepentingan publik, meskipun bisa jadi berpengaruh signifikan terhadap perorangan atau individu tertentu. Penggolongan suatu perbuatan/tindakan tertentu apakah akan diatur dalam wilayah hukum publik atau diatur dalam wilayah hukum privat tidak memiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 kriteria yang tetap/baku karena sangat tergantung pada perkembangan masyarakat dimana hukum itu berada. [3.16] Menimbang bahwa pada dasarnya hukum pidana, karena merupakan hukum publik, penanganannya menjadi domain negara. Artinya, semua perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan atau tindak pidana akan diproses secara hukum langsung oleh negara melalui aparat penegak hukum. Tindakan negara tersebut adalah demi memelihara ketertiban, keamanan, dan menjamin kepentingan umum, serta mencegah atau meminimalkan timbulnya kerugian, namun harus pula diperhatikan bahwa pada beberapa perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan oleh warga negara dan/atau penduduk, campur tangan negara justru dapat mengakibatkan timbulnya kerugian yang lebih besar baik pada sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dibandingkan ketika negara tidak ikut campur terhadap suatu perbuatan atau tindakan tertentu dimaksud. Berdasarkan hal demikian, untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar manakala negara campur tangan terhadap tindakan atau perbuatan tertentu maka dirumuskan konsep delik aduan. Konsep delik aduan, dari perspektif pihak yang merasa dirugikan (menjadi korban) suatu tindakan atau perbuatan pidana, memberikan pilihan untuk tidak menindaklanjuti secara hukum kerugian yang dialaminya, atau menindaklanjuti secara hukum dengan mengadukan atau melaporkan kepada aparat hukum. Secara sederhana, konsep delik aduan dapat dimaknai bahwa suatu perbuatan atau tindak pidana tidak akan dikenai konsekuensi hukum ketika tidak dilaporkan atau diadukan oleh korban kepada aparat penegak hukum. Konsep tersebut tidak lepas dari pemahaman bahwa tidak ada batas mutlak dan tegas antara wilayah hukum publik (pidana) dengan wilayah hukum privat (perdata). Hukum publik dan hukum privat adalah dua kutub yang di antara keduanya terletak berbagai tindakan atau perbuatan hukum. Tarik menarik antara hukum publik dan hukum privat demikian menjadi salah satu alasan kemunculan konsep delik aduan, yaitu ketika suatu perbuatan hukum berada di tengah-tengah tarikan kepentingan publik dan kepentingan privat. [3.17] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon terkait konstitusionalitas frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Pasal 319 KUHP, Mahkamah berpendapat hal demikian secara konseptual muncul karena terdapat pergeseran posisi perbuatan penghinaan, yang semula merupakan hukum publik berdimensi privat, dengan dilakukan eksklusi (pengecualian) kemudian perbuatan penghinaan bergeser ke arah hukum publik (tanpa dimensi privat). Pergeseran demikian berpengaruh secara signifikan karena sebagai delik bukan aduan maka diprosesnya suatu perbuatan penghinaan tidak “mengindahkan” lagi ada atau tidak ada pertimbangan pribadi (kepentingan privat) korban penghinaan. [3.17.1] Selain itu, menurut Mahkamah ketentuan mengenai pelaporan delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 319 juncto Pasal 316 KUHP tentu tidak dapat dilepaskan dari kehendak negara yang berkeinginan untuk memberikan “kemudahan” perlindungan bagi pejabat/pegawai negara atau kepada individu yang pada saat dihina sedang menjabat sebagai aparat pemerintah. Ketentuan dimaksud menunjukkan suatu posisi dominan negara di hadapan warga negara dan/atau penduduk. Dengan kata lain, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara sedang berkehendak untuk menempatkan pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya pada posisi atau derajat yang lebih tinggi dibanding masyarakat (warga negara) lainnya. Ketentuan Pasal 319 KUHP dimaksud dapat diletakkan pada perspektif paradigmatik yang menempatkan pejabat negara sebagai “representasi” bahkan “simbol” negara yang karenanya harus diberikan perlindungan hukum secara istimewa dari tindakan/perbuatan penghinaan, baik perlindungan hukum secara substansial maupun perlindungan hukum secara prosedural. [3.17.2] Namun demikian, terjadi pergeseran paradigmatik di negara Indonesia ke arah negara hukum yang lebih demokratis. Substansi pergeseran demikian pernah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, bertanggal 6 Desember 2006, meskipun Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak menguji hal yang sama dengan permohonan Pemohon ini, melainkan menguji konstitusionalitas pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP. Dalam negara hukum yang demokratis, persamaan derajat dan kedudukan warga negara di hadapan hukum menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai. Mencapai hal demikian adalah semangat yang diusung oleh Proklamasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang menjadi tonggak berdirinya negara hukum Indonesia. Pergeseran paradigmatik demikian akan dicapai dengan terus berproses untuk menempatkan, memposisikan, serta memperlakukan semua warga negara secara sama di hadapan hukum. Namun demikian harus dicermati