31/PUU-XII/2014

# # Pokok Permohonan ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[31/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Ditolak - **[[Tanggal Putusan]]**: 2015-03-11 - **Significance**: Low <!-- Enhanced by 20-[[Agent System]] for Year 2014 on 2025-07-18 17:50:59 --> **Sumber**: [Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] No. [[31/PUU-XII/2014]]](https://mkri. Id) **Disclaimer**: Ringkasan ini dibuat untuk tujuan akademis dan penelitian. Untuk keperluan hukum resmi, silakan merujuk pada dokumen putusan asli dari [[Mahkamah Konstitusi]]. ## Perihal Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2012]] tentang Pemilihan Umum Anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] ## Pemohon - **Pemohon 1**: [[Isman Ismail Asso]] ## Timeline - **2014-03-13**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2015-03-11**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional Pemohon ([[Isman Ismail Asso]], perseorangan warga negara Indonesia dari Kabupaten Jayawijaya, Papua) menguji konstitusionalitas frasa "mencoblos" dalam [[Pasal 154]] [[UU No. 8 Tahun 2012]] tentang Pemilihan Umum Anggota [[DPR]], [[DPD]], dan [[DPRD]] terhadap [[Pasal 18B ayat (2)]] dan [[Pasal 28I ayat (3)]] [[UUD 1945]]. Pemohon mendalilkan bahwa frasa "mencoblos" berpotensi menghalangi hak untuk dipilih dengan metode lain, yakni **sistem noken** yang dilakukan di sebagian wilayah Papua (15 kabupaten wilayah tengah Papua). ### Pertimbangan Mahkamah #### Mengenai Sistem Noken Mahkamah merujuk secara ekstensif pada putusan-putusan terdahulu tentang sistem noken: 1. **[[47-81/PHPU.A-VII/2009]]**: Mahkamah menghargai nilai budaya masyarakat Papua yang khas, menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga"/aklamasi) karena jika dipaksakan sistem formal dikhawatirkan timbul konflik. 2. **[[19/PHPU.D-IX/2011]]**: Pertimbangan putusan sebelumnya berlaku mutatis mutandis. 3. **[[3/PHPU.D-X/2012]]**: Penyelenggara Pemilu tidak dapat mempertentangkan pemungutan suara berdasarkan hukum adat dengan hukum formal; konstitusi memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan [[Pasal 18B ayat (2) UUD 1945]]. 4. **[[14/PHPU.D-XI/2013]]**: Mengutip keterangan [[Majelis Rakyat Papua]] tentang makna filosofis noken dan sejarah penggunaannya. 5. **[[06-32/PHPU-[[DPD]]/XII/2014]]**: Sistem noken harus diadministrasikan dengan baik; hanya dapat diakui di tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan. 6. **[[1/PHPU.PRES-XII/2014]]**: Sistem noken masih dapat dibenarkan tetapi harus diadministrasikan secara tertib. #### Pendapat Mahkamah tentang Pokok Perkara - Sistem noken hanya bersifat **kasuistis** dan berlaku di tempat dan waktu tertentu yang belum pernah melaksanakan pencoblosan langsung - Sistem noken **tidak perlu dinormakan secara khusus** dalam UU Pemilu - Metode "mencoblos" dalam [[Pasal 154]] tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas - Metode pemberian suara dalam Pemilu merupakan ranah **kebijakan hukum terbuka** (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang - Hal esensi dalam Pemilu adalah setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia, apapun sistem yang digunakan ### Precedential Value Putusan ini penting karena: - Menegaskan bahwa sistem noken diakui berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu tetapi tidak perlu dinormakan dalam undang-undang - Menetapkan bahwa metode pemungutan suara merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) - Mendorong transisi dari sistem noken ke sistem formal (coblos) melalui sosialisasi ## Amar Putusan Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ## Majelis Hakim Rapat Permusyawaratan Hakim (28 Oktober 2014): - [[Hamdan Zoelva]] (Ketua), [[Arief Hidayat]], [[Maria Farida Indrati]], [[Muhammad Alim]], [[Ahmad Fadlil Sumadi]], [[Anwar Usman]], [[Patrialis Akbar]], [[Aswanto]], dan [[Wahiduddin Adams]] Sidang Pleno (11 Maret 2015): - [[Arief Hidayat]] (Ketua), [[Anwar Usman]], [[Maria Farida Indrati]], [[Muhammad Alim]], [[Patrialis Akbar]], [[Wahiduddin Adams]], [[Aswanto]], dan [[Suhartoyo]] - Panitera Pengganti: Dewi Nurul Savitri ## Constitutional Analysis ### Batu Uji (Dasar Pengujian Konstitusional) - [[Pasal 18B ayat (2) UUD 1945]] - Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya - [[Pasal 28I ayat (3) UUD 1945]] - Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman ### Doktrin yang Diterapkan - **Kebijakan Hukum Terbuka** (*Opened Legal Policy*): Metode pemberian suara dalam Pemilu merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang - **Pengakuan Hak Adat Bersyarat**: Sistem noken diakui secara kasuistis, terbatas pada tempat dan waktu tertentu ## Related Cases ### Putusan Terdahulu tentang Sistem Noken - [[47-81/PHPU.A-VII/2009]] - Putusan pertama yang mengakui sistem noken - [[19/PHPU.D-IX/2011]] - Penerapan mutatis mutandis - [[3/PHPU.D-X/2012]] - Pengakuan hak adat dalam Pemilu - [[14/PHPU.D-XI/2013]] - Keterangan Majelis Rakyat Papua - [[06-32/PHPU-[[DPD]]/XII/2014]] - Administrasi sistem noken - [[1/PHPU.PRES-XII/2014]] - Sistem noken dalam Pilpres - [[81/PUU-VIII/2010]] - Demokrasi langsung dan tidak langsung