dengan saksama bahwa perlakuan yang sama terhadap warga negara harus tetap mendasarkan pada prinsip keadilan yang menyatakan bahwa “keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan secara berbeda hal-hal yang memang berbeda”. [3.17.3] Dalam kaitannya dengan Pasal 319 KUHP yang dimohonkan oleh para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa pembedaan perlakuan bagi korban penghinaan dalam hal mengadukan penghinaan yang dialaminya, didasarkan atau diukur dari posisi korban penghinaan, yaitu apakah sebagai pegawai negeri dan/atau pejabat, ataukah sebagai warga negara pada umumnya. Mahkamah berpendapat dasar pembedaan demikian sudah waktunya ditinjau ulang mengingat adanya perubahan/perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, bangsa, bahkan dalam kehidupan bernegara. Ketentuan mengenai pengaduan terhadap penghinaan demikian juga harus disikapi berbeda mengingat kompleksitas perkembangan pengetahuan, kecerdasan, sikap kritis, bahkan harus mengingat pula kemungkinan adanya sifat manipulatif, niat buruk, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, menurut Mahkamah dalam “membaca” ketentuan Pasal 316 KUHP secara kekinian, harus disikapi pula motif dan perbedaan posisi warga negara secara sosial, ekonomi, maupun politik. [3.18] Menimbang bahwa dari perspektif hak, tidak dihina dan/atau tidak dicemarkan nama baiknya adalah hak individu yang bersifat pasif, yaitu hak yang pemenuhannya disandarkan pada tindakan/perbuatan aktif orang lain untuk tidak melakukan penghinaan/pencemaran nama baik. Kondisi tidak dihinanya atau tidak dicemarkannya nama baik seseorang hanya dapat terjadi apabila orang lain diwajibkan untuk tidak melakukan penghinaan atau pencemaran. Agar kewajiban tersebut yang semula hanya bersifat etis, dapat berubah menjadi kewajiban hukum yang dikuatkan dengan sanksi hukum, maka kewajiban etis untuk tidak menghina atau mencemarkan nama baik dirumuskan sebagai salah satu delik dalam KUHP (kriminalisasi). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 [3.18.1] Kriminalisasi terhadap tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh negara. Bahkan dapat dilihat sebagai kewajiban negara dengan alasan demi melindungi martabat setiap warga negara, serta mengeliminir kerugian baik secara psikis maupun materi yang dapat ditimbulkan oleh tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Mahkamah berpendapat bahwa perlindungan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik masih tetap diperlukan oleh warga negara, karena secara nyata penghinaan dan pencemaran nama baik (oleh masyarakat) masih dianggap/dirasakan mengganggu ketenangan seseorang secara psikis, bahkan lebih jauh dapat mengubah penilaian masyarakat luas terhadap orang yang menjadi korban penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut. Kerugian psikologis dan citra (nama baik) yang demikian tentu dapat diuraikan secara lebih komprehensif, termasuk jika efek pencemaran nama baik tersebut dikuantifikasi menjadi kerugian ekonomi. Namun demikian, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai kriminalisasi (kebijakan pemidanaan) terhadap tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik dimaksud, karena hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para Pemohon. [3.18.2] Menurut Mahkamah hal yang menjadi permasalahan para Pemohon adalah bahwa ketentuan Pasal 319 KUHP tersebut yang sebenarnya mengatur delik aduan (klacht delicten) dalam hal penghinaan/pencemaran nama baik, namun ketika pihak atau orang yang dihina adalah pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya maka ketentuan delik aduan akan berubah menjadi bukan delik aduan atau delik biasa (gewone delicten) berdasarkan Pasal 316 KUHP. Dengan demikian keberadaan Pasal 319 juncto Pasal 316 KUHP membuka kemungkinan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik diproses oleh aparat penegak hukum berdasarkan: a) laporan korban, yaitu orang yang secara langsung merasa dirugikan oleh tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut; b) laporan orang lain yang tidak dirugikan secara langsung oleh, bahkan tidak menjadi tujuan dari, tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut; atau c) diproses langsung oleh aparat penegak hukum tanpa laporan atau aduan dari siapapun. [3.18.3] Dalam hal pelaporan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada aparat penegak hukum dilakukan oleh korban penghinaan itu sendiri, hal demikian menurut Mahkamah adalah sesuatu yang sudah sewajarnya, karena di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 hadapan hukum semua orang berhak untuk secara aktif melindungi dirinya dari tindakan orang lain yang berakibat merugikan. Adapun dalam hal pelaporan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya, dilakukan oleh bukan korban penghinaan, Mahkamah harus mempertimbangkan dari sisi aspek kemampuan korban untuk melindungi/membela kepentingan dirinya sendiri. [3.18.4] Pengkhususan Pasal 319 KUHP dalam hal memposisikan penghinaan kepada pejabat dan pegawai negara sebagai delik bukan aduan, di satu sisi memang memberikan “kemudahan” bagi pejabat dan pegawai negara mengingat kedudukan istimewa mereka sebagai “pelayan negara” yang harus dihargai lebih daripada warga masyarakat biasa. Apalagi pejabat dan pegawai negara tertentu memiliki tingkat kesibukan yang mengurangi peluang mereka untuk melaporkan penghinaan yang dialaminya. Kesibukan pejabat negara dan pegawai negeri menjadi instrumen penting yang membedakan dengan anggota masyarakat atau warga negara pada umumnya, karena kesibukan pejabat negara dan pegawai negeri terjadi sebagai konsekuensi pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Jika pegawai negeri dan pejabat negara, dalam hal terjadinya penghinaan, harus selalu melakukan pengaduan dan/atau pelaporan sendiri kepada aparat kepolisian, dikhawatirkan hal tersebut akan mengurangi efektivitas mereka dalam bekerja. Apalagi secara probabilitas besarnya jumlah penghinaan kepada pegawai negeri dan pejabat negara berbanding lurus dengan strategisnya jabatan atau tugas mereka dalam bidang pelayanan publik. Seorang kepala daerah atau kepala instansi tentu memiliki kemungkinan lebih besar atau lebih sering untuk dihina dibandingkan dengan pegawai negeri lain, karena kepala daerah atau kepala instansi dimaksud berperan sebagai pengambil keputusan/kebijakan yang mempengaruhi masyarakat luas. [3.18.5] Namun di sisi lain, potensi “kemudahan” yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri dalam hal mengadukan dan/atau melaporkan suatu tindak pidana penghinaan, yaitu dalam bentuk rumusan delik bukan aduan, berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan jika dirumuskan sebagai delik aduan. Potensi demikian antara lain terlihat dari kemungkinan berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 a. korban penghinaan, yaitu pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya, sebenarnya tidak merasa dirugikan oleh tindakan pelaku penghinaan, bahkan bersedia memaafkan penghinaan dimaksud, namun terdapat pihak ketiga yang ingin memanfaatkan momentum untuk “menyerang” pelaku penghinaan, atau memanfaatkan momentum untuk membangun citra tertentu bagi korban penghinaan tanpa dikehendaki oleh korban penghinaan itu sendiri. b. korban penghinaan merasa dirugikan, namun dengan alasan ingin membangun citra “pemaaf” korban tidak mengadukan tindakan penghinaan dimaksud, “menyuruh” orang lain untuk melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Pencitraan seperti ini terlihat sebagai tindakan yang wajar, namun sebenarnya tindakan demikian merupakan cerminan karakter yang tidak terbuka dan lebih mementingkan sisi artifisial (citra) daripada kebaikan substansi. Hukum di Indonesia, secara moral tentu tidak diarahkan untuk membangun atau meneguhkan sikap mental yang demikian. Konstruksi atau rumusan delik penghinaan harus ditafsirkan sejalan dengan cita-cita moral Pancasila dan UUD 1945 yang salah satunya ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya. [3.19] Menimbang bahwa perkembangan teknologi, baik di bidang komunikasi maupun transportasi, membawa dampak besar bagi keberadaan delik penghinaan ini, setidaknya dalam hal: a. penghinaan menjadi lebih mudah dan akibatnya menjadi lebih sering dilakukan, terutama penghinaan melalui media (jejaring) sosial; dan di sisi lain b. menjadikan lebih mudah pula pelaporan dan/atau pengaduan oleh korban penghinaan. Hal demikian karena kendala jarak antara tempat tinggal atau domisili korban, tempat terjadinya (locus) delik penghinaan, serta kantor aparat penegak hukum yang pada masa lalu dapat menghambat dilakukannya pengaduan dan/atau pelaporan oleh korban penghinaan tetapi, saat ini dengan bantuan teknologi telah dapat diperpendek/diringkas waktu serta jarak tempuhnya. Teknologi yang telah memudahkan pegawai negeri atau pejabat negara untuk mengadukan penghinaan yang dialaminya menghilangkan relevansi argumentasi bahwa korban penghinaan kesulitan melakukan pengaduan dan/atau pelaporan sendiri atas penghinaan yang dialaminya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 [3.20] Menimbang bahwa selain pertimbangan demikian, Mahkamah juga memperhatikan pergeseran paradigma kenegaraan menuju relasi negara- masyarakat yang lebih demokratis atau setara. Untuk mewujudkan kesetaraan hubungan antara negara dengan warga negara (masyarakat), harus dimulai salah satunya dengan mereposisi hubungan antara mereka yang menyelenggarakan kekuasaan negara dengan warga negara di hadapan hukum. Pergeseran posisi pegawai negeri atau pejabat negara dari posisi “tuan” pada era kolonialisme menjadi “abdi” atau “pelayan” masyarakat pada era kemerdekaan Indonesia, seharusnya turut menggeser pula keistimewaan posisi/kedudukan hukum masing-masing pihak. Semangat pergeseran demikian menurut Mahkamah ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Pembedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalnya. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstitusionalitas bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 KUHP yang dimohonkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), d a n Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa ”kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa ”kecuali berdasarkan Pasal 316” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 12.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id